text_a,subtopic_label,subtopic_label_str,cleaned_text_a
"Penelitian: Suhu Bumi Akan Meningkat di Level Tercepat Dalam 65 Juta Tahun Terakhir. Menurut sebuah kajian berbasis 27 model iklim dunia, para pakar berkesimpulan bahwa perubahan iklim secara global akan mencapai yang paling ‘hangat’ dalam 65 juta tahun terakhir, dalam waktu yang jauh lebih cepat. Hasil kajian ini sudah dimuat dalam jurnal ilmiah awal Agustus ini, dan menyatakan bahwa temperatur daratan di bumi akan meningkat 4 derajat Celcius pada tahun 2100 mendatang, jika dihitung sejak masa pra-industri, jika kita tidak melakukan langkah pencegahan untuk mencegah pemanasan global.“Hal terpenting yang harus diingat adalah level perubahannya,” ungkap salah satu penulis dari Stanford University bernama Noah Suresh Diffenbaugh. “Masalahnya, pemanasan global yang cepat dan terjadi dalam kurun waktu 55 juta tahun ini, sama dengan kecepatan kenaikan suhu udara dalam satu abad terakhir.”Jika ini terjadi, suhu akan meningkat 10 kali lebih cepat dibanding sebelumnya sejak masa kepunahan dinosaurus, dan akan menciptakan dampak yang sangat signifikan bagi banyak spesies di Bumi dan ekosistem di planet ini.“Tidak mudah untuk menentukan dampak pasti dari kenaikan suhu yang meningkat hingga 6 derajat Celcius,” ungkap Diffenbaugh. “Namun hal ini akan membawa perubahan besar bagi sebagian besar daratan. Melihat kondisi perubahan musim saat ini terhadap hutan di daratan, pertanian dan kesahatan manusia, kami tertarik untuk melihat lebih jauh perubahan yang terjadi dalam kondisi yang sangat panas.”Semakin panas, menurut para pakar, akan mengintensifkan cuaca yang mengerikan dan akan membuat musim panas menjadi lebih panas dari kondisi normal. Para peneliti juga mengingatkan bahwa kenaikan suhu udara dalam jangka pendek bisa membuat berbagai spesies sulit untuk beradaptasi.“Spesies dan ekosistem akan melawan tidak hanya dalam rentang kondisi iklim yang berpotensi menjadi sangat berbeda dibanding masa lalu namun juga dalam kondisi yang lebih luas, dimana aktivitas manusia mendominasi atau mempengaruhi berbagaiproses dan sistem yang ada di Bumi,” tulis laporan ini.Bahkan jika spesies-spesies ini mampu bertahan dalam perubahan iklim, mereka tidak akan mampu untuk menghadapi kerusakan habitat, polusi spesies invasif dan ekspolitasi berlebihan. Para peneliti mencatat bahwa kombinasi pemanasan global yang cepat dan dampak ekologis manusia akan memberikan ekosistem daratan lingkungan yang tidak terduga dalam sejarah evolusi manusia.Emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri pertanian sudah menghangatkan suhu Bumi sekitar 0,8 derajat Celcius dalam seratus tahun terakhir. Perubahan ini sudah membuat kenaikan permukaan air laut, memperburuk gelombang panas, melelehkan es di laut Arktik dan menghilangkan gletser dan masih banyak dampak lain bagi planet ini.Para ahli mencatat bahwa banyak ketidakpastian akan mempengaruhi pemanasan global di masa mendatang, termasuk berbagai proses siklus karbon dan awan. Namun ketidakpastian terbesar adalah berapa banyak lagi tambahan bahan bakar fosil akan dibakar oleh peradaban manusia? meski kondisi pemanasan global di masa lalu sudah tidak bisa dihindari akibat emisi yang terjadi di masa lalu, hal terburuk masih bisa dicegah di masa mendatang.“Masa depan planet ini terletak di tangan kita,” ungkap penulis lain dalam penelitian ini yang juga dari Stanford University, Chris Field.CITATION: N.S. Diffenbaugh and C.B. Field. Changes in Ecologically Critical Terrestrial Climate Conditions. Science. 2013.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","ekosistem
pola cuaca yang berubah",penelitian suhu bumi akan meningkat di level tercepat dalam juta tahun terakhir menurut sebuah kajian berbasis model iklim dunia para pakar berkesimpulan bahwa perubahan iklim secara global akan mencapai yang paling hangat dalam juta tahun terakhir dalam waktu yang jauh lebih cepat hasil kajian ini sudah dimuat dalam jurnal ilmiah awal agustus ini dan menyatakan bahwa temperatur daratan di bumi akan meningkat derajat celcius pada tahun mendatang jika dihitung sejak masa praindustri jika kita tidak melakukan langkah pencegahan untuk mencegah pemanasan globalhal terpenting yang harus diingat adalah level perubahannya ungkap salah satu penulis dari stanford university bernama noah suresh diffenbaugh masalahnya pemanasan global yang cepat dan terjadi dalam kurun waktu juta tahun ini sama dengan kecepatan kenaikan suhu udara dalam satu abad terakhirjika ini terjadi suhu akan meningkat kali lebih cepat dibanding sebelumnya sejak masa kepunahan dinosaurus dan akan menciptakan dampak yang sangat signifikan bagi banyak spesies di bumi dan ekosistem di planet initidak mudah untuk menentukan dampak pasti dari kenaikan suhu yang meningkat hingga derajat celcius ungkap diffenbaugh namun hal ini akan membawa perubahan besar bagi sebagian besar daratan melihat kondisi perubahan musim saat ini terhadap hutan di daratan pertanian dan kesahatan manusia kami tertarik untuk melihat lebih jauh perubahan yang terjadi dalam kondisi yang sangat panassemakin panas menurut para pakar akan mengintensifkan cuaca yang mengerikan dan akan membuat musim panas menjadi lebih panas dari kondisi normal para peneliti juga mengingatkan bahwa kenaikan suhu udara dalam jangka pendek bisa membuat berbagai spesies sulit untuk beradaptasispesies dan ekosistem akan melawan tidak hanya dalam rentang kondisi iklim yang berpotensi menjadi sangat berbeda dibanding masa lalu namun juga dalam kondisi yang lebih luas dimana aktivitas manusia mendominasi atau mempengaruhi berbagaiproses dan sistem yang ada di bumi tulis laporan inibahkan jika spesiesspesies ini mampu bertahan dalam perubahan iklim mereka tidak akan mampu untuk menghadapi kerusakan habitat polusi spesies invasif dan ekspolitasi berlebihan para peneliti mencatat bahwa kombinasi pemanasan global yang cepat dan dampak ekologis manusia akan memberikan ekosistem daratan lingkungan yang tidak terduga dalam sejarah evolusi manusiaemisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil deforestasi dan industri pertanian sudah menghangatkan suhu bumi sekitar derajat celcius dalam seratus tahun terakhir perubahan ini sudah membuat kenaikan permukaan air laut memperburuk gelombang panas melelehkan es di laut arktik dan menghilangkan gletser dan masih banyak dampak lain bagi planet inipara ahli mencatat bahwa banyak ketidakpastian akan mempengaruhi pemanasan global di masa mendatang termasuk berbagai proses siklus karbon dan awan namun ketidakpastian terbesar adalah berapa banyak lagi tambahan bahan bakar fosil akan dibakar oleh peradaban manusia meski kondisi pemanasan global di masa lalu sudah tidak bisa dihindari akibat emisi yang terjadi di masa lalu hal terburuk masih bisa dicegah di masa mendatangmasa depan planet ini terletak di tangan kita ungkap penulis lain dalam penelitian ini yang juga dari stanford university chris fieldcitation ns diffenbaugh and cb field changes in ecologically critical terrestrial climate conditions science
"Strategi B20 perangi krisis iklim dan kejar target emisi nol bersih. Business of Twenty (B20) sebagai salah satu grup dalam G20 yang berada di bawah jalur Sherpa pun menjadi forum yang berkomitmen untuk memerangi krisis iklim, dengan strategi termasuk transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional",strategi b perangi krisis iklim dan kejar target emisi nol bersih business of twenty b sebagai salah satu grup dalam g yang berada di bawah jalur sherpa pun menjadi forum yang berkomitmen untuk memerangi krisis iklim dengan strategi termasuk transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan
"Forum B20 dorong kolaborasi publik dan swasta jalankan transisi energi. Forum dialog antar komunitas bisnis global B20 mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta untuk menjalankan program transisi energi dalam mengurangi emisi dan menahan kenaikan rata-rata suhu bumi agar tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
perjanjian internasional",forum b dorong kolaborasi publik dan swasta jalankan transisi energi forum dialog antar komunitas bisnis global b mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta untuk menjalankan program transisi energi dalam mengurangi emisi dan menahan kenaikan ratarata suhu bumi agar tidak melewati ambang batas derajat celcius
"Pembangkit Listrik Hibrid Ini Solusi Kurangi Ketergantungan Energi Fosil. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, Sabtu pagi (15/4/17), mengunjungi proyek pembangkit listrik tenaga hibrid (PLTH) di Pandansimo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.Pembangkit kerjasama Kemendikti dan beberapa lembaga ini dikembangkan sejak 2010, memanfaatkan sumber angin laut dan darat serta intensitas sinar matahari.Nasir mengatakan, sumber energi listrik dunia sebagian besar dari fosil. Dari faktor ketersediaan, sumber energi ini makin menipis. Sisi lingkungan, fosil penyumbang pemanasan global karena menghasilkan emisi karbondioksida. Energi terbarukan, katanya, solusi tepat guna menghambat perubahan iklim.“Potensi sumber energi terbarukan banyak, antara lain angin dan matahari,” katanya.Ada 36 kincir angin berdiri di hamparan pasir. Angin kincir maksimal delapan meter per detik. Di lokasi sama terdapat sekitar 218 panel surya berkapasitas 29 KW. Listrik puluhan kincir angin dan panel surya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di Pantai Pandansimo.Total daya PLTH Pandansimo 90 KW untuk berbagai sektor mulai dari pertanian, perikanan, dan pariwisata. Listrik dialirkan untuk kebutuhan mulai warung, pompa air, mesin pembuat es dan lampu penerangan.Jika cuaca bagus, energi akan besar, kala buruk dan sering mendung maka energi tak maksimal. Jadi, kedua sumber energi ini harus saling melengkapi ().Kincir angin mengandalkan angin yang tak selalu datang hingga harus masok tenaga surya. Begitupun sebaliknya, ketika matahari terhalang awan, perlu angin kencang.“Selain menggerakkan perekonomian nelayan, juga potensi wisata. Kunjungan edukasi ke sini terintegrasi dengan wisata pantai.”Saat ini, perlu modernisasi peralatan PLTH. Kemampuan anak negeri mengelola PLTH cukup baik, hanya perawatan memerlukan optimalisasi seperti ruang kontrol bagus, penyimpanan (baterai) perlu ditingkatkan. “Diupayakan daya masuk sama angka dengan keluar.”Untuk pengembangan teknologi baterai, katanya, Kemensitekdikti mendorong kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS).“Sistem tegangan baterai sendiri saat ini 240volt, kapasitas penyimpanan baterai hanya 180 ampere per jam per unit,” katanya.Nasir berharap, penggunaan listrik harus efisien, contoh dengan lampu LED lebih hemat. Tumiran, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) di Yogyakarta mengatakan, pasokan energi fosil Indonesia sebagian besar impor. Pemakaian energi berbasis fosil mendominasi, ketersediaan makin terbatas.“Kita sudah impor minyak cukup besar, produksi kita tak naik-naik sekitar 800.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan kita sudah 1,6 juta barel per hari,” katanya. Sekitar 800.000 barel minyak, katanya, tak semua dihasilkan pemerintah karena sebagian besar untuk . Pemerintah Indonesia, hanya 55-60% dari 800.000 atau 400.000 barel. Jadi, hampir 1 juta barel tiap hari Indonesia impor dalam bentuk minyak, dan minyak mentah.Dia mengibaratkan, harga minyak US$100 perbarel, perhari pemerintah harus mengeluarkan US$100 juta. ”Setahun bisa US$36 miliar. Jika US$1 dipatok Rp14.000, pemerintah keluarkan Rp500 triliun. Dapat uang devisa dari mana kita jika sebesar itu?”Tumiran menyarankan, mengurangi atau membatasi energi fosil, bisa dengan antara lain, efisiensi, dan konservasi dengan pakai mobil/motor hemat energi.Arah kebijakan energi kedepan tertuang dalam kebijakan rencana umum energi nasional (RUEN). “Sektor transportasi tak semua bergantung pada minyak, dengan kendaraan-kendaraan listrik, sepeda motor listrik, mobil pakai gas dan BBM,” katanya.Deendarlianto, Kepala Pusat Studi Energi UGM mengatakan, berbagai peraturan terkait kebijakan energi nasional sebenarnya sudah ada, seperti RUEN. Ia turunan dari PP 79/2014 mengenai kebijakan energi nasional.Terbaru Peraturan Presiden No 22/2017 mengenai RUEN dan salah satu seperti diamanatkan PP 79/2014 bahwa daerah harus menyusun rencana umum energi daerah (RUED) dan harus mengacu kepada RUEN. Indonesia, katanya, memiliki 34 provinsi dengan potensi energi berbeda.Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, penyuarakan peralihan ke energi terbarukan. Kini, katanya, tak boleh lagi bergantung fosil karena cadangan di berbagai negara sudah menurun.Energi baru terbarukan, harus jadi perhatian utama, tak hanya upaya mengurangi pemakaian energi fosil juga wujudkan energi bersih atau ramah lingkungan.“Indonesia berkontribusi menyumbangkan emisi karbon terbesar dari alih fungsi lahan dan konversi hutan, sebanyak 50%. Dari energi menyumbangkan emisi karbon 30% dan transportasi 12%.”Belum lagi 90% polusi udara dari transportasi darat. Pencemaran udara berpotensi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan atas.Persoalan polusi, katanya, bisa ditekan melalui kebijakan pemerintah, terutama sektor energi dengan pemanfaatan EBT.“Pemerintah bisa mengurangi emisi karbon dan mewujudkan kemandirian energi.”Energi nasional, katanya, dirancang terus meningkatkan pemanfaatan EBT. Komposisi energi nasional 2015, 39% minyak bumi, 22% gas, 29% batubara, dan 10% EBT. Pada 2025, rencana 25% minyak bumi, 22% gas, 30% batubara dan 23% EBT. Pada 2050 jadi 20% minyak bumi, 24% gas, 25% batubara, dan 31% EBT.“Target bauran energi nasional telah ditetapkan, persoalannya pencapaian target perlu kerjasama lintas sektoral agar target terwujud. Indonesia mandiri energi,” katanya.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","inisiatif energi terbarukan
polusi udara",pembangkit listrik hibrid ini solusi kurangi ketergantungan energi fosil menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi menristekdikti mohamad nasir sabtu pagi mengunjungi proyek pembangkit listrik tenaga hibrid plth di pandansimo kabupaten bantul yogyakartapembangkit kerjasama kemendikti dan beberapa lembaga ini dikembangkan sejak memanfaatkan sumber angin laut dan darat serta intensitas sinar mataharinasir mengatakan sumber energi listrik dunia sebagian besar dari fosil dari faktor ketersediaan sumber energi ini makin menipis sisi lingkungan fosil penyumbang pemanasan global karena menghasilkan emisi karbondioksida energi terbarukan katanya solusi tepat guna menghambat perubahan iklimpotensi sumber energi terbarukan banyak antara lain angin dan matahari katanyaada kincir angin berdiri di hamparan pasir angin kincir maksimal delapan meter per detik di lokasi sama terdapat sekitar panel surya berkapasitas kw listrik puluhan kincir angin dan panel surya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di pantai pandansimototal daya plth pandansimo kw untuk berbagai sektor mulai dari pertanian perikanan dan pariwisata listrik dialirkan untuk kebutuhan mulai warung pompa air mesin pembuat es dan lampu peneranganjika cuaca bagus energi akan besar kala buruk dan sering mendung maka energi tak maksimal jadi kedua sumber energi ini harus saling melengkapi kincir angin mengandalkan angin yang tak selalu datang hingga harus masok tenaga surya begitupun sebaliknya ketika matahari terhalang awan perlu angin kencangselain menggerakkan perekonomian nelayan juga potensi wisata kunjungan edukasi ke sini terintegrasi dengan wisata pantaisaat ini perlu modernisasi peralatan plth kemampuan anak negeri mengelola plth cukup baik hanya perawatan memerlukan optimalisasi seperti ruang kontrol bagus penyimpanan baterai perlu ditingkatkan diupayakan daya masuk sama angka dengan keluaruntuk pengembangan teknologi baterai katanya kemensitekdikti mendorong kerja sama dengan institut teknologi bandung itb dan universitas sebelas maret unssistem tegangan baterai sendiri saat ini volt kapasitas penyimpanan baterai hanya ampere per jam per unit katanyanasir berharap penggunaan listrik harus efisien contoh dengan lampu led lebih hemat tumiran anggota dewan energi nasional den di yogyakarta mengatakan pasokan energi fosil indonesia sebagian besar impor pemakaian energi berbasis fosil mendominasi ketersediaan makin terbataskita sudah impor minyak cukup besar produksi kita tak naiknaik sekitar barel per hari padahal kebutuhan kita sudah juta barel per hari katanya sekitar barel minyak katanya tak semua dihasilkan pemerintah karena sebagian besar untuk pemerintah indonesia hanya dari atau barel jadi hampir juta barel tiap hari indonesia impor dalam bentuk minyak dan minyak mentahdia mengibaratkan harga minyak us perbarel perhari pemerintah harus mengeluarkan us juta setahun bisa us miliar jika us dipatok rp pemerintah keluarkan rp triliun dapat uang devisa dari mana kita jika sebesar itutumiran menyarankan mengurangi atau membatasi energi fosil bisa dengan antara lain efisiensi dan konservasi dengan pakai mobilmotor hemat energiarah kebijakan energi kedepan tertuang dalam kebijakan rencana umum energi nasional ruen sektor transportasi tak semua bergantung pada minyak dengan kendaraankendaraan listrik sepeda motor listrik mobil pakai gas dan bbm katanyadeendarlianto kepala pusat studi energi ugm mengatakan berbagai peraturan terkait kebijakan energi nasional sebenarnya sudah ada seperti ruen ia turunan dari pp mengenai kebijakan energi nasionalterbaru peraturan presiden no mengenai ruen dan salah satu seperti diamanatkan pp bahwa daerah harus menyusun rencana umum energi daerah rued dan harus mengacu kepada ruen indonesia katanya memiliki provinsi dengan potensi energi berbedawakil ketua komisi vii dpr satya widya yudha penyuarakan peralihan ke energi terbarukan kini katanya tak boleh lagi bergantung fosil karena cadangan di berbagai negara sudah menurunenergi baru terbarukan harus jadi perhatian utama tak hanya upaya mengurangi pemakaian energi fosil juga wujudkan energi bersih atau ramah lingkunganindonesia berkontribusi menyumbangkan emisi karbon terbesar dari alih fungsi lahan dan konversi hutan sebanyak dari energi menyumbangkan emisi karbon dan transportasi belum lagi polusi udara dari transportasi darat pencemaran udara berpotensi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan ataspersoalan polusi katanya bisa ditekan melalui kebijakan pemerintah terutama sektor energi dengan pemanfaatan ebtpemerintah bisa mengurangi emisi karbon dan mewujudkan kemandirian energienergi nasional katanya dirancang terus meningkatkan pemanfaatan ebt komposisi energi nasional minyak bumi gas batubara dan ebt pada rencana minyak bumi gas batubara dan ebt pada jadi minyak bumi gas batubara dan ebttarget bauran energi nasional telah ditetapkan persoalannya pencapaian target perlu kerjasama lintas sektoral agar target terwujud indonesia mandiri energi katanya
Kemenparekraf dukung pengurangan emisi karbon lewat penanaman mangrove. Penanaman mangrove adalah salah satu langkah penting dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",pelestarian habitat,kemenparekraf dukung pengurangan emisi karbon lewat penanaman mangrove penanaman mangrove adalah salah satu langkah penting dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim
"Waspadai Karhutla di Kalbar dan Papua, BNPB: Indikasi Buka Lahan Besar-besaran di Merauke. Kemarau masih berlangsung, perkiraan puncak pada September mendatang. Meskipun kini beberapa wilayah hujan, malah sebagian banjir seperti di Kalimantan, Sulawesi, lalu sebagian Sumatera, kebakaran hutan dan lahan masih harus diwaspadai di beberapa daerah. Pantauan titik panas masih terlihat tinggi terutama di Kalimantan Barat dan Papua.” terus meningkat di Kalimantan Barat dan Papua. Ada 193 hotspot terdeteksi di Kalimantan Barat dan 143 hotspot di Papua dengan kepercayaan sedang hingga tinggi, lebih 30%,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, saat dihubungi , Selasa (22/8/17).KLHK juga merilis dengan satelit sama, Terra/ Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi, lebih 80%, ada di Kalimantan Barat 32 dan 27 di Papua.Berdasarkan pantauan satelit Terra, Aqua dan SNPP, Selasa terdeteksi 538 titik panas dengan tingkat kepercayaan lebih 30%.Dia bilang, kemungkinan di lapangan lebih banyak, karena beberapa wilayah tak terlintasi satelit Terra dan Aqua, seperti Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur.Hingga kini, ada enam provinsi menetapkan status darurat dan satu kabupaten siaga darurat karhutla. Riau dan Kalimantan Selatan tetapkan status itu hingga 30 November, sedangkan Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat hingga 31 Oktober 2017. Lalu, Kalimantan Tengah 14 Oktober, Kabupaten Aceh Barat menetapkan status 10 Juli-30 September 2017. BNPB menyatakan, ada indikasi pembukaan lahan untuk perkebunan dan terkonsentrasi di Kabupaten Merauke, Papua. ”Ini diduga terkait pembukaan kebun besar-besaran di Merauke,” ucap Sutopo.Dari pantauan, katanya, pada bentang lahan terstruktur, rapi dan area luas.Kebakaran Papua terjadi sejak 2015, mulai meningkat kembali tahun ini. Sejak pekan pertama Agustus, di Papua ada 93 titik api dari 158 titik di seluruh Indonesia. Titik api di wilayah lain, seperti Jawa Timur 17, Sulteng (1), Kaltim (1), Kalsel (1), Kalteng (3), Jabar (3), Jateng (2), NTT (13), NTB (11), Kaltara (3), Sulsel (1), Sumbar (3), Riau (1), Bengkulu (1), Aceh (1), Sumsel (2), dan Sumut (1).Menurut Sutopo, dari 93 titik api, 83 beresolusi sedang, sedangkan 10 titik resolusi tinggi. ”Titik yang beresolusi tinggi ada di Merauke,”katanya, seraya bilang, belum tahu pasti luas kebakaran di sana.Seperti kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, terutama Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel dan Kalteng, secara rutin jadi langganan saat kemarau tiba. Sedangkan, Papua, terlihat masif sejak 2015.Pantauan citra satelit, perubahan penggunaan lahan dari hutan jadi perkebunan berlangsung cukup cepat dan luas di Papua. Aktivitas pembersihan lahan ini disertai peningkatan karhutla.Hasil analisa satelit LAPAN dari pernginderaan jauh 1 Juli 2015- 20 Oktober 2015, luas lahan dan hutan terbakar mencapai 354.191 hektar, mayoritas berada di Merauke dan Mappi.”Kebakaran di Papua harus diwaspadai. Hutan dan keragaman hayati Papua perlu dipertahankan agar tak mudah dikonversi jadi penggunaan lain dan tak terbakar,” katanya.Sutopo bilang, kesulitan pemadaman api di Papua karena sarana prasarana terbatas, kesulitan akses dan belum ada Badan Pananggulangan Bencana Daerah di Merauke.Dia berharap, karhutla tak meluas, karena puncak kemarau masih September. ”Potensi kekeringan dan karhutla akan meningkat.”Yunus Subagyo, Deputi Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, di Papua, karhutla memang terjadi di sekitar Merauke.Pada lokasi itu, Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) juga mendapatkan laporan. ”Hingga 6 Agustus, ada satu hotspot di gambut Merauke,” katanya, pekan pertama Agustus.Papua, masuk provinsi prioritas BRG. Hingga tahun ini, BRG baru perencanaan dan koordinasi ke pemerintah provinsi. Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK mengatakan, penanganan dan pencegahan karhutla, KLHK mengintensifkan koordinasi dan upaya lapangan, dengan menyediakan informasi dan menindaklanjuti data di lapangan.Upaya pencegahan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Manggala Agni makin gencar. “Patroli terpadu sebagai program KLHK sangat efektif mencegah karhutla meluas di wilayah-wilayah rawan,” kata Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK.Senada dikatakan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pekan lalu dia mengatakan, terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam penanganan pencegahan dan mengatasi karhutla pada masing-masing wilayah. ”Harapannya, ini mampu memberikan efek positif bagi pengurangan risiko kebakaran hutan.”Pencegahan pun, katanya, dilakukan dalam bentuk patroli dan sosialisasi, cek ke lapangan serta pemantauan informasi titik api.Hingga kini, ada lima provinsi rawan karhutla sebagai sasaran patroli, yaitu di Riau (Daops Pekanbaru, Siak, Rengat, dan Dumai), dan Sumatera Selatan (Daops Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, dan OKI). Juga, Kalimantan Barat (Daops Pontianak, Singkawang, Sintang, Semitau dan Ketapang, Kalimantan Tengah (Daops Palangkaraya, Pangkalan Bun, Kapuas, dan Muara Teweh), serta Kalimantan Selatan (Daops Banjar, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut).KLHK khusus Ditjen Penegakan Hukum juga tandatangan kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 16 Agustus 2017. Kerjasama ini untuk penyediaan dan pemanfaatan hasil penginderaan jauh dalam mendukung pengembangan sistem deteksi kejahatan lingkungan, tumbuhan dan satwa yang dilindungi.Siti bilang, KLHK kesulitan pengawasan dan pemantauan ke lapangan, luas wilayah hutan, jumlah sumber daya manusia dan infrasturktur minim jadi kendala.”Sedangkan, perkembangan kejahatan lingkungan dan kehutanan, sangat cepat. Kerjasama ini guna mengurangi antara kejadian dan upaya tindakan hukum.”Dari satelit Terra dan Aqua di Global Forest Watch, terdapat peringatan titik panas, dari 1 Juli 2017-11 Agustus 2017 sebanyak 5.974 titik di seluruh Indonesia, dengan keyakinan 30%. Angka ini, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya periode sama.Untuk peringatan titik api sebanyak 29% terindikasi di area moratorium hutan. Berdasarkan jenis tanah, ada 84% di lahan mineral dan 16% lahan gambut. Sedangkan, dari penggunaan lahan 81% di luar konsesi, tertinggi konsesi pulp and paper (12%.)BNPB menilai secara umum penanganan karhutla menunjukkan kemajuan, meski tak memungkinkan menihilkan titik api dari seluruh Indonesia sepanjang tahun.Berdasarkan catatan BNPB, luas kebakaran 2015-2017, berturut-turut menurun, yakni 2,61 juta hektar, 438.000 hektar, dan sekitar 20.000 hektar. Berdasarkan data sipongi.menlhk.go.id luas kebakaran 261.060,44 hektar (2015) dan 14.604,84 hektar (2016).Fatilda, Manajer Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi mengatakan, ada indikasi pembakaran hutan dan lahan di konsesi kebanyakan oleh pemain lama. Beberapa muncul pemain baru.Data Walhi Sumatera Selatan, sejak 24-30 Juli 2016 terdapat 168 titik panas. Adapun terdeteksi titik api berada di konsesi IUPHHK (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu) sebanyak 18 titik, izin usaha perkebunan 32 titik, dan IUP 22 titik. Luas terbakar mencapai 6.459 hektar, sedangkan di Jambi 500 hektar.Indikasi di lahan konsesi pun ditemukan di Kalimantan Selatan, katanya, ada 10 titik panas berada di HGU, 12 titik di kawasan hutan dan 26 di ekosistem gambut.Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan Walhi, menilai, selain banyak konsesi di gambut, penegakan hukum juga minim.Dia contohkan, sidang praperadilan SP3 Polda Riau terhadap tiga perusahaan terindikasi membakar lahan 2015. “PN Riau menolak menjalani permohonan praperadilan ini.”Bambang Hero, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla ini tak menyeluruh di Indonesia. ”Seharusnya, memasuki kemarau, sudah jadi seluruh daerah. Hanya Riau dan Sumsel yang terlihat siap.”Efek jera bagi pelaku kebakaran juga masih belum terlihat, misal, perusahaan pada 2015 berhasil proses hukum tetapi banyak lanjut lolos karena masalah administrasi penyidikan.Untuk itu, katanya, perlu ada koordinasi menyeluruh, tak hanya kementerian yang ambil bagian dalam proses hukum, juga Polda, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN dan lain-lain. Pengenaan hukum pun, tak hanya UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup saj, tetapi UU lain.”Ini persoalan, ada yang offensif dan progresif, hingga tak imbang dan menyebabkan penjatuhan hukuman tak maksimal,” katanya.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional",waspadai karhutla di kalbar dan papua bnpb indikasi buka lahan besarbesaran di merauke kemarau masih berlangsung perkiraan puncak pada september mendatang meskipun kini beberapa wilayah hujan malah sebagian banjir seperti di kalimantan sulawesi lalu sebagian sumatera kebakaran hutan dan lahan masih harus diwaspadai di beberapa daerah pantauan titik panas masih terlihat tinggi terutama di kalimantan barat dan papua terus meningkat di kalimantan barat dan papua ada hotspot terdeteksi di kalimantan barat dan hotspot di papua dengan kepercayaan sedang hingga tinggi lebih kata sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb saat dihubungi selasa klhk juga merilis dengan satelit sama terra aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi lebih ada di kalimantan barat dan di papuaberdasarkan pantauan satelit terra aqua dan snpp selasa terdeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan lebih dia bilang kemungkinan di lapangan lebih banyak karena beberapa wilayah tak terlintasi satelit terra dan aqua seperti aceh jambi riau sumatera barat sumatera utara gorontalo sulawesi tengah sulawesi selatan sulawesi tenggara nusa tenggara timurhingga kini ada enam provinsi menetapkan status darurat dan satu kabupaten siaga darurat karhutla riau dan kalimantan selatan tetapkan status itu hingga november sedangkan jambi sumatera selatan kalimantan barat hingga oktober lalu kalimantan tengah oktober kabupaten aceh barat menetapkan status juli september bnpb menyatakan ada indikasi pembukaan lahan untuk perkebunan dan terkonsentrasi di kabupaten merauke papua ini diduga terkait pembukaan kebun besarbesaran di merauke ucap sutopodari pantauan katanya pada bentang lahan terstruktur rapi dan area luaskebakaran papua terjadi sejak mulai meningkat kembali tahun ini sejak pekan pertama agustus di papua ada titik api dari titik di seluruh indonesia titik api di wilayah lain seperti jawa timur sulteng kaltim kalsel kalteng jabar jateng ntt ntb kaltara sulsel sumbar riau bengkulu aceh sumsel dan sumut menurut sutopo dari titik api beresolusi sedang sedangkan titik resolusi tinggi titik yang beresolusi tinggi ada di meraukekatanya seraya bilang belum tahu pasti luas kebakaran di sanaseperti kebakaran hutan di sumatera dan kalimantan terutama riau jambi sumsel kalbar kalsel dan kalteng secara rutin jadi langganan saat kemarau tiba sedangkan papua terlihat masif sejak pantauan citra satelit perubahan penggunaan lahan dari hutan jadi perkebunan berlangsung cukup cepat dan luas di papua aktivitas pembersihan lahan ini disertai peningkatan karhutlahasil analisa satelit lapan dari pernginderaan jauh juli oktober luas lahan dan hutan terbakar mencapai hektar mayoritas berada di merauke dan mappikebakaran di papua harus diwaspadai hutan dan keragaman hayati papua perlu dipertahankan agar tak mudah dikonversi jadi penggunaan lain dan tak terbakar katanyasutopo bilang kesulitan pemadaman api di papua karena sarana prasarana terbatas kesulitan akses dan belum ada badan pananggulangan bencana daerah di meraukedia berharap karhutla tak meluas karena puncak kemarau masih september potensi kekeringan dan karhutla akan meningkatyunus subagyo deputi meteorologi badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mengatakan di papua karhutla memang terjadi di sekitar meraukepada lokasi itu nazir foead kepala badan restorasi gambut brg juga mendapatkan laporan hingga agustus ada satu hotspot di gambut merauke katanya pekan pertama agustuspapua masuk provinsi prioritas brg hingga tahun ini brg baru perencanaan dan koordinasi ke pemerintah provinsi nur masripatin direktur jenderal pengendalian perubahan iklim klhk mengatakan penanganan dan pencegahan karhutla klhk mengintensifkan koordinasi dan upaya lapangan dengan menyediakan informasi dan menindaklanjuti data di lapanganupaya pencegahan oleh brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan manggala agni makin gencar patroli terpadu sebagai program klhk sangat efektif mencegah karhutla meluas di wilayahwilayah rawan kata raffles b panjaitan direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim klhksenada dikatakan siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan pekan lalu dia mengatakan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam penanganan pencegahan dan mengatasi karhutla pada masingmasing wilayah harapannya ini mampu memberikan efek positif bagi pengurangan risiko kebakaran hutanpencegahan pun katanya dilakukan dalam bentuk patroli dan sosialisasi cek ke lapangan serta pemantauan informasi titik apihingga kini ada lima provinsi rawan karhutla sebagai sasaran patroli yaitu di riau daops pekanbaru siak rengat dan dumai dan sumatera selatan daops banyuasin musi banyuasin lahat dan oki juga kalimantan barat daops pontianak singkawang sintang semitau dan ketapang kalimantan tengah daops palangkaraya pangkalan bun kapuas dan muara teweh serta kalimantan selatan daops banjar tanah bumbu dan tanah lautklhk khusus ditjen penegakan hukum juga tandatangan kerjasama dengan lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan pada agustus kerjasama ini untuk penyediaan dan pemanfaatan hasil penginderaan jauh dalam mendukung pengembangan sistem deteksi kejahatan lingkungan tumbuhan dan satwa yang dilindungisiti bilang klhk kesulitan pengawasan dan pemantauan ke lapangan luas wilayah hutan jumlah sumber daya manusia dan infrasturktur minim jadi kendalasedangkan perkembangan kejahatan lingkungan dan kehutanan sangat cepat kerjasama ini guna mengurangi antara kejadian dan upaya tindakan hukumdari satelit terra dan aqua di global forest watch terdapat peringatan titik panas dari juli agustus sebanyak titik di seluruh indonesia dengan keyakinan angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya periode samauntuk peringatan titik api sebanyak terindikasi di area moratorium hutan berdasarkan jenis tanah ada di lahan mineral dan lahan gambut sedangkan dari penggunaan lahan di luar konsesi tertinggi konsesi pulp and paper bnpb menilai secara umum penanganan karhutla menunjukkan kemajuan meski tak memungkinkan menihilkan titik api dari seluruh indonesia sepanjang tahunberdasarkan catatan bnpb luas kebakaran berturutturut menurun yakni juta hektar hektar dan sekitar hektar berdasarkan data sipongimenlhkgoid luas kebakaran hektar dan hektar fatilda manajer hutan dan perkebunan skala besar walhi mengatakan ada indikasi pembakaran hutan dan lahan di konsesi kebanyakan oleh pemain lama beberapa muncul pemain barudata walhi sumatera selatan sejak juli terdapat titik panas adapun terdeteksi titik api berada di konsesi iuphhk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebanyak titik izin usaha perkebunan titik dan iup titik luas terbakar mencapai hektar sedangkan di jambi hektarindikasi di lahan konsesi pun ditemukan di kalimantan selatan katanya ada titik panas berada di hgu titik di kawasan hutan dan di ekosistem gambutzenzi suhadi kepala departemen kajian pembelaan dan hukum lingkungan walhi menilai selain banyak konsesi di gambut penegakan hukum juga minimdia contohkan sidang praperadilan sp polda riau terhadap tiga perusahaan terindikasi membakar lahan pn riau menolak menjalani permohonan praperadilan inibambang hero guru besar fakultas kehutanan ipb mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla ini tak menyeluruh di indonesia seharusnya memasuki kemarau sudah jadi seluruh daerah hanya riau dan sumsel yang terlihat siapefek jera bagi pelaku kebakaran juga masih belum terlihat misal perusahaan pada berhasil proses hukum tetapi banyak lanjut lolos karena masalah administrasi penyidikanuntuk itu katanya perlu ada koordinasi menyeluruh tak hanya kementerian yang ambil bagian dalam proses hukum juga polda kementerian pertanian kementerian atrbpn dan lainlain pengenaan hukum pun tak hanya uu kehutanan dan lingkungan hidup saj tetapi uu lainini persoalan ada yang offensif dan progresif hingga tak imbang dan menyebabkan penjatuhan hukuman tak maksimal katanya
"Ekspedisi Indonesia Biru, Merekam Berbagai Persoalan Alam dan Anak Negeri. Dandhy Dwi Laksono, bersama Suparta Arz, akrab disapa Ucok memulai Ekspedisi Indonesia Biru pada 1 Januari 2015. Mulai dari Kantor Watchdog, menuju perkampungan adat Baduy di Banten lanjut ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Mereka merekam lewat foto dan video serta menuliskan. Menggunakan sepeda motor bebek, mereka merasakan terik matahari, hujan dan angin untuk mendokumentasikan konsep Indonesia Biru yang dikenalkan Gunter Pauli.Mereka melihat dan merekam yang terjadi pada masyarakat adat, petani dan nelayan berbagai daerah. Merasakan pekat asap dan melawati banjir. Mereka melihat kebijakan pemerintah tak tepat sasaran dan cenderung diskriminatif. Kerusakan alam, sumber air, dan hutan dampak berkebunan sawit dan tambang menjadi keprihatinan mereka.Saya berkesempatan mewawancari Dandhy Dwi Laksono guna merangkum cerita mereka dalam ekspedisi selama 365 hari mengeliling Indonesia, di Yogyakarta. Berikut petikan wawancaranya:Nama Indonesia Biru adopsi dan terinspirasi dari konsep ekonomi biru Gunter Pauli. Setelah lihat dan dengar di , aku berpikir ini yang dimaksud Gunter Pauli, masyarakat kita punya konsep sama, walaupun tak semua ada di masyarakat adat yang sistem sosial masih terjadi. Konsep ekonomi biru mendasarkan bagaimana ekosistem alam bekerja dilakukan masyarakat adat atau masyarakat Indonesia sebelum mereka berinteraksi dengan modernisme.Tujuannya, jika punah kita bisa membangkitkan lagi seperti “Mummi” dengan dokumentasi, jika berhasil bertahan, bisa menjadi virus ke komunitas lain yang sudah punah.Ekspedisi ini, kami buat sederhana. Memakai sepeda motor keliling Indonesia. Pekerjaan utama dokumentasi. Menggunakan motor murah, penetrasi bisa ke pedalaman.Kami melihat ada pertarungan abadi antara sistem sosial dan sistem kreatif atau nilai yang mereka jalani dengan dinamika baru. Mereka bisa bertahan yang memilih cara ekstrim yakni mengisolasi. Ada juga bertahan mengikuti perkembangan, namun tak larut. Contoh mengisolasi, masyarakat adat Boti, Nusa Tenggara Timur, dan Baduy Dalam, Banten. Yang mengikuti perkembangan ada Ciptagelar dan sebagian masyarakat adat Dayak, yang lain larut.Adat hanya tinggal simbol, tarian, rumah adat, tenun, dan pakaian adat. Tercerabut. Contoh, di Bali, adat menjadi komodifikasi, bagian atraksi turis, bahkan sekrup kecil industri besar . Kebanggaan semu mereka masih punya upacara, rumah ibadah, Pura, pada akhirnya nilai-nilai itu gagal berhadapan ketika bertransformasi dengan mesin gerakan sosial. Ketika mereka berhadapan dengan isu besar reklamasi Teluk Benoa. Pendekatan gerakan sosial ini bisa menumbuhkan kesadaran dan perlawanan. Apa yang terjadi di Bali merupakan gerakan sosial terbesar setelah Perang Puputan. Gerakan ini bertahan lama dan masif. Di Kalimantan, ada sumber daya alam dengan akar eksploitasi ekonomi. Masyarakat adat hidup tak dengan landasan teknis, tetapi alam berpikir yang mereka bangun adalah sistem kepercayaan selalu pada alam. Contoh, Abah Ugi membuat . Dia tidak memikirkan dulu membuat listrik skala besar, hingga megawatt. Jika memiliki listrik skala besar, mereka tak perlu listrik untuk penggilingan padi. Mereka tak mengolah beras jadi tepung hingga perlu pabrik, tak perlu infrastruktur listrik besar. Mereka tak terjebak pendekatan teknis.Pilihan mereka pada microhidro karena punya air dan hutan terjaga, walaupun bisa meningkatkan taraf hidup dengan listrik, tetapi digunakan bijak dan tak meninggalkan adat. Ketika malam listrik untuk usaha bikin gula semut, siang mesin bubut bisa beroperasi memperbaiki turbin dan lain-lain.Jadi skala tepat guna. Takaran pas, hingga ambil secukupnya. Konsep ini yang tidak dimiliki pemerintah atau perencana pembangunan muapun akademisi kampus.Akademisi dan mahasiswa biasa berpikir besar karena kurikulum menciptakan mereka menjadi teknokrat yang melayani modal besar. Insiyur Pertanian, Pertambangan, Teknik Sipil dididik dalam satuan yang akhirnya menjadi subsistem kapitalisme.Mereka tak dididik dalam satuan unit produksi kecil, terukur, tepat guna dan secukupnya. Hingga mahasiswa yang Kuliah Kerja Nyata (KKN) di pelosok desa, tak efektif.Baduy dan Boti, relatif tak punya konflik dengan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Bukan karena faktor visi, lebih sepele atau bisa dibilang menghina. Orang Baduy dan Boti, punya raja dan “Puun.” Mereka kerap didatangi pejabat untuk meminta berkah, dukungan politik, pesugihan dan meminta didoakan. Karena mereka punya relasi penting dan vertikal, ini menjadi menarik hingga mereka tidak dianggap musuh. Mereka memiliki kecil, misal, Baduy 5.000 hektar. Itu tak strategis dikuasai, begitu juga Boti. Kecuali ditemukan gunung emas seperti di Freeport, bisa lain lagi ceritanya.Dua contoh ini tak signifikan, tetapi punya relasi vertikal seperti tadi, yang sebenarnya mengina. Mereka dihargai hanya sebagai dukun, namun tak dianggap pemerintah. Jika tak punya keahlian tradisional dan mistik untuk pejabat, mereka tidak dianggap.Namun, di masyarakat adat Tobelo Dalam, air jernih diambil PDAM atau air minum kemasan. Di Bali, persoalan reklamasi Teluk Benoa. Di Tengger, berhadapan dengan taman nasional dan banyak lagi. Kondisi nelayan negeri yang katanya maritim ini makin tergusur. Contoh, nelayan di Sulawesi seperti Manado, Makassar, Palu, sekarang berhadapan dengan reklamasi. Mereka berhadapan dengan konsekuensi dari perkembangan ekonomi. Konflik di Manado, terbuka dengan Daseng 45 dan segala macam. Di Palu, petambak garam dan nelayan. Di Makassar, reklamasi Losari berhadapan dengan nelayan dan warga pesisir.Nelayan di Lombok Timur, isu energi, yakni ketika subsidi bensin dicabut. Mereka menanggung biaya lebih besar karena lingkungan pesisir makin buruk. Dulu depan rumah bisa memancing ikan, kini memaksa mereka ke tengah.Di Tidore, ada kampung nelayan Tomalau, terkenal 1970-1980an. Ia memiliki koperasi nelayan sangat maju. Pada 2004, Tomalau, gulung tikar. Ada ratusan kapal dari sekitar 52 juragan tinggal enam orang dengan enam kapal. Mengapa runtuh? Henaikan harga BBM. Pertama kali kenaikan harga BBM hingga 100% era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari Rp. 2.200 ke Rp.4.500. Juragan kapal gulung tikar.Kini, masyarakat Tomalau bangkit lagi ketika ada bantuan kapal . Namun, tidak bisa mengembalikan Tomalau seperti kejayaan. Bantuan kapal terbatas.Problemnya, mereka tetap tak bisa menangkap skala besar karena hanya unit kecil dari rantai yang dikuasai banyak pihak. Mereka tak akan pernah mengambil banyak, karena beragam soal, misal, . Mereka mempertahankan teknik menangkap ikan . Itu menjelaskan mengapa ikan di peraian timur lebih berkelanjutan dibandingkan daerah barat, yang memakai trawl dan segala macam.Saya berkali-kali ke Kalimantan, hanya bertemu tambang batubara. Menyebut Borneo atau Kalimantan itu memang penipuan visual tentang orangutan, burung enggang dan kayu ulin besar ada di kepala. Yang kami lihat sepanjang 1.900 kilometer, antara Samarinda sampai Pontianak menggunakan sepeda motor, hanya siluet hutan Kalimantan. Hanya di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Itu juga karena posisi di pegunungan, mungkin tak ekonomis buat sawit. Hutan dengan tegakan tinggi dan kabut terjaga karena posisi.Selebihnya kami melihat perkebunan sawit, batubara, permukiman dan kebun masyarakat. Degradasi lingkungan Kalimantan memprihatinkan.Kami merekam petani sekitar tambang batubara kesulitan air untuk sawah, mandi dan minum. Belasan anak tewas di lubang tambang yang tak reklamasi.Belum lagi izin batubara dan sawit. Apakah dihitung ongkos sosial dan kesehatan publik dampak kebakaran hutan? Saya yakin tak ada. Ekonom tak mampu menjangkau itu. Apalagi perencana pembangunan negeri ini. Jadi, kala model bisnis, perencanaan pembangunan, atau segala macam jika kurator hanya bekerja pada digit angka– para kapital yang dilayani, luar radar itu tak diperhitungkan.Kami melihat masyarakat Dayak sudah lama kalah dengan kapital, namun ada beberapa bertahan. Mereka punya sistem keuangan alternatif, Credit Union (CU) dengan aset triliunan. Kami datang, melihat bagaimana CU menjadi bank baru, mendokumentasikan CU masih bertahan dengan sistem gerakan. Selebihnya, tidak tertarik, apalagi yang sudah punya ATM.Kami melihat mereka menerapkan sistem finansial harus mendukung sistem ekonomi secara fundamental. Kami melihat CU hanya memberikan pinjaman terhadap anggota untuk kegiatan produksi. Pertanyaan sekarang produksi apa? Ternyata punya konsep modal kerja produksi berkelanjutan. Sawit dianggap tak karena monokultur, tidak bisa berdampingan dengan tanaman lain. Tambang tidak diberikan karena merusak. Usaha-usaha yang melanggar hak asasi manusia, dan merusak tatanan sosial, seperti warung miras juga tidak diberikan pinjaman. Tanpa ada embel-embel agama, hal itu juga tidak biayai. Padahal masyarakat Dayak dalam tradisi adat meminum tuak. Lagi-lagi meminu dalam porsi bijak, jika membuka warung terjadi industrialisasi pada tuak. Hingga level itu, orang mengkonsumsi di luar kebutuhan.Usaha sangat radikal, dalam anggaran dasar dan rumah tangga, mereka punya investasi. Daftar negatif CU malah jadi investasi pemerintah yaitu sawit dan tambang. Negara mengangap ini sebagai penghasil devisa terbesar, bagi mereka semua itu negatif.Saya tidak ingin menafsirkan romantis, gerakan perempuan di depan, dalam kontek konflik sumber daya alam. Perempuan di depan biasa pertimbangan strategis gerakan. Konflik sumber daya alam biasa menghasilkan konflik fisik di lapangan. Dengan perempuan di barisan depan, meraka mengirim pesan damai. Ibu-ibu, tidak mungkin melakukan hal destruktif. Dengan cara itu, harapannya tak ada efek balik berupa kekerasan. Namun, aksi mereka direspon kekerasan juga oleh kepolisian dan pengaman perusahaan.Untuk jangka panjang, sistem pendidikan harus diubah. Revolusi soal alam berfikir. Alam berfikir terpapar pada kebudayaan. Kebudayaan hari ini dibentuk dari sistem pendidikan sekolah dan tontonan/bacaan.Sistem pendidikan harus perhatikan, muatan lokal.Jangka pendek, segera menjadikan semua tatanan adat menjadi hukum positif, yang berlaku lokal. Tak boleh berpikir, hukum berbagai daerah harus sama dengan landasan slogan NKRi harga mati. Hukum aturan kehutanan bisa berbeda-beda.","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","bencana alam
ketahanan komunitas
program literasi",ekspedisi indonesia biru merekam berbagai persoalan alam dan anak negeri dandhy dwi laksono bersama suparta arz akrab disapa ucok memulai ekspedisi indonesia biru pada januari mulai dari kantor watchdog menuju perkampungan adat baduy di banten lanjut ke berbagai daerah di penjuru indonesia mereka merekam lewat foto dan video serta menuliskan menggunakan sepeda motor bebek mereka merasakan terik matahari hujan dan angin untuk mendokumentasikan konsep indonesia biru yang dikenalkan gunter paulimereka melihat dan merekam yang terjadi pada masyarakat adat petani dan nelayan berbagai daerah merasakan pekat asap dan melawati banjir mereka melihat kebijakan pemerintah tak tepat sasaran dan cenderung diskriminatif kerusakan alam sumber air dan hutan dampak berkebunan sawit dan tambang menjadi keprihatinan merekasaya berkesempatan mewawancari dandhy dwi laksono guna merangkum cerita mereka dalam ekspedisi selama hari mengeliling indonesia di yogyakarta berikut petikan wawancaranyanama indonesia biru adopsi dan terinspirasi dari konsep ekonomi biru gunter pauli setelah lihat dan dengar di aku berpikir ini yang dimaksud gunter pauli masyarakat kita punya konsep sama walaupun tak semua ada di masyarakat adat yang sistem sosial masih terjadi konsep ekonomi biru mendasarkan bagaimana ekosistem alam bekerja dilakukan masyarakat adat atau masyarakat indonesia sebelum mereka berinteraksi dengan modernismetujuannya jika punah kita bisa membangkitkan lagi seperti mummi dengan dokumentasi jika berhasil bertahan bisa menjadi virus ke komunitas lain yang sudah punahekspedisi ini kami buat sederhana memakai sepeda motor keliling indonesia pekerjaan utama dokumentasi menggunakan motor murah penetrasi bisa ke pedalamankami melihat ada pertarungan abadi antara sistem sosial dan sistem kreatif atau nilai yang mereka jalani dengan dinamika baru mereka bisa bertahan yang memilih cara ekstrim yakni mengisolasi ada juga bertahan mengikuti perkembangan namun tak larut contoh mengisolasi masyarakat adat boti nusa tenggara timur dan baduy dalam banten yang mengikuti perkembangan ada ciptagelar dan sebagian masyarakat adat dayak yang lain larutadat hanya tinggal simbol tarian rumah adat tenun dan pakaian adat tercerabut contoh di bali adat menjadi komodifikasi bagian atraksi turis bahkan sekrup kecil industri besar kebanggaan semu mereka masih punya upacara rumah ibadah pura pada akhirnya nilainilai itu gagal berhadapan ketika bertransformasi dengan mesin gerakan sosial ketika mereka berhadapan dengan isu besar reklamasi teluk benoa pendekatan gerakan sosial ini bisa menumbuhkan kesadaran dan perlawanan apa yang terjadi di bali merupakan gerakan sosial terbesar setelah perang puputan gerakan ini bertahan lama dan masif di kalimantan ada sumber daya alam dengan akar eksploitasi ekonomi masyarakat adat hidup tak dengan landasan teknis tetapi alam berpikir yang mereka bangun adalah sistem kepercayaan selalu pada alam contoh abah ugi membuat dia tidak memikirkan dulu membuat listrik skala besar hingga megawatt jika memiliki listrik skala besar mereka tak perlu listrik untuk penggilingan padi mereka tak mengolah beras jadi tepung hingga perlu pabrik tak perlu infrastruktur listrik besar mereka tak terjebak pendekatan teknispilihan mereka pada microhidro karena punya air dan hutan terjaga walaupun bisa meningkatkan taraf hidup dengan listrik tetapi digunakan bijak dan tak meninggalkan adat ketika malam listrik untuk usaha bikin gula semut siang mesin bubut bisa beroperasi memperbaiki turbin dan lainlainjadi skala tepat guna takaran pas hingga ambil secukupnya konsep ini yang tidak dimiliki pemerintah atau perencana pembangunan muapun akademisi kampusakademisi dan mahasiswa biasa berpikir besar karena kurikulum menciptakan mereka menjadi teknokrat yang melayani modal besar insiyur pertanian pertambangan teknik sipil dididik dalam satuan yang akhirnya menjadi subsistem kapitalismemereka tak dididik dalam satuan unit produksi kecil terukur tepat guna dan secukupnya hingga mahasiswa yang kuliah kerja nyata kkn di pelosok desa tak efektifbaduy dan boti relatif tak punya konflik dengan pembangunan atau kebijakan pemerintah bukan karena faktor visi lebih sepele atau bisa dibilang menghina orang baduy dan boti punya raja dan puun mereka kerap didatangi pejabat untuk meminta berkah dukungan politik pesugihan dan meminta didoakan karena mereka punya relasi penting dan vertikal ini menjadi menarik hingga mereka tidak dianggap musuh mereka memiliki kecil misal baduy hektar itu tak strategis dikuasai begitu juga boti kecuali ditemukan gunung emas seperti di freeport bisa lain lagi ceritanyadua contoh ini tak signifikan tetapi punya relasi vertikal seperti tadi yang sebenarnya mengina mereka dihargai hanya sebagai dukun namun tak dianggap pemerintah jika tak punya keahlian tradisional dan mistik untuk pejabat mereka tidak dianggapnamun di masyarakat adat tobelo dalam air jernih diambil pdam atau air minum kemasan di bali persoalan reklamasi teluk benoa di tengger berhadapan dengan taman nasional dan banyak lagi kondisi nelayan negeri yang katanya maritim ini makin tergusur contoh nelayan di sulawesi seperti manado makassar palu sekarang berhadapan dengan reklamasi mereka berhadapan dengan konsekuensi dari perkembangan ekonomi konflik di manado terbuka dengan daseng dan segala macam di palu petambak garam dan nelayan di makassar reklamasi losari berhadapan dengan nelayan dan warga pesisirnelayan di lombok timur isu energi yakni ketika subsidi bensin dicabut mereka menanggung biaya lebih besar karena lingkungan pesisir makin buruk dulu depan rumah bisa memancing ikan kini memaksa mereka ke tengahdi tidore ada kampung nelayan tomalau terkenal an ia memiliki koperasi nelayan sangat maju pada tomalau gulung tikar ada ratusan kapal dari sekitar juragan tinggal enam orang dengan enam kapal mengapa runtuh henaikan harga bbm pertama kali kenaikan harga bbm hingga era presiden susilo bambang yudhoyono dari rp ke rp juragan kapal gulung tikarkini masyarakat tomalau bangkit lagi ketika ada bantuan kapal namun tidak bisa mengembalikan tomalau seperti kejayaan bantuan kapal terbatasproblemnya mereka tetap tak bisa menangkap skala besar karena hanya unit kecil dari rantai yang dikuasai banyak pihak mereka tak akan pernah mengambil banyak karena beragam soal misal mereka mempertahankan teknik menangkap ikan itu menjelaskan mengapa ikan di peraian timur lebih berkelanjutan dibandingkan daerah barat yang memakai trawl dan segala macamsaya berkalikali ke kalimantan hanya bertemu tambang batubara menyebut borneo atau kalimantan itu memang penipuan visual tentang orangutan burung enggang dan kayu ulin besar ada di kepala yang kami lihat sepanjang kilometer antara samarinda sampai pontianak menggunakan sepeda motor hanya siluet hutan kalimantan hanya di perbatasan kalimantan tengah dan kalimantan barat itu juga karena posisi di pegunungan mungkin tak ekonomis buat sawit hutan dengan tegakan tinggi dan kabut terjaga karena posisiselebihnya kami melihat perkebunan sawit batubara permukiman dan kebun masyarakat degradasi lingkungan kalimantan memprihatinkankami merekam petani sekitar tambang batubara kesulitan air untuk sawah mandi dan minum belasan anak tewas di lubang tambang yang tak reklamasibelum lagi izin batubara dan sawit apakah dihitung ongkos sosial dan kesehatan publik dampak kebakaran hutan saya yakin tak ada ekonom tak mampu menjangkau itu apalagi perencana pembangunan negeri ini jadi kala model bisnis perencanaan pembangunan atau segala macam jika kurator hanya bekerja pada digit angka para kapital yang dilayani luar radar itu tak diperhitungkankami melihat masyarakat dayak sudah lama kalah dengan kapital namun ada beberapa bertahan mereka punya sistem keuangan alternatif credit union cu dengan aset triliunan kami datang melihat bagaimana cu menjadi bank baru mendokumentasikan cu masih bertahan dengan sistem gerakan selebihnya tidak tertarik apalagi yang sudah punya atmkami melihat mereka menerapkan sistem finansial harus mendukung sistem ekonomi secara fundamental kami melihat cu hanya memberikan pinjaman terhadap anggota untuk kegiatan produksi pertanyaan sekarang produksi apa ternyata punya konsep modal kerja produksi berkelanjutan sawit dianggap tak karena monokultur tidak bisa berdampingan dengan tanaman lain tambang tidak diberikan karena merusak usahausaha yang melanggar hak asasi manusia dan merusak tatanan sosial seperti warung miras juga tidak diberikan pinjaman tanpa ada embelembel agama hal itu juga tidak biayai padahal masyarakat dayak dalam tradisi adat meminum tuak lagilagi meminu dalam porsi bijak jika membuka warung terjadi industrialisasi pada tuak hingga level itu orang mengkonsumsi di luar kebutuhanusaha sangat radikal dalam anggaran dasar dan rumah tangga mereka punya investasi daftar negatif cu malah jadi investasi pemerintah yaitu sawit dan tambang negara mengangap ini sebagai penghasil devisa terbesar bagi mereka semua itu negatifsaya tidak ingin menafsirkan romantis gerakan perempuan di depan dalam kontek konflik sumber daya alam perempuan di depan biasa pertimbangan strategis gerakan konflik sumber daya alam biasa menghasilkan konflik fisik di lapangan dengan perempuan di barisan depan meraka mengirim pesan damai ibuibu tidak mungkin melakukan hal destruktif dengan cara itu harapannya tak ada efek balik berupa kekerasan namun aksi mereka direspon kekerasan juga oleh kepolisian dan pengaman perusahaanuntuk jangka panjang sistem pendidikan harus diubah revolusi soal alam berfikir alam berfikir terpapar pada kebudayaan kebudayaan hari ini dibentuk dari sistem pendidikan sekolah dan tontonanbacaansistem pendidikan harus perhatikan muatan lokaljangka pendek segera menjadikan semua tatanan adat menjadi hukum positif yang berlaku lokal tak boleh berpikir hukum berbagai daerah harus sama dengan landasan slogan nkri harga mati hukum aturan kehutanan bisa berbedabeda
"Sherpa G20 perluas pembahasan degradasi lahan cakup bakau dan gambut. Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo memperluas pembahasan degradasi lahan untuk mencakup kerusakan ekosistem penting seperti bakau dan gambut, serta mempersiapkan kerangka hukum untuk pengurangan penggunaan plastik.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
perjanjian internasional",sherpa g perluas pembahasan degradasi lahan cakup bakau dan gambut pertemuan kedua sherpa g di labuan bajo memperluas pembahasan degradasi lahan untuk mencakup kerusakan ekosistem penting seperti bakau dan gambut serta mempersiapkan kerangka hukum untuk pengurangan penggunaan plastik
"Presiden Jokowi terima dukungan Presidensi G20 dari Presiden IsDB. IsDB mendukung penuh agenda Presidensi G20 Indonesia, terutama dalam isu-isu terkait teknologi digital, pembiayaan berkelanjutan, dan energi terbarukan yang berhubungan erat dengan penanganan perubahan iklim.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional",presiden jokowi terima dukungan presidensi g dari presiden isdb isdb mendukung penuh agenda presidensi g indonesia terutama dalam isuisu terkait teknologi digital pembiayaan berkelanjutan dan energi terbarukan yang berhubungan erat dengan penanganan perubahan iklim
"Megawati angkat kearifan lokal Indonesia di forum iklim Turki. Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal Indonesia, seperti ritual Nyepi di Bali, dalam mitigasi perubahan iklim dan menyarankan bahwa pendekatan berbasis budaya dapat memberikan solusi efektif untuk pemanasan global.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]",perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim,megawati angkat kearifan lokal indonesia di forum iklim turki megawati soekarnoputri menekankan pentingnya nilainilai kearifan lokal indonesia seperti ritual nyepi di bali dalam mitigasi perubahan iklim dan menyarankan bahwa pendekatan berbasis budaya dapat memberikan solusi efektif untuk pemanasan global
"Bima Arya: Tri Karsa Bogor, Tekad Bulat Kepala Daerah Untuk Turunkan Emisi GRK. Populasi manusia yang akan tinggal di perkotaan pada 2050, diperkirakan akan mencapai angka 6 miliar jiwa dari jumlah penduduk dunia sekitar 9,6 miliar jiwa. Indonesia, pada tahun tersebut, diprediski sebanyak 68 persen penduduknya akan tinggal di perkotaan. Pada kondisi tersebut, wilayah perkotaan secara global akan menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi yang akan menyumbang total emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 70 persen.Penelitian yang dilakukan ICLEI –pada 2014 menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki mulai dari mengeluarkan kebijakan efisiensi bahan kendaraan rendah emisi hingga membuat peta jalan rendah karbon untuk mencapai pengurangan emisi jangka panjang.Kepala daerah tersebut tidak hanya memiliki dukungan dari masyarakat, tetapi juga memiliki ide inovatif, kreatif, dan segar dalam mencapai komitmen global Indonesia pada pengurangan emisi dan adapatasi perubahan iklim sebagaimana terungkap sejak KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, 1992.Bogor, merupakan tuan rumah sekaligus satu dari 12 kota di Indonesia yang berkomitmen mendorong pembangunan daerah berkelanjutan berbasis penurunan emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.Tekad yang diwujudkan dalam pernyataan bersama kepala daerah pada Senin, 15 Juni 2015 ini, dideklarasikan dengan nama . Komitmen ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang rendah emisi, meminimalisir dampak negatif pembangunan, dan mereduksi kontribusi kota terhadap peningkatan emisi GRK yang menyebabkan perubahan iklim.Berikut petikan wawancara dengan Bima Arya, Wali Kota Bogor, terkait deklarasi Tri Karsa Bogor dan komitmen Bogor menurunkan emisi GRK.: : Tri Karsa Bogor merupakan tekad bersama kepala daerah di Indonesia guna menjalankan tugas konstitusional membangun kota dan kabupaten dalam skema tata kelola pemerintahan yang baik, maju dan berdaya saing global. Namun, tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di semua aspek pembangunan.Sebagaimana namanya Tri Karsa Bogor, maka tekad ini terdiri Visi, Komitmen, dan Aksi Nyata. Secara garis besar, kami para pemimpin daerah akan membangun daerah dengan menyelaraskan antara target pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan sosial masyarakat serta aspek ekologis kawasan.Kami sepenuhnya menyadari bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kerap menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat seperti pencemaran, meningkatnya emisi gas rumah kaca, hingga bencana seperti banjir, longsor, atau kekeringan. Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan solusi yang kami yakini dapat mensinergikan hal ini.: : Melalui kemitraan dengan ICLEI – yang merupakan asosiasi pemerintahan lokal di seluruh dunia yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, ada empat hal yang tertuang dalam Tri Karsa Bogor.Intinya adalah meningkatkan kerja sama antara kepala daerah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memperluas jaringan dengan kepala daerah di seluruh dunia dengan visi yang sama, menyusun rencana aksi transformatif pembangunan daerah rendah emisi dan berketahanan iklim, dan secara sukarela melaporkan rencana aksi dan capaiannya melalui yang dikembangkan oleh ICLEI – : : Kita melihat, mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan merupakan pekerjaan besar, berat, dan tidak mudah. Kita harus melakukan aksi kolektif guna melakukan pembangunan berkelanjutan ini.Pastinya, urbanisasi tidak dapat dihindari. Kawasan perkotaan baik di wilayah kota maupun kabupaten nantinya akan menjadi daerah penting yang tidak hanya sebagai sentra ekonomi daerah yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kami selaku pimpinan daerah.Kota Bogor bersama kota lainnya yaitu Banda Aceh, Padang, Tangerang, Tangerang Selatan, Pekalongan, Makasar, Balikpapan, Manado, Kupang, dan Bontang, akan menguatkan aksi transpormatif ini dengan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi.Kami juga menghendaki agar pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan dengan memberikan ruang bagi diskresi pemerintah daerah dan perlindungan hukum kepada wali kota atau bupati dan aparatur pemerintah daerah lainnya yang mampu mencapai target adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini.: : Kita telah menambah ruang terbuka hijau dengan memperbanyak taman kota. Juga telah menambah lubang resapan biopori dan tengah melakukan kebijakan terhadap kendaraan angkutan kota (angkot) yang bila selama ini operasinya berdasarkan kepemilikan, mulai September 2015 nanti harus berbadan hukum. Termasuk penggunaan bahan bakar gas untuk angkot dan sedang mendesain transportasi ramah lingkungan.Setiap Senin, pastinya diberlakukan satu hari tanpa kendaraan pribadi. Semua ini merupakan contoh nyata yang telah dilakukan Bogor guna mendukung penurunan emisi.: : Benar, kita jadikan Bogor sebagai kota hijau yang dikelilingi taman.: : Kita telah mengantisipasinya dengan mengurangi angkutan kota (angkot) dan menggantinya dengan Bis Transpakuan. Perbandingannya, tiga angkot akan menjadi satu Transpakuan. Angkot ini nantinya akan disebar ke wilayah pinggiran dan secara perlahan perannya akan digantikan Transpakuan.Namun, semua ini membutuhkan pendanaan yang kuat, karenanya akan dilakukan bertahap.: : Pemerintah Bogor tidak bisa menghentikannya, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kita tidak bisa melarang orang membeli mobil. Sehingga, kebijakannya lebih pada pemberlakuan tarif parkir. Dengan begitu, orang akan lebih suka menggunakan kendaraan umum.Dengan kata lain, bukan melarang membeli mobil tapi lebih pada memperbaiki layanan transportasi publik sehingga masyarakat nantinya akan menggunakan transportasi publik.: : Kita telah melakukan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) guna melakukan kajian tingkat emisi atau polusi. Kita juga tengah menggagas kerja sama untuk melakukan pendataan pohon-pohon di Kota Bogor.Ada juga lembaga dari Perancis yang melakukan pengukuran emisi di permukiman masyarakat.: : Saya selalu menyatakan bahwa Bogor siap memfasilitasi pertemuan daerah untuk memperkuat komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Bogor juga akan mendapatkan banyak manfaat dari inisiasi ini mulai dari pengalaman hingga jaringan kerja.: : Kita telah meminta ICLEI untuk membimbing apa saja kesepakatan yang nantinya dapat diturunkan dalam kebijakan konkrit. Desember nanti, pastinya akan ada hal yang kami sampaikan dalam forum. Saat ini sedang disusun.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal
perencanaan kota",bima arya tri karsa bogor tekad bulat kepala daerah untuk turunkan emisi grk populasi manusia yang akan tinggal di perkotaan pada diperkirakan akan mencapai angka miliar jiwa dari jumlah penduduk dunia sekitar miliar jiwa indonesia pada tahun tersebut diprediski sebanyak persen penduduknya akan tinggal di perkotaan pada kondisi tersebut wilayah perkotaan secara global akan menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi yang akan menyumbang total emisi gas rumah kaca grk hingga persenpenelitian yang dilakukan iclei pada menunjukkan bahwa pemerintah daerah di indonesia telah memiliki mulai dari mengeluarkan kebijakan efisiensi bahan kendaraan rendah emisi hingga membuat peta jalan rendah karbon untuk mencapai pengurangan emisi jangka panjangkepala daerah tersebut tidak hanya memiliki dukungan dari masyarakat tetapi juga memiliki ide inovatif kreatif dan segar dalam mencapai komitmen global indonesia pada pengurangan emisi dan adapatasi perubahan iklim sebagaimana terungkap sejak ktt bumi di rio de janeiro brasil bogor merupakan tuan rumah sekaligus satu dari kota di indonesia yang berkomitmen mendorong pembangunan daerah berkelanjutan berbasis penurunan emisi gas rumah kaca adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklimtekad yang diwujudkan dalam pernyataan bersama kepala daerah pada senin juni ini dideklarasikan dengan nama komitmen ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang rendah emisi meminimalisir dampak negatif pembangunan dan mereduksi kontribusi kota terhadap peningkatan emisi grk yang menyebabkan perubahan iklimberikut petikan wawancara dengan bima arya wali kota bogor terkait deklarasi tri karsa bogor dan komitmen bogor menurunkan emisi grk tri karsa bogor merupakan tekad bersama kepala daerah di indonesia guna menjalankan tugas konstitusional membangun kota dan kabupaten dalam skema tata kelola pemerintahan yang baik maju dan berdaya saing global namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di semua aspek pembangunansebagaimana namanya tri karsa bogor maka tekad ini terdiri visi komitmen dan aksi nyata secara garis besar kami para pemimpin daerah akan membangun daerah dengan menyelaraskan antara target pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan sosial masyarakat serta aspek ekologis kawasankami sepenuhnya menyadari bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kerap menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat seperti pencemaran meningkatnya emisi gas rumah kaca hingga bencana seperti banjir longsor atau kekeringan pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan solusi yang kami yakini dapat mensinergikan hal ini melalui kemitraan dengan iclei yang merupakan asosiasi pemerintahan lokal di seluruh dunia yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan ada empat hal yang tertuang dalam tri karsa bogorintinya adalah meningkatkan kerja sama antara kepala daerah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan memperluas jaringan dengan kepala daerah di seluruh dunia dengan visi yang sama menyusun rencana aksi transformatif pembangunan daerah rendah emisi dan berketahanan iklim dan secara sukarela melaporkan rencana aksi dan capaiannya melalui yang dikembangkan oleh iclei kita melihat mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan merupakan pekerjaan besar berat dan tidak mudah kita harus melakukan aksi kolektif guna melakukan pembangunan berkelanjutan inipastinya urbanisasi tidak dapat dihindari kawasan perkotaan baik di wilayah kota maupun kabupaten nantinya akan menjadi daerah penting yang tidak hanya sebagai sentra ekonomi daerah yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat ini adalah tanggung jawab kami selaku pimpinan daerahkota bogor bersama kota lainnya yaitu banda aceh padang tangerang tangerang selatan pekalongan makasar balikpapan manado kupang dan bontang akan menguatkan aksi transpormatif ini dengan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisikami juga menghendaki agar pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan dengan memberikan ruang bagi diskresi pemerintah daerah dan perlindungan hukum kepada wali kota atau bupati dan aparatur pemerintah daerah lainnya yang mampu mencapai target adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini kita telah menambah ruang terbuka hijau dengan memperbanyak taman kota juga telah menambah lubang resapan biopori dan tengah melakukan kebijakan terhadap kendaraan angkutan kota angkot yang bila selama ini operasinya berdasarkan kepemilikan mulai september nanti harus berbadan hukum termasuk penggunaan bahan bakar gas untuk angkot dan sedang mendesain transportasi ramah lingkungansetiap senin pastinya diberlakukan satu hari tanpa kendaraan pribadi semua ini merupakan contoh nyata yang telah dilakukan bogor guna mendukung penurunan emisi benar kita jadikan bogor sebagai kota hijau yang dikelilingi taman kita telah mengantisipasinya dengan mengurangi angkutan kota angkot dan menggantinya dengan bis transpakuan perbandingannya tiga angkot akan menjadi satu transpakuan angkot ini nantinya akan disebar ke wilayah pinggiran dan secara perlahan perannya akan digantikan transpakuannamun semua ini membutuhkan pendanaan yang kuat karenanya akan dilakukan bertahap pemerintah bogor tidak bisa menghentikannya karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat kita tidak bisa melarang orang membeli mobil sehingga kebijakannya lebih pada pemberlakuan tarif parkir dengan begitu orang akan lebih suka menggunakan kendaraan umumdengan kata lain bukan melarang membeli mobil tapi lebih pada memperbaiki layanan transportasi publik sehingga masyarakat nantinya akan menggunakan transportasi publik kita telah melakukan kerja sama dengan institut pertanian bogor ipb guna melakukan kajian tingkat emisi atau polusi kita juga tengah menggagas kerja sama untuk melakukan pendataan pohonpohon di kota bogorada juga lembaga dari perancis yang melakukan pengukuran emisi di permukiman masyarakat saya selalu menyatakan bahwa bogor siap memfasilitasi pertemuan daerah untuk memperkuat komitmen penurunan emisi gas rumah kaca bogor juga akan mendapatkan banyak manfaat dari inisiasi ini mulai dari pengalaman hingga jaringan kerja kita telah meminta iclei untuk membimbing apa saja kesepakatan yang nantinya dapat diturunkan dalam kebijakan konkrit desember nanti pastinya akan ada hal yang kami sampaikan dalam forum saat ini sedang disusun
"Indonesia dorong peningkatan swasta dalam pendanaan lingkungan di G20. Indonesia mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengidentifikasi dan mendalami aspirasi sektor swasta demi meningkatkan peran swasta dalam skema pendanaan lingkungan, sejalan dengan upaya mengatasi perubahan iklim dan konservasi kelautan.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
pelestarian habitat",indonesia dorong peningkatan swasta dalam pendanaan lingkungan di g indonesia mendorong negaranegara anggota g untuk mengidentifikasi dan mendalami aspirasi sektor swasta demi meningkatkan peran swasta dalam skema pendanaan lingkungan sejalan dengan upaya mengatasi perubahan iklim dan konservasi kelautan
"Pengamat : INDC Indonesia Berpotensi Bermasalah Besar. Pasca 2020, pembangunan rendah emisi negeri ini akan fokus pada sektor energi, pangan dan sumber daya air serta memperhatikan Indonesia sebagai negara kepulauan.Dalam pengantar tertulisnya, Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Nasional, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan dokumen draft final INDC itu telah diserahkan kepada Presiden Jokowi pada Senin (31/08/2015) yang lalu, berisi niat pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pengendalian perubahan iklim selama kurun 2015-2020.Sarwono dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, pada Rabu (02/09/2015) mengatakan INDC negara lain ada yang hanya menekankan mitigasi, hampir tidak ada adaptasi. “Indonesia mau berimbang. Adaptasi dan mitigasi berimbang.” Mengapa adaptasi penting, katanya, karena Indonesia, memiliki pantai terpanjang kedua setelah Kanada dan layak huni.Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam kesempatan yang sama mengatakan dokumen INDC, disusun dengan kerja keras Kementerian LHK bersama dengan Dewan Pengarah Perubahan Iklim, Utusan Khusus Presiden, Bappenas dan berbagai kementerian dan lembaga. Dari hasil pemikiran itu, keluar ketahanan nasional terhadap perubahan iklim dalam hal utama yakni, pangan, energi dan penyelamatan sumber daya air.Pemerintah sendiri akan menerima masukan dari berbagai pihak selama dua minggu, sebelum dokumen INDC tersebut diserakan kepada Sekretariat (UNFCCC) untuk menjadi masukan bagi Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-21 di Paris pada Desember 2015.Menanggapi dokumen INDC tersebut, Jalal, mengapresiasi keluarnya dokumen komitmen pengendalian perubahan iklim pemerintah Indonesia itu.Dia mengatakan penekanan yang seimbang antara mitigasi dan adaptasi dalam INDC Indonesia menjadi nilai lebih dibanding negara lain.“Keseimbangan adaptasi dan mitigasi, dengan tujuan tertinggi untuk climate resilience sangat baik. Itu bisa menonjol dalam perundingan (COP 21) karena sebagian besar negara tidak membuat adaptasi dan mitigasi secara seimbang. INDC banyak negara lebih banyak menekan mitigasinya,” kata Jalal yang dihubungi Mongabay pada Selasa (08/09/2015).Dia melihat sebagai tujuan atau pesan penting menjadikan luar biasa . Akan tetapi dia menyoroti proses pembuatan dokumen yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan penanganan perubahan iklim di Indonesia.“Tetapi bagaimanapun, bicara proses jadi INDC ini banyak orang yang melihat bermasalah dan saya mengamati dari perjalanan indc sampai sekarang masalah utama adalah partisipasi atau pelibatan pemangkju kepentingan dalam penyusunannya,” katanya.Menurutnya ada tiga rumus dasar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan INDC Indonesia, yaitu inklusif, materialitas dan .“Inklusif, artinya seluruh pemangku kepentingan dipetakan, diketahui dan diajak berpartisipasi seluruhnya. Diketahui pihak-pihak yang memiliki hak untuk didengar. Kalau prosesnya tidak inklusif, sebagian pemangku kepentingan akan mempermasalahkan. Mereka belakangan merasa ditinggal. Buntutnya dokumen INDC akan bermasalah. Bahkan bisa dinyatakan -nya rendah,” jelasnya.Sedangkan materialitas dimaksudkan seluruh isu yang dipandang penting, seharusnya didiskusikan secara memadai. “Kalau prinsip pertama dilanggar, tidaklah mungkin seluruh isu yang penting untuk stakeholder bisa didiskusikan secara benar. Tidak mungkin isunya menjadi komprehensif. Dasar dari yang pertama, apa ada pihak swasta, pihak non state, atau sub nasional dilibatkan? Keterwakilan LSM bagaimana? Kalau keterwakilan digugat, maka jadi tidak bisa didiskusikan karena wakil tidak ada,” katanya.Sementara tentang , Jalal melihat apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa masukan dari para pemangku kepentingan akan dimasukkan dalam dokumen INDC. “Mereka yang sudah memikirkan, menulis, dan menyampaikan pendapatnya, apakah ada sistem yang menjamin masukan itu dimasukkan ke dalam IINDC? Kalau prosesnya tidak inklusif, maka sudah jelas timbul masalah responsiveness,” tegasnya.Melihat tiga prinsip tersebut, Jalal melihat penyusunan INDC berpotensi memiliki persoalan besar. “Bagaimanapun INDC karena harus di- 1 Oktober ke UNFCCC. Maka kemungkinan persoalan-persoalan tadi membuat INDC tidak cukup tinggi,” katanya.Meski pemerintah memberi waktu selama dua minggu untuk memberi masukan terhadap draft final INDC, dia melihat waktunya tersebut tidak cukup merangkum semua permasalahan.“Mustahil merangkum semua dalam 2 minggu, tapi kemudian membuka masukan, setidaknya akan mengurangi masalah dari prinsip 1 dan 2. Kalau seorang atau lembaga dan belum dapat peluang penyusunan INDC, bisa memberikan masukan dalam periode sekarang, sehingga semakin banyak pemangku kepentngan yang terlibat. Kesalahan-kesalahan dalam prinsi pertama bisa dikurangi. Karena mereka memberikan masukan secara online, berbagai isu yang tidak ada, maka isu material lain mungkin bisa muncul dalam periode 2 minggu ini,” jelasnya.Akan tetapi prinsip tidak bisa diselesaikan secara tuntas, karena tidak ada jaminan bagi pihak yang memberikan masukan saat proses penyusunan draft final INDC. Apalagi saat ini bagi pemangku kepentingan yang ingin memasukkan sarannya.Jalal melihat permasalahan inklusif, materialitas dan dalam penyusunan INDC, karena terkait dengan kondisi kelembagaan negara yang menangani perubahan iklim pasca pembubaran DNPI. Pembubaran DNPI yang berperan sebagai fokal point pemerintah Indonesia yang mengkoordinasi semua pemangku kepentingan di dalam negeri, tentu berpengaruh terhadap penanganan perubahan iklim di Indonesia. Apalagi saat pembubaran DNPI, belum ada lembaga pemerintah yang diserahi tugas sebagai koordinator.“Seandainya DNPI dibubarkan setelah COP 21, mungkin INDC Indonesia lebih kokoh. Tapi ketika DNPI sudah dibubarkan dan kita jadi panik, siapa yang lead? Ada Utsus presiden sebagai fokal point, tapi tempatnya ada Dirjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim KLHK). Kemudian dibentuk Dewan Pengarah,” tambahnya.","[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional
perjanjian internasional",pengamat indc indonesia berpotensi bermasalah besar pasca pembangunan rendah emisi negeri ini akan fokus pada sektor energi pangan dan sumber daya air serta memperhatikan indonesia sebagai negara kepulauandalam pengantar tertulisnya ketua dewan pengarah pengendalian perubahan iklim nasional sarwono kusumaatmadja mengatakan dokumen draft final indc itu telah diserahkan kepada presiden jokowi pada senin yang lalu berisi niat pemerintah indonesia untuk melaksanakan pengendalian perubahan iklim selama kurun sarwono dalam jumpa pers di kantor kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk di jakarta pada rabu mengatakan indc negara lain ada yang hanya menekankan mitigasi hampir tidak ada adaptasi indonesia mau berimbang adaptasi dan mitigasi berimbang mengapa adaptasi penting katanya karena indonesia memiliki pantai terpanjang kedua setelah kanada dan layak hunisedangkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya dalam kesempatan yang sama mengatakan dokumen indc disusun dengan kerja keras kementerian lhk bersama dengan dewan pengarah perubahan iklim utusan khusus presiden bappenas dan berbagai kementerian dan lembaga dari hasil pemikiran itu keluar ketahanan nasional terhadap perubahan iklim dalam hal utama yakni pangan energi dan penyelamatan sumber daya airpemerintah sendiri akan menerima masukan dari berbagai pihak selama dua minggu sebelum dokumen indc tersebut diserakan kepada sekretariat unfccc untuk menjadi masukan bagi konferensi perubahan iklim cop ke di paris pada desember menanggapi dokumen indc tersebut jalal mengapresiasi keluarnya dokumen komitmen pengendalian perubahan iklim pemerintah indonesia itudia mengatakan penekanan yang seimbang antara mitigasi dan adaptasi dalam indc indonesia menjadi nilai lebih dibanding negara lainkeseimbangan adaptasi dan mitigasi dengan tujuan tertinggi untuk climate resilience sangat baik itu bisa menonjol dalam perundingan cop karena sebagian besar negara tidak membuat adaptasi dan mitigasi secara seimbang indc banyak negara lebih banyak menekan mitigasinya kata jalal yang dihubungi mongabay pada selasa dia melihat sebagai tujuan atau pesan penting menjadikan luar biasa akan tetapi dia menyoroti proses pembuatan dokumen yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan penanganan perubahan iklim di indonesiatetapi bagaimanapun bicara proses jadi indc ini banyak orang yang melihat bermasalah dan saya mengamati dari perjalanan indc sampai sekarang masalah utama adalah partisipasi atau pelibatan pemangkju kepentingan dalam penyusunannya katanyamenurutnya ada tiga rumus dasar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan indc indonesia yaitu inklusif materialitas dan inklusif artinya seluruh pemangku kepentingan dipetakan diketahui dan diajak berpartisipasi seluruhnya diketahui pihakpihak yang memiliki hak untuk didengar kalau prosesnya tidak inklusif sebagian pemangku kepentingan akan mempermasalahkan mereka belakangan merasa ditinggal buntutnya dokumen indc akan bermasalah bahkan bisa dinyatakan nya rendah jelasnyasedangkan materialitas dimaksudkan seluruh isu yang dipandang penting seharusnya didiskusikan secara memadai kalau prinsip pertama dilanggar tidaklah mungkin seluruh isu yang penting untuk stakeholder bisa didiskusikan secara benar tidak mungkin isunya menjadi komprehensif dasar dari yang pertama apa ada pihak swasta pihak non state atau sub nasional dilibatkan keterwakilan lsm bagaimana kalau keterwakilan digugat maka jadi tidak bisa didiskusikan karena wakil tidak ada katanyasementara tentang jalal melihat apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa masukan dari para pemangku kepentingan akan dimasukkan dalam dokumen indc mereka yang sudah memikirkan menulis dan menyampaikan pendapatnya apakah ada sistem yang menjamin masukan itu dimasukkan ke dalam iindc kalau prosesnya tidak inklusif maka sudah jelas timbul masalah responsiveness tegasnyamelihat tiga prinsip tersebut jalal melihat penyusunan indc berpotensi memiliki persoalan besar bagaimanapun indc karena harus di oktober ke unfccc maka kemungkinan persoalanpersoalan tadi membuat indc tidak cukup tinggi katanyameski pemerintah memberi waktu selama dua minggu untuk memberi masukan terhadap draft final indc dia melihat waktunya tersebut tidak cukup merangkum semua permasalahanmustahil merangkum semua dalam minggu tapi kemudian membuka masukan setidaknya akan mengurangi masalah dari prinsip dan kalau seorang atau lembaga dan belum dapat peluang penyusunan indc bisa memberikan masukan dalam periode sekarang sehingga semakin banyak pemangku kepentngan yang terlibat kesalahankesalahan dalam prinsi pertama bisa dikurangi karena mereka memberikan masukan secara online berbagai isu yang tidak ada maka isu material lain mungkin bisa muncul dalam periode minggu ini jelasnyaakan tetapi prinsip tidak bisa diselesaikan secara tuntas karena tidak ada jaminan bagi pihak yang memberikan masukan saat proses penyusunan draft final indc apalagi saat ini bagi pemangku kepentingan yang ingin memasukkan sarannyajalal melihat permasalahan inklusif materialitas dan dalam penyusunan indc karena terkait dengan kondisi kelembagaan negara yang menangani perubahan iklim pasca pembubaran dnpi pembubaran dnpi yang berperan sebagai fokal point pemerintah indonesia yang mengkoordinasi semua pemangku kepentingan di dalam negeri tentu berpengaruh terhadap penanganan perubahan iklim di indonesia apalagi saat pembubaran dnpi belum ada lembaga pemerintah yang diserahi tugas sebagai koordinatorseandainya dnpi dibubarkan setelah cop mungkin indc indonesia lebih kokoh tapi ketika dnpi sudah dibubarkan dan kita jadi panik siapa yang lead ada utsus presiden sebagai fokal point tapi tempatnya ada dirjen ppi pengendalian perubahan iklim klhk kemudian dibentuk dewan pengarah tambahnya
"Tiga Mega Proyek Penyelamatan Bumi Tengah Dikembangkan, Penasaran?. Beberapa tahun lalu, sebuah film dengan seting mengejutkan, dirilis. Terbukti, film ini menjadi salah satu Hollywood. Judulnya , yang dibintangi oleh pemeran Captain America, Chris Evans. Film yang dirilis 29 Juli 2013 ini, berkisah tentang bumi yang sudah membeku akibat eksperimen gagal yang berusaha menyelamatkan bumi dari pemanasan global.Eksperimen tersebut dilakukan dengan menembakkan zat bernama CW7 ke lapisan atmosfer Bumi. Tujuan, agar bumi menjadi lebih dingin. Alih-alih mendinginkan bumi, eksperimen ini justru menciptakan zaman es di bumi yang menghancurleburkan hampir seluruh makhluk hidup.Empat tahun berselang, film itu bukan terlihat khawayan semata. Beberapa eksperimen “gila” tengah dilakukan untuk mendinginkan plenet kita ini. Para ahli berpendapat, saat ini sudah terlalu banyak karbon di atmosfer, untuk mengindarkan bumi dari dampak perubahan iklim yang mengerikan, kita perlu menggunakan teknologi pendingin iklim global secara masif dan cepat. Sejak Presiden Amerika Donald Trump menarik diri dari , PBB memperkirakan bahwa dunia sedang berada di luar jalur dalam upaya menjaga iklim Bumi dari kenikan 1.5 derajat Celcius. Tujuan yang disetujui bersama oleh 195 negara pada 2016.Meski begitu, upaya mendinginkan atmosfer ini dinilai berisiko dan amat sangat mahal. Selain itu, riset yang sedang berlangsung juga menuai kritik. Banyak yang meyakini bahwa fokus pada teknologi semata akan membuat kita lengah dan mengesampingkan kebijakan-kebijakan dekarbonisasi yang sedang dilakukan. Meski begitu, penelitian tetap berlangsung dan inilah tiga proyek yang tengah dikembangkan. , sebagaimana dilansir dari , menggunakan kipas raksasa yang menyerap karbon dari udar. Karbon tersebut digunakan untuk menumbuhkan sayur-sayuran di kebun di sekitar. Para ahli di perusahaan tersebut memperkirakan, kipas-kipas tersebut akan menyerap sekitar 900 ton karbon dari udara setiap tahun, dengan biaya sekitar $600 per ton.Kritik pun disampaikan ke perusahaan tersebut, karena terlalu mahal. Bahkan lebih mahal dari teknologi penangkap karbon, yang mampu menangkap karbon dari pabrik-pabrik yang menggunakan BBM. Meski begitu, Climeworks yakin bahwa biayanya akan jauh lebih murah jika lebih banyak kipas raksasa yang digunakan. Tujuan perusahaan tersebut adalah mengurangi 1% karbon dari atmosfer dengan menggunakan teknologi ini, dan mereka perlu membangun 250.000 teknologi serupa di berbagai tempat di dunia. Dalam , aerosol dilepaskan ke atmosfer yang dimaksudkan memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa, dan mencegah sebagian sinar masuk ke atmosfer kita. selama bertahun dan mereka merencanakan eksperimen terbuka pertama pada 2018. Mereka menggunakan dana besar dari beberapa donor swasta, termasuk Bill Gates. Percobaan ini akan melibatkan pengiriman balon udara panas sekitar 20 kilometer ke atas gurun Arizona dan melepaskan kalsium karbonat, untuk mengukur pengaruhnya terhadap atmosfer. Ini akan menjadi eksperimen pertama untuk .Bahkan salah satu ilmuwan yang memimpin eksperimen ini mengatakan bahwa adalah “prospek yang mengerikan.” Mengubah atmosfer untuk menjaga Bumi tetap dingin dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat kita duga. Bahkan, perubahan alami pada atmosfer planet dapat berakibat buruk. Fitoplankton, organisme mikroskopis yang hidup hampir di semua samudra, menyukai makan zat besi. Mereka juga menyedot karbon dioksida dari atmosfer. Para ilmuwan sedang menguji -dan telah melakukan uji coba- apa pengaruh dan hubungan membuang besi ke lautan, terutama ke populasi fitoplankton, dengan kapasitasnya mengurangi jumlah karbon di atmosfer.Sudah ada 13 tes terbuka, membuang besi ke lautan, sejak tahun 1990, menurut majalah Nature. Eksperimen kontroversial lain mungkin terjadi di lepas pantai Chile – yang diduga bertujuan menghidupkan kembali dunia perikanan Chile, karena berkembangnya jumlah fitoplankton dapat menggemukkan kembali rantai makanan dan menyebabkan populasi ikan betambah banyak. Pada 2012, sebuah proyek kontroversial dilakukan di lepas pantai British Columbia, Kanada, yang memicu kemarahan Pemerintah Kanada, ahli kelautan, dan PBB. Seorang pengusaha Amerika yang kontroversial, Russ George, menciptakan gugusan plankton buatan seluas 10.000 mil persegi, guna meningkatkan populasi fitoplankton yang menyerap karbon dioksida dan populasi salmon di wilayah tersebut.Para ilmuwan memang tidak yakin bahwa membuang besi di laut secara efektif dapat menangkap karbon. Juga, tidak yakin dengan mengubah ekosistem lautan seperti itu sepadan dengan risiko yang bakal diterima. ()","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
perjanjian internasional",tiga mega proyek penyelamatan bumi tengah dikembangkan penasaran beberapa tahun lalu sebuah film dengan seting mengejutkan dirilis terbukti film ini menjadi salah satu hollywood judulnya yang dibintangi oleh pemeran captain america chris evans film yang dirilis juli ini berkisah tentang bumi yang sudah membeku akibat eksperimen gagal yang berusaha menyelamatkan bumi dari pemanasan globaleksperimen tersebut dilakukan dengan menembakkan zat bernama cw ke lapisan atmosfer bumi tujuan agar bumi menjadi lebih dingin alihalih mendinginkan bumi eksperimen ini justru menciptakan zaman es di bumi yang menghancurleburkan hampir seluruh makhluk hidupempat tahun berselang film itu bukan terlihat khawayan semata beberapa eksperimen gila tengah dilakukan untuk mendinginkan plenet kita ini para ahli berpendapat saat ini sudah terlalu banyak karbon di atmosfer untuk mengindarkan bumi dari dampak perubahan iklim yang mengerikan kita perlu menggunakan teknologi pendingin iklim global secara masif dan cepat sejak presiden amerika donald trump menarik diri dari pbb memperkirakan bahwa dunia sedang berada di luar jalur dalam upaya menjaga iklim bumi dari kenikan derajat celcius tujuan yang disetujui bersama oleh negara pada meski begitu upaya mendinginkan atmosfer ini dinilai berisiko dan amat sangat mahal selain itu riset yang sedang berlangsung juga menuai kritik banyak yang meyakini bahwa fokus pada teknologi semata akan membuat kita lengah dan mengesampingkan kebijakankebijakan dekarbonisasi yang sedang dilakukan meski begitu penelitian tetap berlangsung dan inilah tiga proyek yang tengah dikembangkan sebagaimana dilansir dari menggunakan kipas raksasa yang menyerap karbon dari udar karbon tersebut digunakan untuk menumbuhkan sayursayuran di kebun di sekitar para ahli di perusahaan tersebut memperkirakan kipaskipas tersebut akan menyerap sekitar ton karbon dari udara setiap tahun dengan biaya sekitar per tonkritik pun disampaikan ke perusahaan tersebut karena terlalu mahal bahkan lebih mahal dari teknologi penangkap karbon yang mampu menangkap karbon dari pabrikpabrik yang menggunakan bbm meski begitu climeworks yakin bahwa biayanya akan jauh lebih murah jika lebih banyak kipas raksasa yang digunakan tujuan perusahaan tersebut adalah mengurangi karbon dari atmosfer dengan menggunakan teknologi ini dan mereka perlu membangun teknologi serupa di berbagai tempat di dunia dalam aerosol dilepaskan ke atmosfer yang dimaksudkan memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa dan mencegah sebagian sinar masuk ke atmosfer kita selama bertahun dan mereka merencanakan eksperimen terbuka pertama pada mereka menggunakan dana besar dari beberapa donor swasta termasuk bill gates percobaan ini akan melibatkan pengiriman balon udara panas sekitar kilometer ke atas gurun arizona dan melepaskan kalsium karbonat untuk mengukur pengaruhnya terhadap atmosfer ini akan menjadi eksperimen pertama untuk bahkan salah satu ilmuwan yang memimpin eksperimen ini mengatakan bahwa adalah prospek yang mengerikan mengubah atmosfer untuk menjaga bumi tetap dingin dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat kita duga bahkan perubahan alami pada atmosfer planet dapat berakibat buruk fitoplankton organisme mikroskopis yang hidup hampir di semua samudra menyukai makan zat besi mereka juga menyedot karbon dioksida dari atmosfer para ilmuwan sedang menguji dan telah melakukan uji coba apa pengaruh dan hubungan membuang besi ke lautan terutama ke populasi fitoplankton dengan kapasitasnya mengurangi jumlah karbon di atmosfersudah ada tes terbuka membuang besi ke lautan sejak tahun menurut majalah nature eksperimen kontroversial lain mungkin terjadi di lepas pantai chile yang diduga bertujuan menghidupkan kembali dunia perikanan chile karena berkembangnya jumlah fitoplankton dapat menggemukkan kembali rantai makanan dan menyebabkan populasi ikan betambah banyak pada sebuah proyek kontroversial dilakukan di lepas pantai british columbia kanada yang memicu kemarahan pemerintah kanada ahli kelautan dan pbb seorang pengusaha amerika yang kontroversial russ george menciptakan gugusan plankton buatan seluas mil persegi guna meningkatkan populasi fitoplankton yang menyerap karbon dioksida dan populasi salmon di wilayah tersebutpara ilmuwan memang tidak yakin bahwa membuang besi di laut secara efektif dapat menangkap karbon juga tidak yakin dengan mengubah ekosistem lautan seperti itu sepadan dengan risiko yang bakal diterima
"Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Dokumen INDC Belum Jawab Persoalan Perubahan Iklim. “Ini perlu diktitisi. Dokumen INDC jadi bagian komitmen. Kami menyarankan dokumen ini bisa memasukkan unsur-unsur spesifik, terukur, relevan dan berbasis waktu. Untuk mencapai target penurunan emisi yang bisa diverifikasi ke depan,” kata juru bicara Koalisi, Sisilia Nurmala Dewi di Jakarta, Kamis (17/9/15).Aktivis Perkumpulan HuMa itu mengatakan, INDC seharusnya mencakup kegiatan kredibel yang akan dijalankan pemerintah mulai kini hingga 2020 berbasis pembangunan bertanggung jawab, jangka panjang dan nol deforestasi.“Kami bertanya-tanya, beberapa kali konsultasi tapi tak dibuka ruang masyarakat sipil agar beri masukan. Draf sekarang baru 30 Agustus dibuka.”Dokumen INDC, katanya, harus diperbaiki mengingat posisi negara ini penting danunik. Satu sisi harus melakukan langkah signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Sisi lain rentan. Dengan penduduk 250 juta harus mengembangkan ekonomi, dan dituntut menyelamatkan lingkungan.“Dokumen sekarang ini tak serius. Emisi bukan hal main-main. Apakah intensi pengurangan emisi dijawab dengan jelas? Bagaimana masyarakat rentan terlindungi hak-haknya? Jangan sampat ada pengingkaran terhadap masyarakat adat. Energi, limbah, biofuel, dan kondisi penegakan hukum tak disebut jelas bagaimana tahapan dalam dokumen itu.”Dia berharap, INDC menjadi panduan penanganan perubahan iklim serius karena banyak mata tertuju pada Indonesia sebagai negara yang dianggap cukup maju dalam langkah perubahan iklim. “Kita harus tunjukkan, Indonesia melangkah mundur.”Pius Ginting dari Walhi mengatakan, dalam dokumen pemerintah itu ada poin tentang energi, namun sangat menyesatkan.“Dalam 2030, emisi karbon Indonesia tak akan berkurang. Disebutkan porsi energi terbarukan 23%. Tapi tak gambarkan kondisi utuh. Sebab dalam memenuhi energi, Indonesia masih tergantung batubara.”Kondisi ini akan membuat emisi karbon Indonesia makin meningkat, terlebih dengan pembangkit listrik 35.000 MW mayoritas batubara.Pius menyarankan, pemerintah menyebutkan tahun puncak penggunaan batubara dalam INDC, misal, Indonesia akan mencapai puncak penggunaan batubara tahun 2020 atau lebih awal.“Itu lebih bijak dibandingkan menyebutkan akan menggunakan energi terbarukan 23%. Tetapi bukan prioritas bagaimana berperilaku terhadap energi fosil khusus batubara,” katanya.Christian Purba, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia mengatakan, dalam INDC disebutkan, Indonesia negara kepulauan, hingga adaptasi perubahan iklim berbasis darat dan laut sebagai strategi menjamin ketahanan pangan, air dan energi. Kenyataan, dari 7 juta hektar daratan pulau-pulau terkecil hanya tersisa 48% memiliki tutupan hutan. “Pulau-pulau kecil salah satu isu penting INDC.”Kerentanan pulau-pulau kecil, katanya, memang tergantung ekosistem dan alam. Namun, banyak kebijakan pemerintah mengancam pulau-pulau kecil, seperti memberikan kekuasaan investasi baik buat HTI, HPH, tambang dan lain-lain.Dia mengatakan, misi Presiden Joko Widodo mendorong poros maritim, tentu paling krusial pulau-pulau kecil. “Saya kira perlu pembenahan lebih serius. Bagaimana menyusun strategi adaptasi, mitigasi, juga bagaimana pendistribusian lahan kelola masyarakat. RPJMN sudah jelas. Dalam INDC ada diselewengkan, tidak sinergis.”Dari AMAN Hangky Satrio mengatakan, dalam INDC masyarakat adat disebut . Bukan .“Keluarnya MK 35 menyatakan sebagai identitas masyarakat adat. Dalam INDC disebut adat communities. Itu sesuatu yang berbeda.”Dia menyoroti, pendekatan berbasis hak dalam dokumen INDC. Setidaknya, ada 24,6 juta hektar wilayah adat berhutan dan dijaga. Sebanyak 30 juta hektar lagi sebenarnya bisa direhabilitasi. “Apabila hak kelola diberikan kepada masyarakat adat, sebenarnya selesai.”Yuyun Indradi dari Greenpeace ikut berkomentar. Dokumen INDC, katanya, tidak menjawab komitmen penurunan emisi maupun permasalahan kebakaran hutan dan lahan.“Mestinya dari awal diidentifikasi, alihfungsi lahan, deforestasi, menyumbangkan emisi terbesar di Indonesia, sekarang masih terjadi hal-hal sama.”Yuyun merasa aneh jika INDC tidak mengakomodir hal-hal serius yang mesti ditangani pemerintah segera, terutama sektor kehutanan dan alihfungsi lahan.“Dokumen INDC harusnya memuat langkah mereview izin perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut Sumatera dan Kalimantan. Apa langkah-langkah dan seharusnya tercermin dalam INDC.”Begitu juga soal penetapan angka penurunan emisi karbon, dari 26% sampai terbaru 29%, referensi tak jelas. “Agak aneh. Proses tidak terbuka. Kita tuntut partisipasi dan keterbukaan.”Diana Giltom dari Debtwatch Indonesia bicara soal akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan akses masyarakat dalam dokumen INDC.“Dokumen ini tidak banyak berbicara soal pendanaan. Hanya dua paragraf pada halaman lima dan tujuh.”Disitu dijelaskan, sejak 2007-2014, untuk adaptasi dan mitigasi Indonesia menghabiskan dana US$17,48 miliar. Untuk 2015-2019, anggaran nasional US$55,01 miliar.“Dokumen INDC tidak bilang penggunaan dana sebelumnya dan apa evaluasi. Kami melihat penting mengevaluasi dan punya basis data soal penggunaan seperti apa sebelumnya.”","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",koalisi masyarakat sipil nilai dokumen indc belum jawab persoalan perubahan iklim ini perlu diktitisi dokumen indc jadi bagian komitmen kami menyarankan dokumen ini bisa memasukkan unsurunsur spesifik terukur relevan dan berbasis waktu untuk mencapai target penurunan emisi yang bisa diverifikasi ke depan kata juru bicara koalisi sisilia nurmala dewi di jakarta kamis aktivis perkumpulan huma itu mengatakan indc seharusnya mencakup kegiatan kredibel yang akan dijalankan pemerintah mulai kini hingga berbasis pembangunan bertanggung jawab jangka panjang dan nol deforestasikami bertanyatanya beberapa kali konsultasi tapi tak dibuka ruang masyarakat sipil agar beri masukan draf sekarang baru agustus dibukadokumen indc katanya harus diperbaiki mengingat posisi negara ini penting danunik satu sisi harus melakukan langkah signifikan dalam mitigasi perubahan iklim sisi lain rentan dengan penduduk juta harus mengembangkan ekonomi dan dituntut menyelamatkan lingkungandokumen sekarang ini tak serius emisi bukan hal mainmain apakah intensi pengurangan emisi dijawab dengan jelas bagaimana masyarakat rentan terlindungi hakhaknya jangan sampat ada pengingkaran terhadap masyarakat adat energi limbah biofuel dan kondisi penegakan hukum tak disebut jelas bagaimana tahapan dalam dokumen itudia berharap indc menjadi panduan penanganan perubahan iklim serius karena banyak mata tertuju pada indonesia sebagai negara yang dianggap cukup maju dalam langkah perubahan iklim kita harus tunjukkan indonesia melangkah mundurpius ginting dari walhi mengatakan dalam dokumen pemerintah itu ada poin tentang energi namun sangat menyesatkandalam emisi karbon indonesia tak akan berkurang disebutkan porsi energi terbarukan tapi tak gambarkan kondisi utuh sebab dalam memenuhi energi indonesia masih tergantung batubarakondisi ini akan membuat emisi karbon indonesia makin meningkat terlebih dengan pembangkit listrik mw mayoritas batubarapius menyarankan pemerintah menyebutkan tahun puncak penggunaan batubara dalam indc misal indonesia akan mencapai puncak penggunaan batubara tahun atau lebih awalitu lebih bijak dibandingkan menyebutkan akan menggunakan energi terbarukan tetapi bukan prioritas bagaimana berperilaku terhadap energi fosil khusus batubara katanyachristian purba direktur eksekutif forest watch indonesia mengatakan dalam indc disebutkan indonesia negara kepulauan hingga adaptasi perubahan iklim berbasis darat dan laut sebagai strategi menjamin ketahanan pangan air dan energi kenyataan dari juta hektar daratan pulaupulau terkecil hanya tersisa memiliki tutupan hutan pulaupulau kecil salah satu isu penting indckerentanan pulaupulau kecil katanya memang tergantung ekosistem dan alam namun banyak kebijakan pemerintah mengancam pulaupulau kecil seperti memberikan kekuasaan investasi baik buat hti hph tambang dan lainlaindia mengatakan misi presiden joko widodo mendorong poros maritim tentu paling krusial pulaupulau kecil saya kira perlu pembenahan lebih serius bagaimana menyusun strategi adaptasi mitigasi juga bagaimana pendistribusian lahan kelola masyarakat rpjmn sudah jelas dalam indc ada diselewengkan tidak sinergisdari aman hangky satrio mengatakan dalam indc masyarakat adat disebut bukan keluarnya mk menyatakan sebagai identitas masyarakat adat dalam indc disebut adat communities itu sesuatu yang berbedadia menyoroti pendekatan berbasis hak dalam dokumen indc setidaknya ada juta hektar wilayah adat berhutan dan dijaga sebanyak juta hektar lagi sebenarnya bisa direhabilitasi apabila hak kelola diberikan kepada masyarakat adat sebenarnya selesaiyuyun indradi dari greenpeace ikut berkomentar dokumen indc katanya tidak menjawab komitmen penurunan emisi maupun permasalahan kebakaran hutan dan lahanmestinya dari awal diidentifikasi alihfungsi lahan deforestasi menyumbangkan emisi terbesar di indonesia sekarang masih terjadi halhal samayuyun merasa aneh jika indc tidak mengakomodir halhal serius yang mesti ditangani pemerintah segera terutama sektor kehutanan dan alihfungsi lahandokumen indc harusnya memuat langkah mereview izin perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut sumatera dan kalimantan apa langkahlangkah dan seharusnya tercermin dalam indcbegitu juga soal penetapan angka penurunan emisi karbon dari sampai terbaru referensi tak jelas agak aneh proses tidak terbuka kita tuntut partisipasi dan keterbukaandiana giltom dari debtwatch indonesia bicara soal akuntabilitas efektivitas efisiensi dan akses masyarakat dalam dokumen indcdokumen ini tidak banyak berbicara soal pendanaan hanya dua paragraf pada halaman lima dan tujuhdisitu dijelaskan sejak untuk adaptasi dan mitigasi indonesia menghabiskan dana us miliar untuk anggaran nasional us miliardokumen indc tidak bilang penggunaan dana sebelumnya dan apa evaluasi kami melihat penting mengevaluasi dan punya basis data soal penggunaan seperti apa sebelumnya
"Siap-siap! Jokowi Bakal Digugat Warga Karena Asap Dan Karhutla. Pemerintah Indonesia dinilai gagal dalam menangani kabut asap yang sudah berlangsung selama lebih dari tiga bulan di pulau Sumatera dan Kalimantan. Tidak hanya itu, Pemerintah juga dinilai sudah lalai karena membiarkan pembakaran hutan dan lahan terjadi dengan sengaja di dua pulau tersebut.Atas kejadian tersebut, masyarakat yang tergabung dalam Warga Negara Menggugat untuk Indonesia Bebas Asap mengirimkan notifikasi rencana Gugatan Warga Negara () kepada Pemerintah Indonesia c/q Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai tergugat.Pengamat kehutanan, Elisa Ganda Togu Manurung, mewakili Warga Negara Menggugat untuk Indonesia Bebas Asap saat memberikan pernyataan kepada wartawan, di Jakarta, pada Jumat (16/10/2015) menjelaskan, notifikasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan peringatan awal kepada Pemerintah agar bisa segera menyelesaikan persoalan kabut asap yang terjadi di dua pulau tersebut.“Notifikasi tersebut dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Sekretariat Jenderal. Semoga itu jadi jalan yang benar,” ungkap Togu yang juga dosen kehutanan IPB Bogor itu yang menandatangani notifikasi tersebut bersama dengan Azas Tigor Nainggolan selaku kuasa hukum para penggugat.Menurut Togu, dalam lembar notifikasi yang dikirim itu, termuat 4 (empat) alasan kenapa Pemerintah Indonesia sudah lalai membiarkan kabut asap terjadi. Di antaranya:Empat gugatan tersebut, kata Togu, harus menjadi perhatian Pemerintah dan memperbaikinya sesegera mungkin. Karena bukan saja warga, tetapi alam juga saat ini sedang menjadi taruhan.“Hari ini kita sudah mendaftarkan notifikasi tersebut. Yang dimaksud tergugat sebagaimana tertulis dalam lembar notifikasi, adalah Presiden RI Joko Widodo. Tujuannya, agar kabut asap bisa segera hilang dan tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang,” tutur dia.Togu menerangkan, dari 4 alasan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa ada 4 akar masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan dalam kasus bencana kabut asap. Yaitu:Sementara itu menurut Ari Moch Arif, anggota Warga Negara Menggugat untuk Indonesia Bebas Asap yang melakukan gugatan warga negara, mengatakan persoalan kabut asap yang sudah berulang kali terjadi di Indonesia sudah bukan lagi menjadi masalah sekelompok orang saja. Namun, itu juga menjadi masalah masyarakat pada umumnya di Indonesia.“Kami sebagai berkewajiban untuk bertindak atas dasar kepedulian kami dan rasa solidaritas terhadap saudara/saudari kami yang terdampak asap di Kalimantan dan Sumatera,” tutur Ari.Selain melampirkan 4 alasan kenapa Pemerintah Indonesia sengaja membiarkan kabut asap, dokumen juga melampirkan 7 (tujuh) kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:Jika tujuh hal tersebut tidak bisa dilaksanakan setelah melewati 60 hari notifikasi, menurut praktisi lingkungan Jalal, maka pihaknya akan langsung mendaftarkan gugatan resmi. Namun, jika sebaliknya, atau jika Pemerintah melaksanakan tujuh hal tersebut, maka gugatan akan dibatalkan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",mengatasi dampak yang tidak proporsional,siapsiap jokowi bakal digugat warga karena asap dan karhutla pemerintah indonesia dinilai gagal dalam menangani kabut asap yang sudah berlangsung selama lebih dari tiga bulan di pulau sumatera dan kalimantan tidak hanya itu pemerintah juga dinilai sudah lalai karena membiarkan pembakaran hutan dan lahan terjadi dengan sengaja di dua pulau tersebutatas kejadian tersebut masyarakat yang tergabung dalam warga negara menggugat untuk indonesia bebas asap mengirimkan notifikasi rencana gugatan warga negara kepada pemerintah indonesia cq presiden republik indonesia joko widodo sebagai tergugatpengamat kehutanan elisa ganda togu manurung mewakili warga negara menggugat untuk indonesia bebas asap saat memberikan pernyataan kepada wartawan di jakarta pada jumat menjelaskan notifikasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan peringatan awal kepada pemerintah agar bisa segera menyelesaikan persoalan kabut asap yang terjadi di dua pulau tersebutnotifikasi tersebut dikirimkan melalui pengadilan negeri jakarta pusat dan sekretariat jenderal semoga itu jadi jalan yang benar ungkap togu yang juga dosen kehutanan ipb bogor itu yang menandatangani notifikasi tersebut bersama dengan azas tigor nainggolan selaku kuasa hukum para penggugatmenurut togu dalam lembar notifikasi yang dikirim itu termuat empat alasan kenapa pemerintah indonesia sudah lalai membiarkan kabut asap terjadi di antaranyaempat gugatan tersebut kata togu harus menjadi perhatian pemerintah dan memperbaikinya sesegera mungkin karena bukan saja warga tetapi alam juga saat ini sedang menjadi taruhanhari ini kita sudah mendaftarkan notifikasi tersebut yang dimaksud tergugat sebagaimana tertulis dalam lembar notifikasi adalah presiden ri joko widodo tujuannya agar kabut asap bisa segera hilang dan tidak terulang lagi di tahuntahun mendatang tutur diatogu menerangkan dari alasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ada akar masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan dalam kasus bencana kabut asap yaitusementara itu menurut ari moch arif anggota warga negara menggugat untuk indonesia bebas asap yang melakukan gugatan warga negara mengatakan persoalan kabut asap yang sudah berulang kali terjadi di indonesia sudah bukan lagi menjadi masalah sekelompok orang saja namun itu juga menjadi masalah masyarakat pada umumnya di indonesiakami sebagai berkewajiban untuk bertindak atas dasar kepedulian kami dan rasa solidaritas terhadap saudarasaudari kami yang terdampak asap di kalimantan dan sumatera tutur ariselain melampirkan alasan kenapa pemerintah indonesia sengaja membiarkan kabut asap dokumen juga melampirkan tujuh kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah indonesia yaitujika tujuh hal tersebut tidak bisa dilaksanakan setelah melewati hari notifikasi menurut praktisi lingkungan jalal maka pihaknya akan langsung mendaftarkan gugatan resmi namun jika sebaliknya atau jika pemerintah melaksanakan tujuh hal tersebut maka gugatan akan dibatalkan
"Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua. Pagi itu, di bilangan Jakarta Pusat, berlangsung pertemuan ‘para pihak’ antara Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, perwakilan warga kedua daerah calon petani plasma, Hamdani, anggota Komisi IV DPR RI dan perwakilan perusahaan sawit, PT Korindo Grup.Dalam pertemuan itu bahasan banyak menyangkut komitmen memberikan 20% konsesi Korindo kepada masyarakat sebagai petani plasma, tetapi terhambat komitmen moratorium hutan perusahaan. Mereka menuding, hambatan perusahaan buka lahan—termasuk plasma—karena tekanan lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat sipil.“Kami tak mau ada intimidasi dari LSM. Pengelolaan koperasi harus dibuka,” kata Richard Nosal Kuola, tokoh masyarakat Digoel Atas, dalam pertemuan 24 Juli 2017 itu.Dia meminta perusahaan segera membuka lahan-lahan plasma. Dia menyangka, penyetopan pembukaan lahan perusahaan karena ulah lembaga swadaya masyarakat.Serupa dikatakan Imanuel Gebze, warga dalam konsesi PT Dongin Prabawa, Merauke mengatakan, koperasi buka sejak 2016. Kini, mereka menanti pembukaan kebun plasma. “Kami tolong minta dibuka.”Frederikus Gebze, Bupati Merauke, usai pertemuan di Jakarta mengatakan, pemerintah daerah terbuka bagi investor. Dengan investor, katanya, mereka dapat manfaat dan kesejahteraan. Dia kesal dengan lembaga nonpemerintah (/NGO) yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi Korindo.“Milik hak warga. Hak dusun, 20% biar kelola tetapi tak bisa dilakukan karena penyampaian dari NGO yang seakan-akan ada deforestasi. Seakan-akan membahayakan. Perusahaan mau membuka (lahan) tapi tak bisa,” katanya.Dia mendesak pembukaan lahan plasma dan moratorium perusahaan setop. “Hentikan omelan bicara atas nama hutan. Lebih baik masyarakat diberdayakan kelola alam. Suatu saat kan bisa tanam kembali dan lain-lain. Prinsip kami berikan dan tunggu kebijakan dari Korindo,” ucap Gebze.Sebagai bupati, dia sudah tandatangani pembentukan koperasi sejak 2016. Sudah ada empat dan setiap koperasi, pemerintah Merauke memberikan stimulan Rp300 juta.“Apalagi yang jadi persoalan. Koperasi sudah diberi oleh pemda. Lahan tinggal dberikan ke masyarakat agar kelola.”Gebze berangan, koperasi akan menjadi pemasok beragam keperluan hidup perusahaan, termasuk jadi penyedia tenaga kerja.Menyadari banyak ‘sumbatan’ investasi, pada pertemuan ini juga mendeklarasikan forum investasi Merauke dan Boven Digoel.“Kami bentuk forum investasi di wilayah Merauke agar segala sesuatu yang sangkut perkembangan dan info keberlangsungan investasi dapat didiskusikan semua orang, termasuk LSM dan seluruh stakeholder berkepentingan,” katanya.Dengan forum investasi itu, harapannya, kalau ada hambatan, atau masalah seputar investasi di kedua wilayah, bisa diskusikan bersama-sama.Ungkapan Benediktus Tambonop, Bupati Boven Digoel, tak jauh beda dari Bupati Merauke. Papua , katanya, merupakan daerah luas sekali, sekitar tiga kali Pulau Jawa.Dengan kekayaan besar, katanya, daerah tak mampu mengelola sendiri. “Kami sangat butuhkan investasi. Kalau ada bupati di Papua yang tak mau investasi itu sangat aneh. Kami perlu investasi. Investasi positif, saling menguntungkan antara investor dan masyarakat. Itu yang kita butuhkan,” katanya.Selama ini, katanya, investasi masuk mendatangkan pasar bagi masyarakat. Sebagian besar, kebutuhan perusahaan diperoleh dari masyarakat sebagai penyedia beras, telur dan lain-lain.Dia bilang, terima investor salah satu cara orang Papua ingin berubah. Dulu, katanya, Orang Papua, pakai koteka dibilang ketinggalan zaman. Sekarang mau maju dengan memberikan sebagian lahan buat investasi, tak boleh.“Kami mau berubah terus apa masalahnya buat LSM atau NGO? Kami tak jual tanah orang lain. Kami tak berikan dusun orang lain.”Dalam menarik investasi, katanya, pemerintah tak pakai pola lama, keputusan dari pemerintah. “Sudah berubah. Investor masuk harus setuju warga dulu baru pemerintah tanda tangan. Saya pikir itu tugas pemerintah buat lindungi masyarakat,” katanya.Dia bilang, tak anti LSM tetapi kalau menyampaikan suatu hal mesti ada tawaran solusi. “Mari datang ke tempat kami… kalau ada solusi masyarakat kami pikir tak ada masalah. Mereka diperintah jaga hutan. Kalau hanya bicara-bicara saya pikir hentikan saja karena tak selesaikan masalah masyarakat kami. Yang benar itu beri solusi…,” ucap Tambonop.Pastor Felix Amias dari anggota Missionariorum Sacratissimi Cordis (MSC) juga hadir dalam pertemuan itu. Dia bilang, kalau ada masalah, terpenting cari solusi. Dia bilang, NGO perlu ada sebagai alat kontrol tetapi tak bisa sebagai penentu keputusan. “Kalau masyarakat sudah sepakat, perusahaan sudah ada izin resmi, jalan saja.”Dia cerita pengalaman di kampungnya kala investor akan masuk. “Saya bertanya kepada mereka, kamu mau tempat ini dibangun atau tidak?Felix melihat, kala itu memang ada ketakutan warga akan hilang hutan tempat hidup dan budaya mereka. “Misal, kalau tebang hutan buat perkebunan harus atur hutan yang ditinggalkan agar masyarakat bisa tetap hidup. Bisa ambil kayu bakar dan lain-lain juga budaya. Perlu ada kesepakatan. Ini tawaran solusi ketakutan itu,” katanya.Felix bilang, kalau ada kritikan harus melihat sisi positif dan negatif. “Kalau negatif lebih banyak itu harus dikoreksi. Namanya pembangunan pasti ada dikorbankan. Tak ada pembangunan tanpa pengorbanan. Tapi kurangi korbannya. Kerugian sekecil mungkin.” Sebelum pertemuan di Jakarta, beberapa masyarakat adat di Kabupaten Merauke, membuat pernyataan sikap mendukung perusahaan sawit. Ada yang tulis tangan pakai kertas dari buku bermerek “Mirage” maupun kertas HVS. Ada juga pakai ketikan.Mereka merupakan masyarakat di lingkaran perusahaan PT Dongin Prabhawa, anak perusahaan Korindo ini minta lahan masyarakat (plasma) bisa dibuka dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam negeri maupun luar negeri tak protes kepada perusahaan sawit.Ada dari masyarakat Kampung Nekias, Distrik Ngguti, tertanggal 2 Juli 2017. Mereka yang bertanda tangan adalah Sekretaris Kampung; Simon Walinaulik, Perwakilan Adat; Demianus Blamen, Dewan Majelis Gereja; Matheus Walinaulik, dan Wakil Ketua Koperasi Iska Bekai; Abraham Yolmen.Dalam surat itu, mereka menyatakan, pembangunan kebun bagi masyarakat kewajiban perusahaan hingga diharapkan pemerintah mengambil langkah agar perusahaan segera merealisasikan pembangunan plasma.“Kami ingin segera memiliki kebun sawit untuk kesejahteraan kami ke depan.”Selain itu, mereka menolak campur tangan dari pihak luar yang mengatasnamakan organisasi sosial yang bertujuan menggagalkan pembangunan kebun masyarakat. Mereka menganggap itu menghalangi peningkatan martabat dan kesejahteraan warga pemilik hak ulayat.“Kami yang memiliki hutan, bukan orang atau pihak lain.”Masyarakat juga sudah memiliki koperasi serba usaha yang diberi nama “Iska Bekai” lengkap dengan perizinan dari pemerintah daerah. Mereka berharap, pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk membuka hutan demi pembangunan kebun sawit masyarakat.Pemerintah dan perusahaan diminta tak mendengar organisasi masyarakat yang bersifat menghasut dengan alasan menyelamatkan lingkungan.“Kami yang harus diselamatkan dari kehidupan pola lama menjadi manusia baru,” tulis warga.Dari Kampung Yalhak, pernyataan ditandatangani sektretaris kampung: Sefnat Mahuze, tokoh adat: Yulianus Yaimahe, tokoh agama: Charles Yaimahe, sekretaris II koperasi Iska Bekai: Melianus Kaize.“Kami tidak sepaham dengan masuknya LSM atau NGO yang menekan perusahaan PT Dongin Prabhawa, hingga berakibat terhentinya pembukaan lahan termasuk pembangunan kebun masyarakat. Kami sebagai pemilik hak ulayat yang harus diperhatikan.”Mereka berharap, pemerintah kabupaten Merauke membantu menyelesaikan permasalahan tekanan LSM kepada perusahaan ini, dengan memfasilitasi pembukaan hutan untuk perusahaan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga.Dalam surat itu, sembilan marga yang tergabung dalam areal PT Dongin Prabhawa menulis, mereka sudah pernah studi banding ke Sumatera Barat dan ingin mengubah hidup seperti saudara-saudara di luar Papua.“Saya Ketua Marga Gebze Dinaulik sangat mengharapkan supaya jangan ganggu kami. Kami mau maju,” tulis Simon Kumbu Dinaulik. John Gobai, dari Koalisi Peduli Korban Investasi di Tanah Papua angkat bicara. Dia mengatakan tindakan pemerintah daerah dengan menggelar pertemuan di Jakarta merupakan hal aneh dan bertentangan dengan UU Nomor 21/2001, tentang Otonomi Khusus Papua.“Bagi saya ini aneh dan pola lama. Yang benar itu bicara di kampung. Biar mau ribut , mau berdebat atau bermusyawarah, tetap dilakukan di kampung. Jangan kooptasi hak masyarakat adat,” katanya.Tanah itu, katanya, memang milik Marga Gebze, Kaize, Mahuze, dan seterusnya, termasuk Bupati Frederikus Gebze.Namun dia mengingatkan, jabatan bupati hanya lima tahun, sementara masyarakat hidup berpuluh-puluh tahun. Sebaiknya, tetap juga mendengarkan suara yang protes sawit.Soal pernyataan sikap masyarakat adat dan surat kepada LSM agar tak mengganggu perusahaan membuka lahan plasma di ulayat mereka, katanya, biasa terjadi di berbagai tempat.Dia balik bertanya,”Apakah orang Papua bisa mengelola sawit atau justru menguntungkan petani sawit asal non Papua?”Gobai bilang, dimana-mana investasi pasti ada pro dan kontra. “Itu memang tercipta dan diciptakan. Bupati harusnya jadi mediator aktif untuk semua masyarakat, bukan malah berat sebelah,” katanya.Bagi dia, orang yang menerima sawit adalah yang masih merasakan manisnya investor. “Yang merasakan pahit belum sekarang, yang menderita mendapatkan pahit itu justru anak dan cucu mereka.” ***Korindo lewat sayap perusahaan, PT Tunas Sawaerma (TSE) bikin komitmen moratorium, seperti terpantau dari website Musim Mas, salah satu pembeli sawit Korindo.Dalam website itu, menyebutkan, pada 10 November 2016, TSE, memperpanjang kajian moratorium dan mempublikasikan pemberhentian pengembangan lahan melibatkan PT Tunas Sawaerma, PT Berkat Cipta Abadi dan PT Dongin Prabhawa.Awal mulai, TSE bikin kebijakan moratorium pengembangan lahan baru pada 9 Agustus 2016. Pada Oktober 2016, TSE mempublikasikan kebijakan keberlanjutan baru. Kebijakan ini mencakup kegiatan operasional di Indonesia yang langsung dikelola TSE.Pada 1 September 2016, tiga organisasi merilis laporan berjudul, Ketiga organisasi ini, adalah Migthy, organisasi kampanye lingkungan global dan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung (SKP-KAMe), merupakan kelompok kemanusiaan di Merauke, Papua. Juga Yayasan Pusaka, adalah organisasi nirlaba di Indonesia, dengan fokus riset dan advokasi hak-hak masyarakat adat.Riset mereka sejak 2013 hingga Juni 2016, dengan menelusuri fakta-fakta Korindo ini lewat citra satelit, video dan foto-foto dari lapangan langsung atau lewat drone (pesawat tanpa awak).Dari sana, terlihat bagaimana kawasan yang dulu berhutan, kini tinggal lapangan luas. Sebagian lahan, sudah ditanami sawit, bagian lain masih hamparan kosong.Dari video, terlihat alat-alat berat bekerja membersihkan lahan. Kayu-kayu bagus dikumpulkan. dibuat, berupa jalur berisi tumpukan kayu-kayu kecil.Setelah tahu fakta-fakta ini, pembeli Korindo, seperti Wilmar dan Musim Mas, menyetop sementara pasokan sawit perusahaan sampai ada perbaikan. Korindo pun mengumumkan moratorium.Pada pertemuan di Jakarta 24 Juli itu, dari Korindo, tak ada menjelaskan perkembangan tata kelola lahan konsesi pada masa moratorium.Perwakilan Korindo, Lee Jong Myeong, Managing Director PT Tunas Sawaerma, hanya cerita soal pengalaman di Papua. Dia seakan ingin meyakinkan kalau dia mengerti Papua.Lee bilang, sudah ke Papua, sejak 1992. Awal masuk Papua, keamanan tak terjamin. “OPM (Organisasi Papua Merdeka-red) itu terlalu banyak di tengah-tengah perusahaan. Putera daerah tak tenang, apalagi pendatang. Apalagi orang asing,” katanya.Pada 2001, ada 15 orang kena sandera, salah satu dia. “Selama 21 hari tertahan di hutan bersama OPM tapi kami tetap bertahan.”Dia merasa berpengalaman di Papua. “Jadi kami banyak makan asam garam di Papua. Saya berani bicara,” katanya tanpa merespon warga yang ingin lahan plasma segera dibuka.Lee bilang, punya usaha di Papua, bukan satu dua tahun tetapi sudah 35 tahun jadi harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.“Itu yang kita upayakan selama ini,” katanya, seraya panjang lebar menjelaskan soal bantuan pendidikan dan kesehatan yang sudah perusahaan berikan kepada warga Papua.Lalu dia mempersilakan datang ke Papua, kalau ingin tahu informasi dengan benar. “Kita akan senang hati dan terbuka.”Usia pertemuan, kala bertanya soal perkembangan moratorium hutan pun, dia tak mau berkomentar.Malah yang cukup panjang lebar menceritakan upaya perusahaan dalam masa moratorium adalah Nyoto Santoso, Kepala Departemen Konservasi, Fakultas Kehutanan, IPB. Dia juga menyalahkan organisasi masyarakat sipil yang mengeluarkan riset dan menuding mereka mengada-ngada untuk cari masalah perusahaan.Nyoto menceritakan, Korindo penjual minyak sawit mentah (/CPO) ke perusahaan-perusahaan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) seperti Musim Mas. Meskipun Korindo bukan anggota RSPO, tetapi produk sawit yang perusahaan beli harus sesuai syarat RSPO.RSPO wajibkan kalau mau jadi anggota harus ada penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) dan kawasan bernilai karbon tinggi (/HCS).Laporan Mighty, katanya, menyoroti Korindo pada banyak hal, seperti kebakaran lahan, dan deforestasi. “Isu pertama (kebakaran) itu tak terbukti,” katanya kepada , usai pertemuan.Isu kedua, pemahaman deforestasi, katanya, jadi bumerang karena areal yang dibangun awalnya hak pengusahaan hutan (HPH) juga milik Korindo. Setelah kayu ditebang, pemerintah berikan izin kebun.“Dalam pandangan NGO itu masih hutan.”Dia bilang kalau cek ke lapangan kayu besar tak ada lagi. “Kalau main di karbon rendah.” Namun, dia akui juga masih ada wilayah berkayu tinggi. “Disitulah yang terjadi tuduhan deforestasi.”Bagi dia, hal seperti itu seharusnya tak masuk sebutan deforestasi. “Mengapa? Karena untuk hukum di Indonesia, semua legal dan . Cuma dari persepsi internasional seperti itu. Hingga tak mau beli CPO,” katanya.Dia bilang, telah mendatangi organisasi-organisasi non pemerintah yang terlibat dalam penelitian guna menggali masalah Korindo. “Karbon tinggi, kita lakukan. FPIC (free prior and informed consent-red) juga kita lakukan. Semua setuju, malah minta plasma percepat.”Kini, aturan pemerintah bilang masyarakat harus mendapatkan plasma 20% dari konsesi. “, kita beri plasma, tapi tak bisa buka. Masyarakat menuntut kepada NGO agar segera dibuka.”Dia beralasan, karena organisasi masyarakat sipil mendesak Korindo lakukan moratorium hingga perusahaan tak bisa buka lahan, termasuk buat plasma.“Ini potret kita hadapi seperti ini. Korindo tak bisa jual. Kita diancam agar tak laku dijual di dunia. Ini lebih jahat dibanding teroris. Ini upaya satu pihak tekan pihak lain. Satu pihak jerumuskan pihak lain. Harusnya nasional satu pihak, satu suara,” katanya dalam pertemuan. Dia juga mengklaim masyarakat sebagai pemilik daerah dan pemda setuju. “Tata ruang sudah . semua,” katanya, seraya bilang, moratorium sampai Oktober tahun ini.Sisi lain, kata Nyoto, pemerintah mestinya berdiri di depan nyatakan, perusahaan tak ada masalah. “Kalau moratorium , berkuasa mana, LSM dengan pemerintah? Akhirnya, lebih berkuasa LSM ? Ini yang perlu kita luruskan,” katanya, sambil katakan NGO luar negeri tak semua memahami hukum Indonesia.Dia menuding, pemerintah tak paham dan lalai mengawal kebijakan mereka sendiri. Kalau tak boleh buat kebun, katanya, jangan berikan izin sawit dan tak melepas kawasan hutan.“Mestinya begitu. Saya berulangkali bilang ke pemerintah harus konsisten dalam bikin kebijakan itu. Ini konsisten. Ini ada yang dimoratorium, saja.” Pastor Anselmus Amo, Direktur SKP KAMe-Merauke, menanggapi. Katanya, terjadi sesat pikir tentang moratorium.“Moratorium, tak diberikan oleh NGO. Ini statemen yang menyesatkan, yang disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya, dalam rilis media, Rabu (9/8/17).Menurut Pastor Amo, ada gugatan oleh NGO terhadap aktivitas perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar lahan, yang dilarang oleh aturan pemerintah. “Sayang sekali bila pemerintah daerah agak ‘tutup mata’ dengan hal ini.”Ketidakpedulian pemerintah daerah, katanya, sudah tersistematis, jadi walaupun bupati bicara hal baik bagi warga, belum tentu berjalan baik oleh pelaksana teknis.“NGO menggugat perusahaan karena ada pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Bila perusahaan memperhatikan HAM dan lingkungan, tak mungkin ada gugatan NGO.”Senada Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch. Dia mengatakan, jangan menyesatkan pola pikir masyarakat dengan alasan moratorium.Kebun plasma, katanya, harus diberikan perusahaan kepada masyarakat sesuai UU Perkebunan No 39/2014. Jadi, katanya, tak ada alasan bagi perusahaan tak membangun kebun plasma. Apalagi Korindo Grup sejak lama di Merauke dan Boven Digoel.“Seharusnya sekarang sudah ada kebun plasma untuk masyarakat. Pertanyaannya, selama ini kemana saja dan kenapa tak bangun kebun plasma untuk masyarakat? Jadi, jangan gunakan moratorium sebagai alasan untuk tak membangun kebun plasma.” ***Siang itu, Melkor Wayoken, laki-laki 53 tahun Kepala Kampung Nakias juga pemilik ulayat Dusun Maam, terlihat berkaca-kaca.Sesekali dia membolak balik sebuah koran lokal di Jayapura dan membaca komentar beberapa perwakilan masyarakat yang menolak LSM yang dituding menyulitkan Dongin Prabawa, beroperasi di Distrik Ngguti, Dusun Maam.Warga yang bicara di koran itu adalah Sekretaris Kampung Nakias, Simon Walinaulik, Abraham Yolmen, Demianus Blamen dan Yohanes Samkakai.Menurut Wayoken, apa yang mereka laporkan sama sekali tidak benar. Wayoken hampir menangis saat wawancara. Dia langsung mengecek informasi di koran.Dia heran mereka bisa mewakili penduduk Nakias. Dia sendiri adalah Kepala Kampung Nakias. “Mereka tak berhak mewakili masyarakat,” kata pria yang juga Kepala Adat Kampung Nakias ini.Semestinya, dia mendapat informasi segala persoalan menyangkut Dusun Maam, termasuk pertemuan di Jakarta.Dia jengkel, kala undangan, melalui pesan singkatpun tak dia terima, sebagai aparat pemerintah paling bawah, tiba-tiba ada orang Kampung Nakias dan Kampung Tagaepe, muncul mengatasnamakan warga.“Pertemuan itu dalam rangka apa? Utusan dari siapa? Benarkah mewakili pemilik adat atau tidak?”Wayoken mengatakan, kebun berada dalam wilayah masyarakat Maam, milik Kampung Nakias, Tagaepe, Salamepe, Banabepe. Pemilik sah dusun itu Ny. Elisabeth Ndiwaen dan Mariana Walinaulik, tetapi mereka tak ikut dalam pertemuan itu.Sebagai pemerintah Kampung Nakias, dia kesal ada yang mengaku wakil warga mengatakan, Dusun Maam, dan beberapa kampung sekitar sudah sejahtera.“Kata itu tepatnya untuk perusahaan sendiri, karyawan yang ada dalam perusahaan ini yang menikmati kesejahteraan.”Dia beberkan, warga hidup dalam keterbatasan, termasuk Pemerintah Kampung Nakias juga. Sekolah SD YPK di Nakias, dalam kondisi miris. Rumput hampir setinggi ruang kelas. Perusahaan tak pernah melirik sekolah di Kampung Nakias.“Yang sejahtera hanya karyawan di Maam, menyekolahkan anak SD, bus selalu siap mengantar jemput. Anak karyawan saja. Anak-anak Kampung Nakias tak ada sekolah di Nakias, Tagaepe, Salamepe atau Boepe. Tidak pernah diperhatikan perusahaan juga,” katanya.Wayoken kritis terhadap kehadiran sawit di kampung mereka. Dalam rapat pembentukan koperasi dia juga menyampaikan kepada pengurus—semua orang Papua–, bahwa, perusahaan tak memperhatikan orang di Maam.Wayoken mengibaratkan, warga di Maam seperti ayam bertelur di padi, tetapi mati kelaparan. “Mereka berenang tapi mati kahausan,” katanya dan berharap, kepala daerah memperhatikan warga bukan kepentingan pribadi.Warga Maam, katanya, sudah menolak perusahaan ini puluhan kali tetapi mereka bercokol. Kalau warga protes, katanya, mereka panggil aparat keamanan.”Kami orang Marind punya aturan. Dusun Maam adalah tempat sakral orang Marind, tempat mencari makan semua orang Marind.”Serupa ungkapan Elisabet Ndiwaen, perempuan asal Kampung Nakias. Dia tak setuju PT. Dongin Prabhawa masuk tanpa kesepakatan.“Saya sebagai pemilik hak ulayat apapun tetap pertahankan hak dan berbicara kebenaran,” katanya.Dulu, katanya, dia penentang Bupati Merauke Romanus Mbaraka, kala menjabat karena memperbolehkan perusahaan masuk. Dongin Prabhawa, katanya, masuk ilegal karena melecehkan hak Marga Dinaulik.“Sampai pembagian uang di Kampung Tagaepe, belum tahu hingga sekarang siapa yang menerima. Kami, Marga Dinaulik tak pernah ambil uang itu. Tak tahu perwakilan dari mana. Jadi yang terima uang atas nama Marga Dinaulik ini kami tidak tahu.”Dia terus menentang sawit masuk demi anak cucu. “Bukan saya punya anak cucu saja tetapi semua orang Marind.”Koperasi terbentuk pada 2009, dia tetap menolak. Koperasi tersendat karena perusahaan mau memperluas kebun di Maam dengan alasan masuk wilayah hak guna usaha (HGU).Dinaulik menentang perluasan lahan Maam dengan cara meminta hutan lagi. Dia tak setuju pembongkaran hutan dengan alasan dalam HGU sudah mencantumkan lahan koperasi.“Saya pasti lawan perusahaan sampai titik darah penghabisan kalau pembangunan demi koperasi mau bongkar hutan lagi. Hutan sudah habis. Cukup sudah perusahaan menipu.”Dia tak mau hutan terbongkar lagi. Walau kebiasaan disana, perempuan tak punya hak berbicara tentang tanah tetapi warisan leluhur milik Dinaulik.“Semua warga Marind punya hak juga, termasuk cucu Marga Dinaulik. Cukup sudah hutan dibongkar demi kemauan perusahaan.”“Kami perempuan tetap bersuara, untuk pertahankan hak kami karena ahli waris dari leluhur kami,” katanya sambil meminta bupati, sebagai anak adat orang Marind agar menyelesaikan masalah ini.Soal LSM atau NGO masuk ke sana, katanya, malah mereka yang mengundang datang karena khawatir hutan bakal habis.“Kami yang mengundang mereka, karena kami merasa sandaran kami sudah tidak ada lagi. Siapapun orangnya, tidak boleh batasi LSM Karen mereka (bekerja) untuk masyarakat. Bila perusahaan atau pemerintah tak mampu selesaikan merekalah yang kita datangkan.”Mariana Dinaulik, tokoh perempuan asal Kampung Nakias, pemilik Dusun Maam mengatakan, bosan menghadapi Dongin Prabhawa dan Pemda Merauke.Dia berharap, presiden turun ke Merauke menyelesaikan masalah ini. “Jangan hanya LSM tetapi presiden.”Pada Hari Masyarakat Adat Internasional, 9 Agustus 2017, komunitas adat dan organisasi masyarakat sipil, termasuk media di Papua, bikin pernyataan bersama antara lain, soal Korindo.Mereka dari masyarakat adat Kampung Nakias, Tagaepe, Ihalik, Wambon Tekamerop, SKP KAMe, Sawit Watch, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, Belantara Papua, SKPKC Fransiskan Papua, Garda Papua, Suara Papua, Tabloid Jubi, Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), Forum Independen Mahasiswa Papua, PMKRI Cabang Merauke.Melkor Wayoken datang juga. Dia kesal, ada oknum aparat Kampung Nakias menyamar jadi kepala kampung dan menandatangani surat pernyataan lalu pakai cap pemerintah Kampung Nakias.Pernyataan itu, katanya, dibuat tanpa sepengetahuan dia sebagai kepala kampung. “Lalu pergi dengan rombongan Bupati Merauke dan Bupati Boven Digoel buat pertemuan di Jakarta. Saya jelas tidak terima, kalau memang tahu saya ada di sini kenapa tidak panggil saya sebagai pemerintah kampung yang punya wilayah di mana perusahaan bekerja?” katanya dalam rilis.“Saya ini dipilih oleh masyarakat Kampung Nakias. tahu saya berada di Merauke tetapi tidak panggil saya.”","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",cerita warga minta plasma kala korindo moratorium buka lahan sawit di papua pagi itu di bilangan jakarta pusat berlangsung pertemuan para pihak antara bupati merauke bupati boven digoel perwakilan warga kedua daerah calon petani plasma hamdani anggota komisi iv dpr ri dan perwakilan perusahaan sawit pt korindo grupdalam pertemuan itu bahasan banyak menyangkut komitmen memberikan konsesi korindo kepada masyarakat sebagai petani plasma tetapi terhambat komitmen moratorium hutan perusahaan mereka menuding hambatan perusahaan buka lahantermasuk plasmakarena tekanan lembaga swadaya masyarakat organisasi masyarakat sipilkami tak mau ada intimidasi dari lsm pengelolaan koperasi harus dibuka kata richard nosal kuola tokoh masyarakat digoel atas dalam pertemuan juli itudia meminta perusahaan segera membuka lahanlahan plasma dia menyangka penyetopan pembukaan lahan perusahaan karena ulah lembaga swadaya masyarakatserupa dikatakan imanuel gebze warga dalam konsesi pt dongin prabawa merauke mengatakan koperasi buka sejak kini mereka menanti pembukaan kebun plasma kami tolong minta dibukafrederikus gebze bupati merauke usai pertemuan di jakarta mengatakan pemerintah daerah terbuka bagi investor dengan investor katanya mereka dapat manfaat dan kesejahteraan dia kesal dengan lembaga nonpemerintah ngo yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi korindomilik hak warga hak dusun biar kelola tetapi tak bisa dilakukan karena penyampaian dari ngo yang seakanakan ada deforestasi seakanakan membahayakan perusahaan mau membuka lahan tapi tak bisa katanyadia mendesak pembukaan lahan plasma dan moratorium perusahaan setop hentikan omelan bicara atas nama hutan lebih baik masyarakat diberdayakan kelola alam suatu saat kan bisa tanam kembali dan lainlain prinsip kami berikan dan tunggu kebijakan dari korindo ucap gebzesebagai bupati dia sudah tandatangani pembentukan koperasi sejak sudah ada empat dan setiap koperasi pemerintah merauke memberikan stimulan rp jutaapalagi yang jadi persoalan koperasi sudah diberi oleh pemda lahan tinggal dberikan ke masyarakat agar kelolagebze berangan koperasi akan menjadi pemasok beragam keperluan hidup perusahaan termasuk jadi penyedia tenaga kerjamenyadari banyak sumbatan investasi pada pertemuan ini juga mendeklarasikan forum investasi merauke dan boven digoelkami bentuk forum investasi di wilayah merauke agar segala sesuatu yang sangkut perkembangan dan info keberlangsungan investasi dapat didiskusikan semua orang termasuk lsm dan seluruh stakeholder berkepentingan katanyadengan forum investasi itu harapannya kalau ada hambatan atau masalah seputar investasi di kedua wilayah bisa diskusikan bersamasamaungkapan benediktus tambonop bupati boven digoel tak jauh beda dari bupati merauke papua katanya merupakan daerah luas sekali sekitar tiga kali pulau jawadengan kekayaan besar katanya daerah tak mampu mengelola sendiri kami sangat butuhkan investasi kalau ada bupati di papua yang tak mau investasi itu sangat aneh kami perlu investasi investasi positif saling menguntungkan antara investor dan masyarakat itu yang kita butuhkan katanyaselama ini katanya investasi masuk mendatangkan pasar bagi masyarakat sebagian besar kebutuhan perusahaan diperoleh dari masyarakat sebagai penyedia beras telur dan lainlaindia bilang terima investor salah satu cara orang papua ingin berubah dulu katanya orang papua pakai koteka dibilang ketinggalan zaman sekarang mau maju dengan memberikan sebagian lahan buat investasi tak bolehkami mau berubah terus apa masalahnya buat lsm atau ngo kami tak jual tanah orang lain kami tak berikan dusun orang laindalam menarik investasi katanya pemerintah tak pakai pola lama keputusan dari pemerintah sudah berubah investor masuk harus setuju warga dulu baru pemerintah tanda tangan saya pikir itu tugas pemerintah buat lindungi masyarakat katanyadia bilang tak anti lsm tetapi kalau menyampaikan suatu hal mesti ada tawaran solusi mari datang ke tempat kami kalau ada solusi masyarakat kami pikir tak ada masalah mereka diperintah jaga hutan kalau hanya bicarabicara saya pikir hentikan saja karena tak selesaikan masalah masyarakat kami yang benar itu beri solusi ucap tambonoppastor felix amias dari anggota missionariorum sacratissimi cordis msc juga hadir dalam pertemuan itu dia bilang kalau ada masalah terpenting cari solusi dia bilang ngo perlu ada sebagai alat kontrol tetapi tak bisa sebagai penentu keputusan kalau masyarakat sudah sepakat perusahaan sudah ada izin resmi jalan sajadia cerita pengalaman di kampungnya kala investor akan masuk saya bertanya kepada mereka kamu mau tempat ini dibangun atau tidakfelix melihat kala itu memang ada ketakutan warga akan hilang hutan tempat hidup dan budaya mereka misal kalau tebang hutan buat perkebunan harus atur hutan yang ditinggalkan agar masyarakat bisa tetap hidup bisa ambil kayu bakar dan lainlain juga budaya perlu ada kesepakatan ini tawaran solusi ketakutan itu katanyafelix bilang kalau ada kritikan harus melihat sisi positif dan negatif kalau negatif lebih banyak itu harus dikoreksi namanya pembangunan pasti ada dikorbankan tak ada pembangunan tanpa pengorbanan tapi kurangi korbannya kerugian sekecil mungkin sebelum pertemuan di jakarta beberapa masyarakat adat di kabupaten merauke membuat pernyataan sikap mendukung perusahaan sawit ada yang tulis tangan pakai kertas dari buku bermerek mirage maupun kertas hvs ada juga pakai ketikanmereka merupakan masyarakat di lingkaran perusahaan pt dongin prabhawa anak perusahaan korindo ini minta lahan masyarakat plasma bisa dibuka dan lembaga swadaya masyarakat lsm di dalam negeri maupun luar negeri tak protes kepada perusahaan sawitada dari masyarakat kampung nekias distrik ngguti tertanggal juli mereka yang bertanda tangan adalah sekretaris kampung simon walinaulik perwakilan adat demianus blamen dewan majelis gereja matheus walinaulik dan wakil ketua koperasi iska bekai abraham yolmendalam surat itu mereka menyatakan pembangunan kebun bagi masyarakat kewajiban perusahaan hingga diharapkan pemerintah mengambil langkah agar perusahaan segera merealisasikan pembangunan plasmakami ingin segera memiliki kebun sawit untuk kesejahteraan kami ke depanselain itu mereka menolak campur tangan dari pihak luar yang mengatasnamakan organisasi sosial yang bertujuan menggagalkan pembangunan kebun masyarakat mereka menganggap itu menghalangi peningkatan martabat dan kesejahteraan warga pemilik hak ulayatkami yang memiliki hutan bukan orang atau pihak lainmasyarakat juga sudah memiliki koperasi serba usaha yang diberi nama iska bekai lengkap dengan perizinan dari pemerintah daerah mereka berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk membuka hutan demi pembangunan kebun sawit masyarakatpemerintah dan perusahaan diminta tak mendengar organisasi masyarakat yang bersifat menghasut dengan alasan menyelamatkan lingkungankami yang harus diselamatkan dari kehidupan pola lama menjadi manusia baru tulis wargadari kampung yalhak pernyataan ditandatangani sektretaris kampung sefnat mahuze tokoh adat yulianus yaimahe tokoh agama charles yaimahe sekretaris ii koperasi iska bekai melianus kaizekami tidak sepaham dengan masuknya lsm atau ngo yang menekan perusahaan pt dongin prabhawa hingga berakibat terhentinya pembukaan lahan termasuk pembangunan kebun masyarakat kami sebagai pemilik hak ulayat yang harus diperhatikanmereka berharap pemerintah kabupaten merauke membantu menyelesaikan permasalahan tekanan lsm kepada perusahaan ini dengan memfasilitasi pembukaan hutan untuk perusahaan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan wargadalam surat itu sembilan marga yang tergabung dalam areal pt dongin prabhawa menulis mereka sudah pernah studi banding ke sumatera barat dan ingin mengubah hidup seperti saudarasaudara di luar papuasaya ketua marga gebze dinaulik sangat mengharapkan supaya jangan ganggu kami kami mau maju tulis simon kumbu dinaulik john gobai dari koalisi peduli korban investasi di tanah papua angkat bicara dia mengatakan tindakan pemerintah daerah dengan menggelar pertemuan di jakarta merupakan hal aneh dan bertentangan dengan uu nomor tentang otonomi khusus papuabagi saya ini aneh dan pola lama yang benar itu bicara di kampung biar mau ribut mau berdebat atau bermusyawarah tetap dilakukan di kampung jangan kooptasi hak masyarakat adat katanyatanah itu katanya memang milik marga gebze kaize mahuze dan seterusnya termasuk bupati frederikus gebzenamun dia mengingatkan jabatan bupati hanya lima tahun sementara masyarakat hidup berpuluhpuluh tahun sebaiknya tetap juga mendengarkan suara yang protes sawitsoal pernyataan sikap masyarakat adat dan surat kepada lsm agar tak mengganggu perusahaan membuka lahan plasma di ulayat mereka katanya biasa terjadi di berbagai tempatdia balik bertanyaapakah orang papua bisa mengelola sawit atau justru menguntungkan petani sawit asal non papuagobai bilang dimanamana investasi pasti ada pro dan kontra itu memang tercipta dan diciptakan bupati harusnya jadi mediator aktif untuk semua masyarakat bukan malah berat sebelah katanyabagi dia orang yang menerima sawit adalah yang masih merasakan manisnya investor yang merasakan pahit belum sekarang yang menderita mendapatkan pahit itu justru anak dan cucu mereka korindo lewat sayap perusahaan pt tunas sawaerma tse bikin komitmen moratorium seperti terpantau dari website musim mas salah satu pembeli sawit korindodalam website itu menyebutkan pada november tse memperpanjang kajian moratorium dan mempublikasikan pemberhentian pengembangan lahan melibatkan pt tunas sawaerma pt berkat cipta abadi dan pt dongin prabhawaawal mulai tse bikin kebijakan moratorium pengembangan lahan baru pada agustus pada oktober tse mempublikasikan kebijakan keberlanjutan baru kebijakan ini mencakup kegiatan operasional di indonesia yang langsung dikelola tsepada september tiga organisasi merilis laporan berjudul ketiga organisasi ini adalah migthy organisasi kampanye lingkungan global dan sekretariat keadilan dan perdamaian keuskupan agung skpkame merupakan kelompok kemanusiaan di merauke papua juga yayasan pusaka adalah organisasi nirlaba di indonesia dengan fokus riset dan advokasi hakhak masyarakat adatriset mereka sejak hingga juni dengan menelusuri faktafakta korindo ini lewat citra satelit video dan fotofoto dari lapangan langsung atau lewat drone pesawat tanpa awakdari sana terlihat bagaimana kawasan yang dulu berhutan kini tinggal lapangan luas sebagian lahan sudah ditanami sawit bagian lain masih hamparan kosongdari video terlihat alatalat berat bekerja membersihkan lahan kayukayu bagus dikumpulkan dibuat berupa jalur berisi tumpukan kayukayu kecilsetelah tahu faktafakta ini pembeli korindo seperti wilmar dan musim mas menyetop sementara pasokan sawit perusahaan sampai ada perbaikan korindo pun mengumumkan moratoriumpada pertemuan di jakarta juli itu dari korindo tak ada menjelaskan perkembangan tata kelola lahan konsesi pada masa moratoriumperwakilan korindo lee jong myeong managing director pt tunas sawaerma hanya cerita soal pengalaman di papua dia seakan ingin meyakinkan kalau dia mengerti papualee bilang sudah ke papua sejak awal masuk papua keamanan tak terjamin opm organisasi papua merdekared itu terlalu banyak di tengahtengah perusahaan putera daerah tak tenang apalagi pendatang apalagi orang asing katanyapada ada orang kena sandera salah satu dia selama hari tertahan di hutan bersama opm tapi kami tetap bertahandia merasa berpengalaman di papua jadi kami banyak makan asam garam di papua saya berani bicara katanya tanpa merespon warga yang ingin lahan plasma segera dibukalee bilang punya usaha di papua bukan satu dua tahun tetapi sudah tahun jadi harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakatitu yang kita upayakan selama ini katanya seraya panjang lebar menjelaskan soal bantuan pendidikan dan kesehatan yang sudah perusahaan berikan kepada warga papualalu dia mempersilakan datang ke papua kalau ingin tahu informasi dengan benar kita akan senang hati dan terbukausia pertemuan kala bertanya soal perkembangan moratorium hutan pun dia tak mau berkomentarmalah yang cukup panjang lebar menceritakan upaya perusahaan dalam masa moratorium adalah nyoto santoso kepala departemen konservasi fakultas kehutanan ipb dia juga menyalahkan organisasi masyarakat sipil yang mengeluarkan riset dan menuding mereka mengadangada untuk cari masalah perusahaannyoto menceritakan korindo penjual minyak sawit mentah cpo ke perusahaanperusahaan anggota roundtable on sustainable palm oil rspo seperti musim mas meskipun korindo bukan anggota rspo tetapi produk sawit yang perusahaan beli harus sesuai syarat rsporspo wajibkan kalau mau jadi anggota harus ada penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi hcv dan kawasan bernilai karbon tinggi hcslaporan mighty katanya menyoroti korindo pada banyak hal seperti kebakaran lahan dan deforestasi isu pertama kebakaran itu tak terbukti katanya kepada usai pertemuanisu kedua pemahaman deforestasi katanya jadi bumerang karena areal yang dibangun awalnya hak pengusahaan hutan hph juga milik korindo setelah kayu ditebang pemerintah berikan izin kebundalam pandangan ngo itu masih hutandia bilang kalau cek ke lapangan kayu besar tak ada lagi kalau main di karbon rendah namun dia akui juga masih ada wilayah berkayu tinggi disitulah yang terjadi tuduhan deforestasibagi dia hal seperti itu seharusnya tak masuk sebutan deforestasi mengapa karena untuk hukum di indonesia semua legal dan cuma dari persepsi internasional seperti itu hingga tak mau beli cpo katanyadia bilang telah mendatangi organisasiorganisasi non pemerintah yang terlibat dalam penelitian guna menggali masalah korindo karbon tinggi kita lakukan fpic free prior and informed consentred juga kita lakukan semua setuju malah minta plasma percepatkini aturan pemerintah bilang masyarakat harus mendapatkan plasma dari konsesi kita beri plasma tapi tak bisa buka masyarakat menuntut kepada ngo agar segera dibukadia beralasan karena organisasi masyarakat sipil mendesak korindo lakukan moratorium hingga perusahaan tak bisa buka lahan termasuk buat plasmaini potret kita hadapi seperti ini korindo tak bisa jual kita diancam agar tak laku dijual di dunia ini lebih jahat dibanding teroris ini upaya satu pihak tekan pihak lain satu pihak jerumuskan pihak lain harusnya nasional satu pihak satu suara katanya dalam pertemuan dia juga mengklaim masyarakat sebagai pemilik daerah dan pemda setuju tata ruang sudah semua katanya seraya bilang moratorium sampai oktober tahun inisisi lain kata nyoto pemerintah mestinya berdiri di depan nyatakan perusahaan tak ada masalah kalau moratorium berkuasa mana lsm dengan pemerintah akhirnya lebih berkuasa lsm ini yang perlu kita luruskan katanya sambil katakan ngo luar negeri tak semua memahami hukum indonesiadia menuding pemerintah tak paham dan lalai mengawal kebijakan mereka sendiri kalau tak boleh buat kebun katanya jangan berikan izin sawit dan tak melepas kawasan hutanmestinya begitu saya berulangkali bilang ke pemerintah harus konsisten dalam bikin kebijakan itu ini konsisten ini ada yang dimoratorium saja pastor anselmus amo direktur skp kamemerauke menanggapi katanya terjadi sesat pikir tentang moratoriummoratorium tak diberikan oleh ngo ini statemen yang menyesatkan yang disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab katanya dalam rilis media rabu menurut pastor amo ada gugatan oleh ngo terhadap aktivitas perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar lahan yang dilarang oleh aturan pemerintah sayang sekali bila pemerintah daerah agak tutup mata dengan hal iniketidakpedulian pemerintah daerah katanya sudah tersistematis jadi walaupun bupati bicara hal baik bagi warga belum tentu berjalan baik oleh pelaksana teknisngo menggugat perusahaan karena ada pelanggaran ham dan kerusakan lingkungan bila perusahaan memperhatikan ham dan lingkungan tak mungkin ada gugatan ngosenada inda fatinaware direktur eksekutif sawit watch dia mengatakan jangan menyesatkan pola pikir masyarakat dengan alasan moratoriumkebun plasma katanya harus diberikan perusahaan kepada masyarakat sesuai uu perkebunan no jadi katanya tak ada alasan bagi perusahaan tak membangun kebun plasma apalagi korindo grup sejak lama di merauke dan boven digoelseharusnya sekarang sudah ada kebun plasma untuk masyarakat pertanyaannya selama ini kemana saja dan kenapa tak bangun kebun plasma untuk masyarakat jadi jangan gunakan moratorium sebagai alasan untuk tak membangun kebun plasma siang itu melkor wayoken lakilaki tahun kepala kampung nakias juga pemilik ulayat dusun maam terlihat berkacakacasesekali dia membolak balik sebuah koran lokal di jayapura dan membaca komentar beberapa perwakilan masyarakat yang menolak lsm yang dituding menyulitkan dongin prabawa beroperasi di distrik ngguti dusun maamwarga yang bicara di koran itu adalah sekretaris kampung nakias simon walinaulik abraham yolmen demianus blamen dan yohanes samkakaimenurut wayoken apa yang mereka laporkan sama sekali tidak benar wayoken hampir menangis saat wawancara dia langsung mengecek informasi di korandia heran mereka bisa mewakili penduduk nakias dia sendiri adalah kepala kampung nakias mereka tak berhak mewakili masyarakat kata pria yang juga kepala adat kampung nakias inisemestinya dia mendapat informasi segala persoalan menyangkut dusun maam termasuk pertemuan di jakartadia jengkel kala undangan melalui pesan singkatpun tak dia terima sebagai aparat pemerintah paling bawah tibatiba ada orang kampung nakias dan kampung tagaepe muncul mengatasnamakan wargapertemuan itu dalam rangka apa utusan dari siapa benarkah mewakili pemilik adat atau tidakwayoken mengatakan kebun berada dalam wilayah masyarakat maam milik kampung nakias tagaepe salamepe banabepe pemilik sah dusun itu ny elisabeth ndiwaen dan mariana walinaulik tetapi mereka tak ikut dalam pertemuan itusebagai pemerintah kampung nakias dia kesal ada yang mengaku wakil warga mengatakan dusun maam dan beberapa kampung sekitar sudah sejahterakata itu tepatnya untuk perusahaan sendiri karyawan yang ada dalam perusahaan ini yang menikmati kesejahteraandia beberkan warga hidup dalam keterbatasan termasuk pemerintah kampung nakias juga sekolah sd ypk di nakias dalam kondisi miris rumput hampir setinggi ruang kelas perusahaan tak pernah melirik sekolah di kampung nakiasyang sejahtera hanya karyawan di maam menyekolahkan anak sd bus selalu siap mengantar jemput anak karyawan saja anakanak kampung nakias tak ada sekolah di nakias tagaepe salamepe atau boepe tidak pernah diperhatikan perusahaan juga katanyawayoken kritis terhadap kehadiran sawit di kampung mereka dalam rapat pembentukan koperasi dia juga menyampaikan kepada pengurussemua orang papua bahwa perusahaan tak memperhatikan orang di maamwayoken mengibaratkan warga di maam seperti ayam bertelur di padi tetapi mati kelaparan mereka berenang tapi mati kahausan katanya dan berharap kepala daerah memperhatikan warga bukan kepentingan pribadiwarga maam katanya sudah menolak perusahaan ini puluhan kali tetapi mereka bercokol kalau warga protes katanya mereka panggil aparat keamanankami orang marind punya aturan dusun maam adalah tempat sakral orang marind tempat mencari makan semua orang marindserupa ungkapan elisabet ndiwaen perempuan asal kampung nakias dia tak setuju pt dongin prabhawa masuk tanpa kesepakatansaya sebagai pemilik hak ulayat apapun tetap pertahankan hak dan berbicara kebenaran katanyadulu katanya dia penentang bupati merauke romanus mbaraka kala menjabat karena memperbolehkan perusahaan masuk dongin prabhawa katanya masuk ilegal karena melecehkan hak marga dinauliksampai pembagian uang di kampung tagaepe belum tahu hingga sekarang siapa yang menerima kami marga dinaulik tak pernah ambil uang itu tak tahu perwakilan dari mana jadi yang terima uang atas nama marga dinaulik ini kami tidak tahudia terus menentang sawit masuk demi anak cucu bukan saya punya anak cucu saja tetapi semua orang marindkoperasi terbentuk pada dia tetap menolak koperasi tersendat karena perusahaan mau memperluas kebun di maam dengan alasan masuk wilayah hak guna usaha hgudinaulik menentang perluasan lahan maam dengan cara meminta hutan lagi dia tak setuju pembongkaran hutan dengan alasan dalam hgu sudah mencantumkan lahan koperasisaya pasti lawan perusahaan sampai titik darah penghabisan kalau pembangunan demi koperasi mau bongkar hutan lagi hutan sudah habis cukup sudah perusahaan menipudia tak mau hutan terbongkar lagi walau kebiasaan disana perempuan tak punya hak berbicara tentang tanah tetapi warisan leluhur milik dinauliksemua warga marind punya hak juga termasuk cucu marga dinaulik cukup sudah hutan dibongkar demi kemauan perusahaankami perempuan tetap bersuara untuk pertahankan hak kami karena ahli waris dari leluhur kami katanya sambil meminta bupati sebagai anak adat orang marind agar menyelesaikan masalah inisoal lsm atau ngo masuk ke sana katanya malah mereka yang mengundang datang karena khawatir hutan bakal habiskami yang mengundang mereka karena kami merasa sandaran kami sudah tidak ada lagi siapapun orangnya tidak boleh batasi lsm karen mereka bekerja untuk masyarakat bila perusahaan atau pemerintah tak mampu selesaikan merekalah yang kita datangkanmariana dinaulik tokoh perempuan asal kampung nakias pemilik dusun maam mengatakan bosan menghadapi dongin prabhawa dan pemda meraukedia berharap presiden turun ke merauke menyelesaikan masalah ini jangan hanya lsm tetapi presidenpada hari masyarakat adat internasional agustus komunitas adat dan organisasi masyarakat sipil termasuk media di papua bikin pernyataan bersama antara lain soal korindomereka dari masyarakat adat kampung nakias tagaepe ihalik wambon tekamerop skp kame sawit watch yayasan pusaka papuan voices belantara papua skpkc fransiskan papua garda papua suara papua tabloid jubi yayasan teratai hati papua ythp forum independen mahasiswa papua pmkri cabang meraukemelkor wayoken datang juga dia kesal ada oknum aparat kampung nakias menyamar jadi kepala kampung dan menandatangani surat pernyataan lalu pakai cap pemerintah kampung nakiaspernyataan itu katanya dibuat tanpa sepengetahuan dia sebagai kepala kampung lalu pergi dengan rombongan bupati merauke dan bupati boven digoel buat pertemuan di jakarta saya jelas tidak terima kalau memang tahu saya ada di sini kenapa tidak panggil saya sebagai pemerintah kampung yang punya wilayah di mana perusahaan bekerja katanya dalam rilissaya ini dipilih oleh masyarakat kampung nakias tahu saya berada di merauke tetapi tidak panggil saya
"Persiapan COP-21, Indonesia Hitung Emisi Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam konferensi para pihak (Conference of the Parties/COP-21) soal perubahan iklim di Paris, akhir bulan ini, Indonesia bakal menjadi sorotan dunia terutama karena produksi emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan menyiapkan perhitungan emisi dari kebakaran hutan dan lahan yang baru berlalu itu.“Soal kebakaran hutan dan lahan khusus kita persiapkan materinya. Kita perkirakan jadi sorotan dunia,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, baru-baru ini di Jakarta.Pemerintah, katanya, akan menerangkan kondisi yang terjadi di Indonesia. “Kita juga menyiapkan peneliti. Coba dihitung emisi akibat karhutla. Paling tidak perkiraannya,” katanya.Beberapa kalangan menyebutkan emisi dari kebakaran mencapai satu giga ton. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama kementerian lain, juga akan melakukan perhitungan serupa.Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, menjelang COP 21 Paris, Indonesia tampil dalam tekanan terutama karena kebakaran hutan dan lahan.Dalam pertemuan nanti, kehadiran Presiden Joko Widodo menjadi sangat penting guna mengelaborasi sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.“Saya sudah berbicara dengan para duta negara. Mereka mengatakan, kehadiran Presiden menimbulkan potensi dukungan besar. Meskipun proses negosiasi multilateral alot.”Sarwono mengatakan, ujian bagi Indonesia akan dilihat dalam kemarau tahun depan. Indonesia, katanya, harus bisa membuktikan mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut dengan ukuran nyata.Dia berharap, sebelum COP 21, Indonesia sudah membentuk mekaniskme pendanaan untuk perubahan iklim karena sudah ditunggu banyak pihak.Ada beberapa model pendanaan perubahan iklim yang disiapkan pemerintah. KLHK dan Kementerian Keuangan masih terus membahas ini. Kemungkinan, katanya, mengarah pada format Indonesia Climate Change Trust Fund plus. Dengan skema itu, perwalian dana makin luas. Kalangan masyarakat sipil, bisa ikut mengawasi alur pendanaan.Pada COP-21, pemerintah menyediakan paviliun seluas 250 meter persegi untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Paviliun dibuka langsung Presiden.“Kita mempromosikan kegiatan terkait penanganan perubahan iklim. Semacam . Kita akan promosikan,” kata staf ahli Menteri LHK Agus Justianto di Jakarta, Kamis (19/11/15).Paviliun ini yang ke-lima selama COP. Tema yang dihadirkan , dengan sub tema beragam mulai energi terbarukan, pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat adat, dan lain-lain.“Kita merancang berbagai kegiatan bentuk sesi seminar diskusi, pameran, pertunjukan kesenian, kuliner, multimedia interaktif, juga informasi melalui video mapping. Kita sudah menyewa konsultan menanyangkan video di wall paviliun,” katanya.Dari kalangan akademisi, paviliun akan diisi peneliti dari Universitas Indonesia, yang akan mempresentasikan penelitian soal perubahan iklim. Dari pengusaha, APHI akan memaparkan terkait pengelolaan hutan lestari. Kegiatan ini bisa disaksikan melalui website www.indonesiacop21.comTak hanya pemerintah yang akan maju dalam pertemuan di COP 21, nanti. Perwakilan perempuan adatpun akan ikut ambil bagian. Mereka yang tergabung Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) akan membawa pesan-pesan agar pembangunan negeri benar-benar peka alam guna mengurangi dampak perubahan iklim, antara lain dengan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat dan wilayah mereka.Devi Anggraini, Ketua Umum Perempuan AMAN mengatakan, kebijakan pembangunan bersandar pada pendekatan industri dan akumulasi modal, tidak memberikan ruang pada kearifan tradisional masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam. “Perempuan adat tidak lagi memiliki kesempatan mengembangkan dan mewariskan pengetahuan tentang benih, obat-obatan, membaca musim, dan lain-lain, akibat wilayah kelola perempuan berubah menjadi konsesi perkebunan, tambang, pabrik, dan lain-lain,” katanya, pekan lalu.Negara, katanya, salah urus dalam mengelola sumber hidup dan wilayah adat. Penyerahan konsesi besar kepada perkebunan, tambang, HTI, dan taman nasional malah menyumbang percepatan perubahan iklim.Afrida Erna Ngato, perempuan adat Suku Pagu, Halmahera Utara, menyatakan, perubahan iklim tak terlepas dari ketahanan pangan. “Kami di Maluku Utara, dengan globalisasi, semua orang konversi ke beras. Karena perubahan iklim ini, kita tak bisa tanam di sawah dan ladang. Singkong saya satu kebun tidak ada lagi daun. Mati!”Masyarakat adat menjalankan kearifan turun menurun merawat alam. Pada kebakaran hutan dan lahan lalu, masyarakat adatpun sempat menjadi kambing hitam, disebut-sebut sebagai penyebab. Mereka akan klarifikasi ini di Paris.“Kami menolak keras dituduh penyebab kebakaran lahan. Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia menghentikan tudingan dan upaya memojokkan pengetahuan dan praktik perladangan gilir balik yang telah turun temurun ratusan tahun di komunitas adat kami,” kata Rukmini, perempuan adat Ngata Toro, Kulawi, Sulawesi Tengah.Rukmini menegaskan, seluruh proyek pembangunan atau perubahan iklim di wilayah adat harus ada prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) sebagai prasyarat utama. Dengan prinsip ini, katanya, seharusnya perempuan adat bersama komunitas berhak mendapatkan informasi berimbang soal rencana proyek. Prinsip ini, juga menjamin rencana dan implementasi proyek tanpa paksaan, kekerasan, intimidasi dan diskriminasi.Olvi Tumbelaka, perempuan AMAN Kalimantan Timur, mengatakan, akan mengawal isu perempuan adat dan wilayah hidup di Paris. Perempuan adat, katanya, menuntut pengakuan wilayah adat dan pengakuan atas pengetahuan mereka dalam mengelola sumberdaya alam. “Teknologi kami mengelola sumberdaya alam sederhana dan sudah terbukti rendah emisi,” katanya.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
perjanjian internasional
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",persiapan cop indonesia hitung emisi kebakaran hutan dan lahan dalam konferensi para pihak conference of the partiescop soal perubahan iklim di paris akhir bulan ini indonesia bakal menjadi sorotan dunia terutama karena produksi emisi dari kebakaran hutan dan lahan untuk itu pemerintah indonesia akan menyiapkan perhitungan emisi dari kebakaran hutan dan lahan yang baru berlalu itusoal kebakaran hutan dan lahan khusus kita persiapkan materinya kita perkirakan jadi sorotan dunia kata menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya bakar barubaru ini di jakartapemerintah katanya akan menerangkan kondisi yang terjadi di indonesia kita juga menyiapkan peneliti coba dihitung emisi akibat karhutla paling tidak perkiraannya katanyabeberapa kalangan menyebutkan emisi dari kebakaran mencapai satu giga ton kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bersama kementerian lain juga akan melakukan perhitungan serupaketua dewan pengarah pengendalian perubahan iklim sarwono kusumaatmadja mengatakan menjelang cop paris indonesia tampil dalam tekanan terutama karena kebakaran hutan dan lahandalam pertemuan nanti kehadiran presiden joko widodo menjadi sangat penting guna mengelaborasi sekaligus menunjukkan komitmen indonesia dalam mengatasi perubahan iklimsaya sudah berbicara dengan para duta negara mereka mengatakan kehadiran presiden menimbulkan potensi dukungan besar meskipun proses negosiasi multilateral alotsarwono mengatakan ujian bagi indonesia akan dilihat dalam kemarau tahun depan indonesia katanya harus bisa membuktikan mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut dengan ukuran nyatadia berharap sebelum cop indonesia sudah membentuk mekaniskme pendanaan untuk perubahan iklim karena sudah ditunggu banyak pihakada beberapa model pendanaan perubahan iklim yang disiapkan pemerintah klhk dan kementerian keuangan masih terus membahas ini kemungkinan katanya mengarah pada format indonesia climate change trust fund plus dengan skema itu perwalian dana makin luas kalangan masyarakat sipil bisa ikut mengawasi alur pendanaanpada cop pemerintah menyediakan paviliun seluas meter persegi untuk memperkenalkan kegiatankegiatan pengendalian perubahan iklim di indonesia paviliun dibuka langsung presidenkita mempromosikan kegiatan terkait penanganan perubahan iklim semacam kita akan promosikan kata staf ahli menteri lhk agus justianto di jakarta kamis paviliun ini yang kelima selama cop tema yang dihadirkan dengan sub tema beragam mulai energi terbarukan pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat adat dan lainlainkita merancang berbagai kegiatan bentuk sesi seminar diskusi pameran pertunjukan kesenian kuliner multimedia interaktif juga informasi melalui video mapping kita sudah menyewa konsultan menanyangkan video di wall paviliun katanyadari kalangan akademisi paviliun akan diisi peneliti dari universitas indonesia yang akan mempresentasikan penelitian soal perubahan iklim dari pengusaha aphi akan memaparkan terkait pengelolaan hutan lestari kegiatan ini bisa disaksikan melalui website wwwindonesiacopcomtak hanya pemerintah yang akan maju dalam pertemuan di cop nanti perwakilan perempuan adatpun akan ikut ambil bagian mereka yang tergabung persekutuan perempuan adat nusantara perempuan aliansi masyarakat adat nusantara akan membawa pesanpesan agar pembangunan negeri benarbenar peka alam guna mengurangi dampak perubahan iklim antara lain dengan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat dan wilayah merekadevi anggraini ketua umum perempuan aman mengatakan kebijakan pembangunan bersandar pada pendekatan industri dan akumulasi modal tidak memberikan ruang pada kearifan tradisional masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam perempuan adat tidak lagi memiliki kesempatan mengembangkan dan mewariskan pengetahuan tentang benih obatobatan membaca musim dan lainlain akibat wilayah kelola perempuan berubah menjadi konsesi perkebunan tambang pabrik dan lainlain katanya pekan lalunegara katanya salah urus dalam mengelola sumber hidup dan wilayah adat penyerahan konsesi besar kepada perkebunan tambang hti dan taman nasional malah menyumbang percepatan perubahan iklimafrida erna ngato perempuan adat suku pagu halmahera utara menyatakan perubahan iklim tak terlepas dari ketahanan pangan kami di maluku utara dengan globalisasi semua orang konversi ke beras karena perubahan iklim ini kita tak bisa tanam di sawah dan ladang singkong saya satu kebun tidak ada lagi daun matimasyarakat adat menjalankan kearifan turun menurun merawat alam pada kebakaran hutan dan lahan lalu masyarakat adatpun sempat menjadi kambing hitam disebutsebut sebagai penyebab mereka akan klarifikasi ini di pariskami menolak keras dituduh penyebab kebakaran lahan kami menyerukan kepada pemerintah indonesia menghentikan tudingan dan upaya memojokkan pengetahuan dan praktik perladangan gilir balik yang telah turun temurun ratusan tahun di komunitas adat kami kata rukmini perempuan adat ngata toro kulawi sulawesi tengahrukmini menegaskan seluruh proyek pembangunan atau perubahan iklim di wilayah adat harus ada prinsip free prior informed consent fpic sebagai prasyarat utama dengan prinsip ini katanya seharusnya perempuan adat bersama komunitas berhak mendapatkan informasi berimbang soal rencana proyek prinsip ini juga menjamin rencana dan implementasi proyek tanpa paksaan kekerasan intimidasi dan diskriminasiolvi tumbelaka perempuan aman kalimantan timur mengatakan akan mengawal isu perempuan adat dan wilayah hidup di paris perempuan adat katanya menuntut pengakuan wilayah adat dan pengakuan atas pengetahuan mereka dalam mengelola sumberdaya alam teknologi kami mengelola sumberdaya alam sederhana dan sudah terbukti rendah emisi katanya
"Kementerian Kelautan Dukung Penanganan Perubahan Iklim Dari Sektor Kelautan. Komitmen Presiden Joko Widodo untuk menurunkan emisi hingga 29 persen pada 2030 akan diimplementasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal itu, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi bagian dari yang ikut berperan dalam penurunan emisi terkait perubahan iklim di Indonesia.“Kita akan ikut berperan. Tentu saja itu akan dilakukan. Karena, kita ingin berkontribusi dalam ini,” ungkap Susi kepada , Senin (7/12/2015) menjelaskan mengenai komitmen Indonesia yang dinyatakan dalam pidato Presiden Joko Widodo dalam sesi pada Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris.Menurut Susi, kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo sudah sejalan dengan apa yang ada dalam kebijakan KKP. Termasuk, dalam hal pemberantasan (IUU) yang kebijakannya sudah dilakukan sejak 2014 lalu.“IUU harus diberantas. Dan itu sesuai dengan apa yang dimau Pak Jokowi. Kebijakan di kita pun pada dasarnya merupakan turunan dari kebijakan Pak Jokowi,” sebut dia.Perempuan asal Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat itu mengungkapkann, kebijakan pemberantasan IUU dan pemberlakukan moratorium eks kapal asing yang berakhir pada Oktober lalu menjadi salah satu bukti dari komitmen KKP untuk mengamankan laut Indonesia.“Dengan memberantasan IUU , kita ikut menjaga laut lebih baik lagi, dan sekaligus bisa menjaga kelestarian laut dengan lebih baik lagi. Jangan salah, luas laut kita itu dua per tiga dari luas Indonesia. Jadi, sudah seharusnya kita bersama menjaganya,” tutur dia.Namun, meski tidak merinci lebih teknis apa yang akan dilakukan sektor maritim untuk bisa berpartipasi dalam penurunan emisi hingga 29 persen, Susi menjelaskan, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah dan menyelamatkan terumbu karang dari kerusakan, dan melarang alat tangkap berbahaya.“Pokoknya, walau bisnis perikanan terus berjalan, namun kita akan menjaganya sebaik mungkin. Sehingga, tercipta dan. Itu menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan Pak Jokowi menurunkan emisi,” tandas dia.Sebelumnya dalam dalam sesi COP21 Paris, pada Senin (30/33/2015), Presiden Joko Widodo menyebutkan mengenai isu maritim terkait perubahan iklim. Dia menjelaskan Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim karena 2/3 wilayah merupakan laut, dengan 17 ribu pulau, dan banyak diantaranya pulau-pulau kecil, serta 60 persen penduduk tinggal di pesisir.Disebutkan juga Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% dibawah pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional, dimana bidang maritim menjadi salah satu sektor yang bisa menurunkan emisi karbon, yaitu dengan mengatasi perikanan ilegal () dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.Sementara dalam sesi seminar berjudul yang diselenggarakan di Pavilion Indonesia dari Delegasi RI untuk COP21, pada minggu pertama Desember 2015, di Paris, Perancis, Ketua Pengganti Delegasi Indonesia di COP21 Paris Nur Masripatin, menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terkait pentingnya dari ekosistem pesisir Indonesia.Masripatin yang juga Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu menyatakan kawasan pesisir diakui masuk dalam UNFCCC dan IPCC. Pemerintah sendiri menyatakan ekosistem pesisir yaitu mangrove dan padang lamun adalah aset potensial untuk aksi mitigasi dan erat hubungannya dengan strategi adaptasi perubahan iklim, termasuk berperan signifikan dalam penyimpanan karbon atau blue carbon.Oleh karena itu, lanjutnya, peran ekosistem pesisir telah masuk dalam strategi REDD+ Indonesia, termasuk dalam perhitungan emisi dari kehutanan ( /FREL). Kawasan pesisir juga telah masuk dalam komitmen penurunan emisi (INDC) Indonesia pada aksi ketahanan adaptasi.Pada acara tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Achmad Poernomo juga menyatakan tentang kebijakan kementeriannya tentang peran penting kawasan pesisir dan .Meskipun begitu, dalam proses negosiasi yang masih berlangsung di COP 21 Paris, Delegasi Indonesia tidak terlihat nyata dalam mengusung isu kelautan di konferensi tersebut. Bahkan tidak ada negosiator dari KKP. Yang ada hanya negosiator dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat",kementerian kelautan dukung penanganan perubahan iklim dari sektor kelautan komitmen presiden joko widodo untuk menurunkan emisi hingga persen pada akan diimplementasikan oleh menteri kelautan dan perikanan susi pudjiastuti hal itu karena kementerian kelautan dan perikanan menjadi bagian dari yang ikut berperan dalam penurunan emisi terkait perubahan iklim di indonesiakita akan ikut berperan tentu saja itu akan dilakukan karena kita ingin berkontribusi dalam ini ungkap susi kepada senin menjelaskan mengenai komitmen indonesia yang dinyatakan dalam pidato presiden joko widodo dalam sesi pada konferensi perubahan iklim cop parismenurut susi kebijakan yang dibuat presiden joko widodo sudah sejalan dengan apa yang ada dalam kebijakan kkp termasuk dalam hal pemberantasan iuu yang kebijakannya sudah dilakukan sejak laluiuu harus diberantas dan itu sesuai dengan apa yang dimau pak jokowi kebijakan di kita pun pada dasarnya merupakan turunan dari kebijakan pak jokowi sebut diaperempuan asal kabupaten pangandaran jawa barat itu mengungkapkann kebijakan pemberantasan iuu dan pemberlakukan moratorium eks kapal asing yang berakhir pada oktober lalu menjadi salah satu bukti dari komitmen kkp untuk mengamankan laut indonesiadengan memberantasan iuu kita ikut menjaga laut lebih baik lagi dan sekaligus bisa menjaga kelestarian laut dengan lebih baik lagi jangan salah luas laut kita itu dua per tiga dari luas indonesia jadi sudah seharusnya kita bersama menjaganya tutur dianamun meski tidak merinci lebih teknis apa yang akan dilakukan sektor maritim untuk bisa berpartipasi dalam penurunan emisi hingga persen susi menjelaskan langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah dan menyelamatkan terumbu karang dari kerusakan dan melarang alat tangkap berbahayapokoknya walau bisnis perikanan terus berjalan namun kita akan menjaganya sebaik mungkin sehingga tercipta dan itu menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan pak jokowi menurunkan emisi tandas diasebelumnya dalam dalam sesi cop paris pada senin presiden joko widodo menyebutkan mengenai isu maritim terkait perubahan iklim dia menjelaskan indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim karena wilayah merupakan laut dengan ribu pulau dan banyak diantaranya pulaupulau kecil serta persen penduduk tinggal di pesisirdisebutkan juga indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar dibawah pada tahun dan dengan bantuan internasional dimana bidang maritim menjadi salah satu sektor yang bisa menurunkan emisi karbon yaitu dengan mengatasi perikanan ilegal dan perlindungan keanekaragaman hayati lautsementara dalam sesi seminar berjudul yang diselenggarakan di pavilion indonesia dari delegasi ri untuk cop pada minggu pertama desember di paris perancis ketua pengganti delegasi indonesia di cop paris nur masripatin menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terkait pentingnya dari ekosistem pesisir indonesiamasripatin yang juga dirjen pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk itu menyatakan kawasan pesisir diakui masuk dalam unfccc dan ipcc pemerintah sendiri menyatakan ekosistem pesisir yaitu mangrove dan padang lamun adalah aset potensial untuk aksi mitigasi dan erat hubungannya dengan strategi adaptasi perubahan iklim termasuk berperan signifikan dalam penyimpanan karbon atau blue carbonoleh karena itu lanjutnya peran ekosistem pesisir telah masuk dalam strategi redd indonesia termasuk dalam perhitungan emisi dari kehutanan frel kawasan pesisir juga telah masuk dalam komitmen penurunan emisi indc indonesia pada aksi ketahanan adaptasipada acara tersebut kepala badan penelitian dan pengembangan kementerian kelautan dan perikanan kkp achmad poernomo juga menyatakan tentang kebijakan kementeriannya tentang peran penting kawasan pesisir dan meskipun begitu dalam proses negosiasi yang masih berlangsung di cop paris delegasi indonesia tidak terlihat nyata dalam mengusung isu kelautan di konferensi tersebut bahkan tidak ada negosiator dari kkp yang ada hanya negosiator dari kementerian koordinator kemaritiman dan sumber daya
"Bedrock heat flow studies made no claim contradicting human-caused melting of glaciers. Penelitian ilmuwan terbaru mendukung pemahaman bahwa kekuatan geologis memengaruhi pencairan lapisan es kutub, yang merupakan faktor penting dalam perubahan iklim","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,bedrock heat flow studies made no claim contradicting humancaused melting of glaciers penelitian ilmuwan terbaru mendukung pemahaman bahwa kekuatan geologis memengaruhi pencairan lapisan es kutub yang merupakan faktor penting dalam perubahan iklim
"Opini : Mencari Kesepakatan Baru Penyelesaian Perubahan Iklim Global di Paris. Tanggal 13 Nopember 2015 lalu, komunitas dunia dikejutkan oleh peledakan bom dan penembakan sadis yang terjadi di Paris, padahal mulai 30 Nopember 2015 ini selama dua minggu akan dilangsungkan perhelatan akbar yang akan mengusung isu perubahan iklim global, yaitu “.Menurut informasi, sekitar 40 ribu peserta yang mewakili hampir 200 negara akan hadir, dan lebih dari 400 anggota delegasi dari Indonesia sudah mendaftarkan diri untuk hadir di sana. Presiden Jokowi pun direncanakan akan menyampaikan sambutannya. Diperkirakan lebih dari 100 kepala negara lainnya dari seluruh dunia akan menyampaikan sambutan yang serupa. (COP) (UNFCCC) atau konferensi perubahan iklim yang ke-21 (COP-21) merupakan pertemuan puncak tahunan dan kali ini akan berlangsung di Paris. Tahun 2007, Indonesia pernah kebagian menjadi tuan rumah COP-13 di Bali dan menghasilkan (BAP).Para negosiator perubahan iklim sedunia akan bekerja keras untuk terus mencari penyelesaian menyeluruh tentang isu pemanasan global dan perubahan iklim, yang tidak kunjung selesai sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Pertemuan di Paris diharapkan akan menghasilkan kesepakatan global yang adil antara negara maju dan negara berkembang melalui penerapan prinsip (CBDR & RC).Prinsip lainnya adalah apa yang disebut dengan , artinya kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) akan diberlakukan mulai tahun 2020 untuk setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang.Karena itu, sebelum Nopember 2015 ini, setiap negara diminta untuk menyampaikan kontribusi penurunan emisi GRK nasionalnya yang disebut dengan (INDC). Indonesia, melalui focal point UNFCCC, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menyampaikan INDC kepada Sekretariat UNFCCC pada tanggal 24 September 2015 yang lalu.Kesepakatan Paris akan menggantikan kesepakatan global sebelumnya yaitu (KP), yang lebih menuntut kewajiban penurunan emisi GRK negara-negara maju yang pada saat revolusi industri banyak menggunakan bahan bakar fosil, yang banyak mengeluarkan emisi GRK, dan menyebabkan pemanasan global.Sejak tahun 2011, para negosiator perubahan iklim telah bekerja keras untuk menyusun draft kesepakatan yang mengikat () tentang hak dan kewajiban setiap negara. Sampai saat ini, kesepakatan mengikat yang ada hanyalah , dimana Indonesia telah meratifikasinya sejak tahun 2004.Kesepakan Paris akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap mekanisme dan cara-cara bagaimana pembangunan ekonomi dunia harus dilaksanakan dengan rendah emisi. Masyarakat dunia modern yang selama ini dininabobokan oleh penggunaan bahan bakar fosil, harus merubah kebiasaannya dengan penggunaan energi baru dan terbarukan, walaupun penggunaan bahan bakar fosil mungkin hanya dikurangi saja.Tugas COP 21 adalah tetap berusaha untuk memperoleh komitmen para Pihak guna mengikis emisi GRK yang sebagian besar disebabkan karena penggunaan bahan bakar fosil.Kecepatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya cukup merisaukan dari sudut pandang perubahan iklim. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu emisi GRK. Semakin tinggi GDP suatu negara, maka semakin tinggi pula emisi GRK-nya.Menurut informasi dari para akhli perubahan iklim, tahun 2013 tercatat sebagai tahun tertinggi emisi GRK-nya, dan ini terjadi khususnya karena pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, industri, dan transportasi. Konsentrasi emisi gas CO di atmosfir telah melewati ambang batas psikologis 400 (ppm) sejak dimulainya pengukuran di Hawaii pada tahun 1958.Tahun 2014 tercatat sebagai tahun terpanas di dunia, namun rata-rata temperatur tahun 2015 diduga lebih panas lagi dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan temperatur yang terus terjadi akan berdampak buruk terhadap sektor-sektor pertanian, kesehatan, perikanan dan kelautan.Kenaikan temperatur global akan mempercepat melelehnya lapisan es di wilayah kutub, sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut akan mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil di seluruh dunia. Menurut para ahli, kenaikan permukaan air laut akan mencapai satu meter pada tahun 2100.Bagi Indonesia, ini merupakan ancaman serius mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Di sektor pertanian, produk-produk pertanian akan mengalami penurunan akibat musim panas yang ekstrim. Selain itu, musim hujan yang singkat dengan intensitas curah hujan yang tinggi akan menimbulkan banjir dan erosi di berbagai belahan dunia.Belajar dari COP-15 tahun 2009 di Kopenhagen yang kurang memperoleh dukungan dari negara-negara berkembang, COP-21 di Paris diharapkan dapat menyatukan harapan bersama antara negara maju dan negara berkembang. Apabila ini terwujud, maka kesepakatan perubahan iklim global yang akan berlaku mulai 2020 akan merubah paradigma pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial komunitas global dengan cukup signifikan.Ekonomi hijau akan berubah dari hanya sekedar konsep dan atau hipotesis menjadi implementasi. Penggunaan “energi hijau“ akan menyediakan berbagai alternatif pemanfaatan energi baru dan terbaharukan yang rendah atau bebas emisi karbon dengan biaya yang relatif murah.Pada awal tahun ini, mantan Menteri Perubahan Iklim Inggris, Greg Barker, menyampaikan keyakinannya bahwa hal ini segera akan menjadi kenyataan. Sebagai contoh, biaya pembangkitan energi yang berasal dari sinar matahari () telah turun sebesar 80% dalam sepuluh tahun terakhir.Bila pada tahun 2009, energi solar hanya menyumbang 23 , maka pada saat ini telah jauh melejit menjadi 177 GW, dengan tambahan 40 GW dalam tahun 2014. Selanjutnya, investasi dalam energi terbaharukan dan naik sebesar USD 270 miliar, atau 17% dalam tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.Yang cukup mengagetkan adalah kenyataan bahwa Cina yang selama ini dianggap sebagai penyumbang emisi GRK terbesar, telah menyisihkan investasi untuk pembangunan energi terbaharukan sebesar 31% pada tahun 2014, seiring dengan penurunan energinya yang berasal dari batubara. Kecenderungan pergeseran global dalam peningkatan penggunaan energi terbaharukan ini dituangkan dalam laporan studi yang dilakukan tahun 2014 yang menyampaikan sembilan kata kunci sebagai simpulan apa yang terjadi saat ini: “..Dua negara raksasa penyumbang emisi GRK terbesar, Amerika Serikat dan Cina, sejak bulan Nopember tahun lalu telah bertemu dan menunjukkan niat baiknya untuk menyelesaikan isu perubahan iklim. Cina menyampaikan akan menurunkan emisi puncaknya () pada tahun 2030; sementara AS menetapkan target reduksi emisinya sebesar 26-28% dibandingkan tingkat emisinya pada tahun 2005.Walaupun masih jauh dari harapan, kedua negara tersebut sudah menunjukkan niat baiknya untuk memberikan perhatian terhadap masalah perubahan iklim global.Selanjutnya, pada bulan Juni2015, EU dan Cina telah bersepakat untuk mencapai target penurunan emisi bersama melalui mekanisme perdagangan karbon dan teknologi hijau. Kemudian melalui pertemuan G7, Kanada dan Jepang sepakat untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil paling lambat pada tahun 2100.Pertemuan G20 yang tinggal menghitung hari, diharapkan juga akan menyinggung resiko finansial berkenaan dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Diharapkan Saudi Arabia, AS, Rusia, India, Australia, dan Cina akan mengambil bagian dalam pertemuan ini.Nampaknya COP-21 Paris akan berakhir dengan kesepakatan baru tentang arsitektur penanganan perubahan iklim pasca 2020. Namun demikian pertanyaannya adalah bagaimana ambisi untuk mereduksi emisi tsb akan dicapai?Kelompok pesimistik mengkhawatirkan perdebatan panjang yang tiada berujung antara para negosiator, sementara para pengambil kebijakan seringkali berada di luar arena negosiasi. Maka kesimpulannya adalah jangan terlalu berharap bahwa kesepakatan Paris menjadi satu-satunya solusi perubahan iklim.Paris hanyalah salah satu upaya global. Upaya ini akan memakan waktu lama untuk mencapai apa yang diharapkan kita semua. Yang terpenting adalah bagaimana membuat semua pihak terus bergerak maju pada arah yang sama. Inilah yang akan menjadi kritis ketika kita semua berada di Paris nanti.","[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]","bencana alam
inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional
pertanian dan keamanan pangan",opini mencari kesepakatan baru penyelesaian perubahan iklim global di paris tanggal nopember lalu komunitas dunia dikejutkan oleh peledakan bom dan penembakan sadis yang terjadi di paris padahal mulai nopember ini selama dua minggu akan dilangsungkan perhelatan akbar yang akan mengusung isu perubahan iklim global yaitu menurut informasi sekitar ribu peserta yang mewakili hampir negara akan hadir dan lebih dari anggota delegasi dari indonesia sudah mendaftarkan diri untuk hadir di sana presiden jokowi pun direncanakan akan menyampaikan sambutannya diperkirakan lebih dari kepala negara lainnya dari seluruh dunia akan menyampaikan sambutan yang serupa cop unfccc atau konferensi perubahan iklim yang ke cop merupakan pertemuan puncak tahunan dan kali ini akan berlangsung di paris tahun indonesia pernah kebagian menjadi tuan rumah cop di bali dan menghasilkan bappara negosiator perubahan iklim sedunia akan bekerja keras untuk terus mencari penyelesaian menyeluruh tentang isu pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak kunjung selesai sejak lebih dari tahun yang lalu pertemuan di paris diharapkan akan menghasilkan kesepakatan global yang adil antara negara maju dan negara berkembang melalui penerapan prinsip cbdr rcprinsip lainnya adalah apa yang disebut dengan artinya kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca grk akan diberlakukan mulai tahun untuk setiap negara baik negara maju maupun negara berkembangkarena itu sebelum nopember ini setiap negara diminta untuk menyampaikan kontribusi penurunan emisi grk nasionalnya yang disebut dengan indc indonesia melalui focal point unfccc dalam hal ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk telah menyampaikan indc kepada sekretariat unfccc pada tanggal september yang lalukesepakatan paris akan menggantikan kesepakatan global sebelumnya yaitu kp yang lebih menuntut kewajiban penurunan emisi grk negaranegara maju yang pada saat revolusi industri banyak menggunakan bahan bakar fosil yang banyak mengeluarkan emisi grk dan menyebabkan pemanasan globalsejak tahun para negosiator perubahan iklim telah bekerja keras untuk menyusun draft kesepakatan yang mengikat tentang hak dan kewajiban setiap negara sampai saat ini kesepakatan mengikat yang ada hanyalah dimana indonesia telah meratifikasinya sejak tahun kesepakan paris akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap mekanisme dan caracara bagaimana pembangunan ekonomi dunia harus dilaksanakan dengan rendah emisi masyarakat dunia modern yang selama ini dininabobokan oleh penggunaan bahan bakar fosil harus merubah kebiasaannya dengan penggunaan energi baru dan terbarukan walaupun penggunaan bahan bakar fosil mungkin hanya dikurangi sajatugas cop adalah tetap berusaha untuk memperoleh komitmen para pihak guna mengikis emisi grk yang sebagian besar disebabkan karena penggunaan bahan bakar fosilkecepatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya cukup merisaukan dari sudut pandang perubahan iklim pertumbuhan produk domestik bruto pdb merupakan salah satu emisi grk semakin tinggi gdp suatu negara maka semakin tinggi pula emisi grknyamenurut informasi dari para akhli perubahan iklim tahun tercatat sebagai tahun tertinggi emisi grknya dan ini terjadi khususnya karena pembakaran bahan bakar fosil untuk energi industri dan transportasi konsentrasi emisi gas co di atmosfir telah melewati ambang batas psikologis ppm sejak dimulainya pengukuran di hawaii pada tahun tahun tercatat sebagai tahun terpanas di dunia namun ratarata temperatur tahun diduga lebih panas lagi dibandingkan dengan tahun kenaikan temperatur yang terus terjadi akan berdampak buruk terhadap sektorsektor pertanian kesehatan perikanan dan kelautankenaikan temperatur global akan mempercepat melelehnya lapisan es di wilayah kutub sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air laut kenaikan permukaan air laut akan mengancam tenggelamnya pulaupulau kecil di seluruh dunia menurut para ahli kenaikan permukaan air laut akan mencapai satu meter pada tahun bagi indonesia ini merupakan ancaman serius mengingat indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia di sektor pertanian produkproduk pertanian akan mengalami penurunan akibat musim panas yang ekstrim selain itu musim hujan yang singkat dengan intensitas curah hujan yang tinggi akan menimbulkan banjir dan erosi di berbagai belahan duniabelajar dari cop tahun di kopenhagen yang kurang memperoleh dukungan dari negaranegara berkembang cop di paris diharapkan dapat menyatukan harapan bersama antara negara maju dan negara berkembang apabila ini terwujud maka kesepakatan perubahan iklim global yang akan berlaku mulai akan merubah paradigma pertumbuhan ekonomi politik dan sosial komunitas global dengan cukup signifikanekonomi hijau akan berubah dari hanya sekedar konsep dan atau hipotesis menjadi implementasi penggunaan energi hijau akan menyediakan berbagai alternatif pemanfaatan energi baru dan terbaharukan yang rendah atau bebas emisi karbon dengan biaya yang relatif murahpada awal tahun ini mantan menteri perubahan iklim inggris greg barker menyampaikan keyakinannya bahwa hal ini segera akan menjadi kenyataan sebagai contoh biaya pembangkitan energi yang berasal dari sinar matahari telah turun sebesar dalam sepuluh tahun terakhirbila pada tahun energi solar hanya menyumbang maka pada saat ini telah jauh melejit menjadi gw dengan tambahan gw dalam tahun selanjutnya investasi dalam energi terbaharukan dan naik sebesar usd miliar atau dalam tahun dibandingkan dengan tahun yang cukup mengagetkan adalah kenyataan bahwa cina yang selama ini dianggap sebagai penyumbang emisi grk terbesar telah menyisihkan investasi untuk pembangunan energi terbaharukan sebesar pada tahun seiring dengan penurunan energinya yang berasal dari batubara kecenderungan pergeseran global dalam peningkatan penggunaan energi terbaharukan ini dituangkan dalam laporan studi yang dilakukan tahun yang menyampaikan sembilan kata kunci sebagai simpulan apa yang terjadi saat ini dua negara raksasa penyumbang emisi grk terbesar amerika serikat dan cina sejak bulan nopember tahun lalu telah bertemu dan menunjukkan niat baiknya untuk menyelesaikan isu perubahan iklim cina menyampaikan akan menurunkan emisi puncaknya pada tahun sementara as menetapkan target reduksi emisinya sebesar dibandingkan tingkat emisinya pada tahun walaupun masih jauh dari harapan kedua negara tersebut sudah menunjukkan niat baiknya untuk memberikan perhatian terhadap masalah perubahan iklim globalselanjutnya pada bulan juni eu dan cina telah bersepakat untuk mencapai target penurunan emisi bersama melalui mekanisme perdagangan karbon dan teknologi hijau kemudian melalui pertemuan g kanada dan jepang sepakat untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil paling lambat pada tahun pertemuan g yang tinggal menghitung hari diharapkan juga akan menyinggung resiko finansial berkenaan dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil diharapkan saudi arabia as rusia india australia dan cina akan mengambil bagian dalam pertemuan ininampaknya cop paris akan berakhir dengan kesepakatan baru tentang arsitektur penanganan perubahan iklim pasca namun demikian pertanyaannya adalah bagaimana ambisi untuk mereduksi emisi tsb akan dicapaikelompok pesimistik mengkhawatirkan perdebatan panjang yang tiada berujung antara para negosiator sementara para pengambil kebijakan seringkali berada di luar arena negosiasi maka kesimpulannya adalah jangan terlalu berharap bahwa kesepakatan paris menjadi satusatunya solusi perubahan iklimparis hanyalah salah satu upaya global upaya ini akan memakan waktu lama untuk mencapai apa yang diharapkan kita semua yang terpenting adalah bagaimana membuat semua pihak terus bergerak maju pada arah yang sama inilah yang akan menjadi kritis ketika kita semua berada di paris nanti
"1977 ""coming ice age"" Time magazine cover is a fake. Kelompok ahli yang sama yang sebelumnya mengklaim terjadi pendinginan global pada tahun 1977 kini mengakui pemanasan global sebagai masalah yang signifikan dan mendesak.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,coming ice age time magazine cover is a fake kelompok ahli yang sama yang sebelumnya mengklaim terjadi pendinginan global pada tahun kini mengakui pemanasan global sebagai masalah yang signifikan dan mendesak
"Indonesia Fokus di Sektor Energi dan Kelautan untuk Perubahan Iklim. Pemerintah Indonesia akan fokus untuk melakukan adaptasi perubahan iklim di sektor kelautan dan kemaritiman. Hal itu, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia akan sangat bergantung pada kondisi perairan di lautnya. Kondisi tersebut, jika tidak dibenahi dari sekarang, maka akan berpotensi menjadi masalah besar.Hal tersebut diungkapkan Kepala Sub Direktorat Iklim dan Cuaca Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Syamsidar Thamrin di Jakarta, Senin (21/12/2015). Menurut dia, sektor kelautan dan kemaritiman akan berjalan berdampingan dengan sektor energi dan kehutanan yang selama ini menjadi fokus di Indonesia.“Selama ini, kehutanan selalu menjadi fokus. Namun, pada 2030 nanti, dari hasil kajian, energi akan menjadi sektor paling berpengaruh dalam perubahan iklim di Indonesia. Selain itu, sektor kelautan dan kemaritiman juga akan menempati porsi yang sama,” ujar dia.Syamsidar menjelaskan, energi akan menjadi ujung tombak, karena diperkirakan pada tahun-tahun mendatang Indonesia akan mengalami stagnasi penambahan luas hutan nasional. Sementara, pada saat bersamaan, industri justru menggenjot kinerja mereka untuk menghasilkan produk. Karenanya, energi diprediksi akan meningkat berkali-kali lipat dari sekarang.“Kita akan terus melakukan pemetaan seperti apa dampak dari penggunaan energi yang berlipat ini nanti. Sekarang, kita terus berkampanye agar sektor industri melaksanakan programnya dengan mengarah ke konsep ­,” tutur dia.Selain energi, Syamsidar mengatakan, sektor lain yang akan menjadi fokus adalah kelautan dan kemaritiman. Sektor tersebut penting, tidak saja karena selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo di Pemerintah Indonesia, namun karena berhubungan langsung dengan kondisi geografis dan topografis Indonesia.“Laut menjadi wilayah yang penting bagi Indonesia. Karena itu, kita akan terus memetakan dan melakukan adaptasi di sektor tersebut,” jelas dia.Akan tetapi, meski sudah menjadi prioritas, Syamsidar mengakui, sektor kelautan dan kemaritiman masih belum diakui di tingkat dunia. Hal itu, terlihat dari pelaksanaan konferensi perubahan iklim (COP21) yang berlangsung di Paris, Perancis belum lama ini.“Disana, negara-negara lain masih berfokus pada sektor energi dan kehutanan yang memang sudah mendominasi sejak lama. Untuk kelautan dan kemaritiman, masih belum,” sebut dia.Penyebab belum diakui, kata Syamsidar, tidak lain karena Indonesia tidak membawa fakta ilmiah yang sudah diteliti secara akademis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika itu sudah dilakukan, maka Indonesia akan bisa membawanya ke tingkat dunia dan mempunya daya tawar yang tinggi.Syamsidar Thamrin memaparkan, walau belum bisa meyakinkan negara lain tentang pentingnya sektor kelautan dan kemaritiman, namun Indonesia meyakini, karena memang luas lautan Indonesia mencapai 2/3 dari total wilayah Indonesia.Dampak yang akan terasa jika perubahan iklim terjadi di sektor tersebut, menurut dia, adalah akan banyaknya pulau-pulau di Indonesia tenggelam. Hal itu disebabkan, karena air laut terus mengalami peninggian dan itu menyebabkan pulau-pulau terdepan dan terpencil yang luasnya sangat terbatas, akan terkena dampaknya lebih dulu dari pulau-pulau yang lain.Sementara itu, (ICCTF), lembaga wali amanat yang fokus membiayai isu perubahan iklim di Indonesia, hingga sekarang masih menunggu kepastian pendanaan dari negara maju yang totalnya mencapai USD100 miliar.Masih belum jelasnya kepastian tersebut, menurut Direktur Eksekutif ICCTF Erwin Widodo, karena saat ini muncul wacana pembentukan ICCTF+ yang fungsinya sama sebagai lembaga wali amanat untuk pendanaan isu perubahan iklim di Indonesia.“Kami siap menjadi institusi yang mendanai kegiatan-kegiatan terkait isu perubahan iklim. Tapi, sekarang juga kami masih dalam proses persiapan mendapatkan dana dari negara-negara maju. Kita menunggu itu,” jelas dia.Erwin mengungkapkan, dana yang akan dialirkan dari negara-negara ke negara berkembang seperti Indonesia, besarnya mencapai USD100 miliar. Dana tersebut akan dikucurkan, jika Indonesia ikut berkomitmen melaksanakan aksi mitigasi pengurangan emisi secara aktif dari saat ini.Menanggapi hal tersebut, Syamsidar Thamrin mengatakan, Indonesia harusnya mengambil sikap jelas dan tegas terkait pendanaan perubahan iklim. Jika memang dirasa ICCTF belum siap untuk melaksanakan program, maka sebaiknya diperkuat saja.“Saya kurang sreg jika harus membentuk lembaga baru, karena itu akan memerlukan proses lagi dan memakan waktu lama. Saya pikir, ICCTF sudah berpengalaman cukup lama menangani isu pendanaan. Jadi, sebaiknya diperkuat saja,” tandas dia.Untuk diketahui, tahun ini ICCTF menerima hibah dana sebesar USD11 juta atau sekitar Rp150 miliar. Dengan rincian, dari Amerika Serikat (USAID) sebesar USD5 juta dan sisanya dari Inggris (UKCCU), Denmark (Danida), dan Rp15 miliar dari pemerintah Indonesia.","[1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional",indonesia fokus di sektor energi dan kelautan untuk perubahan iklim pemerintah indonesia akan fokus untuk melakukan adaptasi perubahan iklim di sektor kelautan dan kemaritiman hal itu karena sebagai negara kepulauan indonesia akan sangat bergantung pada kondisi perairan di lautnya kondisi tersebut jika tidak dibenahi dari sekarang maka akan berpotensi menjadi masalah besarhal tersebut diungkapkan kepala sub direktorat iklim dan cuaca badan perencanaan pembangunan nasional bappenas syamsidar thamrin di jakarta senin menurut dia sektor kelautan dan kemaritiman akan berjalan berdampingan dengan sektor energi dan kehutanan yang selama ini menjadi fokus di indonesiaselama ini kehutanan selalu menjadi fokus namun pada nanti dari hasil kajian energi akan menjadi sektor paling berpengaruh dalam perubahan iklim di indonesia selain itu sektor kelautan dan kemaritiman juga akan menempati porsi yang sama ujar diasyamsidar menjelaskan energi akan menjadi ujung tombak karena diperkirakan pada tahuntahun mendatang indonesia akan mengalami stagnasi penambahan luas hutan nasional sementara pada saat bersamaan industri justru menggenjot kinerja mereka untuk menghasilkan produk karenanya energi diprediksi akan meningkat berkalikali lipat dari sekarangkita akan terus melakukan pemetaan seperti apa dampak dari penggunaan energi yang berlipat ini nanti sekarang kita terus berkampanye agar sektor industri melaksanakan programnya dengan mengarah ke konsep tutur diaselain energi syamsidar mengatakan sektor lain yang akan menjadi fokus adalah kelautan dan kemaritiman sektor tersebut penting tidak saja karena selaras dengan visi dan misi presiden joko widodo di pemerintah indonesia namun karena berhubungan langsung dengan kondisi geografis dan topografis indonesialaut menjadi wilayah yang penting bagi indonesia karena itu kita akan terus memetakan dan melakukan adaptasi di sektor tersebut jelas diaakan tetapi meski sudah menjadi prioritas syamsidar mengakui sektor kelautan dan kemaritiman masih belum diakui di tingkat dunia hal itu terlihat dari pelaksanaan konferensi perubahan iklim cop yang berlangsung di paris perancis belum lama inidisana negaranegara lain masih berfokus pada sektor energi dan kehutanan yang memang sudah mendominasi sejak lama untuk kelautan dan kemaritiman masih belum sebut diapenyebab belum diakui kata syamsidar tidak lain karena indonesia tidak membawa fakta ilmiah yang sudah diteliti secara akademis dan bisa dipertanggungjawabkan jika itu sudah dilakukan maka indonesia akan bisa membawanya ke tingkat dunia dan mempunya daya tawar yang tinggisyamsidar thamrin memaparkan walau belum bisa meyakinkan negara lain tentang pentingnya sektor kelautan dan kemaritiman namun indonesia meyakini karena memang luas lautan indonesia mencapai dari total wilayah indonesiadampak yang akan terasa jika perubahan iklim terjadi di sektor tersebut menurut dia adalah akan banyaknya pulaupulau di indonesia tenggelam hal itu disebabkan karena air laut terus mengalami peninggian dan itu menyebabkan pulaupulau terdepan dan terpencil yang luasnya sangat terbatas akan terkena dampaknya lebih dulu dari pulaupulau yang lainsementara itu icctf lembaga wali amanat yang fokus membiayai isu perubahan iklim di indonesia hingga sekarang masih menunggu kepastian pendanaan dari negara maju yang totalnya mencapai usd miliarmasih belum jelasnya kepastian tersebut menurut direktur eksekutif icctf erwin widodo karena saat ini muncul wacana pembentukan icctf yang fungsinya sama sebagai lembaga wali amanat untuk pendanaan isu perubahan iklim di indonesiakami siap menjadi institusi yang mendanai kegiatankegiatan terkait isu perubahan iklim tapi sekarang juga kami masih dalam proses persiapan mendapatkan dana dari negaranegara maju kita menunggu itu jelas diaerwin mengungkapkan dana yang akan dialirkan dari negaranegara ke negara berkembang seperti indonesia besarnya mencapai usd miliar dana tersebut akan dikucurkan jika indonesia ikut berkomitmen melaksanakan aksi mitigasi pengurangan emisi secara aktif dari saat inimenanggapi hal tersebut syamsidar thamrin mengatakan indonesia harusnya mengambil sikap jelas dan tegas terkait pendanaan perubahan iklim jika memang dirasa icctf belum siap untuk melaksanakan program maka sebaiknya diperkuat sajasaya kurang sreg jika harus membentuk lembaga baru karena itu akan memerlukan proses lagi dan memakan waktu lama saya pikir icctf sudah berpengalaman cukup lama menangani isu pendanaan jadi sebaiknya diperkuat saja tandas diauntuk diketahui tahun ini icctf menerima hibah dana sebesar usd juta atau sekitar rp miliar dengan rincian dari amerika serikat usaid sebesar usd juta dan sisanya dari inggris ukccu denmark danida dan rp miliar dari pemerintah indonesia
"Mau Tahu Soal Restorasi Gambut dan Berbagi Informasi? Bisa Pantau di Laman Ini…. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola lahan gambut, salah satu melalui upaya restorasi. Sayangnya, dalam merestorasi gambut masih terkendala kesenjangan komitmen antara pusat dan daerah, serta kelemahan pantauan data.Untuk itu aliansi masyarakat sipil membentuk sebuah platform daring yang menyediakan informasi soal perkembangan restorasi gambut di Indonesia.“Platform Pantau Gambut (PantauGambut.id) ini akan bebas diakses publik sejak 5 Juni 2017,” kata Josephine Citra, World Resources Institue (WRI) saat memperkenalkan media daring ini awal Juni di Jakarta.Empat fitur utama Pantau Gambut yakni Pantau Komitmen, Peta Aktivitas Restorasi, Berbagi Cerita dan Pelajari. Pantau komitmen mengukur tingkat kesuksesan komitmen pelaku restorasi, terutama pemerintah dan mengkategorikan dalam beberapa status: tercapai, terkendala, dalam proses dan gagal.“Ada metodologi pemantauan komitmen restorasi gambut untuk menentukan status capaian masing-masing komitmen,” katanya.Pemilihan komitmen dan penentuan status dilakukan oleh tim perumus berdasarkan hasil diskusi di tujuh daerah prioritas restorasi gambut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.Tim perumus terdiri dari perwakilan lembaga masyarakat sipil seperti Epistema Institute, Kaoem Telapak, Madani Berkelanjutan, Kemitraan, WRI Indonesia.Tim perumus Pantau Gambut mencatat sejak 2014, setidaknya ada tujuh komitmen yang disampaikan pejabat pemerintah termasuk Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Jambi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kelapa Badan Pertanahan Nasional soal restorasi gambut.Salah satu misal komitmen Presiden Joko Widodo, melakukan perlindungan total lahan gambut dan peninjauan kembali izin lahan gambut. Komitmen ini disampaikan Presiden saat blusukan asap di Desa Sungai Tohor, Meranti, Riau 27 November 2014.Presiden meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengurus pencabutan izin perusahaan di gambut.“Hingga kini tim Pantau Gambut belum melihat kemajuan atau tindak lanjut komitmen dalam bentuk kebijakan maupun bentuk lain,” katanya.Ketersediaan informasi seputar ini, katanya, masih jadi tantangan utama dalam memantau kemajuan komitmen.Penjelasan ini diikuti perkembangan kebijakan yang berhubungan dengan komitmen Presiden. Seperti dijabarkan pada website, 13 Mei 2015, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.8/2015 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan TataKelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Instruksi ini merupakan lanjutan komitmen moratorium hutan.Pantauan komitmen ini diteruskan pada 29 Mei 2015 Menteri LHK membentuk tim evaluasi dan pengendalian perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang bertugas menginventarisasi perizinan kehutanan dalam lingkup LHK.“Namun surat keputusan tak secara menjawab pemenuhan janji Presiden untuk meninjau kembali izin di lahan gambut,” kata Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan.Lantas, pada Januari 2016, terbentuk Badan Restorasi Gambut dan Presiden rapat terbatas khusus membahas ini.Namun, kata tim perumus, komitmen Presiden pada 2014 tak terintegrasi dengan rencana kerja strategis kementerian atau lembaga terkait. Kantor Staf Presiden juga dinilai kurang berperan optimal dalam menjembatani komitmen ini. “Dari situ kami beri rekomendasi solusi yang bisa ditemukan di website.”Selain fitur pantau komitmen, platform ini juga dilengkapi peta restorasi gambut. Data peta dikumpulkan dari Wetlands International dan Global Forest Watch. “Nanti juga ditambah teman-teman di daerah,” kata Josephine.Peta ini penting bagi pelaku restorasi, untuk membuka peluang kolaborasi dalam restorasi gambut di suatu wilayah. Ia juga menghindari program tumpang tindih.“Misal di Meranti itu sudah terlalu banyak. Mengapa kalau ada dana tidak dilakukan di tempat lain?”Secara umum platform ini untuk pemerintah, pelaku restoratsi, termasuk pemberi dana dan masyarakat umum.Masyarakat umum dapat berbagi cerita mereka, misal, mengenai kesuksesan atau kendala restorasi di daerah mereka dengan memanfaatkan fitur Berbagi Cerita dan Pelajari.“(Fitur) Pelajari ini untuk masyarakat yang baru atau masih awam dengan apa itu gambut.”Mengapa ini perlu?Belajar dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan 2015, kata Pandu Padmanegara dari Communicaption, 52% lahan terbakar itu gambut. Ada 230 konsesi harus dipulihkan di tujuh daerah terdiri dari 30 izin HPH), 87 HTI, dan 113 HGU.“Ada kesenjangan komitmen dan kapasitas antarlembaga termasuk swasta dalam konservasi dan restorasi gambut,” kata Pandu.Pemantauan oleh publik juga lemah karena akses dokumen publik minim.“Karhutla jadi pemicu kenapa pemerintah harus serius tangani ini. BRG patut kita acungi jempol tapi eksekusi dari pusat ke daerah, belum.”Belum lagi, kata Teguh, kesenjangan komitmen karena kesenjangan informasi pejabat pusat dan daerah soal gambut dan pentingnya restorasi.“Di Papua, misal, masih ada pejabat publik yang tak apa itu gambut dan beda dengan rawa. Di Kalimantan Selatan, yang sebagian besar area gambut, pejabat masih berdebat mana gambut dan tidak. Keberhasilan restorasi di konsesi ini jadi indikator keberhasilan nasional,” katanya.Tak ada transformasi pengetahuan dari pusat ke daerah membuat kolaborasi antarpihak jadi hambatan utama percepatan restorasi gambut. Pemerintah daerah cenderung enggan menerima masukan betapa penting restorasi gambut.“Belum lagi validitas dan integrasi data. Jangan sampai ini hanya sebatas proyek. Habis Jokowi selesai juga. Ada atau tidak ada dana restorasi gambut tetap harus jalan.”","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
program literasi",mau tahu soal restorasi gambut dan berbagi informasi bisa pantau di laman ini pemerintah indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola lahan gambut salah satu melalui upaya restorasi sayangnya dalam merestorasi gambut masih terkendala kesenjangan komitmen antara pusat dan daerah serta kelemahan pantauan datauntuk itu aliansi masyarakat sipil membentuk sebuah platform daring yang menyediakan informasi soal perkembangan restorasi gambut di indonesiaplatform pantau gambut pantaugambutid ini akan bebas diakses publik sejak juni kata josephine citra world resources institue wri saat memperkenalkan media daring ini awal juni di jakartaempat fitur utama pantau gambut yakni pantau komitmen peta aktivitas restorasi berbagi cerita dan pelajari pantau komitmen mengukur tingkat kesuksesan komitmen pelaku restorasi terutama pemerintah dan mengkategorikan dalam beberapa status tercapai terkendala dalam proses dan gagalada metodologi pemantauan komitmen restorasi gambut untuk menentukan status capaian masingmasing komitmen katanyapemilihan komitmen dan penentuan status dilakukan oleh tim perumus berdasarkan hasil diskusi di tujuh daerah prioritas restorasi gambut yakni riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan papuatim perumus terdiri dari perwakilan lembaga masyarakat sipil seperti epistema institute kaoem telapak madani berkelanjutan kemitraan wri indonesiatim perumus pantau gambut mencatat sejak setidaknya ada tujuh komitmen yang disampaikan pejabat pemerintah termasuk presiden menteri lingkungan hidup dan kehutanan gubernur jambi dan menteri agraria dan tata ruang atau kelapa badan pertanahan nasional soal restorasi gambutsalah satu misal komitmen presiden joko widodo melakukan perlindungan total lahan gambut dan peninjauan kembali izin lahan gambut komitmen ini disampaikan presiden saat blusukan asap di desa sungai tohor meranti riau november presiden meminta menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya mengurus pencabutan izin perusahaan di gambuthingga kini tim pantau gambut belum melihat kemajuan atau tindak lanjut komitmen dalam bentuk kebijakan maupun bentuk lain katanyaketersediaan informasi seputar ini katanya masih jadi tantangan utama dalam memantau kemajuan komitmenpenjelasan ini diikuti perkembangan kebijakan yang berhubungan dengan komitmen presiden seperti dijabarkan pada website mei presiden mengeluarkan instruksi presiden no tentang penundaan izin baru dan penyempurnaan tatakelola hutan alam primer dan lahan gambut instruksi ini merupakan lanjutan komitmen moratorium hutanpantauan komitmen ini diteruskan pada mei menteri lhk membentuk tim evaluasi dan pengendalian perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang bertugas menginventarisasi perizinan kehutanan dalam lingkup lhknamun surat keputusan tak secara menjawab pemenuhan janji presiden untuk meninjau kembali izin di lahan gambut kata teguh surya direktur eksekutif yayasan madani berkelanjutanlantas pada januari terbentuk badan restorasi gambut dan presiden rapat terbatas khusus membahas ininamun kata tim perumus komitmen presiden pada tak terintegrasi dengan rencana kerja strategis kementerian atau lembaga terkait kantor staf presiden juga dinilai kurang berperan optimal dalam menjembatani komitmen ini dari situ kami beri rekomendasi solusi yang bisa ditemukan di websiteselain fitur pantau komitmen platform ini juga dilengkapi peta restorasi gambut data peta dikumpulkan dari wetlands international dan global forest watch nanti juga ditambah temanteman di daerah kata josephinepeta ini penting bagi pelaku restorasi untuk membuka peluang kolaborasi dalam restorasi gambut di suatu wilayah ia juga menghindari program tumpang tindihmisal di meranti itu sudah terlalu banyak mengapa kalau ada dana tidak dilakukan di tempat lainsecara umum platform ini untuk pemerintah pelaku restoratsi termasuk pemberi dana dan masyarakat umummasyarakat umum dapat berbagi cerita mereka misal mengenai kesuksesan atau kendala restorasi di daerah mereka dengan memanfaatkan fitur berbagi cerita dan pelajarifitur pelajari ini untuk masyarakat yang baru atau masih awam dengan apa itu gambutmengapa ini perlubelajar dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan kata pandu padmanegara dari communicaption lahan terbakar itu gambut ada konsesi harus dipulihkan di tujuh daerah terdiri dari izin hph hti dan hguada kesenjangan komitmen dan kapasitas antarlembaga termasuk swasta dalam konservasi dan restorasi gambut kata pandupemantauan oleh publik juga lemah karena akses dokumen publik minimkarhutla jadi pemicu kenapa pemerintah harus serius tangani ini brg patut kita acungi jempol tapi eksekusi dari pusat ke daerah belumbelum lagi kata teguh kesenjangan komitmen karena kesenjangan informasi pejabat pusat dan daerah soal gambut dan pentingnya restorasidi papua misal masih ada pejabat publik yang tak apa itu gambut dan beda dengan rawa di kalimantan selatan yang sebagian besar area gambut pejabat masih berdebat mana gambut dan tidak keberhasilan restorasi di konsesi ini jadi indikator keberhasilan nasional katanyatak ada transformasi pengetahuan dari pusat ke daerah membuat kolaborasi antarpihak jadi hambatan utama percepatan restorasi gambut pemerintah daerah cenderung enggan menerima masukan betapa penting restorasi gambutbelum lagi validitas dan integrasi data jangan sampai ini hanya sebatas proyek habis jokowi selesai juga ada atau tidak ada dana restorasi gambut tetap harus jalan
"USAID Fokus pada Bantuan Penanggulangan Kebakaran dan Upaya Restorasi Hutan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake, pada ulang tahun American Corner Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, (17/02/2016), menuturkan bahwa Amerika Serikat telah mengalokasikan anggaran sebesar US$55 juta untuk konservasi hutan di seluruh Indonesia.Menurut Blake, payung program tersebut untuk mendukung dan memperkuat kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) yang baru saja dibentuk. Termasuk, membantu merestorasi dan melindungi areal gambut di Indonesia yang rentan kebakaran dan menjadi kontributor besar pelepasan emisi gas rumah kaca.Khusus untuk bantuan yang diberikan, kata Blake, akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat diadvokasi untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. “Lahan yang sudah terlanjur ditebang dan menurun kualitas tanahnya ditanami dengan komoditas yang bernilai ekonomis.”Dana bantuan Pemerintah Amerika Serikat tersebut diberikan kepada tiga pulau di Indonesia, dan Kalimantan sebagai salah satu penerima alokasinya. “Kalimantan Barat merupakan provinsi prioritas,” tuturnya.. , senilai 17 juta Dollar AS. Proyek ini akan membantu merestorasi hidrologi hutan rawa gambut di Provinsi Jambi. Restorasi sistem ini akan membantu mengurangi prevalensi kebakaran gambut di daerah tersebut. Proyek Berbak ini juga akan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan produksi pertanian setempat serta memfasilitasi sertifikasi petani kelapa sawit kecil dan sistem energi terbarukan dari limbah pabrik kelapa sawit berbasis masyarakat. kesepakatan senilai 13 juta Dollar AS dengan tiga pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau untuk pembangkit tenaga biogas yang menggunakan limbah pabrik kelapa sawit. Juga, membantu petani swadaya kecil di tiap basis pasokan pabrik guna mendapatkan sertifikasi RSPO ().Diharapkan, pembangkit energi ini menghasilkan 3 mega watt energi terbarukan dari biogas yang setara dengan pasokan listrik untuk 9.000 rumah di pedesaan. Juga, menangkap 117.000 tCO2e/tahun atau sebanding dengan emisi dari 785 juta kilometer perjalanan per tahun, serta meningkatkan produktivitas dan tata kelola manajemen 2.000 petani swadaya kecil.Kedua program ini, yang akan diimplementasikan oleh institusi Indonesia, Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-I), hanya sebagian dari seluruh dukungan pemerintah AS terhadap komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon serta melindungi lahan gambut.Selain proyek-proyek tersebut, Amerika Serikat, melalui Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID), baru-baru ini meluncurkan proyek baru untuk mengatasi perubahan iklim dan mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030 nanti.USAID akan bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengelola secara berkesinambungan 8,4 juta hektar hutan dan lahan gambut yang berperan penting sebagai penyerap karbon. Selain itu, USAID akan membantu pengurangan 4,5 ton emisi gas rumah kaca dan memanfaatkan 800 juta dolar AS yang berasal dari investasi sektor swasta dalam energi bersih untuk lima juta warga.Selain program-program tersebut, pada 2015, USAID juga telah berinvestasi lebih dari 38 juta Dollar AS untuk prakarsa lingkungan.Untuk ke depannya, Pemerintah Amerika juga telah berencana berinvestasi sebesar 47 juta Dollar AS untuk konservasi hutan dan perencanaan penggunaan lahan, 24 juta Dollar untuk kebijakan penggunaan lahan dan advokasi konservasi, 19 juta Dollar untuk adaptasi perubahan iklim, 19 juta Dollar AS untuk energi bersih, serta 5 juta Dollar untuk penelitian hutan.“Program-program ini adalah cerminan komitmen kami bermitra dengan Indonesia guna melawan penyebab perubahan iklim serta membantu Indonesia mencapai sasarannya mengurangi emisi di masa depan,” tutur Blake.","[0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
inisiatif energi terbarukan
pelestarian habitat",usaid fokus pada bantuan penanggulangan kebakaran dan upaya restorasi hutan duta besar amerika serikat untuk indonesia robert o blake pada ulang tahun american corner universitas tanjungpura pontianak kalimantan barat menuturkan bahwa amerika serikat telah mengalokasikan anggaran sebesar us juta untuk konservasi hutan di seluruh indonesiamenurut blake payung program tersebut untuk mendukung dan memperkuat kinerja badan restorasi gambut brg yang baru saja dibentuk termasuk membantu merestorasi dan melindungi areal gambut di indonesia yang rentan kebakaran dan menjadi kontributor besar pelepasan emisi gas rumah kacakhusus untuk bantuan yang diberikan kata blake akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan masyarakat diadvokasi untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu lahan yang sudah terlanjur ditebang dan menurun kualitas tanahnya ditanami dengan komoditas yang bernilai ekonomisdana bantuan pemerintah amerika serikat tersebut diberikan kepada tiga pulau di indonesia dan kalimantan sebagai salah satu penerima alokasinya kalimantan barat merupakan provinsi prioritas tuturnya senilai juta dollar as proyek ini akan membantu merestorasi hidrologi hutan rawa gambut di provinsi jambi restorasi sistem ini akan membantu mengurangi prevalensi kebakaran gambut di daerah tersebut proyek berbak ini juga akan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan produksi pertanian setempat serta memfasilitasi sertifikasi petani kelapa sawit kecil dan sistem energi terbarukan dari limbah pabrik kelapa sawit berbasis masyarakat kesepakatan senilai juta dollar as dengan tiga pabrik kelapa sawit di provinsi riau untuk pembangkit tenaga biogas yang menggunakan limbah pabrik kelapa sawit juga membantu petani swadaya kecil di tiap basis pasokan pabrik guna mendapatkan sertifikasi rspo diharapkan pembangkit energi ini menghasilkan mega watt energi terbarukan dari biogas yang setara dengan pasokan listrik untuk rumah di pedesaan juga menangkap tcoetahun atau sebanding dengan emisi dari juta kilometer perjalanan per tahun serta meningkatkan produktivitas dan tata kelola manajemen petani swadaya kecilkedua program ini yang akan diimplementasikan oleh institusi indonesia millennium challenge account indonesia mcai hanya sebagian dari seluruh dukungan pemerintah as terhadap komitmen indonesia untuk mengurangi emisi karbon serta melindungi lahan gambutselain proyekproyek tersebut amerika serikat melalui badan bantuan pembangunan internasional amerika usaid barubaru ini meluncurkan proyek baru untuk mengatasi perubahan iklim dan mendukung upaya indonesia untuk mengurangi emisi sebesar pada nantiusaid akan bermitra dengan pemerintah indonesia untuk melindungi dan mengelola secara berkesinambungan juta hektar hutan dan lahan gambut yang berperan penting sebagai penyerap karbon selain itu usaid akan membantu pengurangan ton emisi gas rumah kaca dan memanfaatkan juta dolar as yang berasal dari investasi sektor swasta dalam energi bersih untuk lima juta wargaselain programprogram tersebut pada usaid juga telah berinvestasi lebih dari juta dollar as untuk prakarsa lingkunganuntuk ke depannya pemerintah amerika juga telah berencana berinvestasi sebesar juta dollar as untuk konservasi hutan dan perencanaan penggunaan lahan juta dollar untuk kebijakan penggunaan lahan dan advokasi konservasi juta dollar untuk adaptasi perubahan iklim juta dollar as untuk energi bersih serta juta dollar untuk penelitian hutanprogramprogram ini adalah cerminan komitmen kami bermitra dengan indonesia guna melawan penyebab perubahan iklim serta membantu indonesia mencapai sasarannya mengurangi emisi di masa depan tutur blake
"Sea levels have risen throughout the 20th century, contrary to claim in online articles. Data kenaikan permukaan laut kemungkinan disebabkan oleh rekayasa beberapa ilmuwan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,sea levels have risen throughout the th century contrary to claim in online articles data kenaikan permukaan laut kemungkinan disebabkan oleh rekayasa beberapa ilmuwan
"Indonesia-Finlandia Jajaki Kerjasama Energi Terbarukan. Sejumlah delegasi Finlandia mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Selasa (6/6/17) guna penjajakan komitmen antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Republik Finlandia Sauli Väinämö Niinistö dua tahun lalu. Dalam pertemuan bisnis itu, KESDM mempertemukan sejumlah pengembang energi terbarukan Indonesia dengan delegasi Finlandia termasuk sektor finansial.Mikka Lintila, Menteri Ekonomi Finlandia mengatakan, kerjasama ini diharapkan fokus pada pengembangan energi terbarukan seperti niatan kedua presiden pada awal Oktober 2015.Dalam pertemuan itu, kerjasama bidang energi dan efisiensi ekonomi. Saat itu juga ditandatangani nota kesepahaman soal energi terbarukan dan efisiensi energi antarkedua negara menjelang Perjanjian Paris.Petri Peltonen, Deputi Menteri Keuangan Bidang Ekonomi menambahkan, setelah pertemuan kedua presiden, kedua negara saling mempelajari banyak hal terkait energi terbarukan.Finlandia, kata Petri, memanfaatkan potensi energi dari sumber daya sektor hutan. Saat ini, penggunaan energi terbarukan Finlandia 38% dari total konsumsi energi negara. Angka ini, katanya, diharapkan meningkat jadi 50%.Indonesia, ucap Petri memiliki sumber daya sektor kehutanan potensial. Untuk itu, penelaahan lebih lanjut misal terkait pajak, insentif dan teknologi untuk memberdayakan potensi ini perlu dilakukan.Petri mengatakan, berdasarkan pengalaman Finlandia, teknologi energi terbarukan agak sulit pada awal. Jadi perlu eksplorasi lebih lanjut.Arcandra Tahar Wakil Menteri ESDM, menyambut delegasi Finlandia. Dia mengatakan, kementerian berharap komitmen kedua negara tak hanya berakhir pada penandatangan kesepahaman.Masalah utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia, katanya, terutama teknologi, komersialisasi dan birokrasi.“Kita punya teknologi tapi tidak komersial,” kata Arcandra.Ke depan dalam pengembangan bisnis dua negara, dia berharap bisnis dengan transparan. “Di mana semua orang tahu perkembangan dokumen-dokumen bisnis. Tidak bekerja dalam ‘gelap’”.Masalah lain, katanya, dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia terkait finansial proyek. Bank-bank lokal Indonesia tak cocok mendanai energi terbarukan karena bunga kredit rata-rata di atas 10%.Dia selalu menyarankan pengembang energi bersih dalam negeri mencari pendanaan luar dengan bunga kredit antara 2-3%.Arcandra menegaskan, Indonesia berkomitmen menyediakan energi yang kompetitif. Saat ini, 80% dari biomasa terutama industri hutan yang menggunakan limbah dari proses mencerna kayu pulp menjadi bubur kertas. Selama 2016, industri ini menghasilkan 130 terawatt untuk listrik, pemanasan dan biofuel.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional",indonesiafinlandia jajaki kerjasama energi terbarukan sejumlah delegasi finlandia mendatangi kementerian energi dan sumber daya mineral kesdm selasa guna penjajakan komitmen antara presiden indonesia joko widodo dan presiden republik finlandia sauli vinm niinist dua tahun lalu dalam pertemuan bisnis itu kesdm mempertemukan sejumlah pengembang energi terbarukan indonesia dengan delegasi finlandia termasuk sektor finansialmikka lintila menteri ekonomi finlandia mengatakan kerjasama ini diharapkan fokus pada pengembangan energi terbarukan seperti niatan kedua presiden pada awal oktober dalam pertemuan itu kerjasama bidang energi dan efisiensi ekonomi saat itu juga ditandatangani nota kesepahaman soal energi terbarukan dan efisiensi energi antarkedua negara menjelang perjanjian parispetri peltonen deputi menteri keuangan bidang ekonomi menambahkan setelah pertemuan kedua presiden kedua negara saling mempelajari banyak hal terkait energi terbarukanfinlandia kata petri memanfaatkan potensi energi dari sumber daya sektor hutan saat ini penggunaan energi terbarukan finlandia dari total konsumsi energi negara angka ini katanya diharapkan meningkat jadi indonesia ucap petri memiliki sumber daya sektor kehutanan potensial untuk itu penelaahan lebih lanjut misal terkait pajak insentif dan teknologi untuk memberdayakan potensi ini perlu dilakukanpetri mengatakan berdasarkan pengalaman finlandia teknologi energi terbarukan agak sulit pada awal jadi perlu eksplorasi lebih lanjutarcandra tahar wakil menteri esdm menyambut delegasi finlandia dia mengatakan kementerian berharap komitmen kedua negara tak hanya berakhir pada penandatangan kesepahamanmasalah utama pengembangan energi terbarukan di indonesia katanya terutama teknologi komersialisasi dan birokrasikita punya teknologi tapi tidak komersial kata arcandrake depan dalam pengembangan bisnis dua negara dia berharap bisnis dengan transparan di mana semua orang tahu perkembangan dokumendokumen bisnis tidak bekerja dalam gelapmasalah lain katanya dalam pengembangan energi terbarukan di indonesia terkait finansial proyek bankbank lokal indonesia tak cocok mendanai energi terbarukan karena bunga kredit ratarata di atas dia selalu menyarankan pengembang energi bersih dalam negeri mencari pendanaan luar dengan bunga kredit antara arcandra menegaskan indonesia berkomitmen menyediakan energi yang kompetitif saat ini dari biomasa terutama industri hutan yang menggunakan limbah dari proses mencerna kayu pulp menjadi bubur kertas selama industri ini menghasilkan terawatt untuk listrik pemanasan dan biofuel
"Praktik Warga Merestorasi Lahan, Gambut Basah, Kebakaran Tercegah. Muhammad Nur, seorang pegawai negeri sipil yang sehari-hari mengajar di sekolah dasar di Tanjung Lebam, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kala waktu luang setelah mengajar, dia berkebun. Pria 49 tahun ini punya kebun sekitar 16,25 hektar di lahan gambut dengan kedalaman rerata lima sampai delapan meter.Pada 2008, kebun sawit sekitar tiga hektar terbakar. Api dari perkebunan tetangga. Kebun Nur di kelilingi lahan tidur dan perkebunan sawit skala besar.”Masyarakat daerah sini, tak biasa membakar, jadi tak tahu siapa yang membuat api itu,” katanya, Mei lalu.Lahan bekas terbakar pun kebanjiran selama empat bulan. Tak bisa tanam sawit lagi. Awalnya, Nur menanam karet. Ikut-ikutan warga lain, sebagian lahan tanam sawit. ”Katanya sawit tiga tahun berhasil, sampai sekarang belum juga.”Pada 2010, lahan satu hektar tanam jelutung dan jadi lokasi penelitian ilmuwan Jepang bersama dengan peneliti Universitas Riau. Sejak itu, lahan tak pernah terbakar. Gambut tetap basah.Pada 2013, kebakaran cukup besar kembali terjadi di Tanjung Leban. ”Perkebunan karet kami terbakar.” Lahan sempat lapang karena bimbang mau tanam apa.Lalu 2014, Pusat Studi Bencana Universitas Riau, berkunjung ke perkebunan Nur. Saat itu, bekas lahan terbakar masih semak-semak. PSB Unri menganjurkan menanam komoditas asli gambut.Dulu, dia sempat tanam tanaman keras. Sekarang, kembali dia lakukan dengan menanam jelutung, menangan, meranti, pelawan, ramin dan pisang-pisangan, dan kayu kelat.“Supaya generasi muda nanti tahu tanaman ini pernah hidup di sini. Saya tak pernah berpikir tanaman ini akan saya tebang. Ini memang untuk penelitian,” katanya.Dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan hibah dari luar negeri, ASEAN Peatland Forest Project (IFAD-GEF) pada 2014 dan UNDP 2015 membangun sekat kanal dalam tata air ekosistem gambut selebar 70 meter dan panjang 414 meter sebanyak dua jalur.Kata Nur, lahan jadi lembab dan tak mudah terbakar. Efektivitas pembasahan tinggi muka air pun dikontrol oleh masyarakat melalui pintu air. Kini, lahan Nur pun terbagi tiga macam, dari hutan campuran, perkebunan sawit dan karet. Sejak Februari 2017, Center for International Forestry Research (CIFOR) bekerja sama dengan Universitas Riau dan masyarakat meneliti kondisi lahan gambut di daerah itu masing-masing satu hektar.Tujuan mereka, untuk mengamati dinamika sirkulasi emisi lahan gambut, yang sebelumnya terbakar, kemudian restorasi melalui pembasahan dan penanaman kembali.”Penelitian ini jangka panjang, berlangsung selama tiga sampai lima tahun, dengan memantau parameter di tiga plot pengamatan berbeda. Penghitungan karbon ini bisa bermanfaat secara global,” kata Daniel Murdiyarso, peneliti utama CIFOR di Desa Tanjung Leban, Riau.Penelitian ini mengamati cadangan karbon, fluktuasi muka air, kedalaman gambut, perubahan elevasi permukaan, dan produktivitas biomassa dari tanaman atau produk primer neto (NPP).Menurut Daniel, penelitian bisa jadi acuan bagaimana mengelola lahan gambut untuk komoditas yang memberikan nilai ekonomi bagi warga.”Bukan manfaat karena ada proyek. Itu bisa pergi, manfaat jangka panjang kepada masyarakat.”Saya bersama wartawan media lain melihat bagaimana cara mengukur perubahan elevasi permukaan lahan gambut menggunakan perangkat (RSET). Obyek pengukuran RSET dipagari melingkar agar tak terganggu pijakan.RSET berupa alat dari batang pipa baja anti karat ditanam vertikal sekitar 11 meter dari permukaan tanah hingga mencapai lapisan keras di bawah lapisan gambut. Adapun perubahan diukur dari posisi jeruji terpasang pada ‘lengan RSET.’ Ia ukuran perubahan elevasi karena proses lapisan gambut, bukan proses geologi (metode komposisi atau batang yang hancur). Bayu Hanggara, peneliti CIFOR mempraktikkan. Pertama-tama, menempatkan sebuah ‘bangku’ untuk mengukur perubahan. Adapun bangku tak menganggu sekitar alat RSET yang tertanam. Kemudian memasang lengan RSET untuk mengukur elevasi terdiri sembilan jeruji RSET dan delapan arah mata angin.”Pengukuran dimulai dari sudut yang sama dengan kondisi tak nyaman. Agar tak menganggu sekeliling permukaan yang akan diukur dan tak terinjak,” katanya.Pengukuran dilakukan dua kali. , dari atas daun jatuh di permukaan tanah. , daun disingkap, kemudian mengukur tanah bagian bawah. Meski demikian, daun perlu ditaruh kembali seperti keadaan normal.”Pada lahan gambut normal banyak daun, itu merusak lapisan permukaan yang mau kita ukur kalau daun malah dibuang.”Setiap jeruji diukur masing-masing dan dicatat. Bayu mengukur setiap jeruji RSET pakai penggaris sama, dengan skala sama. Pada pengukuran tahap pertama, pencatatan perlu disertakan kondisi daun jatuh di permukaan tanah. Apakah ada daun, ranting, ataupun tak ada apapun.”Orang yang mengukur kalau bisa sama. Setiap mata orang memiliki paralatan masing-masing dan justifikasi atas daun jatuh pun sama untuk mengurangi .”Untuk memberikan gambaran terkait perubahan elevasi permukaan, perlu pengukuran RSET berkala setiap enam bulan. Sedangkan, melihat perubahan elevasi masa lampau dari akumulasi bahan organik dan proses lain, dapat dideteksi menggunakan metode radionuklida Pb dengan spektrometer.Berdasarkan data CIFOR, penurunan elevasi akibat deforestasi yang dilanjutkan dengan drainase berkisar antara 2-5 cm per tahun, dimana setiap dua cm pertahun mengakibatkan emisi CO sebesar 27 Mg perhektar pertahun.Setelah mengukur faktor luar, selanjutnya mengukur respirasi total (heterotropik), diukur dalam plot yang tersekat () untuk memisahkan sistem perakaran. Sensor ini punya kelemahan, ia sensitif air. “Jadi kita beri pipa tambahan biar jika diukur sama.”Menghitung karbon dalam tanah (ukuran ppm), katanya, perlu sekitar 120 detik begitu juga suhu dan kelembapan. Dalam hutan campuran ini, terpasang empat pipa sekatan untuk dihitung.Penelitian ini juga bersamaan dengan pemantauan pembasahan gambut. Bayu bilang, dalam memantau variasi temporal kedalaman muka air, pakai perangkat yang ditempatkan pada kedalaman muka air terendah kala kemarau.Penghitungan keseluruhan secara berkala. Data diambil setiap 15-30 menit. Jika kurun waktu 30 menit, data bisa mencapai satu tahun, kalau per 15 menit, hanya enam bulan. ”Ini untuk mengukur tekanan udara, kemudian dikonversi dalam kedalaman muka air.”Dari penelitian ini, kata Daniel, dapat jadi patokan angka emisi global dan dasar perundingan tingkat internasional.Bagian penting dari manajemen gambut adalah kubah. Menjaga kubah tak terganggu, tertutup vegetasi dan basah sangat penting dalam menekan pelepasan emisi.CIFOR menilai, hingga kini masih belum jelas lama waktu dibutuhkan lahan gambut kembali pulih dengan kapasitas serapan karbon.Pengaturan tata muka air gambut atau pembasahan bukan satu-satunya pilihan tetapi perlu diikuti penanaman ulang dengan vegetasi lokal.","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
pelestarian habitat",praktik warga merestorasi lahan gambut basah kebakaran tercegah muhammad nur seorang pegawai negeri sipil yang seharihari mengajar di sekolah dasar di tanjung lebam kabupaten bengkalis riau kala waktu luang setelah mengajar dia berkebun pria tahun ini punya kebun sekitar hektar di lahan gambut dengan kedalaman rerata lima sampai delapan meterpada kebun sawit sekitar tiga hektar terbakar api dari perkebunan tetangga kebun nur di kelilingi lahan tidur dan perkebunan sawit skala besarmasyarakat daerah sini tak biasa membakar jadi tak tahu siapa yang membuat api itu katanya mei lalulahan bekas terbakar pun kebanjiran selama empat bulan tak bisa tanam sawit lagi awalnya nur menanam karet ikutikutan warga lain sebagian lahan tanam sawit katanya sawit tiga tahun berhasil sampai sekarang belum jugapada lahan satu hektar tanam jelutung dan jadi lokasi penelitian ilmuwan jepang bersama dengan peneliti universitas riau sejak itu lahan tak pernah terbakar gambut tetap basahpada kebakaran cukup besar kembali terjadi di tanjung leban perkebunan karet kami terbakar lahan sempat lapang karena bimbang mau tanam apalalu pusat studi bencana universitas riau berkunjung ke perkebunan nur saat itu bekas lahan terbakar masih semaksemak psb unri menganjurkan menanam komoditas asli gambutdulu dia sempat tanam tanaman keras sekarang kembali dia lakukan dengan menanam jelutung menangan meranti pelawan ramin dan pisangpisangan dan kayu kelatsupaya generasi muda nanti tahu tanaman ini pernah hidup di sini saya tak pernah berpikir tanaman ini akan saya tebang ini memang untuk penelitian katanyadari kementerian lingkungan hidup dengan hibah dari luar negeri asean peatland forest project ifadgef pada dan undp membangun sekat kanal dalam tata air ekosistem gambut selebar meter dan panjang meter sebanyak dua jalurkata nur lahan jadi lembab dan tak mudah terbakar efektivitas pembasahan tinggi muka air pun dikontrol oleh masyarakat melalui pintu air kini lahan nur pun terbagi tiga macam dari hutan campuran perkebunan sawit dan karet sejak februari center for international forestry research cifor bekerja sama dengan universitas riau dan masyarakat meneliti kondisi lahan gambut di daerah itu masingmasing satu hektartujuan mereka untuk mengamati dinamika sirkulasi emisi lahan gambut yang sebelumnya terbakar kemudian restorasi melalui pembasahan dan penanaman kembalipenelitian ini jangka panjang berlangsung selama tiga sampai lima tahun dengan memantau parameter di tiga plot pengamatan berbeda penghitungan karbon ini bisa bermanfaat secara global kata daniel murdiyarso peneliti utama cifor di desa tanjung leban riaupenelitian ini mengamati cadangan karbon fluktuasi muka air kedalaman gambut perubahan elevasi permukaan dan produktivitas biomassa dari tanaman atau produk primer neto nppmenurut daniel penelitian bisa jadi acuan bagaimana mengelola lahan gambut untuk komoditas yang memberikan nilai ekonomi bagi wargabukan manfaat karena ada proyek itu bisa pergi manfaat jangka panjang kepada masyarakatsaya bersama wartawan media lain melihat bagaimana cara mengukur perubahan elevasi permukaan lahan gambut menggunakan perangkat rset obyek pengukuran rset dipagari melingkar agar tak terganggu pijakanrset berupa alat dari batang pipa baja anti karat ditanam vertikal sekitar meter dari permukaan tanah hingga mencapai lapisan keras di bawah lapisan gambut adapun perubahan diukur dari posisi jeruji terpasang pada lengan rset ia ukuran perubahan elevasi karena proses lapisan gambut bukan proses geologi metode komposisi atau batang yang hancur bayu hanggara peneliti cifor mempraktikkan pertamatama menempatkan sebuah bangku untuk mengukur perubahan adapun bangku tak menganggu sekitar alat rset yang tertanam kemudian memasang lengan rset untuk mengukur elevasi terdiri sembilan jeruji rset dan delapan arah mata anginpengukuran dimulai dari sudut yang sama dengan kondisi tak nyaman agar tak menganggu sekeliling permukaan yang akan diukur dan tak terinjak katanyapengukuran dilakukan dua kali dari atas daun jatuh di permukaan tanah daun disingkap kemudian mengukur tanah bagian bawah meski demikian daun perlu ditaruh kembali seperti keadaan normalpada lahan gambut normal banyak daun itu merusak lapisan permukaan yang mau kita ukur kalau daun malah dibuangsetiap jeruji diukur masingmasing dan dicatat bayu mengukur setiap jeruji rset pakai penggaris sama dengan skala sama pada pengukuran tahap pertama pencatatan perlu disertakan kondisi daun jatuh di permukaan tanah apakah ada daun ranting ataupun tak ada apapunorang yang mengukur kalau bisa sama setiap mata orang memiliki paralatan masingmasing dan justifikasi atas daun jatuh pun sama untuk mengurangi untuk memberikan gambaran terkait perubahan elevasi permukaan perlu pengukuran rset berkala setiap enam bulan sedangkan melihat perubahan elevasi masa lampau dari akumulasi bahan organik dan proses lain dapat dideteksi menggunakan metode radionuklida pb dengan spektrometerberdasarkan data cifor penurunan elevasi akibat deforestasi yang dilanjutkan dengan drainase berkisar antara cm per tahun dimana setiap dua cm pertahun mengakibatkan emisi co sebesar mg perhektar pertahunsetelah mengukur faktor luar selanjutnya mengukur respirasi total heterotropik diukur dalam plot yang tersekat untuk memisahkan sistem perakaran sensor ini punya kelemahan ia sensitif air jadi kita beri pipa tambahan biar jika diukur samamenghitung karbon dalam tanah ukuran ppm katanya perlu sekitar detik begitu juga suhu dan kelembapan dalam hutan campuran ini terpasang empat pipa sekatan untuk dihitungpenelitian ini juga bersamaan dengan pemantauan pembasahan gambut bayu bilang dalam memantau variasi temporal kedalaman muka air pakai perangkat yang ditempatkan pada kedalaman muka air terendah kala kemaraupenghitungan keseluruhan secara berkala data diambil setiap menit jika kurun waktu menit data bisa mencapai satu tahun kalau per menit hanya enam bulan ini untuk mengukur tekanan udara kemudian dikonversi dalam kedalaman muka airdari penelitian ini kata daniel dapat jadi patokan angka emisi global dan dasar perundingan tingkat internasionalbagian penting dari manajemen gambut adalah kubah menjaga kubah tak terganggu tertutup vegetasi dan basah sangat penting dalam menekan pelepasan emisicifor menilai hingga kini masih belum jelas lama waktu dibutuhkan lahan gambut kembali pulih dengan kapasitas serapan karbonpengaturan tata muka air gambut atau pembasahan bukan satusatunya pilihan tetapi perlu diikuti penanaman ulang dengan vegetasi lokal
"Temperature trends in the U.S. are consistent with warming around the world, contrary to Electroverse claim. Data suhu historis menunjukkan bahwa suhu global memang mengalami fluktuasi alami, yang menolak faktor manusia sebagai penyebab perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,temperature trends in the us are consistent with warming around the world contrary to electroverse claim data suhu historis menunjukkan bahwa suhu global memang mengalami fluktuasi alami yang menolak faktor manusia sebagai penyebab perubahan iklim
"Penelitian: Revolusi Energi Terbarukan Perlu Manajemen Bahan Baku Lebih Baik. Jika umat manusia serius untuk menghindari perubahan iklim yang bisa menuai bencana, maka kita harus sesegera mungkin menggantikan bahan bakar berbasis fosil dengan energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, panas bumi dan gelombang laut.Hal ini terungkap dalam penelitian yang membahas terkait adanya perubahan orientasi kebutuhan bahan baku penunjang energi yang dimuat dalam jurnal ilmiah Volume 6.Sejumlah pakar dalam penelitian ini mengatakan bahwa revolusi menuju energi terbarukan tak hanya terkait pencegahan perubahan iklim tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan menekan polusi yang mengancam kehidupan manusia, dan revolusi seperti ini tak mungkin dilakukan tanpa mengatasi berbagai tantangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivier Vidal, Bruno Goffe dan Nicholas Arndt ini salah satu tantangan terberat dari revolusi menuju energi terbarukan adalah meningkatnya permintaan yang tinggi terhadap bahan baku metal, baik yang jarang maupun yang jenisnya umum.“Peradaban manusia menghadapi lingkaran setan: perubahan menuju energi terbarukan akan menggantikan sumber energi yang terbatas, yaitu bahan bakar berbasis fosil, dengan sesuatu yang lain, yaitu: metal dan mineral,” ungkap para penulis yang berasal dari Universite Grenoble Alpes di Perancis. Tantangan ini tidak hanya memenuhi metal dan mineral yang jumlahnya jarang seperti selenium dan neodymium – tapi juga yang jumlahnya melimpah.“Untuk membangun fasilitas pembangkit energi matahari dan angin membutuhkan beton 15 kali lebih banyak, aluminium 90 kali lebih banyak dan juga kebutuhan akan baja, tembaga dan kaca yang mencapai 50 kali lebih banyak dibandingkan fasilitas untuk pembangkit energi berbasis fosil dan nuklir.”Menurut para peneliti, kecepatan menuju energi terbarukan bisa terhambat oleh adanya perlombaan untuk mengumpulkan metal yang kini semakin jarang dan mahal. Di satu sisi, untuk memenuhi kebutuhan ini memerlukan pertambangan yang merupakan industri yang membutuhkan energi besar; artinya meningkatkan upaya menuju energi terbarukan bisa menjadi lemah akibat meningkatnya kebutuhan energi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan.Jadi, apa solusinya? Menurut para penulis, kerjasama yang lebih baik dengan pihak industri, meningkatkan upaya-upaya daur ulang, meningkatkan inovasi dan mencari material pengganti serta ‘pertambangan skala lokal’ akan mempermudah upaya menuju revolusi energi. Pertambangan lokal, seperti juga gerakan makanan lokal bisa menekan energi yang dibutuhkan dan kebutuhan ekonomi pertambangan metal, ungkap para penulis.Pertambangan memang masih menjadi isu kontroversial di banyak bagian di dunia ini, karena dinilai memberi banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Pertambangan tanpa izin seperti di Amazon, Kongo dan Indonesia telah merusak lingkungan dan komunitas lokal. Melihat hal ini, para peneliti menyarankan lebih banyak pertambangan di dunia ini yang bisa mencegah kerusakan lingkungan dan menimbulkan gejolak sosial, salah satunya seperti yang dilakukan di pertambangan Boliden Atik di Finlandia.“Transisi energi menuju energi terbarukan hanya bisa berjalan jika semua sumber daya dikelola secara simultan, sebagai bagian dari gerakan global, integral dan menyeluruh,” tambah para penulis. “Desain produk-produk baru harus mempertimbangkan kemampuan suplai mineral, dengan mendaur ulang bahan-bahan mentah secara terintegrasi baik di tahap pembuatan dan pada akhir siklus produk tersebut.” Olivier Vidal, Bruno Goffé and Nicholas Arndt. (2013) . Nature Geoscience: Vol. 6 No. 11","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas",penelitian revolusi energi terbarukan perlu manajemen bahan baku lebih baik jika umat manusia serius untuk menghindari perubahan iklim yang bisa menuai bencana maka kita harus sesegera mungkin menggantikan bahan bakar berbasis fosil dengan energi terbarukan seperti energi matahari angin panas bumi dan gelombang lauthal ini terungkap dalam penelitian yang membahas terkait adanya perubahan orientasi kebutuhan bahan baku penunjang energi yang dimuat dalam jurnal ilmiah volume sejumlah pakar dalam penelitian ini mengatakan bahwa revolusi menuju energi terbarukan tak hanya terkait pencegahan perubahan iklim tetapi juga mempertimbangkan faktorfaktor ekonomi dan menekan polusi yang mengancam kehidupan manusia dan revolusi seperti ini tak mungkin dilakukan tanpa mengatasi berbagai tantangan menurut penelitian yang dilakukan oleh olivier vidal bruno goffe dan nicholas arndt ini salah satu tantangan terberat dari revolusi menuju energi terbarukan adalah meningkatnya permintaan yang tinggi terhadap bahan baku metal baik yang jarang maupun yang jenisnya umumperadaban manusia menghadapi lingkaran setan perubahan menuju energi terbarukan akan menggantikan sumber energi yang terbatas yaitu bahan bakar berbasis fosil dengan sesuatu yang lain yaitu metal dan mineral ungkap para penulis yang berasal dari universite grenoble alpes di perancis tantangan ini tidak hanya memenuhi metal dan mineral yang jumlahnya jarang seperti selenium dan neodymium tapi juga yang jumlahnya melimpahuntuk membangun fasilitas pembangkit energi matahari dan angin membutuhkan beton kali lebih banyak aluminium kali lebih banyak dan juga kebutuhan akan baja tembaga dan kaca yang mencapai kali lebih banyak dibandingkan fasilitas untuk pembangkit energi berbasis fosil dan nuklirmenurut para peneliti kecepatan menuju energi terbarukan bisa terhambat oleh adanya perlombaan untuk mengumpulkan metal yang kini semakin jarang dan mahal di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan ini memerlukan pertambangan yang merupakan industri yang membutuhkan energi besar artinya meningkatkan upaya menuju energi terbarukan bisa menjadi lemah akibat meningkatnya kebutuhan energi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkanjadi apa solusinya menurut para penulis kerjasama yang lebih baik dengan pihak industri meningkatkan upayaupaya daur ulang meningkatkan inovasi dan mencari material pengganti serta pertambangan skala lokal akan mempermudah upaya menuju revolusi energi pertambangan lokal seperti juga gerakan makanan lokal bisa menekan energi yang dibutuhkan dan kebutuhan ekonomi pertambangan metal ungkap para penulispertambangan memang masih menjadi isu kontroversial di banyak bagian di dunia ini karena dinilai memberi banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan menyebabkan terjadinya konflik sosial pertambangan tanpa izin seperti di amazon kongo dan indonesia telah merusak lingkungan dan komunitas lokal melihat hal ini para peneliti menyarankan lebih banyak pertambangan di dunia ini yang bisa mencegah kerusakan lingkungan dan menimbulkan gejolak sosial salah satunya seperti yang dilakukan di pertambangan boliden atik di finlandiatransisi energi menuju energi terbarukan hanya bisa berjalan jika semua sumber daya dikelola secara simultan sebagai bagian dari gerakan global integral dan menyeluruh tambah para penulis desain produkproduk baru harus mempertimbangkan kemampuan suplai mineral dengan mendaur ulang bahanbahan mentah secara terintegrasi baik di tahap pembuatan dan pada akhir siklus produk tersebut olivier vidal bruno goff and nicholas arndt nature geoscience vol no
"Sea ice loss due to climate change is the biggest threat to polar bear survival and has already led to declines in some polar bear subpopulations, contrary to “Climate Realism” video message. Peningkatan populasi beruang kutub dari 10.000 pada tahun 1950 menjadi hampir 39.000 saat ini mendukung argumen bahwa spesies ini dapat berkembang seiring dengan pemanasan planet.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",pelestarian habitat,sea ice loss due to climate change is the biggest threat to polar bear survival and has already led to declines in some polar bear subpopulations contrary to climate realism video message peningkatan populasi beruang kutub dari pada tahun menjadi hampir saat ini mendukung argumen bahwa spesies ini dapat berkembang seiring dengan pemanasan planet
"Tri Mumpuni, Terangkan Daerah Terpencil dengan Energi Air dan Angin. Namanya Tri Mumpuni Wiyatno. Perempuan kelahiran Semarang 53 tahun lalu ini tak kenal lelah mendatangi dan membangun energi terbarukan di desa-desa terpencil dan terluar di pelosok negeri ini. Bersama suaminya, Iskandar Budisaroso Kuntoadji, keduanya mendedikasikan hidup membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui energi terbarukan mikrohidro (turbin air) dan turbin angin.Melalui Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) membarikan harapan baru bagi wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, termasuk satu desa di Filipina.Dengan program Patriot Negeri, Puni, sapaan akrabnya, mengirim anak-anak muda dengan berbagai latar pendidikan dari perguruan tinggi berbaur bersama warga, mendampingi, menyusun dan membangun kemandirian listrik ramah lingkungan.Selama ini, katanya, listrik hanya dipahami sebagai infrastruktur. Itu membuat warga konsumtif. Jadwal kumpul-kumpul bisa berubah karena telenovela di televisi.Kerja-kerja sosial dia berbuah pujian, antara lain dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan beragam penghargaan bergengsi dunia.Pada 2005, dia didampuk sebagai Climate Hero dari World Wildlife Fund (WWF) for Nature dan Ramon Magsaysay Award pada 2011.Cita-cita Puni dan suami, ingin ikut berkontribusi membangun negeri lewat kemandirian energi yang bersumber dari alam. Prinsip dia, ketika alam memberi, sudah wajib manusia menjaga kelestariannya.Pada akhir Januari 2018, dia dan suami sedang bersama pegiat desa dan benih lokal di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. berkesempatan menggali banyak hal dari Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) ini. Berikut petikan wawancaranya: Saya anak ketiga dari delapan bersaudara sejak kecil, ketika tinggal di Semarang, Jawa Tengah, terbiasa melihat dan membantu ibu aktif dalam kegiatan sosial. Rumah kami jadi tempat posyandu. Ibu mengajar Kejar Paket A dan B. Jadi, saya biasa ikut menimbang anak-anak balita.Keluarga adalah sekolah yang tidak pernah berhenti. Saya belajar dari bapak dan ibu. Ayah mengajari berbagi, ibu mengajari memberi. Berbagi, artinya membagi berapapun yang dipunyai untuk orang lain yang membutuhkan, pada saat yang tepat.Kala kelas IV SD, saya rajin ikut ibu keliling ke kampung-kampung mengobati orang terkena penyakit koreng. Pengalaman itu memperlihatkan kepada saya, dari proses hubungan manusia itu uang bukan segala-galanya. Saya tidak patah semangat ketika cita-cita ingin masuk Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tak terwujud. Prof Dr Andi Hakim Nasution, menelegram orangtua saya agar segera ikut kuliah bersama mahasiswa tingkat satu di Institut Pertanian Bogor.Ketika lulus dari IPB sekitar 1990-an, dunia membawa ke arah yang saya sukai. Kala itu, saya hidup berbaur dan mengurus petani dan peternak nila merah di Danau Toba, Sumatera Utara. Saya hidup ala kadar, naik , tinggal bersama petani dengan niat ingin memberikan manfaat dari ilmu yang didapat di dunia perkuliahan.Lalu, saya beralih mengurus rumah murah untuk warga miskin di perkotaan. Yang terjadi frustasi. Di kota, siapa punya uang, akan mengubah penampilan kota semaunya. Contoh, jika di Jakarta, banyak gedung pencakar langit dan tak manusiawi, karena pemilik modal yang menguasai.Berangkat dari kefrustasian, awal 1996, saya benar-benar beralih ke listrik perdesaan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.Saya dan suami mengimplementasi teknologi tepat guna, yang bisa memberikan jaminan penghasilan berkesinambungan bagi masyarakat di desa terpencil dan pelosok.Lebih awal lagi, ketika itu mikrohidro sudah mulai dilakukan oleh Mas Iskandar (suami) sejak 1987 melalui lembaga yang dia dirikan bersama teman-temannya, yakni Yayasan Mandiri.Kala itu, mereka memilih desa dan pesantren untuk menerapkan energi tepat guna. Apa yang dilakukan Mas Iskandar, terlihat sangat menyenangkan dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Saya mendengar pekik takbir ketulusan dari masyarakat ketika lampu menyela dari mikrohidro. Kebahagiaan warga itu, tak bisa diukur melalui uang.Melihat Indonesia diibaratkan sebagai bangunan kokoh, batu bata itu desa. Ada 74.954 desa. Jika dibangun dan jadi desa bagus dan kokoh, Indonesia akan sangat kokoh. Maka kerja dimulai dari desa.Mengapa desa dan tak di perkotaan? Saya melihat orang desa punya potensi berkembang, tetapi perlu alat. Kebetulan kami punya kesukaan berkeliling ke desa dan melihat sumber air melimpah namun belum termanfaatkan.Ketika itu, kami temukan listrik sebagai alat. Listrik di pedesaan mencakup peningkatan kapasitas perempuan, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Begitu masyarakat punya listrik sendiri, mereka akan punya uang bersama untuk membiayai pendidikan, program kesehatan, program perempuan, infrastruktur seperti jalan, sampai radio komunitas.Di desa terpelosok atau terluar, sumber energi listrik belum terjangkau atau sulit dibangun PLN. Mikrohidro jadi jawaban tepat.Pada prinsipnya, mikrohidro dari sungai yang punya ketinggian hingga kita ambil air untuk bisa dibangkitkan jadi energi listrik. Pada daerah yang geografis memiliki sungai, hutan, dan sulit dijangkau biasa banyak penduduk tinggal dalam gelap.Listrik mikrohidro, sebenarnya hanya pintu masuk ke pembangunan ekonomi. Kami membangun kemandirian masyarakat bukan uang yang menyetir pembangunan.Di Tasikmalaya, sekitar 1994, para laki-laki mencari kerja serabutan, penghasilan tak menentu. Ketika listrik masuk, para perempuan berlatih mesin bordir, dan suami membantu istri di rumah, produk mereka kini ekspor ke Malaysia dan Brunei.Pembangkit listrik mikrohidro juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Artinya, tidak menambah jumlah gas karbon dioksida ke atmosfer yang memperburuk efek rumah kaca penyebab naiknya suhu muka bumi secara global.Awalnya, bangun satu mikrohidro, ingin jadi gerakan, siapapun dapat melakukan. Mikrohidro memang teknologi tinggi, tetapi . Membangun mikrohidro tidak tentang teknik. Kami membangun sistem berbasis masyarakat.Teknik bangun mikrohidro gampang, tetapi pembangunn moral masyarakat perlu waktu lama. Proyek dibangun, rusak dan tak beroperasi lagi, karena pendekatan proyek. Program pemerintah tak berkesinambungan karena tak membangun berbasiskan masyarakat.Proyek untuk cari untung, padahal jika yakin bekerja untuk rakyat, Tuhan pasti bukakan rezeki. Hal inilah yang membuat perjalanan spiritual saya terbangun.Mikrohidro bukan alat cari uang, tapi alat pemberdayaan masyarakat, membangun modal sosial bangsa. Saya dan suami tidur di rumah di pedalaman. Dingin mencekam luar biasa, angin, panas, semua dijalani dengan gembira. Kami ikhlas. Itu jadi perjalanan indah untuk dikenang. Yakinlah, perbuatan baik kita lakukan, kebaikan lain akan mengikuti kita. Prosesnya, kami akan membicarakan kepada kepala desa setempat soal kemungkinan membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai. Selanjutnya, mengumpulkan data untuk melihat kemungkinan secara teknis dan menghitung rencana anggaran biaya kemudian mencari sumber dana untuk pembangunan pembangkit mikrohidro.Dana untuk membangun pembangkit mikrohidro Ibeka tak ada pakai dana pemerintah. Mengapa? Kami memang tak pernah gunakan dana APBN karena sistem APBN tak mengakomodasi pemberdayaan masyarakat.Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 mengharuskan ada tender. Tidak mungkin rakyat kecil mengakses. Selama ini, kami gunakan dana donor melalui kedutaan dan ada dari perusahaan dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan.Setelah dana tersedia, Yayasan Ibeka lalu mengirim tim sosial untuk membangun komunitas. Tim sosial ini akan berinteraksi selama beberapa minggu dengan masyarakat agar terbina hubungan baik.Langkah awalnya juga menghubungi tokoh agama maupun tokoh adat setempat.Kemudian masyarakat diminta membuat organisasi yang akan mengurus turbin, dengan menentukan siapa ketua, bendahara, sekretaris, hingga siapa yang bertanggung jawab untuk bongkar pasang mesin turbin. Tim juga diberikan pengetahuan pengoperasian mesin turbin dan penghitungan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan dan biaya memelihara pembangkit listrik.Tim teknis Ibeka akan berkoordinasi dengan tim yang sudah dibentuk dari perwakilan masyarakat dalam pengelolaan maupun hal-hal lain terkait pembangkit. Agar pembangkit listrik tenaga air dapat menjalankan fungsi terus-menerus, daerah tangkapan air di hulu harus dipertahankan seluas 30 kilometer persegi.Tidak boleh ada penebangan hutan dan vegetasi. Inilah menariknya membangun mikrohidro, masyarakat harus ada kesinambungan. Mereka harus menjaga hulu sungai. Jika mau dapat listrik murah, ramah lingkungan dan terbarukan, wajib jaga hutan. Kami betul-betul mengajarkan rakyat punya hubungan intim dengan alam. Pada pertengahan 2010, ada sekitar 60 pembangkit listrik tenaga air berskala kecil atau mikrohidro dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Awal mula pembangkit listrik mikrohidro di Desa Curuagung, Subang, Jawa Barat, pada 1990-an. Dengan memanfaatkan Sungai Ciasem, kami dan warga desa membangun pembangkit listrik berkekuatan 13 kilowatt. Akhirnya, dapat menerangi 121 rumah dengan modal awal Rp44 juta.Hingga kini, saya kira hampir 100 desa diterangi listrik dari mikrohidro, khusus turbin angin di Pulau Sumba. Dari semua pembangunan pembangkit listrik berjalan baik dan dengan dana wajar, tidak ada . Berjalan baik.Tolok ukur keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat lewat mikrohidro, apabila masyarakat mampu menjamin keberlangsungan pembangkit. Ada beberapa desa sudah memiliki listrik dalam rentang setahun, punya tabungan sampai Rp160 juta. Meskipun demikian, tidak semua program berjalan seperti harapan. Bukan gagal, karena kalau gagal, artinya rusak dan tak termanfaatkan. Dalam sistem Ibeka, bukan hanya masyarakat desa untung, PLN dan pemerintah juga untung. Desa yang belum ada aliran listrik PLN () mendapat pemasukan dari uang langganan yang dibayar penduduk. Di desa ada jaringan PLN, Ibeka gunakan skema yang untungkan dua pihak.Rakyat tak perlu terpinggirkan dalam pembangunan, bahkan punya dana abadi karena listrik sebagai aset desa dijual kepada PLN. Ini bukan hanya , tetapi karena kepemilikan rakyat sangat dihormati.PLN tidak perlu investasi. Karena yang investasi rakyat dengan bantuan donor. Sebenarnya, pemerintah juga bisa investasi, tetapi saya tidak mengerti mengapa sampai sekarang tidak dilakukan.PLN menerima listrik bersih karena sumber energi air, bukan bahan bakar fosil. Dari sisi teknis, di ujung-ujung jalur distribusi kualitas listrik PLN tetap terpelihara bila listrik PLN disuntik listrik rakyat.Keuntungan untuk pemerintah, harga listrik mikrohidro lebih murah, Rp425 dan Rp432 per kWh. Setahu saya listrik swasta dijual US$6-7 sen sebelum negosiasi. Hitungannya, bila pemerintah sepakat membangun 500 megawatt listrik dari tenaga mikrohidro, rata-rata satu pembangkit menghasilkan 100 kWh, berarti ada 5.000 pembangkit. Bila semua jual ke PLN, ada pemasukan uang ke desa Rp1,29 triliun per tahun. Bayangkan ekonomi desa yang akan tumbuh karena itu.Bila pembangkit itu dioperasikan masyarakat, berarti ada 5.000-an usaha kecil di desa yang menyerap 39.000 tenaga kerja bila tiap pembangkit dioperasikan tiga-enam orang. Orang desa pun akan bertahan di kampung karena ada kegiatan ekonomi, tanpa harus bekerja jadi buruh migran di luar negeri.Juga terjadi pula penghematan bahan bakar mendekati satu miliar liter setahun atau senilai kira-kira Rp 4,3 triliun, biaya dibayarkan PLN kepada orang desa hanya Rp1,29 triliun.Satu desa di Subang, warga menguasai 50% kepemilikan kerja sama dengan perusahaan swasta lokal. Di satu desa di Sumba, kepemilikan bahkan 100 persen, dikelola Koperasi Unit Desa. Di satu desa di Sumatera Selatan, suatu koperasi pesantren mendapat penghasilan Rp60 juta per bulan dari listrik yang dijual ke PLN.Pertanyaannya, mengapa pemerintah tidak melaksanakan skema ini? Jawabnya, saya melihat karena sistem anggaran mengharuskan ada kontraktor, bukan membangun komunitas. Hasil tidak langgeng.Sistem ini dijalani karena takut ditangkap KPK, sedangkan tanpa KPK birokrasi kita sudah terkenal amburadul, seperi lingkaran setan.Solusinya, memperkuat masyarakat desa. Kami membantu orang desa mendirikan koperasi yang berbadan hukum hingga bisa membuka rekening bank. Dana untuk membangun pembangkit ditransfer langsung ke rekening itu. Cara ini yang saya minta dikopi pemerintah. Kami punya program Patriot Negeri, digagas era Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dijabat Sudirman Said. Mereka ini dari latar belakang pendidikan beragam meskipun prioritas insinyur.Kalau latar belakang pengacara, maka dikuatkan legalisasi dan advokasi peraturan desa yang melindungi sumber daya alamn. Kalau teknisi, diajarkan sistem pembangunan bersama rakyat yakni bangun mikrohidro. Jadi apapun yang masuk ke desa jadi hal yang berkelanjutan.Anak muda yang ikut Patriot Negeri harus punya empat kompetensi, yakni kejuangan, keikhlasan, kemampuan membangun komunitas dan mengajak warga menyadari pembangkit listrik itu milik mereka dan harus memelihara bukan hanya turbin, juga kelangsungan aliran air sepanjang tahun.Saya yakin kedaulatan energi di Indonesia bisa maju dan terwujud. Syaratnya mudah, pemerintah berhenti mengerjakan proyek untuk rakyat, berikan saja ke ahlinya, birokrasi hanya membuat kebijakan dan regulasi, tapi tidak ikut proyek. Saya berharap mikrohidro dibangun dengan benar dan sungguh-sungguh. Mikrohidro ini alat memakmurkan rakyat. Rakyat harus betul-betul mengerti, tahu cara mengoperasikan, mengolah dengan baik dan merawat. Mikrohidro ini bisa berusia lebih 100 tahun.Saya dan suami bermimpi, memiliki banyak bayi yang harus dipelihara. Mikrohidro ini bayi kita yang betul-betul harus bermanfaat. Sekarang ada bayi baru yaitu sosial bisnis, kita ingin anak muda paham sosial bisnis.Sebenarnya, sosial bisnis ini adalah kegiatan yang bisa mengatasi persoalan-persoalan sosial masyarakat, satu sisi kita mendapat keuntungan. Jadi membuat kita kaya dengan cara membuat orang lain kaya, itu hukumnya halal dan sah-sah saja.Saya berharap, pemerintah dan anak muda, ikut membantu menerangi sebanyak mungkin desa dengan pembangkit listrik mini tenaga air.Sedikit ilmu yang bisa kita bagi dengan membuat pembangkit listrik dari tenaga air mili dan mikrohidro. Ini cara kita bersyukur dan menikmati rahmat Tuhan. Foto utama: Energi terbarukan dari turbin angin yang dibangun Tri Mumpuni di Pulau Sumba. Foto: dokumen Tri Mumpuni/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas",tri mumpuni terangkan daerah terpencil dengan energi air dan angin namanya tri mumpuni wiyatno perempuan kelahiran semarang tahun lalu ini tak kenal lelah mendatangi dan membangun energi terbarukan di desadesa terpencil dan terluar di pelosok negeri ini bersama suaminya iskandar budisaroso kuntoadji keduanya mendedikasikan hidup membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui energi terbarukan mikrohidro turbin air dan turbin anginmelalui institut bisnis dan ekonomi kerakyatan ibeka membarikan harapan baru bagi wilayahwilayah terpencil di indonesia termasuk satu desa di filipinadengan program patriot negeri puni sapaan akrabnya mengirim anakanak muda dengan berbagai latar pendidikan dari perguruan tinggi berbaur bersama warga mendampingi menyusun dan membangun kemandirian listrik ramah lingkunganselama ini katanya listrik hanya dipahami sebagai infrastruktur itu membuat warga konsumtif jadwal kumpulkumpul bisa berubah karena telenovela di televisikerjakerja sosial dia berbuah pujian antara lain dari presiden amerika serikat barack obama dan beragam penghargaan bergengsi duniapada dia didampuk sebagai climate hero dari world wildlife fund wwf for nature dan ramon magsaysay award pada citacita puni dan suami ingin ikut berkontribusi membangun negeri lewat kemandirian energi yang bersumber dari alam prinsip dia ketika alam memberi sudah wajib manusia menjaga kelestariannyapada akhir januari dia dan suami sedang bersama pegiat desa dan benih lokal di desa panggungharjo bantul yogyakarta berkesempatan menggali banyak hal dari direktur institut bisnis dan ekonomi kerakyatan ibeka ini berikut petikan wawancaranya saya anak ketiga dari delapan bersaudara sejak kecil ketika tinggal di semarang jawa tengah terbiasa melihat dan membantu ibu aktif dalam kegiatan sosial rumah kami jadi tempat posyandu ibu mengajar kejar paket a dan b jadi saya biasa ikut menimbang anakanak balitakeluarga adalah sekolah yang tidak pernah berhenti saya belajar dari bapak dan ibu ayah mengajari berbagi ibu mengajari memberi berbagi artinya membagi berapapun yang dipunyai untuk orang lain yang membutuhkan pada saat yang tepatkala kelas iv sd saya rajin ikut ibu keliling ke kampungkampung mengobati orang terkena penyakit koreng pengalaman itu memperlihatkan kepada saya dari proses hubungan manusia itu uang bukan segalagalanya saya tidak patah semangat ketika citacita ingin masuk fakultas kedokteran universitas diponegoro tak terwujud prof dr andi hakim nasution menelegram orangtua saya agar segera ikut kuliah bersama mahasiswa tingkat satu di institut pertanian bogorketika lulus dari ipb sekitar an dunia membawa ke arah yang saya sukai kala itu saya hidup berbaur dan mengurus petani dan peternak nila merah di danau toba sumatera utara saya hidup ala kadar naik tinggal bersama petani dengan niat ingin memberikan manfaat dari ilmu yang didapat di dunia perkuliahanlalu saya beralih mengurus rumah murah untuk warga miskin di perkotaan yang terjadi frustasi di kota siapa punya uang akan mengubah penampilan kota semaunya contoh jika di jakarta banyak gedung pencakar langit dan tak manusiawi karena pemilik modal yang menguasaiberangkat dari kefrustasian awal saya benarbenar beralih ke listrik perdesaan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidrosaya dan suami mengimplementasi teknologi tepat guna yang bisa memberikan jaminan penghasilan berkesinambungan bagi masyarakat di desa terpencil dan pelosoklebih awal lagi ketika itu mikrohidro sudah mulai dilakukan oleh mas iskandar suami sejak melalui lembaga yang dia dirikan bersama temantemannya yakni yayasan mandirikala itu mereka memilih desa dan pesantren untuk menerapkan energi tepat guna apa yang dilakukan mas iskandar terlihat sangat menyenangkan dan bermanfaat besar bagi masyarakat saya mendengar pekik takbir ketulusan dari masyarakat ketika lampu menyela dari mikrohidro kebahagiaan warga itu tak bisa diukur melalui uangmelihat indonesia diibaratkan sebagai bangunan kokoh batu bata itu desa ada desa jika dibangun dan jadi desa bagus dan kokoh indonesia akan sangat kokoh maka kerja dimulai dari desamengapa desa dan tak di perkotaan saya melihat orang desa punya potensi berkembang tetapi perlu alat kebetulan kami punya kesukaan berkeliling ke desa dan melihat sumber air melimpah namun belum termanfaatkanketika itu kami temukan listrik sebagai alat listrik di pedesaan mencakup peningkatan kapasitas perempuan lingkungan kesehatan dan pendidikan begitu masyarakat punya listrik sendiri mereka akan punya uang bersama untuk membiayai pendidikan program kesehatan program perempuan infrastruktur seperti jalan sampai radio komunitasdi desa terpelosok atau terluar sumber energi listrik belum terjangkau atau sulit dibangun pln mikrohidro jadi jawaban tepatpada prinsipnya mikrohidro dari sungai yang punya ketinggian hingga kita ambil air untuk bisa dibangkitkan jadi energi listrik pada daerah yang geografis memiliki sungai hutan dan sulit dijangkau biasa banyak penduduk tinggal dalam gelaplistrik mikrohidro sebenarnya hanya pintu masuk ke pembangunan ekonomi kami membangun kemandirian masyarakat bukan uang yang menyetir pembangunandi tasikmalaya sekitar para lakilaki mencari kerja serabutan penghasilan tak menentu ketika listrik masuk para perempuan berlatih mesin bordir dan suami membantu istri di rumah produk mereka kini ekspor ke malaysia dan bruneipembangkit listrik mikrohidro juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil artinya tidak menambah jumlah gas karbon dioksida ke atmosfer yang memperburuk efek rumah kaca penyebab naiknya suhu muka bumi secara globalawalnya bangun satu mikrohidro ingin jadi gerakan siapapun dapat melakukan mikrohidro memang teknologi tinggi tetapi membangun mikrohidro tidak tentang teknik kami membangun sistem berbasis masyarakatteknik bangun mikrohidro gampang tetapi pembangunn moral masyarakat perlu waktu lama proyek dibangun rusak dan tak beroperasi lagi karena pendekatan proyek program pemerintah tak berkesinambungan karena tak membangun berbasiskan masyarakatproyek untuk cari untung padahal jika yakin bekerja untuk rakyat tuhan pasti bukakan rezeki hal inilah yang membuat perjalanan spiritual saya terbangunmikrohidro bukan alat cari uang tapi alat pemberdayaan masyarakat membangun modal sosial bangsa saya dan suami tidur di rumah di pedalaman dingin mencekam luar biasa angin panas semua dijalani dengan gembira kami ikhlas itu jadi perjalanan indah untuk dikenang yakinlah perbuatan baik kita lakukan kebaikan lain akan mengikuti kita prosesnya kami akan membicarakan kepada kepala desa setempat soal kemungkinan membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai selanjutnya mengumpulkan data untuk melihat kemungkinan secara teknis dan menghitung rencana anggaran biaya kemudian mencari sumber dana untuk pembangunan pembangkit mikrohidrodana untuk membangun pembangkit mikrohidro ibeka tak ada pakai dana pemerintah mengapa kami memang tak pernah gunakan dana apbn karena sistem apbn tak mengakomodasi pemberdayaan masyarakatkeputusan presiden keppres nomor tahun mengharuskan ada tender tidak mungkin rakyat kecil mengakses selama ini kami gunakan dana donor melalui kedutaan dan ada dari perusahaan dalam skema tanggung jawab sosial perusahaansetelah dana tersedia yayasan ibeka lalu mengirim tim sosial untuk membangun komunitas tim sosial ini akan berinteraksi selama beberapa minggu dengan masyarakat agar terbina hubungan baiklangkah awalnya juga menghubungi tokoh agama maupun tokoh adat setempatkemudian masyarakat diminta membuat organisasi yang akan mengurus turbin dengan menentukan siapa ketua bendahara sekretaris hingga siapa yang bertanggung jawab untuk bongkar pasang mesin turbin tim juga diberikan pengetahuan pengoperasian mesin turbin dan penghitungan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan dan biaya memelihara pembangkit listriktim teknis ibeka akan berkoordinasi dengan tim yang sudah dibentuk dari perwakilan masyarakat dalam pengelolaan maupun halhal lain terkait pembangkit agar pembangkit listrik tenaga air dapat menjalankan fungsi terusmenerus daerah tangkapan air di hulu harus dipertahankan seluas kilometer persegitidak boleh ada penebangan hutan dan vegetasi inilah menariknya membangun mikrohidro masyarakat harus ada kesinambungan mereka harus menjaga hulu sungai jika mau dapat listrik murah ramah lingkungan dan terbarukan wajib jaga hutan kami betulbetul mengajarkan rakyat punya hubungan intim dengan alam pada pertengahan ada sekitar pembangkit listrik tenaga air berskala kecil atau mikrohidro dibangun di berbagai wilayah di indonesia awal mula pembangkit listrik mikrohidro di desa curuagung subang jawa barat pada an dengan memanfaatkan sungai ciasem kami dan warga desa membangun pembangkit listrik berkekuatan kilowatt akhirnya dapat menerangi rumah dengan modal awal rp jutahingga kini saya kira hampir desa diterangi listrik dari mikrohidro khusus turbin angin di pulau sumba dari semua pembangunan pembangkit listrik berjalan baik dan dengan dana wajar tidak ada berjalan baiktolok ukur keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat lewat mikrohidro apabila masyarakat mampu menjamin keberlangsungan pembangkit ada beberapa desa sudah memiliki listrik dalam rentang setahun punya tabungan sampai rp juta meskipun demikian tidak semua program berjalan seperti harapan bukan gagal karena kalau gagal artinya rusak dan tak termanfaatkan dalam sistem ibeka bukan hanya masyarakat desa untung pln dan pemerintah juga untung desa yang belum ada aliran listrik pln mendapat pemasukan dari uang langganan yang dibayar penduduk di desa ada jaringan pln ibeka gunakan skema yang untungkan dua pihakrakyat tak perlu terpinggirkan dalam pembangunan bahkan punya dana abadi karena listrik sebagai aset desa dijual kepada pln ini bukan hanya tetapi karena kepemilikan rakyat sangat dihormatipln tidak perlu investasi karena yang investasi rakyat dengan bantuan donor sebenarnya pemerintah juga bisa investasi tetapi saya tidak mengerti mengapa sampai sekarang tidak dilakukanpln menerima listrik bersih karena sumber energi air bukan bahan bakar fosil dari sisi teknis di ujungujung jalur distribusi kualitas listrik pln tetap terpelihara bila listrik pln disuntik listrik rakyatkeuntungan untuk pemerintah harga listrik mikrohidro lebih murah rp dan rp per kwh setahu saya listrik swasta dijual us sen sebelum negosiasi hitungannya bila pemerintah sepakat membangun megawatt listrik dari tenaga mikrohidro ratarata satu pembangkit menghasilkan kwh berarti ada pembangkit bila semua jual ke pln ada pemasukan uang ke desa rp triliun per tahun bayangkan ekonomi desa yang akan tumbuh karena itubila pembangkit itu dioperasikan masyarakat berarti ada an usaha kecil di desa yang menyerap tenaga kerja bila tiap pembangkit dioperasikan tigaenam orang orang desa pun akan bertahan di kampung karena ada kegiatan ekonomi tanpa harus bekerja jadi buruh migran di luar negerijuga terjadi pula penghematan bahan bakar mendekati satu miliar liter setahun atau senilai kirakira rp triliun biaya dibayarkan pln kepada orang desa hanya rp triliunsatu desa di subang warga menguasai kepemilikan kerja sama dengan perusahaan swasta lokal di satu desa di sumba kepemilikan bahkan persen dikelola koperasi unit desa di satu desa di sumatera selatan suatu koperasi pesantren mendapat penghasilan rp juta per bulan dari listrik yang dijual ke plnpertanyaannya mengapa pemerintah tidak melaksanakan skema ini jawabnya saya melihat karena sistem anggaran mengharuskan ada kontraktor bukan membangun komunitas hasil tidak langgengsistem ini dijalani karena takut ditangkap kpk sedangkan tanpa kpk birokrasi kita sudah terkenal amburadul seperi lingkaran setansolusinya memperkuat masyarakat desa kami membantu orang desa mendirikan koperasi yang berbadan hukum hingga bisa membuka rekening bank dana untuk membangun pembangkit ditransfer langsung ke rekening itu cara ini yang saya minta dikopi pemerintah kami punya program patriot negeri digagas era menteri energi dan sumber daya mineral dijabat sudirman said mereka ini dari latar belakang pendidikan beragam meskipun prioritas insinyurkalau latar belakang pengacara maka dikuatkan legalisasi dan advokasi peraturan desa yang melindungi sumber daya alamn kalau teknisi diajarkan sistem pembangunan bersama rakyat yakni bangun mikrohidro jadi apapun yang masuk ke desa jadi hal yang berkelanjutananak muda yang ikut patriot negeri harus punya empat kompetensi yakni kejuangan keikhlasan kemampuan membangun komunitas dan mengajak warga menyadari pembangkit listrik itu milik mereka dan harus memelihara bukan hanya turbin juga kelangsungan aliran air sepanjang tahunsaya yakin kedaulatan energi di indonesia bisa maju dan terwujud syaratnya mudah pemerintah berhenti mengerjakan proyek untuk rakyat berikan saja ke ahlinya birokrasi hanya membuat kebijakan dan regulasi tapi tidak ikut proyek saya berharap mikrohidro dibangun dengan benar dan sungguhsungguh mikrohidro ini alat memakmurkan rakyat rakyat harus betulbetul mengerti tahu cara mengoperasikan mengolah dengan baik dan merawat mikrohidro ini bisa berusia lebih tahunsaya dan suami bermimpi memiliki banyak bayi yang harus dipelihara mikrohidro ini bayi kita yang betulbetul harus bermanfaat sekarang ada bayi baru yaitu sosial bisnis kita ingin anak muda paham sosial bisnissebenarnya sosial bisnis ini adalah kegiatan yang bisa mengatasi persoalanpersoalan sosial masyarakat satu sisi kita mendapat keuntungan jadi membuat kita kaya dengan cara membuat orang lain kaya itu hukumnya halal dan sahsah sajasaya berharap pemerintah dan anak muda ikut membantu menerangi sebanyak mungkin desa dengan pembangkit listrik mini tenaga airsedikit ilmu yang bisa kita bagi dengan membuat pembangkit listrik dari tenaga air mili dan mikrohidro ini cara kita bersyukur dan menikmati rahmat tuhan foto utama energi terbarukan dari turbin angin yang dibangun tri mumpuni di pulau sumba foto dokumen tri mumpuni mongabay indonesia
YouTube video falsely claims that climate models systematically over-estimated warming and that we are heading towards an ice age. Data suhu yang stabil menunjukkan bahwa perubahan iklim mungkin tidak secepat yang diperkirakan.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,youtube video falsely claims that climate models systematically overestimated warming and that we are heading towards an ice age data suhu yang stabil menunjukkan bahwa perubahan iklim mungkin tidak secepat yang diperkirakan
"Catatan Akhir Tahun: Menanti Keseriusan Pemerintah Utamakan Energi Terbarukan. Tujuhbelas Desember 2017, dini hari empat petugas dari Polres Indramayu menangkap tiga warga Blok Pulokuntul, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol Indramayu. Sawin, Nanto dan Sukma karena laporan pemasangan bendera Indonesia terbalik. Ketiganya dituduh menghina bendera negara.Penangkapan ketiga warga ini buntut penolakan warga atas ekspansi pembangunan PLTU Indramayu II, tiga hari sebelumnya. Saat aksi warga memasang spanduk penolakan PLTU beserta bendera Merah Putih. Keesokan hari, tiba-tiba bendera terpasang terbalik.Warga yang ikut membantu memasang spanduk dan bendera meyakini mereka sudah benar memposisikan bendera merah putih.Segera warga didampingi Walhi Jawa Barat dan LBH Bandung kampanye membebaskan ketiga warga yang jadi tersangka ini. Sehari setelah ditangkap, ketiganya dibebaskan.“Mereka bertiga masih status tersangka. Senin, Kamis mereka mesti lapor,” kata Iwank Wahyudin, Staf Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat.Aksi warga ini menyusul putusan PTUN Bandung yang memenangkan gugatan warga Desa Mekarsari soal izin lingkungan pembangunan PLTU Indramayu II.“Sesudah menang pengadilan, pihak-pihak yang tak senang mengkriminalisasi,” kata Dwi Sawung, Juru Kampanye Urban dan Energi Perkotaan Walhi sembari memastikan warga punya bukti foto-foto saat pemasangan bendera.Gugatan warga terdampak terhadap pembangunan PLTU di Jawa tahun ini tak hanya di Indramayu. Sebelumnya Juni 2017, PTUN Bandung juga memenangkan gugatan warga atas izin lingkungan PLTU Cirebon II.Buntutnya, 13 Desember 2017, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), lembaga pendana proyek ini mencabut sementara dukungan finansial mereka untuk pembangkit batubara ini.Sawung bilang, gugatan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan untuk infrastruktur energi seringkali dimentahkan pengadilan karena dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) kerap formalitas belaka. Data pendukung dalam amdal seringkali tak sesuai kondisi lapangan. Pengajuan amdal juga kerap tak melibatkan masyarakat sekitar. ***Begitu banyak gugatan masyarakat, baik melalui pengadilan maupun tidak, masih menghiasi cerita soal energi pada 2017. Sepanjang tahun, belum tampak kebijakan energi yang jadikan keberlanjutan sebagai prioritas.Dampak lingkungan masih jadi pertimbangan ‘ke sekian’ dalam setiap pembahasan kemajuan bidang energi. Padahal, kebijakan energi berkelanjutan penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak.Sejak 2016, terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan di Kementerian Energi dam Sumber Daya Mineral (ESDM). Sudirman Said diberhentikan Presiden Jokowi pada 27 Juli 2016 berganti ahli perminyakan lulusan Texas A&M University Ocean Engineering, Arcandra Tahar. Tak sampai sebulan menjabat, Arcandra diberhentikan secara hormat karena isu dwikewarganegaraan. Sempat dipegang selama tiga bulan oleh Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman), lalu tampuk pimpinan KESDM diberikan kepada Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.Arcandra mendampingi Jonan jadi Wakil menteri. Cerita sukses Jonan memimpin PT. Kereta Api Indonesia dan Menteri Perhubungan diharapkan terulang kembali dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral.Bagaimana keberpihakan dalam pengelolaan energi hijau?Awal tahun, KESDM meluncurkan skema bagi hasil gross split (GS) untuk proyek minyak dan gas bumi (migas). Skema yang kelak sepenuhnya menggantikan sistem (CR) ini lantas menimbulkan kontrovesi. Mengapa?Jika dalam sistem lama CR, pengusaha migas bisa mengajukan penggantian biaya operasional, mulai dari awal pengeboran hingga berproduksi, kepada pemerintah, skema GS membebankan sepenuhnya biaya operasi kepada kontraktor.Dalam Peraturan Menteri (Permen ESDM) No 8/2017 diubah jadi Permen No 52/2017, nilai cadangan migas yang ditemukan, akan dibagi dua diawal kontrak. Dengan bagi hasil di awal, diharapkan kontraktor lebih efisien secara finansial.Lantas setelah pengeboran siapa yang bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan fisik, seperti proses mobilisasi alat berat, pembersihan dan penggalian lahan, pemindahan tanah, dan pengangkutan material penyebab kebisingan dan polusi udara yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan?“Tanggungjawab pengusaha, ,” kata Arcandra kepada di sela rapat dengar pendapat umum KESDM di DPR awal tahun lalu.Perubahan skema ini salah satu yang menyebabkan Indonesia masuk dalam 10 negara dengan iklim investasi migas terburuk di dunia tahun ini, menurut survei Fraser Institute, lembaga penelitian di Kanada.Arcandra sendiri langsung menampik hasil survei ini. Dia menyatakan, penetapan wilayah kerja setelah skema GS lebih banyak dari 2016. Selain Permen ESDM soal kontrak bagi hasil GS ini, awal tahun KESDM juga mengeluarkan Permen ESDM No 10 dan 12/2017 soal perjanjian jual beli listrik (PJBL) dan pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan listrik.Berbagai kontrovesi timbul menanggapi aturan ini, namun perdebatan masih seputar nilai ekonomi dan keramahan terhadap investasi. Permen ini kemudian direvisi jadi No 43 dan 50 tahun 2017.Permen ini muncul tak bisa dipisahkan dari proyek ambisius pengadaan listrik 35 Gigawatt canangan Presiden Joko Widodo. Rencana ini masih didominasi penggunaan energi fosil terutama batubara sekitar 60%.Belum lagi, proyek yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia ini sebagian besar malah dibangun di Pulau Jawa yang sudah surplus listrik.Sejumlah studi lembaga riset tahun ini menunjukkan program listrik 35 Gigawatt tak efisien dan harus direvisi. Mulai dari laporan IEEFA soal beban keuangan PLN untuk listrik tak terserap hingga US$16,2 miliar, kajian IISD soal harga listrik dari PLTU batubara yang mencapai US$11 sen per kwh jika memasukkan eksternalitas dampak lingkungan dan kesehatan. Sampai laporan Greenpeace soal PLTU-PLTU yang mengepung dan menjadi pembunuh senyap termasuk bagi warga ibukota, Jakarta. PLN pun jadi sorotan.Kajian-kajian ini kemudian ditegaskan oleh beredarnya surat dari Kementerian Keuangan dan KESDM kepada PLN terkait kesehatan finansial PLN dan usulan menegosiasikan ulang harga listrik dari PLTU besar di Jawa. Dari Menteri Jonan hingga presiden pun mengeluarkan pernyataan soal tak ada lagi pembangunan baru PLTU.Pemerintah juga mewacanakan penyederhanaan golongan pelanggan PLN, dengan memberikan daya lebih besar kepada pelanggan. Langkah ini dinilai sejumlah pihak sebagai langkah menyelamatkan keuangan PLN dan memanfaatkan listrik yang berpotensi tak terserap beberapa tahun ke depan.Soal pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan listrik meningkat tahun ini juga meningkat. Tahun 2017, ada 68 (ppa) atau perjanjian jual beli listrik dari energi terbarukan ditandatangani pengusaha dan PLN, disaksikan KESDM.Sebagai perbandingan selama tiga tahun sebelumnya, hanya ada 16 ppa energi terbarukan. Meskipun begitu, total kapasitas yang dicapai tahun ini baru 1.189 megawatt, atau setara satu pembangkit PLTU besar.Dalam berbagai kesempatan baik Jonan maupun Arcandra berkali-kali menyampaikan, Indonesia terus berkomitmen mengembangkan energi terbarukan.“Saya percaya ke depan energi terbarukan akan kompetitif apabila dibandingkan dengan energi fosil. Mungkin belum sekarang tapi secepatnya di masa depan akan terwujud,” kata Jonan dalam International Energy Conference 2017 awal Desember lalu.Kompetitif dan terjangkau selalu jadi kata kunci pemerintah dalam pengelolaan energi tahun ini. Hingga kini, belum ada regulasi yang memberikan kemudahan kepada investor industri terbarukan.Energi terbarukan diperlakukan sama dengan fosil yang mengedepankan nilai ekonomi dan keterjangkauan masyarakat. Acuan pemerintah dalam industri ini masih harga jual paling murah untuk PLN.Kabar lain dari perkembangan industri energi terbarukan tanah air, kalau sebelumnya pengembangan energi air, biogas, biomassa, tenaga surya, angin, dan panas bumi, tahun ini pemerintah mulai merambah energi listrik tenaga arus laut.Studi kelayakan energi arus laut dilakukan sebuah perusahaan Belanda, Tidal Bridge, telah diterima Menteri ESDM, didukung dana hibah dari Pemerintah Belanda. Dengan begitu, perusahaan ini sanggup menawarkan harga jual listrik US$7,16 sen per kwh. Kalau tidak, kajian untuk tenaga arus laut masih tak kompetitif bagi iklim investasi Indonesia.“Sebelumnya masih US$30-33 sen per kWh,” kata Maritje Hutapea, Direktur Aneka Baru dan Terbarukan KESDM saat evaluasi kinerja energi terbarukan.Tahun ini juga pemerintah menargetkan siap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga bayu (angin). PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan berkapasitas 75 Megawatt ini akan ekspansi dengan kapasitas sama. Harga jual listrik dari PLTB ini sekitar US$11 sen per kwh. Ekspansi PLTB Sidrap II akan beroperasi dengan nilai jual listrik lebih murah sekitar US$6 sen per kwh.Cerita lain soal energi terbarukan tanah air juga catatan pengoperasian pembangkitan listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sarulla I, disusul Sarulla II masing-masing 110 Megawatt.Meski demikian tak semua proyek pembangkit energi terbarukan ini berjalan mulus. Terjadi protes warga sekitar, misal pembangunan PLTA Tampur, PLTA Kluet di Aceh yang mengancam kawasan ekosistem Leuser, PLTA Seko yang melanggar rencana tata ruang daerah dan berkonflik dengan masyarakat adat.Ada juga PLTP Baturaden yang proses eksplorasi mengeruhkan air sungai dan mencemari kolam-kolam ikan, juga protes warga terhadap rencana pembangunan PLTP di Solok, Sumatera Barat.Terbaru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 142 kegiatan dalam naungan Dirjen EBTKE KESDM didanai oleh APBN terbengkalai sekitar Rp1.17 triliun.Rida Mulyana, Dirjen EBTKE membantah proyek itu disebut mangkrak, namun mengakui sejak beberapa tahun lalu ada 126 kegiatan energi terbarukan senilai Rp1.044 triliun belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Juga 68 kegiatan Rp305 miliar mengalami kerusakan ringan dan berat.Tahun 2017, kata Rida, KESDM menganggarkan Rp.8,9 miliar untuk perbaikan proyek-proyek itu. “Namun tak ada rekanan yang berminat melaksanakan perbaikan pembangkit listrik energi terbarukan hingga dinyatakan gagal lelang,” katanya.Tahun 2018, KESDM kembali menganggarkan Rp17,69 miliar untuk perbaikan ini, namun sedang dipertimbangkan swakelola agar tak gagal lelang lagi. Di sisi hulu, kebijakan izin pertambangan batubara tahun ini sebagai bahan baku dominan dalam proyek 35 Gigawatt masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah.Temuan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya mencatat 4.000-an izin usaha pertambangan (IUP) terkait masalah tata kelola, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perbedaan data ekspor dan data produksi pertambangan, komitmen perusahaan terhadap kewajiban pengolahan atau pemurnian hasil tambang rendah dan lemahnya pengawasan penjualan dan pengangkutan hasil tambang.Setelah korsup, pada 2017 setidaknya tersisa 2,517 IUP non CnC telah dibekukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penerimaan negara meningkat setidaknya Rp30 triliun.Sayangnya, pengawasan produksi pertambangan, dan pelaksanaan kewajiban pemurnian belum menunjukkan hasil signifikan.“Justru sebaliknya, KESDM melakukan relaksasi atau penguluran peraturan dengan konsekuensi masih boleh ekspor konsentrat dan sebagian mineral mentah kadar tertentu,” kata Aryanto Nugroho, peneliti Publish What You Pay (PWYP).Sementara reformasi sistem perizinan sektor pertambangan minerba pasca penerapan UU Pemerintahan Daerah dan penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) juga masih menyisakan banyak celah.“Masih ada persyaratan-persyaratan izin yang tak dipatuhi pemohon izin dan proses uji kelayakan yang tidak ditegakkan oleh pemberi izin,” kata Rizki Ananda, peneliti lain PWYP. PTSP masih sebatas syarat adminitrasi dan pintu baru ini masih kekurangan sumber daya manusia yang sesuai dengan fungsi. Pun tidak ada standar prosedur operasi baku untuk PTSP di semua daerah.Pasca peralihan wewenang sesuai UU Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten dan kota juga meninggalkan pekerjaan rumah besar kepada pemerintah provinsi, antara lain IUP bermasalah secara administratif, tata ruang dan penggunaan lahan tak sesuai maupun kepatuhan finansial sampai penerimaan negara yang rendah.Satu contoh, di Sumatera Selatan, kala pemerintah provinsi menertibkan IUP non CnC sesuai dampingan KPK, pemda digugat balik oleh perusahaan yang IUP dicabut.“Kami sudah membayangkan, kami yang akan cuci piring. Sebelumnya kami hanya jadi penonton. Benar saja dari 10 gugatan enam kami kalah, empat menang,” kata Robert Heri, Kepala Dinas ESDM Sumsel.Peluang pengaduan masyarakat untuk perizinan tak beres melalui PTSP juga tidak ada. Proses pengaduan harus mencantumkan nomor registrasi perusahaan. Artinya, hanya perusahaan yang terdaftar bisa mengajukan keluhan terkait proses perizinan melalui PTSP.“Ini celah besar dalam PTSP. Sejauh inipun pengaduan baru ada dari ector kehutanan. Pertambangan belum ada,” kata Rizki. Sumber energi fosil masih jadi raja jadi ancaman baru terhadap kehidupan manusia, salah satu kualitas udara buruk.Catatan Koalisi Gerak Bersihkan Udara tahun ini, Indonesia belum bisa bernafas lega. Meski emisi dari sektor transportasi masih jadi sumber pencemaran udara signifikan, ancaman baru kualitas udara berasal dari pembangkit batubara dan pembakaran batubara untuk kegiatan industri.“Kualitas udara Indonesia tak mengalami perbaikan signifikan,” kata Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.Selain itu, dengan makin menguatnya kesadaran publik akan ancaman pencemaran udara, desakan revisi regulasi melibatkan publik aktif menguat. Saat ini, berlangsung revisi Permen LH No. 21/2008 mengenai baku mutu ambien dan PP No. 41/1999 mengenai standar emisi sumber pencemar tidak bergerak.Sayangnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan revisi masih dipertanyakan. “Kami sudah dua kali mengajukan diri namun tidak diakomodir,” kata peneliti ICEL, Margaretha Quina.Pemerintah, kata Quina, harus proaktif menginformasikan pembuatan peraturan terkait pengelolaan kualitas udara, baik substansi maupun proses. Termasuk, melibatkan publik dalam pengambilan keputusan mengenai muatan peraturan itu.“Saat ini prosesnya cenderung tertutup,” katanya.ICEL bahkan mengirimkan surat keberatan terhadap penolakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan ICEL sebagai pemantau dalam konsultasi publik revisi Permen LH No 21/2008.Dari segi regulasi, aturan mengenai pengawasan lingkungan terkait pembangkit energi batubara dalam pengamatan ICEL kebanyakan berada di KLHK. KESDM, katanya, tahun ini tidak mengeluarkan regulasi apapun soal dampak lingkungan sektor energi primer ini.Dalam hal pengawasan pembangkit terdapat gap antara data pembangkit yang emisinya dipantau KLHK. “KLHK punya sekitar 40-an data, KESDM sebenarnya ada 120-an pembangkit,” ujar Quina. Dari perspektif global, komitmen Indonesia untuk energi berkelanjutan ditandai setidaknya dengan dua hal: komitmen tetap membekukan keanggotaan di organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dan komitmen mensukseskan Paris Agreement di One Planet Summit.Menteri ESDM Ignasius Jonan hadir dalam konferensi gagasan Presiden Perancis, Emmanuel Macron itu menyatakan, Indonesia telah membuat kebijakan terkait perubahan iklim dengan meningkatkan pengembangan energi terbarukan, pengelolaan hutan dan lahan, serta program iklim rural dan urban untuk menarik perhatian dunia berinvestasi pada kegitan .Pasca ratifikasi Paris Agreement pada Oktober 2016, Indonesia juga telah registrasi National Determined Contributions (NDC) dengan penurunan emisi 29% pada 2030.Dalam konferensi ini, World Bank juga menyatakan komitmen tak mendanai PLTU batubara setelah 2019.Komitmen ini bertetapan dengan momen rencana pemerintah Indonesia merevisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terkait program 35.000 megawatt yang lebih separuh pakai batubara.“Kalau tadinya pra 2017 kita pikir batubara nya banyak terus tahun ini ternyata satu sumber dana cukup signifikan komit tidak lagi membiayai proyek batubara dan tren ini menyebar ke lain, mungkin kelayakan ekonomi juga berubah. Kita harus antisipasi di 2018-2019 mungkin lain akan mengumumkan hal sama setelah World Bank,” kata Quina.Sisi lain, seperti dikatakan Bondan Andriyanu dari Greenpeace, komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi di Paris Agreement akan sulit tercapai proyek 35 gigawatt dengan 50% lebih pembangkit batubara lanjut.“Ketika bicara emisi yang ada dari pembangkit-pembangkit itu hanya efisiensi penggunaan batubara dari setiap megawatt. Jadi pembangkit yang diklaim Jepang dan China rendah emisi, namun di negara mereka sudah tidak dipakai, ya tetap masih ada emisinya,” kata Bondan.Greenpeace berharap, pemerintah tak lagi pakai energi kotor karena negara lain juga signifikan mengurangi energi fosil.“Harapan kita juga regulasi soal baku mutu udara diperketat. Aktivitas industri akan ikuti peraturan. Sekarang regulasi masih longgar jadi negara manapun melihat bisa di sini dipakai (PLTU batubara),” katanya.Bondan menegaskan, dua gugatan terhadap PLTU Cirebon II dan PLTU Indramayu II dimenangkan warga jadi bentuk pengakuan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial karena PLTU batubara.Pemerintah, katanya, perlu jadikan keberlanjutan dan dampak lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam berbagai kebijakan sektor energi.Harapan ke depan, tak ada lagi warga yang harus menderita polusi atau pencemaran baik air, darat dan udara. Tak ada lagi warga yang harus hidup dalam ketakutan dan terancam kriminalisasi karena berusaha berjuang mempertahankan ruang hidup maupun kesehatan lingkungan mereka.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
perjanjian internasional
polusi udara",catatan akhir tahun menanti keseriusan pemerintah utamakan energi terbarukan tujuhbelas desember dini hari empat petugas dari polres indramayu menangkap tiga warga blok pulokuntul desa mekarsari kecamatan patrol indramayu sawin nanto dan sukma karena laporan pemasangan bendera indonesia terbalik ketiganya dituduh menghina bendera negarapenangkapan ketiga warga ini buntut penolakan warga atas ekspansi pembangunan pltu indramayu ii tiga hari sebelumnya saat aksi warga memasang spanduk penolakan pltu beserta bendera merah putih keesokan hari tibatiba bendera terpasang terbalikwarga yang ikut membantu memasang spanduk dan bendera meyakini mereka sudah benar memposisikan bendera merah putihsegera warga didampingi walhi jawa barat dan lbh bandung kampanye membebaskan ketiga warga yang jadi tersangka ini sehari setelah ditangkap ketiganya dibebaskanmereka bertiga masih status tersangka senin kamis mereka mesti lapor kata iwank wahyudin staf advokasi dan kampanye walhi jawa barataksi warga ini menyusul putusan ptun bandung yang memenangkan gugatan warga desa mekarsari soal izin lingkungan pembangunan pltu indramayu iisesudah menang pengadilan pihakpihak yang tak senang mengkriminalisasi kata dwi sawung juru kampanye urban dan energi perkotaan walhi sembari memastikan warga punya bukti fotofoto saat pemasangan benderagugatan warga terdampak terhadap pembangunan pltu di jawa tahun ini tak hanya di indramayu sebelumnya juni ptun bandung juga memenangkan gugatan warga atas izin lingkungan pltu cirebon iibuntutnya desember japan bank for international cooperation jbic lembaga pendana proyek ini mencabut sementara dukungan finansial mereka untuk pembangkit batubara inisawung bilang gugatan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan untuk infrastruktur energi seringkali dimentahkan pengadilan karena dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal kerap formalitas belaka data pendukung dalam amdal seringkali tak sesuai kondisi lapangan pengajuan amdal juga kerap tak melibatkan masyarakat sekitar begitu banyak gugatan masyarakat baik melalui pengadilan maupun tidak masih menghiasi cerita soal energi pada sepanjang tahun belum tampak kebijakan energi yang jadikan keberlanjutan sebagai prioritasdampak lingkungan masih jadi pertimbangan ke sekian dalam setiap pembahasan kemajuan bidang energi padahal kebijakan energi berkelanjutan penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyaksejak terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan di kementerian energi dam sumber daya mineral esdm sudirman said diberhentikan presiden jokowi pada juli berganti ahli perminyakan lulusan texas am university ocean engineering arcandra tahar tak sampai sebulan menjabat arcandra diberhentikan secara hormat karena isu dwikewarganegaraan sempat dipegang selama tiga bulan oleh luhut binsar panjaitan menteri koordinator bidang kemaritiman lalu tampuk pimpinan kesdm diberikan kepada menteri perhubungan ignasius jonanarcandra mendampingi jonan jadi wakil menteri cerita sukses jonan memimpin pt kereta api indonesia dan menteri perhubungan diharapkan terulang kembali dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineralbagaimana keberpihakan dalam pengelolaan energi hijauawal tahun kesdm meluncurkan skema bagi hasil gross split gs untuk proyek minyak dan gas bumi migas skema yang kelak sepenuhnya menggantikan sistem cr ini lantas menimbulkan kontrovesi mengapajika dalam sistem lama cr pengusaha migas bisa mengajukan penggantian biaya operasional mulai dari awal pengeboran hingga berproduksi kepada pemerintah skema gs membebankan sepenuhnya biaya operasi kepada kontraktordalam peraturan menteri permen esdm no diubah jadi permen no nilai cadangan migas yang ditemukan akan dibagi dua diawal kontrak dengan bagi hasil di awal diharapkan kontraktor lebih efisien secara finansiallantas setelah pengeboran siapa yang bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan fisik seperti proses mobilisasi alat berat pembersihan dan penggalian lahan pemindahan tanah dan pengangkutan material penyebab kebisingan dan polusi udara yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangantanggungjawab pengusaha kata arcandra kepada di sela rapat dengar pendapat umum kesdm di dpr awal tahun laluperubahan skema ini salah satu yang menyebabkan indonesia masuk dalam negara dengan iklim investasi migas terburuk di dunia tahun ini menurut survei fraser institute lembaga penelitian di kanadaarcandra sendiri langsung menampik hasil survei ini dia menyatakan penetapan wilayah kerja setelah skema gs lebih banyak dari selain permen esdm soal kontrak bagi hasil gs ini awal tahun kesdm juga mengeluarkan permen esdm no dan soal perjanjian jual beli listrik pjbl dan pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan listrikberbagai kontrovesi timbul menanggapi aturan ini namun perdebatan masih seputar nilai ekonomi dan keramahan terhadap investasi permen ini kemudian direvisi jadi no dan tahun permen ini muncul tak bisa dipisahkan dari proyek ambisius pengadaan listrik gigawatt canangan presiden joko widodo rencana ini masih didominasi penggunaan energi fosil terutama batubara sekitar belum lagi proyek yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi indonesia ini sebagian besar malah dibangun di pulau jawa yang sudah surplus listriksejumlah studi lembaga riset tahun ini menunjukkan program listrik gigawatt tak efisien dan harus direvisi mulai dari laporan ieefa soal beban keuangan pln untuk listrik tak terserap hingga us miliar kajian iisd soal harga listrik dari pltu batubara yang mencapai us sen per kwh jika memasukkan eksternalitas dampak lingkungan dan kesehatan sampai laporan greenpeace soal pltupltu yang mengepung dan menjadi pembunuh senyap termasuk bagi warga ibukota jakarta pln pun jadi sorotankajiankajian ini kemudian ditegaskan oleh beredarnya surat dari kementerian keuangan dan kesdm kepada pln terkait kesehatan finansial pln dan usulan menegosiasikan ulang harga listrik dari pltu besar di jawa dari menteri jonan hingga presiden pun mengeluarkan pernyataan soal tak ada lagi pembangunan baru pltupemerintah juga mewacanakan penyederhanaan golongan pelanggan pln dengan memberikan daya lebih besar kepada pelanggan langkah ini dinilai sejumlah pihak sebagai langkah menyelamatkan keuangan pln dan memanfaatkan listrik yang berpotensi tak terserap beberapa tahun ke depansoal pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan listrik meningkat tahun ini juga meningkat tahun ada ppa atau perjanjian jual beli listrik dari energi terbarukan ditandatangani pengusaha dan pln disaksikan kesdmsebagai perbandingan selama tiga tahun sebelumnya hanya ada ppa energi terbarukan meskipun begitu total kapasitas yang dicapai tahun ini baru megawatt atau setara satu pembangkit pltu besardalam berbagai kesempatan baik jonan maupun arcandra berkalikali menyampaikan indonesia terus berkomitmen mengembangkan energi terbarukansaya percaya ke depan energi terbarukan akan kompetitif apabila dibandingkan dengan energi fosil mungkin belum sekarang tapi secepatnya di masa depan akan terwujud kata jonan dalam international energy conference awal desember lalukompetitif dan terjangkau selalu jadi kata kunci pemerintah dalam pengelolaan energi tahun ini hingga kini belum ada regulasi yang memberikan kemudahan kepada investor industri terbarukanenergi terbarukan diperlakukan sama dengan fosil yang mengedepankan nilai ekonomi dan keterjangkauan masyarakat acuan pemerintah dalam industri ini masih harga jual paling murah untuk plnkabar lain dari perkembangan industri energi terbarukan tanah air kalau sebelumnya pengembangan energi air biogas biomassa tenaga surya angin dan panas bumi tahun ini pemerintah mulai merambah energi listrik tenaga arus lautstudi kelayakan energi arus laut dilakukan sebuah perusahaan belanda tidal bridge telah diterima menteri esdm didukung dana hibah dari pemerintah belanda dengan begitu perusahaan ini sanggup menawarkan harga jual listrik us sen per kwh kalau tidak kajian untuk tenaga arus laut masih tak kompetitif bagi iklim investasi indonesiasebelumnya masih us sen per kwh kata maritje hutapea direktur aneka baru dan terbarukan kesdm saat evaluasi kinerja energi terbarukantahun ini juga pemerintah menargetkan siap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga bayu angin pltb sidrap di sulawesi selatan berkapasitas megawatt ini akan ekspansi dengan kapasitas sama harga jual listrik dari pltb ini sekitar us sen per kwh ekspansi pltb sidrap ii akan beroperasi dengan nilai jual listrik lebih murah sekitar us sen per kwhcerita lain soal energi terbarukan tanah air juga catatan pengoperasian pembangkitan listrik tenaga panas bumi pltp sarulla i disusul sarulla ii masingmasing megawattmeski demikian tak semua proyek pembangkit energi terbarukan ini berjalan mulus terjadi protes warga sekitar misal pembangunan plta tampur plta kluet di aceh yang mengancam kawasan ekosistem leuser plta seko yang melanggar rencana tata ruang daerah dan berkonflik dengan masyarakat adatada juga pltp baturaden yang proses eksplorasi mengeruhkan air sungai dan mencemari kolamkolam ikan juga protes warga terhadap rencana pembangunan pltp di solok sumatera baratterbaru badan pemeriksa keuangan bpk menemukan kegiatan dalam naungan dirjen ebtke kesdm didanai oleh apbn terbengkalai sekitar rp triliunrida mulyana dirjen ebtke membantah proyek itu disebut mangkrak namun mengakui sejak beberapa tahun lalu ada kegiatan energi terbarukan senilai rp triliun belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah juga kegiatan rp miliar mengalami kerusakan ringan dan berattahun kata rida kesdm menganggarkan rp miliar untuk perbaikan proyekproyek itu namun tak ada rekanan yang berminat melaksanakan perbaikan pembangkit listrik energi terbarukan hingga dinyatakan gagal lelang katanyatahun kesdm kembali menganggarkan rp miliar untuk perbaikan ini namun sedang dipertimbangkan swakelola agar tak gagal lelang lagi di sisi hulu kebijakan izin pertambangan batubara tahun ini sebagai bahan baku dominan dalam proyek gigawatt masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintahtemuan koordinasi dan supervisi korsup minerba oleh komisi pemberantasan korupsi kpk setidaknya mencatat an izin usaha pertambangan iup terkait masalah tata kelola penerimaan negara bukan pajak pnbp perbedaan data ekspor dan data produksi pertambangan komitmen perusahaan terhadap kewajiban pengolahan atau pemurnian hasil tambang rendah dan lemahnya pengawasan penjualan dan pengangkutan hasil tambangsetelah korsup pada setidaknya tersisa iup non cnc telah dibekukan oleh kementerian hukum dan ham penerimaan negara meningkat setidaknya rp triliunsayangnya pengawasan produksi pertambangan dan pelaksanaan kewajiban pemurnian belum menunjukkan hasil signifikanjustru sebaliknya kesdm melakukan relaksasi atau penguluran peraturan dengan konsekuensi masih boleh ekspor konsentrat dan sebagian mineral mentah kadar tertentu kata aryanto nugroho peneliti publish what you pay pwypsementara reformasi sistem perizinan sektor pertambangan minerba pasca penerapan uu pemerintahan daerah dan penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu ptsp juga masih menyisakan banyak celahmasih ada persyaratanpersyaratan izin yang tak dipatuhi pemohon izin dan proses uji kelayakan yang tidak ditegakkan oleh pemberi izin kata rizki ananda peneliti lain pwyp ptsp masih sebatas syarat adminitrasi dan pintu baru ini masih kekurangan sumber daya manusia yang sesuai dengan fungsi pun tidak ada standar prosedur operasi baku untuk ptsp di semua daerahpasca peralihan wewenang sesuai uu pemerintahan daerah pemerintah kabupaten dan kota juga meninggalkan pekerjaan rumah besar kepada pemerintah provinsi antara lain iup bermasalah secara administratif tata ruang dan penggunaan lahan tak sesuai maupun kepatuhan finansial sampai penerimaan negara yang rendahsatu contoh di sumatera selatan kala pemerintah provinsi menertibkan iup non cnc sesuai dampingan kpk pemda digugat balik oleh perusahaan yang iup dicabutkami sudah membayangkan kami yang akan cuci piring sebelumnya kami hanya jadi penonton benar saja dari gugatan enam kami kalah empat menang kata robert heri kepala dinas esdm sumselpeluang pengaduan masyarakat untuk perizinan tak beres melalui ptsp juga tidak ada proses pengaduan harus mencantumkan nomor registrasi perusahaan artinya hanya perusahaan yang terdaftar bisa mengajukan keluhan terkait proses perizinan melalui ptspini celah besar dalam ptsp sejauh inipun pengaduan baru ada dari ector kehutanan pertambangan belum ada kata rizki sumber energi fosil masih jadi raja jadi ancaman baru terhadap kehidupan manusia salah satu kualitas udara burukcatatan koalisi gerak bersihkan udara tahun ini indonesia belum bisa bernafas lega meski emisi dari sektor transportasi masih jadi sumber pencemaran udara signifikan ancaman baru kualitas udara berasal dari pembangkit batubara dan pembakaran batubara untuk kegiatan industrikualitas udara indonesia tak mengalami perbaikan signifikan kata ahmad safrudin dari komite penghapusan bensin bertimbalselain itu dengan makin menguatnya kesadaran publik akan ancaman pencemaran udara desakan revisi regulasi melibatkan publik aktif menguat saat ini berlangsung revisi permen lh no mengenai baku mutu ambien dan pp no mengenai standar emisi sumber pencemar tidak bergeraksayangnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan revisi masih dipertanyakan kami sudah dua kali mengajukan diri namun tidak diakomodir kata peneliti icel margaretha quinapemerintah kata quina harus proaktif menginformasikan pembuatan peraturan terkait pengelolaan kualitas udara baik substansi maupun proses termasuk melibatkan publik dalam pengambilan keputusan mengenai muatan peraturan itusaat ini prosesnya cenderung tertutup katanyaicel bahkan mengirimkan surat keberatan terhadap penolakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melibatkan icel sebagai pemantau dalam konsultasi publik revisi permen lh no dari segi regulasi aturan mengenai pengawasan lingkungan terkait pembangkit energi batubara dalam pengamatan icel kebanyakan berada di klhk kesdm katanya tahun ini tidak mengeluarkan regulasi apapun soal dampak lingkungan sektor energi primer inidalam hal pengawasan pembangkit terdapat gap antara data pembangkit yang emisinya dipantau klhk klhk punya sekitar an data kesdm sebenarnya ada an pembangkit ujar quina dari perspektif global komitmen indonesia untuk energi berkelanjutan ditandai setidaknya dengan dua hal komitmen tetap membekukan keanggotaan di organisasi negaranegara pengekspor minyak opec dan komitmen mensukseskan paris agreement di one planet summitmenteri esdm ignasius jonan hadir dalam konferensi gagasan presiden perancis emmanuel macron itu menyatakan indonesia telah membuat kebijakan terkait perubahan iklim dengan meningkatkan pengembangan energi terbarukan pengelolaan hutan dan lahan serta program iklim rural dan urban untuk menarik perhatian dunia berinvestasi pada kegitan pasca ratifikasi paris agreement pada oktober indonesia juga telah registrasi national determined contributions ndc dengan penurunan emisi pada dalam konferensi ini world bank juga menyatakan komitmen tak mendanai pltu batubara setelah komitmen ini bertetapan dengan momen rencana pemerintah indonesia merevisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik ruptl terkait program megawatt yang lebih separuh pakai batubarakalau tadinya pra kita pikir batubara nya banyak terus tahun ini ternyata satu sumber dana cukup signifikan komit tidak lagi membiayai proyek batubara dan tren ini menyebar ke lain mungkin kelayakan ekonomi juga berubah kita harus antisipasi di mungkin lain akan mengumumkan hal sama setelah world bank kata quinasisi lain seperti dikatakan bondan andriyanu dari greenpeace komitmen indonesia untuk pengurangan emisi di paris agreement akan sulit tercapai proyek gigawatt dengan lebih pembangkit batubara lanjutketika bicara emisi yang ada dari pembangkitpembangkit itu hanya efisiensi penggunaan batubara dari setiap megawatt jadi pembangkit yang diklaim jepang dan china rendah emisi namun di negara mereka sudah tidak dipakai ya tetap masih ada emisinya kata bondangreenpeace berharap pemerintah tak lagi pakai energi kotor karena negara lain juga signifikan mengurangi energi fosilharapan kita juga regulasi soal baku mutu udara diperketat aktivitas industri akan ikuti peraturan sekarang regulasi masih longgar jadi negara manapun melihat bisa di sini dipakai pltu batubara katanyabondan menegaskan dua gugatan terhadap pltu cirebon ii dan pltu indramayu ii dimenangkan warga jadi bentuk pengakuan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial karena pltu batubarapemerintah katanya perlu jadikan keberlanjutan dan dampak lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam berbagai kebijakan sektor energiharapan ke depan tak ada lagi warga yang harus menderita polusi atau pencemaran baik air darat dan udara tak ada lagi warga yang harus hidup dalam ketakutan dan terancam kriminalisasi karena berusaha berjuang mempertahankan ruang hidup maupun kesehatan lingkungan mereka
"Refleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan. Tahun 2017, segera berganti. Perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti. Ada kejadian baik, ada peristiwa buruk. Ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan. Tahun ini, beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar, Di tahun ini pula, Aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, baik pengusaha sampai pemerintah daerah. Salah satu perusahaan raksasa pulp and paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. Putusan hakim, menolak gugatan RAPP alias KLHK menang.Beberapa keberpihakan hukum terhadap lingkungan juga terjadi dengan kemenangan beberapa kasus gugatan KLHK terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.Mengenai kebakaran hutan dan lahan, tahun ini masih terjadi, titik api alami penurunan. Berdasarkan satelit NOAA, selama 1 Januari–25 Desember 2017, berdasarkan ada 2.579 titik api, setelah tahun 2016, sebanyak 3.860 titik. Jadi, terjadi penurunan hotspot 1.281 titik (33,19 %).Total 2.432 titik api dari Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan level kepercayaan lebih 80%, setelah 2016, menunjukkan 3.852 titik, terjadi penurunan 1.420 titik (36,86 %). Penanganan kebakaran hutan dan lahan pun terbilang lebih siap siaga meski masih bersifat reaktif dan belum terkoodinir secara sistematis.Soal lingkungan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL menerbitkan laporan catatan kritis mereka menanggapi kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir.Laporan bertajuk “Kebijakan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan” itu terbit pertengahan Desember ini.Isi laporan menyoroti empat isu krusial, yakni kebijakan dan penegakan lingkungan, tata kelola hutan dan lahan, pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan sumbe daya alam, serta kelautan dan pesisir.Henri Subagyo, Direktur Eksekutif ICEL mengatakan, laporan ini bukan bermaksud mencari kesalahan pemerintah, tetapi memberikan pesan kritis ihwal langkah-langkah yang sudah ditempuh berkaitan dengan penyelamatan lingkungan, seperti proyek strategis nasional belum diiringi kebijakan korektif pengamanan lingkungan.“ pemerintahan ini mega . Kita sebetulnya tak anti infrastruktur. Tahun 2017 ini, kita berikan catatan dan pesan proyek strategis yang dikembangkan pemerintah belum berbanding lurus dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam,” katanya.Pemerintah, kata Henri, selalu menyampaikan akan melakukan kebijakan-kebijakan korektif dalam isu lahan–meskipun sudah ada redistribusi tanah, dan soal karhutla—tetapi belum menyeluruh.“Kita berharap pemerintah konsisten mengeluarkan kebijakan-kebijakan korektif pengamanan lingkungan dan masyarakat,” katanya.Dia bilang, perlu upaya antisipasi ekses negatif dari kebijakan megaproyek yang seringkali mengesampingkan aspek kesesuaian dengan penataan ruang maupun penapisan instrumen pencegahan lingkungan. Terlebih, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13/2017 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 soal rencana tata ruang wilayah nasional. Juga Perpres 58/2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek srategis nasional.“Kebijakan megaproyek seharusnya tak diteruskan selama standar lingkungan dan instrumen pengendalian belum kuat,” katanya.Dia juga menyebutkan soal penguatan aturan dari UU yang sudah keluar, seperti tunggakan peraturan-peraturan pelaksana UU PPLH yang belum tuntas.“Itu harus dipercepat dan harus diantisipasi upaya-upaya yang dapat merusak kebijakan perlindungan lingkungan, misal, inisiatif RUU Perkelapasawitan,” katanya. Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program ICEL memaparkan aspek kebijakan dan penegakan hukum sepanjang 2017. Dia menyoroti, kekecewaan terhadap peraturan yang memuluskan megaproyek.“PP Nomor 13/2017 dan Perpres Nomor 58/2017 adalah katalog megaproyek eksploitatif yang gunakan klaim kepentingan publik,” katanya.Kedua aturan ini yang terbit April lalu ini, memberikan toleransi sangat lebar sekitar 248 megaproyek eksploitatif dengan mengesampingkan pembangunan berkelanjutan, bahkan rencana tata ruang.Dodo, begitu sapaan akrabnya mengatakan, aturan ini mengancam kelestarian lingkungan maupun perlindungan hak asasi manusia.Analisis Dodo, dalam PP 13/2017, ada banyak perubahan signifikan berdampak maupun potensial ancam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.Secara umum, katanya, PP13 cenderung akomodatif terhadap pelaksanaan proyek megastruktur dengan memberikan sejumlah ketentuan pengecualian alias toleran terhadap pembangunan infrastruktur terutama proyek strategis nasional.Dia contohkan, kebolehan melanggar rencana tata ruang yang ada lebih dulu dan diperkokoh menteri bisa berikan rekomendasi atas pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional, mupun berdampak besar yang belum termuat dalam RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR) daerah tanpa disertai kondisi dan parameter jelas.“Ada toleransi melanggar RTRW, RDTR daerah dan rencana sonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”Salah satu kasus, katanya, gugatan tata usaha negara masyarakat terhadap izin lingkungan PLTU Cirebon II dengan dasar hukum kedua aturan itu.Izin lingkungan PLTU Cirebon terbit kembali pada 2017 setelah sebelumnya pada 2016 melalui putusan No. 124/.G.LH/2016/PTUN Bandung diperintahkan dicabut karena bertentangan dengan RTRW Cirebon. Lokasi itu berada pada kawasan lindung.“Izin lingkungan PLTU Cirebon pada 2017 masih pakai amdal sama dengan penerbitan izin lingkungan yang telah dicabut dan cacat substantif dalam penurunan kualitas udara, kesehatan publik, dan penurunan kualitas air laut,” katanya.Kebijakan lain yang terbit di tahun 2017, ialah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 soal instrumen ekonomi lingkungan.Aturan ini, katanya, berpotensi menimbulkan pengalihan tanggungjawab beban biaya pemulihan lingkungan ke pemerintah dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.Dalam Pasal 26, katanya, disebutkan dana penanggulangan pencemaran atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup disiapkan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.“Ini memungkinkan dana dari APBN dan APBD. Jika merujuk prinsip pencemar membayar, seharusnya usaha dan atau kegiatan yang mencemarilah yang menyediakan dana ini. Substansi Pasal 26 ini kemunduran dalam prinsip pembangunan berkelanjutan,” katanya.Dodo menegaskan, ada banyak aturan belum selesai tahun ini. Untuk itu penting bagi masyarakat memantau proses legislasi ini. Keterwakilan masyarakat dalam penyusunan aturan-aturan, katanya, perlu dilakukan.Dia sebutkan beberapa aturan belum selesai, seperti peraturan inventarisasi lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lalu, tata cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, sanksi administratif, serta peran masyarakat. Hal lain sorotan Dodo mengenai penghormatan pemerintah terhadap putusan pengadilan masih rendah. Sepanjang 2017, banyak putusan pengadilan berkaitan dengan lingkungan, tetapi tidak jalan.Dia sebutkan, putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengabulkan gugatan warga atas kelalaian pemerintah dalam penanggulangan peristiwa kabut asap 2015. Alih-alih menjalankan putusan pengadilan, katanya, pemerintah justru upaya banding. Meskipun belakangan, banding pemerintah juga ditolak Pengadilan Tinggi Kalteng.“Putusan ini sesungguhnya mengoreksi kelalaian pemerintah selama ini dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan karhutla pada 2015. Sampai saat ini, belum ada respon konkrit pemerintah. Sikap pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mengoreksi kelalaian itu.”Lalu putusan Mahkamah Agung membatalkan Perpres Nomor 18/2016 dengan mempertimbangkan aspek pencemar udara berbahaya dari insinerasi sampah kota. Saat putusan perkara belum memiliki baku mutu emisi hingga dinyatakan bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Pengesahan “Seharusnya, pemerintah koreksi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada maupun yang akan. Sikap itu tak terlihat dengan tetap penyusunan rancangan peraturan presiden dengan substansi dan tujuan tak berbeda.”Ada juga putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 99PK/TUN/2016, yang membatalkan izin lingkungan PT Semen Indonesia. Dalam putusan, majelis hakim melarang ada tambang di karst yang disamakan oleh majelis hakim sebagai sumber air.Atas putusan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, malah membuat addendum amdal dan menyetujui izin lingkungan baru.Sama juga terhadap izin lingkungan PLTU Cirebon II yang batal di PTUN Bandung. Alih-alih menjalankan putusan PTUN, Pemprov Jabar justru menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Cirebon Energi Prasarana.“Keputusan kontroversial seperti ini merupakan preseden buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di Indonesia,” katanya.Dalam penghormatan pemerintah terhadap putusan pengadilan, tentu tak semua buruk. Ada juga kebijakan pemerintah berjalan seiringan sesuai putusan pengadilan dan patut diapresiasi.Dia sebutkan, seperti putusan kasasi MA Nomor 187K/TUN/LH/2017 yang mengukuhkan bahwa pemberian izin pembuangan air limbah wajib mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran air (DTBPA).“Putusan Cikijing memberikan teguran keras bagi pemerintah untuk serius memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam pemberian perizinan.”Akhirnya, KLHK menetapkan DTBPA Sungai Ciliwung, Citarum dan Cisadane melalui tiga surat leputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berisi DTBPA jadi dasar pemerintah pusat dan daerah menetapkan izin lingkungan, izin lokasi bagi usaha dan atau kegiatan, baku mutu air limbah, dan mutu air sasaran. Bicara karhutla, Rika Fajrini, Kepala Divisi Hutan dan Lahan ICEL mengatakan, penelitian ICEL menemukan, pelaksanaan pencegahan dan pemulihan sangat lemah. Selama ini, katanya, upaya pengendalian masih belum sistematis dan terkoordinir.Meski begitu, penurunan titik panas tahun ini patut diapresiasi. Hanya saja, potensi terulang tragedi karhutla bila tahun basah berlalu masih mengancam.“Mengenai pengendalian karhutla, mungkin ini paling banyak diklaim sebagai pencapaian, menurun drastis. Tahun ini kemarau basah, jadi curah hujan cukup. Sebenarnya, ada korelasi antara curah hujan tinggi dengan penurunan . Kita harus melihat pengendalian karhutla lebih luas, bukan dari penurunan saja. Setidaknya, tiga hal harus diperhatikan, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan,” katanya.Tindakan pemerintah sepanjang 2017 dalam memadamkan karhutla patut diapresiasi. Namun, katanya, peningkatan pengendalian karhutla tak hanya bicara pemadaman tetapi juga pencegahan dan pemulihan.Jika pemadaman secara kasat mata terjadi peningkatan kinerja signifikan, penelusuran ICEL terhadap dua aspek pengendalian lain menunjukkan hasil belum memuaskan.“Penelitian di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan, menunjukkan ada beberapa tindakan pencegahan karhutla yang diperintahkan peraturan perundangan belum dilaksanakan. Perintah pemulihan yang didelegasikan pada pemerintah daerah, pelaksanaan sangat minim, hampir mendekati tak ada,” katanya.Mengenai pemulihan, kata Rika, terutama lahan gambut, persepsi berkembang di daerah adalah anggaran pemulihan ada pada Badan Restorasi Gambut dan KLHK. Padahal, peraturan tegas dan berulang-ulang memerintahkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus pemulihan gambut dampak karhutla.Untuk pencegahan, katanya, ada tiga mandat pada pemerintah yang belum berjalan, yakni inventarisasi kegiatan potensial menimbulkan karhutla, inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan, dan pencegahan karthula. “Di KLHK sudah ada tapi di pemda belum.”Dalam hal penanggulangan, Rika memberikan apresiasi kepada pemerintah. Ketika ada karhutla, respon dianggap cukup cepat hingga terjadi penurunan titik api dan kebakaran tak meluas seperti 2015.Meskipun begitu, katanya, respon penanggulangan belum sistematis, walau lebih responsif. “Jadi ketika ada semua sumber daya dikerahkan ke situ, bisa jadi penggunaaan. Kalau lebih sistematis, kita bisa mengerahkan alokasi sumber daya sesuai tindakan yang diperlukan.”Penanggulangan jor-joran pemerintah, katanya, juga tak membuat pelaku usaha bertanggung jawab. Bisa jadi, katanya, mereka merasa ada pemerintah. “Ketika kebakaran padam dianggap . Ketika ditemukan pelaku usaha yang melakukan kesalahan, harus ada sanksi,” katanya.Catatan lain, katanya, tak transparan tindak lanjut penegakan hukum terhadap perusahaan yang mendapatkan sanksi administratif karena karhutla.Dari sekitar 23 sanksi administratif, katanya, kabar tentang langkah-langkah pemerintah cenderung tak transparan. Masyarakat juga belum tahu upaya pemerintah menindaklanjuti putusan kasus perdata karhutla terhadap pihak bersalah dan harus membayar ganti rugi serta wajib pemulihan.Pemerintah, katanya, harus konsisten dalam mempertahankan penegakan hukum perlindungan gambut yang rawan dilemahkan, seperti penafsiran keliru tentang fungsi lindung ekosistem gambut dinyatakan tak terdapat dalam hutan produksi dalam uji materiil Permen LHK Nomor 17/2017.ICEL juga soroti RUU Perkelapasawitan. Sejak awal tahun, DPR getol membahas RUU Perkelapasawitan. Bahkan, RUU ini bakal jadi prioritas 2018. Menurut dia, kebijakan ini mengancam perlindungan hutan dan lahan.“ DPR melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan melalui Prolegnas RUU Prioritas 2018 merupakan bentuk DPR memahami persoalan. Alih-alih menuntaskan berbagai persoalan terkait hutan dan lahan, DPR justru mendorong RUU Perkelapasawitan yang dapat menambah kusut persoalan hutan dan lahan,” kata Rika.Pembahasan RUU Perkelapasawitan perlu segera dihentikan karena rancangan ini bertujuan memfasilitasi perkelapasawitan di tengah berbagai persoalan sektor ini. Mulai konflik lahan, struktur penguasaan lahan perkebunan timpang, perambahan hutan untuk komoditas sawit, kebakaran hutan dan lahan, dan berbagai persoalan lain.“Munculnya RUU Perkelapasawitan akan memicu ekspansi sawit tak terkendali hingga memperbesar persoalan-persoalan selama ini. Ia juga memberikan keleluasaan bagi pelaku kejahatan lingkungan perkelapasawitan melalui pengurangan ancaman pidana bagi pelaku.”Jaminan akses keadilan bagi masyarakat yang mengalami kerugian dampak perkebunan sawit juga lemah. RUU Perkelapasawitan, katanya, mengancam pengakuan hak masyarakat adat.Sorotan lain soal RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati. Hingga kini, katanya, publik masih sulit mengakses informasi RUU Kehati di DPR hingga menghambat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sipil.Salah satu prestasi pemerintah tahun ini adalah meratifikasi Konvensi Minamata dalam UU No. 11 Tahun 2017. Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ICEL mengapresiasi langkah ini tetapi menilai pemerintah harus fokus mengimplementasikan konvesi itu melalui rencana aksi nasional yang komprehensif.“Konvensi Minamata mencakup materi muatan luas, mulai dari komitmen penghentian tambang merkuri primer () hingga penghapusan merkuri dalam alat kesehatan. Penting pembuatan rencana aksi nasional fokus ke semua materi muatan yang jadi komitmen Indonesia,” katanya.Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyusun RAN penghapusan merkuri pada penambangan emas skala kecil (PESK) 2017-2021 dan Kementerian Kesehatan lewat Permenkes No. 57/2016 tentang RAN pengendalian dampak kesehatan akibat merkuri 2016–2020 patut diapresiasi.Meskipun begitu, katanya, monitoring dan kedisiplinan pemerintah dalam mengimplementasikan RAN ini masih kurang, dan cenderung reaktif.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",refleksi lingkungan ada perbaikan banyak juga catatan kekurangan tahun segera berganti perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti ada kejadian baik ada peristiwa buruk ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan tahun ini beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar di tahun ini pula aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak baik pengusaha sampai pemerintah daerah salah satu perusahaan raksasa pulp and paper pt riau andalan pulp and paper rapp menggugat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya sk tahun soal pembatalan rencana kerja usaha rku periode putusan hakim menolak gugatan rapp alias klhk menangbeberapa keberpihakan hukum terhadap lingkungan juga terjadi dengan kemenangan beberapa kasus gugatan klhk terhadap perusahaanperusahaan perusak lingkunganmengenai kebakaran hutan dan lahan tahun ini masih terjadi titik api alami penurunan berdasarkan satelit noaa selama januari desember berdasarkan ada titik api setelah tahun sebanyak titik jadi terjadi penurunan hotspot titik total titik api dari satelit terraaqua nasa dengan level kepercayaan lebih setelah menunjukkan titik terjadi penurunan titik penanganan kebakaran hutan dan lahan pun terbilang lebih siap siaga meski masih bersifat reaktif dan belum terkoodinir secara sistematissoal lingkungan indonesian center for environmental law icel menerbitkan laporan catatan kritis mereka menanggapi kinerja pemerintah selama satu tahun terakhirlaporan bertajuk kebijakan pemerintah jokowijusuf kalla ambisi megaproyek minim perlindungan lingkungan itu terbit pertengahan desember iniisi laporan menyoroti empat isu krusial yakni kebijakan dan penegakan lingkungan tata kelola hutan dan lahan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan sumbe daya alam serta kelautan dan pesisirhenri subagyo direktur eksekutif icel mengatakan laporan ini bukan bermaksud mencari kesalahan pemerintah tetapi memberikan pesan kritis ihwal langkahlangkah yang sudah ditempuh berkaitan dengan penyelamatan lingkungan seperti proyek strategis nasional belum diiringi kebijakan korektif pengamanan lingkungan pemerintahan ini mega kita sebetulnya tak anti infrastruktur tahun ini kita berikan catatan dan pesan proyek strategis yang dikembangkan pemerintah belum berbanding lurus dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam katanyapemerintah kata henri selalu menyampaikan akan melakukan kebijakankebijakan korektif dalam isu lahanmeskipun sudah ada redistribusi tanah dan soal karhutlatetapi belum menyeluruhkita berharap pemerintah konsisten mengeluarkan kebijakankebijakan korektif pengamanan lingkungan dan masyarakat katanyadia bilang perlu upaya antisipasi ekses negatif dari kebijakan megaproyek yang seringkali mengesampingkan aspek kesesuaian dengan penataan ruang maupun penapisan instrumen pencegahan lingkungan terlebih dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor mengenai perubahan atas peraturan pemerintah nomor soal rencana tata ruang wilayah nasional juga perpres tentang percepatan pelaksanaan proyek srategis nasionalkebijakan megaproyek seharusnya tak diteruskan selama standar lingkungan dan instrumen pengendalian belum kuat katanyadia juga menyebutkan soal penguatan aturan dari uu yang sudah keluar seperti tunggakan peraturanperaturan pelaksana uu pplh yang belum tuntasitu harus dipercepat dan harus diantisipasi upayaupaya yang dapat merusak kebijakan perlindungan lingkungan misal inisiatif ruu perkelapasawitan katanya raynaldo sembiring deputi direktur bidang pengembangan program icel memaparkan aspek kebijakan dan penegakan hukum sepanjang dia menyoroti kekecewaan terhadap peraturan yang memuluskan megaproyekpp nomor dan perpres nomor adalah katalog megaproyek eksploitatif yang gunakan klaim kepentingan publik katanyakedua aturan ini yang terbit april lalu ini memberikan toleransi sangat lebar sekitar megaproyek eksploitatif dengan mengesampingkan pembangunan berkelanjutan bahkan rencana tata ruangdodo begitu sapaan akrabnya mengatakan aturan ini mengancam kelestarian lingkungan maupun perlindungan hak asasi manusiaanalisis dodo dalam pp ada banyak perubahan signifikan berdampak maupun potensial ancam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di indonesiasecara umum katanya pp cenderung akomodatif terhadap pelaksanaan proyek megastruktur dengan memberikan sejumlah ketentuan pengecualian alias toleran terhadap pembangunan infrastruktur terutama proyek strategis nasionaldia contohkan kebolehan melanggar rencana tata ruang yang ada lebih dulu dan diperkokoh menteri bisa berikan rekomendasi atas pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional mupun berdampak besar yang belum termuat dalam rtrw dan rencana detail tata ruang rdtr daerah tanpa disertai kondisi dan parameter jelasada toleransi melanggar rtrw rdtr daerah dan rencana sonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecilsalah satu kasus katanya gugatan tata usaha negara masyarakat terhadap izin lingkungan pltu cirebon ii dengan dasar hukum kedua aturan ituizin lingkungan pltu cirebon terbit kembali pada setelah sebelumnya pada melalui putusan no glhptun bandung diperintahkan dicabut karena bertentangan dengan rtrw cirebon lokasi itu berada pada kawasan lindungizin lingkungan pltu cirebon pada masih pakai amdal sama dengan penerbitan izin lingkungan yang telah dicabut dan cacat substantif dalam penurunan kualitas udara kesehatan publik dan penurunan kualitas air laut katanyakebijakan lain yang terbit di tahun ialah peraturan pemerintah nomor tahun soal instrumen ekonomi lingkunganaturan ini katanya berpotensi menimbulkan pengalihan tanggungjawab beban biaya pemulihan lingkungan ke pemerintah dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutandalam pasal katanya disebutkan dana penanggulangan pencemaran atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup disiapkan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerahini memungkinkan dana dari apbn dan apbd jika merujuk prinsip pencemar membayar seharusnya usaha dan atau kegiatan yang mencemarilah yang menyediakan dana ini substansi pasal ini kemunduran dalam prinsip pembangunan berkelanjutan katanyadodo menegaskan ada banyak aturan belum selesai tahun ini untuk itu penting bagi masyarakat memantau proses legislasi ini keterwakilan masyarakat dalam penyusunan aturanaturan katanya perlu dilakukandia sebutkan beberapa aturan belum selesai seperti peraturan inventarisasi lingkungan hidup rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lalu tata cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup pengendalian pencemaran air pengendalian pencemaran udara pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sanksi administratif serta peran masyarakat hal lain sorotan dodo mengenai penghormatan pemerintah terhadap putusan pengadilan masih rendah sepanjang banyak putusan pengadilan berkaitan dengan lingkungan tetapi tidak jalandia sebutkan putusan pengadilan negeri palangkaraya yang mengabulkan gugatan warga atas kelalaian pemerintah dalam penanggulangan peristiwa kabut asap alihalih menjalankan putusan pengadilan katanya pemerintah justru upaya banding meskipun belakangan banding pemerintah juga ditolak pengadilan tinggi kaltengputusan ini sesungguhnya mengoreksi kelalaian pemerintah selama ini dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan karhutla pada sampai saat ini belum ada respon konkrit pemerintah sikap pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mengoreksi kelalaian itulalu putusan mahkamah agung membatalkan perpres nomor dengan mempertimbangkan aspek pencemar udara berbahaya dari insinerasi sampah kota saat putusan perkara belum memiliki baku mutu emisi hingga dinyatakan bertentangan dengan uu kesehatan dan uu pengesahan seharusnya pemerintah koreksi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada maupun yang akan sikap itu tak terlihat dengan tetap penyusunan rancangan peraturan presiden dengan substansi dan tujuan tak berbedaada juga putusan peninjauan kembali mahkamah agung no pktun yang membatalkan izin lingkungan pt semen indonesia dalam putusan majelis hakim melarang ada tambang di karst yang disamakan oleh majelis hakim sebagai sumber airatas putusan itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo malah membuat addendum amdal dan menyetujui izin lingkungan barusama juga terhadap izin lingkungan pltu cirebon ii yang batal di ptun bandung alihalih menjalankan putusan ptun pemprov jabar justru menerbitkan izin lingkungan baru untuk pt cirebon energi prasaranakeputusan kontroversial seperti ini merupakan preseden buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di indonesia katanyadalam penghormatan pemerintah terhadap putusan pengadilan tentu tak semua buruk ada juga kebijakan pemerintah berjalan seiringan sesuai putusan pengadilan dan patut diapresiasidia sebutkan seperti putusan kasasi ma nomor ktunlh yang mengukuhkan bahwa pemberian izin pembuangan air limbah wajib mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran air dtbpaputusan cikijing memberikan teguran keras bagi pemerintah untuk serius memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam pemberian perizinanakhirnya klhk menetapkan dtbpa sungai ciliwung citarum dan cisadane melalui tiga surat leputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan yang berisi dtbpa jadi dasar pemerintah pusat dan daerah menetapkan izin lingkungan izin lokasi bagi usaha dan atau kegiatan baku mutu air limbah dan mutu air sasaran bicara karhutla rika fajrini kepala divisi hutan dan lahan icel mengatakan penelitian icel menemukan pelaksanaan pencegahan dan pemulihan sangat lemah selama ini katanya upaya pengendalian masih belum sistematis dan terkoordinirmeski begitu penurunan titik panas tahun ini patut diapresiasi hanya saja potensi terulang tragedi karhutla bila tahun basah berlalu masih mengancammengenai pengendalian karhutla mungkin ini paling banyak diklaim sebagai pencapaian menurun drastis tahun ini kemarau basah jadi curah hujan cukup sebenarnya ada korelasi antara curah hujan tinggi dengan penurunan kita harus melihat pengendalian karhutla lebih luas bukan dari penurunan saja setidaknya tiga hal harus diperhatikan yaitu pencegahan penanggulangan dan pemulihan katanyatindakan pemerintah sepanjang dalam memadamkan karhutla patut diapresiasi namun katanya peningkatan pengendalian karhutla tak hanya bicara pemadaman tetapi juga pencegahan dan pemulihanjika pemadaman secara kasat mata terjadi peningkatan kinerja signifikan penelusuran icel terhadap dua aspek pengendalian lain menunjukkan hasil belum memuaskanpenelitian di kalimantan barat riau dan sumatera selatan menunjukkan ada beberapa tindakan pencegahan karhutla yang diperintahkan peraturan perundangan belum dilaksanakan perintah pemulihan yang didelegasikan pada pemerintah daerah pelaksanaan sangat minim hampir mendekati tak ada katanyamengenai pemulihan kata rika terutama lahan gambut persepsi berkembang di daerah adalah anggaran pemulihan ada pada badan restorasi gambut dan klhk padahal peraturan tegas dan berulangulang memerintahkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus pemulihan gambut dampak karhutlauntuk pencegahan katanya ada tiga mandat pada pemerintah yang belum berjalan yakni inventarisasi kegiatan potensial menimbulkan karhutla inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan dan pencegahan karthula di klhk sudah ada tapi di pemda belumdalam hal penanggulangan rika memberikan apresiasi kepada pemerintah ketika ada karhutla respon dianggap cukup cepat hingga terjadi penurunan titik api dan kebakaran tak meluas seperti meskipun begitu katanya respon penanggulangan belum sistematis walau lebih responsif jadi ketika ada semua sumber daya dikerahkan ke situ bisa jadi penggunaaan kalau lebih sistematis kita bisa mengerahkan alokasi sumber daya sesuai tindakan yang diperlukanpenanggulangan jorjoran pemerintah katanya juga tak membuat pelaku usaha bertanggung jawab bisa jadi katanya mereka merasa ada pemerintah ketika kebakaran padam dianggap ketika ditemukan pelaku usaha yang melakukan kesalahan harus ada sanksi katanyacatatan lain katanya tak transparan tindak lanjut penegakan hukum terhadap perusahaan yang mendapatkan sanksi administratif karena karhutladari sekitar sanksi administratif katanya kabar tentang langkahlangkah pemerintah cenderung tak transparan masyarakat juga belum tahu upaya pemerintah menindaklanjuti putusan kasus perdata karhutla terhadap pihak bersalah dan harus membayar ganti rugi serta wajib pemulihanpemerintah katanya harus konsisten dalam mempertahankan penegakan hukum perlindungan gambut yang rawan dilemahkan seperti penafsiran keliru tentang fungsi lindung ekosistem gambut dinyatakan tak terdapat dalam hutan produksi dalam uji materiil permen lhk nomor icel juga soroti ruu perkelapasawitan sejak awal tahun dpr getol membahas ruu perkelapasawitan bahkan ruu ini bakal jadi prioritas menurut dia kebijakan ini mengancam perlindungan hutan dan lahan dpr melanjutkan pembahasan ruu perkelapasawitan melalui prolegnas ruu prioritas merupakan bentuk dpr memahami persoalan alihalih menuntaskan berbagai persoalan terkait hutan dan lahan dpr justru mendorong ruu perkelapasawitan yang dapat menambah kusut persoalan hutan dan lahan kata rikapembahasan ruu perkelapasawitan perlu segera dihentikan karena rancangan ini bertujuan memfasilitasi perkelapasawitan di tengah berbagai persoalan sektor ini mulai konflik lahan struktur penguasaan lahan perkebunan timpang perambahan hutan untuk komoditas sawit kebakaran hutan dan lahan dan berbagai persoalan lainmunculnya ruu perkelapasawitan akan memicu ekspansi sawit tak terkendali hingga memperbesar persoalanpersoalan selama ini ia juga memberikan keleluasaan bagi pelaku kejahatan lingkungan perkelapasawitan melalui pengurangan ancaman pidana bagi pelakujaminan akses keadilan bagi masyarakat yang mengalami kerugian dampak perkebunan sawit juga lemah ruu perkelapasawitan katanya mengancam pengakuan hak masyarakat adatsorotan lain soal ruu konservasi keanekaragaman hayati hingga kini katanya publik masih sulit mengakses informasi ruu kehati di dpr hingga menghambat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sipilsalah satu prestasi pemerintah tahun ini adalah meratifikasi konvensi minamata dalam uu no tahun margaretha quina kepala divisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup icel mengapresiasi langkah ini tetapi menilai pemerintah harus fokus mengimplementasikan konvesi itu melalui rencana aksi nasional yang komprehensifkonvensi minamata mencakup materi muatan luas mulai dari komitmen penghentian tambang merkuri primer hingga penghapusan merkuri dalam alat kesehatan penting pembuatan rencana aksi nasional fokus ke semua materi muatan yang jadi komitmen indonesia katanyalangkah kementerian energi dan sumber daya mineral kesdm menyusun ran penghapusan merkuri pada penambangan emas skala kecil pesk dan kementerian kesehatan lewat permenkes no tentang ran pengendalian dampak kesehatan akibat merkuri patut diapresiasimeskipun begitu katanya monitoring dan kedisiplinan pemerintah dalam mengimplementasikan ran ini masih kurang dan cenderung reaktif
"Dicari Capres Yang Pro Lingkungan Hidup. Masyarakat Indonesia masih disibukkan dengan hingar bingarnya masa kampanye pilpres. Kedua pasang capres dan cawapres masih sibuk dengan kampanye pemilihan presiden untuk menarik dukungan dari masyarakat luas untuk memilih mereka pada 9 Juli 2014 nanti.Untuk membantu masyarakat dalam menentukan pilihan capres yang pro terhadap lingkungan hidup, (ICCC), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Matsushita Gobel Foundation bersama (SSG) bakal melakukan survey persepsi masyarakat terhadap kedua pasang capres dan cawapres terkait isu lingkungan hidup.Manajer ICCC, Farhan Helmy yang ditemui Mongabay di kantornya di Jakarta, pada Kamis kemarin (26/06) mengatakan survey dilakukan interview melalui telepon dengan sampling 1250 responden di 10 kota.Ada empat isu lingkungan hidup utama yang akan ditanyakan yaitu mengenai pengelolaan hutan dan lahan, perubahan iklim, perkotaan dan energi.“Pemanfaatan energi baru terbarukan dalam konteks ketahanan energi menjadi penting karena tidak efisiennya subsidi anggaran energi yang mencapai Rp400 triliun per tahun. Bagaiaman subsidi energi ini bisa dikonversi menjadi kegiatan ekonomi atau mendorong investasi untuk agenda hijau?” jelas Farhan.Sedangkan isu perkotaan seperti mengenai transportasi dan penataan ruang menjadi penting diangkat karena lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada di perkotaan.Isu pengelolaan hutan dan lahan penting diketahui karena adanya moratorium perizinan dan tata kelola hutan, laju deforestasi dan kebakaran hutan. Terkait pula dengan keberlanjutan bagaimana pemerintahan dibawah presiden baru menindaklanjuti komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen atau 41 persen dengan bantuan internasional.Farhan mengatakan hasil survey tersebut akan diumumkan pada acara dialog dengan capres dan jumpa pers yang bakal digelar pada 5 Juli 2014. “Dalam acara itu kita akan mengundang kedua capres atau tim suksesnya untuk menanggapi hasil survey itu,” jelasnya.Masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti survey dan melihat hasilnya melalui web presiden4green.net. Selain itu, web tersebut akan tetap berlanjut untuk memantau kinerja 100 hari pertama dari presiden terpilih nantinya terkait isu-isu lingkungan hidup.Pada kesempatan terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo mengatakan belum terlihat komitmen yang eksplisit dari kedua pasang capres –cawapres tentang isu lingkungan hidup dan perubahan iklim.“Sisa waktu berkampanye sebelum hari pencoblosan Pilpres tinggal dua minggu dan masih belum terdengar komitmen yang tegas dari kedua pasangan Presiden dan Wakil Presiden terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim. Tidak adanya pernyataan kedua pasangan untuk melindungi hutan alam yang tersisa dan menjaga kelestarian lahan gambut adalah keheningan yang membahana,” katanya.Agus yang juga Kepala Sekretariat DNPI itu melihat keraguan untuk berpihak pada pelestarian lingkungan dari kedua pasang capres-cawapres menimbulkan spekulasi bahwa sejumlah orang yang ingin memanfaatkan hutan dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan gambut sudah masuk ke dalam tim sukses dan berhasil mempengaruhi visi, misi dan prioritas kedua pasangan bila terpilih menjadi pemimpin Indonesia.Bila spekulasi ini benar, tidaklah sulit untuk mengamati bagaimana laju deforestasi akan membesar, frekuensi kebakaran lahan dan hutan akan bertambah, kejadian bencana longsor, banjir dan kekeringan akan lebih sering terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Spekulasi ini dapat ditepis dengan menyampaikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan penanganan perubahan iklim.“Masih ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan komitmen mereka pada 5 Juli nanti (pada acara debat capres yang diselenggarakan KPU),” kata Agus.Pernyataan komitmen yang eksplisit tentang isu lingkungan dan perubahan iklim, tambahnya, akan menentukan kelompok masyarakat yang belum memutuskan pilihannya (swing voter) yang jumlahnya cukup signifikan.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
pelestarian habitat",dicari capres yang pro lingkungan hidup masyarakat indonesia masih disibukkan dengan hingar bingarnya masa kampanye pilpres kedua pasang capres dan cawapres masih sibuk dengan kampanye pemilihan presiden untuk menarik dukungan dari masyarakat luas untuk memilih mereka pada juli nantiuntuk membantu masyarakat dalam menentukan pilihan capres yang pro terhadap lingkungan hidup iccc dewan nasional perubahan iklim dnpi matsushita gobel foundation bersama ssg bakal melakukan survey persepsi masyarakat terhadap kedua pasang capres dan cawapres terkait isu lingkungan hidupmanajer iccc farhan helmy yang ditemui mongabay di kantornya di jakarta pada kamis kemarin mengatakan survey dilakukan interview melalui telepon dengan sampling responden di kotaada empat isu lingkungan hidup utama yang akan ditanyakan yaitu mengenai pengelolaan hutan dan lahan perubahan iklim perkotaan dan energipemanfaatan energi baru terbarukan dalam konteks ketahanan energi menjadi penting karena tidak efisiennya subsidi anggaran energi yang mencapai rp triliun per tahun bagaiaman subsidi energi ini bisa dikonversi menjadi kegiatan ekonomi atau mendorong investasi untuk agenda hijau jelas farhansedangkan isu perkotaan seperti mengenai transportasi dan penataan ruang menjadi penting diangkat karena lebih dari persen penduduk indonesia berada di perkotaanisu pengelolaan hutan dan lahan penting diketahui karena adanya moratorium perizinan dan tata kelola hutan laju deforestasi dan kebakaran hutan terkait pula dengan keberlanjutan bagaimana pemerintahan dibawah presiden baru menindaklanjuti komitmen indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar persen atau persen dengan bantuan internasionalfarhan mengatakan hasil survey tersebut akan diumumkan pada acara dialog dengan capres dan jumpa pers yang bakal digelar pada juli dalam acara itu kita akan mengundang kedua capres atau tim suksesnya untuk menanggapi hasil survey itu jelasnyamasyarakat juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti survey dan melihat hasilnya melalui web presidengreennet selain itu web tersebut akan tetap berlanjut untuk memantau kinerja hari pertama dari presiden terpilih nantinya terkait isuisu lingkungan hiduppada kesempatan terpisah staf khusus presiden bidang perubahan iklim agus purnomo mengatakan belum terlihat komitmen yang eksplisit dari kedua pasang capres cawapres tentang isu lingkungan hidup dan perubahan iklimsisa waktu berkampanye sebelum hari pencoblosan pilpres tinggal dua minggu dan masih belum terdengar komitmen yang tegas dari kedua pasangan presiden dan wakil presiden terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim tidak adanya pernyataan kedua pasangan untuk melindungi hutan alam yang tersisa dan menjaga kelestarian lahan gambut adalah keheningan yang membahana katanyaagus yang juga kepala sekretariat dnpi itu melihat keraguan untuk berpihak pada pelestarian lingkungan dari kedua pasang caprescawapres menimbulkan spekulasi bahwa sejumlah orang yang ingin memanfaatkan hutan dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan gambut sudah masuk ke dalam tim sukses dan berhasil mempengaruhi visi misi dan prioritas kedua pasangan bila terpilih menjadi pemimpin indonesiabila spekulasi ini benar tidaklah sulit untuk mengamati bagaimana laju deforestasi akan membesar frekuensi kebakaran lahan dan hutan akan bertambah kejadian bencana longsor banjir dan kekeringan akan lebih sering terjadi dalam beberapa tahun mendatang spekulasi ini dapat ditepis dengan menyampaikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan penanganan perubahan iklimmasih ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan komitmen mereka pada juli nanti pada acara debat capres yang diselenggarakan kpu kata aguspernyataan komitmen yang eksplisit tentang isu lingkungan dan perubahan iklim tambahnya akan menentukan kelompok masyarakat yang belum memutuskan pilihannya swing voter yang jumlahnya cukup signifikan
"Menjaga Sumber Air di Tengah Beragam Ancaman. Cuaca mendung. Udara dingin terasa kala saya tiba di sumber matar air Muncul, Salatiga, 19 Februari lalu. Suara musik dari panggung utama di kolam pemandian dan sempritan tukang parkir berbaur menjadi satu. Tampak poster, banner, sampai patung berbentuk petani dari daur ulang sampah bertuliskan pesan-pesan konservasi air dan alam.Beragam karya seni lainnya dipasang di sekitar panggung dan sungai. Stand-stand berbagai komunitas menjual kaos, buku, kerajinan, sepeda bambu, dan produk daur ulang lain. Itulah suasana di Festival Mata Air (FMA) 2016 di Salatiga.Kristanto Irawan Putra, Ketua Panitia FMA 2016 mengatakan, FMA di Muncul karena arti penting Muncul bagi Salatiga. Ia rekreasi pemandian dan pemancingan dan sebagai sumber mata air ke Rawa Pening. Rawa Pening untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok di Tuntang. Listriknya dinikmati warga Salatiga.Dengan tagline “” katanya, karena melihat sungai di Muncul sering jadi tempat pembuangan sampah. Jadi penting meningkatkan kesadaran bahwa sampah masih bernilai, misal sampah organik bisa jadi kompos, plastik jadi polietilene (media seni ukir).Debit air Muncul terus menurun. Penyebabkan, antara lain sampah, penebangan hutan, kebakaran hutan, maupun pembangunan tak berwawasan lingkungan.Sejak 2009 hingga kini, ada beberapa upaya konservasi dan menghasilkan perubahan positif. Di sumber air Senjoyo, awalnya debit air 1.150 liter per detik pada 1999.Sejak penebangan besar-besaran di Lereng Merbabu dan banyak timbunan plastik di Senjoyo, debit air turun jadi 900 liter per detik. Sejak konservasi air, pada 2014, debit air Senjoyo menjadi 1600 liter per detik.Berdasarkan data Kantor Lingkungan hidup (KLH) Salatiga, ada empat mata air besar di Salatiga yaitu Kalitaman, Kalisombo, Benoyo, dan mata air Senjoyo.Mata Air Muncul ada di Lereng Gunung Merbabu salah satu daerah tangkapan air di wilayah bawah, termasuk Senjoyo.“Lewat FMA kami bersih sungai bersama warga dan pemerintah, edukasi dan sosialisasi menyelamatkan air melalui seni dan musik,” kata Kris.Aktivis Komunitas Tanam Untuk Kehidupan (TUK), Titi Permana mengatakan, FMA selalu menekankan arti penting air bagi kehidupan.Upaya TUK dengan membantu pembibitan, sekaligus penanaman di Lereng Merbabu. Juga ribuan bibit endemik. Pembibitan di lahan kosong Dusun Pulihan dengan pengelola, Karang Taruna Tunas Krida Bakti.“Sejak 2009-Desember 2014, ada 20.000 bibit ditanam sekitar 50 hektar,” katanya.Gede Robi, Vocalis Navicula, juga hadir pada FMA, mengatakan, isu air sangat penting bagi kehidupan manusia. “Hutan dan mata air di hulu wajib dijaga. Di hilir sungai harus dijaga, jangan diprivatisasi,” katanya.Begitu juga Ahmad Bahruddin, pegiat konservasi dan penggagas Sekrikat Paguyuban Petani Qoriyah Toyyibah Salatiga mengatakan, FMA harus menjadi ajang deklarasi bersama mengkonservasi air, melalui penghijauan atau membuat sumur serapan.Dia mencotohkan, Qoriyah membuat sumur resapan di Desa Patemon. Ia daerah tangkapan air untuk sumber air Senjoyo yang digunakan warga Salatiga.Iksan Skuter, musisi Malang juga mengisi FMA mengatakan, di Malang ancaman sumber mata air juga terjadi, seperti di Gemulo, terancam pembangunan villa.“Hilangnya air pasti terdampak bagi petani. Negeri ini agraris, menghidupi petani jaga air.”Sucahyo, Kaprodi Biologi FB Univesitas Kristen Satya Wacana mengatakan, sungai sebenarnya untuk mencegah banjir. Namun, manusia seringkali beranggapan sungai yang meluaplah menyebabkan banjir. Sungai masih dipandang sebagai tempat “efektif” membuang sampah. “Padahal itu salah besar,” kata Sucahyo. Untuk itu, perlu mengembalikan fungsi sungai dan mata air dengan menjaga kelestarian dan kebersihan.Siti Alimah, Direktur Bank Sampah Wares Tegalrejo, Salatiga, mencontohkan bagaimana mengelola sampah. Bank Sampah Wares, katanya, melibatkan kaum perempuan untuk menyetor sampah pada Jumat, sampah ditimbang. Lalu mencatat setoran dan masuk buku tabungan. Setiap Sabtu, Alimah memilah sampah mencuci, dan meneruskan ke ibu-ibu pembuat kerajinan.“, nasabah bank ini bisa memperoleh sisa hasil usaha paling sedikit Rp250.000 setiap tahun.“Kerajinan mereka antara lain tas, korden, piring, gelas, dan mainan anak-anak. Alimah dan ketiga rekan memberikan pelatihanpembuatan produk kerajinan kepada warga.Gede Robi, Vocalis Navicula, juga hadir pada FMA, mengatakan, isu air sangat penting bagi kehidupan manusia. “Hutan dan mata air di hulu wajib dijaga. Di hilir sungai harus dijaga, jangan diprivatisasi,” katanya.Begitu juga Ahmad Bahruddin, pegiat konservasi dan penggagas Sekrikat Paguyuban Petani Qoriyah Toyyibah Salatiga mengatakan, FMA harus menjadi ajang deklarasi bersama mengkonservasi air, melalui penghijauan atau membuat sumur serapan.Dia mencotohkan, Qoriyah membuat sumur resapan di Desa Patemon. Ia daerah tangkapan air untuk sumber air Senjoyo yang digunakan warga Salatiga.","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","ekosistem
ketahanan komunitas
pelestarian habitat
program literasi",menjaga sumber air di tengah beragam ancaman cuaca mendung udara dingin terasa kala saya tiba di sumber matar air muncul salatiga februari lalu suara musik dari panggung utama di kolam pemandian dan sempritan tukang parkir berbaur menjadi satu tampak poster banner sampai patung berbentuk petani dari daur ulang sampah bertuliskan pesanpesan konservasi air dan alamberagam karya seni lainnya dipasang di sekitar panggung dan sungai standstand berbagai komunitas menjual kaos buku kerajinan sepeda bambu dan produk daur ulang lain itulah suasana di festival mata air fma di salatigakristanto irawan putra ketua panitia fma mengatakan fma di muncul karena arti penting muncul bagi salatiga ia rekreasi pemandian dan pemancingan dan sebagai sumber mata air ke rawa pening rawa pening untuk pembangkit listrik tenaga air jelok di tuntang listriknya dinikmati warga salatigadengan tagline katanya karena melihat sungai di muncul sering jadi tempat pembuangan sampah jadi penting meningkatkan kesadaran bahwa sampah masih bernilai misal sampah organik bisa jadi kompos plastik jadi polietilene media seni ukirdebit air muncul terus menurun penyebabkan antara lain sampah penebangan hutan kebakaran hutan maupun pembangunan tak berwawasan lingkungansejak hingga kini ada beberapa upaya konservasi dan menghasilkan perubahan positif di sumber air senjoyo awalnya debit air liter per detik pada sejak penebangan besarbesaran di lereng merbabu dan banyak timbunan plastik di senjoyo debit air turun jadi liter per detik sejak konservasi air pada debit air senjoyo menjadi liter per detikberdasarkan data kantor lingkungan hidup klh salatiga ada empat mata air besar di salatiga yaitu kalitaman kalisombo benoyo dan mata air senjoyomata air muncul ada di lereng gunung merbabu salah satu daerah tangkapan air di wilayah bawah termasuk senjoyolewat fma kami bersih sungai bersama warga dan pemerintah edukasi dan sosialisasi menyelamatkan air melalui seni dan musik kata krisaktivis komunitas tanam untuk kehidupan tuk titi permana mengatakan fma selalu menekankan arti penting air bagi kehidupanupaya tuk dengan membantu pembibitan sekaligus penanaman di lereng merbabu juga ribuan bibit endemik pembibitan di lahan kosong dusun pulihan dengan pengelola karang taruna tunas krida baktisejak desember ada bibit ditanam sekitar hektar katanyagede robi vocalis navicula juga hadir pada fma mengatakan isu air sangat penting bagi kehidupan manusia hutan dan mata air di hulu wajib dijaga di hilir sungai harus dijaga jangan diprivatisasi katanyabegitu juga ahmad bahruddin pegiat konservasi dan penggagas sekrikat paguyuban petani qoriyah toyyibah salatiga mengatakan fma harus menjadi ajang deklarasi bersama mengkonservasi air melalui penghijauan atau membuat sumur serapandia mencotohkan qoriyah membuat sumur resapan di desa patemon ia daerah tangkapan air untuk sumber air senjoyo yang digunakan warga salatigaiksan skuter musisi malang juga mengisi fma mengatakan di malang ancaman sumber mata air juga terjadi seperti di gemulo terancam pembangunan villahilangnya air pasti terdampak bagi petani negeri ini agraris menghidupi petani jaga airsucahyo kaprodi biologi fb univesitas kristen satya wacana mengatakan sungai sebenarnya untuk mencegah banjir namun manusia seringkali beranggapan sungai yang meluaplah menyebabkan banjir sungai masih dipandang sebagai tempat efektif membuang sampah padahal itu salah besar kata sucahyo untuk itu perlu mengembalikan fungsi sungai dan mata air dengan menjaga kelestarian dan kebersihansiti alimah direktur bank sampah wares tegalrejo salatiga mencontohkan bagaimana mengelola sampah bank sampah wares katanya melibatkan kaum perempuan untuk menyetor sampah pada jumat sampah ditimbang lalu mencatat setoran dan masuk buku tabungan setiap sabtu alimah memilah sampah mencuci dan meneruskan ke ibuibu pembuat kerajinan nasabah bank ini bisa memperoleh sisa hasil usaha paling sedikit rp setiap tahunkerajinan mereka antara lain tas korden piring gelas dan mainan anakanak alimah dan ketiga rekan memberikan pelatihanpembuatan produk kerajinan kepada wargagede robi vocalis navicula juga hadir pada fma mengatakan isu air sangat penting bagi kehidupan manusia hutan dan mata air di hulu wajib dijaga di hilir sungai harus dijaga jangan diprivatisasi katanyabegitu juga ahmad bahruddin pegiat konservasi dan penggagas sekrikat paguyuban petani qoriyah toyyibah salatiga mengatakan fma harus menjadi ajang deklarasi bersama mengkonservasi air melalui penghijauan atau membuat sumur serapandia mencotohkan qoriyah membuat sumur resapan di desa patemon ia daerah tangkapan air untuk sumber air senjoyo yang digunakan warga salatiga
"Warming of Earth’s surface and oceans continues apace, contrary to claims in blog. Beberapa analisis menunjukkan bahwa pemanasan global telah melambat dalam beberapa dekade terakhir, sebagian karena perubahan dalam cara data iklim diproses dan diadministrasikan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,warming of earths surface and oceans continues apace contrary to claims in blog beberapa analisis menunjukkan bahwa pemanasan global telah melambat dalam beberapa dekade terakhir sebagian karena perubahan dalam cara data iklim diproses dan diadministrasikan
"Rumitnya Revitalisasi Tesso Nillo Ketika Sebagian Besar Wilayah Sudah Terambah. Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Februari 2016, membentuk Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN). Tim ini bertujuan menyelesaikan karut marut tata kelola Taman Nasional Tesso Nilo secara terintegrasi. Ia melibatkan para pihak, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan warga.Sasarannya, memulihkan fungsi kawasan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, pencegahan pembalakan liar, dan menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat. Termasuk, meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kepastian usaha berbasis hutan, lahan termasuk harmonisasi hubungan usaha besar dan kecil.”Kita gunakan dengan kebijakan kemitraan konservasi. Ini jadi penting ketika taman nasional akan dipulihkan ekosistem tapi tetap berbasiskan masyarakat,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK, dalam temu media baru-baru ini.Langkah ini, katanya, penting dalam menyelesaikan keterlanjuran, dimana pemerintah ingin menghutankan kembali atau revitalisasi.Hasil identifikasi KLHK, katanya, ekosistem Tesso Nilo di tiga kabupaten di Riau, yakni Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi, dan wilayah hutan produksi sekitar dengan keseluruhan luasan 916.343 hektar. Luas taman nasional sendiri 81.793 hektar, dengan perambahan mencapai 54% atau 44.544 hektar.Bagian ekosistem Tesso Nilo, eks PT Hutani Sosial Lestari (HSL) 45.990 hektar dan eks PT Siak Raya Timber (SRT) 38.560 hektar. Wilayah itu terambah 55.834 hektar (66%).Dari seluruh wilayah itu, ada 13 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) luas 750.000 hektar, dari sembilan perusahaan terdapat klaim lahan.Selain itu, ada 11 perusahaan pemegang hak guna usaha seluas 70.193 hektar, 15.808 dalam kawasan hutan. Terdapat pemukiman 23 desa dan empat desa berbatasan langsung, terdiri dari Suku Melayu, Petalangan, Jawa dan lain-lain.Pada 1974, Taman Nasional Tesso Nilo masih konsesi HPH PT Dwi Marta seluas 200.000 hektar dan PT Nanjak Makmur 48.370 hektar. Lalu, pada 1993, pengelolaan Dwi Marta dialihkan pada PT Inhutani IV.Kala itu, ternyata jadi habitat gajah di sana, hingga pada 2001-2002, oleh pemerintah Riau, wilayah itu jadi kawasan konservasi gajah. Inhutani IV pun seluas 38.576 hektar jadi TN Tesso Nilo.Tahun 2009, konsesi Nanjak Makmur juga jadi taman nasional. Pada 2014, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 mengenai penetapan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seluas 81.793 hektar di Pelalawan dan Indragiri Hulu, Riau.Kawasan yang awal mula hutan produksi ini jadi wilayah konservasi karena merupakan habitat satwa dilindungi, seperti gajah Sumatera, harimau, tapir, owa ungko, beruang madu, rangkong, babi hutan dan lain-lain.Berdasarkan inventarisasi KLHK ada 360 jenis flora, 82 jenis tanaman obat, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna, dan 644 jenis kumbang.Kondisi carut marut berlangsung sekitar 20 tahun ini jadi begitu kompleks hingga sulit selesai dalam waktu cepat. ”Kita coba selesaikan dengan perhutanan sosial. Juga penegakan hukum pada pelaku ilegal di kawasan hutan,” kata Bambang.Dia sebutkan, mekanisme utama pelaksanaan revitalisasi terdiri dari instrumen perhutanan sosial dan reforma agraria, selain perbaikan tata kelola kebun sawit, serta membangun pasar dan infrastruktur.Di hutan produksi, katanya, ada yang jadi pemukiman atau pemindahan dari kawasan konservasi. Ada juga yang tetap dipertahankan jadi hutan dan dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial. ***Taman Nasional Tesso Nilo mulai jadi ‘madu’ bagi warga dari berbagai lokasi sekitar tahun 2000-an. Mereka datang, lahan bisa diperjualbelikan begitu saja meskipun berstatus taman nasional. Lama-lama, muncullah Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, masuk Kabupaten Pelalawan, Riau. Tak hanya warga biasa, para pemodal pun bercokol.Kondisi berlarut, aturan seakan tak berjalan. Kacau balau antara hubungan fungsi hutan, flora-fauna langka dilindungi, dinamika sosial-ekonomi-politik masyarakat lokal, adat dan pendatang, serta pemodal.”Sebagian warga korban ketidaktahuan,” kata Hariadi Kartodihardjo, anggota Tim RETN.Hariadi menyadari, persoalan RETN ini sangatlah rumit, bahkan banyak orang pesimis bisa tercapai. Kini, KLHK sebagai pencetus utama bisa menggaet Kapolri, Panglima TNI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatensampai kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini bersama. persoalan lapangan.Dia bahkan tak bisa memprediksi berapa lama proses revitalisasi ini berjalan. Menurut dia, landasan dua tahun ini, hingga 2019 sudah bisa selesai, jika program ini tak berganti.”Perlu kolaborasi antara sosial dan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan langsung penegakan hukum, karena pasti mereka akan menolak.”Selain pendekatan perhutanan sosial dan reforma agraria maupun penegakan hukum, kata Bambang, proses pembangunan ekonomi masyarakat, melalui kelembagaan dan manajemen pengelolaan di tingkat tapak terus berjalan.”Ke arah sana, akses legal, akses usaha, akses pendampingan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Chalid Muhammad dari Tim RETN mengatakan, proses pemindahan ini dengan sukarela bagi buruh tani miskin dan penduduk setempat yang selama ini mengelola tanah.”Pemulihan ekosistem, sosial, ekonomi, budaya menjadi prioritas. Begitu juga terkait kepastian tenurial,” katanya.Pelaksanaan pemindahan rumah dan kebun ke hutan produksi telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat. Mereka, katanya, menyatakan kesediaan. Untuk pelaksanaan, akan dilakukan pemerintah provinsi, setelah proses pemetaan selesai.Bambang menyebutkan, taman nasional di kelilingi HTI. Dalam upaya revitalisasi ini, KLHK pun akan mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahaan yang berada dekat TN Tesso Nilo.”Kita ingin mengembangkan , jadi menyiapkan areal tempat tinggal mereka di areal layak untuk kehidupan. Peran pemerintah daerah penting,” katanya. Hariadi mengatakan,da 58 pabrik pengolahan sawit di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dengan bahan baku dari sawit ilegal. Tingginya permintaan tandan buah segar juga menyebabkan konsesi perkebunan kayu jadi sawit.Hasil identifikasi, 15 area kepemilikan sawit oleh pemodal atau cukong yang memiliki kebun sawit lebih 25 hektar berada di kawasan TNTN. Sedangkan 64 area di konsesi HPH PT HSL, dan 36 area eks Siak Raya Timber.”Luasan kepemilikan lebih 25 hektar itu sangat dominan, hingga jelas itu bukan petani yang punya. Rata-rata para petani adalah pekerja,” ucap Chalid.Secara terpisah, Bambang, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan, perambahan itu oleh petani-petani mandiri yang menanam sawit, kemudian hasil dijual ke pabrik. ”Mereka banyak tak mengetahui batas kawasan dan itu terlarang memasuki taman nasional,” katanya.Dia bilang, revitalisasi perlu jadi solusi kepada masyarakat sebagai jaminan lahan pasca tanah mereka sudah tak bisa ditanam lagi. ”Dengan penyiapan lahan pengganti, mereka tidak akan mengganggu Tesso Nilo.”Pada Agustus 2016, Kantor Pajak Riau melaporkan perusahaan berizin yang membayar pajak hanya sepertiga. Hal ini dikonfirmasi Komisi A DPRD Riau, bahwa target pajak daerah dari perkebunan Rp24 triliun, hanya terealisasi Rp9 triliun.Hariadi, pernah ikut dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam bersama KPK pun mengatakan, perusahaan sawit dan pabrik di dalam maupun sekitar Tesso Nilo diduga tak melaporkan pajak dan menimbulkan kerugian negara. Meskipun KPK belum sampai menghitung berapa besar kerugian itu. Foto utama: Beginilah nasib Taman Nasional Tesso Nilo, hutan dengan pepohonan itu hilang berganti kebun-kebun sawit. Foto: Rony Muharrman/ Mongabay Indonesia","[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat",rumitnya revitalisasi tesso nillo ketika sebagian besar wilayah sudah terambah pemerintah lewat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sejak februari membentuk tim revitalisasi ekosistem tesso nilo retn tim ini bertujuan menyelesaikan karut marut tata kelola taman nasional tesso nilo secara terintegrasi ia melibatkan para pihak akademisi lembaga swadaya masyarakat dan wargasasarannya memulihkan fungsi kawasan penanganan kebakaran hutan dan lahan pencegahan pembalakan liar dan menjamin pemenuhan hakhak konstitusional masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kepastian usaha berbasis hutan lahan termasuk harmonisasi hubungan usaha besar dan kecilkita gunakan dengan kebijakan kemitraan konservasi ini jadi penting ketika taman nasional akan dipulihkan ekosistem tapi tetap berbasiskan masyarakat kata bambang hendroyono sekretaris jenderal klhk dalam temu media barubaru inilangkah ini katanya penting dalam menyelesaikan keterlanjuran dimana pemerintah ingin menghutankan kembali atau revitalisasihasil identifikasi klhk katanya ekosistem tesso nilo di tiga kabupaten di riau yakni kampar pelalawan dan kuantan singingi dan wilayah hutan produksi sekitar dengan keseluruhan luasan hektar luas taman nasional sendiri hektar dengan perambahan mencapai atau hektarbagian ekosistem tesso nilo eks pt hutani sosial lestari hsl hektar dan eks pt siak raya timber srt hektar wilayah itu terambah hektar dari seluruh wilayah itu ada perusahaan hutan tanaman industri hti luas hektar dari sembilan perusahaan terdapat klaim lahanselain itu ada perusahaan pemegang hak guna usaha seluas hektar dalam kawasan hutan terdapat pemukiman desa dan empat desa berbatasan langsung terdiri dari suku melayu petalangan jawa dan lainlainpada taman nasional tesso nilo masih konsesi hph pt dwi marta seluas hektar dan pt nanjak makmur hektar lalu pada pengelolaan dwi marta dialihkan pada pt inhutani ivkala itu ternyata jadi habitat gajah di sana hingga pada oleh pemerintah riau wilayah itu jadi kawasan konservasi gajah inhutani iv pun seluas hektar jadi tn tesso nilotahun konsesi nanjak makmur juga jadi taman nasional pada melalui keputusan menteri kehutanan nomor sk menhutviikuh mengenai penetapan kawasan hutan taman nasional tesso nilo seluas hektar di pelalawan dan indragiri hulu riaukawasan yang awal mula hutan produksi ini jadi wilayah konservasi karena merupakan habitat satwa dilindungi seperti gajah sumatera harimau tapir owa ungko beruang madu rangkong babi hutan dan lainlainberdasarkan inventarisasi klhk ada jenis flora jenis tanaman obat jenis burung jenis ikan jenis herpetofauna dan jenis kumbangkondisi carut marut berlangsung sekitar tahun ini jadi begitu kompleks hingga sulit selesai dalam waktu cepat kita coba selesaikan dengan perhutanan sosial juga penegakan hukum pada pelaku ilegal di kawasan hutan kata bambangdia sebutkan mekanisme utama pelaksanaan revitalisasi terdiri dari instrumen perhutanan sosial dan reforma agraria selain perbaikan tata kelola kebun sawit serta membangun pasar dan infrastrukturdi hutan produksi katanya ada yang jadi pemukiman atau pemindahan dari kawasan konservasi ada juga yang tetap dipertahankan jadi hutan dan dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial taman nasional tesso nilo mulai jadi madu bagi warga dari berbagai lokasi sekitar tahun an mereka datang lahan bisa diperjualbelikan begitu saja meskipun berstatus taman nasional lamalama muncullah dusun toro jaya desa lubuk kembang bunga masuk kabupaten pelalawan riau tak hanya warga biasa para pemodal pun bercokolkondisi berlarut aturan seakan tak berjalan kacau balau antara hubungan fungsi hutan florafauna langka dilindungi dinamika sosialekonomipolitik masyarakat lokal adat dan pendatang serta pemodalsebagian warga korban ketidaktahuan kata hariadi kartodihardjo anggota tim retnhariadi menyadari persoalan retn ini sangatlah rumit bahkan banyak orang pesimis bisa tercapai kini klhk sebagai pencetus utama bisa menggaet kapolri panglima tni pemerintah provinsi pemerintah kabupatensampai kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini bersama persoalan lapangandia bahkan tak bisa memprediksi berapa lama proses revitalisasi ini berjalan menurut dia landasan dua tahun ini hingga sudah bisa selesai jika program ini tak bergantiperlu kolaborasi antara sosial dan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah ini jangan langsung penegakan hukum karena pasti mereka akan menolakselain pendekatan perhutanan sosial dan reforma agraria maupun penegakan hukum kata bambang proses pembangunan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan dan manajemen pengelolaan di tingkat tapak terus berjalanke arah sana akses legal akses usaha akses pendampingan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat chalid muhammad dari tim retn mengatakan proses pemindahan ini dengan sukarela bagi buruh tani miskin dan penduduk setempat yang selama ini mengelola tanahpemulihan ekosistem sosial ekonomi budaya menjadi prioritas begitu juga terkait kepastian tenurial katanyapelaksanaan pemindahan rumah dan kebun ke hutan produksi telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat mereka katanya menyatakan kesediaan untuk pelaksanaan akan dilakukan pemerintah provinsi setelah proses pemetaan selesaibambang menyebutkan taman nasional di kelilingi hti dalam upaya revitalisasi ini klhk pun akan mengevaluasi perizinan perusahaanperusahaan yang berada dekat tn tesso nilokita ingin mengembangkan jadi menyiapkan areal tempat tinggal mereka di areal layak untuk kehidupan peran pemerintah daerah penting katanya hariadi mengatakanda pabrik pengolahan sawit di sekitar taman nasional tesso nilo dengan bahan baku dari sawit ilegal tingginya permintaan tandan buah segar juga menyebabkan konsesi perkebunan kayu jadi sawithasil identifikasi area kepemilikan sawit oleh pemodal atau cukong yang memiliki kebun sawit lebih hektar berada di kawasan tntn sedangkan area di konsesi hph pt hsl dan area eks siak raya timberluasan kepemilikan lebih hektar itu sangat dominan hingga jelas itu bukan petani yang punya ratarata para petani adalah pekerja ucap chalidsecara terpisah bambang direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian menyebutkan perambahan itu oleh petanipetani mandiri yang menanam sawit kemudian hasil dijual ke pabrik mereka banyak tak mengetahui batas kawasan dan itu terlarang memasuki taman nasional katanyadia bilang revitalisasi perlu jadi solusi kepada masyarakat sebagai jaminan lahan pasca tanah mereka sudah tak bisa ditanam lagi dengan penyiapan lahan pengganti mereka tidak akan mengganggu tesso nilopada agustus kantor pajak riau melaporkan perusahaan berizin yang membayar pajak hanya sepertiga hal ini dikonfirmasi komisi a dprd riau bahwa target pajak daerah dari perkebunan rp triliun hanya terealisasi rp triliunhariadi pernah ikut dalam gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam bersama kpk pun mengatakan perusahaan sawit dan pabrik di dalam maupun sekitar tesso nilo diduga tak melaporkan pajak dan menimbulkan kerugian negara meskipun kpk belum sampai menghitung berapa besar kerugian itu foto utama beginilah nasib taman nasional tesso nilo hutan dengan pepohonan itu hilang berganti kebunkebun sawit foto rony muharrman mongabay indonesia
"Sedihnya Duta Earth Hour Lihat Mangrove Benoa Bali Tersisa 1%. Kok Bisa?. Di balik selebrasi Earth Hour yang mulai dilakukan di Indonesia sejak 2009, ada cerita-cerita menarik dari sejumlah relawan anak mudanya yang mencoba membuat aksi mitigasi dampak perubahan iklim yang menjadi kampanye gerakan ini. Salah satunya dari Bali.Luh De Dwi Jayanthi dan Ni Putu Wulan Romianingsih mengingat pengalaman penting mencoba menghijaukan kawasan mangrove di pesisir Teluk Benoa, Badung. Mereka menyebut selama 2015-2017 menanam 4500 bibit dan merawatnya tiap pekan dalam inisiatif yang dinamakan . “Karena diluncurkan saat valentine,” ujar Dwi.Pemantauan terakhir yang dilakukan, hanya tersisa sekitar 1% atau 40-an bibit yang bisa tumbuh mulai kuat sekarang. Ia mengaku kecewa karena ia dan belasan rekannya mencurahkan waktu dan tenaga mencoba merawatnya. Penyebab utama kematian mangrove baru ini adalah sampah. Area ini memang jadi muara sejumlah sungai yang melintasi perkotaan dan kawasan padat pariwisata Kuta. “Kami sudah kerja keras dan menanam mangrove susah. Faktor utamanya manusia karena sampah dan dan secara alami dimakan akarnya kerang kecil juga alga,” paparnya. Saat bibit belum tumbuh sempurna, akarnya kurang kokoh namun sudah terselimut aneka jenis sampah yang masih lolos walau kelompok nelayan sudah memasang jaring perangkap sampah.Dwi dan Wulan berefleksi, kenapa orang lain begitu mudah menebang hutan mangrove padahal sangat sulit menumbuhkannya. Pengalaman kedua perempuan muda dan anggota komunitas di Bali ini menguatkan kembali hasil sejumlah pemantauan jika sangat sedikit bibit mangrove yang berhasil tumbuh besar, seperti kehidupan tukik di lautan.Selain itu gerakan pelestarian lingkungan tak bisa sendiri, pemerintah desa dan daerah harus ikut mendukung dengan sarana dan fasilitas lain terlebih kegiatan di hilir yang tergantung pula pada kondisi di hulu. “Dari hulu harusnya tak ada sampah, pas piket, wuih, segala macam sampah jorok ada di mangrove,” ingat Wulan saat bekerjasama dengan kelompok nelayan Kampung Kepiting di sana. Keduanya dipilih menjadi duta atau Bali karena sudah terlibat sejak 2013 dan menggerakan sebuah inisiatif penting untuk merintis penyadaran perubahan perilaku. Duta EH Champion ini dilakukan agar ada yang aktif bergerak dan melakukan kampanye dan . “EH champion bukan , kami mengampanyekan ke anak muda melalui aksi kecil dan nyata, dalam keseharian beri contoh aksi,” imbuh Wulan.Mulai tahun ini topik EH yang digaungkan adalah dengan melakukan kegiatan konservasi untuk menyelamatkan habitat mangrove dan terumbu karang. Komunitas Earth Hour Bali menyebut telah melakukan upaya transplantasi karang dan bersih bawah laut di Bali yaitu Tanjung Kotal, Pantai Pandawa, Pantai Tulamben, Pantai Les, Pantai Labuan Amuk, dan tahun ini akan dilaksanakan di Pantai Penuktukan.Selebrasi mematikan listrik atau 2018, komunitas Earth Hour Indonesia mengajak individu, komunitas, media massa, praktisi bisnis, dan pemerintah untuk turut serta mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak sedang dipakai selama satu jam sebagai simbol kepedulian dan komitmen untuk penurunan laju perubahan iklim. Sutan Tantowi, Koordinator Earth Hour Bali menyebut adalah bagian dari gaya hidup sehari-hari yang lebih ramah lingkungan. 2018 diselenggarakan serentak di sejumlah kota di Indonesia pada Sabtu (24/3/2018) pukul 20.30-21.30 waktu setempat. Di Bali, aksi ini difokuskan di Beachwalk Mall Kuta.Partisipan Earth Hour di Bali pada tahun 2018 adalah 1 bandara, 3 mall, dan 15 hotel. Lokasi yang akan berpatisipasi adalah Monumen Bom Bali di Legian dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian untuk hotel ada Montigo Resorts, Seminyak, Swiss-Belhotel Rainforest, Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Mercure Sanur Bali, The Stones Hotel Bali, The St. Regis Bali Resort, The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, The Westin Resort Nusa Dua, Hard Rock Hotel Bali, Sheraton Bali Kuta Resort, Le Méridien Bali Jimbaran: Jimbaran Luxury Hotel, W Hotel Bali Seminyak, The Colony Hotel Bali, Boutique Hotel Seminyak, Discovery Kartika Plaza Hotel – Kuta, Bali Paragon Resort Hotel-Jimbaran. Sedangkan mall adalah Beachwalk Mall Kuta, Lippo Mall Kuta, Discovery Shopping Mall Kartika Bali.Tidak keseluruhan jaringan listrik di tempat itu akan mati total selama satu jam. Misalnya saja Bandara Ngurah Rai, menurut Sutan yang akan dimatikan adalah parkir dan ruang yang tidak terlalu darurat dan terkait langsung dengan penerbangan. Demikian juga mall. Marketing Beachwalk Diesy Udayani menyebut dari 200 tenant atau brand yang berjualan di mall yang berlokasi di pinggir pantai Kuta ini sekitar 50% yang sudah komitmen ikut switch-off selama satu jam. “Kami tak bisa memaksa, ini imbauan tapi bisa jadi bertambah nanti,” ujarnya. Selain itu yang akan dimatikan adalah ruang bersama dan iklan neon box.Dari kampanye switch-off tahun 2017, Sutan menyebut ada 80 MW listrik yang dihemat dan tahun ini bisa jadi lebih besar karena lebih banyak pihak yang terlibat. Untuk menghindari selebrasi yang menghabiskan banyak energi, ia menyebut selebrasi diisi hiburan akustik dan kampanye di jalanan.Earth Hour adalah kampanye global yang diinisiasi oleh WWF sejak tahun 2007 di Sydney, Australia. Tahun 2009, Earth Hour dimulai di Indonesia, dan dalam sepuluh tahun mencatat sedikitnya 67 kota berpartisipasi. Momen Earth Hour menajdi gerakan Komunitas Earth Hour di 31 kota di Indonesia salah satunya Earth Hour Bali. Imam Musthofa Zainudin, WWF-Indonesia mengingatkan kembali sejumlah tantangan lingkungan global. Karena itu ia senang Earth Hour bertransformasi jadi komunitas yang akan mencontohkan inisiatif-inisiatif perubahan perilaku untuk memperpanjang nafas planet bumi.WWF bersama IUCN dan CIFOR tiap 2 tahun buat indeks kesehatan bumi seperti terangkum dalam oceanpanda.org/#report dan dalam laporan terakhir degradasi habitat dan keanekaragaman hayati makin memprihatinkan. Di sektor kelautan dan perikanan secara global ikan di hotel dan laut status tereksploitasi 61%. “Sudah habis separuhnya. Artinya bahan makan berkurang, tanya saja nelayan. Harga ikan makin mahal karena susah cari ikan sehingga biaya operasional tinggi,” urai Imam.Spesies laut yang sudah hilang 39% sehingga rantai makanan tak seimbang. Selain itu terumbu karang yang jadi rumah laut dan biomassa terbesar ini hilang 50%. Air laut tak bisa dibendung saling terhubung. Pada 2050 temperatur permukaan air laut meningkat tajam, terumbu bisa hilang karena berkorelasi dengan alga yang beri warna dan hidupi karang.Habitat laut juga makin rusak, di antaranya 30% lamun rusak, dan mangrove 35%. “Mangrove di Indonesia tinggal 40% saja dalam 3 dekade terutama karena budidaya tambak, rusak 52 ribu hektar sekira luas kota New York, tiap 18 bulan hilang,” paparnya.Laporan ini juga mendaftar 10 negara penyampah laut, Indonesia disebut nomor 2 setelah China. Imam mengingatkan dalam penelitian terbaru satu botol plastik baru bisa hancur 480 tahun. Sementara yang juga bahaya karena hancur jadi kecil tapi tak hilang seperti mikroplastik. Bisa dimakan ikan. Penelitian terakhir menyebut sejumlah merk air mineral mengandung mikroplastik. World Economic Forum memperkirakan pada 2050 akan lebih banyak plastik dibanding ikan di laut.Solusinya adalah mengenal jejak karbon, apa yang kita makan dan lakukan dalam keseharian misal menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi. Memilih seafood yang baik, yang masih melimpah di laut. Demikian juga menghitung kebutuhan pribadi di konsumsi energi, air, dan lainnya.“Alam bisa menyembuhkan dirinya, kecuali tekanan begitu besar. Perubahan perilaku tak bisa terjadi semalam,” ingat Imam.","[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",sedihnya duta earth hour lihat mangrove benoa bali tersisa kok bisa di balik selebrasi earth hour yang mulai dilakukan di indonesia sejak ada ceritacerita menarik dari sejumlah relawan anak mudanya yang mencoba membuat aksi mitigasi dampak perubahan iklim yang menjadi kampanye gerakan ini salah satunya dari baliluh de dwi jayanthi dan ni putu wulan romianingsih mengingat pengalaman penting mencoba menghijaukan kawasan mangrove di pesisir teluk benoa badung mereka menyebut selama menanam bibit dan merawatnya tiap pekan dalam inisiatif yang dinamakan karena diluncurkan saat valentine ujar dwipemantauan terakhir yang dilakukan hanya tersisa sekitar atau an bibit yang bisa tumbuh mulai kuat sekarang ia mengaku kecewa karena ia dan belasan rekannya mencurahkan waktu dan tenaga mencoba merawatnya penyebab utama kematian mangrove baru ini adalah sampah area ini memang jadi muara sejumlah sungai yang melintasi perkotaan dan kawasan padat pariwisata kuta kami sudah kerja keras dan menanam mangrove susah faktor utamanya manusia karena sampah dan dan secara alami dimakan akarnya kerang kecil juga alga paparnya saat bibit belum tumbuh sempurna akarnya kurang kokoh namun sudah terselimut aneka jenis sampah yang masih lolos walau kelompok nelayan sudah memasang jaring perangkap sampahdwi dan wulan berefleksi kenapa orang lain begitu mudah menebang hutan mangrove padahal sangat sulit menumbuhkannya pengalaman kedua perempuan muda dan anggota komunitas di bali ini menguatkan kembali hasil sejumlah pemantauan jika sangat sedikit bibit mangrove yang berhasil tumbuh besar seperti kehidupan tukik di lautanselain itu gerakan pelestarian lingkungan tak bisa sendiri pemerintah desa dan daerah harus ikut mendukung dengan sarana dan fasilitas lain terlebih kegiatan di hilir yang tergantung pula pada kondisi di hulu dari hulu harusnya tak ada sampah pas piket wuih segala macam sampah jorok ada di mangrove ingat wulan saat bekerjasama dengan kelompok nelayan kampung kepiting di sana keduanya dipilih menjadi duta atau bali karena sudah terlibat sejak dan menggerakan sebuah inisiatif penting untuk merintis penyadaran perubahan perilaku duta eh champion ini dilakukan agar ada yang aktif bergerak dan melakukan kampanye dan eh champion bukan kami mengampanyekan ke anak muda melalui aksi kecil dan nyata dalam keseharian beri contoh aksi imbuh wulanmulai tahun ini topik eh yang digaungkan adalah dengan melakukan kegiatan konservasi untuk menyelamatkan habitat mangrove dan terumbu karang komunitas earth hour bali menyebut telah melakukan upaya transplantasi karang dan bersih bawah laut di bali yaitu tanjung kotal pantai pandawa pantai tulamben pantai les pantai labuan amuk dan tahun ini akan dilaksanakan di pantai penuktukanselebrasi mematikan listrik atau komunitas earth hour indonesia mengajak individu komunitas media massa praktisi bisnis dan pemerintah untuk turut serta mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak sedang dipakai selama satu jam sebagai simbol kepedulian dan komitmen untuk penurunan laju perubahan iklim sutan tantowi koordinator earth hour bali menyebut adalah bagian dari gaya hidup seharihari yang lebih ramah lingkungan diselenggarakan serentak di sejumlah kota di indonesia pada sabtu pukul waktu setempat di bali aksi ini difokuskan di beachwalk mall kutapartisipan earth hour di bali pada tahun adalah bandara mall dan hotel lokasi yang akan berpatisipasi adalah monumen bom bali di legian dan bandara internasional i gusti ngurah rai kemudian untuk hotel ada montigo resorts seminyak swissbelhotel rainforest aston denpasar hotel convention center mercure sanur bali the stones hotel bali the st regis bali resort the laguna a luxury collection resort spa nusa dua the westin resort nusa dua hard rock hotel bali sheraton bali kuta resort le mridien bali jimbaran jimbaran luxury hotel w hotel bali seminyak the colony hotel bali boutique hotel seminyak discovery kartika plaza hotel kuta bali paragon resort hoteljimbaran sedangkan mall adalah beachwalk mall kuta lippo mall kuta discovery shopping mall kartika balitidak keseluruhan jaringan listrik di tempat itu akan mati total selama satu jam misalnya saja bandara ngurah rai menurut sutan yang akan dimatikan adalah parkir dan ruang yang tidak terlalu darurat dan terkait langsung dengan penerbangan demikian juga mall marketing beachwalk diesy udayani menyebut dari tenant atau brand yang berjualan di mall yang berlokasi di pinggir pantai kuta ini sekitar yang sudah komitmen ikut switchoff selama satu jam kami tak bisa memaksa ini imbauan tapi bisa jadi bertambah nanti ujarnya selain itu yang akan dimatikan adalah ruang bersama dan iklan neon boxdari kampanye switchoff tahun sutan menyebut ada mw listrik yang dihemat dan tahun ini bisa jadi lebih besar karena lebih banyak pihak yang terlibat untuk menghindari selebrasi yang menghabiskan banyak energi ia menyebut selebrasi diisi hiburan akustik dan kampanye di jalananearth hour adalah kampanye global yang diinisiasi oleh wwf sejak tahun di sydney australia tahun earth hour dimulai di indonesia dan dalam sepuluh tahun mencatat sedikitnya kota berpartisipasi momen earth hour menajdi gerakan komunitas earth hour di kota di indonesia salah satunya earth hour bali imam musthofa zainudin wwfindonesia mengingatkan kembali sejumlah tantangan lingkungan global karena itu ia senang earth hour bertransformasi jadi komunitas yang akan mencontohkan inisiatifinisiatif perubahan perilaku untuk memperpanjang nafas planet bumiwwf bersama iucn dan cifor tiap tahun buat indeks kesehatan bumi seperti terangkum dalam oceanpandaorgreport dan dalam laporan terakhir degradasi habitat dan keanekaragaman hayati makin memprihatinkan di sektor kelautan dan perikanan secara global ikan di hotel dan laut status tereksploitasi sudah habis separuhnya artinya bahan makan berkurang tanya saja nelayan harga ikan makin mahal karena susah cari ikan sehingga biaya operasional tinggi urai imamspesies laut yang sudah hilang sehingga rantai makanan tak seimbang selain itu terumbu karang yang jadi rumah laut dan biomassa terbesar ini hilang air laut tak bisa dibendung saling terhubung pada temperatur permukaan air laut meningkat tajam terumbu bisa hilang karena berkorelasi dengan alga yang beri warna dan hidupi karanghabitat laut juga makin rusak di antaranya lamun rusak dan mangrove mangrove di indonesia tinggal saja dalam dekade terutama karena budidaya tambak rusak ribu hektar sekira luas kota new york tiap bulan hilang paparnyalaporan ini juga mendaftar negara penyampah laut indonesia disebut nomor setelah china imam mengingatkan dalam penelitian terbaru satu botol plastik baru bisa hancur tahun sementara yang juga bahaya karena hancur jadi kecil tapi tak hilang seperti mikroplastik bisa dimakan ikan penelitian terakhir menyebut sejumlah merk air mineral mengandung mikroplastik world economic forum memperkirakan pada akan lebih banyak plastik dibanding ikan di lautsolusinya adalah mengenal jejak karbon apa yang kita makan dan lakukan dalam keseharian misal menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi memilih seafood yang baik yang masih melimpah di laut demikian juga menghitung kebutuhan pribadi di konsumsi energi air dan lainnyaalam bisa menyembuhkan dirinya kecuali tekanan begitu besar perubahan perilaku tak bisa terjadi semalam ingat imam
"Solidaritas dan Semangat Komunitas Pada Kedatangan Kapal Rainbow Warrior. Antrean orang dewasa dan anak-anak mengular di ruang tunggu penumpang Pelabuhan Benoa, Bali pada Sabtu (14/4/2018) lalu. Mereka memperlihatkan bukti tiket pendaftaran lewat ponselnya ke relawan yang bertugas sebelum masuk ke kapal Rainbow Warrior yang membuka kunjungan publik gratis selama dua hari pada 14-15 April.Kapal layar prototype kedua yang mulai berlayar pada 2011 ini kali ini membuat tagline kampanye yang dibentangkan pada tiang-tiangnya. Ada juga dalam Bahasa Indonesia bertuliskan, Bali Saatnya Beralih ke Energi Terbarukan.Ini merujuk kampanye Greenpeace di Bali yang memprotes pembangunan instalasi baru Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang yang digerakkan batu bara di Kabupaten Buleleng. Saat ini Greenpeace Indonesia bersama 3 warga dengan kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali sedang bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang izin lingkungan PLTU Celukan Bawang. Di dermaga pelabuhan, ada sejumlah stan-stan komunitas dan lembaga terkait isu lingkungan yang mendapat akses memperkenalkan kegiatan serta produknya. Mulai dari kios terbuka yang memajang beberapa produk dari energi panas matahari ditempeli stiker Enter Nusantara, kependekan dari energi terbarukan nusantara. Ria Moenib, salah satu anggota komunitas Enter ini menjelaskan tiap produk seperti charger ponsel dari panel solar cell, lampu, senter, tumbler wadah minuman, dan lainnya. Puluhan jenisnya.Sejumlah anak-anak memainkan mainan pesawat yang baling-balingnya berputar jika terkena sinar matahari. Sebelum bisa dimainkan harus dirakit dulu seperti lego, bongkar pasang. “Sayangnya sebagian besar masih impor, onderdil dan panelnya,” ujar Ria. Lewat mainan dan produk keperluan sehari-hari ia memperkenalkan alternatif energi selain listrik yang saat ini masih kebanyakan diproduksi dari batu bara.Stan-stan lain juga beragam. Bahkan lintas isu, misalnya hak atas tanah dan penolakan bandara baru Yogyakarta yang merampas petani Kulon Progo yang disuarakan dalam berbagai produk dan bulletin oleh aktivis dari Jogja oleh . Ada juga , program kampanye dari sebuah saputangan dan hasil penjualan didonasikan ke sejumlah lembaga lingkungan. Saputangan dibuat dari kain linen hotel atau villa, biasanya sprai. Diwarnai ulang dan dicetak desain peta-peta itu. Ada sejumlah sponsor seperti restoran dan hotel pendukung ditunjukkan dalam titik-titik peta itu.Saputangan juga sebagai simbol kampanye pengurangan penggunaan kertas dalam keseharian. Tak hanya pengganti tisu, tapi tim kreatif TRI membuat sejumlah informasi edukasi menarik apa yang bisa dihemat dari selembar saputangan. Misalnya wadah botol air, makanan, penutup kepala, masker, membungkus sendok dan garpu di meja makan, dan lainnya.Kampanye keragaman pangan dan pengurangan penggunaan minyak sawit dipamerkan Yayasan Wisnu dan rekan-rekannya melalui produk sabun dari minyak kelapa dan bahan rempah serta kue-kue dari umbi. Hampir sama dengan stan Pengalaman Rasa dari Rumah Intaran, selain pangan lokal juga memperlihatkan desain materi kemasan alami.Ada lagi yang ingin menarik warga menggunakan tumbler wadah air minum dengan desain dan bahan menarik melalui . Produk perawatan tubuh alami dari Embun, kaos dan desain cukil dari Kolektif Denpasar, dan lainnya. Memberikan ruang bagi ide-ide yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi tekanan pada bumi ini menjadikan kedatangan kapal Rainbow Warrior ini menambah pengetahuan warga yang datang. Ada juga diskusi-diskusi tambahan serta pementasan seni yang menghubungkan gerakan penyelamatan lingkungan. Misalnya diskusi tentang tata kelola keruangan Bali dari segi kapasitas air bersih oleh Yayasan IDEP dan Walhi Bali.Sebelum bisa masuk ke kapal, warga antre lagi menunggu giliran tur di dalam kapal yang dipandu para relawan dari Indonesia. Dari pagi sampai sore selama dua hari, para relawan bergantian mengajak warga berkenalan dengan kapal, sejarahnya, mesin kemudi, sampai mengenal isu-isu yang dikampanye di seluruh belahan dunia. Di Indonesia selain soal batu bara sebagai sumber energi kotor, juga pembabatan hutan.Tiap kloter rombongan tur kapal mendapat sambutan penjelasan dua relawan tentang sejarah singkat kapal. Melody adalah salah satu relawan. Ia memulai menggugah pengunjung jika Rainbow Warrior ketiga ini paling ramah lingkungan. Selain dikemudikan oleh angin dari layar-layarnya yang lebar juga ada kebijakan pemilahan sampah ketat dan pengelolaan limbah.Hal menarik lainnya adalah keberagaman tim kapal yang terdiri dari berbagai latar belakang keahlian ini. Saat ini misalnya perjalanan Jelajah Harmoni Nusantara ke Manokwari, Bali, dan Jakarta ini berasal dari 14 kebangsaan termasuk Indonesia. “Didesain untuk dokumentasi kerusakan lingkungan dan penelitian,” urai Melody. Benda-benda kecil jejak sejarah juga diperkenalkan seperti patung lumba-lumba karya seniman Jerman untuk Rainbow Warrior III dan bel bertahun 2011. Rainbow Warrior pertama dibom pada tahun 1985 saat berkampanye menghentikan uji coba nuklir di Pasifik. Rainbow kedua memasuki waktu pensiun dari tugasnya di Greenpeace pada 16 Agustus 2011.Dari ruang kemudi, ada warga bertanya apakah kapal ini memiliki sistem pertahanan dari serangan? Sabina, salah satu crew menjawab dengan senyum, “Kami Greenpeace tidak seperti kapal tentara, pernah bantu nelayan hilang di laut,” sebutnya.Setelah itu pengunjung dipersilakan ke dan disambut pemutaran film pendek soal aktivitas dan kampanye Greenpeace. Juga ajakan ikut terlibat karena operasional tergantung donasi publik. Nama-nama donatur tercatat di sebuah spanduk warna hijau yang berisi titik-titik jutaan nama dan diproyeksikan menjadi bentuk-bentuk binatang. Sejak hari pertama melabuh di Pelabuhan Benoa, Greenpeace Indonesia sudah menyatakan dukungannya pada gerakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) Teluk Benoa. Misalnya dalam jumpa pers pada 13 April 2018.Dikutip dari siaran pers, juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika menjelaskan kedatangan kapal Rainbow Warrior membawa beberapa isu, di antaranya energi, penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa, dan kesadaran publik terhadap penggunaan plastik. Wayan “Gendo” Suardana Koordinator ForBALI menyebut kedatangan kapal Rainbow Warrior sebagai pemantik semangat untuk terus berjuang untuk melawan investasi dahsyat dan didukung penguasa. Setelah sesi konferensi pers tersebut selesai, dilanjutkan dengan foto bersama antara para Bendesa Adat penyangga Teluk Benoa bersama Kapten Kapal Rainbow Warrior, perwakilan dari Greenpeace Indonesia, para aktivis tolak tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi, dan para aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa. Acara kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi kapal Rainbow Warrior.Keesokan hari pada 14 April, dilanjutkan aksi membentangkan spanduk berukuran 15×9 meter bertuliskan dan dua spanduk berukuran masing-masing 10×15 meter dengan pesan Batalkan Perpres No.51/2014. Menyematkan nama Walhi Bali, ForBALI, Greenpeace.Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam kesempatan terpisah menyatakan dukungan pada ForBALI sudah jelas karena penolakan warga yang massif harus dipertimbangkan. Menurutnya sudah banyak alasan yang dikemukakan di publik terkait alasan penolakan seperti ekologis dan sosial budaya. “Jelas bias kepentingan investor tertentu, sudah cukup untuk mendukung gerakan tolak reklamasi,” katanya. Kebijakan sebuah kawasan harus ada pilihannya. Mau tetap seperti sekarang dengan upaya pengurangan sampah plastik dan edukasi atau jadi beton melalui pulau artifisial.","[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik
peran pemerintah lokal
program literasi",solidaritas dan semangat komunitas pada kedatangan kapal rainbow warrior antrean orang dewasa dan anakanak mengular di ruang tunggu penumpang pelabuhan benoa bali pada sabtu lalu mereka memperlihatkan bukti tiket pendaftaran lewat ponselnya ke relawan yang bertugas sebelum masuk ke kapal rainbow warrior yang membuka kunjungan publik gratis selama dua hari pada aprilkapal layar prototype kedua yang mulai berlayar pada ini kali ini membuat tagline kampanye yang dibentangkan pada tiangtiangnya ada juga dalam bahasa indonesia bertuliskan bali saatnya beralih ke energi terbarukanini merujuk kampanye greenpeace di bali yang memprotes pembangunan instalasi baru pembangkit listrik tenaga uap pltu celukan bawang yang digerakkan batu bara di kabupaten buleleng saat ini greenpeace indonesia bersama warga dengan kuasa hukum lembaga bantuan hukum lbh bali sedang bersidang di pengadilan tata usaha negara ptun denpasar menggugat surat keputusan sk gubernur bali noivadispmpt tentang izin lingkungan pltu celukan bawang di dermaga pelabuhan ada sejumlah stanstan komunitas dan lembaga terkait isu lingkungan yang mendapat akses memperkenalkan kegiatan serta produknya mulai dari kios terbuka yang memajang beberapa produk dari energi panas matahari ditempeli stiker enter nusantara kependekan dari energi terbarukan nusantara ria moenib salah satu anggota komunitas enter ini menjelaskan tiap produk seperti charger ponsel dari panel solar cell lampu senter tumbler wadah minuman dan lainnya puluhan jenisnyasejumlah anakanak memainkan mainan pesawat yang balingbalingnya berputar jika terkena sinar matahari sebelum bisa dimainkan harus dirakit dulu seperti lego bongkar pasang sayangnya sebagian besar masih impor onderdil dan panelnya ujar ria lewat mainan dan produk keperluan seharihari ia memperkenalkan alternatif energi selain listrik yang saat ini masih kebanyakan diproduksi dari batu barastanstan lain juga beragam bahkan lintas isu misalnya hak atas tanah dan penolakan bandara baru yogyakarta yang merampas petani kulon progo yang disuarakan dalam berbagai produk dan bulletin oleh aktivis dari jogja oleh ada juga program kampanye dari sebuah saputangan dan hasil penjualan didonasikan ke sejumlah lembaga lingkungan saputangan dibuat dari kain linen hotel atau villa biasanya sprai diwarnai ulang dan dicetak desain petapeta itu ada sejumlah sponsor seperti restoran dan hotel pendukung ditunjukkan dalam titiktitik peta itusaputangan juga sebagai simbol kampanye pengurangan penggunaan kertas dalam keseharian tak hanya pengganti tisu tapi tim kreatif tri membuat sejumlah informasi edukasi menarik apa yang bisa dihemat dari selembar saputangan misalnya wadah botol air makanan penutup kepala masker membungkus sendok dan garpu di meja makan dan lainnyakampanye keragaman pangan dan pengurangan penggunaan minyak sawit dipamerkan yayasan wisnu dan rekanrekannya melalui produk sabun dari minyak kelapa dan bahan rempah serta kuekue dari umbi hampir sama dengan stan pengalaman rasa dari rumah intaran selain pangan lokal juga memperlihatkan desain materi kemasan alamiada lagi yang ingin menarik warga menggunakan tumbler wadah air minum dengan desain dan bahan menarik melalui produk perawatan tubuh alami dari embun kaos dan desain cukil dari kolektif denpasar dan lainnya memberikan ruang bagi ideide yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi tekanan pada bumi ini menjadikan kedatangan kapal rainbow warrior ini menambah pengetahuan warga yang datang ada juga diskusidiskusi tambahan serta pementasan seni yang menghubungkan gerakan penyelamatan lingkungan misalnya diskusi tentang tata kelola keruangan bali dari segi kapasitas air bersih oleh yayasan idep dan walhi balisebelum bisa masuk ke kapal warga antre lagi menunggu giliran tur di dalam kapal yang dipandu para relawan dari indonesia dari pagi sampai sore selama dua hari para relawan bergantian mengajak warga berkenalan dengan kapal sejarahnya mesin kemudi sampai mengenal isuisu yang dikampanye di seluruh belahan dunia di indonesia selain soal batu bara sebagai sumber energi kotor juga pembabatan hutantiap kloter rombongan tur kapal mendapat sambutan penjelasan dua relawan tentang sejarah singkat kapal melody adalah salah satu relawan ia memulai menggugah pengunjung jika rainbow warrior ketiga ini paling ramah lingkungan selain dikemudikan oleh angin dari layarlayarnya yang lebar juga ada kebijakan pemilahan sampah ketat dan pengelolaan limbahhal menarik lainnya adalah keberagaman tim kapal yang terdiri dari berbagai latar belakang keahlian ini saat ini misalnya perjalanan jelajah harmoni nusantara ke manokwari bali dan jakarta ini berasal dari kebangsaan termasuk indonesia didesain untuk dokumentasi kerusakan lingkungan dan penelitian urai melody bendabenda kecil jejak sejarah juga diperkenalkan seperti patung lumbalumba karya seniman jerman untuk rainbow warrior iii dan bel bertahun rainbow warrior pertama dibom pada tahun saat berkampanye menghentikan uji coba nuklir di pasifik rainbow kedua memasuki waktu pensiun dari tugasnya di greenpeace pada agustus dari ruang kemudi ada warga bertanya apakah kapal ini memiliki sistem pertahanan dari serangan sabina salah satu crew menjawab dengan senyum kami greenpeace tidak seperti kapal tentara pernah bantu nelayan hilang di laut sebutnyasetelah itu pengunjung dipersilakan ke dan disambut pemutaran film pendek soal aktivitas dan kampanye greenpeace juga ajakan ikut terlibat karena operasional tergantung donasi publik namanama donatur tercatat di sebuah spanduk warna hijau yang berisi titiktitik jutaan nama dan diproyeksikan menjadi bentukbentuk binatang sejak hari pertama melabuh di pelabuhan benoa greenpeace indonesia sudah menyatakan dukungannya pada gerakan forum rakyat bali tolak reklamasi forbali teluk benoa misalnya dalam jumpa pers pada april dikutip dari siaran pers juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia hindun mulaika menjelaskan kedatangan kapal rainbow warrior membawa beberapa isu di antaranya energi penolakan rencana reklamasi teluk benoa dan kesadaran publik terhadap penggunaan plastik wayan gendo suardana koordinator forbali menyebut kedatangan kapal rainbow warrior sebagai pemantik semangat untuk terus berjuang untuk melawan investasi dahsyat dan didukung penguasa setelah sesi konferensi pers tersebut selesai dilanjutkan dengan foto bersama antara para bendesa adat penyangga teluk benoa bersama kapten kapal rainbow warrior perwakilan dari greenpeace indonesia para aktivis tolak tambang emas tumpang pitu banyuwangi dan para aktivis tolak reklamasi teluk benoa acara kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi kapal rainbow warriorkeesokan hari pada april dilanjutkan aksi membentangkan spanduk berukuran meter bertuliskan dan dua spanduk berukuran masingmasing meter dengan pesan batalkan perpres no menyematkan nama walhi bali forbali greenpeacecountry director greenpeace indonesia leonard simanjuntak dalam kesempatan terpisah menyatakan dukungan pada forbali sudah jelas karena penolakan warga yang massif harus dipertimbangkan menurutnya sudah banyak alasan yang dikemukakan di publik terkait alasan penolakan seperti ekologis dan sosial budaya jelas bias kepentingan investor tertentu sudah cukup untuk mendukung gerakan tolak reklamasi katanya kebijakan sebuah kawasan harus ada pilihannya mau tetap seperti sekarang dengan upaya pengurangan sampah plastik dan edukasi atau jadi beton melalui pulau artifisial
"Presiden Bakal Moratorium Izin Sawit dan Tambang. Sinyal baik bagi alam dan keselamatan manusia. Setelah melanjutkan kebijakan moratorium izin hutan dan lahan gambut, Presiden Joko Widodo, ingin menguatkan komitmen dalam pelestarian lingkungan, lewat moratorium izin kebun sawit dan tambang. Aturan ini sedang disiapkan.”Moratorium itu tak boleh minta konsesi lagi. Tak ada lagi yang dibuka untuk menanam sawit, tambang juga sama,” kata Jokowi dalam sambutan kala pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Satwa dan Tumbuhan Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/16).Dia mengatakan, permasalahan muncul pada lahan sawit karena kapasitas produksi tak optimal dengan potensi lahan yang ada. Kondisi ini, katanya, karena beberapa hal seperti peremajaan terlambat, dan tak ada pemilihan bibit. “Jika dikerjakan dengan benar, produksi sawit dengan lahan sekarang pasti bisa meningkat, produksi bisa lebih dua kali,” katanya.Presidenpun menginstruksikan tak memberikan izin untuk perluasan wilayah tambang. ”Jangan sampai ada lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi dan taman nasional, Tata ruang tambang sudah, kalau tidak ya, tidak usah.”Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan, baru mendapatkan instruksi langsung kala acara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, katanya, antusias menanggapi dan akan menyiapkan kajian.”Kebun sawit umumnya dari pelepasan hutan, hingga tidak ada tawar menawar dalam pertanaman sawit.”Moratorium ini, katanya, tak memperbolehkan penanaman sawit di lahan apapun.Selama ini, katanya, banyak izin sawit diberikan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten yang ternyata di dalam kawasan hutan. “Akan melihat menyeluruh status dan riwayat perkebunan sawit saat ini. Yang paling di Riau dan Kalimantan Tengah.”Hingga kini, luas lahan sawit 10,4 juta hektar, namun produktivitas rendah, produksi pertahun sekitar 70 juta ton. “Harusnya lebih, Presiden dengan perusahaan sudah bilang terkait prospek produksi sawit. Inilah yang menjadi titik keluar moratorium ini.”Hutan dan lahan yang terus menyusut untuk beragam peruntukan mengancam keragamanhayati negeri ini. Untuk itu, di Kepulauan Seribu, wilayah konservasi yang harus diselamatkan di Jakarta, Presiden Jokowi bersama Menteri Siti Nurbaya mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar.Jokowi menyebutkan, Indonesia di kancah dunia dipandang negara mega keragamanhayati. Kekayaan hayati inipun menjadikan Indonesia harapan dan paru-paru dunia, bahkan masa depan kelestarian alam dunia.Dia menggarisbawahi dua hal penting patut diwariskan untuk masa depan. ”Ilmu pengetahuan dan kelestarian alam.”Harapannya, gerakan ini tak sebatas seremoni belaka, namun ada komitmen pelestarian lingkungan. ”Gerakan nasional harus solutif dan hasil terukur,” katanya.Siti Nurbaya menyebutkan, memiliki keragamanhayati dan mampu mengendalikan perubahan iklim sangat penting. Dalam membangun kawasan konservasi, seperti taman nasional, harus memikirkan kesejahteraan masyarakat.Sementara Pulau Karya ini memiliki potensi wisata dengan keragamanhayati cukup baik. Di pulau seluas enam hektar ini dilakukan pelepasliaran empat penyu sisik dewasa, 200 tukik penyu sisik dan empat elang bondol. Ada 250 jenis burung lain dengan habitat Kepulauan Seribu dilepasliarkan bersamaan.Tak hanya di Jakarta, pelepasan satwa liar serentak di beberapa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (UPT KSDAE) di seluruh Indonesia. Total pelepasliaran burung 1.478, kura-kura dan penyu 159, tukik 500, dua biawak, enam beruang madu, sembilan musang, dan lima orangutan.Adapun, satwa yang dilepasliarkan melalui pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur. Upaya penyelamatan satwa-satwa langka terancam punah ini, harapan Siti, mampu menaikkan populasi. ”Dalam lima tahun, kami berupaya meningkatkan 10% populasi satwa langka,” katanya.Selain satwa, ada transplasantasi karang 1.000 spesimen, mangrove 6.000 batang dalam 600 rumpun. Adapun, nilai ekonomi mangrove di Pantai Utara Jakarta tercatat mencapai Rp10,5 triliun. Mangrove Indonesia 3,7 juta hektar dengan 2,6 juta hektar masih baik.Gerakan ini rangkaian Hari Hutan Nasional dan Hari Rimbawan juga dihadiri Wakil Gurbernur Jakarta, Djarot Saiful Hidaya, delapan duta besar negara sahabat, dan 17 mitra kerja internasional.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",presiden bakal moratorium izin sawit dan tambang sinyal baik bagi alam dan keselamatan manusia setelah melanjutkan kebijakan moratorium izin hutan dan lahan gambut presiden joko widodo ingin menguatkan komitmen dalam pelestarian lingkungan lewat moratorium izin kebun sawit dan tambang aturan ini sedang disiapkanmoratorium itu tak boleh minta konsesi lagi tak ada lagi yang dibuka untuk menanam sawit tambang juga sama kata jokowi dalam sambutan kala pencanangan gerakan nasional penyelamatan satwa dan tumbuhan liar di pulau karya kepulauan seribu kamis dia mengatakan permasalahan muncul pada lahan sawit karena kapasitas produksi tak optimal dengan potensi lahan yang ada kondisi ini katanya karena beberapa hal seperti peremajaan terlambat dan tak ada pemilihan bibit jika dikerjakan dengan benar produksi sawit dengan lahan sekarang pasti bisa meningkat produksi bisa lebih dua kali katanyapresidenpun menginstruksikan tak memberikan izin untuk perluasan wilayah tambang jangan sampai ada lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi dan taman nasional tata ruang tambang sudah kalau tidak ya tidak usahsiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan baru mendapatkan instruksi langsung kala acara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan katanya antusias menanggapi dan akan menyiapkan kajiankebun sawit umumnya dari pelepasan hutan hingga tidak ada tawar menawar dalam pertanaman sawitmoratorium ini katanya tak memperbolehkan penanaman sawit di lahan apapunselama ini katanya banyak izin sawit diberikan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten yang ternyata di dalam kawasan hutan akan melihat menyeluruh status dan riwayat perkebunan sawit saat ini yang paling di riau dan kalimantan tengahhingga kini luas lahan sawit juta hektar namun produktivitas rendah produksi pertahun sekitar juta ton harusnya lebih presiden dengan perusahaan sudah bilang terkait prospek produksi sawit inilah yang menjadi titik keluar moratorium inihutan dan lahan yang terus menyusut untuk beragam peruntukan mengancam keragamanhayati negeri ini untuk itu di kepulauan seribu wilayah konservasi yang harus diselamatkan di jakarta presiden jokowi bersama menteri siti nurbaya mencanangkan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liarjokowi menyebutkan indonesia di kancah dunia dipandang negara mega keragamanhayati kekayaan hayati inipun menjadikan indonesia harapan dan paruparu dunia bahkan masa depan kelestarian alam duniadia menggarisbawahi dua hal penting patut diwariskan untuk masa depan ilmu pengetahuan dan kelestarian alamharapannya gerakan ini tak sebatas seremoni belaka namun ada komitmen pelestarian lingkungan gerakan nasional harus solutif dan hasil terukur katanyasiti nurbaya menyebutkan memiliki keragamanhayati dan mampu mengendalikan perubahan iklim sangat penting dalam membangun kawasan konservasi seperti taman nasional harus memikirkan kesejahteraan masyarakatsementara pulau karya ini memiliki potensi wisata dengan keragamanhayati cukup baik di pulau seluas enam hektar ini dilakukan pelepasliaran empat penyu sisik dewasa tukik penyu sisik dan empat elang bondol ada jenis burung lain dengan habitat kepulauan seribu dilepasliarkan bersamaantak hanya di jakarta pelepasan satwa liar serentak di beberapa unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam dan ekosistem upt ksdae di seluruh indonesia total pelepasliaran burung kurakura dan penyu tukik dua biawak enam beruang madu sembilan musang dan lima orangutanadapun satwa yang dilepasliarkan melalui pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur upaya penyelamatan satwasatwa langka terancam punah ini harapan siti mampu menaikkan populasi dalam lima tahun kami berupaya meningkatkan populasi satwa langka katanyaselain satwa ada transplasantasi karang spesimen mangrove batang dalam rumpun adapun nilai ekonomi mangrove di pantai utara jakarta tercatat mencapai rp triliun mangrove indonesia juta hektar dengan juta hektar masih baikgerakan ini rangkaian hari hutan nasional dan hari rimbawan juga dihadiri wakil gurbernur jakarta djarot saiful hidaya delapan duta besar negara sahabat dan mitra kerja internasional
"Cara Asik Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan, Seperti Apa?. Tagline ini terus disuarakan dalam Diskusi Climate Youth Innovator In The Green Digital oleh Oxfam. Peran generasi muda dalam menjaga lingkungan hidup sangat perlu guna menekan emisi karbon di Indonesia.Sebagai paru-paru dunia, Indonesia diharapkan menjaga ekosistem satwa dan tumbuhan. Novia Fadhilla Sari, pembicara sesi Oxfam menyebutkan, perlu ada aksi nyata dari generasi muda kini.”Tak hanya membuat status galau, kita bisa kampanyekan peduli lingkungan di sosial media,” katanya seraya becanda usai diskusi, di JCC Senayan, Minggu (17/4/16).Aksi nyata perlu diaplikasikan dalam keseharian mulai dari diri sendiri. Menurut Oxfam, anak muda harus menjadi agen menginspirasi dalam melihat kepekaan masalah lingkungan.Diskusi yang diisi siswa SMP PGRI, IPB, UI dan masyarakat umum inipun mengharapkan aksi nyata diri menjadi poin tersendiri seperti bawa kantong belanja sendiri, bawa tumbler, naik angkutan umu, pakai listrik seperlunya.Ulil Ahsan, Koalisi Rakyat tentang Kedaulatan Pangan menyebutkan, pangan mampu jumlah emisi. ”Oxfam pernah meneliti padi dengan dengan efisiensi air, itu mampu meminimalkan emisi,” katanya.Memutus rantai pangan dalam proses distribusi pun menjadi salah satu langkah yang seringkali tidak disadari oleh generasi muda. Misalnya, kebiasaan membeli makanan dari tempat yang cukup jauh.”Memilih pangan lokal dari tempat yang kamu makan mampu mengurangi dampak perubahan iklim.” Harapannya, melalui pangan lokal selain distribusi besar, juga mampu menghidupi petani sekitar.Diskusi ini salah satu bagian dari Pameran Indonesia Climate Change Education Forum and Expo 2016. Tak hanya remaja yang memadati pameran itu, juga anak-anak sampai dewasa. Hari minggu menjadi hari berlibur. Tempat perbelanjaan, rekreasi ataupun kumpul bersama keluarga menjadi pilihan tersendiri. Sebagian ke pameran ini.Riuh ramai terdengar sorakan ataupun bisikan anak-anak saat saya memasuki pintu masuk pameran. Beberapa murid dengan seragam sekolah maupun baju bebas bersliweran di antara stand.Beberapa aktivitas interaktif terlihat dari setiap stand. Pameran yang berlangsung sejak Kamis (14/4/16) menampilkan beragam suguhan, baik pameran maupun diskusi.Pameran ada dari perusahaan-perusahaan berkampanye keberlanjutan sampai usaha mitra binaan . Ada stand Batik Alami. Ia batik beragam motif yang menggunakan warna-warna alam. Ada juga pernak pernik, seperti tas, dompet, bahkan kalung dibikin dari pewarna alami. Ada juga stand organisasi lingkungan seperti Forest Watch Indonesia sampai sekolah yang memberikan pelajaran soal lingkungan, seperti SD Tarakanita.Masing-masing stand memberikan beragam cara mengedukasi. Ada penjelasan soal perubahan iklim, papan informasi pengelolaan sampah, games menarik tentang lingkungan hidup pun terpampang secara interaktif bagi para pengunjung. Sampai pohon harapan tentang alam dari para pengunjung.”Ini inspiratif, seperti cara memilah sampah menggunakan papan magnet,” kata Febri, yang berpartisipasi dalam pameran. Ajang ini bisa mengajarkan masyarakat, terutama anak-anak untuk peduli lingkungan.Barang-barang daur ulangpun terpampang rapi di beberapa stand seperti baju bahan daur ulang, hiasan dinding sampai wadah.Salah satunya, M.C. Anindya P, siswa kelas 6 SD Tarakanita III ini aktif membuat prakarya dari barang-barang bekas. Mulai hiasan bros, gantungan kunci ataupun hiasan meja. ”Iya saya sudah biasa, juga membuat verti-culture,” katanya.Keuletan ini didukung sekolah. Mereka ada pelajaran pembiasaan peduli lingkungan/ pendidikan lingkungan hidup. Disini, kata Anin, mempelajari hiasan dinding, mengumpulkan barang bekas, snack dan sisa-sisa sampah untuk daur ulang. Pelajaran ini diikuti kelas 1-6 SD setiap Jumat.Tak hanya itu, adapula mahasiswa mengajak masyarakat sekitar mengelola limbah kayu. ”Jadi ini kita jadikan kacamata, bisa kacamata hitam atau biasa,” kata Novia Fadhilla Sari, Chief Executive Officer Kayonara.com.Perempuan asal Jawa Timur ini mempekerjakan empat orang tak lulus sekolah. Mereka mendapatkan pemahaman soal betapa penting lingkungan sekitar.Sebelumnya, banyak pemuda Dusun Banyu Meneng, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta, menebang pohon. Limbah dibuang begitu saja. ”Jadi kacamata ini hasil reject-an, handmade juga.,” katanya seraya mengatakan, produksi mereka baru prototype. Mereka juga buat karya seni pahat dari sisa kayu peti kemas dan serbuk kayu untuk hiasan dinding.","[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
ketahanan komunitas",cara asik ajak generasi muda peduli lingkungan seperti apa tagline ini terus disuarakan dalam diskusi climate youth innovator in the green digital oleh oxfam peran generasi muda dalam menjaga lingkungan hidup sangat perlu guna menekan emisi karbon di indonesiasebagai paruparu dunia indonesia diharapkan menjaga ekosistem satwa dan tumbuhan novia fadhilla sari pembicara sesi oxfam menyebutkan perlu ada aksi nyata dari generasi muda kinitak hanya membuat status galau kita bisa kampanyekan peduli lingkungan di sosial media katanya seraya becanda usai diskusi di jcc senayan minggu aksi nyata perlu diaplikasikan dalam keseharian mulai dari diri sendiri menurut oxfam anak muda harus menjadi agen menginspirasi dalam melihat kepekaan masalah lingkungandiskusi yang diisi siswa smp pgri ipb ui dan masyarakat umum inipun mengharapkan aksi nyata diri menjadi poin tersendiri seperti bawa kantong belanja sendiri bawa tumbler naik angkutan umu pakai listrik seperlunyaulil ahsan koalisi rakyat tentang kedaulatan pangan menyebutkan pangan mampu jumlah emisi oxfam pernah meneliti padi dengan dengan efisiensi air itu mampu meminimalkan emisi katanyamemutus rantai pangan dalam proses distribusi pun menjadi salah satu langkah yang seringkali tidak disadari oleh generasi muda misalnya kebiasaan membeli makanan dari tempat yang cukup jauhmemilih pangan lokal dari tempat yang kamu makan mampu mengurangi dampak perubahan iklim harapannya melalui pangan lokal selain distribusi besar juga mampu menghidupi petani sekitardiskusi ini salah satu bagian dari pameran indonesia climate change education forum and expo tak hanya remaja yang memadati pameran itu juga anakanak sampai dewasa hari minggu menjadi hari berlibur tempat perbelanjaan rekreasi ataupun kumpul bersama keluarga menjadi pilihan tersendiri sebagian ke pameran iniriuh ramai terdengar sorakan ataupun bisikan anakanak saat saya memasuki pintu masuk pameran beberapa murid dengan seragam sekolah maupun baju bebas bersliweran di antara standbeberapa aktivitas interaktif terlihat dari setiap stand pameran yang berlangsung sejak kamis menampilkan beragam suguhan baik pameran maupun diskusipameran ada dari perusahaanperusahaan berkampanye keberlanjutan sampai usaha mitra binaan ada stand batik alami ia batik beragam motif yang menggunakan warnawarna alam ada juga pernak pernik seperti tas dompet bahkan kalung dibikin dari pewarna alami ada juga stand organisasi lingkungan seperti forest watch indonesia sampai sekolah yang memberikan pelajaran soal lingkungan seperti sd tarakanitamasingmasing stand memberikan beragam cara mengedukasi ada penjelasan soal perubahan iklim papan informasi pengelolaan sampah games menarik tentang lingkungan hidup pun terpampang secara interaktif bagi para pengunjung sampai pohon harapan tentang alam dari para pengunjungini inspiratif seperti cara memilah sampah menggunakan papan magnet kata febri yang berpartisipasi dalam pameran ajang ini bisa mengajarkan masyarakat terutama anakanak untuk peduli lingkunganbarangbarang daur ulangpun terpampang rapi di beberapa stand seperti baju bahan daur ulang hiasan dinding sampai wadahsalah satunya mc anindya p siswa kelas sd tarakanita iii ini aktif membuat prakarya dari barangbarang bekas mulai hiasan bros gantungan kunci ataupun hiasan meja iya saya sudah biasa juga membuat verticulture katanyakeuletan ini didukung sekolah mereka ada pelajaran pembiasaan peduli lingkungan pendidikan lingkungan hidup disini kata anin mempelajari hiasan dinding mengumpulkan barang bekas snack dan sisasisa sampah untuk daur ulang pelajaran ini diikuti kelas sd setiap jumattak hanya itu adapula mahasiswa mengajak masyarakat sekitar mengelola limbah kayu jadi ini kita jadikan kacamata bisa kacamata hitam atau biasa kata novia fadhilla sari chief executive officer kayonaracomperempuan asal jawa timur ini mempekerjakan empat orang tak lulus sekolah mereka mendapatkan pemahaman soal betapa penting lingkungan sekitarsebelumnya banyak pemuda dusun banyu meneng panggang gunung kidul yogyakarta menebang pohon limbah dibuang begitu saja jadi kacamata ini hasil rejectan handmade juga katanya seraya mengatakan produksi mereka baru prototype mereka juga buat karya seni pahat dari sisa kayu peti kemas dan serbuk kayu untuk hiasan dinding
"Memantau Tutupan Hutan Bali, Mencegah Bencana Terulang Lagi. Desa Penyaringan Kabupaten Jembrana, Bali, mempunyai wilayah hutan yang luas, tetapi menjadi desa terdampak banjir bandang dan longsor akibat hujan deras pada Senin, 20 September 2021. Sebagian warga menyebut ngawen penyebab banjir bandang, terutama warga di huluDesa Penyaringan menghadapi masalah laten yaitu ngawen, yaitu menandai area hutan yang dirambah dengan tanaman umur pendek seperti pisang, vanili, dan porang. Meluasnya ngawen adalah salah satu alasan hadirnya skema perhutanan sosial yakni alokasi hutan desa dari KLHKData Global Forest Watch mencatat, dari 2002 sampai 2020, Bali kehilangan 777 ha hutan primer basah, menyumbang 11% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.Dari tahun 2001 hingga 2020, Bali kehilangan 7,33 kilo hektare (kha) tutupan pohon, setara dengan penurunan tutupan pohon sebesar 2,0% sejak tahun 2000, dan emisi CO₂e 4,36Mt. Satu kha sama dengan 1000 hektare (ha). Dua wilayah teratas yang bertanggung jawab atas 55% dari semua kehilangan tutupan pohon antara 2001 dan 2020 adalah Kabupaten Jembrana dan Buleleng.","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
peran pemerintah lokal",memantau tutupan hutan bali mencegah bencana terulang lagi desa penyaringan kabupaten jembrana bali mempunyai wilayah hutan yang luas tetapi menjadi desa terdampak banjir bandang dan longsor akibat hujan deras pada senin september sebagian warga menyebut ngawen penyebab banjir bandang terutama warga di huludesa penyaringan menghadapi masalah laten yaitu ngawen yaitu menandai area hutan yang dirambah dengan tanaman umur pendek seperti pisang vanili dan porang meluasnya ngawen adalah salah satu alasan hadirnya skema perhutanan sosial yakni alokasi hutan desa dari klhkdata global forest watch mencatat dari sampai bali kehilangan ha hutan primer basah menyumbang dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang samadari tahun hingga bali kehilangan kilo hektare kha tutupan pohon setara dengan penurunan tutupan pohon sebesar sejak tahun dan emisi coe mt satu kha sama dengan hektare ha dua wilayah teratas yang bertanggung jawab atas dari semua kehilangan tutupan pohon antara dan adalah kabupaten jembrana dan buleleng
"Kadin: Transisi energi perlu untuk hindari dampak perubahan iklim. Beberapa pihak berpendapat bahwa kesenjangan pembiayaan antara negara maju dan berkembang dalam transisi energi tidak akan bisa diatasi hanya melalui kolaborasi, karena perbedaan kepentingan dan prioritas yang terlalu besar.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",mengatasi dampak yang tidak proporsional,kadin transisi energi perlu untuk hindari dampak perubahan iklim beberapa pihak berpendapat bahwa kesenjangan pembiayaan antara negara maju dan berkembang dalam transisi energi tidak akan bisa diatasi hanya melalui kolaborasi karena perbedaan kepentingan dan prioritas yang terlalu besar
"Pendana Sawit Rp34 Triliun, Laporan Sebut Maybank Terlibat Kerusakan Hutan Indonesia. Bank asal Malaysia, Maybank, disebut sebagai pemodal terbesar dunia pada sektor sawit, termasuk kepada perusahaan-perusahaan bermasalah lingkungan dan perusak hutan. Pembiayaan dan penjaminan bank ini senilai US$3,88 miliar atau sekitar Rp34 triliun. Begitu laporan yang rilis pekan lalu.”Maybank memiliki hubungan keuangan dengan sejumlah besar perusahaan minyak sawit kontroversial yang terlibat masalah lingkungan, sosial dan tata kelola,” kata Eva Maria, , di Jakarta, pekan lalu.Perusahaan-perusahaan itu, katanya, ada yang diduga terlibat deforestasi di hutan konservasi tinggi dan stok karbon tinggi, pengembangan di gambut, kebakaran hutan. Juga konflik dengan masyarakat dan kondisi buruh buruk serta memperkerjakan anak di bawah umur. Beberapa di antara mereka masih dalam proses penyelesaian masalah dalam skema Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO).Pada periode 2010-2016, 11% dari seluruh pinjaman dan penjaminan bank terbesar di Malaysia itu kepada 85 perusahaan sawit terbesar di Asia Tenggara, 24 beroperasi di Indonesia dan Malaysia. Total pinjaman dan penjaminan mencapai US$3.88 miliar, dengan rincian, pinjaman US$1.66 miliar dan penjaminan US$2.21 miliar.Laporan ini menyebutkan, enam perusahaan sawit yang menjadi klien Maybank, aktif di Indonesia dan Malaysia, diduga bermasalah saat menjalankan operasinya di Indonesia. Mereka antara lain, Sime Darby (US$580 juta), Felda (US$513 juta), Batu Kawan Group (US$384 juta), Genting Group (US$205 juta), Triputra (US$192 juta) dan Salim Group (US$109 juta).Edi Sutrisno, Wakil Direktur TuK Indonesia mengatakan, beberapa pemodal besar menerapkan kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) untuk mencegah mereka terlibat langsung dengan klien kontroversial, di antara anggota RSPO, dan penandatangan UN-supported Principles for Responsible Investment (PRI).”Analisis dalam laporan ini menemukan para pemodal ini masih mendapatkan keuntungan dari perusahaan sawit yang kontroversial,” katanya.Keterlibatan tak langsung di perusahaan sawit yang kontroversial ini, katanya, tak sesuai semangat komitmen dan menyebabkan mereka terpapar risiko reputasi.“Untuk menghindari risiko lebih lanjut, Maybank harus segera mengembangkan kebijakan LST yang kuat, dan menahan diri dari membiayai klien yang tak mematuhi standar minimum kebijakan LST,” katanya.Begitu pula, bank-bank pendana Maybank harus mendukung pengembangan kebijakan LST. Maybank, katanya, harus berkomitmen pada dengan target waktu tertentu.Andai Maybank gagal menerapkan kebijakan yang memadai dalam jangka waktu tertentu, pemodal harus memutuskan hubungan dengan Maybank.Pendana Maybank, kata Edi, juga harus bertanggung jawab. Mereka antara lain juga anggota RSPO, seperti HSBC (US$ 2.580 miliar), UBS (US$1.048 miliar), Standard Chartered (US$821 miliar), dan non-RSPO, yakni Barclays (US$827 miliar) dan DBS (US$457 miliar).Pengembangan sawit di Indonesia, katanya, diduga menghancurkan keragaman hayati bahkan merampas lahan masyarakat adat, seperti di Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat dan lain-lain.Adapun laporan yang mengidentifikasi 85 perusahaan di Asia Tenggara ini menggunakan metodologi dari berbagai sumber database finansial, seperti Thomas EIKON, Bloomberg, IJGlobal, TradeFinanceAnalytics dan laporan publik perusahaan periode 2010-2016.Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia mengatakan, keberatan dengan laporan yang menggunakan nama Maybank sementara isi lebih seperti laporan eksposur industri perbankan terhadap sektor perkelapasawitan.”Tudingan pada kami membiayai perusahaan sawit yang merusak lingkungan masih harus dibuktikan,” katanya kepada .Menurut dia, Maybank memiliki kebijakan berkelanjutan sangat jelas yang mengatur pembiayaan bertanggung jawab dengan mengutamakan sisi lingkungan dan karbon emisi rendah” Maybank juga tersedia untuk publik.” Berdasarkan analisa kebijakan, kata Eva, bank komersial yang teridentifikasi dalam penelitian ini perlu ada evaluasi dalam menentukan kekuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pembiayaan investasi sektor kehutanan.”Rata-rata kebijakan berdasarkan negara asal lembaga jasa keuangan, seperti Indonesia, Malaysia dan Tiongkok, bank yang memberikan keuangan terbesar, tapi kebijakan rendah. Bahkan, Malaysia disebut kebijakannya nol.”Sebaliknya, kalau kebijakan makin ketat, sektor keuangan makin kecil, hingga bersih dalam pendanaan lingkungan dan sosial.Berdasarkan wilayah, pembiayaan kepada perusahaan sawit memberikan baik pinjaman dan sebanyak 56% diberikan lembaga jasa keuangan dari Asia Tenggara. Lalu, 20% dari Eropa. Malaysia, katanya, sebagai negara asal lembaga jasa keuangan terbesar, yakni Malayan Banking (Maybank), RHB Banking dan CIMB Group.Sustainable Palm Oil Toolkit (SPOTT) punya penilaian. Lembaga yang dikembangkan oleh Zoological Society of London, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dan mendorong penerapan praktik lingkungan maupun sosial terbaik memberi nilai 50 kepada produsen dan pedagang minyak sawit dunia terbesar untuk ketersediaan informasi berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola.Enam perusahaan yang didanai Maybank di Indonesia dan Malaysia hanya Sime Darby Plantation yang mendapatkan peringkat hijau (penilaian lebih 75%), dari isu lingkungan, sosial dan pemerintah. ”Total keseluruhan (Sime) kuning,” katanya. Sisanya, masih kuning (51-75%) dan merah (kurang 50%), berarti tingkat kepatuhan rendah.Sedangkan, Sinar Mas Group pada isu lingkungan mendapat peringkat kuning, isu sosial merah dan pelaksanaan komitmen pemerintah kuning tetapi total skor mereka hijau.”Skor mereka hijau tapi di lapangan masih banyak pelanggaran. Ini (SPOTT) baru standar kebijakan, belum lihat ke lapangan,” ucap Edi. Foto utama: Kawasan Ekosistem Leuser, dengan hutan terbabat jadi kebun sawit. Foto: Junaidi Hanafiah/ Mongabay Indonesia","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional",pendana sawit rp triliun laporan sebut maybank terlibat kerusakan hutan indonesia bank asal malaysia maybank disebut sebagai pemodal terbesar dunia pada sektor sawit termasuk kepada perusahaanperusahaan bermasalah lingkungan dan perusak hutan pembiayaan dan penjaminan bank ini senilai us miliar atau sekitar rp triliun begitu laporan yang rilis pekan lalumaybank memiliki hubungan keuangan dengan sejumlah besar perusahaan minyak sawit kontroversial yang terlibat masalah lingkungan sosial dan tata kelola kata eva maria di jakarta pekan laluperusahaanperusahaan itu katanya ada yang diduga terlibat deforestasi di hutan konservasi tinggi dan stok karbon tinggi pengembangan di gambut kebakaran hutan juga konflik dengan masyarakat dan kondisi buruh buruk serta memperkerjakan anak di bawah umur beberapa di antara mereka masih dalam proses penyelesaian masalah dalam skema rountable on sustainable palm oil rspopada periode dari seluruh pinjaman dan penjaminan bank terbesar di malaysia itu kepada perusahaan sawit terbesar di asia tenggara beroperasi di indonesia dan malaysia total pinjaman dan penjaminan mencapai us miliar dengan rincian pinjaman us miliar dan penjaminan us miliarlaporan ini menyebutkan enam perusahaan sawit yang menjadi klien maybank aktif di indonesia dan malaysia diduga bermasalah saat menjalankan operasinya di indonesia mereka antara lain sime darby us juta felda us juta batu kawan group us juta genting group us juta triputra us juta dan salim group us jutaedi sutrisno wakil direktur tuk indonesia mengatakan beberapa pemodal besar menerapkan kebijakan lingkungan sosial dan tata kelola lst untuk mencegah mereka terlibat langsung dengan klien kontroversial di antara anggota rspo dan penandatangan unsupported principles for responsible investment prianalisis dalam laporan ini menemukan para pemodal ini masih mendapatkan keuntungan dari perusahaan sawit yang kontroversial katanyaketerlibatan tak langsung di perusahaan sawit yang kontroversial ini katanya tak sesuai semangat komitmen dan menyebabkan mereka terpapar risiko reputasiuntuk menghindari risiko lebih lanjut maybank harus segera mengembangkan kebijakan lst yang kuat dan menahan diri dari membiayai klien yang tak mematuhi standar minimum kebijakan lst katanyabegitu pula bankbank pendana maybank harus mendukung pengembangan kebijakan lst maybank katanya harus berkomitmen pada dengan target waktu tertentuandai maybank gagal menerapkan kebijakan yang memadai dalam jangka waktu tertentu pemodal harus memutuskan hubungan dengan maybankpendana maybank kata edi juga harus bertanggung jawab mereka antara lain juga anggota rspo seperti hsbc us miliar ubs us miliar standard chartered us miliar dan nonrspo yakni barclays us miliar dan dbs us miliarpengembangan sawit di indonesia katanya diduga menghancurkan keragaman hayati bahkan merampas lahan masyarakat adat seperti di sulawesi utara kalimantan selatan kalimantan timur kalimantan barat sumatera selatan papua dan papua barat dan lainlainadapun laporan yang mengidentifikasi perusahaan di asia tenggara ini menggunakan metodologi dari berbagai sumber database finansial seperti thomas eikon bloomberg ijglobal tradefinanceanalytics dan laporan publik perusahaan periode taswin zakaria presiden direktur maybank indonesia mengatakan keberatan dengan laporan yang menggunakan nama maybank sementara isi lebih seperti laporan eksposur industri perbankan terhadap sektor perkelapasawitantudingan pada kami membiayai perusahaan sawit yang merusak lingkungan masih harus dibuktikan katanya kepada menurut dia maybank memiliki kebijakan berkelanjutan sangat jelas yang mengatur pembiayaan bertanggung jawab dengan mengutamakan sisi lingkungan dan karbon emisi rendah maybank juga tersedia untuk publik berdasarkan analisa kebijakan kata eva bank komersial yang teridentifikasi dalam penelitian ini perlu ada evaluasi dalam menentukan kekuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pembiayaan investasi sektor kehutananratarata kebijakan berdasarkan negara asal lembaga jasa keuangan seperti indonesia malaysia dan tiongkok bank yang memberikan keuangan terbesar tapi kebijakan rendah bahkan malaysia disebut kebijakannya nolsebaliknya kalau kebijakan makin ketat sektor keuangan makin kecil hingga bersih dalam pendanaan lingkungan dan sosialberdasarkan wilayah pembiayaan kepada perusahaan sawit memberikan baik pinjaman dan sebanyak diberikan lembaga jasa keuangan dari asia tenggara lalu dari eropa malaysia katanya sebagai negara asal lembaga jasa keuangan terbesar yakni malayan banking maybank rhb banking dan cimb groupsustainable palm oil toolkit spott punya penilaian lembaga yang dikembangkan oleh zoological society of london guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dan mendorong penerapan praktik lingkungan maupun sosial terbaik memberi nilai kepada produsen dan pedagang minyak sawit dunia terbesar untuk ketersediaan informasi berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelolaenam perusahaan yang didanai maybank di indonesia dan malaysia hanya sime darby plantation yang mendapatkan peringkat hijau penilaian lebih dari isu lingkungan sosial dan pemerintah total keseluruhan sime kuning katanya sisanya masih kuning dan merah kurang berarti tingkat kepatuhan rendahsedangkan sinar mas group pada isu lingkungan mendapat peringkat kuning isu sosial merah dan pelaksanaan komitmen pemerintah kuning tetapi total skor mereka hijauskor mereka hijau tapi di lapangan masih banyak pelanggaran ini spott baru standar kebijakan belum lihat ke lapangan ucap edi foto utama kawasan ekosistem leuser dengan hutan terbabat jadi kebun sawit foto junaidi hanafiah mongabay indonesia
"Upaya Warga Tanjung Putri, dari Keramba Jaring Apung sampai Tanam Tanpa Bakar (Bagian 2). Masyarakat Desa Tanjung Putri, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sudah merasakan dampak perubahan iklim, seperti tangkapan ikan kian menurun. Akhirnya, mereka memanfaatkan kawasan penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, untuk budidaya keramba jaring. Ia sudah berjalan sekitar dua tahun terakhir ini.Rahmansyah, warga setempat mengatakan, sejak 2003, cuaca mulai tak bersahabat dengan nelayan, ombak besar dan ikan tak lagi di pinggir laut. “Kami kapal kecil, susah jika harus ke tengah laut,” katanya.Meskipun begitu, mereka tetap ke laut karena itulah andalan pencarian sehari-hari.Baru dalam dua tahun terakhir, mereka mulai mengembangkan budidaya ikan dengan keramba jaring apung. Warga di sana membentuk Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sepakat.Rahmansyah bilang, budidaya ikan air tawar jadi alternatif pendapatan di samping nelayan tangkap. ”Lebih untung, jadi tidak perlu memaksakan diri kalau ombak laut sedang besar.”Ada sekitar 20 keramba melingkupi beberapa desa seperti Tanjung Putri, Tanjung Terantang, RT 23 Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Mendawai.Pengelolaan keramba beragam. Ada dalam satu kelompok tani memegang 6-10 keramba, pengelola setiap keramba biasa dua orang. Ikan budidaya dalam satu keramba beragam, biasa ditebar 1.500-2.000 benih ikan tawar seperti nila, patin, baung, lais, lele, gurame, toman, dan udang galah.Bang Eneng, sapaan akrab Rahmansyah sendiri budidaya toman bermodal awal untuk bibit Rp500.000. Dia mulai 2016, pada 2017, sudah bisa panen.”Pertama kali (panen) tahun lalu dapat dua kuintal toman, dapat uang sekitar Rp5 juta,” katanya.Menurut dia, budidaya ini lebih menjanjikan dan bisa balik modal. Perawatan pun, katanya, tak rumit dibandingkan melaut yang bertaruh nyawa.Penghasilan dari ikan ini, katanya, ada buat uang kas kelompok tani, sekitar Rp1 juta, Rp2 juta buat dia dan sisanya dibagi rata kepada teman yang mengelola.”Hasilnya lumayan.”Ahmad Ardiata, nelayan di RT23 Mendawai mengatakan, setelah melihat desa lain bikin keramba lalu tertarik mengikuti.”Saya melihat di desa sebelah berhasil, saya pun mencoba,” katanya.Dia mengajak warga lain. Mereka lalu membeli benih ikan, 1.200 lele, 2.300 nila, udang 450, 700 lais, 225 bakut atau gabus.Eddy Santoso, Direktur Eksekutif Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin) mengatakan, keramba ikan ini jadi alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. ”Harapannya dapat berkelanjutan dan dapat diadopsi di beberapa tempat di Kotawaringin Barat.”Tak hanya keramba dan nelayan tangkap, sebagian warga Desa Tanjung Putri juga bercocok tanam padi ladang dengan memanfaatkan kawasan penyangga Lamandau. Ruslan Surbakti, petani ladang di Tanjung Putri. Dalam dua tahun ini, dia tak berani mengelola lahan dan membiarkan begitu saja. Dulu, mereka kelola lahan dengan membakar, tetapi setop karena ada larangan menyusul kebakaran lahan pada 2015.”Kami petani tak ada yang berani menanam padi karena tak tahu cara bertani selain dengan membakar,” ceritanya.Lahan pertanian Ruslan di lahan gambut kedalaman sekitar satu meter. Ketakutan ini dilatarbelakangi peraturan pemerintah pusat yang melarang masyarakat membakar di lahan gambut.”Seandainya kami melawan, tak ada guna… Lebih baik kita mengikuti peraturan saja,” kata Ruslan juga Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Tanjung Putri.Purwadi, penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kotawaringin Barat mengatakan, berladang pernah jadi mata pencarian menjanjikan bagi warga. Bahkan, pada 2012, ada pencetakan sawah di lahan rawa oleh Dinas Pertanian Kotawaringin.Menurut Purwadi, Ruslan salah seorang yang sukses punya rumah sendiri, pindah dari rumah mertua dari hasil berjualan gabah.Pada 2016, dia mulai mengenal pembukaan lahan tanpa bakar.Beberapa bulan berjalan, Yayorin masuk untuk pendampingan kepada masyarakat. Kini, warga bisa menanam dua kali setahun, sebelumnya hanya sekali. Biasanya, selama dua bulan, lahan dibiarkan beristirahat setelah panen.Dia bilang, buka lahan tanpa bakar perlu biaya lebih tinggi, mulai permulaan untuk penebasan membuka lahan, didiamkan kurang lebih 25 hari.Setelah itu, lahan disemprot dekomposer, yakni BeKa untuk membantu penguraian sampah organik selama 20 hari. Itu kalau lahan baru buka.Menanam lanjutan di lokasi sama, kata Ruslan, lebih murah karena bisa menekan biaya penebasan sampai Rp3,5 juta per hektar.Biaya ini dihitung dari penebasan, penyemprotan dekomposer sampai penanaman. Kalau dibakar, petani hanya keluarkan biaya Rp1,5 juta per hektar dan menunggu abu yang bakal jadi pupuk. Untuk hasil panen, katanya, tak jauh beda antara metode bakar maupun tidak, sekitar 1,2 ton per hektar.“Yang berbeda, kita tidak perlu sesak napas. Udara sekarang segar dan tidak ada asap lagi.”Saat ini, sudah delapan hektar mengikuti jejak Ruslan membuka lahan tanpa bakar.Sejauh ini, katanya, kendala yang dihadapi petani adalah perlu pintu pengatur pasang surut air laut. Seringkali, katanya, air laut masuk membanjiri lahan persawahan karena tak ada pintu pengatur.”Kalau sampai masuk, ini membuat pertumbuhan padi kurang bagus dan lengket.”Kendala lain, hama padi yakni kera dan penggerek batang.Eddy Santoso, Direktur Eksekutif Yayorin mengatakan, pendekatan awal adalah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat jika pembukaan lahan tanpa bakar bisa mencegah kebakaran di lahan gambut.Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi upaya tanam tanpa bakar ini.”Tanam tanpa bakar memang kurang favorit karena dinilai susah dan membutuhkan peralatan cukup banyak.”Dia bilang, upaya warga ini pun perlu disinergikan dengan lintas lembaga di daerah.Tony Wagey, Direktur Eksekutif Sekretariat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mengatakan, langkah ini sebagai upaya warga berbasis lahan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.”Persoalan perubahan iklim ini perlu diikutsertakan pula ekonomi sosial. Ini jadi jawaban pembangunan rendah karbon,” katanya. () Foto utama: Keramba jaring apung di Desa Tanjung Putri, jadi alternatif pendapatan baru warga dalam dua tahun ini. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",upaya warga tanjung putri dari keramba jaring apung sampai tanam tanpa bakar bagian masyarakat desa tanjung putri pangkalan bun kotawaringin barat kalimantan tengah sudah merasakan dampak perubahan iklim seperti tangkapan ikan kian menurun akhirnya mereka memanfaatkan kawasan penyangga suaka margasatwa sungai lamandau untuk budidaya keramba jaring ia sudah berjalan sekitar dua tahun terakhir inirahmansyah warga setempat mengatakan sejak cuaca mulai tak bersahabat dengan nelayan ombak besar dan ikan tak lagi di pinggir laut kami kapal kecil susah jika harus ke tengah laut katanyameskipun begitu mereka tetap ke laut karena itulah andalan pencarian sehariharibaru dalam dua tahun terakhir mereka mulai mengembangkan budidaya ikan dengan keramba jaring apung warga di sana membentuk kelompok tani hutan kemasyarakatan sepakatrahmansyah bilang budidaya ikan air tawar jadi alternatif pendapatan di samping nelayan tangkap lebih untung jadi tidak perlu memaksakan diri kalau ombak laut sedang besarada sekitar keramba melingkupi beberapa desa seperti tanjung putri tanjung terantang rt kelurahan mendawai dan kelurahan mendawaipengelolaan keramba beragam ada dalam satu kelompok tani memegang keramba pengelola setiap keramba biasa dua orang ikan budidaya dalam satu keramba beragam biasa ditebar benih ikan tawar seperti nila patin baung lais lele gurame toman dan udang galahbang eneng sapaan akrab rahmansyah sendiri budidaya toman bermodal awal untuk bibit rp dia mulai pada sudah bisa panenpertama kali panen tahun lalu dapat dua kuintal toman dapat uang sekitar rp juta katanyamenurut dia budidaya ini lebih menjanjikan dan bisa balik modal perawatan pun katanya tak rumit dibandingkan melaut yang bertaruh nyawapenghasilan dari ikan ini katanya ada buat uang kas kelompok tani sekitar rp juta rp juta buat dia dan sisanya dibagi rata kepada teman yang mengelolahasilnya lumayanahmad ardiata nelayan di rt mendawai mengatakan setelah melihat desa lain bikin keramba lalu tertarik mengikutisaya melihat di desa sebelah berhasil saya pun mencoba katanyadia mengajak warga lain mereka lalu membeli benih ikan lele nila udang lais bakut atau gabuseddy santoso direktur eksekutif yayasan orangutan indonesia yayorin mengatakan keramba ikan ini jadi alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan harapannya dapat berkelanjutan dan dapat diadopsi di beberapa tempat di kotawaringin barattak hanya keramba dan nelayan tangkap sebagian warga desa tanjung putri juga bercocok tanam padi ladang dengan memanfaatkan kawasan penyangga lamandau ruslan surbakti petani ladang di tanjung putri dalam dua tahun ini dia tak berani mengelola lahan dan membiarkan begitu saja dulu mereka kelola lahan dengan membakar tetapi setop karena ada larangan menyusul kebakaran lahan pada kami petani tak ada yang berani menanam padi karena tak tahu cara bertani selain dengan membakar ceritanyalahan pertanian ruslan di lahan gambut kedalaman sekitar satu meter ketakutan ini dilatarbelakangi peraturan pemerintah pusat yang melarang masyarakat membakar di lahan gambutseandainya kami melawan tak ada guna lebih baik kita mengikuti peraturan saja kata ruslan juga ketua kelompok tani sumber rejeki desa tanjung putripurwadi penyuluh pertanian dinas pertanian kotawaringin barat mengatakan berladang pernah jadi mata pencarian menjanjikan bagi warga bahkan pada ada pencetakan sawah di lahan rawa oleh dinas pertanian kotawaringinmenurut purwadi ruslan salah seorang yang sukses punya rumah sendiri pindah dari rumah mertua dari hasil berjualan gabahpada dia mulai mengenal pembukaan lahan tanpa bakarbeberapa bulan berjalan yayorin masuk untuk pendampingan kepada masyarakat kini warga bisa menanam dua kali setahun sebelumnya hanya sekali biasanya selama dua bulan lahan dibiarkan beristirahat setelah panendia bilang buka lahan tanpa bakar perlu biaya lebih tinggi mulai permulaan untuk penebasan membuka lahan didiamkan kurang lebih harisetelah itu lahan disemprot dekomposer yakni beka untuk membantu penguraian sampah organik selama hari itu kalau lahan baru bukamenanam lanjutan di lokasi sama kata ruslan lebih murah karena bisa menekan biaya penebasan sampai rp juta per hektarbiaya ini dihitung dari penebasan penyemprotan dekomposer sampai penanaman kalau dibakar petani hanya keluarkan biaya rp juta per hektar dan menunggu abu yang bakal jadi pupuk untuk hasil panen katanya tak jauh beda antara metode bakar maupun tidak sekitar ton per hektaryang berbeda kita tidak perlu sesak napas udara sekarang segar dan tidak ada asap lagisaat ini sudah delapan hektar mengikuti jejak ruslan membuka lahan tanpa bakarsejauh ini katanya kendala yang dihadapi petani adalah perlu pintu pengatur pasang surut air laut seringkali katanya air laut masuk membanjiri lahan persawahan karena tak ada pintu pengaturkalau sampai masuk ini membuat pertumbuhan padi kurang bagus dan lengketkendala lain hama padi yakni kera dan penggerek batangeddy santoso direktur eksekutif yayorin mengatakan pendekatan awal adalah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat jika pembukaan lahan tanpa bakar bisa mencegah kebakaran di lahan gambutmedrilzam direktur lingkungan hidup badan perencanaan pembangunan nasional bappenas mengapresiasi upaya tanam tanpa bakar initanam tanpa bakar memang kurang favorit karena dinilai susah dan membutuhkan peralatan cukup banyakdia bilang upaya warga ini pun perlu disinergikan dengan lintas lembaga di daerahtony wagey direktur eksekutif sekretariat indonesia climate change trust fund icctf mengatakan langkah ini sebagai upaya warga berbasis lahan terhadap penurunan emisi gas rumah kacapersoalan perubahan iklim ini perlu diikutsertakan pula ekonomi sosial ini jadi jawaban pembangunan rendah karbon katanya foto utama keramba jaring apung di desa tanjung putri jadi alternatif pendapatan baru warga dalam dua tahun ini foto lusia arumingtyas mongabay indonesia
"Menko Luhut minta dukungan global agar RI bisa pimpin transisi energi. Rencana transisi energi terbarukan Indonesia yang bergantung pada dukungan internasional dan pembiayaan campuran mungkin sulit tercapai, mengingat tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam memperoleh teknologi dan modal yang cukup.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,menko luhut minta dukungan global agar ri bisa pimpin transisi energi rencana transisi energi terbarukan indonesia yang bergantung pada dukungan internasional dan pembiayaan campuran mungkin sulit tercapai mengingat tantangan yang dihadapi oleh negaranegara berkembang dalam memperoleh teknologi dan modal yang cukup
"Liputan Gili Matra : Gili Eco Trust, Penjaga Keindahan Gili Trawangan (Bagian 4). Sejak 2011, Pemerintah Indonesia menjadikan Lombok dan Gili Matra (Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan) sebagai salah satu dari dua Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di Nusa Tenggara Barat.Kawasan Gili Matra sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2009.Tulisan keempat ini merupakan tulisan berseri dari Mongabay yang meliput ke Gili Matra. Liputan untuk melihat dampak pariwisata terhadap kawasan koonservasi Gili Matra.***Belasan turis mancanegara menyusuri sisi timur Pantai Gili Trawangan awal September lalu. Semua bercelana pendek santai tanpa alas kaki. Ada yang bertelanjang dada, ada pula yang berkaos singlet. Di bagian depan kaos itu tertulis “”Tiap turis membawa karung goni. Mereka memunguti satu per satu sampah yang mereka temukan di pantai pasir putih itu lalu memasukkannya ke karung goni. Di sekitar mereka, turis-turis lain ada yang asyik berenang, duduk-duduk santai, atau bahkan berjemur hanya dengan berbikini.Pada Jumat pekan pertama September lalu, belasan turis mancanegara itu membersihkan pantai sepanjang sekitar 1 km. Sephie Irine, warga Prancis, termasuk salah satu yang ikut membersihkan pantai bersama pacarnya. Staf salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional ini untuk pertama kalinya ikut aksi bersih-bersih pantai () di Gili Trawangan.Selama sekitar 1,5 jam, Sephie dan belasan turis asing mengumpulkan sampah-sampah plastik di sepanjang pantai. “Sampah adalah masalah di Asia, tidak hanya Indonesia,” kata Sephie. Karena itu dia pun mau terlibat aksi bersih-bersih pantai Jumat sore itu. “Apalagi bisa dapat bir gratis,” katanya lalu tertawa.Setelah membersihkan pantai, para relawan tersebut memang mendapatkan bir gratis. Begitulah cara Gili Eco Trust mengajak turis maupun warga lokal untuk ikut peduli lingkungan di Gili Trawangan dan dua pulau lain di sekitarnya, Gili Meno dan Gili Air yang biasa dikenal dengan nama Gili Matra.Kerja bakti membersihkan pantai mereka lakukan tiap Jumat sore. Lokasinya berpindah-pindah. Dalam sekali kerja bakti, mereka mendapatkan 80-120 kg sampah plastik. Masih kecil dibandingkan sekitar 12 ton – 17 ton sampah per hari di Gili Trawangan. Tapi, bagi Sephie dan para relawan lain, bersih-bersih itu tak hanya tentang berapa banyak sampah yang mereka kumpulkan, tapi juga pendidikan kepada publik.(Baca : )“Tempat-tempat lain yang pernah saya kunjungi seperti Beijing dan Malaysia, mereka menghadapi isu sampah juga. Hal itu akibat kurangnya pendidikan dan kesadaran,” kata Sephie.Membicarakan lingkungan Gili Matra tak mungkin tanpa melibatkan Gili Eco Trust. Organisasi non-pemerintah dengan nama resmi Yayasan Ekosistem Gili Indah ini selalu disebut para narasumber ketika membicarakan pelestarian lingkungan di tiga Gili.Gili Eco Trust memang melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Termasuk di antaranya melindungi dan merehabilitasi terumbu karang, mencegah erosi pantai, membersihkan pantai, melakukan pendidikan dan peningkatan kesadaran, mengelola dan mendaur ulang sampah, menyediakan klinik kesehatan untuk hewan, serta riset tentang terumbu karang.Menurut sejarah di website mereka, Gili Eco Trust berdiri pada 2000. Saat itu, tujuan utamanya untuk mendukung kegiatan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk nelayan untuk menjaga lingkungan laut mereka. Nelayan dan warga Gili membentuk Satgas ini karena rusaknya kondisi lingkungan Gili Trawangan akibat pengeboman untuk menangkap ikan dan pemutihan () akibat El Nino pada 1997-1998.Warga lokal membuat kesepakatan terkait tata cara menangkap ikan. Selain larangan menggunakan bom juga menentukan cara-cara ramah lingkungan. Penentuan wilayah tangkapan termasuk di dalamnya juga.Cara lain yang juga disepakati pada saat itu adalah adanya “pajak lingkungan” bagi para penyelam yang pertama kali menyelam di Gili Matra. Sumbangan sebesar Rp50.000 itu digunakan untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan di pulau-pulau tersebut. Gili Eco Trust menjadi lembaga yang menerima dan mengelola iuran lingkungan tersebut.Menggunakan sumbangan tersebut, Gili Eco Trust menjalankan berbagai kegiatan untuk pelestarian lingkungan di Gili Matra. (GIDA) menjadi mitra mereka untuk pemungutan iuran lingkungan ini.Pada 2004, Delphine Robbe, koordinator paruh waktu di Gili Eco Trust mengimpor teknologi Biorock. Teknologi yang ini ditemukan oleh Wolf Hilzberg dan Tom Goreau ini sudah diterapkan di beberapa tempat termasuk di Pemuteran, Buleleng, Bali bagian utara. Hingga saat ini, ada sekitar 140 titik di sekitar Gili Matra yang telah menggunakan teknologi untuk melindungi dan merehabilitasi terumbu karang tersebut.Banyaknya titik yang menggunakan teknologi biorock ini menjadi Gili Matra sebagai lokasi dengan titik biorock terbesar di dunia.Sejak 2006, Gili Eco Trust juga mengadakan lokakarya tentang biorock dua tahun sekali. Lokakarya mereka yang kedelapan pada November 2012 diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai negara. Mereka belajar cara mengembalikan terumbu karang, yang menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan, termasuk melindungi terumbu karang dan ikan.Saat ini, Gili Eco Trust bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, termasuk Balai Konservasi Kelautan Perairan Nasional (BKKPN) untuk menjaga lingkungan pesisir di Gili Matra.Sejak tahun lalu, Gili Eco Trust melebarkan programnya termasuk untuk mengelola dan mendaur ulang sampah di Gili Trawangan. Kegiatan utama mereka terutama mendaur ulang dan memberikan nilai tambah pada produk baru dari sampah tersebut. Mereka bekerja sama dengan Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) yang mengumpulkan sampah-sampah itu dari tiap hotel, restora, kafe, ataupun rumah penduduk lalu membawa ke tempat pembuangan sampah akhir.Kantor Gili Eco Trust di bagian tengah pulau pun menjadi semacam bengkel dan ruang pamer () bagaimana lembaga ini mendaur ulang sampah tersebut. “Proyek besar kami adalah membuat rumah lebih terihat sebagai toko,” kata Sian Williams, staf Gili Eco Trust. Sian juga mendirikan , usaha untuk membuat produk-produk daur ulang dari sampah di Gili Trawangan.Suvenir-suvenir semacam kalung, gelang, asbak, dan penutup lampu hias memenuhi rak-rak di kantor Gili Eco Trust. Semuanya dibuat dari sampah. Mata kalung berbentuk ikan lumba-lumba, misalnya, terbuat dari beling bekas botol minuman. Begitu pula dengan cincin.Suvenir lain adalah pipet terbuat dari bambu. “Kalau pakai pipet dari bambu, kita bisa mengurangi penggunaan pipet plastik,” ujar Sian.Plastik memang masalah utama sampah di Gili Trawangan sebagaimana juga disebut oleh Ketua FMPL, Akmal. “Di sini, semuanya dibungkus plastik. Barang-barang dari luar pasti dibungkus plastik lalu sampahnya ditinggal di Gili,” kata Akmal.Namun, Gili Eco Trust memberikan perhatian lebih pada daur ulang sampah botol-botol kaca. Sebagai daerah pariwisata, Gili Matra memang menghasilkan ribuan botol kaca tiap hari dari botol-botol bekas bir, sampanye, ataupun minuman beralkohol lain. “Karena di sini banyak minum dan pesta, jadi kami ubah botol menjadi gelas minum,” kata Sian.Usaha daur ulang lain yang dilakukan Gili Eco Trust adalah dengan membuat , batu bata dari kaca. Sampah-sampah beling digiling menjadi pasir lalu dibentuk menjadi batu bata. Lokasi pembuatan batu bata dari kaca ini di dekat tempat pembuangan sampah. Dalam sehari, menurut Sian, mereka menghasilkan sekitar 3.500 bata. Hasinya kemudian dipakai untuk bahan bangunan layaknya batubata biasa.“Pesanan sebenarnya banyak tapi produksi kami masih terbatas,” katanya.Hasil penjualan batu bata, suvenir, dan iurang lingkungan itulah yang menghidupkan Gili Eco Trust. Selain itu, mereka juga melakukan penggalangan dana, seperti melalui malam amal () dan lomba triathlon.Untuk program kampanye lingkungan, Gili Eco Trust juga mengenalkan Eco Diver, para penyelam peduli lingkungan. Tak hanya harus menjaga lingkungan saat menyelam, Eco Divers juga belajar mengenal dan mengidentifikasi terumbu karang, membuat taman terumbu karang, melakukan rehabilitasi, dan mengumpulkan data kerusakan terumbu karang.Kampanye serupa juga mereka lakukan kepada anak-anak sekolah maupun warga lokal. Melalui berbagai programnya, Gili Eco Trust terus mengajak warga dan turis agar peduli dan turut membantu penyelamatan lingkungan di Gili Matra. “Hal paling membanggakan adalah ternyata banyak orang yang mau membantu gerakan penyelamatan lingkungan,” kata Sian.","[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
kampanye publik
ketahanan komunitas
pelestarian habitat",liputan gili matra gili eco trust penjaga keindahan gili trawangan bagian sejak pemerintah indonesia menjadikan lombok dan gili matra gili meno gili air dan gili trawangan sebagai salah satu dari dua destinasi pariwisata nasional dpn di nusa tenggara baratkawasan gili matra sebagai taman wisata perairan twp telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan oleh menteri kelautan dan perikanan pada tulisan keempat ini merupakan tulisan berseri dari mongabay yang meliput ke gili matra liputan untuk melihat dampak pariwisata terhadap kawasan koonservasi gili matrabelasan turis mancanegara menyusuri sisi timur pantai gili trawangan awal september lalu semua bercelana pendek santai tanpa alas kaki ada yang bertelanjang dada ada pula yang berkaos singlet di bagian depan kaos itu tertulis tiap turis membawa karung goni mereka memunguti satu per satu sampah yang mereka temukan di pantai pasir putih itu lalu memasukkannya ke karung goni di sekitar mereka turisturis lain ada yang asyik berenang dudukduduk santai atau bahkan berjemur hanya dengan berbikinipada jumat pekan pertama september lalu belasan turis mancanegara itu membersihkan pantai sepanjang sekitar km sephie irine warga prancis termasuk salah satu yang ikut membersihkan pantai bersama pacarnya staf salah satu lembaga swadaya masyarakat lsm internasional ini untuk pertama kalinya ikut aksi bersihbersih pantai di gili trawanganselama sekitar jam sephie dan belasan turis asing mengumpulkan sampahsampah plastik di sepanjang pantai sampah adalah masalah di asia tidak hanya indonesia kata sephie karena itu dia pun mau terlibat aksi bersihbersih pantai jumat sore itu apalagi bisa dapat bir gratis katanya lalu tertawasetelah membersihkan pantai para relawan tersebut memang mendapatkan bir gratis begitulah cara gili eco trust mengajak turis maupun warga lokal untuk ikut peduli lingkungan di gili trawangan dan dua pulau lain di sekitarnya gili meno dan gili air yang biasa dikenal dengan nama gili matrakerja bakti membersihkan pantai mereka lakukan tiap jumat sore lokasinya berpindahpindah dalam sekali kerja bakti mereka mendapatkan kg sampah plastik masih kecil dibandingkan sekitar ton ton sampah per hari di gili trawangan tapi bagi sephie dan para relawan lain bersihbersih itu tak hanya tentang berapa banyak sampah yang mereka kumpulkan tapi juga pendidikan kepada publikbaca tempattempat lain yang pernah saya kunjungi seperti beijing dan malaysia mereka menghadapi isu sampah juga hal itu akibat kurangnya pendidikan dan kesadaran kata sephiemembicarakan lingkungan gili matra tak mungkin tanpa melibatkan gili eco trust organisasi nonpemerintah dengan nama resmi yayasan ekosistem gili indah ini selalu disebut para narasumber ketika membicarakan pelestarian lingkungan di tiga giligili eco trust memang melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan termasuk di antaranya melindungi dan merehabilitasi terumbu karang mencegah erosi pantai membersihkan pantai melakukan pendidikan dan peningkatan kesadaran mengelola dan mendaur ulang sampah menyediakan klinik kesehatan untuk hewan serta riset tentang terumbu karangmenurut sejarah di website mereka gili eco trust berdiri pada saat itu tujuan utamanya untuk mendukung kegiatan satuan tugas satgas yang dibentuk nelayan untuk menjaga lingkungan laut mereka nelayan dan warga gili membentuk satgas ini karena rusaknya kondisi lingkungan gili trawangan akibat pengeboman untuk menangkap ikan dan pemutihan akibat el nino pada warga lokal membuat kesepakatan terkait tata cara menangkap ikan selain larangan menggunakan bom juga menentukan caracara ramah lingkungan penentuan wilayah tangkapan termasuk di dalamnya jugacara lain yang juga disepakati pada saat itu adalah adanya pajak lingkungan bagi para penyelam yang pertama kali menyelam di gili matra sumbangan sebesar rp itu digunakan untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan di pulaupulau tersebut gili eco trust menjadi lembaga yang menerima dan mengelola iuran lingkungan tersebutmenggunakan sumbangan tersebut gili eco trust menjalankan berbagai kegiatan untuk pelestarian lingkungan di gili matra gida menjadi mitra mereka untuk pemungutan iuran lingkungan inipada delphine robbe koordinator paruh waktu di gili eco trust mengimpor teknologi biorock teknologi yang ini ditemukan oleh wolf hilzberg dan tom goreau ini sudah diterapkan di beberapa tempat termasuk di pemuteran buleleng bali bagian utara hingga saat ini ada sekitar titik di sekitar gili matra yang telah menggunakan teknologi untuk melindungi dan merehabilitasi terumbu karang tersebutbanyaknya titik yang menggunakan teknologi biorock ini menjadi gili matra sebagai lokasi dengan titik biorock terbesar di duniasejak gili eco trust juga mengadakan lokakarya tentang biorock dua tahun sekali lokakarya mereka yang kedelapan pada november diikuti sekitar peserta dari berbagai negara mereka belajar cara mengembalikan terumbu karang yang menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan termasuk melindungi terumbu karang dan ikansaat ini gili eco trust bekerja sama dengan berbagai lembaga lain termasuk balai konservasi kelautan perairan nasional bkkpn untuk menjaga lingkungan pesisir di gili matrasejak tahun lalu gili eco trust melebarkan programnya termasuk untuk mengelola dan mendaur ulang sampah di gili trawangan kegiatan utama mereka terutama mendaur ulang dan memberikan nilai tambah pada produk baru dari sampah tersebut mereka bekerja sama dengan front masyarakat peduli lingkungan fmpl yang mengumpulkan sampahsampah itu dari tiap hotel restora kafe ataupun rumah penduduk lalu membawa ke tempat pembuangan sampah akhirkantor gili eco trust di bagian tengah pulau pun menjadi semacam bengkel dan ruang pamer bagaimana lembaga ini mendaur ulang sampah tersebut proyek besar kami adalah membuat rumah lebih terihat sebagai toko kata sian williams staf gili eco trust sian juga mendirikan usaha untuk membuat produkproduk daur ulang dari sampah di gili trawangansuvenirsuvenir semacam kalung gelang asbak dan penutup lampu hias memenuhi rakrak di kantor gili eco trust semuanya dibuat dari sampah mata kalung berbentuk ikan lumbalumba misalnya terbuat dari beling bekas botol minuman begitu pula dengan cincinsuvenir lain adalah pipet terbuat dari bambu kalau pakai pipet dari bambu kita bisa mengurangi penggunaan pipet plastik ujar sianplastik memang masalah utama sampah di gili trawangan sebagaimana juga disebut oleh ketua fmpl akmal di sini semuanya dibungkus plastik barangbarang dari luar pasti dibungkus plastik lalu sampahnya ditinggal di gili kata akmalnamun gili eco trust memberikan perhatian lebih pada daur ulang sampah botolbotol kaca sebagai daerah pariwisata gili matra memang menghasilkan ribuan botol kaca tiap hari dari botolbotol bekas bir sampanye ataupun minuman beralkohol lain karena di sini banyak minum dan pesta jadi kami ubah botol menjadi gelas minum kata sianusaha daur ulang lain yang dilakukan gili eco trust adalah dengan membuat batu bata dari kaca sampahsampah beling digiling menjadi pasir lalu dibentuk menjadi batu bata lokasi pembuatan batu bata dari kaca ini di dekat tempat pembuangan sampah dalam sehari menurut sian mereka menghasilkan sekitar bata hasinya kemudian dipakai untuk bahan bangunan layaknya batubata biasapesanan sebenarnya banyak tapi produksi kami masih terbatas katanyahasil penjualan batu bata suvenir dan iurang lingkungan itulah yang menghidupkan gili eco trust selain itu mereka juga melakukan penggalangan dana seperti melalui malam amal dan lomba triathlonuntuk program kampanye lingkungan gili eco trust juga mengenalkan eco diver para penyelam peduli lingkungan tak hanya harus menjaga lingkungan saat menyelam eco divers juga belajar mengenal dan mengidentifikasi terumbu karang membuat taman terumbu karang melakukan rehabilitasi dan mengumpulkan data kerusakan terumbu karangkampanye serupa juga mereka lakukan kepada anakanak sekolah maupun warga lokal melalui berbagai programnya gili eco trust terus mengajak warga dan turis agar peduli dan turut membantu penyelamatan lingkungan di gili matra hal paling membanggakan adalah ternyata banyak orang yang mau membantu gerakan penyelamatan lingkungan kata sian
"Cerita Menarik Pengolahan Jelantah Jadi Biodiesel di Bali. I Wayan Edi menghitung jumlah minyak goreng bekas yang diterimanya, Selasa (23/8). Jelantah kehitaman itu sisa masak rumah dalam jumlah kecil, sekitar 1-2 liter dan dalam wadah jerigen besar dari restoran atau hotel.“Ibu mau dibayar sekarang atau nanti saja kalau sudah banyak?” tanya Edi saat membuat tanda terima. Satu liter jelantah dibeli pabrik pengolahan minyak goreng bekas jadi biodiesel ini Rp2000.Yayasan Lengis Hijau melalui unit usahanya PT. Bali Hijau Biodiesel baru beroperasi tiga tahun di Kota Denpasar, Bali. Dirintis oleh Caritas Switzerland, lembaga bantuan sosial global dari Swiss bekerja sama dengan pemerintah kota Denpasar. Merk biodiesel yang dihasilkan diberi nama Ucodiesel, jenis B100 khusus olahan jelantah.Program kewirausahaan sosial ini diniatkan sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon penyebab perubahan iklim karena penggunaan solar dan mengurangi paparan limbah jelantah yang dibuang sembarangan ke sumber air.Di tahun ketiganya, Direktur PT Bali Hijau Diesel Endra Setyawan mengatakan pabrik ini sudah menghasilkan 500-an ribu liter biodiesel dari 350-an ribu liter jelantah yang didapat di Bali dan sisanya dari Surabaya. Harga jual Ucodiesel per Agustus ini Rp9500 per liter. Sementara harga solar industri sekitar Rp9000-an per liter.Harga biodiesel memang harus memperhatikan harga solar industri karena kesadaran menggunakan sumber energi terbarukan belum massal. Juga sangat tergantung keberlanjutan produksi biodiesel, salah satunya tergantung bahan baku minyak jelantahnya.Nah soal jelantah ini, Lengis Hijau punya cerita menarik. Di tahun pertama, tantangannya adalah kesulitan mencari minyak goreng bekas, karena harus bersaing dengan pengepul-pengepul jelantah lainnya.“Mereka kompetitor, karena berani beli lebih mahal dari kita,” ujar Endra. Para pengepul disebutnya menjual lagi jelantah ke usaha makanan yang menggunakan banyak minyak goreng juga ada pengepul besar yang memasok ke Surabaya untuk bahan pakan ternak ayam. “Untuk ayamnya mungkin tidak masalah tapi orang yang makan ayamnya karena jelantah mengandung karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan,” urai pria yang berkantor di Jl Cargo Sari 4X, Ubung Kaja, Denpasar ini.Minyak goreng secara aman disebutkan hanya dapat digunakan maksimal 3 kali, dengan suhu di bawah 125 derajat celcius. Memasak dengan suhu di atasnya, mempercepat oksidasi dan degradasi minyak goreng. Setelahnya, proses penggorengan menghasilkan berbagai radikal bebas yang bersifat karsinogen, diserap dan merusak gizi makanan membahayakan kesehatan. Dapat merusak sel-sel tubuh, membran dan fungsi sel tubuh, memicu peningkatan risiko stroke, obesitas, jantung, dan lainnya.Tak hanya tantangan mengumpulkan limbah jelantah, menjual biodiesel juga tak mudah. Endra menyebut industri masih memilih solar yang harganya sedikit lebih murah, apalagi jika mendapatkan harga lebih murah dari pasaran.“Pas harga minyak dunia turun kita berhenti produksi. Harus hitung biaya produksinya yang masih mahal,” jelas Endra. Misalnya bahan baku jelantah Rp2000 ditambah biaya mengolah sekitar Rp7000-an, untungnya dinilai masih kecil hanya Rp100-200 rupiah per liter.Caritas disebutkan membiayai pabrik dan manajemen diawal dan sewa pabrik hingga 10 tahun ke depan. Karena itu Endra dan timnya harus berhitung.Pelanggan utama biodieselnya di antaranya Tjendana Resort Management yang mengelola sejumlah restoran dan villa seperti Villa Kunti, Dampati, Oceana Restaurant, dan lainnya. Selain itu ada juga Green School yang membeli 1000-1500 liter per bulan untuk 4 bus sekolahnya. Sejumlah siswa sekolah internasional di Bali ini menjadikannya proyek biobus dan juga tertarik mengembangkan biodiesel menjadi sabun.Lengis Hijau berharap Pemkot Denpasar membuat perangkat hukum seperti peraturan Walikota tentang tata kelola minyak goreng bekas agar tak disalahgunakan sebagai bahan pangan. Menurut Endra, Pemkot juga perlu komitmen menyerap biodiesel untuk kendaraan dinas untuk mengganti solar.Dengan asumsi jumlah konsumsi minyak goreng rata-rata 2-4 liter per bulan per keluarga, kebutuhan 63 juta rumah tangga di Indonesia akan minyak goreng dapat mencapai 252.000 ton per bulan. Menjadikan minyak goreng salah satu komoditas sembilan bahan pokok. Dengan asumsi yang sama, 1.028.260 keluarga di Bali dapat mengkonsumsi minyak goreng hingga mencapai lebih dari 4 juta liter per bulan dan berpotensi menghasilkan minyak goreng bekas atau jelantah lebih dari 1.000.000 liter perbulan. Dari riset awal disebutkan limbah satu liter jelantah bisa mencemari 500 liter air permukaan.Jelantah yang langsung dibuang bersama dengan sampah lainnya, nantinya akan terurai melalui proses penguraian anaenerobik menjadi Metana. Metana atau gas metan adalah salah satu gas rumah kaca yang berbahaya, sekitar 25 kali lebih berbahaya dibandingkan CO2 (karbondioksida). Metana disebut penyumbang terbesar terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global.Selain membuang ke tempat sampah, dalam survei yang dilakukan Lengis Hijau pada sektor pariwisata, terdapat juga perilaku membuang jelantah ke aliran air yang dapat mencemari air lingkungan sekitar termasuk kualitas sumber air tanah sebagai air minum harian. Lainnya teralirkan ke laut dan bisa mengancam biota laut.Sementara potensi limbah jelantah dari industri pariwisata juga dinilai tinggi. Begini hitung-hitungan Lengis Hijau. Jika rata-rata kunjungan wisatawan ke Bali 4 juta orang per tahun, dengan penggunaan minyak goreng 20-50 liter minyak goreng per 100 wisatawan per minggu dan rata-rata tinggal 3 hari dapat menghasilkan 2.500 liter limbah minyak goreng bekas per hari. Dibandingan yang bisa dikumpulkan saat ini, jumlahnya sangat kecil.Pengolahan daur ulang jelantah menjadi Biosolar menerapkan teknik filtrasi mekanis dikombinasikan dengan konversi kimia. Memanfaatkan mesin dengan teknologi modern FuelMatic GSX 3 dari Inggris, dengan kapasitas produksi 1.000 liter per satu kali proses dengan durasi 8 jam.Biosolar dihasilkan tak hanya dari jelantah yang mayoritas sawit, juga banyak diversifikasi dari tumbuhan lain. Lebih ramah lingkungan karena terbuat dari sumberdaya hayati, sehingga lebih mudah terurai. Lengis Hijau menyebut biosolar dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau campuran solar. Tidak dibutuhkan modifikasi mesin untuk penggunaannya.Selain kelebihan juga ada kekurangan. Di sejumlah blog otomotif sejumlah kekurangan misalnya energi yang dihasilkan dibanding bahan bakar fosil. Kekurangan ini tertutupi jika fokus pada konteks pelestarian lingkungan seperti daur ulang limbah dan pengurangan emisi.Siswanto, pekerja hotel The Mansion yang sudah dua tahun menggunakan biodiesel dari Lengis Hijau mengatakan tidak ada masalah dengan mesin dan energi dari dua mesin generator kapasitas 250 KVA yang diurusnya. Ia menyebut manajemen memilih biodiesel ini karena aspek lingkungan. “Daaripada limbah minyak gorengnya dikonsumsi orang lagi kan bikin sakit,” ujarnya.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
pola cuaca yang berubah",cerita menarik pengolahan jelantah jadi biodiesel di bali i wayan edi menghitung jumlah minyak goreng bekas yang diterimanya selasa jelantah kehitaman itu sisa masak rumah dalam jumlah kecil sekitar liter dan dalam wadah jerigen besar dari restoran atau hotelibu mau dibayar sekarang atau nanti saja kalau sudah banyak tanya edi saat membuat tanda terima satu liter jelantah dibeli pabrik pengolahan minyak goreng bekas jadi biodiesel ini rpyayasan lengis hijau melalui unit usahanya pt bali hijau biodiesel baru beroperasi tiga tahun di kota denpasar bali dirintis oleh caritas switzerland lembaga bantuan sosial global dari swiss bekerja sama dengan pemerintah kota denpasar merk biodiesel yang dihasilkan diberi nama ucodiesel jenis b khusus olahan jelantahprogram kewirausahaan sosial ini diniatkan sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon penyebab perubahan iklim karena penggunaan solar dan mengurangi paparan limbah jelantah yang dibuang sembarangan ke sumber airdi tahun ketiganya direktur pt bali hijau diesel endra setyawan mengatakan pabrik ini sudah menghasilkan an ribu liter biodiesel dari an ribu liter jelantah yang didapat di bali dan sisanya dari surabaya harga jual ucodiesel per agustus ini rp per liter sementara harga solar industri sekitar rpan per literharga biodiesel memang harus memperhatikan harga solar industri karena kesadaran menggunakan sumber energi terbarukan belum massal juga sangat tergantung keberlanjutan produksi biodiesel salah satunya tergantung bahan baku minyak jelantahnyanah soal jelantah ini lengis hijau punya cerita menarik di tahun pertama tantangannya adalah kesulitan mencari minyak goreng bekas karena harus bersaing dengan pengepulpengepul jelantah lainnyamereka kompetitor karena berani beli lebih mahal dari kita ujar endra para pengepul disebutnya menjual lagi jelantah ke usaha makanan yang menggunakan banyak minyak goreng juga ada pengepul besar yang memasok ke surabaya untuk bahan pakan ternak ayam untuk ayamnya mungkin tidak masalah tapi orang yang makan ayamnya karena jelantah mengandung karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan urai pria yang berkantor di jl cargo sari x ubung kaja denpasar iniminyak goreng secara aman disebutkan hanya dapat digunakan maksimal kali dengan suhu di bawah derajat celcius memasak dengan suhu di atasnya mempercepat oksidasi dan degradasi minyak goreng setelahnya proses penggorengan menghasilkan berbagai radikal bebas yang bersifat karsinogen diserap dan merusak gizi makanan membahayakan kesehatan dapat merusak selsel tubuh membran dan fungsi sel tubuh memicu peningkatan risiko stroke obesitas jantung dan lainnyatak hanya tantangan mengumpulkan limbah jelantah menjual biodiesel juga tak mudah endra menyebut industri masih memilih solar yang harganya sedikit lebih murah apalagi jika mendapatkan harga lebih murah dari pasaranpas harga minyak dunia turun kita berhenti produksi harus hitung biaya produksinya yang masih mahal jelas endra misalnya bahan baku jelantah rp ditambah biaya mengolah sekitar rpan untungnya dinilai masih kecil hanya rp rupiah per litercaritas disebutkan membiayai pabrik dan manajemen diawal dan sewa pabrik hingga tahun ke depan karena itu endra dan timnya harus berhitungpelanggan utama biodieselnya di antaranya tjendana resort management yang mengelola sejumlah restoran dan villa seperti villa kunti dampati oceana restaurant dan lainnya selain itu ada juga green school yang membeli liter per bulan untuk bus sekolahnya sejumlah siswa sekolah internasional di bali ini menjadikannya proyek biobus dan juga tertarik mengembangkan biodiesel menjadi sabunlengis hijau berharap pemkot denpasar membuat perangkat hukum seperti peraturan walikota tentang tata kelola minyak goreng bekas agar tak disalahgunakan sebagai bahan pangan menurut endra pemkot juga perlu komitmen menyerap biodiesel untuk kendaraan dinas untuk mengganti solardengan asumsi jumlah konsumsi minyak goreng ratarata liter per bulan per keluarga kebutuhan juta rumah tangga di indonesia akan minyak goreng dapat mencapai ton per bulan menjadikan minyak goreng salah satu komoditas sembilan bahan pokok dengan asumsi yang sama keluarga di bali dapat mengkonsumsi minyak goreng hingga mencapai lebih dari juta liter per bulan dan berpotensi menghasilkan minyak goreng bekas atau jelantah lebih dari liter perbulan dari riset awal disebutkan limbah satu liter jelantah bisa mencemari liter air permukaanjelantah yang langsung dibuang bersama dengan sampah lainnya nantinya akan terurai melalui proses penguraian anaenerobik menjadi metana metana atau gas metan adalah salah satu gas rumah kaca yang berbahaya sekitar kali lebih berbahaya dibandingkan co karbondioksida metana disebut penyumbang terbesar terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan globalselain membuang ke tempat sampah dalam survei yang dilakukan lengis hijau pada sektor pariwisata terdapat juga perilaku membuang jelantah ke aliran air yang dapat mencemari air lingkungan sekitar termasuk kualitas sumber air tanah sebagai air minum harian lainnya teralirkan ke laut dan bisa mengancam biota lautsementara potensi limbah jelantah dari industri pariwisata juga dinilai tinggi begini hitunghitungan lengis hijau jika ratarata kunjungan wisatawan ke bali juta orang per tahun dengan penggunaan minyak goreng liter minyak goreng per wisatawan per minggu dan ratarata tinggal hari dapat menghasilkan liter limbah minyak goreng bekas per hari dibandingan yang bisa dikumpulkan saat ini jumlahnya sangat kecilpengolahan daur ulang jelantah menjadi biosolar menerapkan teknik filtrasi mekanis dikombinasikan dengan konversi kimia memanfaatkan mesin dengan teknologi modern fuelmatic gsx dari inggris dengan kapasitas produksi liter per satu kali proses dengan durasi jambiosolar dihasilkan tak hanya dari jelantah yang mayoritas sawit juga banyak diversifikasi dari tumbuhan lain lebih ramah lingkungan karena terbuat dari sumberdaya hayati sehingga lebih mudah terurai lengis hijau menyebut biosolar dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau campuran solar tidak dibutuhkan modifikasi mesin untuk penggunaannyaselain kelebihan juga ada kekurangan di sejumlah blog otomotif sejumlah kekurangan misalnya energi yang dihasilkan dibanding bahan bakar fosil kekurangan ini tertutupi jika fokus pada konteks pelestarian lingkungan seperti daur ulang limbah dan pengurangan emisisiswanto pekerja hotel the mansion yang sudah dua tahun menggunakan biodiesel dari lengis hijau mengatakan tidak ada masalah dengan mesin dan energi dari dua mesin generator kapasitas kva yang diurusnya ia menyebut manajemen memilih biodiesel ini karena aspek lingkungan daaripada limbah minyak gorengnya dikonsumsi orang lagi kan bikin sakit ujarnya
"Ketuk Nurani Hakim soal Tambang Kendeng, Para Akademisi Kirim ‘Surat Cinta’ ke Mahkamah Agung. Puluhan akademisi dan lembaga riset mengajukan pendapat hukum atau sahabat peradilan () atas peninjauan kembali Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan putusan PTUN Surabaya. Kedua pengadilan ini menyidangkan gugatan masyarakat atas izin lingkungan PT. Semen Indonesia. Amicus curiae telah diserahkan ke Mahkamah Agung pada Rabu (24/8/16).Herlambang P. Wiratraman, pakar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga mewakili pengaju , kepada , mengatakan, nurani mereka terusik karena ada pembangunan pabrik semen di Rembang dan pertambangan lain di berbagai wilayah.Keadaan ini, katanya, bakal menghilangkan sebagian mata pencaharian petani. Apabila warga tak bisa bertani, pengangguran di Indonesia akan bertambah. Padahal, negara belum bisa membuat atau memberikan lapangan kerja bagi rakyat.“Saat negara belum mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat, justru merugikan dengan merampas mata pencaharian mereka,” katanya Sabtu, akhir Agustus lalu.Melalui ini, katanya, memberikan pertimbangan hakim dalam menangani perkara. Ini diajukan oleh lembaga dan individu yang menaruh perhatian terhadap masalah lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia.Amicus ini untuk majelis hakim yang akan memeriksa gugatan warga Rembang terhadap izin lingkungan pendirian pabrik semen dan pertambangan batukapur di Pegunungan Kendeng.Dalam masukan pendapat itu, ada sembilan pemikiran mendasar agar dipahami hakim. , pengadilan harus mempertimbangkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mengingat gugatan warga Rembang muncul berawal dari ketidaktaatan Pemerintah Rembang terhadap UU itu., ada salah tafsir daluwarsa. , terjadi kekeliruan dalam putusan majelis hakim. , tambang sama sekali tak berpihak perlindungan nasib petani. , pengabaian perlindungan atas kearifan lokal masyarakat setempat., tambang berdampak pada pemanasan global. , ada pelanggaran hukum tata ruang dan Amdal tak valid.Kedelapan, terjadi kebobrokan amdal PT. Semen Indonesia.“Perlu hakim mempertimbangkan dampak sosial budaya dari pembangunan pabrik Semen di Rembang,” katanya.Dalam dokumen , disebutkan, rencana pembangunan pabrik Semen di Rembang terkait hajat orang banyak. Dengan “penggusuran” lahan warga dan eksploitasi alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan.Pemerintah Rembang, katanya, seharusnya membuka segala informasi terkait pembangunan dan perencanaan kepada masyarakat luas. Terutama, mereka yang tinggal di daerah proyek, di Pegunungan Kendeng. Kenyataan, masyarakat Kendeng merasa tak diikutsertakan.“Ini kesalahan fatal oleh Pemerintah Rembang. Seharusnya informasi diberikan (bukan hanya dibuka) sejak awal, sebelum pembangunan pabrik.”, beberapa surat keputusan Bupati Rembang mengenai segala proses menyangkut pembangunan pabrik semen, ternyata tak diketahui warga masif. Meskipun Pemkab Rembang, berdalih memberikan informasi kepada warga melalui beberapa sosialisasi kepada warga.Eko Cahyono Direktur Sajogyo Institute mengatakan, Pemkab Rembang terlalu ceroboh, karena bertemu dan berkomunikasi dengan warga ketika proyek sudah mau berjalan.Dalam sosialisasi, terkesan ada pemaksaan kehendak oleh pemkab kepada warga. Seharusnya, masyarakat diberitahu dari awal mengenai perencanaan, rakyat menanggapi dengan kata setuju atau tidak disertai alasan. Hingga komunikasi dua arah bukan satu arah.Untuk menciptakan musyawarah dua arah itu, katanya, masyarakat diberikan bahan-bahan sebelum sosialisasi. Hal ini sudah ada dalam UU KIP, terkait informasi-informasi wajib disediakan berkala seperti keputusan bupati.Informasi berkala ini, katanya, wajib disampaikan kepada masyarakat dengan cara mudah terjangku dan dipahami.Ketidaktaatan Pemkab Rembang terhadap asas-asas keterbukaan informasi publik terlihat ketika sosialisasi.Sosialisasi dilakukan Pemkab hanya melalui website. “Tentu saja tak bisa jadi upaya sosialisasi baik, terlebih kondisi masyarakat terdampak belum sepenuhnya bisa mengakses website.”Pemkab, katanya, tak bisa menjalankan fungsi sebagai badan publik yang memberikan informasi dengan baik, sesuai amanat UU KIP.Eko mengatakan, warga Kendeng ingin terus bertani sekaligus ikut menjaga keseimbangan alam.“Bertani itu tak bisa jauh dengan perairan. Mau tidak mau warga Kendeng harus pandai menjaga keseimbangan alam, supaya alam bisa memberikan cadangan berupa air.”Pembangunan pabrik semen Kendeng, katanya, akan mematikan sumber mata air mereka.Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan Semarang Caver Association (SCA) telah meneliti lapangan langsung guna memperoleh data valid, tak seperti tertuang dalam Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), banyak manipulasi.JMPPK menemukan 49 goa tersebar di sekitar Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan empat goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Terdapat 109 mata air tersebar di CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang kemarau dan penghujan.“Sumber mata air ini memberikan sumbangan besar terhadap keberlangsungan petani Kendeng.”Selain itu, katanya, ada bukti nyata diperlihatkan alam kepada pemerintah. Pada 18 Juni 2016, banjir bandang di Tegaldowo, Rembang, salah satu desa terkena pembangunan pabrik semen.“Memang daerah ini sudah beberapa kali banjir ketika hujan turun deras, tetapi banjir kali ini beda. Banjir bawa lumpur dan kerikil hingga terjangan arus berbeda.”Untuk itu, katanya, pendirian pabrik semen dan eksploitasi batu kapur sebagai bahan baku semen di Pegunungan Kendeng walaupun tak bersinggungan langsung dengan tanah petani, perlu dibatalkan. Sebab, akan memberikan dampak sosio-kultural kepada masyarakat.“Dampak langsung secara ekologis berupa keterancaman ketersediaan air yang sangat dibutuhkan.”Hariadi Kartodihardjo, pakar kehutanan Institute Pertanian Bogor dihubungi terpisah mengatakan, amicus curiae bukan untuk mengintervensi hakim, namun upaya memberikan bantuan kepada hakim dalam menggali lebih dalam kasus ini.Harapannya, putusan hakim bisa lebih holistik, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lebih lengkap, mendalam, dan menggunakan pendekatan menyeluruh.Penggalian nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, katanya, merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan putusan.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",ketuk nurani hakim soal tambang kendeng para akademisi kirim surat cinta ke mahkamah agung puluhan akademisi dan lembaga riset mengajukan pendapat hukum atau sahabat peradilan atas peninjauan kembali pengadilan tata usaha negara ptun semarang dan putusan ptun surabaya kedua pengadilan ini menyidangkan gugatan masyarakat atas izin lingkungan pt semen indonesia amicus curiae telah diserahkan ke mahkamah agung pada rabu herlambang p wiratraman pakar dari fakultas hukum universitas airlangga mewakili pengaju kepada mengatakan nurani mereka terusik karena ada pembangunan pabrik semen di rembang dan pertambangan lain di berbagai wilayahkeadaan ini katanya bakal menghilangkan sebagian mata pencaharian petani apabila warga tak bisa bertani pengangguran di indonesia akan bertambah padahal negara belum bisa membuat atau memberikan lapangan kerja bagi rakyatsaat negara belum mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat justru merugikan dengan merampas mata pencaharian mereka katanya sabtu akhir agustus lalumelalui ini katanya memberikan pertimbangan hakim dalam menangani perkara ini diajukan oleh lembaga dan individu yang menaruh perhatian terhadap masalah lingkungan dan sumber daya alam di indonesiaamicus ini untuk majelis hakim yang akan memeriksa gugatan warga rembang terhadap izin lingkungan pendirian pabrik semen dan pertambangan batukapur di pegunungan kendengdalam masukan pendapat itu ada sembilan pemikiran mendasar agar dipahami hakim pengadilan harus mempertimbangkan uu keterbukaan informasi publik kip mengingat gugatan warga rembang muncul berawal dari ketidaktaatan pemerintah rembang terhadap uu itu ada salah tafsir daluwarsa terjadi kekeliruan dalam putusan majelis hakim tambang sama sekali tak berpihak perlindungan nasib petani pengabaian perlindungan atas kearifan lokal masyarakat setempat tambang berdampak pada pemanasan global ada pelanggaran hukum tata ruang dan amdal tak validkedelapan terjadi kebobrokan amdal pt semen indonesiaperlu hakim mempertimbangkan dampak sosial budaya dari pembangunan pabrik semen di rembang katanyadalam dokumen disebutkan rencana pembangunan pabrik semen di rembang terkait hajat orang banyak dengan penggusuran lahan warga dan eksploitasi alam yang berdampak pada kerusakan lingkunganpemerintah rembang katanya seharusnya membuka segala informasi terkait pembangunan dan perencanaan kepada masyarakat luas terutama mereka yang tinggal di daerah proyek di pegunungan kendeng kenyataan masyarakat kendeng merasa tak diikutsertakanini kesalahan fatal oleh pemerintah rembang seharusnya informasi diberikan bukan hanya dibuka sejak awal sebelum pembangunan pabrik beberapa surat keputusan bupati rembang mengenai segala proses menyangkut pembangunan pabrik semen ternyata tak diketahui warga masif meskipun pemkab rembang berdalih memberikan informasi kepada warga melalui beberapa sosialisasi kepada wargaeko cahyono direktur sajogyo institute mengatakan pemkab rembang terlalu ceroboh karena bertemu dan berkomunikasi dengan warga ketika proyek sudah mau berjalandalam sosialisasi terkesan ada pemaksaan kehendak oleh pemkab kepada warga seharusnya masyarakat diberitahu dari awal mengenai perencanaan rakyat menanggapi dengan kata setuju atau tidak disertai alasan hingga komunikasi dua arah bukan satu arahuntuk menciptakan musyawarah dua arah itu katanya masyarakat diberikan bahanbahan sebelum sosialisasi hal ini sudah ada dalam uu kip terkait informasiinformasi wajib disediakan berkala seperti keputusan bupatiinformasi berkala ini katanya wajib disampaikan kepada masyarakat dengan cara mudah terjangku dan dipahamiketidaktaatan pemkab rembang terhadap asasasas keterbukaan informasi publik terlihat ketika sosialisasisosialisasi dilakukan pemkab hanya melalui website tentu saja tak bisa jadi upaya sosialisasi baik terlebih kondisi masyarakat terdampak belum sepenuhnya bisa mengakses websitepemkab katanya tak bisa menjalankan fungsi sebagai badan publik yang memberikan informasi dengan baik sesuai amanat uu kipeko mengatakan warga kendeng ingin terus bertani sekaligus ikut menjaga keseimbangan alambertani itu tak bisa jauh dengan perairan mau tidak mau warga kendeng harus pandai menjaga keseimbangan alam supaya alam bisa memberikan cadangan berupa airpembangunan pabrik semen kendeng katanya akan mematikan sumber mata air merekajaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng jmppk dan semarang caver association sca telah meneliti lapangan langsung guna memperoleh data valid tak seperti tertuang dalam analisis mengenai dampak lingkungan amdal banyak manipulasijmppk menemukan goa tersebar di sekitar cekungan air tanah cat watuputih dan empat goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif terdapat mata air tersebar di cat watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang kemarau dan penghujansumber mata air ini memberikan sumbangan besar terhadap keberlangsungan petani kendengselain itu katanya ada bukti nyata diperlihatkan alam kepada pemerintah pada juni banjir bandang di tegaldowo rembang salah satu desa terkena pembangunan pabrik semenmemang daerah ini sudah beberapa kali banjir ketika hujan turun deras tetapi banjir kali ini beda banjir bawa lumpur dan kerikil hingga terjangan arus berbedauntuk itu katanya pendirian pabrik semen dan eksploitasi batu kapur sebagai bahan baku semen di pegunungan kendeng walaupun tak bersinggungan langsung dengan tanah petani perlu dibatalkan sebab akan memberikan dampak sosiokultural kepada masyarakatdampak langsung secara ekologis berupa keterancaman ketersediaan air yang sangat dibutuhkanhariadi kartodihardjo pakar kehutanan institute pertanian bogor dihubungi terpisah mengatakan amicus curiae bukan untuk mengintervensi hakim namun upaya memberikan bantuan kepada hakim dalam menggali lebih dalam kasus iniharapannya putusan hakim bisa lebih holistik berdasarkan pertimbanganpertimbangan lebih lengkap mendalam dan menggunakan pendekatan menyeluruhpenggalian nilainilai hukum yang berkembang dalam masyarakat katanya merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan putusan
"Mencengangkan! Peta BRG Perlihatkan Setengah Juta Hektar Konsesi di Kubah Gambut. Badan Restorasi Gambut (BRG) baru saja merampungkan satu tahap pekerjaan, yakni peta restorasi gambut. Dari hasil pemetaan, luas kesatuan hidrologis gambut (KHG) total 22,4 juta hektar. Terdiri atas 15,9 juta hektar lahan gambut dan 6,5 juta hektar lahan mineral (non-gambut). Luas gambut lindung hanya 4,1 juta hektar, sisanya kawasan budidaya (11,8 juta hektar).Dari sana terlihat, gambut yang akan direstorasi sampai lima tahun ke depan seluas 2, 679 juta hektar, dengan kawasan budidaya 2,3 juta hektar. Dari 2,3 juta hektar (87%) itu, 1,2 juta hektar merupakan konsesi perkebunan dan kehutanan. Fakta mencengangkan, sekitar setengah juta hektar konsesi kebun dan kehutanan itu berada di kubah gambut, yang seharusnya masuk kawasan lindung!Budi S. Wardhana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG mengatakan, dari peta ini, BRG akan melakukan rezonasi. Untuk, katanya, konsesi di kubah gambut sekitar 590.000 hektar, wajib menjadi zonasi lindung. Kubah gambut ini, bagian penting ekosistem gambut yang cembung dan memiliki elevasi lebih tinggi dari daerah sekitar. Ia berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air.Sedang dari peta indikatif restorasi gambut, sekitar 13% di kawasan lindung. ”Di lindung ada 339.000 hektar prioritas restorasi,” katanya di Jakarta, Kamis (9/6/16).Untuk biaya restorasi kawasan lindung, katanya, tanggungjawab pemerintah dengan dana dari APBN, APBD ataupun donatur dan organsiasi masyarakat sipil. Sedangkan wilayah konsesi, pemilik konsesi merestorasi sendiri dengan supervisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BRG.Total perusahaan akan restorasi di kawasan budiadaya mencapai 531 unit baik perkebunan maupun kehutanan di wilayah gambut dengan luas sekitar 2,3 juta hektar terbagi dalam 609.000 hektar hutan tanaman industri, 59.000 hektar HPH dan 589.000 hektar perkebunan. Sisanya, sekitar 1,1 juta hektar lahan belum teridentifikasi ataupun belum berizin resmi atau lahan masyarakat. BRG memperkirakan pengalihan gambut budidaya ke fungsi lindung sekitar 800.000-an hektar.Badan ini mengusulkan, beberapa lahan konsesi perusahaan masuk kawasan moratorium. Budi mencontohkan, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) total konsesi 312.000 hektar, dengan 27.000 hektar harus restorasi, 53.000 hektar moratorium dan 90.000 telah terkelola baik.Sedangkan, Asia Pulp and Paper, belum menyerahkan data, dari 1,9 juta hektar konsesi, dari 1,3 juta hektar di lahan gambut. Untuk PT Bumi Mekar Hijau saja, sekitar 95.000 hektar perlu masuk moratorium. ”Seluas 75% di gambut dalam.”Nazir Foead, Kepala BRG, menegaskan restorasi wajib. Jika ada perusahaan ‘nakal’ tak menjalankan kewajiban pemerintah berhak mencabut izin dan lahan kembali kepada pemerintah. Hal itu, katanya, secara eksplisit tercantum dalam beleid Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2015.Pemilik konsensi setiap satu tahun sekali melaporkan kegiatan restorasi. ”Jika da tahun tak dipenuhi, izin akan dicabut,” katanya. Pencabutan diawali surat peringatan sebanyak tiga kali.Dalam kerja restorasi ini, katanya, pemilik konsesi diminta meninjau rencana bisnis, terkait mengubah zonasi, mengubah tanaman lebih sesuai jenis lahan dan mengubah rencana kerja umum.Budi, mengatakan, sekitar 4,4 juta hektar gambut kawasan budidaya perlu dimoratorium. ”Ini masih (utuh), gambut cukup tebal. Kami usulkan kepada pemerintah masuk moratorium.”Sekitat 4,1 juta hektar dari jumlah ini di Papua, dengan kedalaman gambut bisa mencapai puluhan meter. Meski demikian, dari luasan moratorium usulan itu, terdapat 2,7 juta hektar belum teridentifikasi. “Apakah ada budidaya, belum ada izin atau ada izin belum keluar, ada lahan masyarakat, belum teridentifikasi. Namun, luasan masih kawasan hutan,” katanya.Saat kolaborasi data, BRG pun menemukan sekitar 25.000 hektar izin tumpang tindih. Dia mencontohkan, PT Bosowa, PT Baskarasa Triatama Riau, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Kalimantan Hijau Sentosa, PT Tenaga PEMB Sejahtera, PT Sabira Negeri Utama, tumpang tindih dengan perkebunan sawit dan HPH.Ada tumpang tindih antara perkebunan sawit dengan HTI, ada PT Sinar Karya Mandiri dan PT Golden Youth Plantation In.Pada 2016, kerja prioritas BRG di empat kabupaten utama, yakni Kabupaten Pulang Pisau, Meranti, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir atau 30% dari 2,6 juta hektar. Pada 2017-2020, masing-masing 20% dan pertengahan 2020 sebesar 10%.Peta indikatif ini masih berskala 1:250.000. Dalam restorasi, BRG membagi dalam peta lebih operasional, 1:50.000. Juga peta 1:10.000 untuk restorasi hidrologi, vegetasi, dan sosial budaya serta infrastruktur. Peta 1:2.000 untuk , mendesain ulang kanal.Analisis peta dibuat dari beberapa data seperti KLHK, Badan Informasi Geospasial, Kementan dan perusahaan pemegang konsesi. Peta tersebut ditumpangkan dengan data kebakaran, data konsesi (HTI, HPH, izin perkebunan), data citra indikasi kanal, dan lain-lain.Peta BRG masih verifikasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Nazir akan bertemu dengan beberapa asosiasi pemegang konsesi untuk kolaborasi peta dalam satu dua pekan mendatang.Data ini, katanya, akan terus berkembang seiring pengecekan lapangan. Meski demikian, setelah verifikasi segera diserahkan kepada BRG daerah untuk koordinasi. ”Nanti gurbernur yang memiliki wewenang, kami memantau di pusat,” ucap Budi.BRG juga akan berkoordinasi intensif dengan KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terutama tujuh provinsi prioritas.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat",mencengangkan peta brg perlihatkan setengah juta hektar konsesi di kubah gambut badan restorasi gambut brg baru saja merampungkan satu tahap pekerjaan yakni peta restorasi gambut dari hasil pemetaan luas kesatuan hidrologis gambut khg total juta hektar terdiri atas juta hektar lahan gambut dan juta hektar lahan mineral nongambut luas gambut lindung hanya juta hektar sisanya kawasan budidaya juta hektardari sana terlihat gambut yang akan direstorasi sampai lima tahun ke depan seluas juta hektar dengan kawasan budidaya juta hektar dari juta hektar itu juta hektar merupakan konsesi perkebunan dan kehutanan fakta mencengangkan sekitar setengah juta hektar konsesi kebun dan kehutanan itu berada di kubah gambut yang seharusnya masuk kawasan lindungbudi s wardhana deputi bidang perencanaan dan kerjasama brg mengatakan dari peta ini brg akan melakukan rezonasi untuk katanya konsesi di kubah gambut sekitar hektar wajib menjadi zonasi lindung kubah gambut ini bagian penting ekosistem gambut yang cembung dan memiliki elevasi lebih tinggi dari daerah sekitar ia berfungsi sebagai pengatur keseimbangan airsedang dari peta indikatif restorasi gambut sekitar di kawasan lindung di lindung ada hektar prioritas restorasi katanya di jakarta kamis untuk biaya restorasi kawasan lindung katanya tanggungjawab pemerintah dengan dana dari apbn apbd ataupun donatur dan organsiasi masyarakat sipil sedangkan wilayah konsesi pemilik konsesi merestorasi sendiri dengan supervisi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan brgtotal perusahaan akan restorasi di kawasan budiadaya mencapai unit baik perkebunan maupun kehutanan di wilayah gambut dengan luas sekitar juta hektar terbagi dalam hektar hutan tanaman industri hektar hph dan hektar perkebunan sisanya sekitar juta hektar lahan belum teridentifikasi ataupun belum berizin resmi atau lahan masyarakat brg memperkirakan pengalihan gambut budidaya ke fungsi lindung sekitar an hektarbadan ini mengusulkan beberapa lahan konsesi perusahaan masuk kawasan moratorium budi mencontohkan riau andalan pulp and paper rapp total konsesi hektar dengan hektar harus restorasi hektar moratorium dan telah terkelola baiksedangkan asia pulp and paper belum menyerahkan data dari juta hektar konsesi dari juta hektar di lahan gambut untuk pt bumi mekar hijau saja sekitar hektar perlu masuk moratorium seluas di gambut dalamnazir foead kepala brg menegaskan restorasi wajib jika ada perusahaan nakal tak menjalankan kewajiban pemerintah berhak mencabut izin dan lahan kembali kepada pemerintah hal itu katanya secara eksplisit tercantum dalam beleid peraturan menteri nomor tahun pemilik konsensi setiap satu tahun sekali melaporkan kegiatan restorasi jika da tahun tak dipenuhi izin akan dicabut katanya pencabutan diawali surat peringatan sebanyak tiga kalidalam kerja restorasi ini katanya pemilik konsesi diminta meninjau rencana bisnis terkait mengubah zonasi mengubah tanaman lebih sesuai jenis lahan dan mengubah rencana kerja umumbudi mengatakan sekitar juta hektar gambut kawasan budidaya perlu dimoratorium ini masih utuh gambut cukup tebal kami usulkan kepada pemerintah masuk moratoriumsekitat juta hektar dari jumlah ini di papua dengan kedalaman gambut bisa mencapai puluhan meter meski demikian dari luasan moratorium usulan itu terdapat juta hektar belum teridentifikasi apakah ada budidaya belum ada izin atau ada izin belum keluar ada lahan masyarakat belum teridentifikasi namun luasan masih kawasan hutan katanyasaat kolaborasi data brg pun menemukan sekitar hektar izin tumpang tindih dia mencontohkan pt bosowa pt baskarasa triatama riau pt marsam citra adiperkasa pt kalimantan hijau sentosa pt tenaga pemb sejahtera pt sabira negeri utama tumpang tindih dengan perkebunan sawit dan hphada tumpang tindih antara perkebunan sawit dengan hti ada pt sinar karya mandiri dan pt golden youth plantation inpada kerja prioritas brg di empat kabupaten utama yakni kabupaten pulang pisau meranti musi banyuasin dan ogan komering ilir atau dari juta hektar pada masingmasing dan pertengahan sebesar peta indikatif ini masih berskala dalam restorasi brg membagi dalam peta lebih operasional juga peta untuk restorasi hidrologi vegetasi dan sosial budaya serta infrastruktur peta untuk mendesain ulang kanalanalisis peta dibuat dari beberapa data seperti klhk badan informasi geospasial kementan dan perusahaan pemegang konsesi peta tersebut ditumpangkan dengan data kebakaran data konsesi hti hph izin perkebunan data citra indikasi kanal dan lainlainpeta brg masih verifikasi dengan kementerian dan lembaga terkait nazir akan bertemu dengan beberapa asosiasi pemegang konsesi untuk kolaborasi peta dalam satu dua pekan mendatangdata ini katanya akan terus berkembang seiring pengecekan lapangan meski demikian setelah verifikasi segera diserahkan kepada brg daerah untuk koordinasi nanti gurbernur yang memiliki wewenang kami memantau di pusat ucap budibrg juga akan berkoordinasi intensif dengan klhk kementerian pertanian kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional terutama tujuh provinsi prioritas
"Soal SP3 Perusahaan, Panja Karhutla DPR Temukan Kejanggalan. Apakah Itu?. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada 15 perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan masih jadi bahasan panjang. DPR membentuk panitia kerja kebakaran hutan dan lahan (panja karhutla). Pada 30 Juli-2 Agustus 2016, panja bentukan Komisi III DPR ini menemukan beberapa kejanggalan.Benny K Harman, Ketua Panitia Kerja Karhutla Komisi III DPR mengatakan, hasil tinjauan lapangan, panja menemukan terkait alasan hukum dan mekanisme proses penetapan perusahaan sebagai tersangka tak transparan.”Seharusnya memiliki dasar hukum. Berdasarkan KUHP ada mekanisme dalam penentuan menjadi tersangka harus didahului dengan penerbitan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP),” katanya usai rapat, di Jakarta, Rabu (14/9/16).Mekanisme ini, katanya, seharusnya diketahui dan diawasi kejaksaan. Namun, kata Benny, dalam proses penetapan tersangka perusahaan, langkah ini tak ditempuh kepolisian.Temuan lain, ada dugaan beberapa perusahaan tersangka izin mati maupun sudah dicabut. Panja memakai istilah perusahaan fiktif. Dalam catatan DPR, ada PT Dexter Rimba Perkasa (HTI). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, per 4 Februari 2015 telah mencabut izin usaha HTI perusahaan yang keluar pada 2007 dengan luasan 21.880 hektar.Ada PT Hutan Sola Lestari (HPH), yang pencabutan izin pada 21 September 2015—terkena sanksi administrasi karena hutan terbakar—juga masuk SP3. Lalu, PT PAN United dicabut izin 26 September 2012 dan PT Siak Timber izin cabut 23 Maret 2013.Taufiqulhadi, anggota Komisi III DPR menilai, polisi tak serius dalam penanganan karhutla melibatkan perusahaan besar. ”Penetapan tersangka terlihat dan terkesan terburu-buru. Apakah hanya karena Presiden datang, marah-marah dan langsung menetapkan tersangka?” katanya.Baca juga : muan ini, katanya, akan ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan pihak terkait agar lebih obyektif, transparan dan akuntabel.”Penting untuk melihat lebih jauh dan dalam untuk mendapatkan penjelasan pemerintah dan penegak hukum (terkait kasus SP3),” kata Benny.Menurut dia, Komisi III akan bekerja selama enam minggu dan memanggil beberapa pihak terkait seperti KLHK, organisasi lingkungan seperti Walhi, dan Jikalahari, DPRD Riau Komisi A (Tim Pansus Karhutla Riau), para saksi ahli SP3, perusahaan dan pakar hukum lingkungan hidup.Panja juga akan mengundang kapolda beberapa provinsi seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua dan Kejaksaan Tinggi Riau.”Kami mempertanyakan apakan proses putusan ini (SP3-red) adalah proses hukum semata atau ada proses non-hukum yang mengintervensi kasus ini,” katanya.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",soal sp perusahaan panja karhutla dpr temukan kejanggalan apakah itu penerbitan surat perintah penghentian penyidikan sp kepada perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan masih jadi bahasan panjang dpr membentuk panitia kerja kebakaran hutan dan lahan panja karhutla pada juli agustus panja bentukan komisi iii dpr ini menemukan beberapa kejanggalanbenny k harman ketua panitia kerja karhutla komisi iii dpr mengatakan hasil tinjauan lapangan panja menemukan terkait alasan hukum dan mekanisme proses penetapan perusahaan sebagai tersangka tak transparanseharusnya memiliki dasar hukum berdasarkan kuhp ada mekanisme dalam penentuan menjadi tersangka harus didahului dengan penerbitan surat perintah dimulai penyidikan spdp katanya usai rapat di jakarta rabu mekanisme ini katanya seharusnya diketahui dan diawasi kejaksaan namun kata benny dalam proses penetapan tersangka perusahaan langkah ini tak ditempuh kepolisiantemuan lain ada dugaan beberapa perusahaan tersangka izin mati maupun sudah dicabut panja memakai istilah perusahaan fiktif dalam catatan dpr ada pt dexter rimba perkasa hti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan per februari telah mencabut izin usaha hti perusahaan yang keluar pada dengan luasan hektarada pt hutan sola lestari hph yang pencabutan izin pada september terkena sanksi administrasi karena hutan terbakarjuga masuk sp lalu pt pan united dicabut izin september dan pt siak timber izin cabut maret taufiqulhadi anggota komisi iii dpr menilai polisi tak serius dalam penanganan karhutla melibatkan perusahaan besar penetapan tersangka terlihat dan terkesan terburuburu apakah hanya karena presiden datang marahmarah dan langsung menetapkan tersangka katanyabaca juga muan ini katanya akan ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan pihak terkait agar lebih obyektif transparan dan akuntabelpenting untuk melihat lebih jauh dan dalam untuk mendapatkan penjelasan pemerintah dan penegak hukum terkait kasus sp kata bennymenurut dia komisi iii akan bekerja selama enam minggu dan memanggil beberapa pihak terkait seperti klhk organisasi lingkungan seperti walhi dan jikalahari dprd riau komisi a tim pansus karhutla riau para saksi ahli sp perusahaan dan pakar hukum lingkungan hiduppanja juga akan mengundang kapolda beberapa provinsi seperti riau sumatera selatan jambi kalimantan barat kalimantan selatan papua dan kejaksaan tinggi riaukami mempertanyakan apakan proses putusan ini spred adalah proses hukum semata atau ada proses nonhukum yang mengintervensi kasus ini katanya
"Tropical Glaciers in the Andes Are the Smallest They’ve Been in 11,700 Years. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa meskipun gletser tropis di Andes menyusut, gletser di belahan dunia lain, seperti Himalaya dan Alaska, belum mencapai ukuran terkecil yang sama, sehingga tidak semua gletser mengalami dampak yang sama dari perubahan iklim.","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem",tropical glaciers in the andes are the smallest theyve been in years beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa meskipun gletser tropis di andes menyusut gletser di belahan dunia lain seperti himalaya dan alaska belum mencapai ukuran terkecil yang sama sehingga tidak semua gletser mengalami dampak yang sama dari perubahan iklim
"Lindungi Hutan Papua, Kebijakan Pusat dan Daerah Harus Sejalan. Pendekatan pembangunan dan perlindungan hutan di Papua seperti amanat UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001 tidak sepenuhnya berjalan. Pemerintah pusat didesak mendukung kebijakan pemerintah daerah di Papua sesuai amanat UU Otonomi Khusus.Pemerintah Papua Barat, baru bikin Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Poin utama dari perdasi ini, yakni, konservasi jadi pusat dari seluruh rencana kegiatan pemerintah daerah. Beberapa kementerian dan lembaga berkomitmen mendukung upaya perlindungan hutan di Papua, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai provinsi prioritas pembangunan rendah karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) mengembangkan pembangunan ekonomi hijau. Dalam implementasinya, banyak aturan yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sesuai kekhususan wilayah tidak diakui. Sammi Saiba, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat mengatakan, tak ada kekhususan untuk Papua menunjukkan pemerintah pusat masih mau mengendalikan tata ruang Papua. Desain ruang dan kebijakan pembangunan di Papua, seharusnya benar-benar datang dari Papua.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",lindungi hutan papua kebijakan pusat dan daerah harus sejalan pendekatan pembangunan dan perlindungan hutan di papua seperti amanat uu otonomi khusus papua nomor tidak sepenuhnya berjalan pemerintah pusat didesak mendukung kebijakan pemerintah daerah di papua sesuai amanat uu otonomi khususpemerintah papua barat baru bikin peraturan daerah provinsi perdasi nomor tahun tentang pembangunan berkelanjutan di papua barat poin utama dari perdasi ini yakni konservasi jadi pusat dari seluruh rencana kegiatan pemerintah daerah beberapa kementerian dan lembaga berkomitmen mendukung upaya perlindungan hutan di papua seperti badan perencanaan pembangunan nasional bappenas menetapkan papua dan papua barat sebagai provinsi prioritas pembangunan rendah karbon kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klh mengembangkan pembangunan ekonomi hijau dalam implementasinya banyak aturan yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sesuai kekhususan wilayah tidak diakui sammi saiba kabid tata ruang dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr papua barat mengatakan tak ada kekhususan untuk papua menunjukkan pemerintah pusat masih mau mengendalikan tata ruang papua desain ruang dan kebijakan pembangunan di papua seharusnya benarbenar datang dari papua
"Pengelolaan Terpadu Tak Jelas, Jakarta Dinilai Gagal Kelola Sampah. Koalisi Persampahan Nasional (KPN) menilai Jakarta gagal mengelola sampah. Pasalnya, hingga 2016, sampah buangan ke Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, terus bertambah. Sekitar 7.000 ton per hari belum termasuk sampah lautan.Bagong Sutoyo, Ketua Koalisi Persampahan Nasional mengatakan, sejak 2005, Jakarta sudah membangun empat Intermediate Technology Facility (ITF) atau TPST yang tersebar di Sunter, Marunda, Cakung Cilincing dan Duri Kosambi.Lokasi ini diproyeksi mampu mengolah sampah antara 1.500-2.000 ton per hari. Langkah ini matang dituangkan dalam masterplan pengelolaan sampah Jakarta 2015 dan 2012-2032.Berdasarkan kotrak kerjasama Pemprov Jakarta dengan pengelola (pihak ketiga) volume sampah berkurang setiap tahun. ”Dari 4.000 ton menjadi 3.500 ton perhari, turun 3.000 menjadi 2.000 ton perhari.”Hasil investigasi Walhi, ternyata keempat lokasi tak beroperasi semestinya. ”Kini, proyek gagal dan TPST Jakarta tak beroperasi,” kata Bagong.Dia mencontohkan, TPST dengan insinerator di Sunter, Jakarta Utara, Walhi menemukan fakta nama TPST tak sesuai operasional. ”Unit nama TPST namun operasional hanya memadatkan sampah,” kata Walhi Jakarta Riza V. Tjahjadi, salah satu investigator.Sampah-sampah yang masuk TPST ini dari sekitar Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Setelah pemadatan, sampah padat kembali diangkut truk Dinas Kebersihan Jakarta ke Bantargerbang.Padahal, setiap tahun ada dana operasional untuk ini. “Kalau hanya pemadatan, cukup Stasiun Pengalihan Antara (SPA). Pertanyaannya, apakah anggaran disebut TPST dan SPA itu sama?”Tak sampai disitu, April lalu, TPST ini dilengkapi ITF. Menurut narasumber lapangan, tak ada ITF sama sekali termasuk insinerator.”Dahulu ada insinerator ukuran kecil. Ternyata, punya Pak JK (Jusuf Kalla) pada 2011 sebagai uji coba.”Pembangunan TPST di Sunterpun dianggap mengada-ada, juga di Marunda, hingga kini masih kosong. TPST Cakung CIlincing pun mangkrak. ”Kata petugas keamanan sudah empat tahun ini berhenti.” Padahal, lokasi ini dulu pengolahan sampah yang menghasilkan kompos.Walhi bersama dengan KPN mendesak Pemprov Jakarta mengawasi pembangunan TPST. Juga perlu audit menyeluruh anggaran yang digelontorkan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.Kepala Departemen Advokasi Walhi Jakarta, Aron Chandra menyebutkan, Jakarta masih jauh dari siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Kondisi TPST mangkrak tanpa kejelasan.KPN menyebutkan ada masalah lain akibat kegagalan pembangunan ITF/TPST ini, yaitu sampah belum terpilah saat dikirim ke TPST Bantargerbang, volume terus meningkat, jumlah truk sampah bertambah, masih rendah, harga lstrik sampah murah, belum terealisasi, sampai penambahan pegawai harian lepas (PHL) berlebihan.Padahal, anggaran pengelolaan sampah Bantargerbang per tahun mencapai Rp400 miliar. ”Pengelola TPST merasa tak menerima itu,” kata Bagong. Dia menduga ada indikasi dana mengendap di Dinas Kebersihan Jakarta.","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perencanaan kota",pengelolaan terpadu tak jelas jakarta dinilai gagal kelola sampah koalisi persampahan nasional kpn menilai jakarta gagal mengelola sampah pasalnya hingga sampah buangan ke tempat pengelolahan sampah terpadu tpst bantargebang bekasi terus bertambah sekitar ton per hari belum termasuk sampah lautanbagong sutoyo ketua koalisi persampahan nasional mengatakan sejak jakarta sudah membangun empat intermediate technology facility itf atau tpst yang tersebar di sunter marunda cakung cilincing dan duri kosambilokasi ini diproyeksi mampu mengolah sampah antara ton per hari langkah ini matang dituangkan dalam masterplan pengelolaan sampah jakarta dan berdasarkan kotrak kerjasama pemprov jakarta dengan pengelola pihak ketiga volume sampah berkurang setiap tahun dari ton menjadi ton perhari turun menjadi ton perharihasil investigasi walhi ternyata keempat lokasi tak beroperasi semestinya kini proyek gagal dan tpst jakarta tak beroperasi kata bagongdia mencontohkan tpst dengan insinerator di sunter jakarta utara walhi menemukan fakta nama tpst tak sesuai operasional unit nama tpst namun operasional hanya memadatkan sampah kata walhi jakarta riza v tjahjadi salah satu investigatorsampahsampah yang masuk tpst ini dari sekitar jakarta utara dan jakarta pusat setelah pemadatan sampah padat kembali diangkut truk dinas kebersihan jakarta ke bantargerbangpadahal setiap tahun ada dana operasional untuk ini kalau hanya pemadatan cukup stasiun pengalihan antara spa pertanyaannya apakah anggaran disebut tpst dan spa itu samatak sampai disitu april lalu tpst ini dilengkapi itf menurut narasumber lapangan tak ada itf sama sekali termasuk insineratordahulu ada insinerator ukuran kecil ternyata punya pak jk jusuf kalla pada sebagai uji cobapembangunan tpst di sunterpun dianggap mengadaada juga di marunda hingga kini masih kosong tpst cakung cilincing pun mangkrak kata petugas keamanan sudah empat tahun ini berhenti padahal lokasi ini dulu pengolahan sampah yang menghasilkan komposwalhi bersama dengan kpn mendesak pemprov jakarta mengawasi pembangunan tpst juga perlu audit menyeluruh anggaran yang digelontorkan guna menjamin transparansi dan akuntabilitaskepala departemen advokasi walhi jakarta aron chandra menyebutkan jakarta masih jauh dari siap membangun pembangkit listrik tenaga sampah pltsa kondisi tpst mangkrak tanpa kejelasankpn menyebutkan ada masalah lain akibat kegagalan pembangunan itftpst ini yaitu sampah belum terpilah saat dikirim ke tpst bantargerbang volume terus meningkat jumlah truk sampah bertambah masih rendah harga lstrik sampah murah belum terealisasi sampai penambahan pegawai harian lepas phl berlebihanpadahal anggaran pengelolaan sampah bantargerbang per tahun mencapai rp miliar pengelola tpst merasa tak menerima itu kata bagong dia menduga ada indikasi dana mengendap di dinas kebersihan jakarta
"Donald Trump’s EPA Chief of Staff Says the Trump Administration Focused on Clean Air and Clean Water. Walaupun Trump mengklaim bahwa deregulasi lingkungan dan penarikan dari Perjanjian Paris akan menguntungkan ekonomi dan menciptakan pekerjaan, klaim tersebut terbukti tidak berdasar karena dampak lingkungan dan kesehatan publik malah memburuk.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]","ekosistem
perjanjian internasional
polusi udara",donald trumps epa chief of staff says the trump administration focused on clean air and clean water walaupun trump mengklaim bahwa deregulasi lingkungan dan penarikan dari perjanjian paris akan menguntungkan ekonomi dan menciptakan pekerjaan klaim tersebut terbukti tidak berdasar karena dampak lingkungan dan kesehatan publik malah memburuk
"Pentingnya Perbaikan Tata Kelola dalam Persoalan Karhutla. Tidak dapat dimungkiri bahwa, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi momok yang menakutkan bagi negeri ini. Tahun demi tahun karhutla berulang, tidak ada jaminan bahwa karhutla akan berhenti secara permanen dan tidak akan terjadi di tahun-tahun ke depan.Khusus untuk tahun ini, -maka jika karhutla terjadi, dapat dipastikan bahwa bangsa Indonesia akan menghadapi dua bencana sekaligus. Karhutla dan pandemi COVID-19 yang hingga tulisan ini dibuat, masih terus merebak dengan korban jiwa dan penderita yang terus bertambah.Terkait penanganan COVID-19, belum lama ini Universitas Oxford di Inggris memberikan rapor merah kepada Pemerintah Indonesia, mengacu pada empat indikator penilaian berikut: respons pemerintah secara umum (), upaya penanggulangan dan kesehatan (), penegakan (), dan dukungan ekonomi ().Hasilnya, Indonesia hanya mendapatkan nilai indeks 43,91 yang artinya nilai tersebut setara nilai D (di bawah nilai 50). Berkat penilaian tersebut, Indonesia menempati posisi terendah di antara negara ASEAN, bahkan nilai Indonesia kalah jauh dari Kamboja.Lalu bagaimana jika bencana karhutla terjadi terjadi bersamaan? Banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah menghadapi ini. Kita masih dapat memaklumi jika karhutla bersumber dari kejadian alam, seperti fenomena El Nino, yang dapat memantik api di lahan yang sudah mengering.Namun, pada kenyataannya permasalahan karhutla yang menahun, bersumber dari ulah manusia itu sendiri.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bahwa 99% penyebab terjadinya karhutla di Indonesia adalah ulah manusia yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi semata. Karhutla telah menjadi persoalan multi dimensi. Tidak hanya pada kerugian lingkungan, tetapi kerugian negara dan masyarakat.Seperti dari sisi kesehatan masyarakat. Karhutla 2019 menyebabkan 900 ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).Kajian “,” dari tim peneliti Harvard University dan Columbia University mengungkap, jika pengendalian karhutla masih berjalan apa adanya maka angka kematian dini akan mampu mencapai 36 ribu jiwa di seluruh wilayah terdampak, untuk periode 2020 hingga 2030.Penelitian ini memperkirakan, dari total angka kematian dini akibat korban paparan asap itu, 92 persen akan terjadi di Indonesia, 7 persen di Malaysia, dan 1 persen di Singapura.Demikian pula dari sisi ekonomi, karhutla menyebabkan kerugian besar. Kajian Bank Dunia menyebut Indonesia mengalami kerugian dari karhutla sebesar USD5,2 milyar (Rp72,9 trilyun) setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Belum termasuk korbanan non materi yang tidak dapat dihitung, seperti hilangnya ratusan ribu anak-anak yang terganggu sekolahnya dan menikmati kehidupan yang sehat. Menurut hemat penulis persoalan karhutla tidak bisa dilihat dari persoalan teknis pemadaman api semata. Ia mencakup persoalan yang lebih luas.Sudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan tata kelola adalah dalang dari karhutla. Ia mencakup, mulai dari persoalan transparansi data, anggaran, dan penegakan hukum para pelaku karhutla. Buruknya kejadian karhutla pun mengindikasikan buruknya tata kelola hulu ke hilir. Membenahinya tentunya menjadi tantangan tersendiri, -sulit, tapi bukannya tidak mungkin.Penulis akan menjelaskan pokok-pokok persoalan tata kelola yang perlu menjadi perhatian khusus, seperti diuraikan di bagian berikut:, transparansi data dan informasi karhutla. Kemudahan masyarakat dalam mengakses data karhutla adalah hak dasar yang harus disediakan oleh pemerintah.Patut diapresiasi bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyediakan sebagai portal penyedia data karhutla. Namun, selanjutnya masih butuh kolaborasi dari media massa dan para pihak agar informasi yang disampaikan itu tepat dan akurat, tidak simpang siur, yang dapat memunculkan bias perbedaan data.Untuk hal ini, perkembangan pesat teknologi citra satelit harus terus dipakai secara kontinyu untuk monitoring kemunculan lokasi titik api atau area potensi terbakar secara akurat.Secara khusus pemantauan harus terus difokuskan pada area yang memiliki sejarah rawan karhutla di masa silam, termasuk area-area konsesi dan lahan masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. partisipasi dan kolaborasi. Permasalahan karhutla tersebar pada banyak sektor yang saling bergantung satu sama lain. Untuk itu, partisipasi dan kolaborasi dari banyak pihak adalah sebuah keniscayaan.Termasuk di dalamnya, sinergitas para petugas pemadam api yang mencakup para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, hingga level tapak, harus satu visi, misi, dan strategi., persoalan pengukuran kinerja. Salah satu regulasi yang harus dirombak adalah tentang indikator keberhasilan penanganan karthula. Seharusnya indikasi keberhasilan penanganan karhutla bukan lagi berpedoman pada serapan alokasi anggaran karhutla. Namun pada kinerja dan prestasi pemadaman api. Pun, pada penyiapan struktur masyarakat dan peralatan sebelum karhutla terjadi.Suatu instansi maupun lembaga saat ini akan dicap tidak bekerja dengan baik apabila serapan anggaran penanganan karhutla menurun. Alhasil, semua instansi saling berpacu dalam menghabiskan anggaran, bukan lagi mengacu pada efektivitas penanganan karthutla. Sungguh, mekanisme seperti ini sudah tidak relevan dan harusnya diganti., pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa karhutla sering kerap terjadi di lahan dan konsesi.Hal ini tak lepas dari paradigma sebagian pengusaha untuk terus mencari keuntungan dengan korbanan paling minimal. Opsi membakar lahan pun lalu menjadi pilihan. Pada saat ketahuan, mereka berkelit saat ditindak, dan menimpakan detik kesalahan pada pihak lain.Pengawasan dan penegakan hukum yang tajam dan tanpa pandang bulu tentu menjadi kunci untuk mengatasi ini. Saat area terbakar, sedini mungkin investigasi kasus dan pemberian sanksi, -baik administratif dan hukum, harusnya dapat segera dimulai.Kejahatan karhutla harus ditempatkan dalam konteks kejahatan kepada kemanusian. Ia bukan hanya kejahatan sektoral. Untuk memberi efek jera maka sanksi hukum maksimal perlu diberlakukan, termasuk kepada korporasi pelanggar. Tidak saja pada pelanggar di tingkat perorangan.Kita harus tetap menjaga momentum bahwa Indonesia menjadi negara yang mampu mengurangi laju deforestasi (dan juga karhutla). Bukan saja untuk menjadi baik di mata dunia, tetapi terlebih penting adalah untuk menjaga keselamatan bangsa kita sendiri. * ,","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",pentingnya perbaikan tata kelola dalam persoalan karhutla tidak dapat dimungkiri bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi momok yang menakutkan bagi negeri ini tahun demi tahun karhutla berulang tidak ada jaminan bahwa karhutla akan berhenti secara permanen dan tidak akan terjadi di tahuntahun ke depankhusus untuk tahun ini maka jika karhutla terjadi dapat dipastikan bahwa bangsa indonesia akan menghadapi dua bencana sekaligus karhutla dan pandemi covid yang hingga tulisan ini dibuat masih terus merebak dengan korban jiwa dan penderita yang terus bertambahterkait penanganan covid belum lama ini universitas oxford di inggris memberikan rapor merah kepada pemerintah indonesia mengacu pada empat indikator penilaian berikut respons pemerintah secara umum upaya penanggulangan dan kesehatan penegakan dan dukungan ekonomi hasilnya indonesia hanya mendapatkan nilai indeks yang artinya nilai tersebut setara nilai d di bawah nilai berkat penilaian tersebut indonesia menempati posisi terendah di antara negara asean bahkan nilai indonesia kalah jauh dari kambojalalu bagaimana jika bencana karhutla terjadi terjadi bersamaan banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah menghadapi ini kita masih dapat memaklumi jika karhutla bersumber dari kejadian alam seperti fenomena el nino yang dapat memantik api di lahan yang sudah mengeringnamun pada kenyataannya permasalahan karhutla yang menahun bersumber dari ulah manusia itu sendiribadan nasional penanggulangan bencana bnpb menyebut bahwa penyebab terjadinya karhutla di indonesia adalah ulah manusia yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi semata karhutla telah menjadi persoalan multi dimensi tidak hanya pada kerugian lingkungan tetapi kerugian negara dan masyarakatseperti dari sisi kesehatan masyarakat karhutla menyebabkan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan atas ispakajian dari tim peneliti harvard university dan columbia university mengungkap jika pengendalian karhutla masih berjalan apa adanya maka angka kematian dini akan mampu mencapai ribu jiwa di seluruh wilayah terdampak untuk periode hingga penelitian ini memperkirakan dari total angka kematian dini akibat korban paparan asap itu persen akan terjadi di indonesia persen di malaysia dan persen di singapurademikian pula dari sisi ekonomi karhutla menyebabkan kerugian besar kajian bank dunia menyebut indonesia mengalami kerugian dari karhutla sebesar usd milyar rp trilyun setara dengan persen produk domestik bruto pdb indonesia belum termasuk korbanan non materi yang tidak dapat dihitung seperti hilangnya ratusan ribu anakanak yang terganggu sekolahnya dan menikmati kehidupan yang sehat menurut hemat penulis persoalan karhutla tidak bisa dilihat dari persoalan teknis pemadaman api semata ia mencakup persoalan yang lebih luassudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan tata kelola adalah dalang dari karhutla ia mencakup mulai dari persoalan transparansi data anggaran dan penegakan hukum para pelaku karhutla buruknya kejadian karhutla pun mengindikasikan buruknya tata kelola hulu ke hilir membenahinya tentunya menjadi tantangan tersendiri sulit tapi bukannya tidak mungkinpenulis akan menjelaskan pokokpokok persoalan tata kelola yang perlu menjadi perhatian khusus seperti diuraikan di bagian berikut transparansi data dan informasi karhutla kemudahan masyarakat dalam mengakses data karhutla adalah hak dasar yang harus disediakan oleh pemerintahpatut diapresiasi bahwa kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk telah menyediakan sebagai portal penyedia data karhutla namun selanjutnya masih butuh kolaborasi dari media massa dan para pihak agar informasi yang disampaikan itu tepat dan akurat tidak simpang siur yang dapat memunculkan bias perbedaan datauntuk hal ini perkembangan pesat teknologi citra satelit harus terus dipakai secara kontinyu untuk monitoring kemunculan lokasi titik api atau area potensi terbakar secara akuratsecara khusus pemantauan harus terus difokuskan pada area yang memiliki sejarah rawan karhutla di masa silam termasuk areaarea konsesi dan lahan masyarakat yang berada di kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan barat papua riau jambi dan sumatera selatan partisipasi dan kolaborasi permasalahan karhutla tersebar pada banyak sektor yang saling bergantung satu sama lain untuk itu partisipasi dan kolaborasi dari banyak pihak adalah sebuah keniscayaantermasuk di dalamnya sinergitas para petugas pemadam api yang mencakup para pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah hingga level tapak harus satu visi misi dan strategi persoalan pengukuran kinerja salah satu regulasi yang harus dirombak adalah tentang indikator keberhasilan penanganan karthula seharusnya indikasi keberhasilan penanganan karhutla bukan lagi berpedoman pada serapan alokasi anggaran karhutla namun pada kinerja dan prestasi pemadaman api pun pada penyiapan struktur masyarakat dan peralatan sebelum karhutla terjadisuatu instansi maupun lembaga saat ini akan dicap tidak bekerja dengan baik apabila serapan anggaran penanganan karhutla menurun alhasil semua instansi saling berpacu dalam menghabiskan anggaran bukan lagi mengacu pada efektivitas penanganan karthutla sungguh mekanisme seperti ini sudah tidak relevan dan harusnya diganti pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu sudah menjadi rahasia umum bahwa karhutla sering kerap terjadi di lahan dan konsesihal ini tak lepas dari paradigma sebagian pengusaha untuk terus mencari keuntungan dengan korbanan paling minimal opsi membakar lahan pun lalu menjadi pilihan pada saat ketahuan mereka berkelit saat ditindak dan menimpakan detik kesalahan pada pihak lainpengawasan dan penegakan hukum yang tajam dan tanpa pandang bulu tentu menjadi kunci untuk mengatasi ini saat area terbakar sedini mungkin investigasi kasus dan pemberian sanksi baik administratif dan hukum harusnya dapat segera dimulaikejahatan karhutla harus ditempatkan dalam konteks kejahatan kepada kemanusian ia bukan hanya kejahatan sektoral untuk memberi efek jera maka sanksi hukum maksimal perlu diberlakukan termasuk kepada korporasi pelanggar tidak saja pada pelanggar di tingkat perorangankita harus tetap menjaga momentum bahwa indonesia menjadi negara yang mampu mengurangi laju deforestasi dan juga karhutla bukan saja untuk menjadi baik di mata dunia tetapi terlebih penting adalah untuk menjaga keselamatan bangsa kita sendiri
"Kawasan Hutan untuk Food Estate, Pegiat Lingkungan: Peluang Deforestasi Sangat Terbuka. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Peraturan Menteri [Permen] Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.Permen itu mendorong kawasan hutan [hutan lindung dan hutan produksi] menjadi tempat food estate atau kawasan lumbung pangan nasional.Sejumlah pegiat lingkungan menolak peraturan ini.Permen P.24 dikhawatirkan makin mendorong terjadinya laju deforestasi dan konflik sosial.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,kawasan hutan untuk food estate pegiat lingkungan peluang deforestasi sangat terbuka menteri lingkungan hidup dan kehutanan ri mengeluarkan peraturan menteri permen nomor pmenlhksetjenkum tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estatepermen itu mendorong kawasan hutan hutan lindung dan hutan produksi menjadi tempat food estate atau kawasan lumbung pangan nasionalsejumlah pegiat lingkungan menolak peraturan inipermen p dikhawatirkan makin mendorong terjadinya laju deforestasi dan konflik sosial
"Eksploitasi Hutan Picu Beragam Masalah, Koalisi Tolak Perusahaan HTI Masuk Mentawai. Sejumlah elemen masyarakat tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumbar menolak perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT. Biomass Andalan Energi masuk Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Perusahaan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) seluas 20.110 hektar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 11 Januari 2015.Dalam suratnya, BKPM menyatakan, berdasarkan verifikasi teknis, perusahaan sudah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MenLHK-II/2015. Areal ini kawasan pemanfaatan hutan produksi untuk HTI dan di luar peta indikatif penundaan izin baru revisi terbaru. Perusahaan diminta menyusun dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)/UKL-UPL dan izin lingkungan dengan ketentuan dokumenini harus memberi perhatian seksama terhadap potensi konflik sosial. Semua dokumen harus selesai dalam 150 hari kalender sejak izin prinsip keluar.Meski begitu, sebut BKPM, persetujuan prinsip tak menjamin pemberian seluruh atau sebagian areal bila ada perkembangan kebijakan pemerintah terkait tata ruang, tenurial dan lain-lain.Menyikapi ini, Koalisi Masyarakat Sumbar diwakili Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) melayangkan surat penolakan kepada BKPM akhir Februari lalu. YCMM juga mengirimkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhir tahun lalu.Koalisi menilai, izin HTI ini tak mempertimbangkan kerentanan ekologi Siberut yang rawan banjir. “Daerah-daerah yang dimohonkan Biomass daerah aliran sungai dengan kategori rawan banjir, terutama sejak menjadi konsesi HPH Koperasi Andalas Madani,” kata Direktur YCMM Rifai Lubis, bagian koalisi saat diskusi di Mentawai, Jumat pekan lalu.Koalisi khawatir kehadiran perusahaan HTI akan menimbulkan dampak buruk tak saja bagi lingkungan juga sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemberian izin bisa memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan yang berkembang menjadi konflik sosial.Dengan izin persetujuan prinsip HTI, katanya, perusahaan tak bisa langsung beroperasi. Perusahaan harus memiliki Amdal dan Izin Lingkungan.“Dua hari lewat saya kontak BKPM, dokumen Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan belum diserahkan ke BKPM. Jadi, masih ada peluang mencegah perusahaan ini,” katanya.Penolakan HTI ini, katanya, bukan sekadar upaya mempertahankan hutan, tetapi upaya memulihkan hak masyarakat terhadap sumber daya alam karena sebagian besar lahan-lahan masyarakat di Mentawai dikuasai negara.Suara penolakan juga bermunculan dari orang Mentawai perantauan maupun Forum Kemahasiswaan melalui media sosial maupun surat resmi. Beberapa forum mahasiswa seperti Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) dan Ikatan mahasiswa dan Pemuda Saibi Samukop (Impass) serta Himpunan Mahasiswa Pelajar Pagai Utara Selatan (Himapelpus) menolak kehadiran HTI di Mentawai.Ketua Formma Sumbar, Daudi Silvanus Satoko menyatakan, selama ini kehadiran perusahaan di Mentawai tak mendatangkan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan ekonomi hanya jangka pendek.“Mungkin saat kayu di lahan ditebang ada kompensasi uang sedikit dan habis seketika. Jangka panjang masyarakat kehilangan hak kepemilikan lahan, mereka tak bisa berladang lagi , belum lagi dampak lingkungan misal banjir saat keberagaman hutan di Siberut berganti tanaman sejenis.”Daudi mengatakan, eksploitasi di Mentawai sudah berlangsung sejak 1970-an tetapi daerah ini tetap tertinggal. “Dikuras sumber daya alam, hutan jadi hutan negara tapi masyarakat tetap hidup miskin,” katanya.Formma, katanya, mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. “Bantu masyarakat kita mengelola sumber daya alam agar mendatangkan kesejahteraan, biar mereka kelola sendiri, agar hasil mereka rasakan langsung dan jangka panjang.”Serupa diungkapkan Rinto W. Samaloisa, advokat bermukim di Jakarta kelahiran Pagai Selatan, Mentawai. Dalam surat atas nama Law Office of Rinto W. Samaloisa menyatakan penolakan isin HTI itu.Dia meminta, KLHK dan BKPM memperhatikan pertimbangan-pertimbangan maupun masukan Pemerintah Kepulauan Mentawai maupun pemuka dan perwakilan masyarakat yang daerah jadi area HTI. Rinto mendesak, penghentian eksploitasi hutan di Mentawai baik lewat penerbitan izin-izin eksploitasi hutan atau izin-izin lain yang berpotensi merusak daerah ini.Antropolog asal Saibi, Mentawai, Juniator Tulius mengatakan, sejumlah tulisan hasil penelitian bisa menjadi referensi sejarah eksploitasi hutan di Mentawai, terutama Siberut serta dampak bagi masyarakat secara sosial, ekonomi dan lingkungan. “Misal hasil penelitian LIPI merekomendasikan tak ada eksploitasi hutan besar-besaran di Siberut atau kajian Darmanto dalam buku Berebut Hutan Siberut,” katanya.Selain itu, penolakan masyarakat akan menjadi kata kunci dalam permasalahan ini. Dia mencontohkan, saat HPH KAM masuk Siberut awal 2000-an . Saat itu, masyarakat Siberut Selatan, aktif menolak hingga operasi KAM pindah ke utara (Siberut Tengah). “Artinya kekuatan ada di tangan masyarakat. Tak sesederhana itu mereka menyerahkan lahan. Jangan sampai masyarakat gampang menerima. Kita bisa mengadvokasi masyarakat, bahwa yang mereka serahkan bukan hanya tegakan kayu, juga lahan.”Informasi ini, katanya, harus sampai ke masyarakat agar mereka memahami semua dampak secara utuh. “Kita tidak bisa memaksa mereka menolak tapi bisa memberi pengetahuan dan informasi hingga tahu bagaimana bersikap,” katanya.Tanah warisan nenek moyang, katanya, berupa tanah ulayat (adat) atau tanah suku di Mentawai, ataupun tanah hasil alak toga (mas kawin) atau tanah denda adat (tulou) berubah status menjadi tanah negara. Keadaan ini menyebabkan hak-hak pengelolaan lahan warga tercabut.Dia melihat bukti kala berkunjung ke Subelen, dulu bekas HPH KAM yang berhenti meski izin masih panjang. “Sempat ada upaya masyarakat membuka sawah 100 hektar di bekas KAM, tapi dilarang karena izin masih berlaku. Hal-hal seperti ini harus dipahami masyarakat.”Dia melihat peta, kawasan Biomass mulai Totoek ke Saliguma, masuk di Teluk Simabai, terus ke Sibuddaoinan, Kaleak, termasuk Sungai Saibi sebelah kiri, Simoilaklak naik ke gunung (antara Simoilaklak dan Sirisurak). Dari Sirisurak ke utara sampai batas HPH milik PT. Salaki Summa Sejahtera hingga Sotboyak.”Jika lihat peta itu, beberapa bagian sekitar 40 tahun tak diolah, kemungkinan kayu bagus. Bekas HPH tahun 70-an.”Hutan Mentawai sudah sejak lama terkuras perusahaan tetapi tak membawa kesejahteraan bagi warga, malah sebaliknya, menerima masalah. Seharusnya, hal ini menjadi pertimbangan pemerintah saat mengeluarkan izin-izin eksploitasi di Mentawai terutama Siberut. Eksploitasi Pulau Siberut mulai 1970-an, diawali Undang-undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menetapkan tiga perempat luas lahan di Indonesia, sebagai kawasan hutan, yang sebagian besar di pedalaman, termasuk Mentawai.Konsep pengelolaan hutan dengan kayu terimplementasi lewat tujuh izin hak pengusahaan hutan (HPH) di Mentawai sejak 1970-an, lima ada di Siberut. Kehadiran HPH, banyak banyak menimbulkan konflik di masyarakat. “Selama 45 tahun perusahaan logging di Siberut terbukti tak memberikan perbaikan kualitas kesejahteraan penduduk,” kata Kepala Divisi Kampanye YCMM, Yuafriza. . Nasib miris menimpa warga, seperti warga Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara, Meon Siriparang. Yuafriza menceritakan penderitaan Meon mulai pada 1971 kala perusahaan kayu PT Andatu, beroperasi , pengelolaan berakhir, berganti PT Tridatu, berubah lagi PT. Cirebon Agung. Pada 1990, kayu habis, 1991 perusahaan pindah ke Sikakap.“Saat perusahaan pertama beroperasi di Sirilogui, mereka membuat logpond, ada cengkih warga termasuk Meon Siriparang digusur perusahaanjadi logpond dan basecamp. Cengkih 250 batang tergusur tak ada ganti rugi. Orang tua kita dulu menganggap perusahaan sudah ada izin pemerintah, mereka takut menuntut.” Sesudah perusahaan-perusahaan selesai operasi, muncul lagi HPH 2001 berbendera KAM. Mereka membangun jalan tembus di Sirilogui, ada yang selesai dan tidak. “Lagi-lagi tanaman warga digusur buat jalan, tak ada ganti rugi.”Kondisi serupa dialami Jakobus Sabuilukkungan, Kepala Dusun Puro, sukunya memiliki tanah di Subelen, Siberut Tengah. “Saat HPH KAM, banyak konflik. Warga suku asli Mentawai mengeluarkan biaya cukup mahal untuk transportasi menyelesaikan sengketa tanah ke Siberut Tengah.” Seharusnya, sejarah ini jadi pertimbangan pemerintah.Pemberian begitu banyak izin pemerintah kepada perusahaan di Mentawai, menyebabkan ruang kelola masyarakat makin sempit. beberapa contoh, KAM beroperasi sejak 2001 bertahan sekitar enam tahun. Pada 2007, perusahaan ini menghentikan operasi, izin berlaku hingga 2046.Lahan KAM dicadangkan restorasi ekosistem 79.795 hektar,kepada PT. Global Green. Hingga awal 2015, Global Green belum beroperasi, Menteri LHK mengeluarkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi usaha pemanfaatan hutan Mei 2015, seluas 20.110 hektar. Terbaru, melalui BKPM kembali mengeluarkan izin HTI. Pulau Siberut sudah terbebani izin HPH PT. Salaki Summa Sejahtera 47.605 hektar. Belum lagi hutan produksi konversi (HPK) dan Taman Nasional Siberut 190.500 hektar.Sebagian besar daratan Mentawai kawasan hutan. Hutan negara 82% suaka alam 183.378 hektar, hutan lindung 7.670 hektar, hutan produksi 246.011 hektar, HPK 54.856 hektar. Sedang APL hanya 109. 217 hektar (15%).Kondisi ini, menyebabkan banyak desa di Mentawai, terisolir karena tak terjangkau infrastruktur darat dan biaya transportasi tinggi. Tak heran, Mentawai masih salah satu daerah tertinggal.Ruang kelola minim, menyebabkan masyarakat Mentawai berladang di hutan negara . Laporan LIPI soal kajian kawasan hutan Kepulauan Mentawai tahun 2015, menemukan fakta bahwa hutan negara dikuasai masyarakat 111.058 hektar ( 21%), rincian 19.536 hektar HPK, HP 42.324,15 hektar dan kawasan lindung 1.910 hektar.Rifai Lubis mengatakan, kebijakan tata kelola hutan Mentawai, tak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat Mentawai dan diputuskan sepihak negara. “Ini kesengajaan. Jika melibatkan masyarakat Mentawai dalam penetapan hutan, pemerintah anggap menghadapi kesulitan memperoleh otoritas,” katanya.Berdasarkan asal-usul pemilikan dan penguasaan masyarakat Mentawai atas lahan dan hutan sangat kuat. Pemerintah, katanya, berkepentingan melepaskan penguasaan agar mudah bagi-bagi konsesi.Dampak kebijakan itu, ruang kelola di luar kawasan hutan sangat sedikit, hingga merugikan masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah tak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.Koreksi negara sudah ada lewat keputusan Mahkamah Konstitusi No35, yang menyatakan, hutan adat bukan hutan negara. Tindaklanjutnya, KLHK lewat Permenhut Nomor 32 Tahun 2015 menyatakan hutan adat sebagai hutan hak.Upaya ini, katanya, guna memperbaiki kesalahan dan memulihkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus solusi kendala penyediaan infrastruktur dan ekonomi. Untuk itu, persyaratan hutan adat berupa Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat perlu segera ditetapkan DPRD Mentawai, kini sudah masuk Prolegda 2016.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",eksploitasi hutan picu beragam masalah koalisi tolak perusahaan hti masuk mentawai sejumlah elemen masyarakat tergabung dalam koalisi masyarakat sumbar menolak perusahaan hutan tanaman industri hti pt biomass andalan energi masuk pulau siberut kepulauan mentawai perusahaan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri iuphhkhti seluas hektar dari badan koordinasi penanaman modal bkpm januari dalam suratnya bkpm menyatakan berdasarkan verifikasi teknis perusahaan sudah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no pmenlhkii areal ini kawasan pemanfaatan hutan produksi untuk hti dan di luar peta indikatif penundaan izin baru revisi terbaru perusahaan diminta menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdaluklupl dan izin lingkungan dengan ketentuan dokumenini harus memberi perhatian seksama terhadap potensi konflik sosial semua dokumen harus selesai dalam hari kalender sejak izin prinsip keluarmeski begitu sebut bkpm persetujuan prinsip tak menjamin pemberian seluruh atau sebagian areal bila ada perkembangan kebijakan pemerintah terkait tata ruang tenurial dan lainlainmenyikapi ini koalisi masyarakat sumbar diwakili yayasan citra mandiri mentawai ycmm melayangkan surat penolakan kepada bkpm akhir februari lalu ycmm juga mengirimkan surat ke menteri lingkungan hidup dan kehutanan akhir tahun lalukoalisi menilai izin hti ini tak mempertimbangkan kerentanan ekologi siberut yang rawan banjir daerahdaerah yang dimohonkan biomass daerah aliran sungai dengan kategori rawan banjir terutama sejak menjadi konsesi hph koperasi andalas madani kata direktur ycmm rifai lubis bagian koalisi saat diskusi di mentawai jumat pekan lalukoalisi khawatir kehadiran perusahaan hti akan menimbulkan dampak buruk tak saja bagi lingkungan juga sosial dan ekonomi masyarakat selain itu pemberian izin bisa memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan yang berkembang menjadi konflik sosialdengan izin persetujuan prinsip hti katanya perusahaan tak bisa langsung beroperasi perusahaan harus memiliki amdal dan izin lingkungandua hari lewat saya kontak bkpm dokumen amdal atau uklupl dan izin lingkungan belum diserahkan ke bkpm jadi masih ada peluang mencegah perusahaan ini katanyapenolakan hti ini katanya bukan sekadar upaya mempertahankan hutan tetapi upaya memulihkan hak masyarakat terhadap sumber daya alam karena sebagian besar lahanlahan masyarakat di mentawai dikuasai negarasuara penolakan juga bermunculan dari orang mentawai perantauan maupun forum kemahasiswaan melalui media sosial maupun surat resmi beberapa forum mahasiswa seperti forum mahasiswa mentawai formma dan ikatan mahasiswa dan pemuda saibi samukop impass serta himpunan mahasiswa pelajar pagai utara selatan himapelpus menolak kehadiran hti di mentawaiketua formma sumbar daudi silvanus satoko menyatakan selama ini kehadiran perusahaan di mentawai tak mendatangkan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat keuntungan ekonomi hanya jangka pendekmungkin saat kayu di lahan ditebang ada kompensasi uang sedikit dan habis seketika jangka panjang masyarakat kehilangan hak kepemilikan lahan mereka tak bisa berladang lagi belum lagi dampak lingkungan misal banjir saat keberagaman hutan di siberut berganti tanaman sejenisdaudi mengatakan eksploitasi di mentawai sudah berlangsung sejak an tetapi daerah ini tetap tertinggal dikuras sumber daya alam hutan jadi hutan negara tapi masyarakat tetap hidup miskin katanyaformma katanya mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat bantu masyarakat kita mengelola sumber daya alam agar mendatangkan kesejahteraan biar mereka kelola sendiri agar hasil mereka rasakan langsung dan jangka panjangserupa diungkapkan rinto w samaloisa advokat bermukim di jakarta kelahiran pagai selatan mentawai dalam surat atas nama law office of rinto w samaloisa menyatakan penolakan isin hti itudia meminta klhk dan bkpm memperhatikan pertimbanganpertimbangan maupun masukan pemerintah kepulauan mentawai maupun pemuka dan perwakilan masyarakat yang daerah jadi area hti rinto mendesak penghentian eksploitasi hutan di mentawai baik lewat penerbitan izinizin eksploitasi hutan atau izinizin lain yang berpotensi merusak daerah iniantropolog asal saibi mentawai juniator tulius mengatakan sejumlah tulisan hasil penelitian bisa menjadi referensi sejarah eksploitasi hutan di mentawai terutama siberut serta dampak bagi masyarakat secara sosial ekonomi dan lingkungan misal hasil penelitian lipi merekomendasikan tak ada eksploitasi hutan besarbesaran di siberut atau kajian darmanto dalam buku berebut hutan siberut katanyaselain itu penolakan masyarakat akan menjadi kata kunci dalam permasalahan ini dia mencontohkan saat hph kam masuk siberut awal an saat itu masyarakat siberut selatan aktif menolak hingga operasi kam pindah ke utara siberut tengah artinya kekuatan ada di tangan masyarakat tak sesederhana itu mereka menyerahkan lahan jangan sampai masyarakat gampang menerima kita bisa mengadvokasi masyarakat bahwa yang mereka serahkan bukan hanya tegakan kayu juga lahaninformasi ini katanya harus sampai ke masyarakat agar mereka memahami semua dampak secara utuh kita tidak bisa memaksa mereka menolak tapi bisa memberi pengetahuan dan informasi hingga tahu bagaimana bersikap katanyatanah warisan nenek moyang katanya berupa tanah ulayat adat atau tanah suku di mentawai ataupun tanah hasil alak toga mas kawin atau tanah denda adat tulou berubah status menjadi tanah negara keadaan ini menyebabkan hakhak pengelolaan lahan warga tercabutdia melihat bukti kala berkunjung ke subelen dulu bekas hph kam yang berhenti meski izin masih panjang sempat ada upaya masyarakat membuka sawah hektar di bekas kam tapi dilarang karena izin masih berlaku halhal seperti ini harus dipahami masyarakatdia melihat peta kawasan biomass mulai totoek ke saliguma masuk di teluk simabai terus ke sibuddaoinan kaleak termasuk sungai saibi sebelah kiri simoilaklak naik ke gunung antara simoilaklak dan sirisurak dari sirisurak ke utara sampai batas hph milik pt salaki summa sejahtera hingga sotboyakjika lihat peta itu beberapa bagian sekitar tahun tak diolah kemungkinan kayu bagus bekas hph tahun anhutan mentawai sudah sejak lama terkuras perusahaan tetapi tak membawa kesejahteraan bagi warga malah sebaliknya menerima masalah seharusnya hal ini menjadi pertimbangan pemerintah saat mengeluarkan izinizin eksploitasi di mentawai terutama siberut eksploitasi pulau siberut mulai an diawali undangundang ketentuanketentuan pokok kehutanan menetapkan tiga perempat luas lahan di indonesia sebagai kawasan hutan yang sebagian besar di pedalaman termasuk mentawaikonsep pengelolaan hutan dengan kayu terimplementasi lewat tujuh izin hak pengusahaan hutan hph di mentawai sejak an lima ada di siberut kehadiran hph banyak banyak menimbulkan konflik di masyarakat selama tahun perusahaan logging di siberut terbukti tak memberikan perbaikan kualitas kesejahteraan penduduk kata kepala divisi kampanye ycmm yuafriza nasib miris menimpa warga seperti warga desa sirilogui kecamatan siberut utara meon siriparang yuafriza menceritakan penderitaan meon mulai pada kala perusahaan kayu pt andatu beroperasi pengelolaan berakhir berganti pt tridatu berubah lagi pt cirebon agung pada kayu habis perusahaan pindah ke sikakapsaat perusahaan pertama beroperasi di sirilogui mereka membuat logpond ada cengkih warga termasuk meon siriparang digusur perusahaanjadi logpond dan basecamp cengkih batang tergusur tak ada ganti rugi orang tua kita dulu menganggap perusahaan sudah ada izin pemerintah mereka takut menuntut sesudah perusahaanperusahaan selesai operasi muncul lagi hph berbendera kam mereka membangun jalan tembus di sirilogui ada yang selesai dan tidak lagilagi tanaman warga digusur buat jalan tak ada ganti rugikondisi serupa dialami jakobus sabuilukkungan kepala dusun puro sukunya memiliki tanah di subelen siberut tengah saat hph kam banyak konflik warga suku asli mentawai mengeluarkan biaya cukup mahal untuk transportasi menyelesaikan sengketa tanah ke siberut tengah seharusnya sejarah ini jadi pertimbangan pemerintahpemberian begitu banyak izin pemerintah kepada perusahaan di mentawai menyebabkan ruang kelola masyarakat makin sempit beberapa contoh kam beroperasi sejak bertahan sekitar enam tahun pada perusahaan ini menghentikan operasi izin berlaku hingga lahan kam dicadangkan restorasi ekosistem hektarkepada pt global green hingga awal global green belum beroperasi menteri lhk mengeluarkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi usaha pemanfaatan hutan mei seluas hektar terbaru melalui bkpm kembali mengeluarkan izin hti pulau siberut sudah terbebani izin hph pt salaki summa sejahtera hektar belum lagi hutan produksi konversi hpk dan taman nasional siberut hektarsebagian besar daratan mentawai kawasan hutan hutan negara suaka alam hektar hutan lindung hektar hutan produksi hektar hpk hektar sedang apl hanya hektar kondisi ini menyebabkan banyak desa di mentawai terisolir karena tak terjangkau infrastruktur darat dan biaya transportasi tinggi tak heran mentawai masih salah satu daerah tertinggalruang kelola minim menyebabkan masyarakat mentawai berladang di hutan negara laporan lipi soal kajian kawasan hutan kepulauan mentawai tahun menemukan fakta bahwa hutan negara dikuasai masyarakat hektar rincian hektar hpk hp hektar dan kawasan lindung hektarrifai lubis mengatakan kebijakan tata kelola hutan mentawai tak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat mentawai dan diputuskan sepihak negara ini kesengajaan jika melibatkan masyarakat mentawai dalam penetapan hutan pemerintah anggap menghadapi kesulitan memperoleh otoritas katanyaberdasarkan asalusul pemilikan dan penguasaan masyarakat mentawai atas lahan dan hutan sangat kuat pemerintah katanya berkepentingan melepaskan penguasaan agar mudah bagibagi konsesidampak kebijakan itu ruang kelola di luar kawasan hutan sangat sedikit hingga merugikan masyarakat dan pemerintah pemerintah tak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatkoreksi negara sudah ada lewat keputusan mahkamah konstitusi no yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara tindaklanjutnya klhk lewat permenhut nomor tahun menyatakan hutan adat sebagai hutan hakupaya ini katanya guna memperbaiki kesalahan dan memulihkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah sekaligus solusi kendala penyediaan infrastruktur dan ekonomi untuk itu persyaratan hutan adat berupa perda pengakuan masyarakat hukum adat perlu segera ditetapkan dprd mentawai kini sudah masuk prolegda
"Berharap KPK Bongkar dan Tangani Masalah Sawit di Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan koordinasi sub perkebunan (Korsub sawit) di 13 wilayah di Indonesia, salah satu Papua. Berbagai kalangan di Papua menyambut gembira dengan harapan carut-marut seputar perkebunan sawit bisa terungkap dan ada penyelesaian.Simon Kalambu Balagaize, pemuda Kampung Wambi, Distrik Okaba senang, lantaran Korsub KPK akan ke Papua, terutama Merauke. Selama ini, banyak masalah dari batas tanah, pengambilan lahan adat, pencemaran air, sampai janji-janji manis perusahaan kepada warga.Dia berharap, dengan KPK masuk ada transparansi kebun-kebun sawit di tanah adat Merauke, dan mengecek pembukaan Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE) dengan puluhan perusahaan bercokol.Kebun sawit, bertebaran di hulu Kali Bian, Maro dan Kumbe. Dampak pencaplokan tanah adat oleh perusahaan sawit, katanya, menimbulkan konflik internal dalam adat (marga) soal batas tanah, dan berbagai sengketa di masyarakat Marind. Belum lagi, limbah, penebangan hutan, ikan, maupun hewan buruan berkurang.Simon mencontohkan, warga Dusun Maam Distrik Ngguti, Distrik Muting hingga Selauw di hulu Kali Bian, sampai Distrik Elikobel, Distrik Ulilin, kehilangan banyak hal gara-gara sawit. “Dusun sagu (hilang), hewan buruan tak ada lagi. Sumber air makin jauh, karena sawit menyerap banyak air,” katanya.Anselmus Amo, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Merauke, mengatakan, kebun sawit tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Papua, seperti Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi. “KPK datang saja ke Merauke, berbagai masalah akan terungkap. Mulai perjanjian dengan pemilik lahan, izin perusahaan bermasalah, pencaplokan tanah-tanah adat dan lain-lain,” katanya.Dia mengatakan, ada tiga isu penting kalau berbicara tentang lahan sawit, yaitu, mengindentifikasi pemetaan dan registrasi sawit rakyat, pemetaan perizinan perkebunan sawit, optimalisasi penerimaan negara. “Warga Marind tak bisa makan sawit. Yang mereka perlukan sagu. Masyarakat Papua tak ada punya kebun sawit,” katanya.Untuk itu, katanya, kerja Korsub KPK nanti mesti memantau berbagai lahan di Merauke dengan beragam masalah sawit, mulai perizinan, Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), tumpang tindih izin, kerusakan lingkungan, sengketa lahan, sampai soal pembayaran lahan.Amo meminta, KPK juga mencermati pencanangan sejuta hektar sawah oleh Presiden Joko Widodo di Merauke. “ Jika tanam padi air darimana, harus diteliti lagi. Demi kebun sawit di hulu Kali Maro, Kumbe, Bian saja hanya mengandalkan air baku penduduk Merauke.”Belum lagi, pembukaan lahan menghabiskan kayu. Kala tak ada penahan air, banjir bakal melanda Merauke. “Jika air semua untuk sawit, Merauke mengalami kekeringan. Belum lagi, pencemaran air karena pupuk. Air mengalir ke muara dan rawa. Semua tahu, tanah Merauke, berongga. Kalau terjadi, sawah Jokowi rusak semua. Orang Merauke harus berpikir menyeluruh.”Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan sangat beralasan, terlebih dugaan kuat banyak Amdal . SKP telah mempelajari berbagai Amdal perusahaan di Merauke, dan menemukan seakan hanya . Untuk itu, KPK penting memperhatikan masalah ini.Pastor Keuskupan Agung Merauke ini berharap, KPK juga mengindentifikasi dan memetakan apakah perizinan perusahaan sesuai aturan, rancangan tata ruang wilayah (RTRW) dan menghargai hak-hak warga, misal, tempat sakral (keramat), maupun dusun sagu. Sawit, katanya, telah melibas tempat penting orang Marind.Sedang di Boven Digoel, ada 17 perusahaan berpusat di Distrik Jair. Pusatnya, PT Korindo, perusahaan asal Korea memiliki pabrik minyak sawit. Dari buku Atlas Sawit Papua, terbitan Yayasan Pusaka 2015, menyebutkan, beberapa anak usaha perusahaan ini, seperti PT. Berkat Cipta Abadi, PT Dongin Prabawa, PT Bio Inti Agrindo, PT Inocin Abadi, PT Agrinusa Persada Mulia.Amo mendesak, pemerintah menghentikan perusahaan mengembangkan sawit di Merauke dan Boven Digoel, sambil dilakukan penataan. Dia sedih melihat lahan-lahan berganti sawit seperti di Kampung Bupul, Distrik Elikobel. “Tinggallah tiga hingga empat pohon sagu berdiri.”Efendi Kannan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Merauke mempersilakan KPK masuk. ”Silakan saja. Mereka berhak periksa seluruh lahan pemerintah.” Dia tampak membela perusahaan. “Perusahaan skala besar tak mungkin tak memiliki Amdal dan tanggung jawab sosial,” katanya.Pemerintah, katanya, mengeluarkan perizinan termasuk legalitas kayu dan lahan. “Banyak orang katakan, investor ingin mengambil lahan masyarakat. Tak seperti itu. Pemerintah sesungguhnya membolehkan mengundang investor melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Investor hanya memakai lahan masyarakat sesuai perjanjian. Pemerintah tak punya hak untuk mencampur.”Pemerintah, katanya, hanya penengah antara pemilik lahan dan perusahaan. “Izin keluar hak guna usaha. Bila batas waktu selesai silakan perusahaan mengembalikan pada masyarakat.”Daniel Pauta, Sekretaris Pemda Merauke mengatakan, investor mendapatkan izin lokasi dari pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun. “Jika belum operasi lagi, otomatis izin tak berlaku lagi.”Pemerintah, katanya, tak sembarang mengeluarkan izin. Menurut dia, ada sekitar 48 perusahaan mau berinvestasi di Merauke, aktif sekitar tiga.","[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional",berharap kpk bongkar dan tangani masalah sawit di papua komisi pemberantasan korupsi kpk melanjutkan koordinasi sub perkebunan korsub sawit di wilayah di indonesia salah satu papua berbagai kalangan di papua menyambut gembira dengan harapan carutmarut seputar perkebunan sawit bisa terungkap dan ada penyelesaiansimon kalambu balagaize pemuda kampung wambi distrik okaba senang lantaran korsub kpk akan ke papua terutama merauke selama ini banyak masalah dari batas tanah pengambilan lahan adat pencemaran air sampai janjijanji manis perusahaan kepada wargadia berharap dengan kpk masuk ada transparansi kebunkebun sawit di tanah adat merauke dan mengecek pembukaan merauke integrated food and energi estate mifee dengan puluhan perusahaan bercokolkebun sawit bertebaran di hulu kali bian maro dan kumbe dampak pencaplokan tanah adat oleh perusahaan sawit katanya menimbulkan konflik internal dalam adat marga soal batas tanah dan berbagai sengketa di masyarakat marind belum lagi limbah penebangan hutan ikan maupun hewan buruan berkurangsimon mencontohkan warga dusun maam distrik ngguti distrik muting hingga selauw di hulu kali bian sampai distrik elikobel distrik ulilin kehilangan banyak hal garagara sawit dusun sagu hilang hewan buruan tak ada lagi sumber air makin jauh karena sawit menyerap banyak air katanyaanselmus amo direktur sekretariat keadilan dan perdamaian skp merauke mengatakan kebun sawit tersebar di berbagai daerah di indonesia termasuk di papua seperti kabupaten merauke boven digoel dan mappi kpk datang saja ke merauke berbagai masalah akan terungkap mulai perjanjian dengan pemilik lahan izin perusahaan bermasalah pencaplokan tanahtanah adat dan lainlain katanyadia mengatakan ada tiga isu penting kalau berbicara tentang lahan sawit yaitu mengindentifikasi pemetaan dan registrasi sawit rakyat pemetaan perizinan perkebunan sawit optimalisasi penerimaan negara warga marind tak bisa makan sawit yang mereka perlukan sagu masyarakat papua tak ada punya kebun sawit katanyauntuk itu katanya kerja korsub kpk nanti mesti memantau berbagai lahan di merauke dengan beragam masalah sawit mulai perizinan analisis mengenai dampak lingkungan amdal tumpang tindih izin kerusakan lingkungan sengketa lahan sampai soal pembayaran lahanamo meminta kpk juga mencermati pencanangan sejuta hektar sawah oleh presiden joko widodo di merauke jika tanam padi air darimana harus diteliti lagi demi kebun sawit di hulu kali maro kumbe bian saja hanya mengandalkan air baku penduduk meraukebelum lagi pembukaan lahan menghabiskan kayu kala tak ada penahan air banjir bakal melanda merauke jika air semua untuk sawit merauke mengalami kekeringan belum lagi pencemaran air karena pupuk air mengalir ke muara dan rawa semua tahu tanah merauke berongga kalau terjadi sawah jokowi rusak semua orang merauke harus berpikir menyeluruhkekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan sangat beralasan terlebih dugaan kuat banyak amdal skp telah mempelajari berbagai amdal perusahaan di merauke dan menemukan seakan hanya untuk itu kpk penting memperhatikan masalah inipastor keuskupan agung merauke ini berharap kpk juga mengindentifikasi dan memetakan apakah perizinan perusahaan sesuai aturan rancangan tata ruang wilayah rtrw dan menghargai hakhak warga misal tempat sakral keramat maupun dusun sagu sawit katanya telah melibas tempat penting orang marindsedang di boven digoel ada perusahaan berpusat di distrik jair pusatnya pt korindo perusahaan asal korea memiliki pabrik minyak sawit dari buku atlas sawit papua terbitan yayasan pusaka menyebutkan beberapa anak usaha perusahaan ini seperti pt berkat cipta abadi pt dongin prabawa pt bio inti agrindo pt inocin abadi pt agrinusa persada muliaamo mendesak pemerintah menghentikan perusahaan mengembangkan sawit di merauke dan boven digoel sambil dilakukan penataan dia sedih melihat lahanlahan berganti sawit seperti di kampung bupul distrik elikobel tinggallah tiga hingga empat pohon sagu berdiriefendi kannan kepala dinas kehutanan dan perkebunan merauke mempersilakan kpk masuk silakan saja mereka berhak periksa seluruh lahan pemerintah dia tampak membela perusahaan perusahaan skala besar tak mungkin tak memiliki amdal dan tanggung jawab sosial katanyapemerintah katanya mengeluarkan perizinan termasuk legalitas kayu dan lahan banyak orang katakan investor ingin mengambil lahan masyarakat tak seperti itu pemerintah sesungguhnya membolehkan mengundang investor melalui dinas kehutanan dan perkebunan investor hanya memakai lahan masyarakat sesuai perjanjian pemerintah tak punya hak untuk mencampurpemerintah katanya hanya penengah antara pemilik lahan dan perusahaan izin keluar hak guna usaha bila batas waktu selesai silakan perusahaan mengembalikan pada masyarakatdaniel pauta sekretaris pemda merauke mengatakan investor mendapatkan izin lokasi dari pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun jika belum operasi lagi otomatis izin tak berlaku lagipemerintah katanya tak sembarang mengeluarkan izin menurut dia ada sekitar perusahaan mau berinvestasi di merauke aktif sekitar tiga
"Program Pohon Asuh, Lewat Crowdfunding Untuk Selamatkan Hutan. Sering kali upaya penyelamatan lingkungan, hutan, dan alam terhambat bahkan terhenti lantaran kemampuan fiskal yang terbatas. Tak urung, -karena alasan itu, kepentingan lingkungan kerap menjadi barang yang dipertaruhkan dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan.Padahal, di era yang serba maju dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, persoalan pendanaan seharusnya dapat disiati. Ia tak lagi menjadi beban satu pihak saja karena akses mendapatkan pendanaan saat ini terbuka begitu lebar.Contohnya dengan upaya dunia untuk menyelamatkan hutan dan melawan krisis iklim, banyak negara di dunia sepakat bagi negara-negara yang memiliki hutan yang terjaga dapat mengakses maupun mendapatkan pendanaan dari negara-negara yang minim dengan hutan.Opsi pendanaan ini dikenal dengan pasar karbon atau perdagangan karbon. Sederhananya, negara yang memiliki hutan penghasil karbon dapat menukarkan hasil karbonnya yang tercatat akurat dengan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perdagangan karbon.Tidak lepas dari persoalan pendanaan, belum lama ini Indonesia berhasil membawa pulang dana yang cukup besar dari Green Climate Fund (GCF). Dana sebesar USD 103,78 juta atau sekitar Rp1,52 triliun diterima karena Indonesia dianggap berhasil mengurangi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.Tercatat, laju deforestasi di Indonesia diklaim mengalami penurunan dari periode 2014- 2020 dari level 3,51 juta CO2e ke level 0,40 juta CO2e. Bukan hanya itu, dana ini juga diberikan sebagai pembayaran atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2014-2016 sebesar 20,3 juta CO2e.Pembuktian Indonesia dalam upaya memerangi krisis iklim tidak hanya terealiasi dari dana internasional GCF, sebelumnya Indonesia telah menerima dana perubahan iklim yang berasal dari pemerintah Norwegia sebesar sebesar Rp840 miliar sebagai hasil kerja penurunan emisi karbon.Beberapa model pendanaan ini jelas merupakan bukti bahwa peluang untuk mendapatkan pendanaan untuk menyelamatkan lingkungan, sangat besar. Karena itu, terlalu sempit jika persoalan pendanaan menjadi alasan untuk tidak peduli terhadap lingkungan. Tentu mengandalkan pemerintah atau lebih tepatnya mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan keuangan negara untuk menyelamatkan lingkungan dapat dikatakan tidak realistis. Apalagi di tengah krisis yang sedang melanda seperti saat ini.Oleh karena itu, mencari sumber pendanaan lain adalah solusi terbaik untuk terus berkomitmen pada kelestarian lingkungan.Untuk menjawab kebutuhan besar atas pendanaan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan, opsi mengumpulkan dana dengan metode dapat menjadi salah satu alternatif terbaik yang dapat diterapkan.Metode ini adalah sebuah bentuk pendanaan yang dikumpulkan dari banyak pihak secara kolektif untuk digunakan dalam pembiayaan sebuah program maupun kegiatan.Sederhananya, masyarakat dapat ikut serta dalam sebuah kegiatan dengan cara mendanai kegiatan tersebut, atau lebih singkatnya metode ini tepat digambarkan dengan istilah “patungan”.Sebenarnya, dalam upaya penyelamatan lingkungan, metode ini sudah lama diterapkan oleh banyak organisasi masyarakat sipil di dunia.Namun, upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dengan sistem selama ini dianggap masih bersifat general. Akibatnya masyarakat sebagai pihak yang mendanai kurang merasa menjadi bagian dari program yang mereka danai. Namun, beda cerita dengan model Pohon Asuh yang dipelopori oleh Komunitas Konservasi Indonesia Warung Informasi Konservasi (KKI Warsi) di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.Saat saya dan tim Yayasan Madani Berkelanjutan berkunjung ke Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Oktober 2020), saya merasakan bahwa salah satu program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang digagas masyarakat yakni bernama Pohon Asuh sangat menarik.Inisiatif ini begitu potensial untuk dikembangkan serta dipopulerkan sebagai model lingkungan yang datang dari masyarakat.Program Pohon Asuh sendiri adalah program penyelamatan hutan yang dikembangkan untuk menyaring pendanaan dari banyak pihak sebagai motor pembiayaan operasional perlindungan hutan yang dikelola oleh masyarakat.Konsep pohon asuh ini menitikberatkan pada pembiayaan dari para pengasuh pohon dengan nominal sebesar Rp200.000 untuk satu pohon pertahunnya sebagai dukungan kepada masyarakat penjaga dan pengelola hutan di tempat pohon asuh berada.Dengan adanya Pohon Asuh, masyarakat secara luas dapat merasa menjadi bagian dari penyelamatan hutan karena ikut mengasuh pohon yang ada di hutan tersebut.Sedangkan masyarakat yang berperan sebagai pengelola mendapatkan manfaat berupa pendanaan untuk dapat mengelola hutannya sehingga mampu menghasilkan perekonomian yang lebih baik. ini benar-benar .Tidak salah juga apabila banyak yang mengatakan bahwa konsep sederhana dari pohon asuh ini akhirnya dapat meruntuhkan mitos yang selama ini berkembang.Saat ini banyak pihak selama ini menganggap bahwa memiliki hutan adalah kutukan. Paradigma ini muncul saat masyarakat tidak melihat hutan sebagai sebuah ekosistem yang penting dan memberi keuntungan bagi jasa lingkungan.Pemikiran bahwa lahan hutan hanya dihitung dari nilai ekonomi komoditas, membuat hutan menjadi terkonversi dan dialihkan menjadi lahan non kehutanan. Tentu saja, pemikiran ini salah, dan sudah seharusnya digantikan menjadi pemikiran yang utuh.Inisiatif lokal yang sederhana yakni pohon asuh ini dapat menjadi sebuah model berbasis lingkungan yang sangat tepat untuk mereka yang ingin berkontribusi dalam menyelamatkan hutan.Saya yakin bahwa dengan sedikit sentuhan, model ini dapat dielaborasi dengan kemajuan teknologi seperti halnya (fintech) sehingga dapat lebih menarik dan memaksimalkan dukungan publik/Sekarang, saatnya kita dukung mempopulerkan bisnis model berbasis lingkungan seperti halnya pohon asuh dan banyak bisnis jasa lingkungan lainnya, agar lingkungan kita semakin lestari dan masa depan terselamatkan. * p","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",pelestarian habitat,program pohon asuh lewat crowdfunding untuk selamatkan hutan sering kali upaya penyelamatan lingkungan hutan dan alam terhambat bahkan terhenti lantaran kemampuan fiskal yang terbatas tak urung karena alasan itu kepentingan lingkungan kerap menjadi barang yang dipertaruhkan dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakanpadahal di era yang serba maju dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat persoalan pendanaan seharusnya dapat disiati ia tak lagi menjadi beban satu pihak saja karena akses mendapatkan pendanaan saat ini terbuka begitu lebarcontohnya dengan upaya dunia untuk menyelamatkan hutan dan melawan krisis iklim banyak negara di dunia sepakat bagi negaranegara yang memiliki hutan yang terjaga dapat mengakses maupun mendapatkan pendanaan dari negaranegara yang minim dengan hutanopsi pendanaan ini dikenal dengan pasar karbon atau perdagangan karbon sederhananya negara yang memiliki hutan penghasil karbon dapat menukarkan hasil karbonnya yang tercatat akurat dengan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perdagangan karbontidak lepas dari persoalan pendanaan belum lama ini indonesia berhasil membawa pulang dana yang cukup besar dari green climate fund gcf dana sebesar usd juta atau sekitar rp triliun diterima karena indonesia dianggap berhasil mengurangi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutantercatat laju deforestasi di indonesia diklaim mengalami penurunan dari periode dari level juta coe ke level juta coe bukan hanya itu dana ini juga diberikan sebagai pembayaran atas keberhasilan indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun sebesar juta coepembuktian indonesia dalam upaya memerangi krisis iklim tidak hanya terealiasi dari dana internasional gcf sebelumnya indonesia telah menerima dana perubahan iklim yang berasal dari pemerintah norwegia sebesar sebesar rp miliar sebagai hasil kerja penurunan emisi karbonbeberapa model pendanaan ini jelas merupakan bukti bahwa peluang untuk mendapatkan pendanaan untuk menyelamatkan lingkungan sangat besar karena itu terlalu sempit jika persoalan pendanaan menjadi alasan untuk tidak peduli terhadap lingkungan tentu mengandalkan pemerintah atau lebih tepatnya mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan keuangan negara untuk menyelamatkan lingkungan dapat dikatakan tidak realistis apalagi di tengah krisis yang sedang melanda seperti saat inioleh karena itu mencari sumber pendanaan lain adalah solusi terbaik untuk terus berkomitmen pada kelestarian lingkunganuntuk menjawab kebutuhan besar atas pendanaan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan opsi mengumpulkan dana dengan metode dapat menjadi salah satu alternatif terbaik yang dapat diterapkanmetode ini adalah sebuah bentuk pendanaan yang dikumpulkan dari banyak pihak secara kolektif untuk digunakan dalam pembiayaan sebuah program maupun kegiatansederhananya masyarakat dapat ikut serta dalam sebuah kegiatan dengan cara mendanai kegiatan tersebut atau lebih singkatnya metode ini tepat digambarkan dengan istilah patungansebenarnya dalam upaya penyelamatan lingkungan metode ini sudah lama diterapkan oleh banyak organisasi masyarakat sipil di dunianamun upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dengan sistem selama ini dianggap masih bersifat general akibatnya masyarakat sebagai pihak yang mendanai kurang merasa menjadi bagian dari program yang mereka danai namun beda cerita dengan model pohon asuh yang dipelopori oleh komunitas konservasi indonesia warung informasi konservasi kki warsi di provinsi jambi dan sumatera baratsaat saya dan tim yayasan madani berkelanjutan berkunjung ke nagari sirukam kabupaten solok sumatera barat oktober saya merasakan bahwa salah satu program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang digagas masyarakat yakni bernama pohon asuh sangat menarikinisiatif ini begitu potensial untuk dikembangkan serta dipopulerkan sebagai model lingkungan yang datang dari masyarakatprogram pohon asuh sendiri adalah program penyelamatan hutan yang dikembangkan untuk menyaring pendanaan dari banyak pihak sebagai motor pembiayaan operasional perlindungan hutan yang dikelola oleh masyarakatkonsep pohon asuh ini menitikberatkan pada pembiayaan dari para pengasuh pohon dengan nominal sebesar rp untuk satu pohon pertahunnya sebagai dukungan kepada masyarakat penjaga dan pengelola hutan di tempat pohon asuh beradadengan adanya pohon asuh masyarakat secara luas dapat merasa menjadi bagian dari penyelamatan hutan karena ikut mengasuh pohon yang ada di hutan tersebutsedangkan masyarakat yang berperan sebagai pengelola mendapatkan manfaat berupa pendanaan untuk dapat mengelola hutannya sehingga mampu menghasilkan perekonomian yang lebih baik ini benarbenar tidak salah juga apabila banyak yang mengatakan bahwa konsep sederhana dari pohon asuh ini akhirnya dapat meruntuhkan mitos yang selama ini berkembangsaat ini banyak pihak selama ini menganggap bahwa memiliki hutan adalah kutukan paradigma ini muncul saat masyarakat tidak melihat hutan sebagai sebuah ekosistem yang penting dan memberi keuntungan bagi jasa lingkunganpemikiran bahwa lahan hutan hanya dihitung dari nilai ekonomi komoditas membuat hutan menjadi terkonversi dan dialihkan menjadi lahan non kehutanan tentu saja pemikiran ini salah dan sudah seharusnya digantikan menjadi pemikiran yang utuhinisiatif lokal yang sederhana yakni pohon asuh ini dapat menjadi sebuah model berbasis lingkungan yang sangat tepat untuk mereka yang ingin berkontribusi dalam menyelamatkan hutansaya yakin bahwa dengan sedikit sentuhan model ini dapat dielaborasi dengan kemajuan teknologi seperti halnya fintech sehingga dapat lebih menarik dan memaksimalkan dukungan publiksekarang saatnya kita dukung mempopulerkan bisnis model berbasis lingkungan seperti halnya pohon asuh dan banyak bisnis jasa lingkungan lainnya agar lingkungan kita semakin lestari dan masa depan terselamatkan p
"DPR Usulkan RUU Perkelapasawitan, Demi Kepentingan Siapa?. DPR RI memasukkan Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan (RUU Sawit) dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016. Alasan pembuatan UU menurut dewan ini, demi perlindungan sawit dan menghindari intervensi asing. Berbagai kalanganpun mempertanyakan urgensi pembuatan UU ini.”Urgensinya tak ada, bisa memaksimalkan UU Perkebunan,” kata Jefry Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch, belum lama ini di Jakarta.Jefry, tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, mengatakan, komoditas ini memang menyumbangkan pemasukan negara. Pada 2015, ekspor sawit US$18 miliar. Namun, katanya, perlu dilihat juga dampak kebakaran hutan dan sektor ini salah satu penyumbang. Belum lagi konflik lahan masyarakat, sampai ketimpangan penguasaan, semestinya jadi bahan pertimbangan.”Konflik agraria besar di sektor sawit.”Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia menilai, DPR ceroboh memasukkan prolegnas RUU ini di tengah masalah perkelapasawitan belum tuntas. ”Ini malah menguntungkan investor dan mencekik kami (petani, red.).”Tim Advokasi Keadilan Perkebunan menilai, beberapa permasalahan sawit tak dikaji mendalam seperti kerusakan lingkungan hidup dalam tata air dan hulu sungai, perluasan tak terkontrol, isu pangan dan konflik masyarakat.Tim advokasi terdiri dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, SPI, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy, dan Aliansi Petani Indonesia.”Perlu ada kesepahaman terkait sawit, baru membuat RUU,” ucap Saragih.Marsel Andi dari SPKS menyebutkan, dalam draf RUU Perkelapasawitan, ada 41 pasal sama dengan UU Perkebunan tahun 2014. Jadi, katanya, kesan terburu-buru sangat terlihat dalam penyusunan RUU ini.Bahkan, katanya, draf Pasal 30 dinilai mengesampingkan hak-hak petani dan masyarakat. Pasal itu menyebutkan, investor akan mendapatkan kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.Malah, bahasan masalah petani minim. Soal pemberdayaan dan perlindungan petani, akses pembiayaan, kemitraan, dan gejolak harga tandan buah segar terlewatkan. Selama ini, negara tak pernah hadir kepada petani kecil.Bahkan, perkebunan sawit di Indonesia dikendalikan 10 perusahaan besar hingga kenaikan harga minyak tak imbang dengan peningkatan harga TBS didan kesejahteraan petani.”Perlu ada kajian menyeluruh. Petani, komunitas dan masyarakat adat selalu besilang pendapat dengan perusahaan.”Tim Advokasi ini mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU ini dan merevisi UU Perkebunan yang banyak mengesampingkan hak masyarakat.Pemerintah perlu segera audit perizinan semua perusahaan perkebunan sawit di Indonesia dan mendesak Presiden segera mengeluarkan kebijakan tertulis terkait moratorium sawit.DPR, katanya, perlu mencermati banyak konversi lahan pangan menjadi ekspansi perkebunan sawit Berdasarkan catatan Sawit Watch, rata-rata setiap tahun 500.000 hektar lahir kebun sawit dari konversi lahan pangan.Kondisi ini, katanya, tak sesuai semangat pemerintah Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, ekspansi sawit menggunakan lahan pertanian seperti padi, jagung dan palawija.Dia mencontohkan, di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 250 hektar lahan pertanian padi ladang menjadi kebun sawit. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 42.000 hektar lahan padi sonor di gambut menjadi kebun sawit dan kanal.Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR mengatakan, RUU Perkelapasawitan muncul karena memiliki keuntungan besar untuk Indonesia tetapi belum ada payung hukum. Mengenai bisnis sawit hadir dengan beragam masalah dari kerusakan lingkungan sampai konflik di masyarakat, tak menjadi pikiran buat dia.Melalui RUU ini, dia menyebut-nyebut akan memproteksi petani yang terkena dampak monopoli perusahaan besar hingga tak bisa menjual TBS ke pabrik pengolahan. Firman menyebut-nyebut Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Komitmen ini dituding menyebabkan monopoli dan kartelisasi baru. “Menyebabkan pelemahan ekonomi pada petani kecil.” katanya. IPOP yang Firman pahami, perusahaan besar tergabung komitmen ini tak boleh menerima TBS petani-petani kecil hingga terjadi pelemahan ekonomi masyarakat petani kecil. ”Aturan swasta itu tidak boleh menjadi rujukan.”IPOP adalah komitmen perusahaan-perusahaan sawit secara sukarela untuk beroperasi dengan memperhatikan lingkungan dan manusia (sawit berkelanjutan) ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada September 2014. Kesepakatan inipun kerap disebut-sebut ada berkat tekanan asing karena standar tinggi, seperti nol deforestasi, tak boleh bukan hutan, gambut, penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi dan berkarbon tinggi.Bagi dia, komitmen-komitmen begini hanya ‘produk asing.” Lebih parah lagi, dia menyebutkan, banyak persoalan tumpang tindih aturan di negeri ini karena LSM asing.","[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional",dpr usulkan ruu perkelapasawitan demi kepentingan siapa dpr ri memasukkan rancangan undangundang perkelapasawitan ruu sawit dalam program legislasi nasional prolegnas alasan pembuatan uu menurut dewan ini demi perlindungan sawit dan menghindari intervensi asing berbagai kalanganpun mempertanyakan urgensi pembuatan uu iniurgensinya tak ada bisa memaksimalkan uu perkebunan kata jefry saragih direktur eksekutif sawit watch belum lama ini di jakartajefry tergabung dalam tim advokasi keadilan perkebunan mengatakan komoditas ini memang menyumbangkan pemasukan negara pada ekspor sawit us miliar namun katanya perlu dilihat juga dampak kebakaran hutan dan sektor ini salah satu penyumbang belum lagi konflik lahan masyarakat sampai ketimpangan penguasaan semestinya jadi bahan pertimbangankonflik agraria besar di sektor sawithenry saragih ketua serikat petani indonesia menilai dpr ceroboh memasukkan prolegnas ruu ini di tengah masalah perkelapasawitan belum tuntas ini malah menguntungkan investor dan mencekik kami petani redtim advokasi keadilan perkebunan menilai beberapa permasalahan sawit tak dikaji mendalam seperti kerusakan lingkungan hidup dalam tata air dan hulu sungai perluasan tak terkontrol isu pangan dan konflik masyarakattim advokasi terdiri dari indonesian human rights committee for social justice spi sawit watch serikat petani kelapa sawit spks yayasan bina desa sadajiwa farmer initiatives for ecological livelihood and democracy dan aliansi petani indonesiaperlu ada kesepahaman terkait sawit baru membuat ruu ucap saragihmarsel andi dari spks menyebutkan dalam draf ruu perkelapasawitan ada pasal sama dengan uu perkebunan tahun jadi katanya kesan terburuburu sangat terlihat dalam penyusunan ruu inibahkan katanya draf pasal dinilai mengesampingkan hakhak petani dan masyarakat pasal itu menyebutkan investor akan mendapatkan kemudahan pengurangan pajak penghasilan pembebasan atau keringanan bea masuk impor dan keringanan pajak bumi dan bangunanmalah bahasan masalah petani minim soal pemberdayaan dan perlindungan petani akses pembiayaan kemitraan dan gejolak harga tandan buah segar terlewatkan selama ini negara tak pernah hadir kepada petani kecilbahkan perkebunan sawit di indonesia dikendalikan perusahaan besar hingga kenaikan harga minyak tak imbang dengan peningkatan harga tbs didan kesejahteraan petaniperlu ada kajian menyeluruh petani komunitas dan masyarakat adat selalu besilang pendapat dengan perusahaantim advokasi ini mendesak dpr menghentikan pembahasan ruu ini dan merevisi uu perkebunan yang banyak mengesampingkan hak masyarakatpemerintah perlu segera audit perizinan semua perusahaan perkebunan sawit di indonesia dan mendesak presiden segera mengeluarkan kebijakan tertulis terkait moratorium sawitdpr katanya perlu mencermati banyak konversi lahan pangan menjadi ekspansi perkebunan sawit berdasarkan catatan sawit watch ratarata setiap tahun hektar lahir kebun sawit dari konversi lahan pangankondisi ini katanya tak sesuai semangat pemerintah indonesia mewujudkan kedaulatan pangan pasalnya ekspansi sawit menggunakan lahan pertanian seperti padi jagung dan palawijadia mencontohkan di kabupaten parigi moutong sulawesi tengah hektar lahan pertanian padi ladang menjadi kebun sawit ogan komering ilir sumatera selatan hektar lahan padi sonor di gambut menjadi kebun sawit dan kanalfirman soebagyo anggota komisi iv dpr mengatakan ruu perkelapasawitan muncul karena memiliki keuntungan besar untuk indonesia tetapi belum ada payung hukum mengenai bisnis sawit hadir dengan beragam masalah dari kerusakan lingkungan sampai konflik di masyarakat tak menjadi pikiran buat diamelalui ruu ini dia menyebutnyebut akan memproteksi petani yang terkena dampak monopoli perusahaan besar hingga tak bisa menjual tbs ke pabrik pengolahan firman menyebutnyebut indonesia palm oil pledge ipop komitmen ini dituding menyebabkan monopoli dan kartelisasi baru menyebabkan pelemahan ekonomi pada petani kecil katanya ipop yang firman pahami perusahaan besar tergabung komitmen ini tak boleh menerima tbs petanipetani kecil hingga terjadi pelemahan ekonomi masyarakat petani kecil aturan swasta itu tidak boleh menjadi rujukanipop adalah komitmen perusahaanperusahaan sawit secara sukarela untuk beroperasi dengan memperhatikan lingkungan dan manusia sawit berkelanjutan ditandatangani di new york amerika serikat pada september kesepakatan inipun kerap disebutsebut ada berkat tekanan asing karena standar tinggi seperti nol deforestasi tak boleh bukan hutan gambut penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi dan berkarbon tinggibagi dia komitmenkomitmen begini hanya produk asing lebih parah lagi dia menyebutkan banyak persoalan tumpang tindih aturan di negeri ini karena lsm asing
"Hari Lingkungan Hidup: Setop Eksploitasi, Peran Generasi Muda Pulihkan Ekosistem Bumi. Hari Lingkungan Hidup Sedunia jatuh setiap 5 Juni. Tahun ini secara global peringatan Hari Lingkungan Hidup mengambil tema, “Restorasi Ekosistem.” Berbagai kalangan ikut memperingati seperti Solidaritas Perempuan, dengan aksi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka serukan segera menghentikan kedurhakaan terhadap perempuan dan lingkungan hidup dengan merestorasi ekosistem.Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan diskusi daring bertema “Memulihkan Ekosistem Bumi.” Mereka berbagi semangat menjaga lingkungan hidup dari diri sendiri dan untuk lingkungan terdekat. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran publik lebih luas, akan pentingnya menjaga lingkungan untuk pemulihan ekosistem bumi.Ajeng Kartika Sari dari EMPU Sustainable Fashion sekaligus pendiri Lestari & Iconic Kid menceritakan, soal bahan pakaian turut andil dalam merusak ekosistem. Karena itu harus pandai memilih bahan yang aman bagi lingkungan.Mochamad Nur Arifin, Bupati Trenggalek dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bicara soal bagaimana mewujudkan ekonomi tumbuh, dan lingkungan tetap lestari. Baginya, tak ada alasan mempertahankan pola ekonomi eksploitatif yang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa memperhatikan ruang hidup masyarakat dan lingkungan hidup.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,hari lingkungan hidup setop eksploitasi peran generasi muda pulihkan ekosistem bumi hari lingkungan hidup sedunia jatuh setiap juni tahun ini secara global peringatan hari lingkungan hidup mengambil tema restorasi ekosistem berbagai kalangan ikut memperingati seperti solidaritas perempuan dengan aksi ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mereka serukan segera menghentikan kedurhakaan terhadap perempuan dan lingkungan hidup dengan merestorasi ekosistemdelegasi uni eropa untuk indonesia merayakan hari lingkungan hidup sedunia dengan diskusi daring bertema memulihkan ekosistem bumi mereka berbagi semangat menjaga lingkungan hidup dari diri sendiri dan untuk lingkungan terdekat kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran publik lebih luas akan pentingnya menjaga lingkungan untuk pemulihan ekosistem bumiajeng kartika sari dari empu sustainable fashion sekaligus pendiri lestari iconic kid menceritakan soal bahan pakaian turut andil dalam merusak ekosistem karena itu harus pandai memilih bahan yang aman bagi lingkunganmochamad nur arifin bupati trenggalek dan wakil ketua umum asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia apkasi bicara soal bagaimana mewujudkan ekonomi tumbuh dan lingkungan tetap lestari baginya tak ada alasan mempertahankan pola ekonomi eksploitatif yang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa memperhatikan ruang hidup masyarakat dan lingkungan hidup
"Botol Plastik Bakal Kena Cukai, Apa Tanggapan Mereka?. Guna mengurangi sampah plastik, pemerintah melakukan beragam langkah. Setelah kebijakan kantong plastik berbayar, kini menggodok aturan soal cukai botol plastik.Nasrudin Joko Suryono, Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menkonfirmasi aturan ini sedang dibahas.”Ini khusus botol kemasan minuman plastik dulu,” katanya belum lama ini kepada . Pasalnya, jika pada botol plastik ataupun kantong plastik keseluruhan memiliki dampak inflasi cukup besar.Meski demikian, besaran tarif cukaipun masih dalam kajian dengan perkiraan Rp200 perbotol. Adapun skema pengenaan cukai sesuai bukan kadar plastik, lebih pada ukuran botol.Dia mengatakan, kemasan plastik botol minuman memenuhi kriteria sebagai barang kena Cukai sesuai UU Nomor 11 Tahun 1995, diubah dalam UU Nomor 39 Tahun 2007. Dalam UU itu disebutkan, konsumsi perlu dikendalikan, pemakaian menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat dan lingkunagan hidup, dan pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.Aturan ini dibuat dalam Peraturan Pemeritah. ”Kalau DPR setuju, Presiden setuju, akan mulus.”Joko memerlukan dukungan KLHK terkait kebijakan ini. ”Jangan sampai masyarakat mengira bukan-bukan, perlu sosialisasi penuh,” katanya.Mengenai dana pungutan cukai kemasan plastik berbentuk botol minuman untuk pengelolaan sampah, katanya, disesuaikan dengan UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah soal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.R Sudirman, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, KLHK melihat dari sisi lingkungan. Kebijakan cukai plastik, katanya, kewenangan Kemenkeu. “Nanti diatur badan fiskal, KLHK teknis dukung terkait. Apakah cukai ditetapkan di hulu? Saya belum paham, nampaknya seperti itu,” katanya.KLHK, katanya, mendukung kebijakan cukai plastik. Selama ini, penghasil kemasan plastik seringkali enggan menerima kembali kemasan mereka untuk daur ulang. Dengan cukai plastik, bisa mendorong industri menerapkan tanggjung jawab pengelolaan sampah (.“Dana hasil cukai plastik jelas untuk APBN. Nanti ada sepersekian persen kembali ke industri pengelola sampah di masing-masing daerah. Itu masih hitungan berapa besaran,” katanya.Kepala Subdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Ujang Solihin Sidik menambahkan, soal cukai plastik, salah satu poin krusial mengenai soal kemasan mana yang pas kena cukai.“Kemarin ketika usulkan botol air mineral kena cukai, kita harus hati-hati. Selama ini botol plastik itu banyak didaur ulang, terlalu pengaruhi lingkungan, karena nilai tinggi,” ujar dia.Dia menyarankan, kena cukai plastik kemasan seperti mie instan dan sachet yang pasti jadi sampah. Bakal ada klausul juga bagi produsen yang melaksanakan tanggung jawab menarik sampah.“Saya sudah bilang ke Bea Cukai, kalau industri sudah menarik ulang produk mereka, kena cukai ? Bea Cukai bilang bisa diatur. Nanti ada klausul, produsen metarik ulang produk, bisa kena cukai. Itu menurut saya menarik yang disampaikan Bea Cukai.”Triyono Prijosoesilo, perwakilan Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik (FLAIPP) di Jakarta, Juni lalu mengatakan, proposal pemerintah kurang tepat. Dia menyatakan, dampak botol plastik terhadap lingkungan masih diperdebatkan.“Kami jadi bertanya-tanya, di proposal RAPBN-Perubahan sudah ada satu tambahan cukai baru walaupun tak spesifik itu disebut Rp1 triliun. Hebohnya sedemikian besar. Industri dunia usaha dibebankan dengan kesulitan ini semata-mata mengejar Rp1 triliun,” katanya.Sebenarnya, meminimalisir dampak buruk botol plastik bagi lingkungan, katanya, banyak cara, misal mengedukasi konsumen hingga bisa mengelola sampah botol plastik dengan baik. “Harusnya menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya perusahaaan. Pemerintah juga harus siapakan infrastruktur.”Rachmat Hidayat, juga perwakilan FLAIPP mengatakan, pengenaan cukai plastik kemasan justru kontra produktif dan tak menyelesaikan masalah. “Kenaikan harga akibat pengenaan cukai selalu lebih besar dari tarif cukai, akan berpengaruh pada tiap mata rantai ekonomi, mulai produsen, distributor, grosir, atau retailer. Makin hilir pungutan cukai, makin tinggi beban kenaikan harga harus ditanggung konsumen,” katanya.Gabriel Andari Kristanto, akademisi teknik lingkungan Universitas Indonesia juga sepakat. Dia menilai, kebijakan cukai botol plastik tak tepat. Dari studinya 2010, di TPA Bantargebang, menemukan, komposisi sampah terbesar organik 67%, plastik 17%, kebanyakan kantong kresek.Sampah botol plastik sedikit karena banyak dipungut sektor informal lalu dijual kepada pengepul dan didaur ulang. Keadaan ini, membuktikan sampah botol plastik memiliki nilai ekonomis tinggi.“Kebijakan kantong plastik berbayar bagus, harusnya diperluas. Itu hanya di ritel modern. Belum menyasar pasar tradisional. Padahal kantong kresek paling banyak di sana,” seraya menekankan, penting mengubah perilaku masyarakat.Eugenia Mardanugraha, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengatakan, potensi pendapatan negara dari cukai botol plastik Rp1.91 triliun per tahun dari pendapatan cukai baru. Sisi lain, justru kehilangan penerimaan hingga Rp2.44 triliun karena penerimaan PPN dan PPh badan. “Justru merugi Rp528 miliar.”Angka ini dari simulasi cukai plastik pada minuman kemasan seperti air minum, teh, soda dan jus. Data jumlah botol dan gelas,serta harga per liter dari ASPADIN dan ASRIM.Dia mengkaji, dampak kebijakan cukai botol pastik terhadap industri minuman kemasan botol. Kebijakan ini akan menurunkan permintaan minuman kemasan botol. “Kita tahu pemerintah sejak lama ingin ekstensifikasi cukai. Cukai bagaimanapun bentuk lain pajak. Pungutan pemerintah akan mengurangi daya beli masyarakat dan berdampak pada penjualan. Saya menghitung penurunan belanja dan penurunan pendapatan negara. Pendapatan negara hanya dihitung dari setoran PPN dan PPh badan,” katanya.Ketika pemerintah menetapkan cukai suatu produk, katanya, akan mendapatkan penerimaan. Kala PPN dan PPh berkurang, akan rugi. Ketika kebijakan cukai dipungut kepada produsen, konsumen akan menanggung 23,5% harga lebih tinggi dari tarif cukai karena harga asli produsen ke konsumen berlipat. “Akan membuat harga naik, harga makin mahal, permintaan berkurang. Otomatis setoran PPN dan PPh badan turun. Pemerintah belum merilis tarif cukai berapa. Masih wacana. Di media saya baca tak akan lebih Rp200. Saya asumsikan botol cukai Rp200, gelas 240 ml Rp50,” katanya.Dia menghitung, menggunakan data bulanan periode Januari 2013- Januari 2016 memakai metode regresi linear. Dia memperkirakan penurunan permintaan terhadap kenaikan harga dengn menghitung nilai elastisitas dari masing-masing produk, total penurunan penjualan industri minuman Rp10.2 triliun per tahun.“Penurunan penjualan akan menurunkan penerimaan pemerintah dari PPN dan PPh badan. PPN 10% dari nilai penjualan, PPH badan menggunakan data setoran pajak.”Asumsinya, penurunan PPN 10% sebesar Rp1,01 triliun, dan PPh badan Rp1.403 triliun serta PPN Rp1,4 triliun. Jadi, meskipun pemerintah mendapatkan cukai dari botol plastik Rp1,9 triliun, merugi Rp528 miliar per tahun.“Dalam rancangan PP dikatakan industri minuman rumahan tak kena cukai. Di Indoensia banyak sekali industri minuman skala rumahan. Pasti pakai kemasan palstik juga. Saya tak punya data berapa banyak? Ini tak jelas juga. Saya asumsukan 20% tak kena cukai.”Bebas cukai industri UMKM akan mendorong disinsentif dan tak mau berkembang karena takut kena cukai. Juga akan mendorong cukai palsu.“Kalau menetapkan mekanisme cukai rumit, mahal dan menimbulkan kebingungan masyarakat, akan menimbulkan cukai palsu.”Terlebih, infrastruktur cukai di Indonesia kurang baik. Mekanisme penerapan cukai botol plasti juga masih belum jelas. “Apakah sama dengan cukai rokok dan minuman alkohol berpita atau tidak, ini belum jelas.” Dia meminta pemerintah, mengkaji ulang kebijakan cukai botol plastik.“Ketika harus menyiapkan infrastruktur memungut cukai, harus ada biaya mencetak pita. Untuk rokok, Rp600 miliar habis per tahun mencetak pita cukai rokok. Ini harus disiapkan.”Meski begitu, kata Eugenia, penelitiannya, belum menghitung biaya kerugian negara akibat kerusakan lingkungan. Dia hanya berdasar pada hitung-hitungan ekonomi. “Kalau pemerintah ingin mengeliminasi kerugian lingkungan, cukai botol pastik kurang tepat.”Menanggapi itu, juru bicara Walhi Nasional Khalisah Khalid mengatakan, dalam setiap cerita rantai produksi, biaya lingkungan hidup dan kesehatan dianggap sebagai biaya eksternal. Bukan kewajiban mereka.“Pertanyaan kritisnya, biaya lingkungan siapa yang menanggung? Negara mesti jeli menghitung dan tak hanya melihat aspek ekonomi semata. Belum lagi biaya kesehatan. Terlebih jika ditarik ke hulu, plastik dari minyak bumi, dampak terakumulasi dalam perubahan iklim,” katanya. Dia mendorong kebijakan di hulu. Cukai salah satu, sebagai kontrol atau pengendali plastik tak masif.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",mengatasi dampak yang tidak proporsional,botol plastik bakal kena cukai apa tanggapan mereka guna mengurangi sampah plastik pemerintah melakukan beragam langkah setelah kebijakan kantong plastik berbayar kini menggodok aturan soal cukai botol plastiknasrudin joko suryono kepala kepabeanan dan cukai badan kebijakan fiskal kementerian keuangan menkonfirmasi aturan ini sedang dibahasini khusus botol kemasan minuman plastik dulu katanya belum lama ini kepada pasalnya jika pada botol plastik ataupun kantong plastik keseluruhan memiliki dampak inflasi cukup besarmeski demikian besaran tarif cukaipun masih dalam kajian dengan perkiraan rp perbotol adapun skema pengenaan cukai sesuai bukan kadar plastik lebih pada ukuran botoldia mengatakan kemasan plastik botol minuman memenuhi kriteria sebagai barang kena cukai sesuai uu nomor tahun diubah dalam uu nomor tahun dalam uu itu disebutkan konsumsi perlu dikendalikan pemakaian menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat dan lingkunagan hidup dan pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbanganaturan ini dibuat dalam peraturan pemeritah kalau dpr setuju presiden setuju akan mulusjoko memerlukan dukungan klhk terkait kebijakan ini jangan sampai masyarakat mengira bukanbukan perlu sosialisasi penuh katanyamengenai dana pungutan cukai kemasan plastik berbentuk botol minuman untuk pengelolaan sampah katanya disesuaikan dengan uu pengelolaan sampah dan peraturan pemerintah soal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggar sudirman direktur pengelolaan sampah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan klhk melihat dari sisi lingkungan kebijakan cukai plastik katanya kewenangan kemenkeu nanti diatur badan fiskal klhk teknis dukung terkait apakah cukai ditetapkan di hulu saya belum paham nampaknya seperti itu katanyaklhk katanya mendukung kebijakan cukai plastik selama ini penghasil kemasan plastik seringkali enggan menerima kembali kemasan mereka untuk daur ulang dengan cukai plastik bisa mendorong industri menerapkan tanggjung jawab pengelolaan sampah dana hasil cukai plastik jelas untuk apbn nanti ada sepersekian persen kembali ke industri pengelola sampah di masingmasing daerah itu masih hitungan berapa besaran katanyakepala subdit barang dan kemasan direktorat pengelolaan sampah klhk ujang solihin sidik menambahkan soal cukai plastik salah satu poin krusial mengenai soal kemasan mana yang pas kena cukaikemarin ketika usulkan botol air mineral kena cukai kita harus hatihati selama ini botol plastik itu banyak didaur ulang terlalu pengaruhi lingkungan karena nilai tinggi ujar diadia menyarankan kena cukai plastik kemasan seperti mie instan dan sachet yang pasti jadi sampah bakal ada klausul juga bagi produsen yang melaksanakan tanggung jawab menarik sampahsaya sudah bilang ke bea cukai kalau industri sudah menarik ulang produk mereka kena cukai bea cukai bilang bisa diatur nanti ada klausul produsen metarik ulang produk bisa kena cukai itu menurut saya menarik yang disampaikan bea cukaitriyono prijosoesilo perwakilan forum lintas asosiasi industri produsen dan pengguna plastik flaipp di jakarta juni lalu mengatakan proposal pemerintah kurang tepat dia menyatakan dampak botol plastik terhadap lingkungan masih diperdebatkankami jadi bertanyatanya di proposal rapbnperubahan sudah ada satu tambahan cukai baru walaupun tak spesifik itu disebut rp triliun hebohnya sedemikian besar industri dunia usaha dibebankan dengan kesulitan ini sematamata mengejar rp triliun katanyasebenarnya meminimalisir dampak buruk botol plastik bagi lingkungan katanya banyak cara misal mengedukasi konsumen hingga bisa mengelola sampah botol plastik dengan baik harusnya menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya perusahaaan pemerintah juga harus siapakan infrastrukturrachmat hidayat juga perwakilan flaipp mengatakan pengenaan cukai plastik kemasan justru kontra produktif dan tak menyelesaikan masalah kenaikan harga akibat pengenaan cukai selalu lebih besar dari tarif cukai akan berpengaruh pada tiap mata rantai ekonomi mulai produsen distributor grosir atau retailer makin hilir pungutan cukai makin tinggi beban kenaikan harga harus ditanggung konsumen katanyagabriel andari kristanto akademisi teknik lingkungan universitas indonesia juga sepakat dia menilai kebijakan cukai botol plastik tak tepat dari studinya di tpa bantargebang menemukan komposisi sampah terbesar organik plastik kebanyakan kantong kreseksampah botol plastik sedikit karena banyak dipungut sektor informal lalu dijual kepada pengepul dan didaur ulang keadaan ini membuktikan sampah botol plastik memiliki nilai ekonomis tinggikebijakan kantong plastik berbayar bagus harusnya diperluas itu hanya di ritel modern belum menyasar pasar tradisional padahal kantong kresek paling banyak di sana seraya menekankan penting mengubah perilaku masyarakateugenia mardanugraha akademisi fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia mengatakan potensi pendapatan negara dari cukai botol plastik rp triliun per tahun dari pendapatan cukai baru sisi lain justru kehilangan penerimaan hingga rp triliun karena penerimaan ppn dan pph badan justru merugi rp miliarangka ini dari simulasi cukai plastik pada minuman kemasan seperti air minum teh soda dan jus data jumlah botol dan gelasserta harga per liter dari aspadin dan asrimdia mengkaji dampak kebijakan cukai botol pastik terhadap industri minuman kemasan botol kebijakan ini akan menurunkan permintaan minuman kemasan botol kita tahu pemerintah sejak lama ingin ekstensifikasi cukai cukai bagaimanapun bentuk lain pajak pungutan pemerintah akan mengurangi daya beli masyarakat dan berdampak pada penjualan saya menghitung penurunan belanja dan penurunan pendapatan negara pendapatan negara hanya dihitung dari setoran ppn dan pph badan katanyaketika pemerintah menetapkan cukai suatu produk katanya akan mendapatkan penerimaan kala ppn dan pph berkurang akan rugi ketika kebijakan cukai dipungut kepada produsen konsumen akan menanggung harga lebih tinggi dari tarif cukai karena harga asli produsen ke konsumen berlipat akan membuat harga naik harga makin mahal permintaan berkurang otomatis setoran ppn dan pph badan turun pemerintah belum merilis tarif cukai berapa masih wacana di media saya baca tak akan lebih rp saya asumsikan botol cukai rp gelas ml rp katanyadia menghitung menggunakan data bulanan periode januari januari memakai metode regresi linear dia memperkirakan penurunan permintaan terhadap kenaikan harga dengn menghitung nilai elastisitas dari masingmasing produk total penurunan penjualan industri minuman rp triliun per tahunpenurunan penjualan akan menurunkan penerimaan pemerintah dari ppn dan pph badan ppn dari nilai penjualan pph badan menggunakan data setoran pajakasumsinya penurunan ppn sebesar rp triliun dan pph badan rp triliun serta ppn rp triliun jadi meskipun pemerintah mendapatkan cukai dari botol plastik rp triliun merugi rp miliar per tahundalam rancangan pp dikatakan industri minuman rumahan tak kena cukai di indoensia banyak sekali industri minuman skala rumahan pasti pakai kemasan palstik juga saya tak punya data berapa banyak ini tak jelas juga saya asumsukan tak kena cukaibebas cukai industri umkm akan mendorong disinsentif dan tak mau berkembang karena takut kena cukai juga akan mendorong cukai palsukalau menetapkan mekanisme cukai rumit mahal dan menimbulkan kebingungan masyarakat akan menimbulkan cukai palsuterlebih infrastruktur cukai di indonesia kurang baik mekanisme penerapan cukai botol plasti juga masih belum jelas apakah sama dengan cukai rokok dan minuman alkohol berpita atau tidak ini belum jelas dia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan cukai botol plastikketika harus menyiapkan infrastruktur memungut cukai harus ada biaya mencetak pita untuk rokok rp miliar habis per tahun mencetak pita cukai rokok ini harus disiapkanmeski begitu kata eugenia penelitiannya belum menghitung biaya kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dia hanya berdasar pada hitunghitungan ekonomi kalau pemerintah ingin mengeliminasi kerugian lingkungan cukai botol pastik kurang tepatmenanggapi itu juru bicara walhi nasional khalisah khalid mengatakan dalam setiap cerita rantai produksi biaya lingkungan hidup dan kesehatan dianggap sebagai biaya eksternal bukan kewajiban merekapertanyaan kritisnya biaya lingkungan siapa yang menanggung negara mesti jeli menghitung dan tak hanya melihat aspek ekonomi semata belum lagi biaya kesehatan terlebih jika ditarik ke hulu plastik dari minyak bumi dampak terakumulasi dalam perubahan iklim katanya dia mendorong kebijakan di hulu cukai salah satu sebagai kontrol atau pengendali plastik tak masif
"Foto: Polusi Lingkungan yang Menyesakkan Dada. Polusi adalah isu nyata yang benar-benar menghancurkan alam kita. Sebagaimana dilansir dari , inilah foto-foto polusi lingkungan hidup di penjuru bumi yang nyata adanya.Lebih dari 10 tahun terakhir, manusia telah memproduksi plastik 10 kali lebih banyak dibandingkan sampah plastik selama 100 tahun terakhir. Setiap tahun, kita membuang sampah yang mampu mengelilingi empat kali bumi. Amerika Serikat sendiri, membuang setidaknya 35 juta botol air tiap tahun, yang diperlukan waktu 500-1.000 tahun untuk terurai alami.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
polusi udara",foto polusi lingkungan yang menyesakkan dada polusi adalah isu nyata yang benarbenar menghancurkan alam kita sebagaimana dilansir dari inilah fotofoto polusi lingkungan hidup di penjuru bumi yang nyata adanyalebih dari tahun terakhir manusia telah memproduksi plastik kali lebih banyak dibandingkan sampah plastik selama tahun terakhir setiap tahun kita membuang sampah yang mampu mengelilingi empat kali bumi amerika serikat sendiri membuang setidaknya juta botol air tiap tahun yang diperlukan waktu tahun untuk terurai alami
"Behind the Scenes in the Senate, This Scientist Never Gave Up on Passing the Inflation Reduction Act. Now He’s Come Home to Minnesota. Beberapa kritik terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi mencatat bahwa undang-undang ini sangat bergantung pada insentif untuk penerapan energi bersih dan tidak memiliki penalti bagi perusahaan yang sedikit atau tidak melakukan apa pun untuk beralih ke teknologi yang lebih bersih.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,behind the scenes in the senate this scientist never gave up on passing the inflation reduction act now hes come home to minnesota beberapa kritik terhadap undangundang pengurangan inflasi mencatat bahwa undangundang ini sangat bergantung pada insentif untuk penerapan energi bersih dan tidak memiliki penalti bagi perusahaan yang sedikit atau tidak melakukan apa pun untuk beralih ke teknologi yang lebih bersih
"Soal Kebijakan Konservasi Hutan APP, Begini Penilaian Koalisi. Asia Pulp and Paper (APP) memasuki tahun keempat komitmen kebijakan konservasi hutan (FCP terhitung 1 Februari 2013. Koalisi Anti Mafia Hutan mengevaluasi komitmen anak usaha Sinar Mas ini sepanjang 2013-2015. Bagaimana hasilnya?”Indikasi terlihat, peluncuran FCP hanyalah jalan memuluskan bisnis APP di pasar Internasional,” kata Henri Subagio, Direktur Esekutif ICEL, di Jakarta, belum lama ini.Tim Koalisi terdiri dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jiklahari), Yayasan Auriga, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).Berdasarkan laporan Jikalahari, APP memiliki luasan konsesi 883.172,05 hektar dengan 725.221,08 hektar di lahan gambut. Banyak wilayah tumpang tindih terjadi kebakaran dan perambahan.”Sudah kita konfirmasi dengan APP, jawabannya tak dilakukan mereka tapi pihak lain,” kata Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah.Jikalahari mencatat, deforestasi hutan alam dalam konsesi APP dan pemasok di Riau selama tiga tahun mencapai 7.377 hektar. Paling luas hutan alam terjadi di PT Suntara Gaja Pati mencapai 861,87 hektar.Penebangan hutan alam oleh APP Grup terjadi di beberapa wilayah. Pada 8 April 2013, di PT RIau Indo Agropalma Blok Kerumutan. ”Padahal ini habitat harimau Sumatera kritis dan terancam punah.”Pada Agustus 2014, terjadi di PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Indragiri Hillir. Jikalahari menemukan satu eskavator sedang membuat kanal dan jalan dengan menggali gambut, eskavator menebangi hutan alam di MSK. Penebangan terjadi di PT Satria Perkasa Agung, Pelalawan 2 Agustus 2015.Begitu juga, hotspot pada 2015 meningkat, dari 2.145 (2014) menjadi 8.195 hotspot. Pemenang sebaran hotspot di PT Arara Abadi, yakni 1.420 .Data berasal dari Citra Satelit Landsat dan Earth Observing System (EOS). ”Sebaran dan pola-pola serta indikasi terus berulang di konsesi itu.”Tak hanya merambah kerusakan lingkungan, konflik sosial pun tak terelakkan, misal di PT Arara Abadi di Kecamatan Pinggir, Bengkalis berkonflik dengan masyarakat Suku Sakai. Izin Menteri Kehutanan RI merebut lahan mereka seluas 7.128 hektar.Perusahaan sama, juga berengketa lahan dengan masyarakat desa Sungai Berbari dan Desa Dosan di Siak. Ada beberapa hasil audit kepatuhan pencegahan karhutla di APP Grup pun mendapatkan predikat tidak patuh, seperti, PT Sakato Pratama Makmur, PT Satria Perkasa Agung, PT Ruas Utama Jaya dan PT Suntara Gaja Pati.”Jelas ini membuktikan implementasi tata HTI masih sangat rendah. Kami mendesak APP transparan dalam membantu komitmen mereka.”Syahrul Fitra, Peneliti Hukum Yayasan Auriga, menyebutkan, tak ada perubahan pada komitmen APP. Deforestasi terus terjadi, malah 2015, titik api meningkat.Dia menilai, evaluasi terhadap perusahaan HTI mupun HPH belum terlihat, hingga kebakaran hutan dan lahan terus berulang. “Belum ada publish ke publik.”Pemberian izin disertai kepastian ketersediaan bahan bakupun patut dicermati pemerintah. Pasalnya, kekurangan bahan baku menyebabkan penebangan hutan alam.Seharusnya, kata Henri, temuan-temuan ini menjadi ‘pintu masuk’ pemerintah mendalami pelanggaran. ”Diverifikasi dan klarifikasi hasil temuan ini,” katanya.Menanggapi ini, APP menyebutkan dalam pemenuhan kekurangan bahan produksi, mencari sumber materi tambahan dari pasar terbuka. APP tidak merambah hutan alam maupun ekspansi lahan dengan membakar.”Melalui FCP, kami berkomitmen mengembalikan, untuk hutan alam, setiap kawasan konservasi yang dibakar,” kata Randy Salim, .Dia bilang, El-Nino tahun lalu, merugikan perkebunan dan area konsevasi hingga jutaan dolar. APPpun menegaskan, pemasok kayu mereka tak membuka lahan dengan dibakar. ”Sejak 1996, kita mengimplementasikan .”APPpun telah memberi sanksi bagi pemasok yang melanggar kebijakan. Bahkan, PT Bumi Mekar Hijau, salah satu pemasok diberhentikan hingga menunggu penyelidikan pemerintah karena kebakaran di konsesi mereka.Perusahaan juga menjamin transparansi data kepada siapapun. Dia menyebutkan, telah memberikan peta pemasok kayu dan pulp kepada World Resources Institute dan pemerintah. “Kami juga mulai memverifikasi semua hotspot dan laporan verifikasi pasca hotspot dua kali seminggu di website APP,” katanya.Untuk pencegahan karhutla juga disiapkan melalui investasi cukup besar. Awal tahun ini, APP bekerjasama dengan TNI, Polri, organisasi lokal di Riau dalam manajemen bencana, Manggala Agni, Pemprov Riau serta masyarakat dalam menanggapi prediksi kekeringan.”Fokus tiga bidang, yaitu Bukit Kerikil Wildlife and Biosphere Reserve, Bandara Pinang Kampai Dumai, Kabupaten Meranti, dan kawasan hutan sekitar Rokan Hilir.”Perusahaan juga menyiapkan tiga helikopter Super Puma, peralatan pemadan kebakaran Tohatsu pompa, pompa kecil penjaga, selang untuk mencegah kebakaran. Lalu standar pelatihna dan sertifikasi dengan menerapkan (ICS).APP juga investasi dua pesawat pengintai dengan kamera thermal untuk mendeteksi dan mengisolasi kebakaran hutan. Sistem monitoring dan manajemen ini mampu mengontrol dan mengurangi kebakaran hutan. Juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api untuk membantu masyarakat mengembangkan mata pencaharian alternatif. ”Tahun 2020, target bangun 500 DMPA.”Mengenai konflik sosial, APP mengklaim telah merancang (FPIC) dan resolusi konflik dalam rantai pasokan ataupun konflik lain. “Diharapkan mampu menyelesaikan konflik sosial dan pengenalan sistem pemantauan konflik sosial baru.”","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat",soal kebijakan konservasi hutan app begini penilaian koalisi asia pulp and paper app memasuki tahun keempat komitmen kebijakan konservasi hutan fcp terhitung februari koalisi anti mafia hutan mengevaluasi komitmen anak usaha sinar mas ini sepanjang bagaimana hasilnyaindikasi terlihat peluncuran fcp hanyalah jalan memuluskan bisnis app di pasar internasional kata henri subagio direktur esekutif icel di jakarta belum lama initim koalisi terdiri dari jaringan kerja penyelamat hutan riau jiklahari yayasan auriga indonesia center for enviromental law icel dan indonesia corruption watch icwberdasarkan laporan jikalahari app memiliki luasan konsesi hektar dengan hektar di lahan gambut banyak wilayah tumpang tindih terjadi kebakaran dan perambahansudah kita konfirmasi dengan app jawabannya tak dilakukan mereka tapi pihak lain kata koordinator jikalahari woro supartinahjikalahari mencatat deforestasi hutan alam dalam konsesi app dan pemasok di riau selama tiga tahun mencapai hektar paling luas hutan alam terjadi di pt suntara gaja pati mencapai hektarpenebangan hutan alam oleh app grup terjadi di beberapa wilayah pada april di pt riau indo agropalma blok kerumutan padahal ini habitat harimau sumatera kritis dan terancam punahpada agustus terjadi di pt mutiara sabuk khatulistiwa indragiri hillir jikalahari menemukan satu eskavator sedang membuat kanal dan jalan dengan menggali gambut eskavator menebangi hutan alam di msk penebangan terjadi di pt satria perkasa agung pelalawan agustus begitu juga hotspot pada meningkat dari menjadi hotspot pemenang sebaran hotspot di pt arara abadi yakni data berasal dari citra satelit landsat dan earth observing system eos sebaran dan polapola serta indikasi terus berulang di konsesi itutak hanya merambah kerusakan lingkungan konflik sosial pun tak terelakkan misal di pt arara abadi di kecamatan pinggir bengkalis berkonflik dengan masyarakat suku sakai izin menteri kehutanan ri merebut lahan mereka seluas hektarperusahaan sama juga berengketa lahan dengan masyarakat desa sungai berbari dan desa dosan di siak ada beberapa hasil audit kepatuhan pencegahan karhutla di app grup pun mendapatkan predikat tidak patuh seperti pt sakato pratama makmur pt satria perkasa agung pt ruas utama jaya dan pt suntara gaja patijelas ini membuktikan implementasi tata hti masih sangat rendah kami mendesak app transparan dalam membantu komitmen merekasyahrul fitra peneliti hukum yayasan auriga menyebutkan tak ada perubahan pada komitmen app deforestasi terus terjadi malah titik api meningkatdia menilai evaluasi terhadap perusahaan hti mupun hph belum terlihat hingga kebakaran hutan dan lahan terus berulang belum ada publish ke publikpemberian izin disertai kepastian ketersediaan bahan bakupun patut dicermati pemerintah pasalnya kekurangan bahan baku menyebabkan penebangan hutan alamseharusnya kata henri temuantemuan ini menjadi pintu masuk pemerintah mendalami pelanggaran diverifikasi dan klarifikasi hasil temuan ini katanyamenanggapi ini app menyebutkan dalam pemenuhan kekurangan bahan produksi mencari sumber materi tambahan dari pasar terbuka app tidak merambah hutan alam maupun ekspansi lahan dengan membakarmelalui fcp kami berkomitmen mengembalikan untuk hutan alam setiap kawasan konservasi yang dibakar kata randy salim dia bilang elnino tahun lalu merugikan perkebunan dan area konsevasi hingga jutaan dolar apppun menegaskan pemasok kayu mereka tak membuka lahan dengan dibakar sejak kita mengimplementasikan apppun telah memberi sanksi bagi pemasok yang melanggar kebijakan bahkan pt bumi mekar hijau salah satu pemasok diberhentikan hingga menunggu penyelidikan pemerintah karena kebakaran di konsesi merekaperusahaan juga menjamin transparansi data kepada siapapun dia menyebutkan telah memberikan peta pemasok kayu dan pulp kepada world resources institute dan pemerintah kami juga mulai memverifikasi semua hotspot dan laporan verifikasi pasca hotspot dua kali seminggu di website app katanyauntuk pencegahan karhutla juga disiapkan melalui investasi cukup besar awal tahun ini app bekerjasama dengan tni polri organisasi lokal di riau dalam manajemen bencana manggala agni pemprov riau serta masyarakat dalam menanggapi prediksi kekeringanfokus tiga bidang yaitu bukit kerikil wildlife and biosphere reserve bandara pinang kampai dumai kabupaten meranti dan kawasan hutan sekitar rokan hilirperusahaan juga menyiapkan tiga helikopter super puma peralatan pemadan kebakaran tohatsu pompa pompa kecil penjaga selang untuk mencegah kebakaran lalu standar pelatihna dan sertifikasi dengan menerapkan icsapp juga investasi dua pesawat pengintai dengan kamera thermal untuk mendeteksi dan mengisolasi kebakaran hutan sistem monitoring dan manajemen ini mampu mengontrol dan mengurangi kebakaran hutan juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui desa makmur peduli api untuk membantu masyarakat mengembangkan mata pencaharian alternatif tahun target bangun dmpamengenai konflik sosial app mengklaim telah merancang fpic dan resolusi konflik dalam rantai pasokan ataupun konflik lain diharapkan mampu menyelesaikan konflik sosial dan pengenalan sistem pemantauan konflik sosial baru
"Hutan Kemitraan, Merestorasi bekas Kebun Sawit Ilegal di Ekosistem Leuser. Untuk mengatasi masalah perambahan dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser, pemerintah merintis program hutan kemitraan di provinsi Aceh.Dalam program ini, petani mengelola lahan di bekas lahan eks kebun sawit ilegal. Masyarakat boleh menanami tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan yang dipadukan dengan tanaman keras hutan. Hasilnya boleh diambil oleh masyarakat.Di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang, 174 kepala keluarga tergabung dalam empat kelompok petani bekerja menggararap lahan hutan kemitraan ini.Masyarakat menyebut memilih bekerja di lahan hutan kemitraan, daripada bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",hutan kemitraan merestorasi bekas kebun sawit ilegal di ekosistem leuser untuk mengatasi masalah perambahan dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di kawasan ekosistem leuser pemerintah merintis program hutan kemitraan di provinsi acehdalam program ini petani mengelola lahan di bekas lahan eks kebun sawit ilegal masyarakat boleh menanami tanaman hortikultura tanaman buahbuahan yang dipadukan dengan tanaman keras hutan hasilnya boleh diambil oleh masyarakatdi desa tenggulun aceh tamiang kepala keluarga tergabung dalam empat kelompok petani bekerja menggararap lahan hutan kemitraan inimasyarakat menyebut memilih bekerja di lahan hutan kemitraan daripada bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit
"Public Funding Gave This Alabama Woman Shelter From the Storm. Then Her Neighbor Fenced Her Out. Meskipun Sandy Pouncey telah membuat upaya signifikan untuk melindungi dirinya dan tetangganya dari tornado dengan membangun tempat perlindungan badai, ketidakpastian hukum dan sengketa properti menghalangi akses ke tempat perlindungan tersebut, memperburuk kecemasannya akan badai di masa depan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",public funding gave this alabama woman shelter from the storm then her neighbor fenced her out meskipun sandy pouncey telah membuat upaya signifikan untuk melindungi dirinya dan tetangganya dari tornado dengan membangun tempat perlindungan badai ketidakpastian hukum dan sengketa properti menghalangi akses ke tempat perlindungan tersebut memperburuk kecemasannya akan badai di masa depan
"2020 Ties 2016 as Earth’s Hottest Year on Record, Even Without El Niño to Supercharge It. Meskipun laporan menunjukkan suhu global yang sangat tinggi pada tahun 2020, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perbedaan kecil dalam pembacaan suhu antara berbagai badan meteorologi menunjukkan bahwa fluktuasi tahunan alami dapat mempengaruhi peringkat tahun-tahun tertentu.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]","pola cuaca yang berubah
program literasi",ties as earths hottest year on record even without el nio to supercharge it meskipun laporan menunjukkan suhu global yang sangat tinggi pada tahun beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perbedaan kecil dalam pembacaan suhu antara berbagai badan meteorologi menunjukkan bahwa fluktuasi tahunan alami dapat mempengaruhi peringkat tahuntahun tertentu
"Climate Change Ravaged the West With Heat and Drought Last Year; Many Fear 2021 Will Be Worse. Walaupun tahun 2020 menunjukkan bencana besar di wilayah tersebut, beberapa pihak mungkin menganggap bahwa kekeringan dan gelombang panas yang ekstrem bisa terjadi tanpa adanya perubahan iklim yang lebih luas. Beberapa ilmuwan mungkin juga menilai bahwa satu tahun bencana tidak sepenuhnya merefleksikan tren iklim jangka panjang.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","bencana alam
pola cuaca yang berubah",climate change ravaged the west with heat and drought last year many fear will be worse walaupun tahun menunjukkan bencana besar di wilayah tersebut beberapa pihak mungkin menganggap bahwa kekeringan dan gelombang panas yang ekstrem bisa terjadi tanpa adanya perubahan iklim yang lebih luas beberapa ilmuwan mungkin juga menilai bahwa satu tahun bencana tidak sepenuhnya merefleksikan tren iklim jangka panjang
"Penanganan Karhutla Tertolong Cuaca, Pakar: Perhatikan Juga Api di Timur. Ancaman kebakaran hutan dan lahan diprediksi sampai akhir 2016. Pemerintah optimistis, karhutla dapat terkendali. Anomali cuaca dan La-Nina menguat menyebabkan curah hujan tinggi selama kemarau membantu dalam mengurangi dampak karhutla.”Upaya pemerintah juga cukup baik, curah hujan melimpah dan kalau kebakaran tak terlalu luas,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB, Jakarta (29/8/16).Bukan itu saja, katanya, penanganan kebakaran tahun ini lebih optimal dari sisi sumber daya manusia, jumlah bisa hampir dua kali lipat dari tahun lalu.Pada 2015, katanya, sekitar 3.000 personil per provinsi, saat ini bisa 3.000-7.000 pada enam provinsi prioritas rawan kebakaran, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.Pemerintah, perlu tetap mengoptimalisasi pengawasan daerah rawan kebakaran di utara garis khatulistiwa dan diprediksi berakhir Oktober ini.”Saya optimis, hotspot tak akan menyebar ke lokasi lain dan pemadaman sudah tak ada lagi Oktober.”Jika dibandingkan periode sama (1 Januari-29 Agustus), mengalami penurunan 61%, dari 32.734 titik pada 2015, menjadi 12.884.Berdasarkan satelit MODIS dari NASA, di Riau 29 Agustus 2016 pukul 10.00 sebanyak 85, yakni, Rokan Hilir (71), Bengkalis (3), Dumai (1), Indragiri Hilir (1), Indragiri Hulu (3), Pelalawan (3), dan Rokan Hulu (3).Di Pekanbaru, kualitas udara sedang hingga tidak sehat dan di Bengkalis ISPU mencapai indikator bahaya, konsentrasi 471 mikro gram per meter kubik.Menurut Sutopo, pembakaran sengaja masih sering ditemukan, biasa di kawasan-kawasan tumpang tindih, yakni perbatasan antara konsesi dengan masyarakat, perkebunanan, pekarangan masyarakat, tanah ulayat dan lahan Jika dibandingkan data tahun lalu, luasan dan titik-titik terjadi kebakaran hutan masih di tempat sama.”Hingga kini, sudah 17 pesawat untuk mengatasi karhutla, tujuh Riau, satu Jambi, empat Sumsel, dua Kalbar, dua Kalteng dan satu Kalsel. Lalu, empat helikopter telah disiapkan untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.”Kalau kurang nanti kami akan siapkan.”Dari swasta, masih banyak perusahaan belum terlibat penanganan karhutla. ”Ada peningkatan kepedulian dalam menyiapkan tenaga, sarana dan prasarana, tapi belum semua kalau melihat luasnya wilayah,” katanya.Group Sinar Mas mengerahkan pesawat Super Puma dan beberapa karyawan. Belum semua perusahaan terlibat.Mengenai dana alokasi dana BNPB, mencapai Rp500 miliar. Pemerintah Indonesia pun mendapat dana hibah dari pemerintah Tiongkok Rp20,3 miliar buat karhutla selama dua tahun.Dana hibah ini untuk kegiatan koordinasi, pelatihan, dukungan logistik monitoring dan evaluasi.Pada 29 Agustus 2016, BNPB melansir sudah sekitar 2.400 hektar Hutan Pusuk di Samosir, terbakar. Ia hutan pinus.Meski demikian, hingga kini Bupati Samosir enggan menetapkan status siaga darurat. Padahal, sudah direkomendasikan BPDP karena wilayah sudah terbakar sejak Juni lalu.”Kemarin kita akhirnya menerbangkan pesawat holco karena inisiatif sendiri,” katanya.Sutopo mengingatkan, kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah. Mereka harus benar-benar paham manajemen bencana.“Kita perlu kecepatan dan ketepatan, penggunaan dana dan sebagainya, pemda yang berperan.”Pakar Kehutanan IPB, Bambang Hero mengapresiasi aksi preventif kementerian. Meski demikian, tak semua daerah rawan kebakaran memiliki respon dan strategi cepat.“Kalau Sumsel dan Riau, mereka sudah . Banyak wilayah lain belum.”Dia mencontohkan, Kalimantan pada 2015, tampak tak menjadi pembelajaran tahun ini. Antisipasi tak progresif.Bambang ke lapangan (Kalimantan) beberapa hari lalu, masih banyak wilayah belum memiliki sarana dan prasarana.Sebagian pemerintah daerah rawan karhutla masih mengganggap peristiwa kabut asap bukan prioritas, terutama kabupaten. Alasan klise, terkait dana terus menghantui hingga pencegahan minim.“Selain, , pemerintah perlu menjangkau informasi kebakaran dan antisipasi ini hingga ke tapak. Mereka masih belum terjangkau dan potensi kebakaran cukup tinggi,” katanya.Tak hanya di Kalimantan dan Sumatera, kebakaran sudah meluas ke Timur. Berdasarkan data BNPB, di Maluku (1 )titikGorontalo (1), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Tenggara (2), Sulawesi Utara (5), Sulawesi Selatan (2), Sulawesi Barat (1), NTT (4), dan Papua (9).Bambang Hero, mengatakan, peta kebakaran tahun lalu sudah makin ke arah timur. “Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara.”Penanganan karhutla, katanya, selain fokus di Barat, Timur Indonesia, patut jadi fokus. Apalagi, infrastruktur di Timur masih belum memadai, begitu juga persiapan sarana dan prasarana.“Jika tak diperhatikan dan diantisipasi dari sekarang mungkin akan makin besar,” katanya.Sutopo membenarkan soal ini. Kebakaran makin ke Timur, karena perilaku pembakaran sengaja, dan pertambahan penduduk di sana.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal
polusi udara",penanganan karhutla tertolong cuaca pakar perhatikan juga api di timur ancaman kebakaran hutan dan lahan diprediksi sampai akhir pemerintah optimistis karhutla dapat terkendali anomali cuaca dan lanina menguat menyebabkan curah hujan tinggi selama kemarau membantu dalam mengurangi dampak karhutlaupaya pemerintah juga cukup baik curah hujan melimpah dan kalau kebakaran tak terlalu luas kata kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwo nugroho di graha bnpb jakarta bukan itu saja katanya penanganan kebakaran tahun ini lebih optimal dari sisi sumber daya manusia jumlah bisa hampir dua kali lipat dari tahun lalupada katanya sekitar personil per provinsi saat ini bisa pada enam provinsi prioritas rawan kebakaran yakni riau sumatera selatan jambi kalimantan tengah kalimantan selatan dan kalimantan baratpemerintah perlu tetap mengoptimalisasi pengawasan daerah rawan kebakaran di utara garis khatulistiwa dan diprediksi berakhir oktober inisaya optimis hotspot tak akan menyebar ke lokasi lain dan pemadaman sudah tak ada lagi oktoberjika dibandingkan periode sama januari agustus mengalami penurunan dari titik pada menjadi berdasarkan satelit modis dari nasa di riau agustus pukul sebanyak yakni rokan hilir bengkalis dumai indragiri hilir indragiri hulu pelalawan dan rokan hulu di pekanbaru kualitas udara sedang hingga tidak sehat dan di bengkalis ispu mencapai indikator bahaya konsentrasi mikro gram per meter kubikmenurut sutopo pembakaran sengaja masih sering ditemukan biasa di kawasankawasan tumpang tindih yakni perbatasan antara konsesi dengan masyarakat perkebunanan pekarangan masyarakat tanah ulayat dan lahan jika dibandingkan data tahun lalu luasan dan titiktitik terjadi kebakaran hutan masih di tempat samahingga kini sudah pesawat untuk mengatasi karhutla tujuh riau satu jambi empat sumsel dua kalbar dua kalteng dan satu kalsel lalu empat helikopter telah disiapkan untuk kalimantan timur dan kalimantan utarakalau kurang nanti kami akan siapkandari swasta masih banyak perusahaan belum terlibat penanganan karhutla ada peningkatan kepedulian dalam menyiapkan tenaga sarana dan prasarana tapi belum semua kalau melihat luasnya wilayah katanyagroup sinar mas mengerahkan pesawat super puma dan beberapa karyawan belum semua perusahaan terlibatmengenai dana alokasi dana bnpb mencapai rp miliar pemerintah indonesia pun mendapat dana hibah dari pemerintah tiongkok rp miliar buat karhutla selama dua tahundana hibah ini untuk kegiatan koordinasi pelatihan dukungan logistik monitoring dan evaluasipada agustus bnpb melansir sudah sekitar hektar hutan pusuk di samosir terbakar ia hutan pinusmeski demikian hingga kini bupati samosir enggan menetapkan status siaga darurat padahal sudah direkomendasikan bpdp karena wilayah sudah terbakar sejak juni lalukemarin kita akhirnya menerbangkan pesawat holco karena inisiatif sendiri katanyasutopo mengingatkan kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah mereka harus benarbenar paham manajemen bencanakita perlu kecepatan dan ketepatan penggunaan dana dan sebagainya pemda yang berperanpakar kehutanan ipb bambang hero mengapresiasi aksi preventif kementerian meski demikian tak semua daerah rawan kebakaran memiliki respon dan strategi cepatkalau sumsel dan riau mereka sudah banyak wilayah lain belumdia mencontohkan kalimantan pada tampak tak menjadi pembelajaran tahun ini antisipasi tak progresifbambang ke lapangan kalimantan beberapa hari lalu masih banyak wilayah belum memiliki sarana dan prasaranasebagian pemerintah daerah rawan karhutla masih mengganggap peristiwa kabut asap bukan prioritas terutama kabupaten alasan klise terkait dana terus menghantui hingga pencegahan minimselain pemerintah perlu menjangkau informasi kebakaran dan antisipasi ini hingga ke tapak mereka masih belum terjangkau dan potensi kebakaran cukup tinggi katanyatak hanya di kalimantan dan sumatera kebakaran sudah meluas ke timur berdasarkan data bnpb di maluku titikgorontalo sulawesi tengah sulawesi tenggara sulawesi utara sulawesi selatan sulawesi barat ntt dan papua bambang hero mengatakan peta kebakaran tahun lalu sudah makin ke arah timur maluku sulawesi nusa tenggarapenanganan karhutla katanya selain fokus di barat timur indonesia patut jadi fokus apalagi infrastruktur di timur masih belum memadai begitu juga persiapan sarana dan prasaranajika tak diperhatikan dan diantisipasi dari sekarang mungkin akan makin besar katanyasutopo membenarkan soal ini kebakaran makin ke timur karena perilaku pembakaran sengaja dan pertambahan penduduk di sana
"Antisipasi Kebakaran Lahan Gambut, Ratusan Sumur Bor Disiapkan di Lokasi Rawan di Kalteng. Badan Restorasi Gambut (BRG) awal minggu ini resmi menyerahkan 200 sumur bor dan 20 mesin pompa yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pembangunan sumur bor ini dilakukan secara kolaboratif bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) di lima desa, yaitu Desa Tumbang Nusa 50 unit, Taruna 50 unit, Pilang 50 unit, serta Garong dan Gohong masing-masing 25 unit. Pemeliharaan dan pengoperasian sumur bor nantinya akan dilakukan oleh MPA setempat bersama masyarakat.

Lokasi Kabupaten Pulang Pisau dipilih karena merupakan kabupaten prioritas dalam penanganan lahan gambut dan merupakan salah satu kabupaten yang terbakar hebat tahun lalu di Kalteng.

“Di APBNP kami menganggarkan sekitar empat ribu sumur bor untuk empat kabupaten yang jadi prioritas tahun ini,” jelas Deputi Bidang Konstruksi, Operasional dan Pemeliharaan BRG Alue Dohong di Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya Pulang Pisau, Minggu (7/8/16). Ia menambahkan, mesin pompa dan perlengkapannya merupakan hibah dari Norwegia.

Menurut Alue, sumur bor ini tak hanya berlaku sebagai sumber air untuk memadamkan api, tapi juga untuk membasahi gambut. Untuk Pulang Pisau, BRG merencanakan akan menambah lagi 1.000 unit sumur bor, dan juga akan membantu upaya persemaian dan penanaman yang dialokasikan di dua desa seluas 60 hektar.

Merujuk data KLHK 2015 kawasan gambut yang ada di Kalteng melingkupi luas 4.873.702,4 hektar, dimana hasil verifikasi ground check lapangan luas area yang terbakar mencapai 402.779 hektar pada 2015 lalu.
Sebelumnya, pada tanggal 18 Mei 2016, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Restorasi Gambut daerah yang diharapkan bisa bersinergi dengan program BRG. Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini diarahkan kepada pencegahan, dan tidak semata lagi hanya fokus pada upaya pemadaman api.

“Ini sesuai arahan Presiden 16 Januari 2016 di Istana Bogor. Kerangka regulasi di tingkat pemda harus berorientasi pada upaya pencegahan,” jelas Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Sipet Hermanto.

“Juga harus melibatkan aparatur pemerintahan, masyarakat, pelaku usaha, termasuk patroli terpadu yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni dan komponen masyarakat.”

Menurut Hermanto, Pemprov Kalteng telah melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran, inventarisasi kepemilikan lahan, pembangunan sumur bor dan kanal bloking (tabat), serta pembuatan embung di daerah yang rawan kekeringan dan kebakaran yang tertuang dalam RPJMD 2016-2020.

Dia menjelaskan, Pemprov Kalteng telah merencanakan pembangunan 2.000 unit sumur bor. Dengan rincian 60% (1.200 unit) oleh pemerintah. Itu terdiri dari Pemerintah pusat 30% (600 unit), Provinsi 10% (200 unit), Kabupaten Kota 20% (400 unit). Sedang sisanya 40% (800 unit) merupakan kontribusi dari mitra kerja pemerintah yaitu dari privat perkebunan, pertambangan, kehutanan, jasa kontruksi maupun sektor perbankan.

Edy Pratowo, Bupati Pulang Pisau, menambahkan saat ini di Pulang Pisau telah terbentuk 84 kelompok MPA dengan jumlah personil mencapai 840 orang untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, Kabupaten Pulang Pisau pun telah memiliki peta rawan kebakaran, peta penempatan kolam tampung air (embung), dan peta sumur bor. Saat ini pihaknya sedang membangun empat buah embung dan memasang 184 sumur bor, serta mengadakan alat pemadam portable.

“Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perencanaan kota",antisipasi kebakaran lahan gambut ratusan sumur bor disiapkan di lokasi rawan di kalteng badan restorasi gambut brg awal minggu ini resmi menyerahkan sumur bor dan mesin pompa yang tersebar di kabupaten pulang pisau kalimantan tengah pembangunan sumur bor ini dilakukan secara kolaboratif bersama masyarakat peduli api mpa di lima desa yaitu desa tumbang nusa unit taruna unit pilang unit serta garong dan gohong masingmasing unit pemeliharaan dan pengoperasian sumur bor nantinya akan dilakukan oleh mpa setempat bersama masyarakat lokasi kabupaten pulang pisau dipilih karena merupakan kabupaten prioritas dalam penanganan lahan gambut dan merupakan salah satu kabupaten yang terbakar hebat tahun lalu di kalteng di apbnp kami menganggarkan sekitar empat ribu sumur bor untuk empat kabupaten yang jadi prioritas tahun ini jelas deputi bidang konstruksi operasional dan pemeliharaan brg alue dohong di desa pilang kecamatan jabiren raya pulang pisau minggu ia menambahkan mesin pompa dan perlengkapannya merupakan hibah dari norwegia menurut alue sumur bor ini tak hanya berlaku sebagai sumber air untuk memadamkan api tapi juga untuk membasahi gambut untuk pulang pisau brg merencanakan akan menambah lagi unit sumur bor dan juga akan membantu upaya persemaian dan penanaman yang dialokasikan di dua desa seluas hektar merujuk data klhk kawasan gambut yang ada di kalteng melingkupi luas hektar dimana hasil verifikasi ground check lapangan luas area yang terbakar mencapai hektar pada lalu sebelumnya pada tanggal mei pemprov kalteng telah membentuk tim restorasi gambut daerah yang diharapkan bisa bersinergi dengan program brg strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini diarahkan kepada pencegahan dan tidak semata lagi hanya fokus pada upaya pemadaman api ini sesuai arahan presiden januari di istana bogor kerangka regulasi di tingkat pemda harus berorientasi pada upaya pencegahan jelas kepala dinas kehutanan kalteng sipet hermanto juga harus melibatkan aparatur pemerintahan masyarakat pelaku usaha termasuk patroli terpadu yang melibatkan tni polri manggala agni dan komponen masyarakat menurut hermanto pemprov kalteng telah melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran inventarisasi kepemilikan lahan pembangunan sumur bor dan kanal bloking tabat serta pembuatan embung di daerah yang rawan kekeringan dan kebakaran yang tertuang dalam rpjmd dia menjelaskan pemprov kalteng telah merencanakan pembangunan unit sumur bor dengan rincian unit oleh pemerintah itu terdiri dari pemerintah pusat unit provinsi unit kabupaten kota unit sedang sisanya unit merupakan kontribusi dari mitra kerja pemerintah yaitu dari privat perkebunan pertambangan kehutanan jasa kontruksi maupun sektor perbankan edy pratowo bupati pulang pisau menambahkan saat ini di pulang pisau telah terbentuk kelompok mpa dengan jumlah personil mencapai orang untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan menurutnya kabupaten pulang pisau pun telah memiliki peta rawan kebakaran peta penempatan kolam tampung air embung dan peta sumur bor saat ini pihaknya sedang membangun empat buah embung dan memasang sumur bor serta mengadakan alat pemadam portable kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar serta mengajak masyarakat untuk bersamasama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ucapnya
"Lestarikan Mangrove Sama Dengan Menunda Perubahan Iklim. Kok Bisa?. Keberadaan mangrove di lautan Indonesia hingga saat ini masih belum terdata dengan baik. Kehadirannya, bagi sejumlah masyarakat tertentu masih dianggap sebagai penghias perairan di laut saja. Padahal, mangrove berfungsi penting secara ekologis dan bagi bumi, seperti membantu menunda perubahan iklim sebagai penyerap dan penjaga karbondioksida bagian dari Gas Rumah Kaca (GRK).Di Indonesia sendiri, keberadaan mangrove menyebar dari ujung barat di Sabang, Provinsi Aceh, hingga ujung timur di Merauke, Provinsi Papua. Khusus di pulau Papua, mangrove diketahui menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi karbon biru () yang berfungsi menyerap karbondioksida (CO) di udara. (CI) Indonesia Victor Nikijuluw di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan bahwa selama ini masyarakat sedikit sekali yang tahu tentang manfaat besar dari mangrove yang tumbuh subur di pesisir lautan.“Biasanya, ada yang paham bahwa mangrove itu bisa dihilangkan karena itu tidak terlalu berarti. Kemudian, lahan bekas mangrove dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman baru. Padahal, mangrove memiliki manfaat sebagai tempat bergantung ikan untuk memijah,” ucap dia.Kata Victor, ekosistem mangrove berperan penting dalam mendukung perikanan sebagai sumber mata pencaharian penting bagi sejumlah masyarakat di Indonesia, utamanya sebagai pendukung sumber daya perikanan yang ada dalam kawasan mangrove (seperti kepiting bakau).“Selain itu juga, mangrove berperan penting sebagai tempat pemijahan sejumlah spesies ikan (). Namun sayangnya, ekosistem pesisir ini relatif kurang diperhatikan dan tingkat kerusakannya relatif cukup tinggi,” paparnya.Jadi, menurut Victor, di luar potensi yang besar untuk jadi , mangrove juga sudah memiliki kegunaan yang positif sebagai tempat bagi ikan-ikan di lautan. Jika mangrove pertumbuhannya tidak baik, maka bisa dipastikan ikan juga akan berkurang.“Belakangan muncul (pemanfaatan untuk) Mangrove akan bernilai berkali-kali lipat jika dilihat dari kandungan karbon,” ungkap dia.Menurut Victor, dengan potensi yang sangat besar tersebut, jika mangrove ditebang atau diganti keberadaannya untuk fungsi kehidupan lain, maka karbon yang sudah diserap oleh mangrove dan sudah disimpan di bawah lautan, secara otomatis akan dilepas kembali ke udara.“Tapi sebaliknya, kalau tidak ditebang, maka mangrove akan (mampu) menyerap karbon sangat banyak. Saat ini kita punya tiga juta hektar hutan mangrove di seluruh Indonesia. Kalau tidak mempertahankankeberadannya, maka jumlahnya sudah pasti akan makin berkurang,” sebut dia.Victor Nikijuluw mengungkapkan, potensi besar yang ada di perairan Papua tersebut pernah dilakukan kajian oleh tim CI. Dengan luas lautan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, luasan mangrove di kedua provinsi tersebut mencakup sepertiga dari total luasan mangrove di Indonesia.Dari 700 hektare hutan mangrove yang ada di Papua, menurut Victor, itu memiliki kemampuan untuk menyerap karbondioksida yang ada di udara rerata sekitar 2.500 ton per hari.Resminya, menurut Victor, dari kajian stok karbon yang dilakukan oleh CI Indonesia di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Papua Barat pada 2016 ini, mencatat rerata simpanan karbon sebesar 717 mg CO atau ekuivalen 717 ton per hektar per hektar.Jumlah karbon yang disimpan di dalam kawasan ini, kata Victor, setara dengan penggunaan 1.120.671 liter bensin, 34,8 truk tangki bensin, dan 1.281.849 kg pembakaran batu bara. Temuan ini menegaskan bahwa pentingnya upaya pelestarian kawasan pesisir termasuk mangrove.“Kalau dikonversi, stok karbon per hektar di Teluk Arguni memiliki kemampuan untuk menyerap emisi karbon dioksida yang dihasilkan 20 mobil, dalam kurun waktu 25 tahun,” tambah dia. CI Indonesia Bara Kalla dalam kesempatan sama menyebutkan, besarnya potensi mangrove di Papua memang sudah terlihat nyata. Selain itu, mangrove di Papua juga memiliki kekhasan dibandingkan dengan yang tumbuh di wilayah lain di Indonesia.“Selain tingginya seperti pohon besar, mangrove di Papua juga tumbuh di atas kawasan (gambut). Itu sangat khas dan hanya ada di Papua,” ujar dia.Bara mengungkapkan, dari hasil kajian yang sudah dilakukan tim CI Indonesia, potensi karbon yang ada dalam mangrove di Papua, ternyata lebih besar dari potensi yang sama dalam hutan hujan tropis di daratan.Di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, yang menjadi lokasi pertama penelitian karbon biru di Papua, mencatat bahwa stok karbon di daerah yang harus ditempuh sekitar delapan jam dengan perahu cepat dari Kota Kaimana itu, mencapai 717 ton per hektare.“Jika dibandingkan dengan di hutan tropis, mangrove jauh lebih unggul. Di darat, stok karbon yang ada di hutan hujan tropis rerata 595 ton per hektare. Itu menunjukkan, stok karbon di sedimen mangrove lebih besar dibandingkan di sedimen biasa,” jelas dia.Victor Nikijuluw kemudian menjelaskan, jika semua sudah paham tentang potensi besar dari mangrove, maka berikutnya akan ada potensi ekonomi yang besar. Hal itu, karena pelestarian mangrove bisa memberikan keuntungan melalui proses jual beli yang diprediksi akan ramai di masa mendatang.“Dalam skema perdagangan karbon, yaitu menjual stok karbon yang ada di dalam mangrove, kemudian ada pihak lain yang membayar jasa untuk pihak yang sudah menjaga stok karbon untuk keperluan stabilisasi perubahan iklim,” jelas dia.Victor optimis, meski saat ini pasar karbon dunia belum tersedia, tapi Indonesia akan mengupayakan untuk bisa hadir di tingkat nasional dulu. Jika sudah ada, nanti perusahaan bisa membeli karbon sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahan (CSR).Sementara itu, Kasubdit Penataan Kawasan Konservasi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andi Rusandi mengaku takjub dengan potensi karbon biru yang ada dalam mangrove. Dia mengaku tertantang untuk bisa mengeksplorasi mangrove untuk keperluan seperti mengatasi perubahan iklim.“Menteri pernah menantang apakah kami bisa buktikan berapa besar kontribusi kawasan konservasi untuk perikanan dan kelautan nasional. Dan ternyata, mangrove jadi bagian rantai makanan sampai untuk persediaan makanan d WPP (wilayah pengelolaan perikanan) 718,” ungkap dia.","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
pelestarian habitat",lestarikan mangrove sama dengan menunda perubahan iklim kok bisa keberadaan mangrove di lautan indonesia hingga saat ini masih belum terdata dengan baik kehadirannya bagi sejumlah masyarakat tertentu masih dianggap sebagai penghias perairan di laut saja padahal mangrove berfungsi penting secara ekologis dan bagi bumi seperti membantu menunda perubahan iklim sebagai penyerap dan penjaga karbondioksida bagian dari gas rumah kaca grkdi indonesia sendiri keberadaan mangrove menyebar dari ujung barat di sabang provinsi aceh hingga ujung timur di merauke provinsi papua khusus di pulau papua mangrove diketahui menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi karbon biru yang berfungsi menyerap karbondioksida co di udara ci indonesia victor nikijuluw di jakarta akhir pekan lalu mengatakan bahwa selama ini masyarakat sedikit sekali yang tahu tentang manfaat besar dari mangrove yang tumbuh subur di pesisir lautanbiasanya ada yang paham bahwa mangrove itu bisa dihilangkan karena itu tidak terlalu berarti kemudian lahan bekas mangrove dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman baru padahal mangrove memiliki manfaat sebagai tempat bergantung ikan untuk memijah ucap diakata victor ekosistem mangrove berperan penting dalam mendukung perikanan sebagai sumber mata pencaharian penting bagi sejumlah masyarakat di indonesia utamanya sebagai pendukung sumber daya perikanan yang ada dalam kawasan mangrove seperti kepiting bakauselain itu juga mangrove berperan penting sebagai tempat pemijahan sejumlah spesies ikan namun sayangnya ekosistem pesisir ini relatif kurang diperhatikan dan tingkat kerusakannya relatif cukup tinggi paparnyajadi menurut victor di luar potensi yang besar untuk jadi mangrove juga sudah memiliki kegunaan yang positif sebagai tempat bagi ikanikan di lautan jika mangrove pertumbuhannya tidak baik maka bisa dipastikan ikan juga akan berkurangbelakangan muncul pemanfaatan untuk mangrove akan bernilai berkalikali lipat jika dilihat dari kandungan karbon ungkap diamenurut victor dengan potensi yang sangat besar tersebut jika mangrove ditebang atau diganti keberadaannya untuk fungsi kehidupan lain maka karbon yang sudah diserap oleh mangrove dan sudah disimpan di bawah lautan secara otomatis akan dilepas kembali ke udaratapi sebaliknya kalau tidak ditebang maka mangrove akan mampu menyerap karbon sangat banyak saat ini kita punya tiga juta hektar hutan mangrove di seluruh indonesia kalau tidak mempertahankankeberadannya maka jumlahnya sudah pasti akan makin berkurang sebut diavictor nikijuluw mengungkapkan potensi besar yang ada di perairan papua tersebut pernah dilakukan kajian oleh tim ci dengan luas lautan yang ada di provinsi papua dan papua barat luasan mangrove di kedua provinsi tersebut mencakup sepertiga dari total luasan mangrove di indonesiadari hektare hutan mangrove yang ada di papua menurut victor itu memiliki kemampuan untuk menyerap karbondioksida yang ada di udara rerata sekitar ton per hariresminya menurut victor dari kajian stok karbon yang dilakukan oleh ci indonesia di teluk arguni kabupaten kaimana papua barat pada ini mencatat rerata simpanan karbon sebesar mg co atau ekuivalen ton per hektar per hektarjumlah karbon yang disimpan di dalam kawasan ini kata victor setara dengan penggunaan liter bensin truk tangki bensin dan kg pembakaran batu bara temuan ini menegaskan bahwa pentingnya upaya pelestarian kawasan pesisir termasuk mangrovekalau dikonversi stok karbon per hektar di teluk arguni memiliki kemampuan untuk menyerap emisi karbon dioksida yang dihasilkan mobil dalam kurun waktu tahun tambah dia ci indonesia bara kalla dalam kesempatan sama menyebutkan besarnya potensi mangrove di papua memang sudah terlihat nyata selain itu mangrove di papua juga memiliki kekhasan dibandingkan dengan yang tumbuh di wilayah lain di indonesiaselain tingginya seperti pohon besar mangrove di papua juga tumbuh di atas kawasan gambut itu sangat khas dan hanya ada di papua ujar diabara mengungkapkan dari hasil kajian yang sudah dilakukan tim ci indonesia potensi karbon yang ada dalam mangrove di papua ternyata lebih besar dari potensi yang sama dalam hutan hujan tropis di daratandi teluk arguni kabupaten kaimana papua barat yang menjadi lokasi pertama penelitian karbon biru di papua mencatat bahwa stok karbon di daerah yang harus ditempuh sekitar delapan jam dengan perahu cepat dari kota kaimana itu mencapai ton per hektarejika dibandingkan dengan di hutan tropis mangrove jauh lebih unggul di darat stok karbon yang ada di hutan hujan tropis rerata ton per hektare itu menunjukkan stok karbon di sedimen mangrove lebih besar dibandingkan di sedimen biasa jelas diavictor nikijuluw kemudian menjelaskan jika semua sudah paham tentang potensi besar dari mangrove maka berikutnya akan ada potensi ekonomi yang besar hal itu karena pelestarian mangrove bisa memberikan keuntungan melalui proses jual beli yang diprediksi akan ramai di masa mendatangdalam skema perdagangan karbon yaitu menjual stok karbon yang ada di dalam mangrove kemudian ada pihak lain yang membayar jasa untuk pihak yang sudah menjaga stok karbon untuk keperluan stabilisasi perubahan iklim jelas diavictor optimis meski saat ini pasar karbon dunia belum tersedia tapi indonesia akan mengupayakan untuk bisa hadir di tingkat nasional dulu jika sudah ada nanti perusahaan bisa membeli karbon sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahan csrsementara itu kasubdit penataan kawasan konservasi direktur jenderal pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan kkp andi rusandi mengaku takjub dengan potensi karbon biru yang ada dalam mangrove dia mengaku tertantang untuk bisa mengeksplorasi mangrove untuk keperluan seperti mengatasi perubahan iklimmenteri pernah menantang apakah kami bisa buktikan berapa besar kontribusi kawasan konservasi untuk perikanan dan kelautan nasional dan ternyata mangrove jadi bagian rantai makanan sampai untuk persediaan makanan d wpp wilayah pengelolaan perikanan ungkap dia
"After a Last-Minute Challenge to New Loss and Damage Deal, U.S. Joins Global Consensus Ahead of COP28. Klaim bahwa negara-negara kaya memiliki kewajiban untuk mendanai upaya bantuan iklim adalah tidak adil, karena negara-negara berkembang juga memiliki peran dalam menciptakan emisi dan harus bertanggung jawab atas dampaknya.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,after a lastminute challenge to new loss and damage deal us joins global consensus ahead of cop klaim bahwa negaranegara kaya memiliki kewajiban untuk mendanai upaya bantuan iklim adalah tidak adil karena negaranegara berkembang juga memiliki peran dalam menciptakan emisi dan harus bertanggung jawab atas dampaknya
"Inilah 15 Foto Lingkungan Hidup Terbaik 2016, Dua Foto Diantaranya dari Indonesia. Setiap tahun Atkins CIWEM menyeleksi dan memilih foto bertema lingkungan hidup secara global, baik dari fotografer professional maupun amatir.Kompetisi ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat dunia untuk berpikir secara berbeda tentang isu-isu sosial dan lingkungan kontemporer , termasuk pembangunan berkelanjutan, polusi dan hak asasi manusia .Untuk tahun 2016, panitia telah memilih 60 foto terbaik dari 10.000 foto yang masuk untuk dipamerkan di , London, pada 29 Juni hingga 22 Agustus 2016.Berikut 15 foto terbaik, yaitu lima foto pemenang dan 10 foto nominator, dua diantaranya merupakan foto dari Indonesia.***Penghargaan Fotografer Lingkungan Terbaik 2016 diberikan kepada Sara Lindström untuk foto yang merekam kebakaran hutan di selatan Alberta. Fotografer kelahiran Swedia ini belajar fotografi selama belajar di Afrika Selatan, dan sekarang tinggal di Canadian Rockies. Dia telah menjelajahi lebih dari 50 negara untuk menangkap keindahan dari sudut-sudut bumi yang terpencil.“Ini adalah hari yang sangat hangat pada Juli di selatan Alberta ketika saya datang, dan lidah api merah muda yang berasap mengepul tinggi ke langit. Api besar membesar di tanah kering dan membuat saya benar-benar terpesona dalam ketakutan dan kekaguman,” kata Sara.Lukas Massey terpilih mendapat penghargaan Fotografer Muda Lingkungan Terbaik 2016 untuk foto yang berani berjudul ‘Poser’.“Burung Peregrines telah punah di Illinois pada tahun 1960, tetapi pada tahun 1980 dimulai program reintroduksi dan sekarang ada 22 pasang bersarang hanya di Chicago. Satu pasang telah memilih sebuah balkon kondominium Chicagoan sebagai sarang mereka pada tahun 2015,” jelas Lukas.Lukas mendedikasikan keterampilan fotografinya untuk menggambarkan nasib satwa liar yang terancam.Wartawan foto Indian, SL Kumar Shanth mendapat penghargaan untuk foto berjudul “Kehilangan tanah karena bencana buatan manusia”, yang menggambarkan kerusakan yang ditimbulkan karena kombinasi dampak manusia dan alam di pantai di Chennai, kota terbesar di India selatan.Penghargaan diberikan kepada Sandra Hoyn untuk foto berjudul ‘Life Jaket di pulau Yunani Lesbos’. Sandra, seorang wartawan foto Jerman, berkonsentrasi pada isu-isu sosial, lingkungan dan hak asasi manusia.Foto pemenangnya itu menggambarkan rompi kehidupan yang dibuang setelah digunakan oleh pengungsi untuk menyeberang ke Yunani dari Turki, dan menggambarkan besarnya krisis dan bahaya yang dihadapi oleh para pengungsi.Pedram Yazdani memenangkan penghargaan untuk karya fotonya berjudul ‘Sand’.“The Salt Lake Urmia bisa menjadi simbol apa yang akan terjadi segera ke Iran – itu akan kering,” jelas Yazdani. “Danau garam terbesar di Timur Tengah, sekarang tinggal 10% dari jumlah awal air, sebagai hasil dari perubahan iklim, dan bendungan dan konstruksi yang baik.”Foto-foto nominator :Saat Pooyan Shadpoor berjalan di sepanjang pantai Larak, Iran – sebuah pulau di jazirah Persia, dia sampai pada ditempat yang penuh dengan cahaya. ini. “Cahaya ajaib (dari) plankton … mempesonaku, sehingga aku memotretnya,” katanya.Jonathan Fontaine. Seekor anakan unta dan indukannya memutuskan untuk memindahkan sarangnya 10 km mendekati sungai di mana ada air yang tersisa.Ethiopia mengalami kekeringan terburuk dalam 50 tahun sebagai akibat langsung dari El Niño. Sekitar 75% pertanian gagal panen dan sejuta ternak mati dan 10 – 15 juta orang memerlukan bantuan pangan kemanusiaan darurat, dengan 430.000 anak-anak yang mengalami gizi buruk.Moni Sankar. Penggembala di Benggala Barat, India ini ingin mengembalikan hewan peliharaannya yang menolak balik ke kandangnya karena cuaca buruk.Steve Morgan. Pada Boxing Day tahun 2015, banjir datang ke Hebden Bridge, sebuah kota bekas industri yang berkembang di Calder Valley, West Yorkshire, Inggris. Sirene banjir menggema di sekitar lembah pada pukul 07:30, memperingatkan warga yang sedang tidur akan kenaikan air yang menenggelamkan kota.Björn Vaughn. Slamet adalah pekerja di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Semua pekerjaan konstruksi berhenti karena kebakaran lahan gambut merajalela menyelimuti wilayah tersebut dalam asap beracun. Dia melemparkan jaring ke dalam kanal tercemar, berharap ikan yang tertangkap. “Lebih baik dapat ikan kotor daripada tidak dapat ikan sama sekali,” katanya.Eric Madeja. Budidaya Rumput Laut pada tahun 2015 di Pulau Bum Bum, Semporna, Sabah, Malaysia. “Budidaya rumput laut telah banyak dipromosikan menjadi alternatif , pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi nelayan di wilayah Semporna, melepaskan tekanan dari terumbu karang,” kata Eric.César Rodríguez. Artemio (50 tahun) menyemprotkan pestisida di ladang tembakau di Meksiko. Dia mengoleskan campuran bahan kimia yang jika diserap oleh tubuh, bakal membahayakan nyawanya. Biasanya bahan kimia tersebut dilarang, tapi tidak dalam pertanian tembakau.Stuart Gleave. Ladang besar panel surya yang terletak di pantai selatan Tenerife.Yuyang Liu. Dua orang sedang memancing di kolam Desa Xian, di pusat kota Guangzhou, Guangdong, Cina, yang melambangkan urbanisasi modern Cina.YT Haryono. Seorang anggota militer Indonesia menggunakan kacamata renang di daerah hutan terbakar di Desa Rimbo Panjang, Kampar, Riau. Selama musim kemarau, kebakaran sering terjadi karena pembukaan hutan dengan cara dibakar. Asap tebal dan kabutnyasampai ke negara tetangga yaitu Singapura dan kota Malaysia.","[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","bencana alam
kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
pola cuaca yang berubah",inilah foto lingkungan hidup terbaik dua foto diantaranya dari indonesia setiap tahun atkins ciwem menyeleksi dan memilih foto bertema lingkungan hidup secara global baik dari fotografer professional maupun amatirkompetisi ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat dunia untuk berpikir secara berbeda tentang isuisu sosial dan lingkungan kontemporer termasuk pembangunan berkelanjutan polusi dan hak asasi manusia untuk tahun panitia telah memilih foto terbaik dari foto yang masuk untuk dipamerkan di london pada juni hingga agustus berikut foto terbaik yaitu lima foto pemenang dan foto nominator dua diantaranya merupakan foto dari indonesiapenghargaan fotografer lingkungan terbaik diberikan kepada sara lindstrm untuk foto yang merekam kebakaran hutan di selatan alberta fotografer kelahiran swedia ini belajar fotografi selama belajar di afrika selatan dan sekarang tinggal di canadian rockies dia telah menjelajahi lebih dari negara untuk menangkap keindahan dari sudutsudut bumi yang terpencilini adalah hari yang sangat hangat pada juli di selatan alberta ketika saya datang dan lidah api merah muda yang berasap mengepul tinggi ke langit api besar membesar di tanah kering dan membuat saya benarbenar terpesona dalam ketakutan dan kekaguman kata saralukas massey terpilih mendapat penghargaan fotografer muda lingkungan terbaik untuk foto yang berani berjudul poserburung peregrines telah punah di illinois pada tahun tetapi pada tahun dimulai program reintroduksi dan sekarang ada pasang bersarang hanya di chicago satu pasang telah memilih sebuah balkon kondominium chicagoan sebagai sarang mereka pada tahun jelas lukaslukas mendedikasikan keterampilan fotografinya untuk menggambarkan nasib satwa liar yang terancamwartawan foto indian sl kumar shanth mendapat penghargaan untuk foto berjudul kehilangan tanah karena bencana buatan manusia yang menggambarkan kerusakan yang ditimbulkan karena kombinasi dampak manusia dan alam di pantai di chennai kota terbesar di india selatanpenghargaan diberikan kepada sandra hoyn untuk foto berjudul life jaket di pulau yunani lesbos sandra seorang wartawan foto jerman berkonsentrasi pada isuisu sosial lingkungan dan hak asasi manusiafoto pemenangnya itu menggambarkan rompi kehidupan yang dibuang setelah digunakan oleh pengungsi untuk menyeberang ke yunani dari turki dan menggambarkan besarnya krisis dan bahaya yang dihadapi oleh para pengungsipedram yazdani memenangkan penghargaan untuk karya fotonya berjudul sandthe salt lake urmia bisa menjadi simbol apa yang akan terjadi segera ke iran itu akan kering jelas yazdani danau garam terbesar di timur tengah sekarang tinggal dari jumlah awal air sebagai hasil dari perubahan iklim dan bendungan dan konstruksi yang baikfotofoto nominator saat pooyan shadpoor berjalan di sepanjang pantai larak iran sebuah pulau di jazirah persia dia sampai pada ditempat yang penuh dengan cahaya ini cahaya ajaib dari plankton mempesonaku sehingga aku memotretnya katanyajonathan fontaine seekor anakan unta dan indukannya memutuskan untuk memindahkan sarangnya km mendekati sungai di mana ada air yang tersisaethiopia mengalami kekeringan terburuk dalam tahun sebagai akibat langsung dari el nio sekitar pertanian gagal panen dan sejuta ternak mati dan juta orang memerlukan bantuan pangan kemanusiaan darurat dengan anakanak yang mengalami gizi burukmoni sankar penggembala di benggala barat india ini ingin mengembalikan hewan peliharaannya yang menolak balik ke kandangnya karena cuaca buruksteve morgan pada boxing day tahun banjir datang ke hebden bridge sebuah kota bekas industri yang berkembang di calder valley west yorkshire inggris sirene banjir menggema di sekitar lembah pada pukul memperingatkan warga yang sedang tidur akan kenaikan air yang menenggelamkan kotabjrn vaughn slamet adalah pekerja di palangka raya kalimantan tengah indonesia semua pekerjaan konstruksi berhenti karena kebakaran lahan gambut merajalela menyelimuti wilayah tersebut dalam asap beracun dia melemparkan jaring ke dalam kanal tercemar berharap ikan yang tertangkap lebih baik dapat ikan kotor daripada tidak dapat ikan sama sekali katanyaeric madeja budidaya rumput laut pada tahun di pulau bum bum semporna sabah malaysia budidaya rumput laut telah banyak dipromosikan menjadi alternatif pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi nelayan di wilayah semporna melepaskan tekanan dari terumbu karang kata ericcsar rodrguez artemio tahun menyemprotkan pestisida di ladang tembakau di meksiko dia mengoleskan campuran bahan kimia yang jika diserap oleh tubuh bakal membahayakan nyawanya biasanya bahan kimia tersebut dilarang tapi tidak dalam pertanian tembakaustuart gleave ladang besar panel surya yang terletak di pantai selatan tenerifeyuyang liu dua orang sedang memancing di kolam desa xian di pusat kota guangzhou guangdong cina yang melambangkan urbanisasi modern cinayt haryono seorang anggota militer indonesia menggunakan kacamata renang di daerah hutan terbakar di desa rimbo panjang kampar riau selama musim kemarau kebakaran sering terjadi karena pembukaan hutan dengan cara dibakar asap tebal dan kabutnyasampai ke negara tetangga yaitu singapura dan kota malaysia
"Baru Lepas dari Sanksi RSPO, Laporan Greenpeace Perlihatkan IOI Masih Terlibat Deforestasi. “Panel pengaduan sudah yakin bahwa IOI telah memenuhi ketentuan sesuai suratnya tertanggal 14 Maret 2016……. Pencabutan suspensi sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) akan efektif dari 8 Agustus 2016.” Begitu kutipan surat RSPO pada 5 Agustus 2016. Surat elektronik ini mengabarkan perkembangan penangguhan sementara keanggotaan IOI sejak April 2016.Kala itu,seperti PT Sukses Karya Sawit (SKS), PT Berkat Nabati Sawit (BNS), PT Bumi Sawit Sejahtera (BSS), anak usaha PT Sawit Nabati Agro (SNA), IOI Group.Setelah itu, IOI mengumumkan lagi “Kebijakan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan.” Kebijakan berkelanjutan IOI serupa, sudah ada sejak Desember 2014, yang berlaku bagi pemasok pihak ketiga.Baru sekitar sebulanan, Selasa (27/9/16), Greenpeace Internasional merilis laporan berisi anak-anak usaha dan pemasok IOI yang masih terlibat dalam deforestasi, kebakaran hutan sampai konflik dengan masyarakat di Indonesia.Hampir semua perusahaan-perusahaan dalam laporan Greenpeace ini anggota RSPO, kecuali Lembaga Tabungan Haji (Th Plantations) dan Korindo Group. Organisasi lingkungan inipun mempertanyakan peran RSPO dalam menghentikan penghancuran hutan Indonesia. Bagi Greenpeace, fakta ini jadi pengingat jelas bahwa keanggotaan RSPO bukan jaminan praktik sawit keberlanjutan.IOI, salah satu pedagang minyak sawit terkemuka di pasar internasional yang menjual minyak sawit dan produk turunan ke seluruh dunia. IOI Loders Croklaan, anak usaha bisnis hilir mereka.Sekitar sepertiga minyak sawit IOI Loders Croklaan dari pabrik pengolah mereka di Indonesia dan Malaysia pada 2015. Pasokan sawit terbesar dari 800 pabrik pengolah dari pemasok melalui pedagang minyak sawit lain.Greenpeace menganalisis data pasokan dari kebun IOI, peta konsesi yang tersedia dan dapat diakses seperti platform online Greenpeace ‘Kepo Hutan’, peringatan deforestasi, data titik kebakaran NASA, sampai laporan publik dan laporan komplain resmi RSPO.Hasil analisis memperlihatkan, IOI Group terus membeli minyak sawit dari pemasok (pihak ketiga) yang masih terlibat kerusakan lingkungan maupun pelanggaran hak asasi manusia.Temuan itu antara lain, pembukaan hutan, termasuk hutan primer di Papua dan Kalimantan, pengembangan di lahan gambut, dan kebakaran tak terkendali dan terbukti sengaja pakai api buat buka lahan. Juga eksploitasi pekerja, termasuk tuduhan mempekerjakan anak-anak, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan maupun aparat keamanan negara. Lalu, konflik dengan masyarakat karena mengembangkan lahan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.Menurut data pasokan IOI yang baru diterbitkan, minyak sawit dari kelompok-kelompok ini diekspor ke Eropa dan Amerika Utara antara triwulan II-2015 dan triwulan I-2016.Laporan Greenpeace ini memperlihatkan, kasus per kasus di masing-masing grup perusahaan. Ada Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group. Perusahaan sawit punya empat kebun usia panen di Sumatera dan Kalimantan Barat. Ia mulai tanam dua kebun di Papua Barat (PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa) dan Sumatera Selatan (PT Galempa Sejahtera Bersama).Ada lagi konsesi ketiga, belum dikembangkan di Papua, PT Pusaka Agro Makmur.IOI membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik ANJ di Sumatera melalui Wilmar, AAA/Apical, GAR, dan Musim Mas.Pelanggaran yang ditemukan, melakukan penghancuran hutan primer di Papua oleh PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa, di Papua Barat. Juga konflik lahan dengan masyarakat karena tak ada persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free prior and informed consent (FPIC).Dalam respon kepada Greenpeace, ANJ bilang tanpa senjaga menebang hutan alam dan sudah menetapkan moratorium mandiri sampai penelitian lebih rinci. Perusahaan sedang studi lansekap rinci di Papua Barat, buat mengidentifikasi gambut. Soal pembebasan lahan dengan masyarakat perusahaan tak mengaku tak penuhi standar FPIC.Para pedagang, seperti Golden Agri-Resources, Wilmar dan Musim Mas menyatakan, telah berhenti berdagang dengan ANJ sejak 2015.Kasus lain pada PT Eagle High Plantations Tbk. Perusahaan berbasis di Jakarta ini anak usaha Grup Rajawali. Temuan pelanggaran atas kebijakan IOI, seperti dari satelit menunjukkan hutan hilang (deforestasi) awal 2015 pada konsesi PT Arrtu Energie Resources (Kalimantan Barat) dan PT Varia Mitra Andalan, Papua Barat.Kemudian, terjadi pengembangan di lahan gambut dan kebakaran lahan meluas di PT Arrtu Energie Resources, di Kalbar. “Juga penggunaan kekuatan berlebihan, aparat keamanan negara dan pekerja anak di PT Tandan Sawita Papua, Papua,” kata Octyanto Bagus Indra Kusuma, Pengkampanye Hutan Greenpeace Indonesia kala rilis laporan di Jakarta, Selasa (27/9/16).Pemasok lain IOI, Indofood (Salim) Group. Terjadi pembukaan hutan pada 2013- 2014, termasuk 1.000 hektar hutan primer, satelit menunjukkan pembukaan hutan aktif berlanjut sampai 2016 di Isuy Makmur (Kedang Makmur), Kalimantan Timur. Di situ juga diduga terjadi pembukaan lahan gambut dan kebakaran selama 2014 dan 2015.Pada konsesi PT Lonsum, Sumatera Utara, terjadi penggunaan buruh anak, pembayaran di bawah upah minimum dan pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan.Kala menyampaikan temuan ini, Indofood tak menjawab Greenpeace. Sedang IOI bilang, Indofood sudah dilaporkan dalam daftar komplain pemasok ketiga yang diawasi departemen keberlanjutan mereka.Pemasok lain, Korindo Group. Beberapa anak usaha perusahaan yang beroperasi di Papua ini, melakukan deforestasi 50.000 hektar hutan primer dan sekunder. Konsesi mereka di Papua, juga pakai api buat buka lahan.Kepada Greenpeace, perusahaan ini membantah melakukan deforestasi karena sudah bekerja sesuai aturan pemerintah. Perusahaan juga bilang, tak membakar lahan walau pada konsesi mereka ditemukan terbakar rapi pada tumpukan kayu-kayu kecil rapi di tepian ().IOI menghentikan sementara pembelian dari Korindo. Dua pedagang, Wilmar dan Musim Mas, masing-masing menangguhkan pembelian dari Korindo pada Juni dan Juli 2016.Kasus lain, Goodhope Asia Holdings Ltd. Perusahaan yang didirikan di Singapura dengan mayoritas saham Carson Cumberbatch Ltd Goodhope ini punya 15 anak usaha perkebunan sawit di Indonesia. Ia tersebar di beberapa daerah seperti Kalbar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua seluas 132.463 hektar.Temuan Greenpeace, pelanggaran karena membuka hutan primer di Papua oleh PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa. Pada Nabire Baru juga terjadi bangun kebun di lahan gambut dan pengambilalihan tanah adat tanpa FPIC serta menghadapi perlawanan masyarakat dengan aparat keamanan negara.Ada lagi, Lembaga Tabung Haji (TH Plantation) juga melanggar komitmen berkelanjutan IOI. TH Plantations adalah unit perkebunan Lembaga Tabung Haji, Dana Haji Malaysia. Ia badan investasi milik pemerintah yang memfasilitasi rakyat Malaysia menabung untuk ibadah haji.Dalam konsesi PT Persada Kencana Prima, di Kalimantan Utara—tempat Tabung Haji berinvestasi—dari satelit menunjukkan pembukaan hutan dari awal 2015. Pada konsesi sama juga terjadi pembukaan lahan gambut dalam di lansekap prioritas.“Tabungan buat haji, tetapi diinvestasikan ke kebun sawit yang operasi justru merusak,” ucap Yuyun Indardi, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia.IOI Loders Croklaan, katanya, membeli minyak sawit dan minyak inti sawit dari konsesi TH Plantations di Indonesia dan Malaysia, untuk kilang di Amerika Serikat, Belanda dan Malaysia. IOI membeli produk baik langsung maupun tak langsung lewat Wilmar.Yuyun mengatakan, Greenpeace mendesak agar IOI dan pemasok menilai kawasan yang berkarbon tinggi dan bernilai konservasi tinggi dan melakukan perencanaan pengelolaan gambut.“Kami ingin IOI petakan semua pemain, dalam satu lansekap dan bisa bekerja sama dengan pemain lain buat selamatkan dan lindungi gambut,” ujar dia.Pada konsesi-konsesi yang rata-rata terjadi konflik sosial dengan masyarakat lokal maupun adat, katanya, Greenpeace menuntut perusahaan menerapkan pola-pola kemitraan adil. Termasuk juga, katanya, publikasi peta konsesi. “Transparansi penting agar masyarakat bisa lihat, dari siapa dan ke mana pasokan sawit, hulu ke hilir,” katanya.Greenpeace juga mendesak perusahaan dan pedagang rajin memonitor para pemasok hingga jelas dan tahu mana yang baik dan buruk. “Juga audit independen dan selesaikan konflik.”“Kalau ada yang belum sesuai komitmen, mestinya tunda pembelian atau kontrak,” ucap Yuyun.“Kita akan menekan mereka untuk implementasi di lapangan,” ucap Bagus.Yuyun dan Bagus berharap, dengan temuan Greenpeace ini bisa mendorong IOI berubah, benar-benar mengimplementasikan kebijakan sawit berkelanjutan mereka.Harapan lain, RSPO bergerak cepat menindaklanjuti laporan-laporan atau komplain yang sudah diajukan, seperti dari Yayasan Pusaka mengadukan PT Nabire Baru, di Papua.“Kasus-kasus lain sudah komplain juga. Dengan ini disajikan ke publik, kita lihat ini bisa jadi pendorong kepada RSPO buat respon komplain-komplain organisasi yang tampak belum ditangani RSPO,” kata Yuyun.Pada Agustus lain, katanya, Greenpeace, juga melayangkan surat kepada RSPO mempertanyakan pencabutan suspensi IOI yang begitu cepat tetapi belum mendapat respon.“Mestinya pencabutan suspen berdasarkan perbaikan atas subyek yang komplainkan ,” katanya.Menurut Bagus, waktu antara pemberian suspensi pada April dan pencabutan sanksi IOI Agustus, terlalu pendek. “ cukup , singkat buat nilai.”IOI menanggapi laporan Greenpeace. Lee Yeow Chor, melalui surat elekstronik mengatakan, IOI Group membenarkan laporan Greenpeace.Perusahaan, katanya, setuju memonitoring pemasok-pemasok ini, memaksa, dan memverifikasi kebijakan nol deforestasi maupun tak buka lahan gambut.“Ini jelas, walau banyak capaian dari beberapa perusahaan soal kebijakan no deforestasi, tak pengembangan di gambut dan tak ada eksploitasi, kolaborasi industri secara luas sangat diperlukan,” katanya.IOI, ucap Lee, menerima penuh ini sebagai tanggung jawab mereka sebagai produsen, dan pedagang minyak sawit. Perusahaan, katanya, menerima tantangan Greenpeace untuk menggunakan suara dan pengaruh dalam mencapai hasil baik bagi IOI dan sesuai keinginan Greenpeace.“Untuk itu, hari ini kami mengajak semua pemain dalam industri bersama dan mencapai kesepakatan tentang solusi agar pasokan salah satu produk yang paling banyak digunakan di dunia ini benar-benar berkelanjutan,” katanya.IOI juga meminta Greenpeace menggunakan pengaruhnya untuk mendorong yang lain ambil bagian dan sekaligus ikut berpartisipasi bersama organisasi-organisasi lain. “IOI siap menjadi tuan rumah pertemuan dari usaha memproduksi minyak sawit besar, dan meminta Greenpeace bergabung dengan kami dalam usaha ini,” ujar dia.Perusahaan, katanya, siap berkomitmen, beraksi pada berbagai tuntutan Greenpeace sebagai bagian dari implementasi kebijakan keberlanjutan yang mereka umumkan Agustus tahun ini.“Kami menerima bahwa selalu ada lagi yang bisa kita lakukan sebagai sebuah perusahaan. Kami segera menerbitkan untuk para pemangku kepentingan kami tentang detil kemajuan yang telah dibuat.”Secara terpisah, Tiur Rumondang, Direktur Eksekutif RSPO Indonesia mengatakan, RSPO punya sistem pengaduan bagi anggota yang melanggar. RSPO berjanji temuan laporan ini akan ditindaklanjuti.Jika ada indikasi, terbukti RSPO akan lakukan , terdiri dari multistakeholder, ada perbankan, ritel, perusahaan dan lain-lain. “Kami (RSPO) hanya sebatas sekretariat. Mereka yang akan memberikan sanksi terhadap anggota RSPO yang melanggar,” katanya.Tiur menceritakan, IOI awal 2016 pernah mendapatkan sanksi penangguhan keanggotaan sementara. “Itu sudah dicabut kembali.”Pencabutan sanksi itu, katanya, melalui proses investigasi, diskusi dengan perusahaan dan disepakati untuk perbaikan-perbaikan beberapa sektor dan membuat rencana aksi.Rencana aksi ini, katanya, akan dimonitoring dan tim independen untuk cek ke lapangan sejauh mana mereka melakukan perbaikan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat",baru lepas dari sanksi rspo laporan greenpeace perlihatkan ioi masih terlibat deforestasi panel pengaduan sudah yakin bahwa ioi telah memenuhi ketentuan sesuai suratnya tertanggal maret pencabutan suspensi sertifikat roundtable on sustainable palm oil rspo akan efektif dari agustus begitu kutipan surat rspo pada agustus surat elektronik ini mengabarkan perkembangan penangguhan sementara keanggotaan ioi sejak april kala ituseperti pt sukses karya sawit sks pt berkat nabati sawit bns pt bumi sawit sejahtera bss anak usaha pt sawit nabati agro sna ioi groupsetelah itu ioi mengumumkan lagi kebijakan minyak kelapa sawit berkelanjutan kebijakan berkelanjutan ioi serupa sudah ada sejak desember yang berlaku bagi pemasok pihak ketigabaru sekitar sebulanan selasa greenpeace internasional merilis laporan berisi anakanak usaha dan pemasok ioi yang masih terlibat dalam deforestasi kebakaran hutan sampai konflik dengan masyarakat di indonesiahampir semua perusahaanperusahaan dalam laporan greenpeace ini anggota rspo kecuali lembaga tabungan haji th plantations dan korindo group organisasi lingkungan inipun mempertanyakan peran rspo dalam menghentikan penghancuran hutan indonesia bagi greenpeace fakta ini jadi pengingat jelas bahwa keanggotaan rspo bukan jaminan praktik sawit keberlanjutanioi salah satu pedagang minyak sawit terkemuka di pasar internasional yang menjual minyak sawit dan produk turunan ke seluruh dunia ioi loders croklaan anak usaha bisnis hilir merekasekitar sepertiga minyak sawit ioi loders croklaan dari pabrik pengolah mereka di indonesia dan malaysia pada pasokan sawit terbesar dari pabrik pengolah dari pemasok melalui pedagang minyak sawit laingreenpeace menganalisis data pasokan dari kebun ioi peta konsesi yang tersedia dan dapat diakses seperti platform online greenpeace kepo hutan peringatan deforestasi data titik kebakaran nasa sampai laporan publik dan laporan komplain resmi rspohasil analisis memperlihatkan ioi group terus membeli minyak sawit dari pemasok pihak ketiga yang masih terlibat kerusakan lingkungan maupun pelanggaran hak asasi manusiatemuan itu antara lain pembukaan hutan termasuk hutan primer di papua dan kalimantan pengembangan di lahan gambut dan kebakaran tak terkendali dan terbukti sengaja pakai api buat buka lahan juga eksploitasi pekerja termasuk tuduhan mempekerjakan anakanak pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan berlebihan maupun aparat keamanan negara lalu konflik dengan masyarakat karena mengembangkan lahan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaanmenurut data pasokan ioi yang baru diterbitkan minyak sawit dari kelompokkelompok ini diekspor ke eropa dan amerika utara antara triwulan ii dan triwulan ilaporan greenpeace ini memperlihatkan kasus per kasus di masingmasing grup perusahaan ada austindo nusantara jaya anj group perusahaan sawit punya empat kebun usia panen di sumatera dan kalimantan barat ia mulai tanam dua kebun di papua barat pt permata putera mandiri dan pt putera manunggal perkasa dan sumatera selatan pt galempa sejahtera bersamaada lagi konsesi ketiga belum dikembangkan di papua pt pusaka agro makmurioi membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik anj di sumatera melalui wilmar aaaapical gar dan musim maspelanggaran yang ditemukan melakukan penghancuran hutan primer di papua oleh pt permata putera mandiri dan pt putera manunggal perkasa di papua barat juga konflik lahan dengan masyarakat karena tak ada persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau free prior and informed consent fpicdalam respon kepada greenpeace anj bilang tanpa senjaga menebang hutan alam dan sudah menetapkan moratorium mandiri sampai penelitian lebih rinci perusahaan sedang studi lansekap rinci di papua barat buat mengidentifikasi gambut soal pembebasan lahan dengan masyarakat perusahaan tak mengaku tak penuhi standar fpicpara pedagang seperti golden agriresources wilmar dan musim mas menyatakan telah berhenti berdagang dengan anj sejak kasus lain pada pt eagle high plantations tbk perusahaan berbasis di jakarta ini anak usaha grup rajawali temuan pelanggaran atas kebijakan ioi seperti dari satelit menunjukkan hutan hilang deforestasi awal pada konsesi pt arrtu energie resources kalimantan barat dan pt varia mitra andalan papua baratkemudian terjadi pengembangan di lahan gambut dan kebakaran lahan meluas di pt arrtu energie resources di kalbar juga penggunaan kekuatan berlebihan aparat keamanan negara dan pekerja anak di pt tandan sawita papua papua kata octyanto bagus indra kusuma pengkampanye hutan greenpeace indonesia kala rilis laporan di jakarta selasa pemasok lain ioi indofood salim group terjadi pembukaan hutan pada termasuk hektar hutan primer satelit menunjukkan pembukaan hutan aktif berlanjut sampai di isuy makmur kedang makmur kalimantan timur di situ juga diduga terjadi pembukaan lahan gambut dan kebakaran selama dan pada konsesi pt lonsum sumatera utara terjadi penggunaan buruh anak pembayaran di bawah upah minimum dan pelanggaran standar kesehatan dan keselamatankala menyampaikan temuan ini indofood tak menjawab greenpeace sedang ioi bilang indofood sudah dilaporkan dalam daftar komplain pemasok ketiga yang diawasi departemen keberlanjutan merekapemasok lain korindo group beberapa anak usaha perusahaan yang beroperasi di papua ini melakukan deforestasi hektar hutan primer dan sekunder konsesi mereka di papua juga pakai api buat buka lahankepada greenpeace perusahaan ini membantah melakukan deforestasi karena sudah bekerja sesuai aturan pemerintah perusahaan juga bilang tak membakar lahan walau pada konsesi mereka ditemukan terbakar rapi pada tumpukan kayukayu kecil rapi di tepian ioi menghentikan sementara pembelian dari korindo dua pedagang wilmar dan musim mas masingmasing menangguhkan pembelian dari korindo pada juni dan juli kasus lain goodhope asia holdings ltd perusahaan yang didirikan di singapura dengan mayoritas saham carson cumberbatch ltd goodhope ini punya anak usaha perkebunan sawit di indonesia ia tersebar di beberapa daerah seperti kalbar kalimantan selatan kalimantan tengah kalimantan timur dan papua seluas hektartemuan greenpeace pelanggaran karena membuka hutan primer di papua oleh pt nabire baru dan pt sariwana adi perkasa pada nabire baru juga terjadi bangun kebun di lahan gambut dan pengambilalihan tanah adat tanpa fpic serta menghadapi perlawanan masyarakat dengan aparat keamanan negaraada lagi lembaga tabung haji th plantation juga melanggar komitmen berkelanjutan ioi th plantations adalah unit perkebunan lembaga tabung haji dana haji malaysia ia badan investasi milik pemerintah yang memfasilitasi rakyat malaysia menabung untuk ibadah hajidalam konsesi pt persada kencana prima di kalimantan utaratempat tabung haji berinvestasidari satelit menunjukkan pembukaan hutan dari awal pada konsesi sama juga terjadi pembukaan lahan gambut dalam di lansekap prioritastabungan buat haji tetapi diinvestasikan ke kebun sawit yang operasi justru merusak ucap yuyun indardi juru kampanye hutan greenpeace indonesiaioi loders croklaan katanya membeli minyak sawit dan minyak inti sawit dari konsesi th plantations di indonesia dan malaysia untuk kilang di amerika serikat belanda dan malaysia ioi membeli produk baik langsung maupun tak langsung lewat wilmaryuyun mengatakan greenpeace mendesak agar ioi dan pemasok menilai kawasan yang berkarbon tinggi dan bernilai konservasi tinggi dan melakukan perencanaan pengelolaan gambutkami ingin ioi petakan semua pemain dalam satu lansekap dan bisa bekerja sama dengan pemain lain buat selamatkan dan lindungi gambut ujar diapada konsesikonsesi yang ratarata terjadi konflik sosial dengan masyarakat lokal maupun adat katanya greenpeace menuntut perusahaan menerapkan polapola kemitraan adil termasuk juga katanya publikasi peta konsesi transparansi penting agar masyarakat bisa lihat dari siapa dan ke mana pasokan sawit hulu ke hilir katanyagreenpeace juga mendesak perusahaan dan pedagang rajin memonitor para pemasok hingga jelas dan tahu mana yang baik dan buruk juga audit independen dan selesaikan konflikkalau ada yang belum sesuai komitmen mestinya tunda pembelian atau kontrak ucap yuyunkita akan menekan mereka untuk implementasi di lapangan ucap bagusyuyun dan bagus berharap dengan temuan greenpeace ini bisa mendorong ioi berubah benarbenar mengimplementasikan kebijakan sawit berkelanjutan merekaharapan lain rspo bergerak cepat menindaklanjuti laporanlaporan atau komplain yang sudah diajukan seperti dari yayasan pusaka mengadukan pt nabire baru di papuakasuskasus lain sudah komplain juga dengan ini disajikan ke publik kita lihat ini bisa jadi pendorong kepada rspo buat respon komplainkomplain organisasi yang tampak belum ditangani rspo kata yuyunpada agustus lain katanya greenpeace juga melayangkan surat kepada rspo mempertanyakan pencabutan suspensi ioi yang begitu cepat tetapi belum mendapat responmestinya pencabutan suspen berdasarkan perbaikan atas subyek yang komplainkan katanyamenurut bagus waktu antara pemberian suspensi pada april dan pencabutan sanksi ioi agustus terlalu pendek cukup singkat buat nilaiioi menanggapi laporan greenpeace lee yeow chor melalui surat elekstronik mengatakan ioi group membenarkan laporan greenpeaceperusahaan katanya setuju memonitoring pemasokpemasok ini memaksa dan memverifikasi kebijakan nol deforestasi maupun tak buka lahan gambutini jelas walau banyak capaian dari beberapa perusahaan soal kebijakan no deforestasi tak pengembangan di gambut dan tak ada eksploitasi kolaborasi industri secara luas sangat diperlukan katanyaioi ucap lee menerima penuh ini sebagai tanggung jawab mereka sebagai produsen dan pedagang minyak sawit perusahaan katanya menerima tantangan greenpeace untuk menggunakan suara dan pengaruh dalam mencapai hasil baik bagi ioi dan sesuai keinginan greenpeaceuntuk itu hari ini kami mengajak semua pemain dalam industri bersama dan mencapai kesepakatan tentang solusi agar pasokan salah satu produk yang paling banyak digunakan di dunia ini benarbenar berkelanjutan katanyaioi juga meminta greenpeace menggunakan pengaruhnya untuk mendorong yang lain ambil bagian dan sekaligus ikut berpartisipasi bersama organisasiorganisasi lain ioi siap menjadi tuan rumah pertemuan dari usaha memproduksi minyak sawit besar dan meminta greenpeace bergabung dengan kami dalam usaha ini ujar diaperusahaan katanya siap berkomitmen beraksi pada berbagai tuntutan greenpeace sebagai bagian dari implementasi kebijakan keberlanjutan yang mereka umumkan agustus tahun inikami menerima bahwa selalu ada lagi yang bisa kita lakukan sebagai sebuah perusahaan kami segera menerbitkan untuk para pemangku kepentingan kami tentang detil kemajuan yang telah dibuatsecara terpisah tiur rumondang direktur eksekutif rspo indonesia mengatakan rspo punya sistem pengaduan bagi anggota yang melanggar rspo berjanji temuan laporan ini akan ditindaklanjutijika ada indikasi terbukti rspo akan lakukan terdiri dari multistakeholder ada perbankan ritel perusahaan dan lainlain kami rspo hanya sebatas sekretariat mereka yang akan memberikan sanksi terhadap anggota rspo yang melanggar katanyatiur menceritakan ioi awal pernah mendapatkan sanksi penangguhan keanggotaan sementara itu sudah dicabut kembalipencabutan sanksi itu katanya melalui proses investigasi diskusi dengan perusahaan dan disepakati untuk perbaikanperbaikan beberapa sektor dan membuat rencana aksirencana aksi ini katanya akan dimonitoring dan tim independen untuk cek ke lapangan sejauh mana mereka melakukan perbaikan
"Amerika dan Tiongkok Meratifikasi Paris Agreement, Apa Pengaruhnya Untuk Indonesia?. Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia telah mengumumkan secara resmi bakal meratifikasi perjanjian perubahan iklim dari hasil Konferensi Perubahan Iklim pada Desember 2015.Ini menandai kemajuan penting dan signifikan dalam menangani perubahan iklim global, karena gabungan emisi Amerika dan Tiongkok sebesar 40 persen dari total emisi gas rumah kaca dunia.Komitmen Amerika tersebut diungkapkan Presiden AS, Barack Obama ketika berbicara pada KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok pada Sabtu malam waktu setempat (03/09/2016), sebagai hasil negosiasi yang intens antara pejabat Tiongkok dan Amerika.“Seperti yang saya percaya pada akhirnya akan terbukti menjadi titik balik bagi planet kita, saya percaya bahwa sejarah akan menilai upaya hari ini sebagai hal yang penting,” kata Obama, yang berbicara di hadapan Presiden China, Xi Jinping, dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, seperti dikutip dari website .Obama mengatakan pengumuman bersama ini menunjukkan bagaimana dua ekonomi terbesar di dunia mampu bekerjasama untuk menangani perubahan iklim.Sebelumnya Tiongkok China telah mengumumkan secara resmi akan meratifikasi kesepakatan Paris dengan Presiden Xi bersumpah untuk secara jelas mengejar pembangunan berkelanjutan.“Tanggapan kita terhadap perubahan iklim menjadi tanggungan bagi masyarakat kami dan kesejahteraan umat manusia di masa depan,” kata Xi, seperti dikutip dari .“Meskipun perbedaan kami pada isu-isu lain kami berharap bahwa kesediaan kita untuk bekerja sama dalam masalah ini akan menginspirasi ambisi yang lebih besar dan tindakan yang lebih besar di seluruh dunia,” katanya.Sedangkan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Amerka dan Tiongkok yang bakal meratifikasi “Kepemimpinan dan kerjasama erat kedua negara adalah penting untuk akhir keberhasilan negosiasi perubahan iklim di Paris pada bulan Desember,” kata Ban Ki-moon seperti dikutip dari website PBB.Dia menjelaskan Cina dan Amerika Serikat mewakili hampir 40 persen dari emisi gas rumah kaca global. Ratifikasi dua negara tersebut akan menambah momentum kekuatan untuk mengarahkan Paris Agreement bakal berlaku tahun ini.“Dengan China dan Amerika Serikat membuat langkah bersejarah ini, kita sekarang memiliki 26 negara yang telah meratifikasi dan 39 persen dari emisi global menyumbang, tepatnya,” lanjutnya“Kita hanya perlu 29 negara lain yang mewakili 16 persen dari emisi global untuk membawa ini berlaku. Saya berharap dan optimis bahwa kita bisa melakukannya sebelum akhir tahun ini dan sebelum saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB berakhir,” katanya.Untuk itu, Sekjen PBB itu mendesak semua pemimpin, khususnya negara-negara G20, untuk mempercepat proses ratifikasi dalam negeri mereka sehingga bisa mengubah aspirasi Paris ke tindakan iklim transformatif yang dibutuhkan dunia.“Untuk membangun momentum lebih lanjut, saya telah mengundang para pemimpin dunia untuk acara tingkat tinggi di Markas Besar PBB di New York pada 21 September,” pungkasnya.Apabila mulai berlaku tahun 2016 seperti yang diharapkan, berarti hampir 200 negara wajib memenuhi janji penurunan emisi yang telah dibuat masing-masing negara tersebut atau INDC () yang dibuat sebelum Konferensi Perubahan Iklim di Paris Desember 2015.Misalnya, Uni Eropa memiliki tekad kontribusi nasional bertekad memotong emisi sebesar 40% pada tahun 2030 dari tingkat 1990, dan Amerika Serikat hingga 28% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2005.Paris Agreement yang akan berlaku itu juga akan mengikat komitmen negara-negara untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 celcius di atas tingkat pra-industri.Jalal, melihat ratifikasi Amerika dan Tiongkok terhadap menjadi sangat signifikan untuk mewujudkan komitmen dunia untuk mengejar target kenaikan suhu di bawah 2 derajat.“Ini merupakan wujud nyata dan hasil dari negosiasi bilateral di antara dua negara tersebut yang dimulai sejak November 2014. Ini juga menggeser dari hanya kesepakatan bilateral, menjadi bagian dari komitmen global,” katanya.“Jelas juga ini menunjukkan pergeseran dari pernyataan komitmen menjadi rencana detil di masing-masing negara, yang dituangkan ke dalam dokumen NDC () masing-masing. Ini juga akan memberi teladan NDC ke negara-negara lainnya,” lanjut Jalal.Meskipun begitu, Jalal mengajak semua pihak untuk tetap perlu mengawal terus implementasi ratifikasi tersebut. “Obama di hari-hari terakhir kekuasaannya telah membuat Senat yang dikuasai Partai Republik dan capresnya, Donald Trump, berada dalan kesulitan besar. Tetapi harus tetap dipastikan langkah-langkah AS terus ditindaklanjuti, siapapun yang berkuasa kelak. Demikian pula dengan komitmen Tiongkok,” katanya.Bagaimanapun, menurutnya, penurunan emisi paling besar akan berasal dari sektor swasta. Kerjasama antara kedua pemerintahan tersebut dengan sektor swastanya akan menentukan tingkat keberhasilan implementasi komitmen tersebut. “Ini juga akan menjadi teladan tentang bagaimana sektor swasta di seluruh dunia bisa bekerjasama dengan pemerintahnya dan berkontribusi menurunkan emisi,” kata Jalal.Sedangkan pengaruh bagi Indonesia, menurutnya, sangat penting untuk melihat kembali bagaimana Indonesia dapat berkontribusi di dalam penanganan perubahan iklim. “Apakah ada kerjasama bilateral atau multilateral yang bisa dilakukan?” katanya.“Pilihan untuk mendekati Tiongkok dan AS sendiri sangatlah terbuka. Kita memiliki hubungan bisnis dan diplomatis yang semakin menguat dengan keduanya, seharusnya juga dimanfaatkan untuk membuat peran global kita menjadi lebih kokoh,” tegasnya.Sektor swasta Indonesia sangat mungkin melakukan kerjasama bisnis hijau dengan perusahaan-perusahaan dari kedua negara itu. Namun juga, bisa meluaskan kerjasama dengan perusahaan dari negeri-negeri lain untuk teknologi dan pembiayaan rendah emisi.“Masyarakat sipil sendiri adalah bagian yang semakin penting dalam diplomasi internasional. Dengan masyarakat sipil AS, kita punya banyak kerjasama yang kuat. Kali ini mungkin kita juga perlu menjajaki kemungkinan bekerjasama dengan masyarakat sipil Tiongkok, bila ternyata mereka memiliki peran yang besar dalam kesepakatan AS-Tiongkok itu,” pungkas Jalal.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
perjanjian internasional",amerika dan tiongkok meratifikasi paris agreement apa pengaruhnya untuk indonesia amerika serikat dan tiongkok dua negara pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia telah mengumumkan secara resmi bakal meratifikasi perjanjian perubahan iklim dari hasil konferensi perubahan iklim pada desember ini menandai kemajuan penting dan signifikan dalam menangani perubahan iklim global karena gabungan emisi amerika dan tiongkok sebesar persen dari total emisi gas rumah kaca duniakomitmen amerika tersebut diungkapkan presiden as barack obama ketika berbicara pada ktt g di hangzhou tiongkok pada sabtu malam waktu setempat sebagai hasil negosiasi yang intens antara pejabat tiongkok dan amerikaseperti yang saya percaya pada akhirnya akan terbukti menjadi titik balik bagi planet kita saya percaya bahwa sejarah akan menilai upaya hari ini sebagai hal yang penting kata obama yang berbicara di hadapan presiden china xi jinping dan sekretaris jenderal pbb ban kimoon seperti dikutip dari website obama mengatakan pengumuman bersama ini menunjukkan bagaimana dua ekonomi terbesar di dunia mampu bekerjasama untuk menangani perubahan iklimsebelumnya tiongkok china telah mengumumkan secara resmi akan meratifikasi kesepakatan paris dengan presiden xi bersumpah untuk secara jelas mengejar pembangunan berkelanjutantanggapan kita terhadap perubahan iklim menjadi tanggungan bagi masyarakat kami dan kesejahteraan umat manusia di masa depan kata xi seperti dikutip dari meskipun perbedaan kami pada isuisu lain kami berharap bahwa kesediaan kita untuk bekerja sama dalam masalah ini akan menginspirasi ambisi yang lebih besar dan tindakan yang lebih besar di seluruh dunia katanyasedangkan sekretaris jenderal pbb ban kimoon menyambut baik dan mengapresiasi komitmen amerka dan tiongkok yang bakal meratifikasi kepemimpinan dan kerjasama erat kedua negara adalah penting untuk akhir keberhasilan negosiasi perubahan iklim di paris pada bulan desember kata ban kimoon seperti dikutip dari website pbbdia menjelaskan cina dan amerika serikat mewakili hampir persen dari emisi gas rumah kaca global ratifikasi dua negara tersebut akan menambah momentum kekuatan untuk mengarahkan paris agreement bakal berlaku tahun inidengan china dan amerika serikat membuat langkah bersejarah ini kita sekarang memiliki negara yang telah meratifikasi dan persen dari emisi global menyumbang tepatnya lanjutnyakita hanya perlu negara lain yang mewakili persen dari emisi global untuk membawa ini berlaku saya berharap dan optimis bahwa kita bisa melakukannya sebelum akhir tahun ini dan sebelum saya menjabat sebagai sekretaris jenderal pbb berakhir katanyauntuk itu sekjen pbb itu mendesak semua pemimpin khususnya negaranegara g untuk mempercepat proses ratifikasi dalam negeri mereka sehingga bisa mengubah aspirasi paris ke tindakan iklim transformatif yang dibutuhkan duniauntuk membangun momentum lebih lanjut saya telah mengundang para pemimpin dunia untuk acara tingkat tinggi di markas besar pbb di new york pada september pungkasnyaapabila mulai berlaku tahun seperti yang diharapkan berarti hampir negara wajib memenuhi janji penurunan emisi yang telah dibuat masingmasing negara tersebut atau indc yang dibuat sebelum konferensi perubahan iklim di paris desember misalnya uni eropa memiliki tekad kontribusi nasional bertekad memotong emisi sebesar pada tahun dari tingkat dan amerika serikat hingga pada tahun dibandingkan dengan tahun paris agreement yang akan berlaku itu juga akan mengikat komitmen negaranegara untuk menjaga suhu bumi di bawah celcius di atas tingkat praindustrijalal melihat ratifikasi amerika dan tiongkok terhadap menjadi sangat signifikan untuk mewujudkan komitmen dunia untuk mengejar target kenaikan suhu di bawah derajatini merupakan wujud nyata dan hasil dari negosiasi bilateral di antara dua negara tersebut yang dimulai sejak november ini juga menggeser dari hanya kesepakatan bilateral menjadi bagian dari komitmen global katanyajelas juga ini menunjukkan pergeseran dari pernyataan komitmen menjadi rencana detil di masingmasing negara yang dituangkan ke dalam dokumen ndc masingmasing ini juga akan memberi teladan ndc ke negaranegara lainnya lanjut jalalmeskipun begitu jalal mengajak semua pihak untuk tetap perlu mengawal terus implementasi ratifikasi tersebut obama di harihari terakhir kekuasaannya telah membuat senat yang dikuasai partai republik dan capresnya donald trump berada dalan kesulitan besar tetapi harus tetap dipastikan langkahlangkah as terus ditindaklanjuti siapapun yang berkuasa kelak demikian pula dengan komitmen tiongkok katanyabagaimanapun menurutnya penurunan emisi paling besar akan berasal dari sektor swasta kerjasama antara kedua pemerintahan tersebut dengan sektor swastanya akan menentukan tingkat keberhasilan implementasi komitmen tersebut ini juga akan menjadi teladan tentang bagaimana sektor swasta di seluruh dunia bisa bekerjasama dengan pemerintahnya dan berkontribusi menurunkan emisi kata jalalsedangkan pengaruh bagi indonesia menurutnya sangat penting untuk melihat kembali bagaimana indonesia dapat berkontribusi di dalam penanganan perubahan iklim apakah ada kerjasama bilateral atau multilateral yang bisa dilakukan katanyapilihan untuk mendekati tiongkok dan as sendiri sangatlah terbuka kita memiliki hubungan bisnis dan diplomatis yang semakin menguat dengan keduanya seharusnya juga dimanfaatkan untuk membuat peran global kita menjadi lebih kokoh tegasnyasektor swasta indonesia sangat mungkin melakukan kerjasama bisnis hijau dengan perusahaanperusahaan dari kedua negara itu namun juga bisa meluaskan kerjasama dengan perusahaan dari negerinegeri lain untuk teknologi dan pembiayaan rendah emisimasyarakat sipil sendiri adalah bagian yang semakin penting dalam diplomasi internasional dengan masyarakat sipil as kita punya banyak kerjasama yang kuat kali ini mungkin kita juga perlu menjajaki kemungkinan bekerjasama dengan masyarakat sipil tiongkok bila ternyata mereka memiliki peran yang besar dalam kesepakatan astiongkok itu pungkas jalal
"Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, Mahasiswa Kampanye Selamatkan Hutan dan Alam Papua. Lisbeth Bosawer terbata-bata. Ia tak kuasa menahan air mata. Ia dan rekan-rekannya melakukan studi di pegunungan Cyclops. Namun, pemandangan miris membuatnya miris. Ini yang membuatnya sedih.“Saya melihat begitu banyak sampah-sampah berserakan dimana-mana,” kata mahasiswa semester lima Program Studi Biologi Universitas Cendrawasih itu (10/08).Kegelisahan Lisbeth itu ia ceritakan pada saat memberi sambutan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang digelar oleh mahasiswa Program Studi Biologi Universitas Cendrawasih.Peringatan hari konsevasi itu dilaksanakan di pendopo milik Ondoafi (kepala suku) Amos Ondi, di kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kegiatan yang diberi tajuk atau aksi hijau itu dilakukan dalam rangka mengkampanyekan penyelamatan hutan dan alam Papua, khususnya di pegunungan Cyclops yang berstatus cagar alam.“Kegiatan ini merupakan inisiatif mahasiswa program studi Biologi dengan mengundang berbagai komunitas yang ada di kota maupun kabupaten Jayapura,” ujar Lisbeth.Lisbeth berharap dengan kegiatan seperti ini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai kawasan konservasi. Sebab menurutnya, mahasiswa seharusnya tidak hanya memiliki bekal pengetahuan akademik, tapi juga memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, dengan segala potensi alamnya.Daawia Suhartawan, dosen Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih yang juga entimolog yang memiliki perhatian khusus pada kupu-kupu di Papua, berbagi cerita kepada mahasiswa. Menurutnya, tidak harus menjadi seorang ahli untuk menjaga alam.Cukup menjadi tuan rumah yang baik melayani alam; dengan memastikan apakah tumbuhan itu sudah cukup airnya, memastikan makanan burung itu masih ada dengan tidak menebang pohonnya.“Harus kita ketahui bahwa hutan di Papua itu menyumbang lebih dari 50 persen keanekaragaman hayati di Indonesia. Harusnya pemerintah Indonesia membangun Papua dengan hati-hati,” kata Daawia.Daawia lalu bercerita bagaimana alam telah memberikan kesembuhan pada dirinya. Semua itu bermula ketika studi di Jerman, ia divonis menderita kelebihan hormon tiroid yang bisa menyerang jantung dan bisa mempercepat kematian. Dokter lalu menganjurkannya untuk minum pil setiap hari. Obat tersebut dapat memperlambat kematiannya.“Saya merasakan depresi yang sangat tinggi dan ingin mengakhiri hidup saja,” ungkap Daawia dihadapan mahasiswa.Menurutnya, jika tidak minum pil setiap hari, ia bisa meninggal dalam waktu tujuh hari. Tidak ada pilihan lain, ia bertekad harus hidup. Lalu memutuskan pulang ke Indonesia, dan tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, karena hutannya masih luas.Ia lalu membuat kebun dan mulai menikmati burung-burung dan kupu-kupu.“Perlahan depresi saya mulai hilang ketika melihat banyak burung dan kupu-kupu di kebun saya. Perlahan saya mulai sembuh. Untuk itulah mengapa alam sangat penting, karena sumber kehidupan ada di sana, Alam telah menyembuhkan saya,” ucapnya. Amos Ondi, selaku tuan rumah, juga berbagi pengalamannya dengan mahasiswa di hari konservasi itu. Menurut Amos, dahulu dengan mudahnya bisa melihat berbagai macam burung, mulai dari burung cendrawasih hingga burung mambruk terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Tapi sekarang sulit sekali.“Karena pohon sudah habis ditebang.”Khusus untuk pegunungan Cyclops, kata Amos, sangat menjamin manusia yang bermukim mulai dari Jayapura hingga ke Depapre, wilayah Sentani. Karena Cyclops telah memberikan sumber air yang utama bagi manusia. Namun tanpa disadari, manusia telah merusak Cyclops tanpa memikirkan masa depan anak cucu nanti.Seharusnya, alam dapat dimanfaatkan oleh manusia, tanpa merusaknya. Mereka yang mendiami Cyclops dengan terjaganya alam pun menjadi tidak kehilangan identitasnya.Usai menerima materi, puluhan mahasiswa Program Studi Biologi melakukan pendakian ke gunung Cyclops dan memasang plang yang berisi himbauan-himbauan untuk tidak merusak hutan. Selain itu, mahasiswa juga ikut memungut sampah yang banyak berserakan di kaki gunung kawasan konservasi cagar alam Cyclops.“Kami berharap moment-moment seperti hari konservasi ini bisa membangun kesadaran mahasiswa untuk lebih peduli terhadap alam,” tandas Lisbeth.Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) diselenggarakan pertamakalinya oleh pemerintah sejak tahun 2009 setiap tanggal 10 Agustus. Hari ini diperingati sebagai upaya edukasi dan kampanye kepada masyarakat akan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat.","[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
ketahanan komunitas",peringati hari konservasi alam nasional mahasiswa kampanye selamatkan hutan dan alam papua lisbeth bosawer terbatabata ia tak kuasa menahan air mata ia dan rekanrekannya melakukan studi di pegunungan cyclops namun pemandangan miris membuatnya miris ini yang membuatnya sedihsaya melihat begitu banyak sampahsampah berserakan dimanamana kata mahasiswa semester lima program studi biologi universitas cendrawasih itu kegelisahan lisbeth itu ia ceritakan pada saat memberi sambutan dalam rangka memperingati hari konservasi alam nasional hkan yang digelar oleh mahasiswa program studi biologi universitas cendrawasihperingatan hari konsevasi itu dilaksanakan di pendopo milik ondoafi kepala suku amos ondi di kampung sereh distrik sentani kabupaten jayapura kegiatan yang diberi tajuk atau aksi hijau itu dilakukan dalam rangka mengkampanyekan penyelamatan hutan dan alam papua khususnya di pegunungan cyclops yang berstatus cagar alamkegiatan ini merupakan inisiatif mahasiswa program studi biologi dengan mengundang berbagai komunitas yang ada di kota maupun kabupaten jayapura ujar lisbethlisbeth berharap dengan kegiatan seperti ini mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai kawasan konservasi sebab menurutnya mahasiswa seharusnya tidak hanya memiliki bekal pengetahuan akademik tapi juga memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dengan segala potensi alamnyadaawia suhartawan dosen fakultas mipa universitas cendrawasih yang juga entimolog yang memiliki perhatian khusus pada kupukupu di papua berbagi cerita kepada mahasiswa menurutnya tidak harus menjadi seorang ahli untuk menjaga alamcukup menjadi tuan rumah yang baik melayani alam dengan memastikan apakah tumbuhan itu sudah cukup airnya memastikan makanan burung itu masih ada dengan tidak menebang pohonnyaharus kita ketahui bahwa hutan di papua itu menyumbang lebih dari persen keanekaragaman hayati di indonesia harusnya pemerintah indonesia membangun papua dengan hatihati kata daawiadaawia lalu bercerita bagaimana alam telah memberikan kesembuhan pada dirinya semua itu bermula ketika studi di jerman ia divonis menderita kelebihan hormon tiroid yang bisa menyerang jantung dan bisa mempercepat kematian dokter lalu menganjurkannya untuk minum pil setiap hari obat tersebut dapat memperlambat kematiannyasaya merasakan depresi yang sangat tinggi dan ingin mengakhiri hidup saja ungkap daawia dihadapan mahasiswamenurutnya jika tidak minum pil setiap hari ia bisa meninggal dalam waktu tujuh hari tidak ada pilihan lain ia bertekad harus hidup lalu memutuskan pulang ke indonesia dan tinggal di kabupaten keerom provinsi papua karena hutannya masih luasia lalu membuat kebun dan mulai menikmati burungburung dan kupukupuperlahan depresi saya mulai hilang ketika melihat banyak burung dan kupukupu di kebun saya perlahan saya mulai sembuh untuk itulah mengapa alam sangat penting karena sumber kehidupan ada di sana alam telah menyembuhkan saya ucapnya amos ondi selaku tuan rumah juga berbagi pengalamannya dengan mahasiswa di hari konservasi itu menurut amos dahulu dengan mudahnya bisa melihat berbagai macam burung mulai dari burung cendrawasih hingga burung mambruk terbang dari satu pohon ke pohon lainnya tapi sekarang sulit sekalikarena pohon sudah habis ditebangkhusus untuk pegunungan cyclops kata amos sangat menjamin manusia yang bermukim mulai dari jayapura hingga ke depapre wilayah sentani karena cyclops telah memberikan sumber air yang utama bagi manusia namun tanpa disadari manusia telah merusak cyclops tanpa memikirkan masa depan anak cucu nantiseharusnya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia tanpa merusaknya mereka yang mendiami cyclops dengan terjaganya alam pun menjadi tidak kehilangan identitasnyausai menerima materi puluhan mahasiswa program studi biologi melakukan pendakian ke gunung cyclops dan memasang plang yang berisi himbauanhimbauan untuk tidak merusak hutan selain itu mahasiswa juga ikut memungut sampah yang banyak berserakan di kaki gunung kawasan konservasi cagar alam cyclopskami berharap momentmoment seperti hari konservasi ini bisa membangun kesadaran mahasiswa untuk lebih peduli terhadap alam tandas lisbethhari konservasi alam nasional hkan diselenggarakan pertamakalinya oleh pemerintah sejak tahun setiap tanggal agustus hari ini diperingati sebagai upaya edukasi dan kampanye kepada masyarakat akan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat
"Obama: Climate Change ‘Can’t Be Edited Out’. Presiden Obama dengan tegas menegaskan bahwa perubahan iklim adalah masalah nyata yang harus segera ditangani, dan menunda tindakan akan menimbulkan risiko besar bagi masyarakat Amerika di masa depan.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
peran pemerintah lokal",obama climate change cant be edited out presiden obama dengan tegas menegaskan bahwa perubahan iklim adalah masalah nyata yang harus segera ditangani dan menunda tindakan akan menimbulkan risiko besar bagi masyarakat amerika di masa depan
"Tackling How to Cool Down in a Warming World, Without HFCs. Perjanjian internasional baru tentang pengurangan gas yang merusak iklim yang digunakan dalam pendingin udara menunjukkan momentum global nyata dalam menangani perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,tackling how to cool down in a warming world without hfcs perjanjian internasional baru tentang pengurangan gas yang merusak iklim yang digunakan dalam pendingin udara menunjukkan momentum global nyata dalam menangani perubahan iklim
"RI pertegas komitmen pulihkan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan. Komitmen Indonesia untuk pemulihan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan, termasuk transisi ke energi bersih dan pengurangan penggunaan batu bara, akan berkontribusi signifikan pada kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,ri pertegas komitmen pulihkan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan komitmen indonesia untuk pemulihan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan termasuk transisi ke energi bersih dan pengurangan penggunaan batu bara akan berkontribusi signifikan pada kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir
"Presiden Jokowi minta Mentan tingkatkan kapasitas produksi jagung. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi jagung dan memitigasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, yang sejalan dengan upaya Presiden Jokowi untuk menghadapi perubahan anomali cuaca.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,presiden jokowi minta mentan tingkatkan kapasitas produksi jagung pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi jagung dan memitigasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian yang sejalan dengan upaya presiden jokowi untuk menghadapi perubahan anomali cuaca
"Indonesia dorong implementasi penuh dan efektif Kesepakatan Paris. Indonesia berkomitmen untuk mematuhi Kesepakatan Paris dan telah menetapkan target pengurangan emisi karbon sebesar 41 persen pada tahun 2030, yang jika tercapai akan sangat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,indonesia dorong implementasi penuh dan efektif kesepakatan paris indonesia berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan paris dan telah menetapkan target pengurangan emisi karbon sebesar persen pada tahun yang jika tercapai akan sangat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global
"Banjir dan Longsor Terjang Sumatera Barat, Berikut Masukan Upaya Pencegahan. Hujan deras di Padang dan beberapa kabupaten di Sumatera Barat menyebabkan banjir dan longsor. Ratusan rumah rusak, jembatan putus dan jatuh korban jiwa.Di Kota Padang, Jumat siang (2/11/18), banjir menyebabkan ratusan rumah terendam dan menghanyutkan satu jembatan besi sekitar delapan meter, tinggi enam meter yang sedang dibangun sebagai penghubung Kampung Beringin dengan Kampung Pulau.Pemerintah Kabupaten Sijunjung, juga menetapkan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor selama dua pekan. Ada sejumlah titik longsor di daerah itu.Di Sijunjung, banjir dan longsor menyebabkan satu orang tewas, ratusan rumah terendam dan memutus jalan satu-satunya warga amblas sepanjang 75 meter.“Sudah kita tetapkan masa tanggap darurat 14 hari,” kata Yuswir Aripin, Bupati Sijunjung, Senin (5/11/18).Dia bilang, kemungkinan bikin jalan baru karena perbaikan jalan lama perlu biaya besar. Pemkab berharap, warga mau sukarela menyerahkan tanah untuk jalan baru, karena tak ada anggaran khusus untuk penggantian tanah.Hardiwan, Kepala Pelaksana BPBD Sijunjung, mengatakan, tokoh adat dan warga pemilik lahan di sekitar lokasi akan menggelar musyawarah.Jalan amblas berada di Nagari Kumanis, sekitar 45 menit perjalanan darat dari Muaro Sijunjung, ibu kota Sijunjung. “Ada 10 nagari kini terisolir, karena jalan sama sekali tak bisa digunakan. Putus total,” katanya.Kesepuluh nagari yang terisolir itu adalah Tanjung Banai, Tanjung Aua, Tanjung Labuah, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Lantai, Sisawa, Unggan, Unggan Bukik dan Tampa Rungo. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, banjir dan longsor di Padang, karena intensitas hujan dan DAS Sungai Baringin yang mengalir ke Sungai Batang Arau dan Sungai Banda Bakali, meluap.Kondisi ini, katanya, berdampak pada tujuh kecamatan, yakni, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Utara, dan Pauh, Koto Tangah.“Dua orang meninggal dunia. Pasilah Azam, dua tahun di Koto Panjang Ikur Koto, dan Jihan Melani, enam tahun, alamat Bungus Barat Kota Padang,” katanya. Pada Minggu (4/11/18), seraya bilang, tim BNPB tiba di Kota Padang dan berkoordinasi dengan BPBD.Pemerintah Kota Padang, pun menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor selama tujuh hari, 3-9 November 2018Mahyeldi, Wali Kota Padang, mengatakan, masa tanggap darurat banjir ditetapkan agar bantuan dan pemulihan pasca banjir bisa maksimal.“Pendataan bagi warga Kota Padang yang jadi korban banjir telah dilakukan dan bantuan didistribusikan melalui kelurahan,” katanya.Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang ikut ke lokasi terdampak mengatakan, Pemprov Sumbar akan membantu Pemerintah Padang menangani korban terdampak di sejumlah lokasi. Menyikapi banjir dan longsor ini, Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar, meminta, kepala 19 kabupaten dan kota memperketat pengawasan di hulu sungai, terutama terkait pembukaan lahan, pemanfaatan hasil hutan, dan kebersihan sungai.Dia bilang, lebih dua kali menyurati kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan hulu sungai, khusus saat musim hujan tiba.Irwan meminta, pemerintah daerah memberi perhatian lebih terkait mitigasi bencana banjir, ketimbang harus menanggung kerugian material dan korban.“Banjir bandang ini bisa dihindari kalau sekiranya rutin kepala daerah mengajak aparat bersihkan hulu sungai. Hulu ini yang merusak. Kalau banjir dan luapan saja tak merusak,” katanya usai meninjau jembatan gantung di Kelurahan Baringin, Padang, Sabtu (3/11/18).BPBD Sumbar Minggu (4/11/18) menurunkan tim untuk ikut membantu proses pembersihan rumah warga. Rumainur, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar menyebutkan, warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing.Sementara aparat dari TNI turun lapangan membantu penanganan pascabanjir. Komandan Kodim 0312/Padang, Letkol Czi Rielman Yudha mengatakan, 40 TNI sudah disebar ke sejumlah titik untuk membantu pembersihan rumah warga dan mengevakuasi korban yang masih terjebak banjir. Selain itu, 50 personel Yonif 133/YS juga ikut diturunkan.Selain di Kota Padang dan Sijunjung, banjir bandang juga melanda Solok, Minggu dinihari (4/11/18). Banjir bandang dipicu Sungai Baringin meluap.Bardiansyah, Kasi Logistik BPBD Solok, mengatakan, ada sekitar 50 keluarga terdampak banjir bandang.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, curah hujan selama November masih tinggi dan masyarakat diminta tetap waspada. “Imbauan untuk masyarakat Padang, Solok, Kabupaten Solok agar waspada. Potensi hujan lebat pada 6 November 2018,” kata Jeni Andrian, prakirawan cuaca BMKG. Isril Berd, Ketua Forum DAS Padang, mengatakan, topografi Padang terdiri lereng bagian Bukit Barisan dengan luas 1.414,96 kilometer persegi. Dari luas ini, hanya 30% layak huni, atau area pemukiman, selebihnya, 70% perbukitan.Topografi ini, katanya, salah satu faktor penyebab banjir. “Bentangan alam Padang banyak landai, tempat air berkumpul atau cekungan kerendahan. Ini tumpuan air mengalir dan sasaran banjir seperti Padang Selatan, Kuranji dan Koto Tengah,” katanya, seraya mengatakan, sekitar 3.600-4.000 hektar rawan banjir.Merujuk data BMKG, intensitas hujan 2 November lalu 250 milimeter durasi lima jam, tergolong ekstrem, kalau normal 1.100-1.800 meter kubik air. Kondisi itu, katanya, memaksa per satu hektar tanah menahan 2.500 meter kubik air. Bisa melebihi daya tampung hutan.“Seluas lapangan bola harus menampung 2.500 meter kubik air, ketika intensitas hujan tinggi tak tertampung drainase hingga limpahan jadi banjir.”Selain itu, enam DAS terletak di Padang, juga pemicu. Enam DAS, masing-masing Timbalun, Bungus, Arau, Kuranji, Air Dingin dan Kandis. DAS ini berhulu dan bermuara di Padang, tak melintasi daerah lain.Dengan kondisi ini, banyak hal mungkin terjadi di Padang, terkait hujan dan banjir. Kalau hujan hulu perbukitan, air cepat mengalir ke Padang.“Jika curah hujan tinggi di lereng, banjir dan longsor sulit dielakkan, contoh banjir di Lubuk Kilangan.”Penyebab lain, katanya, hutan di perbukitan tak lagi berkualitas. Banyak hutan gundul karena penebangan, alihfungsi jadi pertanian. Bekas longsor perbukitan menjadi pemicu banjir dan longsor.“Hutan makin berkurang karena penebangan tak terkontrol. Apalagi penebangan di lereng, sangat berbahaya.”Ardinis Arbain, akademisi dari Universitas Andalas (Unand) Padang mengatakan, kerusakan hutan di hulu sungai karena penebangan kayu dan alih fungsi lahan.“Kawasan hulu, hutan sudah berkurang, seperti di Batang Arau, ada hutan lindung sekitar Gunung Gadut, berdekatan dengan Lubuk Paraku, itu sebagian sudah terbuka jadi ladang,” katanya.Selain kerusakan hulu, penyebab banjir di Padang karena kurang daerah resapan air.“Daerah resapan air tertutup aspal, beton, tentu air mengalir di permukaan, harusnya air hujan masuk ke dalam tanah dengan sumur resapan dan biopori,” katanya.Berdasarkan pengamatan Walhi Sumbar, banjir besar melanda Kota Padang yang masuk DAS Arau berasal dari enam anak sungai yang berhulu di Taman Hutan Raya Moh. Hatta dan Bukit Barisan.Di kawasan ini, kelerengan tebing perbukitan cukup terjal hingga air hujan turun cepat dan debit cukup besar masuk sungai. “Ini menyebabkan air sungai meluap,” kata Chaus Uslaini, Direktur Walhi Sumbar.Penyebab lain, katanya, wilayah sempadan sungai, sudah jadi pemukiman dan persawahan hingga akar vegetasi sulit menahan laju air. Ditambah lagi, titik pertemuan aliran air dari anak sungai bertumpu pada satu titik dekat pemukiman.Walhi menambahkan, warna air cokelat pekat mengindikasikan erosi tinggi karena kerusakan vegetasi di hulu sungai.Putera Parthama, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, Sungai Batang Arau yang menghanyutkan jembatan dan merendam ratusan rumah warga karena berbagai faktor seperti curah hujan tinggi dan daya tampung DAS dan sungai, vegetasi di hulu. Kemudian, topografi hulu dominan curam sampai sangat curam.“Antisipasi ke depan kami jelas rehabilitasi vegetasi di hulu. Perlu juga langkah sektor lain terkait penyempitan sungai karena bangunan, misal. Vegetasi yang bagus bukan satu-satunya pencegah banjir dan longsor.” Uslaini menyebut, beberapa antisipasi bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat, perbaikan DAS dari hulu ke hilir, dan peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat di dataran atau daerah terdampak banjir., perbaikan sempadan sungai sebagai kawasan lindung. , membangun sistem peringatan dini banjir yang dapat diakses masyarakat. perbaikan tata kelola perizinan di Kota Padang. “Jangan mengeluarkan izin mendirikan bangunan di wilayah sempadan sungai dan persawahan yang jadi tangkapan air di tengah dan hilir DAS,” katanya.Senada dikatakan Ardinis. Dia bilang, upaya pencegahan harus komprehensif. “Konservasi hulu, tutupan vegatasi diperbaiki, daerah tengah mengantisipasi kalau hujan, mestinya ada panen air, air masuk ke sumur resapan dan semua rumah, tanah terbuka jangan dibeton. Kalau perlu di setiap kantor dibuat biopori dan perbaiki daerah resapan air.”Keterangan foto utama: Satu unit alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan batu besar di Sunagi Batang Arau pasca banjir yang melanda kota Padang, Jumat (2/11/18). Terlihat sebuah jembatan gantung yang rusak akibat terseret kerangka jembatan disebelahnya yang hanyut terbawa arus pada saat banjir. Foto Vinolia/ Mongabay Indonesia.","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",banjir dan longsor terjang sumatera barat berikut masukan upaya pencegahan hujan deras di padang dan beberapa kabupaten di sumatera barat menyebabkan banjir dan longsor ratusan rumah rusak jembatan putus dan jatuh korban jiwadi kota padang jumat siang banjir menyebabkan ratusan rumah terendam dan menghanyutkan satu jembatan besi sekitar delapan meter tinggi enam meter yang sedang dibangun sebagai penghubung kampung beringin dengan kampung pulaupemerintah kabupaten sijunjung juga menetapkan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor selama dua pekan ada sejumlah titik longsor di daerah itudi sijunjung banjir dan longsor menyebabkan satu orang tewas ratusan rumah terendam dan memutus jalan satusatunya warga amblas sepanjang metersudah kita tetapkan masa tanggap darurat hari kata yuswir aripin bupati sijunjung senin dia bilang kemungkinan bikin jalan baru karena perbaikan jalan lama perlu biaya besar pemkab berharap warga mau sukarela menyerahkan tanah untuk jalan baru karena tak ada anggaran khusus untuk penggantian tanahhardiwan kepala pelaksana bpbd sijunjung mengatakan tokoh adat dan warga pemilik lahan di sekitar lokasi akan menggelar musyawarahjalan amblas berada di nagari kumanis sekitar menit perjalanan darat dari muaro sijunjung ibu kota sijunjung ada nagari kini terisolir karena jalan sama sekali tak bisa digunakan putus total katanyakesepuluh nagari yang terisolir itu adalah tanjung banai tanjung aua tanjung labuah sumpur kudus sumpur kudus selatan lantai sisawa unggan unggan bukik dan tampa rungo sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat badan nasional penanggulangan bencana bnpb mengatakan banjir dan longsor di padang karena intensitas hujan dan das sungai baringin yang mengalir ke sungai batang arau dan sungai banda bakali meluapkondisi ini katanya berdampak pada tujuh kecamatan yakni lubuk kilangan lubuk begalung bungus teluk kabung padang selatan padang utara dan pauh koto tangahdua orang meninggal dunia pasilah azam dua tahun di koto panjang ikur koto dan jihan melani enam tahun alamat bungus barat kota padang katanya pada minggu seraya bilang tim bnpb tiba di kota padang dan berkoordinasi dengan bpbdpemerintah kota padang pun menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor selama tujuh hari november mahyeldi wali kota padang mengatakan masa tanggap darurat banjir ditetapkan agar bantuan dan pemulihan pasca banjir bisa maksimalpendataan bagi warga kota padang yang jadi korban banjir telah dilakukan dan bantuan didistribusikan melalui kelurahan katanyawakil gubernur sumbar nasrul abit yang ikut ke lokasi terdampak mengatakan pemprov sumbar akan membantu pemerintah padang menangani korban terdampak di sejumlah lokasi menyikapi banjir dan longsor ini irwan prayitno gubernur sumbar meminta kepala kabupaten dan kota memperketat pengawasan di hulu sungai terutama terkait pembukaan lahan pemanfaatan hasil hutan dan kebersihan sungaidia bilang lebih dua kali menyurati kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan hulu sungai khusus saat musim hujan tibairwan meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih terkait mitigasi bencana banjir ketimbang harus menanggung kerugian material dan korbanbanjir bandang ini bisa dihindari kalau sekiranya rutin kepala daerah mengajak aparat bersihkan hulu sungai hulu ini yang merusak kalau banjir dan luapan saja tak merusak katanya usai meninjau jembatan gantung di kelurahan baringin padang sabtu bpbd sumbar minggu menurunkan tim untuk ikut membantu proses pembersihan rumah warga rumainur kabid kedaruratan dan logistik bpbd sumbar menyebutkan warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masingmasingsementara aparat dari tni turun lapangan membantu penanganan pascabanjir komandan kodim padang letkol czi rielman yudha mengatakan tni sudah disebar ke sejumlah titik untuk membantu pembersihan rumah warga dan mengevakuasi korban yang masih terjebak banjir selain itu personel yonif ys juga ikut diturunkanselain di kota padang dan sijunjung banjir bandang juga melanda solok minggu dinihari banjir bandang dipicu sungai baringin meluapbardiansyah kasi logistik bpbd solok mengatakan ada sekitar keluarga terdampak banjir bandangbadan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan curah hujan selama november masih tinggi dan masyarakat diminta tetap waspada imbauan untuk masyarakat padang solok kabupaten solok agar waspada potensi hujan lebat pada november kata jeni andrian prakirawan cuaca bmkg isril berd ketua forum das padang mengatakan topografi padang terdiri lereng bagian bukit barisan dengan luas kilometer persegi dari luas ini hanya layak huni atau area pemukiman selebihnya perbukitantopografi ini katanya salah satu faktor penyebab banjir bentangan alam padang banyak landai tempat air berkumpul atau cekungan kerendahan ini tumpuan air mengalir dan sasaran banjir seperti padang selatan kuranji dan koto tengah katanya seraya mengatakan sekitar hektar rawan banjirmerujuk data bmkg intensitas hujan november lalu milimeter durasi lima jam tergolong ekstrem kalau normal meter kubik air kondisi itu katanya memaksa per satu hektar tanah menahan meter kubik air bisa melebihi daya tampung hutanseluas lapangan bola harus menampung meter kubik air ketika intensitas hujan tinggi tak tertampung drainase hingga limpahan jadi banjirselain itu enam das terletak di padang juga pemicu enam das masingmasing timbalun bungus arau kuranji air dingin dan kandis das ini berhulu dan bermuara di padang tak melintasi daerah laindengan kondisi ini banyak hal mungkin terjadi di padang terkait hujan dan banjir kalau hujan hulu perbukitan air cepat mengalir ke padangjika curah hujan tinggi di lereng banjir dan longsor sulit dielakkan contoh banjir di lubuk kilanganpenyebab lain katanya hutan di perbukitan tak lagi berkualitas banyak hutan gundul karena penebangan alihfungsi jadi pertanian bekas longsor perbukitan menjadi pemicu banjir dan longsorhutan makin berkurang karena penebangan tak terkontrol apalagi penebangan di lereng sangat berbahayaardinis arbain akademisi dari universitas andalas unand padang mengatakan kerusakan hutan di hulu sungai karena penebangan kayu dan alih fungsi lahankawasan hulu hutan sudah berkurang seperti di batang arau ada hutan lindung sekitar gunung gadut berdekatan dengan lubuk paraku itu sebagian sudah terbuka jadi ladang katanyaselain kerusakan hulu penyebab banjir di padang karena kurang daerah resapan airdaerah resapan air tertutup aspal beton tentu air mengalir di permukaan harusnya air hujan masuk ke dalam tanah dengan sumur resapan dan biopori katanyaberdasarkan pengamatan walhi sumbar banjir besar melanda kota padang yang masuk das arau berasal dari enam anak sungai yang berhulu di taman hutan raya moh hatta dan bukit barisandi kawasan ini kelerengan tebing perbukitan cukup terjal hingga air hujan turun cepat dan debit cukup besar masuk sungai ini menyebabkan air sungai meluap kata chaus uslaini direktur walhi sumbarpenyebab lain katanya wilayah sempadan sungai sudah jadi pemukiman dan persawahan hingga akar vegetasi sulit menahan laju air ditambah lagi titik pertemuan aliran air dari anak sungai bertumpu pada satu titik dekat pemukimanwalhi menambahkan warna air cokelat pekat mengindikasikan erosi tinggi karena kerusakan vegetasi di hulu sungaiputera parthama dirjen pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung pdashl kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan sungai batang arau yang menghanyutkan jembatan dan merendam ratusan rumah warga karena berbagai faktor seperti curah hujan tinggi dan daya tampung das dan sungai vegetasi di hulu kemudian topografi hulu dominan curam sampai sangat curamantisipasi ke depan kami jelas rehabilitasi vegetasi di hulu perlu juga langkah sektor lain terkait penyempitan sungai karena bangunan misal vegetasi yang bagus bukan satusatunya pencegah banjir dan longsor uslaini menyebut beberapa antisipasi bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat perbaikan das dari hulu ke hilir dan peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat di dataran atau daerah terdampak banjir perbaikan sempadan sungai sebagai kawasan lindung membangun sistem peringatan dini banjir yang dapat diakses masyarakat perbaikan tata kelola perizinan di kota padang jangan mengeluarkan izin mendirikan bangunan di wilayah sempadan sungai dan persawahan yang jadi tangkapan air di tengah dan hilir das katanyasenada dikatakan ardinis dia bilang upaya pencegahan harus komprehensif konservasi hulu tutupan vegatasi diperbaiki daerah tengah mengantisipasi kalau hujan mestinya ada panen air air masuk ke sumur resapan dan semua rumah tanah terbuka jangan dibeton kalau perlu di setiap kantor dibuat biopori dan perbaiki daerah resapan airketerangan foto utama satu unit alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan batu besar di sunagi batang arau pasca banjir yang melanda kota padang jumat terlihat sebuah jembatan gantung yang rusak akibat terseret kerangka jembatan disebelahnya yang hanyut terbawa arus pada saat banjir foto vinolia mongabay indonesia
"Peta jalan pengurangan sampah dari 31 produsen diterima KLHK. Peta jalan pengurangan sampah yang diatur dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 berfokus pada pengurangan sampah dari produk dan kemasan serta mendukung penerapan ekonomi sirkular, yang sejalan dengan upaya mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,peta jalan pengurangan sampah dari produsen diterima klhk peta jalan pengurangan sampah yang diatur dalam permen lhk nomor tahun berfokus pada pengurangan sampah dari produk dan kemasan serta mendukung penerapan ekonomi sirkular yang sejalan dengan upaya mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan
"Penegakan hukum beri efek jera pelaku kejahatan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan, merupakan langkah penting dalam menangani perubahan iklim dan melindungi ekosistem.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",penegakan hukum beri efek jera pelaku kejahatan lingkungan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah penting dalam menangani perubahan iklim dan melindungi ekosistem
"Cerita Duka dari Cimanuk yang Mengamuk. Lama sudah Noneng Halimah (34) tinggal di rumah sederhana di kampung Sindang Heula, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Rumah sederhana tempat dia berteduh kini telah tak lagi berdiri utuh. Tidak ada jendala, pintu atau atap yang melidungi Noneng beserta keluarga dari panas dinginnya dunia.Oneng keliatan ramah. Matanya liar dan sedikit memerah. Wajahnya sedikit resah. kesedihannya coba dia sembunyikan dihadapan keponakanya bernama Jaka (15) dan Salwa (7) yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya.Salah satu dari kedua orang tua mereka merupakan adik kandung dari Noneng. Mereka menjadi korban meningal dunia akibat sapuan banjir bandang Sungai Cimanuk. Ibu kandung keduanya telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa lagi. Sedangkan ayahnya masih dalam proses pencarian.Berdasarkan data yang diterima dari Badan Nasional (Basarnas) ditemukan kembali 3 korban di Jatigede, Sumedang. Data terbaru sampai Jumat (23/09/2016) menunjukkan sudah 30 orang ditemukan tewas dan 22 masih dinyatakan hilang,Baju Noneng kusam, seperti ratusan pengungsi lainnya yang hanya memakai pakaian serupa. Tak sedikit dari mereka kehilangan harta benda yang hanyut tersapu derasnya arus Sungai Cinmanuk. Hanya sisa – sisa lumpur dan sampah memenuhi kawasan yang dulunya merupakan pemukian padat penduduk.Sebelum kejadian, kata dia, hujan turun menjelang petang dengan intensitas tidak begitu deras. Saat itu dirinya baru saja menutup warungnya yang sudah menjadi mata pencaharian keluarga. Makin malam hujan makin deras, namun tidak membuat khawatir Noneng. Sebab di wilayahnya banjir lumrah terjadi, tetapi hanya sampai pekarangan rumah saja.“Kejadian begitu cepat, debit air terus meninggi. Kedua ponakan saya sudah diamankan duluan ketempat yang lebih tinggi menggunakan ban,” ujar Oneng kepada Mongabay di posko pengungsian di Jl. Bratayudha, Garut Kota, Garut Jawa Barat.Dia menceritakan air mulai naik pukul 22.00 WIB, disegerakannya untuk mengevakuasi keluarga. Suasana semakin kalut kala dirinya dan suami naik keatas pohon kemiri untuk menyelamatkan diri.“Namun adik saya masih sibuk membereskan baju serta perabotan. Padahal air makin tinggi (sangat cepat sekali). Suaminya adik saya juga sudah mengajak adik saya untuk (naik ke atap), tapi dia bilang.(nanti dulu beres baju dulu),” kata dia sambil menahan air matanya.Dia mengaku sempat berpegangan pada pohon kemiri selama 3 jam. “ Saya sudah putus harapan dari sana. Saya pasrah. Makin malam air semakin besar. Saya pegangan kuat disana. Saya tahunya adik saya selamat saja,” terangnya.Noneng berujar, rumah serta segala isinya hanyut tersapu. Hanya baju yang dia pakaian yang dipakenya yang tersisa. “Semuanya sudah habis. Saya cuma punya baju ini saja yang dipakai. Saya bersyukur suami saya selamat. Kedua ponakan selamat. Dan mereka akan saya rawat seperti kedua anak saya sendiri,” pungkas ibu yang belum dikaruniai momongan tersebut.Oneng mengatakan pakaian serta bantuan air bersih sangat dibutuhkan sekali oleh pengungsi lainnya.Dia dan ratusan pengungsi lainnya berharap pemerintah dapat kembali memulihkan kondisi pasca bencana alam tersebut. Pembangunan tempat tinggal serta pemulihan ekonomi masyarakat menjadi tumpuan mereka untuk melanjutkan hidup.Sementara itu, Kapolri yang Jumat (23/09/2016) mengunjungi lokasi banjir, ingin akar masalah bencana banjir bandang di Kabupaten Garut diusut tuntas. Jika tidak ditemukan akar masalahnya, dikhawatirkan kejadian serupa akan terus terulang.Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, bagian pertama yang paling utama dilakukannya proses evakuasi. Menolong korban dan membantu warga yang kehilangan tempat tinggal dan keperluan makanan sebagainya. Serta memulihkan trauma masyarakat pasca bencana.“Sambil ini jalan (proses evakuasi), saya minta tim dari Polda bekerjasama dengan Pemda dan BNPB mungkin itu mempelajari apa akar masalah banjir bandang ini,” kata Jenderal Pol Tito saat menengok pengungsi di Korem 062 Tarumanagara Kabupaten Garut.Dia mempertanyakan, apakah debit air yang melonjak tiba-tiba merupakan fenomena alam biasa atau karena dampak dari kerusakan lingkungan. Maka harus dicari jalan keluarnya, lanjut Tito, baik melalui cara-cara non penegakan hukum atau dengan cara penegakan hukum.Cara non penegakan hukum, diterangkannya, misalnya melalui cara penghijauan kembali daerah aliran sungai. Kalau ternyata terjadi kasus ilegal loging, perambahan hutan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya perusakan hutan maka harus dipelajari penyebabnya dan diproses sesuai aturan hukum.Ditempat terpisah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Mochamad Mazid mengatakan, keberadaan air dari sisi kualitas dan kuantitas sangat berkaitan erat dengan kualitas lingkungan.Mazid memaparkan, Sungai Cimanuk memiliki panjang sekitar 280 km dengan belasan hulu yang berasal dari Gunung Papandayan dan Gunung lainya di Garut. salah satu penyebab banjir, kata dia, akibat tutupan kawasan konservasi di hulu DAS Cimanuk kondisi sudah rusak berat.Ketika terjadi hujan di lokasi yang banyak pepohonannya, seharusnya air bisa terserap dan tersimpan di dalam tanah. Pada saatnya akan dialirkan sesuai dengan kebutuhan.“Sekarang dengan kondisi hutan yang sudah sedemikian kritis, salah satu dampaknya ketika intensitas curah hujan menjadi tinggi itu sudah menjadi aliran permukaan. Apalagi saat terjadi banjir di Garut curah hujan sangat tinggi, akan menimbulkan dampak yang signifikan ” jelas Mazid.Menurutnya harus dilakukan dua hal yang sangat prinsip. Pertama, upaya struktural seperti melakukan normalisasi dan penguatan tebing sungai yang kritis harus segera ditangani. Kedua, lanjut dia, yang tidak kalah pentingnya melakukan yakni upaya non struktural melakukan reboisasi.Mazid menerangkan, untuk meminimalisir korban banjir, daerah sempadan (bibir) sungai itu sebetulnya bukan untuk kawasan hunian. Agar saat air meluap tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi faktanya di lapangan sempadan sungai ini sering dijadikan kawasan hunian.“Kami tidak pada posisi menyalahkan siapa – siapa. Ayo kita sama – sama menjadikan ini pelajaran dan bekerja sama. Kalau aturanya tidak boleh kenapa harus menjadi hunian,” katanya.Menurutnya, sebanyak 60 persen yang seharusnya menjadi kawasan hijau sudah jadi kawasan terbuka di wilayah Gunung Papandayan. Ketika hutan di hulu sungai rusak, pasti memberikan dampak negatif.Mazid mengatakan Sungai Cimanuk bukan tidak pernah banjir. Pada saat itu tahun 2002 pernah banjir tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi degradasi lingkungan yang luar biasa dan okupasi lahan sepadan sungai menjadi kawasan hunian menjadi tak terkontrol. Dan akibatnya seperti Selasa (20/09/2016) kemarin, banjir bandang pun terjadi.","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
perencanaan kota",cerita duka dari cimanuk yang mengamuk lama sudah noneng halimah tinggal di rumah sederhana di kampung sindang heula kelurahan sukamentri kecamatan garut kota kabupaten garut rumah sederhana tempat dia berteduh kini telah tak lagi berdiri utuh tidak ada jendala pintu atau atap yang melidungi noneng beserta keluarga dari panas dinginnya duniaoneng keliatan ramah matanya liar dan sedikit memerah wajahnya sedikit resah kesedihannya coba dia sembunyikan dihadapan keponakanya bernama jaka dan salwa yang baru saja kehilangan kedua orang tuanyasalah satu dari kedua orang tua mereka merupakan adik kandung dari noneng mereka menjadi korban meningal dunia akibat sapuan banjir bandang sungai cimanuk ibu kandung keduanya telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa lagi sedangkan ayahnya masih dalam proses pencarianberdasarkan data yang diterima dari badan nasional basarnas ditemukan kembali korban di jatigede sumedang data terbaru sampai jumat menunjukkan sudah orang ditemukan tewas dan masih dinyatakan hilangbaju noneng kusam seperti ratusan pengungsi lainnya yang hanya memakai pakaian serupa tak sedikit dari mereka kehilangan harta benda yang hanyut tersapu derasnya arus sungai cinmanuk hanya sisa sisa lumpur dan sampah memenuhi kawasan yang dulunya merupakan pemukian padat penduduksebelum kejadian kata dia hujan turun menjelang petang dengan intensitas tidak begitu deras saat itu dirinya baru saja menutup warungnya yang sudah menjadi mata pencaharian keluarga makin malam hujan makin deras namun tidak membuat khawatir noneng sebab di wilayahnya banjir lumrah terjadi tetapi hanya sampai pekarangan rumah sajakejadian begitu cepat debit air terus meninggi kedua ponakan saya sudah diamankan duluan ketempat yang lebih tinggi menggunakan ban ujar oneng kepada mongabay di posko pengungsian di jl bratayudha garut kota garut jawa baratdia menceritakan air mulai naik pukul wib disegerakannya untuk mengevakuasi keluarga suasana semakin kalut kala dirinya dan suami naik keatas pohon kemiri untuk menyelamatkan dirinamun adik saya masih sibuk membereskan baju serta perabotan padahal air makin tinggi sangat cepat sekali suaminya adik saya juga sudah mengajak adik saya untuk naik ke atap tapi dia bilangnanti dulu beres baju dulu kata dia sambil menahan air matanyadia mengaku sempat berpegangan pada pohon kemiri selama jam saya sudah putus harapan dari sana saya pasrah makin malam air semakin besar saya pegangan kuat disana saya tahunya adik saya selamat saja terangnyanoneng berujar rumah serta segala isinya hanyut tersapu hanya baju yang dia pakaian yang dipakenya yang tersisa semuanya sudah habis saya cuma punya baju ini saja yang dipakai saya bersyukur suami saya selamat kedua ponakan selamat dan mereka akan saya rawat seperti kedua anak saya sendiri pungkas ibu yang belum dikaruniai momongan tersebutoneng mengatakan pakaian serta bantuan air bersih sangat dibutuhkan sekali oleh pengungsi lainnyadia dan ratusan pengungsi lainnya berharap pemerintah dapat kembali memulihkan kondisi pasca bencana alam tersebut pembangunan tempat tinggal serta pemulihan ekonomi masyarakat menjadi tumpuan mereka untuk melanjutkan hidupsementara itu kapolri yang jumat mengunjungi lokasi banjir ingin akar masalah bencana banjir bandang di kabupaten garut diusut tuntas jika tidak ditemukan akar masalahnya dikhawatirkan kejadian serupa akan terus terulangkapolri jenderal pol tito karnavian mengatakan bagian pertama yang paling utama dilakukannya proses evakuasi menolong korban dan membantu warga yang kehilangan tempat tinggal dan keperluan makanan sebagainya serta memulihkan trauma masyarakat pasca bencanasambil ini jalan proses evakuasi saya minta tim dari polda bekerjasama dengan pemda dan bnpb mungkin itu mempelajari apa akar masalah banjir bandang ini kata jenderal pol tito saat menengok pengungsi di korem tarumanagara kabupaten garutdia mempertanyakan apakah debit air yang melonjak tibatiba merupakan fenomena alam biasa atau karena dampak dari kerusakan lingkungan maka harus dicari jalan keluarnya lanjut tito baik melalui caracara non penegakan hukum atau dengan cara penegakan hukumcara non penegakan hukum diterangkannya misalnya melalui cara penghijauan kembali daerah aliran sungai kalau ternyata terjadi kasus ilegal loging perambahan hutan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya perusakan hutan maka harus dipelajari penyebabnya dan diproses sesuai aturan hukumditempat terpisah kepala balai besar wilayah sungai bbws cimanukcisanggarung mochamad mazid mengatakan keberadaan air dari sisi kualitas dan kuantitas sangat berkaitan erat dengan kualitas lingkunganmazid memaparkan sungai cimanuk memiliki panjang sekitar km dengan belasan hulu yang berasal dari gunung papandayan dan gunung lainya di garut salah satu penyebab banjir kata dia akibat tutupan kawasan konservasi di hulu das cimanuk kondisi sudah rusak beratketika terjadi hujan di lokasi yang banyak pepohonannya seharusnya air bisa terserap dan tersimpan di dalam tanah pada saatnya akan dialirkan sesuai dengan kebutuhansekarang dengan kondisi hutan yang sudah sedemikian kritis salah satu dampaknya ketika intensitas curah hujan menjadi tinggi itu sudah menjadi aliran permukaan apalagi saat terjadi banjir di garut curah hujan sangat tinggi akan menimbulkan dampak yang signifikan jelas mazidmenurutnya harus dilakukan dua hal yang sangat prinsip pertama upaya struktural seperti melakukan normalisasi dan penguatan tebing sungai yang kritis harus segera ditangani kedua lanjut dia yang tidak kalah pentingnya melakukan yakni upaya non struktural melakukan reboisasimazid menerangkan untuk meminimalisir korban banjir daerah sempadan bibir sungai itu sebetulnya bukan untuk kawasan hunian agar saat air meluap tidak menimbulkan korban jiwa tapi faktanya di lapangan sempadan sungai ini sering dijadikan kawasan huniankami tidak pada posisi menyalahkan siapa siapa ayo kita sama sama menjadikan ini pelajaran dan bekerja sama kalau aturanya tidak boleh kenapa harus menjadi hunian katanyamenurutnya sebanyak persen yang seharusnya menjadi kawasan hijau sudah jadi kawasan terbuka di wilayah gunung papandayan ketika hutan di hulu sungai rusak pasti memberikan dampak negatifmazid mengatakan sungai cimanuk bukan tidak pernah banjir pada saat itu tahun pernah banjir tetapi tidak menimbulkan korban jiwa namun seiring berjalannya waktu terjadi degradasi lingkungan yang luar biasa dan okupasi lahan sepadan sungai menjadi kawasan hunian menjadi tak terkontrol dan akibatnya seperti selasa kemarin banjir bandang pun terjadi
"Wakil Ketua DPR apresiasi kinerja Jokowi tangani perubahan iklim. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dalam penanggulangan perubahan iklim, menyebut Indonesia telah menunjukkan kontribusi nyata dan menjadi subjek penting dalam perundingan internasional, bahkan mendapatkan julukan 'Climate Super Power'.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,wakil ketua dpr apresiasi kinerja jokowi tangani perubahan iklim wakil ketua dpr ri abdul muhaimin iskandar mengapresiasi kinerja presiden jokowi dalam penanggulangan perubahan iklim menyebut indonesia telah menunjukkan kontribusi nyata dan menjadi subjek penting dalam perundingan internasional bahkan mendapatkan julukan climate super power
"Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia. Namanya Hamzah Andi Ahu (57 tahun). Sehari-hari ia adalah nelayan di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski usianya tak lagi muda, namun masih terlihat energik. Sore itu, Jumat (26/8/2016), ia mengajak Mongabay mengunjungi kawasan pesisir yang baru saja dia tanami dengan mangrove.“Mungkin sudah ada sekitar 50 ribu pohon yang telah kami tanam, termasuk yang sudah besar itu,” katanya sambil menunjuk ke hamparan mangrove yang tingginya telah mencapai 5 meter dan lebat.Tinggi mangrove di sekitar tempat tersebut bervariasi. Di bagian paling depan yang masih berumur 2 tahun tingginya baru sekitar 1 meter. Ketebalan mangrove masih sekitar 30 meter. Targetnya adalah mencapai 100 meter dari garis pantai.Kawasan Pesisir Untia dulunya memang ditumbuhi mangrove alami, sebelum warga setempat mulai menebang untuk kepentingan bahan bakar di masa lalu. Namun aktivitas ini mulau berkurang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran warga dan mulai digunakannya kompor gas untuk rumah tangga.Bagian-bagian yang bolong inilah yang kemudian ditanami kembali Hamzah dan warga Untia lainnya dalam 9 tahun terakhir ini.Hamzah adalah Ketua Kelompok Lestari, sebuah kelompok nelayan aktivitasnya khusus untuk penanaman mangrove. Meski kelompok ini baru dibentuk 2014 melalui Program (CCDP – IFAD), namun Hamzah dan sejumlah warga Untia lainnya sebenarnya sudah melakukan penghijauan tidak terorganisir.“Kami mulai menanam sejak tahun 2007, sepanjang pantai ini, karena memang dulu sangat terbuka. Lalu kemudian ada banyak pihak yang mau membantu memberikan bibit. Jadi kita tanam sedikit demi sedikit ketika air surut,” katanya.Ketika program CCD IFAD masuk di tahun 2014, baru mereka mengorganisir diri dalam kelompok yang beranggotakan 10 orang, berasal dari nelayan setempat.“Dari IFAD ini sendiri kita dapat 10.000 bibit. Kita juga dibantu perahu, gabus, polybag, ajir sebagai penahan, dan sebagainya. Ada juga gaji bagi yang ikut menanam, sebesar Rp1000 per batang,” jelas Hamzah.Menurut Hamzah, awalnya keinginannya untuk bekerja menghijaukan pesisir berangkat dari keprihatinannya atas hilangnya mangrove di daerah tersebut. Kondisi itu berdampak langsung merusak tambak ikan yang ada di sekitar lokasi tersebut.“Dulu banyak tambak yang rusak kalau musim Barat, dimana angin kencang menyebabkan abrasi. Di sebelah selatan itu ada banyak tambak, kalau bulan Januari akan habis pematangnya. Jadi kita coba bangun kembali di sana, kita tanam mangrove yang banyak dan alhamdulillah sudah dua tahun ini kondisinya sudah bagus.”Selain dapat menahan abrasi, sejumlah mangrove tertentu ternyata bisa dijadikan bahan makanan seperti kue dan dodol dan minuman. Mangrove juga penting sebagai tempat bertelurnya kepiting, yang hasilnya bisa dipanen setiap hari oleh warga sekitar.“Mungkin tidak kelihatan kepitingnya karena selalu ada aktivitas penangkapan kepiting. Tidak hanya dari warga dari sini tapi juga dari luar banyak yang datang.”Usaha pembibitan mangrove yang dilakukan oleh Hamzah dan anggota kelompok lainnya kini masih terus berlangsung meski tidak lagi didukung penuh oleh pemerintah, khususnya dalam momen-momen tertentu.“Sekarang kita punya sekitar 3.000 bibit. Biasa ada yang beli kalau kebetulan ada program penanaman. Keuntungan dari hasil pembibitan ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi warga di sini.”Harga bibit mangrove sendiri tergantung pada besar kecilnya bibit. Bibit yang sudah agak besar saja dijual seharga Rp3000 per batang. Ada juga yang dijual hanya Rp1500 per bibit. Untuk kebutuhan bibit mereka biasanya mengumpulkan dari bawah pohon mangrove yang sudah besar.Jenis mangrove yang dikembangkan kelompok ini ada 3 jenis, yaitu sejenis bakau (Rhizophora), api-api (Avicennia) dan perepat atau yang oleh warga dikenal dengan nama ‘parappa’.“Namun yang paling banyak tumbuh itu Rhizophora dan Avicennia. Bisa kita lihat banyak tumbuh di sekitar sini.”Aktivitas mengelola kawasan mangrove ternyata tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai nelayan, karena pembibitan dan penanaman hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Sayangnya, tidak semua anggota kelompok seaktif Hamzah.“Ada beberapa orang yang hanya aktif kalau ada bantuan, sementara saya dengan beberapa teman lain tetap aktif membibit dan menanam, berlanjut terus sampai sekarang.”Meski demikian, di saat ada aksi penanaman mangrove, antusiasme warga untuk ikut menanam sangat besar, khususnya 13 anggota dampingan CCDP – IFAD yang ada di kelurahan tersebut.Dengan kondisi mangrove yang terjaga baik, Hamzah berharap ke depan daerah itu bisa dijadikan sebagai kawasan wisata mangrove agar secara ekonomi bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sana.“Kita masyarakat di sini masih banyak yang termasuk prasejahtera. Kita berharap tempat ini bisa menjadi ekowisata Mangrove sehingga kesejahteraan masyarakat di sini bisa terangkat. Mungkin seperti yang ada di Bali. Apalagi saat ini tempat ini sudah banyak dikunjungi oleh warga di sini untuk bersantai. Jadi kita bisa menjual apa pun di sini, seperti membuat warung, jualan suvenir atau lahan parkir.”Tantangan pengelolaan mangrove di daerah itu, lanjut Hamzah, adalah mengembalikan kondisinya seperti dulu, ketika kawasan itu sangat padat dengan tanaman mangrove. Upaya ini tak mudah dan harus dilakukan perlahan-pahan dengan dukungan pemerintah dan pelibatan masyarakat secara luas.Tantangan lain adalah dengan mulai munculnya penyakit-penyakit tertentu, khususnya ketika tanaman masih kecil, yang dapat menghambat pertumbuhannya.“Saya sekarang mulai menanam dengan menancap langsung mangrovenya, tidak lagi menggunakan polybag. Kadang kalau ditanam di polybag bisa muncul ulat yang memakan akar dan batang mangrove sampai mati. Jadi saya pikir lebih baik langsung ditanam saja di laut.”Untuk menahan agar mangrove tidak langsung rubuh ketika di tanam, maka kadang mereka menggunakan penahan dari bambu yang disebut , yang diikatkan ke batang mangrove.Selama 9 tahun aktif bergelut dengan mangrove membuat Hamzah belajar kapan waktu menanam mangrove yang tepat.“Dulu, saya pernah menanam dan habis dalam beberapa hari karena saya belum pelajari situasi ombak. Satu kali dilibas ombak langsung habis. Sekarang saya sudah tahu waktu-waktu penanaman yang tepat.”Selain sebagai kawasan wisata, Hamzah juga bermimpi kelak ia bisa membangun kawasan penelitian mangrove di daerah tersebut, sekaligus tempat belajar bagi anak-anak sekolah.“Saya rencana mau buat tempat penelitian Mangrove mulai dari pengenalan buah, bibit, batang dan berbagai jenis Mangrove. Karena saya dengar jenis mengrove itu ada 12 macam sementara yang ada di sini hanya sekitar 3 – 4 jenis saja. Di sini anak-anak bisa belajar pentingnya menjaga mangrove untuk perlindungan ekosistem laut.”Pelibatan anak-anak sekolah dalam menanam mangrove sebenarnya sudah pernah mereka lakukan, meskipun hanya di waktu-waktu tertentu saja.“Kalau ada penanaman saya biasa libatkan anak-anak SD sampai SMA atau SMK terjun untuk menanam supaya mereka tahu seperti ini caranya menanam mangrove yang baik. Saya ajari juga jenis-jenisnya dan manfaat mangrove. Mereka datang sendiri. Hanya karena tempat yang terbatas sehingga saya belum bisa maksimal.”","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","ekosistem
ketahanan komunitas
pelestarian habitat
program literasi",kisah hamzah tahun menghijaukan pesisir untia namanya hamzah andi ahu tahun seharihari ia adalah nelayan di kelurahan untia kecamatan biringkanayya makassar sulawesi selatan meski usianya tak lagi muda namun masih terlihat energik sore itu jumat ia mengajak mongabay mengunjungi kawasan pesisir yang baru saja dia tanami dengan mangrovemungkin sudah ada sekitar ribu pohon yang telah kami tanam termasuk yang sudah besar itu katanya sambil menunjuk ke hamparan mangrove yang tingginya telah mencapai meter dan lebattinggi mangrove di sekitar tempat tersebut bervariasi di bagian paling depan yang masih berumur tahun tingginya baru sekitar meter ketebalan mangrove masih sekitar meter targetnya adalah mencapai meter dari garis pantaikawasan pesisir untia dulunya memang ditumbuhi mangrove alami sebelum warga setempat mulai menebang untuk kepentingan bahan bakar di masa lalu namun aktivitas ini mulau berkurang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran warga dan mulai digunakannya kompor gas untuk rumah tanggabagianbagian yang bolong inilah yang kemudian ditanami kembali hamzah dan warga untia lainnya dalam tahun terakhir inihamzah adalah ketua kelompok lestari sebuah kelompok nelayan aktivitasnya khusus untuk penanaman mangrove meski kelompok ini baru dibentuk melalui program ccdp ifad namun hamzah dan sejumlah warga untia lainnya sebenarnya sudah melakukan penghijauan tidak terorganisirkami mulai menanam sejak tahun sepanjang pantai ini karena memang dulu sangat terbuka lalu kemudian ada banyak pihak yang mau membantu memberikan bibit jadi kita tanam sedikit demi sedikit ketika air surut katanyaketika program ccd ifad masuk di tahun baru mereka mengorganisir diri dalam kelompok yang beranggotakan orang berasal dari nelayan setempatdari ifad ini sendiri kita dapat bibit kita juga dibantu perahu gabus polybag ajir sebagai penahan dan sebagainya ada juga gaji bagi yang ikut menanam sebesar rp per batang jelas hamzahmenurut hamzah awalnya keinginannya untuk bekerja menghijaukan pesisir berangkat dari keprihatinannya atas hilangnya mangrove di daerah tersebut kondisi itu berdampak langsung merusak tambak ikan yang ada di sekitar lokasi tersebutdulu banyak tambak yang rusak kalau musim barat dimana angin kencang menyebabkan abrasi di sebelah selatan itu ada banyak tambak kalau bulan januari akan habis pematangnya jadi kita coba bangun kembali di sana kita tanam mangrove yang banyak dan alhamdulillah sudah dua tahun ini kondisinya sudah bagusselain dapat menahan abrasi sejumlah mangrove tertentu ternyata bisa dijadikan bahan makanan seperti kue dan dodol dan minuman mangrove juga penting sebagai tempat bertelurnya kepiting yang hasilnya bisa dipanen setiap hari oleh warga sekitarmungkin tidak kelihatan kepitingnya karena selalu ada aktivitas penangkapan kepiting tidak hanya dari warga dari sini tapi juga dari luar banyak yang datangusaha pembibitan mangrove yang dilakukan oleh hamzah dan anggota kelompok lainnya kini masih terus berlangsung meski tidak lagi didukung penuh oleh pemerintah khususnya dalam momenmomen tertentusekarang kita punya sekitar bibit biasa ada yang beli kalau kebetulan ada program penanaman keuntungan dari hasil pembibitan ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi warga di siniharga bibit mangrove sendiri tergantung pada besar kecilnya bibit bibit yang sudah agak besar saja dijual seharga rp per batang ada juga yang dijual hanya rp per bibit untuk kebutuhan bibit mereka biasanya mengumpulkan dari bawah pohon mangrove yang sudah besarjenis mangrove yang dikembangkan kelompok ini ada jenis yaitu sejenis bakau rhizophora apiapi avicennia dan perepat atau yang oleh warga dikenal dengan nama parappanamun yang paling banyak tumbuh itu rhizophora dan avicennia bisa kita lihat banyak tumbuh di sekitar siniaktivitas mengelola kawasan mangrove ternyata tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai nelayan karena pembibitan dan penanaman hanya dilakukan di waktuwaktu tertentu saja sayangnya tidak semua anggota kelompok seaktif hamzahada beberapa orang yang hanya aktif kalau ada bantuan sementara saya dengan beberapa teman lain tetap aktif membibit dan menanam berlanjut terus sampai sekarangmeski demikian di saat ada aksi penanaman mangrove antusiasme warga untuk ikut menanam sangat besar khususnya anggota dampingan ccdp ifad yang ada di kelurahan tersebutdengan kondisi mangrove yang terjaga baik hamzah berharap ke depan daerah itu bisa dijadikan sebagai kawasan wisata mangrove agar secara ekonomi bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sanakita masyarakat di sini masih banyak yang termasuk prasejahtera kita berharap tempat ini bisa menjadi ekowisata mangrove sehingga kesejahteraan masyarakat di sini bisa terangkat mungkin seperti yang ada di bali apalagi saat ini tempat ini sudah banyak dikunjungi oleh warga di sini untuk bersantai jadi kita bisa menjual apa pun di sini seperti membuat warung jualan suvenir atau lahan parkirtantangan pengelolaan mangrove di daerah itu lanjut hamzah adalah mengembalikan kondisinya seperti dulu ketika kawasan itu sangat padat dengan tanaman mangrove upaya ini tak mudah dan harus dilakukan perlahanpahan dengan dukungan pemerintah dan pelibatan masyarakat secara luastantangan lain adalah dengan mulai munculnya penyakitpenyakit tertentu khususnya ketika tanaman masih kecil yang dapat menghambat pertumbuhannyasaya sekarang mulai menanam dengan menancap langsung mangrovenya tidak lagi menggunakan polybag kadang kalau ditanam di polybag bisa muncul ulat yang memakan akar dan batang mangrove sampai mati jadi saya pikir lebih baik langsung ditanam saja di lautuntuk menahan agar mangrove tidak langsung rubuh ketika di tanam maka kadang mereka menggunakan penahan dari bambu yang disebut yang diikatkan ke batang mangroveselama tahun aktif bergelut dengan mangrove membuat hamzah belajar kapan waktu menanam mangrove yang tepatdulu saya pernah menanam dan habis dalam beberapa hari karena saya belum pelajari situasi ombak satu kali dilibas ombak langsung habis sekarang saya sudah tahu waktuwaktu penanaman yang tepatselain sebagai kawasan wisata hamzah juga bermimpi kelak ia bisa membangun kawasan penelitian mangrove di daerah tersebut sekaligus tempat belajar bagi anakanak sekolahsaya rencana mau buat tempat penelitian mangrove mulai dari pengenalan buah bibit batang dan berbagai jenis mangrove karena saya dengar jenis mengrove itu ada macam sementara yang ada di sini hanya sekitar jenis saja di sini anakanak bisa belajar pentingnya menjaga mangrove untuk perlindungan ekosistem lautpelibatan anakanak sekolah dalam menanam mangrove sebenarnya sudah pernah mereka lakukan meskipun hanya di waktuwaktu tertentu sajakalau ada penanaman saya biasa libatkan anakanak sd sampai sma atau smk terjun untuk menanam supaya mereka tahu seperti ini caranya menanam mangrove yang baik saya ajari juga jenisjenisnya dan manfaat mangrove mereka datang sendiri hanya karena tempat yang terbatas sehingga saya belum bisa maksimal
"De Blasio Mum on NYC Climate Plan, Despite Boost From Rockefeller Foundation. Upaya yang dilakukan oleh Kota New York untuk mengembangkan rencana ketahanan jangka panjang dalam menghadapi risiko iklim dan bencana lainnya, serta dukungan dari inisiatif $100 juta, menunjukkan komitmen kota ini dalam aksi iklim yang proaktif.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,de blasio mum on nyc climate plan despite boost from rockefeller foundation upaya yang dilakukan oleh kota new york untuk mengembangkan rencana ketahanan jangka panjang dalam menghadapi risiko iklim dan bencana lainnya serta dukungan dari inisiatif juta menunjukkan komitmen kota ini dalam aksi iklim yang proaktif
"Begini Daya Rusak Korupsi Sumber Daya Alam, Bagaimana Penanganan KPK?. Dua tahun sudah perjalanan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) yang dideklarasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kementerian dan lembaga pusat dan daerah. Pada 9 Juni 2014 di Ternate, Maluku Utara, penandatanganan piagam deklarasi oleh Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Bagaimana perkembangannya?Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera menilai implementasi GNP-SDA penting untuk kampanye pendidikan budaya anti-korupsi, pengumpulan data dan penertiban administratif perizinan serta perbaikan sistem dan mekanisme kebijakan.“Sisi lain, masih lemah dalam penegakan hukum, keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam sistem tata kelola sektor sumber daya alam,” kata M. Nasir dari Walhi Aceh mewakili koalisi dalam diskusi di Jakarta, akhir bulan lalu.Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, kerugian negara sektor non pajak kawasan hutan mencapai Rp.169,791 triliun selama 2004 -2007. Catatan KPK Bidang Pencegahan, kerugian negara akibat korupsi sektor SDA seperti kehutanan dan pertambangan bisa 500 kali lipat dari jumlah yang dikorupsi.Dampak praktik korupsi penyalahgunaan wewenang perizinan dan alih fungsi lahan, Forest Watch Indonesia mencatat selama 2009-2013, sebanyak 1,5 juta hektar hutan Sumatera atau 382.000 hektar pertahun mengalami deforestasi, terluas di Riau sekitar 687.000 hektar, disusul Jambi 225.000 hektar dan Sumatera Selatan 164.000 hektar.“Luas lahan sawit dikelola masyarakat tak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.Kerusakan hutan dan lahan di Sumatera juga dampak izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Data Korsup KPK per Oktober 2016 mencatat dari 34,7 juta hektar IUP, 22,9 juta di kawasan hutan. Lima juta hektar di hutan lindung dan hutan konservasi, semestinya bebas pertambangan.Di Sumatera Barat, kata Nasir, terdapat 153, dari 278 total izin, belum (CnC). Di Bengkulu ada 5.960,3 hektar wilayah pertambangan masuk hutan konservasi.Deforestasi hutan di Sumatera, katanya, juga menyebabkan banyak bencana seperti banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Ironisnya, penerbitan izin tak berperan signifikan dalam penerimaan pendapatan negara. “Di Sumatera Utara, tahun 2015 dari 38 pemegang IUP hanya 12 bayar PNBP,” katanya.Dari fakta ini, jelas menimbulkan konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah dengan perusahaan.Data Walhi Sumsel 2013, mencatat 35 konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan tambang. “Sekitar 70 petani, aktivis dan masyarakat lokal dikriminalisasi karena mempertahankan lahan dan lingkungan hidup.”Di Riau, 97.239 orang menderita penyakit pernapasan dan iritasi serta enam meninggal karena asap karhutla. Di Aceh, selama 2011-2015, ada 168 banjir, dan 2016 lebih 30 banjir.Dari data-data ini, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera menyoroti kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dinilai menimbulkan masalah baru. “PTSP harus dicermati lagi, apakah berimplikasi positif untuk lingkungan atau justru hanya mempermudah investasi dan menambah masalah baru?”Mengenai kinerja penegakan hukum atas kasus korupsi, Koalisi menyayangkan belum ada korporasi kena pidana walaupun keterlibatan jelas dalam beberapa persidangan. Dari tujuh kasus korupsi kehutanan ditangani KPK di Sumatera, sebagian besar di Riau.“Laporan kasus yang disampaikan publik banyak tidak ditindaklanjuti karena alasan bukti belum lengkap,” katanya.Di Kalimantan dan Sulawesi, korupsi sektor SDA terlihat dari hasil rekonsiliasi IUP pertambangan yang dicatat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per November 2016, sebanyak 3.603 dari 10.099 IUP tak CnC.“Kurang dari 30% IUP non CnC ditindaklanjuti dalam Korsup minerba KPK, 40% total IUP non CnC dari Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang.Rupang mengatakan, CnC hanyalah alat pemutihan kejahatan pertambangan. Buktinya, 95% IUP CnC di Kalimantan Barat berada di kawasan hutan tak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).“Dari 26 nyawa anak terenggut di lubang tambang yang dimiliki perusahaan yang punya IUP CnC. Dari 14 IUP CnC di Sulawesi Tengah, empat tidak menempatkan jaminan reklamasi, 10 ada tapi tak reklamasi,” katanya.Korsup KPK, katanya, masih fokus penataan izin administratif. “Mekanisme penempatan jaminan reklamasi tak transparan dan akuntabel jadi berpotensi disalahgunakan.”Di Samarinda, ada 232 lubang tambang tak reklamasi. Di Kalimantan Barat 25 dari 201 IUP yang CnC membuka lahan seluas 1602 hektar juga tak reklamasi, sembilan di hutan lindung.Dia menilai, tak ada keseriusan pemda menangani jaminan reklamasi. Rata-rata hanya 43% dari seluruh kabupaten di tujuh provinsi menindaklanjuti persoalan jaminan reklamasi berupa peringatan dan penempatan jamrek baru.“Akibatnya, korban lubang tambang di Kaltim meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir,” ucap Rupang.Inspektur V Inspektorat Jenderal KESDM, Murdo Gantoro mengatakan, sorotan utama korsup KPK untuk korupsi sektor tambang dan minerba adalah penataan perizinan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.Temuan lapangan secara umum, katanya, dalam catatan KESDM dalam korsup, 874 IUP dicabut, dikembalikan dan berakhir, 1,37 juta hektar IUP masuk kawasan hutan, 4.93 juta hektar IUP masuk hutan lindung. Tercatat Rp23 triliun piutang perusahaan, 90% perusahaan tak punya jamrek dan 1.087 IUP tak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).Albert Nego Tarigan dari Kantor Staf Presiden mengatakan, korupsi SDA dan lingkungan hidup tak bisa dipisahkan dari ketimpangan agraria dan krisis sosio ekologi. Lebih 186.658 kawasan hutan merupakan perkampungan penduduk, 531 konsesi besar menguasai 35,8 juta hektar. Ada 31.951 desa di kawasan hutan tanpa batas jelas.“Ada 56% rumah tangga petani hanya punya lahan kurang setengah hektar. Privatisasi air meluas, pasar benih didominasi perusahaan multinasional dan pasar domestik dikuasai kartel,” katanya.Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2015 manyatakan setiap dua hari, terjadi satu konflik agraria selama 2004-2015 atau ada 1.772 konflik seluas 6,9 juta hektar melibatkan 1,1 juta rumah tangga.Dari sisi sosio ekologi, terjadi krisis pangan , energi, dan air di mana masih ada penduduk yang menerima bantuan beras, masih ada desa tak berlistrik, ribuan desa berstatus rawan air dan kering, serta deforestasi hutan terus meningkat.Kondisi ini, katanya, karena dukungan pemerintah dalam inventarisasi dan verifikasi klaim kawasan hutan. “Meskipun ada peningkatan, kawasan hutan masyarakat atau adat yang berhasil dipetakan masih kecil dibanding klaim.”Dalam akses SDA, masih ada kesenjangan akses antara petani dengan perusahaan besar. “Masyarakat terbatas masuk dalam sektor kehutanan. Kalaupuan ada konflik tenurial yang diselesaikan tidak dilembagakan,” katanya.Berbicara soal kapasitas penegakan hukum, belum ada unit penanganan pengaduan dengan standar operasi dan personil lengkap di tingkat daerah.“Tahun ini ada 70 kasus yang dilaporkan ke KSP, setelah kita telaah sebenarnya itu bisa diselesaikan di pemda. Saya belum pernah melihat walikota atau bupati datang ke Jakarta mendampingi pengaduan warga,” kata Nego.Selain itu, sertifikasi polisi, penyidik, penuntuk penanganan kasus lingkungan dan kehutanan belum formal, disamping monitoring belum konsisten dan evaluasi izin serta pengawas dan petugas tak ideal.“Evaluasi baru dilakukan kalau kasus mencuat, jadi masyarakat berlomba-lomba memunculkan kasus. PPNS satu provinsi ada yang satu orang. Satu polisi hutan untuk 1000 hektar, sementara industri sedang gencar.”Mengenai transparansi pengelolaan SDA, selain rencana aksi mencegah korupsi SDA kurang, terutama di daerah, biaya ekonomi tinggi untuk pembangunan infastruktur mau tak mau mengorbankan lingkungan.“Yang dikorbankan pertama lingkungan, kedua buruh.”Untuk itu, kata Nego, perlu kebijakan untuk menginventarisasi klaim masyarakat di kawasan hutan. “Kepala daerah harus punya kebijakan ini dan mengikuti instruksi Presiden moratorium izin baru diikuti tata kelola hutan. PPNS, polhut dan inspektur pengawas juga harus ditambah.”Koordinator Tim SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria menyadari, dua tahun perjalanan korsup KPK sektor SDA ini sebagai pembelajaran yang masih menyisakan banyak tantangan. Akumulasi permasalahan menumpuk, mulai adminitratif hingga konflik fisik, katanya, menimbulkan banyak korban dan memperlebar kesenjangan.“Waktu kita makin singkat.”Sebagai wujud desakan agar KPK menyasar penegakan hukum terhadap korporasi, awal Desember, Koalisi Anti Mafia Hutan kembali melaporkan 20 perusahaan kepada KPK.Pelaporan ini karena ke-20 perusahaan diduga terlibat korupsi perizinan kehutanan melibatkan Mantan Bupati Pelalawan Azman Jaafar, mantan Bupati Siak Arwin AS, tiga Kepala Dinas Kehutanan (Asral Rachman, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husin). Serta mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Semua sudah diputus bersalah oleh. Dalam peridangan beberapa waktu lalu, ke-20 perusahaan disebut-sebut ikut terlibat.“Kami melihat pasca putusan PT MPL di Mahkamah Agung, makin menguatkan izin-izin yang ada itu illegal,” kata aktivis Yayasan Auriga Azizah Amalia ditemui . Ke-20 perusahaan itu, 15 di Kabupaten Pelalawan dan lima di Siak.Sebelumnya, September 2014, Koalisi sudah melaporkan ke-20 perusahaan kepada KPK tetapi ditolak dengan alasan tak jelas.“Selama ini KPK memang belum menindak korporasi dengan alasan belum ada dasar hukum dan lain-lain,” katanya.Koalisi, katanya, menilai penting untuk pertanggungjawaban 20 korporasi ini terkait besaran kerugian negara akibat aktivitas mereka. “Sampai hari ini 20 perusahaan itu masih beroperasi.”Selama 2002 -2006, ke-20 perusahaan mendapatkan izin HTI oleh Bupati Pelalan dan Siak waktu itu. Kemudian mendapatkan pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) oleh Gubernur Riau.Azizah memandang, sebenarnya UU Tipikor memberikan ruang pertanggungjawaban terhadap korporasi. Selama ini, Kejaksaan mampu menindak korporasi.“KPK seharusnya lebih ada di depan mengejar pertanggungjawaban korporasi terutama kasus SDA dan lingkungan hidup. Kejaksaan saja sudah berani keluarkan aturan menindak korporasi. KPK seharusnya berani keluarkan peraturan sama.”Okto Yugo Setio, Manajer Kampanye dan Advokasi Jikalahari mengatakan, kasus ini sebenarnya sudah lama dan terang benderang. Putusan pengadilan juga sudah ada dan menyebut keterlibatan ke-20 perusahaan ini.“Harusnya segera ditindak. Putusan pengadilan juga sebenarnya jelas perusahaan-perusahaan ini terbukti menyuap. Mereka juga menerima keuntungan besar,” ucap Okto.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",begini daya rusak korupsi sumber daya alam bagaimana penanganan kpk dua tahun sudah perjalanan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam gnsda yang dideklarasikan komisi pemberantasan korupsi kpk bersama kementerian dan lembaga pusat dan daerah pada juni di ternate maluku utara penandatanganan piagam deklarasi oleh ketua kpk panglima tni kapolri dan jaksa agung bagaimana perkembangannyakoalisi masyarakat sipil sumatera menilai implementasi gnpsda penting untuk kampanye pendidikan budaya antikorupsi pengumpulan data dan penertiban administratif perizinan serta perbaikan sistem dan mekanisme kebijakansisi lain masih lemah dalam penegakan hukum keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam sistem tata kelola sektor sumber daya alam kata m nasir dari walhi aceh mewakili koalisi dalam diskusi di jakarta akhir bulan laluriset indonesia corruption watch icw mencatat kerugian negara sektor non pajak kawasan hutan mencapai rp triliun selama catatan kpk bidang pencegahan kerugian negara akibat korupsi sektor sda seperti kehutanan dan pertambangan bisa kali lipat dari jumlah yang dikorupsidampak praktik korupsi penyalahgunaan wewenang perizinan dan alih fungsi lahan forest watch indonesia mencatat selama sebanyak juta hektar hutan sumatera atau hektar pertahun mengalami deforestasi terluas di riau sekitar hektar disusul jambi hektar dan sumatera selatan hektarluas lahan sawit dikelola masyarakat tak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat katanyakerusakan hutan dan lahan di sumatera juga dampak izin usaha pertambangan iup di kawasan hutan data korsup kpk per oktober mencatat dari juta hektar iup juta di kawasan hutan lima juta hektar di hutan lindung dan hutan konservasi semestinya bebas pertambangandi sumatera barat kata nasir terdapat dari total izin belum cnc di bengkulu ada hektar wilayah pertambangan masuk hutan konservasideforestasi hutan di sumatera katanya juga menyebabkan banyak bencana seperti banjir longsor dan kebakaran hutan dan lahan karhutlaironisnya penerbitan izin tak berperan signifikan dalam penerimaan pendapatan negara di sumatera utara tahun dari pemegang iup hanya bayar pnbp katanyadari fakta ini jelas menimbulkan konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah dengan perusahaandata walhi sumsel mencatat konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan tambang sekitar petani aktivis dan masyarakat lokal dikriminalisasi karena mempertahankan lahan dan lingkungan hidupdi riau orang menderita penyakit pernapasan dan iritasi serta enam meninggal karena asap karhutla di aceh selama ada banjir dan lebih banjirdari datadata ini koalisi masyarakat sipil sumatera menyoroti kebijakan pelayanan terpadu satu pintu ptsp dinilai menimbulkan masalah baru ptsp harus dicermati lagi apakah berimplikasi positif untuk lingkungan atau justru hanya mempermudah investasi dan menambah masalah barumengenai kinerja penegakan hukum atas kasus korupsi koalisi menyayangkan belum ada korporasi kena pidana walaupun keterlibatan jelas dalam beberapa persidangan dari tujuh kasus korupsi kehutanan ditangani kpk di sumatera sebagian besar di riaulaporan kasus yang disampaikan publik banyak tidak ditindaklanjuti karena alasan bukti belum lengkap katanyadi kalimantan dan sulawesi korupsi sektor sda terlihat dari hasil rekonsiliasi iup pertambangan yang dicatat kementerian energi dan sumber daya mineral per november sebanyak dari iup tak cnckurang dari iup non cnc ditindaklanjuti dalam korsup minerba kpk total iup non cnc dari kalimantan sulawesi tengah dan sulawesi tenggara kata dinamisator jatam kaltim pradarma rupangrupang mengatakan cnc hanyalah alat pemutihan kejahatan pertambangan buktinya iup cnc di kalimantan barat berada di kawasan hutan tak punya izin pinjam pakai kawasan hutan ippkhdari nyawa anak terenggut di lubang tambang yang dimiliki perusahaan yang punya iup cnc dari iup cnc di sulawesi tengah empat tidak menempatkan jaminan reklamasi ada tapi tak reklamasi katanyakorsup kpk katanya masih fokus penataan izin administratif mekanisme penempatan jaminan reklamasi tak transparan dan akuntabel jadi berpotensi disalahgunakandi samarinda ada lubang tambang tak reklamasi di kalimantan barat dari iup yang cnc membuka lahan seluas hektar juga tak reklamasi sembilan di hutan lindungdia menilai tak ada keseriusan pemda menangani jaminan reklamasi ratarata hanya dari seluruh kabupaten di tujuh provinsi menindaklanjuti persoalan jaminan reklamasi berupa peringatan dan penempatan jamrek baruakibatnya korban lubang tambang di kaltim meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir ucap rupanginspektur v inspektorat jenderal kesdm murdo gantoro mengatakan sorotan utama korsup kpk untuk korupsi sektor tambang dan minerba adalah penataan perizinan dan pemenuhan hakhak masyarakattemuan lapangan secara umum katanya dalam catatan kesdm dalam korsup iup dicabut dikembalikan dan berakhir juta hektar iup masuk kawasan hutan juta hektar iup masuk hutan lindung tercatat rp triliun piutang perusahaan perusahaan tak punya jamrek dan iup tak punya nomor pokok wajib pajak npwpalbert nego tarigan dari kantor staf presiden mengatakan korupsi sda dan lingkungan hidup tak bisa dipisahkan dari ketimpangan agraria dan krisis sosio ekologi lebih kawasan hutan merupakan perkampungan penduduk konsesi besar menguasai juta hektar ada desa di kawasan hutan tanpa batas jelasada rumah tangga petani hanya punya lahan kurang setengah hektar privatisasi air meluas pasar benih didominasi perusahaan multinasional dan pasar domestik dikuasai kartel katanyadata konsorsium pembaruan agraria kpa manyatakan setiap dua hari terjadi satu konflik agraria selama atau ada konflik seluas juta hektar melibatkan juta rumah tanggadari sisi sosio ekologi terjadi krisis pangan energi dan air di mana masih ada penduduk yang menerima bantuan beras masih ada desa tak berlistrik ribuan desa berstatus rawan air dan kering serta deforestasi hutan terus meningkatkondisi ini katanya karena dukungan pemerintah dalam inventarisasi dan verifikasi klaim kawasan hutan meskipun ada peningkatan kawasan hutan masyarakat atau adat yang berhasil dipetakan masih kecil dibanding klaimdalam akses sda masih ada kesenjangan akses antara petani dengan perusahaan besar masyarakat terbatas masuk dalam sektor kehutanan kalaupuan ada konflik tenurial yang diselesaikan tidak dilembagakan katanyaberbicara soal kapasitas penegakan hukum belum ada unit penanganan pengaduan dengan standar operasi dan personil lengkap di tingkat daerahtahun ini ada kasus yang dilaporkan ke ksp setelah kita telaah sebenarnya itu bisa diselesaikan di pemda saya belum pernah melihat walikota atau bupati datang ke jakarta mendampingi pengaduan warga kata negoselain itu sertifikasi polisi penyidik penuntuk penanganan kasus lingkungan dan kehutanan belum formal disamping monitoring belum konsisten dan evaluasi izin serta pengawas dan petugas tak idealevaluasi baru dilakukan kalau kasus mencuat jadi masyarakat berlombalomba memunculkan kasus ppns satu provinsi ada yang satu orang satu polisi hutan untuk hektar sementara industri sedang gencarmengenai transparansi pengelolaan sda selain rencana aksi mencegah korupsi sda kurang terutama di daerah biaya ekonomi tinggi untuk pembangunan infastruktur mau tak mau mengorbankan lingkunganyang dikorbankan pertama lingkungan kedua buruhuntuk itu kata nego perlu kebijakan untuk menginventarisasi klaim masyarakat di kawasan hutan kepala daerah harus punya kebijakan ini dan mengikuti instruksi presiden moratorium izin baru diikuti tata kelola hutan ppns polhut dan inspektur pengawas juga harus ditambahkoordinator tim sda direktorat litbang kpk dian patria menyadari dua tahun perjalanan korsup kpk sektor sda ini sebagai pembelajaran yang masih menyisakan banyak tantangan akumulasi permasalahan menumpuk mulai adminitratif hingga konflik fisik katanya menimbulkan banyak korban dan memperlebar kesenjanganwaktu kita makin singkatsebagai wujud desakan agar kpk menyasar penegakan hukum terhadap korporasi awal desember koalisi anti mafia hutan kembali melaporkan perusahaan kepada kpkpelaporan ini karena ke perusahaan diduga terlibat korupsi perizinan kehutanan melibatkan mantan bupati pelalawan azman jaafar mantan bupati siak arwin as tiga kepala dinas kehutanan asral rachman syuhada tasman dan burhanuddin husin serta mantan gubernur riau rusli zainal semua sudah diputus bersalah oleh dalam peridangan beberapa waktu lalu ke perusahaan disebutsebut ikut terlibatkami melihat pasca putusan pt mpl di mahkamah agung makin menguatkan izinizin yang ada itu illegal kata aktivis yayasan auriga azizah amalia ditemui ke perusahaan itu di kabupaten pelalawan dan lima di siaksebelumnya september koalisi sudah melaporkan ke perusahaan kepada kpk tetapi ditolak dengan alasan tak jelasselama ini kpk memang belum menindak korporasi dengan alasan belum ada dasar hukum dan lainlain katanyakoalisi katanya menilai penting untuk pertanggungjawaban korporasi ini terkait besaran kerugian negara akibat aktivitas mereka sampai hari ini perusahaan itu masih beroperasiselama ke perusahaan mendapatkan izin hti oleh bupati pelalan dan siak waktu itu kemudian mendapatkan pengesahan rencana kerja tahunan rkt oleh gubernur riauazizah memandang sebenarnya uu tipikor memberikan ruang pertanggungjawaban terhadap korporasi selama ini kejaksaan mampu menindak korporasikpk seharusnya lebih ada di depan mengejar pertanggungjawaban korporasi terutama kasus sda dan lingkungan hidup kejaksaan saja sudah berani keluarkan aturan menindak korporasi kpk seharusnya berani keluarkan peraturan samaokto yugo setio manajer kampanye dan advokasi jikalahari mengatakan kasus ini sebenarnya sudah lama dan terang benderang putusan pengadilan juga sudah ada dan menyebut keterlibatan ke perusahaan iniharusnya segera ditindak putusan pengadilan juga sebenarnya jelas perusahaanperusahaan ini terbukti menyuap mereka juga menerima keuntungan besar ucap okto
"Fate of $3M Fracking Damage Award for Texas Couple in Judge’s Hands. Jika Hakim Mark Greenberg memutuskan mendukung keluarga Parr, hal ini dapat membuka jalan bagi lebih banyak individu yang terkena dampak negatif dari industri minyak dan gas untuk menuntut perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat, mengingat semakin banyak bukti bahwa emisi dari sumur-sumur ini berkontribusi terhadap masalah kesehatan yang serius.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",fate of m fracking damage award for texas couple in judges hands jika hakim mark greenberg memutuskan mendukung keluarga parr hal ini dapat membuka jalan bagi lebih banyak individu yang terkena dampak negatif dari industri minyak dan gas untuk menuntut perusahaanperusahaan yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat mengingat semakin banyak bukti bahwa emisi dari sumursumur ini berkontribusi terhadap masalah kesehatan yang serius
"Fracking’s Air Pollution Drives Couple From Their Home of 23 Years. Kondisi kesehatan Lynn Buehring yang memburuk akibat emisi dari fasilitas pengeboran minyak dan gas di Eagle Ford menunjukkan bagaimana kegiatan industri dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengatur emisi berbahaya demi melindungi kesehatan publik.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,frackings air pollution drives couple from their home of years kondisi kesehatan lynn buehring yang memburuk akibat emisi dari fasilitas pengeboran minyak dan gas di eagle ford menunjukkan bagaimana kegiatan industri dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengatur emisi berbahaya demi melindungi kesehatan publik
"Moratorium Izin Hutan Lanjut, Apa Rencana Pemerintah buat Tata Kelola Lahan?. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan kebijakan tunda sementara (moratorium) izin hutan primer dan lahan gambut yang sudah rilis sejak Mei 2011 bakal lanjut dua tahun kedepan. Kelanjutan ini guna mempersiapkan langkah lanjutkan tata kelola lahan di wilayah moratorium yang ternyata banyak tak berhutan atau menjadi hutan tanaman.Kini, pemerintah menyiapkan beragam aturan untuk melancarkan tata kelola lahan itu lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pada Areal Penundaan Pemberian Izin Baru.Lahan-lahan yang terlindungi moratorium ternyata sudah jadi beragam fungsi alias tak berhutan lagi atau jadi kebun tanaman ini, kemungkinan buat tanah untuk rakyat (Tora), perhutanan sosial, atau bahkan penegakan hukum.Yuyu Rahayu, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus Plt Dirjen Planalogi dan Tata Lingkungan, KLHK, mengatakan, perpanjangan moratorium dilakukan karena dalam Instruksi Presiden itu selain soal peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB), juga tata kelola lahan. Selama enam tahun ini, baru PIPPIB yang berjalan, tata kelola lahan dalam proses persiapan beragam aturan.“Ada hal yang belum diselesaikan adalah bagaimana atur tata kelola yang di PIPPIB tadi ad aktivitas. Apakah masuk Tora, perhutanan sosial atau penegakan hukum,” katanya.Dalam pemberian kelola lahanpun tak sama. Ada yang mau tetap kawasan hutan asal aktivitas mereka tak diganggu, ada yang meminta bentuk lain.“Nanti ada kita atur bagaimana ini. Kalau ada sawah, kebun bagaimana? Kalau kasarnya itu ilegal, harus diatur. Pemberian akses atau penegakan hukum. Itu yang belum selesai diatur maka akan ada perpanjangan,” katanya di Jakarta, Rabu (10/5/17).Pada rilis revisi PIPPIB X, KLHK memaparkan di area moratorium ternyata ada 13 jutaan hektar yang sudah tak berhutan lagi. Ia berubah menjadi beragam hal, dari pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian, pertambangan, perkantoran dan lain-lain.okasian ada payung hukum. “ Itu yang diurus, kalau jalan begitu saja, nanti salah susah juga. Masukan-masukan perlu,” katanya. Khalisah Khalid dari Walhi Nasionl mengatakan, ingat betul bagaimana Walhi mendesak pada 2015 agar moratorium hutan diperkuat melalui kaji izin dan perlindungan kawasan esensial seperti gambut dalam dan hutan primer serta penegakan hukum.Hingga kini, Walhi tak melihat kebijakan ini memiliki kekuatan hukum, bahkan tak bersifat wajib bagi kementerian (lembaga) negara lain, seperti pemerintah daerah.”Ada kesempatan dilewatkan Jokowi (Presiden Joko Widodo), sehingga tiga bulan setelah (moratorium) terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut besar-besaran,” kata Alin, panggilan akrabnya.Tak hanya, di konsesi perusahaan, banyak di area PIPBIB. Walhi juga menggarisbawahi kebijakan penting terkait penyelamatan hutan alam dan ekosistem gambut tidak bisa dibatasi waktu dan perpanjangan dua tahun.”Kami menilai itu tak efektif. Agar terukur pemulihan dan capaian, perlu 25 tahun. Itu harus dibarengi tindakan jelas dan terukur seperti perizinan, penegakan hukum, pengakuan hak kelola rakyat dan pemulihan kawasan esensial baik industri perkebunan, tanaman industri maupun tambang,” katanya.Dia bilang, degradasi dan deforestasi di hutan primer dan gambut cukup masif, hingga pemulihan memerlukan waktu panjang. Hal ini juga dipengaruhi dinamika sosial politik, baik global maupun dalam negeri. Dia contohkan, moratorium sawit tak kunjung jalan sejak janji Presiden April 2016.Begitu juga, dinamika politik dan ekonomi para pengusaha sawit yang kini ‘main’ ke parlemen, melalui UU Perkelapasawitan. Menurut Alin Inpres moratorium ini masih tak jadi rujukan hukum atas RTRW pemerintah daerah. Bahkan, jadi celah mengeluarkan wilayah itu menjadi PIPPIB, missal merusak lahan jadi terdegradasi.”Kita ini darurat ruang, tumpang tindih izin. Ada status hutan lindung, ada masyarakat, izin korporasi ada. Ini amburadul,” kata Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan.Dia bilang, bagaimana rujukan moratorium jadi membumi hingga daerah, kementerian dan lembaga lain.”Ada pembangkangan dari pemerintah daerah terhadap aturan pusat,” timpal Alin.Dia contohkan, Kalimantan Barat melalui Surat Gurbernur Nomor 523/1345/Dishut-II/2017, pada 25 April 2017, meminta kepada Presiden agar ketelanjuran izin HTI diselesaikan sampai izin selesai. Bukan hanya satu daur penanaman. Dalam surat itu meminta keringanan bagi delapan dari 43 perusahaan dengan luasan mencapai 364.671 hektar di lahan gambut.Surat itu keluar, katanya, membuktikan selama ini tak ada kepemimpian kuat dan seakan tak punya kekuatan menyasar pemerintah daerah.“Ada potensi penyelamatan hutan hingga 80 juta hektar, jika moratorium selama 25 tahun dibarengi penguatan.”Angka itu didapatkan dari analisa spasial Walhi terhadap data arahan rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN 2011-2030) dan PIPPIB 2011.Fathur Roziqin, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur menyebutkan, ada 50% konsesi HTI dan HPH tidak beroperasi lagi, luasan mencapai 7 juta hektar. Adapun, ini menyebabkan , konflik tenurial dan lain-lain.Dia menyebutkan, ada sinyal baik dari Dinas Kehutanan. ”Mereka mau perizinan bersama, dan ada kesepakatan 30 Mei nanti,” katanya.Hal serupa terjadi di Kalimantan Selatan. Sebanyak 50% Kalsel jadi pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Dari 3,75 juta hektar wilayah Kalsel, 1,2 juta hektar (33%) jadi pertambangan batubara dan 618.000 hektar (17%) perkebunan sawit skala besar. ”Kemudian untuk rakyat dimana?” kata Kisworo.Dia bilang, banyak pembangkangan izin terjadi. ” Agustus lalu di daerah PIPPIB ada izin, ini jelas terjadi pembangkangan. Aturan dilanggar, apalagi terkait lingkungan sosial, budaya akan dilindungi dan dimaksimalkan.” Dalam kebijakan moratorium ada pasal pengecualian pada Inpres Nomor 8/2015 dalam kontek komoditas padi dan tebu serta infrastruktur, yang dianggap kebijakan strategis nasional.Pengecualian ini, katanya, jadi celah dan sasaran lahan bisnis perkebunan tebu dan padi skala besar, kecuali perkebunan sawit. Contoh, deforestasi dampak komoditas ini terjadi di Papua, ada izin persetujuan prinsip perkebunan seluas 130.324 hektar (2015) dan 29.886 (2016).”Mereka mengatasnamakan kedaulatan energi dan pangan, pemerintah memberikan kelonggaran atau pengecualian bagi industri,” katanya.Penyelesaian alih fungsi lahan pangan menjadi sawit dan industi ekstraktif, serta terkait ketahanan pangan itu menggunakan hasil audit atas tanah terlantar hingga tak memerlukan izin baru.Selain itu, banyak lahan terlantar dan produktivitas minim di Indonesia. ”Kita melihat kritis, kalau tak ditata akan hancur jika hutan dilepas begitu saja. Pelepasan hutan tak sebanding dengan perekonomian yang kembali untuk negara dan masyarakat,” ucap Kisworo.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
perencanaan kota",moratorium izin hutan lanjut apa rencana pemerintah buat tata kelola lahan pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memastikan kebijakan tunda sementara moratorium izin hutan primer dan lahan gambut yang sudah rilis sejak mei bakal lanjut dua tahun kedepan kelanjutan ini guna mempersiapkan langkah lanjutkan tata kelola lahan di wilayah moratorium yang ternyata banyak tak berhutan atau menjadi hutan tanamankini pemerintah menyiapkan beragam aturan untuk melancarkan tata kelola lahan itu lewat peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut pada areal penundaan pemberian izin barulahanlahan yang terlindungi moratorium ternyata sudah jadi beragam fungsi alias tak berhutan lagi atau jadi kebun tanaman ini kemungkinan buat tanah untuk rakyat tora perhutanan sosial atau bahkan penegakan hukumyuyu rahayu sekretaris direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan sekaligus plt dirjen planalogi dan tata lingkungan klhk mengatakan perpanjangan moratorium dilakukan karena dalam instruksi presiden itu selain soal peta indikatif penundaan pemberian izin baru pippib juga tata kelola lahan selama enam tahun ini baru pippib yang berjalan tata kelola lahan dalam proses persiapan beragam aturanada hal yang belum diselesaikan adalah bagaimana atur tata kelola yang di pippib tadi ad aktivitas apakah masuk tora perhutanan sosial atau penegakan hukum katanyadalam pemberian kelola lahanpun tak sama ada yang mau tetap kawasan hutan asal aktivitas mereka tak diganggu ada yang meminta bentuk lainnanti ada kita atur bagaimana ini kalau ada sawah kebun bagaimana kalau kasarnya itu ilegal harus diatur pemberian akses atau penegakan hukum itu yang belum selesai diatur maka akan ada perpanjangan katanya di jakarta rabu pada rilis revisi pippib x klhk memaparkan di area moratorium ternyata ada jutaan hektar yang sudah tak berhutan lagi ia berubah menjadi beragam hal dari pemukiman perkebunan pertambangan pertanian pertambangan perkantoran dan lainlainokasian ada payung hukum itu yang diurus kalau jalan begitu saja nanti salah susah juga masukanmasukan perlu katanya khalisah khalid dari walhi nasionl mengatakan ingat betul bagaimana walhi mendesak pada agar moratorium hutan diperkuat melalui kaji izin dan perlindungan kawasan esensial seperti gambut dalam dan hutan primer serta penegakan hukumhingga kini walhi tak melihat kebijakan ini memiliki kekuatan hukum bahkan tak bersifat wajib bagi kementerian lembaga negara lain seperti pemerintah daerahada kesempatan dilewatkan jokowi presiden joko widodo sehingga tiga bulan setelah moratorium terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut besarbesaran kata alin panggilan akrabnyatak hanya di konsesi perusahaan banyak di area pipbib walhi juga menggarisbawahi kebijakan penting terkait penyelamatan hutan alam dan ekosistem gambut tidak bisa dibatasi waktu dan perpanjangan dua tahunkami menilai itu tak efektif agar terukur pemulihan dan capaian perlu tahun itu harus dibarengi tindakan jelas dan terukur seperti perizinan penegakan hukum pengakuan hak kelola rakyat dan pemulihan kawasan esensial baik industri perkebunan tanaman industri maupun tambang katanyadia bilang degradasi dan deforestasi di hutan primer dan gambut cukup masif hingga pemulihan memerlukan waktu panjang hal ini juga dipengaruhi dinamika sosial politik baik global maupun dalam negeri dia contohkan moratorium sawit tak kunjung jalan sejak janji presiden april begitu juga dinamika politik dan ekonomi para pengusaha sawit yang kini main ke parlemen melalui uu perkelapasawitan menurut alin inpres moratorium ini masih tak jadi rujukan hukum atas rtrw pemerintah daerah bahkan jadi celah mengeluarkan wilayah itu menjadi pippib missal merusak lahan jadi terdegradasikita ini darurat ruang tumpang tindih izin ada status hutan lindung ada masyarakat izin korporasi ada ini amburadul kata kisworo dwi cahyono direktur eksekutif walhi kalimantan selatandia bilang bagaimana rujukan moratorium jadi membumi hingga daerah kementerian dan lembaga lainada pembangkangan dari pemerintah daerah terhadap aturan pusat timpal alindia contohkan kalimantan barat melalui surat gurbernur nomor dishutii pada april meminta kepada presiden agar ketelanjuran izin hti diselesaikan sampai izin selesai bukan hanya satu daur penanaman dalam surat itu meminta keringanan bagi delapan dari perusahaan dengan luasan mencapai hektar di lahan gambutsurat itu keluar katanya membuktikan selama ini tak ada kepemimpian kuat dan seakan tak punya kekuatan menyasar pemerintah daerahada potensi penyelamatan hutan hingga juta hektar jika moratorium selama tahun dibarengi penguatanangka itu didapatkan dari analisa spasial walhi terhadap data arahan rencana kehutanan tingkat nasional rktn dan pippib fathur roziqin direktur eksekutif walhi kalimantan timur menyebutkan ada konsesi hti dan hph tidak beroperasi lagi luasan mencapai juta hektar adapun ini menyebabkan konflik tenurial dan lainlaindia menyebutkan ada sinyal baik dari dinas kehutanan mereka mau perizinan bersama dan ada kesepakatan mei nanti katanyahal serupa terjadi di kalimantan selatan sebanyak kalsel jadi pertambangan batubara dan perkebunan sawit dari juta hektar wilayah kalsel juta hektar jadi pertambangan batubara dan hektar perkebunan sawit skala besar kemudian untuk rakyat dimana kata kisworodia bilang banyak pembangkangan izin terjadi agustus lalu di daerah pippib ada izin ini jelas terjadi pembangkangan aturan dilanggar apalagi terkait lingkungan sosial budaya akan dilindungi dan dimaksimalkan dalam kebijakan moratorium ada pasal pengecualian pada inpres nomor dalam kontek komoditas padi dan tebu serta infrastruktur yang dianggap kebijakan strategis nasionalpengecualian ini katanya jadi celah dan sasaran lahan bisnis perkebunan tebu dan padi skala besar kecuali perkebunan sawit contoh deforestasi dampak komoditas ini terjadi di papua ada izin persetujuan prinsip perkebunan seluas hektar dan mereka mengatasnamakan kedaulatan energi dan pangan pemerintah memberikan kelonggaran atau pengecualian bagi industri katanyapenyelesaian alih fungsi lahan pangan menjadi sawit dan industi ekstraktif serta terkait ketahanan pangan itu menggunakan hasil audit atas tanah terlantar hingga tak memerlukan izin baruselain itu banyak lahan terlantar dan produktivitas minim di indonesia kita melihat kritis kalau tak ditata akan hancur jika hutan dilepas begitu saja pelepasan hutan tak sebanding dengan perekonomian yang kembali untuk negara dan masyarakat ucap kisworo
"Kemenko Marves: WWF ke-10 kembangkan aksi konkret isu air global. World Water Forum ke-10 di Bali berfokus pada tindakan konkret untuk mengatasi masalah air global, mencerminkan upaya global dalam memperkuat ketangguhan terhadap bencana terkait air yang dipicu oleh perubahan iklim.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
perjanjian internasional",kemenko marves wwf ke kembangkan aksi konkret isu air global world water forum ke di bali berfokus pada tindakan konkret untuk mengatasi masalah air global mencerminkan upaya global dalam memperkuat ketangguhan terhadap bencana terkait air yang dipicu oleh perubahan iklim
"Exxon Oil Spill Could Be 40% Larger Than Company Estimates, EPA Figures Show. Sejak pipa Pegasus milik ExxonMobil pecah dan membocorkan minyak Kanada di sebuah pinggiran kota di Arkansas seminggu yang lalu, perusahaan tersebut tetap menyatakan bahwa hanya “beberapa ribu barel” yang tumpah di lokasi tersebut.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,exxon oil spill could be larger than company estimates epa figures show sejak pipa pegasus milik exxonmobil pecah dan membocorkan minyak kanada di sebuah pinggiran kota di arkansas seminggu yang lalu perusahaan tersebut tetap menyatakan bahwa hanya beberapa ribu barel yang tumpah di lokasi tersebut
Kemenko Marves targetkan 30 ribu peserta World Water Forum di Bali. Penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali dengan tema 'Water for Shared Prosperity' merupakan langkah penting untuk memperkuat perhatian global terhadap isu air dan mengembangkan solusi konkret bagi tantangan terkait air.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,kemenko marves targetkan ribu peserta world water forum di bali penyelenggaraan world water forum wwf ke di bali dengan tema water for shared prosperity merupakan langkah penting untuk memperkuat perhatian global terhadap isu air dan mengembangkan solusi konkret bagi tantangan terkait air
"Melestarikan Hutan Jerumbun, Menjaga Satwa Tanjung Puting Jangan Sampai Punah. Batang-batang pohon muda tampak hijau. Berbagai macam jenisnya, termasuk cempedak, nangka, rambutan dan pohon buah hutan bernama sundi. Tidak asal tanam, tujuan reforestasi lahan ini agar area hutan yang dulu terbakar dan hancur dapat kembali hijau. Dengan menanam jenis pohon keras buah-buahan, pun akan membuat satwa hutan tidak mengganggu kebun-kebun milik warga.Lokasi tersebut berada di Jerumbun, area penyangga Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), yang terletak di Desa Sungai Sekonyer, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat. Didorong kepedulian menyelamatkan area hutan, kelompok bernama (FNPF) sejak 2008 mulai melakukan penanaman di area ini.Wilayah Jerumbun penting untuk dikonservasi karena orangutan, owa, kelasi, berbagai jenis burung dan satwa liar masih dapat dijumpai di lokasi ini. Di sebelah area ini terdapat Sungai Sekonyer yang berbatasan dengan TNTP.“Idenya bermula karena maraknya perluasan kebun-kebun sawit di Jerumbun. Kebetulan ada masyarakat Kumai yang jual lahan. Kami beli seluas 13 hektar,” Basuki Budi Santoso, Manajer FNPF Kalimantan menjelaskan kepada , akhir Mei lalu.“Tujuan kami tanami pepohonan buah, agar masyarakat dan satwa tak kekurangan makan. Kalau rambutan berbuah bareng, tidak akan habis buahnya. Sehingga mungkin ada kompetisi antara satwa dan manusia.”Bermula dari 13 hektar, sejalan dengan waktu FNPF membeli lagi lahan 13 hektar dari masyarakat, kemudian bertambah 14 hektar lagi pada tahun 2010.“Tahun ini kami beli lagi hutan sepuluh hektar yang masih bagus yang diapit kebun sawit dan pertambangan,” jelas Basuki. Ia masih ingat di tahun 2004, saat pertama kali menjejakkan kaki di Jerumbun, wilayah ini masih tutupan hutan lebat.Menurut Basuki sejak 2008, sudah banyak kemajuan yang didapat, pohon-pohon sudah tumbuh tinggi tiga hingga empat meter. Namun sayangnya kebakaran hutan 2015 di kawasan TNTP dan sekitarnya, yang totalnya mencapai 121 ribu hektar, membuat kawasan ini hangus.Tim FNPF pun memulai kembali dari awal.Di Jerumbun ada sekitar 14 hektar hutan yang terbakar. Tahun lalu, pihak FNPF sudah melakukan penanaman pohon rambutan dalam hamparan 10 hektar sebanyak 5 ribu batang dan dikombinasikan dengan pohon hutan lainnya. Tahun ini ditargetkan tiga hektar untuk kembali ditanami dengan seribuan bibit berbagai jenis pepohonan. Apa yang dikerjakan oleh tim FNPF tidak setengah-setengah. Mereka pun mencanangkan Jemburun untuk menjadi destinasi ekowisata dan edukasi lingkungan untuk siswa sekolah. Di lokasi ini, tersedia tempat pembibitan, pusat informasi, toilet dan lainnya.Setiap pengunjung yang berkunjung ke Jerumbun akan mereka ajak untuk menanam pohon. Wisatawan bisa menginap di kawasan ini. Beberapa bangunan yang digunakan untuk penginapan sudah tersedia.Selain ajakan menanam, wisatawan yang datang juga bisa melakukan treking jelajah hutan, melihat keanekaragaman hayati wilayah itu, sekaligus juga belajar mengenai konsep restorasi hutan.Staf FNPF yang ditempatkan di Jerumbun ada dua orang. Mereka secara rutin melakukan penanaman dan merawat pohon-pohon yang ditanam. Sesekali relawan dari berbagai negara juga datang membantu menyukseskan program restorasi ini.Tidak saja menanam pepohonan, tim FNPF pun menyediakan pertanian organik seperti sayuran, juga membangun peternakan ayam dan sapi. Kotorannya mereka gunakan untuk membuat pupuk kompos guna mendukung pertanian organik yang dikembangkan.Selain di Jerumbun, FNPF juga sudah melakukan kegiatan reforestasi di beberapa wilayah lain di sekitar kawasan TNTP dan Suaka Margasatwa Lamandau.Contoh terbaik yang bisa dilihat adalah Pesalat. Dulunya, area seluas 54 hektar tersebut merupakan lahan tandus yang didominasi ilalang. FNPF melakukan penanaman di wilayah Pesalat sejak tahun 2003. Sekarang pepohonan di kawasan Pesalat tumbuh tinggi menjulang dengan ketinggian di atas 10 meter dan sudah banyak berbuah.Sarang orangutan di kawasan Pesalat juga banyak ditemukan. Ia kini menjadi hutan sekunder yang terjaga. Satu orang staf FNPF setia berjaga di kawasan tersebut sembari terus melakukan pengayaan berbagai macam pepohonan.Lokasi lain restotasi berada di Beguruh seluas 228 hektar dan Padang Sembilan 120 hektar.Sebelum terbakar hebat pada tahun 2015, kawasan Beguruh menampakan hasil yang bagus. Pepohonan tumbuh tinggi dan tutupan hutan cukup lebat. Kini pasca kebakaran, kawasan tersebut rusak. Tapi dengan semangat tak kunjung padam, FNPF kembali memulai penanaman pohon di kawasan itu.Untuk pengadaan bibit pohon di Padang Sembilan, tim FNPF melibatkan masyarakat sekitar. Para ibu disekitar kawasan diajak membibitkan pohon. Di awal program FNPF mendukung penyediaan dan tanahnya. Seiring berjalannya waktu, warga sudah mulai mandiri.Mereka sudah bisa membeli sendiri berbagai peralatan untuk menanam bibit pohon. Nantinya bibit-bibit pohon itu dibeli FNPF dan ditanam di berbagai lokasi proyek penanaman. Hal ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga sekitar. Untuk penyediaan bibit, FNPF memiliki enam lokasi persemaian, yaitu di Lamandau, Jerumbun, Pesalat, Beguruh, Padang Sembilan dan kantor FNPF di Kumai.Untuk mendukung pendanaan, FNPF mempunyai satu unit perahu wisata yang biasa digunakan untuk masuk ke TNTP. Keuntungan yang didapat dari menyewakan perahu itu, digunakan untuk mendukung program restorasi.“Tak mungkin penanaman pohon hanya mengandalkan proposal. Program reforestasi itu harus berkelanjutan. Tak bisa dibatasi satu atau dua tahun. Butuh waktu panjang. Akhirnya kami mencari opsi pendanaan lain,” jelas Basuki.Selain itu, mereka pun mendapat dukungan dana dari para voluntir yang berkunjung, baik dari dalam maupun dari luar negeri.“Kami tak mau menerima dana pemerintah, kami mau tetap bebas. Kami cari dari sumber-sumber yang memungkinkan. Termasuk dari usaha yang kami rintis.”Meski begitu, Basuki menyebut hubungannya dengan pihak Balai TNTP cukup baik, bahkan mereka memiliki nota kerjasama (MoU) sebagai mitra kerjasama taman nasional.“Penyelamatan orangutan dan satwa liar tanpa adanya perbaikan habitat akan percuma. Itu prinsip kami. Untuk itu kami berharap pemerintah bisa lakukan evaluasi seluruh perizinan perkebunan sawit dan tambang. Terutama di tempat-tempat yang tutupan hutannya masih bagus,” pungkasnya.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal
program literasi",melestarikan hutan jerumbun menjaga satwa tanjung puting jangan sampai punah batangbatang pohon muda tampak hijau berbagai macam jenisnya termasuk cempedak nangka rambutan dan pohon buah hutan bernama sundi tidak asal tanam tujuan reforestasi lahan ini agar area hutan yang dulu terbakar dan hancur dapat kembali hijau dengan menanam jenis pohon keras buahbuahan pun akan membuat satwa hutan tidak mengganggu kebunkebun milik wargalokasi tersebut berada di jerumbun area penyangga taman nasional tanjung puting tntp yang terletak di desa sungai sekonyer kecamatan kumai kotawaringin barat didorong kepedulian menyelamatkan area hutan kelompok bernama fnpf sejak mulai melakukan penanaman di area iniwilayah jerumbun penting untuk dikonservasi karena orangutan owa kelasi berbagai jenis burung dan satwa liar masih dapat dijumpai di lokasi ini di sebelah area ini terdapat sungai sekonyer yang berbatasan dengan tntpidenya bermula karena maraknya perluasan kebunkebun sawit di jerumbun kebetulan ada masyarakat kumai yang jual lahan kami beli seluas hektar basuki budi santoso manajer fnpf kalimantan menjelaskan kepada akhir mei lalutujuan kami tanami pepohonan buah agar masyarakat dan satwa tak kekurangan makan kalau rambutan berbuah bareng tidak akan habis buahnya sehingga mungkin ada kompetisi antara satwa dan manusiabermula dari hektar sejalan dengan waktu fnpf membeli lagi lahan hektar dari masyarakat kemudian bertambah hektar lagi pada tahun tahun ini kami beli lagi hutan sepuluh hektar yang masih bagus yang diapit kebun sawit dan pertambangan jelas basuki ia masih ingat di tahun saat pertama kali menjejakkan kaki di jerumbun wilayah ini masih tutupan hutan lebatmenurut basuki sejak sudah banyak kemajuan yang didapat pohonpohon sudah tumbuh tinggi tiga hingga empat meter namun sayangnya kebakaran hutan di kawasan tntp dan sekitarnya yang totalnya mencapai ribu hektar membuat kawasan ini hangustim fnpf pun memulai kembali dari awaldi jerumbun ada sekitar hektar hutan yang terbakar tahun lalu pihak fnpf sudah melakukan penanaman pohon rambutan dalam hamparan hektar sebanyak ribu batang dan dikombinasikan dengan pohon hutan lainnya tahun ini ditargetkan tiga hektar untuk kembali ditanami dengan seribuan bibit berbagai jenis pepohonan apa yang dikerjakan oleh tim fnpf tidak setengahsetengah mereka pun mencanangkan jemburun untuk menjadi destinasi ekowisata dan edukasi lingkungan untuk siswa sekolah di lokasi ini tersedia tempat pembibitan pusat informasi toilet dan lainnyasetiap pengunjung yang berkunjung ke jerumbun akan mereka ajak untuk menanam pohon wisatawan bisa menginap di kawasan ini beberapa bangunan yang digunakan untuk penginapan sudah tersediaselain ajakan menanam wisatawan yang datang juga bisa melakukan treking jelajah hutan melihat keanekaragaman hayati wilayah itu sekaligus juga belajar mengenai konsep restorasi hutanstaf fnpf yang ditempatkan di jerumbun ada dua orang mereka secara rutin melakukan penanaman dan merawat pohonpohon yang ditanam sesekali relawan dari berbagai negara juga datang membantu menyukseskan program restorasi initidak saja menanam pepohonan tim fnpf pun menyediakan pertanian organik seperti sayuran juga membangun peternakan ayam dan sapi kotorannya mereka gunakan untuk membuat pupuk kompos guna mendukung pertanian organik yang dikembangkanselain di jerumbun fnpf juga sudah melakukan kegiatan reforestasi di beberapa wilayah lain di sekitar kawasan tntp dan suaka margasatwa lamandaucontoh terbaik yang bisa dilihat adalah pesalat dulunya area seluas hektar tersebut merupakan lahan tandus yang didominasi ilalang fnpf melakukan penanaman di wilayah pesalat sejak tahun sekarang pepohonan di kawasan pesalat tumbuh tinggi menjulang dengan ketinggian di atas meter dan sudah banyak berbuahsarang orangutan di kawasan pesalat juga banyak ditemukan ia kini menjadi hutan sekunder yang terjaga satu orang staf fnpf setia berjaga di kawasan tersebut sembari terus melakukan pengayaan berbagai macam pepohonanlokasi lain restotasi berada di beguruh seluas hektar dan padang sembilan hektarsebelum terbakar hebat pada tahun kawasan beguruh menampakan hasil yang bagus pepohonan tumbuh tinggi dan tutupan hutan cukup lebat kini pasca kebakaran kawasan tersebut rusak tapi dengan semangat tak kunjung padam fnpf kembali memulai penanaman pohon di kawasan ituuntuk pengadaan bibit pohon di padang sembilan tim fnpf melibatkan masyarakat sekitar para ibu disekitar kawasan diajak membibitkan pohon di awal program fnpf mendukung penyediaan dan tanahnya seiring berjalannya waktu warga sudah mulai mandirimereka sudah bisa membeli sendiri berbagai peralatan untuk menanam bibit pohon nantinya bibitbibit pohon itu dibeli fnpf dan ditanam di berbagai lokasi proyek penanaman hal ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga sekitar untuk penyediaan bibit fnpf memiliki enam lokasi persemaian yaitu di lamandau jerumbun pesalat beguruh padang sembilan dan kantor fnpf di kumaiuntuk mendukung pendanaan fnpf mempunyai satu unit perahu wisata yang biasa digunakan untuk masuk ke tntp keuntungan yang didapat dari menyewakan perahu itu digunakan untuk mendukung program restorasitak mungkin penanaman pohon hanya mengandalkan proposal program reforestasi itu harus berkelanjutan tak bisa dibatasi satu atau dua tahun butuh waktu panjang akhirnya kami mencari opsi pendanaan lain jelas basukiselain itu mereka pun mendapat dukungan dana dari para voluntir yang berkunjung baik dari dalam maupun dari luar negerikami tak mau menerima dana pemerintah kami mau tetap bebas kami cari dari sumbersumber yang memungkinkan termasuk dari usaha yang kami rintismeski begitu basuki menyebut hubungannya dengan pihak balai tntp cukup baik bahkan mereka memiliki nota kerjasama mou sebagai mitra kerjasama taman nasionalpenyelamatan orangutan dan satwa liar tanpa adanya perbaikan habitat akan percuma itu prinsip kami untuk itu kami berharap pemerintah bisa lakukan evaluasi seluruh perizinan perkebunan sawit dan tambang terutama di tempattempat yang tutupan hutannya masih bagus pungkasnya
"Sejumlah Organisasi Ini Mendukung Kegiatan Restorasi Gambut di Sumatera Selatan. Dukungan upaya restorasi gambut di Sumatera Selatan diberikan sejumlah organisasi non-pemerintah. Organisasi ini bekerja sama dengan Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumsel, yang akan merestorasi gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba), sebagaimana target Badan Restorasi Gambut (BRG). Mereka tergabung dalam Kemitraaan Pengelolaan Lanskap atau Ekoregion dengan visi .ZSL (Konsorsium UKCCU Inggris dan NICFI Norway) akan melakukan upaya tersebut di Lanskap Dangku-Taman Nasional Sembilang. Kemudian Yayasan Belantara bekerja sama dengan APP-Sinar Mas akan merestorasi Kawasan Hutan Lindung Pantai Timur OKI, Hutan Suaka Marga Padang Sugihan Banyuasin-OKI dan Kawasan Konservasi Bantayan Muba dan sebagian Taman Nasional Sembilang (termasuk Berbak di Jambi).Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan IDH The Sustainable Trade Initiative akan melakukan kegiatan Lumbung Pasokan Sawit Berkelanjutan di Kecamatan Lalan Muba dan sekitar TN Sembilang.“Kegiatan mereka diawali dengan replanting kelapa sawit seluas 6.000 hektare. Termasuk pemetaan kebun kelapa sawit rakyat yang berada di kawasan hutan,” kata Najib Asmani, Koordinator TRG Sumsel dalam Rapat Koordinasi TRG Sumsel, di Palembang, Kamis (28/04/2016).Sementara GIZ Bioclime masih dalam proses untuk beberapa kegiatan pengendalian karhutlah di kawasan Merang, Musi Banyuasin.Dijelaskan Najib, luasan indikatif di Sumatera Selatan yang menjadi prioritas untuk direstorasi berdasar data BRG; yang berada pada Kawasan Tidak Berhutan adalah 682.324 hektare. Dengan uraian, Kawasan Lindung dan Konservasi seluas 63.432 hektare dan Kawasan Budidaya: 618.892 hektare.Sedangkan yang berada pada Kawasan Berhutan seluas: 91.640 hektare. Terdiri dari Kawasan Lindung dan Konservasi (6.398 hektare) dan Kawasan Budidaya (85.251 hektare). “Totalnya 773.964 hektare,” kata Najib.“Kawasan yang direstorasi tersebut pada Kawasan Tidak Berhutan yang pernah terbakar minimal 1-3 kali dari tahun 2000 atau kurang dari 3 kali antara tahun 2000-2011. Satu kali antara 2012-2015. Sedangkan pada Kawasan Berhutan yang tidak pernah mengalami kebakaran antara Tahun 2012 – 2015.”Prof.Dr.Damayanti Buchori dari ZSL mengatakan Sumatera Selatan mempunyai peluang lebih besar mewujudkan kemitraan pengelolaan ekoregion dan lansekap.“Pertama, adanya komitmen Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk mengurangi emisi karbon dan kebakaran hutan dalam partisipasinya di COP 21 Paris beberapa waktu lalu,” kata Damayanti.Selanjutnya, didukung oleh konsorsium dan sumber pendanaan yang telah dibangun. Potensi membangunan ini dengan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM dan masyarakat. “Serta pengembangan dan pelaksanaan model pengelolaan ekoregion dan lansekap,” katanya.Sementara GIZ Bioclime yang diwakili Mohammad Sidiq dan Berthold Haasler menyatakan guna melaksanakan restorasi gambut di Sumatera Selatan sangat dibutuhkan penyediaan . “Tapi juga perlu menelaah pelembagaan data,” kata Sidiq.Guna mencapai hal tersebut, kata Sidiq, dibutuhkan komitmen semua pihak. Dan terkait data, ini harus ada inisiatif dari Pusat Data Sumsel yaitu Bappeda.Sementara sumber daya yang dapat diinternalisasikan dalam penyediaan pelaksanaan restorasi gambut di Sumsel ini antara lain: Jaringan Data Spasial Kehutanan (JDSK-Bioclime), Data LiDAR (Bioclime), sistem informasi INSTANT (GIZ Lamai), data LiDAR Gambut (ZSL-Deltares), data pengelolaan lahan gambut dan HTI (APP), data sawit (ZSL-IDH), data tenurial dari Forest People Program (FPP), data dan informasi pemberdayaan masyarakat (HaKI), pusat data dan informasi rawa dan pesisir (Unsri), CoE Peat Concervation and Productivity Improvement (Unsri), dan lainnya.Terkait hal ini, Najib Asmani, mengatakan TRG memang membutuhkan data tersebut guna mewujudkan “One Map Policy” yang dipayungi Perda Geospasial yang terstandar, diakui dan digunakan semua pihak.Tim Penyusun yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel adalah Ruang Data; Peta HGU dari Kanwil BPN, dan Kantor Operasi.Namun, “Data HGU sulit diperoleh di BPN sebagai proyeksi ke depan. Kami pun berharap Pak Gubernur (Alex Noerdin) dapat membuat surat untuk data HGU,” kata Najib.Pernyataan yang sama disampaikan Dr. Syafrul Yunardy dari Bappeda Sumsel. “Kesulitan dalam Restorasi Gambut adalah mendapatkan data HGU dari BPN.”Meskipun begitu Bappeda Sumsel menjalankan berbagai strategi dalam Restorasi Gambut 2016-2020. , mengendalikan laju deforestasi dan degradasi. , valuasi kerusakan lahan gambut dan penentuan opsi pengelolaan. , melaksanakan model pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. , melestarikan keanekaragaman hayati, cagar budaya di dalam konsensi dan sekitarnya. Kelima, mengurangi pencemaran dan lingkungannya., mewujudkan kondisi sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan. , meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut ke arah yang lebih baik.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",sejumlah organisasi ini mendukung kegiatan restorasi gambut di sumatera selatan dukungan upaya restorasi gambut di sumatera selatan diberikan sejumlah organisasi nonpemerintah organisasi ini bekerja sama dengan tim restorasi gambut trg sumsel yang akan merestorasi gambut di kabupaten ogan komering ilir oki dan musi banyuasin muba sebagaimana target badan restorasi gambut brg mereka tergabung dalam kemitraaan pengelolaan lanskap atau ekoregion dengan visi zsl konsorsium ukccu inggris dan nicfi norway akan melakukan upaya tersebut di lanskap dangkutaman nasional sembilang kemudian yayasan belantara bekerja sama dengan appsinar mas akan merestorasi kawasan hutan lindung pantai timur oki hutan suaka marga padang sugihan banyuasinoki dan kawasan konservasi bantayan muba dan sebagian taman nasional sembilang termasuk berbak di jambibadan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dan idh the sustainable trade initiative akan melakukan kegiatan lumbung pasokan sawit berkelanjutan di kecamatan lalan muba dan sekitar tn sembilangkegiatan mereka diawali dengan replanting kelapa sawit seluas hektare termasuk pemetaan kebun kelapa sawit rakyat yang berada di kawasan hutan kata najib asmani koordinator trg sumsel dalam rapat koordinasi trg sumsel di palembang kamis sementara giz bioclime masih dalam proses untuk beberapa kegiatan pengendalian karhutlah di kawasan merang musi banyuasindijelaskan najib luasan indikatif di sumatera selatan yang menjadi prioritas untuk direstorasi berdasar data brg yang berada pada kawasan tidak berhutan adalah hektare dengan uraian kawasan lindung dan konservasi seluas hektare dan kawasan budidaya hektaresedangkan yang berada pada kawasan berhutan seluas hektare terdiri dari kawasan lindung dan konservasi hektare dan kawasan budidaya hektare totalnya hektare kata najibkawasan yang direstorasi tersebut pada kawasan tidak berhutan yang pernah terbakar minimal kali dari tahun atau kurang dari kali antara tahun satu kali antara sedangkan pada kawasan berhutan yang tidak pernah mengalami kebakaran antara tahun profdrdamayanti buchori dari zsl mengatakan sumatera selatan mempunyai peluang lebih besar mewujudkan kemitraan pengelolaan ekoregion dan lansekappertama adanya komitmen gubernur sumsel alex noerdin untuk mengurangi emisi karbon dan kebakaran hutan dalam partisipasinya di cop paris beberapa waktu lalu kata damayantiselanjutnya didukung oleh konsorsium dan sumber pendanaan yang telah dibangun potensi membangunan ini dengan kemitraan antara pemerintah sektor swasta lsm dan masyarakat serta pengembangan dan pelaksanaan model pengelolaan ekoregion dan lansekap katanyasementara giz bioclime yang diwakili mohammad sidiq dan berthold haasler menyatakan guna melaksanakan restorasi gambut di sumatera selatan sangat dibutuhkan penyediaan tapi juga perlu menelaah pelembagaan data kata sidiqguna mencapai hal tersebut kata sidiq dibutuhkan komitmen semua pihak dan terkait data ini harus ada inisiatif dari pusat data sumsel yaitu bappedasementara sumber daya yang dapat diinternalisasikan dalam penyediaan pelaksanaan restorasi gambut di sumsel ini antara lain jaringan data spasial kehutanan jdskbioclime data lidar bioclime sistem informasi instant giz lamai data lidar gambut zsldeltares data pengelolaan lahan gambut dan hti app data sawit zslidh data tenurial dari forest people program fpp data dan informasi pemberdayaan masyarakat haki pusat data dan informasi rawa dan pesisir unsri coe peat concervation and productivity improvement unsri dan lainnyaterkait hal ini najib asmani mengatakan trg memang membutuhkan data tersebut guna mewujudkan one map policy yang dipayungi perda geospasial yang terstandar diakui dan digunakan semua pihaktim penyusun yang berdasarkan keputusan gubernur sumsel adalah ruang data peta hgu dari kanwil bpn dan kantor operasinamun data hgu sulit diperoleh di bpn sebagai proyeksi ke depan kami pun berharap pak gubernur alex noerdin dapat membuat surat untuk data hgu kata najibpernyataan yang sama disampaikan dr syafrul yunardy dari bappeda sumsel kesulitan dalam restorasi gambut adalah mendapatkan data hgu dari bpnmeskipun begitu bappeda sumsel menjalankan berbagai strategi dalam restorasi gambut mengendalikan laju deforestasi dan degradasi valuasi kerusakan lahan gambut dan penentuan opsi pengelolaan melaksanakan model pengelolaan lahan gambut berkelanjutan melestarikan keanekaragaman hayati cagar budaya di dalam konsensi dan sekitarnya kelima mengurangi pencemaran dan lingkungannya mewujudkan kondisi sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut ke arah yang lebih baik
"Federal Agencies Asked to Delay Keystone Over Pipeline Safety Issues. Tumpahan pipa Exxon di Mayflower, Ark. mengilustrasikan kekhawatiran yang diuraikan dalam petisi 54 halaman yang sekarang harus direspon oleh EPA dan PHMSA.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","peran pemerintah lokal
program literasi",federal agencies asked to delay keystone over pipeline safety issues tumpahan pipa exxon di mayflower ark mengilustrasikan kekhawatiran yang diuraikan dalam petisi halaman yang sekarang harus direspon oleh epa dan phmsa
"Cegah Kebakaran, Pemerintah Siapkan Sistem Peringatan Dini di Lahan Gambut. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut, pemerintah akan membuat sistem peringatan dini () khusus gambut. “Kami bangun tetapi lebih ke gambut. Kalau di atas tanah ada, kalau yang di bawah gambut belum, misal, berapa tinggi permukaan air gambut, berapa temperatur di bawah. Jadi nanti sistem itu akan diklopkan,” kata Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut di Jakarta, pekan lalu.Dia mengatakan, model ini sudah ada tetapi baru di Kalimantan Tengah, kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Palangkaraya dan Universita Hokkaido, Jepang.Haris Gunawan, Deputi Litbang BRG ke Jepang, guna melihat kemungkinan aplikasi model ini di seluruh wilayah gambut di Indonesia. “Itu memantau tingkat kelembaban, tinggi muka air, temperatur, curah hujan dan lain-lain. Ini kita tertarik dan coba adopsi.”Sistem yang ada di Kalteng itu, kata Nazir, server ada di Jepang. BRG sekaligus mengusahakan agar server di Indonesia. Kerjasama ini, katanya, dilakukan antara BRG, Kementerian Lingkungan Hidup dan BPPT. “Mungkin nanti yang pegang BPPT,” ucap Nazir.Sebelum ini, BNPB dan KLHK sudah membangun sistem peringatan dini seperti melihat cuaca, angin, prediksi daerah mana terbakar.Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai, aplikasi sistem ini bisa diterapkan di lapangan. “Sistem yang ada saat ini, kalau ada api dikejar lalu dimatikan. mau begitu terus mengejar memadamkan, kita harus memiliki sistem lebih sistematis,” katanya.KLHK pun perlu membuat instrumen lebih sistematis menindaklanjuti ini. ”Dalam dua tiga minggu ke depan bersama dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan World Bank mencoba sistem supaya strata pemerintahan aktif dan harus dipaksa dengan instrumen.”Adapun instrumen itu, terkait alat-alat monitoring, sumber daya manusia yang masuk dalam satuan tugas pemadaman kebakaran. Langkah ini, katanya, masuk dalam taraf kabupaten hingga desa. ”Operasi terpadu jalan terus, sudah terfasilitasi.”Siti menargetkan, instrumen ini selesai dalam satu-dua bulan kedepan. Pasalnya, Mei mulai memasuki kemarau.Dia mengatakan, ada dua fokus utama dalam perbaikan sistem ini. , sistem monitoring dan penerapan, mengacu pada pembuat kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah. , pemberdayaan masyarakat menjaga lahan dan hutan agar meminimalisir kebakaran. “Dengan pembangunan masyarakat mandiri seperti pembangunan kecamatan. Kita pakai aset sosial dan respon masyarakat,” katanya.Sementara itu, kini BRG sedang bergegas mengerjakan berbagai hal guna memenuhi target restoratasi gambut, tahun ini sekitar 600.000 hektar. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres), empat wilayah prioritas disiapkan, yakni Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng), Kabupaten Meranti (Riau), Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan). BRG daerah pun mulai proses pembentukan.Myrna Safitri, Deputi Edukasi,Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG mengatakan, penilaian sedang berlangsung pada keempat kabupaten prioritas dengan melihat tingkat kerusakan gambut. “Data sudah ada tetapi tersebar, kami sedang mengumpulkan. Lalu identifikasi dengan desa-desa di situ, bagaimana kondisi sosial masyarakat, perangkat infrastruktur dan lain-lain,” katanya.Tak hanya itu, katanya, BRG sedang pembuatan peta, sembari bikin rencana strategis (renstra) sekaligus bahasan pembentukan BRG di daerah. “Sedang siapkan organisasi di daerah yang akan dibentuk gubernur, sekaligus menggalang keterlibatan masyarakat dalam restorasi.”BRG menargetkan, peta indikatif restorassi, selesai April. “Sebagian besar data pemerintah. Lalu konsultasi input dari pemerintah dan pakai data peta lain,” katanya.Untuk renstra, ucap Myrna, target selesai Juni 2016. “Sembari kegiatan BRG di daerah dilakukan, kami punya kesempatan buat rapat dengan tim pengarah teknis, 14 Maret ini ada rapat koordinasi BRG dengan pemda di tujuh provinsi dengan sejumlah kementerian terkait di Manggala,” ujar dia.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
peran pemerintah lokal",cegah kebakaran pemerintah siapkan sistem peringatan dini di lahan gambut guna mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut pemerintah akan membuat sistem peringatan dini khusus gambut kami bangun tetapi lebih ke gambut kalau di atas tanah ada kalau yang di bawah gambut belum misal berapa tinggi permukaan air gambut berapa temperatur di bawah jadi nanti sistem itu akan diklopkan kata nazir foead kepala badan restorasi gambut di jakarta pekan laludia mengatakan model ini sudah ada tetapi baru di kalimantan tengah kerja sama badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt universitas palangkaraya dan universita hokkaido jepangharis gunawan deputi litbang brg ke jepang guna melihat kemungkinan aplikasi model ini di seluruh wilayah gambut di indonesia itu memantau tingkat kelembaban tinggi muka air temperatur curah hujan dan lainlain ini kita tertarik dan coba adopsisistem yang ada di kalteng itu kata nazir server ada di jepang brg sekaligus mengusahakan agar server di indonesia kerjasama ini katanya dilakukan antara brg kementerian lingkungan hidup dan bppt mungkin nanti yang pegang bppt ucap nazirsebelum ini bnpb dan klhk sudah membangun sistem peringatan dini seperti melihat cuaca angin prediksi daerah mana terbakarsiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan menilai aplikasi sistem ini bisa diterapkan di lapangan sistem yang ada saat ini kalau ada api dikejar lalu dimatikan mau begitu terus mengejar memadamkan kita harus memiliki sistem lebih sistematis katanyaklhk pun perlu membuat instrumen lebih sistematis menindaklanjuti ini dalam dua tiga minggu ke depan bersama dengan menko polhukam menko perekonomian dan world bank mencoba sistem supaya strata pemerintahan aktif dan harus dipaksa dengan instrumenadapun instrumen itu terkait alatalat monitoring sumber daya manusia yang masuk dalam satuan tugas pemadaman kebakaran langkah ini katanya masuk dalam taraf kabupaten hingga desa operasi terpadu jalan terus sudah terfasilitasisiti menargetkan instrumen ini selesai dalam satudua bulan kedepan pasalnya mei mulai memasuki kemaraudia mengatakan ada dua fokus utama dalam perbaikan sistem ini sistem monitoring dan penerapan mengacu pada pembuat kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah pemberdayaan masyarakat menjaga lahan dan hutan agar meminimalisir kebakaran dengan pembangunan masyarakat mandiri seperti pembangunan kecamatan kita pakai aset sosial dan respon masyarakat katanyasementara itu kini brg sedang bergegas mengerjakan berbagai hal guna memenuhi target restoratasi gambut tahun ini sekitar hektar sesuai peraturan presiden perpres empat wilayah prioritas disiapkan yakni kabupaten pulang pisau kalteng kabupaten meranti riau musi banyuasin dan ogan komering ilir sumatera selatan brg daerah pun mulai proses pembentukanmyrna safitri deputi edukasisosialisasi partisipasi dan kemitraan brg mengatakan penilaian sedang berlangsung pada keempat kabupaten prioritas dengan melihat tingkat kerusakan gambut data sudah ada tetapi tersebar kami sedang mengumpulkan lalu identifikasi dengan desadesa di situ bagaimana kondisi sosial masyarakat perangkat infrastruktur dan lainlain katanyatak hanya itu katanya brg sedang pembuatan peta sembari bikin rencana strategis renstra sekaligus bahasan pembentukan brg di daerah sedang siapkan organisasi di daerah yang akan dibentuk gubernur sekaligus menggalang keterlibatan masyarakat dalam restorasibrg menargetkan peta indikatif restorassi selesai april sebagian besar data pemerintah lalu konsultasi input dari pemerintah dan pakai data peta lain katanyauntuk renstra ucap myrna target selesai juni sembari kegiatan brg di daerah dilakukan kami punya kesempatan buat rapat dengan tim pengarah teknis maret ini ada rapat koordinasi brg dengan pemda di tujuh provinsi dengan sejumlah kementerian terkait di manggala ujar dia
VKTR serahkan 8 bus listrik ke PT RAPP. Langkah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam menggunakan bus listrik menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengurangan emisi karbon dan mendukung upaya pemerintah untuk mencegah perubahan iklim.,"[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,vktr serahkan bus listrik ke pt rapp langkah pt riau andalan pulp and paper rapp dalam menggunakan bus listrik menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengurangan emisi karbon dan mendukung upaya pemerintah untuk mencegah perubahan iklim
"Bisnis Kayu Olahan Ilegal Terungkap, Eh Pemilik Oknum Polisi. Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Karo, Sumatera Utara, Senin (21/3/16) mengamankan satu truk kayu olahan diduga ditebang dari hutan kala melintas di Desa Sukandebih, Kecamatan Namanterang, Karo. Dari bisnis kayu ilegal ini, terlibat seorang oknum polisi.AKBP Viktor Togi Tambunan, Kapolres Karo, kepada mengatakan, penangkapan dua pelaku, supir berinisial RM, dan kenek truk IH, hasil pengembangan kasus pembalakan liar dengan tersangka polisi berpangkat AIPTU, inisial PS. Oknum polisi bertugas di Polsek Munte itu, diamankan diduga sebagai dan pemilik kayu olahan ilegal dari Taman Hutan Raya (Tahura), Karo.Dia menjelaskan, dua pelaku mengangkut kayu olahan ditangkap setelah pengembangan dua pelaku lain, yaitu RM, supir kayu illegal, dan kernet Ar. Kayu olahan itu, diperkirakan sebanyak empat ton. Mereka ditahan bersama AIPTU PS. Kayu-kayu dalam truk besar milik polisi berusia 53 tahun itu.“Kayu-kayu itu diambil dari hutan Tahura. Setelah kita kembangkan, kembali menangkap dua tersangka baru RM dan IH,” katanya. Tambunan mendapatkan penghargaan polisi terbaik di jajaran Polri versi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).Dia menyatakan, akan meningkatkan pengawasan dan penindakan siapa saja yang terlibat tindak pidana kejahatan kehutanan. “Siapapun sama di mata hukum, akan diproses jika melanggar, termasuk penegak hukum sekalipun.”Pembalakan liar yang melibatkan PS terbongkar dari penangkapan pasukan Detasemen Intelijen (Den Intel) Kodam I/BB dibantu Intel Kodim 0205/TK. Mereka mengamankan satu truk kayu olahan tanpa dokumen sah pengangkat kayu. Penangkapan di Desa Torong, Kecamatan Simpang Empat, Karo Kamis (17/3/16).Data Polres Karo, sejak 2016, beberapa kali menangkap kejahatan kehutanan. Pada Rabu (10/2/16), juga diamankan satu truk kayu damar, jati dan sembarang, dari Tahura, berdekakan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dua pelaku, sopir MS, dan kenek HS, sama-sama warga Kabanjahe.MS menyatakan, kayu diambil dari Tahura. Mereka bawa melalui jalur hutan melintasi TNGL di Langkat, dan jalur masuk Karo. Dia sudah lebih dari dua kali memuat kayu dari Tahura, dibawa ke Kabanjahe, untuk dijual kepada penampung. Polres Karo masih mendalami kasus ini.“Kayu kami beli Rp2,2 juta per ton. Ada yang menebang dalam hutan. Saat datang diolah jadi broti maupun papan. Kebanyakan kayu sembarang, mahoni, meranti dan damar.”Sementara Sapto Aji Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat, Balai Besar TNGL, menyatakan, penebangan kayu di Tahura sekitar 300 meter dari TNGL. Meski begitu, mereka akan membantu tim Dinas Kehutanan mengawasi baik luar TNGL maupun Tahura.Khusus TNGL Telaga, mereka terus menggiatkan patroli. Patroli bersama masyarakat sekitar TNGL. Untuk Tahura, katanya, Balai siap membantu seperti kantor resort jadi base camp pengamanan. “Kami akan mem-pengamanan perbatasan Tahura dengan TNGL. Polhut Dinas Kehutanan bisa pakai kantor resort.”","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",bisnis kayu olahan ilegal terungkap eh pemilik oknum polisi satuan reserse dan kriminal satreskrim polres karo sumatera utara senin mengamankan satu truk kayu olahan diduga ditebang dari hutan kala melintas di desa sukandebih kecamatan namanterang karo dari bisnis kayu ilegal ini terlibat seorang oknum polisiakbp viktor togi tambunan kapolres karo kepada mengatakan penangkapan dua pelaku supir berinisial rm dan kenek truk ih hasil pengembangan kasus pembalakan liar dengan tersangka polisi berpangkat aiptu inisial ps oknum polisi bertugas di polsek munte itu diamankan diduga sebagai dan pemilik kayu olahan ilegal dari taman hutan raya tahura karodia menjelaskan dua pelaku mengangkut kayu olahan ditangkap setelah pengembangan dua pelaku lain yaitu rm supir kayu illegal dan kernet ar kayu olahan itu diperkirakan sebanyak empat ton mereka ditahan bersama aiptu ps kayukayu dalam truk besar milik polisi berusia tahun itukayukayu itu diambil dari hutan tahura setelah kita kembangkan kembali menangkap dua tersangka baru rm dan ih katanya tambunan mendapatkan penghargaan polisi terbaik di jajaran polri versi komisi kepolisian nasional kompolnasdia menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan penindakan siapa saja yang terlibat tindak pidana kejahatan kehutanan siapapun sama di mata hukum akan diproses jika melanggar termasuk penegak hukum sekalipunpembalakan liar yang melibatkan ps terbongkar dari penangkapan pasukan detasemen intelijen den intel kodam ibb dibantu intel kodim tk mereka mengamankan satu truk kayu olahan tanpa dokumen sah pengangkat kayu penangkapan di desa torong kecamatan simpang empat karo kamis data polres karo sejak beberapa kali menangkap kejahatan kehutanan pada rabu juga diamankan satu truk kayu damar jati dan sembarang dari tahura berdekakan dengan taman nasional gunung leuser tngl dua pelaku sopir ms dan kenek hs samasama warga kabanjahems menyatakan kayu diambil dari tahura mereka bawa melalui jalur hutan melintasi tngl di langkat dan jalur masuk karo dia sudah lebih dari dua kali memuat kayu dari tahura dibawa ke kabanjahe untuk dijual kepada penampung polres karo masih mendalami kasus inikayu kami beli rp juta per ton ada yang menebang dalam hutan saat datang diolah jadi broti maupun papan kebanyakan kayu sembarang mahoni meranti dan damarsementara sapto aji prabowo kepala bidang pengelolaan taman nasional wilayah iii stabat balai besar tngl menyatakan penebangan kayu di tahura sekitar meter dari tngl meski begitu mereka akan membantu tim dinas kehutanan mengawasi baik luar tngl maupun tahurakhusus tngl telaga mereka terus menggiatkan patroli patroli bersama masyarakat sekitar tngl untuk tahura katanya balai siap membantu seperti kantor resort jadi base camp pengamanan kami akan mempengamanan perbatasan tahura dengan tngl polhut dinas kehutanan bisa pakai kantor resort
KLHK tegaskan dana RBP digunakan untuk kinerja pengurangan emisi. Pembayaran berbasis kinerja dari Norwegia menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca secara signifikan,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,klhk tegaskan dana rbp digunakan untuk kinerja pengurangan emisi pembayaran berbasis kinerja dari norwegia menunjukkan bahwa indonesia telah berhasil mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca secara signifikan
"University of Technology Sydney (UTS) luncurkan Centre for Climate Risk and Resilience. Centre for Climate Risk and Resilience (CCRR) berkomitmen untuk memfasilitasi ilmu pengetahuan dan tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim, serta mendukung dekarbonisasi perekonomian dan kesehatan lingkungan hidup.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,university of technology sydney uts luncurkan centre for climate risk and resilience centre for climate risk and resilience ccrr berkomitmen untuk memfasilitasi ilmu pengetahuan dan tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim serta mendukung dekarbonisasi perekonomian dan kesehatan lingkungan hidup
"Arkansas Oil Spill Shatters American Dream of Families Still Displaced From New Homes. Tumpahan minyak di Mayflower, Arkansas, yang berasal dari pipa Exxon menggarisbawahi risiko signifikan dari infrastruktur minyak, terutama dalam mengangkut dilbit Kanada yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,arkansas oil spill shatters american dream of families still displaced from new homes tumpahan minyak di mayflower arkansas yang berasal dari pipa exxon menggarisbawahi risiko signifikan dari infrastruktur minyak terutama dalam mengangkut dilbit kanada yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar
"Menko Luhut konservasi 400 ribu hektare bakau guna kurangi emisi. Langkah cepat yang kami ambil bersama World Bank beserta kementerian/lembaga terkait, termasuk TNI AD hari ini, ialah berfokus pada rehabilitasi 75 ribu hektare dan mengonservasi 400 ribu hektare mangrove.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
perjanjian internasional",menko luhut konservasi ribu hektare bakau guna kurangi emisi langkah cepat yang kami ambil bersama world bank beserta kementerianlembaga terkait termasuk tni ad hari ini ialah berfokus pada rehabilitasi ribu hektare dan mengonservasi ribu hektare mangrove
"In Detroit, Fighting Hopelessness With a Climate Plan. KTT Kota Ramah Iklim/Berkarbon Rendah yang dipimpin oleh Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, meskipun dalam situasi keuangan yang sulit.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
perencanaan kota",in detroit fighting hopelessness with a climate plan ktt kota ramah iklimberkarbon rendah yang dipimpin oleh wali kota los angeles eric garcetti menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk menghadapi tantangan perubahan iklim meskipun dalam situasi keuangan yang sulit
"Kemendag menyusun strategi perdagangan hadapi perubahan iklim. Program Action on Climate and Trade (ACT) yang diinisiasi oleh WB, WEF, dan WTO akan membantu Indonesia dalam menyusun strategi mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim, meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan global.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,kemendag menyusun strategi perdagangan hadapi perubahan iklim program action on climate and trade act yang diinisiasi oleh wb wef dan wto akan membantu indonesia dalam menyusun strategi mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim meningkatkan posisi indonesia dalam perdagangan global
"America Is Only Nation Where Climate Scientists Face Organized Harassment. Pelecehan yang dialami ilmuwan iklim di Amerika Serikat, termasuk ancaman dan surat kebencian, menunjukkan adanya tantangan signifikan yang menghambat kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi tentang pemanasan global kepada publik, berbeda dengan ilmuwan di Eropa dan negara lainnya.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",kampanye publik,america is only nation where climate scientists face organized harassment pelecehan yang dialami ilmuwan iklim di amerika serikat termasuk ancaman dan surat kebencian menunjukkan adanya tantangan signifikan yang menghambat kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi tentang pemanasan global kepada publik berbeda dengan ilmuwan di eropa dan negara lainnya
"Pesan buat Pemimpin Baru: Selamatkan Hutan, Gambut dan Jamin Hak Kelola Masyarakat. Moratorium hutan dan lahan gambut sudah memasuki tahun ketiga, tepat 20 Mei 2014. Kebijakan ini bertujuan memberi jeda waktu buat perbaikan tata kelola hutan. Tujuannya, memastikan keberlangsungan alam sekaligus pengakuan hak kelola masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.Sayangnya, dalam kurun tiga tahun, carut marut tetap terjadi. Izin-izin buat perusahaan sawit, HTI, tambang dan lain-lain terlebih dengan dalih master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) terus berjalan di kawasan yang masuk moratorium. Alam dan kehidupan masyarakat terus terancam. Moratorium hutan dan lahan seakan dikangkangi.Indonesia, tak lama lagi memsuki era pergantian pemimpin baru. Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, mendesak, pemimpin baru harus memiliki komitmen lebih kuat dalam penyelamatan hutan, gambut dan menjamin hak kelola masyarakat.Demikian benang merah diskusi bertajuk “3 Tahun Moratorium Izin Kehutanan, Seperti Apakah Perlindungan Lahan Gambut, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Penyelesaian Konflik di era Moratorium serta Harus Seperti Apakah Pemerintah Ke Depan?” di Jakarta, 21 Mei 2014.Mereka mengajukan beberapa rekomendasi kepada Presiden SBY ataupun pemimpin baru nanti. Rekomendasi itu antara lain. Presiden harus memastikan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional seperti dicanangkan. “Salah satu lewat menghapus pengecualian dalam Inpres Moratorium,” kata Teguh Surya, pengkampanye Politik Hutan Greenpeace.Adapun pengecualian Inpres Moratorium yang harus dihapus itu terkait permohonan yang mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, pelaksanaan pembangunan nasional bersifat vital seperti geothermal, minyak dan gas bumi,ketenagalistrikan, dan lahan untuk padi dan tebu. Lalu, perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usaha masih berlaku.Bagian restorasi ekosistem, katanya, masih berlaku dengan mengganti istilah RE dengan pemulihan ekosistem.Koalisi mendesak, Presiden segera menerbitkan landasan hukum peninjauan kembali izin‐izin konsesi perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan di atas hutan dan lahan gambut serta hutan adat. Juga memastikan pemerintah membangun mekanisme pemantauan atau pengawasan moratorium yang mudah dimengerti dan diakses masyarakat, khusus kaum perempuan.Presiden juga didesak revisi RPP Gambut dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan, khusus masyarakat di sekitar lahan gambut.Lalu, menghentikan dan mencegah dampak bencana kebakaran hutan dan gambut meluas. Caranya, tidak membenarkan pembangunan kebun baru dan HTI pada lahan gambut dan hutan yang tersisa, mengkaji ulang konsesi di lahan gambut, termasuk yang masih tahap pengajuan. Lantas, penegakan hukum perusahaan yang areal konsesi terbakar, dan fokus kejahatan korporasi.Pemerintah juga didesak segera mengesahkan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.Contoh-contoh di lapangan yang menunjukkan moratorium belum berjalan efektif dijabarkan. “Melihat perkembangan peta indikatif penundaan izin baru, justru terjadi kompromi dengan izin-izin lokasi yang baru diusulkan,” kata Frangki, Yayasan Pusaka.Dia mencontohkan, di Papua dan Papua Barat, setidaknya ada tiga permasalahan besar. , ketentuan pengecualian dalam kebijakan moratorium masih memungkinkan perkebunan besar masuk wilayah moratorium dengan mengusung kepentingan pangan dan energi. Salah satu contoh, mega proyek MIFEE di Merauke, izin dan rekomendasi keluar meskipun di wilayah moratorium., pemberian izin baru oleh pemerintah daerah meningkat, hingga terjadi alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan. Lebih dari 1,5 juta hektar kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk pencadangan hutan tanaman industri (HTI) dan 2,6 juta hektar hutan alam dialokasi buat ditebang., alih fungsi kawasan hutan massif. Pemerintah Papua Barat mengesahkan usulan revisi RTRW dengan perubahan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar. Ini terdiri dari perubahan peruntukan 952.683 hektar dan fungsi 874.914 hektar. Kawasan APL menjadi kawasan hutan hanya 8.730 hektar. “Sebagian besar untuk investasi perkebunan.”Azmi Sirajuddin, Yayasan Merah Puti Palu, Sulawesi Tengah, angkat bicara. Di Sulteng, dari 443 IUP memakan kawasan hutan sleuas 1,3 juta hektar. “Ini sudah dua pertiga dari kawasan hutan Sulteng yang tinggal 3,1 juta hektar. Besar sekali, ini buat kepentingan pertambagan,” ujar dia.Dia mengatakan, kawasan-kawasan parah perusakan kawasan hutan, termasuk di kawasan moratorium, seperti di Kabupaten Banggai, Morowali dan Tojo Una-una. “Desa Podi, itu masuk Inpres Moratorium, tetapi pada 2012 bupati kasih izin nikel dan biji besi. Ini daerah bencana tapi tetap dikasih izin. Moratorium sama sekali tak ditaati.”Kebijakan MP3EI menambah parah kerusakan, terlebih Sulteng masuk koridor biji besi dan nikel. Kepala daerah, katanya, lebih senang mengeluarkan izin atas nama MP3EI ketimbang taat pada Inpres Moratorium. “Ini sikap pembangkangan di Sulteng. Lebih suka uang tunai. Satu izin di Sulteng sekitar Rp1 miliar dengan dalih dana reklamasi. Ini jadi bisnis bupati di Sulteng.”Abu Meredian, Forest Watch Indonesia juga mengungkapkan kekhawatiran sama. Aturan di negeri ini, katanya, seakan tak bergigi. Sesuai UU Pesisir, pulau-pulau kecil di bawah 2.000 meter persegi dilindungi tetapi kenyataan berbeda, seperti terjadi di Kepulauan Aru. Meskipun, belakangan disebutkan Menteri Kehutanan, kebun tebu tak layak di Kepulauan Aru. Bukan berarti aman, muncul kabar, sudah menanti persetujuan izin buat kebun sawit.Di Kepulauan Aru, katanya, memiliki potensi kayu merbau cukup besar. “Di sana kayu merbau banyak diameter lebih satu meter.”Dia meminta, pulau-pulau kecil jangan dianaktirikan, karena hutan-hutan di wilayah ini sangat rentan. “Kalau sampai dibabat akan munculkan dampak buruk bagi pulau dan orang di sana.”Begitu pula terjadi di Kalimantan Tengah. Edo Rahman dari Walhi, mengatakan, Inpres Moratorium tak maksimal di daerah pilot project REDD+ ini. “Terbukti di Kalteng, muncul izin-izin memanfaatkan kawasan hutan yang masuk Inpres Moratorium.”Miris. Meskipun Presiden sudah mengeluarkan inpres tetapi seakan tak wajib laksanakan daerah. “Karena para pemimpin daerah tak anggap wajib jalankan inpres itu. Terbukti banyak izin keluar.”Muslim Rasyid, koordinator Jikalahari mengatakan, moratorium seharusnya menjadi momentum koreksi izin-izin bermasalah di Riau, yang sampai saat ini penanganan tak jelas. Dia memperlihatkan bagaimana peta kawasan yang dilindungi moratorium, setiap revisi enam bulan berkurang dan akhirnya bersih dari perlindungan.Sebelum itu, Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam mendesak kandidat yang maju dalam pilpres tidak melibatkan mafia tambang dan migas dalam tim sukses pemenangan. Koalisi menganggap keterlibatan mafia tambang dan migas punya andil besar dalam carut marut tata kelola hutan selama ini.Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi itu antara lain, KontraS, Institut Hijau Indonesia, ICEL, Fitra, Indonesia Corruption Watch, Jatam dan Solidaritas Perempuan.“Sektor tambang dan migas rumah nyaman bagi para koruptor. Di pilkada maupun pilpres banyak mafia tambang ikut sokong dana kampanye. Tambang dan migas jadi primadona kumpulkan modal politik,” kata Ki Bagus Hadi Kusuma dari Jatam, Selasa (20/5/14).Jika mafia tambang dan migas berperan, akan terjadi politik balas jasa. Banyak peraturan dan kebijakan menguntungkan mereka sebagai bagian balas jasa dukungan politik. “Tahun 2009, pasangan SBY-Boediono mendapatkan dana kampanye Rp24,5 miliar dari pengusaha tambang. Begitupun capres lain.”Data Jatam, 68 persen Indonesia sudah terkavling untuk konsensi tambang, migas dan perkebunan. “Faktanya, pertambangan tidak membuat masyarakat sejahtera. Justru memakan lahan luas dan menimbulkan konflik dengan masyarakat. Akses mereka menjadi terbatas. Juga mengancam ketersediaan air,” kata Bagus.Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia, mengatakan, sebaiknya capres menutup celah mafia tambang dan migas masuk dalam tim sukses. “Jangan sampai ada penumpang gelap.”Dia berharap, capres yang maju transparan mengungkap sumber dana kampanye mereka. “Kami ingin capres dan cawapres tegas, mereka tidak melibatkan mafia migas dan tambang.”Chalid mendesak, capres berkomitmen memperbaiki kebijakan tata kelola energi pertambangan yang lebih memihak rakyat. Juga membersihkan kabinet pemerintahan dari intervensi mafia tambang dan migas.Senada dengan Hadi Prayitno dari Knowledge Management Manager Fitra. Dia mengatakan, eksploitasi sumber SDA besar-besaran karena belanja negara dibebankan pada sumber lain, yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP).“Padahal, 97 persen PNBP dari eksploitasi tambang dan migas. Di APBN 2014, mencapai Rp198 triliun. Tak heran eksploitasi SDA besar-besaran dengan dalih penyeimbang APBN.”Dengan skema ini, bisa menyelamatkan APBN. Namun sisi lain mengorbankan alam, lingkungan dan keselamatan warga sekitar tambang. “Capres harus berpikir soal ini. Mereka harus berani menerapkan rasio pajak lebih tinggi. Beranikah yang maju sekarang berpikir ke arah sana? Sebab, mereka berhadapan dengan mafia,” kata Hadi.Tak jauh beda dengan Syamdul Munir, divisi advokasi ekonomi dan sosial KontraS. Menurut dia, pertambangan seringkali merenggut hak masyarakat sekitar. Sebab, memakan lahan sangat luas. “Capres harus berani berkomitmen sejak awal menerapkan kebijakan reforma agraria. Kita kawal dari sekarang.”Hingga 2013, KontraS mencatat ada 12 orang tewas, 211 luka dan 89 ditahan akibat konflik pengelolaan SDA, terutama tambang dan energi.Emerson Yuntho aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, isu mafia migas dan tambang harus menjadi konsen utama capres. Ada banyak temuan KPK membuktikan negara dirugikan karena keluar izin tambang dan migas.“Mereka harus berkomitmen sejak awal tidak menempatkan menteri dari kalangan politisi. Sebab jika kementerian penting seperti ESDM dan Kehutanan ditempati politisi akan tersandera. Sama seperti sekarang di Kemenhut. Kepentingan partai kental.”Aliza Yuliana, dari divisi perempuan dan konflik SDA Solidaritas Perempuan menyorori dampak buruk pertambangan bagi perempuan. Setiap kali perusahaan tambang beroperasi, tidak pernah mempertimbangkan aspirasi perempuan.“Padahal, perempuan pihak paling dirugikan. Dampak berlapis. Terutama soal kesehatan reproduksi. Capres harus berkomitmen mengubah ini. Jangan lagi ada politik balas jasa menguntungkan mafia tambang dan migas.”","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",mengatasi dampak yang tidak proporsional,pesan buat pemimpin baru selamatkan hutan gambut dan jamin hak kelola masyarakat moratorium hutan dan lahan gambut sudah memasuki tahun ketiga tepat mei kebijakan ini bertujuan memberi jeda waktu buat perbaikan tata kelola hutan tujuannya memastikan keberlangsungan alam sekaligus pengakuan hak kelola masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutansayangnya dalam kurun tiga tahun carut marut tetap terjadi izinizin buat perusahaan sawit hti tambang dan lainlain terlebih dengan dalih master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mpei terus berjalan di kawasan yang masuk moratorium alam dan kehidupan masyarakat terus terancam moratorium hutan dan lahan seakan dikangkangiindonesia tak lama lagi memsuki era pergantian pemimpin baru untuk itu koalisi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan indonesia dan iklim global mendesak pemimpin baru harus memiliki komitmen lebih kuat dalam penyelamatan hutan gambut dan menjamin hak kelola masyarakatdemikian benang merah diskusi bertajuk tahun moratorium izin kehutanan seperti apakah perlindungan lahan gambut pencegahan kebakaran hutan dan penyelesaian konflik di era moratorium serta harus seperti apakah pemerintah ke depan di jakarta mei mereka mengajukan beberapa rekomendasi kepada presiden sby ataupun pemimpin baru nanti rekomendasi itu antara lain presiden harus memastikan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional seperti dicanangkan salah satu lewat menghapus pengecualian dalam inpres moratorium kata teguh surya pengkampanye politik hutan greenpeaceadapun pengecualian inpres moratorium yang harus dihapus itu terkait permohonan yang mendapat persetujuan prinsip dari menteri kehutanan pelaksanaan pembangunan nasional bersifat vital seperti geothermal minyak dan gas bumiketenagalistrikan dan lahan untuk padi dan tebu lalu perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usaha masih berlakubagian restorasi ekosistem katanya masih berlaku dengan mengganti istilah re dengan pemulihan ekosistemkoalisi mendesak presiden segera menerbitkan landasan hukum peninjauan kembali izinizin konsesi perkebunan hutan tanaman industri dan pertambangan di atas hutan dan lahan gambut serta hutan adat juga memastikan pemerintah membangun mekanisme pemantauan atau pengawasan moratorium yang mudah dimengerti dan diakses masyarakat khusus kaum perempuanpresiden juga didesak revisi rpp gambut dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan khusus masyarakat di sekitar lahan gambutlalu menghentikan dan mencegah dampak bencana kebakaran hutan dan gambut meluas caranya tidak membenarkan pembangunan kebun baru dan hti pada lahan gambut dan hutan yang tersisa mengkaji ulang konsesi di lahan gambut termasuk yang masih tahap pengajuan lantas penegakan hukum perusahaan yang areal konsesi terbakar dan fokus kejahatan korporasipemerintah juga didesak segera mengesahkan uu pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adatcontohcontoh di lapangan yang menunjukkan moratorium belum berjalan efektif dijabarkan melihat perkembangan peta indikatif penundaan izin baru justru terjadi kompromi dengan izinizin lokasi yang baru diusulkan kata frangki yayasan pusakadia mencontohkan di papua dan papua barat setidaknya ada tiga permasalahan besar ketentuan pengecualian dalam kebijakan moratorium masih memungkinkan perkebunan besar masuk wilayah moratorium dengan mengusung kepentingan pangan dan energi salah satu contoh mega proyek mifee di merauke izin dan rekomendasi keluar meskipun di wilayah moratorium pemberian izin baru oleh pemerintah daerah meningkat hingga terjadi alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan lebih dari juta hektar kawasan hutan di papua dan papua barat untuk pencadangan hutan tanaman industri hti dan juta hektar hutan alam dialokasi buat ditebang alih fungsi kawasan hutan massif pemerintah papua barat mengesahkan usulan revisi rtrw dengan perubahan kawasan hutan seluas hektar ini terdiri dari perubahan peruntukan hektar dan fungsi hektar kawasan apl menjadi kawasan hutan hanya hektar sebagian besar untuk investasi perkebunanazmi sirajuddin yayasan merah puti palu sulawesi tengah angkat bicara di sulteng dari iup memakan kawasan hutan sleuas juta hektar ini sudah dua pertiga dari kawasan hutan sulteng yang tinggal juta hektar besar sekali ini buat kepentingan pertambagan ujar diadia mengatakan kawasankawasan parah perusakan kawasan hutan termasuk di kawasan moratorium seperti di kabupaten banggai morowali dan tojo unauna desa podi itu masuk inpres moratorium tetapi pada bupati kasih izin nikel dan biji besi ini daerah bencana tapi tetap dikasih izin moratorium sama sekali tak ditaatikebijakan mpei menambah parah kerusakan terlebih sulteng masuk koridor biji besi dan nikel kepala daerah katanya lebih senang mengeluarkan izin atas nama mpei ketimbang taat pada inpres moratorium ini sikap pembangkangan di sulteng lebih suka uang tunai satu izin di sulteng sekitar rp miliar dengan dalih dana reklamasi ini jadi bisnis bupati di sultengabu meredian forest watch indonesia juga mengungkapkan kekhawatiran sama aturan di negeri ini katanya seakan tak bergigi sesuai uu pesisir pulaupulau kecil di bawah meter persegi dilindungi tetapi kenyataan berbeda seperti terjadi di kepulauan aru meskipun belakangan disebutkan menteri kehutanan kebun tebu tak layak di kepulauan aru bukan berarti aman muncul kabar sudah menanti persetujuan izin buat kebun sawitdi kepulauan aru katanya memiliki potensi kayu merbau cukup besar di sana kayu merbau banyak diameter lebih satu meterdia meminta pulaupulau kecil jangan dianaktirikan karena hutanhutan di wilayah ini sangat rentan kalau sampai dibabat akan munculkan dampak buruk bagi pulau dan orang di sanabegitu pula terjadi di kalimantan tengah edo rahman dari walhi mengatakan inpres moratorium tak maksimal di daerah pilot project redd ini terbukti di kalteng muncul izinizin memanfaatkan kawasan hutan yang masuk inpres moratoriummiris meskipun presiden sudah mengeluarkan inpres tetapi seakan tak wajib laksanakan daerah karena para pemimpin daerah tak anggap wajib jalankan inpres itu terbukti banyak izin keluarmuslim rasyid koordinator jikalahari mengatakan moratorium seharusnya menjadi momentum koreksi izinizin bermasalah di riau yang sampai saat ini penanganan tak jelas dia memperlihatkan bagaimana peta kawasan yang dilindungi moratorium setiap revisi enam bulan berkurang dan akhirnya bersih dari perlindungansebelum itu koalisi anti mafia sumber daya alam mendesak kandidat yang maju dalam pilpres tidak melibatkan mafia tambang dan migas dalam tim sukses pemenangan koalisi menganggap keterlibatan mafia tambang dan migas punya andil besar dalam carut marut tata kelola hutan selama iniorganisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi itu antara lain kontras institut hijau indonesia icel fitra indonesia corruption watch jatam dan solidaritas perempuansektor tambang dan migas rumah nyaman bagi para koruptor di pilkada maupun pilpres banyak mafia tambang ikut sokong dana kampanye tambang dan migas jadi primadona kumpulkan modal politik kata ki bagus hadi kusuma dari jatam selasa jika mafia tambang dan migas berperan akan terjadi politik balas jasa banyak peraturan dan kebijakan menguntungkan mereka sebagai bagian balas jasa dukungan politik tahun pasangan sbyboediono mendapatkan dana kampanye rp miliar dari pengusaha tambang begitupun capres laindata jatam persen indonesia sudah terkavling untuk konsensi tambang migas dan perkebunan faktanya pertambangan tidak membuat masyarakat sejahtera justru memakan lahan luas dan menimbulkan konflik dengan masyarakat akses mereka menjadi terbatas juga mengancam ketersediaan air kata baguschalid muhammad dari institut hijau indonesia mengatakan sebaiknya capres menutup celah mafia tambang dan migas masuk dalam tim sukses jangan sampai ada penumpang gelapdia berharap capres yang maju transparan mengungkap sumber dana kampanye mereka kami ingin capres dan cawapres tegas mereka tidak melibatkan mafia migas dan tambangchalid mendesak capres berkomitmen memperbaiki kebijakan tata kelola energi pertambangan yang lebih memihak rakyat juga membersihkan kabinet pemerintahan dari intervensi mafia tambang dan migassenada dengan hadi prayitno dari knowledge management manager fitra dia mengatakan eksploitasi sumber sda besarbesaran karena belanja negara dibebankan pada sumber lain yaitu penerimaan negara bukan pajak pnbppadahal persen pnbp dari eksploitasi tambang dan migas di apbn mencapai rp triliun tak heran eksploitasi sda besarbesaran dengan dalih penyeimbang apbndengan skema ini bisa menyelamatkan apbn namun sisi lain mengorbankan alam lingkungan dan keselamatan warga sekitar tambang capres harus berpikir soal ini mereka harus berani menerapkan rasio pajak lebih tinggi beranikah yang maju sekarang berpikir ke arah sana sebab mereka berhadapan dengan mafia kata haditak jauh beda dengan syamdul munir divisi advokasi ekonomi dan sosial kontras menurut dia pertambangan seringkali merenggut hak masyarakat sekitar sebab memakan lahan sangat luas capres harus berani berkomitmen sejak awal menerapkan kebijakan reforma agraria kita kawal dari sekaranghingga kontras mencatat ada orang tewas luka dan ditahan akibat konflik pengelolaan sda terutama tambang dan energiemerson yuntho aktivis indonesia corruption watch icw mengatakan isu mafia migas dan tambang harus menjadi konsen utama capres ada banyak temuan kpk membuktikan negara dirugikan karena keluar izin tambang dan migasmereka harus berkomitmen sejak awal tidak menempatkan menteri dari kalangan politisi sebab jika kementerian penting seperti esdm dan kehutanan ditempati politisi akan tersandera sama seperti sekarang di kemenhut kepentingan partai kentalaliza yuliana dari divisi perempuan dan konflik sda solidaritas perempuan menyorori dampak buruk pertambangan bagi perempuan setiap kali perusahaan tambang beroperasi tidak pernah mempertimbangkan aspirasi perempuanpadahal perempuan pihak paling dirugikan dampak berlapis terutama soal kesehatan reproduksi capres harus berkomitmen mengubah ini jangan lagi ada politik balas jasa menguntungkan mafia tambang dan migas
"Aksi Hari Lingkungan Hidup, Dorong Pemerintah Berkomitmen Terhadap Lingkungan. Aksi di depan Balai Besar Wilayah Sungai (BPWS) Brantas di Surabaya, Kamis (6/6) menuntut penertiban bangunan di sempadan sungai Surabaya. Foto : Petrus RiskiPeringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni, menjadi ajang para aktivis pecinta lingkungan untuk mengingatkan pemerintah, agar lebih peduli terhadap lingkungan melalui kebijakan serta pembangunan yang dilakukan.Dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Surabaya, Kamis (6/6) yang dilakukan gabungan aktivis pecinta lingkungan antara lain Komunitas Anti Lupa Pencemaran Kali Surabaya (Kalaps), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Institut Pemulihan dan Perlindungan Sungai (Inspirasi), Tresno Bumi, Perkumpulan Telapak serta Ecoton, BPWS Brantas diminta untuk bersikap tegas terhadap pelaku pelanggaran undang-undang yang melarang pendirian bangunan di atas sempadan sungai.Rully Mustika dari Komunitas Anti Lupa Pencemaran Sungai (Kalaps) menilai, ketegasan pemerintah dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang dibawah Kementerian Pekerjaan Umum harus ditunjukkan, agar tidak ada lagi pelaku pelanggaran peraturan yang merusak lingkungan. Hingga kini terdapat sekitar 7.000 bangunan yang melanggar peraturan mengenai sempadan sungai, diantaranya perumahan, pabrik dan pergudangan, hingga ruko yang berdiri di atas sempadan sungai Surabaya.“Pembiaran ini dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan pencemaran sungai terus berlanjut, juga ancaman bahaya erosi maupun banjir akibat hilangnya kawasan resapan air,” seru Rully Mustika selaku koordinator aksi.Sebelumnya peanganan sempadan sungai di Jawa Timur dikelola oleh Pemerintah provinsi Jawa Timur, namun kini beralih ditangani pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BPWS) Brantas.Rully menegaskan bahwa aksi yang dilakukan ini untuk mendukung eksekusi pembongkaran bangunan, terutama bangunan gudang dan ruko di atas sempadan kali Surabaya di kawasan jalan raya Cangkir, Driyorejo, Kabupaten Gresik, yang diduga bernilai lebih dari 2 milyar rupiah.“Kalau diteruskan bangunan ini, lambat laun akan menyebabkan pencemaran karena saluran air langsung ke sungai. Padahal air sungai di situ menjadi bahan baku PDAM Gresik. Bahaya lain adalah erosi dan juga banjir di lingkungan sekitar,” kata Rully kepada Mongabay-Indonesia.Terkait masih maraknya pendirian bangunan di atas sempadan sungai, Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengungkapkan, perlunya keseriusan pemerintah untuk bersama masyarakat mengatasi persoalan lingkungan khususnya pencemaran air sungai.“Pemerintah harus mampu menumbuhkan partisipasi, bagaimana sungai bisa bersih ya semua orang terlibat, tidak hanya pemerintah yang mengerjakan. Banyak komponen masyarakat mau gotong royong untuk membersihkan dan menjernihkan Kali Surabaya, sehingga sudah saatnya pemerintah membuka pintu akses informasi dan partisipasi,” ujar Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton.Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi ajang bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, untuk mengkritisi krisis ekologi yang terjadi di Jawa Timur. Walhi Jawa Timur menyebutkan kasus penggundulan hutan di kawasan Lumajang dan Trenggalek hingga mencapai 2.000 hektar dapat berdampak pada pengurangan debit mata air yang menjadi sandaran hidup masyarakat.“Harus ada ketegasan sikap pemerintah untuk memulihkan kembali kerusakan hutan dan lahan yang ada di Indonesia, serta bersikap adil dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan,” kata Ahmad Rosul, Divisi Advokasi dan Kampanye, Walhi Jawa Timur.Selain kerusakan hutan, pencemaran laut di sekitar Teluk Lamong, Gresik juga disoroti, akibat pembuangan limbah minyak sawit oleh PT Wilmar Nabati Indonesia, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan teluk Lamong.“Meminta pemerintah secara tegas untuk menuntut perusahaan yang merusak hutan, serta mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Misalnya kalau itu merupakan lahan konservasi ya harus dipergunakan sebagai lahan konservasi, bukan berarti dapat disalahgunakan atau pengalihan kawasan konservasi menjadi hutan produksi,” demikian diutarakan Ahmad Rosul seraya mendesak pemerintah sebagai pengambil kebijakan mampu menelorkan model kebijakan tata ruang yang lebih ramah lingkungan dan berperspektif jangka panjang.Gelaran Pemilihan Presiden 9 Juli juga menjadi kesempatan bagi aktivis pecinta lingkungan, untuk mengajak masyarakat memilih calon pemimpin bangsa yang peduli terhadap kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya. Rosek Nursahid, Ketua ProFauna Indonesia mengungkapkan, pemimpin Indonesia kedepan yang terpilih nantinya tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan akibat merusak hutan dan lingkungan.“Calon presiden itu tidak punya bisnis eksploitasi hutan. Yang kedua, Presiden itu tidak punya yang pernah mengeluarkan sebuah kebijakan atau pun wacana kebijakannya untuk pengembangan ekonomi yang berbasis sektor hutan, artinya melakukan eksploitasi hutan, bukan pemanfaatan jasa hutan,” kata Rosek Nursahid, Pendiri proFauna Indonesia.Selain kebijakan di bidang hutan, Rosek mengajak mayarakat melihat rekam jejak serta latar belakang Calon Presiden, yang minim menjadi pelaku perusakan hutan dan lingkungan.“Perlu kita lihat dari nya dia, kemudian dari bisnis dia apakah punya bisnis yang terkait eksploitasi hutan, kita harus melihat apakah dalam visi misi dan program kerja itu menunjukkan ada sebuah garis kebijakan yang mengarah kepada kepedulian kepada kelestarian hutan,” papar Rosek Nursahid menyebutkan kriteria Calon Presiden yang dapat dipilih masyarakat Indonesia.","[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional",aksi hari lingkungan hidup dorong pemerintah berkomitmen terhadap lingkungan aksi di depan balai besar wilayah sungai bpws brantas di surabaya kamis menuntut penertiban bangunan di sempadan sungai surabaya foto petrus riskiperingatan hari lingkungan hidup sedunia pada juni menjadi ajang para aktivis pecinta lingkungan untuk mengingatkan pemerintah agar lebih peduli terhadap lingkungan melalui kebijakan serta pembangunan yang dilakukandalam aksi unjuk rasa di depan kantor balai besar wilayah sungai bbws brantas di surabaya kamis yang dilakukan gabungan aktivis pecinta lingkungan antara lain komunitas anti lupa pencemaran kali surabaya kalaps badan eksekutif mahasiswa bem fakultas hukum universitas bhayangkara surabaya institut pemulihan dan perlindungan sungai inspirasi tresno bumi perkumpulan telapak serta ecoton bpws brantas diminta untuk bersikap tegas terhadap pelaku pelanggaran undangundang yang melarang pendirian bangunan di atas sempadan sungairully mustika dari komunitas anti lupa pencemaran sungai kalaps menilai ketegasan pemerintah dalam hal ini balai besar wilayah sungai bbws brantas yang dibawah kementerian pekerjaan umum harus ditunjukkan agar tidak ada lagi pelaku pelanggaran peraturan yang merusak lingkungan hingga kini terdapat sekitar bangunan yang melanggar peraturan mengenai sempadan sungai diantaranya perumahan pabrik dan pergudangan hingga ruko yang berdiri di atas sempadan sungai surabayapembiaran ini dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan pencemaran sungai terus berlanjut juga ancaman bahaya erosi maupun banjir akibat hilangnya kawasan resapan air seru rully mustika selaku koordinator aksisebelumnya peanganan sempadan sungai di jawa timur dikelola oleh pemerintah provinsi jawa timur namun kini beralih ditangani pemerintah pusat melalui balai besar wilayah sungai bpws brantasrully menegaskan bahwa aksi yang dilakukan ini untuk mendukung eksekusi pembongkaran bangunan terutama bangunan gudang dan ruko di atas sempadan kali surabaya di kawasan jalan raya cangkir driyorejo kabupaten gresik yang diduga bernilai lebih dari milyar rupiahkalau diteruskan bangunan ini lambat laun akan menyebabkan pencemaran karena saluran air langsung ke sungai padahal air sungai di situ menjadi bahan baku pdam gresik bahaya lain adalah erosi dan juga banjir di lingkungan sekitar kata rully kepada mongabayindonesiaterkait masih maraknya pendirian bangunan di atas sempadan sungai direktur eksekutif ecoton prigi arisandi mengungkapkan perlunya keseriusan pemerintah untuk bersama masyarakat mengatasi persoalan lingkungan khususnya pencemaran air sungaipemerintah harus mampu menumbuhkan partisipasi bagaimana sungai bisa bersih ya semua orang terlibat tidak hanya pemerintah yang mengerjakan banyak komponen masyarakat mau gotong royong untuk membersihkan dan menjernihkan kali surabaya sehingga sudah saatnya pemerintah membuka pintu akses informasi dan partisipasi ujar prigi arisandi direktur eksekutif ecotonperingatan hari lingkungan hidup sedunia juga menjadi ajang bagi wahana lingkungan hidup indonesia walhi jawa timur untuk mengkritisi krisis ekologi yang terjadi di jawa timur walhi jawa timur menyebutkan kasus penggundulan hutan di kawasan lumajang dan trenggalek hingga mencapai hektar dapat berdampak pada pengurangan debit mata air yang menjadi sandaran hidup masyarakatharus ada ketegasan sikap pemerintah untuk memulihkan kembali kerusakan hutan dan lahan yang ada di indonesia serta bersikap adil dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan kata ahmad rosul divisi advokasi dan kampanye walhi jawa timurselain kerusakan hutan pencemaran laut di sekitar teluk lamong gresik juga disoroti akibat pembuangan limbah minyak sawit oleh pt wilmar nabati indonesia sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan teluk lamongmeminta pemerintah secara tegas untuk menuntut perusahaan yang merusak hutan serta mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya misalnya kalau itu merupakan lahan konservasi ya harus dipergunakan sebagai lahan konservasi bukan berarti dapat disalahgunakan atau pengalihan kawasan konservasi menjadi hutan produksi demikian diutarakan ahmad rosul seraya mendesak pemerintah sebagai pengambil kebijakan mampu menelorkan model kebijakan tata ruang yang lebih ramah lingkungan dan berperspektif jangka panjanggelaran pemilihan presiden juli juga menjadi kesempatan bagi aktivis pecinta lingkungan untuk mengajak masyarakat memilih calon pemimpin bangsa yang peduli terhadap kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya rosek nursahid ketua profauna indonesia mengungkapkan pemimpin indonesia kedepan yang terpilih nantinya tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan akibat merusak hutan dan lingkungancalon presiden itu tidak punya bisnis eksploitasi hutan yang kedua presiden itu tidak punya yang pernah mengeluarkan sebuah kebijakan atau pun wacana kebijakannya untuk pengembangan ekonomi yang berbasis sektor hutan artinya melakukan eksploitasi hutan bukan pemanfaatan jasa hutan kata rosek nursahid pendiri profauna indonesiaselain kebijakan di bidang hutan rosek mengajak mayarakat melihat rekam jejak serta latar belakang calon presiden yang minim menjadi pelaku perusakan hutan dan lingkunganperlu kita lihat dari nya dia kemudian dari bisnis dia apakah punya bisnis yang terkait eksploitasi hutan kita harus melihat apakah dalam visi misi dan program kerja itu menunjukkan ada sebuah garis kebijakan yang mengarah kepada kepedulian kepada kelestarian hutan papar rosek nursahid menyebutkan kriteria calon presiden yang dapat dipilih masyarakat indonesia
"Why Don’t TV Meteorologists Believe in Climate Change?. Sebagian besar ilmuwan iklim sepakat bahwa pemanasan global yang disebabkan oleh manusia sedang terjadi, dan semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim mengubah frekuensi serta intensitas cuaca ekstrem, yang menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik di kalangan publik.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]","pola cuaca yang berubah
program literasi",why dont tv meteorologists believe in climate change sebagian besar ilmuwan iklim sepakat bahwa pemanasan global yang disebabkan oleh manusia sedang terjadi dan semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim mengubah frekuensi serta intensitas cuaca ekstrem yang menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik di kalangan publik
"Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani. Betapa tidak, pemerintah tampak gusar dengan kesepakatan sukarela perusahaan-perusahaan raksasa yang baru berkomitmen untuk beroperasi bertanggung jawab terhadap lingkungan dan manusia. Komitmen ini dinilai tak masuk akal karena mencantumkan , dengan melarang membuka kebun sawit di hutan sekunder dan semak belukar tua. Apa kata para pegiat lingkungan menanggapi sikap ini?“Komitmen perusahaan ini konsisten dengan tantangan kondisi di lapangan. Dalam konteks keberlanjutan, tentu IPOP harus menunjukkan nilai lebih dibandingkan praktik perkebunan sawit konvensional,” katanya kepada Sabtu (29/8/15).Bahkan, jika melihat konteks keterwakilan pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menyaksikan penandatanganan IPOP di New York 2014.Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit malah menyambut baik IPOP ini. Dia justru mendesak, lima perusahaan besar punya komitmen berkelanjutan ini.Ini berbalik belakang, yang disebutkan beberapa kalangan dari pemerintahan yang membawa-bawa kata ‘rakyat dan petani’ sebagai alasan kekhawatiran.“Petani justru diuntungkan kehadiran IPOP. Akan ada akses pasar lebih luas dan mendapatkan nilai lebih dari sekadar menjual tandan buah sawit. Asalkan petani berpartisipasi dalam komitmen ini. Saya meyakini, jika komitmen berjalan akan membantu skema adil antara petani dan perusahaan.”Saat ini, katanya, seluruh anggota IPOP menghendaki kerjasama dengan petani sawit swadaya seiring pendekatan intensifikasi untuk meminimalisir ekspansi. Dengan begitu, akan ada peningkatan kapasitas petani dalam sistem budidaya sawit.“Komitmen bisnis ini sangat penting bagi petani karena peran negara sangat minim melaksanakan amanat UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Komitmen ini tidak saja menguntungkan petani, juga dapat meminimalisir konflik sosial dan menghormati hak-hak buruh perkebunan,” katanya.Meski begitu, katanya, visi ini tidak mudah dijalankan karena beberapa tantangan di level nasional, seperti soliditas aktor dunia usaha sawit kurang antara yang mendorong keberlanjutan dan yang tidak.“Para pihak cenderung defensif dan selalu menyalahkan bahwa keberlanjutan adalah konsep asing yang akan membatalkan segala inisiatif perubahan yang dicanangkan semua pihak.”Dia meminta, perusahaan serius menjalankan komitmen ini hingga bermanfaat bagi petani dan konflik sosial masyarakat teratasi. Sebaliknya, jika perusahaan besar tidak serius menjalankan komitmen, konsep keberlanjutan dan transformasi akan melemahkan partisipasi penuh dari masyarakat dan petani.“Ini harus diantisipasi. Perusahaan harus serius. Pemerintah harus mendukung inisiatif ini dengan menciptakan regulasi memudahkan anggota IPOP menimplementasikan komitmen.”Mengenai kriteria IPOP dinilai terlalu berat, kata Darto, itu tantangan bersama. Permasalahan saat ini karena stakeholder dalam negeri tidak solid, sebagian memandang “berkelanjutan” sebagai titipan asing.“Mereka tidak lihat problem nyata di bawah. Bisnis berkelanjutan itu kebutuhan Indonesia. Kalau pemerintah takut sawit tidak dibuka pada APL, tingkatkan saja produktivitasnya.”Perusahaan sawit harus mengejar target Kementerian Pertanian produksi 36 ton per hektar per tahun. Saat ini perusahaan rata-rata 24 ton. Masih ada 10 ton harus dikejar.“Kalau pemerintah ingin buka terus izin-izin baru, kapan perusahaan pikir serius tingkatkan produktivitas? Saya , kalau pekerjaan meningkatkan produktivitas butuh kerja keras pemerintah. Pertanyaan, buat pemerintah, sudah bekerja belum untuk membuat peningkatan produktivitas sawit? belum.”Menurut dia, jika menuding IPOP akan merugikan petani sawit, itu tidak benar. Pemerintah dan bisnis cenderung ingin berlindung di balik petani agar petani melawan. “Sedang, selama ini petani tidak pernah diberdayakan pemerintah dan menjadi korban dengan perusahaan,”katanya.Secara politis, hal ini adalah tantangan buat petani. Dia yakin, petani pasti bisa menerapkan konsep berkelanjutan. Jika perusahaan gagal, petani akan menang dan jadi subyek dalam transformasi pasar saat ini.Dia menilai keberatan pemerintah karena belum terbiasa menjalankan praktik baik. “Kami mengerti betul bahwa daya kelola pemerintah masih buruk baik pusat maupun daerah. Visi IPOP itu konsen pada peningkatan produktivitas. Pemerintah yang mengurus tata kelola perizinan belum terbiasa dengan tata kelola baik. Ini akan mengerucut pada audit perizinan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Karena itu tidak mau kehilangan kekuasaan dalam mengurus perizinan.”Dia juga menyikapi konstelasi stakeholders dalam negeri yang tidak solid. Banyak asosiasi pengusaha tidak tegas pada pendirian mau menolak atau menerima bisnis berkelanjutan. “Mereka bicara tidak mewakili perusahaan tapi mewakili asosiasi. Padahal perusahaan komitmen sustainability. Ketika mereka bicara mewakili asosiasi bisnis, mereka menolak.” Setali tiga uang dengan pemerintah. Ada aparatur menolak dan menerima.Nyoman Suryadiputra dari Weatlands Indonesia mengatakan, IPOP harus dilihat dari sisi positif. Ini sejalan dengan Inpres Moratorium dan PP Gambut 71. “Demi keberlanjutan usaha sawit Indonesia, sebaiknya optimalkan produktivitas sawit di semua lahan yang sudah dibuka.”Dia juga mendesak, PP gambut segera dibuat aturan turunan, antara lain pemerintah buat aturan lahan kebun sawit yang sering kebanjiran. “Cekal agar tidak kabur dari tanggung jawab untuk memperbaiki.”Dia juga menyarankan, pengusaha kebun wajib membina pekebun swadaya dan menolak TBS dengan cara tidak ramah lingkungan.Tempatkan aparat desa dan Dinas Perkebunan di lapangan memantau budidaya sawit, baik petani swadaya, petani berdasi dan perusahaan.Bustar Maitar dari Greenpeace mengatakan, kekhawatiran berlebihan terhadap IPOP perlu diluruskan. Sejatinya, inisiatif IPOP yang dimotori beberapa perusahaan perkebunan besar bertujuan membantu pemerintah menekan angka deforestasi.“Juga meningkatkan produktivitas perkebunan sawit termasuk milik rakyat. Tentu, memproteksi akses pasar produksi sawit global. Kami sangat yakin inisiatif ini berguna melindungi lingkungan juga kepentingan bangsa ke depan.”Bustar mengatakan, kalau pemerintah mau produk sawit kompetitif di pasar internasional, harus bebas konflik dan deforestasi. Dengan meletakkan petani kecil sebagai tameng juga tak bijak. “Sebenarnya, yang tetap ingin deforestasi adalah perusahaan besar. Yang tetap ingin membuka hutan terutama di Papua,” katanya.Teguh Surya dari Greenpeace mengatakan, sejak lama lima grup bisnis anggota IPOP menguasai perdagangan sawit, setuju atau tidak dengan komitmen itu, mereka tetap akan menguasi rantai perdagangan sawit.“Nah, ketika mereka berkomitmen lebih baik kenapa tidak di dukung? Kekhawatiran itu tak berdasar karena IPOP mengusulkan penggunaan metode high conservation value untuk hutan sekunder dan belukar tua. Ini jalan tengah terbaik bagi pemerintah dan industri untuk melihat lahan mana yang masih bisa diusahakan dan mana yang harus dilindungi.”Menurut dia, reaksi pemerintah terhadap IPOP ini langkah mundur dalam menyelamatkan lingkungan terutama hutan dan gambut yang tersisa.“Saya khawatir penolakan IPOP ini dimotori kelompok bisnis yang masih nyaman dengan perilaku merusak hutan dan gambut.Tentu tidak boleh diamini karena kita telah merasakan betapa hebat dampak kerusakan hutan dan gambut. Seperti kebakaran hutan, asap, kekeringan, dan lain-lain.”IPOP, katanya, sebenarnya sangat sejalan dengan semangat konstitusional. Dalam UUD 1945, sangat jelas dan tegas dikatakatan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat adalah hak asasi manusia. “Bahkan diperkuat oleh UU HAM dan UU lingkungan hidup. Jadi kebenaran mana lagi yang hendak didustakan?”","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",pemerintah anggap kriteria ipop terlalu berat ini komentar pegiat lingkungan dan petani betapa tidak pemerintah tampak gusar dengan kesepakatan sukarela perusahaanperusahaan raksasa yang baru berkomitmen untuk beroperasi bertanggung jawab terhadap lingkungan dan manusia komitmen ini dinilai tak masuk akal karena mencantumkan dengan melarang membuka kebun sawit di hutan sekunder dan semak belukar tua apa kata para pegiat lingkungan menanggapi sikap inikomitmen perusahaan ini konsisten dengan tantangan kondisi di lapangan dalam konteks keberlanjutan tentu ipop harus menunjukkan nilai lebih dibandingkan praktik perkebunan sawit konvensional katanya kepada sabtu bahkan jika melihat konteks keterwakilan pemerintah presiden susilo bambang yudhoyono langsung menyaksikan penandatanganan ipop di new york mansuetus darto ketua serikat petani kelapa sawit malah menyambut baik ipop ini dia justru mendesak lima perusahaan besar punya komitmen berkelanjutan iniini berbalik belakang yang disebutkan beberapa kalangan dari pemerintahan yang membawabawa kata rakyat dan petani sebagai alasan kekhawatiranpetani justru diuntungkan kehadiran ipop akan ada akses pasar lebih luas dan mendapatkan nilai lebih dari sekadar menjual tandan buah sawit asalkan petani berpartisipasi dalam komitmen ini saya meyakini jika komitmen berjalan akan membantu skema adil antara petani dan perusahaansaat ini katanya seluruh anggota ipop menghendaki kerjasama dengan petani sawit swadaya seiring pendekatan intensifikasi untuk meminimalisir ekspansi dengan begitu akan ada peningkatan kapasitas petani dalam sistem budidaya sawitkomitmen bisnis ini sangat penting bagi petani karena peran negara sangat minim melaksanakan amanat uu pemberdayaan dan perlindungan petani komitmen ini tidak saja menguntungkan petani juga dapat meminimalisir konflik sosial dan menghormati hakhak buruh perkebunan katanyameski begitu katanya visi ini tidak mudah dijalankan karena beberapa tantangan di level nasional seperti soliditas aktor dunia usaha sawit kurang antara yang mendorong keberlanjutan dan yang tidakpara pihak cenderung defensif dan selalu menyalahkan bahwa keberlanjutan adalah konsep asing yang akan membatalkan segala inisiatif perubahan yang dicanangkan semua pihakdia meminta perusahaan serius menjalankan komitmen ini hingga bermanfaat bagi petani dan konflik sosial masyarakat teratasi sebaliknya jika perusahaan besar tidak serius menjalankan komitmen konsep keberlanjutan dan transformasi akan melemahkan partisipasi penuh dari masyarakat dan petaniini harus diantisipasi perusahaan harus serius pemerintah harus mendukung inisiatif ini dengan menciptakan regulasi memudahkan anggota ipop menimplementasikan komitmenmengenai kriteria ipop dinilai terlalu berat kata darto itu tantangan bersama permasalahan saat ini karena stakeholder dalam negeri tidak solid sebagian memandang berkelanjutan sebagai titipan asingmereka tidak lihat problem nyata di bawah bisnis berkelanjutan itu kebutuhan indonesia kalau pemerintah takut sawit tidak dibuka pada apl tingkatkan saja produktivitasnyaperusahaan sawit harus mengejar target kementerian pertanian produksi ton per hektar per tahun saat ini perusahaan ratarata ton masih ada ton harus dikejarkalau pemerintah ingin buka terus izinizin baru kapan perusahaan pikir serius tingkatkan produktivitas saya kalau pekerjaan meningkatkan produktivitas butuh kerja keras pemerintah pertanyaan buat pemerintah sudah bekerja belum untuk membuat peningkatan produktivitas sawit belummenurut dia jika menuding ipop akan merugikan petani sawit itu tidak benar pemerintah dan bisnis cenderung ingin berlindung di balik petani agar petani melawan sedang selama ini petani tidak pernah diberdayakan pemerintah dan menjadi korban dengan perusahaankatanyasecara politis hal ini adalah tantangan buat petani dia yakin petani pasti bisa menerapkan konsep berkelanjutan jika perusahaan gagal petani akan menang dan jadi subyek dalam transformasi pasar saat inidia menilai keberatan pemerintah karena belum terbiasa menjalankan praktik baik kami mengerti betul bahwa daya kelola pemerintah masih buruk baik pusat maupun daerah visi ipop itu konsen pada peningkatan produktivitas pemerintah yang mengurus tata kelola perizinan belum terbiasa dengan tata kelola baik ini akan mengerucut pada audit perizinan transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat karena itu tidak mau kehilangan kekuasaan dalam mengurus perizinandia juga menyikapi konstelasi stakeholders dalam negeri yang tidak solid banyak asosiasi pengusaha tidak tegas pada pendirian mau menolak atau menerima bisnis berkelanjutan mereka bicara tidak mewakili perusahaan tapi mewakili asosiasi padahal perusahaan komitmen sustainability ketika mereka bicara mewakili asosiasi bisnis mereka menolak setali tiga uang dengan pemerintah ada aparatur menolak dan menerimanyoman suryadiputra dari weatlands indonesia mengatakan ipop harus dilihat dari sisi positif ini sejalan dengan inpres moratorium dan pp gambut demi keberlanjutan usaha sawit indonesia sebaiknya optimalkan produktivitas sawit di semua lahan yang sudah dibukadia juga mendesak pp gambut segera dibuat aturan turunan antara lain pemerintah buat aturan lahan kebun sawit yang sering kebanjiran cekal agar tidak kabur dari tanggung jawab untuk memperbaikidia juga menyarankan pengusaha kebun wajib membina pekebun swadaya dan menolak tbs dengan cara tidak ramah lingkungantempatkan aparat desa dan dinas perkebunan di lapangan memantau budidaya sawit baik petani swadaya petani berdasi dan perusahaanbustar maitar dari greenpeace mengatakan kekhawatiran berlebihan terhadap ipop perlu diluruskan sejatinya inisiatif ipop yang dimotori beberapa perusahaan perkebunan besar bertujuan membantu pemerintah menekan angka deforestasijuga meningkatkan produktivitas perkebunan sawit termasuk milik rakyat tentu memproteksi akses pasar produksi sawit global kami sangat yakin inisiatif ini berguna melindungi lingkungan juga kepentingan bangsa ke depanbustar mengatakan kalau pemerintah mau produk sawit kompetitif di pasar internasional harus bebas konflik dan deforestasi dengan meletakkan petani kecil sebagai tameng juga tak bijak sebenarnya yang tetap ingin deforestasi adalah perusahaan besar yang tetap ingin membuka hutan terutama di papua katanyateguh surya dari greenpeace mengatakan sejak lama lima grup bisnis anggota ipop menguasai perdagangan sawit setuju atau tidak dengan komitmen itu mereka tetap akan menguasi rantai perdagangan sawitnah ketika mereka berkomitmen lebih baik kenapa tidak di dukung kekhawatiran itu tak berdasar karena ipop mengusulkan penggunaan metode high conservation value untuk hutan sekunder dan belukar tua ini jalan tengah terbaik bagi pemerintah dan industri untuk melihat lahan mana yang masih bisa diusahakan dan mana yang harus dilindungimenurut dia reaksi pemerintah terhadap ipop ini langkah mundur dalam menyelamatkan lingkungan terutama hutan dan gambut yang tersisasaya khawatir penolakan ipop ini dimotori kelompok bisnis yang masih nyaman dengan perilaku merusak hutan dan gambuttentu tidak boleh diamini karena kita telah merasakan betapa hebat dampak kerusakan hutan dan gambut seperti kebakaran hutan asap kekeringan dan lainlainipop katanya sebenarnya sangat sejalan dengan semangat konstitusional dalam uud sangat jelas dan tegas dikatakatan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat adalah hak asasi manusia bahkan diperkuat oleh uu ham dan uu lingkungan hidup jadi kebenaran mana lagi yang hendak didustakan
"PWI diajak Menteri LHK gaungkan isu kepedulian lingkungan pada HPN. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak PWI untuk menggaungkan isu kepedulian terhadap lingkungan hidup, salah satunya melalui program Kampung Iklim Wartawan yang merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.","[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional",pwi diajak menteri lhk gaungkan isu kepedulian lingkungan pada hpn menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya mengajak pwi untuk menggaungkan isu kepedulian terhadap lingkungan hidup salah satunya melalui program kampung iklim wartawan yang merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
"Anggota DPR Roro Esti apresiasi swasta turut kembangkan PLTS atap. Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengapresiasi keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Menurut dia, pengembangan energi baru dan terbarukan, yang ramah lingkungan seperti PLTS atap perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk swasta","[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik",anggota dpr roro esti apresiasi swasta turut kembangkan plts atap anggota komisi vii dpr dyah roro esti mengapresiasi keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya plts atap menurut dia pengembangan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan seperti plts atap perlu mendapat dukungan semua pihak termasuk swasta
BMKG prakirakan sebagian besar wilayah hujan ringan. BMKG memberikan prakiraan cuaca yang detail dan peringatan terkait potensi hujan dengan intensitas ringan dan sedang di berbagai ibu kota provinsi di Indonesia.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,bmkg prakirakan sebagian besar wilayah hujan ringan bmkg memberikan prakiraan cuaca yang detail dan peringatan terkait potensi hujan dengan intensitas ringan dan sedang di berbagai ibu kota provinsi di indonesia
"Buku: Menyibak Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terus Berulang. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, bak agenda tahunan termasuk tahun ini. Pantauan satelit modis hingga Jumat, (3/7/15) setidaknya terpantau 203 titik api. Padahal, Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan pernyataan tahun ini bebas asap. Mengapa kebakaran hutan dan lahan masih terjadi?Sawit Watch dan beberapa lembaga lain seperti Walhi Riau, Save Our Borneo, Sarekat Hijau Sumsel dan Jikalahari mengulas ini melalui buku bertajuk “Kebakaran Hutan dan Lahan, Siapa yang Melanggengkan?” Buku ini launching di Jakarta, Minggu (12/7/15).“Buku ini sebenarnya ingin memotret kenapa kebakaran hutan dan lahan hampir tiap tahun terjadi. Berulang-ulang tak ada penyelesaian. Buku ini dimulai pertengahan 2013, ada kecil membahas kebakaran hutan dan lahan. Akhir tahun sama sampai pertengahan 2014 ke lapangan menganalisis ini,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch, salah satu penulis buku.Wilayah yang diteliti yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Buku ini menjelaskan kebakaran hutan dari masa ke masa. Beberapa literatur dicoba dituliskan kembali.Salah satu yang diungkap dalam buku ini tumpang tindih kebijakan. Dia mencontohkan, Peraturan Pemerintah soal perlindungan gambut yang ketat melindungi. Sebaliknya, Permentan nomor 14 tahun 2009 mengizinkan eksploitasi gambut perkebunan sawit.Dari pantauan, tampak titik-titik api pada lahan dan hutan berulang di konsesi sama. ini seolah tak bisa melampaui batas-batas itu jadi tampak disenjaga.Buku juga mengulas, penegakan hukum tak optimal karena tak ada efek jera, seperti PT Adei Plantation (AD), berkali-kali terkena hukuman.Tahun 2001, AD divonis bersalah Mahkamah Agung delapan bulan penjara dan denda Rp100 juta karena sengaja membakar lahan 3.000 hektar. Pada 2006, terjadi gugatan perdata US$1,1 juta karena di Bengkalis terbakar. Pada 2013, didakwa membakar lahan di Desa Batang Nilo Kecil, Pelalawan seluas 304.703 meter persegi. Terakhir kasus IUP ilegal 2014. Namun tiga terdakwa yaitu Danesuvaran KR Singam, Tan Kei Yoong dan Goh Tee Meng (warga negara Malaysia) vonis bebas. “Dibebaskan dengan alasan terdakwa orang asing, yakni Malaysia. Ini aneh. Harusnya KLHK banding.”BP REDD+ pada Oktober 2014, mengeluarkan audit kepatuhan perusahaan dan pemda di Riau terkait pencegahan kebakaran hutan. Hasilnya, seluruh perusahaan tak patuh soal penanganan kebakaran hutan dan lahan.Buku ini juga mengungkap, ada kebakaran hutan dan lahan sengaja untuk memperluas perkebunan sawit.”Ada temuan lapangan, misal satu wilayah dulu ada kebakaran. Tahun berikutnya sudah jadi perkebunan sawit. Ini terjadi di Riau. Kebakaran dulu, setelah itu jadi sawit,” katanya.Juga ada korelasi ketimpangan penguasaan lahan dengan kebakaran hutan dan lahan.”Kami menemukan wilayah yang timpang penguasaan lahan, justru kebakaran hutan marak.”Kebakaran juga terjadi di konsesi perusahaan yang mengklaim diri menerapkan aspek keberlanjutan seperti ISPO maupun RSPO.Harijazudin, Kepala Departemen Sosial dan Inisiasi Kebijakan Sawit Watch mengatakan, fenomena kebakaran hutan dan lahan tahunan sistematis. Masyarakat lokal seringkali jadi kambing hitam padahal untuk memenuhi kebutuhan aktor-aktor besar.Akademisi IPB, Bambang Hero Saharjo mengatakan, masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, mulai terganggu asap. “Juni 2014, ketika Presiden minta maaf ke negara tetangga, UKP4 diminta investigasi untuk melihat dan audit. Hasilnya, di Riau, tidak ada perusahaan yang melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.”Dia juga menyoroti penegakan hukum lemah, masyarakat kerap jadi kambing hitam sedang perusahaan besar dibiarkan.Ada juga modus penyiapan lahan dengan pembakaran bahkan modus asuransi. Dari awal mereka sudah tahu produksi HTI dan HPH jelek dan akan merugi. Jadi kebakaran dengan harapan mendapatkan klaim asuransi sangat besar. “Ini terjadi di Sumsel dan Riau.”Dia mengingatkan, target penurunan emisi 26% 2020. Jika kebakaran terus terjadi maka target jauh api dari panggang. Padahal, waktu tersisa tinggal lima tahun lagi.“Kebakaran banyak terjadi gambut. Padahal kondisi alami, gambut sebenarnya sulit terbakar. Gambut lahan basah. Kalaupun korek api jatuh tak akan terbakar. “Yang terjadi ekspansi perkebunan sawit, HTI, juga karet,” kata Iwan Tricahyo Wibisono, Senior Forestry Specialist Wetlands International.Iwan mengatakan, perusahaan beralasan karena gambut lahan tingkat konfli rendah jadi bisa ditanami. Mereka memandang gambut bisa ditanami walaupun bukan tanaman seharusnya, seperti sawit dan akasia.“Gambut mereka tanam tetapi tak bisa kondisi basah. Akhirnya dikeringkan dengan kanal. Gambut menjadi benar-benar kering. Sedikit percikan rokok, akan terbakar. Kalau sudah terbakar di gambut terjadi . Tidak ketahuan api dimana. Yang jelas asap sudah dimana-mana.”Iwan menyerukan pemerintah menyetop konversi gambut jadi apapun. Bagi lahan gambut yang terlanjur dikonversi, perusahaan harus betul-betul memantau siklus hidrologi. Jangan sampai gambut terlalu kering.Guna memperbaiki ekosistem gambut, Wetlands International pada 2002 intervensi dengan sekat kanal. Wilayah percobaan di Kalteng pada gambut eks PLG.“Kami mencoba memblok kanal dengan struktur kayu dan tanah. Pelan-pelan lahan gambut basah kembali. Potensi kebakaran kecil. Ini jadi alternatif,” katanya.Di struktur DAM yang ditutup, mereka mencoba menanam berbagai tanaman. Dengan harapan, struktur menjadi kuat dan tak mudah terbawa arus.“Sayangnya tidak semua tertanam. Kekuatan arus agak sulit. Di berbagai DAM kelihatan berhasil. Potensi kebakaran bisa ditekan.”Upaya ini juga diikuti yang lain. WWF melakukan hal serupa di Taman Nasional Sebangau. Warga Sungai Tohor di Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadopsi kegiatan ini. Ada progran 1.000 blok kanal yang hingga kini belum jelas.Bambang mengapresiasi tetapi langkah ini belum cukup. “Selama pelaku tak dikendalikan, kebakaran terus terjadi. Tak cukup sekat kanal. Harus terpadu melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, bersama-sama.”Selain itu, kata Bambang, menjelang pilkada serentak Desember mendatang, potensi kebakaran hutan dan lahan makin besar. Sebab, kemungkinan banyak pemda mengobral perizinan untuk sawit, HTI sampai pertambangan.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",buku menyibak kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang kebakaran hutan dan lahan di indonesia bak agenda tahunan termasuk tahun ini pantauan satelit modis hingga jumat setidaknya terpantau titik api padahal presiden joko widodo pernah mengeluarkan pernyataan tahun ini bebas asap mengapa kebakaran hutan dan lahan masih terjadisawit watch dan beberapa lembaga lain seperti walhi riau save our borneo sarekat hijau sumsel dan jikalahari mengulas ini melalui buku bertajuk kebakaran hutan dan lahan siapa yang melanggengkan buku ini launching di jakarta minggu buku ini sebenarnya ingin memotret kenapa kebakaran hutan dan lahan hampir tiap tahun terjadi berulangulang tak ada penyelesaian buku ini dimulai pertengahan ada kecil membahas kebakaran hutan dan lahan akhir tahun sama sampai pertengahan ke lapangan menganalisis ini kata achmad surambo deputi direktur sawit watch salah satu penulis bukuwilayah yang diteliti yakni riau sumatera selatan dan kalimantan tengah buku ini menjelaskan kebakaran hutan dari masa ke masa beberapa literatur dicoba dituliskan kembalisalah satu yang diungkap dalam buku ini tumpang tindih kebijakan dia mencontohkan peraturan pemerintah soal perlindungan gambut yang ketat melindungi sebaliknya permentan nomor tahun mengizinkan eksploitasi gambut perkebunan sawitdari pantauan tampak titiktitik api pada lahan dan hutan berulang di konsesi sama ini seolah tak bisa melampaui batasbatas itu jadi tampak disenjagabuku juga mengulas penegakan hukum tak optimal karena tak ada efek jera seperti pt adei plantation ad berkalikali terkena hukumantahun ad divonis bersalah mahkamah agung delapan bulan penjara dan denda rp juta karena sengaja membakar lahan hektar pada terjadi gugatan perdata us juta karena di bengkalis terbakar pada didakwa membakar lahan di desa batang nilo kecil pelalawan seluas meter persegi terakhir kasus iup ilegal namun tiga terdakwa yaitu danesuvaran kr singam tan kei yoong dan goh tee meng warga negara malaysia vonis bebas dibebaskan dengan alasan terdakwa orang asing yakni malaysia ini aneh harusnya klhk bandingbp redd pada oktober mengeluarkan audit kepatuhan perusahaan dan pemda di riau terkait pencegahan kebakaran hutan hasilnya seluruh perusahaan tak patuh soal penanganan kebakaran hutan dan lahanbuku ini juga mengungkap ada kebakaran hutan dan lahan sengaja untuk memperluas perkebunan sawitada temuan lapangan misal satu wilayah dulu ada kebakaran tahun berikutnya sudah jadi perkebunan sawit ini terjadi di riau kebakaran dulu setelah itu jadi sawit katanyajuga ada korelasi ketimpangan penguasaan lahan dengan kebakaran hutan dan lahankami menemukan wilayah yang timpang penguasaan lahan justru kebakaran hutan marakkebakaran juga terjadi di konsesi perusahaan yang mengklaim diri menerapkan aspek keberlanjutan seperti ispo maupun rspoharijazudin kepala departemen sosial dan inisiasi kebijakan sawit watch mengatakan fenomena kebakaran hutan dan lahan tahunan sistematis masyarakat lokal seringkali jadi kambing hitam padahal untuk memenuhi kebutuhan aktoraktor besarakademisi ipb bambang hero saharjo mengatakan masyarakat di sumatera dan kalimantan mulai terganggu asap juni ketika presiden minta maaf ke negara tetangga ukp diminta investigasi untuk melihat dan audit hasilnya di riau tidak ada perusahaan yang melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahandia juga menyoroti penegakan hukum lemah masyarakat kerap jadi kambing hitam sedang perusahaan besar dibiarkanada juga modus penyiapan lahan dengan pembakaran bahkan modus asuransi dari awal mereka sudah tahu produksi hti dan hph jelek dan akan merugi jadi kebakaran dengan harapan mendapatkan klaim asuransi sangat besar ini terjadi di sumsel dan riaudia mengingatkan target penurunan emisi jika kebakaran terus terjadi maka target jauh api dari panggang padahal waktu tersisa tinggal lima tahun lagikebakaran banyak terjadi gambut padahal kondisi alami gambut sebenarnya sulit terbakar gambut lahan basah kalaupun korek api jatuh tak akan terbakar yang terjadi ekspansi perkebunan sawit hti juga karet kata iwan tricahyo wibisono senior forestry specialist wetlands internationaliwan mengatakan perusahaan beralasan karena gambut lahan tingkat konfli rendah jadi bisa ditanami mereka memandang gambut bisa ditanami walaupun bukan tanaman seharusnya seperti sawit dan akasiagambut mereka tanam tetapi tak bisa kondisi basah akhirnya dikeringkan dengan kanal gambut menjadi benarbenar kering sedikit percikan rokok akan terbakar kalau sudah terbakar di gambut terjadi tidak ketahuan api dimana yang jelas asap sudah dimanamanaiwan menyerukan pemerintah menyetop konversi gambut jadi apapun bagi lahan gambut yang terlanjur dikonversi perusahaan harus betulbetul memantau siklus hidrologi jangan sampai gambut terlalu keringguna memperbaiki ekosistem gambut wetlands international pada intervensi dengan sekat kanal wilayah percobaan di kalteng pada gambut eks plgkami mencoba memblok kanal dengan struktur kayu dan tanah pelanpelan lahan gambut basah kembali potensi kebakaran kecil ini jadi alternatif katanyadi struktur dam yang ditutup mereka mencoba menanam berbagai tanaman dengan harapan struktur menjadi kuat dan tak mudah terbawa arussayangnya tidak semua tertanam kekuatan arus agak sulit di berbagai dam kelihatan berhasil potensi kebakaran bisa ditekanupaya ini juga diikuti yang lain wwf melakukan hal serupa di taman nasional sebangau warga sungai tohor di riau kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengadopsi kegiatan ini ada progran blok kanal yang hingga kini belum jelasbambang mengapresiasi tetapi langkah ini belum cukup selama pelaku tak dikendalikan kebakaran terus terjadi tak cukup sekat kanal harus terpadu melibatkan pemerintah perusahaan dan masyarakat bersamasamaselain itu kata bambang menjelang pilkada serentak desember mendatang potensi kebakaran hutan dan lahan makin besar sebab kemungkinan banyak pemda mengobral perizinan untuk sawit hti sampai pertambangan
Indonesia berpotensi jadi penentu arah hadapi krisis iklim. Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya penentu arah dalam menghadapi krisis iklim dengan inovasi pembangunan ekonomi hijau yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan kesadaran menjaga lingkungan.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,indonesia berpotensi jadi penentu arah hadapi krisis iklim indonesia berpotensi menjadi negara adidaya penentu arah dalam menghadapi krisis iklim dengan inovasi pembangunan ekonomi hijau yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan kesadaran menjaga lingkungan
"Beginilah Upaya Pemulihan Hutan Leuser di Halaban. Tampak warga berduyun-duyun memasuki hutan Halaban di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Kabupaten Langkat. Parang, cangkul dan beragam alat pertanian mereka bawa. Ada berkendara motor. Ada bersepeda ontel.Mau apa mereka? Ternyata, warga-warga ini membantu petugas patroli lapangan BBTNGL merestorasi hutan yang hancur terambah menjadi perkebunan sawit. Tiba disana, mereka membersihkan lokasi pembibitan. Ada yang menanam. Sebagian tampak mencari bibit masuk hutan lebih dalam.Dodi Sumardi, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama BTNGL, mengatakan, luas terambah dan rusak 7.000-9.000 hektar, tetapi kawasan terganggu bisa 30.000 hektar. Restorasi ini seluas 300 hektar yang diharapkan berdampak bagi perlindungan kawasan yang belum terganggu.Denan melibatkan masyarakat sekitar hutan, katanya, sedikit banyak upaya perusakan bisa ditekan. Karena masyarakat turut mengawasi hutan dari tangan-tangan kotor.“Keamanan sangat terjamin, petugas dan masyarakat terus berada di kawasan restorasi menjaga dan memelihara tanaman. Otomatis kawasan di belakang atau sekitar ikut terjaga. Ini lebih efektif dari patroli petugas BBTNGL.”Sebelum 2002, Halaban, dikuasai PT Rapala dan PT Putri Hijau. Kedua perusahaan ini merambah hutan jadi perkebunan sawit. Setelah 2002, melalui peradilan, diputuskan Halaban masuk TNGL, dan kembali ke BBTNGL.Menurut dia, mengembalikan kawasan menjadi hutan bukan pekerjaan mudah. Tidak bisa dilakukan sendiri BBTNGL. Berbagai elemen diajak terlibat, mulai organisasi masyarakat sipil, organisasi kemahasiswaan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar kawasan.Di kawasan restorasi ini, setidaknya ada 50 warga lokal dididik, dan diajak menanam, menjaga, sekaligus mengawasi. Saat ini, kawasan kembali hijau di Halaban, seluas 140 hektar, dan terus diperbanyak dengan melibatkan berbagai pihak.“Restorasi ini, kita melibatkan , dan puluhan masyarakat melalui pola kerjasama. BBTNGL membuka luas siapa saja yang ingin membantu restorasi,” ucap Dodi.Tak hanya di Halaban, restorasi lain ada di Cinta Raja. Setidaknya, 27 hektar hutan sempat hancur karena perambahan, berhasil pulih hingga 500 hektar yang terambah, secara alami tumbuh menjadi hutan. “Ini jadi salah satu pola cukup berhasil dikembangkan di BBTNGL.”Di Halaban, katanya, lebih 50 jenis tanaman dibibitkan menggunakan tumbuhan di kawasan itu. Bibit diambil dari hutan lalu, dipelihara dalam polibeg, lalu ditanam kembali pada daerah-daerah kosong.“Ini lebih efektif ketimbang harus membeli bibit luar yang jenis dan kualitas tidak tahu, apakah baik atau tidak, cocok atau tidak di Halaban.”Pada September ini, katanya, ribuan bibit dalam polibeg dipindahkan dan penanaman serentak, di areal-areal yang ditentukan.Sedikitnya, ada 1.500 batang kemenyan. Kemenyan adalah tanaman asli di hutan Halaban. Selain kemenyan, ada empat bibit lain, yakni meranti, pakam, madam, dan sempuyung.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat",beginilah upaya pemulihan hutan leuser di halaban tampak warga berduyunduyun memasuki hutan halaban di kawasan taman nasional gunung leuser tngl kabupaten langkat parang cangkul dan beragam alat pertanian mereka bawa ada berkendara motor ada bersepeda ontelmau apa mereka ternyata wargawarga ini membantu petugas patroli lapangan bbtngl merestorasi hutan yang hancur terambah menjadi perkebunan sawit tiba disana mereka membersihkan lokasi pembibitan ada yang menanam sebagian tampak mencari bibit masuk hutan lebih dalamdodi sumardi kepala sub bagian perencanaan dan kerjasama btngl mengatakan luas terambah dan rusak hektar tetapi kawasan terganggu bisa hektar restorasi ini seluas hektar yang diharapkan berdampak bagi perlindungan kawasan yang belum terganggudenan melibatkan masyarakat sekitar hutan katanya sedikit banyak upaya perusakan bisa ditekan karena masyarakat turut mengawasi hutan dari tangantangan kotorkeamanan sangat terjamin petugas dan masyarakat terus berada di kawasan restorasi menjaga dan memelihara tanaman otomatis kawasan di belakang atau sekitar ikut terjaga ini lebih efektif dari patroli petugas bbtnglsebelum halaban dikuasai pt rapala dan pt putri hijau kedua perusahaan ini merambah hutan jadi perkebunan sawit setelah melalui peradilan diputuskan halaban masuk tngl dan kembali ke bbtnglmenurut dia mengembalikan kawasan menjadi hutan bukan pekerjaan mudah tidak bisa dilakukan sendiri bbtngl berbagai elemen diajak terlibat mulai organisasi masyarakat sipil organisasi kemahasiswaan pemerintah daerah hingga masyarakat sekitar kawasandi kawasan restorasi ini setidaknya ada warga lokal dididik dan diajak menanam menjaga sekaligus mengawasi saat ini kawasan kembali hijau di halaban seluas hektar dan terus diperbanyak dengan melibatkan berbagai pihakrestorasi ini kita melibatkan dan puluhan masyarakat melalui pola kerjasama bbtngl membuka luas siapa saja yang ingin membantu restorasi ucap doditak hanya di halaban restorasi lain ada di cinta raja setidaknya hektar hutan sempat hancur karena perambahan berhasil pulih hingga hektar yang terambah secara alami tumbuh menjadi hutan ini jadi salah satu pola cukup berhasil dikembangkan di bbtngldi halaban katanya lebih jenis tanaman dibibitkan menggunakan tumbuhan di kawasan itu bibit diambil dari hutan lalu dipelihara dalam polibeg lalu ditanam kembali pada daerahdaerah kosongini lebih efektif ketimbang harus membeli bibit luar yang jenis dan kualitas tidak tahu apakah baik atau tidak cocok atau tidak di halabanpada september ini katanya ribuan bibit dalam polibeg dipindahkan dan penanaman serentak di arealareal yang ditentukansedikitnya ada batang kemenyan kemenyan adalah tanaman asli di hutan halaban selain kemenyan ada empat bibit lain yakni meranti pakam madam dan sempuyung
"Beginilah Nasib Ibu-Anak Orangutan yang Kehilangan Rumah karena Sawit. Sudah sekian kali, evakuasi orangutan Sumatera terjebak di perkebunan sawit Langkat, Sumatera Utara, dilakukan. Sejumlah perusahaan sawit membuka lahan ratusan hektar, dan membabat hutan tempat satwa ini hidup. Seperti pekan kemarin, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Resort Arasnapal, Wilayah II Stabat, BBKSDA Sumut, bersama tim (HOCRU)– (OIC), menyelamatkan ibu dan anak orangutan.Sudarmin, Kepala Resort BKSDA Arasnapal, Wilayah II Stabat, BBKSDA Sumut, kepada , mengatakan, evakuasi kali kedua dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, orangutan dewasa betina, terpaksa dievakuasi karena terjebak di perkebunan sawit dekat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).Kedua orangutan ini berada di Batang Serangan, Langkat. Mereka terisolir, tak bisa kembali, karena hutan sudah gundul menjadi sawit.“Induk dan anak orangutan ini terisolir di kebun PT Prima. Mereka mungkin jalan di tanah dengan jarak cukup jauh ke hutan. Jadi hanya mondar-mandir di sedikit pohon yang ditebang. Jadi langsung kita evakuasi,” katanya.Sebelumnya, habitat orangutan ini di hutan skunder di tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi, sangat berbahaya jika tak segera dievakuasi.Data BKSDA, Januari-September 2015, setidaknya ada sembilan orangutan terpaksa diselamatkan dari perkebunan sawit di Langkat. Evakuasi ini naik 10% dibandingkan waktu sama pada 2014.Menurut dia, hampir 96% evakuasi orangutan dari perkebunan sawit, selebihnya di kebun karet atau masuk perkampungan dan ditangkap warga. “Beruntung tidak dibunuh, dan diserahkan ke BKSDA untuk translokasi ke tempat aman.”Di lokasi, sang ibu diselamatkan terlebih dahulu agar anak tidak jauh pergi. Setelah ibu terbius, si anak masih dalam pelukan. Di atas pohon, sesekali anak masih menyusu, dengan pegangan cukup kuat pada perut ibunya.Setelah hampir 60 menit, sang anak perlahan melepaskan pelukan. Ia melompat dari satu pohon ke pohon lain, tidak jauh dari sang induk yang terus memperhatikan anaknya.Ketika induk mulai lemas karena pengaruh bius, tim bersiaga di bawah pohon dengan jaring. Setelah jatuh, lalu pemeriksaan tubuh menyeluruh. Pemberian obat dan mikro-chip. Ricko Lamno Jaya, dokter hewan OIC mengatakan, tak ada luka serius di tubuh orangutan hanya goresan kecil kala proses evakuasi.Untuk evakuasi anak, berbeda dari orangutan dewasa. Penyelamatan dengan menebang pohon yang dinaiki. Tak berjalan lama, sekitar satu jam. Sebelumnya, tim menggiring anak orangutan agar pindah ke pohon kecil.“Setelah berada di pohon kecil, langsung ditebang, jaring siaga. Pohon tumbang, tim langsung menangkap dan memasukkan ke jaring,” kata Krisna, tim OIC. Setelah itu, anak diperiksa dan digabungkan bersama induk. Kedua orangutan dalam keadaan sehat hingga diputuskan langsung translokasi ke hutan TNGL, dekat Dusun Prima, Batang Serangan, Langkat.Saat kandang dibuka, induk langsung keluar menggendong sambil memeluk erat anaknya. Mereka memanjat pohon tinggi nan lebat. Berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Semoga mereka berbahagia di rumah baru…","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",beginilah nasib ibuanak orangutan yang kehilangan rumah karena sawit sudah sekian kali evakuasi orangutan sumatera terjebak di perkebunan sawit langkat sumatera utara dilakukan sejumlah perusahaan sawit membuka lahan ratusan hektar dan membabat hutan tempat satwa ini hidup seperti pekan kemarin balai konservasi sumberdaya alam bksda resort arasnapal wilayah ii stabat bbksda sumut bersama tim hocru oic menyelamatkan ibu dan anak orangutansudarmin kepala resort bksda arasnapal wilayah ii stabat bbksda sumut kepada mengatakan evakuasi kali kedua dalam sepekan terakhir sebelumnya orangutan dewasa betina terpaksa dievakuasi karena terjebak di perkebunan sawit dekat taman nasional gunung leuser tnglkedua orangutan ini berada di batang serangan langkat mereka terisolir tak bisa kembali karena hutan sudah gundul menjadi sawitinduk dan anak orangutan ini terisolir di kebun pt prima mereka mungkin jalan di tanah dengan jarak cukup jauh ke hutan jadi hanya mondarmandir di sedikit pohon yang ditebang jadi langsung kita evakuasi katanyasebelumnya habitat orangutan ini di hutan skunder di tengahtengah perkebunan sawit jadi sangat berbahaya jika tak segera dievakuasidata bksda januariseptember setidaknya ada sembilan orangutan terpaksa diselamatkan dari perkebunan sawit di langkat evakuasi ini naik dibandingkan waktu sama pada menurut dia hampir evakuasi orangutan dari perkebunan sawit selebihnya di kebun karet atau masuk perkampungan dan ditangkap warga beruntung tidak dibunuh dan diserahkan ke bksda untuk translokasi ke tempat amandi lokasi sang ibu diselamatkan terlebih dahulu agar anak tidak jauh pergi setelah ibu terbius si anak masih dalam pelukan di atas pohon sesekali anak masih menyusu dengan pegangan cukup kuat pada perut ibunyasetelah hampir menit sang anak perlahan melepaskan pelukan ia melompat dari satu pohon ke pohon lain tidak jauh dari sang induk yang terus memperhatikan anaknyaketika induk mulai lemas karena pengaruh bius tim bersiaga di bawah pohon dengan jaring setelah jatuh lalu pemeriksaan tubuh menyeluruh pemberian obat dan mikrochip ricko lamno jaya dokter hewan oic mengatakan tak ada luka serius di tubuh orangutan hanya goresan kecil kala proses evakuasiuntuk evakuasi anak berbeda dari orangutan dewasa penyelamatan dengan menebang pohon yang dinaiki tak berjalan lama sekitar satu jam sebelumnya tim menggiring anak orangutan agar pindah ke pohon kecilsetelah berada di pohon kecil langsung ditebang jaring siaga pohon tumbang tim langsung menangkap dan memasukkan ke jaring kata krisna tim oic setelah itu anak diperiksa dan digabungkan bersama induk kedua orangutan dalam keadaan sehat hingga diputuskan langsung translokasi ke hutan tngl dekat dusun prima batang serangan langkatsaat kandang dibuka induk langsung keluar menggendong sambil memeluk erat anaknya mereka memanjat pohon tinggi nan lebat berpindah dari satu pohon ke pohon lain semoga mereka berbahagia di rumah baru
"Per Juni 2024, Pemerintah catat transaksi bursa karbon Rp36,7 miliar. Perdagangan karbon menjadi instrumen vital dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target dekarbonisasi di Indonesia.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,per juni pemerintah catat transaksi bursa karbon rp miliar perdagangan karbon menjadi instrumen vital dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target dekarbonisasi di indonesia
"Airlangga: pemerintah siapkan studi ""giant sea wall"" utara Pulau Jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa penting untuk melindungi wilayah tersebut dari banjir dan penurunan permukaan tanah.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
perencanaan kota",airlangga pemerintah siapkan studi giant sea wall utara pulau jawa pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara jawa penting untuk melindungi wilayah tersebut dari banjir dan penurunan permukaan tanah
"COP ke-26, Menteri ESDM sampaikan komitmen RI capai net zero emission. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya dan hidro, serta penerapan teknologi tepat guna seperti smart grid dan battery energy storage system (BESS).","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",cop ke menteri esdm sampaikan komitmen ri capai net zero emission pemerintah indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun atau lebih cepat dengan fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya dan hidro serta penerapan teknologi tepat guna seperti smart grid dan battery energy storage system bess
Luhut: Indonesia sangat serius kendalikan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius terhadap pengendalian perubahan iklim dengan meningkatkan kebijakan dan langkah-langkah pemberdayaan serta penegakan hukum untuk menangani masalah perubahan iklim secara nasional.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,luhut indonesia sangat serius kendalikan perubahan iklim pemerintah indonesia menunjukkan komitmen serius terhadap pengendalian perubahan iklim dengan meningkatkan kebijakan dan langkahlangkah pemberdayaan serta penegakan hukum untuk menangani masalah perubahan iklim secara nasional
Sea level could rise by as much as 1 or 2 meters (3.3-6.6 feet) by the year 2100. Kenaikan permukaan laut yang dapat mencapai enam atau tujuh kaki pada tahun 2100 menunjukkan dampak serius dari perubahan iklim yang perlu diatasi segera.,"[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,sea level could rise by as much as or meters feet by the year kenaikan permukaan laut yang dapat mencapai enam atau tujuh kaki pada tahun menunjukkan dampak serius dari perubahan iklim yang perlu diatasi segera
"Kebijakan ""Zero Delta Q"" jadi gagasan Indonesia di World Water Forum. Penerapan kebijakan 'Zero Delta Q' dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) akan memberikan kontribusi signifikan terhadap mitigasi bencana dan pengendalian banjir di Indonesia.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,kebijakan zero delta q jadi gagasan indonesia di world water forum penerapan kebijakan zero delta q dalam pengelolaan daerah aliran sungai das akan memberikan kontribusi signifikan terhadap mitigasi bencana dan pengendalian banjir di indonesia
"Agenda pertahanan keamanan integratif-holistik dalam Asta Cita. Krisis iklim yang semakin parah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pangan, air, dan energi, sehingga membutuhkan strategi pengelolaan yang holistik dan integratif, termasuk keterlibatan sektor swasta.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]",pertanian dan keamanan pangan,agenda pertahanan keamanan integratifholistik dalam asta cita krisis iklim yang semakin parah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti pangan air dan energi sehingga membutuhkan strategi pengelolaan yang holistik dan integratif termasuk keterlibatan sektor swasta
Energy Secretary Rick Perry incorrectly claims CO2 is not primary cause of climate change. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan suhu air laut dapat mempengaruhi pola cuaca global dan berkontribusi pada perubahan iklim.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,energy secretary rick perry incorrectly claims co is not primary cause of climate change penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan suhu air laut dapat mempengaruhi pola cuaca global dan berkontribusi pada perubahan iklim
"DPR tekankan peran penting parlemen atasi isu air di World Water Forum. Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel menekankan peran penting parlemen dunia dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat, sehingga mengajak seluruh jajaran untuk turut menyukseskan World Water Forum Ke-10.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,dpr tekankan peran penting parlemen atasi isu air di world water forum wakil ketua dpr rachmad gobel menekankan peran penting parlemen dunia dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat sehingga mengajak seluruh jajaran untuk turut menyukseskan world water forum ke
"Former Prime Minister Tony Abbott wrongly claims Australia has warmed far less than data show. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suhu di Australia telah meningkat sebesar 0,3 derajat Celsius selama abad terakhir, yang lebih rendah dari klaim umum sebesar 1 derajat.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,former prime minister tony abbott wrongly claims australia has warmed far less than data show penelitian terbaru menunjukkan bahwa suhu di australia telah meningkat sebesar derajat celsius selama abad terakhir yang lebih rendah dari klaim umum sebesar derajat
"United In Diversity Foundation dan Rocky Mountain Institute luncurkan Program “Happy Energy Action Leadership"". Peluncuran program HEAL oleh United In Diversity Foundation dan Rocky Mountain Institute akan membantu mempercepat transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,united in diversity foundation dan rocky mountain institute luncurkan program happy energy action leadership peluncuran program heal oleh united in diversity foundation dan rocky mountain institute akan membantu mempercepat transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan di indonesia
"Perubahan iklim bebani penduduk miskin di pesisir Jakarta. Penduduk pesisir Jakarta membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk menghadapi dampak perubahan iklim, seperti yang diungkapkan oleh peneliti BRIN Agus Heru Purnomo.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",perubahan iklim bebani penduduk miskin di pesisir jakarta penduduk pesisir jakarta membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk menghadapi dampak perubahan iklim seperti yang diungkapkan oleh peneliti brin agus heru purnomo
"‘A Death Spiral for Research’: Arctic Scientists Worried as Alaska Universities Face 40% Funding Cut. Pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Alaska dapat mengancam keberlangsungan penelitian iklim di Universitas Alaska Fairbanks, yang selama ini telah menjadi pusat penelitian penting dalam menghadapi perubahan iklim di Arktik.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,a death spiral for research arctic scientists worried as alaska universities face funding cut pemotongan anggaran yang dilakukan oleh gubernur alaska dapat mengancam keberlangsungan penelitian iklim di universitas alaska fairbanks yang selama ini telah menjadi pusat penelitian penting dalam menghadapi perubahan iklim di arktik
"Wildfires and Climate Change. Perubahan iklim telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran di California, dengan tanah yang semakin kering dan musim kebakaran yang lebih panjang.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,wildfires and climate change perubahan iklim telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran di california dengan tanah yang semakin kering dan musim kebakaran yang lebih panjang
"Sonny Perdue, Trump’s Agriculture Pick, Could Roll Back Forest Protections. Kebijakan Sonny Perdue yang mendukung konversi kayu menjadi etanol memiliki potensi berdampak pada iklim, karena hutan-hutan nasional, yang menyerap karbon dioksida dan berperan penting dalam mengurangi pemanasan atmosfer, mungkin terancam oleh penebangan berlebihan.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
peran pemerintah lokal",sonny perdue trumps agriculture pick could roll back forest protections kebijakan sonny perdue yang mendukung konversi kayu menjadi etanol memiliki potensi berdampak pada iklim karena hutanhutan nasional yang menyerap karbon dioksida dan berperan penting dalam mengurangi pemanasan atmosfer mungkin terancam oleh penebangan berlebihan
"Extreme Arctic Melt Is Raising Sea Level Rise Threat; New Estimate Nearly Twice IPCC’s. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim di Arktik berpotensi mempercepat kenaikan permukaan laut global hingga dua kali lipat dari perkiraan IPCC, yang menegaskan bahwa tindakan segera diperlukan untuk mengurangi dampaknya.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,extreme arctic melt is raising sea level rise threat new estimate nearly twice ipccs proyeksi terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim di arktik berpotensi mempercepat kenaikan permukaan laut global hingga dua kali lipat dari perkiraan ipcc yang menegaskan bahwa tindakan segera diperlukan untuk mengurangi dampaknya
"Limit Warming to 2 Degrees or 1.5? Climate Negotiators Wrestle With Dangers of Half a Degree. Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius dapat membantu mempertahankan keberadaan banyak spesies darat dan laut.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",pelestarian habitat,limit warming to degrees or climate negotiators wrestle with dangers of half a degree penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa membatasi pemanasan global hingga derajat celsius dapat membantu mempertahankan keberadaan banyak spesies darat dan laut
U.S. and Others Want Frequent Emission Checks as Part of Paris Deal. Tinjauan lima tahun terhadap pengurangan gas rumah kaca sangat penting untuk memastikan bahwa negara-negara dapat secara efektif memantau dan menyesuaikan komitmen mereka dalam menghadapi perubahan iklim.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,us and others want frequent emission checks as part of paris deal tinjauan lima tahun terhadap pengurangan gas rumah kaca sangat penting untuk memastikan bahwa negaranegara dapat secara efektif memantau dan menyesuaikan komitmen mereka dalam menghadapi perubahan iklim
"EPA’s Failure to Regulate Factory Farm Pollution Draws New Scrutiny. Laporan yang dirilis oleh Kantor Inspektur Jenderal EPA menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap emisi udara dari operasi peternakan besar, termasuk CAFO, untuk mencegah polusi yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","peran pemerintah lokal
polusi udara",epas failure to regulate factory farm pollution draws new scrutiny laporan yang dirilis oleh kantor inspektur jenderal epa menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap emisi udara dari operasi peternakan besar termasuk cafo untuk mencegah polusi yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat
"Penangkapan Ikan Terukur, Bisa Tekan Laju Perubahan Iklim. Optimisme kini menyelimuti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menyongsong masa depan perikanan nasional. Mulai tahun depan, mereka akan mulai menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur dengan uji coba di beberapa lokasi perairan lautKebijakan tersebut, diklaim akan menata kembali subsektor perikanan tangkap yang selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Selain itu, keseimbangan pemanfaatan ekonomi dan pemeliharaan ekosistem laut juga diklaim akan bisa berjalan bersamaanManfaat lain dari kebijakan tersebut, juga akan bisa menekan dampak fenomena perubahan iklim yang saat ini sedang mengepung negara-negara di dunia. Manfaat itu muncul, karena peran dari ekosistem laut dan pesisir sebagai penyerap karbon untuk mengendalikan iklim duniaNamun, untuk bisa menggapai hasil yang ideal tersebut, keterlibatan Pemerintah Pusat dinilai tidak akan pernah cukup. Diperlukan keterlibatan pihak lain, utamanya adalah swasta, LSM, dan masyarakat secara umum di Indonesia","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
peran pemerintah lokal",penangkapan ikan terukur bisa tekan laju perubahan iklim optimisme kini menyelimuti kementerian kelautan dan perikanan kkp dalam menyongsong masa depan perikanan nasional mulai tahun depan mereka akan mulai menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur dengan uji coba di beberapa lokasi perairan lautkebijakan tersebut diklaim akan menata kembali subsektor perikanan tangkap yang selama ini dinilai belum tertata dengan baik selain itu keseimbangan pemanfaatan ekonomi dan pemeliharaan ekosistem laut juga diklaim akan bisa berjalan bersamaanmanfaat lain dari kebijakan tersebut juga akan bisa menekan dampak fenomena perubahan iklim yang saat ini sedang mengepung negaranegara di dunia manfaat itu muncul karena peran dari ekosistem laut dan pesisir sebagai penyerap karbon untuk mengendalikan iklim dunianamun untuk bisa menggapai hasil yang ideal tersebut keterlibatan pemerintah pusat dinilai tidak akan pernah cukup diperlukan keterlibatan pihak lain utamanya adalah swasta lsm dan masyarakat secara umum di indonesia
"Mari Elka: Adaptasi perubahan iklim cegah PDB turun 1,24 persen. Mari Elka Pangestu menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mencegah penurunan PDB Indonesia hingga 1,24 persen di 2030, mendukung aksi nyata untuk mitigasi perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,mari elka adaptasi perubahan iklim cegah pdb turun persen mari elka pangestu menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mencegah penurunan pdb indonesia hingga persen di mendukung aksi nyata untuk mitigasi perubahan iklim dan kesehatan masyarakat
"Mentan: Kerja sama ASEAN-Australia perkuat ketahanan pangan. ASEAN dengan Australia sudah 50 tahun bersama-sama, jadi agenda yang paling utama adalah masalah keamanan lintas kawasan dan penguatan kerja sama, yang kedua tentu masalah pangan, karena menghadapi krisis ini kita harus saling bahu-membahu.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]","perjanjian internasional
pertanian dan keamanan pangan",mentan kerja sama aseanaustralia perkuat ketahanan pangan asean dengan australia sudah tahun bersamasama jadi agenda yang paling utama adalah masalah keamanan lintas kawasan dan penguatan kerja sama yang kedua tentu masalah pangan karena menghadapi krisis ini kita harus saling bahumembahu
"Mendorong Konsep Pesantren Ramah Lingkungan di Malang. Konsep pesantren ramah lingkungan perlu dikembangkan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada pesantren yang mulai menerapkan konsep ini, seperti Pesantren Darul Hikmah di Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Mereka bikin ada konservasi air, tekankan penanaman aneka pepohonan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di lahan seluas 1,5 hektar. Ini untuk menciptakan paru-paru pesantren sekaligus bagian dari menjaga dan konservasi sumber mata air.Konsep pesantren berwawasan lingkungan penting sekali terlebih saat ini banyak pesantren dengan kondisi kelebihan daya tampung. Abdurrahman Said, pengasuh pesantren PP Raudlatul Ulum juga Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam (IAI) Al Qolam mengatakan, sebagian pesantren di Kabupaten Malang, belum bisa menerapkan hunian sesuai daya tampung.Agus Mulyono, dosen Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengajak santri membangun gerakan santri menjaga dan merawat bumi. Jumlah santri banyak di Kabupaten Malang, katanya, menjadi modal besar membangun gerakan bersama.Dyah Pitaloka, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raden Rahmat Malang mengajak para santri menerapkan pertanian terpadu, dengan sistem pertanian yang memanfaatkan semua potensi energi. Tujuannya menghasilkan produk seimbang atau ramah lingkungan.","[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik
ketahanan komunitas
pelestarian habitat",mendorong konsep pesantren ramah lingkungan di malang konsep pesantren ramah lingkungan perlu dikembangkan di kabupaten malang jawa timur ada pesantren yang mulai menerapkan konsep ini seperti pesantren darul hikmah di merjosari lowokwaru kota malang jawa timur mereka bikin ada konservasi air tekankan penanaman aneka pepohonan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di lahan seluas hektar ini untuk menciptakan paruparu pesantren sekaligus bagian dari menjaga dan konservasi sumber mata airkonsep pesantren berwawasan lingkungan penting sekali terlebih saat ini banyak pesantren dengan kondisi kelebihan daya tampung abdurrahman said pengasuh pesantren pp raudlatul ulum juga direktur pasca sarjana institut agama islam iai al qolam mengatakan sebagian pesantren di kabupaten malang belum bisa menerapkan hunian sesuai daya tampungagus mulyono dosen fisika uin maulana malik ibrahim malang mengajak santri membangun gerakan santri menjaga dan merawat bumi jumlah santri banyak di kabupaten malang katanya menjadi modal besar membangun gerakan bersamadyah pitaloka dekan fakultas sains dan teknologi universitas raden rahmat malang mengajak para santri menerapkan pertanian terpadu dengan sistem pertanian yang memanfaatkan semua potensi energi tujuannya menghasilkan produk seimbang atau ramah lingkungan
"Kala Indonesia ‘Banjir’ Bencana Dampak Iklim. Sejak November lalu, bencana bertubi dari banjir, longsor, puting beliung melanda berbagai daerah di Indonesia dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Tahun ini, beberapa wilayah Indonesia diterjang bencana hidrometeorologi basah. Curah hujan dipengaruhi fenomena La-Nina makin dirasakan dengan peningkatan kejadian, seperti banjir dan banjir bandang.Data BNPB, sepanjang 2021 sampai awal Desember ini, bencana mencapai 2.775 kejadian, dengan empat tertinggi yakni, banjir 1.159 kali, disusul cuaca ekstrem 695 kali, dan tanah longsor 563 kali serta kebakaran hutan dan lahan 265 kali.Pantauan BMKG, wilayah Indonesia masih akan mengalami dampak dari fenomena La-Nina hingga Februari 2022. Fenomena ini dapat meningkatkan curah hujan hingga 70%, apabila tidak disikapi tepat dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, bandang, dan tanah longsor dan lain-lain.BNPB meminta, pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak La-Nina guna mengurangi kerugian. Masyarakat pun, diminta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dengan durasi lama, terutama mereka yang tinggal di daerah aliran sungai dan tebing maupun lereng.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal
pola cuaca yang berubah",kala indonesia banjir bencana dampak iklim sejak november lalu bencana bertubi dari banjir longsor puting beliung melanda berbagai daerah di indonesia dari kalimantan jawa sumatera sulawesi sampai nusa tenggara tahun ini beberapa wilayah indonesia diterjang bencana hidrometeorologi basah curah hujan dipengaruhi fenomena lanina makin dirasakan dengan peningkatan kejadian seperti banjir dan banjir bandangdata bnpb sepanjang sampai awal desember ini bencana mencapai kejadian dengan empat tertinggi yakni banjir kali disusul cuaca ekstrem kali dan tanah longsor kali serta kebakaran hutan dan lahan kalipantauan bmkg wilayah indonesia masih akan mengalami dampak dari fenomena lanina hingga februari fenomena ini dapat meningkatkan curah hujan hingga apabila tidak disikapi tepat dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor dan lainlainbnpb meminta pemerintah daerah menyiapkan langkahlangkah kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak lanina guna mengurangi kerugian masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dengan durasi lama terutama mereka yang tinggal di daerah aliran sungai dan tebing maupun lereng
"Bicara Deforestasi, Ketahanan Pangan, dan Energi BBN Non-Sawit. Seperti Apa Catatannya?. Pada COP26, Indonesia berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) setelah 2030 sekaligus mengakhiri deforestasi hutan. Sebelumnya pada 2014, Pemerintah telah menetapkan bauran dari energi bahan bakar nabati (BBN) sebanyak 23 persen dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mengemisi karbonSaat ini, produksi BBN paling besar berasal dari minyak sawit karena industrinya telah mapan dan lahan eksisting ada jutaan hektar sehingga alih fungsi lahan untuk industri sawit bakal terus bertambah. Hal ini tentu bakal menambah deforestasi dan emisi GRK, selain industri sawit juga berbenturan dengan kebutuhan dari sektor pangan.Secara teori, BBN seperti biosolar, bioethanol, dan biogas, seharusnya mengurangi emisi ketimbang bahan bakar fosil bahkan tanaman bahan baku BBN bisa menyerap karbon. Ada berbagai jenis tanaman selain sawit yang berpotensi menghasilkan BBN seperti jarak, tebu, aren, pinang, jagung, kemiri sunan dan nyamplungSejak 2019, Prof. Dr. Budi Leksono M.P, Peneliti Ahli Utama Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) KLHK telah meneliti pohon nyamplung yang berpotensial untuk BBN, dengan berbagai kelebihannya seperti merupakan tanaman asli Indonesia yang tersebar luas, pohonnya bisa tumbuh di berbagai kondisi lahan dan relatif mudah dibudidayakan, produksi minyaknya lebih tinggi serta tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan seperti sawit.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",bicara deforestasi ketahanan pangan dan energi bbn nonsawit seperti apa catatannya pada cop indonesia berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca grk setelah sekaligus mengakhiri deforestasi hutan sebelumnya pada pemerintah telah menetapkan bauran dari energi bahan bakar nabati bbn sebanyak persen dalam kebijakan energi nasional ken untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mengemisi karbonsaat ini produksi bbn paling besar berasal dari minyak sawit karena industrinya telah mapan dan lahan eksisting ada jutaan hektar sehingga alih fungsi lahan untuk industri sawit bakal terus bertambah hal ini tentu bakal menambah deforestasi dan emisi grk selain industri sawit juga berbenturan dengan kebutuhan dari sektor pangansecara teori bbn seperti biosolar bioethanol dan biogas seharusnya mengurangi emisi ketimbang bahan bakar fosil bahkan tanaman bahan baku bbn bisa menyerap karbon ada berbagai jenis tanaman selain sawit yang berpotensi menghasilkan bbn seperti jarak tebu aren pinang jagung kemiri sunan dan nyamplungsejak prof dr budi leksono mp peneliti ahli utama balai besar penelitian bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan bbpbpth klhk telah meneliti pohon nyamplung yang berpotensial untuk bbn dengan berbagai kelebihannya seperti merupakan tanaman asli indonesia yang tersebar luas pohonnya bisa tumbuh di berbagai kondisi lahan dan relatif mudah dibudidayakan produksi minyaknya lebih tinggi serta tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan seperti sawit
Indonesia miliki potensi besar dukung capaian target bauran EBT. Pengembangan EBT ini adalah kunci bagaimana upaya dari dekarbonisasi dan transisi energi di Indonesia.,"[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,indonesia miliki potensi besar dukung capaian target bauran ebt pengembangan ebt ini adalah kunci bagaimana upaya dari dekarbonisasi dan transisi energi di indonesia
Luhut: pendekatan ekonomi biru harus jadi arus utama pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama pembangunan Indonesia ke depan karena konsepnya yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,luhut pendekatan ekonomi biru harus jadi arus utama pembangunan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar pandjaitan menegaskan bahwa pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama pembangunan indonesia ke depan karena konsepnya yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi
"Cabut Izin Tak Hentikan Perusahaan Sawit Buka Hutan Papua, Ini Foto dan Videonya. Awal tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan izin konsesi antara lain izin pelepasan kawasan hutan, termasuklah perusahaan sawit, PT. Permata Nusa Mandiri (PMN) di Kabupaten Jayapura, Papua. Di lapangan, malah mulai pembukaan hutan untuk bikin jalan.Perusahaan sawit ini pernah melakukan an berhenti, mulai terlihat beraktivitas kembali sejak awal Januari 2022. Alat-alat berat perusahaan yang dipakai membongkar hutan Papua diangkut dari pelabuhan Jayapura.Karel Jarangga, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Papua kaget dengan pembukaan jalan oleh perusahaan sawit dengan izin pelepasan kawasan hutan yang dicabut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Aktivitas ini dia pastikan tanpa laporan ke Dinas Perkebunan.Rosita Tecuari, Ketua Organisasi Perempuan Adat (Orpa) Namblong dan Alex Waisimon, pegiat ekowisata heran mengapa izin dicabut tetapi perusahaan tetap beraktivitas. Bagi Alex, sawit hanya akan menyingkirkan masyarakat pemilik ulayat dari tanah dan hutan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",cabut izin tak hentikan perusahaan sawit buka hutan papua ini foto dan videonya awal tahun lalu presiden joko widodo mengumumkan pencabutan izin konsesi antara lain izin pelepasan kawasan hutan termasuklah perusahaan sawit pt permata nusa mandiri pmn di kabupaten jayapura papua di lapangan malah mulai pembukaan hutan untuk bikin jalanperusahaan sawit ini pernah melakukan an berhenti mulai terlihat beraktivitas kembali sejak awal januari alatalat berat perusahaan yang dipakai membongkar hutan papua diangkut dari pelabuhan jayapurakarel jarangga kepala bidang perkebunan dinas pertanian dan tanaman pangan papua kaget dengan pembukaan jalan oleh perusahaan sawit dengan izin pelepasan kawasan hutan yang dicabut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini aktivitas ini dia pastikan tanpa laporan ke dinas perkebunanrosita tecuari ketua organisasi perempuan adat orpa namblong dan alex waisimon pegiat ekowisata heran mengapa izin dicabut tetapi perusahaan tetap beraktivitas bagi alex sawit hanya akan menyingkirkan masyarakat pemilik ulayat dari tanah dan hutan
"Adopsi Teknologi dan Jalin Kolaborasi, Cara Lain Hadapi Perubahan Iklim. Sejak Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia pada 2021, berbagai upaya dan komitmen dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim globalUpaya dan komitmen dijalankan, karena Indonesia menghadapi ancaman serius dari dampak perubahan iklim. Resiko itu adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya masyarakat yang tinggal di sanaUntuk itu, pembangunan vegetasi pantai yang bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir mulai dilakukan sejak tiga tahun terakhir di empat lokasi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat atau mitigasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di kawasan pesisirDalam prosesnya, kerja sama dengan para pihak atau negara lain juga menjadi pilihan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Bentuk kolaborasi tersebut, salah satunya agar teknologi rendah karbon bisa diterapkan oleh Indonesia","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",adopsi teknologi dan jalin kolaborasi cara lain hadapi perubahan iklim sejak konferensi perubahan iklim perserikatan bangsabangsa cop yang berlangsung di glasgow skotlandia pada berbagai upaya dan komitmen dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim globalupaya dan komitmen dijalankan karena indonesia menghadapi ancaman serius dari dampak perubahan iklim resiko itu adalah kawasan pesisir dan pulaupulau kecil utamanya masyarakat yang tinggal di sanauntuk itu pembangunan vegetasi pantai yang bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir mulai dilakukan sejak tiga tahun terakhir di empat lokasi program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat atau mitigasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di kawasan pesisirdalam prosesnya kerja sama dengan para pihak atau negara lain juga menjadi pilihan untuk menghadapi dampak perubahan iklim bentuk kolaborasi tersebut salah satunya agar teknologi rendah karbon bisa diterapkan oleh indonesia
"With Lengthening Hurricane Season, Meteorologists Will Ditch Greek Names and Start Forecasts Earlier. Meningkatnya suhu lautan tidak selalu berarti lebih banyak badai tropis, karena badai dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang kompleks selain suhu permukaan laut.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,with lengthening hurricane season meteorologists will ditch greek names and start forecasts earlier meningkatnya suhu lautan tidak selalu berarti lebih banyak badai tropis karena badai dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang kompleks selain suhu permukaan laut
Alabama Black Belt Becomes Environmental Justice Test Case: Is Sanitation a Civil Right?. Infeksi cacing tambang yang dilaporkan di Lowndes County tidak terkait dengan masalah sanitasi dan lebih merupakan isu kesehatan umum di wilayah tersebut.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",penyakit yang ditularkan oleh vektor,alabama black belt becomes environmental justice test case is sanitation a civil right infeksi cacing tambang yang dilaporkan di lowndes county tidak terkait dengan masalah sanitasi dan lebih merupakan isu kesehatan umum di wilayah tersebut
"Krisis Lingkungan Makin Parah, Begini Masukan Walhi. Krisis lingkungan makin parah terlihat dari begitu banyak bencana ekologis menimpa Indonesia, dari banjir, longsor dan lain-lain di berbagai wilayah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2021 terjadi 1.288 banjir, 623 longsor dan 677 puting beliung. Ketiganya, merupakan bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi iklim dan lingkungan yang rusak.Walhi pun memberikan masukan atau langkah sebagai prasyarat keselamatan rakyat antara lain, pemulihan lingkungan hidup berbasis capaian, perubahan sistem perundangan sektor lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian, penyelesaian konflik melalui pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Solusi lain, mengembalikan kedaulatan dan pengelolaan ruang ruang hidup rakyat, sampai perlu UU Perubahan Iklim sebagai satu solusi keluar dari krisis iklim.Selain bencana alam, konflik lahan dan sumber daya alam juga terus terjadi. Walhi menilai, salah satu pemicu kondlik adalah proyek strategis nasional (PSN), kawasan strategis nasional dan kawasan strategis pariwisata nasional. Proyek-proyek seperti ini, berpotensi merampas lahan, menghancurkan lingkungan hidup, penggusuran hingga perampasan wilayah kelola rakyat.Keputusan pemerintah mencabut ribuan izin pertembangan, kehutanan, hak guna usaha maupun izin pinjam pakai kawasan hutan awal tahun itu mendapat sambutan positif berbagai pihak. Walhi menilai belum jadi solusi komprehensif atas ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, mengapa?","[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",krisis lingkungan makin parah begini masukan walhi krisis lingkungan makin parah terlihat dari begitu banyak bencana ekologis menimpa indonesia dari banjir longsor dan lainlain di berbagai wilayah data badan nasional penanggulangan bencana bnpb sepanjang terjadi banjir longsor dan puting beliung ketiganya merupakan bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi iklim dan lingkungan yang rusakwalhi pun memberikan masukan atau langkah sebagai prasyarat keselamatan rakyat antara lain pemulihan lingkungan hidup berbasis capaian perubahan sistem perundangan sektor lingkungan dan sumber daya alam kemudian penyelesaian konflik melalui pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat solusi lain mengembalikan kedaulatan dan pengelolaan ruang ruang hidup rakyat sampai perlu uu perubahan iklim sebagai satu solusi keluar dari krisis iklimselain bencana alam konflik lahan dan sumber daya alam juga terus terjadi walhi menilai salah satu pemicu kondlik adalah proyek strategis nasional psn kawasan strategis nasional dan kawasan strategis pariwisata nasional proyekproyek seperti ini berpotensi merampas lahan menghancurkan lingkungan hidup penggusuran hingga perampasan wilayah kelola rakyatkeputusan pemerintah mencabut ribuan izin pertembangan kehutanan hak guna usaha maupun izin pinjam pakai kawasan hutan awal tahun itu mendapat sambutan positif berbagai pihak walhi menilai belum jadi solusi komprehensif atas ketimpangan pengelolaan sumber daya alam mengapa
"From a Raft in the Grand Canyon, the West’s Shifting Water Woes Come Into View. Sungai Colorado tidak mengalami kekurangan air yang mengkhawatirkan, karena sumber daya air di Barat Daya masih dapat diandalkan untuk kebutuhan saat ini.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,from a raft in the grand canyon the wests shifting water woes come into view sungai colorado tidak mengalami kekurangan air yang mengkhawatirkan karena sumber daya air di barat daya masih dapat diandalkan untuk kebutuhan saat ini
FEMA Knows a Lot About Climate-Driven Flooding. But It’s Not Pushing Homeowners Hard Enough to Buy Insurance. Ancaman kerugian akibat bom hujan dan badai tropis tidak perlu dikhawatirkan pemilik rumah atau pemerintah federal.,"[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,fema knows a lot about climatedriven flooding but its not pushing homeowners hard enough to buy insurance ancaman kerugian akibat bom hujan dan badai tropis tidak perlu dikhawatirkan pemilik rumah atau pemerintah federal
"Laporan IPCC Terbaru: Perubahan Iklim Ancam Kesejahteraan Manusia dan Kesehatan Bumi. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB merilis laporan tentang dampak perubahan iklim pada manusia, yang merinci area kerentanan dan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh pemanasan suhu global.Laporan tersebut yang merupakan bagian kedua dari tiga laporan IPCC keenam (Assesment Report 6/AR6), menyoroti pentingnya pengetahuan masyarakat adat dan lokal dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap cuaca, ketersediaan air dan sumber makanan.Laporan itu juga mencatat beberapa kelompok masyarakat, terutama yang paling rentan, akan menanggung beban yang tidak proporsional sebagai dampak dari perubahan iklim.Tim penulis laporan AR6 dan peneliti iklim lainnya menekankan bahwa tindakan mendesak diperlukan, baik untuk mengatasi penyebab perubahan iklim maupun meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengannya.","[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim
pertanian dan keamanan pangan",laporan ipcc terbaru perubahan iklim ancam kesejahteraan manusia dan kesehatan bumi panel antarpemerintah tentang perubahan iklim ipcc pbb merilis laporan tentang dampak perubahan iklim pada manusia yang merinci area kerentanan dan langkahlangkah adaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh pemanasan suhu globallaporan tersebut yang merupakan bagian kedua dari tiga laporan ipcc keenam assesment report ar menyoroti pentingnya pengetahuan masyarakat adat dan lokal dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap cuaca ketersediaan air dan sumber makananlaporan itu juga mencatat beberapa kelompok masyarakat terutama yang paling rentan akan menanggung beban yang tidak proporsional sebagai dampak dari perubahan iklimtim penulis laporan ar dan peneliti iklim lainnya menekankan bahwa tindakan mendesak diperlukan baik untuk mengatasi penyebab perubahan iklim maupun meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengannya
"Kampung Berua, ‘Surga’ Rammang-rammang Itu Makin Sering Banjir [1]. Kampung Berua, Desa Salenrang, Maros, Sulawesi Selatan adalah pusat tujuan wisata Rammang-rammang. Kampung ini kini sering terkena banjir. Pada Fabruari lalu, banjir menggenangi lahan persawahan hingga warga gagal panen padi. Banjir menggenangi lahan di Berua pada 20-24 Februari 2022, antara 60 cm sampai satu meter. Pada 2021, Kampung Berua banjir sampai enam kali. Baru Januari dan Februari 2022, Berusa sudah banjir tiga kali.Sungai menyempit dan alami sedimentasi antara lain penyebab banjir yang kini kerap melanda Kampung Berua. Kalau dulu, saat hujan berhari-hari baru banjir. Berbeda saat ini, hujan sebentar sudah banjir.","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
pertanian dan keamanan pangan",kampung berua surga rammangrammang itu makin sering banjir kampung berua desa salenrang maros sulawesi selatan adalah pusat tujuan wisata rammangrammang kampung ini kini sering terkena banjir pada fabruari lalu banjir menggenangi lahan persawahan hingga warga gagal panen padi banjir menggenangi lahan di berua pada februari antara cm sampai satu meter pada kampung berua banjir sampai enam kali baru januari dan februari berusa sudah banjir tiga kalisungai menyempit dan alami sedimentasi antara lain penyebab banjir yang kini kerap melanda kampung berua kalau dulu saat hujan berharihari baru banjir berbeda saat ini hujan sebentar sudah banjir
"KKP Kembangkan Pelabuhan Perikanan Ramah Lingkungan dan Perubahan Iklim. Sektor kelautan dan perikanan sedang bekerja meningkatkan produksi perikanan dengan jumlah besar. Kegiatan tersebut akan melibatkan pelabuhan perikanan, karena akan menjadi lokasi pendaratan bagi perikanan tangkapPeran penting dari pelabuhan, menjadi kunci keberhasilan distribusi produk ataupun logistik perikanan. Tetapi, semakin sering pelabuhan didarati kapal perikanan atau logistik, maka potensi penambahan emisi karbon akan terus terjadiSalah satu solusinya, adalah dengan mengembangkan pelabuhan perikanan ramah lingkungan. Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pengembangan dilakukan di lima lokasi pelabuhan perikanan samudera (PPS)Dengan menjadi pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, penerapan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan bisa dilakukan dan itu diyakini akan bisa mendorong peningkatan kualitas mutu yang berdampak pada kegiatan ekspor produk perikanan","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,kkp kembangkan pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan sedang bekerja meningkatkan produksi perikanan dengan jumlah besar kegiatan tersebut akan melibatkan pelabuhan perikanan karena akan menjadi lokasi pendaratan bagi perikanan tangkapperan penting dari pelabuhan menjadi kunci keberhasilan distribusi produk ataupun logistik perikanan tetapi semakin sering pelabuhan didarati kapal perikanan atau logistik maka potensi penambahan emisi karbon akan terus terjadisalah satu solusinya adalah dengan mengembangkan pelabuhan perikanan ramah lingkungan oleh kementerian kelautan dan perikanan kkp pengembangan dilakukan di lima lokasi pelabuhan perikanan samudera ppsdengan menjadi pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan penerapan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan bisa dilakukan dan itu diyakini akan bisa mendorong peningkatan kualitas mutu yang berdampak pada kegiatan ekspor produk perikanan
"Nature is Critical to Slowing Climate Change, But It Can Only Do So If We Help It First. Masyarakat adat tidak memiliki pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah lingkungan saat ini.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]",perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim,nature is critical to slowing climate change but it can only do so if we help it first masyarakat adat tidak memiliki pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah lingkungan saat ini
"Mungkinkah “Zero Waste City” Terwujud di Indonesia?. Penerapan konsep dibutuhkan agar pengelolaan sampah di kawasan urban bukan cuma semakin ramah lingkungan. Tetapi, juga kian mendatangkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. menyebutkan. jumlah sampah padat yang diproduksi di kawasan perkotaan dewasa ini di seluruh dunia, rata-rata mencapai 2,01 miliar ton per tahun.Bila di masa depan penduduk dunia, diasumsikan bermukim di perkotaan meningkat antara 68 hingga 75 persen, maka jumlah produksi sampahnya tahun 2050 akan melonjak menjadi 3,4 miliar per tahun.Tanpa upaya sungguh-sungguh serta solusi jitu dalam tata kelola sampah, maka kota-kota di banyak belahan dunia dapat saja “tenggelam” dalam lautan sampah. Tak terkecuali kota-kota di negara kita. , -aliansi yang beranggotakan sepuluh organisasi lingkungan- sejauh ini, terdapat sekurangnya lima isu utama pengelolaan sampah di Indonesia., tingkat kapasitas pengelolaan sampah pemerintah daerah yang masih rendah. Rata-rata, indeks tingkat pelayanan sampah nasional meningkat dari 63,70 persen pada 2015 menjadi 71,59 persen pada 2018, namun pengelolaan sampah yang baik dan benar hanya sekitar 32 persen.Pasalnya, 55,56 persen operasi tempat pemrosesan akhir [TPA] sampah, masih merupakan pembuangan terbuka []. Di saat yang sama, cakupan pelayanan pengangkutan sampah di sebagian besar kabupaten/kota masih di bawah 50 persen., tingginya angka ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah yang mencapai 72 persen berdasarkan hasil survei BPS tahun 2018., peningkatan drastis komposisi sampah dari jenis plastik. Sekadar ilustrasi, pada 1995, komposisi sampah plastik sekitar 9 persen, meningkat menjadi 11 persen tahun 2005, dan meningkat lagi tahun 2016 menjadi 16 persen., peran dan tanggung jawab produsen yang belum menjadi kewajiban. , penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Aliansi Zero Waste Indonesia menawarkan dan mendorong pemerintah untuk menerapkan konsep alternatif dalam pengelolaan sampah berupa program .Program ini mendorong rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah dengan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga tidak sepenuhnya harus berakhir di TPA sampah.Program diarahkan untuk menekan mahalnya biaya pengelolaan sampah, mengurangi kesenjangan antara timbulan sampah dan kurangnya persediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta menyiasati pendeknya usia TPA sampah.Hingga saat ini, sudah ada sejumlah wilayah di Indonesia yang menjalankan program Di antaranya Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Denpasar, Kabupaten Gresik, kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.Sementara itu, pada tataran global, sejumlah pengelola kota telah menetapkan target untuk menjadikan kota mereka sebagai antara tahun 2025 hingga 2040. Sebut saja Auckland [2040], Los Angeles [2025], San Diego [2040], Seattle [2025], dan Vancouver [2040]. Berdasarkan kajian , kota akan mendapatkan keuntungan besar sekiranya mampu menjadi . Apa saja?, mengurangi emisi gas rumah kaca [terutama metana] dan pencemaran. Seperti kita ketahui, sampah, terutama sampah makanan, membusuk di tempat pembuangan dan dapat mencemari tanah dan air. Selain itu juga, menghasilkan metana, gas rumah kaca yang 87 kali lebih kuat daripada CO2., menurunkan biaya pengelolaan sampah perkotaan. Mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan pola daur ulang. Umumnya, ruang untuk TPA kian berkurang dan penolakan terhadap fasilitas insinerasi juga meningkat. Banyak kota menghabiskan anggaran dalam jumlah besar, untuk menemukan lokasi baru pembuangan sampah., peningkatan ketahanan pangan lokal dan ketahanan energi. Pemanfaatan sampah organik akan turut menghasilkan kompos yang menopang ketahanan pangan. Pemanfaatan sampah organik untuk biogas akan menyokong ketahanan energi., menggerakkan pekerja lokal. Rata-rata, penerapan program dapat menciptakan lapangan kerja 10 kali lebih banyak ketimbang penanganan sampah dengan cara penimbunan atau pembakaran. Aktivitas pengumpulan, penyortiran, perawatan serta pemanfatan sampah, bakal menyedot lebih banyak tenaga kerja lokal., melahirkan manfaat sosial. Inisiatif seperti proyek pengomposan yang dilakukan komunitas, atau program berbagi makanan untuk menghindari makanan menjadi basi dan terbuang, sebagai bagian dari program , bukan hanya memberi manfaat sosial bagi warga lokal. Tetapi juga, turut memperkuat kohesi sosial antar-komunitas., meningkatkan kesuburan tanah. Ketika sisa makanan dipisahkan dan diolah, dapat menghasilkan kompos dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menarik CO2 dari atmosfer, sehingga mengembalikan karbon ke tanah., mitigasi penipisan sumber daya. Delapan sumber daya mineral vital berisiko habis dalam rentang 100 tahun ke depan, termasuk tembaga, fosfor, dan aluminium. Dengan menerapkan program di lingkungan industri, diyakni dapat mengurangi risiko ini.Menimbang sejumlah manfaatnya, program kita perhitungkan, terutama di lingkungan perkotaan. Tentu saja, peta jalan menuju perlu juga dibuat dan dimiliki oleh para pengelola kota di negeri ini. Atiq Uz Zaman & Steffen Lehman. 2021. AZWI. 2020. C40 Cities Climate Leadership Group. 2019. World Bank. 2022.","[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",mungkinkah zero waste city terwujud di indonesia penerapan konsep dibutuhkan agar pengelolaan sampah di kawasan urban bukan cuma semakin ramah lingkungan tetapi juga kian mendatangkan manfaat ekologis sosial dan ekonomi menyebutkan jumlah sampah padat yang diproduksi di kawasan perkotaan dewasa ini di seluruh dunia ratarata mencapai miliar ton per tahunbila di masa depan penduduk dunia diasumsikan bermukim di perkotaan meningkat antara hingga persen maka jumlah produksi sampahnya tahun akan melonjak menjadi miliar per tahuntanpa upaya sungguhsungguh serta solusi jitu dalam tata kelola sampah maka kotakota di banyak belahan dunia dapat saja tenggelam dalam lautan sampah tak terkecuali kotakota di negara kita aliansi yang beranggotakan sepuluh organisasi lingkungan sejauh ini terdapat sekurangnya lima isu utama pengelolaan sampah di indonesia tingkat kapasitas pengelolaan sampah pemerintah daerah yang masih rendah ratarata indeks tingkat pelayanan sampah nasional meningkat dari persen pada menjadi persen pada namun pengelolaan sampah yang baik dan benar hanya sekitar persenpasalnya persen operasi tempat pemrosesan akhir tpa sampah masih merupakan pembuangan terbuka di saat yang sama cakupan pelayanan pengangkutan sampah di sebagian besar kabupatenkota masih di bawah persen tingginya angka ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah yang mencapai persen berdasarkan hasil survei bps tahun peningkatan drastis komposisi sampah dari jenis plastik sekadar ilustrasi pada komposisi sampah plastik sekitar persen meningkat menjadi persen tahun dan meningkat lagi tahun menjadi persen peran dan tanggung jawab produsen yang belum menjadi kewajiban penegakan hukum belum berjalan secara optimal mempertimbangkan halhal tersebut aliansi zero waste indonesia menawarkan dan mendorong pemerintah untuk menerapkan konsep alternatif dalam pengelolaan sampah berupa program program ini mendorong rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah dengan bantuan pemerintah daerah dengan demikian sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga tidak sepenuhnya harus berakhir di tpa sampahprogram diarahkan untuk menekan mahalnya biaya pengelolaan sampah mengurangi kesenjangan antara timbulan sampah dan kurangnya persediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta menyiasati pendeknya usia tpa sampahhingga saat ini sudah ada sejumlah wilayah di indonesia yang menjalankan program di antaranya kota cimahi kota bandung kota denpasar kabupaten gresik kabupaten bandung kabupaten karawang dan kabupaten purwakartasementara itu pada tataran global sejumlah pengelola kota telah menetapkan target untuk menjadikan kota mereka sebagai antara tahun hingga sebut saja auckland los angeles san diego seattle dan vancouver berdasarkan kajian kota akan mendapatkan keuntungan besar sekiranya mampu menjadi apa saja mengurangi emisi gas rumah kaca terutama metana dan pencemaran seperti kita ketahui sampah terutama sampah makanan membusuk di tempat pembuangan dan dapat mencemari tanah dan air selain itu juga menghasilkan metana gas rumah kaca yang kali lebih kuat daripada co menurunkan biaya pengelolaan sampah perkotaan mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan pola daur ulang umumnya ruang untuk tpa kian berkurang dan penolakan terhadap fasilitas insinerasi juga meningkat banyak kota menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk menemukan lokasi baru pembuangan sampah peningkatan ketahanan pangan lokal dan ketahanan energi pemanfaatan sampah organik akan turut menghasilkan kompos yang menopang ketahanan pangan pemanfaatan sampah organik untuk biogas akan menyokong ketahanan energi menggerakkan pekerja lokal ratarata penerapan program dapat menciptakan lapangan kerja kali lebih banyak ketimbang penanganan sampah dengan cara penimbunan atau pembakaran aktivitas pengumpulan penyortiran perawatan serta pemanfatan sampah bakal menyedot lebih banyak tenaga kerja lokal melahirkan manfaat sosial inisiatif seperti proyek pengomposan yang dilakukan komunitas atau program berbagi makanan untuk menghindari makanan menjadi basi dan terbuang sebagai bagian dari program bukan hanya memberi manfaat sosial bagi warga lokal tetapi juga turut memperkuat kohesi sosial antarkomunitas meningkatkan kesuburan tanah ketika sisa makanan dipisahkan dan diolah dapat menghasilkan kompos dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menarik co dari atmosfer sehingga mengembalikan karbon ke tanah mitigasi penipisan sumber daya delapan sumber daya mineral vital berisiko habis dalam rentang tahun ke depan termasuk tembaga fosfor dan aluminium dengan menerapkan program di lingkungan industri diyakni dapat mengurangi risiko inimenimbang sejumlah manfaatnya program kita perhitungkan terutama di lingkungan perkotaan tentu saja peta jalan menuju perlu juga dibuat dan dimiliki oleh para pengelola kota di negeri ini atiq uz zaman steffen lehman azwi c cities climate leadership group world bank
"Memupuk Asa di Tanah Langaleso. Desa Langaleso, Sigi, Sulawesi Tengah, dulu sentra padi dan tanaman pangan lain. Gempa bumi 2018 dengan likuifaksinya, menghilangkan semua. Kini, tanah gersang, lahan pertanian jauh berkurang, sebagian besar warga pun beralih jadi buruh serabutan.Sebagian lahan kini jadi berpasir, sumber air hilang, ditambah cuaca tak menentu, bak satu paket kesulitan warga untuk pulih dan kembali bertani.Meskipun begitu, ada warga coba bertahan, seperti Farida. Dengan tanam umbi-umbian sebagai bahan pangan dan bikin kopra dari tanaman kelapa tersisa, Farida dan keluarga coba menyambung hidup.Asep Firman Ilah, Kepala Stasiun Pemantau GAW Bariri Lore Lindu mengatakan, cuaca tak menentu merupakan dampak perubahan iklim global dan terjadi di seluruh Indonesia. Di Sulteng, sejak 2018, bencana geo-hidrometeorologi bertambah dua kali lipat. Hari tanpa hujan lebih panjang, berhujan makin pendek tetapi sangat ekstrem. Cuaca tak menentu ini, membuat petani kesulitan menentukan musim tanam.","[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",memupuk asa di tanah langaleso desa langaleso sigi sulawesi tengah dulu sentra padi dan tanaman pangan lain gempa bumi dengan likuifaksinya menghilangkan semua kini tanah gersang lahan pertanian jauh berkurang sebagian besar warga pun beralih jadi buruh serabutansebagian lahan kini jadi berpasir sumber air hilang ditambah cuaca tak menentu bak satu paket kesulitan warga untuk pulih dan kembali bertanimeskipun begitu ada warga coba bertahan seperti farida dengan tanam umbiumbian sebagai bahan pangan dan bikin kopra dari tanaman kelapa tersisa farida dan keluarga coba menyambung hidupasep firman ilah kepala stasiun pemantau gaw bariri lore lindu mengatakan cuaca tak menentu merupakan dampak perubahan iklim global dan terjadi di seluruh indonesia di sulteng sejak bencana geohidrometeorologi bertambah dua kali lipat hari tanpa hujan lebih panjang berhujan makin pendek tetapi sangat ekstrem cuaca tak menentu ini membuat petani kesulitan menentukan musim tanam
"Jawa Timur Mulai Terdampak Perubahan Iklim, Seperti Apa?. Daerah-daerah di Jawa Timur, seperti Kota Batu maupun Pulau Madura, sudah merasakan dampak perubahan iklim dari produktivitas apel menurun sampai nelayan atau masyarakat pesisir sulit melaut.Wahyu Eka Setyawan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, bilang, perubahan iklim memicu anomali cuaca hingga mengacaukan kalender musim nelayan.Jatna Supriatna, Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia, mengatakan, perlu usaha serius menghentikan laju emisi karbon supaya bikin menekan perubahan iklim.Menjaga hutan mangrove, bisa menekan perubahan iklim. Hutan mangrove, mempunyai beberapa fungsi, seperti, pengikat karbon, penahan substrat pantai dari abrasi, penahan angin atau gelombang, maupun penahan intrusi air laut.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",jawa timur mulai terdampak perubahan iklim seperti apa daerahdaerah di jawa timur seperti kota batu maupun pulau madura sudah merasakan dampak perubahan iklim dari produktivitas apel menurun sampai nelayan atau masyarakat pesisir sulit melautwahyu eka setyawan direktur eksekutif wahana lingkungan hidup walhi jawa timur bilang perubahan iklim memicu anomali cuaca hingga mengacaukan kalender musim nelayanjatna supriatna kepala pusat penelitian perubahan iklim universitas indonesia mengatakan perlu usaha serius menghentikan laju emisi karbon supaya bikin menekan perubahan iklimmenjaga hutan mangrove bisa menekan perubahan iklim hutan mangrove mempunyai beberapa fungsi seperti pengikat karbon penahan substrat pantai dari abrasi penahan angin atau gelombang maupun penahan intrusi air laut
"A Marine Heat Wave Intensifies, with Risks for Wildlife, Hurricanes and California Wildfires. Gelombang panas laut tidak memiliki dampak signifikan pada spesies laut atau perikanan di California.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","ekosistem
pola cuaca yang berubah",a marine heat wave intensifies with risks for wildlife hurricanes and california wildfires gelombang panas laut tidak memiliki dampak signifikan pada spesies laut atau perikanan di california
"Perubahan Iklim, Alarm dari Kerusakan Alam. Bumi menghadapi banyak persoalan serius seperti badai, kelaparan, laut yang sekarat, udara yang tidak bisa dihirup, wabah akibat pemanasan global, bahkan juga ambruknya ekonomi, terjadinya konflik. Semua itu ada hubungannya dengan perubahan iklim.Ambisi-ambisi berlebihan dari pengambil keputusan yang ingin membangun legacy, mercusuar kota hebat, pembangunan raksasa, secara sadar atau tidak, yang tidak sama dalam mencermati alam, hasil akhirnya adalah alam dan lingkungannya menjadi rusak.Pencemaran industri ini perlu dikendalikan agar di tahun 2050 kenaikan gas rumah kaca (a.l.CO2) menjadi net zero sum atau jumlah pencemaran udara nol, hal itu seperti yang disepakati dunia dalam pertemuan Paris agreement 2015.Pada 2022, Indonesia berkomitmen untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai macam dokumen perencanaan, panduan dan cara-cara menghitung kinerja agenda perubahan iklim, seperti yang tertuang dalam dokumen Updated Nationally Determined Contribution, Peta Jalan NDC, dll","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]","bencana alam
ekosistem
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional
pertanian dan keamanan pangan
polusi udara",perubahan iklim alarm dari kerusakan alam bumi menghadapi banyak persoalan serius seperti badai kelaparan laut yang sekarat udara yang tidak bisa dihirup wabah akibat pemanasan global bahkan juga ambruknya ekonomi terjadinya konflik semua itu ada hubungannya dengan perubahan iklimambisiambisi berlebihan dari pengambil keputusan yang ingin membangun legacy mercusuar kota hebat pembangunan raksasa secara sadar atau tidak yang tidak sama dalam mencermati alam hasil akhirnya adalah alam dan lingkungannya menjadi rusakpencemaran industri ini perlu dikendalikan agar di tahun kenaikan gas rumah kaca alco menjadi net zero sum atau jumlah pencemaran udara nol hal itu seperti yang disepakati dunia dalam pertemuan paris agreement pada indonesia berkomitmen untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai macam dokumen perencanaan panduan dan caracara menghitung kinerja agenda perubahan iklim seperti yang tertuang dalam dokumen updated nationally determined contribution peta jalan ndc dll
"Trump’s Move to Suspend Enforcement of Environmental Laws is a Lifeline to the Oil Industry. EPA tetap menegakkan aturan ketat dalam beberapa sektor, dan tidak mengindahkan permintaan industri minyak untuk menangguhkan penegakan undang-undang polusi udara dan air selama pandemi.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,trumps move to suspend enforcement of environmental laws is a lifeline to the oil industry epa tetap menegakkan aturan ketat dalam beberapa sektor dan tidak mengindahkan permintaan industri minyak untuk menangguhkan penegakan undangundang polusi udara dan air selama pandemi
"Hari Bumi 2022: Krisis Iklim dan Buruknya Tata Ruang, Ancaman bagi Laut dan Pesisir. Krisis iklim yang terjadi saat ini sangat dirasakan dampaknya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Apalagi terdapat 3,8 juta orang bergantung hidupnya di laut.Dampak krisis iklim sangat dirasakan di Sulawesi Selatan karena wilayah laut dan pesisirnya yang juga sangat luas dan sangat dominan.Di Sulsel, masifnya industri nikel dan kebijakan tata ruang yang keliru akan memperparah dampak dari krisis iklim yang terjadi. Generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi krisis iklim, apalagi sebagian besar mereka sangat concern pada isu-isu lingkungan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",hari bumi krisis iklim dan buruknya tata ruang ancaman bagi laut dan pesisir krisis iklim yang terjadi saat ini sangat dirasakan dampaknya di laut pesisir dan pulaupulau kecil apalagi terdapat juta orang bergantung hidupnya di lautdampak krisis iklim sangat dirasakan di sulawesi selatan karena wilayah laut dan pesisirnya yang juga sangat luas dan sangat dominandi sulsel masifnya industri nikel dan kebijakan tata ruang yang keliru akan memperparah dampak dari krisis iklim yang terjadi generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi krisis iklim apalagi sebagian besar mereka sangat concern pada isuisu lingkungan
"Penelitian: Tak Hanya Serap CO2, Hutan Tropis Turut Atasi Krisis Iklim. Hutan tropis kini mendapat perhatian penting karena perannya dalam turut mengatasi perubahan iklim, tidak hanya dapat menyerap karbon dari atmosfer, tetapi juga memiliki dampak yang lebih terlokalisir pada suhu dan cuaca.Hutan bertanggung jawab atas sekitar 0,5°C (0,9°F) pendinginan secara global ketika kemampuannya dalam menyerap karbon dan efek biofisiknya dimasukkan dalam perhitungan, menurut sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan.Hutan tropis, dengan penyerapan karbon yang cepat dan pendinginan lokal yang melembabkan udara, dianggap sebagai model “kemenangan ganda” bagi iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",pelestarian habitat,penelitian tak hanya serap co hutan tropis turut atasi krisis iklim hutan tropis kini mendapat perhatian penting karena perannya dalam turut mengatasi perubahan iklim tidak hanya dapat menyerap karbon dari atmosfer tetapi juga memiliki dampak yang lebih terlokalisir pada suhu dan cuacahutan bertanggung jawab atas sekitar c f pendinginan secara global ketika kemampuannya dalam menyerap karbon dan efek biofisiknya dimasukkan dalam perhitungan menurut sebuah studi yang barubaru ini dilakukanhutan tropis dengan penyerapan karbon yang cepat dan pendinginan lokal yang melembabkan udara dianggap sebagai model kemenangan ganda bagi iklim
"Ribuan Bibit Bambu ditanam di Bendungan Napun Gete, NTT. Untuk Apa?. Yayasan Bambu Lestari (YBL) bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) melakukan penanaman 5.000 anakan bambu aur dan 5.000 pohon di areal genangan Bendungan Napun Gete, Sikka, NTT. Penanaman bibit bambu dan pohon merupakan program penghijauan YBL dan Kementerian PUPR untuk konservasi tanah dan pemanfaatan ekonomis bambu sekaligus memperingati Hari Air Sedunia yang ke-30 tanggal 22 Maret. Dalam jangka panjang, Bendungan Napun Gete juga bakal dijadikan destinasi ekowisataYPL mendapatkan permintaan pengadaan bibit bambu dari berbagai pihak seperti LSM Caritas Maumere dan Paroki Gereja untuk konservasi hutan di NTT. Sehingga YPL menyiapkan 320.000 bibit bambu jenis petung (Dendrocalamus Asper), aur (Bambusa vulgaris) dan peri (Gigantochloa Apus). Dari pengalaman YPL, bambu aur cocok untuk konservasi dan pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Program penanaman pohon juga dilakukan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) Larantuka, Flores Timur untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin sering terasa di pulau-pulau kecil, termasuk di NTT. Kekeringan di musim kemarau semakin panjang yang menghadirkan masalah pangan dan air bersih di pulau-pulau kecil itu","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",ribuan bibit bambu ditanam di bendungan napun gete ntt untuk apa yayasan bambu lestari ybl bekerjasama dengan balai wilayah sungai nusa tenggara ii bws nt ii melakukan penanaman anakan bambu aur dan pohon di areal genangan bendungan napun gete sikka ntt penanaman bibit bambu dan pohon merupakan program penghijauan ybl dan kementerian pupr untuk konservasi tanah dan pemanfaatan ekonomis bambu sekaligus memperingati hari air sedunia yang ke tanggal maret dalam jangka panjang bendungan napun gete juga bakal dijadikan destinasi ekowisataypl mendapatkan permintaan pengadaan bibit bambu dari berbagai pihak seperti lsm caritas maumere dan paroki gereja untuk konservasi hutan di ntt sehingga ypl menyiapkan bibit bambu jenis petung dendrocalamus asper aur bambusa vulgaris dan peri gigantochloa apus dari pengalaman ypl bambu aur cocok untuk konservasi dan pemeliharaan daerah aliran sungai das program penanaman pohon juga dilakukan oleh yayasan pengkajian dan pengembangan sosial ypps larantuka flores timur untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin sering terasa di pulaupulau kecil termasuk di ntt kekeringan di musim kemarau semakin panjang yang menghadirkan masalah pangan dan air bersih di pulaupulau kecil itu
Penelitian Menunjukkan Karang Mampu Bertahan terhadap Perubahan Iklim. Sebuah studi terhadap tiga varietas karang di Hawaii yang diterbitkan dalam Scientific Reports menemukan fakta bahwa beberapa spesies karang tahan terhadap dampak perubahan suhu laut dan keasaman yang disebabkan oleh perubahan iklim.Temuan ini menjelaskan potensi kemampuan beberapa karang untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi laut.Penelitian ini menghasilkan harapan tentang bagaimana terumbu karang bisa berada di lingkungan yang lebih hangat dan lebih asam sebagai akibat dari pemanasan global.Separuh spesies terumbu karang di dunia terancam mati dampak nyata perubahan iklim.,"[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,penelitian menunjukkan karang mampu bertahan terhadap perubahan iklim sebuah studi terhadap tiga varietas karang di hawaii yang diterbitkan dalam scientific reports menemukan fakta bahwa beberapa spesies karang tahan terhadap dampak perubahan suhu laut dan keasaman yang disebabkan oleh perubahan iklimtemuan ini menjelaskan potensi kemampuan beberapa karang untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi lautpenelitian ini menghasilkan harapan tentang bagaimana terumbu karang bisa berada di lingkungan yang lebih hangat dan lebih asam sebagai akibat dari pemanasan globalseparuh spesies terumbu karang di dunia terancam mati dampak nyata perubahan iklim
"Tambang Emas Ilegal Marak di Sumbar, Polda Tangkap 4 Pelaku. Tambang emas ilegal merusak sungai dan hutan marak di Sumatera Barat. Baru-baru ini, Polda Sumbar pun baru menangkap empat orang diduga aktor terlibat penambangan emas ilegal. Mereka berperan sebagai operator alat berat dan pengawas lapangan.KKI Warsi mencatat, tambang emas ilegal ini jadi salah satu penyebab kerusakan hutan dan sungai besar. Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi mengatakan, perusakan lingkugan ini marak ditemukan pada empat kabupaten di Sumatera Barat yakni, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung.Tambang emas ilegal yang mencemari sungai di Jambi, berisiko mengancam kesehatan masyarakat. Ahmad Hidayat, akademisi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Andalas, Sumatera Barat mengatakan, harus ada upaya cepat pemerintah mencegah dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah seperti pemerintahan nagari, Dinas Kesehatan maupun Dinas Lingkungan Hidup harus bertindak menyikapi tambang emas ilegal ini. Mereka dapat mengusulkan ke DPRD soal aturan lebih jelas tambang-tambang ilegal yang berbahaya ini. Regulasi ini tak hanya memperbaiki lingkungan juga penanganan cepat kepada masyarakat yang berisiko tinggi agar bisa diantisipasi dari sekarang.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
peran pemerintah lokal",tambang emas ilegal marak di sumbar polda tangkap pelaku tambang emas ilegal merusak sungai dan hutan marak di sumatera barat barubaru ini polda sumbar pun baru menangkap empat orang diduga aktor terlibat penambangan emas ilegal mereka berperan sebagai operator alat berat dan pengawas lapangankki warsi mencatat tambang emas ilegal ini jadi salah satu penyebab kerusakan hutan dan sungai besar rudi syaf direktur kki warsi mengatakan perusakan lingkugan ini marak ditemukan pada empat kabupaten di sumatera barat yakni solok solok selatan dharmasraya dan sijunjungtambang emas ilegal yang mencemari sungai di jambi berisiko mengancam kesehatan masyarakat ahmad hidayat akademisi dari fakultas ilmu kesehatan universitas andalas sumatera barat mengatakan harus ada upaya cepat pemerintah mencegah dampak buruk bagi kesehatan masyarakat pemerintah daerah seperti pemerintahan nagari dinas kesehatan maupun dinas lingkungan hidup harus bertindak menyikapi tambang emas ilegal ini mereka dapat mengusulkan ke dprd soal aturan lebih jelas tambangtambang ilegal yang berbahaya ini regulasi ini tak hanya memperbaiki lingkungan juga penanganan cepat kepada masyarakat yang berisiko tinggi agar bisa diantisipasi dari sekarang
"School Strike for Climate: What Today’s Kids Face If World Leaders Delay Action. Pada saat para pemimpin sekarang seusia Greta, ilmuwan meyakini bahwa perubahan iklim bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]",perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim,school strike for climate what todays kids face if world leaders delay action pada saat para pemimpin sekarang seusia greta ilmuwan meyakini bahwa perubahan iklim bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan
"Asa Masyarakat Adat Batui Kembalikan Kelestarian Hutan Bakiriang. Hutan Bakiriang, sebelum ada suara margasatwa, merupakan hutan Adat Batui. Setelah negara ambil alih dan jadikan kawasan hutan bahkan dengan status konservasi, mulailah ada perkebunan sawit di sana. Kondisi hutan pun berubah.Pada 1936, Hutan Bakiriang ditetapkan sebagai hutan yang wajib dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Raja Banggai No. 4/1936 seluas 3.500 hektar, terletak di Komplek Hutan Pegunungan Batui. Ia memanjang ke selatan sampai ke pantai muara Sungai Bakiriang. Komplek hutan ini diapit dua kampung besar yaitu Moilong dan Sinorang, yang dahulu masuk Kecamatan Batui.Surat keputusan Raja Banggai jadikan Hutan Bakiriang wajib dilindungi untuk mendukung Masyarakat Adat Batui dalam menjaga kelestarian hutan Bakiriang dan adat istiadat serta identitas kebudayaan mereka.Eva Susanti Bande, Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah mengatakan, kalau masyarakat ingin menguasai lahan di kawasan hutan bisa melalui jalur tanah obyek reforma agraria (Tora). Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
peran pemerintah lokal
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",asa masyarakat adat batui kembalikan kelestarian hutan bakiriang hutan bakiriang sebelum ada suara margasatwa merupakan hutan adat batui setelah negara ambil alih dan jadikan kawasan hutan bahkan dengan status konservasi mulailah ada perkebunan sawit di sana kondisi hutan pun berubahpada hutan bakiriang ditetapkan sebagai hutan yang wajib dilindungi berdasarkan surat keputusan raja banggai no seluas hektar terletak di komplek hutan pegunungan batui ia memanjang ke selatan sampai ke pantai muara sungai bakiriang komplek hutan ini diapit dua kampung besar yaitu moilong dan sinorang yang dahulu masuk kecamatan batuisurat keputusan raja banggai jadikan hutan bakiriang wajib dilindungi untuk mendukung masyarakat adat batui dalam menjaga kelestarian hutan bakiriang dan adat istiadat serta identitas kebudayaan merekaeva susanti bande koordinator front rakyat advokasi sawit fras sulawesi tengah mengatakan kalau masyarakat ingin menguasai lahan di kawasan hutan bisa melalui jalur tanah obyek reforma agraria tora hal itu diatur dalam peraturan presiden perpres nomor tentang reforma agraria
"California Bans Climate-Warming HFCs in New Air-Conditioning and Refrigeration. 
Badan Sumber Daya Udara California (CARB) tidak setuju dengan peraturan yang melarang penggunaan hidrofluorokarbon (HFC), bahan kimia yang memiliki potensi 1.000 hingga 3.000 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","peran pemerintah lokal
polusi udara",california bans climatewarming hfcs in new airconditioning and refrigeration badan sumber daya udara california carb tidak setuju dengan peraturan yang melarang penggunaan hidrofluorokarbon hfc bahan kimia yang memiliki potensi hingga kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida
"Indonesia Akan Rugi Bila Mengekspor Energi Terbarukan. Benarkah?. Sangat menarik mencermati berita di media akhir-akhir ini terkait ekspor energi terbarukan, terutama alasan yang kemudian dikemukakan oleh para pengambil keputusan bahwa ekspor energi terbarukan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Benarkah seperti itu?Seperti diketahui, pemerintah Singapura telah membuka penawaran kerjasama pada BUMN dan swasta Indonesia untuk memasok listrik ke Singapora dari sumber energi terbarukan, khususnya energi surya. Energy Market Authority (EMA), sebuah lembaga pemerintah Singapura yang bertugas dalam penyediaan energi, bulan November 2021 telah mengumumkan pembukaan penawaran (atau RFP 1) bagi perusahaan dan BUMN Indonesia yang bisa memasok energi listrik ke Singapura. Singapura ternyata tidak main-main dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya energi surya. EMA telah menghitung bahwa emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor pembangkitan listrik di Singapura, tidak kurang dari 40% dari total emisi nasionalnya. Karena itu sangat dimengerti bahwa Singapura berusaha sekuat tenaga di dalam mengurangi emisi GRK dari sektor kelistrikannya.Saat ini Singapura melalui EMA hanya mengembangkan energi listrik yang relatif bersih bila dibandingkan dengan jenis pembangkit energi fosil yang lain, yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Ke depan mereka akan sangat banyak mengembangkan PLT Surya sampai 4 GW listrik tenaga surya di tahun 2030. Dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini produksi PLT Suryanya baru di kisaran 200 MW di tahun 2022, walau konon katanya potensi pembangkitan listrik dari energi surya lebih dari 3.296 GW, maka rencana Singapura ini terkesan sangat ambisius.Singapura mempunyai keterbatasan lahan untuk pengembangan energi surya. Saat ini untuk memproduksi 1 MW tenaga listrik dari energi surya, dibutuhkan lahan minimal 0,7 hektar untuk pemasangan panel suryanya, sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan impor listrik tenaga surya. Walau pun kemudian dipasang di atap dengan teknologi solar rooftop (surya atap) atau solar floating (PLTS terapung), Singapura akan masih sangat membutuhkan pasokan listrik impor dari tetangganya, terutama tetangga terdekatnya, yaitu Indonesia dan Malaysia.Dan untuk ini Singapura telah menawarkan kerjasama dengan Indonesia dan juga Malaysia untuk melakukan konsorsium antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Singapura untuk memasok listrik tenaga surya. Kebutuhan pasokan listrik ini akan bertahap, sampai dengan tahun 2025 akan diperlukan sebesar 500 MW (atau lebih dari 2 kali lipat dari seluruh PLTS terpasang di Indonesia sekarang). Selanjutnya pada tahun 2030 diperlukan lebih kurang 2.500 MW atau 2,5 GW di tahun 2030, dan kebutuhan pasokan akan mencapai 4 GW di tahun 2035. Secara khusus 2 orang Menteri Indonesia, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan penolakannya secara terbuka terhadap ajakan investasi dan penjualan listrik dari energi surya ke Singapura.Bahlil menyatakan rencana investasi gabungan Indonesia-Singapura ini ditolak dengan alasan Indonesia akan mengutamakan pasokan dan pembangunan energi terbarukan di dalam negeri dulu daripada mengekspornya. Ini dikatakan oleh Menteri Bahlil minggu lalu saat menyambut kunjungan Menteri Perdagangan Singapura yang meminta partisipasi aktif Indonesia dalam ekspor listrik ke Singapura.Di tempat terpisah, Erick Thohir menyatakan bahwa Indonesia menolak untuk melakukan ekspor listrik ke Singapura karena pasokan listrik energi terbarukan di Indonesia baru sekitar 11,7%, sementara Indonesia punya target di dalam membangun 23% pasokan energi terbarukan di tahun 2025. Penolakan kedua menteri ini senada, yang menyatakan Indonesia harus membangun dulu energi terbarukan sampai target tercapai baru sisanya diekspor.Hal lain yang menjadikan kekuatiran bersama di berbagai diskusi dan seminar terkait tawaran Kerjasama Singapura ini adalah karena Singapura meminta bukan hanya listriknya saja tetapi juga kredit karbon atau hasil pengurangan emisi bisa dimiliki dan diakui oleh Singapura. Dan Pemerintah Indonesia sekali lagi menolak tawaran kerjasama ini, walau pun justru banyak perusahaan dan kalangan swasta yang sangat berminat, bahkan siap apabila dilakukan tender secara terbuka. Banyak yang menyayangkan penolakan Pemerintah Indonesia kepada tawaran dari Pemerintah Singapura ini. Penolakan ini yang kemudian dilatarbelakangi alasan harus memenuhi dulu kebutuhan pasokan energi terbarukan di dalam negeri dinilai adalah kegagalan paham para pengambil keputusan untuk melihat masalah energi terbarukan dan perubahan iklim secara lebih luas. Pemerintah Indonesia bahkan menyamakan ekspor energi terbarukan Indonesia seperti halnya DMO atau Domestic Market Obligation batubara. Harus diutamakan kewajiban pasokan domestik dulu baru kemudian bisa diekspor keluar.Tentu saja ini adalah anggapan yang salah, energi terbarukan berbeda sekali dengan batubara yang tidak terbarukan, baik dari segi ekonomi maupun tata aturan dan pemanfaatannya. Energi terbarukan juga mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari batubara untuk masalah transportasi dan pengirimannya maupun penyimpanannya.Selain itu, implementasi penurunan emisi antara kedua negara juga dimungkinkan dilakukan antara dua negara berdasar Perjanjian Paris, khususnya artikel 6.2. Penurunan emisi tersebut dimungkinkan untuk dilakukan dengan mekanisme pembagian emisi antara dua negara dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan jenis energi fosil yang bisa secara langsung diekspor atau diimpor secara fisik, maka sebagian besar jenis energi terbarukan (kecuali biomassa dan biofuel) akan bisa ditransportasikan atau dikirim setelah energi tersebut diproduksi dan ditransformasi dalam bentuk listrik. BBM, batubara, atau gas misalnya, harus dikirim dalam bentuk fisik dan kemudian penerima akhir yang akan mengubah bahan baku tersebut dalam bentuk listrik, panas atau gerak. Hal ini akan membutuhkan peralatan pentransformasi energi di sisi pembeli.Sementara jenis energi terbarukan seperti surya, geothermal, biomassa, angin, atau energi ombak, akan bisa diubah dulu dalam bentuk listrik, dan kemudian listriknya yang akan ditransportasikan melalui kabel listrik antara negara.Dan hal inilah yang akan dilakukan oleh Singapura. Keterbatasan lahan menyebabkan Singapura tidak punya pilihan lain selain melakukan impor listrik dari negara tetangga. Tapi ini artinya pengekspor listrik harus memiliki teknologi yang dipersyaratkan guna bisa memproduksi listrik tenaga surya dan mengirimkannya ke Singapura, baik teknologi, infrastruktur, maupun juga tenaga kerja profesional.Dalam kata lain akan ada nilai tambah dalam bentuk investasi, peningkatan tenaga kerja, maupun teknologi di sisi penjual. Dan tentu saja yang kemudian akan terjadi adalah transaksi jual beli tenaga listrik jangka panjang antara pengusaha Indonesia dengan Pemerintah Singapura, yang kemudian juga akan berdampak positif ke ekonomi setempat dan nasional.Apakah tanpa adanya permintaan Singapura ini akan terjadi pembangunan listrik tenaga surya dalam kapasitas besar, sebesar permintaan Singapura, di kawasan yang sama? Penulis meragukan hal ini akan terjadi dalam waktu dekat karena selain permintaan listrik di daerah Kepulauan Riau, khususnya industri di Batam, yang cenderung stagnan, dan bahkan menurun selama pandemi. Sementara pasokan listrik dari PLN Batam sendiri sudah mencukupi.Secara keekonomian sendiri akan sangat berat membangun pembangkit listrik surya dan kemudian menjual listriknya di Indonesia dalam bentuk IPP () atau pembangkit swasta, dan menjualnya ke PLN di kawasan Kepulauan Riau dan Sumatra karena rendahnya harga jual yang ditetapkan oleh PLN dengan basis harga pembangkitan, yang di daerah Sumatra ada di kisaran 700 rupiah per kwh.Satu-satunya IPP berbasis surya di sistem grid Sumatra adalah Pembangkit Listrik Surya Jakabaring yang hampir separuh investasinya mendapatkan dana hibah dari pemerintah Jepang. Bila kemudian menggunakan investasi sendiri, waktu pengembalian investasi akan sangat lama, berkisar lebih dari 12 tahun, yang secara bisnis tidak menarik.Selain itu, persyaratan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, khususnya surya atap, dalam beberapa bulan terakhir justru semakin dipersulit. Adanya aturan baru PLN yang hanya membolehkan maksimal membangun 15% listrik dari tenaga surya menyebabkan industri, atau bahkan rumah tangga, tidak ekonomis lagi di dalam membangun energi surya untuk keperluan sendiri.Lantas kekhawatiran dari Menteri BUMN dan Menteri Investasi mana yang kemudian bisa mendorong pemanfaatan tenaga surya ini di dalam negeri apabila tidak dijual ke Singapura? Justru kemudian pembangkit listrik ini secara ekonomis tidak layak dibangun dalam waktu dekat. Bagaimana kemudian dengan keinginan Pemerintah Singapura untuk mendapatkan kredit karbon hasil penurunan emisi dari pembangkit surya?Hal ini sebenarnya bisa dilakukan dan diatasi bila Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura melakukan pembicaraan dan kesepakatan untuk pembagian hasil pengurangan emisi. Secara umum, berdasar Perjanjian Paris hal ini sangat dimungkinkan, tetapi kemudian harus diperhitungkan mekanismenya melalui konsep corresponding adjustment.Inti dari konsep ini adalah setiap transfer pengakuan hasil penurunan emisi yang kemudian dicatatkan di dalam perhitungan NDC antara dua negara kemudian harus menghindari perhitungan berganda atau .Setiap besaran volume kredit karbon yang diaku penurunan emisi positif oleh Pemerintah Singapura, harus dibukukan negatif di dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) Indonesia. Artinya bahwa Pemerintah Singapura tidak bisa mengakui 100% kredit karbon penurunan emisinya, tetapi maksimal hanya 50% karena 50% sisanya akan dibukukan negatif di SRN.Bila Pemerintah Indonesia ingin mendapat manfaat dari sebagian penurunan emisinya, maka bagian Pemerintah Singapura akan harus kurang dari 50%. Intinya semua bisa didiskusikan tanpa merugikan salah satu pihak.Kegiatan ini sendiri adalah diluar yang direncanakan di dalam NDC Indonesia, sehingga seharusnya akan meningkatkan aksi mitigasi () yang justru harus didukung pemerintah. Implementasi energi surya apabila dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral antara dua negara juga akan dapat menjadi contoh yang sangat baik bagaimana melakukan kegiatan mitigasi perubahan iklim yang terencana, transparan, dan berkelanjutan.Sedangkan apabila penurunan emisi ini tidak dicatatkan ke dalam sistem nasional Singapura dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk atau menghapus jejak karbon, maka penurunan emisi ini tidak perlu untuk dilakukan aturan internasional terkait tetapi harus mengikuti aturan masing-masing negara saja. Di Indonesia, hal ini direncanakan akan diatur di dalam keputusan Menteri KLHK sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden terkait Nilai Ekonomi Karbon. Penulis sepakat dengan Menteri Erick Thohir dan Bahlil akan adanya unsur kerugian apabila kita melakukan ekspor energi terbarukan ke Singapura, tetapi tidak sepakat dalam jenis kerugiannya.Menurut penulis, kerugian Indonesia bila menyepakati ekspor energi terbarukan ini lebih kepada kerugian psikologis masyarakat karena pemerintah lebih menyokong pembangunan energi terbarukan di Singapura dibanding mengembangkan energi terbarukan untuk keperluan nasional.Tetapi apakah kalangan bisnis dan Pemerintah Indonesia akan mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan kapasitas yang akan dibangun oleh Singapura untuk menunjang pembangunan Indonesia, khususnya di daerah yang sama?Kerugian kedua yang mungkin timbul adalah pelarangan ekspor listrik energi terbarukan ke Singapura diduga akan mempercepat pencapaian target perusahaan-perusahaan Singapura di dalam target RE 100 atau 100% penggunaan energi terbarukan.dari perusahaan Singapura akan meningkat dibanding dengan Indonesia dan Malaysia di dalam persaingan global. Alasan ini sebenarnya yang melandasi Malaysia menolak tawaran Singapura untuk memasok listrik dari energi terbarukan. Hal ini karena Malaysia saat ini sangat agresif mendorong industri swastanya agar mempercepat pencapaian RE 100. Suatu hal yang masih belum dilakukan Indonesia.Dan kerugian yang ketiga yang mungkin timbul adalah hilangnya kesempatan, karena sangat mungkin akhirnya Singapura akan berpaling ke rencana lama untuk pasokan listrik energi surya dari Australia, walau pun harganya pasti jauh lebih mahal daripada apabila listrik diimpor dari Indonesia. Dan dalam rencana ini Indonesia hanya akan dilewati kabel listrik bawah laut, dan mungkin hanya akan bisa mengutip sedikit “uang toll” dari kabel yang dilewatkan di bawah laut Indonesia.Dari berbagai skenario di atas, Pemerintah Indonesia sebenarnya akan mempunyai posisi tawar yang sangat kuat kepada Singapura apa bila mengekspor listrik energi terbarukan. Indonesia bisa menetapkan persyaratan tambahan dan menaikkan harga, sehingga banyak nilai manfaat yang bisa didapatkan.Tapi itu semua akan sangat tergantung dengan rencana Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan bauran energi, khususnya surya, di dalam pola pembangunan nasional. Selain itu peningkatan peran swasta juga sangat perlu didorong melalui insentif keuangan. Sektor swasta harus diberi kesempatan dan dukungan kebijakan yang tepat untuk membangun dan membuka lapangan kerja di bidang energi surya, sehingga pembangunan energi surya bukan hanya menjadi sekedar potensi, tetapi benar-benar bisa direalisasikan.Hal ini adalah pekerjaan rumah kita bersama, khususnya Pemerintah Indonesia dan PLN, sehingga bisa menciptakan iklim investasi energi terbarukan seperti di negara tetangga kita, Singapura. *Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau dan Praktisi Energi Terbarukan","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",indonesia akan rugi bila mengekspor energi terbarukan benarkah sangat menarik mencermati berita di media akhirakhir ini terkait ekspor energi terbarukan terutama alasan yang kemudian dikemukakan oleh para pengambil keputusan bahwa ekspor energi terbarukan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya benarkah seperti ituseperti diketahui pemerintah singapura telah membuka penawaran kerjasama pada bumn dan swasta indonesia untuk memasok listrik ke singapora dari sumber energi terbarukan khususnya energi surya energy market authority ema sebuah lembaga pemerintah singapura yang bertugas dalam penyediaan energi bulan november telah mengumumkan pembukaan penawaran atau rfp bagi perusahaan dan bumn indonesia yang bisa memasok energi listrik ke singapura singapura ternyata tidak mainmain dalam pengembangan energi terbarukan khususnya energi surya ema telah menghitung bahwa emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor pembangkitan listrik di singapura tidak kurang dari dari total emisi nasionalnya karena itu sangat dimengerti bahwa singapura berusaha sekuat tenaga di dalam mengurangi emisi grk dari sektor kelistrikannyasaat ini singapura melalui ema hanya mengembangkan energi listrik yang relatif bersih bila dibandingkan dengan jenis pembangkit energi fosil yang lain yaitu pembangkit listrik tenaga gas ke depan mereka akan sangat banyak mengembangkan plt surya sampai gw listrik tenaga surya di tahun dibandingkan dengan indonesia yang saat ini produksi plt suryanya baru di kisaran mw di tahun walau konon katanya potensi pembangkitan listrik dari energi surya lebih dari gw maka rencana singapura ini terkesan sangat ambisiussingapura mempunyai keterbatasan lahan untuk pengembangan energi surya saat ini untuk memproduksi mw tenaga listrik dari energi surya dibutuhkan lahan minimal hektar untuk pemasangan panel suryanya sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan impor listrik tenaga surya walau pun kemudian dipasang di atap dengan teknologi solar rooftop surya atap atau solar floating plts terapung singapura akan masih sangat membutuhkan pasokan listrik impor dari tetangganya terutama tetangga terdekatnya yaitu indonesia dan malaysiadan untuk ini singapura telah menawarkan kerjasama dengan indonesia dan juga malaysia untuk melakukan konsorsium antara perusahaan indonesia dengan perusahaan singapura untuk memasok listrik tenaga surya kebutuhan pasokan listrik ini akan bertahap sampai dengan tahun akan diperlukan sebesar mw atau lebih dari kali lipat dari seluruh plts terpasang di indonesia sekarang selanjutnya pada tahun diperlukan lebih kurang mw atau gw di tahun dan kebutuhan pasokan akan mencapai gw di tahun secara khusus orang menteri indonesia yaitu menteri bumn erick thohir dan menteri investasi bahlil lahadalia menyatakan penolakannya secara terbuka terhadap ajakan investasi dan penjualan listrik dari energi surya ke singapurabahlil menyatakan rencana investasi gabungan indonesiasingapura ini ditolak dengan alasan indonesia akan mengutamakan pasokan dan pembangunan energi terbarukan di dalam negeri dulu daripada mengekspornya ini dikatakan oleh menteri bahlil minggu lalu saat menyambut kunjungan menteri perdagangan singapura yang meminta partisipasi aktif indonesia dalam ekspor listrik ke singapuradi tempat terpisah erick thohir menyatakan bahwa indonesia menolak untuk melakukan ekspor listrik ke singapura karena pasokan listrik energi terbarukan di indonesia baru sekitar sementara indonesia punya target di dalam membangun pasokan energi terbarukan di tahun penolakan kedua menteri ini senada yang menyatakan indonesia harus membangun dulu energi terbarukan sampai target tercapai baru sisanya dieksporhal lain yang menjadikan kekuatiran bersama di berbagai diskusi dan seminar terkait tawaran kerjasama singapura ini adalah karena singapura meminta bukan hanya listriknya saja tetapi juga kredit karbon atau hasil pengurangan emisi bisa dimiliki dan diakui oleh singapura dan pemerintah indonesia sekali lagi menolak tawaran kerjasama ini walau pun justru banyak perusahaan dan kalangan swasta yang sangat berminat bahkan siap apabila dilakukan tender secara terbuka banyak yang menyayangkan penolakan pemerintah indonesia kepada tawaran dari pemerintah singapura ini penolakan ini yang kemudian dilatarbelakangi alasan harus memenuhi dulu kebutuhan pasokan energi terbarukan di dalam negeri dinilai adalah kegagalan paham para pengambil keputusan untuk melihat masalah energi terbarukan dan perubahan iklim secara lebih luas pemerintah indonesia bahkan menyamakan ekspor energi terbarukan indonesia seperti halnya dmo atau domestic market obligation batubara harus diutamakan kewajiban pasokan domestik dulu baru kemudian bisa diekspor keluartentu saja ini adalah anggapan yang salah energi terbarukan berbeda sekali dengan batubara yang tidak terbarukan baik dari segi ekonomi maupun tata aturan dan pemanfaatannya energi terbarukan juga mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari batubara untuk masalah transportasi dan pengirimannya maupun penyimpanannyaselain itu implementasi penurunan emisi antara kedua negara juga dimungkinkan dilakukan antara dua negara berdasar perjanjian paris khususnya artikel penurunan emisi tersebut dimungkinkan untuk dilakukan dengan mekanisme pembagian emisi antara dua negara dengan syaratsyarat tertentu berbeda dengan jenis energi fosil yang bisa secara langsung diekspor atau diimpor secara fisik maka sebagian besar jenis energi terbarukan kecuali biomassa dan biofuel akan bisa ditransportasikan atau dikirim setelah energi tersebut diproduksi dan ditransformasi dalam bentuk listrik bbm batubara atau gas misalnya harus dikirim dalam bentuk fisik dan kemudian penerima akhir yang akan mengubah bahan baku tersebut dalam bentuk listrik panas atau gerak hal ini akan membutuhkan peralatan pentransformasi energi di sisi pembelisementara jenis energi terbarukan seperti surya geothermal biomassa angin atau energi ombak akan bisa diubah dulu dalam bentuk listrik dan kemudian listriknya yang akan ditransportasikan melalui kabel listrik antara negaradan hal inilah yang akan dilakukan oleh singapura keterbatasan lahan menyebabkan singapura tidak punya pilihan lain selain melakukan impor listrik dari negara tetangga tapi ini artinya pengekspor listrik harus memiliki teknologi yang dipersyaratkan guna bisa memproduksi listrik tenaga surya dan mengirimkannya ke singapura baik teknologi infrastruktur maupun juga tenaga kerja profesionaldalam kata lain akan ada nilai tambah dalam bentuk investasi peningkatan tenaga kerja maupun teknologi di sisi penjual dan tentu saja yang kemudian akan terjadi adalah transaksi jual beli tenaga listrik jangka panjang antara pengusaha indonesia dengan pemerintah singapura yang kemudian juga akan berdampak positif ke ekonomi setempat dan nasionalapakah tanpa adanya permintaan singapura ini akan terjadi pembangunan listrik tenaga surya dalam kapasitas besar sebesar permintaan singapura di kawasan yang sama penulis meragukan hal ini akan terjadi dalam waktu dekat karena selain permintaan listrik di daerah kepulauan riau khususnya industri di batam yang cenderung stagnan dan bahkan menurun selama pandemi sementara pasokan listrik dari pln batam sendiri sudah mencukupisecara keekonomian sendiri akan sangat berat membangun pembangkit listrik surya dan kemudian menjual listriknya di indonesia dalam bentuk ipp atau pembangkit swasta dan menjualnya ke pln di kawasan kepulauan riau dan sumatra karena rendahnya harga jual yang ditetapkan oleh pln dengan basis harga pembangkitan yang di daerah sumatra ada di kisaran rupiah per kwhsatusatunya ipp berbasis surya di sistem grid sumatra adalah pembangkit listrik surya jakabaring yang hampir separuh investasinya mendapatkan dana hibah dari pemerintah jepang bila kemudian menggunakan investasi sendiri waktu pengembalian investasi akan sangat lama berkisar lebih dari tahun yang secara bisnis tidak menarikselain itu persyaratan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya khususnya surya atap dalam beberapa bulan terakhir justru semakin dipersulit adanya aturan baru pln yang hanya membolehkan maksimal membangun listrik dari tenaga surya menyebabkan industri atau bahkan rumah tangga tidak ekonomis lagi di dalam membangun energi surya untuk keperluan sendirilantas kekhawatiran dari menteri bumn dan menteri investasi mana yang kemudian bisa mendorong pemanfaatan tenaga surya ini di dalam negeri apabila tidak dijual ke singapura justru kemudian pembangkit listrik ini secara ekonomis tidak layak dibangun dalam waktu dekat bagaimana kemudian dengan keinginan pemerintah singapura untuk mendapatkan kredit karbon hasil penurunan emisi dari pembangkit suryahal ini sebenarnya bisa dilakukan dan diatasi bila pemerintah indonesia dan pemerintah singapura melakukan pembicaraan dan kesepakatan untuk pembagian hasil pengurangan emisi secara umum berdasar perjanjian paris hal ini sangat dimungkinkan tetapi kemudian harus diperhitungkan mekanismenya melalui konsep corresponding adjustmentinti dari konsep ini adalah setiap transfer pengakuan hasil penurunan emisi yang kemudian dicatatkan di dalam perhitungan ndc antara dua negara kemudian harus menghindari perhitungan berganda atau setiap besaran volume kredit karbon yang diaku penurunan emisi positif oleh pemerintah singapura harus dibukukan negatif di dalam sistem registrasi nasional srn indonesia artinya bahwa pemerintah singapura tidak bisa mengakui kredit karbon penurunan emisinya tetapi maksimal hanya karena sisanya akan dibukukan negatif di srnbila pemerintah indonesia ingin mendapat manfaat dari sebagian penurunan emisinya maka bagian pemerintah singapura akan harus kurang dari intinya semua bisa didiskusikan tanpa merugikan salah satu pihakkegiatan ini sendiri adalah diluar yang direncanakan di dalam ndc indonesia sehingga seharusnya akan meningkatkan aksi mitigasi yang justru harus didukung pemerintah implementasi energi surya apabila dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral antara dua negara juga akan dapat menjadi contoh yang sangat baik bagaimana melakukan kegiatan mitigasi perubahan iklim yang terencana transparan dan berkelanjutansedangkan apabila penurunan emisi ini tidak dicatatkan ke dalam sistem nasional singapura dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk atau menghapus jejak karbon maka penurunan emisi ini tidak perlu untuk dilakukan aturan internasional terkait tetapi harus mengikuti aturan masingmasing negara saja di indonesia hal ini direncanakan akan diatur di dalam keputusan menteri klhk sebagai penjabaran dari peraturan presiden terkait nilai ekonomi karbon penulis sepakat dengan menteri erick thohir dan bahlil akan adanya unsur kerugian apabila kita melakukan ekspor energi terbarukan ke singapura tetapi tidak sepakat dalam jenis kerugiannyamenurut penulis kerugian indonesia bila menyepakati ekspor energi terbarukan ini lebih kepada kerugian psikologis masyarakat karena pemerintah lebih menyokong pembangunan energi terbarukan di singapura dibanding mengembangkan energi terbarukan untuk keperluan nasionaltetapi apakah kalangan bisnis dan pemerintah indonesia akan mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan kapasitas yang akan dibangun oleh singapura untuk menunjang pembangunan indonesia khususnya di daerah yang samakerugian kedua yang mungkin timbul adalah pelarangan ekspor listrik energi terbarukan ke singapura diduga akan mempercepat pencapaian target perusahaanperusahaan singapura di dalam target re atau penggunaan energi terbarukandari perusahaan singapura akan meningkat dibanding dengan indonesia dan malaysia di dalam persaingan global alasan ini sebenarnya yang melandasi malaysia menolak tawaran singapura untuk memasok listrik dari energi terbarukan hal ini karena malaysia saat ini sangat agresif mendorong industri swastanya agar mempercepat pencapaian re suatu hal yang masih belum dilakukan indonesiadan kerugian yang ketiga yang mungkin timbul adalah hilangnya kesempatan karena sangat mungkin akhirnya singapura akan berpaling ke rencana lama untuk pasokan listrik energi surya dari australia walau pun harganya pasti jauh lebih mahal daripada apabila listrik diimpor dari indonesia dan dalam rencana ini indonesia hanya akan dilewati kabel listrik bawah laut dan mungkin hanya akan bisa mengutip sedikit uang toll dari kabel yang dilewatkan di bawah laut indonesiadari berbagai skenario di atas pemerintah indonesia sebenarnya akan mempunyai posisi tawar yang sangat kuat kepada singapura apa bila mengekspor listrik energi terbarukan indonesia bisa menetapkan persyaratan tambahan dan menaikkan harga sehingga banyak nilai manfaat yang bisa didapatkantapi itu semua akan sangat tergantung dengan rencana pemerintah indonesia dalam meningkatkan bauran energi khususnya surya di dalam pola pembangunan nasional selain itu peningkatan peran swasta juga sangat perlu didorong melalui insentif keuangan sektor swasta harus diberi kesempatan dan dukungan kebijakan yang tepat untuk membangun dan membuka lapangan kerja di bidang energi surya sehingga pembangunan energi surya bukan hanya menjadi sekedar potensi tetapi benarbenar bisa direalisasikanhal ini adalah pekerjaan rumah kita bersama khususnya pemerintah indonesia dan pln sehingga bisa menciptakan iklim investasi energi terbarukan seperti di negara tetangga kita singapura ketua dewan pembina yayasan mitra hijau dan praktisi energi terbarukan
"Uji Tuntas Uni Eropa: Momentum Perbaiki Tata Kelola dan Perhatikan Petani Swadaya. Sejak November 2020, Komisi Eropa mengeluarkan rancangan aturan uji tuntas penyediaan barang komoditas dan produk tertentu di pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. Proposal ini dikenal dengan EU Due Diligence Regulation (EUDDR) yang mengatur produk daging sapi, sawit, kedelai, kakao, kopi dan kayu.Koalisi organisasi masyarakat sipil mengusulkan batas pelaksanaan mundur 31 Desember 2000, mengingat sejak saat itu kehilangan hutan skala besar terjadi dan telah tersedia teknologi pemantauan yang memungkinkan meluasnya partisipasi publik.Berbagai organisasi masyarakat sipil juga mengusulkan, bagi petani swadaya dan petani kecil di negara-negara produsen, harus ada safeguards dan insentif pasar langsung. Bentuknya, bisa dukungan pendanaan, akses pasar, harga dan transfer teknologi untuk membantu mereka memenuhi standar uji tuntas. Organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil juga menyerukan, aturan hukum terkait anti-deforestasi buatan Uni Eropa seharusnya mewajibkan kalangan bisnis menghormati hak masyarakat tradisional atas wilayah mereka atau menghadapi risiko gagal memenuhi tujuannya.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
perjanjian internasional",uji tuntas uni eropa momentum perbaiki tata kelola dan perhatikan petani swadaya sejak november komisi eropa mengeluarkan rancangan aturan uji tuntas penyediaan barang komoditas dan produk tertentu di pasar uni eropa yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan proposal ini dikenal dengan eu due diligence regulation euddr yang mengatur produk daging sapi sawit kedelai kakao kopi dan kayukoalisi organisasi masyarakat sipil mengusulkan batas pelaksanaan mundur desember mengingat sejak saat itu kehilangan hutan skala besar terjadi dan telah tersedia teknologi pemantauan yang memungkinkan meluasnya partisipasi publikberbagai organisasi masyarakat sipil juga mengusulkan bagi petani swadaya dan petani kecil di negaranegara produsen harus ada safeguards dan insentif pasar langsung bentuknya bisa dukungan pendanaan akses pasar harga dan transfer teknologi untuk membantu mereka memenuhi standar uji tuntas organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil juga menyerukan aturan hukum terkait antideforestasi buatan uni eropa seharusnya mewajibkan kalangan bisnis menghormati hak masyarakat tradisional atas wilayah mereka atau menghadapi risiko gagal memenuhi tujuannya
"Ketika Masyarakat Ikut Pulihkan Taman Nasional. Kerusakan hutan di taman nasional terjadi. Penyebabnya, ada pembalakan liar, perburuan satwa, kebakaran hutan sampai pertambangan liar dan lain-lain. Upaya pemulihan dilakukan, seperti di Taman Nasional Tanjung Puting dan Way Kambas. Pelibatan masyarakat sekitar kawasan sangat penting dalam upaya restorasi ini.Hutan Pesalat, di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kalimantan Tengah, satu potret kesuksesan pemulihan kawasan. Hutan yang dulu rusak, kini rimbun. Ada gaharu, meranti, jelutung, ulin, ramin, nyatuh dan tanaman endemik lain. Kanopi rapat menyisakan ‘jendela-jendela’ kecil bagi hingga mentari bisa masuk.Taman Nasional Way Kambas, Lampung, juga alami kebakaran berulang. Perburuan liar sering menyulut api. Kuswandono, Kepala Balai TN Way Kambas menyebut, kebakaran hutan sebagai tantangan terbesar di wilayah itu, sekitar 80-90%. Upaya pemulihan sudah dilakukan dengan melibatkan para pihak termasuk masyarakat sekitar.Elisabeth Devi Krismurniati, Kepala Urusan Data, Monitoring Evaluasi, Laporan, dan Perizinan Berusaha Balai TN Way Kambas mengatakan, lahan kritis di Was Kambas mencapai 30% atau sekitar 37.000 hektar dari luas sekitar 125.000 hektar.","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
pelestarian habitat",ketika masyarakat ikut pulihkan taman nasional kerusakan hutan di taman nasional terjadi penyebabnya ada pembalakan liar perburuan satwa kebakaran hutan sampai pertambangan liar dan lainlain upaya pemulihan dilakukan seperti di taman nasional tanjung puting dan way kambas pelibatan masyarakat sekitar kawasan sangat penting dalam upaya restorasi inihutan pesalat di taman nasional tanjung puting tntp kalimantan tengah satu potret kesuksesan pemulihan kawasan hutan yang dulu rusak kini rimbun ada gaharu meranti jelutung ulin ramin nyatuh dan tanaman endemik lain kanopi rapat menyisakan jendelajendela kecil bagi hingga mentari bisa masuktaman nasional way kambas lampung juga alami kebakaran berulang perburuan liar sering menyulut api kuswandono kepala balai tn way kambas menyebut kebakaran hutan sebagai tantangan terbesar di wilayah itu sekitar upaya pemulihan sudah dilakukan dengan melibatkan para pihak termasuk masyarakat sekitarelisabeth devi krismurniati kepala urusan data monitoring evaluasi laporan dan perizinan berusaha balai tn way kambas mengatakan lahan kritis di was kambas mencapai atau sekitar hektar dari luas sekitar hektar
"As Animals Migrate Because of Climate Change, Thousands of New Viruses Will Hop From Wildlife to Humans—and Mitigation Won’t Stop Them. Perubahan iklim tidak bertanggung jawab atas penyebaran penyakit zoonosis; ada banyak variabel lain yang lebih penting dalam penyebaran penyakit.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",penyakit yang ditularkan oleh vektor,as animals migrate because of climate change thousands of new viruses will hop from wildlife to humansand mitigation wont stop them perubahan iklim tidak bertanggung jawab atas penyebaran penyakit zoonosis ada banyak variabel lain yang lebih penting dalam penyebaran penyakit
"Surrounded by Oil Fields, an Alaska Village Fears for Its Health. Karbon hitam tidak mempengaruhi pencairan es di Arktik dan tidak memiliki peran signifikan dalam perubahan iklim di wilayah tersebut.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,surrounded by oil fields an alaska village fears for its health karbon hitam tidak mempengaruhi pencairan es di arktik dan tidak memiliki peran signifikan dalam perubahan iklim di wilayah tersebut
"Kajian Sebut Jalan Trans Papua Makin Gerus Hutan Papua. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), merilis studi soal proyek prioritas strategis (major project) bernomor 31 atau MP-31 ini. Walhi menyoroti soal luas kawasan hutan Papua yang sudah dan akan hilang dampak pembangunan jalan ini. Sepanjang 2001-2019, pembangunan ruas jalan MP-31 menyebabkan kehilangan tutupan hutan mencapai 22.009 hektar. Kehilangan sebesar itu, sekitar 4.906 hektar (22%) terjadi di dalam kawasan lindung/konservasi, 9.632 hektar (44%) di kawasan hutan produksi, dan 7.471 hektar (34%) di luar kawasan hutan.Ada sembilan ruas jalan akan terus dibangun melalui proyek ini. Ruas Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena; Wamena-Elelim-Jayapura, lalu, Fakfak-Windesi, Oksibil-Seredala, dan Sp3 Moyana-Tiwara-Bofuwer, Sp3 Moyana-Wanoma. Kemudian, Waghete-Timika, Wamena-Habema-Mumugu, dan Wanggar-Kwatisore-Kampung Muri. Tiga ruas jalan yang sudah tersambung sepenuhnya di ruas Sp3 Moyana–Tiwara- Bofuwer, Wanggar–Kwatisore -Kp. Muri, dan Wamena-Elelim-Jayapura.Walhi meminta pemerintah mempertimbangkan serius kelanjutan peningkatan kondisi jalan dan konektivitas di ruas Fakfak-Windesi dan Wamena-Elelim-Jayapura. Juga, kelanjutan pembangunan Jalan Trans Papua secara keseluruhan. Peningkatan kondisi jalan dan pembukaan jalan Trans Papua juga perlu disertai program-program dan tindakan untuk memitigasi pengaruh negatif terhadap hutan, ekosistem, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",kajian sebut jalan trans papua makin gerus hutan papua wahana lingkungan hidup walhi merilis studi soal proyek prioritas strategis major project bernomor atau mp ini walhi menyoroti soal luas kawasan hutan papua yang sudah dan akan hilang dampak pembangunan jalan ini sepanjang pembangunan ruas jalan mp menyebabkan kehilangan tutupan hutan mencapai hektar kehilangan sebesar itu sekitar hektar terjadi di dalam kawasan lindungkonservasi hektar di kawasan hutan produksi dan hektar di luar kawasan hutanada sembilan ruas jalan akan terus dibangun melalui proyek ini ruas enarotaliilagamuliawamena wamenaelelimjayapura lalu fakfakwindesi oksibilseredala dan sp moyanatiwarabofuwer sp moyanawanoma kemudian waghetetimika wamenahabemamumugu dan wanggarkwatisorekampung muri tiga ruas jalan yang sudah tersambung sepenuhnya di ruas sp moyanatiwara bofuwer wanggarkwatisore kp muri dan wamenaelelimjayapurawalhi meminta pemerintah mempertimbangkan serius kelanjutan peningkatan kondisi jalan dan konektivitas di ruas fakfakwindesi dan wamenaelelimjayapura juga kelanjutan pembangunan jalan trans papua secara keseluruhan peningkatan kondisi jalan dan pembukaan jalan trans papua juga perlu disertai programprogram dan tindakan untuk memitigasi pengaruh negatif terhadap hutan ekosistem dan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat
"From Antarctica to the Oceans, Climate Change Damage Is About to Get a Lot Worse, IPCC Warns. Pengaruh bahan bakar fosil terhadap alam dan manusia sering dilebih-lebihkan dan tidak akan menyebabkan perubahan drastis pada ekosistem.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,from antarctica to the oceans climate change damage is about to get a lot worse ipcc warns pengaruh bahan bakar fosil terhadap alam dan manusia sering dilebihlebihkan dan tidak akan menyebabkan perubahan drastis pada ekosistem
"Solar Boom in Trump Country: It’s About Economics and Energy Independence. Proyek-proyek energi terbarukan di Selatan hanya dapat berkembang dengan subsidi besar dari pemerintah, bukan karena harga yang kompetitif.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,solar boom in trump country its about economics and energy independence proyekproyek energi terbarukan di selatan hanya dapat berkembang dengan subsidi besar dari pemerintah bukan karena harga yang kompetitif
"After the Hurricane, Solar Kept Florida Homes and a City’s Traffic Lights Running. Energi surya belum terbukti efektif sepenuhnya dalam pemulihan bencana, terutama di daerah yang mengalami badai besar.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,after the hurricane solar kept florida homes and a citys traffic lights running energi surya belum terbukti efektif sepenuhnya dalam pemulihan bencana terutama di daerah yang mengalami badai besar
"There Was No Global Warming ‘Hiatus,’ 40-Study Review Concludes. Beberapa peneliti masih berpendapat bahwa pemanasan global memang mengalami jeda.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,there was no global warming hiatus study review concludes beberapa peneliti masih berpendapat bahwa pemanasan global memang mengalami jeda
Climate Change Impacts Absent from FEMA’s Redrawn NYC Flood Maps. Permukaan laut di lepas pantai Kota New York justru diperkirakan akan turun pada tahun 2080-an.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,climate change impacts absent from femas redrawn nyc flood maps permukaan laut di lepas pantai kota new york justru diperkirakan akan turun pada tahun an
"Pil Pahit Proyek Energi Air di Papua Barat. Pengerjaan proyek pembangkit mikro hidro di Sorong Selatan, Papua Barat, terhenti saat satu pipa pesat turbin runtuh sebagian ke badan sungai. Hingga kini, PLTMH Kali Kohoin Teminabuan, ini terbengkalai. Infrastrktur yang sudah terbangun seakan jadi monumen.Berdasarkan data BPK, ada 708 proyek pembangkit listrik energi terbarukan pada 2011-2017 bernilai Rp3,155 triliun, hanya 556 proyek senilai Rp1,98 triliun serah terima kepada pemerintah dalam berita acara serah terima. Sisanya, tak selesai, termasuk mikro hidro di Sorong Selatan ini.Pada Agustus 2016, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyatakan, pembangunan fisik PLTMH ini baru sekitar 40%. Kerugian negara saat itu diperkirakan Rp 11,1 miliar akibat pembangunan tak jalan sesuai rencana. Penyidikan dilakukan karena ada kesalahan, pencairan seluruh dana padahal proyek belum selesai. Kasus proses tetapi tak lanjut dengan alasan uang sudah kembali hingga tak ada kerugian negara lagi. Tri Mumpuni, Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) mengatakan, banyak proyek pemerintah mangkrak karena tidak ada pemeliharaan oleh masyarakat. Sejak awal, masyarakat, tidak dilibatkan secara aktif dalam proses mulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik. Dengan begitu, tidak ada kesiapan dan partisipasi masyarakat, serta ada pemaksaan-pemaksaan teknologi yang selama ini belum dikuasai.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",pil pahit proyek energi air di papua barat pengerjaan proyek pembangkit mikro hidro di sorong selatan papua barat terhenti saat satu pipa pesat turbin runtuh sebagian ke badan sungai hingga kini pltmh kali kohoin teminabuan ini terbengkalai infrastrktur yang sudah terbangun seakan jadi monumenberdasarkan data bpk ada proyek pembangkit listrik energi terbarukan pada bernilai rp triliun hanya proyek senilai rp triliun serah terima kepada pemerintah dalam berita acara serah terima sisanya tak selesai termasuk mikro hidro di sorong selatan inipada agustus penyidik kejaksaan tinggi papua menyatakan pembangunan fisik pltmh ini baru sekitar kerugian negara saat itu diperkirakan rp miliar akibat pembangunan tak jalan sesuai rencana penyidikan dilakukan karena ada kesalahan pencairan seluruh dana padahal proyek belum selesai kasus proses tetapi tak lanjut dengan alasan uang sudah kembali hingga tak ada kerugian negara lagi tri mumpuni direktur eksekutif institut bisnis dan ekonomi kerakyatan ibeka mengatakan banyak proyek pemerintah mangkrak karena tidak ada pemeliharaan oleh masyarakat sejak awal masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses mulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik dengan begitu tidak ada kesiapan dan partisipasi masyarakat serta ada pemaksaanpemaksaan teknologi yang selama ini belum dikuasai
"Keberhasilan rehabilitasi mangrove RI dapatkan perhatian negara G20. Beberapa negara seperti Jepang, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam rehabilitasi mangrove.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
perjanjian internasional",keberhasilan rehabilitasi mangrove ri dapatkan perhatian negara g beberapa negara seperti jepang arab saudi dan uni emirat arab telah berkomitmen untuk membantu indonesia dalam rehabilitasi mangrove
"APHI dukung upaya pemerintah perluas pengakuan SVLK di tingkat global. Dukungan dari APHI terhadap pengakuan global Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejalan dengan upaya internasional untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan memerangi perdagangan kayu ilegal, yang merupakan bagian penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,aphi dukung upaya pemerintah perluas pengakuan svlk di tingkat global dukungan dari aphi terhadap pengakuan global sistem verifikasi legalitas kayu svlk sejalan dengan upaya internasional untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan memerangi perdagangan kayu ilegal yang merupakan bagian penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim
"Kondisi Dusun Sungai Palas Setelah Perkebunan Sawit Buka Lahan Gambut [2]. Masih lekat dalam ingatan Yunus, Kepala Dusun Sungai Palas, saat kebakaran hutan dan lahan parah pada 2015 dan 2019. Kala itu, kebun warga ludes. Warga, harus mulai lagi usaha tani mereka dari nol.Lembaga KKI Warsi di Jambi mencatat laju kebakaran di Taman Nasional Berbak-Sembilang cukup luas, pada 2015 atau 2019. Melalui citra satelit landsat 2015, kebakaran hutan di Taman Nasional Berbak-Sembilang mencapai 23.747 hektar. Pada 2019, seluas 17.470 hektar kebakaran di Taman Nasional Berbak-Sembilang.Aswandi, ahli hidrologi gambut Universitas Jambi mengatakan, hamparan kesatuan hidrologi gambut terkena imbas pengelolaan konsesi sawit di dekat TN Berbak Sembilang. Dalam prosesnya, pasti ada usaha pengeringan tanah. Dalam peta itu, konsesi PT Metro Yakin Jaya sangat dekat dengan taman nasional.Masalah paling mendasar, pemberian izin perkebunan tidak mengikuti kaidah kesatuan hidrologis gambut. Sejak dulu, regulasi perizinan perkebunan tak pakai konsep kesatuan hidrologis gambut.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",kondisi dusun sungai palas setelah perkebunan sawit buka lahan gambut masih lekat dalam ingatan yunus kepala dusun sungai palas saat kebakaran hutan dan lahan parah pada dan kala itu kebun warga ludes warga harus mulai lagi usaha tani mereka dari nollembaga kki warsi di jambi mencatat laju kebakaran di taman nasional berbaksembilang cukup luas pada atau melalui citra satelit landsat kebakaran hutan di taman nasional berbaksembilang mencapai hektar pada seluas hektar kebakaran di taman nasional berbaksembilangaswandi ahli hidrologi gambut universitas jambi mengatakan hamparan kesatuan hidrologi gambut terkena imbas pengelolaan konsesi sawit di dekat tn berbak sembilang dalam prosesnya pasti ada usaha pengeringan tanah dalam peta itu konsesi pt metro yakin jaya sangat dekat dengan taman nasionalmasalah paling mendasar pemberian izin perkebunan tidak mengikuti kaidah kesatuan hidrologis gambut sejak dulu regulasi perizinan perkebunan tak pakai konsep kesatuan hidrologis gambut
"Kaltara usung konsep pembangunan ""pertumbuhan hijau"". Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menegaskan komitmen Kaltara untuk menerapkan konsep pertumbuhan hijau yang berkelanjutan dengan memprioritaskan sektor energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang ramah ekologi.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",kaltara usung konsep pembangunan pertumbuhan hijau gubernur kaltara zainal a paliwang menegaskan komitmen kaltara untuk menerapkan konsep pertumbuhan hijau yang berkelanjutan dengan memprioritaskan sektor energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang ramah ekologi
"Matahari Penuhi Keperluan Energi Obyek Wisata di Pulau Pengalap. Obyek wisata di Pulau Pengalap, Kepulauan Riau, pakai surya sebagai sumber energi. Panel surya terdapat di sekeliling pulau. Panel surya terdapat di Dermaga Kepri Coral dan di jalan sepanjang pulau.Energi surya ini, bisa memenuhi hampir seluruh keperluan resor kecuali saat tamu membludak di hari libur atau akhir pekan. Eddy C. Lumawie, Manager Destinasi Wisata Kepri Coral Resort di Kepulauan Riau, mengatakan, hampir seluruh keperluan listrik bersumber dari tenaga surya ini, seperti listrik untuk 112 dome village. Penginapan unik berbentuk setengah bola ini memiliki fasilitas pendingin udara (AC), TV dan lain-lain.Syamsir Abduh, Guru Besar Teknik Elektro Universitas Trisakti mengatakan, penggunaan energi terbarukan di pulau sangat membantu pencapaian target elektrifikasi mendekati 100% terutama pulau yang tak terjangkau listrik PLN.Siska Mandalia, master manajemen pariwisata dari Universitas Chung Hua, Taiwan mengatakan, energi terbarukan Kepri Coral sangat menarik dan bisa jadi percontohan dalam pengembangan wisata pulau lain di Kepri bahkan Indonesia.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,matahari penuhi keperluan energi obyek wisata di pulau pengalap obyek wisata di pulau pengalap kepulauan riau pakai surya sebagai sumber energi panel surya terdapat di sekeliling pulau panel surya terdapat di dermaga kepri coral dan di jalan sepanjang pulauenergi surya ini bisa memenuhi hampir seluruh keperluan resor kecuali saat tamu membludak di hari libur atau akhir pekan eddy c lumawie manager destinasi wisata kepri coral resort di kepulauan riau mengatakan hampir seluruh keperluan listrik bersumber dari tenaga surya ini seperti listrik untuk dome village penginapan unik berbentuk setengah bola ini memiliki fasilitas pendingin udara ac tv dan lainlainsyamsir abduh guru besar teknik elektro universitas trisakti mengatakan penggunaan energi terbarukan di pulau sangat membantu pencapaian target elektrifikasi mendekati terutama pulau yang tak terjangkau listrik plnsiska mandalia master manajemen pariwisata dari universitas chung hua taiwan mengatakan energi terbarukan kepri coral sangat menarik dan bisa jadi percontohan dalam pengembangan wisata pulau lain di kepri bahkan indonesia
"Menteri ESDM: Efisiensi energi sejalan program transisi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan bahwa efisiensi energi sejalan dengan program transisi energi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, yang juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,menteri esdm efisiensi energi sejalan program transisi energi menteri energi dan sumber daya mineral arifin tasrif menegaskan bahwa efisiensi energi sejalan dengan program transisi energi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri yang juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah sektor swasta dan masyarakat
"AIPI dorong pelibatan sektor swasta wujudkan udara bersih. Pembiayaan dari sektor swasta dapat membantu mengatasi kekurangan dana pemerintah untuk aksi-aksi nyata dalam mewujudkan udara bersih, terutama dalam beralih ke teknologi bersih yang membutuhkan investasi besar.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perencanaan kota",aipi dorong pelibatan sektor swasta wujudkan udara bersih pembiayaan dari sektor swasta dapat membantu mengatasi kekurangan dana pemerintah untuk aksiaksi nyata dalam mewujudkan udara bersih terutama dalam beralih ke teknologi bersih yang membutuhkan investasi besar
"WHO Indonesia ingatkan rokok berdampak terhadap lingkungan. Industri tembakau memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama dalam hal limbah berbahaya dan emisi karbon yang dihasilkan selama proses produksi dan distribusi rokok.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","ekosistem
polusi udara",who indonesia ingatkan rokok berdampak terhadap lingkungan industri tembakau memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan terutama dalam hal limbah berbahaya dan emisi karbon yang dihasilkan selama proses produksi dan distribusi rokok
"Warga Resah Kawasan Industri Ancam Kebun dan Karst Boki Maruru. Warga Desa Sagea, Weda Utara, Halmahera Tengah, resah karena mendapat kabar ada pengembangan kawasan industri bakal masuk kebun mereka, dan mengancam kawasan karst termasuk wisata Goa Karst Boki Maruru Sagea. Warga khawatir kawasan karst rusak berbuntut kerusakan lingkungan hidup dan kesulitan bagi mereka.Bagi warga, seperti dikatakan Jabid Hanafi, mereka hidup selama ini bergantung dari kebun dan kawasan karst yang jadi obyek wisata. Dengan punya kebun pala dan kelapa, tak hanya bisa memenuhi keperluan rumah tangga juga bisa membantu keluarga yang kekurangan.Karst Goa Boki Maruru, merupakan satu obyek wisata penting di Halmahera Tengah. Risal Samsudin, penasehat Komunitas Pencinta Alam Goa Boki Maruru menyatakan, ancaman ekspansi tambang ini serius terutama bagi karst Goa Boki Maruru.Kawasan karst ini merupakan sumber air masyarakat di desa-desa sekitar. Saat ini, Pemerintah Desa Sagea melalui Bumdes berencana mengelola air dari Goa Boki Maruru menjadi air kemasan. Kalau sampai perusahaan masuk akan menghancurkan segala potensi di sana.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",warga resah kawasan industri ancam kebun dan karst boki maruru warga desa sagea weda utara halmahera tengah resah karena mendapat kabar ada pengembangan kawasan industri bakal masuk kebun mereka dan mengancam kawasan karst termasuk wisata goa karst boki maruru sagea warga khawatir kawasan karst rusak berbuntut kerusakan lingkungan hidup dan kesulitan bagi merekabagi warga seperti dikatakan jabid hanafi mereka hidup selama ini bergantung dari kebun dan kawasan karst yang jadi obyek wisata dengan punya kebun pala dan kelapa tak hanya bisa memenuhi keperluan rumah tangga juga bisa membantu keluarga yang kekurangankarst goa boki maruru merupakan satu obyek wisata penting di halmahera tengah risal samsudin penasehat komunitas pencinta alam goa boki maruru menyatakan ancaman ekspansi tambang ini serius terutama bagi karst goa boki marurukawasan karst ini merupakan sumber air masyarakat di desadesa sekitar saat ini pemerintah desa sagea melalui bumdes berencana mengelola air dari goa boki maruru menjadi air kemasan kalau sampai perusahaan masuk akan menghancurkan segala potensi di sana
"Menakar Keseriusan Pemerintah Bantu Petani Sawit Swadaya. Praktik industri sawit di Indonesia saat ini, belum inklusi adil dan mensejahterakan petani dalam rantai pasok sawit. Padahal, petani salah satu aktor kunci di level hulu sebagai penyuplai bahan baku sawit. Data olahan dari Direktorat Perkebunan 2020 dan dokumen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), luas kebun sawit Indonesia sekitar 16,381 juta hektar, dengan rincian, perkebunan swasta 8.886.000 hektar, kebun negara 715.000 hektar dan kebun 6.780.000 hektar.Komposisi terdiri dari petani plasma 36% dan petani swadaya () sebanyak 64%. Dari jumlah itu, seharusnya petani, terutama petani swadaya jadi prioritas sejumlah bantuan, insentif dan pendampingan untuk pengembangan petani, bukan terkonsentrasi pada segelintir pelaku swasta (korporasi swasta).Berkaca pada salah satu program pembangunan ekonomi nasional di sektor pertanian dan perkebunan, dengan arah pada maksimalisasi produksi industri sawit untuk mencapai pelaksanaan program biodiesel. Program biodiesel dipandang sebagai bagian penting dari tujuan utama mencapai prinsip keberlanjutan industri sawit Indonesia ( atau/ISPO) mandatori pada 2014.Sejumlah paket kebijakan hadir mendukung itu. Kalau merujuk UU No. 34/2014 tentang UU Perkebunan, tak ada pasal yang mencantumkan pemberlakukan mandatori biodiesel. Namun, pada beberapa peraturan teknis memasukkan frase tentang dana untuk biodiesel yang dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No.24/2015 tentang Perhimpunan Dana Perkebunan. Dalam Pasal 9:2, memuat ketentuan dana untuk biodiesel), dan dimantapkan dengan Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan dana Perkebunan Sawit. Terutama, Pasal 11 ayat 2, mengandung muatan dana untuk bahan bakar nabati jenis biodiesel.Pada 2016, program ambisius ini disempurnakan dengan Perpres No.24/2016 sebagai perubahan atas Perpres No.61/2015 yang khusus mengandung muatan terkait penggunaan dana untuk kepentingan biodiesel.Dari serangkaian kebijakan yang hadir ini, bersamaan dengan itu, dibentuklah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) selaku organisasi non-eselon. Peran utamanya, menghimpun dan mengelola dana kelapa sawit yang bersumber dari alokasi APBN/D serta penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan.Pada praktiknya, alokasi dana BPDP-KS tidak dirasakan petani langsung. Dari total dana yang dihimpun BPDPKS sejak 2015-2019 tercatat Tp51 triliun bersumber dari pungutan ekspor sawit Rp47,28 triliun dan pengelolaan dana Rp3.7 triliun.Alokasi dana BPDP-KS dari 2015-2019 tercatat Rp33,6 triliun, dengan total alokasi tertinggi, 89,86% atau Rp30,2 triliun untuk insentif biodiesel. Sedangkan, bantuan kepada petani seperti sarana dan prasarana, pengambangan sumber daya manusia dan program peremajaan sawit rakyat sangat kecil. Paling kecil itu untuk sarana prasarana 0,22% atau Rp1,73 miliar, pengembangan sumber daya manusia 0,42% atau Rp140,674 miliar, dan program peremajaan sawit rakyat 8,03% atau Rp2,7 triliun saja. Dalam beberapa temuan, terdapat antara program pemerintah dan implementasi di lapangan. Beberapa petani dampingan SPKS mengakui, ada kejanggalan dalam implementasi program pemerintah. Kondisi ini kemudian sangat berpengaruh pada bagaimana mempersiapkan petani mencapai kesejahteraan seperti ide besar yang digaungkan.Satu contoh, Eko, petani sawit di Sanggau. Soal proses penanaman kembali sawit mengatakan, seharusnya petani mendapatkan pendampingan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dulu baru .“Dana sudah ada, tetapi petani belum sepenuhnya dibekali pendampingan. Bagi petani, penting sekali ada pendampingan. Atau ketika mengalami kendala di kebun, petani tahu kemana mencari bantuan, seperti penanganan hama, intensifikasi dan pembiayaan.” Dengan pendampingan, kata Eko, petani antara lain bisa menghemat biaya, menghasilkan pupuk alami, juga membantu intensifikasi.Masalah seperti petani Eko, kalau ada kelembagaan petani yang solid, maka pendampingan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta program-program petani lain dapat terakomodir dengan baik. Kalau unsur penguatan dan penerapan budidaya yang baik telah memiliki wadah dan continu, seharusnya lewat kelembagaan petani juga mampu meningkatkan nilai tawar mereka terhadap harga dan akses dengan pasar lebih besar. Juga mencapai bentuk-bentuk kerjasama yang adil dan setara antara lembaga petani dan pelaku usaha swasta. Situasi pandemi (COVID-19), yang berpotensi menggoyang stabilitas industri sawit terutama biodiesel, rupanya hanya memberikan insentif besar kepada pelaku usaha besar biodiesel, untuk petani tak ada insentif semacam itu. Belum selesai dengan isu ini, hantaman juga datang dari pengesahan UU Cipta Kerja, yang bisa berdampak bagi petani sawit.Berbagai bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha lewat UU Cipta Kerja dipandang sebagai pelanggaran administrasi saja atau membatasi muatan dengan penyebutan “akan diatur dalam peraturan teknis.”Inklusi petani dalam perwujudan UU Cipta Kerja juga tidak nampak, hanya berat kepada perlindungan terhadap pelaku usaha besar. Keran buat investasi makin besar tetapi petani sempit.Karena itu, penting sama-sama berefleksi apakah saat ini industri sawit yang dibanggakan sebagai prioritas pembangunan ekonomi dan pemasukan devisa negara berpihak kepada petani? Kalau masih ada suara dari bawah yang berteriak mencari pengakuan dan perlindungan negara dalam arus rantai pasok sawit, berarti konsep besar yang menyebutkan “sawit mensejahterakan petani” itu patut dipertanyakan. Petani yang mana yang sejahtera? * Penulis: Tirza Pandelaki, Manajer Program dan Kemitraan, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tulisan ini merupakan opini penulis. *****Foto utama: Petani sawit Bangka, usai panen. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",menakar keseriusan pemerintah bantu petani sawit swadaya praktik industri sawit di indonesia saat ini belum inklusi adil dan mensejahterakan petani dalam rantai pasok sawit padahal petani salah satu aktor kunci di level hulu sebagai penyuplai bahan baku sawit data olahan dari direktorat perkebunan dan dokumen serikat petani kelapa sawit spks luas kebun sawit indonesia sekitar juta hektar dengan rincian perkebunan swasta hektar kebun negara hektar dan kebun hektarkomposisi terdiri dari petani plasma dan petani swadaya sebanyak dari jumlah itu seharusnya petani terutama petani swadaya jadi prioritas sejumlah bantuan insentif dan pendampingan untuk pengembangan petani bukan terkonsentrasi pada segelintir pelaku swasta korporasi swastaberkaca pada salah satu program pembangunan ekonomi nasional di sektor pertanian dan perkebunan dengan arah pada maksimalisasi produksi industri sawit untuk mencapai pelaksanaan program biodiesel program biodiesel dipandang sebagai bagian penting dari tujuan utama mencapai prinsip keberlanjutan industri sawit indonesia atauispo mandatori pada sejumlah paket kebijakan hadir mendukung itu kalau merujuk uu no tentang uu perkebunan tak ada pasal yang mencantumkan pemberlakukan mandatori biodiesel namun pada beberapa peraturan teknis memasukkan frase tentang dana untuk biodiesel yang dapat dilihat dari peraturan pemerintah no tentang perhimpunan dana perkebunan dalam pasal memuat ketentuan dana untuk biodiesel dan dimantapkan dengan perpres no tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit terutama pasal ayat mengandung muatan dana untuk bahan bakar nabati jenis biodieselpada program ambisius ini disempurnakan dengan perpres no sebagai perubahan atas perpres no yang khusus mengandung muatan terkait penggunaan dana untuk kepentingan biodieseldari serangkaian kebijakan yang hadir ini bersamaan dengan itu dibentuklah badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit bpdpks selaku organisasi noneselon peran utamanya menghimpun dan mengelola dana kelapa sawit yang bersumber dari alokasi apbnd serta penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunanpada praktiknya alokasi dana bpdpks tidak dirasakan petani langsung dari total dana yang dihimpun bpdpks sejak tercatat tp triliun bersumber dari pungutan ekspor sawit rp triliun dan pengelolaan dana rp triliunalokasi dana bpdpks dari tercatat rp triliun dengan total alokasi tertinggi atau rp triliun untuk insentif biodiesel sedangkan bantuan kepada petani seperti sarana dan prasarana pengambangan sumber daya manusia dan program peremajaan sawit rakyat sangat kecil paling kecil itu untuk sarana prasarana atau rp miliar pengembangan sumber daya manusia atau rp miliar dan program peremajaan sawit rakyat atau rp triliun saja dalam beberapa temuan terdapat antara program pemerintah dan implementasi di lapangan beberapa petani dampingan spks mengakui ada kejanggalan dalam implementasi program pemerintah kondisi ini kemudian sangat berpengaruh pada bagaimana mempersiapkan petani mencapai kesejahteraan seperti ide besar yang digaungkansatu contoh eko petani sawit di sanggau soal proses penanaman kembali sawit mengatakan seharusnya petani mendapatkan pendampingan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dulu baru dana sudah ada tetapi petani belum sepenuhnya dibekali pendampingan bagi petani penting sekali ada pendampingan atau ketika mengalami kendala di kebun petani tahu kemana mencari bantuan seperti penanganan hama intensifikasi dan pembiayaan dengan pendampingan kata eko petani antara lain bisa menghemat biaya menghasilkan pupuk alami juga membantu intensifikasimasalah seperti petani eko kalau ada kelembagaan petani yang solid maka pendampingan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta programprogram petani lain dapat terakomodir dengan baik kalau unsur penguatan dan penerapan budidaya yang baik telah memiliki wadah dan continu seharusnya lewat kelembagaan petani juga mampu meningkatkan nilai tawar mereka terhadap harga dan akses dengan pasar lebih besar juga mencapai bentukbentuk kerjasama yang adil dan setara antara lembaga petani dan pelaku usaha swasta situasi pandemi covid yang berpotensi menggoyang stabilitas industri sawit terutama biodiesel rupanya hanya memberikan insentif besar kepada pelaku usaha besar biodiesel untuk petani tak ada insentif semacam itu belum selesai dengan isu ini hantaman juga datang dari pengesahan uu cipta kerja yang bisa berdampak bagi petani sawitberbagai bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha lewat uu cipta kerja dipandang sebagai pelanggaran administrasi saja atau membatasi muatan dengan penyebutan akan diatur dalam peraturan teknisinklusi petani dalam perwujudan uu cipta kerja juga tidak nampak hanya berat kepada perlindungan terhadap pelaku usaha besar keran buat investasi makin besar tetapi petani sempitkarena itu penting samasama berefleksi apakah saat ini industri sawit yang dibanggakan sebagai prioritas pembangunan ekonomi dan pemasukan devisa negara berpihak kepada petani kalau masih ada suara dari bawah yang berteriak mencari pengakuan dan perlindungan negara dalam arus rantai pasok sawit berarti konsep besar yang menyebutkan sawit mensejahterakan petani itu patut dipertanyakan petani yang mana yang sejahtera penulis tirza pandelaki manajer program dan kemitraan serikat petani kelapa sawit spks tulisan ini merupakan opini penulis foto utama petani sawit bangka usai panen foto sapariah saturi mongabay indonesia
"Bencana Alam, Destruksi Iklim dan Badan Pengelola Dana Kebencanaan (BPDK). Sedari awal banyak pihak selalu menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tingginya frekuensi bencana yang melanda Indonesia. Terlebih ketika di awal 2020 ini seluruh dunia sedang dilanda bencana pandemi COVID-19, suatu jenis bencana baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.Dari berbagai jenis bencana tersebut, pada intinya diupayakan supaya terjadi transisi pendanaan untuk penanganan bencana yang lebih mengutamakan sumber-sumber pendanaan non-publik berbasis pasar. Jangan sampai mekanisme yang digunakan hanya identik pendanaan dari APBN semata.Karenanya, peran seluruh pemangku kepentingan lainnya baik LSM, private, bisnis dan masyarakat perlu didorong seoptimal mungkin. Dan hal ini sejatinya yang menjadi cermin berlakunya era masyarakat madani. Urgensi perlunya kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan didasari oleh besarnya biaya yang ditimbulkan oleh masing-masing bencana. Dalam kurun waktu 2019 sendiri, merujuk kepada hasil rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kejadian bencana mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa bencana mengalami periode puncak di tahun 2017 sebanyak 2.869 kejadian, disusul tahun 2018 sebanyak 2.573 kejadian.Meski intensitasnya turun, namun biaya yang ditimbulkan justru mengalami kenaikan yang signifikan. Dari proyeksi dampak secara detail, biaya penggantian kerusakan saluran irigasi menjadi yang paling mendominasi hingga Rp860 miliar, disusul biaya relokasi mencapai Rp416 miliar, biaya kerusakan rumah Rp109 miliar, rusaknya pertanian Rp78 miliar, kerusakan jalan Rp62 miliar dan jembatan Rp23 miliar.Dalam skala yang lebih massif, bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Aceh serta di Pulau Nias di tahun 2005, menimbulkan kerugian tak kurang dari Rp42 triliun. Kerugian yang hampir sama juga terjadi pada waktu gempa bumi Provinsi DIY tahun 2006 dengan taksiran hingga Rp35 triliun. Selanjutnya rentetan bencana yang terjadi berikutnya hingga terakhir gempa bumi NTB serta tsunami di Palu, Sigi dan Donggala.Sedangkan bencana banjir yang melanda Jabodetabek tanggal 1 Januari 2020, menimbulkan dampak kerusakan yang tak kalah serius. Menurut hitungan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), nilai kerugian mencapai Rp960 miliar hanya dari eskalasi perhitungan jumlah toko ritel yang tutup akibat banjir belum menghitung dampak lanjutannya.Sayangnya, kerugian yang sama sepertinya hampir selalu berulang pada setiap kejadian banjir besar di ibu kota. Siklus awal banjir tahun 2002 misalnya membawa kerugian hingga Rp5,4 triliun, sementara banjir yang sama di tahun 2007 menelan biaya sebesar Rp5,2 triliun. Kerusakan yang lebih signifikan hingga mencapai Rp7,5 triliun terjadi periode banjir tahun 2013, sehingga total kerugian yang dihasilkan pada tiga periode banjir tersebut mencapai Rp18,1 triliun. Makin seringnya frekuensi bencana menghampiri plus ragam jenis wabah yang ditengarai akan menyusul pandemi wabah COVID-19 saat ini, sekiranya sudah menjadi bukti valid destruksi iklim yang terjadi. Terlebih ketika beberapa waktu lalu, (EIU) baru saja merilis Indeks Ketahanan Perubahan Iklim () global.Hasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan iklim di seluruh dunia secara langsung dapat menelan biaya ekonomi hingga US$7,9 triliun per 2050. Hal ini disebabkan adanya konektivitas ragam bencana yang dihasilkan baik kekeringan, banjir, gagal panen serta jenis lainnya.Dimensi kebencanaan inilah yang dikhawatirkan akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan infrastruktur di seluruh dunia. Indeks juga menyebutkan bahwa berdasarkan tren yang ada saat ini, potensi pemanasan global dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) di setiap negara hingga kisaran 3% pada periode 2050.Meski demikian, dampak akan semakin besar di negara berkembang dimana Benua Afrika akan mengalami penurunan PDB terbesar mencapai 4,7%. Angola diperkirakan menjadi yang paling rentan sekitar 6,1% PDB-nya akan tergerus, disusul Nigeria sebesar 5,9% PDB, Mesir mencapai 5,5% PDB, Bangladesh sekitar 5,4% PDB serta Venezuela mencapai 5,1% PDB.Karenanya dibutuhkan aksi nyata saat ini dan juga nanti sebagai bentuk upaya mengurangi potensi dampak yang dihasilkan. Kegiatan nyata pun tidak akan cukup jika dikerjakan dengan pola (BAU). Dibutuhkan adanya ekstra yang akan membawa laju percepatan terhadap pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebelumnya, lebih dari 11 ribu ilmuwan di 156 negara dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, juga sepakat menyebutkan bahwa dunia sedang darurat iklim. Mereka juga mengamati berbagai potensi dampak buruk yang ditimbulkan apabila manusia tidak mengubah pola perilakunya.Jika dirunut, hal tersebut bukan yang pertama kalinya karena sebelumnya tahun 2017, sekitar 16 ribu ilmuwan dari 184 negara turut serta dalam sebuah publikasi yang meyakini bahwa manusia dan alam berada di jalur yang tak tepat.Laporan terbaru oleh , jurnal ilmiah menguatkan pernyataan itu. Dalam rekomendasinya, para ilmuwan yang berasal lebih dari 150 negara, mengatakan krisis iklim “terkait erat dengan konsumsi berlebihan gaya hidup orang kaya”.Adanya fakta besarnya kebutuhan pendanaan bencana oleh APBN/APBD, menjadi lebih memprihatinkan ketika ditemukan operasi tangkap tangan (OTT) beberapa pejabat publik terkait pengelolaan dana itu. Karenanya, menjadi sangat penting untuk mulai memikirkan opsi skema asuransi kebencanaan di tanah air demi mendukung optimalisasi penanganan bencana.Dalam dokumen APBN 2019 sendiri, pemerintah juga sudah membuka wacana untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendanaan bencana non-APBN. Beberapa langkah awal sudah ditempuh misalnya uji coba skema asuransi barang milik negara (BMN), sembari secara pararel melakukan pengembangan kerangka pendanaan risiko bencana, skema transfer risiko sekaligus pembentukan mekanisme pendanaan khusus penanggulangan bencana alam di APBN. Nilai pertanggungan asuransi beberapa BMN sangat bervariasi tergantung hasil valuasi dan tingkat risiko lokasi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibitung misalnya tercatat memiliki nilai asuransi sekitar Rp8,4 miliar, sementara KPP Cibinong sebesar Rp6,3 miliar. Untuk KPP Bekasi Utara mencapai Rp1,5 miliar dan KPP Bekasi Selatan sebesar Rp24,9 miliar. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A di Jakarta memiliki angka sebesar Rp9,5 miliar.Di tahun 2021 ini, beberapa aset BMN lainnya rencananya akan segera akan menyusul dilakukan skema perikatan asuransi kebencanaan. Secara umum, rencana tersebut meliputi aset di sembilan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perluasan kepesertaan akan meningkat menjadi 20 K/L di 2021, 40 K/L pada 2022 hingga akhirnya seluruh K/L akan terjangkau skema asuransi kebencanaan di tahun 2023.Selain asuransi, bentuk pengelolaan dana khusus penanggulangan bencana alam di dalam APBN secara teori dapat diwujudkan dalam banyak skema. Ada skema , ada juga pembentukan dana kontijensi. Dari kesemua usulan, penulis justru tertarik melalui pembentukan Badan Pengelola Dana Kebencanaan (BPDK). Sebagai bentuk lain dari Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat diciptakan pemerintah, BPDK ini nantinya mampu menghimpun dana pengelolaan bencana baik yang berasal dari APBN/APBD, swasta serta dana-dana internasional apapun jenisnya.Dana yang dihimpun kemudian wajib dipupuk dan dikelola untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana, mulai dari hulu sampai hilir, apakah kegiatan mitigasi maupun pasca terjadinya bencana, plus pengadaan berbagai alat peringatan dini bencana yang kerap lalai pada tahapan pengadaan barang dan jasa.Dari sisi sumber daya manusia (SDM), BPDK ini nantinya dapat memasukkan unsur-unsur pegawai profesional dengan standar gaji yang dan memuaskan, selain tetap memasukkan keterwakilan pemerintah di dalamnya. Dengan demikian, aspek profesionalitas kerja dan berorientasi kepada kinerja output menjadi hal yang utama. Dengan keberadaan BPDK ini, ke depannya pemerintah seharusnya lebih mampu mengelola dana kebencanaan secara lebih optimal, sekaligus menyelenggarakan layanan manajemen bencana secara lebih tanggap dan antisipasif untuk berbagai jenis bencana.Ketika bangsa lebih tanggap dan antisipasif, maka dampak kerugian yang ditimbulkan juga akan lebih terminimalkan. Dengan latar belakang kondisi geografis yang berada di serta berada dalam iklim tropis yang kaya nutrisi, keberadaan BPDK sekiranya keniscayaan, cepat atau lambat akan segera terwujud di Indonesia. Semoga !!!!","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",bencana alam destruksi iklim dan badan pengelola dana kebencanaan bpdk sedari awal banyak pihak selalu menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tingginya frekuensi bencana yang melanda indonesia terlebih ketika di awal ini seluruh dunia sedang dilanda bencana pandemi covid suatu jenis bencana baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnyadari berbagai jenis bencana tersebut pada intinya diupayakan supaya terjadi transisi pendanaan untuk penanganan bencana yang lebih mengutamakan sumbersumber pendanaan nonpublik berbasis pasar jangan sampai mekanisme yang digunakan hanya identik pendanaan dari apbn sematakarenanya peran seluruh pemangku kepentingan lainnya baik lsm private bisnis dan masyarakat perlu didorong seoptimal mungkin dan hal ini sejatinya yang menjadi cermin berlakunya era masyarakat madani urgensi perlunya kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan didasari oleh besarnya biaya yang ditimbulkan oleh masingmasing bencana dalam kurun waktu sendiri merujuk kepada hasil rilis badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg kejadian bencana mengalami penurunan dibandingkan tahuntahun sebelumnya peristiwa bencana mengalami periode puncak di tahun sebanyak kejadian disusul tahun sebanyak kejadianmeski intensitasnya turun namun biaya yang ditimbulkan justru mengalami kenaikan yang signifikan dari proyeksi dampak secara detail biaya penggantian kerusakan saluran irigasi menjadi yang paling mendominasi hingga rp miliar disusul biaya relokasi mencapai rp miliar biaya kerusakan rumah rp miliar rusaknya pertanian rp miliar kerusakan jalan rp miliar dan jembatan rp miliardalam skala yang lebih massif bencana gempa bumi dan tsunami di provinsi aceh serta di pulau nias di tahun menimbulkan kerugian tak kurang dari rp triliun kerugian yang hampir sama juga terjadi pada waktu gempa bumi provinsi diy tahun dengan taksiran hingga rp triliun selanjutnya rentetan bencana yang terjadi berikutnya hingga terakhir gempa bumi ntb serta tsunami di palu sigi dan donggalasedangkan bencana banjir yang melanda jabodetabek tanggal januari menimbulkan dampak kerusakan yang tak kalah serius menurut hitungan asosiasi pengusaha ritel indonesia aprindo nilai kerugian mencapai rp miliar hanya dari eskalasi perhitungan jumlah toko ritel yang tutup akibat banjir belum menghitung dampak lanjutannyasayangnya kerugian yang sama sepertinya hampir selalu berulang pada setiap kejadian banjir besar di ibu kota siklus awal banjir tahun misalnya membawa kerugian hingga rp triliun sementara banjir yang sama di tahun menelan biaya sebesar rp triliun kerusakan yang lebih signifikan hingga mencapai rp triliun terjadi periode banjir tahun sehingga total kerugian yang dihasilkan pada tiga periode banjir tersebut mencapai rp triliun makin seringnya frekuensi bencana menghampiri plus ragam jenis wabah yang ditengarai akan menyusul pandemi wabah covid saat ini sekiranya sudah menjadi bukti valid destruksi iklim yang terjadi terlebih ketika beberapa waktu lalu eiu baru saja merilis indeks ketahanan perubahan iklim globalhasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan iklim di seluruh dunia secara langsung dapat menelan biaya ekonomi hingga us triliun per hal ini disebabkan adanya konektivitas ragam bencana yang dihasilkan baik kekeringan banjir gagal panen serta jenis lainnyadimensi kebencanaan inilah yang dikhawatirkan akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan infrastruktur di seluruh dunia indeks juga menyebutkan bahwa berdasarkan tren yang ada saat ini potensi pemanasan global dapat menurunkan produk domestik bruto pdb di setiap negara hingga kisaran pada periode meski demikian dampak akan semakin besar di negara berkembang dimana benua afrika akan mengalami penurunan pdb terbesar mencapai angola diperkirakan menjadi yang paling rentan sekitar pdbnya akan tergerus disusul nigeria sebesar pdb mesir mencapai pdb bangladesh sekitar pdb serta venezuela mencapai pdbkarenanya dibutuhkan aksi nyata saat ini dan juga nanti sebagai bentuk upaya mengurangi potensi dampak yang dihasilkan kegiatan nyata pun tidak akan cukup jika dikerjakan dengan pola bau dibutuhkan adanya ekstra yang akan membawa laju percepatan terhadap pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca grk sebelumnya lebih dari ribu ilmuwan di negara dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan juga sepakat menyebutkan bahwa dunia sedang darurat iklim mereka juga mengamati berbagai potensi dampak buruk yang ditimbulkan apabila manusia tidak mengubah pola perilakunyajika dirunut hal tersebut bukan yang pertama kalinya karena sebelumnya tahun sekitar ribu ilmuwan dari negara turut serta dalam sebuah publikasi yang meyakini bahwa manusia dan alam berada di jalur yang tak tepatlaporan terbaru oleh jurnal ilmiah menguatkan pernyataan itu dalam rekomendasinya para ilmuwan yang berasal lebih dari negara mengatakan krisis iklim terkait erat dengan konsumsi berlebihan gaya hidup orang kayaadanya fakta besarnya kebutuhan pendanaan bencana oleh apbnapbd menjadi lebih memprihatinkan ketika ditemukan operasi tangkap tangan ott beberapa pejabat publik terkait pengelolaan dana itu karenanya menjadi sangat penting untuk mulai memikirkan opsi skema asuransi kebencanaan di tanah air demi mendukung optimalisasi penanganan bencanadalam dokumen apbn sendiri pemerintah juga sudah membuka wacana untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendanaan bencana nonapbn beberapa langkah awal sudah ditempuh misalnya uji coba skema asuransi barang milik negara bmn sembari secara pararel melakukan pengembangan kerangka pendanaan risiko bencana skema transfer risiko sekaligus pembentukan mekanisme pendanaan khusus penanggulangan bencana alam di apbn nilai pertanggungan asuransi beberapa bmn sangat bervariasi tergantung hasil valuasi dan tingkat risiko lokasi kantor pelayanan pajak kpp cibitung misalnya tercatat memiliki nilai asuransi sekitar rp miliar sementara kpp cibinong sebesar rp miliar untuk kpp bekasi utara mencapai rp miliar dan kpp bekasi selatan sebesar rp miliar balai laboratorium bea dan cukai tipe a di jakarta memiliki angka sebesar rp miliardi tahun ini beberapa aset bmn lainnya rencananya akan segera akan menyusul dilakukan skema perikatan asuransi kebencanaan secara umum rencana tersebut meliputi aset di sembilan kementerianlembaga kl seperti kantor komisi pemberantasan korupsi kpk badan nasional pemberantasan terorisme bnpt badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt badan informasi dan geospasial big lembaga kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah lkpp kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan kemenko pmk badan pemeriksa keuangan bpk badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp serta badan nasional penanggulangan bencana bnpb perluasan kepesertaan akan meningkat menjadi kl di kl pada hingga akhirnya seluruh kl akan terjangkau skema asuransi kebencanaan di tahun selain asuransi bentuk pengelolaan dana khusus penanggulangan bencana alam di dalam apbn secara teori dapat diwujudkan dalam banyak skema ada skema ada juga pembentukan dana kontijensi dari kesemua usulan penulis justru tertarik melalui pembentukan badan pengelola dana kebencanaan bpdk sebagai bentuk lain dari badan layanan umum blu yang dapat diciptakan pemerintah bpdk ini nantinya mampu menghimpun dana pengelolaan bencana baik yang berasal dari apbnapbd swasta serta danadana internasional apapun jenisnyadana yang dihimpun kemudian wajib dipupuk dan dikelola untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana mulai dari hulu sampai hilir apakah kegiatan mitigasi maupun pasca terjadinya bencana plus pengadaan berbagai alat peringatan dini bencana yang kerap lalai pada tahapan pengadaan barang dan jasadari sisi sumber daya manusia sdm bpdk ini nantinya dapat memasukkan unsurunsur pegawai profesional dengan standar gaji yang dan memuaskan selain tetap memasukkan keterwakilan pemerintah di dalamnya dengan demikian aspek profesionalitas kerja dan berorientasi kepada kinerja output menjadi hal yang utama dengan keberadaan bpdk ini ke depannya pemerintah seharusnya lebih mampu mengelola dana kebencanaan secara lebih optimal sekaligus menyelenggarakan layanan manajemen bencana secara lebih tanggap dan antisipasif untuk berbagai jenis bencanaketika bangsa lebih tanggap dan antisipasif maka dampak kerugian yang ditimbulkan juga akan lebih terminimalkan dengan latar belakang kondisi geografis yang berada di serta berada dalam iklim tropis yang kaya nutrisi keberadaan bpdk sekiranya keniscayaan cepat atau lambat akan segera terwujud di indonesia semoga
"Ekonomi Sirkular, Satu Langkah Menuju Ekonomi Ramah Lingkungan. Berbagai aktivitas ekonomi kita selama ini telah ikut berkontribusi bagi kian memburuknya kualitas lingkungan. Sampah dan polusi adalah dua di antara sekian dampak negatif yang dihasilkan oleh beragam aktivitas ekonomi kita.Perihal sampah, riset yang dilakukan McKinsey dan Ocean Conservancy menyebut Indonesia sebagai produsen sampah plastik kedua terbesar setelah Tiongkok untuk saat ini. Jika dirata-rata, maka produksi sampah plastik di Indonesia setiap hari mencapai sekitar 175.000 ton.Dengan jumlah tersebut, maka sampah plastik di Indonesia saban tahun dapat mencapai sekitar 63,9 juta ton. Sekitar 90 persen dari sampah plastik, berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan yang didaur ulang dalam kisaran 10-12 persen saja.Tentu saja ini memprihatikan, karena sifat plastik sendiri adalah bahan tidak mudah terurai. Butuh waktu sampai ratusan tahun untuk terurai secara alami.Sementara itu, masalah polusi juga tidak kalah mengkhawatirkan. Menurut Greenpeace, angka kematian dini akibat polusi udara di Indonesia sejak 1 Januari 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 jiwa.Data Greenpeace mengungkap kematian dini akibat polusi udara di Jakarta diperkirakan mencapai 6.100 jiwa, di Surabaya mencapai 1.700 jiwa, di Denpasar sebanyak 410 jiwa, dan di Bandung sebanyak 1.400 jiwa.Belum lagi soal kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Merujuk Greenpeace, total potensi kerugian ekonomi yang dialami Jakarta akibat polusi udara mencapai Rp 23 triliun atau sekitar 26 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam pada itu, potensi kerugian ekonomi akibat polusi udara di Kota Bandung mencapai Rp 5,34 triliun, di Surabaya mencapai Rp 6,35 triliun, dan di Denpasar sebesar Rp 1,44 triliun.Bisa dibilang, ekonomi yang bersifat linear selama ini, dengan pola ABB (ambil, buat, dan buang), hanya bersifat satu arah. Sumber daya alam diekstraksi besar-besaran, diproses, dan digunakan untuk kemudian berakhir sebagai limbah.Dengan prinsip ekonomi tersebut, beban lingkungan yang ditanggung Bumi bertambah berat, dengan segala dampak buruknya dapat kita rasakan sekarang ini. Untuk itu diperlukan cara pandang, paradigma, dan penerapan sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Selain, berkelanjutan, sistem ekonomi ini harus mampu mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan upaya mengatasi perubahan iklim. David McGinty (2020) dalam menawarkan sebuah sistem yang lebih bertanggungjawab dan mereduksi krisis iklim, yang disebut sebagai ekonomi sirkular, alih-alih ekonomi linear saat ini.McGinty menyebut ada tiga langkah penting yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular ini: mengurangi konsumsi. Selama ini, kita cenderung mengkonsumsi terlalu banyak. Semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin banyak sumber daya alam terkuras. Di sisi lain, semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin banyak pula kita menghasilkan limbah.Dengan demikian, konsumsi bukan saja kita akan menghemat sumber daya alam, tetapi juga akan ikut mengurangi produksi limbah yang kita hasilkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu contohnya, misalnya, yaitu mengurangi konsumsi/penggunaan kantung plastik. berperilaku bijak dalam mengkonsumsi. Kita perlu lebih bijak dalam melakukan aktivitas konsumsi kita dengan cara lebih selektif dalam memutuskan apa-apa yang akan kita konsumsi atau kita gunakan.Misalnya, daripada menggunakan mobil pribadi untuk pergi ke kantor, yang berarti ikut menambah kemacetan, menambah polusi, dan menyita ruang untuk parkir, kenapa tidak menggunakan saja sistem (berbagi perjalanan dalam satu arah tujuan), seperti yang mulai dipopulerkan melalui aplikasi daring. membuat perubahan sistemik. Banyak hal yang harus dilakukan di sisi kebijakan dan regulasi untuk mendorong terciptanya model ekonomi sirkular. Contohnya, kita perlu kebijakan yang terkait dengan insentif maupun regulasi yang mengharuskan penggunaan bahan sekunder dan daur ulang.Contoh lainnya, misalnya, kebijakan pemberlakukan pajak atas kemasan plastik yang memiliki kurang dari 30 persen konten daur ulang.Lewat ekonomi sirkular, kita berupaya meminimalkan penggunaan sumber daya dan juga meminimalkan produksi limbah dan emisi karbon.Termasuk melakukan praktik daur ulang dan penggunaan dan pemanfaatan kembali produk (tidak sekali pakai).Penerapan ekonomi sirkular diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pelestarian lingkungan dan juga mereduksi krisis iklim.Selain itu, ekonomi sirkular juga diyakini memberikan keuntungan finansial yang lebih menguntungkan. Salah satu kajian menyebutkan bahwa dengan menerapkan ekonomi sirkular, kita dapat menghindari pemborosan dan menghemat hingga mendekati lima triliun dollar AS per tahun.Di saat yang sama, kita juga memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan. Di Indonesia, penerapan konsep ekonomi sirkular diperkirakan berpotensi membuka 4,4 juta pekerjaan baru pada tahun 2030. Menyadari betapa pentingnya penerapan model ekonomi sirkular, pemerintah Indonesia telah mulai mengadopsinya dalam rencana pembangunan 2020 – 2024, dimana ekonomi sirkular masuk dalam program rencana jangka menengah.Mencoba menjalin kerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Pemerintah Denmark model ekonomi sirkular coba diwujudnyatakan di dalam lima sektor industri yang ada; masing-masing sektor yang berpotensi tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir, serta eceran.Kelima sektor ini, selama ini memang cukup menjadi sektor yang perlu dibenahi, mengingat menjadi sumber pencemar dan sampah yang kerap dihasilkan dalam proses ekonominya. Tentu saja perlu dilakukan kajian mendalam tentang seberapa besar dampak negatif yang dapat direduksi dan benefit yang diperoleh oleh masing-masing para pelakunya.Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi yang harus ditaati, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Keterlibatan pemda, aparatur, komunitas dan pegiat, serta yang terpenting masyarakat perlu diutamakan.Mudah-mudahan kerjasama itu akan berbuah sukses dan model ekonomi sirkular dapat sepenuhnya diterapkan di negeri ini, sehingga ikut memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara kita, menciptakan lapangan kerja baru, dan sekaligus ikut mengatasi perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]","peran pemerintah lokal
perencanaan kota
perjanjian internasional
polusi udara",ekonomi sirkular satu langkah menuju ekonomi ramah lingkungan berbagai aktivitas ekonomi kita selama ini telah ikut berkontribusi bagi kian memburuknya kualitas lingkungan sampah dan polusi adalah dua di antara sekian dampak negatif yang dihasilkan oleh beragam aktivitas ekonomi kitaperihal sampah riset yang dilakukan mckinsey dan ocean conservancy menyebut indonesia sebagai produsen sampah plastik kedua terbesar setelah tiongkok untuk saat ini jika diratarata maka produksi sampah plastik di indonesia setiap hari mencapai sekitar tondengan jumlah tersebut maka sampah plastik di indonesia saban tahun dapat mencapai sekitar juta ton sekitar persen dari sampah plastik berakhir di tempat pemrosesan akhir tpa dengan yang didaur ulang dalam kisaran persen sajatentu saja ini memprihatikan karena sifat plastik sendiri adalah bahan tidak mudah terurai butuh waktu sampai ratusan tahun untuk terurai secara alamisementara itu masalah polusi juga tidak kalah mengkhawatirkan menurut greenpeace angka kematian dini akibat polusi udara di indonesia sejak januari diperkirakan mencapai lebih dari jiwadata greenpeace mengungkap kematian dini akibat polusi udara di jakarta diperkirakan mencapai jiwa di surabaya mencapai jiwa di denpasar sebanyak jiwa dan di bandung sebanyak jiwabelum lagi soal kerugian ekonomi yang ditimbulkan merujuk greenpeace total potensi kerugian ekonomi yang dialami jakarta akibat polusi udara mencapai rp triliun atau sekitar persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah apbddalam pada itu potensi kerugian ekonomi akibat polusi udara di kota bandung mencapai rp triliun di surabaya mencapai rp triliun dan di denpasar sebesar rp triliunbisa dibilang ekonomi yang bersifat linear selama ini dengan pola abb ambil buat dan buang hanya bersifat satu arah sumber daya alam diekstraksi besarbesaran diproses dan digunakan untuk kemudian berakhir sebagai limbahdengan prinsip ekonomi tersebut beban lingkungan yang ditanggung bumi bertambah berat dengan segala dampak buruknya dapat kita rasakan sekarang ini untuk itu diperlukan cara pandang paradigma dan penerapan sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan selain berkelanjutan sistem ekonomi ini harus mampu mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan upaya mengatasi perubahan iklim david mcginty dalam menawarkan sebuah sistem yang lebih bertanggungjawab dan mereduksi krisis iklim yang disebut sebagai ekonomi sirkular alihalih ekonomi linear saat inimcginty menyebut ada tiga langkah penting yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular ini mengurangi konsumsi selama ini kita cenderung mengkonsumsi terlalu banyak semakin banyak kita mengkonsumsi semakin banyak sumber daya alam terkuras di sisi lain semakin banyak kita mengkonsumsi semakin banyak pula kita menghasilkan limbahdengan demikian konsumsi bukan saja kita akan menghemat sumber daya alam tetapi juga akan ikut mengurangi produksi limbah yang kita hasilkan yang pada gilirannya akan berkontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan salah satu contohnya misalnya yaitu mengurangi konsumsipenggunaan kantung plastik berperilaku bijak dalam mengkonsumsi kita perlu lebih bijak dalam melakukan aktivitas konsumsi kita dengan cara lebih selektif dalam memutuskan apaapa yang akan kita konsumsi atau kita gunakanmisalnya daripada menggunakan mobil pribadi untuk pergi ke kantor yang berarti ikut menambah kemacetan menambah polusi dan menyita ruang untuk parkir kenapa tidak menggunakan saja sistem berbagi perjalanan dalam satu arah tujuan seperti yang mulai dipopulerkan melalui aplikasi daring membuat perubahan sistemik banyak hal yang harus dilakukan di sisi kebijakan dan regulasi untuk mendorong terciptanya model ekonomi sirkular contohnya kita perlu kebijakan yang terkait dengan insentif maupun regulasi yang mengharuskan penggunaan bahan sekunder dan daur ulangcontoh lainnya misalnya kebijakan pemberlakukan pajak atas kemasan plastik yang memiliki kurang dari persen konten daur ulanglewat ekonomi sirkular kita berupaya meminimalkan penggunaan sumber daya dan juga meminimalkan produksi limbah dan emisi karbontermasuk melakukan praktik daur ulang dan penggunaan dan pemanfaatan kembali produk tidak sekali pakaipenerapan ekonomi sirkular diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pelestarian lingkungan dan juga mereduksi krisis iklimselain itu ekonomi sirkular juga diyakini memberikan keuntungan finansial yang lebih menguntungkan salah satu kajian menyebutkan bahwa dengan menerapkan ekonomi sirkular kita dapat menghindari pemborosan dan menghemat hingga mendekati lima triliun dollar as per tahundi saat yang sama kita juga memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan di indonesia penerapan konsep ekonomi sirkular diperkirakan berpotensi membuka juta pekerjaan baru pada tahun menyadari betapa pentingnya penerapan model ekonomi sirkular pemerintah indonesia telah mulai mengadopsinya dalam rencana pembangunan dimana ekonomi sirkular masuk dalam program rencana jangka menengahmencoba menjalin kerjasama dengan united nations development programme undp dan pemerintah denmark model ekonomi sirkular coba diwujudnyatakan di dalam lima sektor industri yang ada masingmasing sektor yang berpotensi tersebut adalah industri makanan dan minuman tekstil konstruksi perdagangan grosir serta ecerankelima sektor ini selama ini memang cukup menjadi sektor yang perlu dibenahi mengingat menjadi sumber pencemar dan sampah yang kerap dihasilkan dalam proses ekonominya tentu saja perlu dilakukan kajian mendalam tentang seberapa besar dampak negatif yang dapat direduksi dan benefit yang diperoleh oleh masingmasing para pelakunyapemerintah juga harus menyiapkan regulasi yang harus ditaati dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan keterlibatan pemda aparatur komunitas dan pegiat serta yang terpenting masyarakat perlu diutamakanmudahmudahan kerjasama itu akan berbuah sukses dan model ekonomi sirkular dapat sepenuhnya diterapkan di negeri ini sehingga ikut memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara kita menciptakan lapangan kerja baru dan sekaligus ikut mengatasi perubahan iklim
"Cek Fakta Mahfud MD Sebut Pemerintah tidak Melakukan Langkah Apapun terkait Penjagaan Kelestarian Lingkungan dan Alam. Mahfud MD benar dalam menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti terlihat dari meningkatnya deforestasi.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,cek fakta mahfud md sebut pemerintah tidak melakukan langkah apapun terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan alam mahfud md benar dalam menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan langkahlangkah yang memadai untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti terlihat dari meningkatnya deforestasi
"Cek Fakta Klaim EBT Indonesia Mencakup 3686 Gigawatt. Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, menyatakan bahwa potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sangat melimpah, mencapai 3686 gigawatt.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,cek fakta klaim ebt indonesia mencakup gigawatt gibran rakabuming raka calon wakil presiden nomor urut menyatakan bahwa potensi energi baru terbarukan ebt di indonesia sangat melimpah mencapai gigawatt
"CEK FAKTA Muhaimin Sebut Food Estate Hasilkan Konflik Agraria dan Merusak Lingkungan. Program food estate mengabaikan kesejahteraan petani, masyarakat adat, dan menyebabkan konflik agraria serta kerusakan lingkungan, sehingga program ini harus dihentikan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
pertanian dan keamanan pangan",cek fakta muhaimin sebut food estate hasilkan konflik agraria dan merusak lingkungan program food estate mengabaikan kesejahteraan petani masyarakat adat dan menyebabkan konflik agraria serta kerusakan lingkungan sehingga program ini harus dihentikan
"CEK FAKTA Mahfud MD Sebut Deforestasi di RI Capai 125 Juta Hektar 10 Tahun Terakhir. Laporan oleh Auriga Nusantara mencatat deforestasi besar-besaran di Indonesia, dengan jumlah kehilangan hutan selama 10 tahun terakhir mencapai 125 juta hektar.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat",cek fakta mahfud md sebut deforestasi di ri capai juta hektar tahun terakhir laporan oleh auriga nusantara mencatat deforestasi besarbesaran di indonesia dengan jumlah kehilangan hutan selama tahun terakhir mencapai juta hektar
"Keliru Klaim Mahfud MD bahwa Indonesia adalah Negara dengan Laju Deforestasi Tertinggi di Dunia. Indonesia memang memiliki sejarah deforestasi yang signifikan, dan pada 2014, negara ini adalah negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi di dunia","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,keliru klaim mahfud md bahwa indonesia adalah negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia indonesia memang memiliki sejarah deforestasi yang signifikan dan pada negara ini adalah negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi di dunia
"Waspada, Siklon Tropis Masih Mengancam Wilayah-wilayah di Indonesia. Peringatan dini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyebutkan, siklon tropis masih mengancam wilayah-wilayah di Indonesia. Warga diminta warga terhadap badai topan ini. Khusus bagi pengguna transportasi laut dan para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan aktivitas pelayaran karena ancaman gelombang tinggi akibat siklon mencapai 4-6 meter.Pada (13/4/21), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini ada bibit siklon tropis 94W yang akan mengakibatkan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan hingga 19 April 2021. Wilayah-wilayah itu seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Utara dan Papua. BMKG menghimbau, masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, hujan es, dan lain-lain). Warga juga mesti mengantisipasi bencana susulan yang bisa terjadi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin dalam satu minggu ke depan.Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG dan Doni Monardo, Kepala BNPB mengatakan, kemunculan siklon tropis Seroja yang mengakibatkan bencana di Nusa Tenggara Timur menjadi bukti perubahan iklim global itu nyata.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","peran pemerintah lokal
pola cuaca yang berubah",waspada siklon tropis masih mengancam wilayahwilayah di indonesia peringatan dini badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyebutkan siklon tropis masih mengancam wilayahwilayah di indonesia warga diminta warga terhadap badai topan ini khusus bagi pengguna transportasi laut dan para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan aktivitas pelayaran karena ancaman gelombang tinggi akibat siklon mencapai meterpada badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memberikan peringatan dini ada bibit siklon tropis w yang akan mengakibatkan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan hingga april wilayahwilayah itu seperti di sumatera kalimantan jawa sulawesi nusa tenggara maluku utara dan papua bmkg menghimbau masyarakat tetap waspada dan berhatihati terhadap potensi cuaca ekstrem puting beliung hujan lebat disertai kilatpetir hujan es dan lainlain warga juga mesti mengantisipasi bencana susulan yang bisa terjadi seperti banjir tanah longsor banjir bandang genangan angin kencang pohon tumbang dan jalan licin dalam satu minggu ke depandwikorita karnawati kepala bmkg dan doni monardo kepala bnpb mengatakan kemunculan siklon tropis seroja yang mengakibatkan bencana di nusa tenggara timur menjadi bukti perubahan iklim global itu nyata
"Pentingnya Literasi Kebencanaan di Negeri Rawan Bencana. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah akibat dinamika bumi, namun sekaligus memiliki potensi bencana alam yang besar, berupa gunung meletus, gempa dan tsunami.Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah dibanding sejumlah Jepang, Sri Langka dan AS, menurut sebuah penelitian di Jepang 2009.Untuk meningkatkan literasi kebencanaan harus dilakukan pengarusutamaan isu kebencanaan dari TK sampai perguruan tinggi melalui pelatihan penyediaan materi kebencanaan, dan implementasi kurikulum kebencanaan.Bencana alam bukan kutukan, selain sebagai dinamika bumi yang alami, juga disebabkan oleh ulah manusia melalui eksploitasi alam yang berlebihan.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","ketahanan komunitas
program literasi",pentingnya literasi kebencanaan di negeri rawan bencana indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah akibat dinamika bumi namun sekaligus memiliki potensi bencana alam yang besar berupa gunung meletus gempa dan tsunamiindonesia memiliki tingkat literasi yang rendah dibanding sejumlah jepang sri langka dan as menurut sebuah penelitian di jepang untuk meningkatkan literasi kebencanaan harus dilakukan pengarusutamaan isu kebencanaan dari tk sampai perguruan tinggi melalui pelatihan penyediaan materi kebencanaan dan implementasi kurikulum kebencanaanbencana alam bukan kutukan selain sebagai dinamika bumi yang alami juga disebabkan oleh ulah manusia melalui eksploitasi alam yang berlebihan
"Masyarakat jadi Penjaga Hutan, Hindari Kerusakan dan Bencana. Hari ini, 21 Maret 2021, merupakan peringatan Hari Hutan Internasional. Berbagai masalah dialami hutan-hutan di Indonesia, seperti deforestasi, pembalakan liar, dan berubah fungsi buat keperluan lain. Kerusakan hutan, bisa berujung bencana, terlebih di pulau-pulau kecil. Masyarakat terbukti bisa menjaga hutan. Hingga pemerintah perlu serius memberikan hak pengelolaan atau hak kuasa hutan kepada masyarakat. Dari Jawa Timur, cerita soal Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Mapan, Desa Tambakrejo, Sumbermajing Wetan, Kabupaten Malang, yang mendapatkan izin mengelola hutan sekaligus menjaganya.Tutupan hutan alam di Sumatera Barat, alami penurunan dari tahun ke tahun. Dari analisis Citra Satelit Lansat TM 8 yang dilakukan tim Geographic Information System Komunitas Konservasi Indonesia Warsi pada 2020 tutupan hutan Sumbar tinggal 1,8 juta hektar atau 44% dari luas wilayah.Hendrik, Koordinator Akar Bhumi mengatakan, pulau kecil sangat bergantung kepada hutan, seperti di Kepulauan Riau (Kepri), kekuatan ekologis bergantung kepada ekosistem hutan mangrove.","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
peran pemerintah lokal
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",masyarakat jadi penjaga hutan hindari kerusakan dan bencana hari ini maret merupakan peringatan hari hutan internasional berbagai masalah dialami hutanhutan di indonesia seperti deforestasi pembalakan liar dan berubah fungsi buat keperluan lain kerusakan hutan bisa berujung bencana terlebih di pulaupulau kecil masyarakat terbukti bisa menjaga hutan hingga pemerintah perlu serius memberikan hak pengelolaan atau hak kuasa hutan kepada masyarakat dari jawa timur cerita soal kelompok tani hutan kth maju mapan desa tambakrejo sumbermajing wetan kabupaten malang yang mendapatkan izin mengelola hutan sekaligus menjaganyatutupan hutan alam di sumatera barat alami penurunan dari tahun ke tahun dari analisis citra satelit lansat tm yang dilakukan tim geographic information system komunitas konservasi indonesia warsi pada tutupan hutan sumbar tinggal juta hektar atau dari luas wilayahhendrik koordinator akar bhumi mengatakan pulau kecil sangat bergantung kepada hutan seperti di kepulauan riau kepri kekuatan ekologis bergantung kepada ekosistem hutan mangrove
"Scientists didn’t announce impending environmental catastrophes every decade since the 1970s. Dalam bidang studi perubahan iklim, para ilmuwan sering membuat prediksi 10 tahunan untuk mengantisipasi dampak dari pemanasan global dan perubahan ekosistem.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","ekosistem
pola cuaca yang berubah",scientists didnt announce impending environmental catastrophes every decade since the s dalam bidang studi perubahan iklim para ilmuwan sering membuat prediksi tahunan untuk mengantisipasi dampak dari pemanasan global dan perubahan ekosistem
"Wawancara Doni Monardo: Mitigasi Vegetasi di Wilayah Rawan Bencana. Doni Monardo memberi teladan bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga ini menyuarakan bagaimana pentingnya melestarikan lingkungan demi hajat hidup orang banyak. Dia menjelaskan dengan tangkas bagaimana cara merawat kepedulian menyoal isu lingkungan di Indonesia yang dirundung banyak polemik.Sosoknya yang tegap terlihat keras, tapi dia menyimpan sisi lembut. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah pencinta tanaman. Kecintaannya bermula dari pekarangan rumah sendiri.Awalnya, lelaki kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963 ini kagum melihat biji tanaman liar yang tumbuh tunas di dekat rumahnya. Biji itu kemudian dipindahkan ke halaman rumah dan tumbuh besar. Sejak itu, Doni jatuh cinta pada tanaman.Perhatiannya tanpa putus pada isu lingkungan hidup membawa lelaki berdarah Lintau, Sumatera Barat ini, menerima penghargaan gelar doktor kehormatan () dari IPB University beberapa waktu lalu.Doni dinilai melakukan pengabdian dan jasa luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan, pembangunan pertanian dalam arti luas, serta kemanusiaan. Selepas menuntaskan bakti pada bangsa, dia tak ingin berhenti menanam. Hingga di usianya kini, 58 tahun, Doni masih aktif berkegiatan dalam pembibitan berbagai macam jenis pohon, termasuk pohon-pohon langka, untuk dibagikan di berbagai tempat di Indonesia.Setidaknya, bersama Paguyuban Budiasi, dia sudah menyemaikan beragam bibit pohon, termasuk jenis pohon endemik Indonesia yang sudah mulai langka, seperti ulin, eboni, torem, rao, palaka, dan cendana.Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, Budiasi telah memproduksi sekitar 15 juta bibit dari 151 spesies tumbuhan. Lebih dari 10 juta bibit telah didistribusikan. Tidak hanya di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga hingga ke Timor Leste.“Saya selalu menginisiasi gerakan peduli lingkungan dimana pun ditugaskan. Saya selalu menanam pohon. Jika tidak percaya silahkan cek saja rekam jejak saya,” sebut Doni dalam petikan wawancaranya bersama Melihat sepak terjangnya itu, Doni dianggap seperti oase. Di tengah banyak pejabat sipil, TNI/Polri yang terlibat dalam perusakan ekosistem, dia malah bertindak nyata.Saat melarang penambangan Doni, juga menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Tapi begitulah Doni. Bukannya ciut, nyalinya kian menjadi demi melindungi lingkungan dan rakyat.Dalam filosofinnya, Doni pernah berujar, hidup itu selayaknya tumbuhan; tumbuh ke atas. Jadi, seseorang harus berusaha meraih mimpinya. Tanaman tumbuh dengan proses yang mengajarkan kesabaran hidup dalam kesungguh-sungguhan.*** Berikut wawancara dengan Letjen. (Purn.) Dr. (HC) Doni Monardo disajikan khusus dalam rangka Hari Lingkungan Hidup yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.Adapun wawancara lengkap dapat di lihat dalam tautan video berikut: Jika ingin mengetahui secara detail, akan panjang sekali saya menjawabnya. Yang jelas saya meniru dari ibu dan nenek saya. Keduanya sangat mencintai tanaman terutama bunga, dan saya selalu punya rasa hutang pada pohon. Seperti ada ikatan histroris dengan tumbuhan.Ketika saya bertugas di Baret Merah Koppasus TNI, saya mulai sadar bahwa hutan seperti rumah kedua. Hutan punya unsur sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam, dan nilai lainnya yang perlu dilestarikan.Masalah utama kita saat ini adalah mengubah prilaku. Salah satu faktor yang menyebabkan perusakan lingkungan itu karena ketidaktahuan, mungkin karena tak pernah mendapat akses pendidikan atau literasi kita rendah. Jadi perlu ada gerakan di tengah-tengah masyarakat. Kolaborasi adalah kunci. Solusi yang dicanangkan secara parsial tak akan mampu bisa berjalan. Semua butuh dikerjakan secara pararel dan simultan. Baik pemerintah, akademisi, masyarakat serta media mesti gerak berirama. Tentu agar upaya yang dilakukan dapat terukur.Saya mengambil contoh di Desa Sarongge, Cipanas, ada pembukaan hutan untuk pertanian.Karena ada kelompok kecil yang gusar akan kerusakan lalu mereka konsisten berkolaborasi dengan beragam pihak membina masyarakat di sana yang akhirnya bisa memanfaatkan hutan tanpa merusak dengan menanam kopi dan beternak. Mereka sudah sadar dan peduli akan ekosistem dan kelestarian alamnya. Itu baik. () soal lingkungan memang mesti ada yang mempelopori. Ketika saya ditugasi negara. Saya mempelajari betul karakteristik setiap daerah dan keunggulan tiap daerah itu. Selalu saya optimalkan agar isu lingkungan bisa digaungkan. Melalui pendekatan semacam ini, mudah merangkul semua komponen.Saya mengamini kewajiban seorang prajurit harus menjadi contoh dan pelopor usaha-usaha dari kesulitan rakyat sekitar. Karena sejak berkiprah di Baret Merah saya selalu pegang prinsip Lao Tse.“Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka. Belajarlah dari mereka dan cintailah mereka. Mulailah dari apa yang mereka tahu. Bagunlah dari apa yang mereka punya. Tetapi, pendamping yang baik adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan.” Kita perlu tahu bahwa bangsa ini hidup di negara rawan bencana. Maka, Indonesia harus memiliki upaya pencegahan dan mitigasi yang kuat. Keberagaman jenis vegetasi yang ada di Tanah Air dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi risiko bencana. Karena itu, mitigasi bencana berbasis ekosistem perlu didorong sebagai strategi utama yang dijalankan.Terlebih Indonesia memiliki banyak jenis tanaman yang bermanfaat untuk mengurangi timbulnya resiko korban jiwa saat terjadi bencana. Mitigasi berbasis ekosistem harus menjadi strategi utama kita dalam menghadapi potensi bencana.Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat ancaman bencana tertinggi di dunia. Ibu Menteri Keuangan bilang negara kita rugi Rp 22 triliun per tahun akibat dampak bencana. Maka pemerintah selalu mendorong kemandirian mitigasi.Infrakstruktur memang perlu, tapi jika kembali ke sejarah, data-data yang berhasil kita kumpulkan menyebutkan Jepang sendiri pernah membangun di Sendai.Belasan tahun mereka membangun dengan dana Rp 120 triliun. Itu dilakukan karena pernah terjadi tsunami pada periode 1900-an awal. Lalu diresmikan tahun 2009, dan 2 tahun setelah itu, terjadi tsunami berulang dan tanggul itu tidak kuat menahan kekuatan alam.Korban jiwa dan kerugian materi begitu banyak dan besar. Jadi kesimpulannya sekuat apapun buatan manusia belum tentu bisa menjadi mitigasi yang paling optimal. Vegetasi kita beragam dan sudah terbukti di beberapa daerah mampu menahan abrasi pantai dan melindungi dari potensi bencana di pesisir. Model mitgasi ini adalah solusi paling mudah dan murah.Karena bencana sifatnya periodik dan pasti berulang. Konsep mitigasi vegetasi ini menjadi perlu didorong dengan menyeuaikan karakteristik di daerah. Apalagi jika daerah itu punya historis bencana.Saya juga sering menginisiasi agar kepala daerah mau untuk mengontrol vegatasi di wilayah mereka. Terutama alih fungsi kawasan. Masalah biasanya muncul pada peralihan musim. Banyak terjadi bencana hidrometerologi cukup masif.Bahkan tren kerusakannya sudah kian mengkhawatirkan. Begitu juga musim kemarau, krisis air begitu nyata ada dihadapan kita. Tentu ini perlu dipikirkan. Bencana ini tidak hanya mengacam jiwa tetapi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit nominalnya. Dulu tahun 1999, ketika ditugaskan di Bali, saya bertemu dengan seorang ahli berkebangsaan Jerman. Dari situ saya berpikir menyelamatkan ekosistem adalah bagian dari menyelamatkan kehidupan dan untuk menjadikan bangsa kita sehat dan punya sumber daya manusia unggul perlu akses air bersih. Tapi sekarang, masyarakat kita terancam tidak akan lagi mendapat sumber mata air yang berkualitas karena kerusakan hutan.Di sisi lain hutan punya peran strategis. Perjuangan kita untuk merdeka bermula dari pinggiran hutan. Kalaupun kini ada modernisasi senjata tapi tanpa mengusai teritori tentu tak akan mampu menahan gempuran musuh.Mesti ada kombinasi antara kemampuan persenjataan dengan adanya hutan sebagai medan perjuangan. Kita bisa mengatur siasat dan strategi dalam hutan. Maka saya bilang, hutan amat dekat dengan prajurit. Perang itu mungkin, tapi bencana itu pasti. Sebetulnya TNI dan Polri punya peran strategis menyelamatkan hutan.Selama saya menjabat Kepala BNPB, banyak jumlah korban meniggal karena Dan TNI mesti memberi dukungan kepada tugas Polri. Kerusakan jangan dibiarkan, apalagi ini menyangkut kedaulatan negara. Yang paling penting, jangan teribat dengan perbuatan illegal dan .Jika TNI dan Polri bisa bersama-sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mitigasi hutan kita. Maka, saya yakin alam akan terpelihara. Semoga kita semua selalu memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Satu hal yang selalu membuat saya risau, tidak banyak orang yang menghargai pohon. Padahal pohon adalah sumber kehidupan. Selama saya berkeliling, banyak kisah orang yang selamat dari bencana karena pohon.Saya contohkan pohon ulin. Biji pohon ini baru muncul tunasnya jika sudah 3 bulan. Sebatang ulin ditebang biasanya saat berumur 200 tahun. Tapi ia ditebang hanya dalam waktu 5-10 menit pohonnya hilang.Kalau kita mau menghitung kerugian dari hilangnya pohon. Kita bisa dimulai dari mengkonversi kebutuhan konsumsi air saja.Satu orang mengkonsumsi satu liter, dikali satu desa, satu kecamatan, satu kota, dan satu provinsi. Maka niscaya akan keluar angka triunan hanya untuk kebutuhan air.Di sisi lain hutan tropis kita salah satu paling luas di dunia. Banyak negara yang mendambakan punya hutan seperti kita. Dimana air, oksigen, dan udara bersih kita begitu kaya. Sebetulnya apabila dimanfaatkan dengan baik kita mungkin bisa menjadi bangsa yang makmur dan unggul.Untuk itu, saya ingin tekankan kepada para penegak hukum. Kita perlu menjaga sisa-sisa hutan alam yang masih ada. Jangan menebang hutan. Kalau ingin menebang pohon sebaiknya tebang pohon yang ditanam sendiri. Kira-kira itu pesan saya.","[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
kampanye publik
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",wawancara doni monardo mitigasi vegetasi di wilayah rawan bencana doni monardo memberi teladan bagaimana seharusnya menjadi pemimpin purnawirawan jenderal bintang tiga ini menyuarakan bagaimana pentingnya melestarikan lingkungan demi hajat hidup orang banyak dia menjelaskan dengan tangkas bagaimana cara merawat kepedulian menyoal isu lingkungan di indonesia yang dirundung banyak polemiksosoknya yang tegap terlihat keras tapi dia menyimpan sisi lembut mantan kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb adalah pencinta tanaman kecintaannya bermula dari pekarangan rumah sendiriawalnya lelaki kelahiran cimahi jawa barat mei ini kagum melihat biji tanaman liar yang tumbuh tunas di dekat rumahnya biji itu kemudian dipindahkan ke halaman rumah dan tumbuh besar sejak itu doni jatuh cinta pada tanamanperhatiannya tanpa putus pada isu lingkungan hidup membawa lelaki berdarah lintau sumatera barat ini menerima penghargaan gelar doktor kehormatan dari ipb university beberapa waktu laludoni dinilai melakukan pengabdian dan jasa luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pendidikan pembangunan pertanian dalam arti luas serta kemanusiaan selepas menuntaskan bakti pada bangsa dia tak ingin berhenti menanam hingga di usianya kini tahun doni masih aktif berkegiatan dalam pembibitan berbagai macam jenis pohon termasuk pohonpohon langka untuk dibagikan di berbagai tempat di indonesiasetidaknya bersama paguyuban budiasi dia sudah menyemaikan beragam bibit pohon termasuk jenis pohon endemik indonesia yang sudah mulai langka seperti ulin eboni torem rao palaka dan cendanasejak tahun sampai dengan tahun budiasi telah memproduksi sekitar juta bibit dari spesies tumbuhan lebih dari juta bibit telah didistribusikan tidak hanya di berbagai daerah di indonesia tetapi juga hingga ke timor lestesaya selalu menginisiasi gerakan peduli lingkungan dimana pun ditugaskan saya selalu menanam pohon jika tidak percaya silahkan cek saja rekam jejak saya sebut doni dalam petikan wawancaranya bersama melihat sepak terjangnya itu doni dianggap seperti oase di tengah banyak pejabat sipil tnipolri yang terlibat dalam perusakan ekosistem dia malah bertindak nyatasaat melarang penambangan doni juga menghadapi banyak rintangan dan tantangan tapi begitulah doni bukannya ciut nyalinya kian menjadi demi melindungi lingkungan dan rakyatdalam filosofinnya doni pernah berujar hidup itu selayaknya tumbuhan tumbuh ke atas jadi seseorang harus berusaha meraih mimpinya tanaman tumbuh dengan proses yang mengajarkan kesabaran hidup dalam kesungguhsungguhan berikut wawancara dengan letjen purn dr hc doni monardo disajikan khusus dalam rangka hari lingkungan hidup yang diperingati setiap tanggal juniadapun wawancara lengkap dapat di lihat dalam tautan video berikut jika ingin mengetahui secara detail akan panjang sekali saya menjawabnya yang jelas saya meniru dari ibu dan nenek saya keduanya sangat mencintai tanaman terutama bunga dan saya selalu punya rasa hutang pada pohon seperti ada ikatan histroris dengan tumbuhanketika saya bertugas di baret merah koppasus tni saya mulai sadar bahwa hutan seperti rumah kedua hutan punya unsur sosial budaya ekonomi sumber daya alam dan nilai lainnya yang perlu dilestarikanmasalah utama kita saat ini adalah mengubah prilaku salah satu faktor yang menyebabkan perusakan lingkungan itu karena ketidaktahuan mungkin karena tak pernah mendapat akses pendidikan atau literasi kita rendah jadi perlu ada gerakan di tengahtengah masyarakat kolaborasi adalah kunci solusi yang dicanangkan secara parsial tak akan mampu bisa berjalan semua butuh dikerjakan secara pararel dan simultan baik pemerintah akademisi masyarakat serta media mesti gerak berirama tentu agar upaya yang dilakukan dapat terukursaya mengambil contoh di desa sarongge cipanas ada pembukaan hutan untuk pertaniankarena ada kelompok kecil yang gusar akan kerusakan lalu mereka konsisten berkolaborasi dengan beragam pihak membina masyarakat di sana yang akhirnya bisa memanfaatkan hutan tanpa merusak dengan menanam kopi dan beternak mereka sudah sadar dan peduli akan ekosistem dan kelestarian alamnya itu baik soal lingkungan memang mesti ada yang mempelopori ketika saya ditugasi negara saya mempelajari betul karakteristik setiap daerah dan keunggulan tiap daerah itu selalu saya optimalkan agar isu lingkungan bisa digaungkan melalui pendekatan semacam ini mudah merangkul semua komponensaya mengamini kewajiban seorang prajurit harus menjadi contoh dan pelopor usahausaha dari kesulitan rakyat sekitar karena sejak berkiprah di baret merah saya selalu pegang prinsip lao tsedatanglah kepada rakyat hiduplah bersama mereka belajarlah dari mereka dan cintailah mereka mulailah dari apa yang mereka tahu bagunlah dari apa yang mereka punya tetapi pendamping yang baik adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan kita perlu tahu bahwa bangsa ini hidup di negara rawan bencana maka indonesia harus memiliki upaya pencegahan dan mitigasi yang kuat keberagaman jenis vegetasi yang ada di tanah air dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi risiko bencana karena itu mitigasi bencana berbasis ekosistem perlu didorong sebagai strategi utama yang dijalankanterlebih indonesia memiliki banyak jenis tanaman yang bermanfaat untuk mengurangi timbulnya resiko korban jiwa saat terjadi bencana mitigasi berbasis ekosistem harus menjadi strategi utama kita dalam menghadapi potensi bencanabank dunia menyebutkan bahwa indonesia adalah salah satu dari negara dengan tingkat ancaman bencana tertinggi di dunia ibu menteri keuangan bilang negara kita rugi rp triliun per tahun akibat dampak bencana maka pemerintah selalu mendorong kemandirian mitigasiinfrakstruktur memang perlu tapi jika kembali ke sejarah datadata yang berhasil kita kumpulkan menyebutkan jepang sendiri pernah membangun di sendaibelasan tahun mereka membangun dengan dana rp triliun itu dilakukan karena pernah terjadi tsunami pada periode an awal lalu diresmikan tahun dan tahun setelah itu terjadi tsunami berulang dan tanggul itu tidak kuat menahan kekuatan alamkorban jiwa dan kerugian materi begitu banyak dan besar jadi kesimpulannya sekuat apapun buatan manusia belum tentu bisa menjadi mitigasi yang paling optimal vegetasi kita beragam dan sudah terbukti di beberapa daerah mampu menahan abrasi pantai dan melindungi dari potensi bencana di pesisir model mitgasi ini adalah solusi paling mudah dan murahkarena bencana sifatnya periodik dan pasti berulang konsep mitigasi vegetasi ini menjadi perlu didorong dengan menyeuaikan karakteristik di daerah apalagi jika daerah itu punya historis bencanasaya juga sering menginisiasi agar kepala daerah mau untuk mengontrol vegatasi di wilayah mereka terutama alih fungsi kawasan masalah biasanya muncul pada peralihan musim banyak terjadi bencana hidrometerologi cukup masifbahkan tren kerusakannya sudah kian mengkhawatirkan begitu juga musim kemarau krisis air begitu nyata ada dihadapan kita tentu ini perlu dipikirkan bencana ini tidak hanya mengacam jiwa tetapi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit nominalnya dulu tahun ketika ditugaskan di bali saya bertemu dengan seorang ahli berkebangsaan jerman dari situ saya berpikir menyelamatkan ekosistem adalah bagian dari menyelamatkan kehidupan dan untuk menjadikan bangsa kita sehat dan punya sumber daya manusia unggul perlu akses air bersih tapi sekarang masyarakat kita terancam tidak akan lagi mendapat sumber mata air yang berkualitas karena kerusakan hutandi sisi lain hutan punya peran strategis perjuangan kita untuk merdeka bermula dari pinggiran hutan kalaupun kini ada modernisasi senjata tapi tanpa mengusai teritori tentu tak akan mampu menahan gempuran musuhmesti ada kombinasi antara kemampuan persenjataan dengan adanya hutan sebagai medan perjuangan kita bisa mengatur siasat dan strategi dalam hutan maka saya bilang hutan amat dekat dengan prajurit perang itu mungkin tapi bencana itu pasti sebetulnya tni dan polri punya peran strategis menyelamatkan hutanselama saya menjabat kepala bnpb banyak jumlah korban meniggal karena dan tni mesti memberi dukungan kepada tugas polri kerusakan jangan dibiarkan apalagi ini menyangkut kedaulatan negara yang paling penting jangan teribat dengan perbuatan illegal dan jika tni dan polri bisa bersamasama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mitigasi hutan kita maka saya yakin alam akan terpelihara semoga kita semua selalu memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara satu hal yang selalu membuat saya risau tidak banyak orang yang menghargai pohon padahal pohon adalah sumber kehidupan selama saya berkeliling banyak kisah orang yang selamat dari bencana karena pohonsaya contohkan pohon ulin biji pohon ini baru muncul tunasnya jika sudah bulan sebatang ulin ditebang biasanya saat berumur tahun tapi ia ditebang hanya dalam waktu menit pohonnya hilangkalau kita mau menghitung kerugian dari hilangnya pohon kita bisa dimulai dari mengkonversi kebutuhan konsumsi air sajasatu orang mengkonsumsi satu liter dikali satu desa satu kecamatan satu kota dan satu provinsi maka niscaya akan keluar angka triunan hanya untuk kebutuhan airdi sisi lain hutan tropis kita salah satu paling luas di dunia banyak negara yang mendambakan punya hutan seperti kita dimana air oksigen dan udara bersih kita begitu kaya sebetulnya apabila dimanfaatkan dengan baik kita mungkin bisa menjadi bangsa yang makmur dan ungguluntuk itu saya ingin tekankan kepada para penegak hukum kita perlu menjaga sisasisa hutan alam yang masih ada jangan menebang hutan kalau ingin menebang pohon sebaiknya tebang pohon yang ditanam sendiri kirakira itu pesan saya
"Dorong Pemenuhan Hak Petani dalam Sistem Pangan Berkelanjutan. Deklarasi tentang hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasants/UNDROP) sudah ada sejak Desember 2018. Sayangnya, di Indonesia, instrumen HAM ini belum teradopsi optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan sistem pangan berkelanjutan.Kalangan organisasi yang konsern isu pangan mendorong agar UNDROP bisa terimplementasi dalam kebijakan sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Tujuannya, guna peningkatan kesejahteraan bagi petani atau nelayan, maupun konsumen.Zubaidah, Ketua Dewan Pengurus WIlayah Sumatera Utara SPI mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini belum menyelesaikan masalah di tingkat tapak yang berkaitan erat dengan kesejahteraan petani. Berbagai masalah itu, seperti, penyelesaian ketimpangan struktur kepemilikan lahan, penyelesaian konflik agraria, menghentikan perampasan lahan dan kriminalisasi petani.Hermanu Triwidodo, Kepala Tani Center Universitas IPB mengatakan, penting ada kelembagaan pangan nasional sebagai jalan memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan.","[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",dorong pemenuhan hak petani dalam sistem pangan berkelanjutan deklarasi tentang hak asasi petani dan orangorang yang bekerja di pedesaan united nations declaration on the rights of peasantsundrop sudah ada sejak desember sayangnya di indonesia instrumen ham ini belum teradopsi optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan sistem pangan berkelanjutankalangan organisasi yang konsern isu pangan mendorong agar undrop bisa terimplementasi dalam kebijakan sistem pangan berkelanjutan di indonesia tujuannya guna peningkatan kesejahteraan bagi petani atau nelayan maupun konsumenzubaidah ketua dewan pengurus wilayah sumatera utara spi mengatakan kebijakan pemerintah saat ini belum menyelesaikan masalah di tingkat tapak yang berkaitan erat dengan kesejahteraan petani berbagai masalah itu seperti penyelesaian ketimpangan struktur kepemilikan lahan penyelesaian konflik agraria menghentikan perampasan lahan dan kriminalisasi petanihermanu triwidodo kepala tani center universitas ipb mengatakan penting ada kelembagaan pangan nasional sebagai jalan memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan
"The ‘State of the Air’ in America Is Unhealthy and Getting Worse, Especially for People of Color. Survei tahunan American Lung Association menemukan tren yang mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan, khususnya, peningkatan polusi jelaga halus yang terkait dengan kebakaran hutan di seluruh wilayah Barat. Jutaan orang Amerika kini menghirup udara yang tidak sehat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, sebagian besar karena perubahan iklim, yang juga memperlebar kesenjangan kesehatan di negara ini, menurut sebuah studi baru dari salah satu organisasi kesehatan masyarakat terkemuka di negara itu. Pada hari Kamis, American Lung Association merilis laporan tahunan terbaru ""State of the Air"" yang mengevaluasi data kualitas udara tingkat kabupaten di seluruh negeri selama periode tiga tahun. Laporan tahun ini—yang melihat data tahun 2018, 2019, dan 2020—menemukan bahwa 137 juta orang Amerika terpapar tingkat polusi udara yang tidak sehat. Itu adalah 2,1 juta orang lebih banyak dibandingkan dengan laporan tahun lalu dari asosiasi tersebut, dan hampir 9 juta lebih banyak jika melihat secara khusus paparan polusi jelaga halus, atau PM2.5. Peningkatan tersebut sebagian besar didorong oleh lonjakan kebakaran hutan di wilayah Barat, kata penulis studi tersebut. Studi ini juga menemukan bahwa meskipun ada penurunan keseluruhan dalam polusi ozon di permukaan tanah, yang terdiri dari nitrogen oksida dan senyawa organik yang mudah menguap, orang-orang kulit berwarna tidak hanya terus menghadapi paparan yang tidak proporsional terhadap udara yang tidak sehat dan dampak kesehatan yang terkait, tetapi ketidaksetaraan tersebut sebenarnya telah sedikit meningkat. Kabupaten dinilai berdasarkan tingkat paparan polusi ozon dan paparan harian serta tahunan terhadap PM2.5—semua yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kesehatan, termasuk risiko serangan asma, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, bahkan kematian dini. Di Amerika Serikat, misalnya, PM2.5 dikaitkan dengan lebih dari 50.000 kematian dini setiap tahun, menurut penelitian terbaru. Eksplorasi berita terbaru tentang apa yang dipertaruhkan untuk iklim selama musim pemilu ini. Orang-orang kulit berwarna hampir dua pertiga lebih mungkin daripada orang kulit putih untuk tinggal di kabupaten dengan nilai gagal untuk setidaknya satu ukuran polusi, dan 3,6 kali lebih mungkin untuk tinggal di kabupaten dengan nilai gagal untuk semua tiga ukuran polusi, menurut studi tersebut. Itu meningkat dari sekitar tiga kali lebih mungkin, yang tercatat dalam laporan tahun lalu, meningkat hampir 20 persen. ""Tema yang konsisten yang kami temukan adalah bahwa ketidaksetaraan tetap ada, dan, saya pikir kami menunjukkan ini, semakin diperburuk,"" kata Paul Billings, wakil presiden senior untuk advokasi di American Lung Association. ""Kami tahu bahwa kami tidak dapat mencapai visi kami tentang dunia bebas dari penyakit paru-paru dan mengurangi beban kesehatan dari penyakit paru-paru kecuali kami menangani rasisme sistemik dan beban yang ditanggung oleh orang-orang kulit berwarna."" Studi ini menambah bukti yang berkembang yang telah lama menunjukkan bahwa orang-orang kulit berwarna dan rumah tangga berpenghasilan rendah tidak hanya dirugikan secara tidak proporsional oleh polusi industri, tetapi juga pertama dan terutama mengalami konsekuensi dari perubahan iklim. Ini juga merupakan contoh terbaru dari krisis iklim yang memperburuk ketidaksetaraan, tren yang diperingatkan oleh para peneliti bisa terus berlanjut jika tindakan yang lebih disengaja tidak diambil untuk memperlambat pemanasan dan mengurangi konsekuensinya. Pemerintahan Biden saat ini sedang meninjau standar nasional baik untuk PM2.5 dan polusi ozon di permukaan tanah, yang biasa disebut sebagai kabut asap.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",the state of the air in america is unhealthy and getting worse especially for people of color survei tahunan american lung association menemukan tren yang mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan khususnya peningkatan polusi jelaga halus yang terkait dengan kebakaran hutan di seluruh wilayah barat jutaan orang amerika kini menghirup udara yang tidak sehat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sebagian besar karena perubahan iklim yang juga memperlebar kesenjangan kesehatan di negara ini menurut sebuah studi baru dari salah satu organisasi kesehatan masyarakat terkemuka di negara itu pada hari kamis american lung association merilis laporan tahunan terbaru state of the air yang mengevaluasi data kualitas udara tingkat kabupaten di seluruh negeri selama periode tiga tahun laporan tahun iniyang melihat data tahun dan menemukan bahwa juta orang amerika terpapar tingkat polusi udara yang tidak sehat itu adalah juta orang lebih banyak dibandingkan dengan laporan tahun lalu dari asosiasi tersebut dan hampir juta lebih banyak jika melihat secara khusus paparan polusi jelaga halus atau pm peningkatan tersebut sebagian besar didorong oleh lonjakan kebakaran hutan di wilayah barat kata penulis studi tersebut studi ini juga menemukan bahwa meskipun ada penurunan keseluruhan dalam polusi ozon di permukaan tanah yang terdiri dari nitrogen oksida dan senyawa organik yang mudah menguap orangorang kulit berwarna tidak hanya terus menghadapi paparan yang tidak proporsional terhadap udara yang tidak sehat dan dampak kesehatan yang terkait tetapi ketidaksetaraan tersebut sebenarnya telah sedikit meningkat kabupaten dinilai berdasarkan tingkat paparan polusi ozon dan paparan harian serta tahunan terhadap pmsemua yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kesehatan termasuk risiko serangan asma penyakit kardiovaskular dan paruparu bahkan kematian dini di amerika serikat misalnya pm dikaitkan dengan lebih dari kematian dini setiap tahun menurut penelitian terbaru eksplorasi berita terbaru tentang apa yang dipertaruhkan untuk iklim selama musim pemilu ini orangorang kulit berwarna hampir dua pertiga lebih mungkin daripada orang kulit putih untuk tinggal di kabupaten dengan nilai gagal untuk setidaknya satu ukuran polusi dan kali lebih mungkin untuk tinggal di kabupaten dengan nilai gagal untuk semua tiga ukuran polusi menurut studi tersebut itu meningkat dari sekitar tiga kali lebih mungkin yang tercatat dalam laporan tahun lalu meningkat hampir persen tema yang konsisten yang kami temukan adalah bahwa ketidaksetaraan tetap ada dan saya pikir kami menunjukkan ini semakin diperburuk kata paul billings wakil presiden senior untuk advokasi di american lung association kami tahu bahwa kami tidak dapat mencapai visi kami tentang dunia bebas dari penyakit paruparu dan mengurangi beban kesehatan dari penyakit paruparu kecuali kami menangani rasisme sistemik dan beban yang ditanggung oleh orangorang kulit berwarna studi ini menambah bukti yang berkembang yang telah lama menunjukkan bahwa orangorang kulit berwarna dan rumah tangga berpenghasilan rendah tidak hanya dirugikan secara tidak proporsional oleh polusi industri tetapi juga pertama dan terutama mengalami konsekuensi dari perubahan iklim ini juga merupakan contoh terbaru dari krisis iklim yang memperburuk ketidaksetaraan tren yang diperingatkan oleh para peneliti bisa terus berlanjut jika tindakan yang lebih disengaja tidak diambil untuk memperlambat pemanasan dan mengurangi konsekuensinya pemerintahan biden saat ini sedang meninjau standar nasional baik untuk pm dan polusi ozon di permukaan tanah yang biasa disebut sebagai kabut asap
"Rehabilitasi Mangrove Hadapi Berbagai Tantangan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengidentifikasi berbagai tantangan rehabilitasi mangrove, seperti cuaca di lokasi rehabilitasi, penolakan rehabilitasi oleh masyarakat terutama di areal yang jadi budidaya jadi tambak dan lain-lain.Teguh Prio Adi Sulistyo, Kepala Kelompok Kerja Program dan Anggaran BRGM mengatakan, rehabilitasi mangrove sangat dukungan dari masyarakat dan pengendali wilayah seperti Kepolisian, Kodim, Kejaksaan dan lembaga lain yang akan ikut berpartisipasi dalam konteks pengendalian agar program berjalan lancar.BRGM bertanggung jawab rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua, Papua Barat, Riau, dan Sumatera Utara.Ayu Dewi Utari, Sekretaris BRGM mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, rehabilitasi mangrove BRGM harus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk itu, pola rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",rehabilitasi mangrove hadapi berbagai tantangan badan restorasi gambut dan mangrove brgm mengidentifikasi berbagai tantangan rehabilitasi mangrove seperti cuaca di lokasi rehabilitasi penolakan rehabilitasi oleh masyarakat terutama di areal yang jadi budidaya jadi tambak dan lainlainteguh prio adi sulistyo kepala kelompok kerja program dan anggaran brgm mengatakan rehabilitasi mangrove sangat dukungan dari masyarakat dan pengendali wilayah seperti kepolisian kodim kejaksaan dan lembaga lain yang akan ikut berpartisipasi dalam konteks pengendalian agar program berjalan lancarbrgm bertanggung jawab rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi yaitu kalimantan barat kalimantan timur kalimantan utara kepulauan bangka belitung kepulauan riau papua papua barat riau dan sumatera utaraayu dewi utari sekretaris brgm mengatakan di tengah pandemi covid rehabilitasi mangrove brgm harus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional pen untuk itu pola rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat
"Indonesia Capai ‘Net Sink’ Sektor Hutan dan Lahan pada 2030?. Indonesia yakin bisa mencapai penyerapan bersih karbon (net sink) sektor hutan dan lahan (forest and other land use/FoLU) pada 2030. Sisi lain, masih banyak beragam pekerjaan rumah agar ambisi ini terwujud.Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, ini bisa tercapai lantaran pemerintah sudah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi sektor kehutanan. Setidaknya, ada empat langkah penting yang berhasil KLHK identifikasi.Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi ambisi pemerintah ini namun niatan ini harus dengan perhitungan matang. Ada ‘jalan terjal’ untuk mencapai ini lantaran pemerintah harus bisa memastikan tak ada deforestasi lebih dari 2 juta hektar sampai 2030.Mahawan Karuniasa, dosen Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia meminta, tak melupakan keterlibatan masyarakat dalam upaya mencapai net sink di sektor FoLU pada 2030. Banyak contoh, masyarakat justru mampu berperan dalam mempertahankan kondisi hutan dan manfaat nilai kayu dan non kayu.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",indonesia capai net sink sektor hutan dan lahan pada indonesia yakin bisa mencapai penyerapan bersih karbon net sink sektor hutan dan lahan forest and other land usefolu pada sisi lain masih banyak beragam pekerjaan rumah agar ambisi ini terwujudalue dohong wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan ini bisa tercapai lantaran pemerintah sudah mengidentifikasi kegiatankegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi sektor kehutanan setidaknya ada empat langkah penting yang berhasil klhk identifikasinadia hadad direktur eksekutif yayasan madani berkelanjutan mengapresiasi ambisi pemerintah ini namun niatan ini harus dengan perhitungan matang ada jalan terjal untuk mencapai ini lantaran pemerintah harus bisa memastikan tak ada deforestasi lebih dari juta hektar sampai mahawan karuniasa dosen program studi ilmu lingkungan universitas indonesia meminta tak melupakan keterlibatan masyarakat dalam upaya mencapai net sink di sektor folu pada banyak contoh masyarakat justru mampu berperan dalam mempertahankan kondisi hutan dan manfaat nilai kayu dan non kayu
"Menanti Aksi Serius Lepas dari PLTU Batubara. Laporan Carbon Tracker dari seri powering down coal berjudul Do Not Revive Coal menunjukkan, batubara makin tak layak baik finansial maupun lingkungan. Juga tak lagi masuk akal sebagai pilihan bagi investor dan pemerintah.Di Indonesia, ada 24 gigawatt PLTU baru, baik dalam konstruksi maupun perencanaan. Kajian Carbon Tracker menemukan, 64% dari proyek ini, sekitar 15 gw, tak layak lanjut, terlebih mengingat target Indonesia dalam Kesepakatan Paris.Alih-alih membatalkan proyek PLTU batubara, pemerintah melalui beberapa beleid termasuk Undang-undang Cipta Kerja dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), terus memberikan peluang bagi industri batubara di Indonesia.UU Minerba juga membuat upaya masyarakat terutama sekitar tambang yang ingin menjaga lingkungan dari daya rusak tambang dan PLTU, makin berat. Grita Anindarini, peneliti Indonesia Center of Environmental Law (ICEL), mengatakan, karena bentuk partisipasi masyarakat untuk mengajukan keberatan dipersempit.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",menanti aksi serius lepas dari pltu batubara laporan carbon tracker dari seri powering down coal berjudul do not revive coal menunjukkan batubara makin tak layak baik finansial maupun lingkungan juga tak lagi masuk akal sebagai pilihan bagi investor dan pemerintahdi indonesia ada gigawatt pltu baru baik dalam konstruksi maupun perencanaan kajian carbon tracker menemukan dari proyek ini sekitar gw tak layak lanjut terlebih mengingat target indonesia dalam kesepakatan parisalihalih membatalkan proyek pltu batubara pemerintah melalui beberapa beleid termasuk undangundang cipta kerja dan uu pertambangan mineral dan batubara minerba terus memberikan peluang bagi industri batubara di indonesiauu minerba juga membuat upaya masyarakat terutama sekitar tambang yang ingin menjaga lingkungan dari daya rusak tambang dan pltu makin berat grita anindarini peneliti indonesia center of environmental law icel mengatakan karena bentuk partisipasi masyarakat untuk mengajukan keberatan dipersempit
"Tumpukan Pekerjaan Rumah untuk Hindari Bencana Iklim. Kebutuhan Indonesia untuk memiliki dokumen strategi jangka panjang dalam mengatasi perubahan iklim itu sejak lama didukung oleh banyak pemangku kepentingan yang menyadari bahwa bencana iklim tak akan bisa dihindari bila kita berkutat dengan respons jangka pendek semata. Ketika akhirnya terwujud dalam bentuk dokumen , tentu perlu disambut baik. Namun, tentu saja, menyambut baik dokumen LTS tersebut tentu bukan berarti tanpa kritikan atas substansinya.Salah satu yang menjadi perhatian para pemerhati isu perubahan iklim adalah tentang kapan Indonesia akan mencapai kondisi tanpa emisi. Sempat disebut akan dicapai di 2070 di dalam beberapa versi draft yang beredar, dokumen finalnya menyatakan target (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat, tergantung kontribusi negara-negara maju.Walaupun tampak maju satu dekade dari apa yang tercantum di dalam draft, sesungguhnya target NZE 2060 itu inkonsisten dengan komitmen Persetujuan Paris, yang ditandatangani Indonesia di tahun 2015, lalu diratifikasi lewat UU No.16/2016.Keputusan untuk mencapai NZE di tahun tersebut sesungguhnya juga mengherankan. Di tahun 2019 Bappenas menghasilkan dokumen (LCDI) yang menskenariokan NZE untuk Indonesia di tahun 2045, 2050, 2060 dan 2070. Hasil paling penting dari skenario tersebut adalah bahwa semakin ambisius Indonesia dalam mencapai NZE, semakin baik untuk pertumbuhan PDB Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bukan saja aspek ekonomi dan lingkungan tidak saling bertentangan dalam jangka panjang, melainkan juga saling menguatkan.Jadi, selain tak konsisten dengan Persetujuan Paris, apa yang dinyatakan sebagai target waktu pencapaian NZE di dalam dokumen LTS itu juga tidak sesuai dengan skenario terbaik yang diajukan Bappenas, yaitu di tahun 2045, atau yang disebut sebagai LCDI Plus.Tentu, hal ini ‘sangat mengherankan’ lantaran dalih ekonomi adalah yang paling sering terdengar ketika pihak-pihak tertentu di Indonesia menolak atau menunda tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Rupa-rupanya, dalih tersebut maksudnya hanya ekonomi jangka pendek dan untuk kepentingan pihak tertentu. Kalau benar-benar menginginkan kebaikan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam jangka panjang, tentu secepatnya masuk ke ekonomi rendah karbon adalah yang paling tepat. Sangat penting untuk diingat bahwa dari empat skenario dalam dokumen LCDI sesungguhnya hanya LCDI Plus yang trajektorinya akan menurunkan emisi hingga 2045, dan lebih lanjut hingga 2050. Skenario lainnya termasuk LCDI (NZE 2060) dan LCDI High (NZE 2050) akan terus menaikkan emisi dibandingkan tingkat emisi sekarang—yang tak sesuai dengan Persetujuan Paris. Sementara, dokumen LTS memiliki 3 skenario emisi mitigasi, yaitu atau CPOS; atau TRNS; serta (LCCP). Di antara ketiganya, hanya LCCP yang trajektorinya menurunkan emisi dibandingkan sekarang—sementara TRNS dan CPOS menaikkan emisi.Selain kedua dokumen tersebut, yang termutakhir, Pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan dokumen kepada UNFCC pada tanggal 21 Juli 2021. Dokumen tersebut tidak menguatkan ambisi mitigasi emisi hingga 2030 yang sudah ada sebelumnya, namun menguatkan upaya adaptasi dan kejelasan detail upaya mitigasi, disesuaikan dengan . Climate Action Tracker (CAT) menempatkan NDC Indonesia ke dalam kategori pada terakhir di September 2020, yang artinya berada pada trajektori di antara kenaikan 3-4 derajat Celsius. Dengan tidak menaikkan target pada dokumen NDC ini, maka Indonesia tetap berada pada kategori tersebut. Masuknya Indonesia ke dalam kategori tersebut sangat boleh jadi akan menyulitkan posisi Indonesia dalam diplomasi perubahan iklim. Terlebih lagi, sangat sering pejabat Indonesia mengeluarkan penyataan-pernyataan bahkan menyindir negara-negara lain.Memang, penempatan Indonesia di dalam kategori tersebut tidaklah menghitung emisi dan upaya penurunannya dari sektor berbasis lahan, dengan alasan akan melemahkan perhatian pada kebutuhan mitigasi emisi di sektor energi. Indonesia memang merencanakan pencapaian target NDC-nya di tahun 2030 dengan penurunan emisi utama di sektor kehutanan.Dengan target NDC yang tak cukup ambisius itu, CAT memperkirakan Indonesia akan dengan mudah mencapai target NDC-nya yang sebesar 29%. Target untuk NDC di tahun 2030 adalah sebesar 41%, dan itu seharusnya menjadi target satu-satunya yang hendak dicapai, karena Indonesia sudah mendapatkan bantuan internasional untuk mencapainya.Juga, dengan pernyataan tentang NZE yang tertuang di dalam LTS, tampaknya Indonesia benar-benar akan sangat mengandalkan dukungan internasional, baik berupa hibah berbasis kinerja, namun terutama investasi, dari negara-negara maju. Target NZE di tahun 2060 itu sendiri menempatkan Indonesia sebagai salah satu di antara sedikit negara yang targetnya paling belakang.Masalahnya, dengan kategori ambisi yang itu, dan dengan target NZE yang terbelakang, apakah Indonesia akan bisa menarik dukungan internasional secara optimal?Investasi untuk menurunkan emisi memang membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Namun untuk bisa menarik pendanaan—nasional maupun internasional—yang besar itu, benar-benar diperlukan kejelasan detail, konsistensi, dan keyakinan akan penegakan komitmen mitigasi di setiap sektor. Kalau memang Indonesia mau menarik pendanaan internasional secara optimal, jelas masih banyak pekerjaan rumah. Beberapa pekerjaan rumah terpenting mungkin terkait dengan kejelasan atas dari energi fosil, harga karbon, dan pengungkapan terkait dengan risiko iklim. Menurut laporan Bloomberg, Indonesia (bersama-sama Rusia di antara seluruh anggota G20) masih berada pada untuk ketiganya, sehingga sangat perlu diperbaiki segera. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan sikap lebih tegas Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi yang tinggi, termasuk dan terutama perusahaan-perusahaan di industri berbasis energi fosil.Jelas Indonesia perlu membuat daftar , supaya jelas perusahaan mana saja yang menghasilkan emisi terbesar di Indonesia, termasuk dan terutama perusahaan-perusahaan di industri fosil dan utilitas, lalu komitmen dekarbonisasinya perlu dituntut agar sesuai dengan Perjanjian Paris, lalu didukung dan dipantau dengan lekat. Elektrifikasi yang semakin disandarkan pada energi terbarukan adalah pilihan yang harus diambil agar Indonesia berada pada arah yang benar.Terkait harga karbon, pungutan yang diwacanakan di tingkat Rp75.000 (sekitar USD5) per ton perlu diapresiasi, namun publik harus dididik berapa sesungguhnya (USD37, menurut Nordhaus), atau bahkan (USD258, menurut Bressler). Kesadaran publik sangatlah penting, karena pungutan tersebut perlu didukung secara luas, dan juga ditingkatkan besarannya secara bertahap agar benar-benar bisa mendukung transisi ke pembangunan rendah karbon.Demikian juga, perusahaan-perusahaan —terutama yang merupakan penghasil emisi dalam jumlah besar— perlu untuk diwajibkan membuat pelaporan berstandar internasional terkait dengan emisi yang dihasilkan, juga upaya dan kinerja dekarbonisasinya. Pelaporan tersebut juga harus dikaitkan dengan risiko keuangan, termasuk risiko , yang dihadapi perusahaan-perusahaan itu. Dengan pelaporan yang memadai, maka para investor akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik atas perusahaan-perusahaan tersebut, terutama agar bisa bekerja sama menciptakan peluang bisnis rendah karbon. Bagaimanapun, Indonesia sangat merugi apabila Persetujuan Paris itu tak tercapai. Dokumen LCDI Bappenas sudah memberikan gambaran bahwa bila Indonesia tak mengambil pilihan dekarbonisasi terbaik, maka kehilangan GDP tak terelakkan. Gambaran yang lebih suram daripada perkiraan Bappenas juga sudah disajikan.Perkiraan terbaru Swiss Re Institute dalam laporan yang terbit di April 2021 meramalkan bahwa Indonesia pasti akan mengalami penurunan GDP di tahun 2050, yang rentangnya antara 5% (bila Persetujuan Paris tercapai) hingga 40% (bila ).Ini, sekali lagi, berarti bahwa bila argumentasi ekonomi jangka panjang dan untuk semua orang dipergunakan, dekarbonisasi secapat dan sedalam mungkin adalah jalan terbaik buat Indonesia.Mengabaikan dekarbonisasi yang cepat dan dalam jelas akan merugikan Indonesia sendiri. Namun, penting juga untuk ditekankan bahwa bukan saja kerugian ekonomi yang akan terjadi dan perlu menjadi perhatian. Memahami sifat yang saling terkait, bila Persetujuan Paris tak tercapai, maka berbagai kondisi lingkungan akan semakin memburuk, hingga bencana akan lebih sering datang dan dalam skala dampak yang lebih besar.Maka, hidup di Indonesia akan semakin berbahaya dan semakin mahal bagi generasi mendatang. Kalau benar itu yang terjadi, kita semua yang hidup di Indonesia sekarang sedang terancam menjadi nenek moyang yang bakal dikutuki generasi mendatang.Jelas ada kelindan antara kepentingan nasional dan global yang sangat penting untuk disadari. Kita tak bisa selamat bila seluruh dunia tak bekerjasama untuk menyelamatkan seluruh pihak. Karenanya, menjadi kepentingan nasional bagi Indonesia untuk mendesak dunia internasional untuk benar-benar , memastikan pencapaian Persetujuan Paris di COP26 mendatang dan seterusnya.Namun, untuk bisa demikian, tentu Indonesia perlu memantaskan dirinya juga, termasuk dengan menunjukkan keseriusan untuk memerbaiki lagi dokumen LTS dan NDC-nya, agar benar-benar sesuai dengan trajektori pencapaian Persetujuan Paris, lalu dengan sungguh-sungguh mengupayakan pencapaiannya. *** * Reader on Corporate Governance and Political Ecology Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Artikel ini merupakan opini penulis","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",tumpukan pekerjaan rumah untuk hindari bencana iklim kebutuhan indonesia untuk memiliki dokumen strategi jangka panjang dalam mengatasi perubahan iklim itu sejak lama didukung oleh banyak pemangku kepentingan yang menyadari bahwa bencana iklim tak akan bisa dihindari bila kita berkutat dengan respons jangka pendek semata ketika akhirnya terwujud dalam bentuk dokumen tentu perlu disambut baik namun tentu saja menyambut baik dokumen lts tersebut tentu bukan berarti tanpa kritikan atas substansinyasalah satu yang menjadi perhatian para pemerhati isu perubahan iklim adalah tentang kapan indonesia akan mencapai kondisi tanpa emisi sempat disebut akan dicapai di di dalam beberapa versi draft yang beredar dokumen finalnya menyatakan target nze di tahun atau lebih cepat tergantung kontribusi negaranegara majuwalaupun tampak maju satu dekade dari apa yang tercantum di dalam draft sesungguhnya target nze itu inkonsisten dengan komitmen persetujuan paris yang ditandatangani indonesia di tahun lalu diratifikasi lewat uu nokeputusan untuk mencapai nze di tahun tersebut sesungguhnya juga mengherankan di tahun bappenas menghasilkan dokumen lcdi yang menskenariokan nze untuk indonesia di tahun dan hasil paling penting dari skenario tersebut adalah bahwa semakin ambisius indonesia dalam mencapai nze semakin baik untuk pertumbuhan pdb indonesia ini menunjukkan bahwa bukan saja aspek ekonomi dan lingkungan tidak saling bertentangan dalam jangka panjang melainkan juga saling menguatkanjadi selain tak konsisten dengan persetujuan paris apa yang dinyatakan sebagai target waktu pencapaian nze di dalam dokumen lts itu juga tidak sesuai dengan skenario terbaik yang diajukan bappenas yaitu di tahun atau yang disebut sebagai lcdi plustentu hal ini sangat mengherankan lantaran dalih ekonomi adalah yang paling sering terdengar ketika pihakpihak tertentu di indonesia menolak atau menunda tindakan untuk mengatasi perubahan iklim ruparupanya dalih tersebut maksudnya hanya ekonomi jangka pendek dan untuk kepentingan pihak tertentu kalau benarbenar menginginkan kebaikan ekonomi bagi seluruh masyarakat indonesia dalam jangka panjang tentu secepatnya masuk ke ekonomi rendah karbon adalah yang paling tepat sangat penting untuk diingat bahwa dari empat skenario dalam dokumen lcdi sesungguhnya hanya lcdi plus yang trajektorinya akan menurunkan emisi hingga dan lebih lanjut hingga skenario lainnya termasuk lcdi nze dan lcdi high nze akan terus menaikkan emisi dibandingkan tingkat emisi sekarangyang tak sesuai dengan persetujuan paris sementara dokumen lts memiliki skenario emisi mitigasi yaitu atau cpos atau trns serta lccp di antara ketiganya hanya lccp yang trajektorinya menurunkan emisi dibandingkan sekarangsementara trns dan cpos menaikkan emisiselain kedua dokumen tersebut yang termutakhir pemerintah indonesia juga sudah mengirimkan dokumen kepada unfcc pada tanggal juli dokumen tersebut tidak menguatkan ambisi mitigasi emisi hingga yang sudah ada sebelumnya namun menguatkan upaya adaptasi dan kejelasan detail upaya mitigasi disesuaikan dengan climate action tracker cat menempatkan ndc indonesia ke dalam kategori pada terakhir di september yang artinya berada pada trajektori di antara kenaikan derajat celsius dengan tidak menaikkan target pada dokumen ndc ini maka indonesia tetap berada pada kategori tersebut masuknya indonesia ke dalam kategori tersebut sangat boleh jadi akan menyulitkan posisi indonesia dalam diplomasi perubahan iklim terlebih lagi sangat sering pejabat indonesia mengeluarkan penyataanpernyataan bahkan menyindir negaranegara lainmemang penempatan indonesia di dalam kategori tersebut tidaklah menghitung emisi dan upaya penurunannya dari sektor berbasis lahan dengan alasan akan melemahkan perhatian pada kebutuhan mitigasi emisi di sektor energi indonesia memang merencanakan pencapaian target ndcnya di tahun dengan penurunan emisi utama di sektor kehutanandengan target ndc yang tak cukup ambisius itu cat memperkirakan indonesia akan dengan mudah mencapai target ndcnya yang sebesar target untuk ndc di tahun adalah sebesar dan itu seharusnya menjadi target satusatunya yang hendak dicapai karena indonesia sudah mendapatkan bantuan internasional untuk mencapainyajuga dengan pernyataan tentang nze yang tertuang di dalam lts tampaknya indonesia benarbenar akan sangat mengandalkan dukungan internasional baik berupa hibah berbasis kinerja namun terutama investasi dari negaranegara maju target nze di tahun itu sendiri menempatkan indonesia sebagai salah satu di antara sedikit negara yang targetnya paling belakangmasalahnya dengan kategori ambisi yang itu dan dengan target nze yang terbelakang apakah indonesia akan bisa menarik dukungan internasional secara optimalinvestasi untuk menurunkan emisi memang membutuhkan pendanaan yang sangat besar namun untuk bisa menarik pendanaannasional maupun internasionalyang besar itu benarbenar diperlukan kejelasan detail konsistensi dan keyakinan akan penegakan komitmen mitigasi di setiap sektor kalau memang indonesia mau menarik pendanaan internasional secara optimal jelas masih banyak pekerjaan rumah beberapa pekerjaan rumah terpenting mungkin terkait dengan kejelasan atas dari energi fosil harga karbon dan pengungkapan terkait dengan risiko iklim menurut laporan bloomberg indonesia bersamasama rusia di antara seluruh anggota g masih berada pada untuk ketiganya sehingga sangat perlu diperbaiki segera untuk memperbaikinya dibutuhkan sikap lebih tegas pemerintah indonesia terhadap perusahaanperusahaan yang menghasilkan emisi yang tinggi termasuk dan terutama perusahaanperusahaan di industri berbasis energi fosiljelas indonesia perlu membuat daftar supaya jelas perusahaan mana saja yang menghasilkan emisi terbesar di indonesia termasuk dan terutama perusahaanperusahaan di industri fosil dan utilitas lalu komitmen dekarbonisasinya perlu dituntut agar sesuai dengan perjanjian paris lalu didukung dan dipantau dengan lekat elektrifikasi yang semakin disandarkan pada energi terbarukan adalah pilihan yang harus diambil agar indonesia berada pada arah yang benarterkait harga karbon pungutan yang diwacanakan di tingkat rp sekitar usd per ton perlu diapresiasi namun publik harus dididik berapa sesungguhnya usd menurut nordhaus atau bahkan usd menurut bressler kesadaran publik sangatlah penting karena pungutan tersebut perlu didukung secara luas dan juga ditingkatkan besarannya secara bertahap agar benarbenar bisa mendukung transisi ke pembangunan rendah karbondemikian juga perusahaanperusahaan terutama yang merupakan penghasil emisi dalam jumlah besar perlu untuk diwajibkan membuat pelaporan berstandar internasional terkait dengan emisi yang dihasilkan juga upaya dan kinerja dekarbonisasinya pelaporan tersebut juga harus dikaitkan dengan risiko keuangan termasuk risiko yang dihadapi perusahaanperusahaan itu dengan pelaporan yang memadai maka para investor akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik atas perusahaanperusahaan tersebut terutama agar bisa bekerja sama menciptakan peluang bisnis rendah karbon bagaimanapun indonesia sangat merugi apabila persetujuan paris itu tak tercapai dokumen lcdi bappenas sudah memberikan gambaran bahwa bila indonesia tak mengambil pilihan dekarbonisasi terbaik maka kehilangan gdp tak terelakkan gambaran yang lebih suram daripada perkiraan bappenas juga sudah disajikanperkiraan terbaru swiss re institute dalam laporan yang terbit di april meramalkan bahwa indonesia pasti akan mengalami penurunan gdp di tahun yang rentangnya antara bila persetujuan paris tercapai hingga bila ini sekali lagi berarti bahwa bila argumentasi ekonomi jangka panjang dan untuk semua orang dipergunakan dekarbonisasi secapat dan sedalam mungkin adalah jalan terbaik buat indonesiamengabaikan dekarbonisasi yang cepat dan dalam jelas akan merugikan indonesia sendiri namun penting juga untuk ditekankan bahwa bukan saja kerugian ekonomi yang akan terjadi dan perlu menjadi perhatian memahami sifat yang saling terkait bila persetujuan paris tak tercapai maka berbagai kondisi lingkungan akan semakin memburuk hingga bencana akan lebih sering datang dan dalam skala dampak yang lebih besarmaka hidup di indonesia akan semakin berbahaya dan semakin mahal bagi generasi mendatang kalau benar itu yang terjadi kita semua yang hidup di indonesia sekarang sedang terancam menjadi nenek moyang yang bakal dikutuki generasi mendatangjelas ada kelindan antara kepentingan nasional dan global yang sangat penting untuk disadari kita tak bisa selamat bila seluruh dunia tak bekerjasama untuk menyelamatkan seluruh pihak karenanya menjadi kepentingan nasional bagi indonesia untuk mendesak dunia internasional untuk benarbenar memastikan pencapaian persetujuan paris di cop mendatang dan seterusnyanamun untuk bisa demikian tentu indonesia perlu memantaskan dirinya juga termasuk dengan menunjukkan keseriusan untuk memerbaiki lagi dokumen lts dan ndcnya agar benarbenar sesuai dengan trajektori pencapaian persetujuan paris lalu dengan sungguhsungguh mengupayakan pencapaiannya reader on corporate governance and political ecology thamrin school of climate change and sustainability artikel ini merupakan opini penulis
"Bagaimana Upaya Restorasi Gambut dan Mangrove di Riau?. Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengatakan, target restorasi gambut terbesar ada di Riau seluas 611.000 hektar, semua di luar konsesi. Untuk rehabilitasi mangrove, tahun 2021, diperkirakan sekitar 15.000 hektar.Berdasarkan data satu peta (one map) mangrove dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kerusakan mangrove di Riau, mencapai 155.540 hektar dari 482.000 mangrove terdegradasi di sembilan provinsi.Ismail, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bengkalis mengatakan, kebakaran hutan dan lahan jadi isu prioritas di daerah mereka. Bengkalis rawan karhutla karena beberapa faktor, antara lain, sebagian besar atau sekitar 65% dari luas wilayah bergambut.Illyanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Indragiri Hilir menjelaskan, isu-isu strategis kawasan gambut di Indragiri Hilir antara lain, desakan pemanfaatan lahan gambut untuk pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",bagaimana upaya restorasi gambut dan mangrove di riau hartono kepala badan restorasi gambut dan mangrove brgm mengatakan target restorasi gambut terbesar ada di riau seluas hektar semua di luar konsesi untuk rehabilitasi mangrove tahun diperkirakan sekitar hektarberdasarkan data satu peta one map mangrove dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan luas kerusakan mangrove di riau mencapai hektar dari mangrove terdegradasi di sembilan provinsiismail plt asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda bengkalis mengatakan kebakaran hutan dan lahan jadi isu prioritas di daerah mereka bengkalis rawan karhutla karena beberapa faktor antara lain sebagian besar atau sekitar dari luas wilayah bergambutillyanto kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan dlhk indragiri hilir menjelaskan isuisu strategis kawasan gambut di indragiri hilir antara lain desakan pemanfaatan lahan gambut untuk pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi
"Begini Risiko Teknologi Tangkap dan Simpan Karbon. Model teknologi biasa muncul dengan istilah carbon capture storage dan carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) pemerintah gadang-gadang sebagai solusi atasi masalah krisis iklim. Simpelnya, industri bisa terus memproduksi emisi karena akan ada teknologi buat tangkap dan simpan karbon. Organisasi masyarakat sipil mengingatkan, terlalu banyak cerita gagal mengenai teknologi ini dan tak ekonomis serta dinilai jadi alasan untuk memperpanjang napas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis () menunjukkan, 13 proyek CCS/CCUS andalan dan berskala besar di seluruh dunia yang bertanggung jawab terhadap lebih separuh operasi model ini hanya menyerap 39 juta ton CO2 per tahun. Jumlah ini hanya 1/10.000 dari total 36 miliar ton emisi yang terjadi pada 2021.Ginanjar Ariyasuta dari 350 Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima Mongabay mengatakan, proyek CCS/CCUS hanya akan mengebiri upaya transisi energi dari komunitas. Hasil studi 350 Indonesia menunjukkan, energi terbarukan berbasis komunitas mampu menciptakan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Rp10.529 triliun selama 25 tahun.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",begini risiko teknologi tangkap dan simpan karbon model teknologi biasa muncul dengan istilah carbon capture storage dan carbon capture utilization and storage ccsccus pemerintah gadanggadang sebagai solusi atasi masalah krisis iklim simpelnya industri bisa terus memproduksi emisi karena akan ada teknologi buat tangkap dan simpan karbon organisasi masyarakat sipil mengingatkan terlalu banyak cerita gagal mengenai teknologi ini dan tak ekonomis serta dinilai jadi alasan untuk memperpanjang napas pembangkit listrik tenaga uap pltu batubaralaporan institute for energy economics and financial analysis menunjukkan proyek ccsccus andalan dan berskala besar di seluruh dunia yang bertanggung jawab terhadap lebih separuh operasi model ini hanya menyerap juta ton co per tahun jumlah ini hanya dari total miliar ton emisi yang terjadi pada ginanjar ariyasuta dari indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima mongabay mengatakan proyek ccsccus hanya akan mengebiri upaya transisi energi dari komunitas hasil studi indonesia menunjukkan energi terbarukan berbasis komunitas mampu menciptakan kontribusi terhadap produk domestik bruto pdb rp triliun selama tahun
"Ekosistem Pesisir untuk Solusi Mitigasi Berbasis Alam. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang fokus untuk mengembangkan segala potensi yang ada di wilayah laut dan pesisir. Tak hanya ekonomi, pengembangan juga difokuskan pada sisi ekologi, di mana konservasi dan pelestarian lingkungan menjadi target utamaPengembangan itu, mencakup pada ekosistem pesisir yang meliputi hutan bakau, padang lamun, dan rawa air asin. Dari tiga ekosistem itu, baru ekosistem hutan bakau yang sudah berkembang dengan sangat cepat dan dilakukan oleh banyak negara di duniaBanyak manfaat yang bisa dirasakan oleh penghuni bumi dari ekosistem pesisir. Paling utama, adalah kemampuan menyerap karbon dan menyimpannya di bawah air laut atau kita kenal saat ini dengan sebutan karbon biruSelain itu, ekosistem karbon biru (EKB) juga mampu melakukan mitigasi bencana dan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat memanfaatkan ekosistem tersebut sebagai sumber penghasilan utama","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat",ekosistem pesisir untuk solusi mitigasi berbasis alam indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang fokus untuk mengembangkan segala potensi yang ada di wilayah laut dan pesisir tak hanya ekonomi pengembangan juga difokuskan pada sisi ekologi di mana konservasi dan pelestarian lingkungan menjadi target utamapengembangan itu mencakup pada ekosistem pesisir yang meliputi hutan bakau padang lamun dan rawa air asin dari tiga ekosistem itu baru ekosistem hutan bakau yang sudah berkembang dengan sangat cepat dan dilakukan oleh banyak negara di duniabanyak manfaat yang bisa dirasakan oleh penghuni bumi dari ekosistem pesisir paling utama adalah kemampuan menyerap karbon dan menyimpannya di bawah air laut atau kita kenal saat ini dengan sebutan karbon biruselain itu ekosistem karbon biru ekb juga mampu melakukan mitigasi bencana dan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat memanfaatkan ekosistem tersebut sebagai sumber penghasilan utama
"Anak-anak Torosiaje Mulai Terimbas Krisis Iklim. Masyarakat Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, mayoritas Suku Bajo, mulai merasakan dampak krisis iklim. Riset di Universitas Halu Oleo pada 2019 menyelidiki bagaimana nelayan Bajo menghadapi perubahan iklim. Dalam riset itu menjelaskan, pesisir dan laut merupakan wilayah paling rentan terkena berbagai dampak perubahan iklim. Dampak ini antara lain, berupa kenaikan muka air laut, perubahan keasaman air laut, peningkatan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem. Ekosistem pesisir terganggu berpengaruh pada produktivitas perikanan yang menurunkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Untuk komunitas seperti Bajo yang hidup sepenuhnya di laut dan perahu, dampakbisa lebih parah.Ujung-ujungnya, penghasilan keluarga menurun sampai anak-anak nelayan sulit mengakses pendidikan, mendapat asupan pangan bergizi, hingga kemampuan mengakses layanan kesehatan berkurang.Apa yang dialami anak-anak Suku Bajo ini merupakan potret bentuk risiko krisis iklim pada anak. Laporan lembaga PBB untuk anak, UNICEF, tentang Pengenalan Risiko Iklim Anak (2021) menyebut, anak-anak secara fisik lebih rentan dan kurang mampu menahan sekaligus menghadapi guncangan bencana. Seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang panas, siklon tropis, penyakit tular vektor, degradasi lingkungan, polusi udara, serta polusi tanah dan air.Laporan terbaru UNICEF Mei 2023 menyebut, Asia Timur dan Pasifik merupakan satu yang paling terdampak guncangan dan tekanan iklim. Sekitar 41% anak-anak di wilayah ini menghadapi lima guncangan atau lebih, dibandingkan rata-rata dunia yang hanya 14%.","[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]","bencana alam
ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
penyakit yang ditularkan oleh vektor
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah
polusi udara",anakanak torosiaje mulai terimbas krisis iklim masyarakat desa torosiaje kecamatan popayato kabupaten pohuwato gorontalo mayoritas suku bajo mulai merasakan dampak krisis iklim riset di universitas halu oleo pada menyelidiki bagaimana nelayan bajo menghadapi perubahan iklim dalam riset itu menjelaskan pesisir dan laut merupakan wilayah paling rentan terkena berbagai dampak perubahan iklim dampak ini antara lain berupa kenaikan muka air laut perubahan keasaman air laut peningkatan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem ekosistem pesisir terganggu berpengaruh pada produktivitas perikanan yang menurunkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan untuk komunitas seperti bajo yang hidup sepenuhnya di laut dan perahu dampakbisa lebih parahujungujungnya penghasilan keluarga menurun sampai anakanak nelayan sulit mengakses pendidikan mendapat asupan pangan bergizi hingga kemampuan mengakses layanan kesehatan berkurangapa yang dialami anakanak suku bajo ini merupakan potret bentuk risiko krisis iklim pada anak laporan lembaga pbb untuk anak unicef tentang pengenalan risiko iklim anak menyebut anakanak secara fisik lebih rentan dan kurang mampu menahan sekaligus menghadapi guncangan bencana seperti banjir kekeringan cuaca ekstrem gelombang panas siklon tropis penyakit tular vektor degradasi lingkungan polusi udara serta polusi tanah dan airlaporan terbaru unicef mei menyebut asia timur dan pasifik merupakan satu yang paling terdampak guncangan dan tekanan iklim sekitar anakanak di wilayah ini menghadapi lima guncangan atau lebih dibandingkan ratarata dunia yang hanya
"Kala Indonesia Akhiri Kerja Sama Tekan Emisi dan Deforestasi dengan Norwegia. Mulai 10 September 2021, Pemerintah Indonesia memutuskan akhiri kerja sama yang dalam LoI Norwegia setuju membayar US$1 miliar kalau negara memiliki hutan hujan tropis yang mampu memperlambat emisi dari deforestasi. Pembahasan demi pembahasan terus dilakukan, uang tak kunjung cair.Pemerintah Indonesia mengatakan, keputusan ini diambil karena tak ada kemajuan konkrit dalam implementasi kewajiban Pemerintah Norwegia dalam merealisasikan pembayaran skema pembayaran berdasarkan capaian (result based payment/RBP) atas upaya Indonesia. Perjanjian ini tertuang dalam LoI yang ditandatangani kedua negara pada 2010 di bawah mekanisme REDD+.Nadia Hadad, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan menyayangkan keputusan ini apalagi progres pemerintah dalam skema REDD+ ini sudah cukup baik, bahkan sudah membentuk lembaga khusus, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Dia berharap, pemerintah tetap memiliki komitmen kuat dalam penurunan emisi meski terjadi pengakhiran LoI. “Meski tidak ada LoI ini, tetapi Indonesia harus menunjukkan ke dunia tanpa LoI pun pemerintah tetap komitmen iklim global dan tetap menjalankan menjalankan strategi net zero emission. Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi mengatakan, berharap, keputusan ini tak membuat pemerintah menghentikan upaya-upaya reduksi emisi yang sudah dilakukan. Pemerintah harus membuktikan kepada rakyat Indonesia keseriusannya, yaitu upaya-upaya reduksi emisi gas rumah kaca bukan karena semata memenuhi komitmen kepada negara donor.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",kala indonesia akhiri kerja sama tekan emisi dan deforestasi dengan norwegia mulai september pemerintah indonesia memutuskan akhiri kerja sama yang dalam loi norwegia setuju membayar us miliar kalau negara memiliki hutan hujan tropis yang mampu memperlambat emisi dari deforestasi pembahasan demi pembahasan terus dilakukan uang tak kunjung cairpemerintah indonesia mengatakan keputusan ini diambil karena tak ada kemajuan konkrit dalam implementasi kewajiban pemerintah norwegia dalam merealisasikan pembayaran skema pembayaran berdasarkan capaian result based paymentrbp atas upaya indonesia perjanjian ini tertuang dalam loi yang ditandatangani kedua negara pada di bawah mekanisme reddnadia hadad direktur yayasan madani berkelanjutan menyayangkan keputusan ini apalagi progres pemerintah dalam skema redd ini sudah cukup baik bahkan sudah membentuk lembaga khusus badan pengelola dana lingkungan hidup dia berharap pemerintah tetap memiliki komitmen kuat dalam penurunan emisi meski terjadi pengakhiran loi meski tidak ada loi ini tetapi indonesia harus menunjukkan ke dunia tanpa loi pun pemerintah tetap komitmen iklim global dan tetap menjalankan menjalankan strategi net zero emission yuyun harmono manajer kampanye keadilan iklim walhi mengatakan berharap keputusan ini tak membuat pemerintah menghentikan upayaupaya reduksi emisi yang sudah dilakukan pemerintah harus membuktikan kepada rakyat indonesia keseriusannya yaitu upayaupaya reduksi emisi gas rumah kaca bukan karena semata memenuhi komitmen kepada negara donor
"Memanen Air Atmosfer untuk Hadapi Kekeringan, Seperti Apa?. Tahun 2030, diperkirakan 700 juta orang akan mengungsi karena kelangkaan air yang meluas. Krisis ini belum terlalu disadari oleh masyarakat dan memang sulit untuk meyakinkan itu, terutama karena air berada di sekitar kita. Meskipun hidup di Bumi yang 70 persen permukaannya tertutup air, sekitar 70 persen orang masih menderita kelangkaan air bersih. Situasi ini kian memburuk di sejumlah daerah gersang dan terpencil yang terkena dampak perubahan iklim. Ketika sumber air tradisional seperti sungai, danau, sumur, dan mata air kian tercemar, ada sumber lain yang kurang dikenal, dan mungkin paling mudah diakses, yaitu air atmosfer. Diperkirakan sumber air ini berisi 12.900 triliun liter air, atau enam kali total volume sungai di seluruh dunia.Pengembangan teknologi AWH modern hanya mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Potensi AWH masih perlu digali dan direalisasikan sepenuhnya. Terutama untuk mengatasi akses air bersih di daerah gersang serta mitigasi kebutuhan air pascabencana.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",memanen air atmosfer untuk hadapi kekeringan seperti apa tahun diperkirakan juta orang akan mengungsi karena kelangkaan air yang meluas krisis ini belum terlalu disadari oleh masyarakat dan memang sulit untuk meyakinkan itu terutama karena air berada di sekitar kita meskipun hidup di bumi yang persen permukaannya tertutup air sekitar persen orang masih menderita kelangkaan air bersih situasi ini kian memburuk di sejumlah daerah gersang dan terpencil yang terkena dampak perubahan iklim ketika sumber air tradisional seperti sungai danau sumur dan mata air kian tercemar ada sumber lain yang kurang dikenal dan mungkin paling mudah diakses yaitu air atmosfer diperkirakan sumber air ini berisi triliun liter air atau enam kali total volume sungai di seluruh duniapengembangan teknologi awh modern hanya mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir potensi awh masih perlu digali dan direalisasikan sepenuhnya terutama untuk mengatasi akses air bersih di daerah gersang serta mitigasi kebutuhan air pascabencana
"Belajar dari Wabah Corona yang menjadi Perhatian Global. Bagaimana dengan Perubahan Iklim?. Wabah Corona (COVID-19) telah mengubah wajah dunia. Sejak ia menjadi isu serius ‘pembunuh’ umat manusia, saat ini semua negara bertindak untuk mengamankan keselamatan warganegaranya.Badan Dunia WHO menyatakan bahwa virus ini telah menjadi pandemi global, beberapa negara pun telah melakukan karantina diri atau yang disebut dengan Sejak munculnya virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, -yang tanpa diduga penularannya begitu cepat, tampaknya tidak ada satu negara pun yang ‘steril’ terhadap virus Corona saat ini.Dalam kasus penyebaran Virus Corona, maka ia menyeruak bukan hanya menjadi isu kesehatan, akan tetapi menjadi isu multi dimensi yang bersinggungan dengan konteks sosial masyarakat.Namun, hal ini tampak bertolak belakang dengan isu lingkungan yaitu perubahan iklim dan dampak pemanasan global. Jika Virus Corona sudah dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO, maka perubahan iklim pun derajat isunya seharusnya setingkat dengan penyebaran Corona.Tanpa disadari dampak perubahan iklim bakal berpengaruh bagi kehidupan seluruh umat manusia di bumi. Beragam kejadian bencana alam yang sudah merusak dan menyebabkan kematian, belum membuat manusia tersadar.Padahal dampak perubahan iklim merupakan ancaman bagi kemanusiaan yang sama-sama memiliki daya bunuh dengan Virus Corona. Bahkan mungkin lebih.Sebelum terjadinya wabah Corona, rezim perubahan iklim (para pihak yang terlibat dalam KTT Perubahan Iklim) hanya disibukkan dengan isu ‘yang itu-itu saja’ yaitu tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon.Bahkan, tampak kesan kesenjangan kepentingan ekonomi antara negara-negara berekonomi maju dengan negara miskin dan berkembang, menyebabkan KTT Perubahan Iklim hanya menjadi sekedar seremonial tahunan dan retorika belaka.Akhir tahun 2019 semestinya menjadi tonggak para pihak dalam rezim perubahan iklim maupun pemimpin dunia untuk menyadari bagaimana ‘panasnya’ bumi saat ini.Para pemimpin dunia maupun elit politik global hingga elit politik lokal masih terjebak pada populisme yang menunjukkan wajah asli untuk menyelamatkan kepentingannya.Di sisi lain, kaum tidak berpunya hanya bergantung pada sumber daya alam dan tidak paham perubahan iklim. Tetapi mereka menjadi pihak yang paling merasakan dan paling menderita akibat perubahan iklim, akibat variabilits iklim yang menunjukkan anomali.Padahal berdasarkan data NOAA () tahun 2019 merupakan tahun kedua yang terpanas setelah tahun 2015. Suhu bumi mencapai 2,07 derajat Farenheit atau mengalami kenaikan 1,15 derajat Celcius.Hal tersebut menunjukkan kondisi bumi memasuki masa kritis karena kenaikan suhu bumi mencapai 2 derajat Celcius akan menyebabkan kekeringan ekstrem dan kenaikan permukaan laut.Kekeringan ekstrem akan menyebabkan petani subsisten dan peladang tradisional yang akan mengalami penderitaan terlebih dahulu. Kenaikan permukaan laut pun menyebabkan nelayan dan masyarakat pesisir terancam kehidupannya.Wacana upaya bersama untuk menjaga agar suhu bumi tidak meningkat hingga 2 derajat Celcius, gagal menjadi kesepakatan dalam KTT Perubahan Iklim. Jika kegagalan hasil dari KTT Perubahan Iklim adalah indikasi dari bagaimana lemahnya komitmen para pemimpin dunia. Hal tersebut, diperburuk dengan perilaku masyarakat global yang tidak ramah lingkungan.Kerusakan ekosistem dipercepat dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang memudahkan kepentingan ekonomi politik untuk merambah dan melakukan eksploitasi lingkungan hidup.Lingkungan hidup menjadi komoditas yang bisa dipertukarkan untuk pemuasan kepentingan yang bersifat materialistis. Maka, laju konsumerisme semakin tidak terkendali. Konsumerisme membutuhkan pemuasan kebutuhan melalui gambaran gaya hidup yang pada akhirnya menghasilkan lautan sampah yang sulit untuk diurai.Maka, struktur yang demikian memberikan keleluasaan bagi korporasi dan elit politik korup untuk melakukan transaksi. Berikutnya, masyarakat yang mengedepankan konsumerisme sebagai gaya hidup semakin abai dengan realita kerusakan lingkungan hidup.Berbagai kerusakan lingkungan yang bersumber dari pengambilan kebijakan, tata kelola hingga budaya konsumerisme menutupi narasi bahwa bumi saat ini sedang sakit. Keseimbangan bumi yang semakin tidak menentu menyebabkan bencana alam menjadi kerapkali terjadi.Virus Corona muncul di saat perubahan iklim terjadi semakin ekstrem. Solusi untuk mengurangi laju perubahan iklim belum optimal dan kemudian ditambah dengan permasalahan lainnya yang membutuhkan daya dukung ekologis dan sosial.Lalu bentuk reaksi sosial seperti apa yang sekarang dapat kita lihat dari kasus Corona?Saat wabah terjadi, perilaku ‘memborong’ barang untuk memenuhi kebutuhan diri atau perilaku pedagang untuk menjual barang dengan harga berkali-kali lipat kemudian terjadi. Hal tersebut menunjukkan, empati yang minim. Maka, pertanyaannya adalah apabila kepedulian kepada sesama manusia saja minim, bagaimana dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup?Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem kapasitas penyangga virus ini? Bagaimana dengan daya dukung lingkungan yang kita miliki? Bagaimana keterhubungan ekologis yang terbangun selama ini antara kita (manusia) dan bentang alam? Bagaimana modal sosial yang kita miliki untuk melawan wabah ini?Apabila 4 pertanyaan saya di atas dijawab dengan berbagai ketersendatan, maka wabah Virus Corona saat ini akan menjadi penentu ketahanan sosial ekologi saat ini dan masa depan.Satu titik yang dapat dilakukan oleh komunitas lokal dan global menghadapi wabah Corona dan bersamaan tengah menghadapi perubahan iklim adalah mempererat kolaborasi dan solidaritas sosial.Bagi level pembuat kebijakan sudah tidak dapat lagi bekerja sendiri, maka perlu berkolaborasi. Selain itu, bagi pembuat kebijakan perlu kembali mengkaji produk kebijakan yang tidak lagi melakukan eksploitasi lingkungan hidup dan menyebabkan kerentanan sosial bagi masyarakat kecil.Pada level negara, negara perlu memberikan kecukupan informasi, sistem preventif dan penanganan yang holistik. Maka, pada saat krisis ini, negara hadir bersama masyarakat dan membangun penanganan krisis secara terukur, menindak perilaku spekulan dengan tegas dan memastikan keyakinan bahwa ‘kita mampu melewati krisis ini’.Bagi masyarakat, selain empati, maka solidaritas sosial perlu kembali dipererat. Solidaritas sosial perlu dibangun dengan kesadaran kemanusiaan, tanpa memandang perbedaan pilihan politik, agama, kepercayaan, hingga etnis.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
perjanjian internasional",belajar dari wabah corona yang menjadi perhatian global bagaimana dengan perubahan iklim wabah corona covid telah mengubah wajah dunia sejak ia menjadi isu serius pembunuh umat manusia saat ini semua negara bertindak untuk mengamankan keselamatan warganegaranyabadan dunia who menyatakan bahwa virus ini telah menjadi pandemi global beberapa negara pun telah melakukan karantina diri atau yang disebut dengan sejak munculnya virus yang berasal dari wuhan tiongkok pada desember yang tanpa diduga penularannya begitu cepat tampaknya tidak ada satu negara pun yang steril terhadap virus corona saat inidalam kasus penyebaran virus corona maka ia menyeruak bukan hanya menjadi isu kesehatan akan tetapi menjadi isu multi dimensi yang bersinggungan dengan konteks sosial masyarakatnamun hal ini tampak bertolak belakang dengan isu lingkungan yaitu perubahan iklim dan dampak pemanasan global jika virus corona sudah dinyatakan sebagai pandemik oleh who maka perubahan iklim pun derajat isunya seharusnya setingkat dengan penyebaran coronatanpa disadari dampak perubahan iklim bakal berpengaruh bagi kehidupan seluruh umat manusia di bumi beragam kejadian bencana alam yang sudah merusak dan menyebabkan kematian belum membuat manusia tersadarpadahal dampak perubahan iklim merupakan ancaman bagi kemanusiaan yang samasama memiliki daya bunuh dengan virus corona bahkan mungkin lebihsebelum terjadinya wabah corona rezim perubahan iklim para pihak yang terlibat dalam ktt perubahan iklim hanya disibukkan dengan isu yang ituitu saja yaitu tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbonbahkan tampak kesan kesenjangan kepentingan ekonomi antara negaranegara berekonomi maju dengan negara miskin dan berkembang menyebabkan ktt perubahan iklim hanya menjadi sekedar seremonial tahunan dan retorika belakaakhir tahun semestinya menjadi tonggak para pihak dalam rezim perubahan iklim maupun pemimpin dunia untuk menyadari bagaimana panasnya bumi saat inipara pemimpin dunia maupun elit politik global hingga elit politik lokal masih terjebak pada populisme yang menunjukkan wajah asli untuk menyelamatkan kepentingannyadi sisi lain kaum tidak berpunya hanya bergantung pada sumber daya alam dan tidak paham perubahan iklim tetapi mereka menjadi pihak yang paling merasakan dan paling menderita akibat perubahan iklim akibat variabilits iklim yang menunjukkan anomalipadahal berdasarkan data noaa tahun merupakan tahun kedua yang terpanas setelah tahun suhu bumi mencapai derajat farenheit atau mengalami kenaikan derajat celciushal tersebut menunjukkan kondisi bumi memasuki masa kritis karena kenaikan suhu bumi mencapai derajat celcius akan menyebabkan kekeringan ekstrem dan kenaikan permukaan lautkekeringan ekstrem akan menyebabkan petani subsisten dan peladang tradisional yang akan mengalami penderitaan terlebih dahulu kenaikan permukaan laut pun menyebabkan nelayan dan masyarakat pesisir terancam kehidupannyawacana upaya bersama untuk menjaga agar suhu bumi tidak meningkat hingga derajat celcius gagal menjadi kesepakatan dalam ktt perubahan iklim jika kegagalan hasil dari ktt perubahan iklim adalah indikasi dari bagaimana lemahnya komitmen para pemimpin dunia hal tersebut diperburuk dengan perilaku masyarakat global yang tidak ramah lingkungankerusakan ekosistem dipercepat dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang memudahkan kepentingan ekonomi politik untuk merambah dan melakukan eksploitasi lingkungan hiduplingkungan hidup menjadi komoditas yang bisa dipertukarkan untuk pemuasan kepentingan yang bersifat materialistis maka laju konsumerisme semakin tidak terkendali konsumerisme membutuhkan pemuasan kebutuhan melalui gambaran gaya hidup yang pada akhirnya menghasilkan lautan sampah yang sulit untuk diuraimaka struktur yang demikian memberikan keleluasaan bagi korporasi dan elit politik korup untuk melakukan transaksi berikutnya masyarakat yang mengedepankan konsumerisme sebagai gaya hidup semakin abai dengan realita kerusakan lingkungan hidupberbagai kerusakan lingkungan yang bersumber dari pengambilan kebijakan tata kelola hingga budaya konsumerisme menutupi narasi bahwa bumi saat ini sedang sakit keseimbangan bumi yang semakin tidak menentu menyebabkan bencana alam menjadi kerapkali terjadivirus corona muncul di saat perubahan iklim terjadi semakin ekstrem solusi untuk mengurangi laju perubahan iklim belum optimal dan kemudian ditambah dengan permasalahan lainnya yang membutuhkan daya dukung ekologis dan sosiallalu bentuk reaksi sosial seperti apa yang sekarang dapat kita lihat dari kasus coronasaat wabah terjadi perilaku memborong barang untuk memenuhi kebutuhan diri atau perilaku pedagang untuk menjual barang dengan harga berkalikali lipat kemudian terjadi hal tersebut menunjukkan empati yang minim maka pertanyaannya adalah apabila kepedulian kepada sesama manusia saja minim bagaimana dengan kepedulian terhadap lingkungan hiduppertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem kapasitas penyangga virus ini bagaimana dengan daya dukung lingkungan yang kita miliki bagaimana keterhubungan ekologis yang terbangun selama ini antara kita manusia dan bentang alam bagaimana modal sosial yang kita miliki untuk melawan wabah iniapabila pertanyaan saya di atas dijawab dengan berbagai ketersendatan maka wabah virus corona saat ini akan menjadi penentu ketahanan sosial ekologi saat ini dan masa depansatu titik yang dapat dilakukan oleh komunitas lokal dan global menghadapi wabah corona dan bersamaan tengah menghadapi perubahan iklim adalah mempererat kolaborasi dan solidaritas sosialbagi level pembuat kebijakan sudah tidak dapat lagi bekerja sendiri maka perlu berkolaborasi selain itu bagi pembuat kebijakan perlu kembali mengkaji produk kebijakan yang tidak lagi melakukan eksploitasi lingkungan hidup dan menyebabkan kerentanan sosial bagi masyarakat kecilpada level negara negara perlu memberikan kecukupan informasi sistem preventif dan penanganan yang holistik maka pada saat krisis ini negara hadir bersama masyarakat dan membangun penanganan krisis secara terukur menindak perilaku spekulan dengan tegas dan memastikan keyakinan bahwa kita mampu melewati krisis inibagi masyarakat selain empati maka solidaritas sosial perlu kembali dipererat solidaritas sosial perlu dibangun dengan kesadaran kemanusiaan tanpa memandang perbedaan pilihan politik agama kepercayaan hingga etnis
"Lantebung dan Optimisme Rehabilitasi Mangrove Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan program penanaman mangrove telah dilakukan lokasi seluas 1000 hektar.Pada peringatan Hari Mangrove Sedunia atau International Mangrove Day, di kawasan ekowisata Lantebung, Makassar, terungkap sejumlah tantanganrehabilitasi mangrove di Sulsel.Selain alihfungsi lahan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah penebangan mangroveilegal hingga sampah plastik.Program konservasi mangrove di Lantebung bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan rehabilitasi mangrovedi Lantebung.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",pelestarian habitat,lantebung dan optimisme rehabilitasi mangrove sulawesi selatan pada tahun di sejumlah daerah di sulawesi selatan program penanaman mangrove telah dilakukan lokasi seluas hektarpada peringatan hari mangrove sedunia atau international mangrove day di kawasan ekowisata lantebung makassar terungkap sejumlah tantanganrehabilitasi mangrove di sulselselain alihfungsi lahan tantangan terbesar yang dihadapi adalah penebangan mangroveilegal hingga sampah plastikprogram konservasi mangrove di lantebung bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan rehabilitasi mangrovedi lantebung
"Warga Desa Mukti Sari Manfaatkan Tinja Sapi jadi Sumber Energi. Warga Desa Mukti Sari, Kampar, Riau, mulai memabfaatkan kotoran sapi jadi sumber energi untuk keperluan sehari-hari dari memasak sampai penerangan. Berdasarkan hasil selama ini, pasokan 80 kilogram kotoran sapi yang diaduk dengan 80 liter air, dapat menghasilkan nol koma sekian gas metan. Atau, delapan kubik kotoran sapi yang difermentasi dalam biodigester mampu memproduksi 2,4 kubik gas metan.Selain sebagai sumber gas dalam rumah tangga Desa Mukti Sari, sisa atau ampar dari kotoran sapi pun tetap bermanfaat sebagai pupuk organik.Warga pun bisa hemat pengeluaran rumah tangga. Seperti pasangan, Suranti dan Sudarman. Mereka bisa menghemat dan meringankan pengeluaran bulanan. Kalau harga LPG 3 kilogram Rp25.000 per tabung, bisa hemat Rp75.000 per bulan.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,warga desa mukti sari manfaatkan tinja sapi jadi sumber energi warga desa mukti sari kampar riau mulai memabfaatkan kotoran sapi jadi sumber energi untuk keperluan seharihari dari memasak sampai penerangan berdasarkan hasil selama ini pasokan kilogram kotoran sapi yang diaduk dengan liter air dapat menghasilkan nol koma sekian gas metan atau delapan kubik kotoran sapi yang difermentasi dalam biodigester mampu memproduksi kubik gas metanselain sebagai sumber gas dalam rumah tangga desa mukti sari sisa atau ampar dari kotoran sapi pun tetap bermanfaat sebagai pupuk organikwarga pun bisa hemat pengeluaran rumah tangga seperti pasangan suranti dan sudarman mereka bisa menghemat dan meringankan pengeluaran bulanan kalau harga lpg kilogram rp per tabung bisa hemat rp per bulan
"Tidak Ada Ikan Segar Saat Cuaca Ekstrem Melanda Natuna. Pada musim angin selatan ini pasar baru di Kota Ranai, Natuna dibanjiri ikan beku, tidak ada ikan segar dari laut Natuna.Hal itu disebabkan saat ini sedang musim barat dengan angin sangat kencang dan cuaca ekstrem, yang membuat nelayan takut melaut sehingga tidak ada stok ikan segar di pasaran.Setidaknya terdapat empat fase musim yang harus dihadapi nelayan Natuna ketika melaut. Mulai dari musim angin utara, timur, selatan hingga barat. Empat fase itu terus berulang setiap tahunnya.Saat ini para nelayan sulit memprediksi pergantian musim dan kondisi cuaca di lautan. Kondisi itu diduga karena terdampak perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",tidak ada ikan segar saat cuaca ekstrem melanda natuna pada musim angin selatan ini pasar baru di kota ranai natuna dibanjiri ikan beku tidak ada ikan segar dari laut natunahal itu disebabkan saat ini sedang musim barat dengan angin sangat kencang dan cuaca ekstrem yang membuat nelayan takut melaut sehingga tidak ada stok ikan segar di pasaransetidaknya terdapat empat fase musim yang harus dihadapi nelayan natuna ketika melaut mulai dari musim angin utara timur selatan hingga barat empat fase itu terus berulang setiap tahunnyasaat ini para nelayan sulit memprediksi pergantian musim dan kondisi cuaca di lautan kondisi itu diduga karena terdampak perubahan iklim
"Sulit Dinalar, dalam Semenit Bumi Kehilangan Hutan Hujan Seluas Ini. Bumi kehilangan hutan primer di kawasan tropis seluas 4,1 juta hektare pada 2022 atau seluas 11 lapangan sepak bola per menit. Padahal dengan luasan yang sama seharusnya hutan hujan bisa menyimpan 2,7 gigaton emisi karbon dioksidaPara pemimpin dari 145 negara menyepakati Deklarasi Glasgow pada COP26 tahun 2021 untuk menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan hingga 2030. Pengurangan deforestasi adalah salah satu langkah berbasis lahan yang paling hemat biaya untuk memitigasi perubahan iklimDalam kurun waktu 2002 hingga 2022, dunia kehilangan hutan tertinggi pada 2016. Lebih dari 6 juta hektare hutan hilang baik karena kebakaran maupun sebab lain pada tahun itu. Sempat mengalami tren penurunan, luas hutan primer yang hilang kembali naik sejak 2020. Indonesia dianggap berhasil mengurangi hilangnya hutan primer dibanding negara lain. Hilangnya hutan primer di Indonesia secara historis dianggap masih berada pada tingkat yang rendah.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
perjanjian internasional",sulit dinalar dalam semenit bumi kehilangan hutan hujan seluas ini bumi kehilangan hutan primer di kawasan tropis seluas juta hektare pada atau seluas lapangan sepak bola per menit padahal dengan luasan yang sama seharusnya hutan hujan bisa menyimpan gigaton emisi karbon dioksidapara pemimpin dari negara menyepakati deklarasi glasgow pada cop tahun untuk menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan hingga pengurangan deforestasi adalah salah satu langkah berbasis lahan yang paling hemat biaya untuk memitigasi perubahan iklimdalam kurun waktu hingga dunia kehilangan hutan tertinggi pada lebih dari juta hektare hutan hilang baik karena kebakaran maupun sebab lain pada tahun itu sempat mengalami tren penurunan luas hutan primer yang hilang kembali naik sejak indonesia dianggap berhasil mengurangi hilangnya hutan primer dibanding negara lain hilangnya hutan primer di indonesia secara historis dianggap masih berada pada tingkat yang rendah
"Jatam dan Kiara: Pemerintah, Jangan Izinkan Perusahaan Buang Tailing ke Laut. Beberapa perusahaan hidrometalurgi di Halmahera Selatan, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah, mengajukan perizinan penempatan tailing bawah laut (deep sea tailing placement/DPST).Jatam dan Kiara, mendesak pemerintah tak berikan izin pembuangan ini. Mereka nilai, pembuangan limbah nikel ke laut dalam untuk proyek hidrometalurgi ini, bakal menambah laju perusakan ruang hidup masyarakat dan ekosistem pesisir dan pulau kecil yang selama ini sudah porak poranda oleh industri ekstraktif.Melky Nahar, Juru Kampanye Jatam, mengatakan, proyek pembuangan tailing ini menambah kehancuran wilayah pesisir dan pulau kecil. Di Pulau Obi, saat ini ada 14 perusahaan tambang nikel mengeruk daratan pulau seluas 254,2 hektar itu. Daratan Morowali telah lama diobrak-abrik oleh 61 perusahaan tambang yang beraktivitas di daratan dan pesisir.Ki Bagus Hadikusumo, juga Juru Kampanye Jatam mengatakan, proses perizinan pembuangan tailing ke laut dalam ini, mengingatkan pada kasus pencemaran Teluk Buyat tahun 2004. Juga kasus pembuangan tailing ke laut NTB yang juga menimbulkan paparan arsenik, mengancam manusia lewat rantai yang panjang, baik dari nelayan yang mencari ikan maupun masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional",jatam dan kiara pemerintah jangan izinkan perusahaan buang tailing ke laut beberapa perusahaan hidrometalurgi di halmahera selatan maluku utara dan morowali sulawesi tengah mengajukan perizinan penempatan tailing bawah laut deep sea tailing placementdpstjatam dan kiara mendesak pemerintah tak berikan izin pembuangan ini mereka nilai pembuangan limbah nikel ke laut dalam untuk proyek hidrometalurgi ini bakal menambah laju perusakan ruang hidup masyarakat dan ekosistem pesisir dan pulau kecil yang selama ini sudah porak poranda oleh industri ekstraktifmelky nahar juru kampanye jatam mengatakan proyek pembuangan tailing ini menambah kehancuran wilayah pesisir dan pulau kecil di pulau obi saat ini ada perusahaan tambang nikel mengeruk daratan pulau seluas hektar itu daratan morowali telah lama diobrakabrik oleh perusahaan tambang yang beraktivitas di daratan dan pesisirki bagus hadikusumo juga juru kampanye jatam mengatakan proses perizinan pembuangan tailing ke laut dalam ini mengingatkan pada kasus pencemaran teluk buyat tahun juga kasus pembuangan tailing ke laut ntb yang juga menimbulkan paparan arsenik mengancam manusia lewat rantai yang panjang baik dari nelayan yang mencari ikan maupun masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut
"Wanita Pembudidaya Rumput Laut di Seram, Coba Tegar di Tengah Pusaran Perubahan Iklim. Di tengah perubahan iklim, perempuan memilik peran strategis. Selain mengurusi rumah tangga juga membantu suami mereka membudidayakan rumput laut. Pekerjaan mereka berkali lipat, mulai mengikat bibit, membersihkan lahan hingga mengawal sampai rumput laut dikeringkan. Ada juga yang tiap hari, menghabiskan waktu lokasi budidaya. Dampak perubahan iklim tak sekedar membuat cuaca tak menentu, tetapi juga mempengaruhi kesuburan perairan termasuk merubah pola tanam dari pada biasanya. Penyakit bulu kucing merebak dan sulit terkendali di alami sebagian pembudidaya. Penyakit ini disebabkan semacam epifit yang menyerap nutrisi dari rumput laut. Akibatnya, tanaman tidak bisa berkembang dan produktif.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","penyakit yang ditularkan oleh vektor
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",wanita pembudidaya rumput laut di seram coba tegar di tengah pusaran perubahan iklim di tengah perubahan iklim perempuan memilik peran strategis selain mengurusi rumah tangga juga membantu suami mereka membudidayakan rumput laut pekerjaan mereka berkali lipat mulai mengikat bibit membersihkan lahan hingga mengawal sampai rumput laut dikeringkan ada juga yang tiap hari menghabiskan waktu lokasi budidaya dampak perubahan iklim tak sekedar membuat cuaca tak menentu tetapi juga mempengaruhi kesuburan perairan termasuk merubah pola tanam dari pada biasanya penyakit bulu kucing merebak dan sulit terkendali di alami sebagian pembudidaya penyakit ini disebabkan semacam epifit yang menyerap nutrisi dari rumput laut akibatnya tanaman tidak bisa berkembang dan produktif
"Dorong Akses Modal UMKM Hijau. Sudah banyak usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun memperhatikan aspek lingkungan dalam beroperasi. Mereka berupaya menjalankan usaha UMKM ‘hijau’. Usaha-usaha kecil menengah berkelanjutan ini perlu didorong termasuk dalam akses permodalan.Survei Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 2021 terhadap 1.073 pelaku UMKM, menemukan hampir 90% dari total responden menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan.Inez Stefanie, pendiri Supernova Ecosystem, mengatakan, akses modal atau investasi UMKM hijau perlu terus dibuka agar investasi berdampak dapat berkembang. Meskipun begitu, dalam ajukan bisnis hijau, perlu perhitungan dan langkah yang tepat. Pasalnya, tak semua sumber pendanaan bersedia atau cocok untuk berinvestasi pada bisnis hijau.Jajang Nurjaman, penggiat ekonomi hijau di Kampung Tegallega, Desa Hegarmanah, Bungbulang, Garut mengatakan, hidup di pedesaan, latar belakang keluarga adalah buruh tani, disertai lingkungan mendukung, potensi untuk bergerak di sektor ekonomi hijau.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ketahanan komunitas,dorong akses modal umkm hijau sudah banyak usaha mikro kecil menengah umkm yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun memperhatikan aspek lingkungan dalam beroperasi mereka berupaya menjalankan usaha umkm hijau usahausaha kecil menengah berkelanjutan ini perlu didorong termasuk dalam akses permodalansurvei fakultas ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada terhadap pelaku umkm menemukan hampir dari total responden menerapkan praktik bisnis ramah lingkunganinez stefanie pendiri supernova ecosystem mengatakan akses modal atau investasi umkm hijau perlu terus dibuka agar investasi berdampak dapat berkembang meskipun begitu dalam ajukan bisnis hijau perlu perhitungan dan langkah yang tepat pasalnya tak semua sumber pendanaan bersedia atau cocok untuk berinvestasi pada bisnis hijaujajang nurjaman penggiat ekonomi hijau di kampung tegallega desa hegarmanah bungbulang garut mengatakan hidup di pedesaan latar belakang keluarga adalah buruh tani disertai lingkungan mendukung potensi untuk bergerak di sektor ekonomi hijau
"Menyiasati Dampak Perubahan Iklim dengan Lebah Madu. Seperti Apa?. Saat ini, tantangan menjadi petani dan peternak semakin besar karena dampak perubahan iklim seperti anomali cuaca, bergesernya musim, pola dan intensitas hujan juga berubah, yang kerap memicu ledakan hama pertanian. Petani dan peternak dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan iklimThe Local Enablers, sebuah komunitas sosial enterpreuner anak muda bersama Universitas Padjadjaran mendirikan Bandung Bee Sanctuary (BBS) sebagai pusat pembudidayaan lebah berbasis teknologi untuk membantu peternak lebah madu diseputar Bandung dan Jabar beradaptasi dengan tantangan dampak perubahan iklimBBS sebagai platform bagi pemuda yang tertarik menerapkan Green and Sustainable Business Model atau model usaha berkelanjutan bernama Eco-Oriented Social Enterprise yang berorientasi pada People, Planet, Profit.Lebah ternyata berperan vital. FAO menyebutkan lebih dari 75 persen tanaman pertanian di seluruh dunia penyerbukannya tergantung pada lebah. Keberagaman dan populasi lebah kini menyusut dengan cepat. Kekhawatiran tentang kepunahan lebah pun menggema.","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",menyiasati dampak perubahan iklim dengan lebah madu seperti apa saat ini tantangan menjadi petani dan peternak semakin besar karena dampak perubahan iklim seperti anomali cuaca bergesernya musim pola dan intensitas hujan juga berubah yang kerap memicu ledakan hama pertanian petani dan peternak dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan iklimthe local enablers sebuah komunitas sosial enterpreuner anak muda bersama universitas padjadjaran mendirikan bandung bee sanctuary bbs sebagai pusat pembudidayaan lebah berbasis teknologi untuk membantu peternak lebah madu diseputar bandung dan jabar beradaptasi dengan tantangan dampak perubahan iklimbbs sebagai platform bagi pemuda yang tertarik menerapkan green and sustainable business model atau model usaha berkelanjutan bernama ecooriented social enterprise yang berorientasi pada people planet profitlebah ternyata berperan vital fao menyebutkan lebih dari persen tanaman pertanian di seluruh dunia penyerbukannya tergantung pada lebah keberagaman dan populasi lebah kini menyusut dengan cepat kekhawatiran tentang kepunahan lebah pun menggema
"Kala PLTU Batubara Picu Perubahan Iklim dan Ancam Kesehatan Masyarakat. PLTU batubara ini salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Greenpeace menyebut, PLTU sebagai yang bertanggungjawab atas hampir setengah (46%) dari emisi karbon dioksida dunia. mencatat sejak 2006-2020 setidaknya ada 171 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia dengan . Pembangkit-pembangkit ini ikut menyumbang CO2 yang dihasilkan oleh seluruh PLTU di dunia yang mencapai dengan rata-rata emisi tahunan sekitar Erina Mursanti, Manajer Green Economy Intitute for Energy and Services Reform (IESR), sebuah lembaga yang fokus pada isu transisi energi, mengatakan, ini bisa dilihat dari bencana alam yang kerap terjadi seperti banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, cuaca dan gelombang ekstrim, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.WHO mencatat, polusi udara menyebabkan 7 juta kematian dini terutama negara ekonomi lemah atau dua pertiga dari negara Asia Pasifik. Sekitar 600.000 adalah anak-anak. Polusi udara juga menyebabkan kerugian ekonomi hingga US$5.11 triliun. Budi Haryanto, peneliti Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, mengatakan, di Indonesia, lima penyakit infeksi paling rentan muncul karena perubahan iklim, adalah malaria, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, demam berdarah dan leptospirosis.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]","bencana alam
penyakit yang ditularkan oleh vektor
pola cuaca yang berubah
polusi udara",kala pltu batubara picu perubahan iklim dan ancam kesehatan masyarakat pltu batubara ini salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim greenpeace menyebut pltu sebagai yang bertanggungjawab atas hampir setengah dari emisi karbon dioksida dunia mencatat sejak setidaknya ada pltu batubara yang beroperasi di indonesia dengan pembangkitpembangkit ini ikut menyumbang co yang dihasilkan oleh seluruh pltu di dunia yang mencapai dengan ratarata emisi tahunan sekitar erina mursanti manajer green economy intitute for energy and services reform iesr sebuah lembaga yang fokus pada isu transisi energi mengatakan ini bisa dilihat dari bencana alam yang kerap terjadi seperti banjir banjir bandang longsor kekeringan cuaca dan gelombang ekstrim abrasi serta kebakaran hutan dan lahanwho mencatat polusi udara menyebabkan juta kematian dini terutama negara ekonomi lemah atau dua pertiga dari negara asia pasifik sekitar adalah anakanak polusi udara juga menyebabkan kerugian ekonomi hingga us triliun budi haryanto peneliti research center for climate change rccc universitas indonesia mengatakan di indonesia lima penyakit infeksi paling rentan muncul karena perubahan iklim adalah malaria infeksi saluran pernapasan akut ispa diare demam berdarah dan leptospirosis
"Cerita dari Banyumas: Kelola Sampah Jadi Berkah, Sekaligus Kurangi Emisi. Banyumas menjadi tuan rumah City Window Series (CWS) II karena terpilih mengikuti Program Smart Green ASEAN Cities (SGAC)-United Nations Capital Development Fund (UNCDF).Delegasi dari 13 negara ASEAN cukup takjub dengan penanganan sampah yang ada di BanyumasPenanganan sampah di Banyumas tidak sekadar mengubah sampah jadi berkah, melainkan mampu juga menurunkan emisi gas rumah kaca.Rata-rata sampah di negara-negara ASEAN baru tertangani sekitar 20 persen, tetapi Banyumas telah mampu mengelola hingga 98 persen.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,cerita dari banyumas kelola sampah jadi berkah sekaligus kurangi emisi banyumas menjadi tuan rumah city window series cws ii karena terpilih mengikuti program smart green asean cities sgacunited nations capital development fund uncdfdelegasi dari negara asean cukup takjub dengan penanganan sampah yang ada di banyumaspenanganan sampah di banyumas tidak sekadar mengubah sampah jadi berkah melainkan mampu juga menurunkan emisi gas rumah kacaratarata sampah di negaranegara asean baru tertangani sekitar persen tetapi banyumas telah mampu mengelola hingga persen
"Saatnya Indonesia Punya UU Keadilan Iklim. Dampak perubahan iklim makin nyata, makin meluas di seluruh dunia termasuk Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim pun mendesak Pemerintah Indonesia segera menyusun Undang-undang Keadilan Iklim. Kompleksitas isu iklim yang bersifat lintas sectoral (cross-cutting)membuat pembentukan legislasi khusus isu iklim jadi penting.Berdasarkan , Indonesia berada dalam daftar 10 besar negara yang terdampak krisis iklim, selain Tiongkok di peringkat pertama, menyusul India, Bangladesh, Amerika Serikat, Filipina dan negara-negara Asia.Pantoro Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul mengatakan, pemerintah seharusnya bukan hanya bicara bagaimana mengurangi emisi karbon yang berujung pada bisnis karbon, juga mewujudkan keadilan ketika menangani krisis iklim.Dari )terhadap produk legislasi perubahan iklim di seluruh dunia, setidaknya, ada delapan substansi perlu ada dalam Rancangan Undang-undang Keadilan Iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,saatnya indonesia punya uu keadilan iklim dampak perubahan iklim makin nyata makin meluas di seluruh dunia termasuk indonesia koalisi masyarakat sipil untuk keadilan iklim pun mendesak pemerintah indonesia segera menyusun undangundang keadilan iklim kompleksitas isu iklim yang bersifat lintas sectoral crosscuttingmembuat pembentukan legislasi khusus isu iklim jadi pentingberdasarkan indonesia berada dalam daftar besar negara yang terdampak krisis iklim selain tiongkok di peringkat pertama menyusul india bangladesh amerika serikat filipina dan negaranegara asiapantoro kuswardono direktur eksekutif yayasan pikul mengatakan pemerintah seharusnya bukan hanya bicara bagaimana mengurangi emisi karbon yang berujung pada bisnis karbon juga mewujudkan keadilan ketika menangani krisis iklimdari terhadap produk legislasi perubahan iklim di seluruh dunia setidaknya ada delapan substansi perlu ada dalam rancangan undangundang keadilan iklim
"Ketika Bumi “Istirahat” Gegara Corona: Langit Biru Terlihat di Tiongkok dan Beningnya Air Terpancar di Venesia. Merebaknya virus corona [COVID-19] di berbagai belahan dunia telah menimbulkan kekhawatiran bersama. Umat manusia menghadapi musuh bersama, musuh yang tidak terlihat mata.Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan berbagai negara, salah satunya dengan mengimbau penduduknya tinggal di rumah, mengurangi bepergian.Menurut Badan Antariksa Eropa [ESA], serta beberapa peneliti independen, emisi nitrogen dioksida telah menurun signifikan di Italia setelah Lockdown yang disebabkan penyebaran COVID-19. penurunan emisi tersebut menandakan berkurangnya polusi udara, dengan perubahan paling signifikan diamati di bagian utara negara itu.Di Hubei, Tiongkok, sejak beberapa waktu lalu, pabrik-pabrik ditutup dan jalan-jalan sepi saat diberlakukan Lockdown untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Mungkin tak banyak yang menduga, ada dampak ‘lain’nya, yakni langit menjadi biru. Menurut Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, jumlah rata-rata “hari dengan udara berkualitas baik” meningkat 21,5% pada Februari 2020, dibandingkan Februari 2019.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","peran pemerintah lokal
polusi udara",ketika bumi istirahat gegara corona langit biru terlihat di tiongkok dan beningnya air terpancar di venesia merebaknya virus corona covid di berbagai belahan dunia telah menimbulkan kekhawatiran bersama umat manusia menghadapi musuh bersama musuh yang tidak terlihat mataberbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan berbagai negara salah satunya dengan mengimbau penduduknya tinggal di rumah mengurangi bepergianmenurut badan antariksa eropa esa serta beberapa peneliti independen emisi nitrogen dioksida telah menurun signifikan di italia setelah lockdown yang disebabkan penyebaran covid penurunan emisi tersebut menandakan berkurangnya polusi udara dengan perubahan paling signifikan diamati di bagian utara negara itudi hubei tiongkok sejak beberapa waktu lalu pabrikpabrik ditutup dan jalanjalan sepi saat diberlakukan lockdown untuk menghentikan penyebaran covid mungkin tak banyak yang menduga ada dampak lainnya yakni langit menjadi biru menurut kementerian ekologi dan lingkungan tiongkok jumlah ratarata hari dengan udara berkualitas baik meningkat pada februari dibandingkan februari
"Nasib Suram Hutan Negeri, Ada Omnibus Law, Makin Buram. Hari Hutan Internasional jatuh tiap 21 Maret. Tahun 2020, bisa jadi tahun kurang baik bagi hutan Indonesia, yang sudah merana selama ini. Februari lalu, Pemerintah Indonesia menyerahkan draf RUU Cipta Kerja, yang berisi penyederhanaan berbagai aturan (omnibus law), termasuk UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kalau omnibus law itu sampai jadi UU, makin suramlah nasib hutan negeri ini.Catatan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) khusus sektor kehutanan di RUU Cipta Kerja, menyebutkan, penyelesaian tumpang tindih kawasan diatur pusat melalui perpres. Batas minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap daerah alirans ungai (DAS) dan pulau dihapus. Kemudian, pemegang izin tak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di areal kerja, hanya wajib upaya pencegahan dan pengendalian. PPNS bidang kehutanan wewenang ditambah tetapi kedudukan di bawah kepolisian.RUU omnibus law ini, secara jelas masyarakat adat tersisihkan. Sebelum itu saja, penetapan hutan adat masih jauh dari harapan. Hingga 20 Maret 2020, penetapan hutan adat mencapai 44.682,34 hektar, angka ini bertambah dibandingkan pada 31 Desember 2019 seluas 24.624,34 hektar.Pada 2018, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) nilai ekonomi pengelolaan kekayaan alam di enam wilayah adat menghasilkan Rp159,21 miliar per tahun. Nilai jasa lingkungan mencapai Rp170,77 miliar per tahun, dan mampu mendorong perekonomian di daerah.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",nasib suram hutan negeri ada omnibus law makin buram hari hutan internasional jatuh tiap maret tahun bisa jadi tahun kurang baik bagi hutan indonesia yang sudah merana selama ini februari lalu pemerintah indonesia menyerahkan draf ruu cipta kerja yang berisi penyederhanaan berbagai aturan omnibus law termasuk uu kehutanan dan uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kalau omnibus law itu sampai jadi uu makin suramlah nasib hutan negeri inicatatan indonesian centre for environmental law icel khusus sektor kehutanan di ruu cipta kerja menyebutkan penyelesaian tumpang tindih kawasan diatur pusat melalui perpres batas minimum kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap daerah alirans ungai das dan pulau dihapus kemudian pemegang izin tak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di areal kerja hanya wajib upaya pencegahan dan pengendalian ppns bidang kehutanan wewenang ditambah tetapi kedudukan di bawah kepolisianruu omnibus law ini secara jelas masyarakat adat tersisihkan sebelum itu saja penetapan hutan adat masih jauh dari harapan hingga maret penetapan hutan adat mencapai hektar angka ini bertambah dibandingkan pada desember seluas hektarpada aliansi masyarakat adat nusantara aman nilai ekonomi pengelolaan kekayaan alam di enam wilayah adat menghasilkan rp miliar per tahun nilai jasa lingkungan mencapai rp miliar per tahun dan mampu mendorong perekonomian di daerah
"Abrasi Parah, Kampung Mampie dan Penyelamatan Penyu Terancam. Pada 1998, garis Pantai Mampie, Sulawesi Barat, jauh dari perkampungan. Ada kebun kelapa, jalan penghubung dusun, lapangan, dan rumah warga. Dalam satu dekade, awal-awal, abrasi menelan kebun kelapa, berikutnya kawasan mukim. Warga pun pindah.Abrasi juga mengancam keberlangsungan konservasi penyu oleh Rumah Penyu. Rumah Penyu, bukan penangkaran. Mereka fokus menyelamatkan telur dari para pemburu, sekaligus menjaga pesisir, yang kelak jadi tempat penyu bertelur. Bermodal duit pribadi, Yusri memulai upaya ini.Hutan mangrove terkikis. Jelang 1990, tambak kian meluas. Hutan mangrove dan lahan savanah terbabat untuk tambak, kemudian persediaan lahan menipis. Tambak mengepung Mampie.Warga pun coba beradaptasi dengan keadaan. Mereka yang sebelumnya kehilangan lahan layak huni, membangun rumah di lahan tersisa rumah panggung, dengan kolong setinggi dua sampai tiga meter. Ada juga warga bangun rumah permanen dengan pondasi tinggi.","[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat",abrasi parah kampung mampie dan penyelamatan penyu terancam pada garis pantai mampie sulawesi barat jauh dari perkampungan ada kebun kelapa jalan penghubung dusun lapangan dan rumah warga dalam satu dekade awalawal abrasi menelan kebun kelapa berikutnya kawasan mukim warga pun pindahabrasi juga mengancam keberlangsungan konservasi penyu oleh rumah penyu rumah penyu bukan penangkaran mereka fokus menyelamatkan telur dari para pemburu sekaligus menjaga pesisir yang kelak jadi tempat penyu bertelur bermodal duit pribadi yusri memulai upaya inihutan mangrove terkikis jelang tambak kian meluas hutan mangrove dan lahan savanah terbabat untuk tambak kemudian persediaan lahan menipis tambak mengepung mampiewarga pun coba beradaptasi dengan keadaan mereka yang sebelumnya kehilangan lahan layak huni membangun rumah di lahan tersisa rumah panggung dengan kolong setinggi dua sampai tiga meter ada juga warga bangun rumah permanen dengan pondasi tinggi
"Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia. Baru-baru ini, Indonesia mematangkan bahan submisi untuk disampaikan kepada UNFCCC () terkait isu laut yang mulai bergulir sejak pelaksanaan COP 25 (Blue COP) di Madrid, Spanyol tahun 2018. Dalam keputusannya, pihak Indonesia meminta kepada pimpinan SBSTA () untuk melakukan dialog tentang laut dan perubahan iklim pada pertemuan ke 52 yang sedianya akan berlangsung pada bulan Juni 2020 mendatang.Untuk memfasilitasi dialog tersebut, UNFCCC meminta kepada para pemangku kepentingan (negara, organisasi, forum dan sebagainya) untuk menyampaikan submisi terkait isu yang akan dibahas dalam dialog yang akan diselenggarakan selama sidang SBSTA.Dalam submisinya, Indonesia menekankan pentingnya pertukaran informasi, pengalaman dan praktek-praktek yang dapat diimplementasikan dengan baik untuk kepentingan resiliensi pada masyarakat pesisir sebagai kelompok masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.Selain itu, Indonesia juga menganggap pentingnya meningkatkan aksi-aksi yang berbasis pada ekosistem yang diintegrasikan pada pengelolaan laut dan pesisir.Memproteksi dan merehabilitasi ekosistem laut yang rentan terhadap perubahan iklim, merupakan salah satu poin yang disampaikan pada submisi tersebut, termasuk bagaimana kerjasama dan penemuan-penemuan ilmiah dari kegiatan riset dan observasi dapat didiskusikan terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki kapasitas terbatas baik dari sisi teknis dan sumberdaya. Submisi tersebut belum menekankan upaya mitigasi yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Sebagai panel saintifik yang dijadikan acuan oleh UNFCCC, bulan September 2019 IPCC () meluncurkan laporan khusus tentang laut dan kriosfer dalam Perubahan Iklim yang menyoroti pemanasan global terhadap ekosistem laut, pesisir, kutub dan gunung, dan komunitas manusia.Laporan tersebut menyoroti pentingnya memprioritaskan tindakan yang sesuai dan pada waktu yang tepat, terkoordinasi dan ambisius untuk mengatasi perubahan yang terjadi secara luas dan dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.Ditekankan pula pentingnya memberdayakan masyarakat, komunitas, dan pemerintah untuk menangani perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua aspek masyarakat. Menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan lokal dan tradisional, menjadi kunci penting dalam memberikan bukti-bukti nyata terhadap kejadian perubahan iklim.Laut sendiri, memegang dua peranan dalam sistem perubahan iklim, yaitu laut sebagai bagian yang terkena dampak dan laut sebagai sumber terjadinya perubahan iklim. Namun, dalam laporan IPCC laut dinyatakan sebagai objek yang terdampak oleh akibat adanya perubahan iklim. Bukan sebagai sumber penyebab terjadinya perubahan iklim.Sebagai negara dengan lautan yang luas, Indonesia tentunya akan menjalani dua peran tersebut. Apakah betul laut Indonesia terkena dampak dari perubahan iklim? Dan seberapa besar peranan laut Indonesia sebagai sumber terjadinya perubahan iklim?Dalam konteks perubahan iklim, sering disebut bahwa perubahan iklim menyebabkan terjadinya pencairan es dan kemudian terjadi kenaikan tinggi muka air laut karena pencairan es tersebut. Untuk negara-negara yang berada di lintang menengah dan lintang tinggi, hal ini tentu saja akan sangat terasa. Karena selain memiliki empat musim, fluktuasi suhu di negara-negara ini juga cukup tinggi sehingga perubahan-perubahan yang terjadi akan sangat terasa. Lalu apakah isu kenaikan tinggi muka air laut akan sampai di Indonesia?Dari pola sirkulasi laut yang saling terkoneksi satu sama lain ( ) dan perjalanannya yang akan memakan waktu ratusan tahun untuk sampai ke Indonesiasepertinya isu kenaikan tinggi muka laut karena pencairan es bukan menjadi isu utama yang perlu diperhatikan.Isu itu menjadi membingungkan ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi dimana, seperti contoh klasik yang terjadi di pesisir utara Jawa, kenaikan tinggi muka air laut lebih banyak dipengaruhi oleh turunnya muka air tanah Kemungkinan lain kenaikan tinggi muka air laut, dapat disebabkan oleh adanya yang disebabkan oleh menghangatnya suhu air laut. Tetapi masih perlu dilakukan banyak kajian terkait seberapa besar pengaruh ini terhadap kenaikan tinggi muka air laut di Indonesia, mengingat fluktuasi suhu muka laut Indonesia tidak besar.Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya gelombang ekstrim akibat adanya siklon tropis. Walaupun siklon tropis tidak terjadi di wilayah ekuator, namun siklon tropis diyakini dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia.Dampak secara langsung dari siklon tropis adalah penjalaran alun dari sumber siklon yang dapat meningkatkan intensitas gelombang di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Perairan Australia.Upaya-upaya adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan di Indonesia, terutama terkait dengan resiliensi masyarakat pesisir seperti nelayan, wisata bahari dan penggunaan solusi untuk perlindungan pantai. Upaya mitigasi, terutama apabila dikaitkan dengan pengertian bahwa mitigasi adalah aksi pengurangan emisi, masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya diimplementasikan. Berbagai forum global () menekankan pentingnya fungsi laut sebagai bagian dari aksi mitigasi. Pemanfaatan energi terbarukan dari laut dan pengalihan bahan bakar untuk kapal-kapal yang berlayar dianggap sebagai upaya yang signifikan dalam pengurangan emisi.Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang besar, energi dari pasang surut dan gelombang, dan konversi energi dari panas laut, merupakan potensi laut Indonesia yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Sayangnya, semua masih dalam tahap kajian. Dan jika pun ada, pemanfaatan energi dari laut itu belum dimanfaatkan secara optimal.Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengeluarkan regulasi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 yang bertujuan untuk secara signifikan mengurangi emisi SOx dari 3,5% m/m (konten massa) sulfur konten sampai saat ini menjadi 0,5% m/m.Implementasi regulasi ini di Indonesia, kemudian juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal.Seberapa besar pengurangan emisi dari penerapan regulasi ini masih harus menunggu hasil implementasi ini sekitar 5-10 tahun mendatang.Meskipun laut terbuka atau laut lepas menampung banyak ekosistem dan organisme laut yang berfungsi sebagai penyerap karbon dalam jangka panjang, sampai sekarang sebagian besar perhatian masih tertuju pada peluang dari ekosistem pesisir kunci yaitu mangrove dan padang lamun.Ekosistem pesisir ini memiliki potensi mitigasi yang diakui secara luas dan memiliki manfaat tambahan adaptasi. Walaupun potensi ekosistem pesisir ini besar, potensi untuk melepaskan emisi juga akan menjadi besar jika mangrove dan lamun mengalami degradasi.Stok karbon yang tersimpan pada biomassa ataupun sedimen akan terekspos udara dan kemudian selanjutnya proses mikrobiologi akan melepaskan gas rumah kaca ke kolom air atau atmosfer secara langsung. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat konversi alih guna lahan menjadi lahan tambak masih cukup banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana dengan isu global lain seperti pengasaman atau penurunan pH air laut () dimana pengasaman laut merujuk kepada penurunan tingkat keasaman air laut akibat reaksi antara gas rumah kaca CO dan air laut?Sama seperti halnya kenaikan tinggi muka air laut, di kawasan perairan Indonesia terutama di wilayah pesisir, sulit dibedakan antara pengasaman air laut yang memang terjadi karena faktor perubahan iklim dan faktor lokal seperti pembuangan limbah yang menyebabkan laju pengasaman lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan tren global.Isu yang sama juga terjadi pada peristiwa pemutihan karang () di Indonesia, yang masih sulit dibedakan antara faktor perubahan iklim dan faktor lokal.Masih banyak isu lokal perubahan iklim di Indonesia yang (mungkin) tidak menjadi perhatian di lingkup global. Salah satu contoh adalah berubahnya ritme musiman dan distribusi spesies di laut seperti yang terjadi pada ikan lemuru di Selat Bali. Kombinasi antara pemanasan dan pengasaman laut juga berdampak negatif pada perikanan budidaya.Perlu menjadi catatan bahwa secara saintifik kurangnya monitoring dan observasi terhadap kondisi laut, termasuk data historis, menjadi penyebab lemahnya data dan analisis perubahan iklim untuk menjawab isu yang terjadi di laut (sebagai sumber atau objek yang terkena dampak).Hal ini sering membuat analisis yang dibuat tidak sesuai dengan fenomena yang sudah, sedang dan akan terjadi. Ditambah lagi dengan adanya antara peneliti (ilmu alam dan sosial), sehingga implementasi mitigasi perubahan iklim kadang tidak sesuai dengan kultur masyarakat setempat.Untuk itu, pekerjaan besar perlu dilakukan oleh instansi/lembaga terkait untuk membuat suatu peta jalan () khusus isu laut dan perubahan iklim yang tidak hanya menjawab isu global tapi juga menjawab dan mengantisipasi isu-isu perubahan iklim yang terjadi pada konteks lokal. Peta jalan ini harus spesifik, terukur, mampu dilaksanakan, realistis dan memiliki target waktu tertentu. * ,","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",isu laut dalam konvensi perubahan iklim dan kesiapan indonesia barubaru ini indonesia mematangkan bahan submisi untuk disampaikan kepada unfccc terkait isu laut yang mulai bergulir sejak pelaksanaan cop blue cop di madrid spanyol tahun dalam keputusannya pihak indonesia meminta kepada pimpinan sbsta untuk melakukan dialog tentang laut dan perubahan iklim pada pertemuan ke yang sedianya akan berlangsung pada bulan juni mendatanguntuk memfasilitasi dialog tersebut unfccc meminta kepada para pemangku kepentingan negara organisasi forum dan sebagainya untuk menyampaikan submisi terkait isu yang akan dibahas dalam dialog yang akan diselenggarakan selama sidang sbstadalam submisinya indonesia menekankan pentingnya pertukaran informasi pengalaman dan praktekpraktek yang dapat diimplementasikan dengan baik untuk kepentingan resiliensi pada masyarakat pesisir sebagai kelompok masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklimselain itu indonesia juga menganggap pentingnya meningkatkan aksiaksi yang berbasis pada ekosistem yang diintegrasikan pada pengelolaan laut dan pesisirmemproteksi dan merehabilitasi ekosistem laut yang rentan terhadap perubahan iklim merupakan salah satu poin yang disampaikan pada submisi tersebut termasuk bagaimana kerjasama dan penemuanpenemuan ilmiah dari kegiatan riset dan observasi dapat didiskusikan terutama untuk membantu negaranegara yang memiliki kapasitas terbatas baik dari sisi teknis dan sumberdaya submisi tersebut belum menekankan upaya mitigasi yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai panel saintifik yang dijadikan acuan oleh unfccc bulan september ipcc meluncurkan laporan khusus tentang laut dan kriosfer dalam perubahan iklim yang menyoroti pemanasan global terhadap ekosistem laut pesisir kutub dan gunung dan komunitas manusialaporan tersebut menyoroti pentingnya memprioritaskan tindakan yang sesuai dan pada waktu yang tepat terkoordinasi dan ambisius untuk mengatasi perubahan yang terjadi secara luas dan dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lamaditekankan pula pentingnya memberdayakan masyarakat komunitas dan pemerintah untuk menangani perubahanperubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua aspek masyarakat menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan lokal dan tradisional menjadi kunci penting dalam memberikan buktibukti nyata terhadap kejadian perubahan iklimlaut sendiri memegang dua peranan dalam sistem perubahan iklim yaitu laut sebagai bagian yang terkena dampak dan laut sebagai sumber terjadinya perubahan iklim namun dalam laporan ipcc laut dinyatakan sebagai objek yang terdampak oleh akibat adanya perubahan iklim bukan sebagai sumber penyebab terjadinya perubahan iklimsebagai negara dengan lautan yang luas indonesia tentunya akan menjalani dua peran tersebut apakah betul laut indonesia terkena dampak dari perubahan iklim dan seberapa besar peranan laut indonesia sebagai sumber terjadinya perubahan iklimdalam konteks perubahan iklim sering disebut bahwa perubahan iklim menyebabkan terjadinya pencairan es dan kemudian terjadi kenaikan tinggi muka air laut karena pencairan es tersebut untuk negaranegara yang berada di lintang menengah dan lintang tinggi hal ini tentu saja akan sangat terasa karena selain memiliki empat musim fluktuasi suhu di negaranegara ini juga cukup tinggi sehingga perubahanperubahan yang terjadi akan sangat terasa lalu apakah isu kenaikan tinggi muka air laut akan sampai di indonesiadari pola sirkulasi laut yang saling terkoneksi satu sama lain dan perjalanannya yang akan memakan waktu ratusan tahun untuk sampai ke indonesiasepertinya isu kenaikan tinggi muka laut karena pencairan es bukan menjadi isu utama yang perlu diperhatikanisu itu menjadi membingungkan ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi dimana seperti contoh klasik yang terjadi di pesisir utara jawa kenaikan tinggi muka air laut lebih banyak dipengaruhi oleh turunnya muka air tanah kemungkinan lain kenaikan tinggi muka air laut dapat disebabkan oleh adanya yang disebabkan oleh menghangatnya suhu air laut tetapi masih perlu dilakukan banyak kajian terkait seberapa besar pengaruh ini terhadap kenaikan tinggi muka air laut di indonesia mengingat fluktuasi suhu muka laut indonesia tidak besarhal lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya gelombang ekstrim akibat adanya siklon tropis walaupun siklon tropis tidak terjadi di wilayah ekuator namun siklon tropis diyakini dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada indonesiadampak secara langsung dari siklon tropis adalah penjalaran alun dari sumber siklon yang dapat meningkatkan intensitas gelombang di perairan indonesia yang berbatasan langsung dengan samudera hindia samudera pasifik laut cina selatan dan perairan australiaupayaupaya adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan di indonesia terutama terkait dengan resiliensi masyarakat pesisir seperti nelayan wisata bahari dan penggunaan solusi untuk perlindungan pantai upaya mitigasi terutama apabila dikaitkan dengan pengertian bahwa mitigasi adalah aksi pengurangan emisi masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya diimplementasikan berbagai forum global menekankan pentingnya fungsi laut sebagai bagian dari aksi mitigasi pemanfaatan energi terbarukan dari laut dan pengalihan bahan bakar untuk kapalkapal yang berlayar dianggap sebagai upaya yang signifikan dalam pengurangan emisisebagai negara yang memiliki wilayah laut yang besar energi dari pasang surut dan gelombang dan konversi energi dari panas laut merupakan potensi laut indonesia yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai energi terbarukan sayangnya semua masih dalam tahap kajian dan jika pun ada pemanfaatan energi dari laut itu belum dimanfaatkan secara optimalorganisasi maritim internasional imo telah mengeluarkan regulasi yang berlaku mulai tanggal januari yang bertujuan untuk secara signifikan mengurangi emisi sox dari mm konten massa sulfur konten sampai saat ini menjadi mmimplementasi regulasi ini di indonesia kemudian juga diperkuat dengan dikeluarkannya surat edaran direktur jenderal perhubungan laut nomor tahun tanggal oktober tentang kewajiban penggunaan bahan bakar low sulfur dan larangan mengangkut atau membawa bahan bakar yang tidak memenuhi persyaratan serta pengelolaan limbah hasil resirkulasi gas buang dari kapalseberapa besar pengurangan emisi dari penerapan regulasi ini masih harus menunggu hasil implementasi ini sekitar tahun mendatangmeskipun laut terbuka atau laut lepas menampung banyak ekosistem dan organisme laut yang berfungsi sebagai penyerap karbon dalam jangka panjang sampai sekarang sebagian besar perhatian masih tertuju pada peluang dari ekosistem pesisir kunci yaitu mangrove dan padang lamunekosistem pesisir ini memiliki potensi mitigasi yang diakui secara luas dan memiliki manfaat tambahan adaptasi walaupun potensi ekosistem pesisir ini besar potensi untuk melepaskan emisi juga akan menjadi besar jika mangrove dan lamun mengalami degradasistok karbon yang tersimpan pada biomassa ataupun sedimen akan terekspos udara dan kemudian selanjutnya proses mikrobiologi akan melepaskan gas rumah kaca ke kolom air atau atmosfer secara langsung kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat konversi alih guna lahan menjadi lahan tambak masih cukup banyak terjadi di indonesia bagaimana dengan isu global lain seperti pengasaman atau penurunan ph air laut dimana pengasaman laut merujuk kepada penurunan tingkat keasaman air laut akibat reaksi antara gas rumah kaca co dan air lautsama seperti halnya kenaikan tinggi muka air laut di kawasan perairan indonesia terutama di wilayah pesisir sulit dibedakan antara pengasaman air laut yang memang terjadi karena faktor perubahan iklim dan faktor lokal seperti pembuangan limbah yang menyebabkan laju pengasaman lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan tren globalisu yang sama juga terjadi pada peristiwa pemutihan karang di indonesia yang masih sulit dibedakan antara faktor perubahan iklim dan faktor lokalmasih banyak isu lokal perubahan iklim di indonesia yang mungkin tidak menjadi perhatian di lingkup global salah satu contoh adalah berubahnya ritme musiman dan distribusi spesies di laut seperti yang terjadi pada ikan lemuru di selat bali kombinasi antara pemanasan dan pengasaman laut juga berdampak negatif pada perikanan budidayaperlu menjadi catatan bahwa secara saintifik kurangnya monitoring dan observasi terhadap kondisi laut termasuk data historis menjadi penyebab lemahnya data dan analisis perubahan iklim untuk menjawab isu yang terjadi di laut sebagai sumber atau objek yang terkena dampakhal ini sering membuat analisis yang dibuat tidak sesuai dengan fenomena yang sudah sedang dan akan terjadi ditambah lagi dengan adanya antara peneliti ilmu alam dan sosial sehingga implementasi mitigasi perubahan iklim kadang tidak sesuai dengan kultur masyarakat setempatuntuk itu pekerjaan besar perlu dilakukan oleh instansilembaga terkait untuk membuat suatu peta jalan khusus isu laut dan perubahan iklim yang tidak hanya menjawab isu global tapi juga menjawab dan mengantisipasi isuisu perubahan iklim yang terjadi pada konteks lokal peta jalan ini harus spesifik terukur mampu dilaksanakan realistis dan memiliki target waktu tertentu
"Menggapai Indonesia Bersih 2045. Polusi di Jakarta saat ini ramai dibicarakan banyak orang. Hampir semua menyalahkan biang keroknya, yaitu transportasi yang mengeluarkan gas karbon dioksida (CO) yang berkelebihan, melewati ambang batas yang masih ditoleransi dari kacamata lingkungan.Namun dibalik itu semua, masih banyak penyebab lainnya, dari mulai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan batubara, industri yang menggunakan sumber energi yang tidak terbaharukan, limbah industri dan rumah tangga, dan alih guna lahan dan kehutanan yang melupakan pentingnya aliran permukaan dan serapan air hujan. Jangan lupa, semua itu ditambah dengan gaya hidup yang boros enengi akan menambah tingginya polusi udara.Menurut hasil riset panel antar negara tentang perubahan iklim (/IPCC), lebih dari 80% emisi GRK merupakan atau emisi yang disebabkan berbagai aktivitas manusia. Jangan lupa juga, Jakarta yang saat ini dihuni oleh sekitar 11,24 juta jiwa menurut , merupakan kota ke-28 yang terpadat di dunia. Populasi manusia berbanding lurus dengan jumlah emisi GRK. Semakin padat penduduk, semakin tinggi populasi manusia, dan semakin tinggi pula emisi GRK-nya. Pada tahun 2045 nanti, saat 100 tahun usia kemerdekaan Indonesia, mimpi anak bangsa adalah melihat lingkungan yang bersih dan baik dan dikelola dengan bijaksana guna mewujudkan amanah UUD 1945 untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Berkelanjutan memiliki makna pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan hasilnya terdistribusikan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.Dalam kaitan ini, maka sangat penting untuk menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai landasan untuk memastikan kehidupan sosial dan ekonomi berjalan menuju arah yang lebih baik. Apabila dikaitkan dengan komitmen pemerintah Indonesia saat ini, maka mimpi tersebut dapat diletakkan dalam kerangka pembangunan rendah emisi/karbon dan berketangguhan (. Laporan IPCC: ‘ (2018) memperkuat pernyataan bahwa tanpa ada kebijakan dan implementasi yang koheren dan konsisten dalam mengatasi perubahan iklim, maka akan berakibat buruk pada keberlanjutan pembangunan ke depan. Oleh sebab itu, sepatutnya Pemerintahan yang baru nanti sudah harus menempatkan persoalan pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim sebagai prioritas strategis dalam menuju Indonesia Emas 2045.Perubahan iklim dapat mengganggu bukan saja siklus produksi, khususnya pada sektor pertanian, tetapi juga akan meningkatkan risiko bencana kehidupan dan ekosistem seperti banjir, erosi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kesehatan, meningkatnya muka air laut, kerusakan wilayah pesisir, dll, yang akhirnya mengganggu keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Bappenas, sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap isu dan agenda lingkungan dan perubahan iklim adalah dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan untuk memulai fase transisi yang akan mengarah pada transformasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim memerlukan fokus yang seimbang pada proses koordinasi pemerintah dan pelibatan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan isu-isu transisi yang adil, gender, antar generasi, kebutuhan kelompok rentan, masyarakat adat (masyarakat hukum adat) dan masyarakat setempat.Untuk mencapai hal ini diperlukan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Menurut Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) diperlukan sumber dana dari luar APBN, karena kondisi keuangan negara yang masih jauh dari yang dibutuhkan. Melalui LTS-LCCR 2050, Indonesia mencari peluang kemitraan internasional untuk mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon dan pemulihan hijau pasca pandemi COVID-19 serta keadilan global.Kemudian menangkap peluang yang ditawarkan dengan tetap memprioritaskan bantuan yang sifatnya hibah lebih diutamakan daripada pinjaman luar negeri. Mencermati pendanaan yang telah masuk atas nama bantuan perubahan iklim harus betul-betul dipastikan penggunaannya dengan baik dan tepat guna. Selain itu perlu ditingkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan inovasi pembiayaan lainnya. Seluruh pemanfaatan pendanaan ini wajib memperhatikan aspek-aspek kredibilitas dan transparansi pemerintahan serta prioritas pembangunan. Tantangan Indonesia saat ini dan ke depan dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim lebih memfokuskan pada perbaikan pengelolaan lingkungan hidup yang masih dominan terjadi di banyak wilayah dan di sisi lain untuk merespons ancaman perubahan iklim, kesiapan di dalam negeri melalui dibangunnya mekanisme kerja yang jelas, detail dan capaian kerja yang terukur. Kejelasan dimaknai oleh hasil sikap yang disepakati secara konsisten oleh instansi atau sektor. Ini terwujud bila tugas dan fungsi masing-masing sektor dipahami melalui semangat integrasi program.Perusakan dan pencemaran air, udara dan tanah, masih menjadi tantangan utama di bidang lingkungan hidup saat ini dan ke depan. Sampah dan limbah, polusi udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak, pencemaran air tanah dan sungai, penyedotan air tanah oleh industri dan pemukiman, kerusakan dan perubahan fungsi lahan hutan berdampak kepada menurun dan hilangnya keanekaragaman hayati di dalamnya, dan perusakan dan pencemaran yang terjadi pada ekosistem laut. Perusakan dan pencemaran kerap terjadi, yang diikuti dengan munculnya konflik ekonomi dan sosial serta bencana lingkungan.Kegagalan pengelolaan lingkungan juga ditunjukkan pada persoalan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Data menunjukkan bahwa persoalan air di kota–kota besar di Indonesia tidak saja akibat tingginya limpasan air () sebagai dampak minimnya daerah resapan/tangkapan air, tapi juga kualitas air akibat pencemaran industri, intrusi air laut, penurunan air tanah dan kekeringan. Perambahan dan penebangan ilegal dan legal sudah sering disampaikan dan dilaporkan melalui advokasi sejumlah organisasi yang memiliki perhatian dengan persoalan lingkungan.Kondisi lingkungan hidup yang buruk pada suatu wilayah akan berdampak lebih buruk lagi ketika dihadapkan dengan perubahan iklim. Dampak merugikan yang lebih besar dipicu oleh buruknya pengelolaan lingkungan hidup. Dalam banyak kasus juga diperburuk lagi oleh pelanggaran kebijakan tata ruang, termasuk lemahnya penegakan hukum lingkungan. Sebagai bagian kesepakatan , Indonesia telah menyampaikan (NDC). Melalui /LTS-LCCR 2050, Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan GRK untuk semua sektor yang diharapkan puncaknya akan dicapai pada tahun 2030. Kemudian dengan berbagai aksi yang konsisten, peluang untuk maju pesat menuju emisi nol bersih bisa dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.Beberapa kebijakan, yang sifatnya sektoral maupun multi sektoral dituangkan ke dalam instrumen operasional dan panduan teknis. Tantangan saat ini dan ke depan, adalah sejauh mana implementasi program dan kegiatan mitigasi dapat mencapai tujuan yang ditargetkan; yaitu menurunkan tingkat emisi CO2. Demikian pula untuk aksi adaptasi, sejauh mana mampu menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketangguhan.Kedua aksi ini sarat dengan kebutuhan pengembangan kapasitas, teknologi dan pendanaan yang besar, sehingga sinergisitas keduanya mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan. Ini artinya investasi yang dilakukan harus mampu menjawab pembangunan rendah karbon dan ketangguhan baik dalam skala nasional maupun skala provinsi, kabupaten dan kota. Inisiatif daerah untuk memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim ke dalam kebijakan lokal adalah sangat penting, dan ini perlu difasilitasi dengan baik. Karakteristik geografi, demografi dan topografi masing-masing wilayah menjadi alasan perlunya pendekatan yang berbeda. Keterlibatan aktif pemerintah kota, misalnya, dinilai sangat strategis mengingat hampir 70% masyarakat dunia tinggal di kota-kota. Tingkat urbanisasi terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan dinamika didalamnya, seperti peningkatan kebutuhan energi, konsumsi, dan lahan, maka kota dituding sebagai salah satu kontributor pemanasan global.Melalui pendekatan wilayah atau daerah, peluang untuk mengetahui iklim mikro akan lebih mudah untuk dilakukan dan validitas kebijakan yang dirumuskan lebih dapat dipertanggungjawabkan karena didasari oleh data proyeksi iklim mikro di wilayah atau daerah tersebut. Sehingga upaya mitigasi dan adaptasi lebih merupakan tindakan proaktif dari kecenderungan yang akan terjadi. Dengan melihat isu perubahan iklim dari sisi positif, maka ini menjadi momentum untuk wilayah kabupaten/kota dalam melakukan untuk bertransformasi dalam aktivitas masyarakat dan pembangunan menuju kota yang rendah emisi karbon dan menjadi wilayah yang tangguh terhadap dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.Oleh karenanya, untuk merealisasikan harapan tersebut, pemanfaatan ragam sumber pembiayaan seperti APBN dan non APBN termasuk pembiayaan swasta, lembaga donor perlu terus digalakkan. Selain itu, inovasi pendanaan melalui sumber-sumber baru dan memiliki nilai keberlanjutan perlu dikembangkan.Perlu terobosan yang tidak biasa dalam merespons agenda keberlanjutan dan perubahan iklim. Dalam RUU APBN 2019-2024 yang dibacakan Presiden, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan bagi belanja modal, diantaranya untuk mendukung kegiatan aksi perubahan iklim. Berdasarkan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dana untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tahun 2019 mencapai Rp.83,5 triliun. Tak ada penjelasan kenapa di tahun 2019, angka tersebut turun dibanding tahun 2018, yang mencapai Rp.126,0 triliun. Di tahun 2020, tercatat sebesar Rp.77,7 triliun.Dibutuhkan upaya luar biasa, mulai dari tingkat koordinasi antar sektor, antar pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah dan masyarakat, dan sistem anggaran belanja negara yang baik. Dampak perubahan iklim telah terjadi, dan hanya terdapat dua pilihan: apakah kita tetap melakukan kerja sebagaimana biasanya dengan konsekuensi ‘gagal’ merespon ancaman dan dampak perubahan iklim atau melakukan suatu terobosan melalui mekanisme dan instrumen yang jauh melampaui sistem birokrasi yang ada saat ini.Terakhir, memiliki kebijakan yang menyeluruh, dan hal ini harus dilakukan melalui pendekatan yang utuh juga. Basis analisis akademis yang jelas dalam menjawab persoalan dan peluang aksi perubahan iklim oleh karenanya perlu dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan utuh.Tentu saja semua yang disampaikan di sini adalah potret kecil dari gambaran besar dan utuh yang berpengaruh dalam mendukung upaya menuju kerangka pembangunan rendah emisi/karbon dan berketangguhan iklim. Oleh sebab itu kolaborasi yang melibatkan multi-disiplin dan lintas sektor dan disusun melalui cara berpikir yang sistematis perlu dilakukan agar di tahun 2045 kita tidak saja merayakan usia Republik Indonesia yang ke 100 tahun namun juga membaiknya tata kelola pemerintahan pada agenda keberlanjutan yang ditandai dengan program pembangunan yang rendah emisi/karbon dan tangguhnya sebuah wilayah dari ancaman dampak dan bencana akibat perubahan iklim.Semoga! *, Program Director Climate Change and Circular Economy, Save the Children-Indonesia**, Executive Director Yayasan Mitra Hijau Indonesia, UNITAR Climate Change AmbassadorArtikel ini merupakan opini penulis.","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]","bencana alam
ekosistem
peran pemerintah lokal
pola cuaca yang berubah
polusi udara",menggapai indonesia bersih polusi di jakarta saat ini ramai dibicarakan banyak orang hampir semua menyalahkan biang keroknya yaitu transportasi yang mengeluarkan gas karbon dioksida co yang berkelebihan melewati ambang batas yang masih ditoleransi dari kacamata lingkungannamun dibalik itu semua masih banyak penyebab lainnya dari mulai pembangkit listrik tenaga uap pltu yang masih menggunakan batubara industri yang menggunakan sumber energi yang tidak terbaharukan limbah industri dan rumah tangga dan alih guna lahan dan kehutanan yang melupakan pentingnya aliran permukaan dan serapan air hujan jangan lupa semua itu ditambah dengan gaya hidup yang boros enengi akan menambah tingginya polusi udaramenurut hasil riset panel antar negara tentang perubahan iklim ipcc lebih dari emisi grk merupakan atau emisi yang disebabkan berbagai aktivitas manusia jangan lupa juga jakarta yang saat ini dihuni oleh sekitar juta jiwa menurut merupakan kota ke yang terpadat di dunia populasi manusia berbanding lurus dengan jumlah emisi grk semakin padat penduduk semakin tinggi populasi manusia dan semakin tinggi pula emisi grknya pada tahun nanti saat tahun usia kemerdekaan indonesia mimpi anak bangsa adalah melihat lingkungan yang bersih dan baik dan dikelola dengan bijaksana guna mewujudkan amanah uud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan berkelanjutan memiliki makna pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan hasilnya terdistribusikan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakatdalam kaitan ini maka sangat penting untuk menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai landasan untuk memastikan kehidupan sosial dan ekonomi berjalan menuju arah yang lebih baik apabila dikaitkan dengan komitmen pemerintah indonesia saat ini maka mimpi tersebut dapat diletakkan dalam kerangka pembangunan rendah emisikarbon dan berketangguhan laporan ipcc memperkuat pernyataan bahwa tanpa ada kebijakan dan implementasi yang koheren dan konsisten dalam mengatasi perubahan iklim maka akan berakibat buruk pada keberlanjutan pembangunan ke depan oleh sebab itu sepatutnya pemerintahan yang baru nanti sudah harus menempatkan persoalan pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim sebagai prioritas strategis dalam menuju indonesia emas perubahan iklim dapat mengganggu bukan saja siklus produksi khususnya pada sektor pertanian tetapi juga akan meningkatkan risiko bencana kehidupan dan ekosistem seperti banjir erosi kekeringan kebakaran hutan dan lahan kesehatan meningkatnya muka air laut kerusakan wilayah pesisir dll yang akhirnya mengganggu keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menurut bappenas sikap resmi pemerintah indonesia terhadap isu dan agenda lingkungan dan perubahan iklim adalah dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan untuk memulai fase transisi yang akan mengarah pada transformasi pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan pelaksanaan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim memerlukan fokus yang seimbang pada proses koordinasi pemerintah dan pelibatan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan isuisu transisi yang adil gender antar generasi kebutuhan kelompok rentan masyarakat adat masyarakat hukum adat dan masyarakat setempatuntuk mencapai hal ini diperlukan dukungan pendanaan yang tidak sedikit menurut badan pengelolaan dana lingkungan hidup bpldh diperlukan sumber dana dari luar apbn karena kondisi keuangan negara yang masih jauh dari yang dibutuhkan melalui ltslccr indonesia mencari peluang kemitraan internasional untuk mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon dan pemulihan hijau pasca pandemi covid serta keadilan globalkemudian menangkap peluang yang ditawarkan dengan tetap memprioritaskan bantuan yang sifatnya hibah lebih diutamakan daripada pinjaman luar negeri mencermati pendanaan yang telah masuk atas nama bantuan perubahan iklim harus betulbetul dipastikan penggunaannya dengan baik dan tepat guna selain itu perlu ditingkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan inovasi pembiayaan lainnya seluruh pemanfaatan pendanaan ini wajib memperhatikan aspekaspek kredibilitas dan transparansi pemerintahan serta prioritas pembangunan tantangan indonesia saat ini dan ke depan dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim lebih memfokuskan pada perbaikan pengelolaan lingkungan hidup yang masih dominan terjadi di banyak wilayah dan di sisi lain untuk merespons ancaman perubahan iklim kesiapan di dalam negeri melalui dibangunnya mekanisme kerja yang jelas detail dan capaian kerja yang terukur kejelasan dimaknai oleh hasil sikap yang disepakati secara konsisten oleh instansi atau sektor ini terwujud bila tugas dan fungsi masingmasing sektor dipahami melalui semangat integrasi programperusakan dan pencemaran air udara dan tanah masih menjadi tantangan utama di bidang lingkungan hidup saat ini dan ke depan sampah dan limbah polusi udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak pencemaran air tanah dan sungai penyedotan air tanah oleh industri dan pemukiman kerusakan dan perubahan fungsi lahan hutan berdampak kepada menurun dan hilangnya keanekaragaman hayati di dalamnya dan perusakan dan pencemaran yang terjadi pada ekosistem laut perusakan dan pencemaran kerap terjadi yang diikuti dengan munculnya konflik ekonomi dan sosial serta bencana lingkungankegagalan pengelolaan lingkungan juga ditunjukkan pada persoalan pengelolaan daerah aliran sungai das data menunjukkan bahwa persoalan air di kotakota besar di indonesia tidak saja akibat tingginya limpasan air sebagai dampak minimnya daerah resapantangkapan air tapi juga kualitas air akibat pencemaran industri intrusi air laut penurunan air tanah dan kekeringan perambahan dan penebangan ilegal dan legal sudah sering disampaikan dan dilaporkan melalui advokasi sejumlah organisasi yang memiliki perhatian dengan persoalan lingkungankondisi lingkungan hidup yang buruk pada suatu wilayah akan berdampak lebih buruk lagi ketika dihadapkan dengan perubahan iklim dampak merugikan yang lebih besar dipicu oleh buruknya pengelolaan lingkungan hidup dalam banyak kasus juga diperburuk lagi oleh pelanggaran kebijakan tata ruang termasuk lemahnya penegakan hukum lingkungan sebagai bagian kesepakatan indonesia telah menyampaikan ndc melalui ltslccr indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan grk untuk semua sektor yang diharapkan puncaknya akan dicapai pada tahun kemudian dengan berbagai aksi yang konsisten peluang untuk maju pesat menuju emisi nol bersih bisa dicapai pada tahun atau lebih cepatbeberapa kebijakan yang sifatnya sektoral maupun multi sektoral dituangkan ke dalam instrumen operasional dan panduan teknis tantangan saat ini dan ke depan adalah sejauh mana implementasi program dan kegiatan mitigasi dapat mencapai tujuan yang ditargetkan yaitu menurunkan tingkat emisi co demikian pula untuk aksi adaptasi sejauh mana mampu menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketangguhankedua aksi ini sarat dengan kebutuhan pengembangan kapasitas teknologi dan pendanaan yang besar sehingga sinergisitas keduanya mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan ini artinya investasi yang dilakukan harus mampu menjawab pembangunan rendah karbon dan ketangguhan baik dalam skala nasional maupun skala provinsi kabupaten dan kota inisiatif daerah untuk memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim ke dalam kebijakan lokal adalah sangat penting dan ini perlu difasilitasi dengan baik karakteristik geografi demografi dan topografi masingmasing wilayah menjadi alasan perlunya pendekatan yang berbeda keterlibatan aktif pemerintah kota misalnya dinilai sangat strategis mengingat hampir masyarakat dunia tinggal di kotakota tingkat urbanisasi terus meningkat dari waktu ke waktu dengan dinamika didalamnya seperti peningkatan kebutuhan energi konsumsi dan lahan maka kota dituding sebagai salah satu kontributor pemanasan globalmelalui pendekatan wilayah atau daerah peluang untuk mengetahui iklim mikro akan lebih mudah untuk dilakukan dan validitas kebijakan yang dirumuskan lebih dapat dipertanggungjawabkan karena didasari oleh data proyeksi iklim mikro di wilayah atau daerah tersebut sehingga upaya mitigasi dan adaptasi lebih merupakan tindakan proaktif dari kecenderungan yang akan terjadi dengan melihat isu perubahan iklim dari sisi positif maka ini menjadi momentum untuk wilayah kabupatenkota dalam melakukan untuk bertransformasi dalam aktivitas masyarakat dan pembangunan menuju kota yang rendah emisi karbon dan menjadi wilayah yang tangguh terhadap dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklimoleh karenanya untuk merealisasikan harapan tersebut pemanfaatan ragam sumber pembiayaan seperti apbn dan non apbn termasuk pembiayaan swasta lembaga donor perlu terus digalakkan selain itu inovasi pendanaan melalui sumbersumber baru dan memiliki nilai keberlanjutan perlu dikembangkanperlu terobosan yang tidak biasa dalam merespons agenda keberlanjutan dan perubahan iklim dalam ruu apbn yang dibacakan presiden pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan bagi belanja modal diantaranya untuk mendukung kegiatan aksi perubahan iklim berdasarkan yang dilakukan oleh kementerian keuangan dana untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tahun mencapai rp triliun tak ada penjelasan kenapa di tahun angka tersebut turun dibanding tahun yang mencapai rp triliun di tahun tercatat sebesar rp triliundibutuhkan upaya luar biasa mulai dari tingkat koordinasi antar sektor antar pemerintah pusatdaerah antar pemerintah dan masyarakat dan sistem anggaran belanja negara yang baik dampak perubahan iklim telah terjadi dan hanya terdapat dua pilihan apakah kita tetap melakukan kerja sebagaimana biasanya dengan konsekuensi gagal merespon ancaman dan dampak perubahan iklim atau melakukan suatu terobosan melalui mekanisme dan instrumen yang jauh melampaui sistem birokrasi yang ada saat initerakhir memiliki kebijakan yang menyeluruh dan hal ini harus dilakukan melalui pendekatan yang utuh juga basis analisis akademis yang jelas dalam menjawab persoalan dan peluang aksi perubahan iklim oleh karenanya perlu dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan utuhtentu saja semua yang disampaikan di sini adalah potret kecil dari gambaran besar dan utuh yang berpengaruh dalam mendukung upaya menuju kerangka pembangunan rendah emisikarbon dan berketangguhan iklim oleh sebab itu kolaborasi yang melibatkan multidisiplin dan lintas sektor dan disusun melalui cara berpikir yang sistematis perlu dilakukan agar di tahun kita tidak saja merayakan usia republik indonesia yang ke tahun namun juga membaiknya tata kelola pemerintahan pada agenda keberlanjutan yang ditandai dengan program pembangunan yang rendah emisikarbon dan tangguhnya sebuah wilayah dari ancaman dampak dan bencana akibat perubahan iklimsemoga program director climate change and circular economy save the childrenindonesia executive director yayasan mitra hijau indonesia unitar climate change ambassadorartikel ini merupakan opini penulis
"Kebakaran Hutan dan Lahan Landa Berbagai Daerah. Sejak Agustus kebakaran hutan dan lahan menggila di berbagai wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua. Seperti di Kalimantan Barat, hingga kini kebakaran terus terjadi. Karena kondisi makin rawan, Kalbar lalu menetapkan status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla 1-30 September 2023. Di Jawa Timur, Gunung Arjuno juga terbakar sejak 25 Agustus hingga hari ini api belum padam dan terus meluas. Tidak hanya upaya manual. Pemadaman juga dengan melibatkan helikopter water booming. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah menyegel empat konsesi perusahaan terbakar di Kalbar pekan lalu. Melalui tim pengawas dan Polhut Balai Gakkum Wilayah Kalimantan dilakukan penyegelan di empat konsesi perusahaan, PT MTI Unit 1 Jelai seluas 1.151 hektar, PT. CG (267 hektar), PT. SUM (168,2 hektar), dan PT FWL 121,24 hektar. Yayasan Madani meminta seluruh pihak bahu-membahu menanggulangi api di provinsi dan kabupaten yang paling rawan. Resni Soviyana, Program Officer Pembangunan Hijau Madami Berkelanjutan mengatakan, penanggulangan tak boleh hanya fokus pada pemadaman api, juga harus mencakup penanganan masyarakat terdampak asap dan bantuan pembukaan lahan tanpa membakar untuk masyarakat adat dan lokal.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
polusi udara",kebakaran hutan dan lahan landa berbagai daerah sejak agustus kebakaran hutan dan lahan menggila di berbagai wilayah kalimantan sumatera jawa nusa tenggara sampai papua seperti di kalimantan barat hingga kini kebakaran terus terjadi karena kondisi makin rawan kalbar lalu menetapkan status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla september di jawa timur gunung arjuno juga terbakar sejak agustus hingga hari ini api belum padam dan terus meluas tidak hanya upaya manual pemadaman juga dengan melibatkan helikopter water booming kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah menyegel empat konsesi perusahaan terbakar di kalbar pekan lalu melalui tim pengawas dan polhut balai gakkum wilayah kalimantan dilakukan penyegelan di empat konsesi perusahaan pt mti unit jelai seluas hektar pt cg hektar pt sum hektar dan pt fwl hektar yayasan madani meminta seluruh pihak bahumembahu menanggulangi api di provinsi dan kabupaten yang paling rawan resni soviyana program officer pembangunan hijau madami berkelanjutan mengatakan penanggulangan tak boleh hanya fokus pada pemadaman api juga harus mencakup penanganan masyarakat terdampak asap dan bantuan pembukaan lahan tanpa membakar untuk masyarakat adat dan lokal
"Maluku Utara Terdampak Krisis Iklim. Hasil analisis dan pantauan data 1980-2018, pada 500 titik stasiun pengamatan BMKG di seluruh Indonesia, dari beberapa titik pengamatan menunjukkan kecenderungan suhu rata- rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, menuju 2020 keseluruhan data memperlihatkan ada peningkatan rata- rata dari normal, termasuk di Maluku Utara.Maluku Utara, kurun 1980–awal 2020, ada kecenderungan suhu muka laut naik. Kalau suhu muka laut naik akan mengubah pola sirkulasi angin . Kalau sirkulasi angin berubah secara otomatis menimbulkan perubahan musim.Dulu, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, punya sumber air bagus. Akhirnya, surplus pangan atau jadi pusat (lumbung) pangan. Saat ini, karena curah hujan makin menurun maka terjadi gagal panen dan penyediaan pangan menurun.Belum lagi dampak perubahan iklim yang lain, seperti, angin muson dan perubahan arah angin. Saat musim angin kuat, suplai bahan pangan akan terganggu. Akhirnya, perubahan iklim ikut mengubah kondisi pasar dan harga kebutuhan pokok jadi naik. Bahan pangan sulit didatangkan dari luar karena transportasi laut terganggu. Dampaknya, harga barang tidak terkontrol dan menyebabkan inflasi. Dengan begitu mengganggu stabilitas ekonomi daerah.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",maluku utara terdampak krisis iklim hasil analisis dan pantauan data pada titik stasiun pengamatan bmkg di seluruh indonesia dari beberapa titik pengamatan menunjukkan kecenderungan suhu rata rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun bahkan menuju keseluruhan data memperlihatkan ada peningkatan rata rata dari normal termasuk di maluku utaramaluku utara kurun awal ada kecenderungan suhu muka laut naik kalau suhu muka laut naik akan mengubah pola sirkulasi angin kalau sirkulasi angin berubah secara otomatis menimbulkan perubahan musimdulu halmahera timur dan halmahera tengah punya sumber air bagus akhirnya surplus pangan atau jadi pusat lumbung pangan saat ini karena curah hujan makin menurun maka terjadi gagal panen dan penyediaan pangan menurunbelum lagi dampak perubahan iklim yang lain seperti angin muson dan perubahan arah angin saat musim angin kuat suplai bahan pangan akan terganggu akhirnya perubahan iklim ikut mengubah kondisi pasar dan harga kebutuhan pokok jadi naik bahan pangan sulit didatangkan dari luar karena transportasi laut terganggu dampaknya harga barang tidak terkontrol dan menyebabkan inflasi dengan begitu mengganggu stabilitas ekonomi daerah
"Pejuang Lingkungan dan HAM Masih Rawan Kriminalisasi dan Kekerasan. Kriminalisasi dan kekerasan pegiat atau aktivis termasuk warga yang memperjuangkan lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) bakal terus berlangsung.Instrumen perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup masih kurang memadai, seperti Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum miliki aturan pelaksana.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) baru-baru ini rilis laporan soal kasus hukum yang menimpa pembela HAM atas lingkungan pada 2019 menurun. Meskipun begitu, secara kuantitas, kondisi keamanan pejuang HAM atas lingkungan makin mengkhawatirkan.Setidaknya ada dua hal perlu didorong, yakni, aturan soal perlindungan pembela HAM dan mendesak implementasi Pasal 66. Aturan-aturan itu, mestinya jadi payung hukum bagi pembela HAM atas lingkungan. Kalau tidak, tak akan ada perubahan mendasar dalam perlindungan para pejuang lingkungan hidup.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",pejuang lingkungan dan ham masih rawan kriminalisasi dan kekerasan kriminalisasi dan kekerasan pegiat atau aktivis termasuk warga yang memperjuangkan lingkungan hidup dan hak asasi manusia ham bakal terus berlangsunginstrumen perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup masih kurang memadai seperti pasal uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum miliki aturan pelaksanalembaga studi dan advokasi masyarakat elsam barubaru ini rilis laporan soal kasus hukum yang menimpa pembela ham atas lingkungan pada menurun meskipun begitu secara kuantitas kondisi keamanan pejuang ham atas lingkungan makin mengkhawatirkansetidaknya ada dua hal perlu didorong yakni aturan soal perlindungan pembela ham dan mendesak implementasi pasal aturanaturan itu mestinya jadi payung hukum bagi pembela ham atas lingkungan kalau tidak tak akan ada perubahan mendasar dalam perlindungan para pejuang lingkungan hidup
"Geliat Perguruan Tinggi Kembangkan Energi Surya. di Indonesia mulai berjalan. Sebagian gedung-gedung kampus pun sudah pakai solar panel. Gerakan ini disebut sebagai langkah ikut mendorong transisi energi dari fosil ke terbarukan. Di kampus ITN II Malang, salah-satu contoh yang bangun pembangkit energi surya.Setelah menggunakan energi surya, perguruan tinggi merasakan penghematan biaya energi. Di ITN II Malang, misal, sebelum ada PLTS, mereka harus merogoh kocek hingga Rp50 juta per bulan hanya untuk membayar tagihan listrik. Kini, dalam sebulan, biaya berkisar Rp10-15 juta.Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi 23% pada 2025, sebagaimana dokumen kebijakan energi nasional (KEN). Sektor komersil dan instansi dinilai dapat berkontribusi mempercepat target ini termasuk perguruan tinggi. (IESR) menilai, pengembangan energi terbarukan masih lambat dengan pertumbuhan hanya sekitar 400-500 MW per tahun selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga jauh dari target pemerintah dalam meningkatkan energi terbarukan 2-3 GW per tahun dalam lima tahun terakhir.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",geliat perguruan tinggi kembangkan energi surya di indonesia mulai berjalan sebagian gedunggedung kampus pun sudah pakai solar panel gerakan ini disebut sebagai langkah ikut mendorong transisi energi dari fosil ke terbarukan di kampus itn ii malang salahsatu contoh yang bangun pembangkit energi suryasetelah menggunakan energi surya perguruan tinggi merasakan penghematan biaya energi di itn ii malang misal sebelum ada plts mereka harus merogoh kocek hingga rp juta per bulan hanya untuk membayar tagihan listrik kini dalam sebulan biaya berkisar rp jutapemerintah indonesia menargetkan bauran energi pada sebagaimana dokumen kebijakan energi nasional ken sektor komersil dan instansi dinilai dapat berkontribusi mempercepat target ini termasuk perguruan tinggi iesr menilai pengembangan energi terbarukan masih lambat dengan pertumbuhan hanya sekitar mw per tahun selama lima tahun terakhir pertumbuhan ini juga jauh dari target pemerintah dalam meningkatkan energi terbarukan gw per tahun dalam lima tahun terakhir
"Kementerian Energi Adopsi Program Surya Nusantara?. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan Surya Nusantara sebagai salah satu program pemulihan ekonomi pasca pandemi. Program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan APBN ini untuk masyarakat miskin dan rentan atau pelanggan PLN yang mendapatkan subsidi. Pemerintah akan mengadopsi usulan ini?Program ini bisa hasilkan beragam manfaat, pertama, ada pengurangan subsidi Rp800 miliar-Rp1,3 triliun dengan tarif saat ini.Kedua, menyerap banyak tenaga kerja karena pemulihan pasca COVID-19 harus bisa menyerap tenaga kerja besar dalam waktu singkat. Ketiga, kontribusi terhadap target RUEN dan bisa ikut menurunkan emisi gas rumah kaca 1,05 juta ton per gigawatt peak pada nationally determined contributions (NDC) dan menumbuhkan industri hijau.IESR merekomendasikan, PLN sebagai pelaksana program utama bekerja sama dengan BUMN dan industri modul surya untuk pengadaan modul surya. Mekanisme pengadaan kompetitif bisa melibatkan BUMN, Balitbang, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan lembaga pelatihan lain. Hariyanto, Direktur Konservasi Energi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), program ini bisa menghemat subsidi listrik dalam jangka panjang, mengurangi biaya listrik pelanggan PLN, hemat biaya produksi, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong industri surya dalam negeri tumbuh termasuk jasa penunjang, pemanfaatan energi terbarukan naik dan mengurangi emisi gas rumah kaca.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",kementerian energi adopsi program surya nusantara institute for essential services reform iesr mengusulkan surya nusantara sebagai salah satu program pemulihan ekonomi pasca pandemi program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya plts atap dengan apbn ini untuk masyarakat miskin dan rentan atau pelanggan pln yang mendapatkan subsidi pemerintah akan mengadopsi usulan iniprogram ini bisa hasilkan beragam manfaat pertama ada pengurangan subsidi rp miliarrp triliun dengan tarif saat inikedua menyerap banyak tenaga kerja karena pemulihan pasca covid harus bisa menyerap tenaga kerja besar dalam waktu singkat ketiga kontribusi terhadap target ruen dan bisa ikut menurunkan emisi gas rumah kaca juta ton per gigawatt peak pada nationally determined contributions ndc dan menumbuhkan industri hijauiesr merekomendasikan pln sebagai pelaksana program utama bekerja sama dengan bumn dan industri modul surya untuk pengadaan modul surya mekanisme pengadaan kompetitif bisa melibatkan bumn balitbang pusat pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pelatihan lain hariyanto direktur konservasi energi ditjen energi baru terbarukan dan konservasi energi ebtke program ini bisa menghemat subsidi listrik dalam jangka panjang mengurangi biaya listrik pelanggan pln hemat biaya produksi menciptakan lapangan kerja baru mendorong industri surya dalam negeri tumbuh termasuk jasa penunjang pemanfaatan energi terbarukan naik dan mengurangi emisi gas rumah kaca
"Ada Harapan di Saat Pemutihan Karang Meluas. Bagaikan pohon, terumbu karang merupakan hutan hujan tropis di bawah laut dengan keanekaragaman spesies yang hidup didalamnya dan keindahan terumbu karang dengan berbagai bentuk dan beraneka warna Secara global, terumbu karang mengalami tekanan lingkungan karena dampak perubahan iklim, berupa pemutihan karang yang membutuhkan penyembuhan hingga 12 tahun. Padahal terumbu karang berfungsi ekologis sebagai tempat tinggal lebih dari 25 persen kehidupan laut dan gudang penyimpanan karbon. Data UNEP tahun 2020 menyebutkan selama satu dekade sejak 2009 laut telah kehilangan 14 persen terumbu karangnya, terutama karena pemutihan karang. Bahkan dalam pertemuan peneliti kelautan di San Diego, California terungkap selama 20 tahun terakhir, laut telah kehilangan 50 persen terumbu karangnya. Sementara sekitar 90 persen terumbu karang akan mati pada 2050. Hasil penelitian dalam jurnal Nature Communication, Agustus 2023 membuktikan bahwa terumbu karang telah beradaptasi terhadap kenaikan suhu air laut sehingga dampak pemutihan tidak terlalu parah dibanding perkiraan sebelumnya.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,ada harapan di saat pemutihan karang meluas bagaikan pohon terumbu karang merupakan hutan hujan tropis di bawah laut dengan keanekaragaman spesies yang hidup didalamnya dan keindahan terumbu karang dengan berbagai bentuk dan beraneka warna secara global terumbu karang mengalami tekanan lingkungan karena dampak perubahan iklim berupa pemutihan karang yang membutuhkan penyembuhan hingga tahun padahal terumbu karang berfungsi ekologis sebagai tempat tinggal lebih dari persen kehidupan laut dan gudang penyimpanan karbon data unep tahun menyebutkan selama satu dekade sejak laut telah kehilangan persen terumbu karangnya terutama karena pemutihan karang bahkan dalam pertemuan peneliti kelautan di san diego california terungkap selama tahun terakhir laut telah kehilangan persen terumbu karangnya sementara sekitar persen terumbu karang akan mati pada hasil penelitian dalam jurnal nature communication agustus membuktikan bahwa terumbu karang telah beradaptasi terhadap kenaikan suhu air laut sehingga dampak pemutihan tidak terlalu parah dibanding perkiraan sebelumnya
"Menakar Efektifitas Program KUR untuk Petani yang Berisiko dan Terdampak Iklim. Fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif saat ini berlangsung merupakan salah satu indikasi perubahan iklim dimana musim kemarau menjadi lebih kering dan curah hujan pada kategori rendah dan sangat rendah. Biasanya terjadi setiap siklus dua hingga tujuh tahun dan dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga dua tahun.Mengutip The National Aeronatic and Space Administration (NASA), dampak El Nino antar wilayah bisa berbeda terutama di wilayah pasifik termasuk Indonesia adalah meningkatkanya risiko kekeringan dibandingkan di wilayah barat daya Amerika Serikat dimana kondisi yang lebih basah mengalami peningkatan.Hal ini bisa disebabkan karena peningkatan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik di atas suhu normalnya karena faktor pemanasan awan dan perubahan arus samudera. Sebagaimana -nya, berubahnya siklus El Nino menjadi lebih cepat dapat dikategorikan jenis bencana yang diakibatkan peningkatan suhu permukaan laut secara gradual.Namun, yang terpenting dan perlu ditakar adalah seberapa besar potensi dampak yang diakibatkannya dimana saat ini telah dirasakan berbagai sektor ekonomi, seperti kejadian kekeringan, kekurangan pasokan air bersih bagi penduduk, gagal panen pertanian utamanya komoditas padi pada sawah tadah hujan, dan kebakaran hutan dan lahan.Belajar pada pengalaman peritiwa El Nino 2015, saat ini sistem peringatan dini yang dimiliki Pemerintah sudah jauh lebih baik. Langkah pencegahan dan berbagai respon kebijakan fiskal juga telah disiapkan. Disamping pentingnya aspek respon terhadap bencana perubahan iklim yang sifatnya , seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang laut ekstrem, dan lain sebagainya – dimana secara umum telah menjadi cakupan di dalam skema Pooling Fund Bencana (PFB) saat ini mencapai Rp7,4 triliun.Namun terkait dampak perubahan iklim yang bersifat , Pemerintah dan berbagai pihak harus menaruh perhatian lebih pada risiko yang ditimbulkan secara gradual dan jangka panjang yang saat ini luput dari prioritas. Terkait ini strategi pembiayaan dan investasi berketahanan iklim di segala sektor dengan memperhatikan aspek risiko di masa depan untuk mengurangi biaya respon bencana dan kerugian yang ditimbulkan di masa depan.Sektor pertanian adalah sektor yang paling terdampak dari fenomena iklim, baik El Nino, kekeringan, maupun banjir pada musim penghujan. Sebagai potret, selama lima tahun terakhir menurunnya luas panen dan produksi padi diakibatkan oleh fenomena iklim dan juga faktor non- iklim seperti perubahan lahan pertanian dapat dilihat pada grafik berikut: Artinya, terdapat sejumlah areal yang tidak dapat ditanami karena berbagai sebab atau mengalami gagal panen jika dibandingkan dengan jumlah potensi areal yang dapat dipanen.Jika mengacu kepada nilai standar nilai indeks IP sawah irigasi dan non-irigasi, dapat disimpulkan sebanyak 40,20% luas sawah irigasi dan sebanyak 43,27% sawah non-irigasi tidak ditanami atau mengalami gagal panen besar-besaran yang kemudian berdampak pada penurunan produksi padi nasional. Seperti disebutkan di atas, penyebabnya bisa berupa bencana banjir, kekeringan atau konversi lahan dan persaingan komoditas pertanian lainnya.Bappenas (2020) di dalam dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim memprediksi total potensi kerugian ekonomi selama tahun 2020-2024 akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp545 triliun pada tahun 2024, sedangkan pontensi kerugian ekonomi pada sektor pertanian sendiri diprediksi sebesar Rp78 triliun pada tahun 2024. Selain itu, KLHK (2021) di dalam dokumen Strategi Jangka Panjang Indonesia untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050) menyebutkan kerugian ekonomi akibat penurunan produksi padi akibat ancaman perubahan iklim bisa mencapai 1,26% terhadap PDB nasional.Kementerian Pertanian mengakui penanganan dampak perubahan iklim merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan produksi padi saat ini, yaitu (1) dengan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun, (2) penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrim, (3) dukungan kegiatan budidaya padi, dan (4) inklusi pembiayaan bagi petani, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, dimana pada tahun 2022 telah disalurkan sebesar Rp21,28 triliun atau setara dengan 1,25 juta Ha atau hanya sebanyak 11,40% dari luas tanam padi pada tahun 2022.Terkait dengan EL Nino 2023, pemerintah juga menambah paket kebijakan mendorong implementasi KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan menyiapkan insentif fiskal berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebagai untuk mencegah inflasi sebagai bagian dari paket kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi, yaitu sebesar Rp7,52 triliun dengan sasaran kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program KUR dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sektor riil dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha pada koperasi yang mempunyai usaha yang layak namun belum . Calon penerima KUR mikro sektor pertanian dapat meminjam maksimal Rp100 juta per musim atau siklus produksi, yaitu untuk satu musim tanam.Kebijakan KUR Mikro 2023 sektor non-produksi dan sektor produksi non-pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan (4P) dibatasi dengan menerima KUR paling banyak dua kali. KUR sektor pertanian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2021, dimana KUR Pertanian diprioritaskan untuk mendukung pencapaian tujuan utama program Kementerian Pertanian, dari aspek pemenuhan modal untuk mendorong pengembangan usaha.Usaha sektor pertanian sering juga disebut usaha agrobisnis yang terdiri atas: (a) Subsistem hulu: kegiatan ekonomi menghasilkan input produksi (input pertanian); (b) Subsistem produksi (budidaya); c) Subsistem hilir: pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; dan (d) Subsistem pendukung: kegiatan yang memberikan layanan pendukung seperti teknologi, permodalan, dan advokasi bisnis.Realisasi pembiayaan KUR Pertanian meningkat menjadi Rp113,4 trilun pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp29,8 triliun. Sedangkan target pembiayaan KUR pertanian di tahun 2023 adalah sebesar Rp100 triliun.Pertanyaannya, seberapa efektif pembiayaan adaptasi perubahan iklim melalui program KUR dapat merespon dampak iklim di sektor pertanian?KUR Pertanian tidak mempersyaratkan secara spesifik sasaran kepada petani atau kelompok tani rentan dan terpapar risiko iklim. Mengingat syarat pengajuan pinjaman KUR berdasarkan permintaan dan analisa kredit atau kelayakan yang dilakukan oleh pihak bank penyalur untuk menilai potensi risiko gagal bayar dari calon debitur.Petujuk teknis harus disiapkan untuk menjamin ketepatan sasaran kepada kelompok tani atau petani yang rentan iklim melalui pertimbangan dan pemanfaatan informasi risiko iklim di dalam penentuan lokasi sebaran wilayah prioritas dan harus dipikirkan kebijakan perlakuan khusus pada kasus tertentu, seperti kondisi iklim ekstrim yang menyebabkan kerugian dan kematian ().Wilayah prioritas bisa mengacu kepada sebaran lokasi prioritas sektor pertanian dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim dimana tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu sebanyak 71% wilayah kabupaten berisiko terhadap penurunan produksi padi akibat perubahan iklim (lihat peta di bawah).Sedangkan mengacu kepada data realisasi Bank BRI – sebagai mitra penyalur KUR terbesar – KUR BRI tahun 2023 berdasarkan sebaran rumah tangga didominasi debitur dari Pulau Jawa sebesar Rp138,14 triliun atau lebih 53% nilai KUR Nasional sebesar Rp257,29 triliun (data per Juli 2023).Seperti yang ditargetkan oleh Kementerian Pertanian, KUR pertanian tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp100 triliun dengan porsi tanaman pangan sebesar 33% atau Rp33 triliun. Sehingga, untuk menjamin ketepatan sasaran program KUR Pertanian, pendampingan Dinas Pertanian di setiap wilayah berperan besar di dalam memberikan rekomendasi calon debitur berisiko iklim kepada pihak distributor KUR, dimana sebelumnya diperlukan dukungan informasi peta risiko dan dampak risiko iklim terhadap sektor pertanian di setiap wilayah. Tinjauan khusus kebijakan KUR untuk adaptasi perubahan iklim bisa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (1) menambah atau menentukan jenis kegiatan yang berkaitan dengan penurunan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim sektor pertanian. Mengklasifikasikan kredit investasi untuk pertanian, misalnya peralatan dan mesin untuk merespons risiko iklim ke dalam skema KUR khusus sehingga penerima manfaat tidak terkena akumulasi kebijakan plafon kredit; (2) melakukan identifikasi calon penerima KUR pertanian bagi petani yang berada pada wilayah prioritas dan terpapar risiko perubahan iklim.(3) perlakuan khusus terhadap petani dan/atau kelompok tani yang terkena dampak perubahan iklim ekstrem atau menimbulkan kematian (), merujuk pada praktik baik kebijakan KUR selama masa COVID-19. Misalnya penambahan subsidi bunga, relaksasi, restrukturisasi. Di dalam kasus kebijakan KUR COVID-19, pemerintah menambah subsidi bunga pinjaman sebesar 6% kepada debitur dengan kriteria tertentu, sehingga beban bunga yang ditanggung menjadi 0%, dan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga atau margin KUR dengan tembahan sebesar 3%, kebijakan relaksasi dan penundaan pembayaran maksimal 6 bulan dan penambahan plafon pinjaman pada kasus-kasus tertentu.Dan (4) penguatan asuransi pertanian (dan peternakan) dan peran pemerintah melalui program penyuluh pertanian sangat penting karena mengingat mayoritas petani dan kelompok tani yang rentan iklim merupakan petani kecil yang tidak dan kurang melek dengan akses pembiayaan yang inklusi. Di samping itu penyuluh pertanian dapat memberikan pendampingan kepada petani melalui Sekolah Lapang Iklim, dan pengelolaan alternatif infrastruktur pertanian untuk menopang produksi, seperti pemanfaatan tenaga surya untuk pompa air di sawah tadah hujan.Tantangan selanjutnya adalah memastikan penggunaan pinjaman KUR yang tepat guna bagi petani, karena sejauh ini secara umum pinjaman KUR digunakan petani sebagai modal kerja, seperti pembelian bibit, pupuk, dan sebagainya. Pinjaman belum dimaksimalkan sebagai investasi untuk menopang produksi, seperti alat dan mesin pertanian. Lebih jauh lagi pengawasan terhadap penggunaan KUR sangat penting agar tidak terjadi kredit macet akibat dominannya penggunaan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan usaha pertanian. (***) Referensi data dan informasi: *, Praktisi perubahan iklim dan pembangunan.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",menakar efektifitas program kur untuk petani yang berisiko dan terdampak iklim fenomena el nino dan indian ocean dipole iod positif saat ini berlangsung merupakan salah satu indikasi perubahan iklim dimana musim kemarau menjadi lebih kering dan curah hujan pada kategori rendah dan sangat rendah biasanya terjadi setiap siklus dua hingga tujuh tahun dan dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga dua tahunmengutip the national aeronatic and space administration nasa dampak el nino antar wilayah bisa berbeda terutama di wilayah pasifik termasuk indonesia adalah meningkatkanya risiko kekeringan dibandingkan di wilayah barat daya amerika serikat dimana kondisi yang lebih basah mengalami peningkatanhal ini bisa disebabkan karena peningkatan suhu permukaan laut di samudera pasifik di atas suhu normalnya karena faktor pemanasan awan dan perubahan arus samudera sebagaimana nya berubahnya siklus el nino menjadi lebih cepat dapat dikategorikan jenis bencana yang diakibatkan peningkatan suhu permukaan laut secara gradualnamun yang terpenting dan perlu ditakar adalah seberapa besar potensi dampak yang diakibatkannya dimana saat ini telah dirasakan berbagai sektor ekonomi seperti kejadian kekeringan kekurangan pasokan air bersih bagi penduduk gagal panen pertanian utamanya komoditas padi pada sawah tadah hujan dan kebakaran hutan dan lahanbelajar pada pengalaman peritiwa el nino saat ini sistem peringatan dini yang dimiliki pemerintah sudah jauh lebih baik langkah pencegahan dan berbagai respon kebijakan fiskal juga telah disiapkan disamping pentingnya aspek respon terhadap bencana perubahan iklim yang sifatnya seperti banjir angin puting beliung tanah longsor gelombang laut ekstrem dan lain sebagainya dimana secara umum telah menjadi cakupan di dalam skema pooling fund bencana pfb saat ini mencapai rp triliunnamun terkait dampak perubahan iklim yang bersifat pemerintah dan berbagai pihak harus menaruh perhatian lebih pada risiko yang ditimbulkan secara gradual dan jangka panjang yang saat ini luput dari prioritas terkait ini strategi pembiayaan dan investasi berketahanan iklim di segala sektor dengan memperhatikan aspek risiko di masa depan untuk mengurangi biaya respon bencana dan kerugian yang ditimbulkan di masa depansektor pertanian adalah sektor yang paling terdampak dari fenomena iklim baik el nino kekeringan maupun banjir pada musim penghujan sebagai potret selama lima tahun terakhir menurunnya luas panen dan produksi padi diakibatkan oleh fenomena iklim dan juga faktor non iklim seperti perubahan lahan pertanian dapat dilihat pada grafik berikut artinya terdapat sejumlah areal yang tidak dapat ditanami karena berbagai sebab atau mengalami gagal panen jika dibandingkan dengan jumlah potensi areal yang dapat dipanenjika mengacu kepada nilai standar nilai indeks ip sawah irigasi dan nonirigasi dapat disimpulkan sebanyak luas sawah irigasi dan sebanyak sawah nonirigasi tidak ditanami atau mengalami gagal panen besarbesaran yang kemudian berdampak pada penurunan produksi padi nasional seperti disebutkan di atas penyebabnya bisa berupa bencana banjir kekeringan atau konversi lahan dan persaingan komoditas pertanian lainnyabappenas di dalam dokumen kebijakan pembangunan berketahanan iklim memprediksi total potensi kerugian ekonomi selama tahun akibat perubahan iklim bisa mencapai rp triliun pada tahun sedangkan pontensi kerugian ekonomi pada sektor pertanian sendiri diprediksi sebesar rp triliun pada tahun selain itu klhk di dalam dokumen strategi jangka panjang indonesia untuk rendah karbon dan ketahanan iklim ltslccr menyebutkan kerugian ekonomi akibat penurunan produksi padi akibat ancaman perubahan iklim bisa mencapai terhadap pdb nasionalkementerian pertanian mengakui penanganan dampak perubahan iklim merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan produksi padi saat ini yaitu dengan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrim dukungan kegiatan budidaya padi dan inklusi pembiayaan bagi petani salah satunya melalui program kredit usaha rakyat kur sektor pertanian dimana pada tahun telah disalurkan sebesar rp triliun atau setara dengan juta ha atau hanya sebanyak dari luas tanam padi pada tahun terkait dengan el nino pemerintah juga menambah paket kebijakan mendorong implementasi kur alat dan mesin pertanian alsintan dan menyiapkan insentif fiskal berupa bantuan langsung tunai blt el nino sebagai untuk mencegah inflasi sebagai bagian dari paket kebijakan apbn untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi yaitu sebesar rp triliun dengan sasaran kepada juta keluarga penerima manfaat kpm program kur dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sektor riil dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah umkm guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia kur bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku umkm perorangan danatau kelompok usaha pada koperasi yang mempunyai usaha yang layak namun belum calon penerima kur mikro sektor pertanian dapat meminjam maksimal rp juta per musim atau siklus produksi yaitu untuk satu musim tanamkebijakan kur mikro sektor nonproduksi dan sektor produksi nonpertanian perkebunan perikanan dan peternakan p dibatasi dengan menerima kur paling banyak dua kali kur sektor pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri pertanian no tahun dimana kur pertanian diprioritaskan untuk mendukung pencapaian tujuan utama program kementerian pertanian dari aspek pemenuhan modal untuk mendorong pengembangan usahausaha sektor pertanian sering juga disebut usaha agrobisnis yang terdiri atas a subsistem hulu kegiatan ekonomi menghasilkan input produksi input pertanian b subsistem produksi budidaya c subsistem hilir pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan d subsistem pendukung kegiatan yang memberikan layanan pendukung seperti teknologi permodalan dan advokasi bisnisrealisasi pembiayaan kur pertanian meningkat menjadi rp trilun pada tahun dibandingkan tahun sebesar rp triliun sedangkan target pembiayaan kur pertanian di tahun adalah sebesar rp triliunpertanyaannya seberapa efektif pembiayaan adaptasi perubahan iklim melalui program kur dapat merespon dampak iklim di sektor pertaniankur pertanian tidak mempersyaratkan secara spesifik sasaran kepada petani atau kelompok tani rentan dan terpapar risiko iklim mengingat syarat pengajuan pinjaman kur berdasarkan permintaan dan analisa kredit atau kelayakan yang dilakukan oleh pihak bank penyalur untuk menilai potensi risiko gagal bayar dari calon debiturpetujuk teknis harus disiapkan untuk menjamin ketepatan sasaran kepada kelompok tani atau petani yang rentan iklim melalui pertimbangan dan pemanfaatan informasi risiko iklim di dalam penentuan lokasi sebaran wilayah prioritas dan harus dipikirkan kebijakan perlakuan khusus pada kasus tertentu seperti kondisi iklim ekstrim yang menyebabkan kerugian dan kematian wilayah prioritas bisa mengacu kepada sebaran lokasi prioritas sektor pertanian dokumen pembangunan berketahanan iklim dimana tersebar hampir di seluruh wilayah indonesia yaitu sebanyak wilayah kabupaten berisiko terhadap penurunan produksi padi akibat perubahan iklim lihat peta di bawahsedangkan mengacu kepada data realisasi bank bri sebagai mitra penyalur kur terbesar kur bri tahun berdasarkan sebaran rumah tangga didominasi debitur dari pulau jawa sebesar rp triliun atau lebih nilai kur nasional sebesar rp triliun data per juli seperti yang ditargetkan oleh kementerian pertanian kur pertanian tahun ditargetkan sebesar rp triliun dengan porsi tanaman pangan sebesar atau rp triliun sehingga untuk menjamin ketepatan sasaran program kur pertanian pendampingan dinas pertanian di setiap wilayah berperan besar di dalam memberikan rekomendasi calon debitur berisiko iklim kepada pihak distributor kur dimana sebelumnya diperlukan dukungan informasi peta risiko dan dampak risiko iklim terhadap sektor pertanian di setiap wilayah tinjauan khusus kebijakan kur untuk adaptasi perubahan iklim bisa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut menambah atau menentukan jenis kegiatan yang berkaitan dengan penurunan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim sektor pertanian mengklasifikasikan kredit investasi untuk pertanian misalnya peralatan dan mesin untuk merespons risiko iklim ke dalam skema kur khusus sehingga penerima manfaat tidak terkena akumulasi kebijakan plafon kredit melakukan identifikasi calon penerima kur pertanian bagi petani yang berada pada wilayah prioritas dan terpapar risiko perubahan iklim perlakuan khusus terhadap petani danatau kelompok tani yang terkena dampak perubahan iklim ekstrem atau menimbulkan kematian merujuk pada praktik baik kebijakan kur selama masa covid misalnya penambahan subsidi bunga relaksasi restrukturisasi di dalam kasus kebijakan kur covid pemerintah menambah subsidi bunga pinjaman sebesar kepada debitur dengan kriteria tertentu sehingga beban bunga yang ditanggung menjadi dan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga atau margin kur dengan tembahan sebesar kebijakan relaksasi dan penundaan pembayaran maksimal bulan dan penambahan plafon pinjaman pada kasuskasus tertentudan penguatan asuransi pertanian dan peternakan dan peran pemerintah melalui program penyuluh pertanian sangat penting karena mengingat mayoritas petani dan kelompok tani yang rentan iklim merupakan petani kecil yang tidak dan kurang melek dengan akses pembiayaan yang inklusi di samping itu penyuluh pertanian dapat memberikan pendampingan kepada petani melalui sekolah lapang iklim dan pengelolaan alternatif infrastruktur pertanian untuk menopang produksi seperti pemanfaatan tenaga surya untuk pompa air di sawah tadah hujantantangan selanjutnya adalah memastikan penggunaan pinjaman kur yang tepat guna bagi petani karena sejauh ini secara umum pinjaman kur digunakan petani sebagai modal kerja seperti pembelian bibit pupuk dan sebagainya pinjaman belum dimaksimalkan sebagai investasi untuk menopang produksi seperti alat dan mesin pertanian lebih jauh lagi pengawasan terhadap penggunaan kur sangat penting agar tidak terjadi kredit macet akibat dominannya penggunaan dana kur untuk kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan usaha pertanian referensi data dan informasi praktisi perubahan iklim dan pembangunan
"Riset WALHI: Perubahan Iklim dan Tambang Pasir Laut Picu Terjadinya Pelanggaran HAM pada Perempuan di Sulsel. Riset WALHI Sulsel menyebutkan adanya dampak perubahan iklim dan tambang pasir laut di perairan Makassar terhadap perempuan di Pulau Kodingareng Makassar dan Galesong Takalar, Sulawesi Selatan.Hasil riset juga mendeskripsikan bagaimana strategi bertahan hidup para perempuan Pulau Kodingareng dan pesisir Galesong dalam menghadapi perubahan iklim. Pihak dinas dan kampus menekankan perlunya ada riset atau kajian oseanografi sebagai lanjutan dari riset ini, untuk memastikan faktor penyebab dari terjadinya kenaikan ombak dan abrasi ini.WALHI Sulsel dalam rekomendasinya, antara lain meminta pemerintah untuk menghentikan aktivitas reklamasi dan tambang pasir laut yang telah terbukti menyengsarakan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial, dan juga memperparah kondisi iklim saat ini.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional",riset walhi perubahan iklim dan tambang pasir laut picu terjadinya pelanggaran ham pada perempuan di sulsel riset walhi sulsel menyebutkan adanya dampak perubahan iklim dan tambang pasir laut di perairan makassar terhadap perempuan di pulau kodingareng makassar dan galesong takalar sulawesi selatanhasil riset juga mendeskripsikan bagaimana strategi bertahan hidup para perempuan pulau kodingareng dan pesisir galesong dalam menghadapi perubahan iklim pihak dinas dan kampus menekankan perlunya ada riset atau kajian oseanografi sebagai lanjutan dari riset ini untuk memastikan faktor penyebab dari terjadinya kenaikan ombak dan abrasi iniwalhi sulsel dalam rekomendasinya antara lain meminta pemerintah untuk menghentikan aktivitas reklamasi dan tambang pasir laut yang telah terbukti menyengsarakan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial dan juga memperparah kondisi iklim saat ini
"Pasca Pandemi dan Skenario Era Ramah Lingkungan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kekacauan ekonomi dunia. Pasar saham global seperti Footsie, Dow Jones Industrial Average dan Nikkei semuanya telah mengalami penurunan besar sejak wabah dimulai pada 31 Desember.Dow Jones bahkan jatuh ke jurang terdalam, minus 35% pada April 2020 (data , 27/4/2020). Di Indonesia, 6 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK (data Kadin:2020).Meskipun akhir-akhir ini grafik tren kasus COVID-19 mulai menurun, kekhawatiran masih ada. Negara-negara Asia Timur, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pun bersiap dengan gelombang kasus baru COVID-19 yang menunjukkan kurva tren baru.Namun di akhir masa pandemi, -cepat atau lambat, akan terdapat suatu tatanan normal baru agar penyebaran pandemi tidak kian meluas, sementara ekonomi dapat berjalan kembali. Pasca pandemi setidaknya akan ada dua skenario stimulus potensial untuk pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat dampak COVID-19., produk domestik bruto () akan dipompa sedemikian rupa agar ekonomi tumbuh lebih cepat. Dengan menstimulasi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor komoditas. Bersamaan dengan itu, industrialisasi akan bergerak dengan daya yang lebih kuat dari kondisi pra pandemi.Kondisi lingkungan hidup yang sempat membaik di masa kemunculan COVID-19 mungkin akan kembali dipadati polusi. Emisi karbon dipredikasi akan naik ke udara, dan bahkan akan melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah yang disebut fenomena ““.Kita dapat belajar bagaimana pemerintah berbagai dunia merespons krisis finansial 2008 dengan paket penyelamatan ekonomi melalui stimulus bernilai milyaran USD. Walhasil setelah itu, pada dekade terakhir ini emisi gas rumah kaca () kian meningkat.Tiongkok adalah preseden yang nyata. Menanggapi krisis finansial global pada 2008, pemerintah negara itu meluncurkan paket stimulus 586 milyar USD yang berfokus pada proyek infrastruktur skala besar seperti pembangunan jalan tol, dan rel kereta api.Namun dampak lingkungannya, tingkat emisi pun lantas melonjak. Memuncak dalam kabut asap yang terkenal dengan , yang terjadi di kota besar seperti Beijing pada musim dingin 2012 dan 2013., kita bertolak dari preseden paska 2008. Pandemi memberi peluang, -untuk hal-hal yang terlalaikan sebelumnya, yaitu menjadi momen terbaik bagi perbaruan pembangunan dan memasukkan agenda hijau, seperti energi bersih.Studi yang dirilis oleh para peneliti Oxford menemukan indikasi menarik untuk ini. Hasil penelitian menjumpai proyek-proyek hijau menciptakan lebih banyak pekerjaan, memberi pengembalian jangka pendek yang lebih tinggi, dan mengarah pada penghematan biaya peningkatan jangka panjang.Konstruksi infrastruktur energi bersih sebagai contoh, telah menghasilkan pekerjaan dua kali lebih banyak dibandingkan proyek bahan bakar fosil.Secara global, sumber utama emisi gas rumah kaca adalah listrik (31%), pertanian (11%), transportasi (15%), kehutanan (6%) dan manufaktur (12%). Produksi energi dari semua jenis menyumbang 72 persen dari semua emisi. Sektor energi menjadi faktor paling dominan penyebab emisi gas rumah kaca.Karena kedepan kita pasti akan membutuhkan lebih banyak listrik, maka dibutuhkan proyek massal pembangkit listrik bertenaga surya, angin, dan biogas.Kita juga memiliki kebutuhan infrastruktur ramah pengendara sepeda dan pejalan kaki di kota-kota, juga berbagai keperluan pengisian kendaraan listrik dan industri. Kita juga perlu membangun infastruktur koneksi jaringan , karena sistem sekolah dan kerja daring akan semakin marak dilakukan.Bulan April 2020, Para Menteri lingkungan hidup Uni Eropa telah meluncurkan “” sebagai inti dari proses pemulihan pasca COVID-19. Setidaknya 100 milyar Euro dimobilisasi selama periode 2021-2027 di wilayah yang paling terkena dampak untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan, mendekarbonisasi sektor energi, dan normal hijau baru lainnya.Pihak swasta, dari perusahaan besar seperti IKEA, H&M dan Danone pun telah menandatangani komitmen mereka. memahami bahwa perang melawan perubahan iklim adalah inti dari kebijakan ekonomi baru Eropa, dengan penekanan pada energi terbarukan, emisi nol dan teknologi baru. Dalam negara-negara di dunia telah bersepakat untuk sama-sama bertanggungjawab dalam meredam dampak perubahan iklim, meskipun dengan porsi dan kemampuan yang berbeda.Sebagai negara yang turut meratifikasi, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan perubahan iklim global. Hal mana dapat didorong melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.Komitmen Indonesia di bawah Perjanjian Paris yang tertera dalam (NDC) Indonesia mencakup dua skenario, yaitu: (CM1) 29% untuk upaya sendiri dan (CM2) 41% dengan bantuan internasional. Target tersebut akan diupayakan oleh Indonesia pemenuhannya hingga tahun 2030.Pada tahun 2018, berdasarkan hasil inventarisasi, monitoring, pelaporan, dan verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional tahun 2017, Indonesia telah berhasil menurunkan emisi karbonnya sebesar 8,7% dari target CM1.Meski telah ada kemajuan, namun hasil kontribusi itu apabila dibandingkan dengan skenario CM1 dan CM2 masih perlu usaha lebih besar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.Berdasarkan perhitungan, maka kontribusi penurunan emisi secara nasional yang dicatat tahun 2016 adalah sebesar 8,7% dari target penurunan emisi sebesar 29% dari CM1. Kontribusi tersebut berasal dari sektor energi sebesar 3,28%; sektor industri dan penggunaan produk sebesar 0,23%; sektor kehutanan sebesar 4,71%; sektor pertanian 0,1%; dan sektor limbah sebesar 0,57%. Untuk sektor energi, penurunan 3,28% sejauh ini tentu belum melewati sepertiga dari target sebesar 11% (CM1).Untuk itu Indonesia harus meningkatkan upaya pencapaiannnya. Mendorong industri bersih ialah salah satu upaya yang layak di tempuh oleh Indonesia pasca pandemi COVID-19 sekaligus untuk memenuhi komitmen kepada dunia. Pada dasarnya terdapat tingkat produksi dan konsumsi yang sangat tinggi dan tidak diinginkan dari industri dan energi kotor. Sedangkan pada harga yang dibebankan untuk barang-barang tersebut tidak mencerminkan biaya sosial sebenarnya.Salah satu intervensi yang mungkin adalah pajak, yang menaikkan harga barang dari kegiatan itu untuk menekan konsumsi. Pajak karbon () adalah cara praktis untuk meminta konsumen dan produsen memperhitungkan biaya sosial dari meningkatkatnya GRK. Di sisi lain, pemerintah perlu mempromosikan industri yang berbasis energi bersih.Kedua, selama tiga puluh tahun terakhir (carbon brief: 1985-2017) memperlihatkan batubara, minyak, dan gas bumi masih mendominasi dengan memiliki grafik yang meningkat sebagai sumber energi Indonesia.Padahal negeri ini memiliki potensi energi bersih yang melimpah, seperti ratusan vulkanik potensial untuk panas bumi, ladang angin yang luas melewati katulistiwa, dan pancaran surya muncul sepanjang tahun di negara tropis.Ketiga, secara komparatif, negara-negara yang lebih rendah emisi karbon perkapitanya dari Indonesia, seperti Afrika Selatan dan India telah memakai skema pajak karbon untuk meredam emisi.Akan timbul pertanyaan mengapa Indonesia dengan emisi karbon lebih tinggi tidak memakai upaya itu?Afrika Selatan sejak 1 Juni 2019 telah menerapkan pajak karbon senilai 8,34 USD per ton. Sementara India lebih awal lagi, sejak 2010 telah menerapkan pajak karbon nasional senilai 1,07 USD per ton untuk batubara yang diproduksi dan dimpor ke dalam negeri. Indonesia bisa memakai tarif dibawah harga karbon di pasar internasional ―yang mana berkisar 5-40 USD Sebagai kesimpulan, dan belajar dan mengambil hikmah dari pandemi coronavirus, -untuk bangkit dari pemulihan krisis ekonomi, sudah waktunya kita gunakan sebagai kesempatan untuk mendesain ulang ekonomi berkelanjutan dan inklusif lewat energi bersih.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",pasca pandemi dan skenario era ramah lingkungan pandemi covid telah menyebabkan kekacauan ekonomi dunia pasar saham global seperti footsie dow jones industrial average dan nikkei semuanya telah mengalami penurunan besar sejak wabah dimulai pada desemberdow jones bahkan jatuh ke jurang terdalam minus pada april data di indonesia juta pekerja dirumahkan dan terkena phk data kadinmeskipun akhirakhir ini grafik tren kasus covid mulai menurun kekhawatiran masih ada negaranegara asia timur seperti tiongkok jepang dan korea selatan pun bersiap dengan gelombang kasus baru covid yang menunjukkan kurva tren barunamun di akhir masa pandemi cepat atau lambat akan terdapat suatu tatanan normal baru agar penyebaran pandemi tidak kian meluas sementara ekonomi dapat berjalan kembali pasca pandemi setidaknya akan ada dua skenario stimulus potensial untuk pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat dampak covid produk domestik bruto akan dipompa sedemikian rupa agar ekonomi tumbuh lebih cepat dengan menstimulasi konsumsi investasi pengeluaran pemerintah dan ekspor komoditas bersamaan dengan itu industrialisasi akan bergerak dengan daya yang lebih kuat dari kondisi pra pandemikondisi lingkungan hidup yang sempat membaik di masa kemunculan covid mungkin akan kembali dipadati polusi emisi karbon dipredikasi akan naik ke udara dan bahkan akan melonjak lebih tinggi dari sebelumnya inilah yang disebut fenomena kita dapat belajar bagaimana pemerintah berbagai dunia merespons krisis finansial dengan paket penyelamatan ekonomi melalui stimulus bernilai milyaran usd walhasil setelah itu pada dekade terakhir ini emisi gas rumah kaca kian meningkattiongkok adalah preseden yang nyata menanggapi krisis finansial global pada pemerintah negara itu meluncurkan paket stimulus milyar usd yang berfokus pada proyek infrastruktur skala besar seperti pembangunan jalan tol dan rel kereta apinamun dampak lingkungannya tingkat emisi pun lantas melonjak memuncak dalam kabut asap yang terkenal dengan yang terjadi di kota besar seperti beijing pada musim dingin dan kita bertolak dari preseden paska pandemi memberi peluang untuk halhal yang terlalaikan sebelumnya yaitu menjadi momen terbaik bagi perbaruan pembangunan dan memasukkan agenda hijau seperti energi bersihstudi yang dirilis oleh para peneliti oxford menemukan indikasi menarik untuk ini hasil penelitian menjumpai proyekproyek hijau menciptakan lebih banyak pekerjaan memberi pengembalian jangka pendek yang lebih tinggi dan mengarah pada penghematan biaya peningkatan jangka panjangkonstruksi infrastruktur energi bersih sebagai contoh telah menghasilkan pekerjaan dua kali lebih banyak dibandingkan proyek bahan bakar fosilsecara global sumber utama emisi gas rumah kaca adalah listrik pertanian transportasi kehutanan dan manufaktur produksi energi dari semua jenis menyumbang persen dari semua emisi sektor energi menjadi faktor paling dominan penyebab emisi gas rumah kacakarena kedepan kita pasti akan membutuhkan lebih banyak listrik maka dibutuhkan proyek massal pembangkit listrik bertenaga surya angin dan biogaskita juga memiliki kebutuhan infrastruktur ramah pengendara sepeda dan pejalan kaki di kotakota juga berbagai keperluan pengisian kendaraan listrik dan industri kita juga perlu membangun infastruktur koneksi jaringan karena sistem sekolah dan kerja daring akan semakin marak dilakukanbulan april para menteri lingkungan hidup uni eropa telah meluncurkan sebagai inti dari proses pemulihan pasca covid setidaknya milyar euro dimobilisasi selama periode di wilayah yang paling terkena dampak untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan mendekarbonisasi sektor energi dan normal hijau baru lainnyapihak swasta dari perusahaan besar seperti ikea hm dan danone pun telah menandatangani komitmen mereka memahami bahwa perang melawan perubahan iklim adalah inti dari kebijakan ekonomi baru eropa dengan penekanan pada energi terbarukan emisi nol dan teknologi baru dalam negaranegara di dunia telah bersepakat untuk samasama bertanggungjawab dalam meredam dampak perubahan iklim meskipun dengan porsi dan kemampuan yang berbedasebagai negara yang turut meratifikasi indonesia telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan perubahan iklim global hal mana dapat didorong melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutankomitmen indonesia di bawah perjanjian paris yang tertera dalam ndc indonesia mencakup dua skenario yaitu cm untuk upaya sendiri dan cm dengan bantuan internasional target tersebut akan diupayakan oleh indonesia pemenuhannya hingga tahun pada tahun berdasarkan hasil inventarisasi monitoring pelaporan dan verifikasi gas rumah kaca grk nasional tahun indonesia telah berhasil menurunkan emisi karbonnya sebesar dari target cmmeski telah ada kemajuan namun hasil kontribusi itu apabila dibandingkan dengan skenario cm dan cm masih perlu usaha lebih besar untuk memenuhi target yang telah ditetapkanberdasarkan perhitungan maka kontribusi penurunan emisi secara nasional yang dicatat tahun adalah sebesar dari target penurunan emisi sebesar dari cm kontribusi tersebut berasal dari sektor energi sebesar sektor industri dan penggunaan produk sebesar sektor kehutanan sebesar sektor pertanian dan sektor limbah sebesar untuk sektor energi penurunan sejauh ini tentu belum melewati sepertiga dari target sebesar cmuntuk itu indonesia harus meningkatkan upaya pencapaiannnya mendorong industri bersih ialah salah satu upaya yang layak di tempuh oleh indonesia pasca pandemi covid sekaligus untuk memenuhi komitmen kepada dunia pada dasarnya terdapat tingkat produksi dan konsumsi yang sangat tinggi dan tidak diinginkan dari industri dan energi kotor sedangkan pada harga yang dibebankan untuk barangbarang tersebut tidak mencerminkan biaya sosial sebenarnyasalah satu intervensi yang mungkin adalah pajak yang menaikkan harga barang dari kegiatan itu untuk menekan konsumsi pajak karbon adalah cara praktis untuk meminta konsumen dan produsen memperhitungkan biaya sosial dari meningkatkatnya grk di sisi lain pemerintah perlu mempromosikan industri yang berbasis energi bersihkedua selama tiga puluh tahun terakhir carbon brief memperlihatkan batubara minyak dan gas bumi masih mendominasi dengan memiliki grafik yang meningkat sebagai sumber energi indonesiapadahal negeri ini memiliki potensi energi bersih yang melimpah seperti ratusan vulkanik potensial untuk panas bumi ladang angin yang luas melewati katulistiwa dan pancaran surya muncul sepanjang tahun di negara tropisketiga secara komparatif negaranegara yang lebih rendah emisi karbon perkapitanya dari indonesia seperti afrika selatan dan india telah memakai skema pajak karbon untuk meredam emisiakan timbul pertanyaan mengapa indonesia dengan emisi karbon lebih tinggi tidak memakai upaya ituafrika selatan sejak juni telah menerapkan pajak karbon senilai usd per ton sementara india lebih awal lagi sejak telah menerapkan pajak karbon nasional senilai usd per ton untuk batubara yang diproduksi dan dimpor ke dalam negeri indonesia bisa memakai tarif dibawah harga karbon di pasar internasional yang mana berkisar usd sebagai kesimpulan dan belajar dan mengambil hikmah dari pandemi coronavirus untuk bangkit dari pemulihan krisis ekonomi sudah waktunya kita gunakan sebagai kesempatan untuk mendesain ulang ekonomi berkelanjutan dan inklusif lewat energi bersih
"Suhu Makin Panas, Gigitan Nyamuk ‘Aedes Aegypti’ Makin Sering. Suhu makin panas berisiko meningkatkan ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD). Imbas peningkatan suhu itu, perilaku nyamuk aedes aegypti–vector penyebar penyakit DBD–ikut berubah.Pada suhu 18 derajat, misal, nyamuk menggigit setiap lima hari sekali. Ketika suhu naik sampai 33 derajat, ia akan menggigit dua hari sekali. Dengan begitu, peluang nyamuk untuk menularkan penyakit DBD ini akan makin besar.Indi Darmayanti, Kepala Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) membenarkan, penyakit yang ditemukan pertama kali pada 1968 itu masih menjadi tantangan hingga kini. Bukan hanya di Indonesia, juga di tingkat global dengan tren peningkatan cukup drastis selama dua dekade terakhir.Bakteri wolbachia bisa jadi salah satu cara antisipasi penyakit DBD. Adi Utarini, Dewan Pengarah BRIN, mengatakan, penting memahami apa dan bagaimana wolbachia. Wolbachia, merupakan bakteri alami yang hidup dalam sel serangga, bukan bakteri dari hasil rekayasa genetika.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","penyakit yang ditularkan oleh vektor
pola cuaca yang berubah",suhu makin panas gigitan nyamuk aedes aegypti makin sering suhu makin panas berisiko meningkatkan ancaman penyakit demam berdarah dengue dbd imbas peningkatan suhu itu perilaku nyamuk aedes aegyptivector penyebar penyakit dbdikut berubahpada suhu derajat misal nyamuk menggigit setiap lima hari sekali ketika suhu naik sampai derajat ia akan menggigit dua hari sekali dengan begitu peluang nyamuk untuk menularkan penyakit dbd ini akan makin besarindi darmayanti kepala organisasi riset kesehatan badan riset inovasi nasional brin membenarkan penyakit yang ditemukan pertama kali pada itu masih menjadi tantangan hingga kini bukan hanya di indonesia juga di tingkat global dengan tren peningkatan cukup drastis selama dua dekade terakhirbakteri wolbachia bisa jadi salah satu cara antisipasi penyakit dbd adi utarini dewan pengarah brin mengatakan penting memahami apa dan bagaimana wolbachia wolbachia merupakan bakteri alami yang hidup dalam sel serangga bukan bakteri dari hasil rekayasa genetika
"Melawan Hegemoni Industri Ekstraktif yang Heteronormatif. Kerusakan lingkungan bukanlah krisis yang mengitar di ruang publik. Perkara ini menubuh, resiprokal pada tiap inci diri manusia. Implikasi ini lahir dari tumpang-tindih dimensi ekonomi, politik, sosial dan kultural. Keseluruhannya melekat pada rangkaian identitas kolektif hingga penghayatan personal. Namun ada konsekuensi pasti atas krisis iklim yang melanda bumi, yakni, dampak berlapis yang mesti ditanggung oleh kawan-kawan rentan dan kelompok marginal.Orang-orang dengan ragam gender dan seksualitas adalah salah satu kelompok marginal yang terdampak serius atas struktur kekuasaan yang represif. Dominasi industri ekstraktif yang bersekongkol dengan nilai-nilai dengan leluasa membangun mitos, fobia dan diskriminasi terhadap komunitas queer.Alhasil, orang-orang dengan SOGIESC) yang beragam, tetap tak dilihat sebagai bagian dari komponen alam setara.Mereka terus menerus tak memiliki ruang aman, termasuk ketika berada di tengah situasi krisis dan tak memiliki daya tawar dalam mitigasi bencana iklim.Komunitas queer di Indonesia kerap kali terusir dari rumah. Ihwal ini terjadi ketika lingkungan keluarga tidak suportif dan memilih melakukan kekerasan terhadap kerabat biologisnya. Tak sedikit dari mereka keluar dari rumah sejak usia belia atau kabur dalam kondisi tanpa persiapan.Keadaan ini membuat mereka tak bisa menyiapkan dokumen administrasi, misal, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP). Namun, dokumen yang dilegitimasi negara ini masih jadi persyaratan mengakses hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki semua kalangan.Kewajiban pemerintah untuk mendistribusikan dana bantuan atau sembako saat terjadi bencana, tak jarang menihilkan komunitas . Pelayanan administrasi kependudukan yang tidak inklusif menghambat mereka memperoleh akses bantuan sosial setara. Beban ganda yang dialami ini membuat komunitas kian terdampak dan rentan ekonomi.Orang-orang di luar normativitas gender dan seksual yang kaku, mengantongi prakondisi dan telah sejak awal. Tak hanya ketika bencana terjadi, melainkan pada ritus sehari-hari, mereka mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan dan kehidupan layak.Begitu pula dengan komunitas yang terpaksa keluar dari lingkungan rumah yang beracun dan tak memiliki tempat tinggal, mereka kesusahan memenuhi kebutuhan dasar harian, termasuk bahan pangan dan sanitasi.Ketika bencana terjadi dan mengharuskan warga berada pada satu tempat pengungsian yang sama, ada norma-norma biner gender yang membuat komunitas rentan Mereka bahkan ditolak masuk di dalam kamp-kamp pengungsian.Begitu pula dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) bagi mereka yang mengalami menstruasi. , air bersih dan kebutuhan mendasar lain perlu diperhatikan, tak hanya bagi cisgender perempuan, melainkan bagi siapa pun yang memiliki rahim dan mengalami menstruasi. Namun hal ini tentu jadi sulit ketika orang-orang di sekitar tak memiliki perpsektif inklusif atas keberagaman gender manusia. Komunitas serupa abyek yang dirumuskan oleh Julia Kristeva (1982). Mereka disingkirkan, tak dibicarakan dan menjadi arena di mana makna telah runtuh.Kristeva mengungkapkan, abyek ini menerus muncul dan menghantui kesadaran manusia sebab dianggap mengancam identitas, sistem, ketertiban, batasan, posisi, dan aturan yang berlaku (Kristeva, 1982: 4).Pada konsep masyarakat heteropatriarkal, komunitas queer yang menggugat kemapanan dianggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Mereka diusir dan dihindari, namun sekaligus dihasrati dengan melancarkan berbagai macam diskriminasi dan represi. Individu-individu queer ditakuti sekaligus diinginkan, dibuang karena “menghantui” ketertiban manusia sekaligus “disayang” dengan dipelihara untuk terus menerus menjadi bahan pelampiasan kesalahan dan penindasan (Rahmawati, 2022: 134).Gelombang kebencian irasional mulai menguat terhadap queer di Indonesia, puncaknya pada 2016. Fantasi bahwa sang liyan membahayakan, selanjutnya menjadi pembenaran atas kekerasan terhadap mereka yang dipinggirkan.Tak terhitung banyaknya fenomena bencana di Indonesia yang dikaitkan dengan komunitas queer atau LGBTIQ+, misal, pada gempa bumi di Cianjur, .Sesat pikir bahwa kelompok rentan ini sebagai biang bencana dengan sempurna mengalihkan akar persoalan. Alih-alih bersikap kritis atas dampak industri ekstraktif dan krisis iklim yang terjadi, masyarakat dan pemerintah heteronormatif justru sibuk melempar fobia serta stigma terhadap yang Liyan.Paradoks yang meminggirkan queer sebagai yang dihindari sekaligus dihasrati, hadir pula dalam kampanye-kampanye ekologis oleh Indowater/Ecoton. Mereka aksi atas pencemaran Kali Brantas karena limbah industri ekstraktif yang kian tak terkendali (Austriningrum dan Wijaya, 2021). Namun kampanye yang mereka lakukan sekaligus mengukuhkan stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan ragam SOGIESC.Pencemaran zat (EDC) atau senyawa pengganggu hormon (SPH) di Kali Brantas menyebabkan ekosistem terganggu, termasuk spesies ikan yang hidup di dalamnya.Kemudian Indowater/Ecoton melakukan kampanye dengan menyebut ikan-ikan terdampak krisis iklim tersebut dengan “ikan bencong”. Mereka juga menyatakan bila “ikan bencong” ini dikonsumsi, akan berbahaya bagi manusia.Austriningrum dan Wijaya mencatat, aktivitas kampanye yang dilakukan salah satunya ketika sekelompok laki-laki melakukan aksi dengan mengenakan kostum dan berlagak laiknya putri duyung. (Austriningrum dan Wijaya, 2021: 2).Para aktivis ini memilih diksi “ikan bencong” untuk merujuk pada kondisi krisis iklim yang dianggap “kelainan” dan “tidak normal.” Mereka juga menganggap hal itu lelucon yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kondisi yang tengah terjadi. Namun atribut beserta lelucon seksis dan norma maskulinitas hegemonik yang disampaikan, tak memikirkan dampak nyata terhadap individu dengan ekspresi dan identitas gender yang beragam.Lagi-lagi, komunitas queer menanggung konsekuensi serius dari hegemoni industri ekstraktif dan tatanan sosiokultural yang heteronormatif. Membincag keadilan iklim tak bisa lepas dari keadilan bagi semua kalangan. Mengkritisi penindasan atas kuasa industri yang represif ialah juga membongkar bentuk-bentuk reproduksi penindasan kolonial dari beragam sisi.Sebab serupa seruan feminis lesbian kulit hitam, Audre Lorde, bahwa Politik solidaritas merupakan basis kekuatan yang bisa menerus diupayakan untuk menciptakan iklim inklusif, adil dan setara.Komunitas queer di Indonesia telah melakukan pula resistensi dalam melawan kerusakan iklim. Bahkan, meski eksistensi mereka terus dikomodifikasi oleh beragam pihak yang diskriminatif.Saras Dewi (2022) mencatat, aktivitas transpuan pekerja seni, Sanggar Seroja, dalam kampanye terkait perubahan iklim melalui penelitian dan pentas teater.Para transpuan di Kampung Duri, Jakarta Barat ini aktif mengajak warga sekitar mengurangi penggunaan keberadaan bank sampah.Sanggar Seroja juga melakukan akuntabilitas kampanye dengan melakukan daur ulang limbah plastik sebagai bahan kostum yang mereka kenakan saat pentas seni.Semangat solidaritas dalam melawan situasi krisis dilakukan pula oleh para transpuan di Bandung. Mereka memikirkan kedaulatan pangan selama terdampak pandemi dengan hal-hal yang dekat dan sederhana.Para transpuan bersolidaritas menanam sayuran seperti pokcoy, kangkung dan tauge, serta mencoba melakukan budidaya ikan lele di ember (Austriningrum dan Wijaya, 2021: 15).Siasat-siasat perlawanan yang interseksional inilah yang perlu untuk disuarakan dan disebarluaskan. Perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang timpang dan mengerdilkan kelompok rentan perlu diupayakan bersama. Perlawanan ini penting pula dibarengi kesadaran empatik bahwa akar penindasan bersifat kapital, kolonial serta heteropatriarkal.Bila solidaritas lintas kelas, abilitas, gender dan seksualitas menguat, bukan tak mungkin kita dapat menciptakan ruang aman untuk hidup berdampingan dengan alam dan sesama. *Tulisan ini merupakan juara Harapan III Lomba Artikel Hari Anti Tambang kolaborasi antara Jaringan Advokasi Tambang, Indonesia.id dan Mongabay Indonesia. Tulisan ini merupakan opini penulis. Tulisan ini merupakan opini penulis. ***** Akmalia, Shobihatunnisa. 2023. (, diakses 21 Mei 2023).Austriningrum, Giovanni Dessy dan Firdhan Aria Wijaya. 2021. (, diakses 11 Mei 2023).Dewi, Saras. 2022. (, diakses 20 Mei 2023).Kristeva, Julia. 1982. , Leon S. Roudiez (penerjemah). New York: Columbia University Press.Rahmawati, Himas Nur. 2022. Universitas Gadjah Mada. Tesis.","[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",melawan hegemoni industri ekstraktif yang heteronormatif kerusakan lingkungan bukanlah krisis yang mengitar di ruang publik perkara ini menubuh resiprokal pada tiap inci diri manusia implikasi ini lahir dari tumpangtindih dimensi ekonomi politik sosial dan kultural keseluruhannya melekat pada rangkaian identitas kolektif hingga penghayatan personal namun ada konsekuensi pasti atas krisis iklim yang melanda bumi yakni dampak berlapis yang mesti ditanggung oleh kawankawan rentan dan kelompok marginalorangorang dengan ragam gender dan seksualitas adalah salah satu kelompok marginal yang terdampak serius atas struktur kekuasaan yang represif dominasi industri ekstraktif yang bersekongkol dengan nilainilai dengan leluasa membangun mitos fobia dan diskriminasi terhadap komunitas queeralhasil orangorang dengan sogiesc yang beragam tetap tak dilihat sebagai bagian dari komponen alam setaramereka terus menerus tak memiliki ruang aman termasuk ketika berada di tengah situasi krisis dan tak memiliki daya tawar dalam mitigasi bencana iklimkomunitas queer di indonesia kerap kali terusir dari rumah ihwal ini terjadi ketika lingkungan keluarga tidak suportif dan memilih melakukan kekerasan terhadap kerabat biologisnya tak sedikit dari mereka keluar dari rumah sejak usia belia atau kabur dalam kondisi tanpa persiapankeadaan ini membuat mereka tak bisa menyiapkan dokumen administrasi misal kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ktp namun dokumen yang dilegitimasi negara ini masih jadi persyaratan mengakses hakhak dasar yang seharusnya dimiliki semua kalangankewajiban pemerintah untuk mendistribusikan dana bantuan atau sembako saat terjadi bencana tak jarang menihilkan komunitas pelayanan administrasi kependudukan yang tidak inklusif menghambat mereka memperoleh akses bantuan sosial setara beban ganda yang dialami ini membuat komunitas kian terdampak dan rentan ekonomiorangorang di luar normativitas gender dan seksual yang kaku mengantongi prakondisi dan telah sejak awal tak hanya ketika bencana terjadi melainkan pada ritus seharihari mereka mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan dan kehidupan layakbegitu pula dengan komunitas yang terpaksa keluar dari lingkungan rumah yang beracun dan tak memiliki tempat tinggal mereka kesusahan memenuhi kebutuhan dasar harian termasuk bahan pangan dan sanitasiketika bencana terjadi dan mengharuskan warga berada pada satu tempat pengungsian yang sama ada normanorma biner gender yang membuat komunitas rentan mereka bahkan ditolak masuk di dalam kampkamp pengungsianbegitu pula dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi hksr bagi mereka yang mengalami menstruasi air bersih dan kebutuhan mendasar lain perlu diperhatikan tak hanya bagi cisgender perempuan melainkan bagi siapa pun yang memiliki rahim dan mengalami menstruasi namun hal ini tentu jadi sulit ketika orangorang di sekitar tak memiliki perpsektif inklusif atas keberagaman gender manusia komunitas serupa abyek yang dirumuskan oleh julia kristeva mereka disingkirkan tak dibicarakan dan menjadi arena di mana makna telah runtuhkristeva mengungkapkan abyek ini menerus muncul dan menghantui kesadaran manusia sebab dianggap mengancam identitas sistem ketertiban batasan posisi dan aturan yang berlaku kristeva pada konsep masyarakat heteropatriarkal komunitas queer yang menggugat kemapanan dianggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan mereka diusir dan dihindari namun sekaligus dihasrati dengan melancarkan berbagai macam diskriminasi dan represi individuindividu queer ditakuti sekaligus diinginkan dibuang karena menghantui ketertiban manusia sekaligus disayang dengan dipelihara untuk terus menerus menjadi bahan pelampiasan kesalahan dan penindasan rahmawati gelombang kebencian irasional mulai menguat terhadap queer di indonesia puncaknya pada fantasi bahwa sang liyan membahayakan selanjutnya menjadi pembenaran atas kekerasan terhadap mereka yang dipinggirkantak terhitung banyaknya fenomena bencana di indonesia yang dikaitkan dengan komunitas queer atau lgbtiq misal pada gempa bumi di cianjur sesat pikir bahwa kelompok rentan ini sebagai biang bencana dengan sempurna mengalihkan akar persoalan alihalih bersikap kritis atas dampak industri ekstraktif dan krisis iklim yang terjadi masyarakat dan pemerintah heteronormatif justru sibuk melempar fobia serta stigma terhadap yang liyanparadoks yang meminggirkan queer sebagai yang dihindari sekaligus dihasrati hadir pula dalam kampanyekampanye ekologis oleh indowaterecoton mereka aksi atas pencemaran kali brantas karena limbah industri ekstraktif yang kian tak terkendali austriningrum dan wijaya namun kampanye yang mereka lakukan sekaligus mengukuhkan stigma dan diskriminasi terhadap orangorang dengan ragam sogiescpencemaran zat edc atau senyawa pengganggu hormon sph di kali brantas menyebabkan ekosistem terganggu termasuk spesies ikan yang hidup di dalamnyakemudian indowaterecoton melakukan kampanye dengan menyebut ikanikan terdampak krisis iklim tersebut dengan ikan bencong mereka juga menyatakan bila ikan bencong ini dikonsumsi akan berbahaya bagi manusiaaustriningrum dan wijaya mencatat aktivitas kampanye yang dilakukan salah satunya ketika sekelompok lakilaki melakukan aksi dengan mengenakan kostum dan berlagak laiknya putri duyung austriningrum dan wijaya para aktivis ini memilih diksi ikan bencong untuk merujuk pada kondisi krisis iklim yang dianggap kelainan dan tidak normal mereka juga menganggap hal itu lelucon yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kondisi yang tengah terjadi namun atribut beserta lelucon seksis dan norma maskulinitas hegemonik yang disampaikan tak memikirkan dampak nyata terhadap individu dengan ekspresi dan identitas gender yang beragamlagilagi komunitas queer menanggung konsekuensi serius dari hegemoni industri ekstraktif dan tatanan sosiokultural yang heteronormatif membincag keadilan iklim tak bisa lepas dari keadilan bagi semua kalangan mengkritisi penindasan atas kuasa industri yang represif ialah juga membongkar bentukbentuk reproduksi penindasan kolonial dari beragam sisisebab serupa seruan feminis lesbian kulit hitam audre lorde bahwa politik solidaritas merupakan basis kekuatan yang bisa menerus diupayakan untuk menciptakan iklim inklusif adil dan setarakomunitas queer di indonesia telah melakukan pula resistensi dalam melawan kerusakan iklim bahkan meski eksistensi mereka terus dikomodifikasi oleh beragam pihak yang diskriminatifsaras dewi mencatat aktivitas transpuan pekerja seni sanggar seroja dalam kampanye terkait perubahan iklim melalui penelitian dan pentas teaterpara transpuan di kampung duri jakarta barat ini aktif mengajak warga sekitar mengurangi penggunaan keberadaan bank sampahsanggar seroja juga melakukan akuntabilitas kampanye dengan melakukan daur ulang limbah plastik sebagai bahan kostum yang mereka kenakan saat pentas senisemangat solidaritas dalam melawan situasi krisis dilakukan pula oleh para transpuan di bandung mereka memikirkan kedaulatan pangan selama terdampak pandemi dengan halhal yang dekat dan sederhanapara transpuan bersolidaritas menanam sayuran seperti pokcoy kangkung dan tauge serta mencoba melakukan budidaya ikan lele di ember austriningrum dan wijaya siasatsiasat perlawanan yang interseksional inilah yang perlu untuk disuarakan dan disebarluaskan perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang timpang dan mengerdilkan kelompok rentan perlu diupayakan bersama perlawanan ini penting pula dibarengi kesadaran empatik bahwa akar penindasan bersifat kapital kolonial serta heteropatriarkalbila solidaritas lintas kelas abilitas gender dan seksualitas menguat bukan tak mungkin kita dapat menciptakan ruang aman untuk hidup berdampingan dengan alam dan sesama tulisan ini merupakan juara harapan iii lomba artikel hari anti tambang kolaborasi antara jaringan advokasi tambang indonesiaid dan mongabay indonesia tulisan ini merupakan opini penulis tulisan ini merupakan opini penulis akmalia shobihatunnisa diakses mei austriningrum giovanni dessy dan firdhan aria wijaya diakses mei dewi saras diakses mei kristeva julia leon s roudiez penerjemah new york columbia university pressrahmawati himas nur universitas gadjah mada tesis
"Dana Iklim US$103 Juta, Masukan: Transparan dan Kuatkan Perlindungan Masyarakat Adat. Pemerintah Indonesia mendapatkan dana terkait perubahan iklim US$103,78 juta atau sekitar Rp1,5 triliun dari skema pembayaran berbasis hasil dalam pengendalian perubahan iklim skema program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim mencapai Rp 89,6 triliun per tahun atau 3,9% dari alokasi anggaran APBN. Sedang kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030 diproyeksi mencapai US$247,2 miliar (Rp3.461 triliun) setara US$19 miliar atau Rp266,2 triliun per tahun.Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan berharap, dana ini untuk pemulihan lingkungan berbasis masyarakat. Dalam implementasi program dan penyaluran dana ini, harus benar-benar transparan dan program-program prioritas harus berkonsultasi luas dengan elemen organisasi masyarakat adat/lokal maupun masyarakat sipil. Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, selama ini, masyarakat adat menunjukkan praktik pengelolaan dan pemeliharaan hutan dengan baik. Karena itu, keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi tak lepas dari peran masyarakat adat. Sayangnya, justru masyarakat adat masih sulit mendapatkan pengakuan dan perlindungan, bahkan terus mengalami kriminalisasi. Jadi, penguatan pengakuan dan perlindungan hak dengan segera sahkan UU Masyarakat Adat.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",dana iklim us juta masukan transparan dan kuatkan perlindungan masyarakat adat pemerintah indonesia mendapatkan dana terkait perubahan iklim us juta atau sekitar rp triliun dari skema pembayaran berbasis hasil dalam pengendalian perubahan iklim skema program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan redd indonesia dalam lima tahun terakhir ratarata alokasi anggaran perubahan iklim mencapai rp triliun per tahun atau dari alokasi anggaran apbn sedang kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target penurunan emisi pada diproyeksi mencapai us miliar rp triliun setara us miliar atau rp triliun per tahunteguh surya direktur eksekutif yayasan madani berkelanjutan berharap dana ini untuk pemulihan lingkungan berbasis masyarakat dalam implementasi program dan penyaluran dana ini harus benarbenar transparan dan programprogram prioritas harus berkonsultasi luas dengan elemen organisasi masyarakat adatlokal maupun masyarakat sipil rukka sombolinggi sekretaris jenderal aman mengatakan selama ini masyarakat adat menunjukkan praktik pengelolaan dan pemeliharaan hutan dengan baik karena itu keberhasilan indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi tak lepas dari peran masyarakat adat sayangnya justru masyarakat adat masih sulit mendapatkan pengakuan dan perlindungan bahkan terus mengalami kriminalisasi jadi penguatan pengakuan dan perlindungan hak dengan segera sahkan uu masyarakat adat
"Platipus, Mamalia Unik yang Terancam Bendungan dan Perubahan Iklim. Platipus adalah mamalia aneh di dunia yang bertelur, berparuh bebek, dan berbisa.Platipus telah menghadapi banyak ancaman, antara lain perubahan iklim, hilangnya habitat, polusi, dan spesies invasif.Sebuah studi tahun 2008 yang diterbitkan di Nature menemukan bahwa kode genetik platipus terdiri dari campuran mamalia, burung, dan reptil.Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan Kamis di jurnal Communications Biology, para ilmuwan menemukan bahwa bendungan membatasi migrasi platipus dan menyebabkan perkawinan sedarah.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,platipus mamalia unik yang terancam bendungan dan perubahan iklim platipus adalah mamalia aneh di dunia yang bertelur berparuh bebek dan berbisaplatipus telah menghadapi banyak ancaman antara lain perubahan iklim hilangnya habitat polusi dan spesies invasifsebuah studi tahun yang diterbitkan di nature menemukan bahwa kode genetik platipus terdiri dari campuran mamalia burung dan reptildalam sebuah penelitian yang diterbitkan kamis di jurnal communications biology para ilmuwan menemukan bahwa bendungan membatasi migrasi platipus dan menyebabkan perkawinan sedarah
"9 Tahun Utak Atik Peta Setop Izin Hutan, Madani: Belum Perbaiki Tata Kelola. Awal Oktober 2020 ini, revisi PIPPIB sesi kedua sudah usai. Pemerintah menetapkan penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut seluas 66,27 juta hektar. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2017-2019) peta ini memiliki luasan relatif stabil atau tetap, sekitar 66 juta hektar.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan,perubahan PIPPIB ini karena ada pengurangan dan penambahan luas dalam beberapa proses karena ada penetapan hak guna lahan milik masyarakat atau pihak lain yang sebelumnya tak terdeteksi, kini terpetakan.Yayasan Madani Berkelanjutan menilai, sudah sembilan tahun, tiap dua kali setahun, revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) hutan alam primer dan lahan gambut dibikin, tetapi terkesan rutinitas saja belum signifikan perbaiki tata kelola.Belinda Arunarwati Margono, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) DItjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK mengatakan, hutan sekunder sebenarnya perlu dmasuk dalam PIPPIB, terutama hutan sekunder dengan kondisi tutupan hutan masih bagus. Meski begitu, perlu kajian lebih jauh terkait metodologi dan lain-lain.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,tahun utak atik peta setop izin hutan madani belum perbaiki tata kelola awal oktober ini revisi pippib sesi kedua sudah usai pemerintah menetapkan penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut seluas juta hektar dalam kurun waktu dua tahun terakhir peta ini memiliki luasan relatif stabil atau tetap sekitar juta hektarkementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyebutkanperubahan pippib ini karena ada pengurangan dan penambahan luas dalam beberapa proses karena ada penetapan hak guna lahan milik masyarakat atau pihak lain yang sebelumnya tak terdeteksi kini terpetakanyayasan madani berkelanjutan menilai sudah sembilan tahun tiap dua kali setahun revisi peta indikatif penghentian pemberian izin baru pippib hutan alam primer dan lahan gambut dibikin tetapi terkesan rutinitas saja belum signifikan perbaiki tata kelolabelinda arunarwati margono direktur inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan ipsdh ditjen planologi kehutanan dan tata lingkungan klhk mengatakan hutan sekunder sebenarnya perlu dmasuk dalam pippib terutama hutan sekunder dengan kondisi tutupan hutan masih bagus meski begitu perlu kajian lebih jauh terkait metodologi dan lainlain
"Dinilai Berisiko Tinggi dan Timbulkan Konflik, Aktivis Tolak Rencana Pembangunan PLTP di Sinjai. Rencana pemerintah daerah Kabupaten Sinjai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan mengundang investor asing ditentang sejumlah aktivis di Sulawesi Selatan karena dinilai berisiko bagi manusia dan ternak serta menimbulkan konflik.Rencana lokasi PLTP di Desa Batu Belerang dinilai berisiko dengan dampak lingkungan sangat besar karena berada di hulu Sungai Balantieng. Pembangunan PLTP dinilai menggunakan lahan secara boros dan merusak ekosistem hutan, sehingga berkontribusi terhadap deforestasi yang merupakan sumber terjadinya krisis iklim.Potensi listrik yang bisa dihasilkan oleh tenaga panas bumi berkisar antara 35 000 GW. Kapasitas di seluruh dunia saat ini adalah 10.715 megawatt (MW), dengan kapasitas terbesar di Amerika Serikat sebesar 3.086 MW, diikuti oleh Filipina dan Indonesia.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,dinilai berisiko tinggi dan timbulkan konflik aktivis tolak rencana pembangunan pltp di sinjai rencana pemerintah daerah kabupaten sinjai membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi pltp dengan mengundang investor asing ditentang sejumlah aktivis di sulawesi selatan karena dinilai berisiko bagi manusia dan ternak serta menimbulkan konflikrencana lokasi pltp di desa batu belerang dinilai berisiko dengan dampak lingkungan sangat besar karena berada di hulu sungai balantieng pembangunan pltp dinilai menggunakan lahan secara boros dan merusak ekosistem hutan sehingga berkontribusi terhadap deforestasi yang merupakan sumber terjadinya krisis iklimpotensi listrik yang bisa dihasilkan oleh tenaga panas bumi berkisar antara gw kapasitas di seluruh dunia saat ini adalah megawatt mw dengan kapasitas terbesar di amerika serikat sebesar mw diikuti oleh filipina dan indonesia
"Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law?. Lebih 70 aturan di negeri ini diubah dalam UU Cipta Kerja, termasuklah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Kehutanan. Dalam analisis terhadap isi draf Rancangan Undang-undang ini—dari sejak awal, sampai ketuk palu di sidang paripurna dan berseliweran berbagai versi draf—memunculkan kekhawatiran besar terjadi pelemahan terhadap perlindungan lingkungan hidup.Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) mengatakan, ada risiko tinggi bagi lingkungan di balik efisiensi investasi dan kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh UU Cipta kerja.Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, bilang, banyak pasal-pasal dalam omnibus law yang dapat mempercepat deforestasi. Batasan minimal 30% kawasan hutan dihapus dalam UU Cipta Kerja. Dalam catatan ICEL menyebut, kalau penghilangan batas minimal itu berpotensi meningkatkan alih fungsi kawasan hutan dalam proses perencanaan ruang.Masyarakat merupakan pihak paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan oleh perubahan kawasan. Keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat justru dikebiri dalam UU Cipta Kerja.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",mengapa lingkungan hidup terancam dengan ada omnibus law lebih aturan di negeri ini diubah dalam uu cipta kerja termasuklah uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan uu kehutanan dalam analisis terhadap isi draf rancangan undangundang inidari sejak awal sampai ketuk palu di sidang paripurna dan berseliweran berbagai versi drafmemunculkan kekhawatiran besar terjadi pelemahan terhadap perlindungan lingkungan hidupherry purnomo peneliti center for international forestry research cifor mengatakan ada risiko tinggi bagi lingkungan di balik efisiensi investasi dan kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh uu cipta kerjaarie rompas ketua tim kampanye hutan greenpeace bilang banyak pasalpasal dalam omnibus law yang dapat mempercepat deforestasi batasan minimal kawasan hutan dihapus dalam uu cipta kerja dalam catatan icel menyebut kalau penghilangan batas minimal itu berpotensi meningkatkan alih fungsi kawasan hutan dalam proses perencanaan ruangmasyarakat merupakan pihak paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan oleh perubahan kawasan keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat justru dikebiri dalam uu cipta kerja
"Mandiri Pangan dan Konsumsi Makanan Sehat Bisa Tekan Emisi, Seperti Apa?. Kedaulatan dan kemandirian pangan dengan mempertimbangkan kelestarian alam atau ekologi, bisa mulai dari lingkup keluarga maupun komunitas. Pesantren Pesantren Ekologi Ath-Thaariq di Garut, Jawa Barat, satu contoh, berusaha membangun laboratorium pembelajaran agroekologi. Lahan pertanian mereka kelola berbasis pemulihan ekologi.Herni Saraswati, perempuan petani dari Kulonprogo, Yogyakarta penggagas pelestarian pangan, kearifan lokal dan menjaga pengetahuan lokal perempuan dengan kembali ke alam di tengah gempuran industri pangan. Kelompoknya mengupayakan perempuan tak kehilangan mata pencaharian, misal, menciptakan benih padi, bersaing dengan sehat dengan benih pabrik.Memproduksi pangan dengan pola organik maupun memuliakan benih lokal, bisa berkontribusi pada perbaikan lingkungan. Ia juga merupakan aksi tekan pelepasan emisi. Tak cukup dengan pola produksi, perlu juga perubahan pola konsumsi pangan. Dengan pangan sehat juga berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon. Aksi ini antara lain, vegetarian diet, vegan diet, atau planetarian diet.Max Mandias, seorang vegetarian juga Co-founder, Chief Innovation Officer of Burgreens and Green Butcher berpesan, menjaga sisitem pencernaan, perlu mengurangi konsumsi produk olahan. Vegetarian dan vegan saja, tak cukup, sumber makanan nabati juga menentukan.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",mandiri pangan dan konsumsi makanan sehat bisa tekan emisi seperti apa kedaulatan dan kemandirian pangan dengan mempertimbangkan kelestarian alam atau ekologi bisa mulai dari lingkup keluarga maupun komunitas pesantren pesantren ekologi aththaariq di garut jawa barat satu contoh berusaha membangun laboratorium pembelajaran agroekologi lahan pertanian mereka kelola berbasis pemulihan ekologiherni saraswati perempuan petani dari kulonprogo yogyakarta penggagas pelestarian pangan kearifan lokal dan menjaga pengetahuan lokal perempuan dengan kembali ke alam di tengah gempuran industri pangan kelompoknya mengupayakan perempuan tak kehilangan mata pencaharian misal menciptakan benih padi bersaing dengan sehat dengan benih pabrikmemproduksi pangan dengan pola organik maupun memuliakan benih lokal bisa berkontribusi pada perbaikan lingkungan ia juga merupakan aksi tekan pelepasan emisi tak cukup dengan pola produksi perlu juga perubahan pola konsumsi pangan dengan pangan sehat juga berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon aksi ini antara lain vegetarian diet vegan diet atau planetarian dietmax mandias seorang vegetarian juga cofounder chief innovation officer of burgreens and green butcher berpesan menjaga sisitem pencernaan perlu mengurangi konsumsi produk olahan vegetarian dan vegan saja tak cukup sumber makanan nabati juga menentukan
"Omnibus Law ‘Jalan Mulus’ Legalkan Pelanggaran Investasi Sawit dalam Kawasan Hutan?. Kehadiran omnibus law ini bakal menyelamatkan pelaku keterlanjuran investasi sawit di dalam kawasan hutan. Mereka bisa mengurus perizinan dalam waktu tiga tahun, baru kalau tak bisa, kena hukuman administrasi. Kalangan organisasi lingkungan menilai, aturan ini semacam pemutihan terhadap kejahatan lingkungan.Raynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, lewat pasal keterlanjuran ini, pemerintah memberikan fasilitas izin bagi mereka yang sebenarnya sudah melanggar. Kalau dalam keterlanjuran itu terjadi perubahan fungsi ekosistem hutan, siapa yang bertanggung jawab?Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menilai, bukan membenahi keterlanjuran tetapi sudah pemutihan kejahatan lingkungan.Irfan Bakhtiar, Direktur Supporting Palm Oil Sustainability (SPOS) Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mengatakan, dengan kemudahan pemberian izin ini, akan mengaburkan perbuatan yang melanggar dalam penerbitan izin dalam kawasan hutan. Baik, perusahaan maupun pejabat yang mengeluarkan izin.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,omnibus law jalan mulus legalkan pelanggaran investasi sawit dalam kawasan hutan kehadiran omnibus law ini bakal menyelamatkan pelaku keterlanjuran investasi sawit di dalam kawasan hutan mereka bisa mengurus perizinan dalam waktu tiga tahun baru kalau tak bisa kena hukuman administrasi kalangan organisasi lingkungan menilai aturan ini semacam pemutihan terhadap kejahatan lingkunganraynaldo g sembiring direktur eksekutif indonesian center for environmental law icel mengatakan lewat pasal keterlanjuran ini pemerintah memberikan fasilitas izin bagi mereka yang sebenarnya sudah melanggar kalau dalam keterlanjuran itu terjadi perubahan fungsi ekosistem hutan siapa yang bertanggung jawabteguh surya direktur eksekutif yayasan madani berkelanjutan menilai bukan membenahi keterlanjuran tetapi sudah pemutihan kejahatan lingkunganirfan bakhtiar direktur supporting palm oil sustainability spos yayasan keanekaragaman hayati kehati mengatakan dengan kemudahan pemberian izin ini akan mengaburkan perbuatan yang melanggar dalam penerbitan izin dalam kawasan hutan baik perusahaan maupun pejabat yang mengeluarkan izin
"Periode Kedua, Presiden Jokowi Diminta Fokus Benahi Tata Kelola Sumber Daya Alam. Organisasi masyarakat sipil khawatir, agenda pemerintahan lima tahun ke depan, cenderung mengutamakan investasi dan infastruktur hingga berpotensi menimbulkan daya rusak terhadap lingkungan dan masyarakat. Agenda reforma agraria juga diperkirakan makin berat.Seharusnya, dalam lima tahun ke depan, pemerintah fokus mengatasi masalah perbaikan tata kelola yang berelasi dengan sumber daya alam, bukan hanya bagi-bagi kekuasaan.Jaringan Advokasi Tambang juga memperkirakan, lima tahun ke depan, korupsi pertambangan makin subur dengan menemukan momentum dampak revisi UU KPKNama-nama yang santer muncul jadi kandidat menteri, banyak berelasi industri batubara. Kalau ini terjadi, transisi dari energi kotor, seperti batubara, ke energi terbarukan bakal makin sulit…","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",periode kedua presiden jokowi diminta fokus benahi tata kelola sumber daya alam organisasi masyarakat sipil khawatir agenda pemerintahan lima tahun ke depan cenderung mengutamakan investasi dan infastruktur hingga berpotensi menimbulkan daya rusak terhadap lingkungan dan masyarakat agenda reforma agraria juga diperkirakan makin beratseharusnya dalam lima tahun ke depan pemerintah fokus mengatasi masalah perbaikan tata kelola yang berelasi dengan sumber daya alam bukan hanya bagibagi kekuasaanjaringan advokasi tambang juga memperkirakan lima tahun ke depan korupsi pertambangan makin subur dengan menemukan momentum dampak revisi uu kpknamanama yang santer muncul jadi kandidat menteri banyak berelasi industri batubara kalau ini terjadi transisi dari energi kotor seperti batubara ke energi terbarukan bakal makin sulit
"Asap Karhutla Selimuti Riau, Warga Terserang ISPA, Petugas Pemadam Mulai Sakit. Kebakaran hutan dan lahan di Riau, belum padam, bahkan asap makin pekat dan kualitas udara tak sehat bahkan menyentuh level berbahaya.Ratusan ribu warga menderita ISPA. Penderita ISPA sepanjang 2019 sebanyak 281.626 orang terdampak. Angka ISPA dalam empat tahun berturut-turut (2014-2018, 639.548, 720.844, 565.711, dan 529.232 orang terdampak.Gubernur Riau, sudah perintahkan sekolah libur. Sebagian sekolah meliburkan siswa, tetapi sebagian lagi tidak.Setelah lebih dari 100 hari masa pemadaman api, beberapa anggota mulai mengalami penurunan kesehatan. Tim Manggala Agni cukup banyak, tetapi peralatan minim. Mereka minta bantuan peralatan dan posko. Posko ini untuk petugas pemadam kala perlu layanan kesehatan dan makanan.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal
polusi udara",asap karhutla selimuti riau warga terserang ispa petugas pemadam mulai sakit kebakaran hutan dan lahan di riau belum padam bahkan asap makin pekat dan kualitas udara tak sehat bahkan menyentuh level berbahayaratusan ribu warga menderita ispa penderita ispa sepanjang sebanyak orang terdampak angka ispa dalam empat tahun berturutturut dan orang terdampakgubernur riau sudah perintahkan sekolah libur sebagian sekolah meliburkan siswa tetapi sebagian lagi tidaksetelah lebih dari hari masa pemadaman api beberapa anggota mulai mengalami penurunan kesehatan tim manggala agni cukup banyak tetapi peralatan minim mereka minta bantuan peralatan dan posko posko ini untuk petugas pemadam kala perlu layanan kesehatan dan makanan
"Begini Kritik WALHI atas Fatwa MUI soal Pengendalian Iklim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja meluncurkan Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global kepada publik. Fatwa tersebut sudah ditetapkan sejak 16 November 2023 laluNamun, fatwa tersebut mendapatkan reaksi beragam setelah diluncurkan. Ada yang merespon positif, dan ada yang menilai itu dengan kritikan. Salah satunya, seperti dipublikasikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)Walhi mengkritik ketiadaan dukungan moral keagamaan dari MUI terhadap berbagai upaya litigasi iklim yang kini telah dan sedang ditempuh oleh masyarakat di Indonesia yang terdampak krisis iklim, serta ketidaktegasan poisi terhadap perusahaan penyumbang emisi terbesar (carbon major)Padahal, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyebut ada 12 gugatan iklim saat ini sedang berjalan di Indonesia. Termasuk, gugatan dari masyarakat terdampak iklim di pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",mengatasi dampak yang tidak proporsional,begini kritik walhi atas fatwa mui soal pengendalian iklim majelis ulama indonesia mui baru saja meluncurkan fatwa nomor tahun tentang hukum pengendalian perubahan iklim global kepada publik fatwa tersebut sudah ditetapkan sejak november lalunamun fatwa tersebut mendapatkan reaksi beragam setelah diluncurkan ada yang merespon positif dan ada yang menilai itu dengan kritikan salah satunya seperti dipublikasikan wahana lingkungan hidup indonesia walhiwalhi mengkritik ketiadaan dukungan moral keagamaan dari mui terhadap berbagai upaya litigasi iklim yang kini telah dan sedang ditempuh oleh masyarakat di indonesia yang terdampak krisis iklim serta ketidaktegasan poisi terhadap perusahaan penyumbang emisi terbesar carbon majorpadahal program lingkungan perserikatan bangsabangsa unep menyebut ada gugatan iklim saat ini sedang berjalan di indonesia termasuk gugatan dari masyarakat terdampak iklim di pulau pari kabupaten kepulauan seribu provinsi dki jakarta
"Pemerintah Perlu Setop Dulu Izin Impor Sampah. Indonesia jadi sasaran ‘tempat’ sampah dari negara-negara maju. Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) pun mendesak, pemerintah menghentikan sementara pemberian izin impor bahan baku daur ulang kertas dan plastik sambil menunggu revisi peraturan selesai.Banyak ditemukan bahan baku daur ulang masuk ke Indonesia, tidak sesuai perizinan impor, seperti tercampur sampah rumah tangga, bahkan sampai limbah beracun dan berbahaya.Pemerintah, harus serius menangani limbah plastik impor baik pengawasan maupun penegakan hukum terhadap pihak yang mendapatkan persetujuan impor.Dalam UU Nomor 18/2008, disebutkan, Pasal 39 ayat 1 dan 2, terkait sanksi bagi pelanggaran ketentuan larangan memasukkan sampah ke Indonesia. Sanksi itu, pertama, jika melibatkan sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis rumah tangga, kena pidana penjara 3-9 tahun, denda Rp100 juta-Rp3 miliar. Kalau melibatkan sampah spesifik, ancaman penjara lebih berat, yaitu, pidana 4-12 tahun, denda Rp200 juta-Rp5 miliar.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,pemerintah perlu setop dulu izin impor sampah indonesia jadi sasaran tempat sampah dari negaranegara maju aliansi zero waste indonesia azwi pun mendesak pemerintah menghentikan sementara pemberian izin impor bahan baku daur ulang kertas dan plastik sambil menunggu revisi peraturan selesaibanyak ditemukan bahan baku daur ulang masuk ke indonesia tidak sesuai perizinan impor seperti tercampur sampah rumah tangga bahkan sampai limbah beracun dan berbahayapemerintah harus serius menangani limbah plastik impor baik pengawasan maupun penegakan hukum terhadap pihak yang mendapatkan persetujuan impordalam uu nomor disebutkan pasal ayat dan terkait sanksi bagi pelanggaran ketentuan larangan memasukkan sampah ke indonesia sanksi itu pertama jika melibatkan sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis rumah tangga kena pidana penjara tahun denda rp jutarp miliar kalau melibatkan sampah spesifik ancaman penjara lebih berat yaitu pidana tahun denda rp jutarp miliar
"Banjir Tanah Bumbu, Sinyal Degradasi Lingkungan dan Krisis Iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprediksi, Indonesia sedang memasuki musim kemarau, namun di beberapa wilayah masih berpotensi mengalami hujan. Benar saja, hujan lebat terjadi beberapa hari berturut-turut di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan sekitar, sejak 4 Juni lalu.Hujan deras selama beberapa hari berbarengan dengan air laut pasang, menyebabkan empat aliran sungai meluap, yakni Sungai Batulicin di Kecamatan Karang Bintang, Sungai Sebamban di Kecamatan Sungai Loban, Sungai Satui di Kecamatan Satui, dan Sungai Kusan di Kecamatan Kusan Tengah.“Ini terjadi lantaran ada fenomena gelombang rossby ekuatorial sedang aktif di sekitar timur Kalsel, khusus Tanah Bumbu dan Kotabaru,” kata Arif Rahman, Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG Kalsel, Jumat, 7 Juni.Hujan masih terjadi karena ada kondisi belokan angin di timur Kalsel, yang menyebabkan angin bergerak lebih lambat dan membuat pertumbuhan awan hujan. Lalu, fenomena musim pancaroba yang seringkali dibarengi cuaca ekstrem.“Serta ditambah faktor ketidakstabilan atmosfer mendukung terjadinya hujan ekstrem,” katanya. Bencana banjir pun tak terelakkan dan merendam 39 desa di delapan kecamatan di Tanah Bumbu. Rinciannya, satu desa di Karang Bintang, Sungai Loban (6), satu desa di Kuranji, Kusan Hulu (7), Kusan Tengah (6), Satui (10), Teluk Kepayang (7), dan satu desa di Kecamatan Batulicin.Awalnya, banjir di Karang Bintang, dan Sungai Loban 4 Juni lalu. Meluas ke Kuranji, Kusan Tengah, Satui pada 5 Juni. Serta Batulicin dan Teluk Kepayang pada 7 Juni.Di beberapa kecamatan, ketinggian air berkisar 40-75 sentimeter. Paling parah di Kecamatan Kusan Tengah, dan Satui.Pantauan Mongabay di Kecamatan Kusan Tengah, ketinggian air mencapai dua meter hingga merendam rumah warga yang rata-rata berpanggung.“Padahal rumah saya ini berpanggung. Tinggi tongkat bawahnya 1,5 meter. Tapi air tetap masuk rumah,” kata Mamat, warga RT 7 Desa Selimuran, Kecamatan Kusan Tengah, 9 Juni. Banjir, katanya, sudah mulai sejak Januari lalu, namun tidak sampai masuk rumah.“Sekarang paling tinggi, sudah satu pekan. Surutnya lama. Terlebih kalau hujan sebentar saja, naik lagi sudah air,” katanya.Karena rumah terendam, mayoritas warga Desa Selimuran pun mengungsi dengan membangun tenda di pinggiran sawah di belakang rumah mereka.Di Kecamatan Satui, ketinggian banjir 1,5-2 meter. “ Di sejumlah desa dekat sungai,” kata Indera, warga Satui juga anggota komunitas Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), 9 Juni.Kondisi banjir kali ini, katanya, mirip yang . Sama seperti di Kusan Tengah, kata Indera, banjir di Kecamatan Satui lebih lamban surut daripada di kecamatan lain.Kabupaten Tanah Bumbu telah dinyatakan darurat bencana banjir sejak beberapa hari lalu. BPBD Tanah Bumbu melaporkan, hingga 9 Juni, meski tak ada korban jiwa, banjir berdampak terhadap 19.730 warga di delapan kecamatan.“Sebanyak 194 jiwa mengungsi di posko pengungsian,” kata Edi Purwanto, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Tanah Bumbu, 9 Juni.Banjir juga mengakibatkan 5.772 rumah milik warga terendam dan membenamkan 1.768,6 hektar lahan pertanian.“Kemungkinan bisa bertambah lagi, petugas di lapangan masih mendata,” katanya.Sementara itu, mereka belum menghitung berapa fasilitas umum yang rusak dan kerugian materil akibat banjir.“Masih fokus penanganan di lapangan,” katanya. Suriansyah, Manajer Pusdalops BPBD Kalsel menyampaikan, petugas di lapangan meliputi jajaran BPBD Kalsel, BPBD Tanah Bumbu, Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, Dinas Sosial Tanah Bumbu, Basarnas, TNI-Polri, relawan, dan lain-lain.Berdasar hasil pantauan petugas di lapangan, ketinggian banjir terkini sudah berangsur menurun.Kendati demikian, mereka akan terus bersiaga. “Kami terus lakukan pemantauan debit air. Mendata masyarakat terdampak. Evakuasi warga terjebak serta mendistribusikan logistik.”Terlepas di Tanah Bumbu, Suriansyah menyampaikan, banjir juga terjadi di Kecamatan Kintap, Tanah Laut.Kintap adalah wilayah yang berbatasan dengan Satui.”Adapun untuk data korban yang terdampak masih kami kumpulkan.” Bambang Sucipto, warga Satui menyebut, banyak faktor yang membuat banjir di Tanah Bumbu terus terjadi.Salah satunya, aktivitas pembukaan lahan besar-besaran yang terjadi di Tanah Bumbu dan sekitar.“Ini yang paling berpengaruh. Perambahan hutan membuat air tak lagi tertahan di hulu hingga mudah turun ke areal yang lebih rendah dan membuat banjir,” kata pria yang juga dikenal sebagai penyair itu, 9 Juni.Sisi lain, belum ada langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi banjir di Tanah Bumbu hingga permasalahan ini berulang.“Pemerintah mestinya sudah tahu daerah ini rawan banjir. Tapi sampai ini, kesannya, tidak ada langkah serius,” katanya.Langkah serius yang dimaksud Bambang, misal, melakukan normalisasi sungai dan lebih jauh membangun bendungan pengendali banjir.Selama ini, katanya, pemerintah seolah lebih senang penanganan setelah terjadi banjir, daripada antisipasi agar banjir tidak terjadi.“Banjir di Tanah Bumbu ini lebih butuh solusi daripada hanya bantuan mie instant,” katanya. Biang penyebab bencana ekologis di Tanah Bumbu tak bisa lepas dari aktivitas eksploitasi batubara yang ugal-ugalan di wilayah ini.“Tambang merupakan investasi berbasis lahan dan mayoritas tambang batubara di Kalsel ini dengan metode (tambang terbuka). Dari sisi bentang alam saja pasti ada tutupan lahan dialihfungsikan. Tentunya hal itu mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Jefry Raharja, Manajer Kampanye Walhi Kalsel, 9 Juni.Hasil olah data Walhi Kalsel 2024, Tanah Bumbu yang memiliki luas 489.030 hektar ini terbebani izin konsesi tambang batubara seluas 124. 961,76 hektar. Artinya, luas konsesi tambang di Tanah Bumbu seperempat dari luas wilayah kabupaten ini. “Ini belum ditambah aktivitas pertambangan ilegal atau perizinan tumpang tindih komoditas yang sama atau dengan lain,” katanya.Belum lagi, 76.715,73 hektar lahan hak guna usaha (HGU) dan 196.949,79 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).Persoalan ini, diperparah dengan tata kelola kebijakan oleh pemerintah daerah yang karut-marut.“Kita bisa ambil contoh jalan nasional di Satui kilometer 171 yang ambrol , dan masih belum dipulihkan hingga sekarang,” katanya. Satu sisi, Jefry berasumsi, banjir kian sering terjadi menjadi indikasi dampak perubahan iklim kian nyata. Sebab, degradasi lingkungan dengan perubahan iklim adalah dua faktor tidak bisa terpisahkan begitu saja, saling berkaitan.“Pola cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi adalah bagian dari rangkaian pemanasan global yang panjang,” katanya.Sumbernya, kata Jefry, bisa ditelaah dari perjalanan panjang ekstraksi sumber daya alam di Indonesia tanpa henti, baik deforestasi, , alih fungsi lahan untuk pertambangan, ekspansi sawit besar-besaran maupun kebakaran hutan dan lahan.“Faktor ini bisa jadi memicu satu bencana yang tidak kita harapkan,” katanya.Jefry pun mendorong pemerintah berbenah, misal, mengemukakan kebijakan tata kelola lingkungan daerah yang mendukung pemulihan ekologis dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan.“Kami mendesak pemerintah mengevaluasi izin tambang. setop izin baru, dan pulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak akibat sengkarut tata kelola perizinan.”Pemerintah juga dituntut memprioritaskan pembangunan dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana ekologis, seperti membangun sistem peringatan dini bencana.Juga memberikan peningkatan kapasitas masyarakat secara kelembagaan maupun non-kelembagaan pada masyarakat paling rentan terdampak bencana ekologis.“Berikan kepastian hukum untuk masyarakat yang rentan terdampak bencana ekologis seperti ini,” katanya.Zairullah Azhar, Bupati Tanah Bumbu prihatin dengan bencana banjir yang menimpa masyarakatnya.“Saya telah berkeliling beberapa kecamatan dan desa. Saya melihat banyak rumah dan sawah yang terendam. Saya prihatin dengan musibah yang menimpa masyarakat,” katanya saat ditemui usai menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Kusan Tengah, 10 Juni.Dia tak memungkiri kalau banjir di Tanah Bumbu ini sudah berulang.Zairullah berjanji, melakukan langkah mitigasi banjir ke depan.Jangka pendek, katanya, akan membangun kanal air sepanjang 11 kilometer. “Ini masih kami pelajari, soal berkenan atau tidaknya masyarakat untuk direlokasi,” katanya.Untuk jangka panjang, juga akan mendesak pemerintah pusat untuk bangun Bendungan Kusan. “Kalau itu terjadi, banjir bisa terkendali,” katanya.Luas bendungan ini, akan menenggelamkan sembilan desa. “Mayoritas masyarakat tidak masalah. Ini juga didukung oleh beberapa negara yang siap membantu,” katanya.Selain sebagai pengendali banjir, bendungan, klaimnya, juga akan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi daerah. Misal, menciptakan ribuan hektar sawah baru dan mengembangkan sektor perkebunan, maupun perikanan.Manfaat lain, katanya, sebagai pembangkit listrik dari air. “Bisa menghasilkan ratusan ribu megawatt listrik, bisa mengaliri untuk IKN juga. “Yang terpenting, ramah lingkungan,” katanya, tanpa merinci apa yang dia maksud ‘ramah lingkungan.’Ketika disinggung banjir yang tidak terlepas dari faktor degradasi lingkungan, Zairullah bergeming.“Yang kita lihat memang karena curah hujan meningkat dan pasang air laut yang tidak mengalir kembali,” katanya sambil berlalu. *****","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perencanaan kota",banjir tanah bumbu sinyal degradasi lingkungan dan krisis iklim badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memprediksi indonesia sedang memasuki musim kemarau namun di beberapa wilayah masih berpotensi mengalami hujan benar saja hujan lebat terjadi beberapa hari berturutturut di tanah bumbu kalimantan selatan dan sekitar sejak juni laluhujan deras selama beberapa hari berbarengan dengan air laut pasang menyebabkan empat aliran sungai meluap yakni sungai batulicin di kecamatan karang bintang sungai sebamban di kecamatan sungai loban sungai satui di kecamatan satui dan sungai kusan di kecamatan kusan tengahini terjadi lantaran ada fenomena gelombang rossby ekuatorial sedang aktif di sekitar timur kalsel khusus tanah bumbu dan kotabaru kata arif rahman prakirawan stasiun klimatologi kelas i bmkg kalsel jumat junihujan masih terjadi karena ada kondisi belokan angin di timur kalsel yang menyebabkan angin bergerak lebih lambat dan membuat pertumbuhan awan hujan lalu fenomena musim pancaroba yang seringkali dibarengi cuaca ekstremserta ditambah faktor ketidakstabilan atmosfer mendukung terjadinya hujan ekstrem katanya bencana banjir pun tak terelakkan dan merendam desa di delapan kecamatan di tanah bumbu rinciannya satu desa di karang bintang sungai loban satu desa di kuranji kusan hulu kusan tengah satui teluk kepayang dan satu desa di kecamatan batulicinawalnya banjir di karang bintang dan sungai loban juni lalu meluas ke kuranji kusan tengah satui pada juni serta batulicin dan teluk kepayang pada junidi beberapa kecamatan ketinggian air berkisar sentimeter paling parah di kecamatan kusan tengah dan satuipantauan mongabay di kecamatan kusan tengah ketinggian air mencapai dua meter hingga merendam rumah warga yang ratarata berpanggungpadahal rumah saya ini berpanggung tinggi tongkat bawahnya meter tapi air tetap masuk rumah kata mamat warga rt desa selimuran kecamatan kusan tengah juni banjir katanya sudah mulai sejak januari lalu namun tidak sampai masuk rumahsekarang paling tinggi sudah satu pekan surutnya lama terlebih kalau hujan sebentar saja naik lagi sudah air katanyakarena rumah terendam mayoritas warga desa selimuran pun mengungsi dengan membangun tenda di pinggiran sawah di belakang rumah merekadi kecamatan satui ketinggian banjir meter di sejumlah desa dekat sungai kata indera warga satui juga anggota komunitas masyarakat relawan indonesia mri junikondisi banjir kali ini katanya mirip yang sama seperti di kusan tengah kata indera banjir di kecamatan satui lebih lamban surut daripada di kecamatan lainkabupaten tanah bumbu telah dinyatakan darurat bencana banjir sejak beberapa hari lalu bpbd tanah bumbu melaporkan hingga juni meski tak ada korban jiwa banjir berdampak terhadap warga di delapan kecamatansebanyak jiwa mengungsi di posko pengungsian kata edi purwanto kepala bidang kedaruratan dan logistik pada bpbd tanah bumbu junibanjir juga mengakibatkan rumah milik warga terendam dan membenamkan hektar lahan pertaniankemungkinan bisa bertambah lagi petugas di lapangan masih mendata katanyasementara itu mereka belum menghitung berapa fasilitas umum yang rusak dan kerugian materil akibat banjirmasih fokus penanganan di lapangan katanya suriansyah manajer pusdalops bpbd kalsel menyampaikan petugas di lapangan meliputi jajaran bpbd kalsel bpbd tanah bumbu dinas kesehatan tanah bumbu dinas sosial tanah bumbu basarnas tnipolri relawan dan lainlainberdasar hasil pantauan petugas di lapangan ketinggian banjir terkini sudah berangsur menurunkendati demikian mereka akan terus bersiaga kami terus lakukan pemantauan debit air mendata masyarakat terdampak evakuasi warga terjebak serta mendistribusikan logistikterlepas di tanah bumbu suriansyah menyampaikan banjir juga terjadi di kecamatan kintap tanah lautkintap adalah wilayah yang berbatasan dengan satuiadapun untuk data korban yang terdampak masih kami kumpulkan bambang sucipto warga satui menyebut banyak faktor yang membuat banjir di tanah bumbu terus terjadisalah satunya aktivitas pembukaan lahan besarbesaran yang terjadi di tanah bumbu dan sekitarini yang paling berpengaruh perambahan hutan membuat air tak lagi tertahan di hulu hingga mudah turun ke areal yang lebih rendah dan membuat banjir kata pria yang juga dikenal sebagai penyair itu junisisi lain belum ada langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi banjir di tanah bumbu hingga permasalahan ini berulangpemerintah mestinya sudah tahu daerah ini rawan banjir tapi sampai ini kesannya tidak ada langkah serius katanyalangkah serius yang dimaksud bambang misal melakukan normalisasi sungai dan lebih jauh membangun bendungan pengendali banjirselama ini katanya pemerintah seolah lebih senang penanganan setelah terjadi banjir daripada antisipasi agar banjir tidak terjadibanjir di tanah bumbu ini lebih butuh solusi daripada hanya bantuan mie instant katanya biang penyebab bencana ekologis di tanah bumbu tak bisa lepas dari aktivitas eksploitasi batubara yang ugalugalan di wilayah initambang merupakan investasi berbasis lahan dan mayoritas tambang batubara di kalsel ini dengan metode tambang terbuka dari sisi bentang alam saja pasti ada tutupan lahan dialihfungsikan tentunya hal itu mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan kata jefry raharja manajer kampanye walhi kalsel junihasil olah data walhi kalsel tanah bumbu yang memiliki luas hektar ini terbebani izin konsesi tambang batubara seluas hektar artinya luas konsesi tambang di tanah bumbu seperempat dari luas wilayah kabupaten ini ini belum ditambah aktivitas pertambangan ilegal atau perizinan tumpang tindih komoditas yang sama atau dengan lain katanyabelum lagi hektar lahan hak guna usaha hgu dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan pbphpersoalan ini diperparah dengan tata kelola kebijakan oleh pemerintah daerah yang karutmarutkita bisa ambil contoh jalan nasional di satui kilometer yang ambrol dan masih belum dipulihkan hingga sekarang katanya satu sisi jefry berasumsi banjir kian sering terjadi menjadi indikasi dampak perubahan iklim kian nyata sebab degradasi lingkungan dengan perubahan iklim adalah dua faktor tidak bisa terpisahkan begitu saja saling berkaitanpola cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi adalah bagian dari rangkaian pemanasan global yang panjang katanyasumbernya kata jefry bisa ditelaah dari perjalanan panjang ekstraksi sumber daya alam di indonesia tanpa henti baik deforestasi alih fungsi lahan untuk pertambangan ekspansi sawit besarbesaran maupun kebakaran hutan dan lahanfaktor ini bisa jadi memicu satu bencana yang tidak kita harapkan katanyajefry pun mendorong pemerintah berbenah misal mengemukakan kebijakan tata kelola lingkungan daerah yang mendukung pemulihan ekologis dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungankami mendesak pemerintah mengevaluasi izin tambang setop izin baru dan pulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak akibat sengkarut tata kelola perizinanpemerintah juga dituntut memprioritaskan pembangunan dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana ekologis seperti membangun sistem peringatan dini bencanajuga memberikan peningkatan kapasitas masyarakat secara kelembagaan maupun nonkelembagaan pada masyarakat paling rentan terdampak bencana ekologisberikan kepastian hukum untuk masyarakat yang rentan terdampak bencana ekologis seperti ini katanyazairullah azhar bupati tanah bumbu prihatin dengan bencana banjir yang menimpa masyarakatnyasaya telah berkeliling beberapa kecamatan dan desa saya melihat banyak rumah dan sawah yang terendam saya prihatin dengan musibah yang menimpa masyarakat katanya saat ditemui usai menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di kecamatan kusan tengah junidia tak memungkiri kalau banjir di tanah bumbu ini sudah berulangzairullah berjanji melakukan langkah mitigasi banjir ke depanjangka pendek katanya akan membangun kanal air sepanjang kilometer ini masih kami pelajari soal berkenan atau tidaknya masyarakat untuk direlokasi katanyauntuk jangka panjang juga akan mendesak pemerintah pusat untuk bangun bendungan kusan kalau itu terjadi banjir bisa terkendali katanyaluas bendungan ini akan menenggelamkan sembilan desa mayoritas masyarakat tidak masalah ini juga didukung oleh beberapa negara yang siap membantu katanyaselain sebagai pengendali banjir bendungan klaimnya juga akan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi daerah misal menciptakan ribuan hektar sawah baru dan mengembangkan sektor perkebunan maupun perikananmanfaat lain katanya sebagai pembangkit listrik dari air bisa menghasilkan ratusan ribu megawatt listrik bisa mengaliri untuk ikn juga yang terpenting ramah lingkungan katanya tanpa merinci apa yang dia maksud ramah lingkunganketika disinggung banjir yang tidak terlepas dari faktor degradasi lingkungan zairullah bergemingyang kita lihat memang karena curah hujan meningkat dan pasang air laut yang tidak mengalir kembali katanya sambil berlalu
"Ketika Hutan di Konawe Utara Tergerus Tambang Nikel [2]. Pertambangan nikel datang dan mengubah landskap hutan menjadi hamparan tanah gundul nan gersang di sekitar kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra)Hutan terbabat tambang nikel menimbulkan dampak buruk sampai pesisir dan laut. Limbah ore nikel mengalir hingga laut sampai sungai tercemar. Teluk Lasolo yang menjadi sumber kehidupan masyarakat nelayan pun rusak.Pembukaan lahan tambang nikel menghilangkan pohon-pohon sumber bahan baku pembuatan soppe, rumah perahu tradisional Suku Bajo. Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra menyeru perusahaan-perusahaan penambang nikel yang telah beroperasi melakukan reboisasi di eks penggalian tambang nikel untuk mengembalikan fungsi utama hutan.Tulisan ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan hasil reportase Fellowship Pasopati bertema “Mengungkap Dampak dan Ancaman Hilirisasi Nikel Bagi Keberlangsungan Ekologi di Indonesia”. Tulisan pertama bisa dibaca .","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat",ketika hutan di konawe utara tergerus tambang nikel pertambangan nikel datang dan mengubah landskap hutan menjadi hamparan tanah gundul nan gersang di sekitar kawasan konservasi taman wisata alam teluk lasolo konawe utara sulawesi tenggara sultrahutan terbabat tambang nikel menimbulkan dampak buruk sampai pesisir dan laut limbah ore nikel mengalir hingga laut sampai sungai tercemar teluk lasolo yang menjadi sumber kehidupan masyarakat nelayan pun rusakpembukaan lahan tambang nikel menghilangkan pohonpohon sumber bahan baku pembuatan soppe rumah perahu tradisional suku bajo pusat kajian dan advokasi hak asasi manusia puspaham sultra menyeru perusahaanperusahaan penambang nikel yang telah beroperasi melakukan reboisasi di eks penggalian tambang nikel untuk mengembalikan fungsi utama hutantulisan ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan hasil reportase fellowship pasopati bertema mengungkap dampak dan ancaman hilirisasi nikel bagi keberlangsungan ekologi di indonesia tulisan pertama bisa dibaca
"Soal Kebakaran Hutan: Kasasi Pemerintah Ditolak, Organisasi Lingkungan Desak Segera Eksekusi. Kasasi Pemerintah Indonesia, dari Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri, soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ditolak Mahkamah Agung. Mahkamah Agung senada dengan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Kalteng.Gugatan warga sebenarnya, berisi tuntutan-tuntutan perbaikan tata kelola dengan meminta pemerintah membuat berbagai aturan yang sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-undang.Pasca karhutla 2015, pemerintah memang lakukan berbagai langkah, seperti pembentukan Badan Restorasi Gambut. Masyarakat sipil menilai, langkah itu belum cukup karena terbukti di lapangan masih terjadi kebakaran meskipun tak separah 2015.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan, era Joko Widodo, justru perbaikan mulai dilakukan. Baru awal memimpin negeri, karhutla parah terjadi, dan merupakan peristiwa yang berulang puluhan tahun. Pembenahan tata kelola mulai jalan dengan keluar berbagai aturan dan kebijakan.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal",soal kebakaran hutan kasasi pemerintah ditolak organisasi lingkungan desak segera eksekusi kasasi pemerintah indonesia dari presiden joko widodo dan beberapa menteri soal kebakaran hutan dan lahan di kalimantan tengah ditolak mahkamah agung mahkamah agung senada dengan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di kaltenggugatan warga sebenarnya berisi tuntutantuntutan perbaikan tata kelola dengan meminta pemerintah membuat berbagai aturan yang sebenarnya sudah diamanatkan dalam undangundangpasca karhutla pemerintah memang lakukan berbagai langkah seperti pembentukan badan restorasi gambut masyarakat sipil menilai langkah itu belum cukup karena terbukti di lapangan masih terjadi kebakaran meskipun tak separah siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan era joko widodo justru perbaikan mulai dilakukan baru awal memimpin negeri karhutla parah terjadi dan merupakan peristiwa yang berulang puluhan tahun pembenahan tata kelola mulai jalan dengan keluar berbagai aturan dan kebijakan
"Waspada, Gelombang Panas Bakal Kerap Sambangi Asia Tenggara. Sebagian wilayah Asia termasuk Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara mengalami suhu di atas 40 derajat Celsius dalam beberapa hari pada April lalu.Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan, cuaca ekstrem itu melanjutkan tren yang terjadi pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya suhu panas seperti yang terjadi di Asia Tenggara belakangan ini.Peneliti World Weather Attribution (WWA) jika suhu global naik hingga dua derajat Celsius maka panas ekstrem seperti di bulan April lalu akan berulang setiap dua hingga tiga tahun. Panas ekstrem berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan makin banyak terjadinya bencana alamPerjanjian Paris menyepakati memperlambat laju pemanasan global minimal 1,5 derajat Celsius dan di bawah 2 derajat Celsius tingkat praindustri.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","bencana alam
pola cuaca yang berubah",waspada gelombang panas bakal kerap sambangi asia tenggara sebagian wilayah asia termasuk asia barat asia selatan dan asia tenggara mengalami suhu di atas derajat celsius dalam beberapa hari pada april laluorganisasi meteorologi dunia wmo menyatakan cuaca ekstrem itu melanjutkan tren yang terjadi pada tahun sebelumnya beberapa faktor mempengaruhi terjadinya suhu panas seperti yang terjadi di asia tenggara belakangan inipeneliti world weather attribution wwa jika suhu global naik hingga dua derajat celsius maka panas ekstrem seperti di bulan april lalu akan berulang setiap dua hingga tiga tahun panas ekstrem berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan makin banyak terjadinya bencana alamperjanjian paris menyepakati memperlambat laju pemanasan global minimal derajat celsius dan di bawah derajat celsius tingkat praindustri
"Gletser Kiamat : Bongkahan Es Raksasa yang Mencair Cepat. Jauh di dalam perut bumi terdapat sebuah mangkuk es raksasa yang mungkin sudah kita kenal sebagai lapisan es Antartika Barat di Kutub Selatan. Setiap hari, lautan mengikis dasarnya, dan secara perlahan-lahan mengikis gletser yang melapisi tepinya. Suatu saat, ketika lapisan es ini runtuh, maka air laut akan mulai mengisi cekungannya , dan air laut akan membanjiri garis pantai di seluruh dunia.Gletser Thwaites, atau yang sering dijuluki “Gletser Kiamat,” adalah salah satu benteng yang menjaga runtuhnya lapisan es kritis ini, yang sebagian besar terletak di bawah permukaan laut dan hingga saat ini masih mampu menahan es yang cukup untuk menaikkan permukaan laut dunia hingga 3,3 meter. Sayangnya, raksasa beku yang ukurannya hampir seukuran pulau Sulawesi ini juga merupakan salah satu gletser yang paling di dunia.Pada 2017, penulis New York Times dan kontributor majalah Rolling Stone, Jeff Goodell, menyebut Gletser Thwaites sebagai “Gletser Kiamat.” Pada 2019, Goodell diundang oleh para ilmuwan untuk mengikuti ekspedisi ke Antartika selama tujuh minggu. Menurut Goodell, “Gletser Thwaites digambarkan oleh para ilmuwan sebagai gabus dalam botol anggur yang menahan seluruh lapisan es Antartika Barat. Jika Thwaites runtuh, seluruh lapisan es Antartika Barat berada dalam bahaya.”Sementara para ahli glasiologi faham bahwa tingkat kehilangan esnya semakin mengkhawatirkan. Baru-baru ini mereka menemukan bahwa gletser tersebut sudah terpapar air laut yang jauh lebih hangat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dalam sebuah, para ilmuwan yang menggunakan citra satelit dan pemodelan hidrolik menemukan bahwa arus pasang surut yang memanas menembus blok es besar pada kedalaman hingga 5,9 kilometer, menyebabkan “pencairan yang kuat.”“Kita benar-benar perlu memahami seberapa cepat es berubah, seberapa cepat ia akan berubah selama 20 hingga 50 tahun ke depan,” kata Christine Dow, seorang profesor glasiologi di University of Waterloo dan salah satu penulis studi. “Kami berharap akan membutuhkan waktu seratus, 500 tahun untuk kehilangan es itu. Kekhawatiran besar saat ini adalah jika itu terjadi jauh lebih cepat dari itu.”Saat perubahan iklim mendorong suhu global semakin tinggi, gletser dan lapisan es di daerah kutub dan pegunungan pasti akan mencair. Air dan es yang terlepas mengalir ke lautan, menyebabkan permukaan laut naik. Sejak 1880, permukaan laut global telah naik sekitar, dan setiap peningkatan mendadak dapat menjadi bencana besar bagi kota-kota pesisir seperti New York, Mumbai, Shanghai, atau Jakarta. Negara-negara dataran rendah seperti Kepulauan Marshall dan Tuvalu di Samudera Pasifik bisa tenggelam seluruhnya.“ ini sudah menyumbang 4 persen dari kenaikan permukaan laut planet ini dan kehilangan 50 miliar ton es setiap tahun. Ketika runtuh, hal itu bisa menaikkan lautan di seluruh dunia hingga 65 sentimeter. “Kedengarannya tidak banyak, tetapi jika Anda memikirkan berapa banyak air laut yang kita miliki di dunia, itu adalah volume yang sangat besar,” kata Dow.Studi yang diterbitkan dalam Prosiding National Academy of Sciences, menemukan bahwa denyut pasang surut, yang menaikkan dan menurunkan es, memungkinkan air merayap lebih jauh di bawah . Sementara tim yang sama mengamati fenomena ini di Gletser Petermann di Greenland, hal itu belum tercatat di Antartika. Thwaites sang Gletser Kiamat memiliki sekitar delapan kali jumlah es dibandingkan Gletser Petermann.Menggunakan citra satelit resolusi tinggi dan data hidrologi, studi tersebut mengidentifikasi kantong-kantong bertekanan tinggi di mana permukaan gletser telah dinaikkan, yang menunjukkan bahwa air hangat mengalir di bawah es. Model sebelumnya hanya menggunakan bagian gletser yang menyentuh lautan sebagai “garis dasar” untuk mulai menghitung potensi kecepatan hilangnya es akibat kontak dengan air hangat dan asin. Sekarang, menurut makalah tersebut, para peneliti mungkin telah menemukan mata rantai yang hilang dalam memodelkan bagaimana gletser berubah.“Batas ini adalah aspek yang sangat penting dalam geologi sehubungan dengan respons gletser terhadap perubahan iklim,” kata Bernd Scheuchl, seorang peneliti sistem Bumi di University of California-Irvine dan penulis makalah tersebut. Dia mengatakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana air laut dapat menembus dasar gletser dapat membantu para ilmuwan memprediksi kehilangan es dengan lebih baik di seluruh lapisan es Antartika Barat.Memprediksi kecepatan hilangnya es dan kenaikan permukaan laut bukanlah tugas yang mudah. Faktor-faktor yang selalu berubah, seperti jumlah emisi gas rumah kaca, dapat memperlambat atau mempercepat pemanasan global, dan pada gilirannya, laju pencairan gletser. Dan pemodelan gletser, yang secara hidrologis dinamis, terpencil, dan sulit untuk diteliti, merupakan tantangan teknologi yang baru-baru ini dapat ditangani oleh komputer, menurut Dow.Sharon Gray, seorang ilmuwan kelautan di lembaga non-profit Rising Seas Institute , mengatakan terobosan penelitian seperti ini membantu dunia mempersiapkan dan beradaptasi dengan garis pantai yang menghilang. “Itu tidak akan pernah sempurna,” katanya. “Tapi jelas, semakin baik kita bisa mendapatkan model kita, semakin baik kita mendapatkan proyeksi yang membantu kita merencanakan (mitigasi).”Mengingat kompleksitas dan ketidakpastian pemodelan, Gray mengatakan yang terbaik adalah mengasumsikan laut akan naik ke tingkat tertinggi yang diprediksi dan mempersiapkan skenario terburuk. Beberapa tempat berisiko tinggi, seperti , melakukan hal itu dan telah berinvestasi dalam infrastruktur untuk menghadapi tantangan tersebut. “Saya pikir ada harapan dan peluang dalam berpikir kreatif dan mencoba memahami apa yang akan datang dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya,” katanya.Para peneliti seperti Dow dan Scheuchl mengatakan cara terbaik untuk melindungi gletser adalah dengan membatasi emisi karbon. Meskipun panas yang telah dimasukkan manusia ke atmosfer akan bertahan selama berabad-abad dan terus mencairkan gletser, membatasi jumlah pemanasan planet dapat memberi kita waktu untuk mempersiapkan, jika tidak mencegah, hasil yang paling ekstrim.“Tidak ada kata terlambat untuk membuat beberapa perubahan,” kata Scheuchl. “Bahkan jika kita tidak dapat menghentikan perkembangan ini, kita dapat memperlambat dan mengurangi dampaknya.”———","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
perjanjian internasional",gletser kiamat bongkahan es raksasa yang mencair cepat jauh di dalam perut bumi terdapat sebuah mangkuk es raksasa yang mungkin sudah kita kenal sebagai lapisan es antartika barat di kutub selatan setiap hari lautan mengikis dasarnya dan secara perlahanlahan mengikis gletser yang melapisi tepinya suatu saat ketika lapisan es ini runtuh maka air laut akan mulai mengisi cekungannya dan air laut akan membanjiri garis pantai di seluruh duniagletser thwaites atau yang sering dijuluki gletser kiamat adalah salah satu benteng yang menjaga runtuhnya lapisan es kritis ini yang sebagian besar terletak di bawah permukaan laut dan hingga saat ini masih mampu menahan es yang cukup untuk menaikkan permukaan laut dunia hingga meter sayangnya raksasa beku yang ukurannya hampir seukuran pulau sulawesi ini juga merupakan salah satu gletser yang paling di duniapada penulis new york times dan kontributor majalah rolling stone jeff goodell menyebut gletser thwaites sebagai gletser kiamat pada goodell diundang oleh para ilmuwan untuk mengikuti ekspedisi ke antartika selama tujuh minggu menurut goodell gletser thwaites digambarkan oleh para ilmuwan sebagai gabus dalam botol anggur yang menahan seluruh lapisan es antartika barat jika thwaites runtuh seluruh lapisan es antartika barat berada dalam bahayasementara para ahli glasiologi faham bahwa tingkat kehilangan esnya semakin mengkhawatirkan barubaru ini mereka menemukan bahwa gletser tersebut sudah terpapar air laut yang jauh lebih hangat daripada yang diperkirakan sebelumnya dalam sebuah para ilmuwan yang menggunakan citra satelit dan pemodelan hidrolik menemukan bahwa arus pasang surut yang memanas menembus blok es besar pada kedalaman hingga kilometer menyebabkan pencairan yang kuatkita benarbenar perlu memahami seberapa cepat es berubah seberapa cepat ia akan berubah selama hingga tahun ke depan kata christine dow seorang profesor glasiologi di university of waterloo dan salah satu penulis studi kami berharap akan membutuhkan waktu seratus tahun untuk kehilangan es itu kekhawatiran besar saat ini adalah jika itu terjadi jauh lebih cepat dari itusaat perubahan iklim mendorong suhu global semakin tinggi gletser dan lapisan es di daerah kutub dan pegunungan pasti akan mencair air dan es yang terlepas mengalir ke lautan menyebabkan permukaan laut naik sejak permukaan laut global telah naik sekitar dan setiap peningkatan mendadak dapat menjadi bencana besar bagi kotakota pesisir seperti new york mumbai shanghai atau jakarta negaranegara dataran rendah seperti kepulauan marshall dan tuvalu di samudera pasifik bisa tenggelam seluruhnya ini sudah menyumbang persen dari kenaikan permukaan laut planet ini dan kehilangan miliar ton es setiap tahun ketika runtuh hal itu bisa menaikkan lautan di seluruh dunia hingga sentimeter kedengarannya tidak banyak tetapi jika anda memikirkan berapa banyak air laut yang kita miliki di dunia itu adalah volume yang sangat besar kata dowstudi yang diterbitkan dalam prosiding national academy of sciences menemukan bahwa denyut pasang surut yang menaikkan dan menurunkan es memungkinkan air merayap lebih jauh di bawah sementara tim yang sama mengamati fenomena ini di gletser petermann di greenland hal itu belum tercatat di antartika thwaites sang gletser kiamat memiliki sekitar delapan kali jumlah es dibandingkan gletser petermannmenggunakan citra satelit resolusi tinggi dan data hidrologi studi tersebut mengidentifikasi kantongkantong bertekanan tinggi di mana permukaan gletser telah dinaikkan yang menunjukkan bahwa air hangat mengalir di bawah es model sebelumnya hanya menggunakan bagian gletser yang menyentuh lautan sebagai garis dasar untuk mulai menghitung potensi kecepatan hilangnya es akibat kontak dengan air hangat dan asin sekarang menurut makalah tersebut para peneliti mungkin telah menemukan mata rantai yang hilang dalam memodelkan bagaimana gletser berubahbatas ini adalah aspek yang sangat penting dalam geologi sehubungan dengan respons gletser terhadap perubahan iklim kata bernd scheuchl seorang peneliti sistem bumi di university of californiairvine dan penulis makalah tersebut dia mengatakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana air laut dapat menembus dasar gletser dapat membantu para ilmuwan memprediksi kehilangan es dengan lebih baik di seluruh lapisan es antartika baratmemprediksi kecepatan hilangnya es dan kenaikan permukaan laut bukanlah tugas yang mudah faktorfaktor yang selalu berubah seperti jumlah emisi gas rumah kaca dapat memperlambat atau mempercepat pemanasan global dan pada gilirannya laju pencairan gletser dan pemodelan gletser yang secara hidrologis dinamis terpencil dan sulit untuk diteliti merupakan tantangan teknologi yang barubaru ini dapat ditangani oleh komputer menurut dowsharon gray seorang ilmuwan kelautan di lembaga nonprofit rising seas institute mengatakan terobosan penelitian seperti ini membantu dunia mempersiapkan dan beradaptasi dengan garis pantai yang menghilang itu tidak akan pernah sempurna katanya tapi jelas semakin baik kita bisa mendapatkan model kita semakin baik kita mendapatkan proyeksi yang membantu kita merencanakan mitigasimengingat kompleksitas dan ketidakpastian pemodelan gray mengatakan yang terbaik adalah mengasumsikan laut akan naik ke tingkat tertinggi yang diprediksi dan mempersiapkan skenario terburuk beberapa tempat berisiko tinggi seperti melakukan hal itu dan telah berinvestasi dalam infrastruktur untuk menghadapi tantangan tersebut saya pikir ada harapan dan peluang dalam berpikir kreatif dan mencoba memahami apa yang akan datang dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya katanyapara peneliti seperti dow dan scheuchl mengatakan cara terbaik untuk melindungi gletser adalah dengan membatasi emisi karbon meskipun panas yang telah dimasukkan manusia ke atmosfer akan bertahan selama berabadabad dan terus mencairkan gletser membatasi jumlah pemanasan planet dapat memberi kita waktu untuk mempersiapkan jika tidak mencegah hasil yang paling ekstrimtidak ada kata terlambat untuk membuat beberapa perubahan kata scheuchl bahkan jika kita tidak dapat menghentikan perkembangan ini kita dapat memperlambat dan mengurangi dampaknya
"Aktivis Minta Ormas Keagamaan Tak Berbisnis Tambang. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 pada akhir Mei lalu yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat yang ditentang aktivis lingkungan.WALHI Sulsel meminta kepada seluruh organisasi masyarakat keagamaan untuk tidak ikut dalam bisnis pertambangan. Pasalnya, ormas keagamaan hadir di tengah masyarakat bukan untuk berkonflik dan menambah kerusakan lingkungan.JPIK Sulsel menilai usaha pertambangan seringkali memicu konflik dan memiskinkan masyarakat di wilayah tambang, baik karena konsesinya yang mengaveling tanah masyarakat maupun efek domino dari penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah pertambangan. org menilai keterlibatan NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam mengelola tambang akan berdampak buruk, bukan saja bagi NU namun juga bagi masyarakat secara umum.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",aktivis minta ormas keagamaan tak berbisnis tambang pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pp republik indonesia nomor tahun pada akhir mei lalu yang memberikan izin usaha pertambangan iup kepada organisasi masyarakat yang ditentang aktivis lingkunganwalhi sulsel meminta kepada seluruh organisasi masyarakat keagamaan untuk tidak ikut dalam bisnis pertambangan pasalnya ormas keagamaan hadir di tengah masyarakat bukan untuk berkonflik dan menambah kerusakan lingkunganjpik sulsel menilai usaha pertambangan seringkali memicu konflik dan memiskinkan masyarakat di wilayah tambang baik karena konsesinya yang mengaveling tanah masyarakat maupun efek domino dari penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah pertambangan org menilai keterlibatan nu sebagai organisasi islam terbesar di indonesia dalam mengelola tambang akan berdampak buruk bukan saja bagi nu namun juga bagi masyarakat secara umum
"Kepulauan Spermonde: Dari Ancaman Abrasi, Overfishing, hingga Kerentanan Ekonomi Nelayan. Di tengah pesona dan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, Kepulauan Spermonde dihadapkan oleh banyak permasalahan, baik dari ancaman abrasi, illegal fishing, overfishing dan kerentanan ekonomi bagi nelayan yang berada di kawasan ini.Suhu permukaan laut di kawasan Spermonde itu juga telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir sehingga terjadi pemutihan terumbu karang dan terjadi perubahan distribusi ikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan ekonomi nelayan itu sangat bergantung pada ada tidaknya mata pencaharian alternatif.Nelayan yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif memiliki tingkat kerentanan lima, yang berarti gagal pulih dan akan semakin terpuruk jika perubahan iklim terus terjadi.","[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
ketahanan komunitas",kepulauan spermonde dari ancaman abrasi overfishing hingga kerentanan ekonomi nelayan di tengah pesona dan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya kepulauan spermonde dihadapkan oleh banyak permasalahan baik dari ancaman abrasi illegal fishing overfishing dan kerentanan ekonomi bagi nelayan yang berada di kawasan inisuhu permukaan laut di kawasan spermonde itu juga telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir sehingga terjadi pemutihan terumbu karang dan terjadi perubahan distribusi ikanhasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan ekonomi nelayan itu sangat bergantung pada ada tidaknya mata pencaharian alternatifnelayan yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif memiliki tingkat kerentanan lima yang berarti gagal pulih dan akan semakin terpuruk jika perubahan iklim terus terjadi
"Atasi Karhutla, Presiden Perintahkan Peran Aktif Semua Pihak. Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional menegaskan, segera pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jangan sampai menunggu api membesar, baru pemadaman. Dia meminta, semua pihak berperan serta dan berkolaborasi mengatasi karhutla.Presiden meminta, semua pihak menjalankan patroli terpadu, deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, water bombing, hingga penegakan hukum.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus-September. Dari perkiraan, kemarau tahun ini lebih kering kalau dibandingkan 2018.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terjadi peningkatan intensitas karhutla di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal",atasi karhutla presiden perintahkan peran aktif semua pihak presiden joko widodo dalam rapat koordinasi nasional menegaskan segera pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla jangan sampai menunggu api membesar baru pemadaman dia meminta semua pihak berperan serta dan berkolaborasi mengatasi karhutlapresiden meminta semua pihak menjalankan patroli terpadu deteksi dini penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah membuat embung tahan kemarau water bombing hingga penegakan hukumbadan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada agustusseptember dari perkiraan kemarau tahun ini lebih kering kalau dibandingkan berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk terjadi peningkatan intensitas karhutla di beberapa provinsi rawan seperti di riau jambi kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan sulawesi tenggara
"Jutaan Hektar jadi Kebun Tebu, Was-was Nasib Orang Papua. Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri jutaan hektar di Merauke, Papua Selatan. ini digadang-gadang untuk mendukung swasembada gula nasional dan bioetanol. Berbagai kalangan khawatir rencana ini berisiko menyengsarakan Masyarakat Adat Papua.Proyek seluas 2 jutaan hektar ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sebagai lanjutan dari proyek ). Nilai investasi proyek ini mencapai US$8 miliar, setara Rp130 triliun (asumsi kurs Rp16.252). Franky Samperante, Direktur Eksekutif , mengatakan, proyek pangan dan energi ini akan menjadi masalah baru Orang Asli Papua dalam mempertahankan tanah mereka. Terlebih, proyek ini masuk sebagai proyek strategis nasional PSN yang berisiko menafikan partisipasi rakyat dalam penentuan, persetujuan dan pelaksanaan PSN.Sri Palupi, Peneliti The Institute For Ecosoc Rights pun memprkirakan, proyek percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol ini akan menciptakan kembali cerita kelaparan di tanah Papua. Proyek ini akan “membunuh” pelan-pelan Masyarakat Adat Papua.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",jutaan hektar jadi kebun tebu waswas nasib orang papua pemerintah indonesia berencana mengembangkan industri jutaan hektar di merauke papua selatan ini digadanggadang untuk mendukung swasembada gula nasional dan bioetanol berbagai kalangan khawatir rencana ini berisiko menyengsarakan masyarakat adat papuaproyek seluas jutaan hektar ini masuk dalam proyek strategis nasional psn sebagai lanjutan dari proyek nilai investasi proyek ini mencapai us miliar setara rp triliun asumsi kurs rp franky samperante direktur eksekutif mengatakan proyek pangan dan energi ini akan menjadi masalah baru orang asli papua dalam mempertahankan tanah mereka terlebih proyek ini masuk sebagai proyek strategis nasional psn yang berisiko menafikan partisipasi rakyat dalam penentuan persetujuan dan pelaksanaan psnsri palupi peneliti the institute for ecosoc rights pun memprkirakan proyek percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol ini akan menciptakan kembali cerita kelaparan di tanah papua proyek ini akan membunuh pelanpelan masyarakat adat papua
"18 Tahun Lumpur Lapindo: Perhatikan Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan Warga. Semburan lumpurLapindo sejak 29 Mei 2006 di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tidak hanya menyisakan persoalan sosial tetapi juga masalah lingkungan dan kesehatan warga yang harus diselesaikan. Selain udara, warga juga khawatir bila air tanah atau air sumur, serta air permukaan seperti sungai dan irigasi, tercemar akibat lumpur Lapindo. Bencana lumpur Lapindobelum selesai pasca–pembayaran ganti rugi. Dampak nyata lumpur Lapindo dapat dilihat dari udara yang dihirup dan air yang digunakan Kebanyakan, warga mengeluh gangguan pernapasan dan mual-mual.Penelitian Walhi Jawa Timur sebelumnya, menyebutkan adanya temuan timbal [Pb] dan kadmium [Cd] melebihi baku mutu yang merata di 20 titik lokasi sampling, baik pada lumpur, sedimen sungai, maupun air.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]",polusi udara,tahun lumpur lapindo perhatikan pencemaran lingkungan dan kesehatan warga semburan lumpurlapindo sejak mei di kecamatan porong kabupaten sidoarjo jawa timur tidak hanya menyisakan persoalan sosial tetapi juga masalah lingkungan dan kesehatan warga yang harus diselesaikan selain udara warga juga khawatir bila air tanah atau air sumur serta air permukaan seperti sungai dan irigasi tercemar akibat lumpur lapindo bencana lumpur lapindobelum selesai pascapembayaran ganti rugi dampak nyata lumpur lapindo dapat dilihat dari udara yang dihirup dan air yang digunakan kebanyakan warga mengeluh gangguan pernapasan dan mualmualpenelitian walhi jawa timur sebelumnya menyebutkan adanya temuan timbal pb dan kadmium cd melebihi baku mutu yang merata di titik lokasi sampling baik pada lumpur sedimen sungai maupun air
"Industri Teh Tak Luput dari Dampak Perubahan Iklim, Solusi Sirkular jadi Harapan. Teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia, nomor dua setelah air putih.Seperti banyak tanaman pertanian lainnya, produksi teh berdampak terhadap lingkungan, seperti berkontribusi pada deforestasi, polusi, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati.Perubahan iklim telah menjadi faktor penurunan hasil panen dan merugikan jutaan petani kecil yang mata pencahariannya berasal dari tanaman teh.Solusi sirkular membantu ketahanan produksi teh terhadap perubahan iklim, sekaligus mengurangi dampak lingkungan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]",pertanian dan keamanan pangan,industri teh tak luput dari dampak perubahan iklim solusi sirkular jadi harapan teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia nomor dua setelah air putihseperti banyak tanaman pertanian lainnya produksi teh berdampak terhadap lingkungan seperti berkontribusi pada deforestasi polusi dan dampak terhadap keanekaragaman hayatiperubahan iklim telah menjadi faktor penurunan hasil panen dan merugikan jutaan petani kecil yang mata pencahariannya berasal dari tanaman tehsolusi sirkular membantu ketahanan produksi teh terhadap perubahan iklim sekaligus mengurangi dampak lingkungan
"Rusak Sudah Hutan Aceh Seluas 290 Ribu Hektare. Kerusakan hutan di Aceh akibat buruknya tata kelola hutan dan aktivitas ilegal selama sembilan tahun terakhir mencapai 290 ribu hektare. Dengan kata lain, diperkirakan, laju deforestasi yang terjadi di provinsi tersebut sekitar 32 ribu hektare per tahun.Agung Dwinur Cahya dari (GIS) Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mengatakan, Yayasan HAkA mencatat luas hutan Aceh pada 2006 seluas 3,34 juta hektare. Kini, hanya 3,050 juta hektare tersisa.“Data (GCF) 2006 – 2009 menunjukkan, luas hutan Aceh 2006 yang mencapai 3,34, berkurang menjadi 3,18 juta hektare pada 2009,” ujarnya beberapa waktu lalu.Sementara itu, sebut Agung, berdasarkan data periode 2009-2013, deforestasi hutan di Aceh mencapai 127 ribu hektare lebih dengan laju kerusakan hutan mencapai 31,8 ribu per tahun. “Luas hutan Aceh yang pada 2009 sekitar 3,154 juta hektare berkurang ke angka 3,027 juta hektare. Sedangkan kerusakan hutan periode 2014 dan 2015 sekitar 21.056 hektare.”Pada periode ini, kerusakan hutan terluas berada di Kabupatan Aceh Timur (4.431 hektare), Aceh Selatan (3.061 hektare), Aceh Utara (1.771 hektare), Kota Subulussalam (1.475 hektare), dan Kabupaten Gayo Lues (1.401 hektare).Agung mengatakan, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) juga mengalami penyusutan akibat hutan diubah menjadi perkebunan dan praktik merusak lainnya. Kawasan Ekosistem Leuser merupakan kawasan strategis nasional yang wilayah utamanya berada di Provinsi Aceh. “Yayasan HAkA menemukan sekitar 200 ribu hektare luas tutupan hutan alam berada di wilayah areal penggunaan lain (APL).”Pemerhati lingkungan di Aceh, T. M. Zulfikar mengatakan, sebenarnya cukup banyak program yang telah dilakukan berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk menekan laju kerusakan hutan Aceh.“Seperti pemerintah di Aceh telah melaksanakan moratorium , moratorium tambang, perekrutan polisi kehutanan dan kegiatan lainnya. Namun, kegiatan tersebut belum bisa mengurangi laju deforestasi,” ungkapnya.Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) Efendi Isma menyebutkan, perambahan hutan Aceh untuk dijadikan lahan perkebunan bukan hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Pejabat daerah juga ikut terlibat dalam perambahan tersebut.“Dalam beberapa kali pemantauan yang kami lakukan, di beberapa daerah, pembukaan lahan perkebunan di hutan lindung ikut melibatkan pejabat pemerintah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya.”Efendi mengatakan, jika kegiatan buruk pengelolaan hutan Aceh tidak segera diperbaiki, tidak lama lagi hutan akan bertambah rusak. “Bencana seperti banjir, tanah longsor, dan konflik satwa akan terus terjadi.”Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh Husaini Syamaun menjelaskan, saat ini tutupan hutan di Aceh masih cukup luas. Sekitar 54 persen dari luas daratan Aceh merupakan kawasan hutan, baik itu hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi.“Saat ini laju deforestasi hutan hanya sekitar 0,1 persen per tahun, pembukaan lahan juga terjadi di luar kawasan hutan,” sebut Husaini.","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
peran pemerintah lokal",rusak sudah hutan aceh seluas ribu hektare kerusakan hutan di aceh akibat buruknya tata kelola hutan dan aktivitas ilegal selama sembilan tahun terakhir mencapai ribu hektare dengan kata lain diperkirakan laju deforestasi yang terjadi di provinsi tersebut sekitar ribu hektare per tahunagung dwinur cahya dari gis yayasan hutan alam dan lingkungan aceh haka mengatakan yayasan haka mencatat luas hutan aceh pada seluas juta hektare kini hanya juta hektare tersisadata gcf menunjukkan luas hutan aceh yang mencapai berkurang menjadi juta hektare pada ujarnya beberapa waktu lalusementara itu sebut agung berdasarkan data periode deforestasi hutan di aceh mencapai ribu hektare lebih dengan laju kerusakan hutan mencapai ribu per tahun luas hutan aceh yang pada sekitar juta hektare berkurang ke angka juta hektare sedangkan kerusakan hutan periode dan sekitar hektarepada periode ini kerusakan hutan terluas berada di kabupatan aceh timur hektare aceh selatan hektare aceh utara hektare kota subulussalam hektare dan kabupaten gayo lues hektareagung mengatakan kawasan ekosistem leuser kel juga mengalami penyusutan akibat hutan diubah menjadi perkebunan dan praktik merusak lainnya kawasan ekosistem leuser merupakan kawasan strategis nasional yang wilayah utamanya berada di provinsi aceh yayasan haka menemukan sekitar ribu hektare luas tutupan hutan alam berada di wilayah areal penggunaan lain aplpemerhati lingkungan di aceh t m zulfikar mengatakan sebenarnya cukup banyak program yang telah dilakukan berbagai pihak termasuk pemerintah untuk menekan laju kerusakan hutan acehseperti pemerintah di aceh telah melaksanakan moratorium moratorium tambang perekrutan polisi kehutanan dan kegiatan lainnya namun kegiatan tersebut belum bisa mengurangi laju deforestasi ungkapnyajuru bicara koalisi peduli hutan aceh kpha efendi isma menyebutkan perambahan hutan aceh untuk dijadikan lahan perkebunan bukan hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan pejabat daerah juga ikut terlibat dalam perambahan tersebutdalam beberapa kali pemantauan yang kami lakukan di beberapa daerah pembukaan lahan perkebunan di hutan lindung ikut melibatkan pejabat pemerintah seperti yang terjadi di kabupaten bener meriah dan kabupaten pidie jayaefendi mengatakan jika kegiatan buruk pengelolaan hutan aceh tidak segera diperbaiki tidak lama lagi hutan akan bertambah rusak bencana seperti banjir tanah longsor dan konflik satwa akan terus terjadisebelumnya kepala dinas kehutanan provinsi aceh husaini syamaun menjelaskan saat ini tutupan hutan di aceh masih cukup luas sekitar persen dari luas daratan aceh merupakan kawasan hutan baik itu hutan konservasi hutan lindung maupun hutan produksisaat ini laju deforestasi hutan hanya sekitar persen per tahun pembukaan lahan juga terjadi di luar kawasan hutan sebut husaini
"Jangan Biarkan, Penyu Hijau Jantan Hilang di Tahun 2100. Penyu hijau jantan terancam punah karena perubahan iklim dan polutan.Suhu yang lebih hangat menyebabkan lebih banyak tukik betina yang menetas.Hilangnya penyu hijau jantan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut.Upaya konservasi diperlukan untuk melindungi penyu hijau jantan.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat",jangan biarkan penyu hijau jantan hilang di tahun penyu hijau jantan terancam punah karena perubahan iklim dan polutansuhu yang lebih hangat menyebabkan lebih banyak tukik betina yang menetashilangnya penyu hijau jantan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lautupaya konservasi diperlukan untuk melindungi penyu hijau jantan
"Khawatirkan Deforestasi, Namun Parlemen Inggris Gunakan Sawit Untuk Nyalakan Pembangkit Listrik. Parlemen Inggris telah menyetujui pemberian subsidi dari pemerintah terhadap penggunaan bahan bakar berbasis kelapa sawit untuk digunakan sebagai sumber tenaga dalam sejumlah pembangkit tenaga listrik. Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan tanggal 6 Maret 2013 silam Department of Energy and Climate Change (DECC) telah menyetujui penggunaan kelapa sawit yang dibakar dan kayu untuk menghasilkan tenaga bagi pembangkit listrik.Hal ini akan mendorong terjadinya produksi minyak kelapa sawit dunia, dan dikhawatirkan akan meningkatkan deforestasi di Afrika dan Asia Tenggara seiring dengan peningkatan permintaannya.“Masa depan satwa-satwa langka dan dilindungi serta hutan tropis dunia terkait langsung dengan keputusan yang kita buat tentang sumber energi yang kita gunakan,” ungkap Helen Buckland, Direktur Sumatran Orangutan Society. “DECC telah diperingatkan tentang konsekuensi kebijakan ini, namun mereka tak mengindahkan berbagai masukan dan fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa membakar minyak kelapa sawit untuk menghasilkan energi, itu bahkan lebih buruk dibanding dengan bahan bakar berbasis fosil.”Kendati DECC telah menetapkan sutandar keberlanjutan dan ramah lingkungan bagi jenis minyak kelapa sawit yang akan digunakan, namun para pemerhati lingkungan mengkhawatirkan hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap minyak kelapa sawit di dunia, dan akan mengorbankan hutan hujan tropis, lahan gambut dan satwa liar yang dilindungi.“Masalahnya adalah, hal ini bisa menggandakan angka kebutuhan Inggris terhadap minyak kelapa sawit setiap tahunnya, dan kriteria keberlanjutan yang sudah ditetapkan bisa gagal untuk mencegah dampak terhadap ekosistem, keragaman hayati, kepentingan masyarakat, ketahanan pangan dan perubahan iklim akibat perubahan penggunaan lahan dan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.”Inggris saat ini belum menggunakan minyak kelapa sawit untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik mereka. Sebagaian besar konsumsi minyak kelapa sawit di Inggris digunakan untuk makanan yang diproses, sebagai minyak masak dan kosmetik.Penelitian sudah membuktikan bahwa kelapa sawit adalah salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia. Selain itu, akibat hilangnya hutan Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",khawatirkan deforestasi namun parlemen inggris gunakan sawit untuk nyalakan pembangkit listrik parlemen inggris telah menyetujui pemberian subsidi dari pemerintah terhadap penggunaan bahan bakar berbasis kelapa sawit untuk digunakan sebagai sumber tenaga dalam sejumlah pembangkit tenaga listrik dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan tanggal maret silam department of energy and climate change decc telah menyetujui penggunaan kelapa sawit yang dibakar dan kayu untuk menghasilkan tenaga bagi pembangkit listrikhal ini akan mendorong terjadinya produksi minyak kelapa sawit dunia dan dikhawatirkan akan meningkatkan deforestasi di afrika dan asia tenggara seiring dengan peningkatan permintaannyamasa depan satwasatwa langka dan dilindungi serta hutan tropis dunia terkait langsung dengan keputusan yang kita buat tentang sumber energi yang kita gunakan ungkap helen buckland direktur sumatran orangutan society decc telah diperingatkan tentang konsekuensi kebijakan ini namun mereka tak mengindahkan berbagai masukan dan fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa membakar minyak kelapa sawit untuk menghasilkan energi itu bahkan lebih buruk dibanding dengan bahan bakar berbasis fosilkendati decc telah menetapkan sutandar keberlanjutan dan ramah lingkungan bagi jenis minyak kelapa sawit yang akan digunakan namun para pemerhati lingkungan mengkhawatirkan hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap minyak kelapa sawit di dunia dan akan mengorbankan hutan hujan tropis lahan gambut dan satwa liar yang dilindungimasalahnya adalah hal ini bisa menggandakan angka kebutuhan inggris terhadap minyak kelapa sawit setiap tahunnya dan kriteria keberlanjutan yang sudah ditetapkan bisa gagal untuk mencegah dampak terhadap ekosistem keragaman hayati kepentingan masyarakat ketahanan pangan dan perubahan iklim akibat perubahan penggunaan lahan dan hutan menjadi perkebunan kelapa sawitinggris saat ini belum menggunakan minyak kelapa sawit untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik mereka sebagaian besar konsumsi minyak kelapa sawit di inggris digunakan untuk makanan yang diproses sebagai minyak masak dan kosmetikpenelitian sudah membuktikan bahwa kelapa sawit adalah salah satu penyebab utama deforestasi di indonesia selain itu akibat hilangnya hutan indonesia juga menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia
"Kala Hutan Mangrove Pesisir Tangerang Terbabat jadi Pemukiman Mewah. Hutan mangrove di pesisir Tangerang, Banten, perlahan berganti wajah menjadi bangunan-bangunan tinggi menjulang. Pemukiman premium skala besar bagian dari Pantai Indah Kapuk (PIK) II mulai menggerus parisai hijau di pesisir pantai Tangerang itu.Kawasan premium mulai dibangun, hutan mangrove tergusur sudah terjadi dan terus berjalan sampai saat ini di pesisir Kabupaten Tangerang. Masyarakat yang hidup di sekitar dan merawat hutan mangrove pun was-was pelindung dan ruang hidup mereka hilang.Berdasarkan denah lokasi, PIK 2 terbentang di pesisir Utara Tangerang dari Kecamatan Kosambi hingga Kronjo seluas 2.650 hektar. Lokasi yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan menjadi pusat bisnis dan hunian yang mencangkup rumah, apartemen, ruko dan properti premium lain.Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WalhiNasional mengatakan, penghilangan hutan mangrove di pesisir Tangerang membuktikan pemerintah tidak konsisten dalam restorasi dan rehabilitasi hutan Mangrove. Bukanupaya menjaga hutan mangrove tetapi presiden justru menetapkan pembangunan di kawasan itu sebagai PSN.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",kala hutan mangrove pesisir tangerang terbabat jadi pemukiman mewah hutan mangrove di pesisir tangerang banten perlahan berganti wajah menjadi bangunanbangunan tinggi menjulang pemukiman premium skala besar bagian dari pantai indah kapuk pik ii mulai menggerus parisai hijau di pesisir pantai tangerang itukawasan premium mulai dibangun hutan mangrove tergusur sudah terjadi dan terus berjalan sampai saat ini di pesisir kabupaten tangerang masyarakat yang hidup di sekitar dan merawat hutan mangrove pun waswas pelindung dan ruang hidup mereka hilangberdasarkan denah lokasi pik terbentang di pesisir utara tangerang dari kecamatan kosambi hingga kronjo seluas hektar lokasi yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional psn oleh presiden joko widodo jokowi itu akan menjadi pusat bisnis dan hunian yang mencangkup rumah apartemen ruko dan properti premium lainparid ridwanuddin manajer kampanye pesisir dan laut walhinasional mengatakan penghilangan hutan mangrove di pesisir tangerang membuktikan pemerintah tidak konsisten dalam restorasi dan rehabilitasi hutan mangrove bukanupaya menjaga hutan mangrove tetapi presiden justru menetapkan pembangunan di kawasan itu sebagai psn
"Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia. World Resources Institute menggandeng NewPage Corporation, sebuah perusahaan percetakan dan kertas di Amerika Serikat beromzet 3,5 miliar dollar AS dan Project POTICO yang fokus dalam manajemen hutan berkelanjutan di Indonesia, merilis dua buah aplikasi untuk website yang memantau produksi dan memastikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menekan laju deforestasi.Aplikasi tersebut adalah , yang membuat perusahaan dan perncang kebijakan pemerintah untuk menggunakan metode yang standar dan mudah diaplikasikan untuk mencari lokasi potensial untuk mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dan aplikasi baru lainnya adalah F yang menyediakan perangkat unik untuk memantau keadaan tutupan hutan dan membantu para pembeli, investor dan pemerintah untuk menghindari deforestasi lebih parah saat mengembangkan perkebunan baru.Suitability Mappers membantu penggunanya mencari lokasi perkebunan dan mengidentifikasi lokasi dengan bantuan sebuah peta yang bisa dikustimisasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sementara Forest Cover Analyzer bisa melihat perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu di lokasi tertentu dengan bantuan citra satelit terkini. Aplikasi Forest Cover Analyzer ini kurang lebih sangat mirip dengan aplikasi yang dimiliki oleh Mongabay.com dan Mongabay Indonesia, yang mampu memberikan data terkini tutupan hutan di seluruh penjuru dunia.“Bisnis kelapa sawit di Indonesia memberikan kesempatan yang besar kepada rakyat dan para pebisnis di Indonesia, dan sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang mampu menghindarkan kerusakan hutan dan tanah,” ungkap Andrew Steer, Presiden World Resources Institute. “Perangkat online baru ini akan memudahkan pihak perusahaan untuk mengeidentifikasi lebih baik tempat-tempat yang tepat untuk produksi kelapa sawit dan mengidentifikasi potensi deforestasi dan faktor lainnya yang mengancam keberlanjutan industri ini.”Sementara itu Sekretaris Jenderal RSPO, Darrel Webber menambahkan bahwa pengembangan teknologi dan perangkat seperti yang dilakukan oleh WRI lewat Suitability Mapping dan Forest Cover Analyzer ini memungkinkan anggota RSPO melakukan praktek produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan cara yang kredibel, dengan mengidentifikasi lokasi dan dampaknya terhadap lingkungan.“Kedua aplikasi ini membuat kami bisa menyiapkan jawaban yang cepat dan mudah atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak industri dan pemerintah,” tambah Beth Gingold, peneliti dari POTICO.Saat ini, aplikasi ini sudah memberikan data dan informasi terhadap pulau kalimantan, dan akan berkembang terus dalam beberapa bulan ke depan. Dari data yang didapat dari hasil pemantauan Suitability Mappers dan Forest COver Analyzer, terdapat beberapa poin penting:– ada sekitar 14 juta hektar lahan potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit– Kalimantan kehilangan tutupan hutan seluas 2 juta hektar sejak tahun 2005 hingga 2010.– Ada lebih dari 33 juta hektar hutan bernilai konservasi tinggi dan lahan basah di Kalimantan dengan kemungkinan mengandung simpanan karbon yang tinggi dan level keragaman hayati yang tinggi.Aplikasi ini dikembangkan secara bersama-sama oleh WRI bersama dengan Sekala, Rainforest Alliance, SarVision, University of Maryland, South Dakota State University dan Puter Foundation. Kedua alat ini didesain oleh Blue Raster dan ESRI.Perangkat ini mungkin membantu dalam memilih lokasi yang baik dan benar untuk ekspansi perkebunan sawit di Indonesia, namun tentu tak bisa mengontrol para pelaku bisnis untuk memenuhi prosedur hukum yang benar dalam pengambilalihan lahan untuk perkebunan. Perangkat ini akan sangat berguna, jika pihak perusahaan juga memiliki informasi seputar status lahan yang ada di dalam peta tersebut, termasuk hutan adat yang dimiliki oleh warga sekitar hutan agar menghindari pengambilan lahan secara sepihak dan pembukaan lahan tanpa analisis dampak lingkungan yang benar.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",mengatasi dampak yang tidak proporsional,aplikasi peta baru dari wri singkap lahan sawit tersembunyi di indonesia world resources institute menggandeng newpage corporation sebuah perusahaan percetakan dan kertas di amerika serikat beromzet miliar dollar as dan project potico yang fokus dalam manajemen hutan berkelanjutan di indonesia merilis dua buah aplikasi untuk website yang memantau produksi dan memastikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menekan laju deforestasiaplikasi tersebut adalah yang membuat perusahaan dan perncang kebijakan pemerintah untuk menggunakan metode yang standar dan mudah diaplikasikan untuk mencari lokasi potensial untuk mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan dan aplikasi baru lainnya adalah f yang menyediakan perangkat unik untuk memantau keadaan tutupan hutan dan membantu para pembeli investor dan pemerintah untuk menghindari deforestasi lebih parah saat mengembangkan perkebunan barusuitability mappers membantu penggunanya mencari lokasi perkebunan dan mengidentifikasi lokasi dengan bantuan sebuah peta yang bisa dikustimisasi sesuai kebutuhan penggunanya sementara forest cover analyzer bisa melihat perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu di lokasi tertentu dengan bantuan citra satelit terkini aplikasi forest cover analyzer ini kurang lebih sangat mirip dengan aplikasi yang dimiliki oleh mongabaycom dan mongabay indonesia yang mampu memberikan data terkini tutupan hutan di seluruh penjuru duniabisnis kelapa sawit di indonesia memberikan kesempatan yang besar kepada rakyat dan para pebisnis di indonesia dan sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang mampu menghindarkan kerusakan hutan dan tanah ungkap andrew steer presiden world resources institute perangkat online baru ini akan memudahkan pihak perusahaan untuk mengeidentifikasi lebih baik tempattempat yang tepat untuk produksi kelapa sawit dan mengidentifikasi potensi deforestasi dan faktor lainnya yang mengancam keberlanjutan industri inisementara itu sekretaris jenderal rspo darrel webber menambahkan bahwa pengembangan teknologi dan perangkat seperti yang dilakukan oleh wri lewat suitability mapping dan forest cover analyzer ini memungkinkan anggota rspo melakukan praktek produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan cara yang kredibel dengan mengidentifikasi lokasi dan dampaknya terhadap lingkungankedua aplikasi ini membuat kami bisa menyiapkan jawaban yang cepat dan mudah atas pertanyaanpertanyaan dari pihak industri dan pemerintah tambah beth gingold peneliti dari poticosaat ini aplikasi ini sudah memberikan data dan informasi terhadap pulau kalimantan dan akan berkembang terus dalam beberapa bulan ke depan dari data yang didapat dari hasil pemantauan suitability mappers dan forest cover analyzer terdapat beberapa poin penting ada sekitar juta hektar lahan potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit kalimantan kehilangan tutupan hutan seluas juta hektar sejak tahun hingga ada lebih dari juta hektar hutan bernilai konservasi tinggi dan lahan basah di kalimantan dengan kemungkinan mengandung simpanan karbon yang tinggi dan level keragaman hayati yang tinggiaplikasi ini dikembangkan secara bersamasama oleh wri bersama dengan sekala rainforest alliance sarvision university of maryland south dakota state university dan puter foundation kedua alat ini didesain oleh blue raster dan esriperangkat ini mungkin membantu dalam memilih lokasi yang baik dan benar untuk ekspansi perkebunan sawit di indonesia namun tentu tak bisa mengontrol para pelaku bisnis untuk memenuhi prosedur hukum yang benar dalam pengambilalihan lahan untuk perkebunan perangkat ini akan sangat berguna jika pihak perusahaan juga memiliki informasi seputar status lahan yang ada di dalam peta tersebut termasuk hutan adat yang dimiliki oleh warga sekitar hutan agar menghindari pengambilan lahan secara sepihak dan pembukaan lahan tanpa analisis dampak lingkungan yang benar
"Perubahan Iklim dan Deforestasi di Borneo Berdampak Fatal. ANCAMAN dan bahaya besar mengintai hearth of Borneo (HoB) pada tahun-tahun mendatang jika deforestasi terus menerus dan perubahan iklim terjadi. Ini diungkap dalam laporan WWF terbaru berjudul Assessing the Impact of Climate Change in Borneo (Mengkaji Dampak Perubahan Iklim di Borneo) yang dirilis, Jumat(15/6/12).Dalam laporan ini, WWF memproyeksikan, jika nilai modal alam (natural capital) akibat deforestasi di Borneo terus berada pada titik sama, kawasan HoB akan mengalami dampak perubahan iklim dengan risiko kebakaran hutan, banjir, penurunan kualitas kesehatan manusia, perubahan hasil pertanian dan kerusakan infrastruktur.Kenaikan permukaan laut diperkirakan bisa menyebabkan kerusakan meluas ke pusat-pusat pemukiman. Keadaan ini akan mengakibatkan kerusakan ekonomi cukup besar. Juga terjadi, kenaikan komponen pembiayaan di kalangan pemerintah daerah, masyarakat dan bisnis.Dengan peningkatan suhu hingga dua derajat, keanekaragaman hayati Borneo khusus spesies laut, reptil dan amfibi akan sangat terganggu. Bahkan, berpotensi hancur pada tahun 2050 bila suhu meningkat lebih panas lagi.Adam Tomasek dari program Heart of Borneo Initiative mengatakan, laporan ini menyusul laporan WWF-ADB berjudul Ecological Footprint and Investment in Natural Capital in Asia and the Pacific (Jejak Ekologis dan Investasi Modal Alam di Asia dan Pasifik) yang dirilis pada 5 Juni 2012 lalu. Laporan ini mengingatkan tentang berkurangnya modal alam di Asia-Pasifik dan ada tekanan jasa ekosistem.Tomasek mengatakan, semua prediksi dari laporan itu, ditambah cadangan modal alam berkurang akibat penggundulan hutan yang terus menerus, sesuatu yang harus diwaspadai pemerintah, industri dan masyarakat.“Hutan Heart of Borneo memiliki nilai penting, baik bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan bagi kepentingan global,” katanya.Sebab, keanekaragaman hayati di HoB sangat kaya dan unik. Potensi penyerapan karbon dan berbagai jasa lingkungan yang diberikan terkait pangan, air dan ketahanan energi juga tinggi. “Pelestarian hutan Borneo dan ekosistem salah satu prioritas penting di kawasan ini. Dengan kurangnya aksi perlindungan ini berarti kita menempatkan ekonomi, mata pencaharian dan spesies dalam bahaya besar.”Menurut dia, deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi hingga 20 persen dari emisi karbon global. Hutan Borneo dan spesies yang tergantung pada hutan terancam penebangan yang tidak lestari, konversi hutan alam untuk kegiatan komersil. Terutama perkebunan sawit dan tambang batubara, termasuk kebakaran hutan dan perburuan satwa liar.Tomasek menambahkan, kebijakan fiskal, investasi dan faktor modal alam ke dalam proses pengambilan keputusan ekonomi merupakan hal sangat penting. “Ini untuk mengatasi kecenderungan destruktif yang diungkapkan dalam laporan itu,” ujar dia.","[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",perubahan iklim dan deforestasi di borneo berdampak fatal ancaman dan bahaya besar mengintai hearth of borneo hob pada tahuntahun mendatang jika deforestasi terus menerus dan perubahan iklim terjadi ini diungkap dalam laporan wwf terbaru berjudul assessing the impact of climate change in borneo mengkaji dampak perubahan iklim di borneo yang dirilis jumatdalam laporan ini wwf memproyeksikan jika nilai modal alam natural capital akibat deforestasi di borneo terus berada pada titik sama kawasan hob akan mengalami dampak perubahan iklim dengan risiko kebakaran hutan banjir penurunan kualitas kesehatan manusia perubahan hasil pertanian dan kerusakan infrastrukturkenaikan permukaan laut diperkirakan bisa menyebabkan kerusakan meluas ke pusatpusat pemukiman keadaan ini akan mengakibatkan kerusakan ekonomi cukup besar juga terjadi kenaikan komponen pembiayaan di kalangan pemerintah daerah masyarakat dan bisnisdengan peningkatan suhu hingga dua derajat keanekaragaman hayati borneo khusus spesies laut reptil dan amfibi akan sangat terganggu bahkan berpotensi hancur pada tahun bila suhu meningkat lebih panas lagiadam tomasek dari program heart of borneo initiative mengatakan laporan ini menyusul laporan wwfadb berjudul ecological footprint and investment in natural capital in asia and the pacific jejak ekologis dan investasi modal alam di asia dan pasifik yang dirilis pada juni lalu laporan ini mengingatkan tentang berkurangnya modal alam di asiapasifik dan ada tekanan jasa ekosistemtomasek mengatakan semua prediksi dari laporan itu ditambah cadangan modal alam berkurang akibat penggundulan hutan yang terus menerus sesuatu yang harus diwaspadai pemerintah industri dan masyarakathutan heart of borneo memiliki nilai penting baik bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan bagi kepentingan global katanyasebab keanekaragaman hayati di hob sangat kaya dan unik potensi penyerapan karbon dan berbagai jasa lingkungan yang diberikan terkait pangan air dan ketahanan energi juga tinggi pelestarian hutan borneo dan ekosistem salah satu prioritas penting di kawasan ini dengan kurangnya aksi perlindungan ini berarti kita menempatkan ekonomi mata pencaharian dan spesies dalam bahaya besarmenurut dia deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi hingga persen dari emisi karbon global hutan borneo dan spesies yang tergantung pada hutan terancam penebangan yang tidak lestari konversi hutan alam untuk kegiatan komersil terutama perkebunan sawit dan tambang batubara termasuk kebakaran hutan dan perburuan satwa liartomasek menambahkan kebijakan fiskal investasi dan faktor modal alam ke dalam proses pengambilan keputusan ekonomi merupakan hal sangat penting ini untuk mengatasi kecenderungan destruktif yang diungkapkan dalam laporan itu ujar dia
"Saatnya Berhemat! Permintaan Kertas Terus Gunduli Hutan Tropis Dunia. Sebaiknya anda harus semakin berhemat kertas sejak saat ini. Jika anda masih ingin melihat hutan tropis Indonesia dan dunia tumbuh lebat, rasanya hal itu sudah harus dilakukan. Berdasarkan laporan terbaru dari (UCS) tingginya tingkat permintaan kayu dan kertas berkontribusi signifikan dalam perusakan keragaman hayati yang tinggi hutan hujan tropis dan memperburuk perubahan iklim. Dalam laporan bertajuk, menyatakan bahwa produk dari kayu yang tersertifikasi, produk kayu dan serat dari tanaman atau wilayah non-hutan dan kebijakan pemerintah untuk melakukan praktek-praktek yang menekan perusakan hutan adalah tiga upaya utama yang diyakini bisa menekan deforestasi dan degradasi hutan demi memenuhi kebutuhan kertas, wadah produk, furnitur dan bahan konstruksi.“Permintaan kayu dari hutan tropis terus meningkat secara global, sementara di sisi lain hutan tropisnya terus lenyap dari waktu ke waktu,” ungkap Pipa Elias, konsultan UCS dan penulis laporan ini, dia menekankan bahwa perdagangan internasional dalam produk kayu diperkirakan mencapai 450 juta dollar setiap tahun hingga akhir dekade ini, meningkat dari angka 257 juta dollar di tahun 2005. “Ini adalah sebuah kemungkinan yang sangat besar untuk bisa memanen kayu di wilayah tropis secara menguntungkan dan berkelanjutan. Penghalang utamanya adalah lemahnya political will pemerintah. Para pebisnis dan konsumen harus kritis dalam permintaan mereka akan produk manufaktur kayu dengan memberikan pemerintah dan penghasil kayu insentif untuk meningkatkan upaya mereka untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan.Walau penebangan hutan di daerah tropis biasanya tidak melakukan tebang habis, serangkaian penelitian telah menunjukkan bahwa hal itu justru sering menyebabkan deforestasi langsung. Jalan logging memberikan akses kepada petani, pengelola peternakan dan orang lain untuk mengeksploitasi hutan. Pada saat yang sama, degradasi hutan terus terjadi akibat ditebangnya pohon-pohon paling berharga di hutan, agar bisa menghasilkan insentif keuangan yang tinggi dengan mengonversi hutan alami menjadi perkebunan kayu industri. Tidak ada tempat lain di dunia ini lebih terancam selain di Asia Tenggara untuk kasus ini, dimana jutaan hektar hutan telah ditebang untuk diubah menjadi perkebunan .Kendati laporan ini mengutamakan sertifikasi dalam produk kayu sebagai upaya utama menekan deforestasi, namun laporan ini juga memuat bahwa standar yang sudah dijalankan saat ini tidak cukup kuat mencegah degradasi ekologi hutan, ucap beberapa ahli konservasi. Beberapa standar juga berbeda satu sama lainnya.Sementara program ini tidak melarang menebang hutanyang telah tua, mereka adalah pilihan terbaik saat ini tersedia untuk menjaga profitabilitas industri kayu sekaligus melindungi hutan, “kata UCS dalam pernyataan mereka.UCS mengatakan konsumen dapat melakukan kontribusi mereka dengan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memakai produk kayu.“Konsumen pasti memiliki peran penting dalam menjaga hutan tropis,” kata Pipa Elias. “Hal-hal kecil dalam pilihan sehari-hari seperti produk daur ulang dan mengurangi permintaan kayu baru benar-benar membantu untuk melindungi hutan tropis.”“” adalah laporan ketiga UCS yang telah dirilis dalam beberapa bulan terakhir yang terkait dengan deforestasi hutan hujan tropis. Yang pertama, “,” laporan yang memfokuskan pada bahan baku untuk minyak nabati seperti minyak sawit dan kedelai. Yang kedua, “?” adalah laporan seputar daging sapi.","[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
kampanye publik
peran pemerintah lokal",saatnya berhemat permintaan kertas terus gunduli hutan tropis dunia sebaiknya anda harus semakin berhemat kertas sejak saat ini jika anda masih ingin melihat hutan tropis indonesia dan dunia tumbuh lebat rasanya hal itu sudah harus dilakukan berdasarkan laporan terbaru dari ucs tingginya tingkat permintaan kayu dan kertas berkontribusi signifikan dalam perusakan keragaman hayati yang tinggi hutan hujan tropis dan memperburuk perubahan iklim dalam laporan bertajuk menyatakan bahwa produk dari kayu yang tersertifikasi produk kayu dan serat dari tanaman atau wilayah nonhutan dan kebijakan pemerintah untuk melakukan praktekpraktek yang menekan perusakan hutan adalah tiga upaya utama yang diyakini bisa menekan deforestasi dan degradasi hutan demi memenuhi kebutuhan kertas wadah produk furnitur dan bahan konstruksipermintaan kayu dari hutan tropis terus meningkat secara global sementara di sisi lain hutan tropisnya terus lenyap dari waktu ke waktu ungkap pipa elias konsultan ucs dan penulis laporan ini dia menekankan bahwa perdagangan internasional dalam produk kayu diperkirakan mencapai juta dollar setiap tahun hingga akhir dekade ini meningkat dari angka juta dollar di tahun ini adalah sebuah kemungkinan yang sangat besar untuk bisa memanen kayu di wilayah tropis secara menguntungkan dan berkelanjutan penghalang utamanya adalah lemahnya political will pemerintah para pebisnis dan konsumen harus kritis dalam permintaan mereka akan produk manufaktur kayu dengan memberikan pemerintah dan penghasil kayu insentif untuk meningkatkan upaya mereka untuk menghasilkan produk yang berkelanjutanwalau penebangan hutan di daerah tropis biasanya tidak melakukan tebang habis serangkaian penelitian telah menunjukkan bahwa hal itu justru sering menyebabkan deforestasi langsung jalan logging memberikan akses kepada petani pengelola peternakan dan orang lain untuk mengeksploitasi hutan pada saat yang sama degradasi hutan terus terjadi akibat ditebangnya pohonpohon paling berharga di hutan agar bisa menghasilkan insentif keuangan yang tinggi dengan mengonversi hutan alami menjadi perkebunan kayu industri tidak ada tempat lain di dunia ini lebih terancam selain di asia tenggara untuk kasus ini dimana jutaan hektar hutan telah ditebang untuk diubah menjadi perkebunan kendati laporan ini mengutamakan sertifikasi dalam produk kayu sebagai upaya utama menekan deforestasi namun laporan ini juga memuat bahwa standar yang sudah dijalankan saat ini tidak cukup kuat mencegah degradasi ekologi hutan ucap beberapa ahli konservasi beberapa standar juga berbeda satu sama lainnyasementara program ini tidak melarang menebang hutanyang telah tua mereka adalah pilihan terbaik saat ini tersedia untuk menjaga profitabilitas industri kayu sekaligus melindungi hutan kata ucs dalam pernyataan merekaucs mengatakan konsumen dapat melakukan kontribusi mereka dengan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memakai produk kayukonsumen pasti memiliki peran penting dalam menjaga hutan tropis kata pipa elias halhal kecil dalam pilihan seharihari seperti produk daur ulang dan mengurangi permintaan kayu baru benarbenar membantu untuk melindungi hutan tropis adalah laporan ketiga ucs yang telah dirilis dalam beberapa bulan terakhir yang terkait dengan deforestasi hutan hujan tropis yang pertama laporan yang memfokuskan pada bahan baku untuk minyak nabati seperti minyak sawit dan kedelai yang kedua adalah laporan seputar daging sapi
"APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan. Pemerintah Republik Indonesia nampaknya masih belum menyerah untuk memperjuangkan produk kelapa sawitnya atau (CPO) untuk memasuki pasaran dunia yang lebih luas, setelah sebelumnya ditolak oleh APEC () sebagai salah satu produk ramah lingkungan.Dalam lobi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Gita Wiryawan, produk kelapa sawit Indonesia gagal masuk ke pasar APEC karena dinilai tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh badan lingkungan Amerika Serikat atau Environmental Protection Agency (EPA).Dalam standar yang ditetapkan oleh EPA, yang diumumkan tanggal 28 Januari 2012 silam, standar bahan bakar dari CPO Indonesia masuk dalam kategori RFS () atau standar energi terbarukan. Berdasar pengujian yang dilakukan oleh EPA, produk CPO Indonesia gagal memenuhi standar maksimum 17% emisi, dan masih berkisar di angka 20%. Ini sebabnya produk CPO Indonesia masih ditolak oleh APEC untuk memasuki pasaran dunia.Akibat tidak dimasukkan dalam produk yang ramah lingkungan, produk CPO Indonesia gagal mendapatkan keringanan tarif hingga 5 persen. Hal ini membuat CPO Indonesia jadi kurang kompetitif di APEC dan dikhawatirkan ekspor CPO menurun.Kendati demikian, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menolak bahwa produk CPO Indonesia sudah ditolak di APEC. “Mereka tidak menolak CPO Indonesia, mereka hanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam upaya memangkas emisi karbon Indonesia tahun 2020,” ungkap Gita kepada 14 September 2012 silam. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono.Menghadapi forum APEC tahun depan yang akan digelar di Bali, pemerintah rupanya masih belum menyerah untuk memasukkan produk CPO Indonesia menjadi produk ramah lingkungan.Upaya pemerintah, salah satunya adalah mengundang utusan dari EPA untuk melakukan survey lapangan terhadap proses produksi kelapa sawit di Indonesia. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan usai pertemuan dengan Kementerian Koordinator Pereknomian, hari Kamis 4 ktober 2012. Hal ini sempat diungkapkan oleh Gita, pertengahan September silam.“Dalam pertemuan terakhir, EPA mengatakan mereka akan mengirim tim teknis ke Indonesia untuk melakukan survey lapangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan mereka cukup responsif menangani hal ini,” ungkap Gita kepada .Indonesia, sebagai penghasil produk kelapa sawit terbesa di dunia nampaknya khawatir jika upaya ini kembali gagal dan akan berdampak pada jumlah ekspor kelapa sawit Indonesia. Selama ini Uni Eropa beberapa kali mempertanyakan masalah lingkungan kepada Indonesia terkait komoditi sawit yang dinilai merusak jutaan hektar hutan tropis Indonesia.Apalagi, beberapa negara di Eropa kini juga semakin menekan penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk pangan mereka. Norwegia, bahkan sudah menghilangkan penggunaan produk kelapa sawit untuk produk pangan mereka hingga 60%.Kegagalan menjual kelapa sawit ke pasar dunia, nampaknya lebih menakutkan pemerintah Indonesia ketimbang memperbaiki tata kelola lahan di hutan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang tanahnya hilang diterabas perkebunan sawit.","[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",apec tolak sawit indonesia pemerintah undang epa survey perkebunan pemerintah republik indonesia nampaknya masih belum menyerah untuk memperjuangkan produk kelapa sawitnya atau cpo untuk memasuki pasaran dunia yang lebih luas setelah sebelumnya ditolak oleh apec sebagai salah satu produk ramah lingkungandalam lobi yang dilakukan oleh kementerian perdagangan yang dipimpin langsung oleh menteri gita wiryawan produk kelapa sawit indonesia gagal masuk ke pasar apec karena dinilai tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh badan lingkungan amerika serikat atau environmental protection agency epadalam standar yang ditetapkan oleh epa yang diumumkan tanggal januari silam standar bahan bakar dari cpo indonesia masuk dalam kategori rfs atau standar energi terbarukan berdasar pengujian yang dilakukan oleh epa produk cpo indonesia gagal memenuhi standar maksimum emisi dan masih berkisar di angka ini sebabnya produk cpo indonesia masih ditolak oleh apec untuk memasuki pasaran duniaakibat tidak dimasukkan dalam produk yang ramah lingkungan produk cpo indonesia gagal mendapatkan keringanan tarif hingga persen hal ini membuat cpo indonesia jadi kurang kompetitif di apec dan dikhawatirkan ekspor cpo menurunkendati demikian menteri perdagangan gita wirjawan menolak bahwa produk cpo indonesia sudah ditolak di apec mereka tidak menolak cpo indonesia mereka hanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam upaya memangkas emisi karbon indonesia tahun ungkap gita kepada september silam hal senada juga disampaikan oleh menteri pertanian suswonomenghadapi forum apec tahun depan yang akan digelar di bali pemerintah rupanya masih belum menyerah untuk memasukkan produk cpo indonesia menjadi produk ramah lingkunganupaya pemerintah salah satunya adalah mengundang utusan dari epa untuk melakukan survey lapangan terhadap proses produksi kelapa sawit di indonesia hal ini kembali ditegaskan oleh menteri perdagangan gita wirjawan usai pertemuan dengan kementerian koordinator pereknomian hari kamis ktober hal ini sempat diungkapkan oleh gita pertengahan september silamdalam pertemuan terakhir epa mengatakan mereka akan mengirim tim teknis ke indonesia untuk melakukan survey lapangan di indonesia hal ini menunjukkan mereka cukup responsif menangani hal ini ungkap gita kepada indonesia sebagai penghasil produk kelapa sawit terbesa di dunia nampaknya khawatir jika upaya ini kembali gagal dan akan berdampak pada jumlah ekspor kelapa sawit indonesia selama ini uni eropa beberapa kali mempertanyakan masalah lingkungan kepada indonesia terkait komoditi sawit yang dinilai merusak jutaan hektar hutan tropis indonesiaapalagi beberapa negara di eropa kini juga semakin menekan penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk pangan mereka norwegia bahkan sudah menghilangkan penggunaan produk kelapa sawit untuk produk pangan mereka hingga kegagalan menjual kelapa sawit ke pasar dunia nampaknya lebih menakutkan pemerintah indonesia ketimbang memperbaiki tata kelola lahan di hutan indonesia untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang tanahnya hilang diterabas perkebunan sawit
"Penelitian: Pembentukan Kabupaten Baru Musnahkan Hutan Tropis Indonesia. Hari Senin 22 Oktober 2012 silam Dewan Perwakilan Rakyat nampaknya akan meluluskan pembentukan sebuah kabupaten baru di Indonesia, yaitu Kalimantan Utara. Empat kabupaten lain yang masuk pembahasan adalah Pangandaran, Pantai Selatan, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak di Papua. Kendati upaya ini dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan otonomi daerah, namun hal ini ternyata dinilai menjadi sebuah langkah yang akan menyulitkan Indonesia untuk menekan laju deforestasi jika kondisi saat ini masih terus berlangsung.Hal ini terungkap dalam sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh London School of Economics (SE), Massachusetts Intitute of Technology (MIT) dan South Dakota State University (SDSU), yang mengaitkan antara meningkatnya otonomi lokal dengan meningkatnya angka deforestasi antara tahun 1998 hingga 2009. Para peneliti melihat bahwa siklus pemilihan kepala daerah sebagai sumber utama deforestasi ini. Para politisi di wilayah-wilayah yang memiliki hutan tropis, cenderung bergantung secara finansial kepada para penebang hutan, pengembang perkebunan dan para petambang untuk mendanai kampanye mereka. Semakin gencar kampanye, maka semakin besar hutang para politisi kepada para perusak hutan ini.Kesimpulan ini didapat berdasarkan analisis perubahan tutupan hutan di berbagai ‘zona hutan’ di daerah-daerah kabupaten baru, yang meningkat pesat dari hanya sekitar 291 menjadi 498 sejak gerakan desentralisasi tahun 1998 hingga 2009. Para peneliti menemukan bahwa propinsi yang dipecah ke dalam kabupaten baru meningkatkan insiden deforestasi di propinsi tersebut sekitar 7.8%.Para peneliti menemukan bahwa pembalakan liar meningkat pada saat kampanye dan proses pilkada berlangsung, namun berkurang drastis setahun setelah pilkada selesai, dan berganti dengan konversi hutan yang meningkat, untuk pertambangan maupun perkebunan. Perubahan dari pembalakan liar ke penebangan yang legal dinilai sebagai sebuah langkah balas budi dari para kandidat yang menang atas dukungan para pebisnis kehutanan terhadap kampanye dan telah memuluskan langkah mereka ke tampuk kekuasaan.“Kami menyimpan sebuah ‘siklus penebangan politik’ dimana pemerintah lokal menjadi lebih permisif terhadap pembalakan liar menjelang pilkada,” ungkap peneliti. “Kami menemukan bahwa di wilayah-wilayah yang dilarang dilakukan penebangan meningkat sekitar 42% setahun sebelum pilkada berlangsung…pembalakan liar ini kemudian turun secara drastis sekitar 36% di tahun pemilihan dan tidak diketahui kelanjutannya setelahnya.”“Di wilayah konversi, kami menemukan kenaikan penebangan sekitar 40% di tahun pemilihan umum dan peningkatan sebesar 57% di tahun berikutnya setelah pemilihan.”Karena kelas menengah yang relatif kecil dan faktor-faktor lain, pemilu lokal di Indonesia sering didanai oleh orang-orang dan perusahaan yang terkait dengan industri ekstraktif seperti logging, pertambangan, dan pengembangan perkebunan. Hal ini penting karena bupati memegang banyak kekuasaan ketika terkait keputusan tentang lahan apa yang akan digunakan untuk pertanian dan perkebunan, dan apakah pembalakan liar akan ditoleransi.Lebih luas, temuan ini menunjukkan bahwa jika hubungan antara pemilu dan deforestasi tidak dipatahkan, maka peningkatan unit politik bisa memperburuk tekanan untuk penebangan dan mengkonversi hutan, serta berpotensi melemahkan program pemerintah pusat untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan gambut (REDD +). Kalimantan Utara dan Papua Barat sangat rentan karena kedua daerah mempertahankan tutupan hutan yang cukup besar dan sudah menderita deforestasi.“Jika program REDD tidak dirancang dengan mempertimbangkan aktor-aktor lokal yang saat ini mendapatkan manfaat besar dari penebangan legal dan ilegal, maka program ini tidak mungkin efektif.”CITATION: Robin Burgess, Matthew Hansen, Benjamin Olken, Peter Potapov, and Stefanie Sieber. The Political Economy of Deforestation in the Tropics. London School of Economics. January 2011","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","ekosistem
peran pemerintah lokal
program literasi",penelitian pembentukan kabupaten baru musnahkan hutan tropis indonesia hari senin oktober silam dewan perwakilan rakyat nampaknya akan meluluskan pembentukan sebuah kabupaten baru di indonesia yaitu kalimantan utara empat kabupaten lain yang masuk pembahasan adalah pangandaran pantai selatan manokwari selatan dan pegunungan arfak di papua kendati upaya ini dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan otonomi daerah namun hal ini ternyata dinilai menjadi sebuah langkah yang akan menyulitkan indonesia untuk menekan laju deforestasi jika kondisi saat ini masih terus berlangsunghal ini terungkap dalam sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh london school of economics se massachusetts intitute of technology mit dan south dakota state university sdsu yang mengaitkan antara meningkatnya otonomi lokal dengan meningkatnya angka deforestasi antara tahun hingga para peneliti melihat bahwa siklus pemilihan kepala daerah sebagai sumber utama deforestasi ini para politisi di wilayahwilayah yang memiliki hutan tropis cenderung bergantung secara finansial kepada para penebang hutan pengembang perkebunan dan para petambang untuk mendanai kampanye mereka semakin gencar kampanye maka semakin besar hutang para politisi kepada para perusak hutan inikesimpulan ini didapat berdasarkan analisis perubahan tutupan hutan di berbagai zona hutan di daerahdaerah kabupaten baru yang meningkat pesat dari hanya sekitar menjadi sejak gerakan desentralisasi tahun hingga para peneliti menemukan bahwa propinsi yang dipecah ke dalam kabupaten baru meningkatkan insiden deforestasi di propinsi tersebut sekitar para peneliti menemukan bahwa pembalakan liar meningkat pada saat kampanye dan proses pilkada berlangsung namun berkurang drastis setahun setelah pilkada selesai dan berganti dengan konversi hutan yang meningkat untuk pertambangan maupun perkebunan perubahan dari pembalakan liar ke penebangan yang legal dinilai sebagai sebuah langkah balas budi dari para kandidat yang menang atas dukungan para pebisnis kehutanan terhadap kampanye dan telah memuluskan langkah mereka ke tampuk kekuasaankami menyimpan sebuah siklus penebangan politik dimana pemerintah lokal menjadi lebih permisif terhadap pembalakan liar menjelang pilkada ungkap peneliti kami menemukan bahwa di wilayahwilayah yang dilarang dilakukan penebangan meningkat sekitar setahun sebelum pilkada berlangsungpembalakan liar ini kemudian turun secara drastis sekitar di tahun pemilihan dan tidak diketahui kelanjutannya setelahnyadi wilayah konversi kami menemukan kenaikan penebangan sekitar di tahun pemilihan umum dan peningkatan sebesar di tahun berikutnya setelah pemilihankarena kelas menengah yang relatif kecil dan faktorfaktor lain pemilu lokal di indonesia sering didanai oleh orangorang dan perusahaan yang terkait dengan industri ekstraktif seperti logging pertambangan dan pengembangan perkebunan hal ini penting karena bupati memegang banyak kekuasaan ketika terkait keputusan tentang lahan apa yang akan digunakan untuk pertanian dan perkebunan dan apakah pembalakan liar akan ditoleransilebih luas temuan ini menunjukkan bahwa jika hubungan antara pemilu dan deforestasi tidak dipatahkan maka peningkatan unit politik bisa memperburuk tekanan untuk penebangan dan mengkonversi hutan serta berpotensi melemahkan program pemerintah pusat untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan gambut redd kalimantan utara dan papua barat sangat rentan karena kedua daerah mempertahankan tutupan hutan yang cukup besar dan sudah menderita deforestasijika program redd tidak dirancang dengan mempertimbangkan aktoraktor lokal yang saat ini mendapatkan manfaat besar dari penebangan legal dan ilegal maka program ini tidak mungkin efektifcitation robin burgess matthew hansen benjamin olken peter potapov and stefanie sieber the political economy of deforestation in the tropics london school of economics january
"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur. Tambang-tambang batubara diduga ilegal terus beraksi mengeruk bumi di Kalimantan Timur. Eksploitasi tambang batubara ilegal sudah berlangsung lama di Kalimantan bersamaan ketika marak terbit izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah kMongabay akan menurunkan seri tulisan tambang-tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur, yang menimbulkan berbagai persoalan. Muhammad Jamil, Koordinator Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, pola operasi tambang ilegal, seperti yang lazim dikenal di Kaltim sebagai tambang ’koridor’. Tambang jenis ini dikenal beraksi di kawasan area yang terhimpit dua perizinan. Jaraknya, bisa beberapa meter hingga ratusan meter.Aktor tambang ilegal kerap berdalih sebagai pemberdayaan warga. Pada 2019,tambang ilegal di Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara marak. Salah satu cara penambang meminimalkan protes dengan melibatkan warga setempat menjadi bagian dari aktivitas pertambangan ilegal itu.Fathul bilang, presiden bisa membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) berkenaan dengan skandal tambang batubara ilegal yang kian menggila di Kalimantan. Maraknya pertambangan batubara ilegal yang melibatkan aparat kepolisian seperti Ismail Bolong sebagai pengepul batubara, dinilai, indikasi pengawasan internal di kepolisian yang lemah.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",tambang batubara ilegal masih marak di kalimantan timur tambangtambang batubara diduga ilegal terus beraksi mengeruk bumi di kalimantan timur eksploitasi tambang batubara ilegal sudah berlangsung lama di kalimantan bersamaan ketika marak terbit izin usaha pertambangan iup dari pemerintah kmongabay akan menurunkan seri tulisan tambangtambang batubara ilegal di kalimantan timur yang menimbulkan berbagai persoalan muhammad jamil koordinator divisi hukum jaringan advokasi tambang jatam mengatakan pola operasi tambang ilegal seperti yang lazim dikenal di kaltim sebagai tambang koridor tambang jenis ini dikenal beraksi di kawasan area yang terhimpit dua perizinan jaraknya bisa beberapa meter hingga ratusan meteraktor tambang ilegal kerap berdalih sebagai pemberdayaan warga pada tambang ilegal di kecamatan marang kayu kutai kartanegara marak salah satu cara penambang meminimalkan protes dengan melibatkan warga setempat menjadi bagian dari aktivitas pertambangan ilegal itufathul bilang presiden bisa membentuk tim gabungan pencari fakta tgpf berkenaan dengan skandal tambang batubara ilegal yang kian menggila di kalimantan maraknya pertambangan batubara ilegal yang melibatkan aparat kepolisian seperti ismail bolong sebagai pengepul batubara dinilai indikasi pengawasan internal di kepolisian yang lemah
"Foto Udara: Kehancuran Hutan Jambi Akibat Perambahan & Ekspansi Perkebunan. Kondisi hutan di propinsi Jambi semakin memprihatinkan. Hal ini terlihat jelas dari tinjauan udara yang dilakukan baru-baru ini bersama Mongabay Indonesia. Pihak BKSDA Jambi juga mengundang Asisten II Gubernur Jambi, DPRD dan Kapolda Jambi untuk ikut serta dalam kegiatan ini.“Saya mengundang pemerintah daerah, DPRD dan Kapolda agar dapat melihat langsung permasalahan yang dihadapi dalam menjaga hutan Jambi” ujar Tri Siswo, kepala BKSDA Jambi. Dari hasil pantauan udara terlihat jelas bahwa perambahan, pembalakan liar dan alihfungsi hutan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan sawit dan pertambangan adalah penyebab menurun drastisnya luasan hutan Jambi.Kerusakan hutan yang cukup parah terjadi di areal PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) yang terletak di kabupaten Batanghari. Di kabupaten ini PT. REKI memiliki dan mengelola serta merehabilitasi lahan konsesi seluas 46.385 hektar. Namun dari total luas konsesi yang dimiliki oleh PT REKI tersebut 17.000 hektar kawasan sudah dirambah oleh masyarakat.Pihak PT. REKI sudah kewalahan dalam mengatasi perambah dan minta pertolongan pada BKSDA untuk menanggulangi masalah ini. “Kami sudah melakukan operasi penertiban perambah di kawasan ini tahun lalu tapi para perambah kembali lagi” kata Tri Siswo, menurutnya para perambah yang mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan serta pulau Jawa ini harus dipulangkan ke daerahnya masing-masing, dan tidak hanya dikeluarkan dari kawasan PT REKI seperti yang dilakukan tahun lalu.Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) telah terjadi penyusutan luasan hutan Jambi sebesar 1,1 juta hektar dalam 2 dekade terakhir. Saat ini luas hutan Jambi diperkirakan hanya tinggal 1,3 juta hektar. Perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) memiliki andil besar dalam mengurangi luasan hutan Jambi. Saat ini total luas perkebunan sawit Jambi telah mencapai 819.237 hektar (Dinas Perkebunan Jambi tahun 2010) dan hanya memberikan kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi sebesar 12% dalam setiap tahunnya.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",foto udara kehancuran hutan jambi akibat perambahan ekspansi perkebunan kondisi hutan di propinsi jambi semakin memprihatinkan hal ini terlihat jelas dari tinjauan udara yang dilakukan barubaru ini bersama mongabay indonesia pihak bksda jambi juga mengundang asisten ii gubernur jambi dprd dan kapolda jambi untuk ikut serta dalam kegiatan inisaya mengundang pemerintah daerah dprd dan kapolda agar dapat melihat langsung permasalahan yang dihadapi dalam menjaga hutan jambi ujar tri siswo kepala bksda jambi dari hasil pantauan udara terlihat jelas bahwa perambahan pembalakan liar dan alihfungsi hutan menjadi hutan tanaman industri hti perkebunan sawit dan pertambangan adalah penyebab menurun drastisnya luasan hutan jambikerusakan hutan yang cukup parah terjadi di areal pt restorasi ekosistem indonesia reki yang terletak di kabupaten batanghari di kabupaten ini pt reki memiliki dan mengelola serta merehabilitasi lahan konsesi seluas hektar namun dari total luas konsesi yang dimiliki oleh pt reki tersebut hektar kawasan sudah dirambah oleh masyarakatpihak pt reki sudah kewalahan dalam mengatasi perambah dan minta pertolongan pada bksda untuk menanggulangi masalah ini kami sudah melakukan operasi penertiban perambah di kawasan ini tahun lalu tapi para perambah kembali lagi kata tri siswo menurutnya para perambah yang mayoritas berasal dari sumatera utara sumatera selatan serta pulau jawa ini harus dipulangkan ke daerahnya masingmasing dan tidak hanya dikeluarkan dari kawasan pt reki seperti yang dilakukan tahun laluberdasarkan data yang dimiliki oleh komunitas konservasi indonesia warsi kki warsi telah terjadi penyusutan luasan hutan jambi sebesar juta hektar dalam dekade terakhir saat ini luas hutan jambi diperkirakan hanya tinggal juta hektar perkebunan sawit dan hutan tanaman industri hti memiliki andil besar dalam mengurangi luasan hutan jambi saat ini total luas perkebunan sawit jambi telah mencapai hektar dinas perkebunan jambi tahun dan hanya memberikan kontribusi pada produk domestik regional bruto pdrb jambi sebesar dalam setiap tahunnya
"Uni Eropa Beri Sertifikat Ramah Lingkungan untuk Bahan Bakar Berbasis Kelapa Sawit. Keputusan Uni Eropa memberikan sertifikasi ramah lingkungan untuk komoditi kelapa sawit memancing reaksi berbagai kelompok lingkungan di dunia. Mereka mengatakan bahan bakar berbasis kelapa sawit akan mendorong deforestasi di hutan hujan tropis Indonesia lebih parah.Skema sertifikasi yang diajukan oleh (RSPO) ini menyasar agar terpenuhinya syarat dan peraturan yang disusun oleh Uni Eropa, berpotensi meningkatkan permintaan biodiesel ke Eropa.Menanggapi hal ini, Juru Kampanye Kehutanan Greenpeace, Sini Harkki mengatakan bahwa keputusan Komisi Eropa itu sangat memalukan dan sangat munafik. “Suatu saat mereka mengatakan bahwa bahan bakar biodiesel lebih kotor daripada diesel biasa, dan besok bisa saja berubah akibat tekanan industri, mereka akan menelan kata-kata mereka mentah-mentah,” ungkap Sini.Padahal dalam kajian yang dilakukan oleh para ahli untuk Komisi Eropa menemukan bahwa penggunaan bahan dasar kelapa sawit untuk memproduksi bahan bakar diesel bisa mempengaruhi perubahan iklim secara signifikan.Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa hutan dan lahan gambut telah dihancurkan untuk menumbuhkan bahan bagi biodiesel, yang memiliki tingkat emisi lebih buruk dibanding bahan bakar berbasis fosil sekalipun. Selain itu laporan Uni Eropa yang dirilis bulan Oktober mengatakan bahwa kelapa sawit adalah salah satu sumber terburuk dalam konteks peraturan yang termasuk sebagai ILUC () atau Perubahan Penggunaan Lahan Secara Tidak langsung.Direktur Jenderal Kebijakan Energi Uni Eropa Philip Lowe sendiri di Kongres Biofuel Eropa tanggal 4 Desember 2012, mengatakan kepada utusan perusahaan penghasil bahan bakar berbasis kelapa sawit ini bahwa ILUC (Indirect Land Use Change) ini adalah sebuah masalah yang bisa ‘memicu kesulitan dimana-mana’, dan menambahkan bahwa ini adalah alasan utama bagi para pegiat lingkungan terhadap Uni Eropa dan dimanapun.Namun Lowe juga menambahkan bahwa ukuran ilmiah atas ILUC ini tidak cukup kuat bagi Komisi Uni Eropa untuk menjadikannya sebuah faktor penting dalam rencana peraturan tersebut. Pihak eksekutif Uni Eropa bahkan telah menentukan kriteria keberlanjutan yang baru bagi bahan dasar berbasis biomassa. Hal ini termasuk ambang batas 60% penghematan gas rumah kaca untuk instalasi bahan bakar biofuel baru tahun 2014 dan komitmen untuk menguji ulang bukti-bukti ILUC tahun 2017.Persetujuan terhadap skema yang diajukan oleh RSPO ini artinya kelapa sawit dinilai memenuhi kriteria keberlanjutan yang ditetapkan oleh peraturan baru dan menjadi bagian dalam target energi terbarukan yang ditetapkan oleh Uni Eropa.Kendati dinilai membawa dampak positif bagi Eropa soal energi terbarukan, namun persetujuan penggunaan kelapa sawit secara masif di Eropa ini dikhawatirkan akan memicu deforestasi lebih lanjut di negara-negara penghasil kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Robbie Blake Juru Kampanye Bahan Bakar di Friends of the Earth Eropa mengatakan kepada : “Bahan bakar berbasis sawit sudah memicu terjadinya deforestasi, hilangnya hutan hujan tropis, konflik masyarakat dan mempercepat perubahan iklim. Uni Eropa harus melarang penggunaan kelapa sawit sebagai bahan dasar untuk bahan bakar.”Lebih jauh, Blake meragukan validitas pengujian yang dilakukan oleh RSPO bahwa sumber bahan bakar kelapa sawit yang akan digunakan di Eropa sudah memenuhi kriteria. Misalnya adalah adanya fakta bahwa RSPO tidak memiliki perangkat untuk memastikan dan melakukan verifikasi bahwa lahan basah tidak terkuras demi perkebunan sawit, karena hal ini adalah hal yang sangat terlarang dalam aturan keberlanjutan yang ditetapkan Uni Eropa.Hal senada juga diungkapkan oleh Nusa Urbancic, Juru Kampanye LSM Transport & Environment kepada bahwa persetujuan Uni Eropa untuk menerima bahan bakar berbasis kelapa sawit artinya mereka masih mengizinkan RSPO untuk mengeringkan lahan gambut dan melakukan konversi hutan. Nusa mengatakan lebih lanjut bahwa Uni Eropa berada dalam posisi sulit karena tidak menentukan kriteria yang sangat kuat dalam rencana peraturan mereka.Dalam pernyataannya lembaga Wetlands International menyatakan bahwa: “Angka rata-rata alihfungsi lahan hambut menjadi kebun sawit di Malaysia adalah 8% setiap tahun, artinya tidak akan ada lagi lahan gambut di tahun 2020”Penelitian lain yang dikemukakan oleh Jonah Busch dari Conservation International disela-sela pertemuan Perubahan Iklim di Doha, Qatar menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit dan konsesi kehutanan lain (termasuk ) menyumbang 38% dari keseluruhan deforestasi dan sekitar 46% emisi secara nasional.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
perjanjian internasional",uni eropa beri sertifikat ramah lingkungan untuk bahan bakar berbasis kelapa sawit keputusan uni eropa memberikan sertifikasi ramah lingkungan untuk komoditi kelapa sawit memancing reaksi berbagai kelompok lingkungan di dunia mereka mengatakan bahan bakar berbasis kelapa sawit akan mendorong deforestasi di hutan hujan tropis indonesia lebih parahskema sertifikasi yang diajukan oleh rspo ini menyasar agar terpenuhinya syarat dan peraturan yang disusun oleh uni eropa berpotensi meningkatkan permintaan biodiesel ke eropamenanggapi hal ini juru kampanye kehutanan greenpeace sini harkki mengatakan bahwa keputusan komisi eropa itu sangat memalukan dan sangat munafik suatu saat mereka mengatakan bahwa bahan bakar biodiesel lebih kotor daripada diesel biasa dan besok bisa saja berubah akibat tekanan industri mereka akan menelan katakata mereka mentahmentah ungkap sinipadahal dalam kajian yang dilakukan oleh para ahli untuk komisi eropa menemukan bahwa penggunaan bahan dasar kelapa sawit untuk memproduksi bahan bakar diesel bisa mempengaruhi perubahan iklim secara signifikandalam penelitian ini juga dikatakan bahwa hutan dan lahan gambut telah dihancurkan untuk menumbuhkan bahan bagi biodiesel yang memiliki tingkat emisi lebih buruk dibanding bahan bakar berbasis fosil sekalipun selain itu laporan uni eropa yang dirilis bulan oktober mengatakan bahwa kelapa sawit adalah salah satu sumber terburuk dalam konteks peraturan yang termasuk sebagai iluc atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsungdirektur jenderal kebijakan energi uni eropa philip lowe sendiri di kongres biofuel eropa tanggal desember mengatakan kepada utusan perusahaan penghasil bahan bakar berbasis kelapa sawit ini bahwa iluc indirect land use change ini adalah sebuah masalah yang bisa memicu kesulitan dimanamana dan menambahkan bahwa ini adalah alasan utama bagi para pegiat lingkungan terhadap uni eropa dan dimanapunnamun lowe juga menambahkan bahwa ukuran ilmiah atas iluc ini tidak cukup kuat bagi komisi uni eropa untuk menjadikannya sebuah faktor penting dalam rencana peraturan tersebut pihak eksekutif uni eropa bahkan telah menentukan kriteria keberlanjutan yang baru bagi bahan dasar berbasis biomassa hal ini termasuk ambang batas penghematan gas rumah kaca untuk instalasi bahan bakar biofuel baru tahun dan komitmen untuk menguji ulang buktibukti iluc tahun persetujuan terhadap skema yang diajukan oleh rspo ini artinya kelapa sawit dinilai memenuhi kriteria keberlanjutan yang ditetapkan oleh peraturan baru dan menjadi bagian dalam target energi terbarukan yang ditetapkan oleh uni eropakendati dinilai membawa dampak positif bagi eropa soal energi terbarukan namun persetujuan penggunaan kelapa sawit secara masif di eropa ini dikhawatirkan akan memicu deforestasi lebih lanjut di negaranegara penghasil kelapa sawit seperti indonesia dan malaysia robbie blake juru kampanye bahan bakar di friends of the earth eropa mengatakan kepada bahan bakar berbasis sawit sudah memicu terjadinya deforestasi hilangnya hutan hujan tropis konflik masyarakat dan mempercepat perubahan iklim uni eropa harus melarang penggunaan kelapa sawit sebagai bahan dasar untuk bahan bakarlebih jauh blake meragukan validitas pengujian yang dilakukan oleh rspo bahwa sumber bahan bakar kelapa sawit yang akan digunakan di eropa sudah memenuhi kriteria misalnya adalah adanya fakta bahwa rspo tidak memiliki perangkat untuk memastikan dan melakukan verifikasi bahwa lahan basah tidak terkuras demi perkebunan sawit karena hal ini adalah hal yang sangat terlarang dalam aturan keberlanjutan yang ditetapkan uni eropahal senada juga diungkapkan oleh nusa urbancic juru kampanye lsm transport environment kepada bahwa persetujuan uni eropa untuk menerima bahan bakar berbasis kelapa sawit artinya mereka masih mengizinkan rspo untuk mengeringkan lahan gambut dan melakukan konversi hutan nusa mengatakan lebih lanjut bahwa uni eropa berada dalam posisi sulit karena tidak menentukan kriteria yang sangat kuat dalam rencana peraturan merekadalam pernyataannya lembaga wetlands international menyatakan bahwa angka ratarata alihfungsi lahan hambut menjadi kebun sawit di malaysia adalah setiap tahun artinya tidak akan ada lagi lahan gambut di tahun penelitian lain yang dikemukakan oleh jonah busch dari conservation international diselasela pertemuan perubahan iklim di doha qatar menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit dan konsesi kehutanan lain termasuk menyumbang dari keseluruhan deforestasi dan sekitar emisi secara nasional
"Cina Akan Terapkan Pajak Emisi Karbon, Kapan Indonesia?. Pemerintah Cina akan memperkenalkan program pajak emisi karbon. Hal ini diungkapkan oleh media resmi pemerintah Cina baru-baru ini. Lewat laman situs Kementerian Keuangan, pemerintah mengungkapkan akan mengenakan pajak terhadap emisi karbon terhadap pebisnis yang beroperasi di Cina. Pemungutan pajak ini sendiri akan dilakukan oleh otoritas pajak setempat.Kementerian Keuangan tidak menyebutkan kapan penarikan pajak ini akan dilakukan, namun dalam wacana tahun 2010 pajak ini dinilai dengan harga 10 yuan untuk setiap metrik ton karbon di tahun 2012, dan akan meningkat 50 yuan per metrik ton di tahun 2020.Cina saat ini adalah negara dengan emisi karbon tertinggi di dunia dengan , mereka bahkan sudah melewati Amerika Serikat di tahun 2008. Cina sekaligus merupakan negara pertama yang melewati angka emisi karbon di atas 7 miliar ton karbon di dunia.Hingga saat ini hanya segelintir negara yang memberlakukan pajak terhadap emisi karbon. Finlandia dan Swedia adalah dua negara pertama yang mengadopsi aturan pajak emisi karbon di awal 1990an. Lalu kebijakan itu diikuti oleh Inggris, Irlandia dan Negara Nagian British Columbia di Kanada.Amerika Serikat sendiri tidak memiliki aturan pajak karbon atau bahkan pembatasan emisi karbon hingga saat ini.Bagaimana dengan Indonesia? Emisi karbon Indonesia sendiri sempat mengalami kenaikan peringkat menjadi lebih baik dari nomor 23 di tahun 2010, menjadi 21 di tahun 2011 berdasarkan laporan dari LSM German Watch dan Climate Action Network.Untuk kategori negara industri baru, Indonesia memiliki peringkat keempat terbaik setelah Brasil, India, Meksiko dan Thailand. Sedangkan untuk kategori indeks penampilan perubahan iklim di negara ASEAN plus India, China, Jepang dan Korea, peringkat Indonesia nomor tiga besar setelah India dan Thailand.Laporan tersebut juga menyebutkan rangking 10 negara pengemisi karbon terbesar yaitu Jerman, Inggris, India, Korea Selatan, Jepang, Rusia, Iran, Amerika, China dan Kanada.Dalam laporan itu juga disebutkan secara khusus bahwa di Brazil dan Indonesia 80 persen emisi karbon berasal dari penggundulan hutan, kedua negara ini harus mengurangi emisi karbon dari sektor kehutanan dengan dibantu pendanaan dari komunitas internasional.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",cina akan terapkan pajak emisi karbon kapan indonesia pemerintah cina akan memperkenalkan program pajak emisi karbon hal ini diungkapkan oleh media resmi pemerintah cina barubaru ini lewat laman situs kementerian keuangan pemerintah mengungkapkan akan mengenakan pajak terhadap emisi karbon terhadap pebisnis yang beroperasi di cina pemungutan pajak ini sendiri akan dilakukan oleh otoritas pajak setempatkementerian keuangan tidak menyebutkan kapan penarikan pajak ini akan dilakukan namun dalam wacana tahun pajak ini dinilai dengan harga yuan untuk setiap metrik ton karbon di tahun dan akan meningkat yuan per metrik ton di tahun cina saat ini adalah negara dengan emisi karbon tertinggi di dunia dengan mereka bahkan sudah melewati amerika serikat di tahun cina sekaligus merupakan negara pertama yang melewati angka emisi karbon di atas miliar ton karbon di duniahingga saat ini hanya segelintir negara yang memberlakukan pajak terhadap emisi karbon finlandia dan swedia adalah dua negara pertama yang mengadopsi aturan pajak emisi karbon di awal an lalu kebijakan itu diikuti oleh inggris irlandia dan negara nagian british columbia di kanadaamerika serikat sendiri tidak memiliki aturan pajak karbon atau bahkan pembatasan emisi karbon hingga saat inibagaimana dengan indonesia emisi karbon indonesia sendiri sempat mengalami kenaikan peringkat menjadi lebih baik dari nomor di tahun menjadi di tahun berdasarkan laporan dari lsm german watch dan climate action networkuntuk kategori negara industri baru indonesia memiliki peringkat keempat terbaik setelah brasil india meksiko dan thailand sedangkan untuk kategori indeks penampilan perubahan iklim di negara asean plus india china jepang dan korea peringkat indonesia nomor tiga besar setelah india dan thailandlaporan tersebut juga menyebutkan rangking negara pengemisi karbon terbesar yaitu jerman inggris india korea selatan jepang rusia iran amerika china dan kanadadalam laporan itu juga disebutkan secara khusus bahwa di brazil dan indonesia persen emisi karbon berasal dari penggundulan hutan kedua negara ini harus mengurangi emisi karbon dari sektor kehutanan dengan dibantu pendanaan dari komunitas internasional
"Menanti Tindakan Pemerintah Kala Limbah Batubara Cemari Pulau Bunyu. Sungai dan pesisir Pulau Bunyu terus alami pencemaran dari limbah operasi perusahaan tambang batubara. Warga pun melaporkan dugaan pencemaran sungai dan pesisir ini ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, medio Juni lalu.Sebelumnya, warga sudah menyampaikan ke perusahaan tambang batubara perihal pencemaran ini. Sebaiknya perusahaan membangun tembok atau tanggul setinggi mungkin agar limbah di areal perusahaan saja. Selama limbah dari perusahaan mengalir ke luar, maka pencemaran akan terus terjadi.Kala perairan tercemar, berdampak juga pada krisis air bersih. Warga, terpaksa andalkan PDAM untuk keperluan sehari-hari tetapi tak bisa buat air minum dan memasak. Untuk kebutuhan air minum warga andalkan air hujan. Warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air tandon isi 120 liter sekitar Rp60.000-Rp70.000.Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menegaskan, pulau kecil seperti Bunyu seharusnya dilindungi dan tidak boleh ada pertambangan skala besar sesuai amanat UU Pesisir dan Pulau Kecil. Muhammad Jamil, Ketua Divisi Hukum Jatam Nasional, mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, seharusnya punya tanggungjawab menegakkan aturan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,menanti tindakan pemerintah kala limbah batubara cemari pulau bunyu sungai dan pesisir pulau bunyu terus alami pencemaran dari limbah operasi perusahaan tambang batubara warga pun melaporkan dugaan pencemaran sungai dan pesisir ini ke dinas lingkungan hidup dlh kabupaten bulungan kalimantan utara medio juni lalusebelumnya warga sudah menyampaikan ke perusahaan tambang batubara perihal pencemaran ini sebaiknya perusahaan membangun tembok atau tanggul setinggi mungkin agar limbah di areal perusahaan saja selama limbah dari perusahaan mengalir ke luar maka pencemaran akan terus terjadikala perairan tercemar berdampak juga pada krisis air bersih warga terpaksa andalkan pdam untuk keperluan seharihari tetapi tak bisa buat air minum dan memasak untuk kebutuhan air minum warga andalkan air hujan warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air tandon isi liter sekitar rprpjaringan advokasi tambang jatam menegaskan pulau kecil seperti bunyu seharusnya dilindungi dan tidak boleh ada pertambangan skala besar sesuai amanat uu pesisir dan pulau kecil muhammad jamil ketua divisi hukum jatam nasional mengatakan kementerian kelautan dan perikanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kepolisian seharusnya punya tanggungjawab menegakkan aturan
"Elektrifikasi Kendaraan, Cara Efektif Kendalikan Pencemaran Udara di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan dokumen Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU). Strategi ini merupakan tindak lanjut dari dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 16 September 2021, yang mengabulkan gugatan warga tentang polusi udara.
Terdapat tiga strategi dalam SPPU yakni peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, pengurangan emisi udara dari sumber bergerak, serta pengurangan emisi pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
Elektrifikasi kendaraan dinilai sebagai program yang efektif untuk mengendalikan polusi. Sebab, menurut catatan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), sektor transportasi disebut sebagai pencemar terbanyak bagi di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Agar elektrifikasi kendaraan bermotor optimal dalam mereduksi emisi, maka konversi fossil fired power plant menuju renewable power plant harus dilakukan sejalan dengan konversi kendaraan listrik.
 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan dokumen Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU). Strategi itu merupakan tindak lanjut dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 16 September 2021, yang mengabulkan gugatan warga tentang polusi udara.

SPPU adalah dokumen komprehensif berisi strategi dan rencana aksi untuk menanggulangi dampak pencemaran udara di Jakarta. Dokumen strategi ini akan menjadi panduan bagi Pemprov DKI Jakarta hingga 2030.

“Rangkaian strategi ini mencakup langkah-langkah pengendalian pencemaran udara dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan dan revisi kebijakan hingga pengawasan dan penegakan hukum,” terang Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Senin (19/9/2022).

SPPU berisi serangkaian strategi peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, juga mengurangi emisi pencemar udara dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Di dalamnya, terdapat lebih dari 70 rencana aksi yang pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Terdapat tiga strategi utama dalam program pengendalian pencemaran udara. Pertama, peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara. Yang akan dicapai melalui, peningkatan kualitas dan kuantitas inventarisasi emisi yang berkelanjutan, peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara, pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Kegiatan lainnya adalah pembentukan tim kerja lintas sektoral pengendalian, penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran udara,” kata Asep.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
polusi udara",elektrifikasi kendaraan cara efektif kendalikan pencemaran udara di jakarta pemerintah provinsi dki jakarta menerbitkan dokumen strategi pengendalian pencemaran udara sppu strategi ini merupakan tindak lanjut dari dari amar putusan pengadilan negeri jakarta pusat september yang mengabulkan gugatan warga tentang polusi udara terdapat tiga strategi dalam sppu yakni peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara pengurangan emisi udara dari sumber bergerak serta pengurangan emisi pencemaran udara dari sumber tidak bergerak elektrifikasi kendaraan dinilai sebagai program yang efektif untuk mengendalikan polusi sebab menurut catatan komite penghapusan bensin bertimbal kpbb sektor transportasi disebut sebagai pencemar terbanyak bagi di dki jakarta dan sekitarnya agar elektrifikasi kendaraan bermotor optimal dalam mereduksi emisi maka konversi fossil fired power plant menuju renewable power plant harus dilakukan sejalan dengan konversi kendaraan listrik pemerintah provinsi dki jakarta menerbitkan dokumen strategi pengendalian pencemaran udara sppu strategi itu merupakan tindak lanjut dari amar putusan pengadilan negeri jakarta pusat september yang mengabulkan gugatan warga tentang polusi udara sppu adalah dokumen komprehensif berisi strategi dan rencana aksi untuk menanggulangi dampak pencemaran udara di jakarta dokumen strategi ini akan menjadi panduan bagi pemprov dki jakarta hingga rangkaian strategi ini mencakup langkahlangkah pengendalian pencemaran udara dari hulu ke hilir mulai dari pengembangan dan revisi kebijakan hingga pengawasan dan penegakan hukum terang asep kuswanto kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta senin sppu berisi serangkaian strategi peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara juga mengurangi emisi pencemar udara dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak di dalamnya terdapat lebih dari rencana aksi yang pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor terdapat tiga strategi utama dalam program pengendalian pencemaran udara pertama peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara yang akan dicapai melalui peningkatan kualitas dan kuantitas inventarisasi emisi yang berkelanjutan peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sosial dan ekonomi kegiatan lainnya adalah pembentukan tim kerja lintas sektoral pengendalian penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran udara kata asep
"Komitmen ‘Hijau’ Produsen Sawit Golden Agri Resources, Fakta di Lapangan Menanti…. Salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, Golden Agri Resources meluncurkan sebuah proyek percontohan untuk melindungi hutan yang dinilai memiliki cadangan karbon tinggi, atau High Carbon Stock. Langkah yang diambil oleh Golden Agri Resources (GAR) ini diharapkan bisa segera diiikuti oleh berbagai produsen minyak kelapa sawit lain di Indonesia, yang merupakan rumah bagi 9 juta hektar perkebunan kelapa sawit dunia.Langkah GAR ini disambut baik oleh Greenpeace Indonesia, dalam media rilis yang disampaikan, Kepala Greenpeace Indonesia, Bustar Maitar menyampaikan bahwa yang terpenting adalah komitmen GAR ini dituangkan dalam aksi yang nyata, karena langkah yang diambil GAR ini sangat krusial untuk memutus rantai yang selama ini lekat, antara kelapa sawit dan laju deforestasi di Indonesia.Dalam proyek ini sendiri GAR membangun sebuah metodologi untuk melakukan penilaian terhadap High Carbon Stock (HCS) Forest dengan lembaga The Forest Trust, yang kemudian akan dijalankan bersama dengan masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk melestarikan area berhutan di semua wilayah konsesi yang saat ini berjalan, dimulai dari PT Kartika Prima Cipta (KPC) di Kalimantan Barat. Kebijakan yang akan dilakukan oleh GAR ini merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh di semua cabang perusahaan GAR beroperasi. Hal ini juga akan diberlakukan di semua bisnis GAR yang dijalankan di Liberia, Afrika.“Masa depan hutan tropis Indonesia kini masih menggantung. Kurang dari tiga bulan dari sekarang, moratorium penebangan hutan akan selesai. Pemerintah Indonesia seharusnya melihat bahwa langkah yang dilakukan hari ini merupakan sebuah sinyak yang kuat bahwa pemerintah, industri dan masyarakat sipil bersama-sama bisa memberikan perubahan dan meindungi hutan hujan tropis Indonesia untuk kepentingan rakyat dan keragaman hayati yangada di dalamnya serta menekan laju perubahan iklim,” ungkap Bustar Maitar.Program yang bernama Forest Conservation Policy ini dilakukan oleh GAR menyusul berbagai kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace dan berbagai tekanan yang muncul dari pihak konsumen terhadap deforestasi dan pemusnahan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan ini memuat komitmen GAR untuk tidak membangun perkebunan kelapa sawit di kawasan yang dinilai sebagai High Conservation Value Forest (HCV) dan lahan gambut, serta di kawasan yang dikategorikan sebagai High Carbon Stock (HCS). Metodologi untuk mengidentifikasi HCS ini sendiri sudah dikembangkan bersama oleh TFT dan Greenpeace sejak Juni 2012 silam.Dengan langkah yang diambil oleh GAR ini diharapkan produsen kelapa sawit lainnya juga berani mengambil langkah serupa dibandingkan harus bersembunyi dibalik peraturan dan sertifikasi yang dinilai lemah, seperti yang dirilis oleh RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).Golden Agri Resources adalah salah satu perusahaan yang investasinya kembali ditarik oleh Lembaga Pensiun Norwegia karena dinilai tidak ramah lingkungan baru-baru ini. GAR selama ini juga dikenal dengan reputasi mereka yang ‘merah’ di lapangan akibat praktek perkebunan yang tidak ramah lingkungan.Dalam sebuah wawancara dengan Direktur Eksekutif Greenomics, Elfian Effendi, disebutkan bahwa Grup Sinar Mas ini tidak tepat berada di posisi nomor tiga perusahaan sawit yang dinilai peduli pada perlindungan hutan dalam rapor yang dirilis oleh Greenpeace International tersebut, karena dinilai masih terlibat berbagai perusakan hutan, termasuk menebang lebih dari 40 ribu pohon di Kalimantan Barat.Dalam penebangan lebih dari 40 ribu pohon itu, tiga perusahaan grup Sinar Mas itu ternyata terlibat pembersihan lahan di luar izin pemanfaatan kayu (IPK). “Aktivitas pembersihan lahan diluar blok IPK ini adalah sebuah pelanggaran kehutanan. Aneh jika Greenpeace tidak melihat fakta ini.Selain kasus penebangan 40 ribu pohon tersebut, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2012 silam juga menunjukkan bahwa perusahaan sawit grup Sinar Mas ini dinayatakan melakukan tindak pidana kehutanan, karena beroperasi di dalam kawasan hutan berdasar peta Kementerian Kehutanan maupun peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Tengah.","[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
kampanye publik
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",komitmen hijau produsen sawit golden agri resources fakta di lapangan menanti salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di indonesia golden agri resources meluncurkan sebuah proyek percontohan untuk melindungi hutan yang dinilai memiliki cadangan karbon tinggi atau high carbon stock langkah yang diambil oleh golden agri resources gar ini diharapkan bisa segera diiikuti oleh berbagai produsen minyak kelapa sawit lain di indonesia yang merupakan rumah bagi juta hektar perkebunan kelapa sawit dunialangkah gar ini disambut baik oleh greenpeace indonesia dalam media rilis yang disampaikan kepala greenpeace indonesia bustar maitar menyampaikan bahwa yang terpenting adalah komitmen gar ini dituangkan dalam aksi yang nyata karena langkah yang diambil gar ini sangat krusial untuk memutus rantai yang selama ini lekat antara kelapa sawit dan laju deforestasi di indonesiadalam proyek ini sendiri gar membangun sebuah metodologi untuk melakukan penilaian terhadap high carbon stock hcs forest dengan lembaga the forest trust yang kemudian akan dijalankan bersama dengan masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk melestarikan area berhutan di semua wilayah konsesi yang saat ini berjalan dimulai dari pt kartika prima cipta kpc di kalimantan barat kebijakan yang akan dilakukan oleh gar ini merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh di semua cabang perusahaan gar beroperasi hal ini juga akan diberlakukan di semua bisnis gar yang dijalankan di liberia afrikamasa depan hutan tropis indonesia kini masih menggantung kurang dari tiga bulan dari sekarang moratorium penebangan hutan akan selesai pemerintah indonesia seharusnya melihat bahwa langkah yang dilakukan hari ini merupakan sebuah sinyak yang kuat bahwa pemerintah industri dan masyarakat sipil bersamasama bisa memberikan perubahan dan meindungi hutan hujan tropis indonesia untuk kepentingan rakyat dan keragaman hayati yangada di dalamnya serta menekan laju perubahan iklim ungkap bustar maitarprogram yang bernama forest conservation policy ini dilakukan oleh gar menyusul berbagai kampanye yang dilakukan oleh greenpeace dan berbagai tekanan yang muncul dari pihak konsumen terhadap deforestasi dan pemusnahan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di indonesia kebijakan ini memuat komitmen gar untuk tidak membangun perkebunan kelapa sawit di kawasan yang dinilai sebagai high conservation value forest hcv dan lahan gambut serta di kawasan yang dikategorikan sebagai high carbon stock hcs metodologi untuk mengidentifikasi hcs ini sendiri sudah dikembangkan bersama oleh tft dan greenpeace sejak juni silamdengan langkah yang diambil oleh gar ini diharapkan produsen kelapa sawit lainnya juga berani mengambil langkah serupa dibandingkan harus bersembunyi dibalik peraturan dan sertifikasi yang dinilai lemah seperti yang dirilis oleh rspo roundtable on sustainable palm oilgolden agri resources adalah salah satu perusahaan yang investasinya kembali ditarik oleh lembaga pensiun norwegia karena dinilai tidak ramah lingkungan barubaru ini gar selama ini juga dikenal dengan reputasi mereka yang merah di lapangan akibat praktek perkebunan yang tidak ramah lingkungandalam sebuah wawancara dengan direktur eksekutif greenomics elfian effendi disebutkan bahwa grup sinar mas ini tidak tepat berada di posisi nomor tiga perusahaan sawit yang dinilai peduli pada perlindungan hutan dalam rapor yang dirilis oleh greenpeace international tersebut karena dinilai masih terlibat berbagai perusakan hutan termasuk menebang lebih dari ribu pohon di kalimantan baratdalam penebangan lebih dari ribu pohon itu tiga perusahaan grup sinar mas itu ternyata terlibat pembersihan lahan di luar izin pemanfaatan kayu ipk aktivitas pembersihan lahan diluar blok ipk ini adalah sebuah pelanggaran kehutanan aneh jika greenpeace tidak melihat fakta iniselain kasus penebangan ribu pohon tersebut laporan audit badan pemeriksa keuangan bpk ri tahun silam juga menunjukkan bahwa perusahaan sawit grup sinar mas ini dinayatakan melakukan tindak pidana kehutanan karena beroperasi di dalam kawasan hutan berdasar peta kementerian kehutanan maupun peta rencana tata ruang wilayah rtrw kalimantan tengah
"‘Transisi Energi’ ala Campur Batubara dan Biomassa Hadapi Kendala. Pengembangan co-firing (pencampuran porsi kecil biomassa dengan batubara) di pembangkit listrik pemerintah sebutsebagai salah satu langkah untuk transisi energi. Klaimnya, cara ini bisa mengurangi emisi sekaligus menjaga akses energi. Benarkah? Sementara di lapangan, para pelaksana pun berkutat dengan persoalan teknis dari masalah mesin, sampai keberlanjutan sumber-sumber biomassa. PLTU Tanjung Jati B salah satu yang berupaya terapkan co-firing. Hari Cahyono, General Manager PLTU Tanjung Jati B Jepara, mengatakan, meski sudah menjalani uji coba, namun mesin boiler PLTU masih belum sepenuhnya bisa menerima pencampuran bahan bakar dari sekam kayu.Ridwan Djamaluddin, Dirjen Minerba KESDM, akui masih ada tantangan teknis terkait boiler dan feeding equipment karena beda karakter antara batubara dan biomassa. melakukan kajian terhadap penerapan co-firing biomassa dengan 52 PLTU. Organisasi yang konsern transisi energi terkeadilan ini menemukan, alih-alih menekan emisi karbon, malah ada risiko terjadi deforestasi sampai permintaan batubara terus meningkat walau ada co-firing. Pemerintah pun diminta mengkaji ulang, jangan sampai kebijakan berlabel transisi energi untuk menekan emisi malah memberikan hasil sebaliknya.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",transisi energi ala campur batubara dan biomassa hadapi kendala pengembangan cofiring pencampuran porsi kecil biomassa dengan batubara di pembangkit listrik pemerintah sebutsebagai salah satu langkah untuk transisi energi klaimnya cara ini bisa mengurangi emisi sekaligus menjaga akses energi benarkah sementara di lapangan para pelaksana pun berkutat dengan persoalan teknis dari masalah mesin sampai keberlanjutan sumbersumber biomassa pltu tanjung jati b salah satu yang berupaya terapkan cofiring hari cahyono general manager pltu tanjung jati b jepara mengatakan meski sudah menjalani uji coba namun mesin boiler pltu masih belum sepenuhnya bisa menerima pencampuran bahan bakar dari sekam kayuridwan djamaluddin dirjen minerba kesdm akui masih ada tantangan teknis terkait boiler dan feeding equipment karena beda karakter antara batubara dan biomassa melakukan kajian terhadap penerapan cofiring biomassa dengan pltu organisasi yang konsern transisi energi terkeadilan ini menemukan alihalih menekan emisi karbon malah ada risiko terjadi deforestasi sampai permintaan batubara terus meningkat walau ada cofiring pemerintah pun diminta mengkaji ulang jangan sampai kebijakan berlabel transisi energi untuk menekan emisi malah memberikan hasil sebaliknya
"Lima Fakta: Mengapa Kayu Hutan Tropis Dunia Menyusut Dengan Cepat?. Hutan hujan tropis di Indonesia masih terus terbakar. Kejadian ini kembali terulang bulan Juni 2013 dimana sekitar 16.000 hektar hutan dan lahan gambut terbakar di Pulau Sumatera, dan menyebabkan salah satu polusi terburuk sepanjang masa di pulau tersebut hingga Semenanjung Malaya.Produksi perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas yang diduga tidak ramah lingkungan masih dituding sebagai dalang kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun. Hilangnya simpanan jutaan ton karbon yang lepas ke udara akibat kebakaran, ditambah hangusnya habitat bagi spesies-spesies langka dan dilindungi menambah kerugian bagi manusia.Fungsi hutan hujan tropis bagi dunia, kini semakin berkurang. Kebutuhan manusia akan kayu untuk membangun rumah dan berbagai kebutuhan lainnya, serta pemenuhan produksi pangan dan barang-barang konsumsi lain yang menggunakan minyak kelapa sawit juga semakin menaingkat.Beberapa fakta dibawah ini, semakin membuka mata kita tentang berbagai kerusakan yang terjadi. Deretan angka-angka yang ada ini hanya sebuah fakta kecil dari berbagai fakta lain -yang mungkin lebih mengerikan- yang terjadi dalam proses penggundulan hutan tropis dunia. Sepertiga dari kayu di hutan yang ditebang telah digunakan sebagai bahan pembuat bubur kertas, untuk industri kertas di seluruh dunia. Jika anda membatasi penggunaan kertas dalam keperluan sehari-hari, maka Anda ikut menekan angka penebangan kayu di hutan yang berfungsi sebagai penyimpan air, rumah bagi satwa, dan paru-paru bagi Bumi kita tercinta. Proses pembuatan kertas dari hutan alami membutuhkan air jauh lebih banyak dari industri apapun di Amerika Serikat, dan limbah dari proses produksi ini memiliki tingkat polusi yang tinggi terhadap air di sekitarnya. Di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun, hanya sekitar 37% kertas yang dihasilkan dibuat dari material daur ulang. Data ini diperoleh tahun 2011 silam. Di negara berkembang, angka ini jauh lebih kecil, karena sebagian besar warga di negara-negara dunia ketiga masih menggunakan kertas dari hasil produksi perkebunan. Menurut , di pertengahan era 1990-an di negara-negara berkembang seperti Indonesia, rata-rata penggunaan bahan bakar dari kayu untuk pemanas dan kebutuhan memasak diperkirakan mencapai 80% dari penggunaan kayu. Angka tertinggi adalah benua Afrika dengan 89%, disusul dengan negara-negara di Asia dengan 81% dan Amerika Latin dengan 66%. Dari data statistik secara global yang dirilis oleh Union of Concerned Scientists berjudul , 138 juta metrik ton kayu digunakan untuk kebutuhan pembuatan kertas; lalu 80 juta metrik ton digunakan untuk plywood; penggunaan kayu lainnya menurut catatan dari penelitian ini adalah 362 miliar meter kubik kayu digunakan untuk produksi papan-papan untuk bahan baku rumah dan sekitar 1,4 miliar meter kubik digunakan sebagai bahan bakar kayu untuk pemanas dan mesin.Catatan di atas, sekali lagi hanya segelintir fakta kecil dari faktor-faktor pendorong terus menyusutnya kayu dan hutan hujan tropis di dunia. Kendati berbagai proses sertifikasi dan upaya konservasi hutan di berbagai belahan dunia terus berjalan, namun satu hal yang harus kita ingat adalah: kayu bukanlah sumber daya yang bisa terus diperbarui dalam waktu singkat!","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
ekosistem
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal
polusi udara",lima fakta mengapa kayu hutan tropis dunia menyusut dengan cepat hutan hujan tropis di indonesia masih terus terbakar kejadian ini kembali terulang bulan juni dimana sekitar hektar hutan dan lahan gambut terbakar di pulau sumatera dan menyebabkan salah satu polusi terburuk sepanjang masa di pulau tersebut hingga semenanjung malayaproduksi perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas yang diduga tidak ramah lingkungan masih dituding sebagai dalang kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun hilangnya simpanan jutaan ton karbon yang lepas ke udara akibat kebakaran ditambah hangusnya habitat bagi spesiesspesies langka dan dilindungi menambah kerugian bagi manusiafungsi hutan hujan tropis bagi dunia kini semakin berkurang kebutuhan manusia akan kayu untuk membangun rumah dan berbagai kebutuhan lainnya serta pemenuhan produksi pangan dan barangbarang konsumsi lain yang menggunakan minyak kelapa sawit juga semakin menaingkatbeberapa fakta dibawah ini semakin membuka mata kita tentang berbagai kerusakan yang terjadi deretan angkaangka yang ada ini hanya sebuah fakta kecil dari berbagai fakta lain yang mungkin lebih mengerikan yang terjadi dalam proses penggundulan hutan tropis dunia sepertiga dari kayu di hutan yang ditebang telah digunakan sebagai bahan pembuat bubur kertas untuk industri kertas di seluruh dunia jika anda membatasi penggunaan kertas dalam keperluan seharihari maka anda ikut menekan angka penebangan kayu di hutan yang berfungsi sebagai penyimpan air rumah bagi satwa dan paruparu bagi bumi kita tercinta proses pembuatan kertas dari hutan alami membutuhkan air jauh lebih banyak dari industri apapun di amerika serikat dan limbah dari proses produksi ini memiliki tingkat polusi yang tinggi terhadap air di sekitarnya di negara maju seperti amerika serikat sekalipun hanya sekitar kertas yang dihasilkan dibuat dari material daur ulang data ini diperoleh tahun silam di negara berkembang angka ini jauh lebih kecil karena sebagian besar warga di negaranegara dunia ketiga masih menggunakan kertas dari hasil produksi perkebunan menurut di pertengahan era an di negaranegara berkembang seperti indonesia ratarata penggunaan bahan bakar dari kayu untuk pemanas dan kebutuhan memasak diperkirakan mencapai dari penggunaan kayu angka tertinggi adalah benua afrika dengan disusul dengan negaranegara di asia dengan dan amerika latin dengan dari data statistik secara global yang dirilis oleh union of concerned scientists berjudul juta metrik ton kayu digunakan untuk kebutuhan pembuatan kertas lalu juta metrik ton digunakan untuk plywood penggunaan kayu lainnya menurut catatan dari penelitian ini adalah miliar meter kubik kayu digunakan untuk produksi papanpapan untuk bahan baku rumah dan sekitar miliar meter kubik digunakan sebagai bahan bakar kayu untuk pemanas dan mesincatatan di atas sekali lagi hanya segelintir fakta kecil dari faktorfaktor pendorong terus menyusutnya kayu dan hutan hujan tropis di dunia kendati berbagai proses sertifikasi dan upaya konservasi hutan di berbagai belahan dunia terus berjalan namun satu hal yang harus kita ingat adalah kayu bukanlah sumber daya yang bisa terus diperbarui dalam waktu singkat
"Kala Tambang Emas Ilegal Rusak Sungai Tihu’o Dengilo dan Lahan Tani di Pohuwato. Air Sungai Tihu’o tercemar. Aliran sungai di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo ini rusak parah dampak aktivitas tambang emas ilegal.Sungai Tihu’o juga sumber air bagi lahan pertanian warga. Sawah dan lahan pertanian di Kecamatan Dengilo sangat bergantungan dari aliran air sungai ini.Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato, awal 2022, pernah mengidentifikasi kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang ilegal ini. Hasilnya, sekitar 90% sawah sekitar tercemar limbah pertambangan berupa sedimentasi dan berdampak buruk terhadap produktivitas pertanian.Moh. Rifaldy Happy, peneliti Department of Ecology and Disaster Management, di Institute for Humanities and Development Studies (InHIDES) mengatakan, Pemerintah Pohuwato segera menertibkan penambang emas ilegal dengan melibatkan aparat penegak hukum. Setelah itu, harus ada aksi membersihkan permukaan tanah tercemar, dan menimbun kembali lubang-lubang yang sudah ada. Juga, harus reboisasi di lahan-lahan yang gundul.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",kala tambang emas ilegal rusak sungai tihuo dengilo dan lahan tani di pohuwato air sungai tihuo tercemar aliran sungai di desa karya baru kecamatan dengilo kabupaten pohuwato gorontalo ini rusak parah dampak aktivitas tambang emas ilegalsungai tihuo juga sumber air bagi lahan pertanian warga sawah dan lahan pertanian di kecamatan dengilo sangat bergantungan dari aliran air sungai inidinas lingkungan hidup pohuwato awal pernah mengidentifikasi kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang ilegal ini hasilnya sekitar sawah sekitar tercemar limbah pertambangan berupa sedimentasi dan berdampak buruk terhadap produktivitas pertanianmoh rifaldy happy peneliti department of ecology and disaster management di institute for humanities and development studies inhides mengatakan pemerintah pohuwato segera menertibkan penambang emas ilegal dengan melibatkan aparat penegak hukum setelah itu harus ada aksi membersihkan permukaan tanah tercemar dan menimbun kembali lubanglubang yang sudah ada juga harus reboisasi di lahanlahan yang gundul
"Menteri Kelautan Ajak Nelayan Bersih-bersih Sampah di Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program untuk melakukan pembersihan dan menyelamatkan laut di Indonesia dari sampah melalui gerakan Bulan Cinta Laut. Sakti Wahyu Trenggono, , bilang, gerakan itu akan mengajak para nelayan meluangkan waktu selama satu bulan penuh khusus berpartisipasi membersihkan pantai dan laut dari sampah.Sakti Wahyu Trenggono, , mengatakan, laut di Indonesia banyak tercemar sampah dan terjadi hampir di sebagian besar pesisir Indonesia.Selama para nelayan tak menangkap ikan pada masa gerakan Bulan Cinta Laut itu, hasil kutipan sampah akan dihargai dengan nilai uang oleh pemerintah.Doni Ismanto, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik mengatakan, Bulan Cinta Laut di Indonesia, akan menyesuaikan kondisi cuaca di masing-masing daerah tergantung kondisi cuaca atau musim menangkap ikan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",menteri kelautan ajak nelayan bersihbersih sampah di laut kementerian kelautan dan perikanan punya program untuk melakukan pembersihan dan menyelamatkan laut di indonesia dari sampah melalui gerakan bulan cinta laut sakti wahyu trenggono bilang gerakan itu akan mengajak para nelayan meluangkan waktu selama satu bulan penuh khusus berpartisipasi membersihkan pantai dan laut dari sampahsakti wahyu trenggono mengatakan laut di indonesia banyak tercemar sampah dan terjadi hampir di sebagian besar pesisir indonesiaselama para nelayan tak menangkap ikan pada masa gerakan bulan cinta laut itu hasil kutipan sampah akan dihargai dengan nilai uang oleh pemerintahdoni ismanto asisten khusus menteri kelautan dan perikanan bidang media dan komunikasi publik mengatakan bulan cinta laut di indonesia akan menyesuaikan kondisi cuaca di masingmasing daerah tergantung kondisi cuaca atau musim menangkap ikan
"Nasib Masyarakat Pesisir Gasan Kala Hutan Mangrove jadi Tambak Udang. Masyarakat pesisir Nagari Gasan Gadang, Sumatera Barat, resah karena hutan mangrove mereka terus menghilang berganti tambak udang. Perlahan, masyarakat mulai rasakan perubahan, sungai tercemar, biota di sungai sampai laut pun mulai menghilang. Kondisi berubah, tak seperti dulu lagi.Hutan mangrove hilang, kesulitan mulai datang. Nelayan tradisional mulai sulit tangkap ikan padahal biasa jadi andalan pendapatan.Masyarakat Nagari Gasan Gadang, dimotori para perempuan mulai menanam mangrove. Mereka ingin mengembanglikan hutan mangrove yang sudah banyak hilang.Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat katakan, tambak mulai masuk pada 2016. Setidaknya ada delapan petak tambak udang di muara itu. Kualitas air sungai pun berangsur memburuk dan kini sudah berwarna hitam pekat karena tercemar limbah. Beberapa bulan lalu, tambak udang juga mendapat teguran pemerintah karena tak memiliki instalasi pembuangan limbah (ipal).","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",nasib masyarakat pesisir gasan kala hutan mangrove jadi tambak udang masyarakat pesisir nagari gasan gadang sumatera barat resah karena hutan mangrove mereka terus menghilang berganti tambak udang perlahan masyarakat mulai rasakan perubahan sungai tercemar biota di sungai sampai laut pun mulai menghilang kondisi berubah tak seperti dulu lagihutan mangrove hilang kesulitan mulai datang nelayan tradisional mulai sulit tangkap ikan padahal biasa jadi andalan pendapatanmasyarakat nagari gasan gadang dimotori para perempuan mulai menanam mangrove mereka ingin mengembanglikan hutan mangrove yang sudah banyak hilangtommy adam kepala departemen advokasi dan lingkungan hidup walhi sumatera barat katakan tambak mulai masuk pada setidaknya ada delapan petak tambak udang di muara itu kualitas air sungai pun berangsur memburuk dan kini sudah berwarna hitam pekat karena tercemar limbah beberapa bulan lalu tambak udang juga mendapat teguran pemerintah karena tak memiliki instalasi pembuangan limbah ipal
"Banjir dan Longsor Landa Trenggalek, Kalau Ada Tambang Emas Bakal Perparah Bencana. Dalam Oktober ini bencana banjir dan longsor menghajar Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, bertubi-tubi. Masyarakat Trenggalek pun makin khawatir, keadaan makin buruk dari banjir dan longsor ini bakal mereka hadapi kala pertambangan emas masuk di kabupaten Pesisir Selatan Jawa ini.Banjir dan longsor pada 8 Oktober lalu mengawali rentetan bencana di kabupaten ini. Peristiwa itu melanda di seluruh kecamatan di Trenggalek yang terdiri dari 47 desa dan dua kelurahan di tengah kota. Pada 17 Oktober lalu, banjir parah melanda sebagian pusat kota Trenggalek dengan ketinggian air 50-100 sentimeter yang merendam jalanan dan pemukiman penduduk. Sejumlah fasilitas publik seperti kantor pemerintahan sampai rumah sakit turut tergenang..Wahyu Eka Setiawan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur mengatakan, peta rawan bencana BPBD Trenggalek dari 14 kecamatan di Trenggalek, lebih separuh masuk kategori rawan bencana longsor dan banjir. Kondisi mengkhawatirkan, karena wilayah yang terkena bencana itu, masuk konsesi tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) antara lain, Munjungan, Watulimo, Kampak, Pule juga Tugu.Izzuddin Zakky alias Gus Zakky, Ketua GP Ansor, mengatakan, kalau sampai tambang emas beroperasi, katanya, hanya akan memperparah kondisi alam Trenggalek. Perusahaan tambang emas, hanya akan merugikan masyarakat dan lingkungan serta akan memanggil bencana lebih besar.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional",banjir dan longsor landa trenggalek kalau ada tambang emas bakal perparah bencana dalam oktober ini bencana banjir dan longsor menghajar kabupaten trenggalek jawa timur bertubitubi masyarakat trenggalek pun makin khawatir keadaan makin buruk dari banjir dan longsor ini bakal mereka hadapi kala pertambangan emas masuk di kabupaten pesisir selatan jawa inibanjir dan longsor pada oktober lalu mengawali rentetan bencana di kabupaten ini peristiwa itu melanda di seluruh kecamatan di trenggalek yang terdiri dari desa dan dua kelurahan di tengah kota pada oktober lalu banjir parah melanda sebagian pusat kota trenggalek dengan ketinggian air sentimeter yang merendam jalanan dan pemukiman penduduk sejumlah fasilitas publik seperti kantor pemerintahan sampai rumah sakit turut tergenangwahyu eka setiawan direktur eksekutif walhi jawa timur mengatakan peta rawan bencana bpbd trenggalek dari kecamatan di trenggalek lebih separuh masuk kategori rawan bencana longsor dan banjir kondisi mengkhawatirkan karena wilayah yang terkena bencana itu masuk konsesi tambang emas pt sumber mineral nusantara smn antara lain munjungan watulimo kampak pule juga tuguizzuddin zakky alias gus zakky ketua gp ansor mengatakan kalau sampai tambang emas beroperasi katanya hanya akan memperparah kondisi alam trenggalek perusahaan tambang emas hanya akan merugikan masyarakat dan lingkungan serta akan memanggil bencana lebih besar
"Ilmuwan: Perubahan Iklim Mempercepat Kiamat Serangga. Ilmuwan memperingatkan tentang kepunahan populasi serangga secara global yang saat ini sedang berlangsung.Laju perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan dapat mempercepat terjadinya kiamat serangga.Serangga adalah penyerbuk, pengontrol hama, pengelola limbah dan pengurai jasad, dan makanan bagi hewan lain. Jika serangga punah akan banyak jasad yang menumpuk dan tidak terurai.Sikap individu bagi masyarakat di perkotaan dapat memainkan peran penting untuk kehidupan serangga dan satwa liar lainnya.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,ilmuwan perubahan iklim mempercepat kiamat serangga ilmuwan memperingatkan tentang kepunahan populasi serangga secara global yang saat ini sedang berlangsunglaju perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan dapat mempercepat terjadinya kiamat seranggaserangga adalah penyerbuk pengontrol hama pengelola limbah dan pengurai jasad dan makanan bagi hewan lain jika serangga punah akan banyak jasad yang menumpuk dan tidak teruraisikap individu bagi masyarakat di perkotaan dapat memainkan peran penting untuk kehidupan serangga dan satwa liar lainnya
"Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang?. Puluhan warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, mual dan muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, awal Maret lalu. Mereka diduga kena gas beracun dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi yang dikelola PT Sorik Marapi Geothermal Power(SMGP).Warga sekitar pembangkit panas bumi Sorik Merapi yang keracunan bukan kali pertama. Tahun lalu, bahkan lima orang tewas setelah tercium gas keracun dari kebocoran pipa pembangkit panas bumi ini. Mengapa terus berulang?Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara pun menyurati dan meminta pertanggungjawaban perusahaan soal kejadian keracunan dari pembangkit panas bumi Sorik Marapi itu. Dia peringatkan, kejadian tidak lagi terulang kalau masih terjadi lagi akan proses secara hukum dan merekomendasikan supaya perusahaan ditutup karena membahayakan masyarakat.Mengenai kasus warga kena gas beracun pembangkit panas bumi Sorik Marapi, Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal mengatakan, perlu mengkaji ulang perizinan perusahaan. Bukan untuk penolakan perusahaan, tetapi mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",puluhan warga dekat pembangkit sorik marapi keracunan lagi mengapa terus berulang puluhan warga desa sibanggor julu kecamatan puncak sorik marapi mandailing natal sumatera utara mual dan muntahmuntah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat awal maret lalu mereka diduga kena gas beracun dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sorik marapi yang dikelola pt sorik marapi geothermal powersmgpwarga sekitar pembangkit panas bumi sorik merapi yang keracunan bukan kali pertama tahun lalu bahkan lima orang tewas setelah tercium gas keracun dari kebocoran pipa pembangkit panas bumi ini mengapa terus berulangedy rahmayadi gubernur sumatera utara pun menyurati dan meminta pertanggungjawaban perusahaan soal kejadian keracunan dari pembangkit panas bumi sorik marapi itu dia peringatkan kejadian tidak lagi terulang kalau masih terjadi lagi akan proses secara hukum dan merekomendasikan supaya perusahaan ditutup karena membahayakan masyarakatmengenai kasus warga kena gas beracun pembangkit panas bumi sorik marapi erwin efendi lubis ketua dprd mandailing natal mengatakan perlu mengkaji ulang perizinan perusahaan bukan untuk penolakan perusahaan tetapi mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama
"Menyoal Perpanjangan dan Cabut Izin Usaha Mineral dan Batubara. Awal tahun ini pemerintah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba). Menurut Presiden Joko Widodo izin perusahaan minerba ini dicabut karena tak pernah menyampaikan rencana kerja.“Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tetapi tidak dikerjakan. Ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata presiden, awal Januari lalu.Rinciannya, 1776 perusahaan tambang mineral logam, bukan logam dan batuan seluas 2.236.259 hektar dan 302 perusahaan tambang batubara dengan luas 964.787 hektar.Wilayah izin tambang ini tersebar di berbagai provinsi yakni Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.Ridwan Djamaluddin, Dirjen Minerba Kementerian Sumber Daya Alam dan Mineral (KESDM), mengatakan, pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya minerba ini.“Hingga dapat berdayaguna dan mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” katanya. Hingga kini, data detil soal izin-izin tambang mineral dan batubara yang dicabut ini belum terbuka.Awal tahun ini pemerintah juga memperpanjang izin sebagian pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur.Baik pencabutan maupun perpanjangan izin ini jadi sorotan sejumlah lembaga sipil karena tak ada evaluasi penuh dan transparansi dalam prosesnya. Aryanto Nugroho , Koordinator Nasional (PWYP) Indonesia, menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut izin yang dikatakan dicabut sedianya sudah, sedang atau akan dicabut.Pemerintah juga perlu membuka nama perusahaan yang dicabut berikut invetarisasi lahan untuk melihat apakah perusahaan meninggalkan lubang tambang atau pelanggaran lain.Merujuk (MODI) pad Januari 2022, tercatat ada 5285 IUP, 4 IUPK, 31 kontrak karya dan 66 PKP2B.“Apakah izin yang dicabut ini termasuk yang ada di MODI atau di luar yang ini?” katanya.Terlepas apakah izin yang dicabut termasuk terdaftar di MODI atau tidak, katanya, tak hanya mencabut izin perusahaan yang tak punya rencana kerja, pemerintah perlu tegas memberi sanksi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban sesuai perundang-undangan.Kalau tidak, katanya, bisa berdampak buruk salah satu seperti kegaduhan pemenuhan pasar dalam negeri (/DMO) versus ekspor batubara bisa terus berulang setiap tahun.Masih segar pelarangan ekspor batubara awal tahun ini–meski kemudian dibuka — karena perusahaan tak memenuhi kuota DMO.“PLN masih punya PLTU batubara. Bicara ketahanan energi produksi batubara harusnya memperkuat ketahanan energi. Yang terjadi aneh, pemilik tambang berlomba-lomba ekspor sedangkan ketahanan energi kita rapuh,” kata Ary.Padahal dalam masa transisi energi, mestinya produksi batubara turun setiap tahun guna meningkatkan bauran energi terbarukan. Bukan menurun, pemerintah memberi jalan perusahaan untuk berlomba-lomba meninggikan produksi batubara dan ekspor.Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan produksi batubara per tahun tak lebih dari 400 juta ton. Sejak 2019-2021, produksi selalu di atas target bahkan sempat 600 juta ton. Sedang DMO tak pernah mencapai target 25%.“Antara kebijakan di atas kertas dalam bentuk perpres tidak dilaksanakan di lapangan. Akibatnya kegaduhan berulang. Sudah sering terjadi negara seperti mengemis-ngemis ke perusahaan batubara agar mau mensuplai kebutuhan dalam negeri.”Merujuk UU No 3/2020, kata Ary, pemerintah berhak menentukan harga komoditas dalam negeri berikut jumlah produksi. Selama ini, kalau perusahaan tak memenuhi kewajiban DMO tak pernah ada sanksi bagi perusahaan.Jadi, katanya, wajar kalau saat harga batubara mahal, bahkan sampai US%140-160 per ton, sementara harga DMO hanya US%70 per ton, perusahaan memilih ekspor semua batubara dan tak mengindahkan kewajiban domestik. Melky Nahar, Manajer Kampanye jaringan Advokasi tambang Nasional juga menuntut evaluasi menyeluruh perusahaan minerba terutama terkait perusakan lingkungan, sebelum memberikan perpanjangan izin.“Sebagian besar PKP2B yang selesai masa izin diberikan perpanjangan tanpa proses yang transparan. KPC, Adaro, Kideco, selama ini tak pernah ada penegakan hukum ketika ada pelanggaran, sejak tahapan tambang dan produksi. Banyak catatan kelam. Sayangnya, tak pernah ditindak hukum tegas,” kata Melky.Evaluasi pemerintah sejauh ini, katanya, sebatas administrasi tanpa melihat pelanggaran perusahaan di lapangan.KPC, misal, meski sudah habis izin akhir tahun lalu, namun tetap beroperasi sebelum perpanjangan keluar.“Apa yang dievaluasi dan bagaimana evaluasi tak pernah dibuka ke publik terutama ke sekitar tambang. Tiba-tiba diperpanjang.”Korporasi, katanya, dengan mudah mengendalikan kebijakan negara. “Pelanggaran dibiarkan, tak ada penegakan hukum, bisa tetap operasional sebelum perpanjangan.”Pembiaran ini, katanya, tak lepas dari relasi ekonomi elit perusahaan dengan pejabat negara. KPC milik Aburizal Bakrie, salah satu elit Partai Golkar yang diketahui bagian dari pemerintah saat ini. Elit ini pula yang berperan melancarkan UU Minerba dan yang lebih banyak berpihak pada industri ini.Karena itu, tak heran kalau saat melakukan pelanggaran lingkungan, negara sulit menindak karena permainan elit politik.Catatan Jatam dan Fraksi Rakyat Indonesia Kutai Timur, sejak beroperasi 39 tahun lalu, KPC menimbulkan banyak dampak lingkungan dan sosial.Desa-desa di sekitar konsesi seperti tujuh desa di Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung, setiap tahun terjadi banjir dan pencemaran sungai yang berdampak pada ribuan warga.Di Tebangan Lembak dan Keraitan bahkan desa berada di atas tanah konsesi. Masyarakat, umumnya Suku Dayak Basap, relokasi ke sebuah pemukiman baru, KPC Segading Resettlement.Menurut Erwien F Syuhada dari Fraksi Rakyat Indonesia Kutai Timur, relokasi ini tak membawa kesejahteraan bagi masyarakat karena lahan terbatas. Masyarakat Adat Dayak Basap juga kehilangan tradisi leluhur seperti berkebun dan berburu.“KPC punya visi, , untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi. Di sana listrik dan air sulit,” kata Erwien.Masyarakat Dayak Basap, katanya, pernah memenangkan gugatan atas lahan pertanian mereka, namun KPC banding. Kini gugatan dalam proses kasasi. Selama 2012-2020, menurut FRI, ada 18 kasus antara KPC dan masyarakat sekitar.Sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia, kehadiran KPC mestinya berdampak signifikan bagi perekonomian daerah. Data statisik Kutai Timur, sejak 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi selalu di bawah 10%. Bahkan sempat minus 3% pada 2016 dan 2020.“Padahal produksi KPC selalu meningkat,” katanya.Tahun 2019, produksi meningkat 60,78 juta ton. Ironisnya, kemiskinan di Kutai Timur terus bertambah.Mengutip data Pemkab Kutai Timur, pada 2016-2021, angka kemiskinan bertambah dari 8.000 jiwa jadi 35.000 jiwa.“Pada tahun terakhir izin KPC, kemiskinan bertambah 1.000 jiwa menjadi 36.000.”Dengan kata lain, kata Erwien, kehadiran industri tambang tak membawa dampak baik ke masyarakat.Pernyataan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, bahwa perpanjangan izin KPC penting untuk pendapatan daerah, tidaklah tepat. Data Pemerintah Kutai Timur menunjukkan, 31% masyarakat Kutai Timur adalah petani. Hanya 10% masyarakat bergantung pada tambang. Sisanya, hidup dari usaha mikro lain.Haris Retno, akademisi Universitas Mulawarman sepakat proses evaluasi izin harus dibuka ke publik. Dari perspektif hukum, katanya, regulasi pertambangan saat ini kembali pada masa sebelum reformasi.“Represif. Karena terlihat bagaimana pemberlakuan hukum semata-mata menjamin keberlansungan eksploitasi pertambangan semata,” katanya. Sedang persoalan di pertambangan tak jadi pertimbangan.Hal lain yang menunjukkan sifat represif hukum pertambangan saat ini, katanya, dengan lemahnya penegakan hukun saat berhadapan dengan modal dan hanya tegas saat berhadapan dengan rakyat.Keadaan ini terlihat saat pembentukan UU No 2/2020 tentang Mineral dan Batubara yang disahkan tanpa partisipasi masyarakat.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
penyakit yang ditularkan oleh vektor
peran pemerintah lokal
polusi udara",menyoal perpanjangan dan cabut izin usaha mineral dan batubara awal tahun ini pemerintah mencabut izin usaha pertambangan mineral dan batubara minerba menurut presiden joko widodo izin perusahaan minerba ini dicabut karena tak pernah menyampaikan rencana kerjaizin yang sudah bertahuntahun diberikan tetapi tidak dikerjakan ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kata presiden awal januari lalurinciannya perusahaan tambang mineral logam bukan logam dan batuan seluas hektar dan perusahaan tambang batubara dengan luas hektarwilayah izin tambang ini tersebar di berbagai provinsi yakni bengkulu jambi sumatera selatan sumatera barat kalimantan barat banten jawa barat jawa tengah yogyakarta kepulauan riau kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan selatan gorontalo sulawesi tengah dan sulawesi tenggararidwan djamaluddin dirjen minerba kementerian sumber daya alam dan mineral kesdm mengatakan pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya minerba inihingga dapat berdayaguna dan mencapai tujuan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat katanya hingga kini data detil soal izinizin tambang mineral dan batubara yang dicabut ini belum terbukaawal tahun ini pemerintah juga memperpanjang izin sebagian pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkpb termasuk pt kaltim prima coal kpc di kalimantan timurbaik pencabutan maupun perpanjangan izin ini jadi sorotan sejumlah lembaga sipil karena tak ada evaluasi penuh dan transparansi dalam prosesnya aryanto nugroho koordinator nasional pwyp indonesia menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut izin yang dikatakan dicabut sedianya sudah sedang atau akan dicabutpemerintah juga perlu membuka nama perusahaan yang dicabut berikut invetarisasi lahan untuk melihat apakah perusahaan meninggalkan lubang tambang atau pelanggaran lainmerujuk modi pad januari tercatat ada iup iupk kontrak karya dan pkpbapakah izin yang dicabut ini termasuk yang ada di modi atau di luar yang ini katanyaterlepas apakah izin yang dicabut termasuk terdaftar di modi atau tidak katanya tak hanya mencabut izin perusahaan yang tak punya rencana kerja pemerintah perlu tegas memberi sanksi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban sesuai perundangundangankalau tidak katanya bisa berdampak buruk salah satu seperti kegaduhan pemenuhan pasar dalam negeri dmo versus ekspor batubara bisa terus berulang setiap tahunmasih segar pelarangan ekspor batubara awal tahun inimeski kemudian dibuka karena perusahaan tak memenuhi kuota dmopln masih punya pltu batubara bicara ketahanan energi produksi batubara harusnya memperkuat ketahanan energi yang terjadi aneh pemilik tambang berlombalomba ekspor sedangkan ketahanan energi kita rapuh kata arypadahal dalam masa transisi energi mestinya produksi batubara turun setiap tahun guna meningkatkan bauran energi terbarukan bukan menurun pemerintah memberi jalan perusahaan untuk berlombalomba meninggikan produksi batubara dan eksporrancangan umum energi nasional ruen telah menetapkan produksi batubara per tahun tak lebih dari juta ton sejak produksi selalu di atas target bahkan sempat juta ton sedang dmo tak pernah mencapai target antara kebijakan di atas kertas dalam bentuk perpres tidak dilaksanakan di lapangan akibatnya kegaduhan berulang sudah sering terjadi negara seperti mengemisngemis ke perusahaan batubara agar mau mensuplai kebutuhan dalam negerimerujuk uu no kata ary pemerintah berhak menentukan harga komoditas dalam negeri berikut jumlah produksi selama ini kalau perusahaan tak memenuhi kewajiban dmo tak pernah ada sanksi bagi perusahaanjadi katanya wajar kalau saat harga batubara mahal bahkan sampai us per ton sementara harga dmo hanya us per ton perusahaan memilih ekspor semua batubara dan tak mengindahkan kewajiban domestik melky nahar manajer kampanye jaringan advokasi tambang nasional juga menuntut evaluasi menyeluruh perusahaan minerba terutama terkait perusakan lingkungan sebelum memberikan perpanjangan izinsebagian besar pkpb yang selesai masa izin diberikan perpanjangan tanpa proses yang transparan kpc adaro kideco selama ini tak pernah ada penegakan hukum ketika ada pelanggaran sejak tahapan tambang dan produksi banyak catatan kelam sayangnya tak pernah ditindak hukum tegas kata melkyevaluasi pemerintah sejauh ini katanya sebatas administrasi tanpa melihat pelanggaran perusahaan di lapangankpc misal meski sudah habis izin akhir tahun lalu namun tetap beroperasi sebelum perpanjangan keluarapa yang dievaluasi dan bagaimana evaluasi tak pernah dibuka ke publik terutama ke sekitar tambang tibatiba diperpanjangkorporasi katanya dengan mudah mengendalikan kebijakan negara pelanggaran dibiarkan tak ada penegakan hukum bisa tetap operasional sebelum perpanjanganpembiaran ini katanya tak lepas dari relasi ekonomi elit perusahaan dengan pejabat negara kpc milik aburizal bakrie salah satu elit partai golkar yang diketahui bagian dari pemerintah saat ini elit ini pula yang berperan melancarkan uu minerba dan yang lebih banyak berpihak pada industri inikarena itu tak heran kalau saat melakukan pelanggaran lingkungan negara sulit menindak karena permainan elit politikcatatan jatam dan fraksi rakyat indonesia kutai timur sejak beroperasi tahun lalu kpc menimbulkan banyak dampak lingkungan dan sosialdesadesa di sekitar konsesi seperti tujuh desa di kecamatan bengalon rantau pulung setiap tahun terjadi banjir dan pencemaran sungai yang berdampak pada ribuan wargadi tebangan lembak dan keraitan bahkan desa berada di atas tanah konsesi masyarakat umumnya suku dayak basap relokasi ke sebuah pemukiman baru kpc segading resettlementmenurut erwien f syuhada dari fraksi rakyat indonesia kutai timur relokasi ini tak membawa kesejahteraan bagi masyarakat karena lahan terbatas masyarakat adat dayak basap juga kehilangan tradisi leluhur seperti berkebun dan berburukpc punya visi untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi di sana listrik dan air sulit kata erwienmasyarakat dayak basap katanya pernah memenangkan gugatan atas lahan pertanian mereka namun kpc banding kini gugatan dalam proses kasasi selama menurut fri ada kasus antara kpc dan masyarakat sekitarsebagai salah satu perusahaan tambang besar di indonesia kehadiran kpc mestinya berdampak signifikan bagi perekonomian daerah data statisik kutai timur sejak laju pertumbuhan ekonomi selalu di bawah bahkan sempat minus pada dan padahal produksi kpc selalu meningkat katanyatahun produksi meningkat juta ton ironisnya kemiskinan di kutai timur terus bertambahmengutip data pemkab kutai timur pada angka kemiskinan bertambah dari jiwa jadi jiwapada tahun terakhir izin kpc kemiskinan bertambah jiwa menjadi dengan kata lain kata erwien kehadiran industri tambang tak membawa dampak baik ke masyarakatpernyataan bupati kutai timur ardiansyah bahwa perpanjangan izin kpc penting untuk pendapatan daerah tidaklah tepat data pemerintah kutai timur menunjukkan masyarakat kutai timur adalah petani hanya masyarakat bergantung pada tambang sisanya hidup dari usaha mikro lainharis retno akademisi universitas mulawarman sepakat proses evaluasi izin harus dibuka ke publik dari perspektif hukum katanya regulasi pertambangan saat ini kembali pada masa sebelum reformasirepresif karena terlihat bagaimana pemberlakuan hukum sematamata menjamin keberlansungan eksploitasi pertambangan semata katanya sedang persoalan di pertambangan tak jadi pertimbanganhal lain yang menunjukkan sifat represif hukum pertambangan saat ini katanya dengan lemahnya penegakan hukun saat berhadapan dengan modal dan hanya tegas saat berhadapan dengan rakyatkeadaan ini terlihat saat pembentukan uu no tentang mineral dan batubara yang disahkan tanpa partisipasi masyarakat
"Transisi Energi dan Potensi Rasuah Dana JETP. “Sekarang saudara kemana saja ada korupsi, kok,” demikian pernyataan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), seperti ditulis sebuah media online, beberapa waktu lalu.Pernyataan itu seakan memperkuat data memburuknya indeks korupsi di Indonesia. Laporan Transparency Internasional di 2023 menunjukkan, (IPK) Indonesia menurun 4 poin dari tahun sebelumnya.Pernyataan Mahfud MD dan laporan Transparency Internasional itu memberikan semacam peringatan bagi kita semua bahwa potensi korupsi bisa terjadi di berbagai sektor di negeri ini, tak terkecuali di sektor energi.Tahun lalu, Indonesia memperoleh komitmen pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam skema pendanaan ini, Indonesia akan mendapatkan kucuran dana sebesar USD20 juta (setara Rp300-an trilyun). Dalam konteks korupsi, dana sebesar itu tentu rawan korupsi bila tidak dikelola dengan baik.Setiap korupsi selalu merugikan kepentingan publik, termasuk bila korupsi terjadi di dalam skema JETP. Transisi energi dipastikan gagal dan publik, -sebagai pembayar pajak harus tetap membayar utang luar negeri yang dibuat dari skema proyek JETP ini.Pertanyaannya di mana saja titik potensi korupsi dana JETP? Salah satu program yang akan dibiayai JETP adalah pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Pemilihan PLTU yang akan dipensiun menjadi titik rawan terjadinya korupsi. Kemungkinan persengkokolan untuk memperkaya korporasi bisa saja terjadi sejak dalam penentuan PLTU yang akan dipensiunkan dini.Selain pensiun dini PLTU, program yang akan mendapatkan pendanaan JETP adalah pengembangan energi terbarukan. Seperti halnya dalam program pensiun dini PLTU, pemilihan energi terbarukan yang akan dibiayai JETP bisa menjadi titik rawan korupsi.Singkatnya, dua pilar transisi energi yang akan dibiayai JETP, pensiun dini dan pengembangan energi terbarukan, ternyata menjadi titik rawan korupsi. Jika dua pilar itu nantinya menjadi ajang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korup, dapat dipastikan program transisi energi di Indonesia akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud.Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mencegah terjadinya korupsi dana JETP?Seperti tindak kejahatan lainnya, korupsi terjadi bila kita memberikan kesempatan para elite politik dan ekonomi yang korup di negeri ini berpesta pora dengan menggunakan uang rakyat. Salah satu cara menutup kesempatan itu adalah keterlibatan publik. Dalam konteks JETP, keterlibatan publik harus dimulai sejak dari perencanaan, monitoring hingga evaluasi program-program yang didanai.Salah satu syarat utama dari adanya keterlinatan publik adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini adalah pintu masuk bagi publik untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan transisi energi. Tanpa ada keterbukaan informasi, tidak akan ada keterlibatan publik. Sayangnya, keterbukaan informasi ini adalah wajah bopeng sebelah dari skema JETP.Hingga kini misalnya, komposisi pendanaan JETP masih gelap. Seperti sering diungkapkan pemerintah bahwa pendanaan JETP berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah. Celakanya hingga kini, belum jelas prosentase pembiayaan proyek yang akan didanai hibah, investasi dan utang luar negeri.Publik, -sebagai pembayar pajak, perlu tahu berapa persen proyek JETP yang didanai utang luar negeri, -meski itu berbunga rendah. Bagaimanapun juga, uang pajak publiklah yang akan digunakan untuk membayar setiap rupiah dari utang luar negeri yang dibuat pemerintah, termasuk dalam proyek JETP ini.Persoalan keterbukaan informasi lainnya dalam JETP juga terkait seputar proyek yang didanai. Kementerian ESDM sering mengungkapkan bahwa proyek JETP, salah satunya akan digunakan untuk membiayai pensiun dini sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.Namun, hingga kini belum dibuka informasi mengenai kajian tentang PLTU-PLTU yang akan dipensiunkan. Kriteria mengenai PLTU yang akan dipensiunkan juga masih gelap. Padahal kriteria yang tidak jelas dari PLTU yang akan dipensiunkan bisa menjadi ladang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korup.Bukan hanya terkait dengan PLTU, JETP juga akan membiayai pengembangan energi terbarukan. Namun hingga kini belum dibuka informasinya tentang energi terbarukan yang seperti apa yang akan dikembangkan skema pembiayaan JETP.Alih-alih membuka informasi terkait energi terbarukan yang akan dibiayai JETP, Kementerian ESDM yang berencana memasukkan proyek pembangkit gas fosil dalam skema pendanaan JETP. Padahal gas fosil jelas-jelas bukan energi terbarukan, lantas di mana letak transisi energinya? Dari sini publik bisa bertanya lebih jauh lagi, kepentingan kelompok bisnis energi siapa yang akan diuntungkan dengan usulan yang tidak masuk akal ini?Pada pertengahan Februari lalu, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) secara resmi membentuk Sekretariat JETP. Pertanyaannya adalah, apakah keberadaan Sekretariat JETP akan mampu menghilangkan potensi korupsi? Jawabannya bisa iya dan tidak.Sekretariat JETP akan mampu menghilangkan potensi rasuah dana JETP bila lembaga itu mulai membuka informasi secara terang benderang terkait JETP. Setelah terang benderang, tugas Sekretariat JETP berikutnya adalah melibatkan publik sejak dari perencanaan program. Bila kemudian perencanaan program hanya melibatkan elit, maka potensi korupsi akan sulit dicegah.Sebaliknya, Sekretariat JETP bisa juga justru membuka pintu korupsi, bila terus mempertahankan wajah bopeng sebelah skema pendanaan JETP yang tertutup dan elitis, dan miskin pelibatan publik. Bagaimana mungkin dana JETP yang berjumlah ratusan trilyun rupiah justru dikelola dengan cara tertutup dan elitis?Siapa saja elite politik dan ekonomi yang akan berpesta pora bila dana JETP dikelola secara tertutup? Entahlah, yang jelas proses yang tertutup dan elitis ini terus dipertahankan, publik akan menjadi pencuci piring bekas pesta pora segelintir elite korup negeri ini. , ***Foto utama:","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",transisi energi dan potensi rasuah dana jetp sekarang saudara kemana saja ada korupsi kok demikian pernyataan mahfud md menteri koordinator bidang politik dan keamanan menko polhukam seperti ditulis sebuah media online beberapa waktu lalupernyataan itu seakan memperkuat data memburuknya indeks korupsi di indonesia laporan transparency internasional di menunjukkan ipk indonesia menurun poin dari tahun sebelumnyapernyataan mahfud md dan laporan transparency internasional itu memberikan semacam peringatan bagi kita semua bahwa potensi korupsi bisa terjadi di berbagai sektor di negeri ini tak terkecuali di sektor energitahun lalu indonesia memperoleh komitmen pendanaan transisi energi melalui skema just energy transition partnership jetp dalam skema pendanaan ini indonesia akan mendapatkan kucuran dana sebesar usd juta setara rpan trilyun dalam konteks korupsi dana sebesar itu tentu rawan korupsi bila tidak dikelola dengan baiksetiap korupsi selalu merugikan kepentingan publik termasuk bila korupsi terjadi di dalam skema jetp transisi energi dipastikan gagal dan publik sebagai pembayar pajak harus tetap membayar utang luar negeri yang dibuat dari skema proyek jetp inipertanyaannya di mana saja titik potensi korupsi dana jetp salah satu program yang akan dibiayai jetp adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap pltu batu bara pemilihan pltu yang akan dipensiun menjadi titik rawan terjadinya korupsi kemungkinan persengkokolan untuk memperkaya korporasi bisa saja terjadi sejak dalam penentuan pltu yang akan dipensiunkan diniselain pensiun dini pltu program yang akan mendapatkan pendanaan jetp adalah pengembangan energi terbarukan seperti halnya dalam program pensiun dini pltu pemilihan energi terbarukan yang akan dibiayai jetp bisa menjadi titik rawan korupsisingkatnya dua pilar transisi energi yang akan dibiayai jetp pensiun dini dan pengembangan energi terbarukan ternyata menjadi titik rawan korupsi jika dua pilar itu nantinya menjadi ajang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korup dapat dipastikan program transisi energi di indonesia akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujudpertanyaannya kemudian adalah bagaimana mencegah terjadinya korupsi dana jetpseperti tindak kejahatan lainnya korupsi terjadi bila kita memberikan kesempatan para elite politik dan ekonomi yang korup di negeri ini berpesta pora dengan menggunakan uang rakyat salah satu cara menutup kesempatan itu adalah keterlibatan publik dalam konteks jetp keterlibatan publik harus dimulai sejak dari perencanaan monitoring hingga evaluasi programprogram yang didanaisalah satu syarat utama dari adanya keterlinatan publik adalah keterbukaan informasi keterbukaan informasi ini adalah pintu masuk bagi publik untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan transisi energi tanpa ada keterbukaan informasi tidak akan ada keterlibatan publik sayangnya keterbukaan informasi ini adalah wajah bopeng sebelah dari skema jetphingga kini misalnya komposisi pendanaan jetp masih gelap seperti sering diungkapkan pemerintah bahwa pendanaan jetp berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah celakanya hingga kini belum jelas prosentase pembiayaan proyek yang akan didanai hibah investasi dan utang luar negeripublik sebagai pembayar pajak perlu tahu berapa persen proyek jetp yang didanai utang luar negeri meski itu berbunga rendah bagaimanapun juga uang pajak publiklah yang akan digunakan untuk membayar setiap rupiah dari utang luar negeri yang dibuat pemerintah termasuk dalam proyek jetp inipersoalan keterbukaan informasi lainnya dalam jetp juga terkait seputar proyek yang didanai kementerian esdm sering mengungkapkan bahwa proyek jetp salah satunya akan digunakan untuk membiayai pensiun dini sejumlah pembangkit listrik tenaga uap pltu batu baranamun hingga kini belum dibuka informasi mengenai kajian tentang pltupltu yang akan dipensiunkan kriteria mengenai pltu yang akan dipensiunkan juga masih gelap padahal kriteria yang tidak jelas dari pltu yang akan dipensiunkan bisa menjadi ladang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korupbukan hanya terkait dengan pltu jetp juga akan membiayai pengembangan energi terbarukan namun hingga kini belum dibuka informasinya tentang energi terbarukan yang seperti apa yang akan dikembangkan skema pembiayaan jetpalihalih membuka informasi terkait energi terbarukan yang akan dibiayai jetp kementerian esdm yang berencana memasukkan proyek pembangkit gas fosil dalam skema pendanaan jetp padahal gas fosil jelasjelas bukan energi terbarukan lantas di mana letak transisi energinya dari sini publik bisa bertanya lebih jauh lagi kepentingan kelompok bisnis energi siapa yang akan diuntungkan dengan usulan yang tidak masuk akal inipada pertengahan februari lalu kementerian energi dan sumberdaya mineral esdm secara resmi membentuk sekretariat jetp pertanyaannya adalah apakah keberadaan sekretariat jetp akan mampu menghilangkan potensi korupsi jawabannya bisa iya dan tidaksekretariat jetp akan mampu menghilangkan potensi rasuah dana jetp bila lembaga itu mulai membuka informasi secara terang benderang terkait jetp setelah terang benderang tugas sekretariat jetp berikutnya adalah melibatkan publik sejak dari perencanaan program bila kemudian perencanaan program hanya melibatkan elit maka potensi korupsi akan sulit dicegahsebaliknya sekretariat jetp bisa juga justru membuka pintu korupsi bila terus mempertahankan wajah bopeng sebelah skema pendanaan jetp yang tertutup dan elitis dan miskin pelibatan publik bagaimana mungkin dana jetp yang berjumlah ratusan trilyun rupiah justru dikelola dengan cara tertutup dan elitissiapa saja elite politik dan ekonomi yang akan berpesta pora bila dana jetp dikelola secara tertutup entahlah yang jelas proses yang tertutup dan elitis ini terus dipertahankan publik akan menjadi pencuci piring bekas pesta pora segelintir elite korup negeri ini foto utama
"Kala Natuna Alami Banjir Parah, Apa Penyebabnya?. Medio Desember lalu, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, alami banjir parah sampai dua meter. Banjir bandang kali ini dinilai terparah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Apa penyebabnya? Ada yang menduga karena hutan di hulu mulai gundul, drainase buruk sampai kesadaran buang sampah lemah. Beberapa daerah yang terdampak, adalah Kelurahan Ranai Kota, Kelurahan Ranai Darat, Kelurahan Bandarsyah, Kelurahan Batu Hitam, Kelurahan Desa Sungai Hulu.Banjir bandang Desember 2022 ini terpusat di kawasan padat penduduk di Kecamatan Bunguruan Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Natuna, penduduk Buguran Timur mencapai 26.000jiwa, dari total 76.000 ribu jiwa di Natuna. Natuna memiliki 12 kecamatan lain, dengan rata-rata penduduk 4.000 jiwa.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,kala natuna alami banjir parah apa penyebabnya medio desember lalu kabupaten natuna kepulauan riau alami banjir parah sampai dua meter banjir bandang kali ini dinilai terparah dari kejadiankejadian sebelumnya apa penyebabnya ada yang menduga karena hutan di hulu mulai gundul drainase buruk sampai kesadaran buang sampah lemah beberapa daerah yang terdampak adalah kelurahan ranai kota kelurahan ranai darat kelurahan bandarsyah kelurahan batu hitam kelurahan desa sungai hulubanjir bandang desember ini terpusat di kawasan padat penduduk di kecamatan bunguruan timur data badan pusat statistik bps natuna penduduk buguran timur mencapai jiwa dari total ribu jiwa di natuna natuna memiliki kecamatan lain dengan ratarata penduduk jiwa
"Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Kehidupan Kita. Perubahan iklim dan kelestarian keragaman hayati menjadi isu besar di dunia saat ini, selain bertambahnya populasi manusia.Biodiversitas menyediakan makanan, pakaian, dan sumber pendapatan. Hidup kita hampir tidak mungkin tanpa dukungan keanekaragaman hayati.Keseimbangan ekologi, manusia dan ekosistem di Bumi, sangat penting.Kesadaran setiap spesies memiliki hak untuk hidup, bahwa spesies saling tergantung satu sama lain, begitu juga manusia harus hidup di alam keterbatasan ekologi seperti spesies lainnya, harus selalu ada.Dampak kenaikan suhu Bumi 1°C saja bisa mencairkan es di kutub dan membahayakan eksistensi sejumlah satwa. Sementara, kenaikan 2 derajat Celcius dapat melenyapkan 40% hutan hujan, yang berakibat pada menipisnya cadangan makanan hewan.","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem",perubahan iklim dan dampaknya pada kehidupan kita perubahan iklim dan kelestarian keragaman hayati menjadi isu besar di dunia saat ini selain bertambahnya populasi manusiabiodiversitas menyediakan makanan pakaian dan sumber pendapatan hidup kita hampir tidak mungkin tanpa dukungan keanekaragaman hayatikeseimbangan ekologi manusia dan ekosistem di bumi sangat pentingkesadaran setiap spesies memiliki hak untuk hidup bahwa spesies saling tergantung satu sama lain begitu juga manusia harus hidup di alam keterbatasan ekologi seperti spesies lainnya harus selalu adadampak kenaikan suhu bumi c saja bisa mencairkan es di kutub dan membahayakan eksistensi sejumlah satwa sementara kenaikan derajat celcius dapat melenyapkan hutan hujan yang berakibat pada menipisnya cadangan makanan hewan
"Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia. Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Indonesia baru dengan pertimbangan risiko bencana alam minimalis: banjir, tsunami, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, maupun tanah longsor.Tetapi, ada bencana berlarut di Kalimantan Timur yang harus diselesaikan terkait pemindahan ibu kota: korban jiwa di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi.Berdasarkan catatan Jatam Kaltim, sudah 36 jiwa melayang, tewas tenggelam di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi. Korban terbaru Hendrik Kristiawan, warga Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Samboja adalah wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Indonesia baru, menggantikan Jakarta. Peneliti dan Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rustam Fahmy, optimis perbaikan besar-besaran akan dilakukan pemerintah terhadap masalahah lingkungan Kaltim. Termasuk, kasus kematian di lubang tambang, karena pemangku kebijakan akan bekerja dekat lubang itu sendiri.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",korban jiwa di lubang tambang masalah besar ibu kota baru indonesia kalimantan timur ditetapkan sebagai ibu kota indonesia baru dengan pertimbangan risiko bencana alam minimalis banjir tsunami kebakaran hutan erupsi gunung merapi maupun tanah longsortetapi ada bencana berlarut di kalimantan timur yang harus diselesaikan terkait pemindahan ibu kota korban jiwa di lubang tambang batubara yang tidak direklamasiberdasarkan catatan jatam kaltim sudah jiwa melayang tewas tenggelam di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi korban terbaru hendrik kristiawan warga desa beringin agung kecamatan samboja kabupaten kutai kartanegara samboja adalah wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi ibu kota indonesia baru menggantikan jakarta peneliti dan akademisi fakultas kehutanan universitas mulawarman rustam fahmy optimis perbaikan besarbesaran akan dilakukan pemerintah terhadap masalahah lingkungan kaltim termasuk kasus kematian di lubang tambang karena pemangku kebijakan akan bekerja dekat lubang itu sendiri
"Biogas di Sudut Kota Makassar, Penyelamat di Musim Hujan. Kampung Romang Tangayya, di salah satu sudut Kota Makassar yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa senantiasa tenggelam di musim hujan, sehingga menyulitkan warga mengakses energi gas untuk kebutuhan rumah tangga.Pemkot Makassar melalu Dinas Perikanan dan Peternakan memberi bantuan berupa pengadaan instalasi biogas dari kotoran sapi. Jumlah instalasi terpasang sebanyak 15 instalasi dan diharapkan bisa mencapai 70 KK pada akhir 2021.Instalasi biogas yang digunakan berupa bak permanen, bukan fiber seperti umumnya di tempat lain. Pertimbangannya, daerah tersebut bukan daerah rawan gempa, mudah diperbaiki ketika rusak, pipa gampang diganti. Keberadaan biogas juga bisa mengurangi beban ekonomi keluarga sekitar Rp1,2 juta – Rp2,4 juta per tahun. Sisa biogas juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik di sawah warga.","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",biogas di sudut kota makassar penyelamat di musim hujan kampung romang tangayya di salah satu sudut kota makassar yang berbatasan dengan kabupaten gowa senantiasa tenggelam di musim hujan sehingga menyulitkan warga mengakses energi gas untuk kebutuhan rumah tanggapemkot makassar melalu dinas perikanan dan peternakan memberi bantuan berupa pengadaan instalasi biogas dari kotoran sapi jumlah instalasi terpasang sebanyak instalasi dan diharapkan bisa mencapai kk pada akhir instalasi biogas yang digunakan berupa bak permanen bukan fiber seperti umumnya di tempat lain pertimbangannya daerah tersebut bukan daerah rawan gempa mudah diperbaiki ketika rusak pipa gampang diganti keberadaan biogas juga bisa mengurangi beban ekonomi keluarga sekitar rp juta rp juta per tahun sisa biogas juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik di sawah warga
"Uniknya Kebun Hidroponik Tenaga Surya di Noja Bali. Berkebun dengan media tanam air atau hidroponik makin banyak dicoba, terutama warga perkotaan dengan lahan sempitNoja Bali Hidroponik memberi nilai tambah dengan menggunakan panel surya sebagai sumber daya listrik menggerakkan pompa untuk irigasi hidroponikDistribusi air untuk sistem irigasi memegang peranan kunci dalam hidroponik, kalkulasi penggunaan listrik juga perlu dihitungPenggunaan tenaga surya di rumah dan kebun mendorong desentralisasi sumber energi, mengurangi ketergantungan dan biaya ekologis.","[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik",uniknya kebun hidroponik tenaga surya di noja bali berkebun dengan media tanam air atau hidroponik makin banyak dicoba terutama warga perkotaan dengan lahan sempitnoja bali hidroponik memberi nilai tambah dengan menggunakan panel surya sebagai sumber daya listrik menggerakkan pompa untuk irigasi hidroponikdistribusi air untuk sistem irigasi memegang peranan kunci dalam hidroponik kalkulasi penggunaan listrik juga perlu dihitungpenggunaan tenaga surya di rumah dan kebun mendorong desentralisasi sumber energi mengurangi ketergantungan dan biaya ekologis
"Apakah Program ‘Food Estate’ di Kalteng akan Mengulangi Kegagalan Proyek Pangan Sebelumnya?. Beberapa perkebunan pangan skala besar di bawah program “food estate” dilaporkan telah terbengkalaiInvestigasi lapangan pada tahun 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator terlantar di lahan yang telah di buka untuk perkebunan singkong dan beras di provinsi Kalimantan Tengah.Para aktivis mengatakan kegagalan program sudah terlihat sejak awal, dengan kurangnya penilaian dampak yang tepat dilakukan sebelum memilih lokasi dan pembukaan hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah.Jalannya program ini seperti mencerminkan Mega Rice Project (Proyek lahan gambut satu juta hektar) di pertengahan tahun 1990-an, yang gagal dan menyebabkan kerusakan luas lahan gambut.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",apakah program food estate di kalteng akan mengulangi kegagalan proyek pangan sebelumnya beberapa perkebunan pangan skala besar di bawah program food estate dilaporkan telah terbengkalaiinvestigasi lapangan pada tahun dan menemukan semak liar dan ekskavator terlantar di lahan yang telah di buka untuk perkebunan singkong dan beras di provinsi kalimantan tengahpara aktivis mengatakan kegagalan program sudah terlihat sejak awal dengan kurangnya penilaian dampak yang tepat dilakukan sebelum memilih lokasi dan pembukaan hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanahjalannya program ini seperti mencerminkan mega rice project proyek lahan gambut satu juta hektar di pertengahan tahun an yang gagal dan menyebabkan kerusakan luas lahan gambut
"Menakar Pajak Karbon. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap pembelian barang yang mengandung karbon atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Sementara perdagangan karbon () adalah kegiatan jual beli kredit karbon (, dimana pembelinya adalah pihak yang menghasilkan emisi karbon yang melebihi kuota atau target emisi yang ditetapkan, baik oleh Pemerintah atau ditetapkan sendiri secara sukarela.Satu unit kredit karbon setara dengan pengurangan emisi 1 ton karbon dioksida (CO). Kedua instrumen tersebut kini telah menjadi baru di banyak negara untuk mengendalikan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK), dan pada beberapa kasus untuk memperoleh tambahan pendapatan bagi pemerintah.Bulan lalu, tepatnya tanggal 22 Februari 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan peraturan baru tentang perdagangan karbon untuk subsektor pembangkitan tenaga listrik. Untuk tahun 2023 ini, perdagangan karbon akan meliputi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas di atas 25 MW. Dengan peraturan ini, setiap PLTU yang termasuk dalam katagori ini akan diberikan sejumlah kuota emisi yang disebut Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi untuk Pelaku Usaha (PTBAE-PU) sesuai dengan rencana emisi masing-masing PLTU dan acuan yang ditetapkan.Jumlah PTBAE-PU ini akan menentukan tingkat emisi GRK paling tinggi yang dapat dilepaskan setiap unit PLTU dalam suatu periode tertentu, dalam hal ini tahun 2023. Di awal tahun 2024, PLTU tersebut kemudian harus menyerahkan kembali PTBAE-PU sejumlah realisasi emisi yang dilepaskannya pada tahun 2023.Artinya, PLTU yang operasionalnya “kotor” alias tidak efisien akan kekurangan PTBAE-PU dan harus mencari tambahan dari luar. Sebaliknya, PLTU yang “bersih” alias lebih efisien akan punya kelebihan PTBAE-PU yang dapat dijual. Maka akan terjadi perdagangan karbon yang pada prinsipnya memberikan disinsentif buat PLTU yang “kotor” dan insentif bagi PLTU yang “bersih”. Sistem perdagangan karbon seperti ini telah cukup dikenal dan diterapkan di banyak negara, diawali oleh Uni Eropa pada tahun 2005. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang menerapkan sistem ini dalam kebijakan nasionalnya. Di Asia, kita bisa melihat sistem serupa telah diterapkan, khususnya di China dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, sistem serupa tidak hanya mencakup pembangkit tenaga listrik tetapi juga beberapa sektor industri dan penerbangan domestik.Kebijakan ini menempatkan Indonesia dalam klub jurisdiksi yang telah menerapkan instrumen kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) yang menurut laporan Bank Dunia (2022) telah mencapai 68 instrumen kebijakan, dan melingkupi 23% dari emisi gas rumah kaca global.Kita patut memberikan apresiasi bahwa pendekatan inovatif dan berbasis pasar seperti ini sekarang dapat diterapkan pemerintah pasca diterbitkannya Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun perlu dicatat bahwa tujuan sebenarnya bukan sekedar jual beli karbon tetapi mendorong pelaku usaha untuk lebih efisien dan bersih dalam melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi GRK.Bagi masyarakat yang peduli dengan dampak perubahan iklim bagi keberlanjutan perikehidupan generasi mendatang, inisiatif Kementerian ESDM telah memberi angin segar bahwa pemerintah sekarang tidak lagi menganggap emisi GRK sebagai angin lalu yang bisa dilepaskan semena-mena sehingga harus dianggap serius oleh pelaku usaha karena emisi GRK sekarang punya nilai ekonomi dalam operasional perusahaan.Di tahap awal ini kita tidak perlu menjadi obsesif dengan berapa harga yang akan terbentuk, jumlah perdagangannya, dan sebagainya. Kita cukup bersyukur bahwa sinyal yang tepat telah diberikan Pemerintah untuk mengendalikan tingkat emisi GRK dan berharap perbaikan terus menerus ke depannya dapat dilakukan tanpa segan. Di hari yang sama dengan terbitnya Peraturan Presiden No.98/2021, terbit pula Undang-Undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu yang diatur Undang-undang ini adalah pajak karbon. Dengan lantang, pasal 13 ayat 1 UU No.7/2021 tersebut menyatakan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tarif pajak karbon batas bawah pun ditetapkan sebesar Rp30.000 per ton karbondioksida.Lebih lanjut dalam pasal 17 dinyatakan bahwa ketentuan pajak karbon ini mulai diberlakukan pertama kali terhadap badan yang bergerak di bidang PLTU batubara dengan tarif Rp30.000 per ton karbondioksida per tanggal 1 April 2022. Namun entah mengapa, semua tahu bahwa mandat tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah dan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.Kami tidak akan berpura-pura menjadi ahli hukum tata negara yang mungkin dapat dengan mudah memahami mengapa amanat undang-undang kok tidak dilakukan oleh pemerintah. Namun ijinkan kami berpura-pura mewakili masyarakat yang peduli akan dampak perubahan iklim bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang, dan ingin menyemangati Pemerintah agar dapat lebih serius melaksanakan kebijakan pajak karbon. Mengingat jadwal dan pendekatan pelaksanaan pajak karbon untuk PLTU sudah tercantum jelas-jelas dalam batang tubuh dan penjelasan UU No.7 tahun 2021, logika non ahli hukum kami berbisik mungkin tidak diperlukan berbagai aturan turunan yang jelimet untuk mandat yang terang benderang ini, cukup aturan untuk PLTU batubara. Tarifnya sendiri relatif rendah, lebih rendah dari yang diterapkan di Chile, Kolombia, dan Argentina misalnya. Kewajiban pajak bisa pula dikurangi dengan keikutsertaan dalam perdagangan karbon. Bagi calon wajib pajak karbon, nikmat apa lagi yang kau dustakan?Sekali lagi, tidak perlu menjadi obsesif dengan detil seperti berapa pendapatan pajak yang akan didapat, dampaknya terhadap ongkos produksi listrik, dan sebagainya, apalagi dampaknya terhadap ongkos operasional Ditjen Pajak. Masyarakat tidak akan peduli bilamana ternyata beban pajak karbon bagi PLTU setelah memperhitungkan perdagangan karbon yang dilakukan ternyata sama dengan nol. Yang penting sinyal menuju efisiensi yang telah ada dapat terus ada bahkan diperkuat. Yang penting kita tidak malu dan segan untuk melakukan perbaikan kebijakan ke depan.Semoga! *. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau. Tulisan ini merupakan opini penulis","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",menakar pajak karbon pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap pembelian barang yang mengandung karbon atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon sementara perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli kredit karbon dimana pembelinya adalah pihak yang menghasilkan emisi karbon yang melebihi kuota atau target emisi yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau ditetapkan sendiri secara sukarelasatu unit kredit karbon setara dengan pengurangan emisi ton karbon dioksida co kedua instrumen tersebut kini telah menjadi baru di banyak negara untuk mengendalikan tingkat emisi gas rumah kaca grk dan pada beberapa kasus untuk memperoleh tambahan pendapatan bagi pemerintahbulan lalu tepatnya tanggal februari kementerian energi dan sumber daya mineral esdm meluncurkan peraturan baru tentang perdagangan karbon untuk subsektor pembangkitan tenaga listrik untuk tahun ini perdagangan karbon akan meliputi pembangkit listrik tenaga uap pltu berkapasitas di atas mw dengan peraturan ini setiap pltu yang termasuk dalam katagori ini akan diberikan sejumlah kuota emisi yang disebut persetujuan teknis batas atas emisi untuk pelaku usaha ptbaepu sesuai dengan rencana emisi masingmasing pltu dan acuan yang ditetapkanjumlah ptbaepu ini akan menentukan tingkat emisi grk paling tinggi yang dapat dilepaskan setiap unit pltu dalam suatu periode tertentu dalam hal ini tahun di awal tahun pltu tersebut kemudian harus menyerahkan kembali ptbaepu sejumlah realisasi emisi yang dilepaskannya pada tahun artinya pltu yang operasionalnya kotor alias tidak efisien akan kekurangan ptbaepu dan harus mencari tambahan dari luar sebaliknya pltu yang bersih alias lebih efisien akan punya kelebihan ptbaepu yang dapat dijual maka akan terjadi perdagangan karbon yang pada prinsipnya memberikan disinsentif buat pltu yang kotor dan insentif bagi pltu yang bersih sistem perdagangan karbon seperti ini telah cukup dikenal dan diterapkan di banyak negara diawali oleh uni eropa pada tahun indonesia adalah negara asia tenggara pertama yang menerapkan sistem ini dalam kebijakan nasionalnya di asia kita bisa melihat sistem serupa telah diterapkan khususnya di china dan korea selatan di korea selatan sistem serupa tidak hanya mencakup pembangkit tenaga listrik tetapi juga beberapa sektor industri dan penerbangan domestikkebijakan ini menempatkan indonesia dalam klub jurisdiksi yang telah menerapkan instrumen kebijakan nilai ekonomi karbon nek yang menurut laporan bank dunia telah mencapai instrumen kebijakan dan melingkupi dari emisi gas rumah kaca globalkita patut memberikan apresiasi bahwa pendekatan inovatif dan berbasis pasar seperti ini sekarang dapat diterapkan pemerintah pasca diterbitkannya peraturan presiden no tahun tentang nilai ekonomi karbon nek namun perlu dicatat bahwa tujuan sebenarnya bukan sekedar jual beli karbon tetapi mendorong pelaku usaha untuk lebih efisien dan bersih dalam melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi grkbagi masyarakat yang peduli dengan dampak perubahan iklim bagi keberlanjutan perikehidupan generasi mendatang inisiatif kementerian esdm telah memberi angin segar bahwa pemerintah sekarang tidak lagi menganggap emisi grk sebagai angin lalu yang bisa dilepaskan semenamena sehingga harus dianggap serius oleh pelaku usaha karena emisi grk sekarang punya nilai ekonomi dalam operasional perusahaandi tahap awal ini kita tidak perlu menjadi obsesif dengan berapa harga yang akan terbentuk jumlah perdagangannya dan sebagainya kita cukup bersyukur bahwa sinyal yang tepat telah diberikan pemerintah untuk mengendalikan tingkat emisi grk dan berharap perbaikan terus menerus ke depannya dapat dilakukan tanpa segan di hari yang sama dengan terbitnya peraturan presiden no terbit pula undangundang no tentang harmonisasi peraturan perpajakan salah satu yang diatur undangundang ini adalah pajak karbon dengan lantang pasal ayat uu no tersebut menyatakan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup tarif pajak karbon batas bawah pun ditetapkan sebesar rp per ton karbondioksidalebih lanjut dalam pasal dinyatakan bahwa ketentuan pajak karbon ini mulai diberlakukan pertama kali terhadap badan yang bergerak di bidang pltu batubara dengan tarif rp per ton karbondioksida per tanggal april namun entah mengapa semua tahu bahwa mandat tersebut belum dilakukan oleh pemerintah dan ditunda sampai waktu yang belum ditentukankami tidak akan berpurapura menjadi ahli hukum tata negara yang mungkin dapat dengan mudah memahami mengapa amanat undangundang kok tidak dilakukan oleh pemerintah namun ijinkan kami berpurapura mewakili masyarakat yang peduli akan dampak perubahan iklim bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang dan ingin menyemangati pemerintah agar dapat lebih serius melaksanakan kebijakan pajak karbon mengingat jadwal dan pendekatan pelaksanaan pajak karbon untuk pltu sudah tercantum jelasjelas dalam batang tubuh dan penjelasan uu no tahun logika non ahli hukum kami berbisik mungkin tidak diperlukan berbagai aturan turunan yang jelimet untuk mandat yang terang benderang ini cukup aturan untuk pltu batubara tarifnya sendiri relatif rendah lebih rendah dari yang diterapkan di chile kolombia dan argentina misalnya kewajiban pajak bisa pula dikurangi dengan keikutsertaan dalam perdagangan karbon bagi calon wajib pajak karbon nikmat apa lagi yang kau dustakansekali lagi tidak perlu menjadi obsesif dengan detil seperti berapa pendapatan pajak yang akan didapat dampaknya terhadap ongkos produksi listrik dan sebagainya apalagi dampaknya terhadap ongkos operasional ditjen pajak masyarakat tidak akan peduli bilamana ternyata beban pajak karbon bagi pltu setelah memperhitungkan perdagangan karbon yang dilakukan ternyata sama dengan nol yang penting sinyal menuju efisiensi yang telah ada dapat terus ada bahkan diperkuat yang penting kita tidak malu dan segan untuk melakukan perbaikan kebijakan ke depansemoga direktur eksekutif yayasan mitra hijau tulisan ini merupakan opini penulis
"Menanti Aturan Listrik Surya Atap. Pemerintah sedang menyusun regulasi pembangkit listrik tenaga surya atap. Regulasi ini penting demi percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi terbarukan dalam pemenuhan energi nasional. “Jadi salah satu pilihan penghematan energi konsumen pelanggan PLN,” kata Harris, Direktur Aneka Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam diskusi, baru-baru ini di Jakarta.KESDM mencatat, potensi energi surya di Indonesia 207,8 gigawatt peak (gwp). Saat ini baru terpakai 94 megawatt peak (mwp). Sesuai komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris, tertuang dalam UU No 16 tahun 2016, Indonesia hendak menurunkan emisi 29% pada 2030. PLTS dapat jatah 6,5 gwp.Pemerintah, katanya, telah mengeluarkan beberapa regulasi pengembangan energi surya. Ada Permen ESDM No 12, 50 dan 36 tahun 2017 dan Permen ESDM No 5/2018. KESDM juga punya Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap dan nota kesepahaman dengan Real Estate Indonesia (REI).“Sekarang pemerintah menyusun lagi regulasi PLTS atap,” kata Harris.Apa saja yang diatur dalam regulasi ini? Dalam draf hasil rapat bulan lalu, dinyatakan, PLTS atap hanya dapat dilakukan pelanggan PLN dengan sistem modul surya, inverter, sambungan listrik pelanggan dan meteran ekspor impor. Istilah ekspor dan impor diambil dari sudut pandang PLN.Bagi yang bukan pelanggan PLN akan diatur dengan aturan khusus. Pertimbangan utama dari poin ini, kata Harris, dampak yang akan diterima PLN. Produksi PLTS atap rumah akan mengurangi penggunaan listrik PLN dan berujung mengurangi pendapatan perusahaan negara ini. Dengan kata lain, PLTS atap akan mengurangi tagihan konsumen setiap bulan.Pemerintah berkomitmen membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt. Evaluasi program ini tahun lalu menemukan permintaan pelanggan baru PLN menurun, tak sesuai perkiraan.Dalam rancangan regulasi nanti, katanya, untuk penggunaan rumah tangga, lembaga pemerintah dan bisnis seperti mal, hotel, kantor, dan lembaga sosial seperti rumah ibadah. Industri tak termasuk.“Kalau industri, karena kapasitas besar-besarterhadap besar sekali,” katanya.Hal penting dalam penggunaan sistem PLTS atap yakni keamanan dan keandalan operasi. Kemungkinan, pemasangan sistem PLTS atap pelanggan dibatasi maksimum 90% dari daya tersambung.Bagaimana sistemnya? Ada dua kemungkinan. Jumlah energi listrik diekspor diperhitungkan menggunakan nilai kWh tercatat pada kWh ekspor. Jumlah energi listrik yang diimpor diperhitungkan dengan gunakan nilai kWh tercatat pada kWh impor.Setiap akhir periode tagihan bulanan berjalan, nilai kredit rupiah energi listrik diekspor, akan diaplikasikan secara kredit kepada pelanggan.Jika ekspor lebih besar dari biaya tagihan listrik pelanggan, selisih lebih akan dikreditkan sebagai pengurang tagihan bulan berikutnya. Selisih kredit ini dapat terakumulasi hingga periode tagihan listrik bulan Desember setiap tahun.Kalau kredit terakumulasi masih tersisa setelah perhitungan pada periode tagihan Desember, akan diatur ulang jadi nol dan perhitungan kredit akan mulai kembali pada tagihan Januari tahun berikutnya.Opsi kedua, akumulasi kredit pada akhir tahun tetap diperhitungkan untuk tahun berikutnya.Untuk ketentuan transaksi energi listrik, katanya, juga ada beberapa opsi. , transaksi kredit energi listrik dihitung berdasarkan rasio kwh () ekspor dibanding kWh impor dengan ketentuan, jika daya hingga 30 kW, nilai tenaga listrik per kwh setara (satu banding satu).Untuk lebih dari 30 kw sampai kurang dari satu mw, nilai tenaga listrik per kwh dari pelanggan, setara 95% dari nilai tenaga listrik per KWh ke pelanggan. Untuk daya lebih dari satu mw nilai tenaga listrik per kWh dari pelanggan setara 90% dari nilai tenaga listrik per kWh ke pelanggan., transaksi kredit energi listrik dihitung berdasarkan rasio kWh ekspor dibanding kWh impor satu banding 1,5. Sati kWh energi yang dikirim PLN ke pelanggan setara 1,5 kWh energi diterima PLN dari pelanggan., harga transaksi energi ekspor dan impor dihitung berdasarkan biaya pokok produksi (BPP) nasional dan tarif dasar listrik (TDL) berlaku. Di mana satu kWh energi yang dikirim PLN ke pelanggan tarif dasar listrik berlaku dan satu kWh diterima PLN dari pelanggan senilai BPP., transaksi kredit energi listrik dihitung berdasarkan rasio kWh ekspor dibanding kWh impor 1:3. Dimana satu kWh energi dikirim PLN ke pelanggan setara tiga kWh energi diterima PLN.“Opsi-opsi ini masih dibicarakan,” kata Harris.Pelanggan PLN yang berminat memasang sistem ini, katanya, harus mengajukan dokumen permohonan pemasangan kepada PLN dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis seperti ID pelanggan, besaran daya dan spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang,.Dokumen permohonan diunggah pelanggan melalui aplikasi. PLN mengevauasi dan verifikasi permohonan paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima.Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, PLN menyetujui atau menolak permohonan pemasangan sistem. Pelanggan ditolak jika tak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.Pemasangan PLTS atap hanya boleh oleh badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Tenaga teknik yang memasang pun wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan.Selain pemasangan, badan usaha wajib menguji sistem PLTS atap dan memberikan garansi selama satu tahun. Badan usaha wajib bikin laporan pemasangan kepada PLN. Setelah itu, PLN menyediakan dan memasang meteran ekspor impor dengan standar nasional Indonesia atau standar teknis PLN yang berlaku.Biaya pengadaan dan pemasangan meteran ekspor impor energi listrik ditanggung pelanggan dan PLN wajib melapor perkembangan pengguna pembangkit listrik ini pada Menteri ESDM setiap enam bulan sekali.“Regulasi ini sangat perlu untuk membuat Indonesia dikenal sebagai negara pengguna PLTS terbesar. Fungsinya, hemat tagihan listrik ke PLN, hingga lebih ringan dan uang bisa untuk yang lain,” kata Harris.Yohanes Bambang Sumaryo, Ketua Pengguna Pembangkit Listrik Surya Atap (PPLSA) menilai, regulasi ini akan jadi langkah kedaulatan masyarakat memilih sumber energi.“PLTS atap ini satu-satunya pembangkit yang bisa dipasang di rumah masing-masing, bisa dikuasai masyarakat, tak bergantung bank.”Kebutuhan utama listrik masyarakat, katanya, yakni, transportasi dan memasak bisa terpenuhi dengan PLTS atap, bahkan oleh rumah tipe 21 pun.PLTS atap, katanya, menghemat penggunaan batubara sekitar empat ton untuk setiap empat kWh listrik dari PLTS atap.“Jadi sangat bagus untuk lingkungan. Empat ton batubara harus dibakar tetap ada di bumi,” katanya. Menanggapi rancangan regulasi ini, Fabby Tumiwa, Direktur Institute for Essential Service Reform menilai, pemerintah seharusnya lebih menghargai inisiatif yang tumbuh di masyarakat dalam menggunakan listrik surya atap sebagai sumber energi bersih, mandiri tanpa dukungan dana pemerintah.Dia menilai, draf yang kelak jadi peraturan menteri (permen) dinilai belum mencerminkan semangat percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan empat gigawatt tahun 2025.Setidaknya, ada empat hal dari rancangan permen ini yang perlu perbaikan. , kapasitas listrik surya tak perlu dibatasi. Batasan bisa pada inverter dalam transfer daya dengan PLN.“Dengan inverter pelanggan PLN bisa memproduksi listrik surya lebih besar dan menentukan apakah akan dijual ke PLN atau digunakan sendiri.”, mengenai nilai transaksi listrik. Aturan selama ini mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN No.0733.K/DIR/2013, menggunakan net metering dengan tarif sebanding, satu banding satu.Dengan aturan ini, katanya, pelanggan mendapatkan harga adil karena tarif dijual ke jaringan PLN sama dengan tarif dibeli dari jaringan PLN. Dalam draf justru formula TDL dan BPP nasional yang bikin tarif listrik surya atap jadi lebih rendah.Tarif rendah, kata Fabby, bikin harga keekonomian listrik surya jadi tak menarik. Selisih nilai harga yang diterima pelanggan jadi lebih rendah, hingga masa pengembalian investasi lebih panjang., soal izin persetujuan dari PLN untuk pelanggan seharusnya memudahkan mereka memasang PLTS atap, tanpa perlu terhadang dengan berbagai perizinan lain.“Pelanggan cukup diminta melaporkan kepada PLN bukan untuk meminta persetujuan izin. Serta ada ketentuan yang jelas berapa lama pelanggan dapat kWh meter EXIM,” katanya., tentang sertifikat laik operasi (SLO) disamakan dengan pembangkit listrik lebih besar.Listrik surya atap, katanya,jenis pembangkit listrik tak bergerak, tak menimbulkan bunyi, tak mengeluarkan emisi dan tegangan rendah.“Tak layak jika menyamakan instalasi listrik surya atap dengan jenis pembangkit listrik besar. Untuk mengatur itu pemerintah seharusnya bisa gunakan ketentuan kelaikan dalam Permen ESDM No 27/2017 Pasal 20, sebagai instalasi listrik dengan tegangan rendah.”PLN, kata Fabby, seharusnya tak perlu merasa terancam. Kalau target 1.000 megawatt PLTS atap terpenuhi, hanya menggantikan 0,5% dari total produksi listrik PLN selama satu tahun.Fabby menyarankan, alih-alih merasa terancam, PLN sebaiknya segera beradaptasi dan mulai serius menekuni bisnis energi terbarukan.Kalau PLN ikut mengembangkan listrik tenaga surya, akan mendorong kompetisi sehat untuk harga energi. Jadi, harga listrik dari energi surya bisa makin turun dan terjangkau.Di sejumlah negara, katanya, karena pasar energi terbarukan, terutama energi surya makin terbuka luas, harga listrik ini makin kompetitif terhadap harga listrik batubara.Laporan IRENA tahun lalu menyebutkan, potensi energi surya Indonesia mencapai 3,1 gigawatt per tahun, satu gw listrik surya atap dan 2,1 gw untuk PLTS di atas tanah.Dibanding negara lain di Asia Tenggara, penggunaan listrik surya di Indonesia, masih sangat rendah yakni kurang 100 megawatt. Angka ini, katanya, jauh tertinggal dari negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina, sudah berkisar 875-2.700 megawatt. Bahkan Singapura, kini sudah 130 megawatt. Keterangan foto utama: Panel surya atap. Foto: Luh De Suryani/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",menanti aturan listrik surya atap pemerintah sedang menyusun regulasi pembangkit listrik tenaga surya atap regulasi ini penting demi percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi terbarukan dalam pemenuhan energi nasional jadi salah satu pilihan penghematan energi konsumen pelanggan pln kata harris direktur aneka energi terbarukan kementerian energi dan sumber daya mineral dalam diskusi barubaru ini di jakartakesdm mencatat potensi energi surya di indonesia gigawatt peak gwp saat ini baru terpakai megawatt peak mwp sesuai komitmen indonesia dalam perjanjian paris tertuang dalam uu no tahun indonesia hendak menurunkan emisi pada plts dapat jatah gwppemerintah katanya telah mengeluarkan beberapa regulasi pengembangan energi surya ada permen esdm no dan tahun dan permen esdm no kesdm juga punya gerakan nasional sejuta surya atap dan nota kesepahaman dengan real estate indonesia reisekarang pemerintah menyusun lagi regulasi plts atap kata harrisapa saja yang diatur dalam regulasi ini dalam draf hasil rapat bulan lalu dinyatakan plts atap hanya dapat dilakukan pelanggan pln dengan sistem modul surya inverter sambungan listrik pelanggan dan meteran ekspor impor istilah ekspor dan impor diambil dari sudut pandang plnbagi yang bukan pelanggan pln akan diatur dengan aturan khusus pertimbangan utama dari poin ini kata harris dampak yang akan diterima pln produksi plts atap rumah akan mengurangi penggunaan listrik pln dan berujung mengurangi pendapatan perusahaan negara ini dengan kata lain plts atap akan mengurangi tagihan konsumen setiap bulanpemerintah berkomitmen membangun pembangkit listrik megawatt evaluasi program ini tahun lalu menemukan permintaan pelanggan baru pln menurun tak sesuai perkiraandalam rancangan regulasi nanti katanya untuk penggunaan rumah tangga lembaga pemerintah dan bisnis seperti mal hotel kantor dan lembaga sosial seperti rumah ibadah industri tak termasukkalau industri karena kapasitas besarbesarterhadap besar sekali katanyahal penting dalam penggunaan sistem plts atap yakni keamanan dan keandalan operasi kemungkinan pemasangan sistem plts atap pelanggan dibatasi maksimum dari daya tersambungbagaimana sistemnya ada dua kemungkinan jumlah energi listrik diekspor diperhitungkan menggunakan nilai kwh tercatat pada kwh ekspor jumlah energi listrik yang diimpor diperhitungkan dengan gunakan nilai kwh tercatat pada kwh imporsetiap akhir periode tagihan bulanan berjalan nilai kredit rupiah energi listrik diekspor akan diaplikasikan secara kredit kepada pelangganjika ekspor lebih besar dari biaya tagihan listrik pelanggan selisih lebih akan dikreditkan sebagai pengurang tagihan bulan berikutnya selisih kredit ini dapat terakumulasi hingga periode tagihan listrik bulan desember setiap tahunkalau kredit terakumulasi masih tersisa setelah perhitungan pada periode tagihan desember akan diatur ulang jadi nol dan perhitungan kredit akan mulai kembali pada tagihan januari tahun berikutnyaopsi kedua akumulasi kredit pada akhir tahun tetap diperhitungkan untuk tahun berikutnyauntuk ketentuan transaksi energi listrik katanya juga ada beberapa opsi transaksi kredit energi listrik dihitung berdasarkan rasio kwh ekspor dibanding kwh impor dengan ketentuan jika daya hingga kw nilai tenaga listrik per kwh setara satu banding satuuntuk lebih dari kw sampai kurang dari satu mw nilai tenaga listrik per kwh dari pelanggan setara dari nilai tenaga listrik per kwh ke pelanggan untuk daya lebih dari satu mw nilai tenaga listrik per kwh dari pelanggan setara dari nilai tenaga listrik per kwh ke pelanggan transaksi kredit energi listrik dihitung berdasarkan rasio kwh ekspor dibanding kwh impor satu banding sati kwh energi yang dikirim pln ke pelanggan setara kwh energi diterima pln dari pelanggan harga transaksi energi ekspor dan impor dihitung berdasarkan biaya pokok produksi bpp nasional dan tarif dasar listrik tdl berlaku di mana satu kwh energi yang dikirim pln ke pelanggan tarif dasar listrik berlaku dan satu kwh diterima pln dari pelanggan senilai bpp transaksi kredit energi listrik dihitung berdasarkan rasio kwh ekspor dibanding kwh impor dimana satu kwh energi dikirim pln ke pelanggan setara tiga kwh energi diterima plnopsiopsi ini masih dibicarakan kata harrispelanggan pln yang berminat memasang sistem ini katanya harus mengajukan dokumen permohonan pemasangan kepada pln dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis seperti id pelanggan besaran daya dan spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasangdokumen permohonan diunggah pelanggan melalui aplikasi pln mengevauasi dan verifikasi permohonan paling lama hari kerja sejak permohonan diterimaberdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi pln menyetujui atau menolak permohonan pemasangan sistem pelanggan ditolak jika tak memenuhi persyaratan administrasi dan teknispemasangan plts atap hanya boleh oleh badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik tenaga teknik yang memasang pun wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuanselain pemasangan badan usaha wajib menguji sistem plts atap dan memberikan garansi selama satu tahun badan usaha wajib bikin laporan pemasangan kepada pln setelah itu pln menyediakan dan memasang meteran ekspor impor dengan standar nasional indonesia atau standar teknis pln yang berlakubiaya pengadaan dan pemasangan meteran ekspor impor energi listrik ditanggung pelanggan dan pln wajib melapor perkembangan pengguna pembangkit listrik ini pada menteri esdm setiap enam bulan sekaliregulasi ini sangat perlu untuk membuat indonesia dikenal sebagai negara pengguna plts terbesar fungsinya hemat tagihan listrik ke pln hingga lebih ringan dan uang bisa untuk yang lain kata harrisyohanes bambang sumaryo ketua pengguna pembangkit listrik surya atap pplsa menilai regulasi ini akan jadi langkah kedaulatan masyarakat memilih sumber energiplts atap ini satusatunya pembangkit yang bisa dipasang di rumah masingmasing bisa dikuasai masyarakat tak bergantung bankkebutuhan utama listrik masyarakat katanya yakni transportasi dan memasak bisa terpenuhi dengan plts atap bahkan oleh rumah tipe punplts atap katanya menghemat penggunaan batubara sekitar empat ton untuk setiap empat kwh listrik dari plts atapjadi sangat bagus untuk lingkungan empat ton batubara harus dibakar tetap ada di bumi katanya menanggapi rancangan regulasi ini fabby tumiwa direktur institute for essential service reform menilai pemerintah seharusnya lebih menghargai inisiatif yang tumbuh di masyarakat dalam menggunakan listrik surya atap sebagai sumber energi bersih mandiri tanpa dukungan dana pemerintahdia menilai draf yang kelak jadi peraturan menteri permen dinilai belum mencerminkan semangat percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan empat gigawatt tahun setidaknya ada empat hal dari rancangan permen ini yang perlu perbaikan kapasitas listrik surya tak perlu dibatasi batasan bisa pada inverter dalam transfer daya dengan plndengan inverter pelanggan pln bisa memproduksi listrik surya lebih besar dan menentukan apakah akan dijual ke pln atau digunakan sendiri mengenai nilai transaksi listrik aturan selama ini mengacu pada peraturan direksi pt pln nokdir menggunakan net metering dengan tarif sebanding satu banding satudengan aturan ini katanya pelanggan mendapatkan harga adil karena tarif dijual ke jaringan pln sama dengan tarif dibeli dari jaringan pln dalam draf justru formula tdl dan bpp nasional yang bikin tarif listrik surya atap jadi lebih rendahtarif rendah kata fabby bikin harga keekonomian listrik surya jadi tak menarik selisih nilai harga yang diterima pelanggan jadi lebih rendah hingga masa pengembalian investasi lebih panjang soal izin persetujuan dari pln untuk pelanggan seharusnya memudahkan mereka memasang plts atap tanpa perlu terhadang dengan berbagai perizinan lainpelanggan cukup diminta melaporkan kepada pln bukan untuk meminta persetujuan izin serta ada ketentuan yang jelas berapa lama pelanggan dapat kwh meter exim katanya tentang sertifikat laik operasi slo disamakan dengan pembangkit listrik lebih besarlistrik surya atap katanyajenis pembangkit listrik tak bergerak tak menimbulkan bunyi tak mengeluarkan emisi dan tegangan rendahtak layak jika menyamakan instalasi listrik surya atap dengan jenis pembangkit listrik besar untuk mengatur itu pemerintah seharusnya bisa gunakan ketentuan kelaikan dalam permen esdm no pasal sebagai instalasi listrik dengan tegangan rendahpln kata fabby seharusnya tak perlu merasa terancam kalau target megawatt plts atap terpenuhi hanya menggantikan dari total produksi listrik pln selama satu tahunfabby menyarankan alihalih merasa terancam pln sebaiknya segera beradaptasi dan mulai serius menekuni bisnis energi terbarukankalau pln ikut mengembangkan listrik tenaga surya akan mendorong kompetisi sehat untuk harga energi jadi harga listrik dari energi surya bisa makin turun dan terjangkaudi sejumlah negara katanya karena pasar energi terbarukan terutama energi surya makin terbuka luas harga listrik ini makin kompetitif terhadap harga listrik batubaralaporan irena tahun lalu menyebutkan potensi energi surya indonesia mencapai gigawatt per tahun satu gw listrik surya atap dan gw untuk plts di atas tanahdibanding negara lain di asia tenggara penggunaan listrik surya di indonesia masih sangat rendah yakni kurang megawatt angka ini katanya jauh tertinggal dari negara lain seperti thailand malaysia dan filipina sudah berkisar megawatt bahkan singapura kini sudah megawatt keterangan foto utama panel surya atap foto luh de suryani mongabay indonesia
"Pasca Keruhnya Sungai Krukut, PLTPB Geothermal Baturraden, Apa Kabar?. Sejumlah petani tampak memanen tanaman padi sawah di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Meski kemarau, mereka masih dapat menanami sawah dengan padi, karena air yang bersumber dari mata air dan masuk ke Kali Prukut mengalir sepanjang tahun. Bahkan, belum sekalipun air Kali Prukut tersebut mengering.“Pada kemarau tahun ini, air dari Kali Prukut masih cukup deras mengalir. Airnya juga jernih, tidak seperti musim penghujan lalu. Waktu itu, karena ada pengeboran panas bumi (untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi/PLTPB) di lereng Gunung Slamet, maka berdampak pada kotornya air Kali Prukut. Akibatnya cukup fatal bagi petani, karena berdampak pada menurunnya panen,” ungkap Kirno (45) pekan lalu.Ia menerangkan kalau musim kemarau sekarang, hasil panen cukup bagus, karena tidak ada dampak pencemaran air seperti musim penghujan lalu. “Musim panen sekarang, hasil padi mencapai 5 ton per hektare (ha). Hasil tersebut lebih tinggi jika dibandingkan waktu sebelumnya ketika air kotor,” ujarnya. Kirno berharap agar pencemaran tidak terjadi di Kali Prukut, meski ia khawatyir karena mendengar kabar kalau saat ini PT Sejahtera Alam Energy (SAE) akan kembali mengebor sumur baru di lereng gunung tertinggi di Jateng tersebut. “Kami minta supaya peristiwa lalu yakni pencemaran air tidak terjadi lagi. Karena warga di Karangtengah sini sangat merasakan dampak buruknya,”ungkapnya.Secara terpisah, Kepala Desa (Kades) Kalisari, Kecamatan Cilongok Aziz Masruri mengatakan hal senada. Ia meminta kepada PT SAE yang menggarap PLTPB Baturraden untuk mengantisipasi pencemaran air. “Kami berharap sederhana saja, pencemaran jangan ada lagi. Semoga proyek panas bumi secepatnya rampung, sehingga dapat menghasilkan listrik. Kalau sudah selesai, perusahaan juga segera melakukan penghijauan di lokasi pengeboran, sehingga lingkungan kembali hijau,”jelasnya.Aziz mengatakan berdasarkan pengalaman pencemaran yang terjadi beberapa waktu lalu, masyarakat di Kalisari yang umumnya adalah perajin tahu terkena dampaknya. Biasanya mereka memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari yang jernih tiba-tiba menjadi kotor dan penuh lumpur. Sementara ini, air juga jernih karena musim kemarau. “Kami berharap pada musim penghujan mendatang, air yang mengalir tidak kotor dan mengandung lumpur,” katanya. Apakah PT SAE berani menggaransi tidak bakal terjadi pencemaran lagi, apalagi saat sekarang sudah mulai melakukan pengeboran? “Ya kalau soal pencemaran air, tentu kami akan berusaha lebih baik. PT SAE sebagai penggarap PLTP Baturraden berkomitmen untuk mengurangi dampak pengeboran terutama pada musim penghujan. Sejauh ini, upaya kami telah cukup baik, karena tidak lagi ada pencemaran,” kata Kepala Teknik Panas Bumi PT SAE Albaren Simbolon.Ia mengatakan ada berbagai upaya yang telah dilakukan di antaranya adalah pemasangan geotekstil, ada kontrol boks serta bronjong. “Kami berusaha tidak langsung mengalirkan air ke ke hulu Sungai Tepus dan Prukut yang berada di atas Curug Cipendok. Sehingga diharapkan air yang mengalir ke hulu sungai tidak kotor. Dalam beberapa waktu terakhir, sudah turun hujan cukup deras dan ternyata air jernih. Mudah-mudahan nanti pada musim hujan juga demikian adanya,”kata Albaren.Direktur PT SAE Bregas H Rochadi mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak pencemaran yang timbul. “Kalau untuk menghilangkan sama sekali pencemaran air saat musim penghujan, saya kira tidak. Namun, kami berusaha maksimal supaya pencemaran benar-benar dapat diminimalkan. Itu sudah menjadi komitmen kami,” jelasnya. Di tengah gejolak dolar dan adanya kebijakan pemerintah mengurangi proyek kelistrikan, ternyata tidak berpengaruh terhadap pengeboran. Bahkan, setelah pengeboran di wellpad H, sebetulnya menemukan panas bumi, tetapi tidak dapat diekstrak. Padahal sumurnya mencapai kedalaman 3.447 meter. Lokasi pengeboran pada lereng Gunung Slamet pada ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kini, PT SAE mulai melakukan pengeboran di wellpad F pada ketinggian 1.400 mdpl.Presiden Direktur PT SAE Daniel Moelk mengatakan kalau proyek panas bumi di Baturraden bakal terus berlanjut. Ia mengaku tidak terpengaruh dengan gejolak mata uang dollar AS. “Sebab, komponen impor untuk peralatan pengeboran tidak terlalu banyak. Hanya berkisart antara 15% hingga 20% saja. Sehingga, tidak ada pengaruhnya terhadap proyek PLTP Baturraden,” kata Daniel.Daniel optimis pengeboran di wellpad F akan mendapatkan panas bumi yang baik. Pengeboran bakal dilakukan dengan kedalaman hingga 3.500 meter. “Kami memperkirakan satu sumur yang dibuat akan menghasilkan 6-7 megawatt (MW). Nantinya bisa saja di lokasi setempat akan dibuat 4-6 sumur,” ujarnya. Sementara Bregas mengatakan proyek PLTPB tersebut bakal dibangun secara bertahap. Misalnya untuk tahap pertama yang diperkirakan hingga 2022 mendatang, akan menghasilkan listrik berkapasitas 110 MW. Kemudian dikembangkan lagi dan diperkirakan pada 2026, kapasitas PLTPB Baturraden dapat meningkat hingga 220 MW. “Kalau untuk wellpad F, kami yakin akan mendapatkan potensi panas bumi yang cukup baik. Karena di wellpad F tersebut sesungguhnya potensi panas bumi terbesar di lereng Gunung Slamet,” jelasnya.Sedangkan Albaren menambahkan kalau pengeboran untuk wellpad H yang mencapai kedalaman hingga 3.477 meter telah menghabiskan dana kisaran USD 8,5 juta. Menurutnya, investasi PLTPB sebagai energi bersih memang cukup mahal. “Kalau untuk mengebor sumur di wellpad F juga akan menghabiskan dana hingga USD 8,5 juta. Kami optimis, di wellpad F bakal menemukan panas bumi dengan kapasitas yang cukup baik,”ujarnya.Secara terpisah, anggota Dewan Sumberdaya Air (SDA) Jateng Eddy Wahono kembali mengingatkan setelah pengeboran pada wellpad F dilaksanakan, maka yang paling penting diantisipasi adalah dampak pencemaran air. “Proyek panas bumi harus didukung karena meningkatkan ketersediaan listrik. Tetapi yang perlu diperhatikan secara serius adalah tidak menimbulkan kekeruhan sungai. Apalagi di sekitar hulu Sungai Prukut yang dekat dengan lokasi pengeboran terdapat 44 mata air,” katanya.Eddy meminta supaya ada penanganan sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidupnya. Selain itu, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Peran lintas dinas dalam pengawasan sangat diharapkan guna mengurangi atau mengantisipasi kekeruhan sungai terutama saat musim penghujan.***Keterangan foto utama : Seorang anak melintas di dekat Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng, Desember 2017 yang airnya keruh sejak dua bulan terakhir karena terpengaruh eksplorasi untuk PLTPB Baturraden. Foto : L Darmawan/Mongabay Indonesia","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",pasca keruhnya sungai krukut pltpb geothermal baturraden apa kabar sejumlah petani tampak memanen tanaman padi sawah di desa karangtengah kecamatan cilongok banyumas jawa tengah jateng meski kemarau mereka masih dapat menanami sawah dengan padi karena air yang bersumber dari mata air dan masuk ke kali prukut mengalir sepanjang tahun bahkan belum sekalipun air kali prukut tersebut mengeringpada kemarau tahun ini air dari kali prukut masih cukup deras mengalir airnya juga jernih tidak seperti musim penghujan lalu waktu itu karena ada pengeboran panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumipltpb di lereng gunung slamet maka berdampak pada kotornya air kali prukut akibatnya cukup fatal bagi petani karena berdampak pada menurunnya panen ungkap kirno pekan laluia menerangkan kalau musim kemarau sekarang hasil panen cukup bagus karena tidak ada dampak pencemaran air seperti musim penghujan lalu musim panen sekarang hasil padi mencapai ton per hektare ha hasil tersebut lebih tinggi jika dibandingkan waktu sebelumnya ketika air kotor ujarnya kirno berharap agar pencemaran tidak terjadi di kali prukut meski ia khawatyir karena mendengar kabar kalau saat ini pt sejahtera alam energy sae akan kembali mengebor sumur baru di lereng gunung tertinggi di jateng tersebut kami minta supaya peristiwa lalu yakni pencemaran air tidak terjadi lagi karena warga di karangtengah sini sangat merasakan dampak buruknyaungkapnyasecara terpisah kepala desa kades kalisari kecamatan cilongok aziz masruri mengatakan hal senada ia meminta kepada pt sae yang menggarap pltpb baturraden untuk mengantisipasi pencemaran air kami berharap sederhana saja pencemaran jangan ada lagi semoga proyek panas bumi secepatnya rampung sehingga dapat menghasilkan listrik kalau sudah selesai perusahaan juga segera melakukan penghijauan di lokasi pengeboran sehingga lingkungan kembali hijaujelasnyaaziz mengatakan berdasarkan pengalaman pencemaran yang terjadi beberapa waktu lalu masyarakat di kalisari yang umumnya adalah perajin tahu terkena dampaknya biasanya mereka memanfaatkan air untuk kebutuhan seharihari yang jernih tibatiba menjadi kotor dan penuh lumpur sementara ini air juga jernih karena musim kemarau kami berharap pada musim penghujan mendatang air yang mengalir tidak kotor dan mengandung lumpur katanya apakah pt sae berani menggaransi tidak bakal terjadi pencemaran lagi apalagi saat sekarang sudah mulai melakukan pengeboran ya kalau soal pencemaran air tentu kami akan berusaha lebih baik pt sae sebagai penggarap pltp baturraden berkomitmen untuk mengurangi dampak pengeboran terutama pada musim penghujan sejauh ini upaya kami telah cukup baik karena tidak lagi ada pencemaran kata kepala teknik panas bumi pt sae albaren simbolonia mengatakan ada berbagai upaya yang telah dilakukan di antaranya adalah pemasangan geotekstil ada kontrol boks serta bronjong kami berusaha tidak langsung mengalirkan air ke ke hulu sungai tepus dan prukut yang berada di atas curug cipendok sehingga diharapkan air yang mengalir ke hulu sungai tidak kotor dalam beberapa waktu terakhir sudah turun hujan cukup deras dan ternyata air jernih mudahmudahan nanti pada musim hujan juga demikian adanyakata albarendirektur pt sae bregas h rochadi mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak pencemaran yang timbul kalau untuk menghilangkan sama sekali pencemaran air saat musim penghujan saya kira tidak namun kami berusaha maksimal supaya pencemaran benarbenar dapat diminimalkan itu sudah menjadi komitmen kami jelasnya di tengah gejolak dolar dan adanya kebijakan pemerintah mengurangi proyek kelistrikan ternyata tidak berpengaruh terhadap pengeboran bahkan setelah pengeboran di wellpad h sebetulnya menemukan panas bumi tetapi tidak dapat diekstrak padahal sumurnya mencapai kedalaman meter lokasi pengeboran pada lereng gunung slamet pada ketinggian meter di atas permukaan laut mdpl kini pt sae mulai melakukan pengeboran di wellpad f pada ketinggian mdplpresiden direktur pt sae daniel moelk mengatakan kalau proyek panas bumi di baturraden bakal terus berlanjut ia mengaku tidak terpengaruh dengan gejolak mata uang dollar as sebab komponen impor untuk peralatan pengeboran tidak terlalu banyak hanya berkisart antara hingga saja sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap proyek pltp baturraden kata danieldaniel optimis pengeboran di wellpad f akan mendapatkan panas bumi yang baik pengeboran bakal dilakukan dengan kedalaman hingga meter kami memperkirakan satu sumur yang dibuat akan menghasilkan megawatt mw nantinya bisa saja di lokasi setempat akan dibuat sumur ujarnya sementara bregas mengatakan proyek pltpb tersebut bakal dibangun secara bertahap misalnya untuk tahap pertama yang diperkirakan hingga mendatang akan menghasilkan listrik berkapasitas mw kemudian dikembangkan lagi dan diperkirakan pada kapasitas pltpb baturraden dapat meningkat hingga mw kalau untuk wellpad f kami yakin akan mendapatkan potensi panas bumi yang cukup baik karena di wellpad f tersebut sesungguhnya potensi panas bumi terbesar di lereng gunung slamet jelasnyasedangkan albaren menambahkan kalau pengeboran untuk wellpad h yang mencapai kedalaman hingga meter telah menghabiskan dana kisaran usd juta menurutnya investasi pltpb sebagai energi bersih memang cukup mahal kalau untuk mengebor sumur di wellpad f juga akan menghabiskan dana hingga usd juta kami optimis di wellpad f bakal menemukan panas bumi dengan kapasitas yang cukup baikujarnyasecara terpisah anggota dewan sumberdaya air sda jateng eddy wahono kembali mengingatkan setelah pengeboran pada wellpad f dilaksanakan maka yang paling penting diantisipasi adalah dampak pencemaran air proyek panas bumi harus didukung karena meningkatkan ketersediaan listrik tetapi yang perlu diperhatikan secara serius adalah tidak menimbulkan kekeruhan sungai apalagi di sekitar hulu sungai prukut yang dekat dengan lokasi pengeboran terdapat mata air katanyaeddy meminta supaya ada penanganan sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidupnya selain itu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan peran lintas dinas dalam pengawasan sangat diharapkan guna mengurangi atau mengantisipasi kekeruhan sungai terutama saat musim penghujanketerangan foto utama seorang anak melintas di dekat curug cipendok di desa karangtengah kecamatan cilongok banyumas jateng desember yang airnya keruh sejak dua bulan terakhir karena terpengaruh eksplorasi untuk pltpb baturraden foto l darmawanmongabay indonesia
"Limbah Minyak Goreng Teratasi, Mereka pun Panen Energi. Pada 2014, kelompok anak muda riset mengenai limbah minyak goreng (jelantah) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menamakan diri GenOil. Mereka menemukan, 300.000 rumah tangga dengan minimal 250 ml minyak perhari setiap rumah, yang terbuang. Limbah minyak goreng itu mengendap di saluran air, got, dan masuk ke tanah. Akumulasinya, minyak sisa itu setiap hari sampai 60.000 liter.Minyak jelantah jadi persoalan kompleks, acap kali tak diperhatikan warga. Di banyak tempat–seperti restoran cepat saji-minyak jelantah dicampur bersama bahan kimia agar beku hingga mudah dibuang. Di tempat pembuangan akhir, minyak beku terkena paparan matahari dan mencair.Ada juga restoran yang dikelola perusahan hotel jadikan minyak sisa tak terbuang, melainkan dijual kembali. Melaui jaringan limbah itu jadi minyak kiloan, tersebar bahkan ke warung di pinggiran jalan Makassar.Riset lain, kata GenOil, potensi cemaran lingkungan dan kesehatan dalam mengkonsumsi minyak tak sehat, jika ditambahkan dengan penggunaan 111 hotel, akan makin mencengangkan. Untuk sarapan, hotel menghasilkan 20 liter minyak bekas perhari. Kalau tambah pabrik mie dan restoran, estimasi mencapai 17 ton minyak setiap hari. “Ini soalan lingkungan sangat serius. Ironisnya, tak ada yang peduli,” kata Andi Hilmy Mutawakkil, Direktur GenOil.Mereka belum menghitung beberapa pabrik lain, dan industri kuliner skala kecil di Makassar.Berton-ton jelantah berubah menjadi minyak goreng curah. Bercampur H2O2 () bahan kimia untuk membuat minyak kotor jadi pucat. Saat dipanaskan akan jernih. “H2O2 itu racun. Kami biasa menggunakan untuk bahan bakar roket cair. Minyak bekas pun sudah beracun. Jadi racun bercampur racun. Inilah yang banyak di konsumsi masyarakat,” katanya. ***Hilmy adalah mahasiswa antropologi di Universitas Negeri Makassar. Dia pengagum ilmu pengetahuan dan dunia penelitian sejak SMA, bercita-cita membuat energi terbarukan. Menyodorkan inovasi pada Pemerintah Pangkep, tetapi ditolak. Meski begitu semangatnya tak pernah padam.Sebelum GenOil riset serius, bersama Ahmad Sahwawi, kawan karib di Pangkep, dia menyisipkan uang jajan, untuk membeli perlengkapan. Mengakses jaringan internet di warung internet. Mengevaluasi dan mengkaji hingga larut malam. Saking fokusnya, sampai-sampai SMA Negeri I Bungoro, hampir mendepak dia keluar.Hilmy dan Wawi, sapaan akrab Sahwawi, membuat Kelompok Remaja Ilmiah (KIR) di sekolah, tetapi tak pernah mendapat pengakuan.Tak patah arang, KIR merekrut banyak anggota, hingga 20-an orang dengan jaringan lintas sekolah. Mereka membuat puluhan prototip roket. Bahkan mampu terbang mencapai 10 km. Penelitian lain, pembangkit listrik air, bioetanol, bahan bakar air, sistem aliran irigasi, peningkatan mutu tanah empang untuk budidaya ikan dan udang, hingga biodiesel.Kepercayaan diri kelompok peneliti belia ini memuncak. “Impian kami ingin mengubah wajah Indonesia. Anak muda jadi pilar paling depan,” ucap Hilmy.KIR nekat menemui Wakil Bupati Pangkep, Rahman Assegaf, membuat presentasi dan meminta pendanaan serta keterlibatan pemerintah mendukung upaya anak muda. Assegaf hanya meminta mereka sekolah dan cari beasiswa. Katanya, tidak perlu muluk-muluk membuat sesuatu. Tak pantang, percobaan terus dilakukan. Setelah roket, mereka mencoba membuat biodiesel dalam lab kimia sekolah. Hasilnya, jelantah mengeras jadi sabun. Berhari-hari selanjutnya, gagal, akhirnya berhasil.Kelompok peneliti ini tamat SMA. Mimpi itu berlanjut ke Makassar. Perusahaan CV. IAR Jaya Persada dibangun. Tahun 2013, perusahaan ini memasukkan penawaran tender ke Pemerintah Pangkep soal perlakuan ramah lingkungan dalam budidaya perikanan. Perusahaan itu memproduksi prebiotik. Produk mereka membuat unsur tanah kembali kaya keragaman hayati yang diperlukan benih udang. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan Rp100 juta.Uang itu mengendap di rekening, mereka tabung untuk membuat usaha di Makassar. Mereka bikin warung kopi, sebelum tas Hilmy, kecurian di ATM. Uang, kamera dan laptop raib. “Hampir gila. Seperti selesai (kiamat) ini semua dunia.”Dia jadi murung. Mengurung diri selama berhari-har. Kemudian dia mengikuti organisasi Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Jejaring pertemanan dibangun. Dia mengenal banyak teman baru, bertemulah dengan Ozi (Achmad Fauzi Ashari) dari Universitas Hasanuddin.Anak-anak muda ini berkumpul, dan menyatakan diri kumpulan super keren karena bergerak dalam bisnis energi. Parameternya, hanya segelintir orang yang memainkan peran di bisnis energi, dan semua sudah menua.Krisis energi memaksa mereka memutar kepala. Demonstrasi, bagi mereka, adalah gaya lama untuk era 1998 – merujuk reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan aksi jalanan menumbangkan Soeharto. Sekarang anak muda harus memberi solusi.Tiga orang itu, Ozi, Wawi, dan Hilmy, mendapatkan suntikan modal Rp3,5 juta. Di teras rumah Ozi, di perumahan dosen Universitas Hasanuddin Tamalanrea, mereka mengumpulkan jelantah 30 liter per hari dari penjual gorengan pinggir jalan.Sebanyak 30 liter jelantah menghasilkan 30 liter biodiesel. Cara kerja sederhana. Singkatnya, jelantah disaring kasar, saring kembali dengan sangat halus pakai pompa. Kemudian menguji tingkat keasaman (kalau tinggi diturunkan sampai zat asam angka satu), lalu ditampung. Setelah itu panaskan dalam reaktor (alat proses–alat reaksi alat utamanya).Kemudian minyak dipindahkan pada separator yang menghasilkan endapan biodiesel (90%) dan gliserol (10%) untuk dipisahkan. Selanjutnya diumpan ke evaporator untuk menghilangkan zat pengotor dan menstabilkan Ph. Selanjutnya, biodiesel siap ditampung atau dipakai pada mesin diesel.Hasil sudah kelihatan, saatnya mematangkan niat membangun perusahaan lebih stabil. Embrio GenOil mulai terbentuk.Hitungan Hilmy jelas. Untuk membangun perusahaan biodiesel, perlu pabrik skala besar. Modal kerja hingga putaran uang harus bergerak cepat. Tahun 2014 itu, dia bergegas dengan sepeda motor ke Kantor BRI di Panakkukang, Makassar.Di lantai dua bank itu, pejabat bank mendengar Hilmy presentasi mengenai rencana perusahaan. Prinsipnya, mereka sangat setuju. Bank meminta laporan keuangan konstan selama tiga bulan. Kendala lain menghambat. Dua syarat utama, minimal usia 21 tahun, dan harus sudah menikah, membuat nama mereka centang merah dalam daftar bantuan bank.Hilmy, Ozi, dan Wawi, masih usia 19 tahun saat itu. Tak seorangpun sudah menikah. Akal lain berjalan, buat proposal, print dan kirim manual melalui pos. Semua kementerian terkait, perusahaan multinasional, sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tak satupun proposal mendapatkan respon.Ozi, punya dana taktis lain, membuat tiga orang ini menuju Jakarta. Targetnya, sepekan, molor dua pekan di Jakarta. Menumpang tidur pada keluarga Wawi di Jakarta Barat, mereka tidur pakai meja sekolah anak TK. Penjelajahan Jakarta, hasil nihil, namun membuka jaringan baru.Di Makassar, hubungan antarperkawanan menciptakan jejaring dengan yang lain. Kekuatan bertambah, ada tiga orang bergabung. Perusahaan mendesak dibangun. Semua biaya ditekan. Seorang kawan memberikan modal awal Rp100 juta. Belum cukup. Tanah, motor, mobil, hingga laptop, masuk ke pegadaian guna mencukupkan dana Rp500 juta.Maret 2015, perusahaan atas nama GenOil itu akhirnya berdiri dengan kantor pinjaman di Perumahan Departemen Agama Daya, Makassar. Kapasitas produksi pabrik 2.000 liter perhari namun realisasi awal hanya 500 liter, dengan mesin bangun mandiri.Masalah baru muncul lagi. Harga minyak jatuh. GenOil kelimpungan. Harga bahan baku tak turun. “Sebelum kami lahir, sudah ada persaingan soal minyak. Ada banyak pemain minyak curah di Makassar,” kata Hilmy.Di Kawasan Industri Makassar (Kima), estimasi penggunaan minyak diesel mencapai 1 juta liter perhari, GenOil hanya mampu 500 liter perhari. “Jadi kalau GenOil masuk, hanya setetes dari kebutuhan. Itu tidak berarti apa-apa. Itupun bisa masuk. Susah.” Akhirnya, GenOil memutar arah bisnis menuju kewirausahan sosial. Riset mereka menemukan ada keperluan mendasar nelayan yang tak pernah kelar mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).Di Pelabuhan Paotere, solar Rp10.000 per liter. GenOil datang membawa Rp5.500 per liter. Tak ada seorang nelayan yang percaya. Sebagai pemain baru, GenOil masuk sebagai teman, lakukan pendekatan dengan pemasok.GenOil masuk jadi pemberi solusi bahan bakar yang minim kuantiti. Di Paotere, mobil Pertamina hanya bisa memasok 16 kiloliter subsidi, keperluan nelayan 30-40 kiloliter.Untuk nelayan kapasitas mesin 2 GT, kisaran 100-200 liter perhari. GenOil melihat peluang itu dan harus meyakinkan nelayan tentang keamanan biodiesel. Bagi nelayan, bahan bakar berubah warna saja jadi persoalan. Selama ini, katanya, solar subsidi dari pemerintah kuning agak kebiru-biruan. Produk GenOil kuning murni.GenOil memberi kepercayaan. “dulu, kalau mesin kapal rusak akan diganti.” Nelayan menyambut baik.Data BPS Indonesia 2003-2013, ada 1,6 juta nelayan, berkurang hingga 50%. GenOil menganggap alih nelayan itu karena akses bahan bakar sangat terbatas. “ Jika bahan bakar tak bisa ditangani dengan baik, saya kira di masa mendatang, nelayan Indonesia akan hilang.”Kini, setiap hari GenOil membawa pasokan biodiesel ke nelayan Paotere, melayani sekitar 33 kelompok, antara 1.000-2.000 liter perhari. Biodiesel selain ramah lingkungan, juga bahan bakar hemat biaya. Perbandingannya, jika pakai solar penuh, satu liter hanya menjangkau jarak 800 meter laut. Pakai biodiesel dicampur solar mampu satu km perliter.Bagi anggota GenOil, jika menggunakan biodiesel penuh satu liter bahkan mampu mencapai jarak lebih dari satu km. Kini, GenOil sudah mampu produksi 1.300 liter perhari biodiesel. Nilai aset perusahaan sudah Rp1,3 miliar dan omzet Rp300 juta perbulan.Agustus 2015, ketika anggota GenOil memasuki Paotere, dan menyambangi kawasan itu tiga kali dalam sepekan. Bertemu banyak anak muda sebaya yang tak memiliki kegiatan. Salah satunya, Muhflihudin biasa disapa Adi.Adi, bermukim di Daya. Dia jadikan Paotere sebagi tempat mencari aktualisasi diri. Dia dan 25 kawannya, anak muda bebas, dengan akses pendidikan minim. Mereka dalam bahasa awam dikenal sebagai preman.Preman tentu saja memiliki stigma buruk di masyarakat, seperti, malas dan sampah masyarakat. Bak mencari manfaat dalam jelantah, GenOil juga menganggap, preman memiliki beberapa tipe khusus. Bagi Genoil, preman hanya kumpulan oarang yang tak memiliki akses ekonomi dan pendidikan dan tak berkegiatan.Akhirnya, mereka mengumpulkan teman-teman Adi. “Rupanya mereka tak seorang pun yang benar-benar nakal. Teman-teman ini hanya menginginkan kegiatan dan pekerjaan. Lapangan kerja, tak mampu mereka akses,” kata Hilmy. Akhirnya, Adi cs jadi tim lapangan. Mereka memasok minyak jelantah. Bersama Dompet Duafa, GenOil memberikan modal kerja. pada setiap pembelian minyak jelantah setiap orang akan mendapatkan keuntungan Rp500-Rp1.000 perliter. Setiap orang, mendapatkan penghasilan hingga Rp2,5 Juta setiap bulan.Tak sampai pada kelompok anak muda, GenOil pun memasuki unsur sekolah SD, SMP, dan SMA serta gerakan PKK.Melalui Bripda Muhammad Ihsan Hakim, serang Babhin Kamtibnas Polsek Wajo, Makassar, GenOil menerobos memasuki dunia pendidikan.Di SD Sangir, Jalan Sangir, GenOil menawarkan ide pemanfaatan jelantah, kepada anak didik agar meminta orangtua mereka tidak membuang sisa minyak goreng ke selokan dan jangan memakainya lagi.“Minyak goreng sehat hanya bisa dua kali, setelah itu sudah menimbulkan banyak penyakit.”Pelan-pelan anak-anak didik, mulai membawa sisa jelantah ke sekolah, dari satu gelas, satu botol, dan ditampung dalam jerigen. Hasilnya, GenOil membeli jelantah itu Rp2.500 perkg dalam bentuk tabungan, yang kelak untuk kegiatan pendidikan lingkungan.“Sekarang kita tahu, bagaimana jelantah itu merusak kita. Bagaimana mengganggu kesehatan. Kita tak pernah tahu bagaimana cara membuangnya,” kata Ihsan.Hal sama dirasakan Roro Yuliana Radjab, dari Dharma Wanita Persatuan BMKG Sulawesi Selatan. “Teman-teman GenOil datang sebagai pembawa solusi. Selama ini, ada banyak ibu-ibu yang tak tahu bagaimana memperlakukan sisa minyak goreng,” katanya.“Saya sendiri, misal membuangnya di tanah saja, rupanya itu juga keliru, karena bisa merusak tanah. Nah, sekarang kita tampung, nanti diambil GenOil. Sangat memudahkan kita dan berkontribusi penyelamatan lingkungan. Ini gerakan sangat baik,” katanya.Inovasi lainnya, GenOil membentuk bank Jelantah. Di kawasan Rappocini, Racing, dan Antang limbah minyak di kumpulkan di setiap rumah tangga dalam jerigen lima liter. Dan di hargai sebesar Rp2.500. Tabungan kemasan Jelantah ini kelak dapat ditukarkan dengan minyak kemasan baru 220 ml.Akses tiga wilayah ini, telah menjangkau 300 rumah tangga atau sekitar 900.000 liter setiap bulan. “Inilah yang kelak dalam target kami, untuk mengintegrasikan 300.000 rumah tangga di 6.000 RT di kota. Maka limbah minyak jelantah tidak akan menjadi soalan lingkungan lagi, dan lebih bermanfaat untuk nelayan,” kata Hilmy.Bagi Hilmy, ini adalah gerakan awal. “Bayangkan estimasi awal minyak jelantah yang ada di Makassar saja mencapai 17 ton. GenOil hanya mampu mereplikasi ulang menjadi bahan bakar menjadi 2 ton, ada 15 ton yang lolos kembali menjadi minyak curah dan mencemari lingkungan kita,”katanya.“Apakah ini tidak mengerikan? Lalu pertanyaannnya; kini Anda seharusnya menjadi bagian dari perubahan ini. Selamatkan lingkunganmu, jaga kesehatanmu, dan kita selesaikan soal kelangkaan bahan bakar. Potensinya ada di depan mata.” Keterangan foto utama: Nelayan di Pelabuhan Paotere Makassar. Di kawasan ini, 33 kelompok nelayan menggunakan biodisel produksi GenOil. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","kampanye publik
ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional
program literasi",limbah minyak goreng teratasi mereka pun panen energi pada kelompok anak muda riset mengenai limbah minyak goreng jelantah di kota makassar sulawesi selatan mereka menamakan diri genoil mereka menemukan rumah tangga dengan minimal ml minyak perhari setiap rumah yang terbuang limbah minyak goreng itu mengendap di saluran air got dan masuk ke tanah akumulasinya minyak sisa itu setiap hari sampai literminyak jelantah jadi persoalan kompleks acap kali tak diperhatikan warga di banyak tempatseperti restoran cepat sajiminyak jelantah dicampur bersama bahan kimia agar beku hingga mudah dibuang di tempat pembuangan akhir minyak beku terkena paparan matahari dan mencairada juga restoran yang dikelola perusahan hotel jadikan minyak sisa tak terbuang melainkan dijual kembali melaui jaringan limbah itu jadi minyak kiloan tersebar bahkan ke warung di pinggiran jalan makassarriset lain kata genoil potensi cemaran lingkungan dan kesehatan dalam mengkonsumsi minyak tak sehat jika ditambahkan dengan penggunaan hotel akan makin mencengangkan untuk sarapan hotel menghasilkan liter minyak bekas perhari kalau tambah pabrik mie dan restoran estimasi mencapai ton minyak setiap hari ini soalan lingkungan sangat serius ironisnya tak ada yang peduli kata andi hilmy mutawakkil direktur genoilmereka belum menghitung beberapa pabrik lain dan industri kuliner skala kecil di makassarbertonton jelantah berubah menjadi minyak goreng curah bercampur ho bahan kimia untuk membuat minyak kotor jadi pucat saat dipanaskan akan jernih ho itu racun kami biasa menggunakan untuk bahan bakar roket cair minyak bekas pun sudah beracun jadi racun bercampur racun inilah yang banyak di konsumsi masyarakat katanya hilmy adalah mahasiswa antropologi di universitas negeri makassar dia pengagum ilmu pengetahuan dan dunia penelitian sejak sma bercitacita membuat energi terbarukan menyodorkan inovasi pada pemerintah pangkep tetapi ditolak meski begitu semangatnya tak pernah padamsebelum genoil riset serius bersama ahmad sahwawi kawan karib di pangkep dia menyisipkan uang jajan untuk membeli perlengkapan mengakses jaringan internet di warung internet mengevaluasi dan mengkaji hingga larut malam saking fokusnya sampaisampai sma negeri i bungoro hampir mendepak dia keluarhilmy dan wawi sapaan akrab sahwawi membuat kelompok remaja ilmiah kir di sekolah tetapi tak pernah mendapat pengakuantak patah arang kir merekrut banyak anggota hingga an orang dengan jaringan lintas sekolah mereka membuat puluhan prototip roket bahkan mampu terbang mencapai km penelitian lain pembangkit listrik air bioetanol bahan bakar air sistem aliran irigasi peningkatan mutu tanah empang untuk budidaya ikan dan udang hingga biodieselkepercayaan diri kelompok peneliti belia ini memuncak impian kami ingin mengubah wajah indonesia anak muda jadi pilar paling depan ucap hilmykir nekat menemui wakil bupati pangkep rahman assegaf membuat presentasi dan meminta pendanaan serta keterlibatan pemerintah mendukung upaya anak muda assegaf hanya meminta mereka sekolah dan cari beasiswa katanya tidak perlu mulukmuluk membuat sesuatu tak pantang percobaan terus dilakukan setelah roket mereka mencoba membuat biodiesel dalam lab kimia sekolah hasilnya jelantah mengeras jadi sabun berharihari selanjutnya gagal akhirnya berhasilkelompok peneliti ini tamat sma mimpi itu berlanjut ke makassar perusahaan cv iar jaya persada dibangun tahun perusahaan ini memasukkan penawaran tender ke pemerintah pangkep soal perlakuan ramah lingkungan dalam budidaya perikanan perusahaan itu memproduksi prebiotik produk mereka membuat unsur tanah kembali kaya keragaman hayati yang diperlukan benih udang perusahaan ini mendapatkan keuntungan rp jutauang itu mengendap di rekening mereka tabung untuk membuat usaha di makassar mereka bikin warung kopi sebelum tas hilmy kecurian di atm uang kamera dan laptop raib hampir gila seperti selesai kiamat ini semua duniadia jadi murung mengurung diri selama berharihar kemudian dia mengikuti organisasi himpunan pengusaha muda perguruan tinggi jejaring pertemanan dibangun dia mengenal banyak teman baru bertemulah dengan ozi achmad fauzi ashari dari universitas hasanuddinanakanak muda ini berkumpul dan menyatakan diri kumpulan super keren karena bergerak dalam bisnis energi parameternya hanya segelintir orang yang memainkan peran di bisnis energi dan semua sudah menuakrisis energi memaksa mereka memutar kepala demonstrasi bagi mereka adalah gaya lama untuk era merujuk reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan aksi jalanan menumbangkan soeharto sekarang anak muda harus memberi solusitiga orang itu ozi wawi dan hilmy mendapatkan suntikan modal rp juta di teras rumah ozi di perumahan dosen universitas hasanuddin tamalanrea mereka mengumpulkan jelantah liter per hari dari penjual gorengan pinggir jalansebanyak liter jelantah menghasilkan liter biodiesel cara kerja sederhana singkatnya jelantah disaring kasar saring kembali dengan sangat halus pakai pompa kemudian menguji tingkat keasaman kalau tinggi diturunkan sampai zat asam angka satu lalu ditampung setelah itu panaskan dalam reaktor alat prosesalat reaksi alat utamanyakemudian minyak dipindahkan pada separator yang menghasilkan endapan biodiesel dan gliserol untuk dipisahkan selanjutnya diumpan ke evaporator untuk menghilangkan zat pengotor dan menstabilkan ph selanjutnya biodiesel siap ditampung atau dipakai pada mesin dieselhasil sudah kelihatan saatnya mematangkan niat membangun perusahaan lebih stabil embrio genoil mulai terbentukhitungan hilmy jelas untuk membangun perusahaan biodiesel perlu pabrik skala besar modal kerja hingga putaran uang harus bergerak cepat tahun itu dia bergegas dengan sepeda motor ke kantor bri di panakkukang makassardi lantai dua bank itu pejabat bank mendengar hilmy presentasi mengenai rencana perusahaan prinsipnya mereka sangat setuju bank meminta laporan keuangan konstan selama tiga bulan kendala lain menghambat dua syarat utama minimal usia tahun dan harus sudah menikah membuat nama mereka centang merah dalam daftar bantuan bankhilmy ozi dan wawi masih usia tahun saat itu tak seorangpun sudah menikah akal lain berjalan buat proposal print dan kirim manual melalui pos semua kementerian terkait perusahaan multinasional sampai wakil presiden jusuf kalla tak satupun proposal mendapatkan responozi punya dana taktis lain membuat tiga orang ini menuju jakarta targetnya sepekan molor dua pekan di jakarta menumpang tidur pada keluarga wawi di jakarta barat mereka tidur pakai meja sekolah anak tk penjelajahan jakarta hasil nihil namun membuka jaringan barudi makassar hubungan antarperkawanan menciptakan jejaring dengan yang lain kekuatan bertambah ada tiga orang bergabung perusahaan mendesak dibangun semua biaya ditekan seorang kawan memberikan modal awal rp juta belum cukup tanah motor mobil hingga laptop masuk ke pegadaian guna mencukupkan dana rp jutamaret perusahaan atas nama genoil itu akhirnya berdiri dengan kantor pinjaman di perumahan departemen agama daya makassar kapasitas produksi pabrik liter perhari namun realisasi awal hanya liter dengan mesin bangun mandirimasalah baru muncul lagi harga minyak jatuh genoil kelimpungan harga bahan baku tak turun sebelum kami lahir sudah ada persaingan soal minyak ada banyak pemain minyak curah di makassar kata hilmydi kawasan industri makassar kima estimasi penggunaan minyak diesel mencapai juta liter perhari genoil hanya mampu liter perhari jadi kalau genoil masuk hanya setetes dari kebutuhan itu tidak berarti apaapa itupun bisa masuk susah akhirnya genoil memutar arah bisnis menuju kewirausahan sosial riset mereka menemukan ada keperluan mendasar nelayan yang tak pernah kelar mengenai kelangkaan bahan bakar minyak bbmdi pelabuhan paotere solar rp per liter genoil datang membawa rp per liter tak ada seorang nelayan yang percaya sebagai pemain baru genoil masuk sebagai teman lakukan pendekatan dengan pemasokgenoil masuk jadi pemberi solusi bahan bakar yang minim kuantiti di paotere mobil pertamina hanya bisa memasok kiloliter subsidi keperluan nelayan kiloliteruntuk nelayan kapasitas mesin gt kisaran liter perhari genoil melihat peluang itu dan harus meyakinkan nelayan tentang keamanan biodiesel bagi nelayan bahan bakar berubah warna saja jadi persoalan selama ini katanya solar subsidi dari pemerintah kuning agak kebirubiruan produk genoil kuning murnigenoil memberi kepercayaan dulu kalau mesin kapal rusak akan diganti nelayan menyambut baikdata bps indonesia ada juta nelayan berkurang hingga genoil menganggap alih nelayan itu karena akses bahan bakar sangat terbatas jika bahan bakar tak bisa ditangani dengan baik saya kira di masa mendatang nelayan indonesia akan hilangkini setiap hari genoil membawa pasokan biodiesel ke nelayan paotere melayani sekitar kelompok antara liter perhari biodiesel selain ramah lingkungan juga bahan bakar hemat biaya perbandingannya jika pakai solar penuh satu liter hanya menjangkau jarak meter laut pakai biodiesel dicampur solar mampu satu km perliterbagi anggota genoil jika menggunakan biodiesel penuh satu liter bahkan mampu mencapai jarak lebih dari satu km kini genoil sudah mampu produksi liter perhari biodiesel nilai aset perusahaan sudah rp miliar dan omzet rp juta perbulanagustus ketika anggota genoil memasuki paotere dan menyambangi kawasan itu tiga kali dalam sepekan bertemu banyak anak muda sebaya yang tak memiliki kegiatan salah satunya muhflihudin biasa disapa adiadi bermukim di daya dia jadikan paotere sebagi tempat mencari aktualisasi diri dia dan kawannya anak muda bebas dengan akses pendidikan minim mereka dalam bahasa awam dikenal sebagai premanpreman tentu saja memiliki stigma buruk di masyarakat seperti malas dan sampah masyarakat bak mencari manfaat dalam jelantah genoil juga menganggap preman memiliki beberapa tipe khusus bagi genoil preman hanya kumpulan oarang yang tak memiliki akses ekonomi dan pendidikan dan tak berkegiatanakhirnya mereka mengumpulkan temanteman adi rupanya mereka tak seorang pun yang benarbenar nakal temanteman ini hanya menginginkan kegiatan dan pekerjaan lapangan kerja tak mampu mereka akses kata hilmy akhirnya adi cs jadi tim lapangan mereka memasok minyak jelantah bersama dompet duafa genoil memberikan modal kerja pada setiap pembelian minyak jelantah setiap orang akan mendapatkan keuntungan rprp perliter setiap orang mendapatkan penghasilan hingga rp juta setiap bulantak sampai pada kelompok anak muda genoil pun memasuki unsur sekolah sd smp dan sma serta gerakan pkkmelalui bripda muhammad ihsan hakim serang babhin kamtibnas polsek wajo makassar genoil menerobos memasuki dunia pendidikandi sd sangir jalan sangir genoil menawarkan ide pemanfaatan jelantah kepada anak didik agar meminta orangtua mereka tidak membuang sisa minyak goreng ke selokan dan jangan memakainya lagiminyak goreng sehat hanya bisa dua kali setelah itu sudah menimbulkan banyak penyakitpelanpelan anakanak didik mulai membawa sisa jelantah ke sekolah dari satu gelas satu botol dan ditampung dalam jerigen hasilnya genoil membeli jelantah itu rp perkg dalam bentuk tabungan yang kelak untuk kegiatan pendidikan lingkungansekarang kita tahu bagaimana jelantah itu merusak kita bagaimana mengganggu kesehatan kita tak pernah tahu bagaimana cara membuangnya kata ihsanhal sama dirasakan roro yuliana radjab dari dharma wanita persatuan bmkg sulawesi selatan temanteman genoil datang sebagai pembawa solusi selama ini ada banyak ibuibu yang tak tahu bagaimana memperlakukan sisa minyak goreng katanyasaya sendiri misal membuangnya di tanah saja rupanya itu juga keliru karena bisa merusak tanah nah sekarang kita tampung nanti diambil genoil sangat memudahkan kita dan berkontribusi penyelamatan lingkungan ini gerakan sangat baik katanyainovasi lainnya genoil membentuk bank jelantah di kawasan rappocini racing dan antang limbah minyak di kumpulkan di setiap rumah tangga dalam jerigen lima liter dan di hargai sebesar rp tabungan kemasan jelantah ini kelak dapat ditukarkan dengan minyak kemasan baru mlakses tiga wilayah ini telah menjangkau rumah tangga atau sekitar liter setiap bulan inilah yang kelak dalam target kami untuk mengintegrasikan rumah tangga di rt di kota maka limbah minyak jelantah tidak akan menjadi soalan lingkungan lagi dan lebih bermanfaat untuk nelayan kata hilmybagi hilmy ini adalah gerakan awal bayangkan estimasi awal minyak jelantah yang ada di makassar saja mencapai ton genoil hanya mampu mereplikasi ulang menjadi bahan bakar menjadi ton ada ton yang lolos kembali menjadi minyak curah dan mencemari lingkungan kitakatanyaapakah ini tidak mengerikan lalu pertanyaannnya kini anda seharusnya menjadi bagian dari perubahan ini selamatkan lingkunganmu jaga kesehatanmu dan kita selesaikan soal kelangkaan bahan bakar potensinya ada di depan mata keterangan foto utama nelayan di pelabuhan paotere makassar di kawasan ini kelompok nelayan menggunakan biodisel produksi genoil foto eko rusdianto mongabay indonesia
"Ada Potensi Energi Terbarukan Dibalik Kritisnya Danau Limboto. Kondisi Danau Limboto makin memprihatinkan. Dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia, disebut bahwa Limboto merupakan salah satu danau terkritis. Beberapa pakar memprediksi, danau ini akan hilang. Data yang masih sering dijadikan rujukan adalah laporan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo.Danau Limboto pada 1932 luasnya 8.000 hektar dengan kedalaman 30 meter. Tahun 1970, luasnya 4.500 hektar, kedalaman 15 meter. Pada 2003, luasnya 3.054,8 hektar, kedalaman 4 meter. 2010, luasnya 2.537,2 hektar, kedalaman 2 sampai 2,5 meter. Sementara pada 2012, luasnya 2.500 hektar dengan kedalaman 1,8 sampai 2,5 meter.Namun menurut Muhammad Tahir, Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDASHL) Gorontalo, sesungguhnya kedalaman Limboto hanya satu meter dan penuh lumpur sedimen.“Ketika saya naik , perahunya kandas oleh lumpur. Apalagi di area tangkapan DAS Limboto terjadi peningkatan kerusakan. Jangan sampai prediksi hilang terbukti,” ungkapnya dalam diskusi yang digelar Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda), Sabtu, 15 Desember 2018. Kritisnya Danau Limboto dibenarkan Delyuzar Ilahude, peneliti madya dari Puslitbang Geologi Kelautan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurutnya, tiga puluh tahun lalu Limboto terkenal penghasil ikan tawar seperti mujair, sepat siam, gabus, nila dan lainnya. Akibat perubahan ekosistem danau, ikan berkurang drastis. Eceng gondok menjalar, hampir menutupi kawasan danau. Bahkan diduga, limbah rumah tangga maupun industri ikut mencemari danau tersebut.Delyuzar yang merupakan kandidat peneliti utama melakukan riset tentang potensi besar gas dangkal atau gas biogenik di Danau Limboto. Hasil penelitiannya dipaparkan saat Konferensi Tahunan Keadilan Sosial yang digelar (ISJN) di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 7-9 Desember 2018.Ia menjelaskan, disamping menyelamatkan kondisi danau, perlu inovasi yang dapat mengoptimalkan potensinya. Dari aspek energi melalui survei geologi dan geofisika. “Metode ini untuk mengetahui karakteristik sedimen bawah dasar danau terutama tatanan litologinya, serta endapan sedimen sebagai penyusun danau,” ungkapnya. Berdasarkan identifikasinya, Delyuzar menemukan adanya gas biogenik atau gas dangkal di bawah lapisan permukaan dasar danau. Gas ini berpotensi sebagai energi ramah lingkungan yang dapat dikembangkan untuk keperluan rumah tangga, pengganti bahan bakar minyak maupun gas elpiji. Energi ini dapat diperoleh gratis, karena dekat masyarakat sebagai pengguna.“Penggunaannya juga dapat mengurangi pemanasan global,” ungkapnya.Dalam paparannya, Delyuzar menyebut bahwa pasokan gas biogenik akan berumur panjang jika kondisi danau tempat produksi gas methan oleh bakteri methanogenik dipertahankan. Potensinya cukup besar, misalnya di muara sungai besar, tempat pembentukan delta terjadi.“Gas biogenik tidak berbahaya bagi masyarakat karena karakteristiknya bertekanan rendah dengan komposisi lebih dari 90 persen methan (CH4). Juga, tidak beracun. Penggunaan skala kecil rumah tangga dan industri kecil menengah (UKM) akan sangat bermanfaat, selain biayanya rendah.”Pelajaran yang didapat dari inovasi pemanfaatan gas biogenik di Danau Limboto adalah dapat meningkatkan elektrifikasi masyarakat secara umum. “Juga, dapat menjadi contoh daerah-daerah lain yang memiliki potensi gas biogenik,” terangnya. Yang menarik, dalam penelitian tersebut, Delyuzar menemukan aliran sungai tua pada bagian selatan Danau Limboto. Dia mengaplikasikan metode geofisika sebagai perekam data lapisan bawah permukaan dasar danau yang disesuaikan dengan kondisi danau, yang telah mengalami pendangkalan ada banyak keramba ikan.Alat yang digunakan adalah yang dilengkapi sensor penerima signal. Pengambilan data untuk mengetahui tatanan struktur geologi yang teridentifikasi dalam lapisan sedimen. Prinsip metode ini menggunakan gelombang suara yang dipancarkan kedalam dasar danau, kemudian sinyal pantulan diterima oleh unit penerima sinyal () dan diteruskan ke unit komputer yang dapat ditampilkan pada layar monitor.“Hasilnya, sungai tua atau sungai purba terekam pada tadi,” ungkapya.Menurut dia, data itu bisa menjelaskan apa yang terjadi di Danau Limboto. Berdasarkan analisa Delyuzar, dulu sebelum terjadi pendangkalan dan sebelum ada rumah-rumah penduduk di area danau, di jalur tersebut ada sungai yang mengalirkan air danau ke bagian timur danau.Analisa berikutnya, diduga ada sesar atau patahan yang memotong danau. Karena indikatornya adalah air panas yang muncul di sekitar daerah Kecamatan Pentadio, Kabupaten Gorontalo. Air panas tersebut dimanfaatkan pemerintah setempat sebagai tujuan wisata di Pentadio Resort.“Tapi, hal ini perlu penelitian lebih lanjut,” tandasnya.","[0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
inisiatif energi terbarukan
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",ada potensi energi terbarukan dibalik kritisnya danau limboto kondisi danau limboto makin memprihatinkan dalam konferensi nasional danau indonesia disebut bahwa limboto merupakan salah satu danau terkritis beberapa pakar memprediksi danau ini akan hilang data yang masih sering dijadikan rujukan adalah laporan badan lingkungan hidup dan riset daerah blhrd provinsi gorontalodanau limboto pada luasnya hektar dengan kedalaman meter tahun luasnya hektar kedalaman meter pada luasnya hektar kedalaman meter luasnya hektar kedalaman sampai meter sementara pada luasnya hektar dengan kedalaman sampai meternamun menurut muhammad tahir kepala balai pengendalian daerah aliran sungai hutan lindung bpdashl gorontalo sesungguhnya kedalaman limboto hanya satu meter dan penuh lumpur sedimenketika saya naik perahunya kandas oleh lumpur apalagi di area tangkapan das limboto terjadi peningkatan kerusakan jangan sampai prediksi hilang terbukti ungkapnya dalam diskusi yang digelar jaring advokasi pengelolaan sumber daya alam japesda sabtu desember kritisnya danau limboto dibenarkan delyuzar ilahude peneliti madya dari puslitbang geologi kelautan kementerian energi dan sumber daya mineral menurutnya tiga puluh tahun lalu limboto terkenal penghasil ikan tawar seperti mujair sepat siam gabus nila dan lainnya akibat perubahan ekosistem danau ikan berkurang drastis eceng gondok menjalar hampir menutupi kawasan danau bahkan diduga limbah rumah tangga maupun industri ikut mencemari danau tersebutdelyuzar yang merupakan kandidat peneliti utama melakukan riset tentang potensi besar gas dangkal atau gas biogenik di danau limboto hasil penelitiannya dipaparkan saat konferensi tahunan keadilan sosial yang digelar isjn di universitas muhammadiyah gorontalo desember ia menjelaskan disamping menyelamatkan kondisi danau perlu inovasi yang dapat mengoptimalkan potensinya dari aspek energi melalui survei geologi dan geofisika metode ini untuk mengetahui karakteristik sedimen bawah dasar danau terutama tatanan litologinya serta endapan sedimen sebagai penyusun danau ungkapnya berdasarkan identifikasinya delyuzar menemukan adanya gas biogenik atau gas dangkal di bawah lapisan permukaan dasar danau gas ini berpotensi sebagai energi ramah lingkungan yang dapat dikembangkan untuk keperluan rumah tangga pengganti bahan bakar minyak maupun gas elpiji energi ini dapat diperoleh gratis karena dekat masyarakat sebagai penggunapenggunaannya juga dapat mengurangi pemanasan global ungkapnyadalam paparannya delyuzar menyebut bahwa pasokan gas biogenik akan berumur panjang jika kondisi danau tempat produksi gas methan oleh bakteri methanogenik dipertahankan potensinya cukup besar misalnya di muara sungai besar tempat pembentukan delta terjadigas biogenik tidak berbahaya bagi masyarakat karena karakteristiknya bertekanan rendah dengan komposisi lebih dari persen methan ch juga tidak beracun penggunaan skala kecil rumah tangga dan industri kecil menengah ukm akan sangat bermanfaat selain biayanya rendahpelajaran yang didapat dari inovasi pemanfaatan gas biogenik di danau limboto adalah dapat meningkatkan elektrifikasi masyarakat secara umum juga dapat menjadi contoh daerahdaerah lain yang memiliki potensi gas biogenik terangnya yang menarik dalam penelitian tersebut delyuzar menemukan aliran sungai tua pada bagian selatan danau limboto dia mengaplikasikan metode geofisika sebagai perekam data lapisan bawah permukaan dasar danau yang disesuaikan dengan kondisi danau yang telah mengalami pendangkalan ada banyak keramba ikanalat yang digunakan adalah yang dilengkapi sensor penerima signal pengambilan data untuk mengetahui tatanan struktur geologi yang teridentifikasi dalam lapisan sedimen prinsip metode ini menggunakan gelombang suara yang dipancarkan kedalam dasar danau kemudian sinyal pantulan diterima oleh unit penerima sinyal dan diteruskan ke unit komputer yang dapat ditampilkan pada layar monitorhasilnya sungai tua atau sungai purba terekam pada tadi ungkapyamenurut dia data itu bisa menjelaskan apa yang terjadi di danau limboto berdasarkan analisa delyuzar dulu sebelum terjadi pendangkalan dan sebelum ada rumahrumah penduduk di area danau di jalur tersebut ada sungai yang mengalirkan air danau ke bagian timur danauanalisa berikutnya diduga ada sesar atau patahan yang memotong danau karena indikatornya adalah air panas yang muncul di sekitar daerah kecamatan pentadio kabupaten gorontalo air panas tersebut dimanfaatkan pemerintah setempat sebagai tujuan wisata di pentadio resorttapi hal ini perlu penelitian lebih lanjut tandasnya
"Jalur Mudik Lebaran Aman Bencana? Pantau Peta BNPB. Jelang Hari Raya Idul Fitri, warga yang akan mudik diminta mewaspadai jalur rawan bencana karena musim peralihan ini masih menyebabkan sejumlah bencana di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan peta mudik aman bencana yang berisi informasi jalur rawan bencana terutama banjir dan longsor selama beberapa tahun terakhir. Peta aman bencana panduan mudik bisa diakses di website .Situs peta mudik aman bencana ini khususdi dua pulau dengan rute terpadat, Jawa dan Sumatera. Berisi informasi tingkat bahaya longsor, banjir, dan cuaca ekstrem beberapa tahun terakhir. Kalau posisi kendaraan akan melewati jalur rawan banjir, saat hujan ekstrem, bisa cari jalur lebih aman. Misal, di Bogor dengan frekuensi banjir dan longsortinggi, warga diminta memantau jalur alternatif.Abdul Muhari, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB pada disaster briefing 10 April lalu mengatakan, warga yang mudik diperkirakan 140 juta orang atau setengah penduduk Indonesia berpindah saat mudik lewat jalur darat, laut, dan udara.Suharyanto, Kepala BNPB Letjen TNI mengatakan, ada potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering saat periode mudik Lebaran nanti. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mungkin terjadi di beberapa provinsi. Riau dan Jambi, sudah menetapkan status siaga darurat. BNPB mendukung peralatan pemadaman darat dan personel, kemudian menyiapkan 46 helpkopter di enam provinsi prioritas yakni, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal",jalur mudik lebaran aman bencana pantau peta bnpb jelang hari raya idul fitri warga yang akan mudik diminta mewaspadai jalur rawan bencana karena musim peralihan ini masih menyebabkan sejumlah bencana di indonesia badan nasional penanggulangan bencana bnpb menyiapkan peta mudik aman bencana yang berisi informasi jalur rawan bencana terutama banjir dan longsor selama beberapa tahun terakhir peta aman bencana panduan mudik bisa diakses di website situs peta mudik aman bencana ini khususdi dua pulau dengan rute terpadat jawa dan sumatera berisi informasi tingkat bahaya longsor banjir dan cuaca ekstrem beberapa tahun terakhir kalau posisi kendaraan akan melewati jalur rawan banjir saat hujan ekstrem bisa cari jalur lebih aman misal di bogor dengan frekuensi banjir dan longsortinggi warga diminta memantau jalur alternatifabdul muhari plt kepala pusat data informasi dan komunikasi bnpb pada disaster briefing april lalu mengatakan warga yang mudik diperkirakan juta orang atau setengah penduduk indonesia berpindah saat mudik lewat jalur darat laut dan udarasuharyanto kepala bnpb letjen tni mengatakan ada potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering saat periode mudik lebaran nanti kebakaran hutan dan lahan karhutla juga mungkin terjadi di beberapa provinsi riau dan jambi sudah menetapkan status siaga darurat bnpb mendukung peralatan pemadaman darat dan personel kemudian menyiapkan helpkopter di enam provinsi prioritas yakni riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah dan kalimantan selatan
"Kala Perairan Pulau Bunyu Tercemar Limbah Tambang Batubara. Sungai Siput dan Sungai Barat di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, keruh dan berlumpur. Masyarakat menduga pencemaran air itu dampak dari limbah perusahaan tambang batubara. Pencemaran air sampai ke laut.Luas Pulau Bunyu 198.32 km persegi dengan penduduk sekitar 11.000 jiwa. Jarak tambang batubara ke pantai sekitar satu kilometer. Aktivitas nelayan mulai terganggu dengan limbah tambang ini sejak ada perusahaan tambang batubara di pulau ini. Ikan di sungai maupun biota laut mulai hilang. Nelayan kelabakan.Warga bingung mau mengadu ke mana menghadapi masalah pencemaran perairan ini. Sebelumnya, pernah ada komplain petani rumput laut saat tanaman budidaya mereka tersapu limbah batubara. Namun tak ada penyelesaian sampai sekarang. Warga juga pernah protes juga soal lahan dan pencemaran ini ke perusahaan.Para nelayan Bunyu pindah dari perairan dekat muara Sungai Siput dan Barat ke perairan lebih jauh yakni Sungai Kelong dan Kapah. Kedua sungai itu, memang belum terganggu aktivitas tambang batubara. Namun, warga khawatir, lambat laun, Sungai Kelong dan Kapah, bisa alami nasib serupa dengan Sungai Siput dan Sungai Barat.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional",kala perairan pulau bunyu tercemar limbah tambang batubara sungai siput dan sungai barat di pulau bunyu kalimantan utara keruh dan berlumpur masyarakat menduga pencemaran air itu dampak dari limbah perusahaan tambang batubara pencemaran air sampai ke lautluas pulau bunyu km persegi dengan penduduk sekitar jiwa jarak tambang batubara ke pantai sekitar satu kilometer aktivitas nelayan mulai terganggu dengan limbah tambang ini sejak ada perusahaan tambang batubara di pulau ini ikan di sungai maupun biota laut mulai hilang nelayan kelabakanwarga bingung mau mengadu ke mana menghadapi masalah pencemaran perairan ini sebelumnya pernah ada komplain petani rumput laut saat tanaman budidaya mereka tersapu limbah batubara namun tak ada penyelesaian sampai sekarang warga juga pernah protes juga soal lahan dan pencemaran ini ke perusahaanpara nelayan bunyu pindah dari perairan dekat muara sungai siput dan barat ke perairan lebih jauh yakni sungai kelong dan kapah kedua sungai itu memang belum terganggu aktivitas tambang batubara namun warga khawatir lambat laun sungai kelong dan kapah bisa alami nasib serupa dengan sungai siput dan sungai barat
"Permen ESDM Nomor 7/2020, Komitmen Indonesia Turunkan Emisi Karbon Dipertanyakan. Terbitnya Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menandakan komitmen Indonesia terhadap upaya menurunkan emisi karbon pada 2030 hingga 29 persen dipertanyakan.Semangat Permen tersebut dinilai melancarkan aktivitas batubara di Indonesia, sehingga akan banyak terjadi pelepasan karbon.Permen tersebut bertentangan dengan UU Minerba No 4/2009. Permen menyatakan ada kewenangan khusus Menteri ESDM untuk memperpanjang otomatis KK [Kontrak Karya], dan PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara] menjadi IUPK [Izin Usaha Pertambangan Khusus]. Padahal UU Minerba menyatakan jelas, perusahaan tidak mendapat perpanjangan otomatis.Terkait Permen ESDM No 7 Tahun 2020, mengenai hak khusus ke Menteri ESDM, pihak ESDM menilai bukan hal baru. Sebab hal ini sudah diatur sebelumnya dalam Permen ESDM No 50/2018 [Pasal 43A] dan Permen ESDM No 51/2018 [Pasal 110A].","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,permen esdm nomor komitmen indonesia turunkan emisi karbon dipertanyakan terbitnya permen esdm nomor tahun tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menandakan komitmen indonesia terhadap upaya menurunkan emisi karbon pada hingga persen dipertanyakansemangat permen tersebut dinilai melancarkan aktivitas batubara di indonesia sehingga akan banyak terjadi pelepasan karbonpermen tersebut bertentangan dengan uu minerba no permen menyatakan ada kewenangan khusus menteri esdm untuk memperpanjang otomatis kk kontrak karya dan pkpb perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi iupk izin usaha pertambangan khusus padahal uu minerba menyatakan jelas perusahaan tidak mendapat perpanjangan otomatisterkait permen esdm no tahun mengenai hak khusus ke menteri esdm pihak esdm menilai bukan hal baru sebab hal ini sudah diatur sebelumnya dalam permen esdm no pasal a dan permen esdm no pasal a
"Embun Beku Dieng Sudah Mulai Turun, Mungkinkah Skalanya Meluas Saat Puncak Kemarau?. Karena suhu ekstrem, bun upas atau embun beku mulai muncul di dataran tinggi Dieng yang merupakan kawasan perbatasan antara Banjarnegara dengan Wonosobo, Jateng, pada Sabtu (18/5/2019) lalu.Kemunculan bun upas pada pertengahan Mei dinilai wajar, karena skalanya terbatas dan memang kerap muncul pada saat musim pancaroba atau pergantian musim penghujan ke kemarau. Tetapi bisa menjadi tanda kemunculan dalam skala lebih luas pada puncak musim kemarauPetani kentang diminta untuk menyesuaikan pola tanam sehingga pada puncak musim kemarau telah memasuki masa panen atau sudah cukup usiaSatu sisi, kemunculan bun upas kerap mematikan tanaman kentang, namun sisi lainnya menjadi fenomena menarik khususnya bagi warga di luar DIeng","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","kampanye publik
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",embun beku dieng sudah mulai turun mungkinkah skalanya meluas saat puncak kemarau karena suhu ekstrem bun upas atau embun beku mulai muncul di dataran tinggi dieng yang merupakan kawasan perbatasan antara banjarnegara dengan wonosobo jateng pada sabtu lalukemunculan bun upas pada pertengahan mei dinilai wajar karena skalanya terbatas dan memang kerap muncul pada saat musim pancaroba atau pergantian musim penghujan ke kemarau tetapi bisa menjadi tanda kemunculan dalam skala lebih luas pada puncak musim kemaraupetani kentang diminta untuk menyesuaikan pola tanam sehingga pada puncak musim kemarau telah memasuki masa panen atau sudah cukup usiasatu sisi kemunculan bun upas kerap mematikan tanaman kentang namun sisi lainnya menjadi fenomena menarik khususnya bagi warga di luar dieng
"Kemenangan Warga atas Gugatan Pencemaran Udara Jakarta. Setelah lebih dua tahun gugatan warga terhadap pencemaran udara di Jakarta, pada Kamis pagi (16/9/21), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga. Gugatan ini sempat mengalami delapan kali penundaan pembacaan putusan.Poin putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri antara lain, menghukum presiden mengetatkan baku mutu udara ambien nasional agar cukup melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem. Juga menghukum KLHK mesupervisi Gubernur Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat dalam pengetatan emisi lintas batas provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat.Majelis hakim juga menghukum Gubernur Jakarta untuk menginventarisasi baku mutu udara ambien, potensi pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna lapangan. Dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik, menetapkan status mutu udara ambien setiap tahun dan mengumumkan kepada masyarakat.Putusan pengadilan memang memberikan kemenangan besar bagi para penggugat. Meskipun demikian, ada yang lalai dilihat majelis hakim yakni, tuntutan bahwa para tergugat lalai terhadap hak asasi manusia. Padahal, menyediakan udara bersih adalah tanggung jawab pemerintah. Udara bersih itu masuk ke dalam hak manusia yang paling asasi.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","peran pemerintah lokal
polusi udara",kemenangan warga atas gugatan pencemaran udara jakarta setelah lebih dua tahun gugatan warga terhadap pencemaran udara di jakarta pada kamis pagi majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat mengabulkan sebagian gugatan warga gugatan ini sempat mengalami delapan kali penundaan pembacaan putusanpoin putusan dibacakan ketua majelis hakim saifuddin zuhri antara lain menghukum presiden mengetatkan baku mutu udara ambien nasional agar cukup melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem juga menghukum klhk mesupervisi gubernur jakarta gubernur banten dan gubernur jawa barat dalam pengetatan emisi lintas batas provinsi jakarta banten dan jawa baratmajelis hakim juga menghukum gubernur jakarta untuk menginventarisasi baku mutu udara ambien potensi pencemaran udara kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna lapangan dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik menetapkan status mutu udara ambien setiap tahun dan mengumumkan kepada masyarakatputusan pengadilan memang memberikan kemenangan besar bagi para penggugat meskipun demikian ada yang lalai dilihat majelis hakim yakni tuntutan bahwa para tergugat lalai terhadap hak asasi manusia padahal menyediakan udara bersih adalah tanggung jawab pemerintah udara bersih itu masuk ke dalam hak manusia yang paling asasi
"Bali Sebenarnya Mudah Capai Target Bauran Energi Surya, Asal…. Greenpeace dan Center for Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana mengeluarkan hasil kajian tentang potensi PLTS Atap di Bali dari lima sektor yaitu pemerintah, swasta, PLN, lembaga pendidikan, dan desa adat.Potensi PLTS Atap di Bali bisa menghasilkan hingga 130 MW, angka yang lebih dari cukup untuk mencapai target 108 MW energi besih terbarukan di Bali pada 2025.Pemanfaatan PLTS Atap di Bali masih menghadapi tantangan seperti mahalnya biaya pemasangan. Perlu ada sosialisasi intensif tentang pemanfaatan PLTS Atap sebagai solusi penghematan energi dan biaya listrik serta mengatasi masalah perubahan iklim.","[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik
peran pemerintah lokal",bali sebenarnya mudah capai target bauran energi surya asal greenpeace dan center for community based renewable energy core universitas udayana mengeluarkan hasil kajian tentang potensi plts atap di bali dari lima sektor yaitu pemerintah swasta pln lembaga pendidikan dan desa adatpotensi plts atap di bali bisa menghasilkan hingga mw angka yang lebih dari cukup untuk mencapai target mw energi besih terbarukan di bali pada pemanfaatan plts atap di bali masih menghadapi tantangan seperti mahalnya biaya pemasangan perlu ada sosialisasi intensif tentang pemanfaatan plts atap sebagai solusi penghematan energi dan biaya listrik serta mengatasi masalah perubahan iklim
"Hasilkan Energi Pengganti Batubara, TPA Kebon Kongok Maksimalkan Pengolahan Sampah di Lombok. Tempat Pembuangan Akhir [TPA] Regional Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat [NTB], merupakan tempat pemilahan sampah organik dan anorganik. Dari sini, proses pengolahan sampah menjadi pelet RDF [Refuse Derived Fuel] dibuat, yang merupakan pengganti bahan bakar batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap [PLTU] Jeranjang, Lombok Barat. Cara ini dinamakan JOSS, singkatan Jeranjang Olah Sampah Setempat [JOSS].Pemerintah Provinsi NTB dan PT. Indonesia Power yang mengelola PLTU Jeranjang menjalin kerja sama dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi ini.Setiap hari, sekitar 300 ton sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat diantar ke TPA ini. Saat ini tengah dirancang agar pellet yang dihasilkan dalam sehari bisa mencapai 500 kilogram hingga 2 ton.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",hasilkan energi pengganti batubara tpa kebon kongok maksimalkan pengolahan sampah di lombok tempat pembuangan akhir tpa regional kebon kongok kabupaten lombok barat nusa tenggara barat ntb merupakan tempat pemilahan sampah organik dan anorganik dari sini proses pengolahan sampah menjadi pelet rdf refuse derived fuel dibuat yang merupakan pengganti bahan bakar batubara di pembangkit listrik tenaga uap pltu jeranjang lombok barat cara ini dinamakan joss singkatan jeranjang olah sampah setempat josspemerintah provinsi ntb dan pt indonesia power yang mengelola pltu jeranjang menjalin kerja sama dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi inisetiap hari sekitar ton sampah dari kota mataram dan lombok barat diantar ke tpa ini saat ini tengah dirancang agar pellet yang dihasilkan dalam sehari bisa mencapai kilogram hingga ton
"Debu Batubara Resahkan Warga Desa Muara Jambi. Bertahun-tahun sudah warga Desa Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Jambi, hirup udara berpolusi debu batubara. Tak hanya di luar rumah, debu sampai masuk ke dalam rumah dan mengoroti berbagai perabotan.Warga mengeluhkan sakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Mereka ada yang batuk berbulan-bulan belum juga sembuh.Batubara juga mengancam bangunan Candi Muaro Jambi. Bangunan Candi Hindu-Buddha yang dibangun abad ke-7 hingga 12 masehi itu terancam pelapukan dini karena polusi debu batubara.Untuk mengurangi dampak debu batubara, ketinggian penumpukan batubara dilarang melebih tujuh meter. Kenyataan, di pelabuhan, tumpukan stockpile batubara justru sampai belasan meter. Firmansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, berang.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",debu batubara resahkan warga desa muara jambi bertahuntahun sudah warga desa muara jambi kabupaten muara jambi jambi hirup udara berpolusi debu batubara tak hanya di luar rumah debu sampai masuk ke dalam rumah dan mengoroti berbagai perabotanwarga mengeluhkan sakit seperti infeksi saluran pernapasan akut ispa mereka ada yang batuk berbulanbulan belum juga sembuhbatubara juga mengancam bangunan candi muaro jambi bangunan candi hindubuddha yang dibangun abad ke hingga masehi itu terancam pelapukan dini karena polusi debu batubarauntuk mengurangi dampak debu batubara ketinggian penumpukan batubara dilarang melebih tujuh meter kenyataan di pelabuhan tumpukan stockpile batubara justru sampai belasan meter firmansyah kepala dinas lingkungan hidup muaro jambi berang
"Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan Bisa Perparah Krisis Iklim. Greenpeace Indonesia menyebutkan, ada 3,12 juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan, baik hutan lindung maupun konservasi hingga 2019. Dari luasan itu selain pemain kecil, ratusan kebun-kebun perusahaan bercokol di dalamnya. Perkebunan sawit ini juga merampas habitat orangutan dan harimau Sumatera dan memperparah krisis iklim. Kondisi ini akan bakal makin parah dengan ada Undang-undang Cipta Kerja.Penelitian ini dengan metodologi peta konsesi sawit Greenpeace, analisis tutupan sawit The TreeMap (2001-2019), dan peta kawasan hutan Indonesia tahun 2020 (KLHK).Laporan yang berjudul “Laporan Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki” menyebutkan, ada sekitar 19% atau 3,12 juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.“Terdapat lebih 600 perusahaan dengan luas kebun di atas 10 hektar yang aktivitas dalam kawasan hutan, kebanyakan berada di Sumatera dan Kalimantan. Luasannya 1,56 juta hektar dan 1,55 juta hektar industri,” kata Arie Rompas, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam temu media daring baru-baru ini.Dari jumlah itu, luas perkebunan sawit dalam kawasan lindung mencapai 148.000 hektar dan konservasi 90.000 hektar. “Sesungguhnya ini jadi perhatian penting karena hutan lindung dan konservasi memiliki fungsi perlindungan terhadap ekosistem dan menjadi penting sesungguhnya wilayah ini dilindungi. Faktanya, kami menemukan ada aktivitas sawit dalam kawasan itu,” katanya.Sampai 2019, Greenpeace mengatakan perkebunan sawit ini tumpang tindih dengan habitat satwa liar, terutama satwa endemik Indonesia seperti harimau maupun orangutan.Perkebunan ini berada hampir semua kategori kawasan hutan, mulai taman nasional, suaka margasatwa, bahkan situs UNESCO yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.Kondisi ini, katanya, mengancam kepunahan jenis satwa endemik Indonesia. Ada sekitar 186.687 hektar kebun sawit teridentifikasi sebagai habitat orangutan Sumatera dan Kalimantan, 148.839 hektar sebagai habitat harimau Sumatera, dan 5.989 hektar habitat gajah di Sumatera dan Kalimantan.“Problem-problem itu mengakibatkan meningkatkan konflik antara manusia dan hewan. Karena habitat mereka dirusak perkebunan sawit hingga menimbulkan konflik.”Dia contohkan ini terjadi di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Melintang, Sambas, Kalimantan Barat dan Suaka Margasatwa Bakiriang, Sulawesi Tengah. Ratusan hektar kawasan itu sudah ditanami sawit. Bahkan, di TWA Gunung Melintang, perusahaan sawit yang lokasinya bersebelahan sudah mengantongi izin usaha dengan luasan 7.000 hektar, 100 hektar berada di hutan konservasi.Selain di kawasan lindung dan konservasi, perkebunan sawit baik pemain kecil maupun industri, paling besar berada di hutan produksi tetap, 724.000 hektar untuk sawit industri dan 675.000 hektar untuk sawit . Ada juga kebun sawit di hutan produksi dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas. Riau dan Kalimantan Tengah, dua provinsi dengan luasan tutupan sawit dalam kawasan hutan paling besar. Untuk Riau, ada 1,2 juta hektar dari tutupan sawit dalam kawasan di Sumatera yang mencapai 1,9 juta hektar. Di Kalteng, ada 817.000 hektar dari 1,1 juta hektar se-Kalimantan.Kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan pun ada yang sudah bersertifikat RSPO seluas 283.000 hektar. “Hampir 100 perusahaan yang memiliki lebih dari 100 hektar yang ditanam dalam kawasan hutan. Ada delapan perusahaan yang masing-masing memiliki lebih dari 10.000 hektar,” katanya seraya bilang, bahkan ada 25 besar grup usaha bersertifikat RSPO.Untuk anggota ISPO ada 252.000 hektar sawit ditanam dalam kawasan, mencapai lebih seperempat dari 735 perusahaan yang dilaporkan bersertifikat ISPO.Tiur Rumondang, Head Director, Assurance & Acting Operation RSPO Indonesia saat menanggapi laporan ini mengatakan, dalam RSPO menganut sistem verifikasi. “Apapun itu, semua tuduhan harus diverifikasi, agar untuk banyak pihak.”Dia tidak menampik mungkin ada anggota berada dalam kawasan hutan, namun itu ditangani dengan sistem (RCP), bahkan ada yang mengakui pernah melakukan Anggota itu melakukan deklarasi mandiri dan ada yang harus dipenuhi dalam 25 tahun ke depan untuk pemulihan, sesuai prinsip dan kriteria RSPO.“Kalau kita lihat dari permasalahan di Indonesia tentang tata guna lahan yang memang tidak diatur secara konsisten sejak dulu. Perbaikan itu baru beberapa tahun terakhir, itu sesuatu yang harus diantisipasi. Memang banyak tumpang tindih lahan dan itu yang harus diperbaiki,” katanya.menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun tidak mendapatkan respon. Sebelumnya, KLHK menyebutkan, ada 3,3 juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan dan 2,6 juta hektar tanpa proses permohonan pelepasan kawasan hutan.Data itu dipaparkan Ruanda Agung Sugardiman, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), KLHK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, pada September lalu menyebutkan, hingga 2019, ada 91.074 hektar sawit dalam kawasan konservasi, 155.119 hektar (hutan lindung), 1,4 juta hektar (hutan produksi terbatas). Kemudian, 501.572 hektar di hutan produksi, dan 1,1 juta hektar kebun sawit di hutan produksi dapat dikonversi.Sepanjang 2001-2019, Greenpeace Indonesia menyebutkan, hutan primer seluas 870.995 hektar dalam kawasan hutan telah berubah menjadi perkebunan sawit dan diperkirakan melepas sekitar 104 juta metrik ton karbon atau setara dengan 33 kali emisi karbon tahunan yang dihasilkan untuk konsumsi listrik oleh semua rumah di Jakarta. Atau 60% dari emisi tahunan penerbangan internasional.Pertimbangan dampak ekologis perlu masuk dalam rencana tata ruang, sementara penguatan pekebun swadaya perlu dibantu, hingga Indonesia bisa memastikan ekonomi berkelanjutan berjalan seirama dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Juga mempertahankan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat agar dapat mengurangi dampak krisis iklim.Dalam laporan ini, Greenpeace sudah menyurati sejumpah perusahaan dan grup perusahaan untuk mendapatkan penjelasan. “Terdapat 17 perusahaan yang menandatangani surat balasan bersama, padahal Greenpeace menyurati mereka secara terpisah,” katanya. Dalam surat balasan itu, mereka mengatakan telah patuh kepada peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang berlaku terkait penggunaan izin lahan untuk perkebunan sawit.Arie mengatakan, regulasi penyelesaian operasi perusahaan ilegal di kebun sawit dalam kawasan hutan masih bersifat abu-abu. Cara ini, katanya, bisa menyebabkan potensi pemutihan untuk kawasan itu. Apalagi, upaya-upaya hukum sangat lemah dalam penyelesaiannya.“Perusahaan sawit ilegal beroperasi dalam kawasan hutan harus mendapat sanksi tegas, tidak hanya administratif tetapi pidana, alih-alih menikmati pemutihan. Khawatir kalau masalah ini tak diselesaikan serius akan merembet pada provinsi yang masih memiliki hutan cukup luas, seperti Papua.” *****Foto utama: Ekosistem hutan rawa gambut, air tawar, hutan mangrove, dan rivarian menjadi penopang utama seluruh kehidupan di kawasan SM Rawa Singkil. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",kebun sawit dalam kawasan hutan bisa perparah krisis iklim greenpeace indonesia menyebutkan ada juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan baik hutan lindung maupun konservasi hingga dari luasan itu selain pemain kecil ratusan kebunkebun perusahaan bercokol di dalamnya perkebunan sawit ini juga merampas habitat orangutan dan harimau sumatera dan memperparah krisis iklim kondisi ini akan bakal makin parah dengan ada undangundang cipta kerjapenelitian ini dengan metodologi peta konsesi sawit greenpeace analisis tutupan sawit the treemap dan peta kawasan hutan indonesia tahun klhklaporan yang berjudul laporan sawit ilegal dalam kawasan hutan karpet merah oligarki menyebutkan ada sekitar atau juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan dari total luas perkebunan sawit di indonesiaterdapat lebih perusahaan dengan luas kebun di atas hektar yang aktivitas dalam kawasan hutan kebanyakan berada di sumatera dan kalimantan luasannya juta hektar dan juta hektar industri kata arie rompas juru kampanye hutan greenpeace indonesia dalam temu media daring barubaru inidari jumlah itu luas perkebunan sawit dalam kawasan lindung mencapai hektar dan konservasi hektar sesungguhnya ini jadi perhatian penting karena hutan lindung dan konservasi memiliki fungsi perlindungan terhadap ekosistem dan menjadi penting sesungguhnya wilayah ini dilindungi faktanya kami menemukan ada aktivitas sawit dalam kawasan itu katanyasampai greenpeace mengatakan perkebunan sawit ini tumpang tindih dengan habitat satwa liar terutama satwa endemik indonesia seperti harimau maupun orangutanperkebunan ini berada hampir semua kategori kawasan hutan mulai taman nasional suaka margasatwa bahkan situs unesco yang tersebar di sumatera kalimantan sulawesi dan papuakondisi ini katanya mengancam kepunahan jenis satwa endemik indonesia ada sekitar hektar kebun sawit teridentifikasi sebagai habitat orangutan sumatera dan kalimantan hektar sebagai habitat harimau sumatera dan hektar habitat gajah di sumatera dan kalimantanproblemproblem itu mengakibatkan meningkatkan konflik antara manusia dan hewan karena habitat mereka dirusak perkebunan sawit hingga menimbulkan konflikdia contohkan ini terjadi di kawasan konservasi taman wisata alam gunung melintang sambas kalimantan barat dan suaka margasatwa bakiriang sulawesi tengah ratusan hektar kawasan itu sudah ditanami sawit bahkan di twa gunung melintang perusahaan sawit yang lokasinya bersebelahan sudah mengantongi izin usaha dengan luasan hektar hektar berada di hutan konservasiselain di kawasan lindung dan konservasi perkebunan sawit baik pemain kecil maupun industri paling besar berada di hutan produksi tetap hektar untuk sawit industri dan hektar untuk sawit ada juga kebun sawit di hutan produksi dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas riau dan kalimantan tengah dua provinsi dengan luasan tutupan sawit dalam kawasan hutan paling besar untuk riau ada juta hektar dari tutupan sawit dalam kawasan di sumatera yang mencapai juta hektar di kalteng ada hektar dari juta hektar sekalimantankebun sawit ilegal dalam kawasan hutan pun ada yang sudah bersertifikat rspo seluas hektar hampir perusahaan yang memiliki lebih dari hektar yang ditanam dalam kawasan hutan ada delapan perusahaan yang masingmasing memiliki lebih dari hektar katanya seraya bilang bahkan ada besar grup usaha bersertifikat rspountuk anggota ispo ada hektar sawit ditanam dalam kawasan mencapai lebih seperempat dari perusahaan yang dilaporkan bersertifikat ispotiur rumondang head director assurance acting operation rspo indonesia saat menanggapi laporan ini mengatakan dalam rspo menganut sistem verifikasi apapun itu semua tuduhan harus diverifikasi agar untuk banyak pihakdia tidak menampik mungkin ada anggota berada dalam kawasan hutan namun itu ditangani dengan sistem rcp bahkan ada yang mengakui pernah melakukan anggota itu melakukan deklarasi mandiri dan ada yang harus dipenuhi dalam tahun ke depan untuk pemulihan sesuai prinsip dan kriteria rspokalau kita lihat dari permasalahan di indonesia tentang tata guna lahan yang memang tidak diatur secara konsisten sejak dulu perbaikan itu baru beberapa tahun terakhir itu sesuatu yang harus diantisipasi memang banyak tumpang tindih lahan dan itu yang harus diperbaiki katanyamenghubungi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan namun tidak mendapatkan respon sebelumnya klhk menyebutkan ada juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan dan juta hektar tanpa proses permohonan pelepasan kawasan hutandata itu dipaparkan ruanda agung sugardiman dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan pktl klhk dalam rapat dengar pendapat dengan komisi iv dpr pada september lalu menyebutkan hingga ada hektar sawit dalam kawasan konservasi hektar hutan lindung juta hektar hutan produksi terbatas kemudian hektar di hutan produksi dan juta hektar kebun sawit di hutan produksi dapat dikonversisepanjang greenpeace indonesia menyebutkan hutan primer seluas hektar dalam kawasan hutan telah berubah menjadi perkebunan sawit dan diperkirakan melepas sekitar juta metrik ton karbon atau setara dengan kali emisi karbon tahunan yang dihasilkan untuk konsumsi listrik oleh semua rumah di jakarta atau dari emisi tahunan penerbangan internasionalpertimbangan dampak ekologis perlu masuk dalam rencana tata ruang sementara penguatan pekebun swadaya perlu dibantu hingga indonesia bisa memastikan ekonomi berkelanjutan berjalan seirama dengan perlindungan keanekaragaman hayati juga mempertahankan kenaikan suhu bumi di bawah derajat agar dapat mengurangi dampak krisis iklimdalam laporan ini greenpeace sudah menyurati sejumpah perusahaan dan grup perusahaan untuk mendapatkan penjelasan terdapat perusahaan yang menandatangani surat balasan bersama padahal greenpeace menyurati mereka secara terpisah katanya dalam surat balasan itu mereka mengatakan telah patuh kepada peraturan dan perundangundangan indonesia yang berlaku terkait penggunaan izin lahan untuk perkebunan sawitarie mengatakan regulasi penyelesaian operasi perusahaan ilegal di kebun sawit dalam kawasan hutan masih bersifat abuabu cara ini katanya bisa menyebabkan potensi pemutihan untuk kawasan itu apalagi upayaupaya hukum sangat lemah dalam penyelesaiannyaperusahaan sawit ilegal beroperasi dalam kawasan hutan harus mendapat sanksi tegas tidak hanya administratif tetapi pidana alihalih menikmati pemutihan khawatir kalau masalah ini tak diselesaikan serius akan merembet pada provinsi yang masih memiliki hutan cukup luas seperti papua foto utama ekosistem hutan rawa gambut air tawar hutan mangrove dan rivarian menjadi penopang utama seluruh kehidupan di kawasan sm rawa singkil foto junaidi hanafiahmongabay indonesia
"Strategi Inklusif Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim. Bicara soal penanganan perubahan iklim berarti pula penanganan terhadap ketidaksetaraan atas akses dan manfaat dari pengelolaan sumber daya. Untuk tu, perlu pendekatan inklusif multi-dimensi yang terpadu dalam satu paket.Indonesia sebagai negeri kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia juga salah satu negara pelepas emisi gas rumah kaca terbesar, terutama bersumber dari penggunaan lahan, maupun pemanfaatan energi (Carbonbrief,2019) .Sebagai bagian dari komitmen, Indonesia menetapkan target penurunan emisi tak bersyarat hingga 29% dan bersyarat 41% terhadap al pada 2030. Guna percepatan pencapaian target ini, Indonesia baru-baru ini meluncurkan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon 2050.Dokumen ini memuat sejumlah jalan mitigasi dan adaptasi dengan ambisi lebih besar untuk mengoptimalkan segala daya upaya pada 2030. Juga menjajaki berbagai peluang untuk bebas emisi pada 2060 atau lebih cepat.Resiliensi ekonomi, sosial, penghidupan dan ekosistem serta lansekap diharapkan bisa tercapai dengan mengalamatkan strategi pada empat kebutuhan utama yakni, pangan, air, energi dan kesehatan lingkungan.Strategi pembangunan rendah karbon ini mengidentifikasi sejumlah isu pendukung untuk transisi yang berkeadilan, keadilan gender, pemberdayaan perempuan, kebijakan dan regulasi keadilan antar generasi dan kebutuhan kelompok khusus dalam situasi yang rentan.Dalam rancangan ini secara khusus, menyebut anak, lansia, disabilitas, masyarakat hukum adat dan penduduk lokal, dimana penerapan strategi melalui pendekatan berbasis kebutuhan. Terdapat sejumlah perangkat kebijakan dan rencana yang jadi rujukan, termasuk UU Perlindungan anak, Perlindungan Sosial, Sistem Pendidikan Nasional, Kehutanan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Ada juga persyaratan bersilangan dalam strategi sektoral yang mengamanahkan pelibatan masyarakat untuk aksi adaptasi lokal, berbasis kelompok rentan, gender, pengetahuan dan kebijakan lokal. Kehadiran strategi kewilayahan merefleksikan semangat inklusi ruang dengan berfokus pada wilayah yang menerima dampak perubahan iklim. Juga penetapan prioritas wilayah berbeda untuk penerapan strategi yang berbeda pula.Strategi jangka panjang ini menampakkan semangat inklusi kuat dan jadi terobosan dalam penanganan perubahan iklim. Hingga sebagai rujukan nasional, tak saja memberi arah tempuh, juga prinsip penyertaan secara lugas. Tak terbatas dengan mempertimbangkan keperluan spesifik dari kelompok rentan juga menjangkau dimensi inklusi lebih luas. Perubahan iklim tak berlaku sama bagi semua. Seringkali, pihak yang paling sedikit berkontribusi atas perubahan iklim jadi pihak yang paling tidak diuntungkan. Baik dari skala dampak maupun implikasi berbagai upaya mitigasi dan adaptasi. Ketidaksetaraan akses sumber daya jadi faktor yang memungkinkan pilihan strategi penanganan perubahan membawa implikasi menciptakan ketidaksetaraan baru. Sebagai contoh, data rasio elektrifikasi menyebutkan ada 433 desa belum teraliri listrik. Data BPS 2018, jumlah desa atau kelurahan pemukiman di bantaran sungai ada 50.096.Umumnya, warga di bantaran sungai menerima paparan terbesar dari banjir dan target utama penataan ulang. Pada 2019, persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sekitar 84,91%.Dari sisi distribusi, data BPS 2021 memperlihatkan, beberapa wilayah menampakkan cakupan rendah seperti Bengkulu (44,99%), Kepulauan Bangka Belitung (66,72%) , Lampung (65,76%) dan Papua Barat (55,49%).Pendekatan inklusi mensyaratkan, berlangsungnya penyertaan berbagai kelompok dalam proses, inklusif dalam kebijakan dan inklusif dari sisi dampak. Inklusif dari sisi proses berkaitan dengan penyertaan, partisipasi dan keterlibatan kelompok yang beragam. Inklusif dari sisi proses memastikan keadilan dan aksesibilitas dari program, kegiatan dan kebijakan.Inklusif dari sisi dampak mensyaratkan distribusi yang berkeadilan atas manfaat dari program, kegiatan dan kebijakan dimana pengukuran dampak menyertakan evaluasi atas manfaat itu bagi kelompok berbeda. Strategi inklusif memberikan ruang terbuka bagi individu atau kelompok untuk terlibat dan bertanggung jawab atas kegiatan yang langsung terkait dengan kehidupan mereka. Juga memperkecil potensi implikasi negatif atas penanganan perubahan iklim. Jadi, rekomendasi penyiapan strategi inklusif yang multi-dimensi dengan mengindentifikasi kelompok dan sub-kelompok rentan yang lebih spesifik di tingkat nasional dan sub-nasional dengan menggunakan parameter inklusi sosial yakni akses, tingkat pemahaman dan partisipasi.Inklusi ruang gunakan paremeter akses fasilitas seperti perumahan, jangkauan layanan listrik, transportasi layanan publik dan lain-lain. Sementara inklusi ekonomi menyoroti parameter kemanfaatan dari sisi mata pencarian dan kesejahteraan.Sub-kelompok spesifik bisa mencakup masyarakat di kawasan sempadan sungai, penduduk pesisir, masyarakat di kawasan kumuh, berpenghasilan rendah, perempuan pengguna air , pekerja sektor informal dan konsumen energi, petani, buruh tani, dan nelayan tradisional. Juga, penduduk di kawasan yang tak terjangkau layanan listrik, masyarakat di lokasi geografis sulit terjangkau seperti pulau -pulau kecil dan pegunungan, dan masyarakat di perbatasan. Kemudian, rumah tangga tak ada akses air minum layak, tak punya jaminan sosial, juga sebagian dari sub-kelompok yang memiliki kerentanan dan kepentingan spesifik.Strategi adaptasi dan mitigasi, baik sektoral dan kewilayahan perlu menyodorkan pendekatan analitik untuk memahami pihak yang menerima manfaat dan akses dari strategi yang dipilih. Telaah memetakan kemungkinan pihak yang tidak mendapatkan akses dan manfaat. Pendekatan analitik semacam ini memudahkan untuk memahami kelompok mana yang mendapat manfaat terbesar dan kelompok yang mungkin paling sedikit menerima manfaat, atau bisa jadi dirugikan. Parameter mengukur dampak dan manfaat seperti keterjangkauan, ketersediaan, akses dan penerimaan. Dengan begitu, bisa menjelaskan konsekuensi mengenai siapa, bagaimana sebuah kelompok terdampak dan tingkat penerimaan atas suatu tindakan.Semisal untuk strategi sektor energi, investasi pembangkit energi terbarukan seperti angin, matahari, hujan, dan bagaimana menangkap peluang menciptakan perlu mengidentifikasi beberapa hal. Antara lain, apakah strategi ini memiliki implikasi pada akses dan keterjangkauan harga bagi konsumen energi dari keluarga berpenghasilan rendah, mendorong distribusi merata dengan prioritas wilayah tak terlayani listrik dan penyiapan strategi transisi pekerja di sektor energi konvensional.Dari kondisi itu, strategi zonasi untuk pengelolaan fungsi ekosistem perlu memetakan penerima manfaat dan kelompok terdampak dari intervensi.telaah kebijakan. Ini dilakukan dengan menilai kebijakan saat ini, kesenjangan dan kebijakan yang akan dihasilkan dari penerapan strategi dan kemungkinan menimbuilkan implikasi pada menciptakan ketidakadilan baru.pemantauan, kaji ulang dan pembaruan strategi agar menyertakan parameter serupa mengenai manfaat dan dampak sosial,ekonomi dan keruangan terhadap berbagai kelompok. Dengan begitu, dasar pembaruan strategi tak hanya menilai efektivitas strategi terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim juga proses, dampak dan kebijakan. Dengan demikian, keluaran strategi yang diperbarui merupakan strategi inklusif. *****Foto utama: Masyarakat adat Kinipan, terdampak atas ‘pembangunan’ yang masuk ke wilayah adat mereka dalam bentuk investasi yang disebut-sebut bisa mensejahterakan rakyat, benarkah? Foto: Save Our Borneo. Penulis adalah Suryani Amin, dari Local Governments for Sustainability (ICLEI). Tulisan ini adalah opini penulis.","[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",strategi inklusif pembangunan rendah karbon berketahanan iklim bicara soal penanganan perubahan iklim berarti pula penanganan terhadap ketidaksetaraan atas akses dan manfaat dari pengelolaan sumber daya untuk tu perlu pendekatan inklusif multidimensi yang terpadu dalam satu paketindonesia sebagai negeri kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim indonesia juga salah satu negara pelepas emisi gas rumah kaca terbesar terutama bersumber dari penggunaan lahan maupun pemanfaatan energi carbonbrief sebagai bagian dari komitmen indonesia menetapkan target penurunan emisi tak bersyarat hingga dan bersyarat terhadap al pada guna percepatan pencapaian target ini indonesia barubaru ini meluncurkan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dokumen ini memuat sejumlah jalan mitigasi dan adaptasi dengan ambisi lebih besar untuk mengoptimalkan segala daya upaya pada juga menjajaki berbagai peluang untuk bebas emisi pada atau lebih cepatresiliensi ekonomi sosial penghidupan dan ekosistem serta lansekap diharapkan bisa tercapai dengan mengalamatkan strategi pada empat kebutuhan utama yakni pangan air energi dan kesehatan lingkunganstrategi pembangunan rendah karbon ini mengidentifikasi sejumlah isu pendukung untuk transisi yang berkeadilan keadilan gender pemberdayaan perempuan kebijakan dan regulasi keadilan antar generasi dan kebutuhan kelompok khusus dalam situasi yang rentandalam rancangan ini secara khusus menyebut anak lansia disabilitas masyarakat hukum adat dan penduduk lokal dimana penerapan strategi melalui pendekatan berbasis kebutuhan terdapat sejumlah perangkat kebijakan dan rencana yang jadi rujukan termasuk uu perlindungan anak perlindungan sosial sistem pendidikan nasional kehutanan lalu lintas dan angkutan jalanada juga persyaratan bersilangan dalam strategi sektoral yang mengamanahkan pelibatan masyarakat untuk aksi adaptasi lokal berbasis kelompok rentan gender pengetahuan dan kebijakan lokal kehadiran strategi kewilayahan merefleksikan semangat inklusi ruang dengan berfokus pada wilayah yang menerima dampak perubahan iklim juga penetapan prioritas wilayah berbeda untuk penerapan strategi yang berbeda pulastrategi jangka panjang ini menampakkan semangat inklusi kuat dan jadi terobosan dalam penanganan perubahan iklim hingga sebagai rujukan nasional tak saja memberi arah tempuh juga prinsip penyertaan secara lugas tak terbatas dengan mempertimbangkan keperluan spesifik dari kelompok rentan juga menjangkau dimensi inklusi lebih luas perubahan iklim tak berlaku sama bagi semua seringkali pihak yang paling sedikit berkontribusi atas perubahan iklim jadi pihak yang paling tidak diuntungkan baik dari skala dampak maupun implikasi berbagai upaya mitigasi dan adaptasi ketidaksetaraan akses sumber daya jadi faktor yang memungkinkan pilihan strategi penanganan perubahan membawa implikasi menciptakan ketidaksetaraan baru sebagai contoh data rasio elektrifikasi menyebutkan ada desa belum teraliri listrik data bps jumlah desa atau kelurahan pemukiman di bantaran sungai ada umumnya warga di bantaran sungai menerima paparan terbesar dari banjir dan target utama penataan ulang pada persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sekitar dari sisi distribusi data bps memperlihatkan beberapa wilayah menampakkan cakupan rendah seperti bengkulu kepulauan bangka belitung lampung dan papua barat pendekatan inklusi mensyaratkan berlangsungnya penyertaan berbagai kelompok dalam proses inklusif dalam kebijakan dan inklusif dari sisi dampak inklusif dari sisi proses berkaitan dengan penyertaan partisipasi dan keterlibatan kelompok yang beragam inklusif dari sisi proses memastikan keadilan dan aksesibilitas dari program kegiatan dan kebijakaninklusif dari sisi dampak mensyaratkan distribusi yang berkeadilan atas manfaat dari program kegiatan dan kebijakan dimana pengukuran dampak menyertakan evaluasi atas manfaat itu bagi kelompok berbeda strategi inklusif memberikan ruang terbuka bagi individu atau kelompok untuk terlibat dan bertanggung jawab atas kegiatan yang langsung terkait dengan kehidupan mereka juga memperkecil potensi implikasi negatif atas penanganan perubahan iklim jadi rekomendasi penyiapan strategi inklusif yang multidimensi dengan mengindentifikasi kelompok dan subkelompok rentan yang lebih spesifik di tingkat nasional dan subnasional dengan menggunakan parameter inklusi sosial yakni akses tingkat pemahaman dan partisipasiinklusi ruang gunakan paremeter akses fasilitas seperti perumahan jangkauan layanan listrik transportasi layanan publik dan lainlain sementara inklusi ekonomi menyoroti parameter kemanfaatan dari sisi mata pencarian dan kesejahteraansubkelompok spesifik bisa mencakup masyarakat di kawasan sempadan sungai penduduk pesisir masyarakat di kawasan kumuh berpenghasilan rendah perempuan pengguna air pekerja sektor informal dan konsumen energi petani buruh tani dan nelayan tradisional juga penduduk di kawasan yang tak terjangkau layanan listrik masyarakat di lokasi geografis sulit terjangkau seperti pulau pulau kecil dan pegunungan dan masyarakat di perbatasan kemudian rumah tangga tak ada akses air minum layak tak punya jaminan sosial juga sebagian dari subkelompok yang memiliki kerentanan dan kepentingan spesifikstrategi adaptasi dan mitigasi baik sektoral dan kewilayahan perlu menyodorkan pendekatan analitik untuk memahami pihak yang menerima manfaat dan akses dari strategi yang dipilih telaah memetakan kemungkinan pihak yang tidak mendapatkan akses dan manfaat pendekatan analitik semacam ini memudahkan untuk memahami kelompok mana yang mendapat manfaat terbesar dan kelompok yang mungkin paling sedikit menerima manfaat atau bisa jadi dirugikan parameter mengukur dampak dan manfaat seperti keterjangkauan ketersediaan akses dan penerimaan dengan begitu bisa menjelaskan konsekuensi mengenai siapa bagaimana sebuah kelompok terdampak dan tingkat penerimaan atas suatu tindakansemisal untuk strategi sektor energi investasi pembangkit energi terbarukan seperti angin matahari hujan dan bagaimana menangkap peluang menciptakan perlu mengidentifikasi beberapa hal antara lain apakah strategi ini memiliki implikasi pada akses dan keterjangkauan harga bagi konsumen energi dari keluarga berpenghasilan rendah mendorong distribusi merata dengan prioritas wilayah tak terlayani listrik dan penyiapan strategi transisi pekerja di sektor energi konvensionaldari kondisi itu strategi zonasi untuk pengelolaan fungsi ekosistem perlu memetakan penerima manfaat dan kelompok terdampak dari intervensitelaah kebijakan ini dilakukan dengan menilai kebijakan saat ini kesenjangan dan kebijakan yang akan dihasilkan dari penerapan strategi dan kemungkinan menimbuilkan implikasi pada menciptakan ketidakadilan barupemantauan kaji ulang dan pembaruan strategi agar menyertakan parameter serupa mengenai manfaat dan dampak sosialekonomi dan keruangan terhadap berbagai kelompok dengan begitu dasar pembaruan strategi tak hanya menilai efektivitas strategi terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim juga proses dampak dan kebijakan dengan demikian keluaran strategi yang diperbarui merupakan strategi inklusif foto utama masyarakat adat kinipan terdampak atas pembangunan yang masuk ke wilayah adat mereka dalam bentuk investasi yang disebutsebut bisa mensejahterakan rakyat benarkah foto save our borneo penulis adalah suryani amin dari local governments for sustainability iclei tulisan ini adalah opini penulis
"Bali Memerlukan Percepatan Energi Bersih dan Terbarukan. Sebagai daerah pariwisata internasional dan berada dekat dengan Pulau Jawa, Bali mengalami ketergantungan energi. Hampir semua energi di pulau dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta ini menggantungkan pasokan energinya dari luar pulau. Karena itu, Bali harus mulai menggunakan sumber energi terbarukan yang melimpah, seperti mikrohidro dan panas matahari.Demikian salah satu benang merah diskusi lingkungan yang diadakan Mongabay Indonesia bekerja sama dengan media jurnalisme warga BaleBengong dan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali di Denpasar pada Jumat (16/6).Pembicara dalam diskusi menjelang buka puasa itu adalah Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Putu Budiana, Direktur PPLH Bali Catur Yudha Hariani, dan penggerak energi surya I Gusti Agung Putradhyana. I Putu Budiana mengatakan dari sisi ketersediaan energi, Bali relatif baik. Energi listrik, gas, maupun bahan bakar di pulau ini hampir selalu tersedia meskipun Bali tidak memiliki sumber energi tersebut sama sekali. Sudiana membandingkan Bali dengan pulau lain seperti Kalimantan.“Jika listrik di Bali (menunggu) giliran mati, di Kalimantan (menunggu) giliran hidup,” katanya berseloroh.Kebutuhan listrik di Bali diperkirakan mencapai sekitar 735 megawatt (MW) pada saat beban puncak. Adapun sumber energi listriknya diperoleh dari pembangkit listrik di Gilimanuk sebesar 130 MW, Pemaron 90 MW, dan Pesanggaran 321 MW. Ada pula pasokan listrik dari Jawa melalui kabel bawah laut sebesar 320 MW.Meskipun demikian, sumber energi pembangkit listrik itu tetap berasal dari luar Bali, seperti batubara dan bahan bakar minyak. Padahal, kondisi itu membuat Bali tergantung pasokan dari luar pulau. “Bali dininabobokan oleh ketersediaan energi yang relatif stabil,” ujar Budiana.Dia memberikan contoh di desa kelahirannya, Banyuatis, Buleleng. Pada tahun 1960-an, desa di pegunungan Bali bagian tengah ini memproduksi listrik sendiri menggunakan pembangkit mikrohidro. Namun, setelah PLN masuk, pembangkit mikrohidro justru terabaikan. Upaya lain untuk membangun pembangkit listrik terbarukan pun tak berhasil. Di antaranya adalah rencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Bedugul, Tabanan yang ditolak dengan alasan mengancam kawasan suci umat Hindu Bali. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya seperti di Kubu, Karangasem maupun pembangkit listrik tenaga angin di Nusa Penida, Klungkung pun tidak berjalan dengan baik.Dari perspektif energi terbarukan, menurut Budiana, kondisi itu tidak bagus. Bali pun tidak serius dengan upaya mewujudkan kemandirian energi, sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan di pulau ini. Budiana menambahkan, setidaknya ada dua alasan kenapa percepatan energi terbarukan perlu segera dilakukan. Pertama, karena adanya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim akibat penggunaan sumber energi tidak ramah lingkungan.Pada tahun 2007 Bali pernah menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim. Bali pun membangun beberapa pembangkit listrik terbarukan termasuk di Karangasem, Bangli, dan Klungkung yang saat ini tak berfungsi.Kedua, karena dunia mengalami krisis energi selain krisis air dan pangan. “Krisis ini harus kita atasi bersama,” ujarnya. Negara-negara maju, dia mencontohkan, sudah mengembangkan energi-energi terbarukan seperti angin dan matahari sehingga Indonesia, termasuk Bali, pun harus lebih serius mengembangkannya.Salah satu warga Bali yang sudah mengembangkan energi terbarukan tersebut adalah I Gusti Agung Putradhyana, akrab dipanggil Gung Kayon. Arsitek ini menggunakan panel surya di rumahnya di Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Tabanan. Gung Kayon mengatakan Bali yang berada di daerah tropis memiliki potensi energi surya sangat besar. Pada saat cerah, matahari bisa menghasilkan energi listrik sekitar 150 – 200 watt per meter persegi per jam. Dengan perkiraan dalam sehari setidaknya matahari bersinar penuh selama 4 jam, maka bisa diperoleh setidaknya 600 – 800 watt per hari dari 1 meter persegi panel surya.Saat ini, kebutuhan listrik di Bali pada beban puncak mencapai 734,8 MW. Dengan total luas pulau 5.780 km persegi, Bali hanya perlu 1 persen luas pulaunya untuk tempat pembangkit listrik tenaga surya atau 57,8 km persegi. Tak sampai setengah Kota Denpasar. “Luasan Itu hanya ilustrasi. Lokasi pembangunannya sendiri bisa menyebar di beberapa tempat, bukan hanya satu lokasi,” ujarnya.Dari surya panel seluas 1 persen dari total luas pulaunya, Bali bisa menghasilkan setidaknya 8.670 MW. Lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan di Bali.Terkait dengan pemasangan, menurut Gung Kayon sudah ada sistem , di mana daya dari panel surya bisa digandengkan dengan jaringan PLN. Pemasang panel surya pun tidak lagi memerlukan aki atau baterei kecuali jika ingin terus menggunakan siang malam dengan tenaga surya penuh. Gung Kayon menambahkan, pemasangan panel surya untuk listrik sebenarnya tidak terlalu susah. Untuk lokasi di rumah misalnya tidak hanya di atap rumah tapi juga bisa disebar di mana saja. Pengerjaannya pun bisa bertahap. “Kita bisa memulai dari sekecil apapun. Skema pembiayaannya pun bisa menggunakan banyak model,” tambahnya.Menurut Gung Kayon, pemakaian listrik tenaga surya di Bali sebenarnya bisa dimulai dari sektor usaha, kantor-kantor yang beroperasi siang hari, dan bisnis akomodasi pariwisata. Adapun di rumah warga, bisa dimulai dengan memasang lampu-lampu dan peralatan elektronik berdaya rendah.“Sambil ke depan menunggu hadirnya piranti-piranti listrik dengan daya makin rendah dan hasil optimal,” katanya. Penggunaan energi terbarukan mulai dari rumah tersebut tidak hanya untuk listrik. Menurut Catur Yudha Hariani, Direktur PPLH Bali, warga juga bisa mulai mengolah sampahnya menjadi biogas. “Denpasar punya potensi mendapatkan energi bersih dari biogas,” ujarnya.Catur mengatakan, pada April hingga Mei 2017, PPLH Bali dengan dukungan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengadakan survei perihal perilaku warga Kota Denpasar tentang energi bersih dengan 50 responden. Menurut survei itu, jenis sampah yang paling banyak diproduksi warga Denpasar adalah organik. Sebanyak 88 persen sampah rumah tangga itu berupa daun, sisa canang (sarana sembahyang umat Hindu), sayuran, daging, dan buah.Daripada dibuang, sampah jenis tersebut bisa diolah menjadi kompos ataupun biogas. Sebanyak 62 persen responden mengaku tertarik untuk memproduksi gas dari sampah organik rumah tangga mereka sendiri. Alasan mereka antara lain untuk menghemat biaya rumah tangga, peduli terhadap lingkungan, agar tidak lagi beli gas konvensional, memanfaatkan sampah dapur dan biogas mudah tidak berbahaya.PPLH Bali sendiri saat ini sedang mengembangkan peralatan sederhana untuk mengolah sampah organik rumah tangga itu menjadi biogas, sesuatu yang sudah diterapkan di beberapa kota, termasuk Bandung, Jawa Barat.“Peluang mengembangkan biogas di perkotaan khususnya di Kota Denpasar dengan metode sederhana sangat mungkin dilakukan,” kata Catur. Persoalannya tinggal pada kemauan, mau menerapkan atau tidak.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
pola cuaca yang berubah",bali memerlukan percepatan energi bersih dan terbarukan sebagai daerah pariwisata internasional dan berada dekat dengan pulau jawa bali mengalami ketergantungan energi hampir semua energi di pulau dengan jumlah penduduk sekitar juta ini menggantungkan pasokan energinya dari luar pulau karena itu bali harus mulai menggunakan sumber energi terbarukan yang melimpah seperti mikrohidro dan panas mataharidemikian salah satu benang merah diskusi lingkungan yang diadakan mongabay indonesia bekerja sama dengan media jurnalisme warga balebengong dan pusat pendidikan lingkungan hidup pplh bali di denpasar pada jumat pembicara dalam diskusi menjelang buka puasa itu adalah kepala bidang energi sumber daya mineral esdm dinas tenaga kerja dan esdm bali putu budiana direktur pplh bali catur yudha hariani dan penggerak energi surya i gusti agung putradhyana i putu budiana mengatakan dari sisi ketersediaan energi bali relatif baik energi listrik gas maupun bahan bakar di pulau ini hampir selalu tersedia meskipun bali tidak memiliki sumber energi tersebut sama sekali sudiana membandingkan bali dengan pulau lain seperti kalimantanjika listrik di bali menunggu giliran mati di kalimantan menunggu giliran hidup katanya berselorohkebutuhan listrik di bali diperkirakan mencapai sekitar megawatt mw pada saat beban puncak adapun sumber energi listriknya diperoleh dari pembangkit listrik di gilimanuk sebesar mw pemaron mw dan pesanggaran mw ada pula pasokan listrik dari jawa melalui kabel bawah laut sebesar mwmeskipun demikian sumber energi pembangkit listrik itu tetap berasal dari luar bali seperti batubara dan bahan bakar minyak padahal kondisi itu membuat bali tergantung pasokan dari luar pulau bali dininabobokan oleh ketersediaan energi yang relatif stabil ujar budianadia memberikan contoh di desa kelahirannya banyuatis buleleng pada tahun an desa di pegunungan bali bagian tengah ini memproduksi listrik sendiri menggunakan pembangkit mikrohidro namun setelah pln masuk pembangkit mikrohidro justru terabaikan upaya lain untuk membangun pembangkit listrik terbarukan pun tak berhasil di antaranya adalah rencana membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di bedugul tabanan yang ditolak dengan alasan mengancam kawasan suci umat hindu bali pembangunan pembangkit listrik tenaga surya seperti di kubu karangasem maupun pembangkit listrik tenaga angin di nusa penida klungkung pun tidak berjalan dengan baikdari perspektif energi terbarukan menurut budiana kondisi itu tidak bagus bali pun tidak serius dengan upaya mewujudkan kemandirian energi sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan di pulau ini budiana menambahkan setidaknya ada dua alasan kenapa percepatan energi terbarukan perlu segera dilakukan pertama karena adanya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim akibat penggunaan sumber energi tidak ramah lingkunganpada tahun bali pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi perubahan iklim bali pun membangun beberapa pembangkit listrik terbarukan termasuk di karangasem bangli dan klungkung yang saat ini tak berfungsikedua karena dunia mengalami krisis energi selain krisis air dan pangan krisis ini harus kita atasi bersama ujarnya negaranegara maju dia mencontohkan sudah mengembangkan energienergi terbarukan seperti angin dan matahari sehingga indonesia termasuk bali pun harus lebih serius mengembangkannyasalah satu warga bali yang sudah mengembangkan energi terbarukan tersebut adalah i gusti agung putradhyana akrab dipanggil gung kayon arsitek ini menggunakan panel surya di rumahnya di desa geluntung kecamatan marga tabanan gung kayon mengatakan bali yang berada di daerah tropis memiliki potensi energi surya sangat besar pada saat cerah matahari bisa menghasilkan energi listrik sekitar watt per meter persegi per jam dengan perkiraan dalam sehari setidaknya matahari bersinar penuh selama jam maka bisa diperoleh setidaknya watt per hari dari meter persegi panel suryasaat ini kebutuhan listrik di bali pada beban puncak mencapai mw dengan total luas pulau km persegi bali hanya perlu persen luas pulaunya untuk tempat pembangkit listrik tenaga surya atau km persegi tak sampai setengah kota denpasar luasan itu hanya ilustrasi lokasi pembangunannya sendiri bisa menyebar di beberapa tempat bukan hanya satu lokasi ujarnyadari surya panel seluas persen dari total luas pulaunya bali bisa menghasilkan setidaknya mw lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan di baliterkait dengan pemasangan menurut gung kayon sudah ada sistem di mana daya dari panel surya bisa digandengkan dengan jaringan pln pemasang panel surya pun tidak lagi memerlukan aki atau baterei kecuali jika ingin terus menggunakan siang malam dengan tenaga surya penuh gung kayon menambahkan pemasangan panel surya untuk listrik sebenarnya tidak terlalu susah untuk lokasi di rumah misalnya tidak hanya di atap rumah tapi juga bisa disebar di mana saja pengerjaannya pun bisa bertahap kita bisa memulai dari sekecil apapun skema pembiayaannya pun bisa menggunakan banyak model tambahnyamenurut gung kayon pemakaian listrik tenaga surya di bali sebenarnya bisa dimulai dari sektor usaha kantorkantor yang beroperasi siang hari dan bisnis akomodasi pariwisata adapun di rumah warga bisa dimulai dengan memasang lampulampu dan peralatan elektronik berdaya rendahsambil ke depan menunggu hadirnya pirantipiranti listrik dengan daya makin rendah dan hasil optimal katanya penggunaan energi terbarukan mulai dari rumah tersebut tidak hanya untuk listrik menurut catur yudha hariani direktur pplh bali warga juga bisa mulai mengolah sampahnya menjadi biogas denpasar punya potensi mendapatkan energi bersih dari biogas ujarnyacatur mengatakan pada april hingga mei pplh bali dengan dukungan yayasan lembaga konsumen indonesia ylki mengadakan survei perihal perilaku warga kota denpasar tentang energi bersih dengan responden menurut survei itu jenis sampah yang paling banyak diproduksi warga denpasar adalah organik sebanyak persen sampah rumah tangga itu berupa daun sisa canang sarana sembahyang umat hindu sayuran daging dan buahdaripada dibuang sampah jenis tersebut bisa diolah menjadi kompos ataupun biogas sebanyak persen responden mengaku tertarik untuk memproduksi gas dari sampah organik rumah tangga mereka sendiri alasan mereka antara lain untuk menghemat biaya rumah tangga peduli terhadap lingkungan agar tidak lagi beli gas konvensional memanfaatkan sampah dapur dan biogas mudah tidak berbahayapplh bali sendiri saat ini sedang mengembangkan peralatan sederhana untuk mengolah sampah organik rumah tangga itu menjadi biogas sesuatu yang sudah diterapkan di beberapa kota termasuk bandung jawa baratpeluang mengembangkan biogas di perkotaan khususnya di kota denpasar dengan metode sederhana sangat mungkin dilakukan kata catur persoalannya tinggal pada kemauan mau menerapkan atau tidak
"Energi Surya Didorong Gantikan Diesel untuk Tenaga Listrik Massal. Indonesia didorong untuk segera menggunakan energi terbarukan dalam kinerja industri nasional yang ada. Salah satu energi yang didorong, adalah penggunaan energi surya atau solar photovoltaik (PV) untuk menggantikan energi diesel yang selama ini digunakan oleh industri nasional ataupun kelompok masyarakat di berbagai provinsi.Untuk bisa mewujudkan target tersebut, lembaga Global Green Growth Institute (GGGI) akan hadir langsung memberikan dampingan di Indonesia. Selain itu, dana segar juga akan digelontorkan untuk proses konversi energi tersebut.Spesialis Investasi dan Solusi Kebijakan GGGI Suki Atwal mengemukakan, pengalihan dari diesel ke tenaga surya sangat penting dilakukan, karena energi terbarukan itu tidak saja diklaim lebih ramah lingkungan, namun juga bisa menekan biaya produksi. Dengan keuntungan seperti itu, tidak heran kalau tenaga surya untuk saat ini mulai menjadi pilihan utama di sejumlah negara.“Makanya kami dorong agar Indonesia bisa menggunakan tenaga surya juga. Karena, memang untuk menghadirkan energi dari tenaga surya lebih murah dan ramah lingkungan,” ucap dia kepada di sela Kongres Energi Baru dan Terbarukan Dunia yang digelar di Jakarta sejak Selasa (20/9/2016).Dengan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, Suki menyebut, Indonesia sudah terlibat dalam penggunaan energi ramah lingkungan dan itu akan menggerakkan roda ekonomi hijau yang lebih baik dalam kinerja industri secara nasional.Suki memaparkan, prinsip energi terbarukan dengan tenaga surya, sangat mudah dibuat dan dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat perseorangan yang ada di seluruh Indonesia. Kata dia, energi tenaga surya bisa dibuat selama ada sinar matahari maka akan bisa dikonversi menjadi tenaga surya.“Jika menggunakan diesel, itu juga bisa dilakukan, namun biayanya jauh lebih besar dan tidaklah simpel. Berbeda jika menggunakan tenaga surya, itu jauh lebih simpel dan bisa menekan biaya,” jelas dia.“Tenaga surya telah mendominasi energi baru dan terbarukan di beberapa negara dan menjadi solusi praktis karena teknologi yang diterapkan mudah dimengerti serta mengurangi biaya yang signifikan 50-70 persen daripada diesel yang lebih mahal,” tambah dia.Suki menyebut, pengalihan dari diesel ke tenaga surya pantas untuk dilakukan segera, karena ketersediaan diesel juga akan terbatas dan habis pada akhirnya. Sementara, tenaga surya justru akan aman dan tetap stabil hingga kapanpun karena bersumber dari energi matahari yang ada di seluruh dunia.Dari literatur yang ada, solar PV adalah metode pembangkit listrik dengan mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah menggunakan semikonduktor yang menunjukkan efek fotovoltaik. Solar PV atau sering disebut Solar Panel atau Panel Surya terdiri dari sejumlah sel surya yang mengandung bahan/material fotovoltaik yang tersusun bersamaan dengan silikon monocrystalline, siliconpolycrystalline, silikon amorf, telluride kadmium, dan tembaga indium galliumselenide / sulfida. Solar PV termasuk jenis photodioda.Solar cell/PV menghasilkan listrik arus DC dari sinar matahari, yang dapat langsung digunakan untuk peralatan listrik DC atau untuk mengisi ulang baterai. Aplikasi praktis pertama photovoltaics adalah satelit yang mengorbit listrik dan pesawat ruang angkasa lainnya, tetapi sekarang sebagian besar modul fotovoltaik digunakan untuk pembangkit jaringan listrik tersambung setara PLN. Dalam hal ini inverter diperlukan untuk mengkonversi arus DC ke arus AC.Untuk mendukung percepatan alih teknologi dan penggunaan energi baru dan terbarukan di Indonesia, GGGI akan mengucurkan dana segar yang digelontorkan oleh Norwegia. Dana yang tersedia saat ini, jumlahnya mencapai Rp2,5 triliun.Kepala Perwakilan GGGI untuk Indonesia Anna van Paddenburg menjelaskan, selain energi, GGGI juga fokus pada dua sektor lain yang ada di Indonesia, yaitu mitigasi hutan dan berbasis lahan, serta kawasan ekonomi khusus (KEK).“Ketiga wilayah kerja tersebut masuk dalam fase kedua yang dimulai tahun ini hingga 2019 mendatang, atau empat tahun ke depan,” ujar dia.Dari tiga wilayah kerja tersebut, Anna mengungkapkan, saat ini baru energi yang dipastikan akan bekerja. Hal itu, karena energi sudah melakukan kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan konsep penyediaan tenaga ahli teknis untuk mengevaluasi proyek yang dilaksanak oleh perusahaan di Indonesia.Untuk wilayah kerja mitigasi hutan dan berbasis lahan, Anna mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisasi di Provinsi Kalimantan Timur. Di provinsi tersebut, GGGI sedang mencari lahan mana saja yang sudah terdegradasi dan bisa ditingkatkan menjadi produktif lagi.Selain itu, Anna menyebut, pihaknya juga akan menginisiasi proses lanjutannya hingga ke tahap lebih teknis semisal komoditas pertanian yang layak untuk ditanam, berapa modal dana yang diperlukaa, dan apakah modal tersebut bisa didapat dari bank dalam bentuk pinjaman atau tidak.“Perencanaan teknis seperti itu akan terus kita dampingi. Karena, mengubuah dari terbuang menjadi termanfaatkan itu sangat susah dan prosesnya panjang. Perbankan juga harus terlibat di dalamnya,” tandas dia.Anna menyebut, melalui kemitraan yang dijalin dalam program pertumbuhan ekonomi hijau sekarang hingga empat tahun ke depan, pihaknya akan mendampingi Indonesia untuk mewujudkan target penggunaan energi baru dan terbarukan hingga mencapai 19 persen.“Kami mendorong Indonesia melakukan perencanan ekonomi pembangunan, perubahan teknologi ramah lingkungan, mendorong investasi ramah lingkungan, dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,” tutur dia.“Salah satu fokus kami adalah membantu meningkatkan persentase energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional melalui proyek-proyek yang mendukung target pemerintah dalam meningkatkan akses listrik ke sebagian besar daerah terpencil di Indonesia,” tambah dia.Selain dua wilayah kerja tersebut, masih ada satu wilayah kerja yang akan menjadi fokus GGGI dan Pemerintah Indonesia, yaitu KEK. Anna mengungkapkan, untuk KEK hingga saat ini pihaknya dan Pemerintah Indonesia masih melakukan inventarisasi di mana saja yang bisa dikerjakan.Dari sejumlah wilayah yang ada, Anna menyebut, KEK Mandalika yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini menjadi KEK yang sedang dipelajari. Selain itu, adajuga KEK SeiManke di Sumatera Utara, Mammanisata di Sulawesi Selatan, dan Klungkung di Bali.“Namun, hingga sekarang belum ada satupun yang dipastikan akan masuk dalam wilayah kerja GGGI dan Pemerintah Indonesia untuk perekonomian hijau. Kemungkinan besar baru tahun depan ada keputusannya,” pungkas dia.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",energi surya didorong gantikan diesel untuk tenaga listrik massal indonesia didorong untuk segera menggunakan energi terbarukan dalam kinerja industri nasional yang ada salah satu energi yang didorong adalah penggunaan energi surya atau solar photovoltaik pv untuk menggantikan energi diesel yang selama ini digunakan oleh industri nasional ataupun kelompok masyarakat di berbagai provinsiuntuk bisa mewujudkan target tersebut lembaga global green growth institute gggi akan hadir langsung memberikan dampingan di indonesia selain itu dana segar juga akan digelontorkan untuk proses konversi energi tersebutspesialis investasi dan solusi kebijakan gggi suki atwal mengemukakan pengalihan dari diesel ke tenaga surya sangat penting dilakukan karena energi terbarukan itu tidak saja diklaim lebih ramah lingkungan namun juga bisa menekan biaya produksi dengan keuntungan seperti itu tidak heran kalau tenaga surya untuk saat ini mulai menjadi pilihan utama di sejumlah negaramakanya kami dorong agar indonesia bisa menggunakan tenaga surya juga karena memang untuk menghadirkan energi dari tenaga surya lebih murah dan ramah lingkungan ucap dia kepada di sela kongres energi baru dan terbarukan dunia yang digelar di jakarta sejak selasa dengan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya suki menyebut indonesia sudah terlibat dalam penggunaan energi ramah lingkungan dan itu akan menggerakkan roda ekonomi hijau yang lebih baik dalam kinerja industri secara nasionalsuki memaparkan prinsip energi terbarukan dengan tenaga surya sangat mudah dibuat dan dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat perseorangan yang ada di seluruh indonesia kata dia energi tenaga surya bisa dibuat selama ada sinar matahari maka akan bisa dikonversi menjadi tenaga suryajika menggunakan diesel itu juga bisa dilakukan namun biayanya jauh lebih besar dan tidaklah simpel berbeda jika menggunakan tenaga surya itu jauh lebih simpel dan bisa menekan biaya jelas diatenaga surya telah mendominasi energi baru dan terbarukan di beberapa negara dan menjadi solusi praktis karena teknologi yang diterapkan mudah dimengerti serta mengurangi biaya yang signifikan persen daripada diesel yang lebih mahal tambah diasuki menyebut pengalihan dari diesel ke tenaga surya pantas untuk dilakukan segera karena ketersediaan diesel juga akan terbatas dan habis pada akhirnya sementara tenaga surya justru akan aman dan tetap stabil hingga kapanpun karena bersumber dari energi matahari yang ada di seluruh duniadari literatur yang ada solar pv adalah metode pembangkit listrik dengan mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah menggunakan semikonduktor yang menunjukkan efek fotovoltaik solar pv atau sering disebut solar panel atau panel surya terdiri dari sejumlah sel surya yang mengandung bahanmaterial fotovoltaik yang tersusun bersamaan dengan silikon monocrystalline siliconpolycrystalline silikon amorf telluride kadmium dan tembaga indium galliumselenide sulfida solar pv termasuk jenis photodiodasolar cellpv menghasilkan listrik arus dc dari sinar matahari yang dapat langsung digunakan untuk peralatan listrik dc atau untuk mengisi ulang baterai aplikasi praktis pertama photovoltaics adalah satelit yang mengorbit listrik dan pesawat ruang angkasa lainnya tetapi sekarang sebagian besar modul fotovoltaik digunakan untuk pembangkit jaringan listrik tersambung setara pln dalam hal ini inverter diperlukan untuk mengkonversi arus dc ke arus acuntuk mendukung percepatan alih teknologi dan penggunaan energi baru dan terbarukan di indonesia gggi akan mengucurkan dana segar yang digelontorkan oleh norwegia dana yang tersedia saat ini jumlahnya mencapai rp triliunkepala perwakilan gggi untuk indonesia anna van paddenburg menjelaskan selain energi gggi juga fokus pada dua sektor lain yang ada di indonesia yaitu mitigasi hutan dan berbasis lahan serta kawasan ekonomi khusus kekketiga wilayah kerja tersebut masuk dalam fase kedua yang dimulai tahun ini hingga mendatang atau empat tahun ke depan ujar diadari tiga wilayah kerja tersebut anna mengungkapkan saat ini baru energi yang dipastikan akan bekerja hal itu karena energi sudah melakukan kerja sama dengan pt sarana multi infrastruktur smi dengan konsep penyediaan tenaga ahli teknis untuk mengevaluasi proyek yang dilaksanak oleh perusahaan di indonesiauntuk wilayah kerja mitigasi hutan dan berbasis lahan anna mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisasi di provinsi kalimantan timur di provinsi tersebut gggi sedang mencari lahan mana saja yang sudah terdegradasi dan bisa ditingkatkan menjadi produktif lagiselain itu anna menyebut pihaknya juga akan menginisiasi proses lanjutannya hingga ke tahap lebih teknis semisal komoditas pertanian yang layak untuk ditanam berapa modal dana yang diperlukaa dan apakah modal tersebut bisa didapat dari bank dalam bentuk pinjaman atau tidakperencanaan teknis seperti itu akan terus kita dampingi karena mengubuah dari terbuang menjadi termanfaatkan itu sangat susah dan prosesnya panjang perbankan juga harus terlibat di dalamnya tandas diaanna menyebut melalui kemitraan yang dijalin dalam program pertumbuhan ekonomi hijau sekarang hingga empat tahun ke depan pihaknya akan mendampingi indonesia untuk mewujudkan target penggunaan energi baru dan terbarukan hingga mencapai persenkami mendorong indonesia melakukan perencanan ekonomi pembangunan perubahan teknologi ramah lingkungan mendorong investasi ramah lingkungan dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tutur diasalah satu fokus kami adalah membantu meningkatkan persentase energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional melalui proyekproyek yang mendukung target pemerintah dalam meningkatkan akses listrik ke sebagian besar daerah terpencil di indonesia tambah diaselain dua wilayah kerja tersebut masih ada satu wilayah kerja yang akan menjadi fokus gggi dan pemerintah indonesia yaitu kek anna mengungkapkan untuk kek hingga saat ini pihaknya dan pemerintah indonesia masih melakukan inventarisasi di mana saja yang bisa dikerjakandari sejumlah wilayah yang ada anna menyebut kek mandalika yang ada di provinsi nusa tenggara barat saat ini menjadi kek yang sedang dipelajari selain itu adajuga kek seimanke di sumatera utara mammanisata di sulawesi selatan dan klungkung di balinamun hingga sekarang belum ada satupun yang dipastikan akan masuk dalam wilayah kerja gggi dan pemerintah indonesia untuk perekonomian hijau kemungkinan besar baru tahun depan ada keputusannya pungkas dia
"Bapak Nol Sampah Tawarkan 10 Langkah Atasi Masalah Sampah. Paul Connett, profesor kimia lingkungan yang dikenal sebagai penggagas konsep nol sampah (), mengunjungi Indonesia pekan lalu. Dia bertemu pejabat tinggi, aktivis lingkungan, dan masyarakat untuk mengenalkan langkah-langkah penanganan sampah di Indonesia, termasuk Bali.Selama di Bali, Paul Connett bertemu dengan Wali Kota Denpasar Ida Bagus Mantra, tim Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bali, dan para aktivis pengendalian sampah Bali. Paul juga berdiskusi dengan media terkait kunjungan maupun ide-idenya.Dalam semua diskusi tersebut, Direktur (AEHSP) itu membawa satu pesan utama, Indonesia bisa mengatasi masalah sampah melalui sepuluh langkah, bukan dengan cara membakarnya seperti yang selama ini sudah lazim digunakan.Metode tersebut, menurutnya, berdasarkan pengalamannya selama lebih dari 30 tahun bergelut dengan isu sampah.Selain menjadikan sampah sebagai salah satu bidang kajiannya, mantan guru besar di St. Lawrence University, New York itu pun terlibat dalam gerakan dan advokasi menolak pembakaran sampah sebagai solusi pengelolaan sampah. Penolakan itu bermula ketika ada rencana pembangunan incinerator di dekat tempat tinggalnya di Amerika Serikat.Dia menolak rencana pembangunan pabrik pembakaran sampah itu dengan beberapa alasan. Pertama, menurut Paul, incinerator membuat pengelolaan sampah tidak menjadi lingkaran ekonomi () tapi . “Ada rantai yang terputus ketika pengelolaan sampah berakhir di pembakaran. Padahal, sampah bisa menjadi sumber ekonomi ketika dikelola dengan benar,” katanya.Kedua, Paul melanjutkan, incinerator adalah sampah energi karena dia justru membuang lebih banyak energi. “Lebih banyak energi bisa diselamatkan melalui daur ulang daripada dengan pembakaran,” ujarnya.Energi yang terbuang dengan pembakaran sampah itu, misalnya untuk membawa sampah ke tempat, konsumsi bahan bakar, hingga pembakaran itu sendiri. “Kalau didaur ulang, tidak ada energi yang terbuang percuma. Kita menghemat energi ketika membuat produk baru dari daur ulang,” katanya.Karena itulah, Paul mengingatkan pemerintah lokal Indonesia untuk tidak membangun insenerator untuk menyelesaikan masalah sampah. “Daripada pemerintah menyubsidi pembangunan incinerator, lebih baik mendukung pengolahan daur ulang sampah,” Paul meyakinkan.Alasan-alasan penolakan terhadap incinerator tersebut telah disampaikan Paul sejak 1985, mulai dari kawasan di tempat tinggalnya. Hingga saat ini, menurutnya, dia telah menggagalkan setidaknya 300 incinerator di seluruh dunia. Dia telah mengkampanyekan idenya ke lebih dari 63 negara, termasuk Indonesia.Persoalan sampah, menurut alumni Universitas Cambridge tersebut, terkait erat dengan gaya hidup modern. Karena itu, mengatasi sampah tidak bisa hanya dengan teknologi yang lebih baik tapi juga perubahan gaya hidup.Paul menawarkan sepuluh langkah untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan hasil kajiannya. Namun, dia mengatakan, langkah tersebut juga disesuaikan dengan konteks lokal. Apa yang sudah berhasil diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada, misalnya, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia.“Pengolahan sampah organik menjadi kompos, misalnya, sangat tepat dilakukan di Bali karena lebih dari 50 persen sampah di pulau ini adalah sampah organik,” ujarnya.Langkah yang ditawarkan Paul untuk menuju nol sampah tersebut mulai dari skala rumah tangga hingga rantai terakhir di tempat pembuangan akhir. Lima langkah pertama, menurut Paul, lebih bersifat mengurangi jumlah sampah yaitu memilah mulai dari rumah tangga, mengumpulkan dari rumah ke rumah, membuat kompos, mendaur ulang, serta memperbaiki dan menggunakan ulang ().“ adalah gerakan ekonomi yang melingkar. Dalam ekonomi linier, perubahan bentuk sampah adalah dari bahan mentah, produksi, penggunaan, lalu menjadi sampah. Dalam ekonomi memutar, ada produksi berkelanjutan, penggunaan berkelanjutan, dan mendaur ulang sampah,” jelasnya.Paul memberikan contoh bagaimana daur ulang sampah justru mendatangkan pendapatan baru bagi warga kota Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut Paul, sampah yang bisa didaur ulang di kota tersebut mencapai 72.000 ton dari total 3,6 juta ton sampah per tahun. Namun, dari dua persen jumlah sampah tersebut, nilainya mencapai $39,6 juta per tahun.Keberhasilan lima langkah pertama tersebut, lanjutnya, bisa mengurangi sampah sampai 80 persen. Hal ini berbeda dengan incinerator yang justru mengubah sampah menjadi racun dan asap.Lima langkah selanjutnya, menurut Paul, lebih pada tahap pengurangan residu yaitu adanya insentif ekonomi dalam mendaur ulang sampah, inisiatif untuk mengurangi sampah, pemisahan fasilitas pengolahan sampah dan pusat riset nol sampah, serta desain produk yang lebih ramah lingkungan.Dalam hal inisiatif mengurangi sampah, Paul memberikan contoh Pemerintah Irlandia yang memberikan pajak 15 sen pada tas belanja plastik. Dalam setahun, menurutnya, sampah plastik langsung berkurang hingga 92 persen. Dia juga memperlihatkan Kota Gottenburg di Swedia yang membuat taman daur ulang yang memamerkan bahan-bahan dari sampah.Langkah-langkah pengurangan sampah tersebut juga berhasil di beberapa negara, seperti Italia dan Amerika Serikat. Di Italia, dia memberikan contoh, sudah ada lebih dari 1.000 komunitas telah membuat alih rupa sampah () hingga 70 persen. Komunitas lain bahkan mencapai 90 persen.Di San Fransisco, kota dengan populasi penduduk sekitar 850.000 tempat sampahnya amat terbatas. Pada 2000, mereka mampu mengalih rupa sampah hingga 50 persen. Pada 2011 mencapai 80 persen.“Dengan mendaur ulang sampah, warga mendapatkan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperoleh kesehatan yang lebih baik,” katanya.“Penerapan langkah-langkah tersebut juga lebih relevan dan aman untuk Bali sebagai daerah pariwisata. Kalian punya surga tapi surga itu harus dilindungi. Jika tidak, maka tidak akan ada masa depan untuk anak-anak,” lanjutnyaDirekrut Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Catur Yudha Hariani sepakat dengan pendapat Paul. Menurut Catur, jumlah sampah di Bali saat ini sudah melebihi kapasitas. “Sampah kita sudah . Maka sebenarnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan adalah memilah sampah mulai dari sumbernya itu sendiri,” kata Catur.Sampah memang jadi salah satu masalah di Bali. .Selama ini, PPLH Bali termasuk salah satu pihak yang aktif melakukan pendidikan pada warga untuk mengolah sampah menjadi kompos ataupun membuat produk-produk baru dari sampah. “Kalaupun masyarakat belum paham, memang harus dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat,” katanya.Menurut Catur sebagaimana juga dikatakan Paul, tantangan lain dalam pengelolaan sampah di Bali adalah pembuatan kebijakan politik dan penerapannya secara konsisten di tingkat lapangan.“Sepuluh langkah di atas memang bukan untuk politis pemalas. Dia memerlukan kerja keras dan pendidikan terus menerus,” ujar Paul.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","kampanye publik
peran pemerintah lokal
program literasi",bapak nol sampah tawarkan langkah atasi masalah sampah paul connett profesor kimia lingkungan yang dikenal sebagai penggagas konsep nol sampah mengunjungi indonesia pekan lalu dia bertemu pejabat tinggi aktivis lingkungan dan masyarakat untuk mengenalkan langkahlangkah penanganan sampah di indonesia termasuk baliselama di bali paul connett bertemu dengan wali kota denpasar ida bagus mantra tim kantor kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk bali dan para aktivis pengendalian sampah bali paul juga berdiskusi dengan media terkait kunjungan maupun ideidenyadalam semua diskusi tersebut direktur aehsp itu membawa satu pesan utama indonesia bisa mengatasi masalah sampah melalui sepuluh langkah bukan dengan cara membakarnya seperti yang selama ini sudah lazim digunakanmetode tersebut menurutnya berdasarkan pengalamannya selama lebih dari tahun bergelut dengan isu sampahselain menjadikan sampah sebagai salah satu bidang kajiannya mantan guru besar di st lawrence university new york itu pun terlibat dalam gerakan dan advokasi menolak pembakaran sampah sebagai solusi pengelolaan sampah penolakan itu bermula ketika ada rencana pembangunan incinerator di dekat tempat tinggalnya di amerika serikatdia menolak rencana pembangunan pabrik pembakaran sampah itu dengan beberapa alasan pertama menurut paul incinerator membuat pengelolaan sampah tidak menjadi lingkaran ekonomi tapi ada rantai yang terputus ketika pengelolaan sampah berakhir di pembakaran padahal sampah bisa menjadi sumber ekonomi ketika dikelola dengan benar katanyakedua paul melanjutkan incinerator adalah sampah energi karena dia justru membuang lebih banyak energi lebih banyak energi bisa diselamatkan melalui daur ulang daripada dengan pembakaran ujarnyaenergi yang terbuang dengan pembakaran sampah itu misalnya untuk membawa sampah ke tempat konsumsi bahan bakar hingga pembakaran itu sendiri kalau didaur ulang tidak ada energi yang terbuang percuma kita menghemat energi ketika membuat produk baru dari daur ulang katanyakarena itulah paul mengingatkan pemerintah lokal indonesia untuk tidak membangun insenerator untuk menyelesaikan masalah sampah daripada pemerintah menyubsidi pembangunan incinerator lebih baik mendukung pengolahan daur ulang sampah paul meyakinkanalasanalasan penolakan terhadap incinerator tersebut telah disampaikan paul sejak mulai dari kawasan di tempat tinggalnya hingga saat ini menurutnya dia telah menggagalkan setidaknya incinerator di seluruh dunia dia telah mengkampanyekan idenya ke lebih dari negara termasuk indonesiapersoalan sampah menurut alumni universitas cambridge tersebut terkait erat dengan gaya hidup modern karena itu mengatasi sampah tidak bisa hanya dengan teknologi yang lebih baik tapi juga perubahan gaya hiduppaul menawarkan sepuluh langkah untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan hasil kajiannya namun dia mengatakan langkah tersebut juga disesuaikan dengan konteks lokal apa yang sudah berhasil diterapkan di amerika serikat dan kanada misalnya belum tentu bisa diterapkan di indonesiapengolahan sampah organik menjadi kompos misalnya sangat tepat dilakukan di bali karena lebih dari persen sampah di pulau ini adalah sampah organik ujarnyalangkah yang ditawarkan paul untuk menuju nol sampah tersebut mulai dari skala rumah tangga hingga rantai terakhir di tempat pembuangan akhir lima langkah pertama menurut paul lebih bersifat mengurangi jumlah sampah yaitu memilah mulai dari rumah tangga mengumpulkan dari rumah ke rumah membuat kompos mendaur ulang serta memperbaiki dan menggunakan ulang adalah gerakan ekonomi yang melingkar dalam ekonomi linier perubahan bentuk sampah adalah dari bahan mentah produksi penggunaan lalu menjadi sampah dalam ekonomi memutar ada produksi berkelanjutan penggunaan berkelanjutan dan mendaur ulang sampah jelasnyapaul memberikan contoh bagaimana daur ulang sampah justru mendatangkan pendapatan baru bagi warga kota los angeles amerika serikat menurut paul sampah yang bisa didaur ulang di kota tersebut mencapai ton dari total juta ton sampah per tahun namun dari dua persen jumlah sampah tersebut nilainya mencapai juta per tahunkeberhasilan lima langkah pertama tersebut lanjutnya bisa mengurangi sampah sampai persen hal ini berbeda dengan incinerator yang justru mengubah sampah menjadi racun dan asaplima langkah selanjutnya menurut paul lebih pada tahap pengurangan residu yaitu adanya insentif ekonomi dalam mendaur ulang sampah inisiatif untuk mengurangi sampah pemisahan fasilitas pengolahan sampah dan pusat riset nol sampah serta desain produk yang lebih ramah lingkungandalam hal inisiatif mengurangi sampah paul memberikan contoh pemerintah irlandia yang memberikan pajak sen pada tas belanja plastik dalam setahun menurutnya sampah plastik langsung berkurang hingga persen dia juga memperlihatkan kota gottenburg di swedia yang membuat taman daur ulang yang memamerkan bahanbahan dari sampahlangkahlangkah pengurangan sampah tersebut juga berhasil di beberapa negara seperti italia dan amerika serikat di italia dia memberikan contoh sudah ada lebih dari komunitas telah membuat alih rupa sampah hingga persen komunitas lain bahkan mencapai persendi san fransisco kota dengan populasi penduduk sekitar tempat sampahnya amat terbatas pada mereka mampu mengalih rupa sampah hingga persen pada mencapai persendengan mendaur ulang sampah warga mendapatkan manfaat ekonomi menciptakan lapangan kerja dan memperoleh kesehatan yang lebih baik katanyapenerapan langkahlangkah tersebut juga lebih relevan dan aman untuk bali sebagai daerah pariwisata kalian punya surga tapi surga itu harus dilindungi jika tidak maka tidak akan ada masa depan untuk anakanak lanjutnyadirekrut pusat pendidikan lingkungan hidup pplh bali catur yudha hariani sepakat dengan pendapat paul menurut catur jumlah sampah di bali saat ini sudah melebihi kapasitas sampah kita sudah maka sebenarnya tindakantindakan yang harus dilakukan adalah memilah sampah mulai dari sumbernya itu sendiri kata catursampah memang jadi salah satu masalah di bali selama ini pplh bali termasuk salah satu pihak yang aktif melakukan pendidikan pada warga untuk mengolah sampah menjadi kompos ataupun membuat produkproduk baru dari sampah kalaupun masyarakat belum paham memang harus dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat katanyamenurut catur sebagaimana juga dikatakan paul tantangan lain dalam pengelolaan sampah di bali adalah pembuatan kebijakan politik dan penerapannya secara konsisten di tingkat lapangansepuluh langkah di atas memang bukan untuk politis pemalas dia memerlukan kerja keras dan pendidikan terus menerus ujar paul
"Energi Bersih, Upaya Serius Melawan Perubahan Iklim. Peradaban awal manusia berjalan dengan baik ketika menggunakan energi matahari, angin dan air. Tapi ilmu pengetahuan mendorong manusia menggunakan energi fosil, yang terbukti mendorong percepatan peradaban manusia. Tapi dampaknya, mempercepat perubahan iklim yang mengancam keberadaan umat manusia.
Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, sekitar 7 miliar ton batubara ditambang di Indonesia untuk kepentingan energi. Emisi karbon sebesar 11 miliar ton, enam kali target pengurangan emisi karbon Green Climate Fund. 
Indonesia harus selamat dan turut menyelamatkan ancaman perubahan iklim. Caranya dengan mengembangkan energi bersih dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
IESR [Institute for Essential Services Reform] menyatakan ada empat pilar yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengubah [transisi] dari energi kotor menuju energi bersih hingga tahun 2050: energi terbarukan, elektrifikasi, penurunan penggunaan bahan bakar fosil, serta bahan bakar bersih.
 

Sejak awal kehidupan di Bumi, matahari, angin dan air, menjadi sumber energi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Sebagai bangsa bahari, peranan matahari, angin dan air, sangat penting bagi kehidupan masyarakat Nusantara [Indonesia], baik di darat maupun laut. Sebuah perahu atau kapal sangat membutuhkan energi matahari, angin dan air, saat melaju di sungai, danau, maupun laut.

“Matahari, angin dan air itu kunci peradaban manusia, termasuk bangsa bahari di Nusantara ini,” kata Conie Sema, pekerja seni dan budaya dari Teater Potlot, pertengahan Agustus 2021.

Persoalan muncul, ketika teknologi mampu mengubah mineral atau energi fosil [batubara, minyak bumi] sebagai energi yang dapat disimpan, dan digunakan sebagai penghasil cahaya, listrik, gerak, dan panas. Energi ini pun tidak lagi gratis, tapi memiliki harga, yang dapat dibisniskan.

“Di Indonesia, energi fosil ini penyebarannya tidak merata, sehingga menciptakan wilayah-wilayah tertinggal. Baik secara ilmu pengetahuan maupun ekonomi. Energi fosil menciptakan ketidakadilan di Nusantara,” lanjutnya. 

Keinginan Indonesia untuk mengembalikan negeri ini sebagai poros maritim dunia dengan membawa spirit kejayaan Jalur Rempah di masa lalu, dapat menjadi harapan baik atau ancaman. Jika energi penggerak aktivitasnya, termasuk pula komoditasnya berupa energi kotor, maka itu sebuah ancaman terhadap perubahan iklim. Tapi, jika komoditasnya berkelanjutan atau energi bersih itu sebuah harapan baik.

“Jadi mengembalikan kejayaan Jalur Rempah itu bukan hanya dari sektor ekonomi, juga nilai-nilai luhurnya, seperti keterbukaan, egaliter, kebersamaan, dan keberlanjutan,” kata Conie.","[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",energi bersih upaya serius melawan perubahan iklim peradaban awal manusia berjalan dengan baik ketika menggunakan energi matahari angin dan air tapi ilmu pengetahuan mendorong manusia menggunakan energi fosil yang terbukti mendorong percepatan peradaban manusia tapi dampaknya mempercepat perubahan iklim yang mengancam keberadaan umat manusia sejak indonesia merdeka tahun sekitar miliar ton batubara ditambang di indonesia untuk kepentingan energi emisi karbon sebesar miliar ton enam kali target pengurangan emisi karbon green climate fund indonesia harus selamat dan turut menyelamatkan ancaman perubahan iklim caranya dengan mengembangkan energi bersih dengan ilmu pengetahuan dan teknologi iesr institute for essential services reform menyatakan ada empat pilar yang harus dilakukan pemerintah indonesia dalam mengubah transisi dari energi kotor menuju energi bersih hingga tahun energi terbarukan elektrifikasi penurunan penggunaan bahan bakar fosil serta bahan bakar bersih sejak awal kehidupan di bumi matahari angin dan air menjadi sumber energi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai bangsa bahari peranan matahari angin dan air sangat penting bagi kehidupan masyarakat nusantara indonesia baik di darat maupun laut sebuah perahu atau kapal sangat membutuhkan energi matahari angin dan air saat melaju di sungai danau maupun laut matahari angin dan air itu kunci peradaban manusia termasuk bangsa bahari di nusantara ini kata conie sema pekerja seni dan budaya dari teater potlot pertengahan agustus persoalan muncul ketika teknologi mampu mengubah mineral atau energi fosil batubara minyak bumi sebagai energi yang dapat disimpan dan digunakan sebagai penghasil cahaya listrik gerak dan panas energi ini pun tidak lagi gratis tapi memiliki harga yang dapat dibisniskan di indonesia energi fosil ini penyebarannya tidak merata sehingga menciptakan wilayahwilayah tertinggal baik secara ilmu pengetahuan maupun ekonomi energi fosil menciptakan ketidakadilan di nusantara lanjutnya keinginan indonesia untuk mengembalikan negeri ini sebagai poros maritim dunia dengan membawa spirit kejayaan jalur rempah di masa lalu dapat menjadi harapan baik atau ancaman jika energi penggerak aktivitasnya termasuk pula komoditasnya berupa energi kotor maka itu sebuah ancaman terhadap perubahan iklim tapi jika komoditasnya berkelanjutan atau energi bersih itu sebuah harapan baik jadi mengembalikan kejayaan jalur rempah itu bukan hanya dari sektor ekonomi juga nilainilai luhurnya seperti keterbukaan egaliter kebersamaan dan keberlanjutan kata conie
"Sea levels rose faster in the past century than in previous time periods. Data modern menunjukkan bahwa laju kenaikan permukaan laut telah meningkat sejak industrialisasi, terutama dalam beberapa dekade terakhir, sebagai akibat dari pemanasan global dan pencairan gletser serta es polar.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,sea levels rose faster in the past century than in previous time periods data modern menunjukkan bahwa laju kenaikan permukaan laut telah meningkat sejak industrialisasi terutama dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat dari pemanasan global dan pencairan gletser serta es polar
"Data shows the Earth is currently warmer globally than at any time in the past 2,000 years. Untuk menilai perubahan iklim Bumi di masa lalu, para ilmuwan mempelajari cincin pohon, inti es, karang, serta sedimen laut dan danau, yang menunjukkan bahwa suhu saat ini telah melampaui suhu pada era mana pun dalam 2.000 tahun terakhir.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,data shows the earth is currently warmer globally than at any time in the past years untuk menilai perubahan iklim bumi di masa lalu para ilmuwan mempelajari cincin pohon inti es karang serta sedimen laut dan danau yang menunjukkan bahwa suhu saat ini telah melampaui suhu pada era mana pun dalam tahun terakhir
"Claim in The Express that low solar activity is bringing cold weather is false. NASA dan badan ilmiah lainnya telah menyatakan bahwa meskipun aktivitas matahari berfluktuasi, tidak ada indikasi bahwa minimum matahari akan menyebabkan penurunan suhu global yang signifikan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,claim in the express that low solar activity is bringing cold weather is false nasa dan badan ilmiah lainnya telah menyatakan bahwa meskipun aktivitas matahari berfluktuasi tidak ada indikasi bahwa minimum matahari akan menyebabkan penurunan suhu global yang signifikan
"There is clear evidence for the existence of climate change contrary to claims by John Coleman. Data historis dan studi jangka panjang menunjukkan bahwa perubahan iklim alami terjadi sepanjang sejarah Bumi, tetapi pemanasan global saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca dan deforestasi.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,there is clear evidence for the existence of climate change contrary to claims by john coleman data historis dan studi jangka panjang menunjukkan bahwa perubahan iklim alami terjadi sepanjang sejarah bumi tetapi pemanasan global saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dan deforestasi
"Pegiat Lingkungan di Sumatera Selatan Berharap, Pemerintah Amerika Tidak Investasi Energi Kotor. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, menyatakan ketertarikannya melakukan investasi energi di Sumatera Selatan (Sumsel). Terhadap rencana ini, para pegiat lingkungan hidup di Bumi Sriwijaya, berharap investasi difokuskan pada energi bersih dan berkelanjutan.“Kita berharap, investasi tersebut bukan energi kotor yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, seperti batubara,” kata Adio Syafri dari Hutan Kita Institute (HaKI), Jumat (07/04/2017).Potensi energi di Sumatera Selatan, kata Adio, bukan sebatas batubara dan migas. “Potensi panas matahari, air, dan panas bumi di Sumsel cukup tinggi,” katanya.Jika pemerintah Amerika Serikat berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, sebaiknya investasi dilakukan pada energi bersih dan berkelanjutan. “Bukan bersumber dari energi kotor yang berdampak buruk bagi perubahan iklim global,” ujarnya.Dijelaskan Adio, konsesi penambangan batubara di Sumsel luasannya mencapai 2,7 juta hektare. “Bayangkan betapa luasnya jika dibandingkan dengan luas Sumsel sekitar 8,9 juta hektare.”Potensi batubara di Sumatera Selatan cukup menarik perhatian para pebisnis energi kotor. Sebab, sekitar 16,96 miliar ton atau 60 persen cadangan batubara nasional dengan kalori 4800-5400 Kcal/kg ada di sini.“Dari luasan konsesi tersebut, sekitar 801.160 hektare berada di kawasan hutan, yakni 6.293 hektare berada di hutan konservasi dan 67.298 hektare di hutan lindung. Sisanya, 727.569 hektare ada di hutan produksi.”Pernyataan senada disampaikan Zulfan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan. Sebaiknya investasi energi itu bukan pada batubara, sebab selain menyebabkan kerusakan hutan dan sungai, juga mengancam keberadaan masyarakat adat.“Aktivitas batubara, selain membuat kerusakan lingkungan, juga mengubah perilaku masyarakat menjadi tidak baik. Nilai-nilai luhur masyarakat lokal dan adat mulai terkikis dengan seiring masuknya pertambangan,” jelasnya.Sebelumnya, seperti disampaikan kepada sejumlah wartawan di Palembang yang dikutip dari , Joseph R. Donovan Jr, menyampaikan ketertarikan untuk investasi energi di Sumatera Selatan.Selain melihat potensi energ yang ada, alasan itu dikarenakan juga Pemerintah Sumatera Selatan akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan Tanjung Api Api. “Dalam mengembangkan potensi yang ada kami akan memberdayakan perusahaan Amerika Serikat di Indonesia untuk berinvestasi,” katanya. Pada Rabu (05/04/2017), Donovan didampingi Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Sriwijaya, di Gedung Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.Dalam kesempatan itu, Donovan mengajak seluruh mahasiswa untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan. “Dengan selalu diingatkan dan disosialiasikan akan lebih mudah untuk menjaga lingkungan. Rasa peduli harus selalu tumbuh pada setiap orang, mulai dari hal kecil hingga besar.”Donovan juga bertemu Walikota Palembang Harnojoyo. Pemerintah Palembang membersihkan sungai dan parit dari sampah, setiap pekan. Gotong royong, bukan hanya menghidupkan kembali budaya luhur bangsa Indonesia, juga dapat membentuk perilaku masyarakat untuk peduli lingkungan.“Saya lihat banyak keuntungan yang didapatkan Palembang, selain penghematan anggaran, juga dapat mengubah perilaku masyarakat yang semakin tergerus kemajuan teknologi,” tuturnya.","[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",pegiat lingkungan di sumatera selatan berharap pemerintah amerika tidak investasi energi kotor duta besar amerika serikat untuk indonesia joseph r donovan jr menyatakan ketertarikannya melakukan investasi energi di sumatera selatan sumsel terhadap rencana ini para pegiat lingkungan hidup di bumi sriwijaya berharap investasi difokuskan pada energi bersih dan berkelanjutankita berharap investasi tersebut bukan energi kotor yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup seperti batubara kata adio syafri dari hutan kita institute haki jumat potensi energi di sumatera selatan kata adio bukan sebatas batubara dan migas potensi panas matahari air dan panas bumi di sumsel cukup tinggi katanyajika pemerintah amerika serikat berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup sebaiknya investasi dilakukan pada energi bersih dan berkelanjutan bukan bersumber dari energi kotor yang berdampak buruk bagi perubahan iklim global ujarnyadijelaskan adio konsesi penambangan batubara di sumsel luasannya mencapai juta hektare bayangkan betapa luasnya jika dibandingkan dengan luas sumsel sekitar juta hektarepotensi batubara di sumatera selatan cukup menarik perhatian para pebisnis energi kotor sebab sekitar miliar ton atau persen cadangan batubara nasional dengan kalori kcalkg ada di sinidari luasan konsesi tersebut sekitar hektare berada di kawasan hutan yakni hektare berada di hutan konservasi dan hektare di hutan lindung sisanya hektare ada di hutan produksipernyataan senada disampaikan zulfan dari aliansi masyarakat adat nusantara aman sumatera selatan sebaiknya investasi energi itu bukan pada batubara sebab selain menyebabkan kerusakan hutan dan sungai juga mengancam keberadaan masyarakat adataktivitas batubara selain membuat kerusakan lingkungan juga mengubah perilaku masyarakat menjadi tidak baik nilainilai luhur masyarakat lokal dan adat mulai terkikis dengan seiring masuknya pertambangan jelasnyasebelumnya seperti disampaikan kepada sejumlah wartawan di palembang yang dikutip dari joseph r donovan jr menyampaikan ketertarikan untuk investasi energi di sumatera selatanselain melihat potensi energ yang ada alasan itu dikarenakan juga pemerintah sumatera selatan akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus kek dan pelabuhan tanjung api api dalam mengembangkan potensi yang ada kami akan memberdayakan perusahaan amerika serikat di indonesia untuk berinvestasi katanya pada rabu donovan didampingi gubernur sumatera selatan alex noerdin memberikan kuliah umum kepada mahasiswa universitas sriwijaya di gedung pasca sarjana universitas sriwijaya palembangdalam kesempatan itu donovan mengajak seluruh mahasiswa untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan dengan selalu diingatkan dan disosialiasikan akan lebih mudah untuk menjaga lingkungan rasa peduli harus selalu tumbuh pada setiap orang mulai dari hal kecil hingga besardonovan juga bertemu walikota palembang harnojoyo pemerintah palembang membersihkan sungai dan parit dari sampah setiap pekan gotong royong bukan hanya menghidupkan kembali budaya luhur bangsa indonesia juga dapat membentuk perilaku masyarakat untuk peduli lingkungansaya lihat banyak keuntungan yang didapatkan palembang selain penghematan anggaran juga dapat mengubah perilaku masyarakat yang semakin tergerus kemajuan teknologi tuturnya
"Limbah Pangan Disulap Jadi Energi Terbarukan dan Pupuk Organik. Menjelang siang, seorang lelaki setengah baya, Satiman, 62, baru saja rampung mencangkul. Lokasinya berada di pinggiran areal persawahan di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng).Dia kemudian mempersilakan untuk masuk ke sebuah ruangan yang menjadi gudang sampah. Namun, sebagian dimanfaatkan untuk tempat meja dan kursi. Tidak ketinggalan di situ ada sebuah kompor. Sengaja kompor dipasang di situ, karena untuk memasak sekaligus demo. “Kompor memang sengaja dipasang di sini untuk demo kepada para tamu. Sebab, kompor ini bukan menggunakan elpiji, melainkan biogas dari sampah,” ungkap Satiman yang kini merupakan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Adipati Mersi tersebut.Satiman lantas menerangkan kalau sudah sejak tahun 2012 lalu, KSM Adipati Mersi mengolah sampah organik menjadi biogas melalui instalasi bio methagreen. Sampah-sampah yang diolah menjadi biogas berasal dari sisa sayuran, buah-buahan dan bahan pangan lainnya. “Kami mendapat pasokan dari Pasar Wage, pasar terbesar di Purwokerto. Jalinan kerja sama dengan pihak pasar ditandatangani pada 2014 silam. Setiap pekan, ada dua hingga tiga kali pasokan sisa berbagai bahan pangan dari pasar tersebut. Setiap kali pasokan, sekitar 75 kg hingga 100 kg,”jelasnya. Dengan jumlah sampah sisa pangan yang masih cukup terbatas, maka biogas yang dihasilkan juga baru menjangkau empat hingga lima rumah saja. Jika saja setiap harinya ada pasokan sampai 300 kg atau 3 kuintal, maka biogas yang dihasilkan bakal menjangkau 30 rumah. “Memang tidak mudah untuk mendapatkan pasokan sisa sampah organik dari pasar. Namun demikian, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan tambahan pasokan sampah organik. Sebab, kapasitas bio methagreen yang menjadi instalasi pengolahan mampu memproses sampah sampai 3 kuintal tersebut,”ungkapnya.Satiman menjelaskan, untuk proses mengolah sampah sisa pangan menjadi biogas tidak terlalu rumit, karena telah ada instalasi pengubahnya bernama bio methagreen. Sampah-sampah sisa pangan dikumpulkan ke dalam lokasi penampungan. Sebagian di antaranya masuk dalam bak penampung instalasi bio methagreen. Instalasi tersebut merupakan pembangkit biogas dengan prinsip kedap udara atau anaerob. Bagian utama terdiri dari digester, lubang masuk bahan baku berupa sisa sampah pangan dan ada lubang pengeluaran serta pipa penyaluran biogas.Dengan menyalurkan biogas, maka warga yang mendapat pasokan dapat menghemat pembelian elpiji 3 kg. “Walaupun belum banyak yang mendapatkan pasokan biogas, namun mereka sudah dapat menghemat pembelian. Biasanya, satu keluarga membeli 3-4 tabung dalam sebulan dengan harga kisaran Rp18 ribu, namun setelah ada pasokan dari biogas dari sampah, mereka tidak lagi membeli elpiji,”kata Satiman.Bahkan, lanjut Satiman, sebetulnya gas metan yang dimanfaatkan untuk biogas tersebut sebetulnya bisa digunakan untuk menyalakan listrik. “Tetapi untuk menyalakan listrik, membutuhkan genset. Kami juga telah memikirkan ke sana, sambil nanti mencari tambahan pasokan limbah pangan. Sehingga nantinya juga ada tambahan produksi biogas,”katanya. Satiman menambahkan selain biogas, instalasi bio methagreen yang mengolah sampah organik tersebut juga menghasilkan bahan organik cair. “Bahan organik cair tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk pupuk organik ke tanaman. Untuk produksi dari instalasi di Kelurahan Mersi, belum terlalu banyak. Karena dalam sebulan, produksinya baru sekitar 250 liter. Kami telah kerja sama dengan dinas di lingkungan Pemkab Banyumas yang membeli pupuk organik cair dari kami. Harganya Rp15 ribu per liter. Namun demikian, kalau dengan masyarakat, kami menjual dengan harga Rp7 ribu setiap liternya. Sengaja belum kami komersialkan karena produksi masih terbatas,”ujarnya.Bahan organik cair itu, lanjut Satiman, dimanfaatkan juga untuk “starter’ pembuatan kompos. “Jadi bahan organik cair itu sebagai campuran untuk mengolah kompos dengan bahan baku dedaunan dan ranting pohon. Kebetulan di sini ada dua tempat sebagai pengolah kompos. Tiap bulannya pupuk kompos yang dhasilkan mencapai 2 ton. Kalau kompos, tidak dijual seperti pupuk cair. Kompos hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota KSM Adipati Mersi,”ungkapnya.Menurut Satiman, KSM Adipati Mersi yang kini hampir memanfaatkan seluruh jengkal tanah milik desa tersebut. Ada bangunan 4 x 7 meter sebagai tempat instalasi bio methagreen, kemudian ada ruang yang digunakan sebagai gudang sampah dan semacam sekretariat serta ada pendopo untuk pertemuan dan rapat. Pihaknya juga menanami beragam sayuran dengan sistem hidroponik. “Kami ingin, lokasi ini dimanfaatkan secara keseluruhan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,”ujar Satiman. Perjalanan KSM Adipati Mersi dimulai pada 2010 silam. Ketika itu, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) perkotaan. Kemudian ada pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (KSM) untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan. “Waktu itu, saya menjadi koordinator BKM Mersi Makmur. Salah satu kegiatannya adalah penataan lingkungan berbasis masyarakat,”ujar Satiman.Kegiatan utama penataan lingkungan adalah pengumpulan sampah yang kemudian menjadi bank sampah. Apalagi, dalam program penataan lingkungan berbasis masyarakat tersebut, ada kucuran dana cukup besar, mencapai Rp1 miliar. “Setelah berkumpul bersama, maka akhirnya disepakati untuk membentuk bank sampah sebagai bagian dari penataan lingkungan di Kelurahan Mersi,” katanya. Dikatakan oleh Satiman, pada awal menggerakkan warga untuk mengumpulkan sampah begitu susah. Bahkan, waktu itu tidak ada yang mau ikut serta mengumpulkan sampah. “Makanya, langkah awal saya bersama dengan keluarga. Sampai-sampai isteri dan anak saya ikut serta mengumpulkan sampah. Pengalaman itu justru tidak membuat patrah arang, malah memicu semangat,”katanya.Cara untuk menyadarkan masyarakat setempat agar mau mengumpulkan sampah adalah terus melakukan sosialisasi kepada seluruh warga di Kelurahan Mersi. Di kelurahan setempat ada sekitar 7 ribu penduduk yang tersebar pada 37 RT di 7 RW. “Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang akhirnya warga mulai sadar dengan mengumpulkan sampah. KSM Adipati Mersi juga memiliki kendaraan untuk mengangkut sampah. Setiap keluarga diberi tiga jenis tas. Di antaranya adalah untuk barang pecah belah, kertas dan plastik,” kata Satiman.Kini, ibu-ibu PKK juga aktif dalam mengumpulkan sampah. Istilahnya adalah sedekah sampah, karena meski nantinya sampah-sampah yang yang dikumpulkan akan mendapat imbalan, tetapi harganya lebih terjangkau. “Istilahnya memang sedekah sampah, karena sampah disedekahkan untuk kepentingan kelompok. Untuk gelas plastik sisa air mineral, misalnya, harganya Rp2.500 per kg, kardus Rp1.000 per kg dan kertas Rp500 per kg. Uang yang dibayarkan untuk ibu-ibu PKK disetor sebagai kas untuk menjalankan program kegiatan ibu-ibu,”jelasnya.Tidak hanya itu, para ibu anggota KSM Adipati Mersi juga membuat beragam kerajinan dari sampah plastik. “Sampah-sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan tas, dompet, keranjang serta asesoris lainnya. “Memang belum terlalu banyak produksinya. Biasanya hanya dipamerkan pada saat berbarengan dengan pameran teknologi pengolahan limbah pangan menjadi energi terbarukan. Kalau saat pameran, harganya dipatok antara Rp50 ribu hingga Rp75 ribu per buah,”ujar Satiman. Satiman kini tidak hanya mengelola KSM Adipati Mersi saja, melainkan juga berkeliling menjadi pembicara ke luar daerah. Ia diminta memberikan resep dan berbagi pengalaman bagaimana mengelola sampah hingga dapat diolah menjadi biogas. Yang tidak kalah penting adalah konsistensi seorang Satiman untuk tetap menjaga semangat anggotanya dan warga agar tetap melakukan pengelolaan sampah. Konsistensi itu sangat penting, sebab kerap kerajian setelah ada bantuan peralatan kebanyakan menjadi mangkrak. Inilah yang membedakan Satiman, ia tetap bersemangat dan akan terus mengelola sampah yang biasanya langsung dibuang menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat.","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
program literasi",limbah pangan disulap jadi energi terbarukan dan pupuk organik menjelang siang seorang lelaki setengah baya satiman baru saja rampung mencangkul lokasinya berada di pinggiran areal persawahan di kelurahan mersi kecamatan purwokerto timur banyumas jawa tengah jatengdia kemudian mempersilakan untuk masuk ke sebuah ruangan yang menjadi gudang sampah namun sebagian dimanfaatkan untuk tempat meja dan kursi tidak ketinggalan di situ ada sebuah kompor sengaja kompor dipasang di situ karena untuk memasak sekaligus demo kompor memang sengaja dipasang di sini untuk demo kepada para tamu sebab kompor ini bukan menggunakan elpiji melainkan biogas dari sampah ungkap satiman yang kini merupakan ketua kelompok swadaya masyarakat ksm adipati mersi tersebutsatiman lantas menerangkan kalau sudah sejak tahun lalu ksm adipati mersi mengolah sampah organik menjadi biogas melalui instalasi bio methagreen sampahsampah yang diolah menjadi biogas berasal dari sisa sayuran buahbuahan dan bahan pangan lainnya kami mendapat pasokan dari pasar wage pasar terbesar di purwokerto jalinan kerja sama dengan pihak pasar ditandatangani pada silam setiap pekan ada dua hingga tiga kali pasokan sisa berbagai bahan pangan dari pasar tersebut setiap kali pasokan sekitar kg hingga kgjelasnya dengan jumlah sampah sisa pangan yang masih cukup terbatas maka biogas yang dihasilkan juga baru menjangkau empat hingga lima rumah saja jika saja setiap harinya ada pasokan sampai kg atau kuintal maka biogas yang dihasilkan bakal menjangkau rumah memang tidak mudah untuk mendapatkan pasokan sisa sampah organik dari pasar namun demikian kami akan terus berusaha untuk meningkatkan tambahan pasokan sampah organik sebab kapasitas bio methagreen yang menjadi instalasi pengolahan mampu memproses sampah sampai kuintal tersebutungkapnyasatiman menjelaskan untuk proses mengolah sampah sisa pangan menjadi biogas tidak terlalu rumit karena telah ada instalasi pengubahnya bernama bio methagreen sampahsampah sisa pangan dikumpulkan ke dalam lokasi penampungan sebagian di antaranya masuk dalam bak penampung instalasi bio methagreen instalasi tersebut merupakan pembangkit biogas dengan prinsip kedap udara atau anaerob bagian utama terdiri dari digester lubang masuk bahan baku berupa sisa sampah pangan dan ada lubang pengeluaran serta pipa penyaluran biogasdengan menyalurkan biogas maka warga yang mendapat pasokan dapat menghemat pembelian elpiji kg walaupun belum banyak yang mendapatkan pasokan biogas namun mereka sudah dapat menghemat pembelian biasanya satu keluarga membeli tabung dalam sebulan dengan harga kisaran rp ribu namun setelah ada pasokan dari biogas dari sampah mereka tidak lagi membeli elpijikata satimanbahkan lanjut satiman sebetulnya gas metan yang dimanfaatkan untuk biogas tersebut sebetulnya bisa digunakan untuk menyalakan listrik tetapi untuk menyalakan listrik membutuhkan genset kami juga telah memikirkan ke sana sambil nanti mencari tambahan pasokan limbah pangan sehingga nantinya juga ada tambahan produksi biogaskatanya satiman menambahkan selain biogas instalasi bio methagreen yang mengolah sampah organik tersebut juga menghasilkan bahan organik cair bahan organik cair tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk pupuk organik ke tanaman untuk produksi dari instalasi di kelurahan mersi belum terlalu banyak karena dalam sebulan produksinya baru sekitar liter kami telah kerja sama dengan dinas di lingkungan pemkab banyumas yang membeli pupuk organik cair dari kami harganya rp ribu per liter namun demikian kalau dengan masyarakat kami menjual dengan harga rp ribu setiap liternya sengaja belum kami komersialkan karena produksi masih terbatasujarnyabahan organik cair itu lanjut satiman dimanfaatkan juga untuk starter pembuatan kompos jadi bahan organik cair itu sebagai campuran untuk mengolah kompos dengan bahan baku dedaunan dan ranting pohon kebetulan di sini ada dua tempat sebagai pengolah kompos tiap bulannya pupuk kompos yang dhasilkan mencapai ton kalau kompos tidak dijual seperti pupuk cair kompos hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota ksm adipati mersiungkapnyamenurut satiman ksm adipati mersi yang kini hampir memanfaatkan seluruh jengkal tanah milik desa tersebut ada bangunan x meter sebagai tempat instalasi bio methagreen kemudian ada ruang yang digunakan sebagai gudang sampah dan semacam sekretariat serta ada pendopo untuk pertemuan dan rapat pihaknya juga menanami beragam sayuran dengan sistem hidroponik kami ingin lokasi ini dimanfaatkan secara keseluruhan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaatujar satiman perjalanan ksm adipati mersi dimulai pada silam ketika itu ada program nasional pemberdayaan masyarakat pnpm perkotaan kemudian ada pembentukan badan keswadayaan masyarakat ksm untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan waktu itu saya menjadi koordinator bkm mersi makmur salah satu kegiatannya adalah penataan lingkungan berbasis masyarakatujar satimankegiatan utama penataan lingkungan adalah pengumpulan sampah yang kemudian menjadi bank sampah apalagi dalam program penataan lingkungan berbasis masyarakat tersebut ada kucuran dana cukup besar mencapai rp miliar setelah berkumpul bersama maka akhirnya disepakati untuk membentuk bank sampah sebagai bagian dari penataan lingkungan di kelurahan mersi katanya dikatakan oleh satiman pada awal menggerakkan warga untuk mengumpulkan sampah begitu susah bahkan waktu itu tidak ada yang mau ikut serta mengumpulkan sampah makanya langkah awal saya bersama dengan keluarga sampaisampai isteri dan anak saya ikut serta mengumpulkan sampah pengalaman itu justru tidak membuat patrah arang malah memicu semangatkatanyacara untuk menyadarkan masyarakat setempat agar mau mengumpulkan sampah adalah terus melakukan sosialisasi kepada seluruh warga di kelurahan mersi di kelurahan setempat ada sekitar ribu penduduk yang tersebar pada rt di rw alhamdulillah setelah melalui proses panjang akhirnya warga mulai sadar dengan mengumpulkan sampah ksm adipati mersi juga memiliki kendaraan untuk mengangkut sampah setiap keluarga diberi tiga jenis tas di antaranya adalah untuk barang pecah belah kertas dan plastik kata satimankini ibuibu pkk juga aktif dalam mengumpulkan sampah istilahnya adalah sedekah sampah karena meski nantinya sampahsampah yang yang dikumpulkan akan mendapat imbalan tetapi harganya lebih terjangkau istilahnya memang sedekah sampah karena sampah disedekahkan untuk kepentingan kelompok untuk gelas plastik sisa air mineral misalnya harganya rp per kg kardus rp per kg dan kertas rp per kg uang yang dibayarkan untuk ibuibu pkk disetor sebagai kas untuk menjalankan program kegiatan ibuibujelasnyatidak hanya itu para ibu anggota ksm adipati mersi juga membuat beragam kerajinan dari sampah plastik sampahsampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan tas dompet keranjang serta asesoris lainnya memang belum terlalu banyak produksinya biasanya hanya dipamerkan pada saat berbarengan dengan pameran teknologi pengolahan limbah pangan menjadi energi terbarukan kalau saat pameran harganya dipatok antara rp ribu hingga rp ribu per buahujar satiman satiman kini tidak hanya mengelola ksm adipati mersi saja melainkan juga berkeliling menjadi pembicara ke luar daerah ia diminta memberikan resep dan berbagi pengalaman bagaimana mengelola sampah hingga dapat diolah menjadi biogas yang tidak kalah penting adalah konsistensi seorang satiman untuk tetap menjaga semangat anggotanya dan warga agar tetap melakukan pengelolaan sampah konsistensi itu sangat penting sebab kerap kerajian setelah ada bantuan peralatan kebanyakan menjadi mangkrak inilah yang membedakan satiman ia tetap bersemangat dan akan terus mengelola sampah yang biasanya langsung dibuang menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat
"Putusan Pembatalan Izin PLTU II Cirebon Disambut Gembira. Tapi Bagaimana Kelanjutannya?. Putusan pembatalan izin lingkungan atas pendirian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) unit II Cirebon, Jabar, menjadi kabar gembira sekaligus harapan bagi Jusmadi.Usianya 70 tahun, namun Jusmadi masih tetap gigih memperjuangkan apa yang dianggap penting bagi penghidupannya. Bicaranya masih bersemangat , terutama saat mengisahkan tentang keadaan lingkungan yang dulu dirasa cukup memberikan kesejahteraan.Kondisi itu mulai dianggap berubah semenjak 5 tahun lalu, saat beroperasinya PLTU unit I Cirebon. Dulu enak kata dia, berangkat pagi–pulang menjelang senja, hasil tangkapan ikan di pesisir pantai terbilang cukup untuk menghidupi keluarga. Jusmadi bersyukuri meski hidup jauh dari sentuhan program pembangunan ekonomi oleh pemerintah, namun setidaknya dia tidak pusing memikirkan persoalan perut.(baca : )Jusmadi tercatat sebagai warga Desa Kanci Kulon RT 02/04 blok 1, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Hampir sebagian masyarakat disana bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak.Dari tahun ke tahun, hasil penghidupnya kian dirundung ketidakpastian. Keberadaan ikan sudah sulit didapat. Sawah sering gagal panen tercemar polusi dari PLTU begitu juga dengan tambak yang tidak bisa diharapkan lagi untuk menuai tambahan penghasilan.(baca : ) Kekhawatiran juga menghantui, Warsinah (67) istri dari Jusmadi. Perempuan yang telah memasuki masa senja itu harus menempuh jarak sekitar 10 kilometer untuk mencari kerang. Menurut Warsinah, ada pipa berukuran besar yang ditanam dibawah permukan air laut. Dia tidak tahu persis maksud dari itu tapi kadang terlihat mengeluarkan buih – biuh.Warsinah hanya tahu, semenjak itu ada kerang susah didapat. Diperlukan usaha keras hanya untuk medapatkan 2 kilogram kerang agar bisa diuangkan atau dijadikan sebagai teman makan nasi. Dia mengaku sudah pernah melapor ke perangkat desa disana terkait hal itu, namun sepertinya suara Warsinah kurang merdu untuk didengar.“Maka dari itu kami kesini untuk mencari keadilan. Meski kami tidak paham dan bodoh. Kami ingin berjuang. Saya bukannya menentang kebijakan pemerintah. pemerintah juga jangan sampai merenggut hak hidup kami yang sudah dari dulu bergantung pada hasil laut,” kata Jusmadi ditemani belasan nelayan lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung, Rabu(19/4/2017) lalu.(baca : ) Amar putusan dibacakan oleh Hakim Ketua Sutiyono. Menurut Majelis Hakim, izin lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jawa Barat tidak mematuhi azas perundang-undangan yang berlaku.Perundangan-undangan itu seperti UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang Wilayah Kesatuan Indonesia, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan serta Permen LH No.17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat.Sehingga surat keputusan yang diterbitkan BPMPT Jabar dengan nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU unit II berkapasitas 1×1000 MW di lahan 200 hektare kepada PT Cirebon Energi Prasarana (CEP) supaya dicabut.“Majelis hakim menolak eksepsi dari tergugat. Majelis hakim mengabulkan gugatan daripada penggugat dan menyatakan batal terkait surat keputusan izin lingkungan yang diterbitkan BPMPT Jawa Barat. Mewajibkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.349.000. Kepada pihak – pihak yang tidak puas, boleh melakukan banding terhitung 14 hari sejak perkara ini diputuskan selesai,” kata Sutiyono menutup persidangan.Willy Hanafi salah satu kuasa hukum yang mendampingi masyarakat menerangkan gugatan yang dilayangkan telah berjalan lebih dari 90 hari. Majelis hakim akhirnya memutuskan pembatalan izin lingkunggan karena menabrak peraturan tentang rencana tata ruang wilayah.“Sebetulnya izin itu masih ada namun dibekukan. Hal ini berlaku sampai ada inkrach atau keputusan hukum tetap sampai pada tingkat MA. Jadi memang pada pengadilan tingkat pertama itu batal. Maka dari itu pemerintah harus mencabut izin tersebut baru bisa dikatakan inkrach. Kalau tidak berarti akan banding,” jelas dia seusai persidangan.Menurut Willy, hakim melihat adanya peraturan yang dilanggar. Izin lokasi PLTU II mencakup 3 kecamatan Astanajapura, Mundu dan Pangenan. Tetapi setelah ditelusuri Kecamatan Mundu tidak termasuk kedalam wilayah yang diproyesikan. Dengan demikian izin lingkungan dari BPMPT yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2016 cacat hukum. Sebelumnya, pihak PT CEP mengklaim bahwa dalam pelaksanaan proyek sudah mengantongi seluruh izin mulai dari izin lingkungan, AMDAL dan lainnya yang mengacu pada Perpres No.4/2016 tentang percepatan proyek insfraktruktur melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.Dalam persoalan lingkungan, PT CEP berdalih akan mengunakan pada PLTU unit II. Teknologi tersebut disinyalir lebih baik dari PLTU unit I tidak pengaruh terhadap lingkunganManajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyu Widianto, mengatakan teknologi yang pihak perusahaan terus dibangga-banggakan tersebut merupakan standar internasional yang memang diberlakukan sejak tahun 2017.Sebenarnya teknologi itu hanya mengurangi atau menekan emisi karbon dioksida tidak lebih dari 10%. Sedangkan pencemaran polutan berbahaya seperti nitrogen sulfurdioksida tidak dapat tereduksi.Dia menambahkan standar emisi di Indonesia terbilang jauh lebih rendah ketimbang dengan negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia menentukan baku mutu polusi tidak boleh lebih dari 750 ppm, namun di luar negeri penetapan buangan kurang dari 300 ppm.“Teknologi PLTU yang ada di Indonesia itu merupakan teknologi lama yang sudah tidak dipakai lagi oleh China dan Jepang. China dan Jepang merupakan investor PLTU. Banyak dana yang dikucurkan untuk membangun proyek itu di Indonesia. Semua proyek strategis dikerjakan, sampai banyak peraturan yang juga dilabrak dan dimanipulasi. Terkesan ada unsur politik dibalik itu semua antara pemerintah dengan korporasi ,” ujar dia. Indonesia tercatat sebagai salah satu produsen batubara terbesar dan ekportir batubara terbesar di dunia. Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), mencatat Indonesia merupakan negara yang mengalami pertumbuhan produksi dan konsumsi yang cukup pesat.Namun, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmennya dalam dokumen (INDC) dengan target penurunan emisi karbon sebesar 29% pada 2030.(baca : )Sedangkan dari sektor energi, ada program listrik 35.000 MW yang diprioritaskan Presiden Joko Widodo. Tetapi terlihat adanya tumpang tindih soal regulasi, semisal UU Minerba, UU Tata Ruang serta UU KLHK.Demikian pula tumpah tindih dan ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah pusat dengan daerah. Belum lagi dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016-2025 yang menuliskan bahwa PLTU masih mendominasi sebagai penyupalai kebutuhan listrik.Sementara itu juga harga batubara masih fluktuatif. Ditambah adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan pertambangan batubara untuk memenuhi pasar dalam negeri sebesar 10%. Tanggal 18 Maret 2017, China menutup terakhir pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala besar . Rata-rata konsumsi batubaranya lebih dari 8 ton per tahun. Pembangkit listrik tersebut telah berdiri selama 18 tahun di tenggara Beijing.Perubahan itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu untuk mengurangi ratusan ton polutan, termasuk sulfur dioksida, nitrogen oksida dan debu dampak dari beroperasinya “energi kotor” tersebut.China berencana memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi penggunaan batubara. Negara Tirai Bambu juga telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga thermal dengan menggunakan gas alam sebagai bahan bakar. Pada proses transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan, perusahaan akan dibantu oleh pemerintah.(baca : )Hal serupa dilakukan oleh sebagaian negara di Eropa. Meski batubara telah menjadi pusat pembangunan di Eropa dalam mengembangkan revolusi industri, perdagangan dan lainnya.Namun hal itu sudah disadari betul perihal dampak yang ditimbulkan. Banyak karbon dioksida ditambah racun mematikan seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel yang bertanggung jawab atas 20,000 angka kematian setiap tahunnya.Kini banyak negara di Eropa sudah mulai bergeser menggunakan sumber daya terbarukan seperti tenaga sonar dan angin yang melimpah. Sudah menyadari energi hijau menghasilkan listrik lebih murah dan mempekerjakan lebih banyak orang.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pertanian dan keamanan pangan",putusan pembatalan izin pltu ii cirebon disambut gembira tapi bagaimana kelanjutannya putusan pembatalan izin lingkungan atas pendirian pembangkit listrik tenaga uap pltu unit ii cirebon jabar menjadi kabar gembira sekaligus harapan bagi jusmadiusianya tahun namun jusmadi masih tetap gigih memperjuangkan apa yang dianggap penting bagi penghidupannya bicaranya masih bersemangat terutama saat mengisahkan tentang keadaan lingkungan yang dulu dirasa cukup memberikan kesejahteraankondisi itu mulai dianggap berubah semenjak tahun lalu saat beroperasinya pltu unit i cirebon dulu enak kata dia berangkat pagipulang menjelang senja hasil tangkapan ikan di pesisir pantai terbilang cukup untuk menghidupi keluarga jusmadi bersyukuri meski hidup jauh dari sentuhan program pembangunan ekonomi oleh pemerintah namun setidaknya dia tidak pusing memikirkan persoalan perutbaca jusmadi tercatat sebagai warga desa kanci kulon rt blok kecamatan astanajapura kabupaten cirebon hampir sebagian masyarakat disana bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambakdari tahun ke tahun hasil penghidupnya kian dirundung ketidakpastian keberadaan ikan sudah sulit didapat sawah sering gagal panen tercemar polusi dari pltu begitu juga dengan tambak yang tidak bisa diharapkan lagi untuk menuai tambahan penghasilanbaca kekhawatiran juga menghantui warsinah istri dari jusmadi perempuan yang telah memasuki masa senja itu harus menempuh jarak sekitar kilometer untuk mencari kerang menurut warsinah ada pipa berukuran besar yang ditanam dibawah permukan air laut dia tidak tahu persis maksud dari itu tapi kadang terlihat mengeluarkan buih biuhwarsinah hanya tahu semenjak itu ada kerang susah didapat diperlukan usaha keras hanya untuk medapatkan kilogram kerang agar bisa diuangkan atau dijadikan sebagai teman makan nasi dia mengaku sudah pernah melapor ke perangkat desa disana terkait hal itu namun sepertinya suara warsinah kurang merdu untuk didengarmaka dari itu kami kesini untuk mencari keadilan meski kami tidak paham dan bodoh kami ingin berjuang saya bukannya menentang kebijakan pemerintah pemerintah juga jangan sampai merenggut hak hidup kami yang sudah dari dulu bergantung pada hasil laut kata jusmadi ditemani belasan nelayan lainnya di pengadilan tata usaha negeri ptun bandung rabu lalubaca amar putusan dibacakan oleh hakim ketua sutiyono menurut majelis hakim izin lingkungan yang diterbitkan oleh kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu bpmpt jawa barat tidak mematuhi azas perundangundangan yang berlakuperundanganundangan itu seperti uu no tentang penataan ruang wilayah kesatuan indonesia uu no tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah no tentang izin lingkungan serta permen lh no tentang keterlibatan masyarakatsehingga surat keputusan yang diterbitkan bpmpt jabar dengan nomor bpmpt tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan dan operasional pltu unit ii berkapasitas mw di lahan hektare kepada pt cirebon energi prasarana cep supaya dicabutmajelis hakim menolak eksepsi dari tergugat majelis hakim mengabulkan gugatan daripada penggugat dan menyatakan batal terkait surat keputusan izin lingkungan yang diterbitkan bpmpt jawa barat mewajibkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp kepada pihak pihak yang tidak puas boleh melakukan banding terhitung hari sejak perkara ini diputuskan selesai kata sutiyono menutup persidanganwilly hanafi salah satu kuasa hukum yang mendampingi masyarakat menerangkan gugatan yang dilayangkan telah berjalan lebih dari hari majelis hakim akhirnya memutuskan pembatalan izin lingkunggan karena menabrak peraturan tentang rencana tata ruang wilayahsebetulnya izin itu masih ada namun dibekukan hal ini berlaku sampai ada inkrach atau keputusan hukum tetap sampai pada tingkat ma jadi memang pada pengadilan tingkat pertama itu batal maka dari itu pemerintah harus mencabut izin tersebut baru bisa dikatakan inkrach kalau tidak berarti akan banding jelas dia seusai persidanganmenurut willy hakim melihat adanya peraturan yang dilanggar izin lokasi pltu ii mencakup kecamatan astanajapura mundu dan pangenan tetapi setelah ditelusuri kecamatan mundu tidak termasuk kedalam wilayah yang diproyesikan dengan demikian izin lingkungan dari bpmpt yang diterbitkan tanggal mei cacat hukum sebelumnya pihak pt cep mengklaim bahwa dalam pelaksanaan proyek sudah mengantongi seluruh izin mulai dari izin lingkungan amdal dan lainnya yang mengacu pada perpres no tentang percepatan proyek insfraktruktur melalui badan koordinasi penataan ruang nasionaldalam persoalan lingkungan pt cep berdalih akan mengunakan pada pltu unit ii teknologi tersebut disinyalir lebih baik dari pltu unit i tidak pengaruh terhadap lingkunganmanajer advokasi dan kampanye walhi jabar wahyu widianto mengatakan teknologi yang pihak perusahaan terus dibanggabanggakan tersebut merupakan standar internasional yang memang diberlakukan sejak tahun sebenarnya teknologi itu hanya mengurangi atau menekan emisi karbon dioksida tidak lebih dari sedangkan pencemaran polutan berbahaya seperti nitrogen sulfurdioksida tidak dapat tereduksidia menambahkan standar emisi di indonesia terbilang jauh lebih rendah ketimbang dengan negara lain di dunia pemerintah indonesia menentukan baku mutu polusi tidak boleh lebih dari ppm namun di luar negeri penetapan buangan kurang dari ppmteknologi pltu yang ada di indonesia itu merupakan teknologi lama yang sudah tidak dipakai lagi oleh china dan jepang china dan jepang merupakan investor pltu banyak dana yang dikucurkan untuk membangun proyek itu di indonesia semua proyek strategis dikerjakan sampai banyak peraturan yang juga dilabrak dan dimanipulasi terkesan ada unsur politik dibalik itu semua antara pemerintah dengan korporasi ujar dia indonesia tercatat sebagai salah satu produsen batubara terbesar dan ekportir batubara terbesar di dunia kementrian energi dan sumberdaya mineral esdm mencatat indonesia merupakan negara yang mengalami pertumbuhan produksi dan konsumsi yang cukup pesatnamun pemerintah indonesia sudah menyatakan komitmennya dalam dokumen indc dengan target penurunan emisi karbon sebesar pada baca sedangkan dari sektor energi ada program listrik mw yang diprioritaskan presiden joko widodo tetapi terlihat adanya tumpang tindih soal regulasi semisal uu minerba uu tata ruang serta uu klhkdemikian pula tumpah tindih dan ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah pusat dengan daerah belum lagi dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik ruptl pln yang menuliskan bahwa pltu masih mendominasi sebagai penyupalai kebutuhan listriksementara itu juga harga batubara masih fluktuatif ditambah adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan pertambangan batubara untuk memenuhi pasar dalam negeri sebesar tanggal maret china menutup terakhir pembangkit listrik tenaga uap pltu skala besar ratarata konsumsi batubaranya lebih dari ton per tahun pembangkit listrik tersebut telah berdiri selama tahun di tenggara beijingperubahan itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor salah satunya yaitu untuk mengurangi ratusan ton polutan termasuk sulfur dioksida nitrogen oksida dan debu dampak dari beroperasinya energi kotor tersebutchina berencana memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi penggunaan batubara negara tirai bambu juga telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga thermal dengan menggunakan gas alam sebagai bahan bakar pada proses transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan perusahaan akan dibantu oleh pemerintahbaca hal serupa dilakukan oleh sebagaian negara di eropa meski batubara telah menjadi pusat pembangunan di eropa dalam mengembangkan revolusi industri perdagangan dan lainnyanamun hal itu sudah disadari betul perihal dampak yang ditimbulkan banyak karbon dioksida ditambah racun mematikan seperti sulfur dioksida nitrogen dioksida dan partikel yang bertanggung jawab atas angka kematian setiap tahunnyakini banyak negara di eropa sudah mulai bergeser menggunakan sumber daya terbarukan seperti tenaga sonar dan angin yang melimpah sudah menyadari energi hijau menghasilkan listrik lebih murah dan mempekerjakan lebih banyak orang
"Aliansi Zero Waste Menilai Jalan Aspal Plastik Belum Bisa Jadi Solusi Berkelanjutan. Kenapa?. Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang fokus di pengelolaan lingkungan menilai jalan aspal campur plastik menilai ​upaya jalan aspal-plastik ini tidak dapat dikategorikan sebagai upaya pengurangan sampah plastik.Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dalam siaran persnya pada Agustus kemarin menyebut perlu ada kajian yang matang dan holistik, terutama terkait dengan potensi timbulan, sirkulasi dan proses daur-ulang berbagai jenis plastik yang sudah ada. Fenomena demam jalan aspal-plastik yang dimulai di India, lalu menjalar ke Indonesia ini dinilai tidak dapat disebut sebagai solusi berkelanjutan​.AZWI beranggotakan BaliFokus, Walhi, Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Diet Kantong Plastik, ICEL, Nol Sampah, Ecoton, Yayasan Greeneration, dan Greenpeace. AZWI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk menunda rencana pembangunan jalan dengan campuran plastik, termasuk ​ berteknologi thermal, dari berbagai program polusi plastik sampai kajian yang terpadu dilakukan.Bila program pembuatan jalan dengan plastik ini tetap diupayakan, AZWI meminta pemerintah atau kementerian terkait untuk melaksanakan 5 hal sebelum dilanjutkan. Yaitu membuka dokumen publik mengenai kajian lingkungan terkait proyek uji coba ini; serta melakukan penelitian untuk memastikan tidak adanya potensi pencemaran dan dampak kesehatan, baik kepada pekerja maupun penduduk di sekitar lokasi pembuatan jalan.(baca :)Selain itu melakukan uji karakteristik toksik (TCLP, LD-50, dan uji sub-kronis) sesuai PP 101/2014, serta uji potensi pelepasan plastik dan bahan pencemar lainnya akibat proses pelapukan jalan seiring waktu. Juga kajian mengenai biaya investasi dan perawatan yang perlu dilaksanakan, dibandingkan dengan biaya investasi dan perawatan proses daur ulang plastik menjadi produk baru dalam kerangka ​.Pernyataan aliansi tersebut terkait dengan ujicoba limbah plastik sebagai campuran aspal sepanjang 700 meter di Universitas Udayana Bali pada Sabtu (29/07/2017) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Proyek yang diklaim sebagai salah satu solusi penanganan sampah akan dipamerkan pada Forum Pertemuan Tahunan World Bank dan IMF 2018.(baca : )AWI menyebut amanat pengurangan sampah plastik pada Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008) adalah upaya “pengurangan timbulan sampah”, yang berarti mencegah sampah itu timbul, dengan cara mengurangi konsumsi material dari hulu. Mendorong pemanfaatan plastik untuk campuran aspal tergolong pendekatan hilir dan berpotensi mengganggu aliran daur ulang plastik yang sudah ada. Karena itu program ini disebut tidak layak dimasukkan dari aksi nasional untuk reduksi sampah. Pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal jalan menurut AZWI bisa disamakan dengan memperlakukan jalan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). UU 18/2008 ​mengamanatkan pemrosesan akhir sampah minimal harus berupa ​ ​dengan tujuan agar semua sampah yang tidak dapat didaur ulang, bahkan limbah berbahaya beracun, dikelola secara terpusat dan terisolasi sehingga mencegah penyebaran bahan-bahan pencemar. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ​secara rinci menjelaskan standar kriteria penempatan lokasi TPA. Termasuk jaraknya dari lokasi pemukiman penduduk dan badan air, karena tingginya potensi pencemaran dari berbagai material yang masuk ke TPA. Sedangkan penempatan plastik di badan jalan dinilai berpotensi besar membuat berbagai potensi pencemar berinteraksi lebih dekat lagi ke permukiman dan badan air.Plastik yang digunakan dalam proses pengolahan aspal hanya berubah secara fisik dan membentuk lapisan tipis pada batuan, plastik tersebut tidak terurai. Pada proses pembuatan jalan, aspal diproses pada suhu maksimum 160​ derajat ​Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan plastik tapi terlalu rendah untuk memastikan degradasi berbagai jenis senyawa beracun. Beberapa penelitian menyatakan bahwa proses melelehkan plastik dapat melepas emisi VOC (​).Kajian lingkungan terhadap kandungan gas yang dilepas selama proses perlu dilakukan bahkan setelah jalan plastik ini dilapisi oleh agregat bahan jalan dan dioperasikan. “Harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai data dasar dan perusahaan sebagai bagian dari Amdal,” ingat David Sutasurya, Direktur YPBB, salah satu anggota AZWI.Jumlah sampah plastik di Indonesia tahun 2019 diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada. Dengan estimasi plastik yang digunakan 2,5-5 ton/km jalan, diperkirakan limbah plastik dapat menyumbang kebutuhan jalan sepanjang 190.000 km.India menjadi referensi sebagai percontohan studi kasus terhadap jalan aspal plastik, bahkan mengunjungi langsung Prof. R. Vasuvedan di Thiagarajar College of Engineering di Madurai, Tamil Nadu, India. Mempertimbangkan potensi risiko dari pencemar yang dilepas dari berbagai jenis plastik, beberapa studi dan Kongres Jalan India menyusun panduan yang merekomendasikan penggunaan plastik jenis Polietilen Kepadatan Rendah (LDPE), Polietilen Kepadatan Tinggi (HDPE), PET dan Poliuretana (PU) untuk konstruksi perkerasan. Di India, dimana proyek jalan dari campuran aspal dan plastik ini mulai diujicobakan, tidak ada jaminan terbebas dari bahan pencemar dan hanya bisa menggunakan sampah jenis kemasan berlaminasi dengan ketebalan <60 mikron yang secara optimum campuran maksimalnya sebesar 8% dan hanya toleran terhadap plastik berlapis dalam jumlah terbatas.Dengan kata lain, plastik berlapis hanya dapat digunakan sebagai pengisi tapi bukan bahan yang diutamakan dalam proses pembuatan jalan. David mencontohkan plastik berlapis () seperti bungkus . “Plastik jenis ini sangat sulit di daur ulang karena terdiri dari beberapa lapisan jenis plastik yang berbeda,” katanya.AZWI menilai tujuan utama dari aspal plastik yaitu untuk memanfaatkan plastik yang sulit didaur ulang, tidak tercapai. Pemerintah diharapkan melaksanakan amanat UU 18/2008, yaitu menerapkan pengurangan timbulan sampah di hulu dan ​ di hilir. Amanat lain belum dilaksanakan adalah sistem pelabelan plastik yang secara transparan menginformasikan kandungan berbagai bahan kimia dalam plastik. Misalnya pewarna, ​plastisizer ​dan bahan kimiawi berbahaya lainnya. Klorin dan logam berat terkandung pada pewarna dan berbagai jenis bahan aditif pada berbagai produk plastik akan sulit dideteksi tanpa penerapan sistem pelabelan.Yuyun Ismawati, pendiri Yayasan BaliFokus yang intens mengampanyekan penanganan limbah berbahaya di Indonesia dan jaringan global mengatakan AZWI mendorong pemerintah untuk lakukan kajian secara menyeluruh. “Bukan hanya teknis mencampurkan cacahan plastik dengan aspal maka masalah sampah plastik beres. Voila!,” tukasnya.Menurutnya banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan dipelajari sebelum kita menerapkan inovasi. Studi atau kajian lingkungan wajib dilakukan untuk proyek yang masih dalam tahap uji coba. “Proses pelelehan plastik dalam mungkin tidak dianggap serius karena langsung lumer. Paparan pelelehan plastik terhadap pekerja bisa menyebabkan kanker,” tutur perempuan yang mendapat pada 2009. Pihaknya sudah mengambil sampel sisa campuran aspal di jalan dan akan periksa di lab di Jakarta untuk kandungan kimiawinya. Saat ini tidak ada standar parameter apapun untuk proses industri terkait daur ulang plastik dan pemanfaatannya. Solusi yang menurutnya terus dilanjutkan adalah mengoptimalkan proses daur ulang plastik yang sudah ada, mendorong 3R () dan mengintegrasikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. “Menurut kami, pemerintah perlu memberi bantuan teknis pada para pengusaha kecil menengah bidang daur ulang agar mereka dapat meningkatkan kinerja usaha dengan cara-cara yang baik dan benar daripada menempatkan kresek di jalan raya yang tidak punya potensi untuk bereinkarnasi,” urai Yuyun.Ia mencontohkan pengalaman berkunjung ke pabrik skala menengah yang mengolah 30 ton kresek per hari untuk menjadi 6 ton pellet PP dan dijual ke perusahaan pembuat bumper perakit mobil besar.","[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",aliansi zero waste menilai jalan aspal plastik belum bisa jadi solusi berkelanjutan kenapa sejumlah lembaga masyarakat sipil yang fokus di pengelolaan lingkungan menilai jalan aspal campur plastik menilai upaya jalan aspalplastik ini tidak dapat dikategorikan sebagai upaya pengurangan sampah plastikaliansi zero waste indonesia azwi dalam siaran persnya pada agustus kemarin menyebut perlu ada kajian yang matang dan holistik terutama terkait dengan potensi timbulan sirkulasi dan proses daurulang berbagai jenis plastik yang sudah ada fenomena demam jalan aspalplastik yang dimulai di india lalu menjalar ke indonesia ini dinilai tidak dapat disebut sebagai solusi berkelanjutanazwi beranggotakan balifokus walhi yayasan pengembangan biosains dan bioteknologi ypbb pusat pendidikan lingkungan hidup pplh bali diet kantong plastik icel nol sampah ecoton yayasan greeneration dan greenpeace azwi meminta kepada pemerintah dalam hal ini kementerian koordinator bidang kemaritiman dan kementerian lingkungan hidup untuk menunda rencana pembangunan jalan dengan campuran plastik termasuk berteknologi thermal dari berbagai program polusi plastik sampai kajian yang terpadu dilakukanbila program pembuatan jalan dengan plastik ini tetap diupayakan azwi meminta pemerintah atau kementerian terkait untuk melaksanakan hal sebelum dilanjutkan yaitu membuka dokumen publik mengenai kajian lingkungan terkait proyek uji coba ini serta melakukan penelitian untuk memastikan tidak adanya potensi pencemaran dan dampak kesehatan baik kepada pekerja maupun penduduk di sekitar lokasi pembuatan jalanbaca selain itu melakukan uji karakteristik toksik tclp ld dan uji subkronis sesuai pp serta uji potensi pelepasan plastik dan bahan pencemar lainnya akibat proses pelapukan jalan seiring waktu juga kajian mengenai biaya investasi dan perawatan yang perlu dilaksanakan dibandingkan dengan biaya investasi dan perawatan proses daur ulang plastik menjadi produk baru dalam kerangka pernyataan aliansi tersebut terkait dengan ujicoba limbah plastik sebagai campuran aspal sepanjang meter di universitas udayana bali pada sabtu oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat bekerjasama dengan kementerian koordinator bidang maritim proyek yang diklaim sebagai salah satu solusi penanganan sampah akan dipamerkan pada forum pertemuan tahunan world bank dan imf baca awi menyebut amanat pengurangan sampah plastik pada undangundang no tahun tentang pengelolaan sampah uu adalah upaya pengurangan timbulan sampah yang berarti mencegah sampah itu timbul dengan cara mengurangi konsumsi material dari hulu mendorong pemanfaatan plastik untuk campuran aspal tergolong pendekatan hilir dan berpotensi mengganggu aliran daur ulang plastik yang sudah ada karena itu program ini disebut tidak layak dimasukkan dari aksi nasional untuk reduksi sampah pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal jalan menurut azwi bisa disamakan dengan memperlakukan jalan sebagai tempat pembuangan akhir tpa uu mengamanatkan pemrosesan akhir sampah minimal harus berupa dengan tujuan agar semua sampah yang tidak dapat didaur ulang bahkan limbah berbahaya beracun dikelola secara terpusat dan terisolasi sehingga mencegah penyebaran bahanbahan pencemar peraturan menteri pekerjaan umum no tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara rinci menjelaskan standar kriteria penempatan lokasi tpa termasuk jaraknya dari lokasi pemukiman penduduk dan badan air karena tingginya potensi pencemaran dari berbagai material yang masuk ke tpa sedangkan penempatan plastik di badan jalan dinilai berpotensi besar membuat berbagai potensi pencemar berinteraksi lebih dekat lagi ke permukiman dan badan airplastik yang digunakan dalam proses pengolahan aspal hanya berubah secara fisik dan membentuk lapisan tipis pada batuan plastik tersebut tidak terurai pada proses pembuatan jalan aspal diproses pada suhu maksimum derajat celcius cukup tinggi untuk melelehkan plastik tapi terlalu rendah untuk memastikan degradasi berbagai jenis senyawa beracun beberapa penelitian menyatakan bahwa proses melelehkan plastik dapat melepas emisi voc kajian lingkungan terhadap kandungan gas yang dilepas selama proses perlu dilakukan bahkan setelah jalan plastik ini dilapisi oleh agregat bahan jalan dan dioperasikan harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai data dasar dan perusahaan sebagai bagian dari amdal ingat david sutasurya direktur ypbb salah satu anggota azwijumlah sampah plastik di indonesia tahun diperkirakan mencapai juta ton atau persen dari total sampah yang ada dengan estimasi plastik yang digunakan tonkm jalan diperkirakan limbah plastik dapat menyumbang kebutuhan jalan sepanjang kmindia menjadi referensi sebagai percontohan studi kasus terhadap jalan aspal plastik bahkan mengunjungi langsung prof r vasuvedan di thiagarajar college of engineering di madurai tamil nadu india mempertimbangkan potensi risiko dari pencemar yang dilepas dari berbagai jenis plastik beberapa studi dan kongres jalan india menyusun panduan yang merekomendasikan penggunaan plastik jenis polietilen kepadatan rendah ldpe polietilen kepadatan tinggi hdpe pet dan poliuretana pu untuk konstruksi perkerasan di india dimana proyek jalan dari campuran aspal dan plastik ini mulai diujicobakan tidak ada jaminan terbebas dari bahan pencemar dan hanya bisa menggunakan sampah jenis kemasan berlaminasi dengan ketebalan mikron yang secara optimum campuran maksimalnya sebesar dan hanya toleran terhadap plastik berlapis dalam jumlah terbatasdengan kata lain plastik berlapis hanya dapat digunakan sebagai pengisi tapi bukan bahan yang diutamakan dalam proses pembuatan jalan david mencontohkan plastik berlapis seperti bungkus plastik jenis ini sangat sulit di daur ulang karena terdiri dari beberapa lapisan jenis plastik yang berbeda katanyaazwi menilai tujuan utama dari aspal plastik yaitu untuk memanfaatkan plastik yang sulit didaur ulang tidak tercapai pemerintah diharapkan melaksanakan amanat uu yaitu menerapkan pengurangan timbulan sampah di hulu dan di hilir amanat lain belum dilaksanakan adalah sistem pelabelan plastik yang secara transparan menginformasikan kandungan berbagai bahan kimia dalam plastik misalnya pewarna plastisizer dan bahan kimiawi berbahaya lainnya klorin dan logam berat terkandung pada pewarna dan berbagai jenis bahan aditif pada berbagai produk plastik akan sulit dideteksi tanpa penerapan sistem pelabelanyuyun ismawati pendiri yayasan balifokus yang intens mengampanyekan penanganan limbah berbahaya di indonesia dan jaringan global mengatakan azwi mendorong pemerintah untuk lakukan kajian secara menyeluruh bukan hanya teknis mencampurkan cacahan plastik dengan aspal maka masalah sampah plastik beres voila tukasnyamenurutnya banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan dipelajari sebelum kita menerapkan inovasi studi atau kajian lingkungan wajib dilakukan untuk proyek yang masih dalam tahap uji coba proses pelelehan plastik dalam mungkin tidak dianggap serius karena langsung lumer paparan pelelehan plastik terhadap pekerja bisa menyebabkan kanker tutur perempuan yang mendapat pada pihaknya sudah mengambil sampel sisa campuran aspal di jalan dan akan periksa di lab di jakarta untuk kandungan kimiawinya saat ini tidak ada standar parameter apapun untuk proses industri terkait daur ulang plastik dan pemanfaatannya solusi yang menurutnya terus dilanjutkan adalah mengoptimalkan proses daur ulang plastik yang sudah ada mendorong r dan mengintegrasikan polapola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan menurut kami pemerintah perlu memberi bantuan teknis pada para pengusaha kecil menengah bidang daur ulang agar mereka dapat meningkatkan kinerja usaha dengan caracara yang baik dan benar daripada menempatkan kresek di jalan raya yang tidak punya potensi untuk bereinkarnasi urai yuyunia mencontohkan pengalaman berkunjung ke pabrik skala menengah yang mengolah ton kresek per hari untuk menjadi ton pellet pp dan dijual ke perusahaan pembuat bumper perakit mobil besar
"Energi Arus Laut Indonesia, Potensi yang Belum Terjamah. Indonesia memiliki potensi energi arus laut sekitar 41 gigawatt yang dapat menghasilkan daya listrik hingga 240.000 megawatt. Potensi besar ini belum termanfaatkan, baru satu perusahaan Belanda menawarkan investasi tahun ini.Surya Darma, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengatakan, selama ini pemanfaatan energi arus laut di Indonesia baru sebatas kajian (. Pemanfaatan energi yang mengadopsi teknis pembangkit listrik tenaga angin ini, terkendala teknologi dan investasi besar.Kondisi inilah, katanya, bikin tawaran harga beli listrik dari pembangkit ini lebih mahal dari energi lain.Seiring waktu, teknologi mampu memangkas biaya produksi hingga hasilkan harga jual listrik kompetitif untuk Indonesia.“Teknologi lima tahun lalu berbeda dengan sekarang. Sekarang lebih efisien hingga bisa dijual lebih murah,” katanya di sela perhelatan Indo EBTKE Conex 2017, pekan lalu di Jakarta.Lampu hijau pembangkit listrik arus laut di Indonesia ditandai diterimanya penawaran perusahaan Belanda berkongsi dengan Strukton International dan Dutch Expansion Capital.Kerja sama ini bermula dari kesepakatan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte April 2016. Saat itu, kedua pemimpin negara sepakat kerjasama pembangunan Jembatan Pantai Paloh-Tanah Merah (Palmerah) yang menghubungkan Pulau Flores dengan Pulau Adonara di atas Selat Gonzalo, Larantuka.Setelah kesepakatan, Tidal Bridge BV uji kelayakan untuk proyek US$200 juta tahap pertama selama dua tahun.Akhir 2016, Tidal Bridge mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempresentasikan hasil kajian pertama mereka dan menawarkan tarif dasar listrik US$16 sen per kwh.Menteri ESDM Ignasius Jonan menilai, harga lebih US$10 sen tak kompetitif untuk industri listrik dalam negeri, seketika menolak perusahaan ini.“Kalau lebih US$10 sen silakan Anda minum lalu pulang,” katanya dalam acara sama.Beberapa bulan kemudian, Tidal Bridge kembali dengan hasil kajian kedua. Kali ini, menurut kajian mereka tarif dasar listrik dapat ditekan hingga US$7,16 sen per kwh.“Saya tidak tawar lagi,” katanya menerima.Kajian pertama mencatat arus laut di bawah 2,8 meter per detik. Kajian kedua ditemukan arus laut menghasilkan kecepatan empat sampai lima meter per detik. Dengan hasil ini, katanya, PLN bisa membangun pembangkit hingga 20 mw di Nusa Tenggara Timur.Tahap pertama proyek terdiri dari konstruksi jembatan sepanjang 800 meter dengan pembangkit listrik terintegrasi di bawah dengan kapasitas 18-23 Mw. Pembangkit ini bisa menyuplai listrik lebih 100.000 orang.Setelah konstruksi pertama selesai, pembangunan lanjut dengan penambahan dan finalisasi pembangkit berkapasitas 90-115 Mw yang bisa termanfaatkan lebih setengah juta orang. Proyek dengan durasi empat tahun ini mencapai nilai kontrak hingga US$550 juta.Tidal Bridge menyatakan proyek akan berkontribusi terhadap pengembangan wilayah timur Indonesia dan hubungan antara pulau-pulau dengan perbaikan infrastruktur. Selain itu, akan berdampak langsung pada perikanan dan agro budidaya di daerah.Jembatan yang terkoneksi dengan pembangkit listrik ini akan merangsang pariwisata dan memperbaiki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan dalam jangka panjang. Pengembangan teknologi energi arus laut mengadopsi teknologi energi angin. Dengan mengubah energi kinetik arus laut jadi energi rotasi dan listrik. Daya yang dihasilkan turbin arus laut lebih besar dari turbin angin karena massa air laut hampir 800 kali rapat massa udara.Beberapa negara sudah pakai teknologi ini antara lain Skotlandia, Swedia, Perancis, Norwegia, Inggris, Irlandia Utara, Australia, Italia, Korea Selatan dan Amerika Serikat.Di Indonesia, menurut KESDM kecepatan arus pasang surut di pantai Indonesia sekitar 1,5 meter per detik kecuali di selat antara Bali, Lombok dan Nusa Tenggara bisa 3,4 meter per detik.Arus terkuat tercatat di selat antara Pulau Taliabu dan Mangole di Kepulauan Sula, Maluku Utara, kecepatan sampai lima meter per detik dengan durasi dua sampai tiga jam perhari.Pengembangan arus laut penting sebagai pembangkit listrik karena relatif stabil, periodik dan pola dan karakteristik dapat diprediksi.KESDM berharap, pada 2025 energi arus laut dari PLTA laut akan menunjang pencapaian proporsi 5% berbagai energi terbarukan dari sasaran kebijakan energi 25% bauran energi Indonesia.Dalam Permen ESDM No 50/2017, menggantikan Permen 12/2017, pemerintah mengatur harga beli listrik dari PLTA laut maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) setempat. Seperti pembangkit energi terbarukan lain PLTA laut pakai sistem (BOOT) di mana setelah masa kontrak habis pembangkit akan dialihkan jadi milik pemerintah.","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",energi arus laut indonesia potensi yang belum terjamah indonesia memiliki potensi energi arus laut sekitar gigawatt yang dapat menghasilkan daya listrik hingga megawatt potensi besar ini belum termanfaatkan baru satu perusahaan belanda menawarkan investasi tahun inisurya darma ketua masyarakat energi terbarukan indonesia meti mengatakan selama ini pemanfaatan energi arus laut di indonesia baru sebatas kajian pemanfaatan energi yang mengadopsi teknis pembangkit listrik tenaga angin ini terkendala teknologi dan investasi besarkondisi inilah katanya bikin tawaran harga beli listrik dari pembangkit ini lebih mahal dari energi lainseiring waktu teknologi mampu memangkas biaya produksi hingga hasilkan harga jual listrik kompetitif untuk indonesiateknologi lima tahun lalu berbeda dengan sekarang sekarang lebih efisien hingga bisa dijual lebih murah katanya di sela perhelatan indo ebtke conex pekan lalu di jakartalampu hijau pembangkit listrik arus laut di indonesia ditandai diterimanya penawaran perusahaan belanda berkongsi dengan strukton international dan dutch expansion capitalkerja sama ini bermula dari kesepakatan ditandatangani oleh presiden joko widodo dan perdana menteri belanda mark rutte april saat itu kedua pemimpin negara sepakat kerjasama pembangunan jembatan pantai palohtanah merah palmerah yang menghubungkan pulau flores dengan pulau adonara di atas selat gonzalo larantukasetelah kesepakatan tidal bridge bv uji kelayakan untuk proyek us juta tahap pertama selama dua tahunakhir tidal bridge mendatangi kementerian energi dan sumber daya mineral esdm mempresentasikan hasil kajian pertama mereka dan menawarkan tarif dasar listrik us sen per kwhmenteri esdm ignasius jonan menilai harga lebih us sen tak kompetitif untuk industri listrik dalam negeri seketika menolak perusahaan inikalau lebih us sen silakan anda minum lalu pulang katanya dalam acara samabeberapa bulan kemudian tidal bridge kembali dengan hasil kajian kedua kali ini menurut kajian mereka tarif dasar listrik dapat ditekan hingga us sen per kwhsaya tidak tawar lagi katanya menerimakajian pertama mencatat arus laut di bawah meter per detik kajian kedua ditemukan arus laut menghasilkan kecepatan empat sampai lima meter per detik dengan hasil ini katanya pln bisa membangun pembangkit hingga mw di nusa tenggara timurtahap pertama proyek terdiri dari konstruksi jembatan sepanjang meter dengan pembangkit listrik terintegrasi di bawah dengan kapasitas mw pembangkit ini bisa menyuplai listrik lebih orangsetelah konstruksi pertama selesai pembangunan lanjut dengan penambahan dan finalisasi pembangkit berkapasitas mw yang bisa termanfaatkan lebih setengah juta orang proyek dengan durasi empat tahun ini mencapai nilai kontrak hingga us jutatidal bridge menyatakan proyek akan berkontribusi terhadap pengembangan wilayah timur indonesia dan hubungan antara pulaupulau dengan perbaikan infrastruktur selain itu akan berdampak langsung pada perikanan dan agro budidaya di daerahjembatan yang terkoneksi dengan pembangkit listrik ini akan merangsang pariwisata dan memperbaiki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan dalam jangka panjang pengembangan teknologi energi arus laut mengadopsi teknologi energi angin dengan mengubah energi kinetik arus laut jadi energi rotasi dan listrik daya yang dihasilkan turbin arus laut lebih besar dari turbin angin karena massa air laut hampir kali rapat massa udarabeberapa negara sudah pakai teknologi ini antara lain skotlandia swedia perancis norwegia inggris irlandia utara australia italia korea selatan dan amerika serikatdi indonesia menurut kesdm kecepatan arus pasang surut di pantai indonesia sekitar meter per detik kecuali di selat antara bali lombok dan nusa tenggara bisa meter per detikarus terkuat tercatat di selat antara pulau taliabu dan mangole di kepulauan sula maluku utara kecepatan sampai lima meter per detik dengan durasi dua sampai tiga jam perharipengembangan arus laut penting sebagai pembangkit listrik karena relatif stabil periodik dan pola dan karakteristik dapat diprediksikesdm berharap pada energi arus laut dari plta laut akan menunjang pencapaian proporsi berbagai energi terbarukan dari sasaran kebijakan energi bauran energi indonesiadalam permen esdm no menggantikan permen pemerintah mengatur harga beli listrik dari plta laut maksimal dari biaya pokok produksi bpp setempat seperti pembangkit energi terbarukan lain plta laut pakai sistem boot di mana setelah masa kontrak habis pembangkit akan dialihkan jadi milik pemerintah
"Texas Heat Wave Caused by Global Warming, NASA’s Hansen Says. Suhu di Texas tetap stabil selama tiga bulan musim panas terakhir, dan kerugian akibat kekeringan jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]",pola cuaca yang berubah,texas heat wave caused by global warming nasas hansen says suhu di texas tetap stabil selama tiga bulan musim panas terakhir dan kerugian akibat kekeringan jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya
"In California Clean Air Fight, Environmental Justice Takes a Leading Role. Banyak kritik diarahkan kepada lembaga ini atas kebijakan yang dianggap tidak cukup ketat untuk melindungi kualitas udara.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,in california clean air fight environmental justice takes a leading role banyak kritik diarahkan kepada lembaga ini atas kebijakan yang dianggap tidak cukup ketat untuk melindungi kualitas udara
Panel at National Press Club Discusses Clean Break. Davidson menyangsikan bahwa AS dapat mencapai transisi energi bersih bahkan jika pemerintah mendengarkan rakyat.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,panel at national press club discusses clean break davidson menyangsikan bahwa as dapat mencapai transisi energi bersih bahkan jika pemerintah mendengarkan rakyat
"Jurnalis Lingkungan Kamboja Dibunuh Terkait Investigasi Penebangan Liar. Kurang dari lima bulan setelah terbunuhnya aktivis lingkungan Kamboja, Chut Wutty, kini seorang jurnalis lingkungan bernama Serei Oudom ditemukan tewas terbantai di bagasi mobilnya, dengan kemungkinan dibunuh dengan kapak, seperti dilaporkan oleh AFP. Oudom, yang bekerja untuk koran lokal , dikenal sebagai penulis isu penebangan liar yang marak terjadi di Kamboja, dan seringkali mengaitkan kejahatan lingkungan ini dengan sejumlah pebisnis dan politisi. Mobil dan jenazah Oudom ditemukan ditengah perkebunan kacang mede di propinsi Ratanakiri, seubah area yang marak dengan ilegal logging.“Sebelum dia dibunuh, jurnalis lain sudah mengingatkannya agar tidak menulis terlalu kritis tentang kejahatan kehutanan,” ungkap Pen Bonnar dari Asosiasi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Kamboja (Adhoc), kepada AFP. Oudom, jurnalis berusia 44 tahun juga menulis terkait kecelakaan lalu lintas dan protokolnya, menurut editornya.Oudom terakhir kali bertemu istrinya hari Minggu, 8 September 2012 saat meminta izin untuk rapat dan akan kembali secepatnya. Dia ditemukan hari Selasa dengan luka di kepala, dan menurut keterangan polisi dia diserang dengan menggunakan kapak. Proses penyelidikan atas kasus ini kini terus dilakukan, dan polisi telah meminta keterangan dari anggota Polisi Militer bernama An Bunheng. Dan masih sekitar sepuluh orang lainnya akan ditanyai seputar kasus ini.“Banyak sekali uang yang terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah orang-orang yang diperlengkapi dengan baik dan didanai dengan besar,” ungkap Ou Virak, Presiden Adhoc, kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC). “Para penebang liar ini akan melakukan apapun untuk melindungi kepentingan mereka, termasuk membunuh para aktivis yang menghalangi mereka.”Kelompok jurnalis international bernama Reporters Without Borders, telah memento pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, terutama jika pembunuhan ini terkait dengan peliputan Oudom atas kasus penebangan liar. Kematian Oudom memiliki banyak kesamaan dengan kematian Chut Wutty lima bulan sebelumnya. Wutty sedang menemani dua jurnalis di area yang terkenal akan penebangan liar. Keduanya juga menghabiskan waktu mereka untuk secara khusus menyoroti kasus penebangan liar yang menggunduli hutan tropis di Kamboja dan merampok kehidupan masyarakat adat. Kematian Chut Wuty hingga kini masih berselimut misteri dengan berbagai isu yang lalu lalang tanpa penyelidikan resmi; banyak orang mengkhawatirkan bahwa kematian Oudom juga akan membeku.Antara tahun 1990 hingga 2010, Kamboja kehilangan nyaris seperempat (22 persen) tutupan hutan mereka, luas ini bahkan lebih besar dari negara Haiti. Hingga tahun 2010, sekitar 57% luas negara ini masih tertutup hutan, namun hanya 3.2% hutan primer. Namun tidak semua hilangnya hutan ini terkait penebangan liar; deforestasi di Kamboja adalah kesalahan negara ini sendiri.Pemerintah Kamboja baru-baru ini memberikan banyak ‘konsesi ekonomi lahan’ kepada berbagai perusahaan asing, dan membuat mereka berhak untuk menebang hutan untuk keperluan pertanian, bahkan di wilayah yang dilindungi. Berbagai protes yang muncul terkait praktek ini, dan juga kematian Chut Wutty, memaksa Perdana Menteri Hun Sen menghentikan sementara pemberian konsesi. Secara keseluruhan, menurut data dari Adhoc, sekitar 2 juta hektar hutan atau sekitar 10% dari luas negara Kamboja- telah diserahkan kepada perusahaan asing untuk keperluan penebangan, pertambangan, pertanian dan pembangunan lainn melalui kebijakan konsesi ekonomi lahan ini.Salah satu contoh adalah Virachey National Park di Ratanakiri, dimana Oudum ditemukan tewas. Daerah kawasan lindung ini kini diserbu penebangan dan pertambangan, dan telah berkurang 9.000 hektar untuk perkebunan karet. Menurut seorang penulis bernama Greg McCann, VIrachey diabaikan oleh banyak kelompok konservasi kendati memiliki pemandangan yang sangat indah dan menjadi rumah bagi berbagai spesies penting dunia seperti harimau.","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",jurnalis lingkungan kamboja dibunuh terkait investigasi penebangan liar kurang dari lima bulan setelah terbunuhnya aktivis lingkungan kamboja chut wutty kini seorang jurnalis lingkungan bernama serei oudom ditemukan tewas terbantai di bagasi mobilnya dengan kemungkinan dibunuh dengan kapak seperti dilaporkan oleh afp oudom yang bekerja untuk koran lokal dikenal sebagai penulis isu penebangan liar yang marak terjadi di kamboja dan seringkali mengaitkan kejahatan lingkungan ini dengan sejumlah pebisnis dan politisi mobil dan jenazah oudom ditemukan ditengah perkebunan kacang mede di propinsi ratanakiri seubah area yang marak dengan ilegal loggingsebelum dia dibunuh jurnalis lain sudah mengingatkannya agar tidak menulis terlalu kritis tentang kejahatan kehutanan ungkap pen bonnar dari asosiasi hak asasi manusia dan pembangunan kamboja adhoc kepada afp oudom jurnalis berusia tahun juga menulis terkait kecelakaan lalu lintas dan protokolnya menurut editornyaoudom terakhir kali bertemu istrinya hari minggu september saat meminta izin untuk rapat dan akan kembali secepatnya dia ditemukan hari selasa dengan luka di kepala dan menurut keterangan polisi dia diserang dengan menggunakan kapak proses penyelidikan atas kasus ini kini terus dilakukan dan polisi telah meminta keterangan dari anggota polisi militer bernama an bunheng dan masih sekitar sepuluh orang lainnya akan ditanyai seputar kasus inibanyak sekali uang yang terlibat dalam kasus ini mereka adalah orangorang yang diperlengkapi dengan baik dan didanai dengan besar ungkap ou virak presiden adhoc kepada australian broadcasting corporation abc para penebang liar ini akan melakukan apapun untuk melindungi kepentingan mereka termasuk membunuh para aktivis yang menghalangi merekakelompok jurnalis international bernama reporters without borders telah memento pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini terutama jika pembunuhan ini terkait dengan peliputan oudom atas kasus penebangan liar kematian oudom memiliki banyak kesamaan dengan kematian chut wutty lima bulan sebelumnya wutty sedang menemani dua jurnalis di area yang terkenal akan penebangan liar keduanya juga menghabiskan waktu mereka untuk secara khusus menyoroti kasus penebangan liar yang menggunduli hutan tropis di kamboja dan merampok kehidupan masyarakat adat kematian chut wuty hingga kini masih berselimut misteri dengan berbagai isu yang lalu lalang tanpa penyelidikan resmi banyak orang mengkhawatirkan bahwa kematian oudom juga akan membekuantara tahun hingga kamboja kehilangan nyaris seperempat persen tutupan hutan mereka luas ini bahkan lebih besar dari negara haiti hingga tahun sekitar luas negara ini masih tertutup hutan namun hanya hutan primer namun tidak semua hilangnya hutan ini terkait penebangan liar deforestasi di kamboja adalah kesalahan negara ini sendiripemerintah kamboja barubaru ini memberikan banyak konsesi ekonomi lahan kepada berbagai perusahaan asing dan membuat mereka berhak untuk menebang hutan untuk keperluan pertanian bahkan di wilayah yang dilindungi berbagai protes yang muncul terkait praktek ini dan juga kematian chut wutty memaksa perdana menteri hun sen menghentikan sementara pemberian konsesi secara keseluruhan menurut data dari adhoc sekitar juta hektar hutan atau sekitar dari luas negara kamboja telah diserahkan kepada perusahaan asing untuk keperluan penebangan pertambangan pertanian dan pembangunan lainn melalui kebijakan konsesi ekonomi lahan inisalah satu contoh adalah virachey national park di ratanakiri dimana oudum ditemukan tewas daerah kawasan lindung ini kini diserbu penebangan dan pertambangan dan telah berkurang hektar untuk perkebunan karet menurut seorang penulis bernama greg mccann virachey diabaikan oleh banyak kelompok konservasi kendati memiliki pemandangan yang sangat indah dan menjadi rumah bagi berbagai spesies penting dunia seperti harimau
"Solar Job Growth Hits Record High, Shows Economic Power of Clean Energy, Group Says. Sektor tenaga surya tidak berhasil menambah pekerjaan di 44 negara bagian tahun lalu, dan hanya beberapa negara bagian yang terlibat.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",inisiatif energi terbarukan,solar job growth hits record high shows economic power of clean energy group says sektor tenaga surya tidak berhasil menambah pekerjaan di negara bagian tahun lalu dan hanya beberapa negara bagian yang terlibat
"Clean Energy Could Fuel Most Countries by 2050, Study Shows. Transisi ke energi terbarukan tidak akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi justru menghilangkan pekerjaan di sektor energi tradisional.","[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional",clean energy could fuel most countries by study shows transisi ke energi terbarukan tidak akan menciptakan lapangan kerja baru tetapi justru menghilangkan pekerjaan di sektor energi tradisional
"Paris Treaty Could Broaden EPA’s Authority Over Greenhouse Gases. Undang-Undang Udara Bersih awalnya dirancang untuk menangani polusi global, bukan hanya di Amerika Serikat.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,paris treaty could broaden epas authority over greenhouse gases undangundang udara bersih awalnya dirancang untuk menangani polusi global bukan hanya di amerika serikat
Dinas SDA DKI kelola air hujan dengan pendekatan lingkungan. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa fokus pada ruang terbuka biru dan hijau tidak cukup efektif dalam menangani masalah banjir yang semakin parah di Jakarta.,"[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
perencanaan kota",dinas sda dki kelola air hujan dengan pendekatan lingkungan beberapa pihak mungkin merasa bahwa fokus pada ruang terbuka biru dan hijau tidak cukup efektif dalam menangani masalah banjir yang semakin parah di jakarta
"Hutan Tropika Humida Hanya Tersisa 48% di Indonesia. Penyusutan (deforestrasi) luas hutan di Indonesia melaju sangat cepat. Kerusakan hutan ini telah berdampak besar dengan meningkatkan emisi karbon hampir 20 %. Selain itu, ekspor kayu tropis di Indonesia terbesar di seluruh dunia. Hampir 700.000 hektar diambil kayunya setiap tahun. 1,3 juta hektarnya karena penebangan illegal (illegal logging). Indonesia sebagai negara tropis, kaya akan hutan tropis humida. Hutan di Indonesia memiliki nilai ekologis tinggi. Salah satunya hutan dapat mempengaruhi pola curah hujan melalui transpirasi dan melindungi daerah aliran sungai. Akan tetapi, deforestasi menyebabkan penurunan curah hujan dan perubahan pola distribusinya. Ini juga menyebabkan erosi dan banjir. Pohon-pohon hutan hujan tropis perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat dipanen dan tidak dapat digantikan dengan cepat, demikian juga komunitasnya yang kompleks juga juga tidak mudah digantikan bila rusak.Pada tahun 1960, luas hutan tropika humida sebesar 82% dari luas Indonesia. Akan tetapi, saat ini luasnya hanya berkisar 48%. Ada beberapa faktor yang penyebabnya. Menurut Prof. Dr. Kris Herawan Timotius, dosen fakultas bioteknologi, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, mengatakan, faktor utama deforestrasi hutan di Indonesia karena penebangan hutan secara illegal maupun legal, kebakaran hutan, alih fungsi menjadi perkebunan sawit dan penambangan. Perijinan dari pemerintah daerah terhadap alih fungsi hutan jarang sekali memikirkan dampak pada ekosistem hutan dan eksositem lainnya untuk jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mencegah deforestrasi, pemerintah perlu menggunakan yang ada, evaluasi dan perketat perijinan terhadap perusahaan yang beroperasi akan dampak pada rusaknya hutan. “Pelihara dan jagalah hutan yang ada saat ini dan perbaiki yang rusak. Ini bisa sedikit menghambat deforestrasi hutan,” kata Prof. Kris.Ekploitasi sumbedaya hutan tropis di Indonesia yang tidak bijaksana pada akhirnya juga berdampak pada kehidupan manusia dan ekologi flora dan fauna di dalamnya. Prof. Dr. Friedhelm Goltenboth, dari Universitas Hohenheim, Stutgart Jerman, dalam presentasinya pada pembahasan buku “” di UKDW Yogyakarta, Senin, 27 Agustus 2012 mengatakan, banyak sekali keanekaragaman hayati di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1.3 % dari luas bumi, akan tetapi Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, meliputi : 10 % dari total jenis tumbuhan berbunga, 12 % dari total jenis mamalia, 16 % dari total jenis reptilia, 17 % dari total jenis burung dan 25 % dari total jenis ikan di seluruh dunia. “Sampai saat ini, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia internasional dalam hal keanekaragaman hayatinya,” kata Prof. Goltenboth.Prof. Goltenboth juga ikut ambil bagian dalam tim penulis buku yang banyak berbicara tentang keadaan keanekaragaman hayati di Indonesia ini. Ia dan ketiga penulis lainnya ingin menggambarkan keadaan kondisi geografi, geologi dan iklim di Indonesia. Ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem pantai meliputi, hutan bakau, muara, gua, pulau-pulau kecil, padang rumpun dan sabana. Ekosistem hutan meliputi, hutan pantai, hutan hujan hijau abadi daratan rendah tropis, ekosistem hutan khusus dan hutan pegunungan. Agroekosistem dan ekologi manusia, termasuk ekologi sosial tentang keberadaan manusia, pembangunan dan pengaruhnya terhadap kepualuan ini. Buku penelitian ini, ingin mengatakan apa saja keanekaragaman hayati di Indonesia, apa yang tersisa, apa penyebabnya dan bagaimana solusi pencegahan dan pelestariannya. “ Kami ingin memberikan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik ekosistem tropis dengan contoh kasus nyata yang terjadi di Kepulauan Indonesia,”kata Prof. Goltenboth.Apabila Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati tidak bisa mengenal ekosistem yang ada, ini akan berdampak pada kebijakan dan tindakan untuk menjaga kelestariannya. Lalu bagaimana dengan nasib hutan tropika humida pada tahun 2030? Berapa banyak lagi jumlah flora dan fauna yang akan hilang ?CITATION: Göltenboth, Friedhelm. and Dumalag, Rolito M. Elsevier, Amsterdam ; Oxford : 2006Untuk membaca sebagian isi buku ini, silakan klik:","[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",hutan tropika humida hanya tersisa di indonesia penyusutan deforestrasi luas hutan di indonesia melaju sangat cepat kerusakan hutan ini telah berdampak besar dengan meningkatkan emisi karbon hampir selain itu ekspor kayu tropis di indonesia terbesar di seluruh dunia hampir hektar diambil kayunya setiap tahun juta hektarnya karena penebangan illegal illegal logging indonesia sebagai negara tropis kaya akan hutan tropis humida hutan di indonesia memiliki nilai ekologis tinggi salah satunya hutan dapat mempengaruhi pola curah hujan melalui transpirasi dan melindungi daerah aliran sungai akan tetapi deforestasi menyebabkan penurunan curah hujan dan perubahan pola distribusinya ini juga menyebabkan erosi dan banjir pohonpohon hutan hujan tropis perlu waktu bertahuntahun untuk dapat dipanen dan tidak dapat digantikan dengan cepat demikian juga komunitasnya yang kompleks juga juga tidak mudah digantikan bila rusakpada tahun luas hutan tropika humida sebesar dari luas indonesia akan tetapi saat ini luasnya hanya berkisar ada beberapa faktor yang penyebabnya menurut prof dr kris herawan timotius dosen fakultas bioteknologi universitas kristen duta wacana ukdw yogyakarta mengatakan faktor utama deforestrasi hutan di indonesia karena penebangan hutan secara illegal maupun legal kebakaran hutan alih fungsi menjadi perkebunan sawit dan penambangan perijinan dari pemerintah daerah terhadap alih fungsi hutan jarang sekali memikirkan dampak pada ekosistem hutan dan eksositem lainnya untuk jangka panjang oleh karena itu untuk mencegah deforestrasi pemerintah perlu menggunakan yang ada evaluasi dan perketat perijinan terhadap perusahaan yang beroperasi akan dampak pada rusaknya hutan pelihara dan jagalah hutan yang ada saat ini dan perbaiki yang rusak ini bisa sedikit menghambat deforestrasi hutan kata prof krisekploitasi sumbedaya hutan tropis di indonesia yang tidak bijaksana pada akhirnya juga berdampak pada kehidupan manusia dan ekologi flora dan fauna di dalamnya prof dr friedhelm goltenboth dari universitas hohenheim stutgart jerman dalam presentasinya pada pembahasan buku di ukdw yogyakarta senin agustus mengatakan banyak sekali keanekaragaman hayati di indonesia walaupun luas indonesia hanya dari luas bumi akan tetapi indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi meliputi dari total jenis tumbuhan berbunga dari total jenis mamalia dari total jenis reptilia dari total jenis burung dan dari total jenis ikan di seluruh dunia sampai saat ini indonesia menjadi pusat perhatian dunia internasional dalam hal keanekaragaman hayatinya kata prof goltenbothprof goltenboth juga ikut ambil bagian dalam tim penulis buku yang banyak berbicara tentang keadaan keanekaragaman hayati di indonesia ini ia dan ketiga penulis lainnya ingin menggambarkan keadaan kondisi geografi geologi dan iklim di indonesia ekosistem air tawar dan air laut ekosistem pantai meliputi hutan bakau muara gua pulaupulau kecil padang rumpun dan sabana ekosistem hutan meliputi hutan pantai hutan hujan hijau abadi daratan rendah tropis ekosistem hutan khusus dan hutan pegunungan agroekosistem dan ekologi manusia termasuk ekologi sosial tentang keberadaan manusia pembangunan dan pengaruhnya terhadap kepualuan ini buku penelitian ini ingin mengatakan apa saja keanekaragaman hayati di indonesia apa yang tersisa apa penyebabnya dan bagaimana solusi pencegahan dan pelestariannya kami ingin memberikan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik ekosistem tropis dengan contoh kasus nyata yang terjadi di kepulauan indonesiakata prof goltenbothapabila indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati tidak bisa mengenal ekosistem yang ada ini akan berdampak pada kebijakan dan tindakan untuk menjaga kelestariannya lalu bagaimana dengan nasib hutan tropika humida pada tahun berapa banyak lagi jumlah flora dan fauna yang akan hilang citation gltenboth friedhelm and dumalag rolito m elsevier amsterdam oxford untuk membaca sebagian isi buku ini silakan klik
"RI jajaki kerja sama dengan EU Commissioner soal transisi energi. Meski kerja sama dengan Uni Eropa dalam transisi energi terbarukan banyak menjanjikan, tantangan seperti ketergantungan pada dukungan finansial internasional dapat menghambat implementasi yang efektif.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional",ri jajaki kerja sama dengan eu commissioner soal transisi energi meski kerja sama dengan uni eropa dalam transisi energi terbarukan banyak menjanjikan tantangan seperti ketergantungan pada dukungan finansial internasional dapat menghambat implementasi yang efektif
"Kerja sama ini akan memperkuat langkah Pertamina dalam mengatasi perubahan iklim Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah berjalan dalam transisi dan menjaga keamanan energi di Indonesia dan Jepang. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, mengatakan kerja sama tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia dan beberapa perusahaan Jepang yang sedang melakukan proyek pengembangan hulu minyak dan gas bumi untuk menghadapi era transisi energi. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam penyimpanan CO2 bawah tanah serta produksi bahan bakar bersih seperti hidrogen dan amonia. Pertamina NRE-TEPCO HD Jepang teken MoU pengembangan hidrogen hijau Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Nicke Widyawati dan Chairman & CEO, JOGMEC Takahara Ichiro yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Nishimura Yasutoshi di Side Event G7 Ministrial Meeting on Climate, Energy and Environment di Sapporo, Jepang, Jumat (14/4). Selanjutnya, nota kesepahaman ini akan diperdalam dengan joint study agreement (JSA) untuk implementasi Carbon Capture Utilization & Storage Huff & Puff ) di Lapangan Sukowati milik Pertamina EP Cepu (PEPC). Kelanjutan kerja sama tersebut rencananya akan ditandatangani di Indonesia pada Juli 2023 dan terus diperkuat dengan penandatanganan JSA kedua pada 2024. ""Kerja sama ini akan memperkuat langkah Pertamina dalam mengatasi perubahan iklim, menurunkan emisi karbon dan menjalankan transisi energi serta menjaga ketahanan energi nasional,"" kata Nicke. Pertamina menyatakan bahwa JOGMEC juga berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan energi Jepang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan netralitas karbon di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Berdasarkan konsep Asian Zero Emission Community (AZEC) dan Asian Energy Transition Initiative (AETI) yang keduanya dipimpin oleh Pemerintah Jepang. Selain itu, JOGMEC juga berkomitmen untuk berkontribusi pada peningkatan ketahanan energi Jepang dan realisasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan netralitas karbon di Indonesia dan negara Asia lainnya Sebelumnya, Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina EP dan JOGMEC telah berkolaborasi dalam studi bersama terhadap injeksi CO2 di Lapangan Jatibarang di Jawa Barat sejak Agustus 2022. Kedua pihak telah berhasil menerapkan CO2 Huff and Puff untuk menunjukkan dan memverifikasi efek Co2 EOR dan terkait penyimpanan CO2 di bawah tanah pada lapangan minyak dan gas yang telah mengalami penurunan produksi. Dengan adanya pengalaman historis yang telah dilakukan oleh JOGMEC dan PT Pertamina EP, Pertamina memperkuat kerja sama dengan ruang lingkup yang lebih luas melalui penandatanganan MOU yang akan memberikan peningkatan kajian implementasi studi CO2 secara efektif. Kesepakatan MOU tersebut dilakukan untuk mengkaji dan mempromosikan proyek-proyek yang terkait dengan memanfaatkan CO2 untuk meningkatkan produksi minyak dan gas melalui teknologi Enhanced Oil/Gas Recovery (EOR/EGR). Peluang kerja sama lainnya juga dilakukan pada produksi hidrogen dan amonia dengan penangkapan dan penyimpanan karbon ( Carbon Capture & Storage ) serta penangkapan dan penyimpanan gas buang CO2 oleh sektor industri, seperti pembangkit listrik, pabrik baja dan semen yang termasuk CCS Hub dan Cluster Industry. Kerja sama tersebut juga ditujukan pada perusahaan-perusahaan Jepang yang berada dalam naungan JOGMEC. Dubes Jepang kunjungi PGE Lahendong studi pengembangan hidrogen hijau Pewarta: Benardy Ferdiansyah Editor: Ahmad Wijaya Copyright © ANTARA 2023. Kerja sama antara Pertamina dan JOGMEC dalam pengembangan teknologi Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan transisi energi.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,kerja sama ini akan memperkuat langkah pertamina dalam mengatasi perubahan iklim jakarta antara pt pertamina persero menandatangani nota kesepahaman mou dengan japan organization for metals and energy security jogmec untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah berjalan dalam transisi dan menjaga keamanan energi di indonesia dan jepang direktur utama pertamina nicke widyawati melalui keterangan tertulisnya di jakarta senin mengatakan kerja sama tersebut perlu dilakukan oleh indonesia dan beberapa perusahaan jepang yang sedang melakukan proyek pengembangan hulu minyak dan gas bumi untuk menghadapi era transisi energi selain itu indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam penyimpanan co bawah tanah serta produksi bahan bakar bersih seperti hidrogen dan amonia pertamina nretepco hd jepang teken mou pengembangan hidrogen hijau penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh nicke widyawati dan chairman ceo jogmec takahara ichiro yang disaksikan oleh menteri energi dan sumber daya mineral esdm arifin tasrif dan menteri ekonomi perdagangan dan industri jepang nishimura yasutoshi di side event g ministrial meeting on climate energy and environment di sapporo jepang jumat selanjutnya nota kesepahaman ini akan diperdalam dengan joint study agreement jsa untuk implementasi carbon capture utilization storage huff puff di lapangan sukowati milik pertamina ep cepu pepc kelanjutan kerja sama tersebut rencananya akan ditandatangani di indonesia pada juli dan terus diperkuat dengan penandatanganan jsa kedua pada kerja sama ini akan memperkuat langkah pertamina dalam mengatasi perubahan iklim menurunkan emisi karbon dan menjalankan transisi energi serta menjaga ketahanan energi nasional kata nicke pertamina menyatakan bahwa jogmec juga berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan energi jepang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan netralitas karbon di kawasan asia termasuk indonesia berdasarkan konsep asian zero emission community azec dan asian energy transition initiative aeti yang keduanya dipimpin oleh pemerintah jepang selain itu jogmec juga berkomitmen untuk berkontribusi pada peningkatan ketahanan energi jepang dan realisasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan netralitas karbon di indonesia dan negara asia lainnya sebelumnya pertamina melalui anak usahanya pt pertamina ep dan jogmec telah berkolaborasi dalam studi bersama terhadap injeksi co di lapangan jatibarang di jawa barat sejak agustus kedua pihak telah berhasil menerapkan co huff and puff untuk menunjukkan dan memverifikasi efek co eor dan terkait penyimpanan co di bawah tanah pada lapangan minyak dan gas yang telah mengalami penurunan produksi dengan adanya pengalaman historis yang telah dilakukan oleh jogmec dan pt pertamina ep pertamina memperkuat kerja sama dengan ruang lingkup yang lebih luas melalui penandatanganan mou yang akan memberikan peningkatan kajian implementasi studi co secara efektif kesepakatan mou tersebut dilakukan untuk mengkaji dan mempromosikan proyekproyek yang terkait dengan memanfaatkan co untuk meningkatkan produksi minyak dan gas melalui teknologi enhanced oilgas recovery eoregr peluang kerja sama lainnya juga dilakukan pada produksi hidrogen dan amonia dengan penangkapan dan penyimpanan karbon carbon capture storage serta penangkapan dan penyimpanan gas buang co oleh sektor industri seperti pembangkit listrik pabrik baja dan semen yang termasuk ccs hub dan cluster industry kerja sama tersebut juga ditujukan pada perusahaanperusahaan jepang yang berada dalam naungan jogmec dubes jepang kunjungi pge lahendong studi pengembangan hidrogen hijau pewarta benardy ferdiansyah editor ahmad wijaya copyright antara kerja sama antara pertamina dan jogmec dalam pengembangan teknologi carbon capture utilization storage ccus di indonesia merupakan langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan transisi energi
"Golput di Pemilu? Tunggu Dulu, Pikirkan Hutan dan Lingkungan. “” Begitu tema yang dibawakan Heru Prasetyo, Kepala Badan REDD+ kala berbicara di hadapan para mahasiswa Atma Jaya Jakarta, akhir Februari 2014. Heru hadir sebagai pembicara bersama Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Acara yang dimoderatori Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif ini juga dihadiri M Makdin Sinaga, Wakil Rektor III Unika Atma Jaya.Mereka berbicara tentang peran penting generasi muda menggunakan hak suara dalam pemilihan umum 2014 dengan memilih figur-figur pemimpin negeri dan wakil rakyat yang peduli lingkungan. Ini juga berisi ajakan kepada mahasiswa agar tak menjadi golongan putih (golput) demi menyelamatkan hutan dan lingkungan.Heru mengatakan, Badan REDD+ ikut menyuarakan pilih-pilih calon pemimpin maupun wakil rakyat pada pemilu 2014 yang peduli hutan dan lingkungan. “Di daerah-daerah kami sudah bekerja. Kami sosialisasi REDD+ sekaligus seruan pilih calon yang peduli hutan. Kami tak menyebut partai atau figur, tetapi bagaimana warga harus pandai memilih,” katanya.Hutan Indonesia sudah kritis. Sampai 1998, katanya, hutan negara ini dikelola serampangan, dan dieksploitasi besar-besaran. Kondisi ini, katanya, menunjukkan tata kelola hutan buruk selama ini. Dia juga memperlihatkan peta tutupan hutan Indonesia, yang masih tersisa di beberapa lokasi. Namun, pemandangan miris kala dia memperlihatkan hutan nyaris tak tampak ketika peta tutupan hutan itu di-dengan izin-izin yang telah diberikan.Menurut dia, apa yang dilakukan 30 tahun lalu tak mudah untuk dihentikan. “Kalau langsung dihentikan, bak kendaraan, bisa selip. Kita bikin armada ini belok aman yakni lewat REDD+.”REDD+ tak hanya berbicara tentang menjaga hutan, atau mengurangi deforestasi untuk menghasilkan karbon, tetapi juga memperhatikan keragaman hayati dan manusia yang hidup di dalamnya. “Jadi REDD+ memperhatikan masyarakat sekitar hutan.”Menjaga hutan bukan berarti tak bisa dimanfaatkan sama sekali. Namun, bagaimana memastikan ekonomi tetap berjalan dan hutan terjaga. Jadi, katanya, musuh terbesar adalah bisnis yang dijalankan seperti biasa () yang hanya fokus kepentingan ekonomi.“Pertumbuhan ekonomi bagus buat angka, kemiskinan sekitar hutan penting, namun terpenting keseimbangan antara pembangunan dan menjaga lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan,” ucap Heru.Menurut dia, masa kelam pengelolaan hutan masa lalu jangan sampai terulang. “Tak usah cari kesalahan, tapi jangan lupa orang buat kesalahan.” Jadi, kata Heru, jangan pernah lupa dengan orang yang merusak hutan, melanggar HAM maupun para koruptor. “Jangan sampai mereka menjadi Presiden atau wakil rakyat. Kita bisa andil. Gampang, karena ada pemilu. Susah, kalo hak pemilu dipakai.”Abetnego mengatakan, sejak awal Walhi sudah berkampanye bersih-bersih parlemen dari aktor perusak lingkungan. Pemilih yang menentukan mereka duduk atau tidak. “Jadi, persoalan lingkungan ini persoalan politik. Karena ada kebijakan yang dikeluarkan dan diputuskan oleh yang dipilih dari proses politik,” katanya.Untuk itu, kata Abetnego, penting membangun kesadaran politik warga bahwa politik lingkungan itu penting. Jadi, bagaimana dalam pemilu 2014 ini, lingkungan menjadi agenda bagi partai politik, dan para calon. “Masyarakat pun dalam memilih harus lihat-lihat dulu figur yang peduli lingkungan.”Dia mengatakan, Walhi tidak berbicara tentang salah satu partai, tetapi semua partai dan kandidat mereka didorong untuk peduli terhadap isu-isu lingkungan.Jika tidak, maka ancaman bagi alam negeri. Pemimpin, yang dipilih rakyat jika tak memperhatikan lingkungan akan mengobral izin untuk eksploitasi sumber daya alam. Izin keluar bukan sebagai alat regulasi, atau menata hutan dan kepastian monitoring, tetapi komoditas. Untuk itu, peran warga, terutama generasi muda dalam memilih calon-calon peduli lingkungan sangat penting.“Misal di Kalteng, mantan bupati baru berhenti dan tak terpilih lagi, izin-izin diberikan untuk keluarga. Di akte notaris, dia ya anaknya, itu sekitar 250 ribu hektar. Hal-hal macam ini makin menggila. Kekayaan alam ini dimanfaatkan oleh politisi-politisi jahat.”Guna mendorong itupula, pada 11 Maret ini di Istora Senayan, Walhi akan mengadakan gawe akbar mengkampanyekan pemilu dan lingkungan. Di sana akan aksi gabungan berbagai elemen, dari para aktivis, musisi, sampai budayakan.Menurut dia, masalah utama kerusakan hutan dan lingkungan di negeri ini adalah alih fungsi lahan, dan pencemaran oleh perusahaan-perusahan seperti pertambangan, perkebunan sampai pariwisata. Konversi lahan pertanian juga terjadi. “Ini memberikan konsekuensi degradasi pada lingkungan hidup.”Saat ini, luasan kebun sawit sudah mencapai 11 juta hektar lebih dan perizinan yang dikumpulkan sudah hampir 30 juta hektar lebih. Untuk tambang, pinjam kawasan hutan pada 2014 sudah capai 6,5 juta hektar. “Ini tekanan sangat luar biasa pada hutan. Ini persoalan serius.”Tak pelak, bencana terjadi di mana-mana. Data Walhi menyebutkan, bencana ekologis 2013 melonjak tajam. Tahun 2012, banjir dan longsor terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125 orang. Pada 2013 bencana menjadi 1.392 kali naik 293 persen. Bencana melanda 6727 desa atau keluarahan tersebar di 2.787 kecamatan, 419 kabupatendan kota di 34 provinsi dengan korban jiwa 565 orang.Berdasarkan jenis bencana, banjir mendominasi yaitu 992, banjir rob 70 dan tanah longsor 330 kejadian. Daearah–daerah rawan banjir di Kabupaten Bandung, Jakarta Timur, Medan dan Samarinda. Sedang daerah rawan longsor adalah Cianjur dan Sirimau, Ambon. Pada kedua wilayah ini memang tektur tanah relatif labil selain topografi dengan tingkat kecuraman diatas 40 derajat.Bencana ekologis 2013 baik frekuensi, intensitas dan sebaran meningkat menunjukkan ekosistem kolaps. Daerah-daerah masif mengeksploitasi hutan untuk tambang dan perkebunan besar, terbukti paling banyak bencana ekologis.Di Sumatera, Aceh merupakan provinsi tertinggi bencana. Dari 23 kabupaten dan kota tak satupun luput dari bencana, terbesar pada wilayah deforestasi seperti di Aceh Barat dan Aceh Timur. Begitu pula Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.Sedang wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bekasi, Medan, Gorontalo, Bandung, Cirebon, Surabaya, Semarang, Samarinda dan Serang, yang terkena banjir, antara lain karena minim ruang terbuka hijau, kehilangan hutan mangrove, daerah resapan air menyusut. Juga sendimentasi dan degradasi pada anak-anak sungai serta darainase tak berfungsi maksimal.“Tak ada kabupaten bebas masalah. Ini jadi penting ingatkan soal ancaman ini. Maka penting, pilih pemimpin dan wakil rakyat yang peduli lingkungan,” kata Abetnego.Makdin menambahkan, mahasiswa sebagai agen perubahan mempunyai kesempatan berpartisipasi memiliki calon legislatif maupun pemimpin pemimpin negara dalam pemilu ini. “Kenali calon yang mempunyai visi misi lingkungan yang baik. Gunakan hak pilih kalian.”","[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
kampanye publik
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",golput di pemilu tunggu dulu pikirkan hutan dan lingkungan begitu tema yang dibawakan heru prasetyo kepala badan redd kala berbicara di hadapan para mahasiswa atma jaya jakarta akhir februari heru hadir sebagai pembicara bersama abetnego tarigan direktur eksekutif walhi nasional acara yang dimoderatori wimar witoelar pendiri yayasan perspektif ini juga dihadiri m makdin sinaga wakil rektor iii unika atma jayamereka berbicara tentang peran penting generasi muda menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dengan memilih figurfigur pemimpin negeri dan wakil rakyat yang peduli lingkungan ini juga berisi ajakan kepada mahasiswa agar tak menjadi golongan putih golput demi menyelamatkan hutan dan lingkunganheru mengatakan badan redd ikut menyuarakan pilihpilih calon pemimpin maupun wakil rakyat pada pemilu yang peduli hutan dan lingkungan di daerahdaerah kami sudah bekerja kami sosialisasi redd sekaligus seruan pilih calon yang peduli hutan kami tak menyebut partai atau figur tetapi bagaimana warga harus pandai memilih katanyahutan indonesia sudah kritis sampai katanya hutan negara ini dikelola serampangan dan dieksploitasi besarbesaran kondisi ini katanya menunjukkan tata kelola hutan buruk selama ini dia juga memperlihatkan peta tutupan hutan indonesia yang masih tersisa di beberapa lokasi namun pemandangan miris kala dia memperlihatkan hutan nyaris tak tampak ketika peta tutupan hutan itu didengan izinizin yang telah diberikanmenurut dia apa yang dilakukan tahun lalu tak mudah untuk dihentikan kalau langsung dihentikan bak kendaraan bisa selip kita bikin armada ini belok aman yakni lewat reddredd tak hanya berbicara tentang menjaga hutan atau mengurangi deforestasi untuk menghasilkan karbon tetapi juga memperhatikan keragaman hayati dan manusia yang hidup di dalamnya jadi redd memperhatikan masyarakat sekitar hutanmenjaga hutan bukan berarti tak bisa dimanfaatkan sama sekali namun bagaimana memastikan ekonomi tetap berjalan dan hutan terjaga jadi katanya musuh terbesar adalah bisnis yang dijalankan seperti biasa yang hanya fokus kepentingan ekonomipertumbuhan ekonomi bagus buat angka kemiskinan sekitar hutan penting namun terpenting keseimbangan antara pembangunan dan menjaga lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan ucap herumenurut dia masa kelam pengelolaan hutan masa lalu jangan sampai terulang tak usah cari kesalahan tapi jangan lupa orang buat kesalahan jadi kata heru jangan pernah lupa dengan orang yang merusak hutan melanggar ham maupun para koruptor jangan sampai mereka menjadi presiden atau wakil rakyat kita bisa andil gampang karena ada pemilu susah kalo hak pemilu dipakaiabetnego mengatakan sejak awal walhi sudah berkampanye bersihbersih parlemen dari aktor perusak lingkungan pemilih yang menentukan mereka duduk atau tidak jadi persoalan lingkungan ini persoalan politik karena ada kebijakan yang dikeluarkan dan diputuskan oleh yang dipilih dari proses politik katanyauntuk itu kata abetnego penting membangun kesadaran politik warga bahwa politik lingkungan itu penting jadi bagaimana dalam pemilu ini lingkungan menjadi agenda bagi partai politik dan para calon masyarakat pun dalam memilih harus lihatlihat dulu figur yang peduli lingkungandia mengatakan walhi tidak berbicara tentang salah satu partai tetapi semua partai dan kandidat mereka didorong untuk peduli terhadap isuisu lingkunganjika tidak maka ancaman bagi alam negeri pemimpin yang dipilih rakyat jika tak memperhatikan lingkungan akan mengobral izin untuk eksploitasi sumber daya alam izin keluar bukan sebagai alat regulasi atau menata hutan dan kepastian monitoring tetapi komoditas untuk itu peran warga terutama generasi muda dalam memilih caloncalon peduli lingkungan sangat pentingmisal di kalteng mantan bupati baru berhenti dan tak terpilih lagi izinizin diberikan untuk keluarga di akte notaris dia ya anaknya itu sekitar ribu hektar halhal macam ini makin menggila kekayaan alam ini dimanfaatkan oleh politisipolitisi jahatguna mendorong itupula pada maret ini di istora senayan walhi akan mengadakan gawe akbar mengkampanyekan pemilu dan lingkungan di sana akan aksi gabungan berbagai elemen dari para aktivis musisi sampai budayakanmenurut dia masalah utama kerusakan hutan dan lingkungan di negeri ini adalah alih fungsi lahan dan pencemaran oleh perusahaanperusahan seperti pertambangan perkebunan sampai pariwisata konversi lahan pertanian juga terjadi ini memberikan konsekuensi degradasi pada lingkungan hidupsaat ini luasan kebun sawit sudah mencapai juta hektar lebih dan perizinan yang dikumpulkan sudah hampir juta hektar lebih untuk tambang pinjam kawasan hutan pada sudah capai juta hektar ini tekanan sangat luar biasa pada hutan ini persoalan seriustak pelak bencana terjadi di manamana data walhi menyebutkan bencana ekologis melonjak tajam tahun banjir dan longsor terjadi kali dengan korban jiwa orang pada bencana menjadi kali naik persen bencana melanda desa atau keluarahan tersebar di kecamatan kabupatendan kota di provinsi dengan korban jiwa orangberdasarkan jenis bencana banjir mendominasi yaitu banjir rob dan tanah longsor kejadian daearahdaerah rawan banjir di kabupaten bandung jakarta timur medan dan samarinda sedang daerah rawan longsor adalah cianjur dan sirimau ambon pada kedua wilayah ini memang tektur tanah relatif labil selain topografi dengan tingkat kecuraman diatas derajatbencana ekologis baik frekuensi intensitas dan sebaran meningkat menunjukkan ekosistem kolaps daerahdaerah masif mengeksploitasi hutan untuk tambang dan perkebunan besar terbukti paling banyak bencana ekologisdi sumatera aceh merupakan provinsi tertinggi bencana dari kabupaten dan kota tak satupun luput dari bencana terbesar pada wilayah deforestasi seperti di aceh barat dan aceh timur begitu pula kalimantan timur kalimantan selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara dan sulawesi selatansedang wilayah perkotaan seperti jakarta bekasi medan gorontalo bandung cirebon surabaya semarang samarinda dan serang yang terkena banjir antara lain karena minim ruang terbuka hijau kehilangan hutan mangrove daerah resapan air menyusut juga sendimentasi dan degradasi pada anakanak sungai serta darainase tak berfungsi maksimaltak ada kabupaten bebas masalah ini jadi penting ingatkan soal ancaman ini maka penting pilih pemimpin dan wakil rakyat yang peduli lingkungan kata abetnegomakdin menambahkan mahasiswa sebagai agen perubahan mempunyai kesempatan berpartisipasi memiliki calon legislatif maupun pemimpin pemimpin negara dalam pemilu ini kenali calon yang mempunyai visi misi lingkungan yang baik gunakan hak pilih kalian
"Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan. ""Organisasi pangan dunia FAO bahkan memprediksi tahun 2050 mendatang, dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim, sebagai konsekuensi dari menurunnya hasil panen dan gagal panen,"" ujar Dwikorita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Oleh karena itu, ia mengatakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan dengan menekankan di tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan ekosistem atau bentang alam. ""Langkah-langkah strategis harus dilakukan guna mencegah risiko yang lebih fatal,"" katanya dalam acara Blended Training of Trainers on Climate Field School for Colombo Plan Member Countries, Senin. Dwikorita memaparkan seluruh negara di dunia saat ini mengalami dampak perubahan iklim dengan tingkat yang berbeda-beda, seperti cuaca ekstrem, bencana alam, penurunan keanekaragaman hayati, krisis air, dan lain sebagainya. Karenanya, perlu tindakan konkret seluruh negara untuk menekan laju perubahan iklim ini. Berdasarkan laporan yang dirilis World Meteorological Organization (WMO) atau Organisasi Meteorologi Dunia, kata Dwikorita, disebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat keenam tahun terpanas dunia. Periode 2015-2022 menjadi delapan tahun terpanas dalam catatan WMO. Pada awal Desember 2020 juga menempatkan tahun 2016 sebagai tahun terpanas (peringkat pertama), dengan tahun 2020 sedang on-the-track menuju salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah dicatat. Sementara itu, di Indonesia berdasarkan pengamatan yang dilakukan BMKG dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu permukaan rata-rata pada tahun 2022 lebih tinggi 0,9 derajat Celcius dibandingkan tahun 1981-2010, menandakan fenomena peningkatan suhu juga terjadi secara lokal dan global. Dwikorita menyampaikan pemanasan global memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi, durasi dan intensitas bencana hidrometeorologi, salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrim, tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikulat ke udara. ""BMKG terus melakukan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sektor pertanian, BMKG rutin menggelar sekolah lapang iklim (SLI) dengan sasaran penyuluh pertanian dan petani dari berbagai komoditas unggulan. Langkah ini juga untuk memperkuat literasi cuaca dan iklim mereka,"" tuturnya. BMKG perkuat literasi iklim-cuaca pada petani hadapi perubahan iklim Kepala BMKG sebut ancaman krisis pangan bukan isapan jempol Pakar WHO: Perlu tindakan mendesak untuk cegah dampak perubahan iklim Pewarta: Zubi Mahrofi Editor: Nurul Hayat Copyright © ANTARA 2023. Dwikorita Karnawati dari BMKG menegaskan bahwa perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan dan menyebabkan potensi bencana kelaparan pada tahun 2050","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]",pertanian dan keamanan pangan,jakarta antara kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg dwikorita karnawati mengingatkan perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan organisasi pangan dunia fao bahkan memprediksi tahun mendatang dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim sebagai konsekuensi dari menurunnya hasil panen dan gagal panen ujar dwikorita dalam keterangannya di jakarta selasa oleh karena itu ia mengatakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan dengan menekankan di tiga aspek yaitu ekonomi sosial dan ekosistem atau bentang alam langkahlangkah strategis harus dilakukan guna mencegah risiko yang lebih fatal katanya dalam acara blended training of trainers on climate field school for colombo plan member countries senin dwikorita memaparkan seluruh negara di dunia saat ini mengalami dampak perubahan iklim dengan tingkat yang berbedabeda seperti cuaca ekstrem bencana alam penurunan keanekaragaman hayati krisis air dan lain sebagainya karenanya perlu tindakan konkret seluruh negara untuk menekan laju perubahan iklim ini berdasarkan laporan yang dirilis world meteorological organization wmo atau organisasi meteorologi dunia kata dwikorita disebutkan bahwa tahun menempati peringkat keenam tahun terpanas dunia periode menjadi delapan tahun terpanas dalam catatan wmo pada awal desember juga menempatkan tahun sebagai tahun terpanas peringkat pertama dengan tahun sedang onthetrack menuju salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah dicatat sementara itu di indonesia berdasarkan pengamatan yang dilakukan bmkg dari stasiun bmkg menunjukkan suhu permukaan ratarata pada tahun lebih tinggi derajat celcius dibandingkan tahun menandakan fenomena peningkatan suhu juga terjadi secara lokal dan global dwikorita menyampaikan pemanasan global memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi durasi dan intensitas bencana hidrometeorologi salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrim tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikulat ke udara bmkg terus melakukan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di sektor pertanian bmkg rutin menggelar sekolah lapang iklim sli dengan sasaran penyuluh pertanian dan petani dari berbagai komoditas unggulan langkah ini juga untuk memperkuat literasi cuaca dan iklim mereka tuturnya bmkg perkuat literasi iklimcuaca pada petani hadapi perubahan iklim kepala bmkg sebut ancaman krisis pangan bukan isapan jempol pakar who perlu tindakan mendesak untuk cegah dampak perubahan iklim pewarta zubi mahrofi editor nurul hayat copyright antara dwikorita karnawati dari bmkg menegaskan bahwa perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan dan menyebabkan potensi bencana kelaparan pada tahun
"G20 bukan sekadar proyek, melainkan pertaruhan masa depan Indonesia. Jakarta (ANTARA) - Indonesia untuk pertama kalinya memimpin forum global beranggotakan negara-negara penyumbang 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia atau yang dikenal dengan G20 mulai 1 Desember 2021. Keketuaan atau presidensi itu resmi diserahkan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma pada 31 Oktober 2021. Dengan diterimanya Presidensi G20, Indonesia juga menggenggam kepercayaan dunia untuk menyukseskan sejumlah agenda, terutama terkait pemulihan global melalui berbagai upaya dan solusi yang konkret. Presiden Jokowi menekankan agar Presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka, tetapi juga melakukan aksi nyata. Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong negara-negara di G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar serta membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama yang terjalin. G20 ajang Indonesia tunjukan kapabilitas tangani COVID-19 ""Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” kata Jokowi. Dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” , Indonesia menekankan inklusivitas dalam Presidensi G20 agar dampak positif tidak hanya dirasakan oleh negara-negara anggota, tetapi juga negara berkembang lainnya. Itikad itu tercermin dalam pelibatan negara kepulauan kecil dari Pasifik dan Karibia untuk pertama kalinya dalam sejarah Presidensi G20, di samping negara berkembang lain dari Afrika, ASEAN, dan Amerika Latin. Negara-negara Karibia diwakili oleh ketua Caribbean Community (CARICOM) yang saat ini dipegang oleh Antigua dan Barbuda, sementara negara-negara Pasifik diwakili oleh ketua Pacific Islands Forum (PAF) yang saat ini dipegang oleh Fiji. Dalam skala nasional, pemerintah pun menginginkan lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Presidensi G20, terutama kelompok akar rumput. Untuk itu, sejumlah sektor yang melekat dan berkembang di tengah masyarakat telah diidentifikasi untuk dibawa ke dalam agenda G20, seperti ekonomi digital, pemberdayaan perempuan dan UMKM. Akan ada total 127 pertemuan dalam rangkaian agenda KTT G20 yang tidak hanya dipusatkan di Bali, tetapi juga diselenggarakan tersebar di sejumlah daerah agar lebih banyak masyarakat terlibat secara langsung. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Presidensi Indonesia di G20 akan membawa dampak jangka pendek, seperti penciptaan lapangan kerja untuk 33.000 orang di seluruh lokasi pertemuan, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,43 triliun dan manfaat ekonomi lainnya 1,5 kali lipat dibandingkan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali. Kemenkes sebut perhelatan G20 menggunakan sistem ""bubble"" Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, keketuaan Indonesia di G20 akan memajukan sektor pariwisata serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga akan menampilkan perkembangan Indonesia di bidang infrastruktur, konektivitas, dan investasi asing; menarik minat investasi asing untuk pembangunan ekonomi hijau; dan menunjukkan kemajuan vaksinasi Indonesia yang akan meningkatkan kepercayaan global dalam penanganan pandemi. Tiga Prioritas Utama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan tiga prioritas utama Indonesia selama keketuannya guna membingkai kerja G20 satu tahun ke depan, di antaranya membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transisi energi, dan transformasi digital. Kesehatan merupakan isu utama dalam memerangi pandemi yang kenyataannya belum berakhir. Para pemimpin negara-negara G20 bersepakat untuk melakukan vaksinasi 40 persen di akhir 2021 dan 70 persen di pertengahan 2022. Penduduk yang sehat adalah fondasi awal pemulihan global dan di tengah pandemi ini, vaksinasi adalah salah satu jalan keluar dari krisis, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. “Pandemi telah memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa jaminan kesehatan sangat penting,” kata Retno. Sebagai pemimpin G20 saat ini, Indonesia bertekad untuk menyediakan akses pengadaan vaksin COVID-19 yang merata, terutama bagi negara-negara berkembang. Karena itu, Presiden Jokowi dalam pernyataannya menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Retno menyebutkan Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain: pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global; kedua, menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara; ketiga, mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial. Kemudian isu transisi energi yang menjadi sorotan dan dinilai mendesak untuk segera diatasi sebab kelompok G20 bukan hanya penyumbang 80 persen PDB dunia, melainkan juga penyumbang angka yang sama untuk emisi gas rumah kaca seluruh dunia. Kemenkes: Vaksinasi di Sorong masih perlu didorong guna perhelatan G20 Bahkan Retno menyebut terjadi perdebatan yang mendalam saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dengan penetapan jadwal menuju net zero emission di KTT G20 di Roma, Italia. Dalam KTT Iklim atau dikenal dengan COP26 di Glasgow, Inggris, Indonesia berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon itu pada 2060 atau bahkan lebih awal. Guna mencapai target ambisius itu, pemerintah telah merumuskan peta jalan sesuai dengan Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim ( Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR ). Isu ketiga, yakni transformasi digital yang menjadi keniscayaan dan sudah tertera dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama Digital Economy Working Group (DEWG) setelah sebelumnya dielevasi dari status task force pada Presidensi Italia pada 2021. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia karena isu digital telah melekat erat di berbagai sektor. ""Kami melihat bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan f air level playing field antara negara maju dan berkembang,"" katanya. Kesuksesan KTT G20 bakal buka peluang investasi dan pariwisata RI Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia, yaitu sebagai melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital. Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global. Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai Indonesia harus memiliki komunikasi yang cakap baik ke dalam maupun luar negeri guna mencapai tujuan G20. Artinya, masing-masing kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan yang terlibat harus bersinergi dan menerapkan transparansi birokrasi. Selain itu, Indonesia harus bisa meyakinkan negara-negara anggota G20 melalui best practices -nya yang harus sudah dipetakan potensi masing-masing negara yang ingin digali dan dibagikan kepada dunia. “G20 bukan sekadar proyek, melainkan pertaruhan masa depan Indonesia. Kalau komunikasinya tidak bagus, kita dinilai lalai. Jangan sampai kurangnya komunikasi membuat skor kita anjlok,” katanya. Dia menambahkan untuk di dalam negeri sendiri, G20 sedianya melibatkan kalangan masyarakat hingga level bawah, termasuk anak-anak yang dijembatani oleh isu-isu yang diangkat, seperti lingkungan melalui penanaman mangrove, UMKM, dan lainnya. “Upaya ini bisa dilakukan dengan menjadikan paling tidak ada satu kabupaten di setiap provinsi yang dijadikan acuan. Jangan sampai G20 ini hanya dirasakan dampaknya oleh kalangan elitis saja, kalangan masyarakat bawah, anak muda dan anak-anak tidak tahu,” ujarnya. Bali bersolek siapkan diri jadi lokasi utama G20 Editor: Mulyo Sunyoto Copyright © ANTARA 2021. Transisi energi menjadi sorotan dalam KTT G20 karena kelompok ini juga penyumbang utama emisi gas rumah kaca dunia, sehingga pengurangan emisi karbon menjadi prioritas penting.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,g bukan sekadar proyek melainkan pertaruhan masa depan indonesia jakarta antara indonesia untuk pertama kalinya memimpin forum global beranggotakan negaranegara penyumbang persen produk domestik bruto pdb dunia atau yang dikenal dengan g mulai desember keketuaan atau presidensi itu resmi diserahkan oleh perdana menteri italia mario draghi kepada presiden republik indonesia joko widodo pada konferensi tingkat tinggi ktt g di roma pada oktober dengan diterimanya presidensi g indonesia juga menggenggam kepercayaan dunia untuk menyukseskan sejumlah agenda terutama terkait pemulihan global melalui berbagai upaya dan solusi yang konkret presiden jokowi menekankan agar presidensi indonesia di g tidak sebatas seremonial belaka tetapi juga melakukan aksi nyata untuk itu indonesia akan terus mendorong negaranegara di g menghasilkan terobosanterobosan besar serta membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama yang terjalin g ajang indonesia tunjukan kapabilitas tangani covid kepercayaan ini adalah kesempatan bagi indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat lebih adil dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial kata jokowi dengan mengusung tema recover together recover stronger indonesia menekankan inklusivitas dalam presidensi g agar dampak positif tidak hanya dirasakan oleh negaranegara anggota tetapi juga negara berkembang lainnya itikad itu tercermin dalam pelibatan negara kepulauan kecil dari pasifik dan karibia untuk pertama kalinya dalam sejarah presidensi g di samping negara berkembang lain dari afrika asean dan amerika latin negaranegara karibia diwakili oleh ketua caribbean community caricom yang saat ini dipegang oleh antigua dan barbuda sementara negaranegara pasifik diwakili oleh ketua pacific islands forum paf yang saat ini dipegang oleh fiji dalam skala nasional pemerintah pun menginginkan lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari presidensi g terutama kelompok akar rumput untuk itu sejumlah sektor yang melekat dan berkembang di tengah masyarakat telah diidentifikasi untuk dibawa ke dalam agenda g seperti ekonomi digital pemberdayaan perempuan dan umkm akan ada total pertemuan dalam rangkaian agenda ktt g yang tidak hanya dipusatkan di bali tetapi juga diselenggarakan tersebar di sejumlah daerah agar lebih banyak masyarakat terlibat secara langsung berdasarkan studi yang dilakukan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian bekerja sama dengan universitas indonesia presidensi indonesia di g akan membawa dampak jangka pendek seperti penciptaan lapangan kerja untuk orang di seluruh lokasi pertemuan meningkatkan pdb nasional sebesar rp triliun dan manfaat ekonomi lainnya kali lipat dibandingkan imfworld bank annual meeting di bali kemenkes sebut perhelatan g menggunakan sistem bubble sementara itu untuk jangka menengah dan panjang keketuaan indonesia di g akan memajukan sektor pariwisata serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional selain itu juga akan menampilkan perkembangan indonesia di bidang infrastruktur konektivitas dan investasi asing menarik minat investasi asing untuk pembangunan ekonomi hijau dan menunjukkan kemajuan vaksinasi indonesia yang akan meningkatkan kepercayaan global dalam penanganan pandemi tiga prioritas utama menteri luar negeri retno marsudi menyebutkan tiga prioritas utama indonesia selama keketuannya guna membingkai kerja g satu tahun ke depan di antaranya membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat transisi energi dan transformasi digital kesehatan merupakan isu utama dalam memerangi pandemi yang kenyataannya belum berakhir para pemimpin negaranegara g bersepakat untuk melakukan vaksinasi persen di akhir dan persen di pertengahan penduduk yang sehat adalah fondasi awal pemulihan global dan di tengah pandemi ini vaksinasi adalah salah satu jalan keluar dari krisis baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi pandemi telah memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa jaminan kesehatan sangat penting kata retno sebagai pemimpin g saat ini indonesia bertekad untuk menyediakan akses pengadaan vaksin covid yang merata terutama bagi negaranegara berkembang karena itu presiden jokowi dalam pernyataannya menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas keadilan transparansi dan kesetaraan retno menyebutkan presiden mengusulkan beberapa langkah antara lain pertama membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global kedua menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara ketiga mengoptimalkan peran g dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin obatobatan dan alat kesehatan esensial kemudian isu transisi energi yang menjadi sorotan dan dinilai mendesak untuk segera diatasi sebab kelompok g bukan hanya penyumbang persen pdb dunia melainkan juga penyumbang angka yang sama untuk emisi gas rumah kaca seluruh dunia kemenkes vaksinasi di sorong masih perlu didorong guna perhelatan g bahkan retno menyebut terjadi perdebatan yang mendalam saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dengan penetapan jadwal menuju net zero emission di ktt g di roma italia dalam ktt iklim atau dikenal dengan cop di glasgow inggris indonesia berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon itu pada atau bahkan lebih awal guna mencapai target ambisius itu pemerintah telah merumuskan peta jalan sesuai dengan strategi jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim longterm strategy for low carbon and climate resilienceltslccr isu ketiga yakni transformasi digital yang menjadi keniscayaan dan sudah tertera dalam peta jalan making indonesia indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama digital economy working group dewg setelah sebelumnya dielevasi dari status task force pada presidensi italia pada menurut menteri komunikasi dan informatika johnny g plate penyelenggaraan presidensi g dapat mendorong agenda transformasi digital di indonesia karena isu digital telah melekat erat di berbagai sektor kami melihat bahwa penyelenggaraan presidensi g dapat mendorong agenda transformasi digital di indonesia antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan indonesia termasuk mewujudkan f air level playing field antara negara maju dan berkembang katanya kesuksesan ktt g bakal buka peluang investasi dan pariwisata ri presidensi g juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di indonesia yaitu sebagai melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi inovasi dan kreativitas indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital bahkan peningkatan status digital economy task force detf menjadi dewg membuka peluang bagi indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global sementara itu pengamat hubungan internasional universitas padjadjaran teuku rezasyah menilai indonesia harus memiliki komunikasi yang cakap baik ke dalam maupun luar negeri guna mencapai tujuan g artinya masingmasing kementerianlembaga serta pemangku kepentingan yang terlibat harus bersinergi dan menerapkan transparansi birokrasi selain itu indonesia harus bisa meyakinkan negaranegara anggota g melalui best practices nya yang harus sudah dipetakan potensi masingmasing negara yang ingin digali dan dibagikan kepada dunia g bukan sekadar proyek melainkan pertaruhan masa depan indonesia kalau komunikasinya tidak bagus kita dinilai lalai jangan sampai kurangnya komunikasi membuat skor kita anjlok katanya dia menambahkan untuk di dalam negeri sendiri g sedianya melibatkan kalangan masyarakat hingga level bawah termasuk anakanak yang dijembatani oleh isuisu yang diangkat seperti lingkungan melalui penanaman mangrove umkm dan lainnya upaya ini bisa dilakukan dengan menjadikan paling tidak ada satu kabupaten di setiap provinsi yang dijadikan acuan jangan sampai g ini hanya dirasakan dampaknya oleh kalangan elitis saja kalangan masyarakat bawah anak muda dan anakanak tidak tahu ujarnya bali bersolek siapkan diri jadi lokasi utama g editor mulyo sunyoto copyright antara transisi energi menjadi sorotan dalam ktt g karena kelompok ini juga penyumbang utama emisi gas rumah kaca dunia sehingga pengurangan emisi karbon menjadi prioritas penting
"Jakarta (ANTARA) - Persiapan menuju transisi pemanfaatan energi bersih akan menjadi sangat ideal jika disertai dorongan kepada semua orang untuk semakin peduli dan segera berbuat nyata memulihkan keseimbangan lingkungan hidup. Ketika transisi ke pemanfaatan energi bersih masih butuh proses waktu yang relatif lama, upaya memulihkan keseimbangan lingkungan hidup kini terasa sangat mendesak. Sebab, nyata bahwa ketidakseimbangan lingkungan hidup telah menghadirkan dampak yang tak jarang dirasakan sangat ekstrem. Kesadaran komunitas global akan dampak ekstrem akibat ketidakseimbangan lingkungan hidup atau perubahan iklim bisa dilihat dan dibaca dari semangat yang mengemuka sepanjang Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties ke-26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia, baru-baru ini. Walaupun hasil atau kesepakatan COP26 belum bisa memuaskan semua pihak karena dinilai kurang agresif, Pakta Iklim Glasgow atau Glasgow Climate Pact 2021 setidaknya lebih maju. Layak dikatakan lebih maju karena beberapa rencana aksi bersama disepakati untuk segera direalisasikan. Utamanya, kesepakatan menghentikan penggunaan energi fosil, serta kesepakatan untuk segera bersiap menuju transisi pemanfaatan energi bersih. Kesepakatan strategis lainnya adalah menghentikan deforestasi dan berupaya melakukan pemulihan hutan di Tahun 2030. Penghentian deforestasi disepakati 141 negara yang memiliki areal hutan 90,94 persen dari total hutan dunia. Pakta Iklim Glasgow juga menyepakati penghentian penggunaan batu bara sebagai salah satu sumber utama emisi CO2. Kesepakatan ini melibatkan lebih dari 40 negara. Selain itu, lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca ini pada Tahun 2030 Pakta Iklim Glasgow 2021 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan COP21 di Paris, Prancis, pada Desember 2015. Kesepakatan Paris (Paris Agreement) melibatkan 196 negara. Paling utama dari Kesepakatan Paris adalah menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat Celsius. Kesepapakatan itu juga mendorong semua negara berupaya menjaga kenaikan temperatur global pada level 1,5 derajat Celsius. Tak kurang dari 197 negara, termasuk Indonesia, menyepakati Pakta Iklim Glasgow itu. Rencana aksi pemerintah Indonesia menindaklanjuti kesepakatan Glasgow 2021 sudah diumumkan Presiden Joko Widodo. Indonesia mulai melakukan persiapan untuk proses transisi penggunaan energi bersih dan menghentikan penggunaan energi fosil. Rencana aksi Indonesia itu ditandai dengan pengarahan Presiden kepada pimpinan dan manajamen PT Pertamina serta PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11). Presiden mendorong kedua BUMN itu untuk segera menyiapkan rencana transisi energi dari energi fosil menuju energi hijau atau energi bersih, karena penggunaan energi fosil, seperti minyak bumi dan batubara, akan dihentikan. Transisi ke pemanfaatan energi bersih adalah kerja yang relatif kompleks, sehingga butuh waktu untuk berproses. Negara harus menjadi pioner dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendorong semua orang, semua sektor industri dan pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan. Misalnya, ketika penggunaan energi bersih sebagai unsur penggerak kendaraan listrik. Dalam konteks seperti itu, peran dominan negara tak terhindarkan. Sambil menunggu peta jalan atau proses menuju transisi ke energi bersih yang disusun pemerintah, semua komunitas – secara tidak langsung -- kini pun sedang didorong untuk peduli pada urgensi memulihkan keseimbangan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing, baik daerah perkotaan maupun desa. Patut diakui bersama, dan tak perlu diperdebatkan lagi, bahwa ketidakseimbangan lingkungan hidup sudah menghadirkan ekses atau dampak yang dirasakan sangat ekstrem. Dalam pekan-pekan terakhir ini, rangkaian fakta tentang dampak ekstrem akibat ketidakseimbangan lingkungan hidup itu terlihat nyata di berbagai wilayah, baik kota maupun desa. Musibah banjir terjadi dimana-mana. Dari kota Jakarta, Malang, Medan hingga beberapa kabupaten dan Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat tergenang akibat hujan deras. Musibah yang sama terjadi juga pada sejumlah desa di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Aceh Timur dan tiga desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Genangan air di Sintang, Kalimantan Barat, berlangsung selama empat pekan dengan tinggi air sekitar 100-300 cm. Kota Batu di Jawa Timur, porak poranda akibat terjangan banjir Bandang. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi sedikitnya 2.203 bencana alam di dalam 10 bulan terakhir, terhitung sejak 1 Januari 2021 hingga 30 Oktober 2021. Rinciannya, 891 musibah banjir, 587 musibah puting beliung dan 406 musibah tanah longsor. Rangkaian musibah ini menyebabkan 6,63 juta orang menderita dan mengungsi, 13.031 orang luka-luka, 549 orang meninggal dunia dan 74 orang hilang. Tak kurang dari 134.587 rumah mengalami kerusakan. Sudah sejak lama para ahli mengemukakan bahwa musibah banjir dan tanah longsor lebih disebabkan oleh faktor kerusakan atau ketidakseimbangan lingkungan hidup. Dalam beberapa dekade terakhir, faktor ulah manusia merusak keseimbangan lingkungan hidup lebih dominan dibanding faktor alam, seperti letusan gunung api, gempa bumi hingga tsunami. Sudah sangat lama manusia berperilaku tidak ramah pada lingkungan, tercermin dari kegiatan penebangan, penggundulan dan pembakaran hutan, pemanfaatan lahan yang serampangan hingga kebiasaan membuang sampah ke sungai. Daratan Pulau Kalimantan yang di masa lalu sarat hutan tak pernah mengalami musibah banjir. Namun, setidaknya dalam dua tahun terakhir, beberapa wilayah di Kalimantan langsung tergenang akibat hujan deras. Hampir sebulan penuh wilayah Sintang tergenang. Musibah di Sintang memberi gambaran betapa parahnya kerusakan pada semua area tangkapan hujan di Pulau Kalimantan. Area hutan di Kalimantan sudah tak mampu lagi menampung air hujan akibat penebangan pohon dan pembakaran hutan. Rangkaian musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di banyak daerah akhir-akhir ini hendaknya mendorong semua komunitas untuk semakin peduli pada kemauan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Caranya sederhana. Berhenti melakukan penebangan pohon secara tidak terencana. Jangan ada lagi pembakaran atau penggundulan hutan dan tidak boleh lagi membuang sampah di sungai. Setiap komunitas pun hendaknya mulai bergiat melakukan reboisasi. Semua pemerintah daerah (pemda) diharapkan mulai peduli pada upaya memulihkan keseimbangan lingkungan hidup. Pemda bersama masyarakat menjaga dan melindungi hutan dari aksi penebangan liar dan pembakaran. Program reboisasai, seperti penanaman sejuta pohon patut dilanjutkan dengan melibatkan semua komunitas di daerahnya masing-masing. Pemda pun harus berani memastikan sungai bersih dari sampah. Siapa saja yang membuang sampah ke sungai harus diberi sanksi yang berat. Harus tumbuh kepedulian dari setiap pemda untuk mengajak dan mendorong semua komunitas semakin ramah pada alam dan lingkungan hidupnya masing-masing. Ketidakseimbangan lingkungan hidup harus segera dipulihkan untuk menghindari musibah. *) Bambang Soesatyo adalah Ketua MPR RI, kandidat doktor ilmu hukum di UNPAD dan dosen di Universitas Terbuka Copyright © ANTARA 2021. Pakta Iklim Glasgow 2021 menyepakati penghentian deforestasi dan berupaya melakukan pemulihan hutan di Tahun 2030, yang mendukung transisi menuju pemanfaatan energi bersih dan perlunya upaya segera untuk memulihkan keseimbangan lingkungan hidup.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
perjanjian internasional",jakarta antara persiapan menuju transisi pemanfaatan energi bersih akan menjadi sangat ideal jika disertai dorongan kepada semua orang untuk semakin peduli dan segera berbuat nyata memulihkan keseimbangan lingkungan hidup ketika transisi ke pemanfaatan energi bersih masih butuh proses waktu yang relatif lama upaya memulihkan keseimbangan lingkungan hidup kini terasa sangat mendesak sebab nyata bahwa ketidakseimbangan lingkungan hidup telah menghadirkan dampak yang tak jarang dirasakan sangat ekstrem kesadaran komunitas global akan dampak ekstrem akibat ketidakseimbangan lingkungan hidup atau perubahan iklim bisa dilihat dan dibaca dari semangat yang mengemuka sepanjang konferensi perubahan iklim atau conference of parties ke cop di glasgow skotlandia barubaru ini walaupun hasil atau kesepakatan cop belum bisa memuaskan semua pihak karena dinilai kurang agresif pakta iklim glasgow atau glasgow climate pact setidaknya lebih maju layak dikatakan lebih maju karena beberapa rencana aksi bersama disepakati untuk segera direalisasikan utamanya kesepakatan menghentikan penggunaan energi fosil serta kesepakatan untuk segera bersiap menuju transisi pemanfaatan energi bersih kesepakatan strategis lainnya adalah menghentikan deforestasi dan berupaya melakukan pemulihan hutan di tahun penghentian deforestasi disepakati negara yang memiliki areal hutan persen dari total hutan dunia pakta iklim glasgow juga menyepakati penghentian penggunaan batu bara sebagai salah satu sumber utama emisi co kesepakatan ini melibatkan lebih dari negara selain itu lebih dari negara termasuk amerika serikat dan uni eropa sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca ini pada tahun pakta iklim glasgow merupakan tindak lanjut dari kesepakatan cop di paris prancis pada desember kesepakatan paris paris agreement melibatkan negara paling utama dari kesepakatan paris adalah menjaga kenaikan temperatur global di bawah derajat celsius kesepapakatan itu juga mendorong semua negara berupaya menjaga kenaikan temperatur global pada level derajat celsius tak kurang dari negara termasuk indonesia menyepakati pakta iklim glasgow itu rencana aksi pemerintah indonesia menindaklanjuti kesepakatan glasgow sudah diumumkan presiden joko widodo indonesia mulai melakukan persiapan untuk proses transisi penggunaan energi bersih dan menghentikan penggunaan energi fosil rencana aksi indonesia itu ditandai dengan pengarahan presiden kepada pimpinan dan manajamen pt pertamina serta pt pln di istana kepresidenan bogor selasa presiden mendorong kedua bumn itu untuk segera menyiapkan rencana transisi energi dari energi fosil menuju energi hijau atau energi bersih karena penggunaan energi fosil seperti minyak bumi dan batubara akan dihentikan transisi ke pemanfaatan energi bersih adalah kerja yang relatif kompleks sehingga butuh waktu untuk berproses negara harus menjadi pioner dengan melahirkan kebijakankebijakan yang mendorong semua orang semua sektor industri dan pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan misalnya ketika penggunaan energi bersih sebagai unsur penggerak kendaraan listrik dalam konteks seperti itu peran dominan negara tak terhindarkan sambil menunggu peta jalan atau proses menuju transisi ke energi bersih yang disusun pemerintah semua komunitas secara tidak langsung kini pun sedang didorong untuk peduli pada urgensi memulihkan keseimbangan lingkungan hidup di daerahnya masingmasing baik daerah perkotaan maupun desa patut diakui bersama dan tak perlu diperdebatkan lagi bahwa ketidakseimbangan lingkungan hidup sudah menghadirkan ekses atau dampak yang dirasakan sangat ekstrem dalam pekanpekan terakhir ini rangkaian fakta tentang dampak ekstrem akibat ketidakseimbangan lingkungan hidup itu terlihat nyata di berbagai wilayah baik kota maupun desa musibah banjir terjadi dimanamana dari kota jakarta malang medan hingga beberapa kabupaten dan kota palangkaraya di kalimantan tengah maupun kalimantan barat tergenang akibat hujan deras musibah yang sama terjadi juga pada sejumlah desa di jawa barat jawa tengah hingga aceh timur dan tiga desa di kecamatan bua kabupaten luwu sulawesi selatan sulsel genangan air di sintang kalimantan barat berlangsung selama empat pekan dengan tinggi air sekitar cm kota batu di jawa timur porak poranda akibat terjangan banjir bandang menurut catatan badan nasional penanggulangan bencana bnpb telah terjadi sedikitnya bencana alam di dalam bulan terakhir terhitung sejak januari hingga oktober rinciannya musibah banjir musibah puting beliung dan musibah tanah longsor rangkaian musibah ini menyebabkan juta orang menderita dan mengungsi orang lukaluka orang meninggal dunia dan orang hilang tak kurang dari rumah mengalami kerusakan sudah sejak lama para ahli mengemukakan bahwa musibah banjir dan tanah longsor lebih disebabkan oleh faktor kerusakan atau ketidakseimbangan lingkungan hidup dalam beberapa dekade terakhir faktor ulah manusia merusak keseimbangan lingkungan hidup lebih dominan dibanding faktor alam seperti letusan gunung api gempa bumi hingga tsunami sudah sangat lama manusia berperilaku tidak ramah pada lingkungan tercermin dari kegiatan penebangan penggundulan dan pembakaran hutan pemanfaatan lahan yang serampangan hingga kebiasaan membuang sampah ke sungai daratan pulau kalimantan yang di masa lalu sarat hutan tak pernah mengalami musibah banjir namun setidaknya dalam dua tahun terakhir beberapa wilayah di kalimantan langsung tergenang akibat hujan deras hampir sebulan penuh wilayah sintang tergenang musibah di sintang memberi gambaran betapa parahnya kerusakan pada semua area tangkapan hujan di pulau kalimantan area hutan di kalimantan sudah tak mampu lagi menampung air hujan akibat penebangan pohon dan pembakaran hutan rangkaian musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di banyak daerah akhirakhir ini hendaknya mendorong semua komunitas untuk semakin peduli pada kemauan menjaga keseimbangan lingkungan hidup caranya sederhana berhenti melakukan penebangan pohon secara tidak terencana jangan ada lagi pembakaran atau penggundulan hutan dan tidak boleh lagi membuang sampah di sungai setiap komunitas pun hendaknya mulai bergiat melakukan reboisasi semua pemerintah daerah pemda diharapkan mulai peduli pada upaya memulihkan keseimbangan lingkungan hidup pemda bersama masyarakat menjaga dan melindungi hutan dari aksi penebangan liar dan pembakaran program reboisasai seperti penanaman sejuta pohon patut dilanjutkan dengan melibatkan semua komunitas di daerahnya masingmasing pemda pun harus berani memastikan sungai bersih dari sampah siapa saja yang membuang sampah ke sungai harus diberi sanksi yang berat harus tumbuh kepedulian dari setiap pemda untuk mengajak dan mendorong semua komunitas semakin ramah pada alam dan lingkungan hidupnya masingmasing ketidakseimbangan lingkungan hidup harus segera dipulihkan untuk menghindari musibah bambang soesatyo adalah ketua mpr ri kandidat doktor ilmu hukum di unpad dan dosen di universitas terbuka copyright antara pakta iklim glasgow menyepakati penghentian deforestasi dan berupaya melakukan pemulihan hutan di tahun yang mendukung transisi menuju pemanfaatan energi bersih dan perlunya upaya segera untuk memulihkan keseimbangan lingkungan hidup
"Foto-foto Kabut Asap dari Jakarta hingga Negeri Tetangga. Kebakaran hutan dan lahan hebat melanda Sumatera dan Kalimantan, hampir tiga bulan ini. Belakangan mulai meluas ke Sulawesi, Maluku dan Papua. Kabut asap pekat terdampak tak kurang 43 juta jiwa. Asap menyelimuti tak hanya Kalimantan dan Sumatera, tetapi sampai ke negeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam maupun Filipina. Tahun ini, asap juga sampai ke Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Beruntung hujan mulai mengguyur beberapa wilayah, hingga kebakaran berkurang , begitu juga kabut asap.Sejak Jumat (23/10/15), asap dari Sumatera dan Kalimantan menutupi Jakarta bagian utara. Hal serupa terjadi pada Sabtu dan Minggu.Tak hanya Jakarta. Pada Senin (26/10/15), asap juga sampai ke Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat berdasarkan pantauan satelit Himawari BMKG.“Asap tipis ini berada pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Sebagian besar dari Kalimantan terbawa angin ke arah barat daya dan sebagian ada ke selatan,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, awal pekan lalu.Namun, katanya, asap yang menyelimuti Jakarta dan sekitar masih tipis. Konsentrasi dan ukuran partikel sangat kecil hingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan. “Asap kendaraan bermotor dan polusi udara di Jakarta lebih berbahaya.”Dalam pekan ini, beberapa daerah sudah diguyur hujan. Seperti sebagian Sumatera dan Kalimantan pada Selasa (27/10/15) dan Rabu (28/10/15) di Riau (Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Siak, Tembilahan, Dumai). Di Jambi (Kota Jambi, Kuala Tungkal, Berbak, Telanai, Tanjung Jabung Timur), lalu Kalsel (Tanah Bumbu, Banjar, Kotabaru), Kalteng (Palangkaraya) dan Kaltim ( Samarinda, dan Berau).“Hujan buatan dengan menebarkan garam ke dalam awan-awan potensial berhasil menjatuhkan hujan. Kombinasi antara hujan buatan dan hujan alami banyak yang turun hingga api padam signifikan,” kata Sutopo.Dia mengatakan, hujan menyebabkan kepekatan asap berkurang, udara segar, dan jarak pandang menjauh.Berdasarkan pantauan satelit Terra Aqua pada Rabu (28/10/15) pukul 16.00, hotspot di Sumatera (9), Lampung (3), Sumsel (6). Di Kalimantan ada 282 titik api, yakni di Kalteng (169), Kaltim (86), dan Kalsel (27).“Jakarta dan sekitar sudah tak ada asap kiriman lagi. Asap tumbuh di Sumatera dan Kalimantan,” katanya, Kamis (29/10/15).Yunus Subagyo Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Kamis (29/10/15) juga mengatakan, dari pantauan satelit BMKG, tampak sejak Rabu sore, asap yang sebelumnya di atas Jakarta, bergerak ke arah barat, mengikuti angin. Asap tipis—yang terlihat sebagai garis putus-putus di grafis—masih mengena atas Jawa, tetapi di lapisan tiga sampai lima kilometer. “Di lapisan bawah tak terditeksi.”Untuk kebakaran lahan dan hutan di Pulau Jawa, katanya, tak berpengaruh signifikan hingga asap tak sampai Jakarta.Jarak pandang dan cuaca pun membaik. Di Padang, jarak pandang 1.000 meter berasap, Pekanbaru 1.200 meter berasap, Jambi 1.700 meter, Palembang 2.000 meter.Untuk Kalimantan, di Pontianak 10.000 meter, Ketapang 500 meter, Palangkaraya 600 meter berasap, Banjarmasin 8.000 meter.Sejalan dengan itu, indeks kualitas udara (PM10) juga membaik. Di Pekanbaru 184 ugr/m3 (tidak sehat), sebelumnya berbahaya, Jambi sangat tidak sehat (252), Pontianak baik (44), Banjarbaru baik (33), Samarinda baik (30), Palangkaraya masih berbahaya (416), tetapi terjadi penurunan besar dari beberapa hari lalu lebih dari 1.000.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal
polusi udara",fotofoto kabut asap dari jakarta hingga negeri tetangga kebakaran hutan dan lahan hebat melanda sumatera dan kalimantan hampir tiga bulan ini belakangan mulai meluas ke sulawesi maluku dan papua kabut asap pekat terdampak tak kurang juta jiwa asap menyelimuti tak hanya kalimantan dan sumatera tetapi sampai ke negeri tetangga seperti malaysia singapura vietnam maupun filipina tahun ini asap juga sampai ke jakarta banten dan jawa barat beruntung hujan mulai mengguyur beberapa wilayah hingga kebakaran berkurang begitu juga kabut asapsejak jumat asap dari sumatera dan kalimantan menutupi jakarta bagian utara hal serupa terjadi pada sabtu dan minggutak hanya jakarta pada senin asap juga sampai ke banten jawa barat dan jawa tengah bagian barat berdasarkan pantauan satelit himawari bmkgasap tipis ini berada pada ketinggian sekitar meter sebagian besar dari kalimantan terbawa angin ke arah barat daya dan sebagian ada ke selatan kata sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb awal pekan lalunamun katanya asap yang menyelimuti jakarta dan sekitar masih tipis konsentrasi dan ukuran partikel sangat kecil hingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan asap kendaraan bermotor dan polusi udara di jakarta lebih berbahayadalam pekan ini beberapa daerah sudah diguyur hujan seperti sebagian sumatera dan kalimantan pada selasa dan rabu di riau pelalawan kampar rokan hulu siak tembilahan dumai di jambi kota jambi kuala tungkal berbak telanai tanjung jabung timur lalu kalsel tanah bumbu banjar kotabaru kalteng palangkaraya dan kaltim samarinda dan berauhujan buatan dengan menebarkan garam ke dalam awanawan potensial berhasil menjatuhkan hujan kombinasi antara hujan buatan dan hujan alami banyak yang turun hingga api padam signifikan kata sutopodia mengatakan hujan menyebabkan kepekatan asap berkurang udara segar dan jarak pandang menjauhberdasarkan pantauan satelit terra aqua pada rabu pukul hotspot di sumatera lampung sumsel di kalimantan ada titik api yakni di kalteng kaltim dan kalsel jakarta dan sekitar sudah tak ada asap kiriman lagi asap tumbuh di sumatera dan kalimantan katanya kamis yunus subagyo deputi bidang meteorologi badan meteorologi dan geofisika bmkg kamis juga mengatakan dari pantauan satelit bmkg tampak sejak rabu sore asap yang sebelumnya di atas jakarta bergerak ke arah barat mengikuti angin asap tipisyang terlihat sebagai garis putusputus di grafismasih mengena atas jawa tetapi di lapisan tiga sampai lima kilometer di lapisan bawah tak terditeksiuntuk kebakaran lahan dan hutan di pulau jawa katanya tak berpengaruh signifikan hingga asap tak sampai jakartajarak pandang dan cuaca pun membaik di padang jarak pandang meter berasap pekanbaru meter berasap jambi meter palembang meteruntuk kalimantan di pontianak meter ketapang meter palangkaraya meter berasap banjarmasin metersejalan dengan itu indeks kualitas udara pm juga membaik di pekanbaru ugrm tidak sehat sebelumnya berbahaya jambi sangat tidak sehat pontianak baik banjarbaru baik samarinda baik palangkaraya masih berbahaya tetapi terjadi penurunan besar dari beberapa hari lalu lebih dari
"Deklarasi Jogja untuk Penyelamatan Gambut, Seperti Apa?. Masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai akademisi, lembaga pemerintah, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, sampai organisasi mahasiswa mendeklarasikan komitmen mengatasi persoalan lahan gambut, di Balairung Universitas Gadjah Mada, Rabu (16/12/15).“Setelah ini, kami akan membahas dalam kelompok kecil, berbagai aksi nyata detail segera untuk mencegah kebakaran gambut kemarau pada Februari,” kata Rektor UGM, Dwikorita Karnawati.Adapun isi deklarasi yang dibacakan Rektor UGM itu, , kesadaran lahan gambut itu anugerah Tuhan untuk kemakmuran berkeadilan sosial bagi bangsa Indonesia serta rahmat seluruh alam. , kesadaran pengelolaan lahan gambut selama ini mencederai spiritualitas budaya, hukum alam dan kemaslahatan umat hingga menimbulkan bencana. Kini situasi darurat., para deklarator menyatakan tekad mengembalikan pengelolaan lahan gambut lebih beretika dan bijaksana demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Hingga gambut tidak menjadi sumber bencana tidak terkendali, menurunkan harga diri bangsa dan meniadakan harapan untuk lebih beradab., menyatakan kehendak menjaga keberlangsungan ekosistem gambut sebagai kesatuan hidrologis dengan memelihara kelembaban dan sesuai watak aslinya. Kearifan lokal berlaku disertai perbaikan tata kelola. Juga menjaga hutan rawa gambut belum terusik. , deklarator menggalang partisipasi seluruh elemen bangsa secara kolektif, sinergis, dan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab bersama pemangku kepentingan., dalam memenuhi harapan bangsa, mengantisipasi kehancuran peradaban dan masa depan bersama, deklarator bertekad memulai ‘Gerakan Rakyat Peduli Gambut’ dengan semangat gotong-royong.Budayawan Radhar Panca Dahana, dalam diskusi aksi bersama pengelolaan lahan gambut lestari mengatakan, kebakaran gambut 90% oleh manusia, dan 95% penerima dampak juga manusia. “Kita bukan mengubah cara penanganan, tapi ubah manusianya. Birokrat paling hebat menciptakan cara, tetapi bagaimana menjalankan, itu lebih penting,” katanya.Untuk itu, perlu upaya struktural lintas sektoral masif dan sistematis di bawah kepemimpinan nasional yang berwibawa.Guru besar ilmu tanah UGM Bostang Radjagukguk, dalam riset 2007 mengatakan, lebih 50% lahan gambut tropika di Asia di Indonesia. Malaysia, hanya mempunyai 2,5 juta hektar lahan gambut sudah untuk pertanian dan sawit.Indonesia, katanya, punya peran besar dalam mengendalikan pelepasan emisi karbon terutama dari kebakaran lahan gambut. Sebab, gambut mampu menyimpan karbon. “Lahan gambut punya peranan ganda, menyimpan karbon sangat besar di dalam tanah, di atas juga menyimpan karbon dalam bentuk vegetasi hutan,” kata Bostang.","[0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
ketahanan komunitas
pelestarian habitat",deklarasi jogja untuk penyelamatan gambut seperti apa masyarakat dari berbagai latar belakang mulai akademisi lembaga pemerintah masyarakat adat lembaga swadaya masyarakat perusahaan swasta sampai organisasi mahasiswa mendeklarasikan komitmen mengatasi persoalan lahan gambut di balairung universitas gadjah mada rabu setelah ini kami akan membahas dalam kelompok kecil berbagai aksi nyata detail segera untuk mencegah kebakaran gambut kemarau pada februari kata rektor ugm dwikorita karnawatiadapun isi deklarasi yang dibacakan rektor ugm itu kesadaran lahan gambut itu anugerah tuhan untuk kemakmuran berkeadilan sosial bagi bangsa indonesia serta rahmat seluruh alam kesadaran pengelolaan lahan gambut selama ini mencederai spiritualitas budaya hukum alam dan kemaslahatan umat hingga menimbulkan bencana kini situasi darurat para deklarator menyatakan tekad mengembalikan pengelolaan lahan gambut lebih beretika dan bijaksana demi kemakmuran rakyat sebesarbesarnya hingga gambut tidak menjadi sumber bencana tidak terkendali menurunkan harga diri bangsa dan meniadakan harapan untuk lebih beradab menyatakan kehendak menjaga keberlangsungan ekosistem gambut sebagai kesatuan hidrologis dengan memelihara kelembaban dan sesuai watak aslinya kearifan lokal berlaku disertai perbaikan tata kelola juga menjaga hutan rawa gambut belum terusik deklarator menggalang partisipasi seluruh elemen bangsa secara kolektif sinergis dan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab bersama pemangku kepentingan dalam memenuhi harapan bangsa mengantisipasi kehancuran peradaban dan masa depan bersama deklarator bertekad memulai gerakan rakyat peduli gambut dengan semangat gotongroyongbudayawan radhar panca dahana dalam diskusi aksi bersama pengelolaan lahan gambut lestari mengatakan kebakaran gambut oleh manusia dan penerima dampak juga manusia kita bukan mengubah cara penanganan tapi ubah manusianya birokrat paling hebat menciptakan cara tetapi bagaimana menjalankan itu lebih penting katanyauntuk itu perlu upaya struktural lintas sektoral masif dan sistematis di bawah kepemimpinan nasional yang berwibawaguru besar ilmu tanah ugm bostang radjagukguk dalam riset mengatakan lebih lahan gambut tropika di asia di indonesia malaysia hanya mempunyai juta hektar lahan gambut sudah untuk pertanian dan sawitindonesia katanya punya peran besar dalam mengendalikan pelepasan emisi karbon terutama dari kebakaran lahan gambut sebab gambut mampu menyimpan karbon lahan gambut punya peranan ganda menyimpan karbon sangat besar di dalam tanah di atas juga menyimpan karbon dalam bentuk vegetasi hutan kata bostang
"Baru 23 Perusahaan Terindikasi Bakar Lahan Kena Sanksi Administrasi. melansir kembali inisial perusahaan-perusahaan terindikasi membakar hutan dan lahan, Senin (21/12/15). yakni, tiga cabut izin, 16 pembekuan izin, dan 4 paksaan pemerintah. Sebanyak 14 penyusunan sanksi administratif dan 19 dalam pengawasan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendata ratusan perusahaan terindikasi lahan terbakar bakal kena sanksi.“Prosesnya jalan terus. Penindakan tak akan berhenti pada 56 perusahaan. Masih proses,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/12/15).Perusahaan kena sanksi pencabutan hak pengusahaan hutan PT HS, HTI, di Riau. Sedang dua perusahaan HTI dapat sanksi pencabutan izin lingkungan, PT DHL (Jambi) dan PT MAS (Kalbar).Perusahaan HTI sanksi paksaan pemerintah adalah WKS (Jambi) dan IHM (Kaltim), perkebunan seperti PT KU (Jambi) dan PT BSS (Kalbar). (lengkap lihat tabel).Siti mengatakan, perusahaan kena sanksi paksaan harus melaporkan kerjaan mereka untuk memenuhi peraturan.“Entitas lahan terbakar dunia usaha harus dikembalikan. Kita sudah buat dalam peraturan menteri.”Caranya, perusahaan memberikan laporan kepada perusahaan dan membandingkan dengan data KLHK. “Kita sudah buat adendum tanah dikeluarkan dari izin. Sambil berjalan kita tetap minta kewajiban menjaga. Pemerintah juga menjaga. Jadi tetap ada observasi dan lain-lain.” Jika area terbakar dekat wilayah konflik, katanya, akan jadi skema penyelesaian konflik.Selain sanski administrasi, proses hukum pidana dan perdata juga jalan oleh KLHK maupun Polri. Beberapa kasus sudah masuk tahap penyerahan tersangka dan berkas ke Kejaksaan, seperti perkebunan PT PHT (Sumsel), PT ASP (Kalteng) dan PT MA (Kalteng).Sedangkan, berkas baru diserahkan ke Kejaksaan, ada di Riau dan Kalbar, masing-masing dua perusahaan.Saat ini, gugatan perdata Rp7,97 triliun oleh KLHK terhadap pemasok PT APP, PT Bumi Mekar Hijau (BMH) hampir keputusan. Juga gugatan kepada PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Riau Rp491 miliar, PT National Sago Prima (NSP) Kabupaten Meranti, dengan Rp.1,07 triliun. Kapolri Badrodin Haiti mengatakan, penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan tak mudah. Mereka memerlukan ahli menilai kasus. “Apakah lahan dibakar? Sampai sejauh mana kerusakan atau proses alam dari sumber api terbuka. Memerlukan penelitian dan waktu agak lama,” katanya.Dari 301 kasus ditangani Polri, ada tiga dilimpahkan ke Kejaksaan, empat tahap satu, sisanya proses penyidikan.Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, sepakat menyusun standard operating prosedure (SOP) untuk menangani kemungkinan asap tahun depan.Selain penegakan hukum, katanya, pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","peran pemerintah lokal
polusi udara",baru perusahaan terindikasi bakar lahan kena sanksi administrasi melansir kembali inisial perusahaanperusahaan terindikasi membakar hutan dan lahan senin yakni tiga cabut izin pembekuan izin dan paksaan pemerintah sebanyak penyusunan sanksi administratif dan dalam pengawasan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mendata ratusan perusahaan terindikasi lahan terbakar bakal kena sanksiprosesnya jalan terus penindakan tak akan berhenti pada perusahaan masih proses katanya dalam konferensi pers di jakarta senin perusahaan kena sanksi pencabutan hak pengusahaan hutan pt hs hti di riau sedang dua perusahaan hti dapat sanksi pencabutan izin lingkungan pt dhl jambi dan pt mas kalbarperusahaan hti sanksi paksaan pemerintah adalah wks jambi dan ihm kaltim perkebunan seperti pt ku jambi dan pt bss kalbar lengkap lihat tabelsiti mengatakan perusahaan kena sanksi paksaan harus melaporkan kerjaan mereka untuk memenuhi peraturanentitas lahan terbakar dunia usaha harus dikembalikan kita sudah buat dalam peraturan mentericaranya perusahaan memberikan laporan kepada perusahaan dan membandingkan dengan data klhk kita sudah buat adendum tanah dikeluarkan dari izin sambil berjalan kita tetap minta kewajiban menjaga pemerintah juga menjaga jadi tetap ada observasi dan lainlain jika area terbakar dekat wilayah konflik katanya akan jadi skema penyelesaian konflikselain sanski administrasi proses hukum pidana dan perdata juga jalan oleh klhk maupun polri beberapa kasus sudah masuk tahap penyerahan tersangka dan berkas ke kejaksaan seperti perkebunan pt pht sumsel pt asp kalteng dan pt ma kaltengsedangkan berkas baru diserahkan ke kejaksaan ada di riau dan kalbar masingmasing dua perusahaansaat ini gugatan perdata rp triliun oleh klhk terhadap pemasok pt app pt bumi mekar hijau bmh hampir keputusan juga gugatan kepada pt jatim jaya perkasa jjp riau rp miliar pt national sago prima nsp kabupaten meranti dengan rp triliun kapolri badrodin haiti mengatakan penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan tak mudah mereka memerlukan ahli menilai kasus apakah lahan dibakar sampai sejauh mana kerusakan atau proses alam dari sumber api terbuka memerlukan penelitian dan waktu agak lama katanyadari kasus ditangani polri ada tiga dilimpahkan ke kejaksaan empat tahap satu sisanya proses penyidikanluhut binsar pandjaitan menteri politik hukum dan keamanan mengatakan sepakat menyusun standard operating prosedure sop untuk menangani kemungkinan asap tahun depanselain penegakan hukum katanya pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan
"Tanpa ada research & technology, di saat anomali iklim semakin tidak terprediksi, bisa hancur kita Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong inovasi pertanian yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim agar tetap mampu meningkatkan produktivitas di cuaca yang tak menentu untuk menjaga ketahanan pangan. ""Kita harus terus mendorong inovasi untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Seperti bagaimana menghasilkan varietas yang tahan kering sampai tahan rendam, ataupun varietas yang bisa ditanam di lahan kering atau lahan rawa,"" kata Syahrul saat hadir dalam pengukuhan Fadjry Djufry sebagai Profesor Riset Kementerian Pertanian di Bogor, Jawa Barat, Selasa. Dalam keterangan tertulisnya, Mentan berpendapat bahwa Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) harus bisa membaca perubahan iklim dan beradaptasi dengan menghasilkan varietas benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dia menyebut saat ini sektor pertanian dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti sumber daya lahan dan air yang semakin terbatas, fenomena perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu, munculnya iklim ekstrem, serta terjadinya pergeseran pola musim dan curah hujan yang menjadi ancaman bagi upaya peningkatan produksi pertanian. Dalam sambutannya, Mentan menghargai ide dan pemikiran yang disampaikan Fadjry pada orasinya yang mengangkat tentang ""Pertanian Cerdas Iklim Inovatif Berbasis Teknologi Budi Daya Adaptif Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan"". ""Saya yakin pemikiran Prof Fadjry pada orasi ini adalah akumulasi kegelisahan kita semua. Tanpa ada research & technology , di saat anomali iklim semakin tidak terprediksi, bisa hancur kita. Ini adalah kesempatan semua pejabat dan politisi untuk berbicara dan berpikir mengenai dampak perubahan iklim,"" katanya. Syahrul yang akrab disapa SYL pun berharap peran profesor riset di Balitbangtan bisa ikut memperkuat makna penelitian bagi sektor pertanian. ""Kita perlu menyadari bahwa riset itu penting untuk keberlangsungan sektor pertanian. Apalagi pertanian hingga saat ini telah membuktikan bisa berkontribusi secara pasti bagi bangsa dan negara,"" jelasnya. Pada orasinya, Fadjry memaparkan tentang pertanian cerdas dengan iklim inovatif yang berbasis teknologi budidaya adaptif. Ia menawarkan konsep Pertanian Cerdas Iklim Inovatif (PCII) yang merupakan pengembangan dari Climate Smart Agriculture yang dicetuskan Badan Pangan Dunia (FAO) pada 2013 sebagai solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi perubahan iklim. ""PCII disesuaikan dengan tantangan riil kondisi pertanian Indonesia saat ini, perkiraan keadaan ke depan, serta diperkaya dengan berbagai inovasi teknologi budidaya hasil penelitian di berbagai lokasi dan agro ekosistem Indonesia dan didukung sistem informasi iklim dan tanaman (SICIT),"" jelasnya. Profesor Riset Kementerian Pertanian ke-159 ini juga merekomendasikan agar konsep riset dan pengembangan inovatif dan kolaboratif (RPIK) yang telah dikembangkan Balitbangtan sejak 2020 dapat dijadikan pembuka jalan untuk mempercepat hilirisasi penerapan PCII. ""Konsep PCII pada dasarnya juga sangat relevan dengan beberapa program strategis Kementerian Pertanian, terutama program food estate pada lahan rawa dan lahan kering, serta lahan kering beriklim kering."" katanya. Dalam konteks kebijakan, Fadjry menjelaskan bahwa model PCII dapat diposisikan sebagai konsep atau sekaligus strategi dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan pembangunan pertanian lainnya. Selain itu, PCII dapat memperkuat berbagai program strategis Kementerian Pertanian yang relevan seperti food estate , ketahanan pangan, termasuk komitmen internasional dalam menghadapi perubahan iklim. ""Diperlukan penguatan kelembagaan dan korporasi petani, serta kerja sama antara Kementan dengan berbagai lembaga penelitian serta perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan PCII,"" katanya. Mentan ungkap penyebab harga pupuk nonsubsidi mahal Mentan: belanja keuangan-penyaluran KUR pertanian tertinggi lima tahun Mentan sebut produksi sektor pertanian terus tumbuh di 2021 Pewarta: Aditya Ramadhan Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2022. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong inovasi pertanian seperti menghasilkan varietas yang tahan kering hingga tahan rendam untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,tanpa ada research technology di saat anomali iklim semakin tidak terprediksi bisa hancur kita jakarta antara menteri pertanian syahrul yasin limpo mendorong inovasi pertanian yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim agar tetap mampu meningkatkan produktivitas di cuaca yang tak menentu untuk menjaga ketahanan pangan kita harus terus mendorong inovasi untuk beradaptasi dengan perubahan iklim seperti bagaimana menghasilkan varietas yang tahan kering sampai tahan rendam ataupun varietas yang bisa ditanam di lahan kering atau lahan rawa kata syahrul saat hadir dalam pengukuhan fadjry djufry sebagai profesor riset kementerian pertanian di bogor jawa barat selasa dalam keterangan tertulisnya mentan berpendapat bahwa kementerian pertanian melalui badan penelitian dan pengembangan pertanian balitbangtan harus bisa membaca perubahan iklim dan beradaptasi dengan menghasilkan varietas benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dia menyebut saat ini sektor pertanian dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti sumber daya lahan dan air yang semakin terbatas fenomena perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu munculnya iklim ekstrem serta terjadinya pergeseran pola musim dan curah hujan yang menjadi ancaman bagi upaya peningkatan produksi pertanian dalam sambutannya mentan menghargai ide dan pemikiran yang disampaikan fadjry pada orasinya yang mengangkat tentang pertanian cerdas iklim inovatif berbasis teknologi budi daya adaptif menuju pertanian modern berkelanjutan saya yakin pemikiran prof fadjry pada orasi ini adalah akumulasi kegelisahan kita semua tanpa ada research technology di saat anomali iklim semakin tidak terprediksi bisa hancur kita ini adalah kesempatan semua pejabat dan politisi untuk berbicara dan berpikir mengenai dampak perubahan iklim katanya syahrul yang akrab disapa syl pun berharap peran profesor riset di balitbangtan bisa ikut memperkuat makna penelitian bagi sektor pertanian kita perlu menyadari bahwa riset itu penting untuk keberlangsungan sektor pertanian apalagi pertanian hingga saat ini telah membuktikan bisa berkontribusi secara pasti bagi bangsa dan negara jelasnya pada orasinya fadjry memaparkan tentang pertanian cerdas dengan iklim inovatif yang berbasis teknologi budidaya adaptif ia menawarkan konsep pertanian cerdas iklim inovatif pcii yang merupakan pengembangan dari climate smart agriculture yang dicetuskan badan pangan dunia fao pada sebagai solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi perubahan iklim pcii disesuaikan dengan tantangan riil kondisi pertanian indonesia saat ini perkiraan keadaan ke depan serta diperkaya dengan berbagai inovasi teknologi budidaya hasil penelitian di berbagai lokasi dan agro ekosistem indonesia dan didukung sistem informasi iklim dan tanaman sicit jelasnya profesor riset kementerian pertanian ke ini juga merekomendasikan agar konsep riset dan pengembangan inovatif dan kolaboratif rpik yang telah dikembangkan balitbangtan sejak dapat dijadikan pembuka jalan untuk mempercepat hilirisasi penerapan pcii konsep pcii pada dasarnya juga sangat relevan dengan beberapa program strategis kementerian pertanian terutama program food estate pada lahan rawa dan lahan kering serta lahan kering beriklim kering katanya dalam konteks kebijakan fadjry menjelaskan bahwa model pcii dapat diposisikan sebagai konsep atau sekaligus strategi dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan pembangunan pertanian lainnya selain itu pcii dapat memperkuat berbagai program strategis kementerian pertanian yang relevan seperti food estate ketahanan pangan termasuk komitmen internasional dalam menghadapi perubahan iklim diperlukan penguatan kelembagaan dan korporasi petani serta kerja sama antara kementan dengan berbagai lembaga penelitian serta perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pcii katanya mentan ungkap penyebab harga pupuk nonsubsidi mahal mentan belanja keuanganpenyaluran kur pertanian tertinggi lima tahun mentan sebut produksi sektor pertanian terus tumbuh di pewarta aditya ramadhan editor kelik dewanto copyright antara menteri pertanian syahrul yasin limpo mendorong inovasi pertanian seperti menghasilkan varietas yang tahan kering hingga tahan rendam untuk beradaptasi dengan perubahan iklim
"Saya ingin presidensi Indonesia di G20 dapat bekerja sama dengan presidensi Inggris di COP26 untuk memastikan bahwa kita semua mendorong isu-isu terkait target pengurangan emisi 2030 Jakarta (ANTARA) - Presiden Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim ke-26 (COP26) Alok Sharma mendorong peran Indonesia dalam pembahasan isu perubahan iklim, terutama mengingat kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 tahun ini. ""Indonesia bisa menjadi negara yang memimpin sebuah keputusan bersejarah, yaitu G20 yang memprioritaskan agenda net-zero ,"" kata Alok dalam diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bertajuk “In Conversation with Alok Sharma: Delivering the Climate Promises of COP26”, Kamis. Ia mengatakan bahwa 18 dari 20 (negara G20) telah berkomitmen untuk mencapai misi nol-bersih secara formal. Untuk itu, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mendorong agenda tersebut. ""Saya ingin presidensi Indonesia di G20 dapat bekerja sama dengan presidensi Inggris di COP26 untuk memastikan bahwa kita semua mendorong isu-isu terkait target pengurangan emisi 2030,"" ujar Alok. ICEF umumkan peta jalan pada COP26 Dalam diskusi tersebut, Alok juga menjelaskan bahwa komitmen untuk mengeliminasi penggunaan batu bara, yang disetujui pada hasil KTT Perubahan Iklim ke-26 (COP26), merupakan progres bersejarah dalam aksi iklim dunia. Ia mendorong seluruh negara untuk mengimplementasikan Pakta Iklim Glasgow ( Glasgow Climate Pact ) sehingga visi untuk mempertahankan suhu bumi pada 1,5°C dapat tercapai, sebagaimana yang ditargetkan dalam Perjanjian Paris. “Moto utama saya tahun ini adalah elivery. Kita harus memastikan visi-visi ini menjadi kenyataan. Bagaimana kita lebih mendorong penggunaan energi yang dapat diperbaharui dan eliminasi penggunaan batu bara,” ujar Alok Sharma dalam percakapan mengenai hasil KTT COP26. Ia mengapresiasi inisiasi delivery plan dari Jerman dan Kanada guna meningkatkan komitmen negara dalam memastikan pemenuhan janji dana sebesar 100 miliar dolar AS (Rp1,4 kuadriliun) untuk mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim dunia. Selain itu, diskusi tersebut juga membahas peluang dan risiko yang muncul dalam implementasi Pakta Iklim Glasgow, mekanisme alokasi sumber daya finansial untuk keperluan pendanaan iklim bagi negara-negara yang membutuhkan, serta berbagai contoh  model pembangunan  yang dapat diterapkan guna mencapai target pengurangan emisi. KLHK: Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sama penting untuk RI Janji Jokowi agar transisi energi bersih bukan hanya retorika Pewarta: Katriana Editor: Mulyo Sunyoto Copyright © ANTARA 2022. Alok Sharma mendorong Indonesia untuk bekerja sama dengan Inggris dalam presidensi G20 dan COP26 untuk memastikan kemajuan dalam target pengurangan emisi 2030","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,saya ingin presidensi indonesia di g dapat bekerja sama dengan presidensi inggris di cop untuk memastikan bahwa kita semua mendorong isuisu terkait target pengurangan emisi jakarta antara presiden konferensi tingkat tinggi ktt perubahan iklim ke cop alok sharma mendorong peran indonesia dalam pembahasan isu perubahan iklim terutama mengingat kepemimpinan indonesia dalam presidensi g tahun ini indonesia bisa menjadi negara yang memimpin sebuah keputusan bersejarah yaitu g yang memprioritaskan agenda netzero kata alok dalam diskusi foreign policy community of indonesia fpci bertajuk in conversation with alok sharma delivering the climate promises of cop kamis ia mengatakan bahwa dari negara g telah berkomitmen untuk mencapai misi nolbersih secara formal untuk itu indonesia memiliki peluang yang besar untuk mendorong agenda tersebut saya ingin presidensi indonesia di g dapat bekerja sama dengan presidensi inggris di cop untuk memastikan bahwa kita semua mendorong isuisu terkait target pengurangan emisi ujar alok icef umumkan peta jalan pada cop dalam diskusi tersebut alok juga menjelaskan bahwa komitmen untuk mengeliminasi penggunaan batu bara yang disetujui pada hasil ktt perubahan iklim ke cop merupakan progres bersejarah dalam aksi iklim dunia ia mendorong seluruh negara untuk mengimplementasikan pakta iklim glasgow glasgow climate pact sehingga visi untuk mempertahankan suhu bumi pada c dapat tercapai sebagaimana yang ditargetkan dalam perjanjian paris moto utama saya tahun ini adalah elivery kita harus memastikan visivisi ini menjadi kenyataan bagaimana kita lebih mendorong penggunaan energi yang dapat diperbaharui dan eliminasi penggunaan batu bara ujar alok sharma dalam percakapan mengenai hasil ktt cop ia mengapresiasi inisiasi delivery plan dari jerman dan kanada guna meningkatkan komitmen negara dalam memastikan pemenuhan janji dana sebesar miliar dolar as rp kuadriliun untuk mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim dunia selain itu diskusi tersebut juga membahas peluang dan risiko yang muncul dalam implementasi pakta iklim glasgow mekanisme alokasi sumber daya finansial untuk keperluan pendanaan iklim bagi negaranegara yang membutuhkan serta berbagai contoh model pembangunan yang dapat diterapkan guna mencapai target pengurangan emisi klhk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sama penting untuk ri janji jokowi agar transisi energi bersih bukan hanya retorika pewarta katriana editor mulyo sunyoto copyright antara alok sharma mendorong indonesia untuk bekerja sama dengan inggris dalam presidensi g dan cop untuk memastikan kemajuan dalam target pengurangan emisi
"Kami mendesain Taksonomi Hijau ke dalam ke skala lima yaitu kira-kira apa kriteria atau apa sertifikasi yang dibutuhkan agar suatu sektor atau subsektor itu bisa menjadi green sector Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Edy Siregar menyatakan Taksonomi Hijau Indonesia mendorong penguatan pengembangan instrumen hijau dan berkelanjutan. “Kami bersama dengan bantuan dari delapan kementerian telah menyelesaikan Indonesia Green Taxonomy edisi 1.0 untuk mendukung pengembangan instrumen hijau,” katanya dalam Agenda Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Jumat. Berdasarkan data OJK, Taksonomi Hijau Indonesia merupakan sebuah panduan aktivitas ekonomi hijau yang berisikan daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Taksonomi Hijau Indonesia ini juga digunakan sebagai acuan bagi penyusunan pemberian insentif dan disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga. Taksonomi Hijau dapat memberikan pemahaman lebih baik dan memudahkan pelaku sektor jasa keuangan mengklasifikasi aktivitas hijau dalam mengembangkan portofolio produk dan/atau jasa keuangan. Taksonomi Hijau dapat membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit, pembiayaan dan investasi ke sektor hijau serta mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat atau greenwashing OJK pacu pengembangan instrumen keuangan hijau Agus mengatakan Taksonomi Hijau Indonesia ini masih berada di edisi 1.0 sehingga nantinya ketentuan dan panduan di dalamnya masih bisa berkembang tergantung perkembangan teknologi dan perubahan iklim. “Kami mendesain Taksonomi Hijau ke dalam ke skala lima yaitu kira-kira apa kriteria atau apa sertifikasi yang dibutuhkan agar suatu sektor atau subsektor itu bisa menjadi green sector ,” ujarnya. Selain itu dengan adanya Taksonomi Hijau maka OJK akan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membentuk pelaporan yang lebih hijau atau green reporting. Langkah itu dilakukan agar laporan bulanan dari lembaga jasa keuangan nantinya juga memasukkan angka-angka mengenai green financing. “Ini penting karena di global saat ini sudah bicara risk management untuk climate related financial risk,” tegasnya. Ia menegaskan risk management tersebut hanya dapat didesain ketika sudah mengetahui besar magnitude dari green financing atau non- green financing. “Kalau kita sudah mengetahui magnitude -nya maka kita bisa mendesain insentif atau disinsentif nya. Kalau sekarang kan kita masih bingung sebenarnya ada berapa banyak yang green financing ,” jelasnya. Ketua Perbanas nilai pandemi dongkrak penerbitan ESG Bonds Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah Editor: Risbiani Fardaniah Copyright © ANTARA 2022. Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus Edy Siregar, menyatakan bahwa Taksonomi Hijau Indonesia akan membantu memudahkan pelaku sektor jasa keuangan dalam mengklasifikasi aktivitas hijau dan mendukung pengembangan instrumen hijau.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,kami mendesain taksonomi hijau ke dalam ke skala lima yaitu kirakira apa kriteria atau apa sertifikasi yang dibutuhkan agar suatu sektor atau subsektor itu bisa menjadi green sector jakarta antara deputi komisioner stabilitas sistem keuangan otoritas jasa keuangan ojk agus edy siregar menyatakan taksonomi hijau indonesia mendorong penguatan pengembangan instrumen hijau dan berkelanjutan kami bersama dengan bantuan dari delapan kementerian telah menyelesaikan indonesia green taxonomy edisi untuk mendukung pengembangan instrumen hijau katanya dalam agenda presidensi g indonesia di jakarta jumat berdasarkan data ojk taksonomi hijau indonesia merupakan sebuah panduan aktivitas ekonomi hijau yang berisikan daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim taksonomi hijau indonesia ini juga digunakan sebagai acuan bagi penyusunan pemberian insentif dan disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga taksonomi hijau dapat memberikan pemahaman lebih baik dan memudahkan pelaku sektor jasa keuangan mengklasifikasi aktivitas hijau dalam mengembangkan portofolio produk danatau jasa keuangan taksonomi hijau dapat membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit pembiayaan dan investasi ke sektor hijau serta mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat atau greenwashing ojk pacu pengembangan instrumen keuangan hijau agus mengatakan taksonomi hijau indonesia ini masih berada di edisi sehingga nantinya ketentuan dan panduan di dalamnya masih bisa berkembang tergantung perkembangan teknologi dan perubahan iklim kami mendesain taksonomi hijau ke dalam ke skala lima yaitu kirakira apa kriteria atau apa sertifikasi yang dibutuhkan agar suatu sektor atau subsektor itu bisa menjadi green sector ujarnya selain itu dengan adanya taksonomi hijau maka ojk akan bekerja sama dengan bank indonesia untuk membentuk pelaporan yang lebih hijau atau green reporting langkah itu dilakukan agar laporan bulanan dari lembaga jasa keuangan nantinya juga memasukkan angkaangka mengenai green financing ini penting karena di global saat ini sudah bicara risk management untuk climate related financial risk tegasnya ia menegaskan risk management tersebut hanya dapat didesain ketika sudah mengetahui besar magnitude dari green financing atau non green financing kalau kita sudah mengetahui magnitude nya maka kita bisa mendesain insentif atau disinsentif nya kalau sekarang kan kita masih bingung sebenarnya ada berapa banyak yang green financing jelasnya ketua perbanas nilai pandemi dongkrak penerbitan esg bonds pewarta astrid faidlatul habibah editor risbiani fardaniah copyright antara deputi komisioner stabilitas sistem keuangan ojk agus edy siregar menyatakan bahwa taksonomi hijau indonesia akan membantu memudahkan pelaku sektor jasa keuangan dalam mengklasifikasi aktivitas hijau dan mendukung pengembangan instrumen hijau
"Kalkulator Konversi Satuan Gas Rumah Kaca dan Gas Polutan Utama mg/m3 ke ppm dan sebaliknya. -Pilih- CO2 | Karbon dioksida CO | Karbon monoksida SO2 | Sulfur dioksida O3 | Ozon NO2 | Nitrogen dioksida NO | Nitrogen Monoksida CH4 | Metana NH3 | Amonia Massa Molekul (M): - Suhu (°C): Tekanan (atm) : Jika satuan berbeda, konversi di sini Input nilai dalam: ppm: Atau dalam: mg/m³: Clear Konversi Konsentrasi Polutan Udara: Panduan untuk Mematuhi Peraturan Lingkungan Dalam upaya menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat, berbagai badan pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan peraturan ketat mengenai konsentrasi polutan gas di udara. Peraturan ini sering kali melibatkan berbagai unit pengukuran, seperti bagian per juta ~ part permilion ( ppm ) dan miligram per meter kubik ( mg/m³ ). Mengetahui cara mengkonversi antara berbagai unit ini sangat penting untuk pemodelan dispersi polutan atmosfer dan mematuhi regulasi yang berlaku. 1. Memahami Konversi Konsentrasi Polutan Konsentrasi polutan udara dapat dinyatakan dalam dua unit utama: ppm (Bagian per Juta ) : Mengukur jumlah polutan per juta bagian udara. mg/m³ (Miligram per Meter Kubik) : Mengukur massa polutan dalam miligram per meter kubik udara. Konversi antara kedua unit ini memerlukan pemahaman tentang suhu dan tekanan udara. Berikut adalah rumus konversi yang berguna: Dari ppm ke mg/m³: mg/m³ = ppm × M.p / (0,08205 × T) Dari mg/m³ ke ppm: ppm = mg/m³ × (0,08205 × T) / M.p Di mana: T = Suhu atmosfer dalam Kelvin (T = 273,15 + °C) M = Berat molekul polutan udara 0,08205 = Konstanta Hukum Gas Universal dalam atm·L/(mol·K) p = Tekanan udara (1 atm) 2. Apa kepanjangan dari mg/m3 , µg/m3 , ppm, dan ppb? Konsentrasi kimia di udara biasanya diukur dalam satuan massa zat (miligram, mikrogram, nanogram, pikogram) per volume udara (meter kubik atau kaki kubik). Jadi, mg/m3 mewakili miligram (seperseribu gram) per meter kubik udara, sedangkan µg/m3 berarti mikrogram (seperserjuta gram) per meter kubik udara. Namun, konsentrasi ini juga dapat dinyatakan sebagai bagian per juta (ppm) atau bagian per miliar (ppb) berdasarkan volume melalui faktor konversi. Ini didasarkan pada berat molekul zat kimia, yang berbeda antara polutan, dan suhu serta tekanan atmosfer. Suhu 25 derajat Celsius dan tekanan 1 atmosfer adalah yang biasanya diasumsikan untuk faktor konversi. 3. Aplikasi dalam Pemodelan Dispersi Udara Untuk model dispersi polutan udara, konversi konsentrasi ini sangat penting. Misalnya, jika kita mengukur konsentrasi polutan dalam ppm dan perlu melaporkan hasil dalam mg/m³, kita harus menggunakan rumus konversi yang sesuai dengan suhu dan berat molekul polutan yang relevan. Sebaliknya, jika hasil pemodelan dalam mg/m³ perlu diubah menjadi ppm, rumus yang digunakan adalah kebalikan dari konversi pertama. 4. Peraturan dan Kepatuhan Mematuhi peraturan lingkungan melibatkan lebih dari sekadar mengukur konsentrasi polutan. Kita juga harus memastikan bahwa pengukuran dan pelaporan konsentrasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti suhu dan tekanan yang dapat mempengaruhi hasil. Konversi yang tepat antara unit pengukuran akan memastikan bahwa kita mematuhi standar yang ditetapkan dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan yang lebih baik. 5. Gas Rumah Kaca dan Gas Polutan Utama Gas rumah kaca dan gas polutan utama memainkan peran penting dalam masalah lingkungan global. Gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), berkontribusi pada pemanasan global dengan menangkap panas di atmosfer bumi. Sementara itu, gas polutan utama seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOₓ), dan partikel PM10 dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pemantauan dan pengendalian konsentrasi gas-gas ini sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kualitas udara yang sehat. Dengan pemahaman yang baik tentang rumus konversi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran, kita dapat memastikan bahwa data polutan udara kita akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan yang lebih luas.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]","peran pemerintah lokal
polusi udara
program literasi",kalkulator konversi satuan gas rumah kaca dan gas polutan utama mgm ke ppm dan sebaliknya pilih co karbon dioksida co karbon monoksida so sulfur dioksida o ozon no nitrogen dioksida no nitrogen monoksida ch metana nh amonia massa molekul m suhu c tekanan atm jika satuan berbeda konversi di sini input nilai dalam ppm atau dalam mgm clear konversi konsentrasi polutan udara panduan untuk mematuhi peraturan lingkungan dalam upaya menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat berbagai badan pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan peraturan ketat mengenai konsentrasi polutan gas di udara peraturan ini sering kali melibatkan berbagai unit pengukuran seperti bagian per juta part permilion ppm dan miligram per meter kubik mgm mengetahui cara mengkonversi antara berbagai unit ini sangat penting untuk pemodelan dispersi polutan atmosfer dan mematuhi regulasi yang berlaku memahami konversi konsentrasi polutan konsentrasi polutan udara dapat dinyatakan dalam dua unit utama ppm bagian per juta mengukur jumlah polutan per juta bagian udara mgm miligram per meter kubik mengukur massa polutan dalam miligram per meter kubik udara konversi antara kedua unit ini memerlukan pemahaman tentang suhu dan tekanan udara berikut adalah rumus konversi yang berguna dari ppm ke mgm mgm ppm mp t dari mgm ke ppm ppm mgm t mp di mana t suhu atmosfer dalam kelvin t c m berat molekul polutan udara konstanta hukum gas universal dalam atmlmolk p tekanan udara atm apa kepanjangan dari mgm gm ppm dan ppb konsentrasi kimia di udara biasanya diukur dalam satuan massa zat miligram mikrogram nanogram pikogram per volume udara meter kubik atau kaki kubik jadi mgm mewakili miligram seperseribu gram per meter kubik udara sedangkan gm berarti mikrogram seperserjuta gram per meter kubik udara namun konsentrasi ini juga dapat dinyatakan sebagai bagian per juta ppm atau bagian per miliar ppb berdasarkan volume melalui faktor konversi ini didasarkan pada berat molekul zat kimia yang berbeda antara polutan dan suhu serta tekanan atmosfer suhu derajat celsius dan tekanan atmosfer adalah yang biasanya diasumsikan untuk faktor konversi aplikasi dalam pemodelan dispersi udara untuk model dispersi polutan udara konversi konsentrasi ini sangat penting misalnya jika kita mengukur konsentrasi polutan dalam ppm dan perlu melaporkan hasil dalam mgm kita harus menggunakan rumus konversi yang sesuai dengan suhu dan berat molekul polutan yang relevan sebaliknya jika hasil pemodelan dalam mgm perlu diubah menjadi ppm rumus yang digunakan adalah kebalikan dari konversi pertama peraturan dan kepatuhan mematuhi peraturan lingkungan melibatkan lebih dari sekadar mengukur konsentrasi polutan kita juga harus memastikan bahwa pengukuran dan pelaporan konsentrasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktorfaktor seperti suhu dan tekanan yang dapat mempengaruhi hasil konversi yang tepat antara unit pengukuran akan memastikan bahwa kita mematuhi standar yang ditetapkan dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan yang lebih baik gas rumah kaca dan gas polutan utama gas rumah kaca dan gas polutan utama memainkan peran penting dalam masalah lingkungan global gas rumah kaca seperti karbon dioksida co metana ch dan dinitrogen oksida no berkontribusi pada pemanasan global dengan menangkap panas di atmosfer bumi sementara itu gas polutan utama seperti sulfur dioksida so nitrogen oksida no dan partikel pm dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan pemantauan dan pengendalian konsentrasi gasgas ini sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kualitas udara yang sehat dengan pemahaman yang baik tentang rumus konversi dan faktorfaktor yang mempengaruhi pengukuran kita dapat memastikan bahwa data polutan udara kita akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum tetapi juga untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan yang lebih luas
"Cara memantau status El Nino dan La Nina - ENSO Tracker. El Nino merupakan fenomena yang menarik perhatian. El nino dan la nina di pantau dari beberapa parameter seperti suhu muka laut dan sirkulasi walker. Namun jika kita ingin butuh informasi cepat mengenai status el nino dan la nina, kita dapat membuka laman ENSO Tracker , tampilannya seperti ini. Gambar 1. Laman ENSO Tracker dari BOM Menurut pihak BOM, tujuan informasi ENSO Tracker adalah untuk memperingatkan masyarakat tentang resiko yang mungkin timbul berdasarkan tahap atau level status el nino. Masing-masing level status ENSO mencerminkan tingkat kepercayaan para klimatologis dan oceanologis tentang kemungkinan kejadian el nino / la nina pada tahun berjalan. Perhatikan gambar diagram dengan panah dalam halaman tersebut, tampilan zoom seperti di bawah ini. Gambar 2. Diagram Status El Nino Jarum penunjuk pada Gambar 2 mengarah pada level El Nino, artinya pada waktu tersebut el nino sedang berlangsung. Masing-masing level mencerminkan kondisi sebagai berikut: Level Neutral : tidak ada peluang el nino/la nina. Level Watch : ada tanda-tanda potensi el nino/la nina namun dengan peluang 50%. Level Alert : potensi el nino/la nina semakin meningkat dengan peluang 70%. Level El nino/la nina : semua parameter terjadinya sudah terpenuhi. El nino terpenuhi dengan 3 syarat: Suhu muka laut (SST) pada nino 3 atau 3.4 lebih hangat 0,8 Deg.Celcius dari rata-ratanya. Angin pasat melemah sepanjang Samudera Pasifik tengah dalam 3 bulan terakhir. Indeks Osilasi Selatan (SOI) rata-rata 3 bulan kurang dari atau sama dengan -7. Adapun La nina, Suhu muka laut (SST) pada nino 3 atau 3.4 lebih dingin 0,8 Deg.Celcius dari rata-ratanya. Angin pasat menguat sepanjang Samudera Pasifik tengah dalam 3 bulan terakhir. Indeks Osilasi Selatan (SOI) rata-rata 3 bulan kurang dari atau sama dengan +7. Lebih lanjut pihak BOM menjelaskan bahwa tidak pernah ada event el nino dan la nina yang sama. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Nah sobat, dengan meliat diagram tersebut saja kita sudah bisa mengetahui status el nino/ la nina. Sederhana bukan? Sumber : http://www.bom.gov.au/climate/enso/tracker/#tabs=Summary http://www.bom.gov.au/climate/enso/tracker/#tabs=Criteria http://www.bom.gov.au/climate/enso/tracker/#tabs=Tracker-history http://www.bom.gov.au/climate/enso/tracker/#tabs=About-ENSO-and-the-Tracker Demikian, semoga bermanfaat.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","peran pemerintah lokal
program literasi",cara memantau status el nino dan la nina enso tracker el nino merupakan fenomena yang menarik perhatian el nino dan la nina di pantau dari beberapa parameter seperti suhu muka laut dan sirkulasi walker namun jika kita ingin butuh informasi cepat mengenai status el nino dan la nina kita dapat membuka laman enso tracker tampilannya seperti ini gambar laman enso tracker dari bom menurut pihak bom tujuan informasi enso tracker adalah untuk memperingatkan masyarakat tentang resiko yang mungkin timbul berdasarkan tahap atau level status el nino masingmasing level status enso mencerminkan tingkat kepercayaan para klimatologis dan oceanologis tentang kemungkinan kejadian el nino la nina pada tahun berjalan perhatikan gambar diagram dengan panah dalam halaman tersebut tampilan zoom seperti di bawah ini gambar diagram status el nino jarum penunjuk pada gambar mengarah pada level el nino artinya pada waktu tersebut el nino sedang berlangsung masingmasing level mencerminkan kondisi sebagai berikut level neutral tidak ada peluang el ninola nina level watch ada tandatanda potensi el ninola nina namun dengan peluang level alert potensi el ninola nina semakin meningkat dengan peluang level el ninola nina semua parameter terjadinya sudah terpenuhi el nino terpenuhi dengan syarat suhu muka laut sst pada nino atau lebih hangat degcelcius dari rataratanya angin pasat melemah sepanjang samudera pasifik tengah dalam bulan terakhir indeks osilasi selatan soi ratarata bulan kurang dari atau sama dengan adapun la nina suhu muka laut sst pada nino atau lebih dingin degcelcius dari rataratanya angin pasat menguat sepanjang samudera pasifik tengah dalam bulan terakhir indeks osilasi selatan soi ratarata bulan kurang dari atau sama dengan lebih lanjut pihak bom menjelaskan bahwa tidak pernah ada event el nino dan la nina yang sama masingmasing memiliki karakteristik sendiri nah sobat dengan meliat diagram tersebut saja kita sudah bisa mengetahui status el nino la nina sederhana bukan sumber httpwwwbomgovauclimateensotrackertabssummary httpwwwbomgovauclimateensotrackertabscriteria httpwwwbomgovauclimateensotrackertabstrackerhistory httpwwwbomgovauclimateensotrackertabsaboutensoandthetracker demikian semoga bermanfaat
"Konsep Evapotranspirasi dan Metode Perhitungannya serta Pengukuran Menggunakan Lysimeter. Namun menurut USGS terdapat perbedaan konsep evapotranspirasi dalam pengertian hidrologi yang berkaitan dengan neraca air dan evapotranspirasi dalam aplikasi pada kebutuhan air tanaman ¹ . Konsep kesesuaian iklim untuk tanaman Bagaimana iklim memengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman Mengenal Climate Smart Agriculture - konsep pertanian berwawasan iklim Berikut adalah pembahasan mengenai konsep, metode perhitungan dan pengukuran serta ulasan alat Lysimeter sebagai alat ukur evapotranspirasi.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,konsep evapotranspirasi dan metode perhitungannya serta pengukuran menggunakan lysimeter namun menurut usgs terdapat perbedaan konsep evapotranspirasi dalam pengertian hidrologi yang berkaitan dengan neraca air dan evapotranspirasi dalam aplikasi pada kebutuhan air tanaman konsep kesesuaian iklim untuk tanaman bagaimana iklim memengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman mengenal climate smart agriculture konsep pertanian berwawasan iklim berikut adalah pembahasan mengenai konsep metode perhitungan dan pengukuran serta ulasan alat lysimeter sebagai alat ukur evapotranspirasi
"kota-kota berkomitmen untuk merencanakan setidaknya satu aksi iklim Jakarta (ANTARA) - Penggunaan energi bersih dan transportasi umum menjadi kunci untuk mengatasi perubahan iklim, kata Direktur Regional Asia Timur, Tenggara dan Oseania C40 Milag San Jose-Ballesteros. C40 adalah jaringan kota-kota besar di dunia yang berkomitmen melakukan langkah-langkah progresif mengatasi perubahan iklim termasuk DKI Jakarta yang sudah bergabung dalam jaringan kota tersebut. Dalam agenda virtual G20 diikuti dari Jakarta, Kamis, Milag mengatakan, dalam pemulihan COVID-19 perlu memprioritaskan stimulus hijau atau yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan seperti kebijakan menggunakan energi bersih. ""Prioritaskan dan berinvestasi di energi bersih. Jadi salah satu kuncinya adalah bertransisi dari energi dengan bahan bakar fosil, beralih  memaksimalkan penggunaan energi bersih,"" kata Milag dalam agenda yang bertajuk ""Fostering Collaboration between Cities to Accelerate Solution Toward Climate Change, the Pandemic and Economic Recovery"". Anies bersama Gubernur Tokyo terpilih jadi anggota Komite Pengarah C40 Jakarta tuan rumah C40 Cities Climate Action Planning Programme Aksi lain yang perlu dilakukan untuk mendorong kota-kota pulih dengan mengusung prinsip hijau adalah melindungi dan mendorong  transportasi massal. Hal itu penting karena ketika masyarakat sudah kembali bekerja di kantor atau bersekolah maka transportasi massal menjadi salah satu fokus karena sifat moda transportasi tersebut yang akan mengumpulkan banyak orang. ""Ketika berbicara mengenai mengatasi perubahan iklim, transportasi publik memiliki peran kunci,"" katanya. Dia menjelaskan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim ke-26 (COP-26) terdapat kampanye Cities Race to Zero di mana ribuan kota-kota di seluruh dunia, termasuk Jakarta, telah bergabung menyampaikan komitmen untuk menekan emisi karbon pada 2030 dan mencapai penyerapan bersih pada 2050 atau lebih awal. ""Salah satu kunci penting terkait Cities Race to Zero adalah kota-kota berkomitmen untuk merencanakan setidaknya satu aksi iklim yang  adil,"" ujar Milag, yang juga berperan sebagai Pemimpin Keanekaragaman Selatan Global C40. Pemimpin C40 apresiasi transformasi kampung Sunter Perubahan iklim berpotensi sebabkan kerugian ekonomi akibat krisis air Sri Mulyani : Pandemi COVID-19 bawa dampak baik pada perubahan iklim Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Budhi Santoso Copyright © ANTARA 2022. Transportasi publik memiliki peran kunci dalam mengatasi perubahan iklim karena dapat mengumpulkan banyak orang dan mengurangi emisi karbon.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",perencanaan kota,kotakota berkomitmen untuk merencanakan setidaknya satu aksi iklim jakarta antara penggunaan energi bersih dan transportasi umum menjadi kunci untuk mengatasi perubahan iklim kata direktur regional asia timur tenggara dan oseania c milag san joseballesteros c adalah jaringan kotakota besar di dunia yang berkomitmen melakukan langkahlangkah progresif mengatasi perubahan iklim termasuk dki jakarta yang sudah bergabung dalam jaringan kota tersebut dalam agenda virtual g diikuti dari jakarta kamis milag mengatakan dalam pemulihan covid perlu memprioritaskan stimulus hijau atau yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan seperti kebijakan menggunakan energi bersih prioritaskan dan berinvestasi di energi bersih jadi salah satu kuncinya adalah bertransisi dari energi dengan bahan bakar fosil beralih memaksimalkan penggunaan energi bersih kata milag dalam agenda yang bertajuk fostering collaboration between cities to accelerate solution toward climate change the pandemic and economic recovery anies bersama gubernur tokyo terpilih jadi anggota komite pengarah c jakarta tuan rumah c cities climate action planning programme aksi lain yang perlu dilakukan untuk mendorong kotakota pulih dengan mengusung prinsip hijau adalah melindungi dan mendorong transportasi massal hal itu penting karena ketika masyarakat sudah kembali bekerja di kantor atau bersekolah maka transportasi massal menjadi salah satu fokus karena sifat moda transportasi tersebut yang akan mengumpulkan banyak orang ketika berbicara mengenai mengatasi perubahan iklim transportasi publik memiliki peran kunci katanya dia menjelaskan bahwa dalam konferensi tingkat tinggi ktt perubahan iklim ke cop terdapat kampanye cities race to zero di mana ribuan kotakota di seluruh dunia termasuk jakarta telah bergabung menyampaikan komitmen untuk menekan emisi karbon pada dan mencapai penyerapan bersih pada atau lebih awal salah satu kunci penting terkait cities race to zero adalah kotakota berkomitmen untuk merencanakan setidaknya satu aksi iklim yang adil ujar milag yang juga berperan sebagai pemimpin keanekaragaman selatan global c pemimpin c apresiasi transformasi kampung sunter perubahan iklim berpotensi sebabkan kerugian ekonomi akibat krisis air sri mulyani pandemi covid bawa dampak baik pada perubahan iklim pewarta prisca triferna violleta editor budhi santoso copyright antara transportasi publik memiliki peran kunci dalam mengatasi perubahan iklim karena dapat mengumpulkan banyak orang dan mengurangi emisi karbon
"Menyelami Harmoni Alam: Mengungkap Pengaruh Iklim dalam Arsitektur Bangunan dan Kota. Konsep Passive Building Pemanfaatan iklim dalam arsitektur dikenal sebagai konsep ""passive building"" yaitu serangkaian pendekatan desain yang berfokus pada pemanfaatan lingkungan alami untuk menyediakan pemanas, pendingin, ventilasi, dan penerangan pada bangunan. Konsep desain pasif dalam rancangan bangunan Gambar: https://greenhome.osu.edu/passive-design Di daerah dengan iklim dingin, bangunan pasif akan dirancang untuk meminimalkan kehilangan panas dan memaksimalkan pemanfaatan panas matahari. Di daerah dengan iklim panas, bangunan pasif akan mengurangi pemanasan internal dan mengoptimalkan sirkulasi udara alami untuk pendinginan. Variabel Iklim dan Desain Bangunan Untuk memahami pengaruh iklim terhadap desain bangunan, penting untuk memahami berbagai variabel yang mempengaruhi iklim tersebut, seperti suhu, curah hujan, angin, dan sinar matahari. Suhu Udara Misalnya, di daerah dengan suhu tinggi, diperlukan isolasi yang lebih tebal agar para penghuni bangunan tetap merasa nyaman. Presipitasi Presipitasi mengacu pada jumlah air di atmosfer yang terbagi menjadi dua jenis - cair (hujan) dan beku (salju dan es). Curah hujan cair, seperti hujan akan berpengaruh terhadap sistem drainase bangunan dan kemampuannya dalam menghadapi cuaca buruk. Di sisi lain, curah hujan beku, seperti salju dan hujan es, juga akan mempengaruhi integritas eksterior bangunan. Arah dan Kecepatan Angin Angin kencang juga akan mempengaruhi sistem ventilasi bangunan, serta pemasangan turbin angin dan panel surya untuk memanfaatkan energi terbarukan. Penyinaran Matahari Sinar matahari adalah cahaya yang dipancarkan oleh matahari dan memiliki peran penting dalam orientasi dan desain bangunan. Bangunan yang tidak terarah dengan baik tidak akan memanfaatkan pencahayaan alami secara optimal, sehingga suhu di dalamnya bisa terlalu panas atau terlalu dingin. Selain itu, sinar matahari yang cukup juga akan mempengaruhi penempatan panel surya dan sumber energi terbarukan lainnya. Iklim adalah faktor kompleks yang mempengaruhi desain dan kenyamanan penghuni bangunan. Suhu, curah hujan, angin, dan sinar matahari merupakan faktor utama yang menentukan iklim dan berdampak pada arsitektur bangunan. Karenanya, diperlukan pendekatan holistik saat membuat analisis dampak iklim pada desain bangunan dan perkotaan. Para arsitek, insinyur, dan profesional desain lainnya harus mempertimbangkan efek langsung dan jangka panjang perubahan iklim pada desain yang mereka hasilkan. Iklim dan Arsitektur Kota Sebaliknya, lingkungan yang terbentuk karena adanya bangunan dan gedung perkotaan, memiliki dampak terhadap perubahan iklim lokal dan regional, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kenyamanan dan kesehatan para penduduknya.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perencanaan kota",menyelami harmoni alam mengungkap pengaruh iklim dalam arsitektur bangunan dan kota konsep passive building pemanfaatan iklim dalam arsitektur dikenal sebagai konsep passive building yaitu serangkaian pendekatan desain yang berfokus pada pemanfaatan lingkungan alami untuk menyediakan pemanas pendingin ventilasi dan penerangan pada bangunan konsep desain pasif dalam rancangan bangunan gambar httpsgreenhomeosuedupassivedesign di daerah dengan iklim dingin bangunan pasif akan dirancang untuk meminimalkan kehilangan panas dan memaksimalkan pemanfaatan panas matahari di daerah dengan iklim panas bangunan pasif akan mengurangi pemanasan internal dan mengoptimalkan sirkulasi udara alami untuk pendinginan variabel iklim dan desain bangunan untuk memahami pengaruh iklim terhadap desain bangunan penting untuk memahami berbagai variabel yang mempengaruhi iklim tersebut seperti suhu curah hujan angin dan sinar matahari suhu udara misalnya di daerah dengan suhu tinggi diperlukan isolasi yang lebih tebal agar para penghuni bangunan tetap merasa nyaman presipitasi presipitasi mengacu pada jumlah air di atmosfer yang terbagi menjadi dua jenis cair hujan dan beku salju dan es curah hujan cair seperti hujan akan berpengaruh terhadap sistem drainase bangunan dan kemampuannya dalam menghadapi cuaca buruk di sisi lain curah hujan beku seperti salju dan hujan es juga akan mempengaruhi integritas eksterior bangunan arah dan kecepatan angin angin kencang juga akan mempengaruhi sistem ventilasi bangunan serta pemasangan turbin angin dan panel surya untuk memanfaatkan energi terbarukan penyinaran matahari sinar matahari adalah cahaya yang dipancarkan oleh matahari dan memiliki peran penting dalam orientasi dan desain bangunan bangunan yang tidak terarah dengan baik tidak akan memanfaatkan pencahayaan alami secara optimal sehingga suhu di dalamnya bisa terlalu panas atau terlalu dingin selain itu sinar matahari yang cukup juga akan mempengaruhi penempatan panel surya dan sumber energi terbarukan lainnya iklim adalah faktor kompleks yang mempengaruhi desain dan kenyamanan penghuni bangunan suhu curah hujan angin dan sinar matahari merupakan faktor utama yang menentukan iklim dan berdampak pada arsitektur bangunan karenanya diperlukan pendekatan holistik saat membuat analisis dampak iklim pada desain bangunan dan perkotaan para arsitek insinyur dan profesional desain lainnya harus mempertimbangkan efek langsung dan jangka panjang perubahan iklim pada desain yang mereka hasilkan iklim dan arsitektur kota sebaliknya lingkungan yang terbentuk karena adanya bangunan dan gedung perkotaan memiliki dampak terhadap perubahan iklim lokal dan regional yang pada gilirannya dapat memengaruhi kenyamanan dan kesehatan para penduduknya
"Raja Ampat ini ikonik. Ikon Indonesia yang harus selalu bersih, bahkan telah diakui dunia sebagai tempat yang bagus, harus dipertahankan... Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak pemerintah daerah di Raja Ampat, Papua Barat, menggerakkan warga setempat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga kesehatan laut di salah satu kawasan wisata ikonik ini. ""Raja Ampat ini ikonik. Ikon Indonesia yang harus selalu bersih, bahkan telah diakui dunia sebagai tempat yang bagus, harus dipertahankan. Maka, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga laut kita dari sampah, Pemda harus bisa menjadi corong kita untuk menggerakkan masyarakat Raja Ampat untuk aktif membersihkan sampah, dan tidak mengotori laut,"" ujar Menteri Trenggono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu. Raja Ampat, ujar dia, adalah simbol legenda Indonesia sehingga diharapkan agar hingga ratusan tahun ke depan Raja Ampat tetap menjadi ikon Indonesia yang bagus di mata dunia, dan menjadi wilayah pesisir yang tetap bersih. Menteri Trenggono juga turun langsung membersihkan sampah di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di Raja Ampat ini menjadi bagian dari kampanye menjaga kesehatan laut pada kunjungan kerja Menteri Trenggono di wilayah pesisir Indonesia Timur, yang dimulai dari Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Morotai dan sampai di Raja Ampat, Rabu pagi ini. Kegiatan BCL ini juga melibatkan TNI/Polri, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat sekitar juga turun untuk membersihkan sampah di Pantai WTC. Menteri Trenggono berharap kegiatan BCL ini harus menjadi slogan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Menurut dia, kegiatan BCL ini akan berpengaruh pada dunia internasional, karena selain menjalankan mandat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, juga tindak lanjut komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70 persen sampai dengan tahun 2025. Disebutkan, sampah laut juga menjadi isu turunan dari perhelatan internasional G20 dalam segmen Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) yang mengupas isu lingkungan. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo kembali menjelaskan dampak yang akan terjadi jika sampah di laut tidak dikelola dengan baik. ""Hal ini akan menjadi ancaman bagi laut, hingga berdampak bagi kehidupan manusia. Mulai dari mikro dan nano plastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan termakan oleh biota laut, lalu produktivitas perairan laut akan menurun, dan masuk ke rantai makanan, hingga akhirnya sangat berpotensi menimbulkan masalah pada kesehatan kita,"" tegas Victor. Sebagai informasi, sampah-sampah yang telah dibersihkan dari Pantai WTC tersebut terkumpul sebanyak 400,62 kilogram. Sebelumnya, KKP juga telah menggelar rangkaian Bulan Cinta Laut yaitu kegiatan bersih pantai dan laut di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pantai Kastela, Selasa (8/3). Sebanyak 2,6 ton sampah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan yang melibatkan pemda dan berbagai lapisan masyarakat tersebut. Mora gelar pelatihan konservasi kelautan bagi perempuan Raja Ampat Kampung Meosmanggara Raja Ampat kembangkan wisata spesies Pertamina harap Raja Ampat gunakan BBM ramah lingkungan Pewarta: M Razi Rahman Editor: Ahmad Buchori Copyright © ANTARA 2022. Kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) yang diadakan di Raja Ampat dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk menjaga kebersihan laut dan mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah plastik di laut.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",raja ampat ini ikonik ikon indonesia yang harus selalu bersih bahkan telah diakui dunia sebagai tempat yang bagus harus dipertahankan jakarta antara menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono mengajak pemerintah daerah di raja ampat papua barat menggerakkan warga setempat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga kesehatan laut di salah satu kawasan wisata ikonik ini raja ampat ini ikonik ikon indonesia yang harus selalu bersih bahkan telah diakui dunia sebagai tempat yang bagus harus dipertahankan maka saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersamasama menjaga laut kita dari sampah pemda harus bisa menjadi corong kita untuk menggerakkan masyarakat raja ampat untuk aktif membersihkan sampah dan tidak mengotori laut ujar menteri trenggono dalam rilis yang diterima di jakarta rabu raja ampat ujar dia adalah simbol legenda indonesia sehingga diharapkan agar hingga ratusan tahun ke depan raja ampat tetap menjadi ikon indonesia yang bagus di mata dunia dan menjadi wilayah pesisir yang tetap bersih menteri trenggono juga turun langsung membersihkan sampah di pantai waisai torang cinta wtc kabupaten raja ampat provinsi papua barat kegiatan bulan cinta laut bcl di raja ampat ini menjadi bagian dari kampanye menjaga kesehatan laut pada kunjungan kerja menteri trenggono di wilayah pesisir indonesia timur yang dimulai dari ternate tidore halmahera barat morotai dan sampai di raja ampat rabu pagi ini kegiatan bcl ini juga melibatkan tnipolri pelajar mahasiswa hingga masyarakat sekitar juga turun untuk membersihkan sampah di pantai wtc menteri trenggono berharap kegiatan bcl ini harus menjadi slogan dari direktorat jenderal pengelolaan ruang laut menurut dia kegiatan bcl ini akan berpengaruh pada dunia internasional karena selain menjalankan mandat peraturan presiden nomor tahun juga tindak lanjut komitmen pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar persen sampai dengan tahun disebutkan sampah laut juga menjadi isu turunan dari perhelatan internasional g dalam segmen environment and climate sustainability working group ecswg yang mengupas isu lingkungan sementara itu direktur jenderal pengelolaan ruang laut victor gustaaf manoppo kembali menjelaskan dampak yang akan terjadi jika sampah di laut tidak dikelola dengan baik hal ini akan menjadi ancaman bagi laut hingga berdampak bagi kehidupan manusia mulai dari mikro dan nano plastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan termakan oleh biota laut lalu produktivitas perairan laut akan menurun dan masuk ke rantai makanan hingga akhirnya sangat berpotensi menimbulkan masalah pada kesehatan kita tegas victor sebagai informasi sampahsampah yang telah dibersihkan dari pantai wtc tersebut terkumpul sebanyak kilogram sebelumnya kkp juga telah menggelar rangkaian bulan cinta laut yaitu kegiatan bersih pantai dan laut di kota ternate provinsi maluku utara tepatnya di pantai kastela selasa sebanyak ton sampah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan yang melibatkan pemda dan berbagai lapisan masyarakat tersebut mora gelar pelatihan konservasi kelautan bagi perempuan raja ampat kampung meosmanggara raja ampat kembangkan wisata spesies pertamina harap raja ampat gunakan bbm ramah lingkungan pewarta m razi rahman editor ahmad buchori copyright antara kegiatan bulan cinta laut bcl yang diadakan di raja ampat dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk menjaga kebersihan laut dan mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah plastik di laut
"Mengenal Sekolah Lapang Iklim BMKG, Jembatan Pemahaman Cuaca dan Iklim kepada Petani. Sektor layanan BMKG tersebut antara lain di bidang transportasi, sumber daya air, penanggulangan bencana, kelautan dan perikanan serta juga pertanian dan perkebunan. Lembaga Layanan Multisektor, Profil dan Sejarah BMKG Sekolah Lapang Iklim atau SLI merupakan salah satu bentuk dukungan BMKG pada sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan wawasan petani tentang informasi iklim dan cuaca BMKG dan menggunakan informasi tersebut untuk kegiatan pertanian [1]. Sebagaimana kita pahami keberhasilan pertanian dipengaruhi beberapa faktor antara lain seperti bibit yang digunakan, sistem pengolahan tanah dan sistem pengairan serta kondisi iklim. Iklim sendiri memengaruhi sebaran tanaman sehingga beberapa klasifikasi iklim yang ada didasarkan pada dunia tumbuh-tumbuhan. Misalnya kopi hanya tumbuh pada daerah yang dingin dan padi memberikan hasil maksimal pada daerah yang paparan sinar mataharinya tinggi. Sebaliknya tanaman dapat pula mempengaruhi iklim. Semakin banyak tutupan vegetasi maka suhu udara akan semakin dingin. Dalam sistem pertanian bibit yang digunakan, sistem pengolahan tanah dan sistem pengairan merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia. Adapun faktor iklim merupakan faktor alam yang belum dapat kendalikan manusia baik dari segi variabilitas iklimnya maupun proses perubahan iklim itu sendiri [2]. Konsep kesesuaian iklim untuk tanaman Masalahnya kemudian terdapat jarak pada pemahaman informasi iklim yang disampaikan oleh BMKG kepada publik termasuk para petani. Seperti memahami arti normal iklim , fenomena el nino dan la nina dan juga perbedaan cuaca dan iklim itu sendiri. Karena itulah kemudian diadakanlah Sekolah Lapang Iklim (SLI) guna mengurangi gap pemahaman informasi iklim termasuk cuaca di dalamnya kepada masyarakat lebih khusus petani. Mengapa petani? Dalam laporan kegiatan Sekolah Lapangan Iklim Stasiun Klimatologi Mempawah [3] disebutkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, maka perlu perhatian lebih terhadap fenomena iklim yang berdampak pada kegiatan usaha tani. Pada skala nasional, jika tidak ada upaya peningkatan kapasitas petani, maka situasi ini akan mengancam keamanan pangan nasional karena kegagalan panen akibat bencana alam yang terkait dengan cuaca dan iklim. Di samping itu, masyarakat (petani) belum menyadari ataupun memahami mengenai dampak negatif dari variabilitas iklim serta bagaimana upaya untuk beradaptasi. Tujuan Sekolah Lapang Iklim BMKG Dalam dokumen World Meteorological Organization (WMO) Petani perlu tahu bagaimana bersikap menghadapi variabilitas iklim yang memengaruhi produktivitas panen mereka. Informasi iklim masih sulit dipahami, utamanya di kalangan petani yang memang mengalami langsung pengaruh iklim pada kehidupan mereka. Tujuan utama Sekolah Lapang Iklim BMKG adalah mengubah informasi iklim teknis menjadi bahasa praktis petani, dengan penyuluh pertanian sebagai fasilitator. Secara khusus Sekolah Lapang Iklim (SLI) ini mencakup tiga tujuan utama sebagai berikut: Meningkatkan pengetahuan iklim petani dan kemampuan mereka untuk mengantisipasi fenomena iklim tertentu dalam aktivitas usaha tani mereka. Membantu petani untuk menerjemahkan dan memahami informasi dan prakiraan iklim Dengan pemahaman cuaca iklim yang dikombinasikan dengan teknik pertanian baru akan memungkinkan petani untuk menanam tanaman yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam setahun. Bergantung pada tanaman mana yang paling cocok dengan cuaca / iklim saat itu. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan para petani [5]. Peningkatan produktivitas hasil pertanian dalam program SLI BMKG seperti terlihat pada tabel berikut. Capai produksi tanaman pangan melalui program SLI BMKG [2] Tahapan Sekolah Lapang Iklim BMKG Sekolah Lapang Iklim BMKG memiliki tiga tahapan atau tingkatan yang disebut SLI tahap I, II dan III. Tahapan ini berdasarkan jenis peserta dan tujuan pelaksanaannya. Tahapan Sekolah Lapang Iklim BMKG [6] Pada SLI tahap I, BMKG mengundang pemangku kepentingan (stakeholder) dari lembaga atau instansi terkait untuk mengenalkan program Sekolah Lapang Iklim BMKG. Lembaga tersebut merupakan lembaga interface atau penghubung BMKG dengan para petani yang merupakan pengguna langsung informasi BMKG [2]. Selanjutnya pada SLI tahap II BMKG akan melatih para penyuluh pertanian, penyuluh hama dan penyakit tanaman dan ketua-ketua kelompok tani unggulan. Kegiatan Pembelajaran dalam SLI BMKG tahap II. Foto: BMKG Peran penyuluh adalah sebagai sumber informasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan petani dalam menghadapi variabilitas iklim. Tentu saja mereka harus didukung kemampuan dalam memahami informasi iklim, serta informasi teknologi yang dapat diakses [3]. SLI tahap III merupakan Sekolah Lapang Iklim dengan praktek langsung bercocok tanam dalam satu musim. Suasana Pembelajaran dalam Sekolah Lapang Iklim tahap III (Staklim Minahasa Utara -2014) BMKG bersama Dinas Pertanian setempat akan melatih 25 orang petani mengaplikasikan pengamatan iklim serta informasi iklim yang ditemui dalam masa cocok tanam satu jenis tanaman pangan. Umumnya padi dan atau jagung. Panen Raya Sekolah Lapang Iklim Tahap III di Kalimantan Barat [3] Materi Sekolah Lapang Iklim Secara umum materi pembelajaran dalam SLI BMKG terdiri dari beberapa materi teori dan praktek. Pembelajaran teori sangat menarik karena disertai simulasi yang terkait topik yang dibahas sehingga peserta akan semakin mudah memahaminya. Materi Sekolah Lapang Iklim BMKG [7] antara lain: 1. Pengenalan Unsur Cuaca dan Iklim , meliputi: Unsur-unsur cuaca dan fenomena cuaca terkait dengan pemahaman masyarakat umum dan masyarakat petani. Perbedaan cuaca dan iklim. Perbedaan unsur cuaca-iklim dan unsur non cuaca-iklim. Manfaat mamahami cuaca, fenomena cuaca, dan iklim 2. Pemahaman Informasi dan Prakiraan Iklim/Musim , meliputi: Pengertian dan istilah dalam informasi dan prakiraan iklim /musim. Cara menentukan sifat hujan AN, N, BN. Cara menentukan awal musim dan menghitung panjang musim. Menerjemahkan informasi dan prakiraan iklim /musim yangdisiapkan oleh BMKG serta cara memperoleh informasi dan prakiraan iklim /musim 3. Mengenal Alat Ukur Cuaca dan Alat Ukur Hujan Sederhana, meliputi: Berbagai alat ukur cuaca standar dan cara pengukurannya. Alat ukur hujan sederhana dan cara kalibrasinya. Pentingnya data cuaca untuk mendukung kegiatan pertanian. Penempatan lokasi alat ukur cuaca yang benar . 4. Pemahaman , meliputi: Identifikasi yang sering terjadi di wilayahnya, dampaknya terhadap pertanian serta serta informasi yang dibutuhkan dari BMKG. 5. Pemahaman dan Perhitungan Neraca Air Lahan, meliputi Proses perhitungan neraca air lahan dan unsur-unsur yang memengaruhinya. menduga ketersediaan air tanah guna menilai potensi surplus dan defisit air untuk penentuan jadwal tanam. 6. Pemahaman Proses Pembentukan Awan dan Hujan , meliputi: Proses terbentuknya awan hingga menjadi tetes air (hujan). Pengaruh angin, suhu dan kelembaban pada proses pembentukan awan dan hujan. 7. Pengaruh cuaca/iklim terhadap perkembangan dan populasi organisme pengganggu tanaman, meliputi: Pemahaman organisme pengganggu tanaman. Pengaruh cuaca/iklim terhadap hama. Pengaruh cuaca/iklim terhadap penyakit. Pengaruh cuaca pada pengendalian organisme pengganggu. 8. Kearifan lokal, meliputi: Pemahaman tentang kearifan lokal Petanda alam dan kegiatan pertanian Sejarah tentang Sekolah Lapang Iklim Sekolah Lapang Iklim BMKG merupakan adaptasi dari kesuksesan kegiatan sekolah lapang untuk petani dalam program Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit (SLPHT) Kementerian Pertanian [8][9]. Program Sekolah Lapang Petani dalam SLPHT ini merupakan kegiatan yang telah eksis sejak tahun 1989, yang awal pembiayaannya oleh Pemerintah Indonesia dan didukung oleh United States Agency for International Development (GoI-USAID) dan dipandu secara teknis oleh FAO [10]. Pada 2003 Sekolah Lapang Iklim digagas oleh the Asian Disaster Preparedness Center (ADPC, Bangkok), International Rice Research Institute , IPB, BMKG (saat itu masih bernama BMG) dan Kementerian Pertanian. Terdapat 90 petani Indramayu menjadi peserta Sekolah Lapang Iklim pertama ini [11]. Materi dalam SLI pertama 2003 di Indramayu [10] Sejak 2007 BMKG mulai mengadakan Sekolah Lapang Iklim secara mandiri menggunakan dana APBN [10]. Kegiatan SLI terus berlanjut ke seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai perkembangan dinamika seperti adanya SLI tematik yang tidak hanya melatih petani namun komunitas lain yang mendukung pertanian. Perjalanan SLI BMKG seperti pada grafis di bawah ini [6]. Perjalanan Sekolah Lapang Iklim BMKG - 1 Perjalanan Sekolah Lapang Iklim BMKG -2 Perkembangan SLI BMKG dan Pengakuan Internasional 1. Training of Trainers Climate Field School WMO mengapresiasi keberhasilan Sekolah Lapang Iklim dan mengakuinya sebagai bentuk pelayanan iklim dalam proses adaptasi perubahan iklim, sejalan dengan program GFCS dari WMO. GFCS adalah kerangka global untuk layanan iklim. Apresiasi kegiatan ToT-SLI BMKG tahun 2014 pada laman Facebook WMO Sampai dengan 2019, WMO telah tiga kali memercayakan BMKG melatih peserta SLI dari kawasan Asia-Pacifik melalui Training of Trainers for Climate Field School (ToT CFS) Asia Pacific. ToT CFS Asia Pacifik pertama dilakukan pada tahun 2014 yang diikuti 18 orang peserta, 8 peserta dari Laos, Filipina, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Vanuatu serta 10 peserta dari Indonesia. Ragam Pencatatan Data Iklim di Dunia ToT CFS tersebut memberikan kesempatan BMKG ToT CFS Asia Pacifik kedua dilakukan pada tahun 2015 dengan 18 peserta dari 7 negara di kawasan Asia-Pacifik yaitu Filipina, Myanmar, Thailand, Vanuatu, Vietnam, Timor Leste, dan Indonesia [13]. Salah satu sesi pembelajaran dalam ToT CFS 2015 Adapun ToT CFS ketiga digelar BMKG pada tahun 2019. Kegiatan ini diikuti 19 peserta dari negara-negara anggota Colombo Plan, yaitu Bangladesh, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Papua Nugini, dan Sri Lanka [14]. Peserta TOT CFS 2019 [14] Training of Trainers of Climate Field School for Timor Leste Kegiatan ini merupakan kolaborasi BMKG dengan Pemerintah Timor Leste yang didukung Europe Union through GCCA-Timor Leste (CAMOES, GIZ, and HIVOS). ToT CFS ini telah berlangsung selama dua kali yaitu pada 2016 dan 2017. The International Workshop in Collective Community Action for Eco-watershed Mitigation to Floods and Drought, Pakistan Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama antara UNESCO dengan JICA dan mengundang para peserta dari kalangan komunitas masyarakat seperti petani, guru, dosen, LSM, NGO serta pegawai pemerintahan yang terkait dengan irigasi. BMKG diundang untuk mengikuti kegiatan Workshop Internasional tersebut untuk memberikan pengalaman mengenai kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2007 hingga saat ini [15]. 2. SLI Kolaborasi Lembaga Internasional dan Pemerintah Daerah Kesuksesan Sekolah Lapang Iklim (SLI) BMKG juga menarik minat beberapa pihak untuk mengajak BMKG melatih masyarakat binaan lembaga tersebut, antara lain [6]: SLI Tahap II Bagi Pendamping Program Office of US Foreign Disaster Assistance (OFDA) di NTB tahun 2015 dan 2019 Kegiatan ini dibiayai oleh USAid dengan teknis pelaksanaan dilakukan oleh Stasiun Klimatologi Lombok Barat dan LSM World Neighbors. Pesertanya adalah petani di NTB yang merupakan binaan dari LSM tersebut. SLI Tahap III Jambi Merupakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim yang melibatkan 50 orang petani di Jambi. Fasilitator adalah staf BMKG - Stasiun Klimatologi Jambi dengan pembiayaan dari Badan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian (BPSDMP) Provinsi Jambi. SLI Kopi dan Kakao di Bali Kerjasama antara BMKG Provinsi Bali, Sustainability and Resilience.Co (su-re.co), Dinas Pertanian Jembrana, Universitas Udayana, dan Stockholm Environment Institute (SEI) selaku lembaga yang membiayai. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang petani di Bali SLI USAID APIK Demikian ulasan tentang SLI BMKG, latar belakang hingga pengakuan internasiona atas Sekolah Lapang Iklim tersebut. Referensi Climate Field School: http://geo.co.id/apik/2018/11/21/climate-field-school/ Nurhayati: Climate Field School Activities in Indonesia Stasiun Klimatologi Mempawah - Kalbar: http://iklim.kalbar.bmkg.go.id WMO: Appendix to the Agriculture and Food Security Exemplar to the User Interface Platform of the Global Framework for Climate Services Nurhayati, Center for Climate, Agro- and Marine-Climate, BMKG: BMKG Contribution. For G4INDO. Pusyanklim BMKG - Sejarah SLI Modul SLI tahap III di NTB, Stasiun Klimatologi Lombok Barat. NADEL MAS-Cycle 2012-2014: „Climate Field Schools” – A Suitable Approach for Climate Change Adaptation? The Indonesian Case. Climate field schools in Indonesia: coping with climate change and beyond: http://www.agrometeorology.org/topics/accounts-of-operational-agrometeorology/climate-field-schools-in-indonesia-coping-with-climate-change-and-beyond USAid - Climate Field School: http://geo.co.id/apik/2018/11/21/climate-field-school/ Prakarma Raja Siregar and Todd A. Crane: Climate Information and Agricultural Practice inAdaptation to Climate Variability: The Case of Climate Field Schools in Indramayu, Indonesia WMO - Indonesian Climate Field School Supports Food Security: https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/indonesian-climate-field-school-supports-food-security WMO - Climate Field Schools in Indonesia: https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/climate-field-schools-indonesia BMKG: https://www.bmkg.go.id/berita/?p=pemerintah-indonesia-dukung-colombo-plan-tingkatkan-produktivitas-pertanian&lang=ID&tag=berita-utama Yanuar Henry Pribadi - Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri 2018. https://www.apikindonesia.or.id/2017/07/15/sekolah-lapang-iklim-pertanian-untuk-membangun-ketangguhan-petani-menghadapi-risiko-perubahan-iklim/ tockeren();","[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","kampanye publik
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
program literasi",mengenal sekolah lapang iklim bmkg jembatan pemahaman cuaca dan iklim kepada petani sektor layanan bmkg tersebut antara lain di bidang transportasi sumber daya air penanggulangan bencana kelautan dan perikanan serta juga pertanian dan perkebunan lembaga layanan multisektor profil dan sejarah bmkg sekolah lapang iklim atau sli merupakan salah satu bentuk dukungan bmkg pada sektor pertanian tujuan utamanya adalah meningkatkan wawasan petani tentang informasi iklim dan cuaca bmkg dan menggunakan informasi tersebut untuk kegiatan pertanian sebagaimana kita pahami keberhasilan pertanian dipengaruhi beberapa faktor antara lain seperti bibit yang digunakan sistem pengolahan tanah dan sistem pengairan serta kondisi iklim iklim sendiri memengaruhi sebaran tanaman sehingga beberapa klasifikasi iklim yang ada didasarkan pada dunia tumbuhtumbuhan misalnya kopi hanya tumbuh pada daerah yang dingin dan padi memberikan hasil maksimal pada daerah yang paparan sinar mataharinya tinggi sebaliknya tanaman dapat pula mempengaruhi iklim semakin banyak tutupan vegetasi maka suhu udara akan semakin dingin dalam sistem pertanian bibit yang digunakan sistem pengolahan tanah dan sistem pengairan merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia adapun faktor iklim merupakan faktor alam yang belum dapat kendalikan manusia baik dari segi variabilitas iklimnya maupun proses perubahan iklim itu sendiri konsep kesesuaian iklim untuk tanaman masalahnya kemudian terdapat jarak pada pemahaman informasi iklim yang disampaikan oleh bmkg kepada publik termasuk para petani seperti memahami arti normal iklim fenomena el nino dan la nina dan juga perbedaan cuaca dan iklim itu sendiri karena itulah kemudian diadakanlah sekolah lapang iklim sli guna mengurangi gap pemahaman informasi iklim termasuk cuaca di dalamnya kepada masyarakat lebih khusus petani mengapa petani dalam laporan kegiatan sekolah lapangan iklim stasiun klimatologi mempawah disebutkan bahwa sebagian besar penduduk indonesia adalah petani maka perlu perhatian lebih terhadap fenomena iklim yang berdampak pada kegiatan usaha tani pada skala nasional jika tidak ada upaya peningkatan kapasitas petani maka situasi ini akan mengancam keamanan pangan nasional karena kegagalan panen akibat bencana alam yang terkait dengan cuaca dan iklim di samping itu masyarakat petani belum menyadari ataupun memahami mengenai dampak negatif dari variabilitas iklim serta bagaimana upaya untuk beradaptasi tujuan sekolah lapang iklim bmkg dalam dokumen world meteorological organization wmo petani perlu tahu bagaimana bersikap menghadapi variabilitas iklim yang memengaruhi produktivitas panen mereka informasi iklim masih sulit dipahami utamanya di kalangan petani yang memang mengalami langsung pengaruh iklim pada kehidupan mereka tujuan utama sekolah lapang iklim bmkg adalah mengubah informasi iklim teknis menjadi bahasa praktis petani dengan penyuluh pertanian sebagai fasilitator secara khusus sekolah lapang iklim sli ini mencakup tiga tujuan utama sebagai berikut meningkatkan pengetahuan iklim petani dan kemampuan mereka untuk mengantisipasi fenomena iklim tertentu dalam aktivitas usaha tani mereka membantu petani untuk menerjemahkan dan memahami informasi dan prakiraan iklim dengan pemahaman cuaca iklim yang dikombinasikan dengan teknik pertanian baru akan memungkinkan petani untuk menanam tanaman yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam setahun bergantung pada tanaman mana yang paling cocok dengan cuaca iklim saat itu pada akhirnya hal ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan para petani peningkatan produktivitas hasil pertanian dalam program sli bmkg seperti terlihat pada tabel berikut capai produksi tanaman pangan melalui program sli bmkg tahapan sekolah lapang iklim bmkg sekolah lapang iklim bmkg memiliki tiga tahapan atau tingkatan yang disebut sli tahap i ii dan iii tahapan ini berdasarkan jenis peserta dan tujuan pelaksanaannya tahapan sekolah lapang iklim bmkg pada sli tahap i bmkg mengundang pemangku kepentingan stakeholder dari lembaga atau instansi terkait untuk mengenalkan program sekolah lapang iklim bmkg lembaga tersebut merupakan lembaga interface atau penghubung bmkg dengan para petani yang merupakan pengguna langsung informasi bmkg selanjutnya pada sli tahap ii bmkg akan melatih para penyuluh pertanian penyuluh hama dan penyakit tanaman dan ketuaketua kelompok tani unggulan kegiatan pembelajaran dalam sli bmkg tahap ii foto bmkg peran penyuluh adalah sebagai sumber informasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan petani dalam menghadapi variabilitas iklim tentu saja mereka harus didukung kemampuan dalam memahami informasi iklim serta informasi teknologi yang dapat diakses sli tahap iii merupakan sekolah lapang iklim dengan praktek langsung bercocok tanam dalam satu musim suasana pembelajaran dalam sekolah lapang iklim tahap iii staklim minahasa utara bmkg bersama dinas pertanian setempat akan melatih orang petani mengaplikasikan pengamatan iklim serta informasi iklim yang ditemui dalam masa cocok tanam satu jenis tanaman pangan umumnya padi dan atau jagung panen raya sekolah lapang iklim tahap iii di kalimantan barat materi sekolah lapang iklim secara umum materi pembelajaran dalam sli bmkg terdiri dari beberapa materi teori dan praktek pembelajaran teori sangat menarik karena disertai simulasi yang terkait topik yang dibahas sehingga peserta akan semakin mudah memahaminya materi sekolah lapang iklim bmkg antara lain pengenalan unsur cuaca dan iklim meliputi unsurunsur cuaca dan fenomena cuaca terkait dengan pemahaman masyarakat umum dan masyarakat petani perbedaan cuaca dan iklim perbedaan unsur cuacaiklim dan unsur non cuacaiklim manfaat mamahami cuaca fenomena cuaca dan iklim pemahaman informasi dan prakiraan iklimmusim meliputi pengertian dan istilah dalam informasi dan prakiraan iklim musim cara menentukan sifat hujan an n bn cara menentukan awal musim dan menghitung panjang musim menerjemahkan informasi dan prakiraan iklim musim yangdisiapkan oleh bmkg serta cara memperoleh informasi dan prakiraan iklim musim mengenal alat ukur cuaca dan alat ukur hujan sederhana meliputi berbagai alat ukur cuaca standar dan cara pengukurannya alat ukur hujan sederhana dan cara kalibrasinya pentingnya data cuaca untuk mendukung kegiatan pertanian penempatan lokasi alat ukur cuaca yang benar pemahaman meliputi identifikasi yang sering terjadi di wilayahnya dampaknya terhadap pertanian serta serta informasi yang dibutuhkan dari bmkg pemahaman dan perhitungan neraca air lahan meliputi proses perhitungan neraca air lahan dan unsurunsur yang memengaruhinya menduga ketersediaan air tanah guna menilai potensi surplus dan defisit air untuk penentuan jadwal tanam pemahaman proses pembentukan awan dan hujan meliputi proses terbentuknya awan hingga menjadi tetes air hujan pengaruh angin suhu dan kelembaban pada proses pembentukan awan dan hujan pengaruh cuacaiklim terhadap perkembangan dan populasi organisme pengganggu tanaman meliputi pemahaman organisme pengganggu tanaman pengaruh cuacaiklim terhadap hama pengaruh cuacaiklim terhadap penyakit pengaruh cuaca pada pengendalian organisme pengganggu kearifan lokal meliputi pemahaman tentang kearifan lokal petanda alam dan kegiatan pertanian sejarah tentang sekolah lapang iklim sekolah lapang iklim bmkg merupakan adaptasi dari kesuksesan kegiatan sekolah lapang untuk petani dalam program sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit slpht kementerian pertanian program sekolah lapang petani dalam slpht ini merupakan kegiatan yang telah eksis sejak tahun yang awal pembiayaannya oleh pemerintah indonesia dan didukung oleh united states agency for international development goiusaid dan dipandu secara teknis oleh fao pada sekolah lapang iklim digagas oleh the asian disaster preparedness center adpc bangkok international rice research institute ipb bmkg saat itu masih bernama bmg dan kementerian pertanian terdapat petani indramayu menjadi peserta sekolah lapang iklim pertama ini materi dalam sli pertama di indramayu sejak bmkg mulai mengadakan sekolah lapang iklim secara mandiri menggunakan dana apbn kegiatan sli terus berlanjut ke seluruh provinsi di indonesia dengan berbagai perkembangan dinamika seperti adanya sli tematik yang tidak hanya melatih petani namun komunitas lain yang mendukung pertanian perjalanan sli bmkg seperti pada grafis di bawah ini perjalanan sekolah lapang iklim bmkg perjalanan sekolah lapang iklim bmkg perkembangan sli bmkg dan pengakuan internasional training of trainers climate field school wmo mengapresiasi keberhasilan sekolah lapang iklim dan mengakuinya sebagai bentuk pelayanan iklim dalam proses adaptasi perubahan iklim sejalan dengan program gfcs dari wmo gfcs adalah kerangka global untuk layanan iklim apresiasi kegiatan totsli bmkg tahun pada laman facebook wmo sampai dengan wmo telah tiga kali memercayakan bmkg melatih peserta sli dari kawasan asiapacifik melalui training of trainers for climate field school tot cfs asia pacific tot cfs asia pacifik pertama dilakukan pada tahun yang diikuti orang peserta peserta dari laos filipina myanmar thailand malaysia dan vanuatu serta peserta dari indonesia ragam pencatatan data iklim di dunia tot cfs tersebut memberikan kesempatan bmkg tot cfs asia pacifik kedua dilakukan pada tahun dengan peserta dari negara di kawasan asiapacifik yaitu filipina myanmar thailand vanuatu vietnam timor leste dan indonesia salah satu sesi pembelajaran dalam tot cfs adapun tot cfs ketiga digelar bmkg pada tahun kegiatan ini diikuti peserta dari negaranegara anggota colombo plan yaitu bangladesh indonesia laos myanmar nepal papua nugini dan sri lanka peserta tot cfs training of trainers of climate field school for timor leste kegiatan ini merupakan kolaborasi bmkg dengan pemerintah timor leste yang didukung europe union through gccatimor leste camoes giz and hivos tot cfs ini telah berlangsung selama dua kali yaitu pada dan the international workshop in collective community action for ecowatershed mitigation to floods and drought pakistan kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama antara unesco dengan jica dan mengundang para peserta dari kalangan komunitas masyarakat seperti petani guru dosen lsm ngo serta pegawai pemerintahan yang terkait dengan irigasi bmkg diundang untuk mengikuti kegiatan workshop internasional tersebut untuk memberikan pengalaman mengenai kegiatan sekolah lapang iklim sli yang sudah dilaksanakan mulai tahun hingga saat ini sli kolaborasi lembaga internasional dan pemerintah daerah kesuksesan sekolah lapang iklim sli bmkg juga menarik minat beberapa pihak untuk mengajak bmkg melatih masyarakat binaan lembaga tersebut antara lain sli tahap ii bagi pendamping program office of us foreign disaster assistance ofda di ntb tahun dan kegiatan ini dibiayai oleh usaid dengan teknis pelaksanaan dilakukan oleh stasiun klimatologi lombok barat dan lsm world neighbors pesertanya adalah petani di ntb yang merupakan binaan dari lsm tersebut sli tahap iii jambi merupakan kegiatan sekolah lapang iklim yang melibatkan orang petani di jambi fasilitator adalah staf bmkg stasiun klimatologi jambi dengan pembiayaan dari badan pendidikan dan pengembangan sumber daya pertanian bpsdmp provinsi jambi sli kopi dan kakao di bali kerjasama antara bmkg provinsi bali sustainability and resilienceco sureco dinas pertanian jembrana universitas udayana dan stockholm environment institute sei selaku lembaga yang membiayai kegiatan ini diikuti oleh orang petani di bali sli usaid apik demikian ulasan tentang sli bmkg latar belakang hingga pengakuan internasiona atas sekolah lapang iklim tersebut referensi climate field school httpgeocoidapikclimatefieldschool nurhayati climate field school activities in indonesia stasiun klimatologi mempawah kalbar httpiklimkalbarbmkggoid wmo appendix to the agriculture and food security exemplar to the user interface platform of the global framework for climate services nurhayati center for climate agro and marineclimate bmkg bmkg contribution for gindo pusyanklim bmkg sejarah sli modul sli tahap iii di ntb stasiun klimatologi lombok barat nadel mascycle climate field schools a suitable approach for climate change adaptation the indonesian case climate field schools in indonesia coping with climate change and beyond httpwwwagrometeorologyorgtopicsaccountsofoperationalagrometeorologyclimatefieldschoolsinindonesiacopingwithclimatechangeandbeyond usaid climate field school httpgeocoidapikclimatefieldschool prakarma raja siregar and todd a crane climate information and agricultural practice inadaptation to climate variability the case of climate field schools in indramayu indonesia wmo indonesian climate field school supports food security httpspublicwmointenresourcesmeteoworldindonesianclimatefieldschoolsupportsfoodsecurity wmo climate field schools in indonesia httpspublicwmointenresourcesmeteoworldclimatefieldschoolsindonesia bmkg httpswwwbmkggoidberitappemerintahindonesiadukungcolomboplantingkatkanproduktivitaspertanianlangidtagberitautama yanuar henry pribadi laporan perjalanan dinas luar negeri httpswwwapikindonesiaoridsekolahlapangiklimpertanianuntukmembangunketangguhanpetanimenghadapirisikoperubahaniklim tockeren
"Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Jazuli Juwaini mengatakan penyelenggaraan kongres parlemen sedunia Inter Parliamentary Union atau IPU ke-144 di Bali menjadi momentum bagi Indonesia untuk terlibat dalam menyelesaikan berbagai krisis dunia. ""Ini momentum bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk mendorong upaya kolektif parlemen dunia menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi dunia terkait krisis di berbagai bidang,"" kata Jazuli di Jakarta, Minggu. Dia menjelaskan berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini ialah terkait persoalan ekonomi, pandemi COVID-19, perubahan iklim, energi, kesetaraan dan keadilan, hingga kemanusiaan. ""Parlemen, sebagai wakil rakyat, harus memainkan peran strategis untuk menyuarakan nurani dunia untuk mewujudkan damai, adil dan sejahtera,"" katanya. IPU jadi momentum Indonesia pulihkan sektor ekonomi dan pariwisata Dia mengatakan isu terkait hak asasi manusia (HAM) dan upaya mewujudkan perdamaian dunia juga menjadi pembahasan penting, selain soal perubahan iklim yang menjadi tema besar IPU ke-144. ""Ini terkait konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang berdampak pada kemanusiaan, korban jiwa, dan pengungsian yang tidak bisa dihindarkan,"" jelasnya. Indonesia menjadi tuan rumah IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022, dengan mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change Sebelumnya, IPU ke-143 digelar di Madrid, Spanyol, dengan dihadiri 1.200 orang yang terdiri atas 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. BKSAP: Kongres parlemen se dunia di Bali dongkrak pariwisata Indonesia DPR siapkan protokol kesehatan ketat dalam pelaksanaan IPU di Bali Pewarta: Fauzi Editor: Fransiska Ninditya Copyright © ANTARA 2022. Jazuli Juwaini menekankan pentingnya IPU ke-144 di Bali sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin upaya global dalam mengatasi krisis perubahan iklim dan isu-isu penting lainnya.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
perjanjian internasional",jakarta antara anggota badan kerjasama antar parlemen bksap dpr jazuli juwaini mengatakan penyelenggaraan kongres parlemen sedunia inter parliamentary union atau ipu ke di bali menjadi momentum bagi indonesia untuk terlibat dalam menyelesaikan berbagai krisis dunia ini momentum bagi indonesia sebagai tuan rumah untuk mendorong upaya kolektif parlemen dunia menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi dunia terkait krisis di berbagai bidang kata jazuli di jakarta minggu dia menjelaskan berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini ialah terkait persoalan ekonomi pandemi covid perubahan iklim energi kesetaraan dan keadilan hingga kemanusiaan parlemen sebagai wakil rakyat harus memainkan peran strategis untuk menyuarakan nurani dunia untuk mewujudkan damai adil dan sejahtera katanya ipu jadi momentum indonesia pulihkan sektor ekonomi dan pariwisata dia mengatakan isu terkait hak asasi manusia ham dan upaya mewujudkan perdamaian dunia juga menjadi pembahasan penting selain soal perubahan iklim yang menjadi tema besar ipu ke ini terkait konflik yang terjadi antara rusia dan ukraina yang berdampak pada kemanusiaan korban jiwa dan pengungsian yang tidak bisa dihindarkan jelasnya indonesia menjadi tuan rumah ipu ke di nusa dua bali pada maret dengan mengusung tema getting to zero mobilizing parliament to act on climate change sebelumnya ipu ke digelar di madrid spanyol dengan dihadiri orang yang terdiri atas negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya bksap kongres parlemen se dunia di bali dongkrak pariwisata indonesia dpr siapkan protokol kesehatan ketat dalam pelaksanaan ipu di bali pewarta fauzi editor fransiska ninditya copyright antara jazuli juwaini menekankan pentingnya ipu ke di bali sebagai kesempatan bagi indonesia untuk memimpin upaya global dalam mengatasi krisis perubahan iklim dan isuisu penting lainnya
"Kami sebagai perwakilan dari organisasi sipil global khususnya yang berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak berharap agar para pemimpin dunia dapat mendengarkan dan melibatkan anak-anak dalam dialog pengambilan keputusan serta memprioritaskan kepe Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Save the Children dan organisasi sipil global mengharapkan agar para pemimpin dunia khususnya pemimpin G20 dapat segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi dampak berbagai persoalan yang menempatkan anak-anak dan orang muda pada risiko yang sangat tinggi. ""Kami sebagai perwakilan dari organisasi sipil global khususnya yang berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak berharap agar para pemimpin dunia dapat mendengarkan dan melibatkan anak-anak dalam dialog pengambilan keputusan serta memprioritaskan kepentingan anak pada agenda G20,"" ujar CEO Save the Children Indonesia Selina Patta Sumbung dalam keterangan di Nusa Dua, Bali, Rabu. Civil 20 (C20) yang merupakan salah satu engagement groups dalam G20 melaksanakan kick off meeting pada 7/3 di Bali. Sebagai salah satu anggota dalam C20, Save the Children menginisiasi side event / pertemuan tambahan untuk menyerukan urgensi permasalahan dan risiko yang dihadapi anak di seluruh dunia. C20 adalah salah satu ruang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi menyuarakan prioritas isu yang perlu ditangani serius. Saat ini, lanjut Selina, anak-anak dan orang muda di seluruh dunia dihadapkan pada ancaman global termasuk COVID-19, krisis iklim, perang dan konflik, serta krisis penghidupan. “Ancaman ini menghadirkan risiko besar bagi masa depan dan Bumi yang berkelanjutan agar anak-anak dapat hidup aman, nyaman dan terpenuhi hak-haknya. Untuk itu, penting untuk menyerukan hal ini agar menjadi prioritas dalam pembahasan G20,” ujar dia. C20 merupakan wadah organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menjembatani gerakan komunitas sipil global ke pengambil kebijakan dan keputusan G20. C20 berupaya menyuarakan isu-isu masyarakat sipil, salah satunya mengenai Pendidikan, Digitalisasi, dan Ruang Publik (Education, Digitalization, and Civic Space). 105.425 anak di Babel terima vaksin COVID-19 dosis kedua Side Event C20 yang diselenggarakan oleh Save the Children mengusung permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pihak dan para pemimpin G20, di antaranya 1) masalah kekerasan berbasis gender salah satunya ditandai dengan pernikahan anak; 2) masalah perlindungan anak di ranah daring di mana karena pandemi anak menjadi terekspos dengan dunia digital dan online; 3) masalah akses ke vaksin, tidak hanya vaksin COVID-19 tetapi juga terganggunya pelaksanaan vaksinasi reguler; 4) krisis iklim dan ketahanan anak; serta 5) masalah kesetaraan gender pada anak dan perlunya perlindungan sosial yang adaptif. Data dan fakta yang memperkuat permasalahan tersebut telah diutarakan oleh berbagai pihak seperti: Unicef (2020) menyatakan bahwa setiap tahun, 12 juta anak perempuan menikah ketika berusia belum 18 tahun, kata dia. 13 desa di Lombok Timur jadi desa ramah perempuan dan peduli anak Lebih lanjut disampaikan bahwa 21 persen dari perempuan muda menikah sebelum mereka berulang tahun ke-18. DQ (Digital Quotient) Institute (2020) menemukan bahwa secara global anak-anak berusia 8–12 tahun mengalami masalah yang dinamakan cyber pandemic. Terdapat 60 persen anak-anak 8–12 tahun terpapar dengan risiko dunia digital di antaranya bertemu dengan orang-orang asing atau mengalami pelecehan seksual, kekerasan atau muatan pornografi, ancaman, gangguan media sosial, cyber-bullying, dan risiko nama baik. Pada sektor kesehatan, data juga menunjukkan gambaran buram. Menurut WHO dan UNICEF, cakupan vaksinasi reguler anak mengalami penurunan dari 86 persen di 2019, menjadi 83 persen di 2020. KPPPA integrasikan perspektif gender dan hak anak dalam DRPPA Diperkirakan 23 juta anak umur di bawah 1 (satu) tahun tidak mendapatkan vaksin standar. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 2009. Pada tahun 2020, jumlah anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan vaksinasi meningkat menjadi 3,4 juta. Pada konteks krisis iklim, laporan terbaru Save the Children tahun 2021 secara global “Born Into the climate Crisis / Lahir di masa krisis iklim”, menggambarkan bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2020 merupakan pihak yang paling terdampak parah akibat krisis iklim ini. Secara global, anak-anak yang lahir pada tahun 2020 akan menghadapi 7 persen lebih banyak kebakaran hutan, 26 persen lebih banyak gagal panen, 31 persen lebih banyak kekeringan, 30 persen lebih banyak banjir sungai, dan 65 persen lebih banyak gelombang panas jika pemanasan global dihentikan pada 1,5°C. Sementara itu, dalam permasalahan diskriminasi gender, Save the Children juga menyoroti bahwa diskriminasi gender seringnya dimulai dari masa kanak-kanak. Anak perempuan cenderung hak-haknya ditolak, tidak bersekolah, dipaksa menikah dan menjadi subjek kekerasan. Lebih lanjut, suara mereka tidak dihargai bahkan tidak didengar sama sekali. “Sebagian besar kebijakan pemerintah berdampak langsung atau tidak langsung pada kehidupan anak dan orang muda, namun kebijakan itu seringkali diambil dan dijalankan tanpa memperhatikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak dan orang muda,” ujar Putri Gayatri (22 tahun), Ketua Dewan Penasihat Anak dan Orang Muda - Children & Youth Advisory Network – Save the Children Indonesia. Selain itu Putri menegaskan kegagalan dalam mendengar dapat membuat pengambilan keputusan yang salah. “Oleh sebab itu, libatkan dan dengarkan kami. kami siap bekerja sama untuk mencapai pemulihan yang inklusif dan lebih kuat,” kata dia. Indonesia dorong kerja sama ciptakan pasar kerja inklusif di forum G20 Indonesia dorong kerja sama ciptakan pasar kerja inklusif di forum G20 Pewarta: Azis Kurmala Editor: Fardah Assegaf Copyright © ANTARA 2022. C20 berupaya menyuarakan isu-isu masyarakat sipil, salah satunya mengenai krisis iklim dan ketahanan anak, yang memerlukan perhatian serius dari para pemimpin G20","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",kampanye publik,kami sebagai perwakilan dari organisasi sipil global khususnya yang berfokus pada upaya pemenuhan hakhak anak berharap agar para pemimpin dunia dapat mendengarkan dan melibatkan anakanak dalam dialog pengambilan keputusan serta memprioritaskan kepe nusa dua bali antara save the children dan organisasi sipil global mengharapkan agar para pemimpin dunia khususnya pemimpin g dapat segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi dampak berbagai persoalan yang menempatkan anakanak dan orang muda pada risiko yang sangat tinggi kami sebagai perwakilan dari organisasi sipil global khususnya yang berfokus pada upaya pemenuhan hakhak anak berharap agar para pemimpin dunia dapat mendengarkan dan melibatkan anakanak dalam dialog pengambilan keputusan serta memprioritaskan kepentingan anak pada agenda g ujar ceo save the children indonesia selina patta sumbung dalam keterangan di nusa dua bali rabu civil c yang merupakan salah satu engagement groups dalam g melaksanakan kick off meeting pada di bali sebagai salah satu anggota dalam c save the children menginisiasi side event pertemuan tambahan untuk menyerukan urgensi permasalahan dan risiko yang dihadapi anak di seluruh dunia c adalah salah satu ruang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi menyuarakan prioritas isu yang perlu ditangani serius saat ini lanjut selina anakanak dan orang muda di seluruh dunia dihadapkan pada ancaman global termasuk covid krisis iklim perang dan konflik serta krisis penghidupan ancaman ini menghadirkan risiko besar bagi masa depan dan bumi yang berkelanjutan agar anakanak dapat hidup aman nyaman dan terpenuhi hakhaknya untuk itu penting untuk menyerukan hal ini agar menjadi prioritas dalam pembahasan g ujar dia c merupakan wadah organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menjembatani gerakan komunitas sipil global ke pengambil kebijakan dan keputusan g c berupaya menyuarakan isuisu masyarakat sipil salah satunya mengenai pendidikan digitalisasi dan ruang publik education digitalization and civic space anak di babel terima vaksin covid dosis kedua side event c yang diselenggarakan oleh save the children mengusung permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pihak dan para pemimpin g di antaranya masalah kekerasan berbasis gender salah satunya ditandai dengan pernikahan anak masalah perlindungan anak di ranah daring di mana karena pandemi anak menjadi terekspos dengan dunia digital dan online masalah akses ke vaksin tidak hanya vaksin covid tetapi juga terganggunya pelaksanaan vaksinasi reguler krisis iklim dan ketahanan anak serta masalah kesetaraan gender pada anak dan perlunya perlindungan sosial yang adaptif data dan fakta yang memperkuat permasalahan tersebut telah diutarakan oleh berbagai pihak seperti unicef menyatakan bahwa setiap tahun juta anak perempuan menikah ketika berusia belum tahun kata dia desa di lombok timur jadi desa ramah perempuan dan peduli anak lebih lanjut disampaikan bahwa persen dari perempuan muda menikah sebelum mereka berulang tahun ke dq digital quotient institute menemukan bahwa secara global anakanak berusia tahun mengalami masalah yang dinamakan cyber pandemic terdapat persen anakanak tahun terpapar dengan risiko dunia digital di antaranya bertemu dengan orangorang asing atau mengalami pelecehan seksual kekerasan atau muatan pornografi ancaman gangguan media sosial cyberbullying dan risiko nama baik pada sektor kesehatan data juga menunjukkan gambaran buram menurut who dan unicef cakupan vaksinasi reguler anak mengalami penurunan dari persen di menjadi persen di kpppa integrasikan perspektif gender dan hak anak dalam drppa diperkirakan juta anak umur di bawah satu tahun tidak mendapatkan vaksin standar angka ini merupakan yang tertinggi sejak pada tahun jumlah anakanak yang sama sekali tidak mendapatkan vaksinasi meningkat menjadi juta pada konteks krisis iklim laporan terbaru save the children tahun secara global born into the climate crisis lahir di masa krisis iklim menggambarkan bahwa anakanak yang lahir pada tahun merupakan pihak yang paling terdampak parah akibat krisis iklim ini secara global anakanak yang lahir pada tahun akan menghadapi persen lebih banyak kebakaran hutan persen lebih banyak gagal panen persen lebih banyak kekeringan persen lebih banyak banjir sungai dan persen lebih banyak gelombang panas jika pemanasan global dihentikan pada c sementara itu dalam permasalahan diskriminasi gender save the children juga menyoroti bahwa diskriminasi gender seringnya dimulai dari masa kanakkanak anak perempuan cenderung hakhaknya ditolak tidak bersekolah dipaksa menikah dan menjadi subjek kekerasan lebih lanjut suara mereka tidak dihargai bahkan tidak didengar sama sekali sebagian besar kebijakan pemerintah berdampak langsung atau tidak langsung pada kehidupan anak dan orang muda namun kebijakan itu seringkali diambil dan dijalankan tanpa memperhatikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak dan orang muda ujar putri gayatri tahun ketua dewan penasihat anak dan orang muda children youth advisory network save the children indonesia selain itu putri menegaskan kegagalan dalam mendengar dapat membuat pengambilan keputusan yang salah oleh sebab itu libatkan dan dengarkan kami kami siap bekerja sama untuk mencapai pemulihan yang inklusif dan lebih kuat kata dia indonesia dorong kerja sama ciptakan pasar kerja inklusif di forum g indonesia dorong kerja sama ciptakan pasar kerja inklusif di forum g pewarta azis kurmala editor fardah assegaf copyright antara c berupaya menyuarakan isuisu masyarakat sipil salah satunya mengenai krisis iklim dan ketahanan anak yang memerlukan perhatian serius dari para pemimpin g
"Jakarta (ANTARA) - DPR akan menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. ""DPR pun menerapkan sistem bubble atau sistem gelembung untuk seluruh delegasi dan panitia selama kegiatan berlangsung,"" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis. Sistem bubble adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan membatasi interaksi hanya dengan individu dalam gelembung tersebut. Ia menegaskan sistem itu harus dilakukan dengan pengawasan ketat. ""Kita harus tetap disiplin pakai prokes. Semua diperiksa. Jangan biarkan siapa pun masuk ke lokasi acara tanpa identitas resmi dari panitia. Hospitality saat ini bukan lagi berarti layanan makanan berlimpah, tapi hospitality yang memprioritaskan profesionalitas. Kita harus profesional,"" katanya. Untuk mendukung pelaksanaan IPU ke-144, DPR RI berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Satgas COVID-19 Nasional. ""Saya juga minta koordinasi lebih ketat dengan BNPB dan Satgas COVID-19 terkait pencegahan COVID-19. Khususnya mengenai fasilitas karantina bila ada delegasi yang datang dan dari hasil tes PCR ternyata positif,"" ujarnya. IPU jadi momentum Indonesia pulihkan sektor ekonomi dan pariwisata Puan juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung bagi seluruh peserta yang hadir termasuk awak media. ""Koneksi internet harus kita pastikan tidak terkendala dan fasilitas pendukung lain harus mampu menunjang dan memudahkan semua pihak,"" ucapnya. Dia meminta gelaran ini diatur sebaik mungkin supaya tidak mengganggu kenyamanan warga lain yang berada di tempat yang sama. ""Di bandara, saya minta agar dibuatkan 'line' khusus untuk peserta IPU agar semua mengantre di tempat yang sama, delegasi IPU biasa mengantre dan mengurus segala sesuatunya sendiri, tapi kita harus pastikan antrean ini tertib, teratur dan tidak menyulitkan peserta maupun masyarakat,"" kata mantan Menko PMK ini. Dalam rapat koordinasi di Bali pada Senin (21/2), Puan menyampaikan arahan teknis secara terperinci mulai dari pengaturan transportasi, protokol kesehatan, penyediaan ruangan, fasilitas pendukung hingga pengaturan keamanan. Forum parlemen dunia ini akan dihadiri lebih dari 1.200 delegasi terdiri atas para ketua parlemen, anggota parlemen dan pejabat sekretariat parlemen negara anggota IPU. Selain itu akan hadir pula pimpinan organisasi internasional, para ahli dan praktisi sebagai narasumber sesi, media dan pemangku kepentingan lainnya. ""Dengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Masalah global harus diselesaikan bersama, dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global,"" paparnya. Sidang IPU di Bali terapkan ""Green Agenda"" IPU ke-144 mengambil tema ""Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change"". Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia. ""Jika pemanasan global berlangsung lebih cepat, kita telah melihat dampaknya seperti kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, naiknya permukaan air laut, rusaknya lahan pertanian, dampak bagi kesehatan, dan lain-lain,"" ucapnya. Untuk menyelesaikan persoalan global itu diperlukan kerja sama internasional dari berbagai negara yang nantinya dapat didorong melalui kerja sama antar parlemen di forum IPU. Puan mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah juga akan memasukkan isu-isu penting nasional untuk dibahas dalam IPU sehingga nantinya isu-isu tersebut dapat dibawa ke forum pemerintah yang akan mengimplementasikan dalam kebijakan konkret. ""IPU assembly juga mendorong partisipasi perempuan yang tinggi sesuai dengan komitmen IPU untuk mendorong kesetaraan gender. IPU juga mengedepankan prinsip partisipasi inklusif dan pemberdayaan,"" tutur Puan. Ketua DPR meninjau lokasi penyelenggaraan IPU di Bali Ketua DPR RI undang parlemen dunia hadiri IPU ke-144 di Indonesia Pewarta: Syaiful Hakim Editor: M. Hari Atmoko Copyright © ANTARA 2022. IPU ke-144 ini memiliki potensi besar untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata di Bali, khususnya setelah terdampak pandemi.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",jakarta antara dpr akan menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan interparliamentary union ipu assembly related meetings ke di nusa dua bali pada maret untuk mengantisipasi penyebaran virus covid dpr pun menerapkan sistem bubble atau sistem gelembung untuk seluruh delegasi dan panitia selama kegiatan berlangsung kata ketua dpr ri puan maharani dalam siaran persnya di jakarta kamis sistem bubble adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan membatasi interaksi hanya dengan individu dalam gelembung tersebut ia menegaskan sistem itu harus dilakukan dengan pengawasan ketat kita harus tetap disiplin pakai prokes semua diperiksa jangan biarkan siapa pun masuk ke lokasi acara tanpa identitas resmi dari panitia hospitality saat ini bukan lagi berarti layanan makanan berlimpah tapi hospitality yang memprioritaskan profesionalitas kita harus profesional katanya untuk mendukung pelaksanaan ipu ke dpr ri berkoordinasi dengan berbagai kementerianlembaga seperti kementerian luar negeri kementerian hukum dan ham kementerian perhubungan kementerian kesehatan dan badan nasional penanggulangan bencana bnpb satgas covid nasional saya juga minta koordinasi lebih ketat dengan bnpb dan satgas covid terkait pencegahan covid khususnya mengenai fasilitas karantina bila ada delegasi yang datang dan dari hasil tes pcr ternyata positif ujarnya ipu jadi momentum indonesia pulihkan sektor ekonomi dan pariwisata puan juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung bagi seluruh peserta yang hadir termasuk awak media koneksi internet harus kita pastikan tidak terkendala dan fasilitas pendukung lain harus mampu menunjang dan memudahkan semua pihak ucapnya dia meminta gelaran ini diatur sebaik mungkin supaya tidak mengganggu kenyamanan warga lain yang berada di tempat yang sama di bandara saya minta agar dibuatkan line khusus untuk peserta ipu agar semua mengantre di tempat yang sama delegasi ipu biasa mengantre dan mengurus segala sesuatunya sendiri tapi kita harus pastikan antrean ini tertib teratur dan tidak menyulitkan peserta maupun masyarakat kata mantan menko pmk ini dalam rapat koordinasi di bali pada senin puan menyampaikan arahan teknis secara terperinci mulai dari pengaturan transportasi protokol kesehatan penyediaan ruangan fasilitas pendukung hingga pengaturan keamanan forum parlemen dunia ini akan dihadiri lebih dari delegasi terdiri atas para ketua parlemen anggota parlemen dan pejabat sekretariat parlemen negara anggota ipu selain itu akan hadir pula pimpinan organisasi internasional para ahli dan praktisi sebagai narasumber sesi media dan pemangku kepentingan lainnya dengan menjadi tuan rumah ipu ke dpr ri mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isuisu yang menjadi perhatian bersama masalah global harus diselesaikan bersama dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global paparnya sidang ipu di bali terapkan green agenda ipu ke mengambil tema getting to zero mobilizing parliament to act on climate change isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia jika pemanasan global berlangsung lebih cepat kita telah melihat dampaknya seperti kebakaran lahan dan hutan cuaca ekstrem kekeringan banjir naiknya permukaan air laut rusaknya lahan pertanian dampak bagi kesehatan dan lainlain ucapnya untuk menyelesaikan persoalan global itu diperlukan kerja sama internasional dari berbagai negara yang nantinya dapat didorong melalui kerja sama antar parlemen di forum ipu puan mengatakan indonesia sebagai tuan rumah juga akan memasukkan isuisu penting nasional untuk dibahas dalam ipu sehingga nantinya isuisu tersebut dapat dibawa ke forum pemerintah yang akan mengimplementasikan dalam kebijakan konkret ipu assembly juga mendorong partisipasi perempuan yang tinggi sesuai dengan komitmen ipu untuk mendorong kesetaraan gender ipu juga mengedepankan prinsip partisipasi inklusif dan pemberdayaan tutur puan ketua dpr meninjau lokasi penyelenggaraan ipu di bali ketua dpr ri undang parlemen dunia hadiri ipu ke di indonesia pewarta syaiful hakim editor m hari atmoko copyright antara ipu ke ini memiliki potensi besar untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata di bali khususnya setelah terdampak pandemi
"Cara mengakses Informasi Hotspot - Indikator Kebakaran Hutan dan Lahan melalui handphone. dapat mengakses informasi hotspot yang merupakan indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan hanya melalui genggaman tangan kita. Aplikasi mobile berbasis android ini dikembangkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Variabilitas Iklim dan Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Kathutla) Sebagaimana kita ketahui bersama variabilitas iklim di Indonesia menyebabkan dampak tertentu. Pada saat curah hujan tinggi maka ancaman genangan air dan banjir muncul dan sebaliknya pada saat hujan menghilang maka ancaman kekeringan meningkat. Kekeringan akan diikuti dampak susulan seperti berkurangnya sumber air untuk konsumsi hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya beberapa provinsi di Indonesia yang rawan dengan kebakaran hutan meliputi Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Aceh, dan Kalimantan Tengah [1]. Musim Kemarau Tiba, Pahami Klasifikasi Kekeringan Akibat Kemarau Kebakaran hutan dan lahan biasanya dimulai dengan terjadinya jeda hujan atau Hari Tanpa Hujan (HTH). Beberapa sumber menyatakan pada HTH = 5 hari maka hotspot berupa titik panas mulai muncul. Jika HTH terus berlanjut maka titik panas berpotensi berkembang menjadi titik api. Jika hujan masih belum turun dan tanpa ada antisipasi pihak-pihak terkait, titik-titik api dapat berkembang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan [2]. Kebakaran hutan dan lahan sendiri akan menyebabkan kemunculan asap yang memberi dampak lanjutan seperti gangguan kesehatan hingga terganggunya jadwal penerbangan. Mengenal Polusi Partikulat (Particulate Matter - PM) - Penyebab Menurunnya Kualitas Udara Kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi pada tahun 2015 saja telah merusak hutan dan lahan seluas 2,61 juta ha dengan kerugian secara ekonomi ditaksir mencapai hingga Rp. 221 Trilyun [3], belum dihitung lagi kejadian karhutla pada tahun-tahun lainnya. Hotspot menjadi indikator kebakaran hutan sesuai Permenhut No. P 12/ PMenhut-II/ 2009. Merujuk pada laman Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) disebutkan bahwa hotspot adalah suatu area tertentu yang suhunya relatif lebih tinggi daripada suhu disekitarnya. Perbedaan suhu tersebut dideteksi dengan satelit dan posisi area tersebut direpresentasikan dalam suatu titik dengan koordinat lintang dan bujur tertentu [4]. Ada beberapa satelit yang digunakan untuk mendeteksi hotspot tersebut yaitu Satelit NOAA, Terra/Aqua MODIS, maupun data satelit penginderaan jauh, dengan deskripsi sebagai berikut : • Siang hari: – Terra/MODIS : 00:00 – 05:00 UTC (07:00 – 12:00 WIB) – Aqua/MODIS : 03:00 – 08:00 UTC (10:00 – 15:00 WIB) – SNPP/VIIRS : 03:00 – 08:00 UTC (10:00 – 15:00 WIB) • Malam hari: – Terra/MODIS : 12:00 – 17:00 UTC (19:00 – 24:00 WIB) – Aqua/MODIS : 15:00 – 20:00 UTC (22:00 – 03:00 WIB) – SNPP/VIIRS : 15:00 – 20:00 UTC (22:00 – 03:00 WIB) Mengenal satelit cuaca Himawari-8 Aplikasi Mobile LAPAN Fire Hotspot Dengan memanfaatkan teknologi satelit penginderaan jauh LAPAN kemudia mengembangkan sistem pemantauan hotspot secara near real time. Informasi dalam sistem tersebut dapat juga kita akses melalui smartphone berbasis Android. Aplikasi tersebut bernama LAPAN : Fire Hotspot, yang dapat kita unduh melalu google playstore, dengan tampilan seperti ini. Tampilan aplikasi hotspot LAPAN pada playstore Silahkan buka playstore anda. Jika kita sudah menginstalnya, maka akan terbuka jendela pada telepon genggam kita seperti gambar di bawah ini. Tampilan informasi sebaran hotspot Pada bagian yang berwarna putih dapat kita memilih tampilan sesuai yang kita inginkan. Menu sebelah kiri adalah untuk memilih area sebaran hotspot apakah ingin menampilkan seluruh wilayah Indonesia atau hanya menampilkan hotspot perprovinsi. Sejak 2016 BMKG telah menyediakan aplikasi android InfoBMKG yang memberikan informasi tentang cuaca, iklim dan Gempa - Tsunami. >>> Read more ... alert-info Menu tengah berisi durasi waktu pemantauan dari satelit. Tersedia pilihan 24 jam terakhir atau dalam 48 jam terakhir. Adapun menu kanan adalah untuk mengatur tingkat kepercayaan ( confident level ) dari hotspot yang. Perbedaan tingkat kepercayaan sebagaimana tersaji pada gambar berikut. Tampilan jumlah hotspot karhutla berdasarkan tingkat kepercayaan Pada saat tingkat kepercayaan dibiarkan 0% maka hotspot yang terdeteksi mencapai 233 titik. Saat tingkat kepercayaan kita naikkan pada 50% hotspot yang terpantau berkurang hanya menjadi 157 titik, hingga akhirnya hanya tersisa 12 titik saja pada tingkat kepercayaan mendekati 100%. Artinya semakin besar tingkat kepercayaan maka jumlah hotspot akan semakin berkurang. Semakin tinggi tingkat kepercayaan semakin tinggi pula keyakinan bahwa hotspot tersebut adalah benar-benar merupakan kejadian kebakaran hutan dan atau kebakaran lahan. Selanjutnya titik merah yang merupakan interpretasi dari hotspot jika kita klik akan menampilkan keterangan seperti terlihat berikut. Properti sebuah hotspot indikator karhutla Data yang muncul pada gambar di atas memuat antara lain koordinat berupa lintang dan bujur lokasi hotspot tersebut, waktu terjadinya, jenis satelit yang mendeteksi, tingkat kepercayaan dan lokasi hotspot secara adminsitratif. Jeda hujan selama Juli muncul total 3875 hotspot indikator kebakaran hutan dan lahan Di dalam menjabarkan sebuah hotspot guna keperluan analisis di lapangan dan lainnya, beberapa hal yang harus kita catat dalam interpretasi hotspot menurut Lapan adalah sebagai berikut: Tolerasi koordinat hotspot dari satelit mencapai 2 km. Jadi saat kita ingin mencari keberadaan suatu titik hotspot di lapangan maka area yang harus kita susur bisa mencapai 2 km. Jumlah hotspot bukanlah merupakan jumlah kebakaran di lapangan karena beberapa kejadian kebakaran dalam radius 500 m dapat saja terdeteksi sebagai satu hotspot. Atau sebaliknya satu kebakaran kecil namun suhunya sangat tinggi dapat dideteksi oleh satelit lebih dari satu hotspot. Jumlah hotspot tidak mencerminkan luas area kebakaran. Demikian ulasan cara mengakses informasi hotspot yang merupakan indikator kebakaran hutan dan lahan yang dapat kita akses melalui handpone. Semoga bermanfaat. REFERENSI: [1] MenLHK - Menjelang Akhir Tahun, Tujuh Provinsi Rawan Karhutla Dalam Kondisi Normal [2] Firsta Zukhrufiana Setiawati, S.Tr - Jeda Hujan Tingkatkan Resiko Asap Dan Karhutla di Kalbar [3] Endrawati. 2016. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) Dan Areal Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2016 [4] LAPAN - Panduan Teknis","[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]","bencana alam
ekosistem
pola cuaca yang berubah
polusi udara",cara mengakses informasi hotspot indikator kebakaran hutan dan lahan melalui handphone dapat mengakses informasi hotspot yang merupakan indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan hanya melalui genggaman tangan kita aplikasi mobile berbasis android ini dikembangkan oleh lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan variabilitas iklim dan hotspot kebakaran hutan dan lahan kathutla sebagaimana kita ketahui bersama variabilitas iklim di indonesia menyebabkan dampak tertentu pada saat curah hujan tinggi maka ancaman genangan air dan banjir muncul dan sebaliknya pada saat hujan menghilang maka ancaman kekeringan meningkat kekeringan akan diikuti dampak susulan seperti berkurangnya sumber air untuk konsumsi hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan setidaknya beberapa provinsi di indonesia yang rawan dengan kebakaran hutan meliputi riau kalimantan selatan sumatera selatan jambi kalimantan barat aceh dan kalimantan tengah musim kemarau tiba pahami klasifikasi kekeringan akibat kemarau kebakaran hutan dan lahan biasanya dimulai dengan terjadinya jeda hujan atau hari tanpa hujan hth beberapa sumber menyatakan pada hth hari maka hotspot berupa titik panas mulai muncul jika hth terus berlanjut maka titik panas berpotensi berkembang menjadi titik api jika hujan masih belum turun dan tanpa ada antisipasi pihakpihak terkait titiktitik api dapat berkembang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan kebakaran hutan dan lahan sendiri akan menyebabkan kemunculan asap yang memberi dampak lanjutan seperti gangguan kesehatan hingga terganggunya jadwal penerbangan mengenal polusi partikulat particulate matter pm penyebab menurunnya kualitas udara kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi pada tahun saja telah merusak hutan dan lahan seluas juta ha dengan kerugian secara ekonomi ditaksir mencapai hingga rp trilyun belum dihitung lagi kejadian karhutla pada tahuntahun lainnya hotspot menjadi indikator kebakaran hutan sesuai permenhut no p pmenhutii merujuk pada laman lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan disebutkan bahwa hotspot adalah suatu area tertentu yang suhunya relatif lebih tinggi daripada suhu disekitarnya perbedaan suhu tersebut dideteksi dengan satelit dan posisi area tersebut direpresentasikan dalam suatu titik dengan koordinat lintang dan bujur tertentu ada beberapa satelit yang digunakan untuk mendeteksi hotspot tersebut yaitu satelit noaa terraaqua modis maupun data satelit penginderaan jauh dengan deskripsi sebagai berikut siang hari terramodis utc wib aquamodis utc wib snppviirs utc wib malam hari terramodis utc wib aquamodis utc wib snppviirs utc wib mengenal satelit cuaca himawari aplikasi mobile lapan fire hotspot dengan memanfaatkan teknologi satelit penginderaan jauh lapan kemudia mengembangkan sistem pemantauan hotspot secara near real time informasi dalam sistem tersebut dapat juga kita akses melalui smartphone berbasis android aplikasi tersebut bernama lapan fire hotspot yang dapat kita unduh melalu google playstore dengan tampilan seperti ini tampilan aplikasi hotspot lapan pada playstore silahkan buka playstore anda jika kita sudah menginstalnya maka akan terbuka jendela pada telepon genggam kita seperti gambar di bawah ini tampilan informasi sebaran hotspot pada bagian yang berwarna putih dapat kita memilih tampilan sesuai yang kita inginkan menu sebelah kiri adalah untuk memilih area sebaran hotspot apakah ingin menampilkan seluruh wilayah indonesia atau hanya menampilkan hotspot perprovinsi sejak bmkg telah menyediakan aplikasi android infobmkg yang memberikan informasi tentang cuaca iklim dan gempa tsunami read more alertinfo menu tengah berisi durasi waktu pemantauan dari satelit tersedia pilihan jam terakhir atau dalam jam terakhir adapun menu kanan adalah untuk mengatur tingkat kepercayaan confident level dari hotspot yang perbedaan tingkat kepercayaan sebagaimana tersaji pada gambar berikut tampilan jumlah hotspot karhutla berdasarkan tingkat kepercayaan pada saat tingkat kepercayaan dibiarkan maka hotspot yang terdeteksi mencapai titik saat tingkat kepercayaan kita naikkan pada hotspot yang terpantau berkurang hanya menjadi titik hingga akhirnya hanya tersisa titik saja pada tingkat kepercayaan mendekati artinya semakin besar tingkat kepercayaan maka jumlah hotspot akan semakin berkurang semakin tinggi tingkat kepercayaan semakin tinggi pula keyakinan bahwa hotspot tersebut adalah benarbenar merupakan kejadian kebakaran hutan dan atau kebakaran lahan selanjutnya titik merah yang merupakan interpretasi dari hotspot jika kita klik akan menampilkan keterangan seperti terlihat berikut properti sebuah hotspot indikator karhutla data yang muncul pada gambar di atas memuat antara lain koordinat berupa lintang dan bujur lokasi hotspot tersebut waktu terjadinya jenis satelit yang mendeteksi tingkat kepercayaan dan lokasi hotspot secara adminsitratif jeda hujan selama juli muncul total hotspot indikator kebakaran hutan dan lahan di dalam menjabarkan sebuah hotspot guna keperluan analisis di lapangan dan lainnya beberapa hal yang harus kita catat dalam interpretasi hotspot menurut lapan adalah sebagai berikut tolerasi koordinat hotspot dari satelit mencapai km jadi saat kita ingin mencari keberadaan suatu titik hotspot di lapangan maka area yang harus kita susur bisa mencapai km jumlah hotspot bukanlah merupakan jumlah kebakaran di lapangan karena beberapa kejadian kebakaran dalam radius m dapat saja terdeteksi sebagai satu hotspot atau sebaliknya satu kebakaran kecil namun suhunya sangat tinggi dapat dideteksi oleh satelit lebih dari satu hotspot jumlah hotspot tidak mencerminkan luas area kebakaran demikian ulasan cara mengakses informasi hotspot yang merupakan indikator kebakaran hutan dan lahan yang dapat kita akses melalui handpone semoga bermanfaat referensi menlhk menjelang akhir tahun tujuh provinsi rawan karhutla dalam kondisi normal firsta zukhrufiana setiawati str jeda hujan tingkatkan resiko asap dan karhutla di kalbar endrawati analisis data titik panas hotspot dan areal kebakaran hutan dan lahan tahun lapan panduan teknis
"Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan isu perubahan iklim sangat tepat menjadi pembahasan dalam Kongres Parlemen Sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Provinsi Bali. ""Sangat relevan, bukan hanya bagi Indonesia tapi seluruh dunia,"" kata Jazuli di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan saat dunia mengalami tantangan bahkan ancaman perubahan iklim yang cepat dan dahsyat, maka dampaknya membuat penurunan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan maraknya bencana alam. Ketua DPR pastikan 115 negara hadiri IPU Ke-144 di Bali Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu mengatakan pandemi COVID-19 merupakan bagian dari perubahan iklim yang dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek. Hal itu, katanya, harus menumbuhkan kesadaran berbagai peran dan tanggung jawab kolektif seluruh negara dan masyarakat dunia. ""Negara-negara dunia tidak boleh egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Negara-negara dunia, termasuk Indonesia harus disiplin dan taat pada agenda perubahan iklim dalam seluruh sektor, seperti lingkungan, kehutanan, energi hingga ekonomi hijau,"" kata Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut. Sementara itu, anggota DPR Kamrussamad mengatakan tema perubahan iklim pada Kongres Parlemen Sedunia di Provinsi Bali merupakan tema yang sangat berkaitan dengan Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia ini. Ketua DPR RI pastikan kesiapan pelaksanaan IPU di Nusa Dua-Bali BKSAP: IPU ke-144 di Bali momentum Indonesia selesaikan krisis dunia ""Kita ketahui bersama semua negara di dunia ini berjuang dan mengupayakan pemulihan ekonomi pascapandemi, dan itu tak terlepas dari peran Indonesia,"" katanya. Anggota BKSAP DPR itu berharap dalam penanganan perubahan iklim di seluruh dunia membutuhkan keterlibatan multipihak, baik multiglobal maupun nasional. Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022 dengan mengusung tema ""Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change"". Sebelumnya IPU Ke-143 digelar di Madrid, Spanyol,  yang dihadiri 1.200 orang terdiri atas 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. Pewarta: Fauzi Editor: Herry Soebanto Copyright © ANTARA 2022. Jazuli Juwaini menekankan pentingnya membahas perubahan iklim dalam Kongres Parlemen Sedunia di Bali, mengingat dampak luas yang dirasakan di seluruh dunia.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
perjanjian internasional",jakarta antara anggota dpr ri jazuli juwaini mengatakan isu perubahan iklim sangat tepat menjadi pembahasan dalam kongres parlemen sedunia atau interparliamentary union ipu ke di provinsi bali sangat relevan bukan hanya bagi indonesia tapi seluruh dunia kata jazuli di jakarta rabu dia menjelaskan saat dunia mengalami tantangan bahkan ancaman perubahan iklim yang cepat dan dahsyat maka dampaknya membuat penurunan kualitas kesehatan kesejahteraan dan maraknya bencana alam ketua dpr pastikan negara hadiri ipu ke di bali anggota badan kerjasama antar parlemen bksap dpr itu mengatakan pandemi covid merupakan bagian dari perubahan iklim yang dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek hal itu katanya harus menumbuhkan kesadaran berbagai peran dan tanggung jawab kolektif seluruh negara dan masyarakat dunia negaranegara dunia tidak boleh egois dan hanya mementingkan diri sendiri negaranegara dunia termasuk indonesia harus disiplin dan taat pada agenda perubahan iklim dalam seluruh sektor seperti lingkungan kehutanan energi hingga ekonomi hijau kata ketua fraksi pks dpr ri tersebut sementara itu anggota dpr kamrussamad mengatakan tema perubahan iklim pada kongres parlemen sedunia di provinsi bali merupakan tema yang sangat berkaitan dengan indonesia bahkan seluruh negara di dunia ini ketua dpr ri pastikan kesiapan pelaksanaan ipu di nusa duabali bksap ipu ke di bali momentum indonesia selesaikan krisis dunia kita ketahui bersama semua negara di dunia ini berjuang dan mengupayakan pemulihan ekonomi pascapandemi dan itu tak terlepas dari peran indonesia katanya anggota bksap dpr itu berharap dalam penanganan perubahan iklim di seluruh dunia membutuhkan keterlibatan multipihak baik multiglobal maupun nasional indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah interparliamentary union ipu ke di nusa dua bali pada maret dengan mengusung tema getting to zero mobilizing parliament to act on climate change sebelumnya ipu ke digelar di madrid spanyol yang dihadiri orang terdiri atas negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya pewarta fauzi editor herry soebanto copyright antara jazuli juwaini menekankan pentingnya membahas perubahan iklim dalam kongres parlemen sedunia di bali mengingat dampak luas yang dirasakan di seluruh dunia
"Jurnal tentang Analisis Kondisi Fisis Atmosfer Pada Saat Hujan Ekstrem dan Terjadinya Banjir di Manado. Penerbit : Jurnal FMIPA UI Edisi : Desember 2006 Sirkulasi Atmosfer di Indonesia Latar Belakang Pada tanggal 03, 13, 19 dan 21 Februari 2006,terjadi bencana banjir dan tanah longsor secara beruntun di kota Manado. Menurut para penulis, terjadinya banjir merupakan fungsi dari banyak hal seperti faktor meteorologis, sifat fisispermukaan tanah, sistem drainase, kandungan air tanah, dan keadaan tanah. Faktor meteorologis berkaitan dengan kondisi fisis atmosfer. Dalam memelajari sifat fisis atmosfer, dapat diasumsikan bahwa campuran gas di atmosfer merupakan gas tunggal dengan demikian dapat didekati dengan persamaan gas ideal. Sifat fisis atmosfer, uap air dan laju penurunan suhu Udara di Atmosfer Proses Fisis Pembentukan Awan dan Hujan di Kawasan Tropis Semoga bermanfaat.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","bencana alam
program literasi",jurnal tentang analisis kondisi fisis atmosfer pada saat hujan ekstrem dan terjadinya banjir di manado penerbit jurnal fmipa ui edisi desember sirkulasi atmosfer di indonesia latar belakang pada tanggal dan februari terjadi bencana banjir dan tanah longsor secara beruntun di kota manado menurut para penulis terjadinya banjir merupakan fungsi dari banyak hal seperti faktor meteorologis sifat fisispermukaan tanah sistem drainase kandungan air tanah dan keadaan tanah faktor meteorologis berkaitan dengan kondisi fisis atmosfer dalam memelajari sifat fisis atmosfer dapat diasumsikan bahwa campuran gas di atmosfer merupakan gas tunggal dengan demikian dapat didekati dengan persamaan gas ideal sifat fisis atmosfer uap air dan laju penurunan suhu udara di atmosfer proses fisis pembentukan awan dan hujan di kawasan tropis semoga bermanfaat
"Memahami Fenomena Hujan Asam, Penyebab dan Proses Terjadinya. Hujan asam merupakan sebuah istilah yang bermakna luas, mencakup segala bentuk presipitasi yang disertai kandungan asam di dalamnya. Kandungan asam tersebut dapat berupa asam nitrat dan asam sulfat baik dalam bentuk kering ataupun basah. Alur pembentukan hujan asam. Gambar: https://www.freepik.com/ Presipitasi sendiri adalah bentuk jatuhan hidrometeor seperti salju, es dan ataupun hujan yang sampai ke permukaan bumi.
Menilik pengertian presipitasi atau hujan, maka sebenarnya pengunaan istilah “hujan asam” pada beberapa literatur dianggap kurang pas  untuk menjelaskan jatuhnya asam-asam dari atmosfer ke permukaan bumi.  Lebih tepat menggunakan istilah deposisi asam, karena merupakan proses pengendapan asam dari atmosfer ke permukaan bumi. Pada saat proses pengendapan asam tersebut tidak hanya melalui air hujan tetapi juga melalui bentuk presipitasi lain seperti  kabut, embun, salju, aerosol bahkan pengendapan langsung. Pengunaan frasa deposisi asam akan bermakna lebih luas dari hujan asam. Deposisi asam sendiri terbagi menjadi ada dua jenis yaitu deposisi kering dan deposisi basah.  Deposisi basah terjadi bersamaan dengan proses pembentukan awan yang kemudian turun sebagai hujan. Adapun deposisi kering ditunjukkan dengan gas dan aerosol yang mengandung unsur asam dalam aerosol. 
Penyebab terjadinya hujan asam Robert Boyle adalah orang yang pertama memperkenalkan fenomena hujan asam di awal abad 17.  Dalam bukunya berjudul “A General History of the Air“ yang terbit pada tahun 1960 ia menggambarkan fenomena hujan asam dengan istilah “Nitrous or salino-sulforus spiris“.  Selanjutnya sekitar awal abad ke-18 merebaknya penggunaan bahan bakar batubara dan minyak sebagai sumber utama energi untuk mesin-mesin saat revolusi industri di Eropa menjadi faktor utama meningkatnya gas-gas SO2, NOx dan HCl di atmosfer. Gas SO2, NOx dan HCl  biasanya berasal dari gunung api dan kebakaran hutan. Di Indonesia kejadian letusan gunung api dan kebakaran hutan sering terjadi. Untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri terjadi berulang kali setiap tahun. Ketika memasuki musim kering apalagi memasuki musim kering ekstrim yang dipicu adanya El Nino, kebakaran hutan/lahan meluas pada beberapa provinsi di Indonesia.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]","bencana alam
polusi udara
program literasi",memahami fenomena hujan asam penyebab dan proses terjadinya hujan asam merupakan sebuah istilah yang bermakna luas mencakup segala bentuk presipitasi yang disertai kandungan asam di dalamnya kandungan asam tersebut dapat berupa asam nitrat dan asam sulfat baik dalam bentuk kering ataupun basah alur pembentukan hujan asam gambar httpswwwfreepikcom presipitasi sendiri adalah bentuk jatuhan hidrometeor seperti salju es dan ataupun hujan yang sampai ke permukaan bumi menilik pengertian presipitasi atau hujan maka sebenarnya pengunaan istilah hujan asam pada beberapa literatur dianggap kurang pas untuk menjelaskan jatuhnya asamasam dari atmosfer ke permukaan bumi lebih tepat menggunakan istilah deposisi asam karena merupakan proses pengendapan asam dari atmosfer ke permukaan bumi pada saat proses pengendapan asam tersebut tidak hanya melalui air hujan tetapi juga melalui bentuk presipitasi lain seperti kabut embun salju aerosol bahkan pengendapan langsung pengunaan frasa deposisi asam akan bermakna lebih luas dari hujan asam deposisi asam sendiri terbagi menjadi ada dua jenis yaitu deposisi kering dan deposisi basah deposisi basah terjadi bersamaan dengan proses pembentukan awan yang kemudian turun sebagai hujan adapun deposisi kering ditunjukkan dengan gas dan aerosol yang mengandung unsur asam dalam aerosol penyebab terjadinya hujan asam robert boyle adalah orang yang pertama memperkenalkan fenomena hujan asam di awal abad dalam bukunya berjudul a general history of the air yang terbit pada tahun ia menggambarkan fenomena hujan asam dengan istilah nitrous or salinosulforus spiris selanjutnya sekitar awal abad ke merebaknya penggunaan bahan bakar batubara dan minyak sebagai sumber utama energi untuk mesinmesin saat revolusi industri di eropa menjadi faktor utama meningkatnya gasgas so nox dan hcl di atmosfer gas so nox dan hcl biasanya berasal dari gunung api dan kebakaran hutan di indonesia kejadian letusan gunung api dan kebakaran hutan sering terjadi untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri terjadi berulang kali setiap tahun ketika memasuki musim kering apalagi memasuki musim kering ekstrim yang dipicu adanya el nino kebakaran hutanlahan meluas pada beberapa provinsi di indonesia
"Climate Denial Pervades the Trump White House, But It’s Hitting Some Limits. Pembaruan komprehensif yang disetujui oleh pemerintah tahun lalu mengkonfirmasi kontribusi manusia terhadap pemanasan atmosfer, menunjukkan adanya pengakuan resmi terhadap ilmu pengetahuan arus utama tentang perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","peran pemerintah lokal
program literasi",climate denial pervades the trump white house but its hitting some limits pembaruan komprehensif yang disetujui oleh pemerintah tahun lalu mengkonfirmasi kontribusi manusia terhadap pemanasan atmosfer menunjukkan adanya pengakuan resmi terhadap ilmu pengetahuan arus utama tentang perubahan iklim
"Prosiding Pemutakhiran Zona Musim di Indonesia. Climate4life.info - Prosiding Pemutakhiran Zona Musim di Indonesia. Prosiding ini merupakan hasil kegiatan Focus Grup Discussion yang dilaksanakan oleh Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG bekerjasama dengan STMKG . Saat ini penentuan awal musim meliputi musim hujan dan musim kemarau oleh BMKG berbasis Zona Musim. Dalam operasionalnya metode masih ini diyakini memiliki kelemahan. Zona Musim adalah daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan dengan karakteristik yang sama. Kelemahan tersebut seperti adanya beberapa pos hujan pada suatu ZOM memiliki tingkat variabilitas yang tinggi. dampaknya adalah informasi curah hujan pada suatu ZOM belum menggambarkan kondisi pola musim sebenarnya. A-Z Menyusun Informasi Prakiraan Musim Hujan Dan Prakiraan Musim Kemarau Pelaksanaan FGD diawali dengan undangan pembuatan tulisan ( call paper ) yang berkaitan dengan tema Pemutakhiran Zona Musim, di mana jurnal yang masuk mencapai 19 buah. Dari 19 jurnal tentang Pemutakhiran Zona Musim tersebut kemudian panitia memilih tujuh tulisan terbaik. Para penulis tersebut kemudian diundang untuk mempresentasikan kajian mereka dalam FGD dimaksud. Jurnal Tentang Penentuan Normal Awal Musim Kemarau dan Hujan Berdasarkan Frekuensi Hujan Dasarian Tujuh tulisan terbaik yang mengikuti FGD Pemutakhiran Zona Musim di Indonesia tersebut adalah : Evaluasi Teoretis Klasterisasi Zona Musim BMKG dan Alternatifnya (Studi Kasus Sulawesi); Penulis: Andang Kurniawan, Sudirman, Wan Dayantolis, dan Nuryadi Pemanfaatan Data Satelit GSMaP Dalam Pewilayahan Zona Musim di NTB ; Penulis: Ni Made Adi Purwaningsih*, Suci Agustiarini, Dewo Sulistio Adi Wibowo Pulau Seram ; Penulis: Steven Cahya Andika, Nastiti Andini Evaluasi Zom Dan Pewilayahan Curah Hujan Dalam Penentuan Zona Musim Kemarau Di Wilayah Sumatera Barat ; Penulis: Sugeng Nugroho, Fitri Adi Suryanto, Rizky Armei Saputra, Rodi Yunus Dan Sita Darma Adil Kajian Potensi Berubahnya Status Pulau Belitung Menjadi Wilayah ZOM Berdasarkan Data Chirps ; Penulis: Akhmad Fadholi dan Rizki Adzani Penentuan Normal Musim Dengan Metode Frekuensi Curah Hujan Dasarian Provinsi Kalimantan Barat ; Penulis: Fanni Aditya, Firsta Zukhrufiana S, Ida Sartika N, Muhammad Elifant Y Pengelompokan Zom Dengan Agglomerative Hierarchical Clustering Berdasarkan Data Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) (Studi Kasus: Maluku Utara); Penulis: Nizar Manarul Hidayat, Novi Fitrianti, Sri Pancariniwati, Nury --- Semoga bermanfaat ---","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","peran pemerintah lokal
program literasi",prosiding pemutakhiran zona musim di indonesia climatelifeinfo prosiding pemutakhiran zona musim di indonesia prosiding ini merupakan hasil kegiatan focus grup discussion yang dilaksanakan oleh bidang analisis variabilitas iklim bmkg bekerjasama dengan stmkg saat ini penentuan awal musim meliputi musim hujan dan musim kemarau oleh bmkg berbasis zona musim dalam operasionalnya metode masih ini diyakini memiliki kelemahan zona musim adalah daerah yang pola hujan rataratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan dengan karakteristik yang sama kelemahan tersebut seperti adanya beberapa pos hujan pada suatu zom memiliki tingkat variabilitas yang tinggi dampaknya adalah informasi curah hujan pada suatu zom belum menggambarkan kondisi pola musim sebenarnya az menyusun informasi prakiraan musim hujan dan prakiraan musim kemarau pelaksanaan fgd diawali dengan undangan pembuatan tulisan call paper yang berkaitan dengan tema pemutakhiran zona musim di mana jurnal yang masuk mencapai buah dari jurnal tentang pemutakhiran zona musim tersebut kemudian panitia memilih tujuh tulisan terbaik para penulis tersebut kemudian diundang untuk mempresentasikan kajian mereka dalam fgd dimaksud jurnal tentang penentuan normal awal musim kemarau dan hujan berdasarkan frekuensi hujan dasarian tujuh tulisan terbaik yang mengikuti fgd pemutakhiran zona musim di indonesia tersebut adalah evaluasi teoretis klasterisasi zona musim bmkg dan alternatifnya studi kasus sulawesi penulis andang kurniawan sudirman wan dayantolis dan nuryadi pemanfaatan data satelit gsmap dalam pewilayahan zona musim di ntb penulis ni made adi purwaningsih suci agustiarini dewo sulistio adi wibowo pulau seram penulis steven cahya andika nastiti andini evaluasi zom dan pewilayahan curah hujan dalam penentuan zona musim kemarau di wilayah sumatera barat penulis sugeng nugroho fitri adi suryanto rizky armei saputra rodi yunus dan sita darma adil kajian potensi berubahnya status pulau belitung menjadi wilayah zom berdasarkan data chirps penulis akhmad fadholi dan rizki adzani penentuan normal musim dengan metode frekuensi curah hujan dasarian provinsi kalimantan barat penulis fanni aditya firsta zukhrufiana s ida sartika n muhammad elifant y pengelompokan zom dengan agglomerative hierarchical clustering berdasarkan data global precipitation climatology centre gpcc studi kasus maluku utara penulis nizar manarul hidayat novi fitrianti sri pancariniwati nury semoga bermanfaat
Jurnal Studi Tren Kenaikan CO2 Hasil Pengukuran pada GAW Bukit Kototabang dan Perbandingannya dengan Data Global. Studi Tren Kenaikan CO2 Hasil Pengukuran pada GAW Bukit Kototabang dan Perbandingannya dengan Data Global: Aktivitas manusia pasca revolusi industri telah menggeser fungsi komposisi alamiah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Konsentrasi GRK yang berlebihan menyebabkan peningkatan temperatur udara di permukaan bumi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik Karbon Dioksida (CO2) yang diamati oleh SPAG Bukit Kototabang. Pengukuran CO2 ini menggunakan Air Kit Flask Sampler yang dikirim ke NOAA.  Data dianalisis dengan menggunakan metode Statistik Deskriptif dengan 2 periode data CO2 tahun 2005-2018. Periode pertama (2005-2011) laju kenaikan data sebesar 0.1306 ppm/bulan dan periode kedua (2012-2018) sebesar 0.1988 ppm/bulan serta kenaikan nilai minimum sebesar 3.64% pada periode kedua. Pengukuran CO2 di SPAG Bukit Kototabang masih berada di bawah rata-rata pengukuran Global dan Mauna Loa meskipun memiliki tren kenaikan yang sama.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,jurnal studi tren kenaikan co hasil pengukuran pada gaw bukit kototabang dan perbandingannya dengan data global studi tren kenaikan co hasil pengukuran pada gaw bukit kototabang dan perbandingannya dengan data global aktivitas manusia pasca revolusi industri telah menggeser fungsi komposisi alamiah gas rumah kaca grk di atmosfer konsentrasi grk yang berlebihan menyebabkan peningkatan temperatur udara di permukaan bumi kajian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik karbon dioksida co yang diamati oleh spag bukit kototabang pengukuran co ini menggunakan air kit flask sampler yang dikirim ke noaa data dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif dengan periode data co tahun periode pertama laju kenaikan data sebesar ppmbulan dan periode kedua sebesar ppmbulan serta kenaikan nilai minimum sebesar pada periode kedua pengukuran co di spag bukit kototabang masih berada di bawah ratarata pengukuran global dan mauna loa meskipun memiliki tren kenaikan yang sama
"Global Warming Could Thaw Far More Permafrost Than Expected, Study Says. Kenaikan suhu global sebesar 2 derajat Celsius akan mempercepat pencairan tundra yang dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar, memperburuk krisis iklim","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","ekosistem
pola cuaca yang berubah",global warming could thaw far more permafrost than expected study says kenaikan suhu global sebesar derajat celsius akan mempercepat pencairan tundra yang dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar memperburuk krisis iklim
"How Fossil Fuel Allies Are Tearing Apart Ohio’s Embrace of Clean Energy. Kebijakan yang mendukung penggunaan energi terbarukan seperti angin dan matahari di Ohio diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan menciptakan lapangan kerja hijau, sehingga meningkatkan perekonomian negara bagian tersebut.","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas",how fossil fuel allies are tearing apart ohios embrace of clean energy kebijakan yang mendukung penggunaan energi terbarukan seperti angin dan matahari di ohio diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan menciptakan lapangan kerja hijau sehingga meningkatkan perekonomian negara bagian tersebut
"Penerapan Prinsip Statistik Dalam Klimatologi. Belum lagi pengamatan satelit dan model komputer dapat menghasilkan sejumlah besar informasi untuk dianalisis. Cara mengakses data iklim dunia Menerapkan Fungsi VLOOKUP Ms Excel Untuk Mengolah Data Iklim Bahaya jika hanya mengandalkan statistik untuk menganalisis parameter cuaca/iklim Dengan jumlah data yang sangat besar tersebut ahli iklim akan kesulitan untuk memberikan jawaban yang pasti ketika ditanya secara langsung, seperti misalnya apakah tahun depan kemarau akan lebih kering atau tidak . Statistik dapat membantu dalam menjelaskan hubungan dan mengukur ketidakpastian dalam data iklim tersebut. Analisis statistik menyediakan metode objektif seperti analisis korelasi dan regresi untuk mengukur hubungan antara variabel iklim penting, misalnya kaitan radiasi matahari dengan tutupan awan. Sistem iklim sangat kompleks dan banyak komponennya sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam. Untuk itu, analisis statistik dan model sangat penting guna penyederhanaan yang lebih bermakna terhadap variabilitas sistem. Metode Statistik Untuk Analisis Iklim Analisis Runtun Waktu (Time Series Analysis) Hampir semua data klimatologi dapat diurutkan sebagai deret waktu. Proses klimatologi terjadi pada rentang waktu yang luas (misalnya harian, sinoptik, tahunan, dll.). Analisis deret waktu memberikan kemampuan untuk mendeteksi, menggambarkan dan memodelkan variabilitas dan dampak iklim. Jumlah nilai dalam deret waktu (n) dan interval pengambilan sampel atau langkah waktu (M; misalnya satu hari) menentukan durasi deret (nM) dan memberikan batasan kritis pada jenis informasi yang dapat diturunkan dari suatu runtun waktu. Jika langkah waktu yang digunakan tidak tepat, maka informasi yang bervariasi pada rentang waktu yang lebih pendek dapat muncul sebagai informasi pada rentang waktu yang lebih lama. Ini sebuah fenomena yang dikenal sebagai aliasing . Aliasing adalah efek yang tidak diinginkan yang terlihat dalam sistem sampel. Ketika frekuensi input lebih besar dari setengah frekuensi sampel, titik sampel tidak cukup mewakili sinyal input. Input pada frekuensi yang lebih tinggi ini diamati pada frekuensi yang lebih rendah. alert-info Menurut [2], untuk banyak studi iklim kita perlu meminimalkan efek aliasing tersebut. Untuk lebih memahami ketergantungan variabel iklim pada kekuatan yang berbeda, kita harus dapat menentukan seberapa besar variabilitas pada berbagai rentang waktu. Estimasi varians yang terjadi pada frekuensi rendah dapat diselaraskan oleh varians alias dari frekuensi yang lebih tinggi. Gambar 1. Contoh hipotetis aliasing dalam penampang spasial [1] Gambar (1a) adalah konteks pengambilan sampel reguler yang lazim dan (1b) konteks pengambilan sampel tidak teratur. Aliasing biasanya dibahas dalam kerangka temporal, tetapi transfer serupa dari informasi skala kecil (garis putus-putus) ke 'informasi' skala besar (garis padat) terjadi saat menganalisis data spasial. Pada jaringan pengamatan klimatologi yang kurang rapat sangat rentan terjadinya masalah yang terkait dengan aliasing ini. Sifat penting lain dari deret waktu adalah apakah deret itu bersifat stasioner atau tidak stasioner. Deret waktu non-stasioner memiliki sifat statistik (mean dan/atau varians) yang berubah seiring waktu. Karena sebagian besar deret waktu klimatologi memiliki siklus harian dan tahunan, sebagian besar data tersebut bersifat non-stasioner.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,penerapan prinsip statistik dalam klimatologi belum lagi pengamatan satelit dan model komputer dapat menghasilkan sejumlah besar informasi untuk dianalisis cara mengakses data iklim dunia menerapkan fungsi vlookup ms excel untuk mengolah data iklim bahaya jika hanya mengandalkan statistik untuk menganalisis parameter cuacaiklim dengan jumlah data yang sangat besar tersebut ahli iklim akan kesulitan untuk memberikan jawaban yang pasti ketika ditanya secara langsung seperti misalnya apakah tahun depan kemarau akan lebih kering atau tidak statistik dapat membantu dalam menjelaskan hubungan dan mengukur ketidakpastian dalam data iklim tersebut analisis statistik menyediakan metode objektif seperti analisis korelasi dan regresi untuk mengukur hubungan antara variabel iklim penting misalnya kaitan radiasi matahari dengan tutupan awan sistem iklim sangat kompleks dan banyak komponennya sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam untuk itu analisis statistik dan model sangat penting guna penyederhanaan yang lebih bermakna terhadap variabilitas sistem metode statistik untuk analisis iklim analisis runtun waktu time series analysis hampir semua data klimatologi dapat diurutkan sebagai deret waktu proses klimatologi terjadi pada rentang waktu yang luas misalnya harian sinoptik tahunan dll analisis deret waktu memberikan kemampuan untuk mendeteksi menggambarkan dan memodelkan variabilitas dan dampak iklim jumlah nilai dalam deret waktu n dan interval pengambilan sampel atau langkah waktu m misalnya satu hari menentukan durasi deret nm dan memberikan batasan kritis pada jenis informasi yang dapat diturunkan dari suatu runtun waktu jika langkah waktu yang digunakan tidak tepat maka informasi yang bervariasi pada rentang waktu yang lebih pendek dapat muncul sebagai informasi pada rentang waktu yang lebih lama ini sebuah fenomena yang dikenal sebagai aliasing aliasing adalah efek yang tidak diinginkan yang terlihat dalam sistem sampel ketika frekuensi input lebih besar dari setengah frekuensi sampel titik sampel tidak cukup mewakili sinyal input input pada frekuensi yang lebih tinggi ini diamati pada frekuensi yang lebih rendah alertinfo menurut untuk banyak studi iklim kita perlu meminimalkan efek aliasing tersebut untuk lebih memahami ketergantungan variabel iklim pada kekuatan yang berbeda kita harus dapat menentukan seberapa besar variabilitas pada berbagai rentang waktu estimasi varians yang terjadi pada frekuensi rendah dapat diselaraskan oleh varians alias dari frekuensi yang lebih tinggi gambar contoh hipotetis aliasing dalam penampang spasial gambar a adalah konteks pengambilan sampel reguler yang lazim dan b konteks pengambilan sampel tidak teratur aliasing biasanya dibahas dalam kerangka temporal tetapi transfer serupa dari informasi skala kecil garis putusputus ke informasi skala besar garis padat terjadi saat menganalisis data spasial pada jaringan pengamatan klimatologi yang kurang rapat sangat rentan terjadinya masalah yang terkait dengan aliasing ini sifat penting lain dari deret waktu adalah apakah deret itu bersifat stasioner atau tidak stasioner deret waktu nonstasioner memiliki sifat statistik mean danatau varians yang berubah seiring waktu karena sebagian besar deret waktu klimatologi memiliki siklus harian dan tahunan sebagian besar data tersebut bersifat nonstasioner
"South Korea Emerges As Key Partner for America’s Energy Transition. Investasi sebesar $9,2 miliar yang diberikan kepada BlueOval SK LLC mencerminkan komitmen kuat AS dalam transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon, yang sangat penting untuk mencapai tujuan net zero.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,south korea emerges as key partner for americas energy transition investasi sebesar miliar yang diberikan kepada blueoval sk llc mencerminkan komitmen kuat as dalam transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon yang sangat penting untuk mencapai tujuan net zero
"Is Race a Major Factor Behind Opposition to Wind Farms?. Penolakan terhadap proyek energi angin sering kali berasal dari komunitas kaya berkulit putih, yang dapat mempengaruhi penempatan proyek energi bersih dan berkontribusi pada ketidakadilan lingkungan.","[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional",is race a major factor behind opposition to wind farms penolakan terhadap proyek energi angin sering kali berasal dari komunitas kaya berkulit putih yang dapat mempengaruhi penempatan proyek energi bersih dan berkontribusi pada ketidakadilan lingkungan
"Bengkulu Pusat Iklim Dunia... Bagaimana Bisa ?. Beberapa statemen yang dikutip media tersebut Mari kita bedah satu persatu statemen tentang bahwa Bengkulu sebagai pusat iklim dunia tersebut. 1. Awan hujan terbentuk di Bengkulu dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam dunia cuaca/iklim dipahami adanya sirkulasi atmosfer yang menjadi transport uap air keseluruh dunia. Sirkulasi tersebut hampir mirip siklus yang tidak ada ujung pangkalnya. Misalnya sirkulasi hadley dekat katulistiwa, di bagian bawah arus udara mengalir menuju ekuator. Dari ekuator terjadi pengangkatan ke lapisan atas yang selanjutnya mengalami divergen, adanya menuju ke utara dan ada yang ke selatan kemudian turun di daerah subtropis. Dari subtropis, kemudian massa udara tersebut bergerak ke ekuator. Demikian seterusnya. Jika kalau sumbernya dari bengkulu, lalu massa udara yang masuk ke bengkulu berasal dari mana? Gambar 1. Sirkulasi Hadley (sumber gambar dari sini ) Statemen ini juga berlawanan dengan konsep MJO di mana awan konvektif di ekuator bergerak mengeliling ekuator. Jika sumbernya dari Bengkulu, tentunya MJO tidak pernah terjadi. 2. Pada umumnya awan yang terbentuk berupa awan Cumulonimbus (cb) Sepertinya ini bukan hal yang istimewa, di sepanjang ekuator memang sering terbentuk awan CB. Tidak hanya di Bengkulu! Dapat di amati pada Gambar 1 di atas, bahwa hujan (Cb) terjadi di sepanjang ekuator. Lebih lanjut dapat dibaca pada Proses fisis pembentukan awan dan hujan tropis 3. Musim hujan dan kemarau karena pertemuan empat arus utama . Kita tahu memang ada hubungan timbal balik antara atmosfer dan lautan. Namun jika menyimpulkan bahwa arus laut sebagain pengendali musim di Indonesia, lalu bagaimana dengan peredaran monsun baratan dan timuran yang silih berganti melewati Indonesia, termasuk Bengkulu. Catat! termasuk Bengkulu. Sirkulasi Atmosfer di Indonesia 4. Arah angin yang tidak biasa, di atas mengarah ke barat sedangkan di bawah ke timur. Sesungguhnya ini adalah hal yang biasa yang sudah dipahami oleh para meteorologist/ climatologist . Gambar 2. Sirkulasi Walker | https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de Contoh sederhana adalah Sirkulasi Walker sebagaimana pada Gambar 2 di atas, di sekitar Indonesia arah angin di bagian bawah berasal dari barat dan di bagian atas berasal timur. Lebih sederhana lagi mari kita lihat sirkulasi angin darat-laut. Gambar 3. Angin Darat-Laut (Sumber gambar di sini ) Perhatikan Gambar 3 di atas, arah angin di lapisan bawah dan atas sungguh berbeda. Lalu, Bengkulu pusat iklim dunia? Mungkin masih terlalu mengada-ada. Semoga hanya kesalahan pengutipan dari media.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,bengkulu pusat iklim dunia bagaimana bisa beberapa statemen yang dikutip media tersebut mari kita bedah satu persatu statemen tentang bahwa bengkulu sebagai pusat iklim dunia tersebut awan hujan terbentuk di bengkulu dan menyebar ke seluruh dunia dalam dunia cuacaiklim dipahami adanya sirkulasi atmosfer yang menjadi transport uap air keseluruh dunia sirkulasi tersebut hampir mirip siklus yang tidak ada ujung pangkalnya misalnya sirkulasi hadley dekat katulistiwa di bagian bawah arus udara mengalir menuju ekuator dari ekuator terjadi pengangkatan ke lapisan atas yang selanjutnya mengalami divergen adanya menuju ke utara dan ada yang ke selatan kemudian turun di daerah subtropis dari subtropis kemudian massa udara tersebut bergerak ke ekuator demikian seterusnya jika kalau sumbernya dari bengkulu lalu massa udara yang masuk ke bengkulu berasal dari mana gambar sirkulasi hadley sumber gambar dari sini statemen ini juga berlawanan dengan konsep mjo di mana awan konvektif di ekuator bergerak mengeliling ekuator jika sumbernya dari bengkulu tentunya mjo tidak pernah terjadi pada umumnya awan yang terbentuk berupa awan cumulonimbus cb sepertinya ini bukan hal yang istimewa di sepanjang ekuator memang sering terbentuk awan cb tidak hanya di bengkulu dapat di amati pada gambar di atas bahwa hujan cb terjadi di sepanjang ekuator lebih lanjut dapat dibaca pada proses fisis pembentukan awan dan hujan tropis musim hujan dan kemarau karena pertemuan empat arus utama kita tahu memang ada hubungan timbal balik antara atmosfer dan lautan namun jika menyimpulkan bahwa arus laut sebagain pengendali musim di indonesia lalu bagaimana dengan peredaran monsun baratan dan timuran yang silih berganti melewati indonesia termasuk bengkulu catat termasuk bengkulu sirkulasi atmosfer di indonesia arah angin yang tidak biasa di atas mengarah ke barat sedangkan di bawah ke timur sesungguhnya ini adalah hal yang biasa yang sudah dipahami oleh para meteorologist climatologist gambar sirkulasi walker httpswwwmeteophysikunimuenchende contoh sederhana adalah sirkulasi walker sebagaimana pada gambar di atas di sekitar indonesia arah angin di bagian bawah berasal dari barat dan di bagian atas berasal timur lebih sederhana lagi mari kita lihat sirkulasi angin daratlaut gambar angin daratlaut sumber gambar di sini perhatikan gambar di atas arah angin di lapisan bawah dan atas sungguh berbeda lalu bengkulu pusat iklim dunia mungkin masih terlalu mengadaada semoga hanya kesalahan pengutipan dari media
"Konsep Kesesuaian Iklim Untuk Tanaman. Artikel kali ini akan membahas pengaruh iklim terhadap tanaman. Pengaruh iklim terhadap tanaman ini disebut juga kesesuaian iklim. Kesesuain iklim terhadap tanaman merupakan aplikasi dari hal-hal yang berkaitan dengan cuaca dan iklim terhadap kebutuhan manusia.
Pengertian iklim: Untuk membahas bagaimana unsur-unsur iklim mempengaruhi tanaman kita mulai dulu dengan merefresh pengertian iklim. Iklim merupakan statistik dari kondisi cuaca (Prawirowardoyo, 1996) sehingga unsur-unsur iklim merupakan unsur-unsur cuaca pula. Unsur-unsur cuaca sendiri merupakan pernyataan atau pengukuran kondisi fisis atmosfer (Tjasyono, 1992). Menurut Aguado dan Burt (2001) iklim juga lebih dari sekedar nilai rata-rata atau statistik cuaca, namun juga merupakan variabilitas unsur-unsur iklim itu sendiri. Sebagai contoh apabila dua tempat, walaupun mempunyai curah hujan tahunan yang sama tetapi apabila variasi curah hujan bulanannya berbeda, maka iklim kedua tempat tersebut dinyatakan berbeda.
Timbal balik iklim dan tanaman: Iklim mempengaruhi sebaran tanaman sehingga beberapa klasifikasi iklim yang ada didasarkan pada dunia tumbuh-tumbuhan (Tjasyono, 1992). Misalnya kopi hanya tumbuh pada daerah yang dingin dan padi memberikan hasil maksimal pada daerah yang paparan sinar mataharinya tinggi. Sebaliknya tanaman dapat pula mempengaruhi iklim. Semakin banyak tutupan vegetasi maka suhu udara akan semakin dingin. Tentunya karena sinar matahari yang datang sebagian besar dipantulkan oleh tajuk vegetasi. Juga keberadaan vegetasi akan meningkatkan kelembapan udara di sekitarnya. Hubungan yang kompleks antara iklim, tanaman dan faktor tanah sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,konsep kesesuaian iklim untuk tanaman artikel kali ini akan membahas pengaruh iklim terhadap tanaman pengaruh iklim terhadap tanaman ini disebut juga kesesuaian iklim kesesuain iklim terhadap tanaman merupakan aplikasi dari halhal yang berkaitan dengan cuaca dan iklim terhadap kebutuhan manusia pengertian iklim untuk membahas bagaimana unsurunsur iklim mempengaruhi tanaman kita mulai dulu dengan merefresh pengertian iklim iklim merupakan statistik dari kondisi cuaca prawirowardoyo sehingga unsurunsur iklim merupakan unsurunsur cuaca pula unsurunsur cuaca sendiri merupakan pernyataan atau pengukuran kondisi fisis atmosfer tjasyono menurut aguado dan burt iklim juga lebih dari sekedar nilai ratarata atau statistik cuaca namun juga merupakan variabilitas unsurunsur iklim itu sendiri sebagai contoh apabila dua tempat walaupun mempunyai curah hujan tahunan yang sama tetapi apabila variasi curah hujan bulanannya berbeda maka iklim kedua tempat tersebut dinyatakan berbeda timbal balik iklim dan tanaman iklim mempengaruhi sebaran tanaman sehingga beberapa klasifikasi iklim yang ada didasarkan pada dunia tumbuhtumbuhan tjasyono misalnya kopi hanya tumbuh pada daerah yang dingin dan padi memberikan hasil maksimal pada daerah yang paparan sinar mataharinya tinggi sebaliknya tanaman dapat pula mempengaruhi iklim semakin banyak tutupan vegetasi maka suhu udara akan semakin dingin tentunya karena sinar matahari yang datang sebagian besar dipantulkan oleh tajuk vegetasi juga keberadaan vegetasi akan meningkatkan kelembapan udara di sekitarnya hubungan yang kompleks antara iklim tanaman dan faktor tanah sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini
"Public Comment Period Ending on Controversial Keystone Report. Dengan adanya komentar dari masyarakat dan berbagai kelompok lingkungan pada Hari Bumi, hal ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap dampak lingkungan dari proyek pipa Keystone XL, yang dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",kampanye publik,public comment period ending on controversial keystone report dengan adanya komentar dari masyarakat dan berbagai kelompok lingkungan pada hari bumi hal ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap dampak lingkungan dari proyek pipa keystone xl yang dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan
"Keystone Public Comments Won’t Be Made Public, State Department Says. Penting bagi masyarakat untuk memiliki akses yang transparan dan tepat waktu terhadap komentar publik mengenai dampak lingkungan proyek-proyek besar seperti Keystone XL, agar suara mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap iklim.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",kampanye publik,keystone public comments wont be made public state department says penting bagi masyarakat untuk memiliki akses yang transparan dan tepat waktu terhadap komentar publik mengenai dampak lingkungan proyekproyek besar seperti keystone xl agar suara mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap iklim
"Indonesia Tekankan Tiga Isu Kelautan pada Sidang Umum PBB. Wapres Jusuf Kalla menyatakan lautan merupakan masa depan dunia, sehingga mengajak semua negara untuk melindungi lautan dunia yang lebih sehat dan lebih produktif meski menghadapi segudang tantangan.Wapres pada sesi High Level Panel on Building A Sustainable Ocean Economy (HLP Ocean) dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019), menyatakan tiga isu strategis kelautan global yang dilakukan Indonesia yaitu penanganan sampah laut, memastikan perikanan berkelanjutan dan pengarusutamaan isu kelautan ke dalam negosiasi perubahan iklimHLP Ocean merupakan inisiatif 14 kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk Indonesia yang mengakui bahwa eksploitasi ekonomi dan perlindungan lautan harus saling mendukung dan berkomitmen untuk menghasilkan solusi dan kebijakan pragmatis untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan globalDalam laporannya, HLP Ocean mempertimbangkan lima bidang aksi iklim berbasis laut untuk mengurangi emisi GRK. Apa saja lima bidang aksi itu?","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,indonesia tekankan tiga isu kelautan pada sidang umum pbb wapres jusuf kalla menyatakan lautan merupakan masa depan dunia sehingga mengajak semua negara untuk melindungi lautan dunia yang lebih sehat dan lebih produktif meski menghadapi segudang tantanganwapres pada sesi high level panel on building a sustainable ocean economy hlp ocean dalam rangkaian sidang umum pbb ke pbb di new york amerika serikat senin menyatakan tiga isu strategis kelautan global yang dilakukan indonesia yaitu penanganan sampah laut memastikan perikanan berkelanjutan dan pengarusutamaan isu kelautan ke dalam negosiasi perubahan iklimhlp ocean merupakan inisiatif kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk indonesia yang mengakui bahwa eksploitasi ekonomi dan perlindungan lautan harus saling mendukung dan berkomitmen untuk menghasilkan solusi dan kebijakan pragmatis untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan globaldalam laporannya hlp ocean mempertimbangkan lima bidang aksi iklim berbasis laut untuk mengurangi emisi grk apa saja lima bidang aksi itu
"Job Boom in Michigan, as Clean Energy Manufacturing Drives Economic Recovery. Kebijakan energi bersih yang diterapkan oleh mantan Gubernur Granholm terbukti efektif, menciptakan ribuan pekerjaan baru dan menjadikan Michigan sebagai pusat inovasi dalam teknologi hijau.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",job boom in michigan as clean energy manufacturing drives economic recovery kebijakan energi bersih yang diterapkan oleh mantan gubernur granholm terbukti efektif menciptakan ribuan pekerjaan baru dan menjadikan michigan sebagai pusat inovasi dalam teknologi hijau
"Kebahagiaan Keluarga, Keamanan Warga Terenggut Kabut Asap Karhutla. Pada pertengahan September lalu, kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Riau, parah. Indeks Standar Pencemaran Udara PM 10 di Pekabbaru dan sekitar, berkisar 400-900, alias level berbahaya. Korban ISPA pun makin banyak, bahkan sampai meninggal dunia seperti bayi pasangan Evan Zendrato dan Lasma yani Zega.Warga banyak memerlukan ruang aman. Posko-posko kesehatan dibuat. Pada 23 September 2019, Gubernur Riau, menetapkan provinsi ini darurat pencemaran udara.Sampai paruh September, sudah 29.528 korban ISPA asap karhutla, melebihi Agustus. Dinas Kesehatan Riau mencatat, 309.883 korban asap sepanjang 2019. Mereka terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), iritasi mata, kulit, pusing, muntah-muntah bahkan ada yang pingsan.Sejak 23 September 2019, hujan mulai menguyur wilayah-wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pantauan data hujan dalam 24 jam terakhir hujan terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Data BNPB mencatat hotspot turun, Senin lalu (23/9/19) ada 3.150 titik, Selasa tinggal 1.982 titik dan Rabu (25/9/19) jadi 1.744 titik.","[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
polusi udara",kebahagiaan keluarga keamanan warga terenggut kabut asap karhutla pada pertengahan september lalu kabut asap kebakaran hutan dan lahan di riau parah indeks standar pencemaran udara pm di pekabbaru dan sekitar berkisar alias level berbahaya korban ispa pun makin banyak bahkan sampai meninggal dunia seperti bayi pasangan evan zendrato dan lasma yani zegawarga banyak memerlukan ruang aman poskoposko kesehatan dibuat pada september gubernur riau menetapkan provinsi ini darurat pencemaran udarasampai paruh september sudah korban ispa asap karhutla melebihi agustus dinas kesehatan riau mencatat korban asap sepanjang mereka terkena infeksi saluran pernafasan akut ispa iritasi mata kulit pusing muntahmuntah bahkan ada yang pingsansejak september hujan mulai menguyur wilayahwilayah sumatera dan kalimantan pantauan data hujan dalam jam terakhir hujan terjadi di riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah dan kalimantan selatan data bnpb mencatat hotspot turun senin lalu ada titik selasa tinggal titik dan rabu jadi titik
"Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2019 diberbagai wilayah di Indonesia terus terjadi. Karhutla berdampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan struktur sosial di pedesaan, kota bahkan negara tetangga.Sampai September 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan karhutla lahan mencapai 857.755 hektare. Untuk lahan mineral 630.451 hektare, dan lahan gambut 227.304 hektare.Ada berbagai faktor penyebab karhutla, seperti pembukaan lahan dengan dibakar, baik oleh masyarakat maupun korporasi. Hingga 16 September 2019 polisi sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan, empat korporasi dan menyegel 42 perusahaan terkait karhutlaSolusi pencegahan karhutla adalah dengan pembinaan ke para pengguna api alias manusianya dengan pengelolaan atau pencegahan kebakaran berbasis masyarakat sekitar hutan","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional",kebakaran hutan dan lahan terus terjadi bagaimana solusinya kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau diberbagai wilayah di indonesia terus terjadi karhutla berdampak signifikan terhadap lingkungan ekonomi dan struktur sosial di pedesaan kota bahkan negara tetanggasampai september kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk menyebutkan karhutla lahan mencapai hektare untuk lahan mineral hektare dan lahan gambut hektareada berbagai faktor penyebab karhutla seperti pembukaan lahan dengan dibakar baik oleh masyarakat maupun korporasi hingga september polisi sudah menetapkan tersangka perseorangan empat korporasi dan menyegel perusahaan terkait karhutlasolusi pencegahan karhutla adalah dengan pembinaan ke para pengguna api alias manusianya dengan pengelolaan atau pencegahan kebakaran berbasis masyarakat sekitar hutan
"Salazar Tells Congress of Hundreds of Thousands of Domestic Jobs in Solar Energy. Energi surya dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Amerika, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Ken Salazar, yang menekankan perlunya dukungan pemerintah untuk kebijakan energi terbarukan yang berkelanjutan.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",salazar tells congress of hundreds of thousands of domestic jobs in solar energy energi surya dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di amerika seperti yang diungkapkan oleh menteri dalam negeri ken salazar yang menekankan perlunya dukungan pemerintah untuk kebijakan energi terbarukan yang berkelanjutan
"Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan upaya Indonesia menghindari konsekuensi bencana dari perubahan iklim ( climate change ) bukan ingin ikut-ikutan/latah secara internasional, tetapi melayani kepentingan tanah air. “Indonesia bahkan sudah mencapai komitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam bentuk national determined contribution (NDC) kita, (yakni) gimana kita berkontribusi secara global mengurangi emisi CO2 dengan target pengurangan 29 persen dan bahkan baru saja di enhance menjadi 31,89 persen with our own effort ,” ujar dia dalam acara The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023 ""From Commitment to Action: Safeguarding Energy Transition Towards Indonesia Net Zero Emissions 2060” yang dipantau secara virtual, Jakarta, Rabu. Jika mendapatkan dukungan internasional, lanjut dia, Indonesia berambisi menurunkan emisi global 41 persen yang dapat meningkat hingga 43,2 persen. Artinya, di satu sisi Indonesia akan ada pertumbuhan permintaan terhadap konsumsi energi mengingat seiring masyarakat semakin maju dan sejahtera. Misalnya, terdapat peningkatan konsumsi listrik dari 450 volt ampere (VA) menjadi 1.200 VA atau 2.000 VA. Jika ditambahkan dengan jumlah rumah tangga 78 juta, maka jumlah kebutuhan energi akan terus meningkat. Karena itu, ucap Menkeu, diperlukan cara untuk membangun pembangkit listrik tanpa memperburuk CO2. Menkeu: RI akan hadapi implikasi tidak mudah akibat perubahan iklim Menkeu: Defisit APBN 2022 2,35 persen bukti pemulihan ekonomi RI kuat The only solution untuk kita growing demand yang di respond dengan growing supply untuk energy tanpa memperburuk atau bahkan mengurangi CO2 emission adalah renewable energy That's the only way ,” kata Sri Mulyani. Saat ini, Indonesia sudah membuat estimasi untuk mencapai komitmen NDC dengan kebutuhan dana sebesar Rp4 ribu triliun hingga tahun 2030. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahun yang sebesar Rp3 ribu triliun. “Kita tahu bahwa tidak mungkin kebutuhan biaya untuk bisa menciptakan dan men- deliver tekad kita untuk mengurangi CO2 berasal dari APBN saja. Peranan private sector (dan) masyarakat menjadi sangat penting. APBN mungkin kontribusinya bahkan bisa hanya sekitar 10 persen, no more than even 20 persen, bahkan mungkin hanya 10 persen, namun APBN bisa memberikan leverage melalui berbagai insentif,” ungkapnya. Sri Mulyani memperkirakan kerugian ekonomi sebesar 0,66-3,45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) jika perubahan iklim dibiarkan tanpa penanganan. Apabila PDB Indonesia pada tahun 2023 sekitar Rp20 ribu triliun, dapat dibayangkan income per kapita di tanah air bisa meningkat hingga 10 ribu per dolar AS pada tahun 2030 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi terjaga di angka 5-7 persen plus inflasi. Ini berarti size PDB Indonesia bisa mencapai dua kali lipat dalam kurang dari 7 tahun. “Sekarang sudah 2023, 2 kali lipat, katakanlah Rp40 ribu triliun, then you can multiply 3,45 persen dari GDP (Gross Domestic Product) itu berapa? Itu adalah kerugian (akibat perubahan iklim). So for sure , kita akan menghadapi potential damage dan loss yang sangat signifikan (akibat perubahan iklim jika tidak ditangani),” kata Menkeu. Pewarta: M Baqir Idrus Alatas Editor: Adi Lazuardi Copyright © ANTARA 2023. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 hingga 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai hingga 43,2 persen jika didukung oleh internasional.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",jakarta antara menteri keuangan sri mulyani menyatakan upaya indonesia menghindari konsekuensi bencana dari perubahan iklim climate change bukan ingin ikutikutanlatah secara internasional tetapi melayani kepentingan tanah air indonesia bahkan sudah mencapai komitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam bentuk national determined contribution ndc kita yakni gimana kita berkontribusi secara global mengurangi emisi co dengan target pengurangan persen dan bahkan baru saja di enhance menjadi persen with our own effort ujar dia dalam acara the th indonesia ebtke conference and exhibition from commitment to action safeguarding energy transition towards indonesia net zero emissions yang dipantau secara virtual jakarta rabu jika mendapatkan dukungan internasional lanjut dia indonesia berambisi menurunkan emisi global persen yang dapat meningkat hingga persen artinya di satu sisi indonesia akan ada pertumbuhan permintaan terhadap konsumsi energi mengingat seiring masyarakat semakin maju dan sejahtera misalnya terdapat peningkatan konsumsi listrik dari volt ampere va menjadi va atau va jika ditambahkan dengan jumlah rumah tangga juta maka jumlah kebutuhan energi akan terus meningkat karena itu ucap menkeu diperlukan cara untuk membangun pembangkit listrik tanpa memperburuk co menkeu ri akan hadapi implikasi tidak mudah akibat perubahan iklim menkeu defisit apbn persen bukti pemulihan ekonomi ri kuat the only solution untuk kita growing demand yang di respond dengan growing supply untuk energy tanpa memperburuk atau bahkan mengurangi co emission adalah renewable energy thats the only way kata sri mulyani saat ini indonesia sudah membuat estimasi untuk mencapai komitmen ndc dengan kebutuhan dana sebesar rp ribu triliun hingga tahun jumlah tersebut lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan belanja negara apbn indonesia setiap tahun yang sebesar rp ribu triliun kita tahu bahwa tidak mungkin kebutuhan biaya untuk bisa menciptakan dan men deliver tekad kita untuk mengurangi co berasal dari apbn saja peranan private sector dan masyarakat menjadi sangat penting apbn mungkin kontribusinya bahkan bisa hanya sekitar persen no more than even persen bahkan mungkin hanya persen namun apbn bisa memberikan leverage melalui berbagai insentif ungkapnya sri mulyani memperkirakan kerugian ekonomi sebesar persen dari produk domestik bruto pdb jika perubahan iklim dibiarkan tanpa penanganan apabila pdb indonesia pada tahun sekitar rp ribu triliun dapat dibayangkan income per kapita di tanah air bisa meningkat hingga ribu per dolar as pada tahun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi terjaga di angka persen plus inflasi ini berarti size pdb indonesia bisa mencapai dua kali lipat dalam kurang dari tahun sekarang sudah kali lipat katakanlah rp ribu triliun then you can multiply persen dari gdp gross domestic product itu berapa itu adalah kerugian akibat perubahan iklim so for sure kita akan menghadapi potential damage dan loss yang sangat signifikan akibat perubahan iklim jika tidak ditangani kata menkeu pewarta m baqir idrus alatas editor adi lazuardi copyright antara pemerintah indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi co hingga persen dengan usaha sendiri dan mencapai hingga persen jika didukung oleh internasional
"Kegiatan Climate Field School (CFS) atau SLI kali ini diikuti oleh delapan negara anggota Colombo Plan dan Timor Leste Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan negara anggota Colombo Plan belajar Sekolah Lapang Iklim (SLI) ke Indonesia guna mencegah krisis pangan akibat perubahan iklim global. ""Kegiatan Climate Field School (CFS) atau SLI kali ini diikuti oleh delapan negara anggota Colombo Plan dan Timor Leste,"" kata BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan kegiatan ini menjadi bukti kepemimpinan dan kontribusi Indonesia pada upaya adaptasi perubahan iklim, khususnya mengatasi masalah ketahanan pangan. Dwikorita menilai ancaman paling menakutkan bagi seluruh umat manusia bukanlah pandemi ataupun perang, melainkan perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim yang dipicu pemanasan global menjadi biang keladi berbagai bencana hidrometerologi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan juga krisis pangan. BMKG gencarkan edukasi petani lewat SLI guna perkuat ketahanan pangan ""Perubahan iklim yang terjadi secara global tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya bagi kehidupan sangat signifikan dan membahayakan,"" ujarnya di sela agenda Blended Training of Trainers on Climate Field School for Colombo Plan Member Countries di Cianjur, Jawa Barat. Perubahan iklim, kata dia, dapat mengancam ketahanan pangan seluruh negara. Organisasi pangan dunia FAO bahkan memprediksi tahun 2050 mendatang, dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim sebagai konsekuensi dari menurunnya hasil panen dan gagal panen. BMKG, kata dia, secara rutin menyelenggarakan SLI sejak 2011 dengan menyasar petani dan penyuluh pertanian di pelosok Indonesia. Menurutnya, keberhasilan kegiatan SLI di Indonesia bahkan telah dijadikan sebagai percontohan dan telah dilaksanakan di negara-negara Asia Pasifik, Timor Leste, dan Pakistan. Sementara itu Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Ardhasena Sopaheluwakan menuturkan petani di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi variabilitas iklim, berjuang untuk mengurangi kondisi gagal panen dan rendahnya produktivitas pertanian. Sekolah lapang iklim upaya BMKG dukung ketahanan pangan nasional SLI yang rutin diselenggarakan BMKG, menurutnya, berfungsi sebagai jembatan meningkatkan pengetahuan praktisi, penyuluh, dan petani, mengenai informasi iklim, khususnya di tingkat lokal. ""Melalui prakarsa seperti Sekolah Lapangan iklim, kami dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan, memberdayakan petani, dan membekali mereka dengan alat dan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas informasi iklim,"" tuturnya. Salah satu peserta dari Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), Michael Siazon Bala mengungkapkan negaranya akan mereplikasi SLI untuk meningkatkan ketahanan pangan dari perubahan iklim. ""Tidak ada satu pun negara yang mampu menghadapi perubahan iklim secara sendirian. Kerja sama ini sangat penting sebagai langkah mitigasi dan antisipasi bersama terhadap ancaman perubahan iklim,"" tuturnya. Kepala BMKG: SLI efektif edukasi perubahan iklim ​​​ Pewarta: Zubi Mahrofi Editor: Risbiani Fardaniah Copyright © ANTARA 2023. Perubahan iklim yang dipicu pemanasan global menjadi biang keladi berbagai bencana hidrometerologi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan juga krisis pangan.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]","bencana alam
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",kegiatan climate field school cfs atau sli kali ini diikuti oleh delapan negara anggota colombo plan dan timor leste jakarta antara badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyampaikan negara anggota colombo plan belajar sekolah lapang iklim sli ke indonesia guna mencegah krisis pangan akibat perubahan iklim global kegiatan climate field school cfs atau sli kali ini diikuti oleh delapan negara anggota colombo plan dan timor leste kata bmkg dwikorita karnawati dalam keterangannya di jakarta kamis ia mengatakan kegiatan ini menjadi bukti kepemimpinan dan kontribusi indonesia pada upaya adaptasi perubahan iklim khususnya mengatasi masalah ketahanan pangan dwikorita menilai ancaman paling menakutkan bagi seluruh umat manusia bukanlah pandemi ataupun perang melainkan perubahan iklim menurutnya perubahan iklim yang dipicu pemanasan global menjadi biang keladi berbagai bencana hidrometerologi cuaca ekstrem kebakaran hutan dan lahan dan juga krisis pangan bmkg gencarkan edukasi petani lewat sli guna perkuat ketahanan pangan perubahan iklim yang terjadi secara global tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya bagi kehidupan sangat signifikan dan membahayakan ujarnya di sela agenda blended training of trainers on climate field school for colombo plan member countries di cianjur jawa barat perubahan iklim kata dia dapat mengancam ketahanan pangan seluruh negara organisasi pangan dunia fao bahkan memprediksi tahun mendatang dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim sebagai konsekuensi dari menurunnya hasil panen dan gagal panen bmkg kata dia secara rutin menyelenggarakan sli sejak dengan menyasar petani dan penyuluh pertanian di pelosok indonesia menurutnya keberhasilan kegiatan sli di indonesia bahkan telah dijadikan sebagai percontohan dan telah dilaksanakan di negaranegara asia pasifik timor leste dan pakistan sementara itu kepala pusat layanan informasi iklim terapan ardhasena sopaheluwakan menuturkan petani di indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi variabilitas iklim berjuang untuk mengurangi kondisi gagal panen dan rendahnya produktivitas pertanian sekolah lapang iklim upaya bmkg dukung ketahanan pangan nasional sli yang rutin diselenggarakan bmkg menurutnya berfungsi sebagai jembatan meningkatkan pengetahuan praktisi penyuluh dan petani mengenai informasi iklim khususnya di tingkat lokal melalui prakarsa seperti sekolah lapangan iklim kami dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan memberdayakan petani dan membekali mereka dengan alat dan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas informasi iklim tuturnya salah satu peserta dari philippine atmospheric geophysical and astronomical services administration pagasa michael siazon bala mengungkapkan negaranya akan mereplikasi sli untuk meningkatkan ketahanan pangan dari perubahan iklim tidak ada satu pun negara yang mampu menghadapi perubahan iklim secara sendirian kerja sama ini sangat penting sebagai langkah mitigasi dan antisipasi bersama terhadap ancaman perubahan iklim tuturnya kepala bmkg sli efektif edukasi perubahan iklim pewarta zubi mahrofi editor risbiani fardaniah copyright antara perubahan iklim yang dipicu pemanasan global menjadi biang keladi berbagai bencana hidrometerologi cuaca ekstrem kebakaran hutan dan lahan dan juga krisis pangan
"Lahan Sawit Terbakar Hakim Putuskan Bayar Rp261 Miliar, Perusahaan di Kalteng Ini Bermasalah Sejak Lama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memenangkan gugatan perdata kasus kebakaran lahan atas perusahaan perkebunan sawit asal Singapura, PT Arjuna Utama Sawit, yang beroperasi di Katingan, Kalimantan Tengah. Pada 23 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya memutuskan perusahaan pemasok Musim Mas ini harus membayar ganti rugi Rp261 miliar.Pada 2019, lahan perusahaan terbakar kembali dan kena segel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Pada oleh Walhi Kalimantan Tengah, PT Arjuna Utama Sawit, salah satu perusahaan dari 10 perusahaan yang beraktivitas tak prosedural namun tidak ada upaya penegakan hukum.Temuan lapangan sejak 2013, memperlihatkan, perusahaan ini beroperasi di lahan gambut, belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan, pencemaran air danau dengan berubahnya warna air menjadi keruh, penutupan kanal batas desa dan belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",lahan sawit terbakar hakim putuskan bayar rp miliar perusahaan di kalteng ini bermasalah sejak lama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memenangkan gugatan perdata kasus kebakaran lahan atas perusahaan perkebunan sawit asal singapura pt arjuna utama sawit yang beroperasi di katingan kalimantan tengah pada oktober majelis hakim pengadilan negeri pn palangkaraya memutuskan perusahaan pemasok musim mas ini harus membayar ganti rugi rp miliarpada lahan perusahaan terbakar kembali dan kena segel kementerian lingkungan hidup dan kehutananpada oleh walhi kalimantan tengah pt arjuna utama sawit salah satu perusahaan dari perusahaan yang beraktivitas tak prosedural namun tidak ada upaya penegakan hukumtemuan lapangan sejak memperlihatkan perusahaan ini beroperasi di lahan gambut belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan pencemaran air danau dengan berubahnya warna air menjadi keruh penutupan kanal batas desa dan belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
"Revisi Perda Tata Ruang, Selamatkan Hutan dan Gambut Riau. Jikalahari dan Walhi Riau, ajukan gugatan RTRW Riau ke Mahkamah Agung, sekitar dua bulan lalu. Pada 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung menerima permohonan dua organisasi lingkungan ini.Keberatan Walhi dan Jikalahari atas RTRW Riau, antara lain, penetapan tata ruang ini tak berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Ada juga pasal-pasal dianggap melanggengkan kebakaran hutan dan lahan serta banjir di Riau.Pada SK 130/2017 menetapkan, luas kawasan gambut Riau 4.972.482 hektar, terbagi dalam fungsi lindung 2.378.108 hektar dan 2.595.374 hektar fungsi budidaya. Dalam RTRW Riau, fungsi gambut lindung hanya 1%!Jikalahari dan Walhi, meminta pemerintah daerah mencabut Perda 10/2018 RTRW Riau 2018-2038, menyusun kembali Perda RTRW Riau dengan pertimbangan keberatan mereka atau setidak-tidaknya mencabut pasal-pasal yang mereka persoalkan.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",revisi perda tata ruang selamatkan hutan dan gambut riau jikalahari dan walhi riau ajukan gugatan rtrw riau ke mahkamah agung sekitar dua bulan lalu pada oktober mahkamah agung menerima permohonan dua organisasi lingkungan inikeberatan walhi dan jikalahari atas rtrw riau antara lain penetapan tata ruang ini tak berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis klhs ada juga pasalpasal dianggap melanggengkan kebakaran hutan dan lahan serta banjir di riaupada sk menetapkan luas kawasan gambut riau hektar terbagi dalam fungsi lindung hektar dan hektar fungsi budidaya dalam rtrw riau fungsi gambut lindung hanya jikalahari dan walhi meminta pemerintah daerah mencabut perda rtrw riau menyusun kembali perda rtrw riau dengan pertimbangan keberatan mereka atau setidaktidaknya mencabut pasalpasal yang mereka persoalkan
"Akuntan dituntut untuk memahami konsep dan mendukung pencapaian keberlanjutan (SDGs) secara komprehensif, memahami bagaimana pengukuran, monitoring dan evaluasi, serta tata kelola dari kinerja tersebut Depok (ANTARA) - Guru Besar Tetap di bidang Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Ratna Wardhani meminta akuntan untuk lebih memahami Sustainable Development Goals (SDGs) secara utuh. ""Akuntan dituntut untuk memahami konsep dan mendukung pencapaian keberlanjutan (SDGs) secara komprehensif, memahami bagaimana pengukuran, monitoring dan evaluasi, serta tata kelola dari kinerja tersebut. Akuntan perlu mengambil leading roles dalam mengakselerasi pertumbuhan kinerja keberlanjutan,"" ujar Prof. Ratna Wardhani di Kampus UI Depok, Senin. Menurut dia banyak perusahaan multinasional dan perusahaan besar di berbagai negara yang telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya keberlanjutan dan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk perusahaan di Indonesia. Namun, masih banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam menetapkan strategi keberlanjutan yang tepat sasaran. Lebih lanjut ia menjelaskan Sustainability Performance Measurement Framework (SPMF) lahir sebagai hasil proses systematic review yang dilakukan atas aturan, standar, dan panduan pelaporan keberlanjutan, yaitu POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, panduan teknisnya juga diatur dalam SEOJK 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, exposure draft International Financial Reporting Standard (IFRS) Sustainability Disclosure Standards, Global Reporting Initiative (GRI) Standards , yang dikeluarkan oleh Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan panduan dari Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Prof. Ratna mengamati 80 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki skor Environmental, Social, and Governance (ESG). Dari 80 perusahaan tersebut, evaluasi dilakukan terhadap 68 perusahaan yang telah mempublikasikan Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022. Hasilnya, sebagian besar perusahaan telah mengungkapkan kinerja lingkungan terkait limbah, emisi, energi, dan air dan limbah cair. Kemudian, lebih dari 90 persen perusahaan telah mengungkapkan informasi kinerja terkait penggunaan energi di dalam organisasi, emisi cakupan 1 dan 2, serta pengelolaan limbah. Sementara itu, indikator kinerja terkait keanekaragaman hayati, material, dan penilaian lingkungan terhadap pemasok relatif lebih sedikit diungkapkan. ""Saya ingin menekankan kembali bahwa pencapaian SDGs merupakan tanggung jawab kita bersama. Perusahaan sebagai entitas bisnis perlu melakukan strategi keberlanjutan dengan menggunakan kerangka yang jelas dan komprehensif,"" kata Prof. Ratna. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan strategi keberlanjutan dengan lebih terarah dan membuka kesempatan-kesempatan baru yang mendukung pertumbuhan, seperti kesempatan pendanaan, munculnya inovasi-inovasi bisnis baru, dan meningkatkan resiliensi perusahaan. Ia menambahkan, adanya kerangka yang dikembangkan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengakselerasi kinerja keberlanjutan oleh berbagai pihak dengan tentunya melakukan penyesuaian terhadap kontekstualnya masing-masing. OJK terbitkan aturan baru penggunaan jasa akuntan publik Akuntan publik dituntut respons dampak perubahan iklim Ketua BPK minta IAI kembangkan ""sustainability reporting"" yang terukur Pewarta: Feru Lantara Editor: Faisal Yunianto Copyright © ANTARA 2023. Akuntan di Indonesia dituntut untuk memahami dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara komprehensif, termasuk dalam hal pengukuran, monitoring, evaluasi, serta tata kelola keberlanjutan, sebagaimana diutarakan oleh Prof. Dr. Ratna Wardhani.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]",program literasi,akuntan dituntut untuk memahami konsep dan mendukung pencapaian keberlanjutan sdgs secara komprehensif memahami bagaimana pengukuran monitoring dan evaluasi serta tata kelola dari kinerja tersebut depok antara guru besar tetap di bidang ilmu akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis feb universitas indonesia ui prof dr ratna wardhani meminta akuntan untuk lebih memahami sustainable development goals sdgs secara utuh akuntan dituntut untuk memahami konsep dan mendukung pencapaian keberlanjutan sdgs secara komprehensif memahami bagaimana pengukuran monitoring dan evaluasi serta tata kelola dari kinerja tersebut akuntan perlu mengambil leading roles dalam mengakselerasi pertumbuhan kinerja keberlanjutan ujar prof ratna wardhani di kampus ui depok senin menurut dia banyak perusahaan multinasional dan perusahaan besar di berbagai negara yang telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya keberlanjutan dan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka kepada pemangku kepentingan termasuk perusahaan di indonesia namun masih banyak perusahaan di indonesia yang mengalami kesulitan dalam menetapkan strategi keberlanjutan yang tepat sasaran lebih lanjut ia menjelaskan sustainability performance measurement framework spmf lahir sebagai hasil proses systematic review yang dilakukan atas aturan standar dan panduan pelaporan keberlanjutan yaitu pojk pojk tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten dan perusahaan publik selain itu panduan teknisnya juga diatur dalam seojk seojk tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik exposure draft international financial reporting standard ifrs sustainability disclosure standards global reporting initiative gri standards yang dikeluarkan oleh sustainability accounting standards board sasb dan panduan dari task force on climaterelated financial disclosures tcfd prof ratna mengamati perusahaan terdaftar di bursa efek indonesia bei yang memiliki skor environmental social and governance esg dari perusahaan tersebut evaluasi dilakukan terhadap perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan tahun buku hasilnya sebagian besar perusahaan telah mengungkapkan kinerja lingkungan terkait limbah emisi energi dan air dan limbah cair kemudian lebih dari persen perusahaan telah mengungkapkan informasi kinerja terkait penggunaan energi di dalam organisasi emisi cakupan dan serta pengelolaan limbah sementara itu indikator kinerja terkait keanekaragaman hayati material dan penilaian lingkungan terhadap pemasok relatif lebih sedikit diungkapkan saya ingin menekankan kembali bahwa pencapaian sdgs merupakan tanggung jawab kita bersama perusahaan sebagai entitas bisnis perlu melakukan strategi keberlanjutan dengan menggunakan kerangka yang jelas dan komprehensif kata prof ratna dengan demikian perusahaan dapat menjalankan strategi keberlanjutan dengan lebih terarah dan membuka kesempatankesempatan baru yang mendukung pertumbuhan seperti kesempatan pendanaan munculnya inovasiinovasi bisnis baru dan meningkatkan resiliensi perusahaan ia menambahkan adanya kerangka yang dikembangkan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengakselerasi kinerja keberlanjutan oleh berbagai pihak dengan tentunya melakukan penyesuaian terhadap kontekstualnya masingmasing ojk terbitkan aturan baru penggunaan jasa akuntan publik akuntan publik dituntut respons dampak perubahan iklim ketua bpk minta iai kembangkan sustainability reporting yang terukur pewarta feru lantara editor faisal yunianto copyright antara akuntan di indonesia dituntut untuk memahami dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sdgs secara komprehensif termasuk dalam hal pengukuran monitoring evaluasi serta tata kelola keberlanjutan sebagaimana diutarakan oleh prof dr ratna wardhani
"Pejabat Pemerintah Ungkap Ada Dugaan Pemalsuan Izin Perkebunan Sawit di Papua. Pejabat pemerintah di Papua mengungkapkan dugaan pemalsuan izin-izin proyek perkebunan sawit ratusan ribu hektar di Papua. Kawasan diduga berizin palsu ini dibuka para investor yang tersembunyi di balik tirai perusahaan anonim yang akan membangun perkebunan sawit dengan cakupan area lebih dari empat kali luas daratan Jakarta.Proyek perkebunan sawit berskala raksasa itu kini dikenal dengan nama, proyek Tanah Merah. Hutan itu bukanlah kawasan tak bertuan karena wilayah adat Masyarakat Adat Auyu.Dalam sebuah analisis para investor terhadap proyek itu menunjukkan, mereka dapat memperoleh untung hampir US$6 miliar hanya dari memanen kayu dari pembersihan hutan. Tentu saja, nilai sangat besar, bahkan sebelum benih-benih sawit ditanam.Alih-alih menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen itu kepada penegak hukum, sejumlah pejabat malah membuat persetujuan yang justru membuka pintu bagi perusahaan untuk terus beroperasi asalkan mereka mengajukan izin-izin yang sama kembali.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",pejabat pemerintah ungkap ada dugaan pemalsuan izin perkebunan sawit di papua pejabat pemerintah di papua mengungkapkan dugaan pemalsuan izinizin proyek perkebunan sawit ratusan ribu hektar di papua kawasan diduga berizin palsu ini dibuka para investor yang tersembunyi di balik tirai perusahaan anonim yang akan membangun perkebunan sawit dengan cakupan area lebih dari empat kali luas daratan jakartaproyek perkebunan sawit berskala raksasa itu kini dikenal dengan nama proyek tanah merah hutan itu bukanlah kawasan tak bertuan karena wilayah adat masyarakat adat auyudalam sebuah analisis para investor terhadap proyek itu menunjukkan mereka dapat memperoleh untung hampir us miliar hanya dari memanen kayu dari pembersihan hutan tentu saja nilai sangat besar bahkan sebelum benihbenih sawit ditanamalihalih menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen itu kepada penegak hukum sejumlah pejabat malah membuat persetujuan yang justru membuka pintu bagi perusahaan untuk terus beroperasi asalkan mereka mengajukan izinizin yang sama kembali
"Catatan Akhir Tahun: Energi Terbarukan Masih Terseok. Kalangan pengembang dan investor energi terbarukan menyatakan, pemerintah harus konsisten dalam membuat aturan, jangan terus berubah-ubah karena menyulitkan pebisnis bikin perencanaan.Laporan Institute for Essential Services Reform (IESR), mengulas kemajuan pengembangan energi bersih di tanah air, dan meninjau prospek perkembangan pada 2020. Dalam laporan ini, menyebutkan, tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 385 MW tahun ini, tak berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan energi terbarukan dalam mengejar pencapaian target kapasitas 45 GW pada 2025 sesuai target rencana umum energi nasional (RUEN).Dalam laporan IESR juga mengidentifikasi tiga hal yang cukup progresif tahun ini. Pertama, ada peningkatan dan minat penggunaan pembangkit listrik surya atap. Kedua, konsumsi biodiesel juga meningkat seiring program B20 yang digalakan sejak awal 2019. Ketiga, sektor transportasi, ada Peraturan Presiden No. 55/2019 tentang kendaraan listrik mengisyaratkan komitmen dan dukungan politik kuat dalam mengembangkan teknologi baru ini di tanah air.Untuk itu, perlu komitmen politik pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan dan regulasi progresif serta perbaikan iklim investasi hingga mengakselerasi pembangunan energi bersih di Indonesia. Juga bertransisi menuju sistem energi lebih bersih, kompetitif, dan handal.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",catatan akhir tahun energi terbarukan masih terseok kalangan pengembang dan investor energi terbarukan menyatakan pemerintah harus konsisten dalam membuat aturan jangan terus berubahubah karena menyulitkan pebisnis bikin perencanaanlaporan institute for essential services reform iesr mengulas kemajuan pengembangan energi bersih di tanah air dan meninjau prospek perkembangan pada dalam laporan ini menyebutkan tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar mw tahun ini tak berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan energi terbarukan dalam mengejar pencapaian target kapasitas gw pada sesuai target rencana umum energi nasional ruendalam laporan iesr juga mengidentifikasi tiga hal yang cukup progresif tahun ini pertama ada peningkatan dan minat penggunaan pembangkit listrik surya atap kedua konsumsi biodiesel juga meningkat seiring program b yang digalakan sejak awal ketiga sektor transportasi ada peraturan presiden no tentang kendaraan listrik mengisyaratkan komitmen dan dukungan politik kuat dalam mengembangkan teknologi baru ini di tanah airuntuk itu perlu komitmen politik pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan dan regulasi progresif serta perbaikan iklim investasi hingga mengakselerasi pembangunan energi bersih di indonesia juga bertransisi menuju sistem energi lebih bersih kompetitif dan handal
"Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin. Warga dua desa, Taman Dewa dan Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Sorolangun, Jambi, hingga kini hidup dalam was-was dan cemas karena berdampingan dengan tambang batubara, PT Minemex.Puluhan rumah warga di dua desa rusak, ada yang retak sampai terbelah dugaan kuat dampak aktivitas tambang. Sebagian ada yang mendapat ganti rugi dan dijual, tetapi sebagian lain sudah lapor ke perusahaan tetapi tak dapat tanggapan.Warga terpaksa hidup dengan rumah di dekat tambang karena tak ada pilihan. Bukan hanya rumah rusak, suara bising mesin siang malam mereka dengar. Belum lagi lalu lalang kendaraan pengangkut batubara menimbulkan debu.Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri menegaskan, perusahaan harus bertanggung jawab atas keretakan rumah warga karena aktivitas tambang mereka.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",teror tambang batubara hantui warga mandiangin warga dua desa taman dewa dan talang serdang kecamatan mandiangin sorolangun jambi hingga kini hidup dalam waswas dan cemas karena berdampingan dengan tambang batubara pt minemexpuluhan rumah warga di dua desa rusak ada yang retak sampai terbelah dugaan kuat dampak aktivitas tambang sebagian ada yang mendapat ganti rugi dan dijual tetapi sebagian lain sudah lapor ke perusahaan tetapi tak dapat tanggapanwarga terpaksa hidup dengan rumah di dekat tambang karena tak ada pilihan bukan hanya rumah rusak suara bising mesin siang malam mereka dengar belum lagi lalu lalang kendaraan pengangkut batubara menimbulkan debuwakil bupati sarolangun hillalatil badri menegaskan perusahaan harus bertanggung jawab atas keretakan rumah warga karena aktivitas tambang mereka
"Dubai, Uni Emirat Arab (ANTARA/PRNewswire)- Global Alliance of Universities on Climate (GAUC), menjalin kemitraan strategis dengan UNESCO dan Asian Universities Alliance (AUA), memperbarui Program ""Climate x"" yang dilansir tahun lalu sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan tata kelola iklim global, serta kesuksesan 2023 UN Climate Change Conference (COP28). Program ini mengerahkan berbagai pemangku kepentingan global untuk membina pemimpin iklim masa depan. Fokus utamanya adalah perspektif sinergis antara perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG) lainnya. Program Pelatihan Kepemimpinan ""Climate x"" 2023 (Pelatihan ""Climate x""), program unggulan perdana dari ""Climate x"", telah disambut hangat oleh pemuda global. Hanya dalam satu minggu, lebih dari 1.000 mahasiswa di lebih dari 70 negara dan wilayah telah mendaftarkan diri. Portal pendaftaran program tetap dibuka pada http://climatexleadership.gauc.net/ hingga 30 Juni mendatang. ""Aksi inovatif dan kontribusi pemuda dalam mempromosikan netralitas karbon, mengatasi perubahan iklim, serta mencapai SDG tergolong luar biasa,"" ujar Shahbaz Khan, Director, UNESCO Multi-sectoral Regional Office, Asia Timur, dan Perwakilan untuk Tiongkok, DPRK, Jepang, Mongolia, dan ROK. Hal ini disampaikan Khan dalam acara peluncuran Pelatihan ""Climate x"". ""Organisasi internasional, aliansi lembaga pendidikan, pengambil kebijakan, serta sektor swasta harus bekerja sama dan menyediakan platform global bagi pemuda global. Dengan demikian, bakat-bakat muda ini memperoleh pencerahan, aspirasi mereka didengarkan, dan aksi mereka terlihat jelas."" Perubahan paradigma Sebagai perubahan eksistensial, perubahan iklim sangat berkaitan dengan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG), serta memiliki dampak transformatif di sektor sosial dan ekonomi. Maka, transisi menuju ekonomi yang berprinsip netralitas karbon merupakan perubahan paradigma yang menghadirkan model pembangunan baru. Sesuai dengan tema yang diusung, Program ""Climate x"" menekankan sinergi antara perubahan iklim dan SDG lain, serta memiliki struktur tiga dimensi dalam menjangkau berbagai pemangku kepentingan. Di level nasional, Pelatihan ini ingin membina pemimpin iklim masa depan. Di level regional, Regional Forum on Climate Change akan mendorong kolaborasi ilmiah yang lebih luas. Di level internasional, Global Youth Climate Week, mekanisme terbaru yang digagas GAUC dan mitra globalnya, akan memperkuat aksi iklim pemuda di seluruh dunia. Berkat kekuatan kolektif universitas anggota GAUC dan dukungan mitra globalnya, Program ""Climate x"" yang perdana mencapai kesuksesan penting. Program ini membina 100 mahasiswa muda dari universitas anggota GAUC untuk memimpin aksi iklim, mengerahkan lebih dari 40 universitas di Afrika menjelang COP27 di Mesir, serta melibatkan lebih dari 100 pemangku kepentingan di enam benua guna mendukung aksi iklim yang dijalankan pemuda tersebut. Di 2022 UN Climate Change Conference (COP27), perwakilan mahasiswa yang terpilih dari program pelatihan ini menerbitkan sebuah surat terbuka untuk pemimpin iklim global di Sharm el Sheikh. Perwakilan mahasiswa ini turut menyerahkan surat tersebut secara langsung kepada lima kepala negara, 14 menteri dari 11 negara, serta 12 utusan pemerintah. Meneruskan kesuksesan tahun lalu, Program 2023 akan terus berpegang pada misi dan strukturnya, sekaligus meningkatkan inklusi dan dampak positif. U28 untuk COP28 Mengingat COP28 berlangsung di Uni Emirat Arab (UAE), GAUC menjalin kemitraan strategis dengan Asian Universities Alliance (AUA) yang terdiri atas 15 universitas anggota di Asia. University of Tokyo dan Tsinghua University juga termasuk sebagai anggota kedua aliansi tersebut. Maka, kemitraan ini akan menyatukan sumber daya pendidikan dan akademik di 28 universitas di seluruh dunia, khususnya di Asia. Selama Program ini berlangsung, universitas anggota GAUC dan AUA akan berkolaborasi dalam menyediakan kursus belajar lintasdisiplin untuk Pelatihan ""Climate x"". Lebih lagi, universitas-universitas ini akan bekerja sama meningkatkan kesadaran publik global tentang tantangan iklim yang dihadapi Asia, serta mengerahkan jaringan lembaga pendidikan tinggi di Asia untuk menggagas upaya iklim menjelang dan setelah penyelenggaraan COP28. Selain kolaborasi yang lebih luas di sektor pendidikan tinggi, Program ini juga mendapat dukungan yang kian konkret dari mitra global di berbagai jenis industri, termasuk UNESCO, UNITAR, dan Arab Youth Council on Climate Change. Train the Trainers Agar semakin banyak pemuda yang dilibatkan sehingga mereka dapat menangkap peluang dari perubahan paradigma, serta memimpin inisiatif iklim pada masa depan, Pelatihan ""Climate x"" 2023 kini terbuka bagi mahasiswa di seluruh dunia. ""Pemuda adalah tulang punggung bagi masa depan nol karbon. Maka, Pelatihan ""Climate x"" membantu mereka mengemban tanggung jawab bersejarah ini,"" jelas Dr. WANG Binbin, Executive Secretary-General, GAUC. ""Pelatihan tersebut membekali mahasiswa dengan pengetahuan akademis, memperluas perspektif globalnya, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola iklim global. Lebih lagi, kami berharap, Pelatihan ini menjadi panduan yang memfasilitasi perjalanan mereka dalam mengaktualisasikan diri."" Dengan pendekatan ""Train the Trainer"" pada modul ""1+3"", program pelatihan ini memberdayakan mahasiswa agar mampu bertransisi dari pihak yang mempelajari ilmu pengetahuan tentang iklim hingga menjadi pemimpin aksi iklim. Modul pelatihan terdiri atas dua bagian"" ""1"" merujuk kursus daring selama satu bulan pada Juli, sedangkan, ""3"" mencerminkan tiga kegiatan berformat campuran (hybrid) yang harus diadakan oleh mahasiswa peserta program dari Agustus hingga November mendatang. Sebagai unsur penting dari Program ""Climate x"", Global Youth Climate Week 2023, dijadwalkan pada 20-24 November tahun ini, akan menjadi platform bagi seluruh peserta pelatihan untuk mengadakan ketiga kegiatannya, serta menghadirkan mahasiswa yang memimpin aksi iklim di panggung internasional. Pewarta: PR Wire Editor: PR Wire Copyright © ANTARA 2023. Program ""Climate x"" 2023, yang merupakan kerjasama antara GAUC, UNESCO, dan Asian Universities Alliance, memberikan pelatihan kepemimpinan kepada pemuda global untuk mempromosikan netralitas karbon dan aksi iklim, serta mengintegrasikan perspektif perubahan iklim dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, mendukung upaya global dalam menangani perubahan iklim.","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
perjanjian internasional",dubai uni emirat arab antaraprnewswire global alliance of universities on climate gauc menjalin kemitraan strategis dengan unesco dan asian universities alliance aua memperbarui program climate x yang dilansir tahun lalu sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan tata kelola iklim global serta kesuksesan un climate change conference cop program ini mengerahkan berbagai pemangku kepentingan global untuk membina pemimpin iklim masa depan fokus utamanya adalah perspektif sinergis antara perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan pbb sdg lainnya program pelatihan kepemimpinan climate x pelatihan climate x program unggulan perdana dari climate x telah disambut hangat oleh pemuda global hanya dalam satu minggu lebih dari mahasiswa di lebih dari negara dan wilayah telah mendaftarkan diri portal pendaftaran program tetap dibuka pada httpclimatexleadershipgaucnet hingga juni mendatang aksi inovatif dan kontribusi pemuda dalam mempromosikan netralitas karbon mengatasi perubahan iklim serta mencapai sdg tergolong luar biasa ujar shahbaz khan director unesco multisectoral regional office asia timur dan perwakilan untuk tiongkok dprk jepang mongolia dan rok hal ini disampaikan khan dalam acara peluncuran pelatihan climate x organisasi internasional aliansi lembaga pendidikan pengambil kebijakan serta sektor swasta harus bekerja sama dan menyediakan platform global bagi pemuda global dengan demikian bakatbakat muda ini memperoleh pencerahan aspirasi mereka didengarkan dan aksi mereka terlihat jelas perubahan paradigma sebagai perubahan eksistensial perubahan iklim sangat berkaitan dengan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan pbb sdg serta memiliki dampak transformatif di sektor sosial dan ekonomi maka transisi menuju ekonomi yang berprinsip netralitas karbon merupakan perubahan paradigma yang menghadirkan model pembangunan baru sesuai dengan tema yang diusung program climate x menekankan sinergi antara perubahan iklim dan sdg lain serta memiliki struktur tiga dimensi dalam menjangkau berbagai pemangku kepentingan di level nasional pelatihan ini ingin membina pemimpin iklim masa depan di level regional regional forum on climate change akan mendorong kolaborasi ilmiah yang lebih luas di level internasional global youth climate week mekanisme terbaru yang digagas gauc dan mitra globalnya akan memperkuat aksi iklim pemuda di seluruh dunia berkat kekuatan kolektif universitas anggota gauc dan dukungan mitra globalnya program climate x yang perdana mencapai kesuksesan penting program ini membina mahasiswa muda dari universitas anggota gauc untuk memimpin aksi iklim mengerahkan lebih dari universitas di afrika menjelang cop di mesir serta melibatkan lebih dari pemangku kepentingan di enam benua guna mendukung aksi iklim yang dijalankan pemuda tersebut di un climate change conference cop perwakilan mahasiswa yang terpilih dari program pelatihan ini menerbitkan sebuah surat terbuka untuk pemimpin iklim global di sharm el sheikh perwakilan mahasiswa ini turut menyerahkan surat tersebut secara langsung kepada lima kepala negara menteri dari negara serta utusan pemerintah meneruskan kesuksesan tahun lalu program akan terus berpegang pada misi dan strukturnya sekaligus meningkatkan inklusi dan dampak positif u untuk cop mengingat cop berlangsung di uni emirat arab uae gauc menjalin kemitraan strategis dengan asian universities alliance aua yang terdiri atas universitas anggota di asia university of tokyo dan tsinghua university juga termasuk sebagai anggota kedua aliansi tersebut maka kemitraan ini akan menyatukan sumber daya pendidikan dan akademik di universitas di seluruh dunia khususnya di asia selama program ini berlangsung universitas anggota gauc dan aua akan berkolaborasi dalam menyediakan kursus belajar lintasdisiplin untuk pelatihan climate x lebih lagi universitasuniversitas ini akan bekerja sama meningkatkan kesadaran publik global tentang tantangan iklim yang dihadapi asia serta mengerahkan jaringan lembaga pendidikan tinggi di asia untuk menggagas upaya iklim menjelang dan setelah penyelenggaraan cop selain kolaborasi yang lebih luas di sektor pendidikan tinggi program ini juga mendapat dukungan yang kian konkret dari mitra global di berbagai jenis industri termasuk unesco unitar dan arab youth council on climate change train the trainers agar semakin banyak pemuda yang dilibatkan sehingga mereka dapat menangkap peluang dari perubahan paradigma serta memimpin inisiatif iklim pada masa depan pelatihan climate x kini terbuka bagi mahasiswa di seluruh dunia pemuda adalah tulang punggung bagi masa depan nol karbon maka pelatihan climate x membantu mereka mengemban tanggung jawab bersejarah ini jelas dr wang binbin executive secretarygeneral gauc pelatihan tersebut membekali mahasiswa dengan pengetahuan akademis memperluas perspektif globalnya serta meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola iklim global lebih lagi kami berharap pelatihan ini menjadi panduan yang memfasilitasi perjalanan mereka dalam mengaktualisasikan diri dengan pendekatan train the trainer pada modul program pelatihan ini memberdayakan mahasiswa agar mampu bertransisi dari pihak yang mempelajari ilmu pengetahuan tentang iklim hingga menjadi pemimpin aksi iklim modul pelatihan terdiri atas dua bagian merujuk kursus daring selama satu bulan pada juli sedangkan mencerminkan tiga kegiatan berformat campuran hybrid yang harus diadakan oleh mahasiswa peserta program dari agustus hingga november mendatang sebagai unsur penting dari program climate x global youth climate week dijadwalkan pada november tahun ini akan menjadi platform bagi seluruh peserta pelatihan untuk mengadakan ketiga kegiatannya serta menghadirkan mahasiswa yang memimpin aksi iklim di panggung internasional pewarta pr wire editor pr wire copyright antara program climate x yang merupakan kerjasama antara gauc unesco dan asian universities alliance memberikan pelatihan kepemimpinan kepada pemuda global untuk mempromosikan netralitas karbon dan aksi iklim serta mengintegrasikan perspektif perubahan iklim dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pbb mendukung upaya global dalam menangani perubahan iklim
"Aturan Perhutanan Sosial di Lahan Gambut Terbit. Perhutanan sosial di lahan gambut sudah ada aturan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menerbitkan aturan baru soal ini lewat Permen LHK Nomor P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut.Ada sekitar 259.738 hektar usulan perhutanan sosial di lahan gambut sedang proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Adapun skema perhutanan sosial di lahan gambut ada empat jenis, yakni, hutan desa, hutan kemasyarakatan (HKm), Kemitraan dan hutan adat.Hutan desa itu diusulkan 83 desa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara, hutan kemasyarakatan diusulkan 19 kelompok masyarakat di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",pelestarian habitat,aturan perhutanan sosial di lahan gambut terbit perhutanan sosial di lahan gambut sudah ada aturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya menerbitkan aturan baru soal ini lewat permen lhk nomor p tentang perhutanan sosial pada ekosistem gambutada sekitar hektar usulan perhutanan sosial di lahan gambut sedang proses di kementerian lingkungan hidup dan kehutananadapun skema perhutanan sosial di lahan gambut ada empat jenis yakni hutan desa hutan kemasyarakatan hkm kemitraan dan hutan adathutan desa itu diusulkan desa di sumatera kalimantan sulawesi dan papua sementara hutan kemasyarakatan diusulkan kelompok masyarakat di sumatera kalimantan dan maluku
"Mengerikan, Paus Sperma Mati dengan 100 kg Sampah Plastik Diperutnya. Seekor paus sperma remaja berusia 10 tahun ditemukan mati terdampar di Pantai Luskentyre di Pulau Harris, yang terletak di barat laut Kepulauan Barat di Skotlandia pada Kamis (28/11/2019).Scottish Marine Animal Strandings Scheme (SMASS) yang menemukan bangkai paus sperma itu kemudian melakukan nekropsiHasilnya mengejutkan. Ditemukan berbagai jenis sampah plastik laut seberat 100 kg di dalam perut paus sperma, seperti jaring ikan, bundel tali, gelas plastik, tas, sarung tangan, tali pengepakan dan tabung.Kejadian itu menegaskan kembali bahaya yang ditimbulkan dari sampah plastik di lautan bagi kehidupan biota laut dan contoh nyata permasalahan global tentang sampah laut akibat aktivitas manusia di bumi.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",ekosistem,mengerikan paus sperma mati dengan kg sampah plastik diperutnya seekor paus sperma remaja berusia tahun ditemukan mati terdampar di pantai luskentyre di pulau harris yang terletak di barat laut kepulauan barat di skotlandia pada kamis scottish marine animal strandings scheme smass yang menemukan bangkai paus sperma itu kemudian melakukan nekropsihasilnya mengejutkan ditemukan berbagai jenis sampah plastik laut seberat kg di dalam perut paus sperma seperti jaring ikan bundel tali gelas plastik tas sarung tangan tali pengepakan dan tabungkejadian itu menegaskan kembali bahaya yang ditimbulkan dari sampah plastik di lautan bagi kehidupan biota laut dan contoh nyata permasalahan global tentang sampah laut akibat aktivitas manusia di bumi
"... sudah ada 12 persen kawasan konservasi laut atau setara 28 juta hektare yang membentang di wilayah Indonesia. Jakarta (ANTARA) - Menara pantau setinggi 12 meter yang menjulang di antara pepohonan bakau di Pulau Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, menampilkan pemandangan asri tentang wisata dan konservasi yang berdampingan erat. Dari atas menara kayu berwarna cokelat yang dibangun melalui program Coremap-CTI, perahu motor terlihat ramai berlayar mengangkut para wisatawan keluar-masuk dari Pulau Lembongan yang berada tepat di sebelah Pulau Ceningan. Kedua pulau itu berada di dalam gugusan Kepulauan Nusa Penida yang terkenal dengan keindahan destinasi pesisir dan selalu menarik minat wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk berlibur menikmati sajian alam yang khas lengkap dengan budaya penduduk lokal yang masih kental. Direktur Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yanti mengatakan gugusan terumbu karang yang membentang di Indonesia, seperti perairan Bali, perlu dijaga dan dirawat agar bisa terus memberikan manfaat ekonomi dan ekologi untuk pariwisata, pangan, kesehatan, hingga lingkungan. ""Pada 2045, saat Indonesia genap berusia 100 tahun, Indonesia memiliki 30 persen kawasan konservasi laut. Target itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang Pemerintah,"" ujarnya sembari memandangi laut dari puncak menara pantau di Pulau Lembongan, Klungkung, Bali, pada pengujung Juni 2023. Sejak 1998, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai perlindungan dan pelestarian ekosistem laut melalui Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang didanai oleh utang serta hibah. Program yang telah berjalan selama seperempat abad dan resmi berakhir pada Agustus 2023, tercatat menghabiskan biaya lebih kurang 200 juta dolar AS atau setara Rp3 triliun. Coremap bertujuan melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem laut di Tanah Air. Perjalanan panjang yang dilalui tersebut telah memberikan pengalaman berharga bagi Indonesia dalam mengelola ekosistem laut secara mandiri agar tidak lagi ketergantungan terhadap bantuan pihak asing. Berbagai jejak pengelolaan terumbu karang yang berlangsung selama ini telah menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk bersama-bersama merawat dan melestarikan ekosistem laut. Optimalisasi anjungan Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Biodiversity Conference yang diselenggarakan di Montreal, Kanada, pada pengujung tahun 2022, melahirkan kesepakatan global yang menargetkan area laut sebesar 30 persen pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia mengambil jalan berbeda dengan menetapkan target 30 persen konservasi laut pada tahun 2045. Alasannya, tak ingin dikendalikan oleh ambisi internasional mengingat 70 persen luas wilayah Indonesia berupa lautan yang memerlukan upaya lebih keras ketimbang negara-negara yang didominasi daratan. Seorang wisatawan mancanegara melakukan swafoto dengan seekor monyet dengan latar belakang Pantai Kelingking di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Senin (26/6/2023). ANTARA/Sugiharto Purnama Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan target 30 persen kawasan konservasi laut tersebut, salah satunya menetapkan kawasan yang dilindungi secara fungsi, seperti anjungan minyak dan gas Bumi lepas pantai sebagai kawasan konservasi laut agar terumbu karang dan biota selalu lestari. Cara itu adalah non-konvensional dan Indonesia sudah melakukan negosiasi global terkait strategi mewujudkan target 30 persen kawasan konservasi laut tersebut. Satuan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan Indonesia memiliki 634 anjungan yang tersebar dari barat sampai timur, yang 100 di antaranya sudah tidak beroperasi. Salah satu proyek percontohan mengubah anjungan minyak dan gas Bumi lepas pantai menjadi lokasi terumbu karang terletak di Kalimantan Timur. Proyek alih fungsi itu dilaksanakan di anjungan minyak dan gas Bumi Attaka-I, Attaka-UA, dan Attaka-EB. Sampai tahun 2022, Bappenas mencatat sudah ada 12 persen kawasan konservasi laut atau setara 28 juta hektare yang membentang di wilayah Indonesia. Kawasan konservasi laut bukan sekadar klaim, melainkan sudah terbukti bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dengan memberikan sumber pangan dari ikan-ikan dan penghidupan dari sektor pariwisata. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan pada 2021, nilai ekonomi terumbu karang di Gili Matra, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencapai Rp34,74 miliar per hektare per tahun. Kawasan konservasi laut yang baik adalah kawasan yang sudah bisa dikelola secara benar, punya tata kelola kelembagaan, punya standar operasional prosedur, dan ada orang yang mengerjakannya. Dengan kekayaan ekosistem laut yang dimiliki dan pengelolaan melibatkan masyarakat akar rumput, maka bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk bergerak menjadi negara maju dengan bertumpu pada laut. Optimalisasi Sunda Kecil Ikan-ikan karang aneka warna berenang bebas mencari makan di antara gugusan terumbu karang di perairan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pemerintah Indonesia menyatakan Kepulauan Sunda Kecil berupa gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa dari Bali di sebelah barat hingga Pulau Timor di sebelah timur menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah. Sunda Kecil menjadi rute migrasi hewan-hewan laut dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik atau sebaliknya. Beberapa spesies karismatik langka ada di sana, di antaranya ikan mola-mola, hiu paus, pari, dan penyu. Lanskap hutan mangrove yang terletak pada gugusan Kepulauan Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. ANTARA/HO-ICCTF Sejak Maret 2020 sampai 31 Agustus 2023, proyek pelestarian terumbu karang dari praktik penangkapan ikan yang merusak, polutif, dan memicu perubahan iklim dilakukan di perairan Sunda Kecil. Bappenas bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menjalankan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di wilayah. Program bernama Coremap-CTI itu merupakan fase ketiga dari rangkaian program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang telah berlangsung sejak tahun 1998. Program tersebut memperoleh dukungan pendanaan melalui dana hibah yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan total anggaran Rp72,8 miliar atau setara 5,2 juta dolar AS. Lokasi proyek terletak di Sunda Kecil, yakni Nusa Penida di Bali, serta Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat. Coremap-CTI menghasilkan peningkatan kapasitas untuk mengelola ekosistem terumbu karang di dalam serta di luar kawasan konservasi. Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan ada lima manfaat yang dihasilkan melalui proyek tersebut, yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan untuk 30 ribu hektare kawasan laut yang dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan; meningkatkan jasa ekosistem pada 7.431 hektare area terumbu karang dan 857,6 hektare area mangrove. Kemudian, meningkatkan status konservasi spesies laut seperti ikan mola-mola, hiu, dan penyu melalui pembuatan kode etik, standar operasional prosedur, dan rencana aksi; implementasi praktik perikanan berkelanjutan untuk komoditas inti perikanan kakap dan tuna; serta pengembangan praktik budidaya rumput laut yang berkelanjutan. Sunda Kecil adalah satu dari 11 ekoregion yang berada di segitiga terumbu karang. Wilayah itu memiliki 76 persen spesies karang, 2.631 spesies ikan karang, dan enam jenis penyu. Oleh karena itu, potensi yang sangat besar tersebut harus selalu dijaga dan dilestarikan agar bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi di kawasan pesisir. Lebih dari itu, mampu mempercepat Indonesia mewujudkan target 30 persen kawasan konservasi laut pada tahun 2045. Editor: Achmad Zaenal M Copyright © ANTARA 2023. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kawasan konservasi laut menjadi 30 persen pada tahun 2045 dengan melibatkan berbagai inisiatif seperti program Coremap-CTI dan pemanfaatan anjungan minyak dan gas untuk konservasi terumbu karang.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",sudah ada persen kawasan konservasi laut atau setara juta hektare yang membentang di wilayah indonesia jakarta antara menara pantau setinggi meter yang menjulang di antara pepohonan bakau di pulau ceningan kabupaten klungkung provinsi bali menampilkan pemandangan asri tentang wisata dan konservasi yang berdampingan erat dari atas menara kayu berwarna cokelat yang dibangun melalui program coremapcti perahu motor terlihat ramai berlayar mengangkut para wisatawan keluarmasuk dari pulau lembongan yang berada tepat di sebelah pulau ceningan kedua pulau itu berada di dalam gugusan kepulauan nusa penida yang terkenal dengan keindahan destinasi pesisir dan selalu menarik minat wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk berlibur menikmati sajian alam yang khas lengkap dengan budaya penduduk lokal yang masih kental direktur kelautan dan perikanan badan perencanaan dan pembangunan nasional bappenas sri yanti mengatakan gugusan terumbu karang yang membentang di indonesia seperti perairan bali perlu dijaga dan dirawat agar bisa terus memberikan manfaat ekonomi dan ekologi untuk pariwisata pangan kesehatan hingga lingkungan pada saat indonesia genap berusia tahun indonesia memiliki persen kawasan konservasi laut target itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang pemerintah ujarnya sembari memandangi laut dari puncak menara pantau di pulau lembongan klungkung bali pada pengujung juni sejak pemerintah indonesia telah memprakarsai perlindungan dan pelestarian ekosistem laut melalui program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang atau coral reef rehabilitation and management program coremap yang didanai oleh utang serta hibah program yang telah berjalan selama seperempat abad dan resmi berakhir pada agustus tercatat menghabiskan biaya lebih kurang juta dolar as atau setara rp triliun coremap bertujuan melindungi merehabilitasi dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem laut di tanah air perjalanan panjang yang dilalui tersebut telah memberikan pengalaman berharga bagi indonesia dalam mengelola ekosistem laut secara mandiri agar tidak lagi ketergantungan terhadap bantuan pihak asing berbagai jejak pengelolaan terumbu karang yang berlangsung selama ini telah menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk bersamabersama merawat dan melestarikan ekosistem laut optimalisasi anjungan konferensi keanekaragaman hayati perserikatan bangsabangsa atau un biodiversity conference yang diselenggarakan di montreal kanada pada pengujung tahun melahirkan kesepakatan global yang menargetkan area laut sebesar persen pada tahun pemerintah indonesia mengambil jalan berbeda dengan menetapkan target persen konservasi laut pada tahun alasannya tak ingin dikendalikan oleh ambisi internasional mengingat persen luas wilayah indonesia berupa lautan yang memerlukan upaya lebih keras ketimbang negaranegara yang didominasi daratan seorang wisatawan mancanegara melakukan swafoto dengan seekor monyet dengan latar belakang pantai kelingking di nusa penida kabupaten klungkung provinsi bali senin antarasugiharto purnama berbagai cara dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk mewujudkan target persen kawasan konservasi laut tersebut salah satunya menetapkan kawasan yang dilindungi secara fungsi seperti anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai sebagai kawasan konservasi laut agar terumbu karang dan biota selalu lestari cara itu adalah nonkonvensional dan indonesia sudah melakukan negosiasi global terkait strategi mewujudkan target persen kawasan konservasi laut tersebut satuan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas melaporkan indonesia memiliki anjungan yang tersebar dari barat sampai timur yang di antaranya sudah tidak beroperasi salah satu proyek percontohan mengubah anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai menjadi lokasi terumbu karang terletak di kalimantan timur proyek alih fungsi itu dilaksanakan di anjungan minyak dan gas bumi attakai attakaua dan attakaeb sampai tahun bappenas mencatat sudah ada persen kawasan konservasi laut atau setara juta hektare yang membentang di wilayah indonesia kawasan konservasi laut bukan sekadar klaim melainkan sudah terbukti bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dengan memberikan sumber pangan dari ikanikan dan penghidupan dari sektor pariwisata berdasarkan perhitungan kementerian keuangan pada nilai ekonomi terumbu karang di gili matra lombok utara provinsi nusa tenggara barat mencapai rp miliar per hektare per tahun kawasan konservasi laut yang baik adalah kawasan yang sudah bisa dikelola secara benar punya tata kelola kelembagaan punya standar operasional prosedur dan ada orang yang mengerjakannya dengan kekayaan ekosistem laut yang dimiliki dan pengelolaan melibatkan masyarakat akar rumput maka bukan hal yang mustahil bagi indonesia untuk bergerak menjadi negara maju dengan bertumpu pada laut optimalisasi sunda kecil ikanikan karang aneka warna berenang bebas mencari makan di antara gugusan terumbu karang di perairan pulau nusa penida kabupaten klungkung provinsi bali pemerintah indonesia menyatakan kepulauan sunda kecil berupa gugusan pulaupulau di sebelah timur pulau jawa dari bali di sebelah barat hingga pulau timor di sebelah timur menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah sunda kecil menjadi rute migrasi hewanhewan laut dari samudera hindia menuju samudera pasifik atau sebaliknya beberapa spesies karismatik langka ada di sana di antaranya ikan molamola hiu paus pari dan penyu lanskap hutan mangrove yang terletak pada gugusan kepulauan gili balu di kabupaten sumbawa barat nusa tenggara barat antarahoicctf sejak maret sampai agustus proyek pelestarian terumbu karang dari praktik penangkapan ikan yang merusak polutif dan memicu perubahan iklim dilakukan di perairan sunda kecil bappenas bersama indonesia climate change trust fund icctf menjalankan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di wilayah program bernama coremapcti itu merupakan fase ketiga dari rangkaian program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang telah berlangsung sejak tahun program tersebut memperoleh dukungan pendanaan melalui dana hibah yang bersumber dari bank pembangunan asia adb dengan total anggaran rp miliar atau setara juta dolar as lokasi proyek terletak di sunda kecil yakni nusa penida di bali serta gili matra dan gili balu di nusa tenggara barat coremapcti menghasilkan peningkatan kapasitas untuk mengelola ekosistem terumbu karang di dalam serta di luar kawasan konservasi direktur eksekutif icctf tonny wagey mengatakan ada lima manfaat yang dihasilkan melalui proyek tersebut yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan untuk ribu hektare kawasan laut yang dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan meningkatkan jasa ekosistem pada hektare area terumbu karang dan hektare area mangrove kemudian meningkatkan status konservasi spesies laut seperti ikan molamola hiu dan penyu melalui pembuatan kode etik standar operasional prosedur dan rencana aksi implementasi praktik perikanan berkelanjutan untuk komoditas inti perikanan kakap dan tuna serta pengembangan praktik budidaya rumput laut yang berkelanjutan sunda kecil adalah satu dari ekoregion yang berada di segitiga terumbu karang wilayah itu memiliki persen spesies karang spesies ikan karang dan enam jenis penyu oleh karena itu potensi yang sangat besar tersebut harus selalu dijaga dan dilestarikan agar bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi di kawasan pesisir lebih dari itu mampu mempercepat indonesia mewujudkan target persen kawasan konservasi laut pada tahun editor achmad zaenal m copyright antara pemerintah indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kawasan konservasi laut menjadi persen pada tahun dengan melibatkan berbagai inisiatif seperti program coremapcti dan pemanfaatan anjungan minyak dan gas untuk konservasi terumbu karang
"Gunungkidul (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengharapkan luasan lahan tanaman kedelai di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, semakin masif berkisar 1.000 sampai 5.000 hektare pada masa tanam saat ini. Syahrul Yasin Limpo di Gunungkidul, Selasa, menilai Kabupaten Gunungkidul bisa menjadi salah satu lumbung kedelai di pulau Jawa. ""Hari ini, kami telah sepakat dengan kelompok tani di Gunungkidul untuk menggenjot produksi kedelai. Salah satunya dengan menyisipkan kedelai sebagai prioritas di samping tanaman padi dengan luasan 1.000 sampai 5.000 hektare,"" kata Syahrul Yasin Limpo usai menghadiri acara gerakan tanam kedelai di Gunungkidul. Ia mengatakan saat ini, tanaman padi cukup bagus, namun perlu disisipkan untuk tanaman kedelai. Hal ini dalam rangka mengejar kebutuhan kedelai. Mentan: Ketergantungan impor kedelai tak boleh terus-menerus ""Kita berharap dari Gunungkidul akan lahir pertanaman dengan sedikit lebih masif, di atas 1.000 hingga 5.000 hektare dan ini kesempatan kita untuk membangun upaya-upaya itu,"" kata Yasin. Untuk mendukung penanaman kedelai, Syahrul Yasin Limpo berjanji memberikan kemudahan dalam memasarkannya. Sehingga petani tertarik untuk menanam kedelai. ""Dan tidak hanya menanam saja, Presiden selalu menganjurkan agar dipikirkan siapa pembelinya dan itu sudah dalam rancangan tadi, dan sudah di MoU kan Dirjen (Kementan),"" ucapnya. Mudah-mudahan, kata Yasin, dengan langkah ini secara perlahan bisa menekan impor kedelai yang cukup besar secara bertahap. Selain itu, masif penanaman kedelai juga untuk menghadapi climate change atau El Nino. ""Karena itu kita berharap Gunungkidul ini akan menjadi lokomotif bagi kabupaten lain khususnya di Jawa yang memang membutuhkan kedelai sangat besar yang bisa kita sikapi secara bertahap,"" ujarnya. Disinggung soal produksi kedelai secara nasional, Yasin mengaku masih didominasi impor dari pada ekspor. Namun, Yasin optimistis semua itu bakal menurun secara bertahap dengan masif penanaman dari petani. ""Artinya kita punya impor masih di atas 90 persen, jadi seperti itu harus kita kejar,"" ucapnya. Mentan apresiasi program ""Smart Precision Farming"" Petrokimia Gresik Sementara itu, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengaku siap mendukung Kementan terkait penanaman kedelai secara masif di Gunungkidul. Sebagai awalan Gunungkidul menyediakan 1.000 hektare lahan pertanian untuk tanaman kedelai. ""Tadi sudah berbincang dengan pak Menteri, akan kita coba untuk 1.000 ini lebih dulu kira-kira hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya bagus nanti bisa kita kembangkan. Tentu nanti ditindaklanjuti dari pemkab,"" katanya. Pewarta: Sutarmi Editor: Adi Lazuardi Copyright © ANTARA 2023. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendukung ekspansi tanaman kedelai di Kabupaten Gunungkidul dengan target luas lahan antara 1.000 hingga 5.000 hektare untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi nasional.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]",pertanian dan keamanan pangan,gunungkidul antara menteri pertanian syahrul yasin limpo mengharapkan luasan lahan tanaman kedelai di kabupaten gunungkidul daerah istimewa yogyakarta semakin masif berkisar sampai hektare pada masa tanam saat ini syahrul yasin limpo di gunungkidul selasa menilai kabupaten gunungkidul bisa menjadi salah satu lumbung kedelai di pulau jawa hari ini kami telah sepakat dengan kelompok tani di gunungkidul untuk menggenjot produksi kedelai salah satunya dengan menyisipkan kedelai sebagai prioritas di samping tanaman padi dengan luasan sampai hektare kata syahrul yasin limpo usai menghadiri acara gerakan tanam kedelai di gunungkidul ia mengatakan saat ini tanaman padi cukup bagus namun perlu disisipkan untuk tanaman kedelai hal ini dalam rangka mengejar kebutuhan kedelai mentan ketergantungan impor kedelai tak boleh terusmenerus kita berharap dari gunungkidul akan lahir pertanaman dengan sedikit lebih masif di atas hingga hektare dan ini kesempatan kita untuk membangun upayaupaya itu kata yasin untuk mendukung penanaman kedelai syahrul yasin limpo berjanji memberikan kemudahan dalam memasarkannya sehingga petani tertarik untuk menanam kedelai dan tidak hanya menanam saja presiden selalu menganjurkan agar dipikirkan siapa pembelinya dan itu sudah dalam rancangan tadi dan sudah di mou kan dirjen kementan ucapnya mudahmudahan kata yasin dengan langkah ini secara perlahan bisa menekan impor kedelai yang cukup besar secara bertahap selain itu masif penanaman kedelai juga untuk menghadapi climate change atau el nino karena itu kita berharap gunungkidul ini akan menjadi lokomotif bagi kabupaten lain khususnya di jawa yang memang membutuhkan kedelai sangat besar yang bisa kita sikapi secara bertahap ujarnya disinggung soal produksi kedelai secara nasional yasin mengaku masih didominasi impor dari pada ekspor namun yasin optimistis semua itu bakal menurun secara bertahap dengan masif penanaman dari petani artinya kita punya impor masih di atas persen jadi seperti itu harus kita kejar ucapnya mentan apresiasi program smart precision farming petrokimia gresik sementara itu bupati gunungkidul sunaryanta mengaku siap mendukung kementan terkait penanaman kedelai secara masif di gunungkidul sebagai awalan gunungkidul menyediakan hektare lahan pertanian untuk tanaman kedelai tadi sudah berbincang dengan pak menteri akan kita coba untuk ini lebih dulu kirakira hasilnya seperti apa kalau hasilnya bagus nanti bisa kita kembangkan tentu nanti ditindaklanjuti dari pemkab katanya pewarta sutarmi editor adi lazuardi copyright antara menteri pertanian syahrul yasin limpo mendukung ekspansi tanaman kedelai di kabupaten gunungkidul dengan target luas lahan antara hingga hektare untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi nasional
"Pentingnya Sinergi Antar Daerah untuk Hentikan Bencana Banjir Jakarta. Kehadiran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah menjadi sangat dinanti untk menyelesaikan persoalan banjir yang sampai sekarang belum juga ditemukan solusi yang tepat. Melakukan sinergi bersama menjadi penting, karena banjir harus diselesaikan dari hulu ke hilirDalam mengatasi persoalan banjir, masing-masing daerah di hulu, tengah, dan hilir harus bisa menjalankan perannya masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi debit air saat masuk ke drainase ataupun kanal dan pintu airDi antara program yang harus dilakukan, adalah penataan setu, waduk, dan sungai yang ada di Jabodetabek. Penataan harus dilakukan, karena itu menjadi kunci untuk mengendalikan debit air saat hujan deras dengan curah yang tinggi melanda JabodetabekKhusus untuk penataan Ciliwung di Jakarta, keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI juga harus bisa memperlihatkan sinergi yang indah, baik berupa program naturalisasi maupun normalisasi. Mengingat, kedua pihak terlibat dalam pengelolaan di sepanjang Ciliwung yang bermuara di Teluk Jakarta","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal
perencanaan kota",pentingnya sinergi antar daerah untuk hentikan bencana banjir jakarta kehadiran pemerintah pusat provinsi dan daerah menjadi sangat dinanti untk menyelesaikan persoalan banjir yang sampai sekarang belum juga ditemukan solusi yang tepat melakukan sinergi bersama menjadi penting karena banjir harus diselesaikan dari hulu ke hilirdalam mengatasi persoalan banjir masingmasing daerah di hulu tengah dan hilir harus bisa menjalankan perannya masingmasing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi debit air saat masuk ke drainase ataupun kanal dan pintu airdi antara program yang harus dilakukan adalah penataan setu waduk dan sungai yang ada di jabodetabek penataan harus dilakukan karena itu menjadi kunci untuk mengendalikan debit air saat hujan deras dengan curah yang tinggi melanda jabodetabekkhusus untuk penataan ciliwung di jakarta keterlibatan pemerintah pusat dan pemprov dki juga harus bisa memperlihatkan sinergi yang indah baik berupa program naturalisasi maupun normalisasi mengingat kedua pihak terlibat dalam pengelolaan di sepanjang ciliwung yang bermuara di teluk jakarta
"Sekitar 70% petani kecil telah kehilangan 50% atau lebih panen dalam tiga tahun terakhir karena tantangan terkait iklim New Delhi, (ANTARA/PRNewswire)- The Rockefeller Foundation dan The/Nudge Institute mengumumkan temuan baru dari laporan mereka 'Smallholder Farmers and Climate Change – Voices from the Field', yang menguraikan bagaimana tantangan terkait iklim berdampak pada petani kecil di seluruh India, juga menilai peluang untuk membangun ketahanan iklim. Laporan ini berfokus pada enam negara bagian di India - Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Haryana, Telangana, dan Andhra Pradesh - dan bertujuan untuk memahami penggunaan praktik pertanian (misalnya rotasi tanaman, penggunaan prakiraan hujan), perubahan dalam penggunaan bahan kimia (misalnya, pestisida), dan perspektif keluarga petani dalam menghadapi konsekuensi perubahan iklim. Temuan utama dari laporan tersebut meliputi: Petani kecil mengutip variabilitas curah hujan dan munculnya hama dan penyakit sebagai tantangan utama mereka dalam bercocok tanam. Sekitar 74% petani kecil mengatakan hama dan penyakit meningkat, dan 77% mengatakan gulma meningkat. Insiden penyemprotan pestisida dan penggunaan pupuk kimia meningkat lebih dari dua kali lipat masing-masing sebesar 76% dan 54% untuk petani kecil. Lebih dari 60% petani kecil menyadari dan sudah menerapkan praktik seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk kandang untuk meningkatkan kesehatan tanah. Tiga dari lima petani kecil secara aktif mencari dan memanfaatkan informasi cuaca untuk merencanakan aktivitas pertanian mereka. Petani sekarang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk bertani berkat kemajuan teknologi pertanian: 55% wanita melakukan lebih sedikit pekerjaan penyiangan karena penggunaan weedicide, dan pria menghabiskan lebih sedikit waktu karena penggunaan traktor. Mereka terlibat dalam kegiatan sampingan yang menghasilkan pendapatan, seperti peternakan sapi perah dan buruh upahan. Laporan ini menggunakan bahasa dari konteks orang-orang yang dilayani Foundation di India, yang merupakan petani kecil - yang berjumlah total 22 juta individu - dalam lingkup mereka yang memiliki 1-2 hektar lahan irigasi atau 3-7 hektar lahan tadah hujan, dan menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama mereka. Dalam praktiknya, mereka yang menggarap atau bekerja di lahan, tetapi tidak memilikinya dikecualikan dari definisi ""petani"". Sesuai pembeda lokal tersebut, laporan ini juga menyertakan analisis dari ""pasangan"" yang bekerja secara ekstensif di pertanian, tetapi secara hukum tidak dianggap sebagai 'petani kecil', serta membedakan antara petani kecil laki-laki dan perempuan di seluruh negeri. ""Petani kecil membentuk bagian penting dari lanskap pertanian India, tetapi perubahan iklim bersamaan dengan terbatasnya akses ke peluang, mengancam mata pencaharian mereka,"" kata Ashish Karamchandani, Presiden dari The Nudge Institute. ""Dukungan dari The Rockefeller Foundation telah berperan penting dalam memungkinkan kami untuk memulai pekerjaan guna mengatasi masalah yang mendesak ini. Kami menjalankan penelitian menuju solusi inovatif dan meningkatkan upaya kami, memastikan bahwa petani swadaya memiliki akses ke sumber daya, pengetahuan, dan alat yang mereka butuhkan untuk berkembang ."" The Rockefeller Foundation bertujuan untuk mengintegrasikan intelijen dari laporan ke dalam pekerjaannya dalam menguji serta mengukur sistem pangan regeneratif dan bergizi di India, serta memperkuat upaya lain untuk mengembangkan bukti terkait biaya sebenarnya dari sistem pangan, sembari meningkatkan pengalaman petani kecil untuk menjadi pembuat kebijakan dan pemimpin di pertanian utama, bisnis, dan organisasi berbasis pengetahuan. ""Temuan dari laporan ini adalah seruan untuk menciptakan jalan baru guna mendukung petani kecil di India. Dengan menyoroti tantangan terkait iklim yang mereka hadapi, kami bisa mengembangkan solusi dan intervensi terarah yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berkembang,"" kata Deepali Khanna, Wakil Presiden The Rockefeller Foundation, Kantor Regional Asia. ""Dengan mengintegrasikan wawasan ini ke dalam inisiatif kami, kami dapat berupaya membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan yang mendukung mata pencaharian jutaan orang."" Perusahaan sektor formal dan Agri-tech biasanya menargetkan petani menengah dan besar, tetapi bukan petani kecil. Penelitian ini akan membantu membuat prototipe (mengidentifikasi intervensi, mengembangkan model bisnis, dan melakukan penelitian tindakan untuk memilih solusi), menyebarkan (memungkinkan banyak pemain untuk menggunakan solusi tersebut, memperluas segmen geografis, tanaman, dan petani), dan mengembangkan (memungkinkan intervensi untuk meningkatkan) solusi bagi petani kecil. Laporan tersebut dapat diakses di sini Tentang Rockefeller Foundation Rockefeller Foundation adalah filantropi perintis yang dibangun di atas kemitraan kolaboratif di garis depan sains, teknologi, dan inovasi yang memungkinkan individu, keluarga, dan komunitas untuk berkembang. Kami berinvestasi besar untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia dan membuat peluang menjadi universal dan berkelanjutan. Fokus kami adalah meningkatkan energi terbarukan untuk semua, mendorong mobilitas ekonomi, dan memastikan akses yang adil ke fasilitas kesehatan dan makanan bergizi. Untuk informasi lebih lanjut, daftarlah pada buletin kami di www.rockefellerfoundation.org dan ikuti kami di Twitter @RockefellerFdn Tentang The/Nudge Institute The/Nudge Institute adalah lembaga aksi yang bekerja menuju India yang bebas kemiskinan seumur hidup kita. Kami bermitra dengan pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil untuk membangun mata pencaharian yang tangguh bagi semua, melalui Centre for Skill Development and Entrepreneurship (CSDE), Centre for Rural Development (CRD), dan Centre for Social Innovation (CSI) kami. Untuk detail lebih lanjut, kunjungi https://www.thenudge.org/ Pewarta: PR Wire Editor: PR Wire Copyright © ANTARA 2023. Laporan 'Smallholder Farmers and Climate Change – Voices from the Field' mengungkapkan bahwa petani kecil di India telah mengadopsi praktik seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk kandang untuk meningkatkan kesehatan tanah mereka dalam menghadapi perubahan iklim.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat",sekitar petani kecil telah kehilangan atau lebih panen dalam tiga tahun terakhir karena tantangan terkait iklim new delhi antaraprnewswire the rockefeller foundation dan thenudge institute mengumumkan temuan baru dari laporan mereka smallholder farmers and climate change voices from the field yang menguraikan bagaimana tantangan terkait iklim berdampak pada petani kecil di seluruh india juga menilai peluang untuk membangun ketahanan iklim laporan ini berfokus pada enam negara bagian di india madhya pradesh maharashtra karnataka haryana telangana dan andhra pradesh dan bertujuan untuk memahami penggunaan praktik pertanian misalnya rotasi tanaman penggunaan prakiraan hujan perubahan dalam penggunaan bahan kimia misalnya pestisida dan perspektif keluarga petani dalam menghadapi konsekuensi perubahan iklim temuan utama dari laporan tersebut meliputi petani kecil mengutip variabilitas curah hujan dan munculnya hama dan penyakit sebagai tantangan utama mereka dalam bercocok tanam sekitar petani kecil mengatakan hama dan penyakit meningkat dan mengatakan gulma meningkat insiden penyemprotan pestisida dan penggunaan pupuk kimia meningkat lebih dari dua kali lipat masingmasing sebesar dan untuk petani kecil lebih dari petani kecil menyadari dan sudah menerapkan praktik seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk kandang untuk meningkatkan kesehatan tanah tiga dari lima petani kecil secara aktif mencari dan memanfaatkan informasi cuaca untuk merencanakan aktivitas pertanian mereka petani sekarang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk bertani berkat kemajuan teknologi pertanian wanita melakukan lebih sedikit pekerjaan penyiangan karena penggunaan weedicide dan pria menghabiskan lebih sedikit waktu karena penggunaan traktor mereka terlibat dalam kegiatan sampingan yang menghasilkan pendapatan seperti peternakan sapi perah dan buruh upahan laporan ini menggunakan bahasa dari konteks orangorang yang dilayani foundation di india yang merupakan petani kecil yang berjumlah total juta individu dalam lingkup mereka yang memiliki hektar lahan irigasi atau hektar lahan tadah hujan dan menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama mereka dalam praktiknya mereka yang menggarap atau bekerja di lahan tetapi tidak memilikinya dikecualikan dari definisi petani sesuai pembeda lokal tersebut laporan ini juga menyertakan analisis dari pasangan yang bekerja secara ekstensif di pertanian tetapi secara hukum tidak dianggap sebagai petani kecil serta membedakan antara petani kecil lakilaki dan perempuan di seluruh negeri petani kecil membentuk bagian penting dari lanskap pertanian india tetapi perubahan iklim bersamaan dengan terbatasnya akses ke peluang mengancam mata pencaharian mereka kata ashish karamchandani presiden dari the nudge institute dukungan dari the rockefeller foundation telah berperan penting dalam memungkinkan kami untuk memulai pekerjaan guna mengatasi masalah yang mendesak ini kami menjalankan penelitian menuju solusi inovatif dan meningkatkan upaya kami memastikan bahwa petani swadaya memiliki akses ke sumber daya pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk berkembang the rockefeller foundation bertujuan untuk mengintegrasikan intelijen dari laporan ke dalam pekerjaannya dalam menguji serta mengukur sistem pangan regeneratif dan bergizi di india serta memperkuat upaya lain untuk mengembangkan bukti terkait biaya sebenarnya dari sistem pangan sembari meningkatkan pengalaman petani kecil untuk menjadi pembuat kebijakan dan pemimpin di pertanian utama bisnis dan organisasi berbasis pengetahuan temuan dari laporan ini adalah seruan untuk menciptakan jalan baru guna mendukung petani kecil di india dengan menyoroti tantangan terkait iklim yang mereka hadapi kami bisa mengembangkan solusi dan intervensi terarah yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berkembang kata deepali khanna wakil presiden the rockefeller foundation kantor regional asia dengan mengintegrasikan wawasan ini ke dalam inisiatif kami kami dapat berupaya membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan yang mendukung mata pencaharian jutaan orang perusahaan sektor formal dan agritech biasanya menargetkan petani menengah dan besar tetapi bukan petani kecil penelitian ini akan membantu membuat prototipe mengidentifikasi intervensi mengembangkan model bisnis dan melakukan penelitian tindakan untuk memilih solusi menyebarkan memungkinkan banyak pemain untuk menggunakan solusi tersebut memperluas segmen geografis tanaman dan petani dan mengembangkan memungkinkan intervensi untuk meningkatkan solusi bagi petani kecil laporan tersebut dapat diakses di sini tentang rockefeller foundation rockefeller foundation adalah filantropi perintis yang dibangun di atas kemitraan kolaboratif di garis depan sains teknologi dan inovasi yang memungkinkan individu keluarga dan komunitas untuk berkembang kami berinvestasi besar untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia dan membuat peluang menjadi universal dan berkelanjutan fokus kami adalah meningkatkan energi terbarukan untuk semua mendorong mobilitas ekonomi dan memastikan akses yang adil ke fasilitas kesehatan dan makanan bergizi untuk informasi lebih lanjut daftarlah pada buletin kami di wwwrockefellerfoundationorg dan ikuti kami di twitter rockefellerfdn tentang thenudge institute thenudge institute adalah lembaga aksi yang bekerja menuju india yang bebas kemiskinan seumur hidup kita kami bermitra dengan pemerintah pasar dan masyarakat sipil untuk membangun mata pencaharian yang tangguh bagi semua melalui centre for skill development and entrepreneurship csde centre for rural development crd dan centre for social innovation csi kami untuk detail lebih lanjut kunjungi httpswwwthenudgeorg pewarta pr wire editor pr wire copyright antara laporan smallholder farmers and climate change voices from the field mengungkapkan bahwa petani kecil di india telah mengadopsi praktik seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk kandang untuk meningkatkan kesehatan tanah mereka dalam menghadapi perubahan iklim
"Becak-becak Listrik Ini Mulai Warnai Jalanan Jogja. “Becak rancangan saya dengan gerak roda depan,” kata Wiwin, seraya memperlihatkan becak listrik itu. Bersisihan dengan gerobak listrik, sepeda listrik, dan sepeda motor listrik di sudut teras rumahnya, di perumahan Jatimulyo Baru, Kricak, Yogyakarta. “Ini satu-satunya, karena semua becak gunakan gerak roda belakang.”Becak yang kita kenal umumnya menempatkan pedal di tengah lalu dihubungkan dengan rantai menuju as roda belakang. Dari roda belakang ini becak seolah-olah mendapat tenaga dorong ke depan. Itu yang disebut gerak roda belakang.Becak rancangan Wiwin beda. Sepintas seperti tak ada yang istimewa. Rahasianya tersembunyi di bawah jok. Begitu jok dibuka terlihat ada dinamo gardan, menyatu dengan as roda depan. Kebalikan dengan becak biasa, dinamo ini jadi sumber tenaga yang menarik becak melaju ke muka.“Selama ini mobil yang gerak roda depan,” katanya, pada penghujung Desember lalu.Cerita Wiwin, sejak 2011 fokus mengembangkan kendaraan listrik, mulai membuat otopad, sepeda listrik, troly listrik, hingga mobil kecil serupa mobil golf. Dia memakai bendera Mobilijo (Mobil Listrik Jogja). Ijo sekaligus berarti hijau, identik dengan gerakan prolingkungan.“Kebetulan saya itu hobi teknologi terbarukan. Tertarik dengan kendaraan ramah lingkungan, tanpa BBM (bahan bakar minyak-red). Walaupun awalnya cuma otopad, seperti biasa dipakai anak-anak, tapi saya coba bikin untuk dewasa juga.” Becak dengan gerak roda depan itu adalah seri terbaru rancangannya. Sejauh ini, sudah ada enam seri becak listrik dia buat, dengan mesin dan teknologi berbeda-beda.“Saya berpikir, melamun, mencoba terus. Karena becak ini kendaraan yang tak boleh kencang. Maksimal 25 km per jam. Bagaimana agar dayanya kuat? Saya ingin sempurnakan yang sudah-sudah itu,” kata pria lulusan STM jurusan mesin ini.Dia merasa iba melihat penarik becak yang tua. Untuk mengurangi beban mereka, sekaligus tetap tak mengubah karakter becak sebagai kendaraan ramah lingkungan, becak listrik gerak roda depan pun tercipta.“Penarik becak itu banyak yang tua, di atas 50 tahun. Saya inovasi dengan becak gerak roda depan, gunakan dinamo gardan. Makan setrum sedikit, daya angkut besar, dan tetap ramah lingkungan. sudah 90%. Sudah kita coba. Pas menanjak kuat.”Dia mengawali semua dari modal nekat. Berbagai dinamo dia coba. Meski sering menemui kegagalan namun tak menyurutkan niatnya.“Pokoknya nekat. Sampai pernah karena tidak ada kontrol begitu ditekan langsung kencang,” katanya tertawa. “Akhirnya, ketemu alat yang bisa atur supaya pelan.”Masalah lain, dulu dia bingung di mana bisa membeli sparepart dinamo. Sampai seorang teman membantu mendapatkan sparepart dari China, lalu terwujudlah sepeda listrik. Akhir 2012, inovasi becak listrik pertama tercipta. Dia perkenalkan di titik nol kilometer Yogyakarta pada 2013.Wahono, warga Terban, Yogyakarta, memarkir becak listrik di sebelah Timur Tugu Jogja, Jumat, 21 Desember. Ditemani rekan yang lain, mereka sabar menunggu calon penumpang yang tertarik berkeliling kota dengan kendaraan roda tiga ini.Beberapa pejalan kaki yang melintas tampak melirik becak yang terlihat beda. Di atas tudung becak ada panel surya. Pada roda belakang ada dinamo terpasang. Ada kabel menjuntai, lampu sein, panel, dan pengatur kecepatan.“Tenaga pakai solar sel,” kata Wahono. “Di bawah ada dinamo untuk pengangkatan. Digas, lalu jalan.”Dia lalu membuka jok untuk memperlihatkan letak baterai, tempat energi listrik dari panel surya disimpan. Jumlah ada empat. Dia bilang, baterai bisa dibeli di toko-toko, harga masing-masing Rp900.000. Dengan pengisian enam jam, mampu dipakai untuk empat jam.Becak listrik itu bukan miliknya. Dia menyewa Rp10.000 per hari. Becak listrik ini merupakan kendaraan ramah lingkungan yang dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Piri Yogyakarta.Raden Sunarto, guru teknik listrik SMK Piri suatu ketika mempresentasikan prototipe becak listrik di Kementerian Riset dan Teknologi. Selanjutnya, mereka mendapat bantuan membuat 10 becak. Awalnya, panel surya diletakkan di roda belakang, di belakang pengemudi. Pengembangan pada versi kedua panel surya pindah ke depan, di atas tudung. Pada versi kedua, kecepatan becak listrik bisa mencapai 30 km perjam. Selain mengandalkan sinar matahari, becak listrik versi kedua ini juga bisa isi energi gunakan colokan listrik.“Harga Rp17 juta, Rp5 juta untuk becak, Rp12 juta untuk alat-alatnya,” kata Wahono, pengemudi becak sejak 1999.Dia pernah memakai sepeda kayuh, juga becak motor yang diwacanakan bakal dihapus di Jogja.“Becak listrik tenaga matahari ini membantu. Kalau genjot terus . Pakai ini genjot seperlunya. Sambil menunggu penumpang bisa baterai.”Dia mengatakan, masih lebih enak memakai becak motor meski harus membeli BBM Rp20.000 untuk pemakaian tiga hari. Alasannya, becak motor lebih kuat, jarak tempuh bisa lebih jauh. Ada saja penumpang memilih becak motor karena membawa banyak barang. Wisatawan yang punya waktu terbatas juga bisa berkeliling menikmati kota lebih cepat dibanding becak kayuh.Sejauh pengamatannya, belum banyak penarik becak seperti dia yang tertarik untuk pindah ke becak listrik. Kecuali kalau aturan larangan becak motor benar-benar berjalan barulah mereka menggantinya. Itupun kalau pemerintah mau menukar becak motor dengan becak listrik. Untuk membeli yang baru, mereka kesulitan.Menurut Wiwin, banyak penarik becak mau beralih ke becak listrik.“Mau sekali, banyak penarik becak datang. Di kira saya membuat banyak padahal hanya prototipe, contoh. Harapannya, pemerintah bisa mensubsidi atau menghibahkan.”Di Kantor Inovation Center for Automatic (ICA) UGM, Kamis, (13/12/18), beberapa teknisi sedang memasang dinamo tenaga listrik yang ditempatkan di belakang sadel. Ada rantai tambahan menghubungkan dinamo dan as roda belakang. Becak listrik buatan UGM ini memiliki dua rantai. Rantai satu lagi terhubung dengan pedal.Sebanyak 12 becak listrik dibagikan kepada penarik becak Kamis, (20/12/18). Para penarik becak itu biasa mangkal di sekitar kampus. Bersama-sama Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEKP) dan ICA, becak listrik diperkenalkan untuk mengganti becak motor dan becak kayuh.Pengembangan becak listrik ini dilakukan Fakultas Teknik, dengan dukungan dana tanggung jawab sosial sejumlah BUMN. Dalam keterangan pers, Jayan Sentanuhady, Kepala ICA, mengatakan, pengembangan becak listrik sejak 2016, kini masuk seri enam.Becak listrik UGM ditenagai motor listrik 48 Volt, dengan baterai 48 Volt 12 Ah, dan daya 1.500 Watt. Ada tempat colokan listrik pada tubuh becak di bagian samping kanan belakang. Pengisian selama 3-4 jam bisa menempuh jarak 30-35 km.Di Mobilijo, penarik becak yang ingin mengubah becak kayuh jadi becak listrik perlu dinamo sekitar 800 Watt. Baterai empat, dengan kapasitas minimal 18 ampere. Selain itu, katanya, perlu , biasa sudah jadi satu dengan dinamo saat pembelian.Wiwin berharap, kelak pemerintah menyediakan stasiun pengisian listrik untuk mendorong pemakaian kendaraan listrik termasuk becak ini. Keterangan foto utama: Wahono (bertopi) dengan becak listrik yang disewanya. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",becakbecak listrik ini mulai warnai jalanan jogja becak rancangan saya dengan gerak roda depan kata wiwin seraya memperlihatkan becak listrik itu bersisihan dengan gerobak listrik sepeda listrik dan sepeda motor listrik di sudut teras rumahnya di perumahan jatimulyo baru kricak yogyakarta ini satusatunya karena semua becak gunakan gerak roda belakangbecak yang kita kenal umumnya menempatkan pedal di tengah lalu dihubungkan dengan rantai menuju as roda belakang dari roda belakang ini becak seolaholah mendapat tenaga dorong ke depan itu yang disebut gerak roda belakangbecak rancangan wiwin beda sepintas seperti tak ada yang istimewa rahasianya tersembunyi di bawah jok begitu jok dibuka terlihat ada dinamo gardan menyatu dengan as roda depan kebalikan dengan becak biasa dinamo ini jadi sumber tenaga yang menarik becak melaju ke mukaselama ini mobil yang gerak roda depan katanya pada penghujung desember lalucerita wiwin sejak fokus mengembangkan kendaraan listrik mulai membuat otopad sepeda listrik troly listrik hingga mobil kecil serupa mobil golf dia memakai bendera mobilijo mobil listrik jogja ijo sekaligus berarti hijau identik dengan gerakan prolingkungankebetulan saya itu hobi teknologi terbarukan tertarik dengan kendaraan ramah lingkungan tanpa bbm bahan bakar minyakred walaupun awalnya cuma otopad seperti biasa dipakai anakanak tapi saya coba bikin untuk dewasa juga becak dengan gerak roda depan itu adalah seri terbaru rancangannya sejauh ini sudah ada enam seri becak listrik dia buat dengan mesin dan teknologi berbedabedasaya berpikir melamun mencoba terus karena becak ini kendaraan yang tak boleh kencang maksimal km per jam bagaimana agar dayanya kuat saya ingin sempurnakan yang sudahsudah itu kata pria lulusan stm jurusan mesin inidia merasa iba melihat penarik becak yang tua untuk mengurangi beban mereka sekaligus tetap tak mengubah karakter becak sebagai kendaraan ramah lingkungan becak listrik gerak roda depan pun terciptapenarik becak itu banyak yang tua di atas tahun saya inovasi dengan becak gerak roda depan gunakan dinamo gardan makan setrum sedikit daya angkut besar dan tetap ramah lingkungan sudah sudah kita coba pas menanjak kuatdia mengawali semua dari modal nekat berbagai dinamo dia coba meski sering menemui kegagalan namun tak menyurutkan niatnyapokoknya nekat sampai pernah karena tidak ada kontrol begitu ditekan langsung kencang katanya tertawa akhirnya ketemu alat yang bisa atur supaya pelanmasalah lain dulu dia bingung di mana bisa membeli sparepart dinamo sampai seorang teman membantu mendapatkan sparepart dari china lalu terwujudlah sepeda listrik akhir inovasi becak listrik pertama tercipta dia perkenalkan di titik nol kilometer yogyakarta pada wahono warga terban yogyakarta memarkir becak listrik di sebelah timur tugu jogja jumat desember ditemani rekan yang lain mereka sabar menunggu calon penumpang yang tertarik berkeliling kota dengan kendaraan roda tiga inibeberapa pejalan kaki yang melintas tampak melirik becak yang terlihat beda di atas tudung becak ada panel surya pada roda belakang ada dinamo terpasang ada kabel menjuntai lampu sein panel dan pengatur kecepatantenaga pakai solar sel kata wahono di bawah ada dinamo untuk pengangkatan digas lalu jalandia lalu membuka jok untuk memperlihatkan letak baterai tempat energi listrik dari panel surya disimpan jumlah ada empat dia bilang baterai bisa dibeli di tokotoko harga masingmasing rp dengan pengisian enam jam mampu dipakai untuk empat jambecak listrik itu bukan miliknya dia menyewa rp per hari becak listrik ini merupakan kendaraan ramah lingkungan yang dikembangkan sekolah menengah kejuruan smk piri yogyakartaraden sunarto guru teknik listrik smk piri suatu ketika mempresentasikan prototipe becak listrik di kementerian riset dan teknologi selanjutnya mereka mendapat bantuan membuat becak awalnya panel surya diletakkan di roda belakang di belakang pengemudi pengembangan pada versi kedua panel surya pindah ke depan di atas tudung pada versi kedua kecepatan becak listrik bisa mencapai km perjam selain mengandalkan sinar matahari becak listrik versi kedua ini juga bisa isi energi gunakan colokan listrikharga rp juta rp juta untuk becak rp juta untuk alatalatnya kata wahono pengemudi becak sejak dia pernah memakai sepeda kayuh juga becak motor yang diwacanakan bakal dihapus di jogjabecak listrik tenaga matahari ini membantu kalau genjot terus pakai ini genjot seperlunya sambil menunggu penumpang bisa bateraidia mengatakan masih lebih enak memakai becak motor meski harus membeli bbm rp untuk pemakaian tiga hari alasannya becak motor lebih kuat jarak tempuh bisa lebih jauh ada saja penumpang memilih becak motor karena membawa banyak barang wisatawan yang punya waktu terbatas juga bisa berkeliling menikmati kota lebih cepat dibanding becak kayuhsejauh pengamatannya belum banyak penarik becak seperti dia yang tertarik untuk pindah ke becak listrik kecuali kalau aturan larangan becak motor benarbenar berjalan barulah mereka menggantinya itupun kalau pemerintah mau menukar becak motor dengan becak listrik untuk membeli yang baru mereka kesulitanmenurut wiwin banyak penarik becak mau beralih ke becak listrikmau sekali banyak penarik becak datang di kira saya membuat banyak padahal hanya prototipe contoh harapannya pemerintah bisa mensubsidi atau menghibahkandi kantor inovation center for automatic ica ugm kamis beberapa teknisi sedang memasang dinamo tenaga listrik yang ditempatkan di belakang sadel ada rantai tambahan menghubungkan dinamo dan as roda belakang becak listrik buatan ugm ini memiliki dua rantai rantai satu lagi terhubung dengan pedalsebanyak becak listrik dibagikan kepada penarik becak kamis para penarik becak itu biasa mangkal di sekitar kampus bersamasama pusat studi ekonomi kerakyatan psekp dan ica becak listrik diperkenalkan untuk mengganti becak motor dan becak kayuhpengembangan becak listrik ini dilakukan fakultas teknik dengan dukungan dana tanggung jawab sosial sejumlah bumn dalam keterangan pers jayan sentanuhady kepala ica mengatakan pengembangan becak listrik sejak kini masuk seri enambecak listrik ugm ditenagai motor listrik volt dengan baterai volt ah dan daya watt ada tempat colokan listrik pada tubuh becak di bagian samping kanan belakang pengisian selama jam bisa menempuh jarak kmdi mobilijo penarik becak yang ingin mengubah becak kayuh jadi becak listrik perlu dinamo sekitar watt baterai empat dengan kapasitas minimal ampere selain itu katanya perlu biasa sudah jadi satu dengan dinamo saat pembelianwiwin berharap kelak pemerintah menyediakan stasiun pengisian listrik untuk mendorong pemakaian kendaraan listrik termasuk becak ini keterangan foto utama wahono bertopi dengan becak listrik yang disewanya foto nuswantoro mongabay indonesia
"Warga Sekitar PLTU Batubara Ngadu ke Posko Kampanye Jokowi dan Prabowo. Warga dari berbagai daerah yang terkena daya rusak pembangungan PLTU batubara mendatangi Posko Kampanye Nasional kedua kandidat presiden, Joko Widodo dan Prabowo SubiantoMereka menceritakan kesulitan selama hidup bersama PLTU batubara, dari sumber ekonomi hilang, polusi, sampai kesehatan Aksi ini dilakukan oleh Koalisi #BersihkanIndonesia guna menantang pasangan capres-cawapres jadi pahlawan energi bersihKedua tim kampanye paslon menjanjikan kalau pasangan mereka menang, nomor urut satu atau dua, mereka akan punya komitmen kuat beralih dari energi kotor ke terbarukan","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
polusi udara",warga sekitar pltu batubara ngadu ke posko kampanye jokowi dan prabowo warga dari berbagai daerah yang terkena daya rusak pembangungan pltu batubara mendatangi posko kampanye nasional kedua kandidat presiden joko widodo dan prabowo subiantomereka menceritakan kesulitan selama hidup bersama pltu batubara dari sumber ekonomi hilang polusi sampai kesehatan aksi ini dilakukan oleh koalisi bersihkanindonesia guna menantang pasangan caprescawapres jadi pahlawan energi bersihkedua tim kampanye paslon menjanjikan kalau pasangan mereka menang nomor urut satu atau dua mereka akan punya komitmen kuat beralih dari energi kotor ke terbarukan
"Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menegaskan kongres parlemen se dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali tidak mengagendakan pembahasan ketegangan antara Rusia versus Ukraina. ""Tema utama yakni perubahan iklim, yang telah disepakati dalam IPU ke-143 di Madrid tahun lalu,"" kata Hafisz dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Namun, kata dia, pembahasan itu tidak tertutup kemungkinan untuk dibahas. Alasannya, menyangkut keamanan dunia, dimana separuh Asia dan Eropa sudah dalam masa mencekam. Putu Supadma: Warga Bali antusias sambut IPU ke-144 ""Tidak menutup kemungkinan peserta sidang akan meminta hal itu dibahas, tergantung kekuatan dari beberapa negara yang mengajukan,"" kata Hafisz Dia menjelaskan ditahap terakhir sidang terdapat general debat, yang menghasilkan rekomendasi satu usulan terkahir dari usulan yang telah disepakati. ""Bisanya dilakukan secara voting, atau kalau bisa musyawarah,"" ujarnya. Dia mencontohkan, saat IPU di Madrid, Indonesia bersama 70 negara mengusulkan resolusi intimidasi hak asasi manusia di Palestina. Tetapi menurun tinggal 20 negara, setalah adanya usulan terkait perkembangan COVID-19 varian Omicron yang sedang menyebar di Afrika. BKSAP: Masyarakat Indonesia diharapkan dapat keuntungan dari IPU ""Sehingga kami menarik kembali resolusi itu menjadi agenda COVID-19,"" ungkapnya. IPU merupakan forum demokrasi terbesar kedua sedunia setalah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ""Dari 121 negara yang memastikan hadir, kalau setengahnya setuju membahas ketegangan Rusia dan Ukraina, ya harus dibahas. Kami harus siap,"" katanya menegaskan. Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema ""Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change"". BKSAP: Parlemen Indonesia tawarkan empat poin pembahasan di IPU ke-144 Pewarta: Fauzi Editor: Joko Susilo Copyright © ANTARA 2022. IPU ke-144 di Bali akan fokus pada perubahan iklim, sesuai keputusan sebelumnya di IPU ke-143, namun tidak menutup kemungkinan untuk membahas ketegangan Rusia-Ukraina jika ada dukungan dari peserta.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,jakarta antara wakil ketua badan kerjasama antar parlemen bksap dpr ri achmad hafisz tohir menegaskan kongres parlemen se dunia atau interparliamentary union ipu ke di bali tidak mengagendakan pembahasan ketegangan antara rusia versus ukraina tema utama yakni perubahan iklim yang telah disepakati dalam ipu ke di madrid tahun lalu kata hafisz dalam diskusi di kompleks parlemen senayan jakarta kamis namun kata dia pembahasan itu tidak tertutup kemungkinan untuk dibahas alasannya menyangkut keamanan dunia dimana separuh asia dan eropa sudah dalam masa mencekam putu supadma warga bali antusias sambut ipu ke tidak menutup kemungkinan peserta sidang akan meminta hal itu dibahas tergantung kekuatan dari beberapa negara yang mengajukan kata hafisz dia menjelaskan ditahap terakhir sidang terdapat general debat yang menghasilkan rekomendasi satu usulan terkahir dari usulan yang telah disepakati bisanya dilakukan secara voting atau kalau bisa musyawarah ujarnya dia mencontohkan saat ipu di madrid indonesia bersama negara mengusulkan resolusi intimidasi hak asasi manusia di palestina tetapi menurun tinggal negara setalah adanya usulan terkait perkembangan covid varian omicron yang sedang menyebar di afrika bksap masyarakat indonesia diharapkan dapat keuntungan dari ipu sehingga kami menarik kembali resolusi itu menjadi agenda covid ungkapnya ipu merupakan forum demokrasi terbesar kedua sedunia setalah forum perserikatan bangsabangsa pbb dari negara yang memastikan hadir kalau setengahnya setuju membahas ketegangan rusia dan ukraina ya harus dibahas kami harus siap katanya menegaskan indonesia menjadi tuan rumah interparliamentary union ipu ke di nusa dua bali pada maret mengusung tema getting to zero mobilizing parliament to act on climate change bksap parlemen indonesia tawarkan empat poin pembahasan di ipu ke pewarta fauzi editor joko susilo copyright antara ipu ke di bali akan fokus pada perubahan iklim sesuai keputusan sebelumnya di ipu ke namun tidak menutup kemungkinan untuk membahas ketegangan rusiaukraina jika ada dukungan dari peserta
"Laporan Terbaru Ungkap Pelanggaran Perusahaan Sawit Korindo di Gane. Dugaan perampasan lahan dan pelanggaran serius terkait lingkungan hidup kembali menerpa perusahaan perkebunan sawit PT Korindo di Kecamatan Gane, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ekspansi dalam hutan pedalaman Indonesia ini melibatkan pembukaan hutan, pembakaran, perampasan lahan dan tindakan kekerasan serta penangkapan masyarakat secara sewenang-wenang.Begitu temuan investigasi ini dipaparkan Walhi, Rainforest Action Network (RAN), Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo dalam laporan ”Kehadiran Korindo telah menghancurkan tata sistem ekologi, ekonomi dan nilai budaya yang beragam pada masyarakat Gane,” kata Ismet Soelaiman, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, saat diskusi di Cikini, Jakarta, pekan lalu.Laporan itu mengungkapkan, perusahaan sawit PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), anak usaha Korindo ini diduga tak mengantongi izin hak guna usaha (HGU) namun telah membuka lahan perkebunan sawit.Pada 2016, Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, perusahaan tidak memiliki HGU dan membuka lahan sawit melebihi luas area kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK). Konflik dengan masyarakat pun tak terelakkan.Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan Walhi mengatakan, ada permasalahan izin yang terbit melampaui luas wilayah telaah. “Telaah Dinas Kehutanan, luas perusahaan hanya 10.100 hektar, yang dilepaskan mencapai 11.000 hektar,” katanya.Kondisi ini menyebabkan, perampasan, padahal masyarakat sudah tinggal dengan tanah dan hutan tradisional secara turun-temurun. Sembilan desa yang tersebar di tiga kecamatan itu, katanya, terdampak langsung atas perampasan lahan ada di Kecamatan Gane Barat Selatan, TImur Selatan, dan Kepulauan Joronga.”Masyarakat terus melawan tetapi mereka meminta pemerintah dan polisi berhenti memuluskan kegiatan ilegal. Sebaliknya, membantu melindungi masyarakat, kebun dan hutan,” kata Ismet. Masyarakat Gane terdampak berjumlah sekitar 7.935 jiwa dan menggantungkan hidup dengan hasil perkebunan, seperti kelapa, cengkih dan pala.Luas daratan Maluku mencapai 11,03 hektar, hanya 23%, laut. Sistem perkebunan monokultur Korindo telah menghancurkan keragaman hayati.Ismet bilang, harga sawit sangatlah rendah dibandingkan perkebunan masyarakat, misal, cengkih Rp80.000 perkg dan bunga pala Rp180.000 perkg.”Pemerintah mestinya hentikan proses perampasan ruang hidup masyarakat Gane. Pangan terancan, mereka makan sagu, bukan sawit.” Edi Sutrisno, Wakil Direktur Tuk-Indonesia mengatakan, laporan ini juga mengungkap bank dan investor yang mendanai dan memperoleh keuntungan dari operasi ilegal Korindo. Juga keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Lembaga keuangan pendana Korindo itu, seperti BNI, Grup SMBC, Hyosung Corporation, Sumitomo Forestry dan Oji Holdings.BNI, katanya, telah berkomitmen jadi pelopor pembiayaan berkelanjutan tetapi mendukung deforestasi. ”BNI harus memperketat kebijakan, memutuskan hubungan dengan perusahaan seperti Korindo, dan menjadi bank yang berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia, bukannya para taipan.” Sehari setelah rilis laporan, para aktivis lingkungan inipun aksi damai di depan Kantor Pusat Korindo di Jakarta. Tak hanya soal perampasan lahan, laporan ini juga menyatakan, Korindo memasok kayu ilegal untuk pabriknya. Bahkan, kayu lapis itu untuk pembangunan fasilitas penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020.Menurut Sutrisno, Korindo akan membuka lahan baru lagi ke bagian urara dan barat konsesi, sekitar 8.000 hektar. Ia berada di Pasipalele dan Tanjung Talaga. Hutan masyarakat dan hutan alam yang menyimpan kayu merbau yang tersisa di Maluku Utara dan memiliki nilai tinggi terancam.Ekspansi baru ini, perusahaan beralasan demi pembuatan inti plasma untuk masyarakat. Sedangkan, dari luasan yang sudah keluar izin, lahan masyarakat saja tidak ada.Zenzi mendesak, melalui regulasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera pelepasan kawasan hutan di Gane. Yulian Mohammad Riza, membantah laporan itu. ”Laporan itu sangat mengada-ada, tidak mendasar, jauh dari fakta sebenarnya,” katanya melalui pesan singkat kepada .Korindo Group menyayangkan, tuduhan menyesatkan dan merugikan citra perusahaan. Dia mengklaim laporan ini sebagai kampanye negatif terhadap perusahaan. Dia bilang, perusahaan selalu taat atas aturan-aturan berlaku, tanpa menyebutkan detil. Dalam website mereka, Korindo menjelaskan Keterangan foto utama: Perkebunan sawit PT GMM, anak usaha Korindo, yang berada di bagian timur Halmahera Selatan. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",laporan terbaru ungkap pelanggaran perusahaan sawit korindo di gane dugaan perampasan lahan dan pelanggaran serius terkait lingkungan hidup kembali menerpa perusahaan perkebunan sawit pt korindo di kecamatan gane halmahera selatan maluku utara ekspansi dalam hutan pedalaman indonesia ini melibatkan pembukaan hutan pembakaran perampasan lahan dan tindakan kekerasan serta penangkapan masyarakat secara sewenangwenangbegitu temuan investigasi ini dipaparkan walhi rainforest action network ran transformasi untuk keadilan tuk indonesia dan profundo dalam laporan kehadiran korindo telah menghancurkan tata sistem ekologi ekonomi dan nilai budaya yang beragam pada masyarakat gane kata ismet soelaiman direktur eksekutif walhi maluku utara saat diskusi di cikini jakarta pekan lalulaporan itu mengungkapkan perusahaan sawit pt gelora mandiri membangun gmm anak usaha korindo ini diduga tak mengantongi izin hak guna usaha hgu namun telah membuka lahan perkebunan sawitpada badan pertanahan nasional menyebutkan perusahaan tidak memiliki hgu dan membuka lahan sawit melebihi luas area kawasan hutan yang dapat dikonversi hpk konflik dengan masyarakat pun tak terelakkanzenzi suhadi kepala departemen kajian pembelaan dan hukum lingkungan walhi mengatakan ada permasalahan izin yang terbit melampaui luas wilayah telaah telaah dinas kehutanan luas perusahaan hanya hektar yang dilepaskan mencapai hektar katanyakondisi ini menyebabkan perampasan padahal masyarakat sudah tinggal dengan tanah dan hutan tradisional secara turuntemurun sembilan desa yang tersebar di tiga kecamatan itu katanya terdampak langsung atas perampasan lahan ada di kecamatan gane barat selatan timur selatan dan kepulauan jorongamasyarakat terus melawan tetapi mereka meminta pemerintah dan polisi berhenti memuluskan kegiatan ilegal sebaliknya membantu melindungi masyarakat kebun dan hutan kata ismet masyarakat gane terdampak berjumlah sekitar jiwa dan menggantungkan hidup dengan hasil perkebunan seperti kelapa cengkih dan palaluas daratan maluku mencapai hektar hanya laut sistem perkebunan monokultur korindo telah menghancurkan keragaman hayatiismet bilang harga sawit sangatlah rendah dibandingkan perkebunan masyarakat misal cengkih rp perkg dan bunga pala rp perkgpemerintah mestinya hentikan proses perampasan ruang hidup masyarakat gane pangan terancan mereka makan sagu bukan sawit edi sutrisno wakil direktur tukindonesia mengatakan laporan ini juga mengungkap bank dan investor yang mendanai dan memperoleh keuntungan dari operasi ilegal korindo juga keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia ham lembaga keuangan pendana korindo itu seperti bni grup smbc hyosung corporation sumitomo forestry dan oji holdingsbni katanya telah berkomitmen jadi pelopor pembiayaan berkelanjutan tetapi mendukung deforestasi bni harus memperketat kebijakan memutuskan hubungan dengan perusahaan seperti korindo dan menjadi bank yang berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat indonesia bukannya para taipan sehari setelah rilis laporan para aktivis lingkungan inipun aksi damai di depan kantor pusat korindo di jakarta tak hanya soal perampasan lahan laporan ini juga menyatakan korindo memasok kayu ilegal untuk pabriknya bahkan kayu lapis itu untuk pembangunan fasilitas penyelenggaraan olimpiade tokyo menurut sutrisno korindo akan membuka lahan baru lagi ke bagian urara dan barat konsesi sekitar hektar ia berada di pasipalele dan tanjung talaga hutan masyarakat dan hutan alam yang menyimpan kayu merbau yang tersisa di maluku utara dan memiliki nilai tinggi terancamekspansi baru ini perusahaan beralasan demi pembuatan inti plasma untuk masyarakat sedangkan dari luasan yang sudah keluar izin lahan masyarakat saja tidak adazenzi mendesak melalui regulasi instruksi presiden nomor tahun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan harus segera pelepasan kawasan hutan di gane yulian mohammad riza membantah laporan itu laporan itu sangat mengadaada tidak mendasar jauh dari fakta sebenarnya katanya melalui pesan singkat kepada korindo group menyayangkan tuduhan menyesatkan dan merugikan citra perusahaan dia mengklaim laporan ini sebagai kampanye negatif terhadap perusahaan dia bilang perusahaan selalu taat atas aturanaturan berlaku tanpa menyebutkan detil dalam website mereka korindo menjelaskan keterangan foto utama perkebunan sawit pt gmm anak usaha korindo yang berada di bagian timur halmahera selatan foto mahmud ichi mongabay indonesia
"Jakarta (ANTARA) - Kesehatan dan kesuburan tanah punya peranan penting dalam menjaga neksus kehidupan, kata ilmuwan Bidang Microbiology dan Agroecology Dr. Nico Wanandy, peneliti Indonesia dari University of New South Wales Sydney, School of Biotechnology and Biomolecular Science. ""Kesuburan tanah dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan sosio-ekonomi juga dalam pencegahan perubahan iklim, termasuk perekonomian masyarakat, apalagi untuk negara agraris yang alamnya kaya seperti Indonesia,"" kata Nico di webinar bertajuk “Save Soil – Selamatkan Tanah”, dikutip dari keterangan resmi, Senin. Dia melanjutkan, di India penghasilan petani sempat di bawah rata-rata, lalu Pemerintah India menggalakan praktek agrikultur yang mempromosikan kesehatan tanah, dan hasilnya penghasilan petani meningkat 230 persen. Lebih lanjut terkait peranan tanah dan ketersediaan air, Nico menjelaskan peningkatan 1 persen dari materi karbon di lapisan atas tanah bisa meningkatkan kapasitas tanah dalam menampung air sebesar 180.000 galon per hektar. Air yang tersimpan di dalam tanah merupakan sumber dari 90 persen produksi pertanian dunia dan menyumbangkan tidak kurang dari 65 persen kebutuhan air bagi manusia khususnya. “Jika kita mampu meningkatkan kandungan karbon organik dalam tanah 0,4 persen setiap tahunnya, dapat membantu mengurangi resiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Jadi secara holistik, pembangunan berkelanjutan, transisi energi bersih, soal pangan dan ketersedian air, semua kembali ke tanah,"" pungkasnya. Pada kesempatan berbeda, Melli Darsa, Dewan Pertimbangan Kadin, mengatakan bahwa saat ini sudah tidak bisa dipungkiri langkah dunia ke depan haruslah langkah yang sejalan dengan prinsip ekologi. “Ekosistem dan strategi pembangunan peradaban dunia ke depan, harus seimbang antara, ekonomi, kemanusiaan, dan ekologi. Sayangnya pada saat kemarin di COP26 Glasgow, aspek ekologi tidak diangkat secara holistik khususnya tentang resiko kepunahan tanah,"" kata Melli. Melli mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo di sambutannya yang meminta dunia melihat tantangan dan risiko perubahan iklim secara holistik pada saat pembukaan Sidang Ke-144 Assembly of The Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings yang digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 20 Maret 2022. “Benar yang Bapak Presiden katakan bahwa tantangan perubahan iklim itu bukan hanya mendorong pentingnya transisi ke energi bersih, tapi juga soal pangan. Energi dan pangan punya kaitan erat dengan air. Tiga ini adalah the nexus that sustains life – energi, air, dan pangan. Dan ketiga ini sentral ke bagaimana kita menjaga kondisi tanah. 'Fertility of the soil is the future of civilization ',” katanya. Terkait dengan sidang parleman global yang saat ini sedang berlangsung di Bali, Melli berharap pertemuan forum tersebut dapat membahas perubahan iklim secara lebih holstik, mencakup ketersediaan energi, air, dan kondisi tanah. ""Kondisi tanah secara langsung mempengaruhi ketersediaan pangan. Dan ini sejalan dengan SDGs Goal 2, yaitu Zero Hunger. Saya rasa ini isu yang amat penting dan langsung menyentuh bagi masyarakat,"" pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di pembukaan sidang parlemen dunia yang kali ini bertemakan ""Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change"" tersebut, Presiden Jokowi turut menyerukan risiko perubahan iklim terhadap energi dan pangan. Menurut Presiden, isu perubahan iklim sudah sangat sering dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan global, namun aksi lapangannya belum terlihat. ""Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik itu di parlemen maupun di pemerintah, yaitu adalah perubahan iklim. Hal yang sering kita lakukan, sering kita bicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global, tetapi aksi lapangannya belum kelihatan,"" ungkapnya. Presiden mengungkapkan risiko perubahan iklim bisa mendistrupsi berbagai aspek kehidupan global, mulai dari kelangkaan energi dan pangan, hingga gangguan logistik dalam pengiriman, sehingga secara sosial ekonomi dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi hampir di semua negara sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga-harga yang naik. Food and Agriculture Organisasi (FAO) mengatakan bahwa kerusakan tanah dan perubahan iklim bisa menyebabkan penurunan produksi pertanian hingga 50 persen di beberapa wilayah, apalagi status kesuburan tanah di negara seperti Amerika Serikat sudah kehilangan top soil (lapisan tanah atas) sebanyak 50 persen, kemudian 75-85 persen tanah pertanian di Eropa hanya memiliki 2 persen kandungan organik, sedangkan tanah pertanian di Indonesia hanya memiliki 0,5 persen kandungan organik. Akademisi: Pertanian organik bermanfaat bagi kesuburan tanah Tingkatkan kesuburan tanah, Mentan minta petani gunakan pupuk dolomit Polres Pelalawan bangun ratusan sekat kanal cegah karhutla Pewarta: Nanien Yuniar Editor: Alviansyah Pasaribu Copyright © ANTARA 2022. Peningkatan kandungan karbon organik dalam tanah sebesar 0,4 persen setiap tahun dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, serta mendukung pembangunan berkelanjutan","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,jakarta antara kesehatan dan kesuburan tanah punya peranan penting dalam menjaga neksus kehidupan kata ilmuwan bidang microbiology dan agroecology dr nico wanandy peneliti indonesia dari university of new south wales sydney school of biotechnology and biomolecular science kesuburan tanah dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan sosioekonomi juga dalam pencegahan perubahan iklim termasuk perekonomian masyarakat apalagi untuk negara agraris yang alamnya kaya seperti indonesia kata nico di webinar bertajuk save soil selamatkan tanah dikutip dari keterangan resmi senin dia melanjutkan di india penghasilan petani sempat di bawah ratarata lalu pemerintah india menggalakan praktek agrikultur yang mempromosikan kesehatan tanah dan hasilnya penghasilan petani meningkat persen lebih lanjut terkait peranan tanah dan ketersediaan air nico menjelaskan peningkatan persen dari materi karbon di lapisan atas tanah bisa meningkatkan kapasitas tanah dalam menampung air sebesar galon per hektar air yang tersimpan di dalam tanah merupakan sumber dari persen produksi pertanian dunia dan menyumbangkan tidak kurang dari persen kebutuhan air bagi manusia khususnya jika kita mampu meningkatkan kandungan karbon organik dalam tanah persen setiap tahunnya dapat membantu mengurangi resiko bencana alam seperti banjir kekeringan dan badai jadi secara holistik pembangunan berkelanjutan transisi energi bersih soal pangan dan ketersedian air semua kembali ke tanah pungkasnya pada kesempatan berbeda melli darsa dewan pertimbangan kadin mengatakan bahwa saat ini sudah tidak bisa dipungkiri langkah dunia ke depan haruslah langkah yang sejalan dengan prinsip ekologi ekosistem dan strategi pembangunan peradaban dunia ke depan harus seimbang antara ekonomi kemanusiaan dan ekologi sayangnya pada saat kemarin di cop glasgow aspek ekologi tidak diangkat secara holistik khususnya tentang resiko kepunahan tanah kata melli melli mendukung pernyataan presiden joko widodo di sambutannya yang meminta dunia melihat tantangan dan risiko perubahan iklim secara holistik pada saat pembukaan sidang ke assembly of the interparliamentary union ipu and related meetings yang digelar di mangupura hall bali internasional convention center bicc kabupaten badung provinsi bali pada minggu maret benar yang bapak presiden katakan bahwa tantangan perubahan iklim itu bukan hanya mendorong pentingnya transisi ke energi bersih tapi juga soal pangan energi dan pangan punya kaitan erat dengan air tiga ini adalah the nexus that sustains life energi air dan pangan dan ketiga ini sentral ke bagaimana kita menjaga kondisi tanah fertility of the soil is the future of civilization katanya terkait dengan sidang parleman global yang saat ini sedang berlangsung di bali melli berharap pertemuan forum tersebut dapat membahas perubahan iklim secara lebih holstik mencakup ketersediaan energi air dan kondisi tanah kondisi tanah secara langsung mempengaruhi ketersediaan pangan dan ini sejalan dengan sdgs goal yaitu zero hunger saya rasa ini isu yang amat penting dan langsung menyentuh bagi masyarakat pungkasnya sebelumnya presiden joko widodo di pembukaan sidang parlemen dunia yang kali ini bertemakan getting to zero mobilizing parliament to act on climate change tersebut presiden jokowi turut menyerukan risiko perubahan iklim terhadap energi dan pangan menurut presiden isu perubahan iklim sudah sangat sering dibicarakan di dalam pertemuanpertemuan global namun aksi lapangannya belum terlihat jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakankebijakan baik itu di parlemen maupun di pemerintah yaitu adalah perubahan iklim hal yang sering kita lakukan sering kita bicarakan sering diputuskan di dalam pertemuanpertemuan global tetapi aksi lapangannya belum kelihatan ungkapnya presiden mengungkapkan risiko perubahan iklim bisa mendistrupsi berbagai aspek kehidupan global mulai dari kelangkaan energi dan pangan hingga gangguan logistik dalam pengiriman sehingga secara sosial ekonomi dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi hampir di semua negara sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau hargaharga yang naik food and agriculture organisasi fao mengatakan bahwa kerusakan tanah dan perubahan iklim bisa menyebabkan penurunan produksi pertanian hingga persen di beberapa wilayah apalagi status kesuburan tanah di negara seperti amerika serikat sudah kehilangan top soil lapisan tanah atas sebanyak persen kemudian persen tanah pertanian di eropa hanya memiliki persen kandungan organik sedangkan tanah pertanian di indonesia hanya memiliki persen kandungan organik akademisi pertanian organik bermanfaat bagi kesuburan tanah tingkatkan kesuburan tanah mentan minta petani gunakan pupuk dolomit polres pelalawan bangun ratusan sekat kanal cegah karhutla pewarta nanien yuniar editor alviansyah pasaribu copyright antara peningkatan kandungan karbon organik dalam tanah sebesar persen setiap tahun dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir kekeringan dan badai serta mendukung pembangunan berkelanjutan
"Cerita Sandrayati Fay Soal Bahaya Pembangkit Listrik Batubara. Persoalan energi kotor dari pembangkit listrik batubara menarik perhatian seniman muda Sandrayati Fay. Minggu lalu Sandra berbagi cerita usai mengunjungi PLTU Celukan Bawang, Bali, kepada sejumlah anak muda di Jakarta. Di kafe di Kebayoran Baru, Jakarta, musisi berdarah Filipina-Amerika ini mengungkapkan kegelisahan atas rencana ekspansi pembangunan PLTU Celukan Bawang II.“Akhir pekan kemarin aku mengunjungi warga yang masih mempertahankan tanah. Mendengar langsung cerita mereka. Bagaimana dampak PLTU pertama. Bagaimana itu dibangun di tanah pribadi milik warga dengan jalan tak baik,” katanya malam itu didampingi bandnya, Nostress.Dengan ahasa Indonesia lancar, bercampur logat Inggris dan Bali, Sandra menyatakan kegelisahan polusi PLTU yang mungkin dirasakan generasi mendatang.Polusi pembangkit ini tak hanya melukai manusia yang hirup udara pembakaran batubara, juga ‘menyakiti’ tanah dan tumbuhan.“Ini (perubahan iklim) masalah serius di seluruh dunia. Kita semua ada hubungan dengan yang lain.. Dengan tumbuhan, dengan tanah. Udara, tidak ada batasan. Di sini, di Eropa.”Di usia sangat muda, 22 tahun, dia menulis lagu tentang alam, cinta dan identitas. Beberapa lagu terinspirasi dari berbagai perjuangan mempertahanakan alam dari serbuan tambang dan industri ekstraktif lain, misal, lagu “Suara Dunia” dirilis Oktober tahun lalu, terinspirasi dari kisah masyarakat adat Mollo yang berjuang melawan tambang marmer selama 13 tahun.Mama Aleta Baun, tokoh adat perempuan Mollo yang memimpin perjuangan melawan tambang, jadi inspirasi Sandra.Bersama Rara Sekar dari Bandaneira dan Danilla Riyadi, Sandra membentuk proyek bertajuk Dara Muda. Bergiliran mereka merekam dan merilis lagu yang direkam secara di alam terbuka.“Ini (menjaga alam) masalah serius demi anak cucu kita. Perlu ada solidaritas. Ini bukan cuma masalah Bali, masalah tapi untuk kita semua.” Pada kesempatan sama, Peneliti Spesialis Polusi Udara Greenpeace, Lauri Myllivirta mengatakan, PLTU Celukan Bawang dibangun dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tak sesuai standar.Hasil penelitian Greenpeace, PLTU Celukan Bawang baik yang beroperasi maupun akan dibangun menghasilkan limbah yang tak hanya berbahaya bagi manusia, juga satwa laut dan industri wisata di Bali Utara.Salah satu satwa yang terdampak adalah lumba-lumba di Pantai Lovina, daya tarik wisatawan ke Bali Utara.Lumba-lumba terdampak karena pulutan PM 2.5 dan merkuri yang lepas ke udara bersamaan dengan asap pembakaran batubara.PM2.5, materi berukuran lebih kecil dari helai rambut manusia, dilepaskan dalam setiap pembakaran termasuk PLTU. Partikel ini bertahan di udara dalam jangka lama dan bisa terbang ratusan kilometer. Paparan jangka panjang polutan ini bisa menyebabkan asma, infeksi saluran pernapasan akut, kanker paru-paru dan memperpendek harapan hidup manusia.Kadar merkuri di atas 1 ppm dapat menyebabkan kerusakan otak, penurunan IQ, dan kerusakan ginjal serta jantung. Kerusakan neurologis pada janin bisa dimulai pada kadar merkuri diatas 0,58 ppm.Catatan BaliFokus, lembaga yang fokus isu manajemen lingkungan urban, deposisi merkuri dari PLTU Celukan Bawang akan tersebar di ekosistem sensitif antara lain lumba-lumba dan batu karang di Pantai Lovina hingga jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat. Sekitar 650.000 jiwa berada dalam risiko polusi.“Jika dilihat emisi global merkuri, sekitar 24% dari emisi pembakaran batubara. Sekitar 471,57 ton per tahun,” kata Sonia Buftheim dari BaliFokus Asia.Mengutip data Basel Convention Regional Center (BCRC) for South East Asia per November 2017, dari 21 gigawatt PLTU terpasang di Indonesia melepaskan emisi merkuri empat ton per tahun. Namun, katanya, perlu digarisbawahi angka ini hanya tiga PLTU. PLTU eksisting di Indonesia hingga 2017 jauh lebih banyak.Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata pada September 2017, yang mewajibkan mengontrol dan mengurangi emisi merkuri bersumber dari PLTU batubara, pembakaran batubara untuk industri, smelter, fasilitas insinerator sampah, dan fasilitas produksi semen. Dengan kata lain, Indonesia salah satu negara penandatangan konvensi ini wajib menyusun , menetapkan tujuan dan menetapkan nilai ambang batas, menetapkan strategi kontrol multi polutan, dan menetapkan strategi kontrol lain.“Selain menghapus perdagangan merkuri, identifikasi dan membersihkan lahan tercemar, solusi lain mengapus PLTU batubara.”BaliFokus mendampingi korban PLTU Mpanau, Palu. Setidaknya ada 14 orang tinggal di sekitar PLTU menderita sakit parah, mulai dari kanker nosofaring, hingga paru-paru. Sebagian korban sudah meninggal dunia sejak 2015. Sebagian lain masih dirawat di rumah sakit.Pesannya jelas, kata Sonia, setop energi kotor terutama di pulau kecil dan dukung energi terbarukan, terutama di Bali dengan jadikan pulau ini pulau berkelanjutan ( Sebelumnya, akhir Juni lalu, sembilan organisasi lingkungan hidup Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum (Sahabat Pengadilan) kepada hakim PTUN Denpasar terkait gugatan ekspansi PLTU Celukan Bawang. Proyek ini dianggap tak memenuhi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. 32/2009 dan merongrong komitmen iklim internasional Indonesia. itu menyebutkan, perluasan PLTU Celukan Bawang tak menyertakan analisis komprehensif dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan penerbitan izin lingkungan.Padahal, izin lingkungan harusnya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan amdal yang menganalisis komprehensif bagaimana dampak proyek terhadap lingkungan.“Amicus meyakini, kewajiban hukum dan ketentuan dalam UU PPLH berikut turunannya memberikan alasan bagi majelis membatalkan izin lingkungan PLTU batubara yang tak mempertimbangkan dampak perubahan iklim,” kata Margareta Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan ICEL.Ekspansi PLTU Celukan Bawang, katanya, akan membakar hampir tiga juta ton batubara per tahun selama 30 tahun beroperasi. Pembangkit ini akan melepaskan lebih dari 200 juta ton CO2.“Sangat mungkin proyek akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca 29% pada 2030 atau 41% dengan bantuan internasional.”Sarah Burt dari Earthjustice mengatakan, Indonesia akan kesulitan memenuhi komitmen iklim tanpa perhitungan akurat mengenai pembangunan berbasis bahan bakar fosil seperti PLTU Celukan Bawang.“Analisis dampak perubahan iklim adalah instrumen penting dalam menstabilkan iklim untuk melindungi terumbu karang, perikanan dan masyarakat pesisir di Bali dan seluru dunia,” kata Sarah. Keterangan foto utama: Rainbow Warrior Rejecting Coal Power Plant. Foto: Made Nagi, Greenpeace","[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional
polusi udara",cerita sandrayati fay soal bahaya pembangkit listrik batubara persoalan energi kotor dari pembangkit listrik batubara menarik perhatian seniman muda sandrayati fay minggu lalu sandra berbagi cerita usai mengunjungi pltu celukan bawang bali kepada sejumlah anak muda di jakarta di kafe di kebayoran baru jakarta musisi berdarah filipinaamerika ini mengungkapkan kegelisahan atas rencana ekspansi pembangunan pltu celukan bawang iiakhir pekan kemarin aku mengunjungi warga yang masih mempertahankan tanah mendengar langsung cerita mereka bagaimana dampak pltu pertama bagaimana itu dibangun di tanah pribadi milik warga dengan jalan tak baik katanya malam itu didampingi bandnya nostressdengan ahasa indonesia lancar bercampur logat inggris dan bali sandra menyatakan kegelisahan polusi pltu yang mungkin dirasakan generasi mendatangpolusi pembangkit ini tak hanya melukai manusia yang hirup udara pembakaran batubara juga menyakiti tanah dan tumbuhanini perubahan iklim masalah serius di seluruh dunia kita semua ada hubungan dengan yang lain dengan tumbuhan dengan tanah udara tidak ada batasan di sini di eropadi usia sangat muda tahun dia menulis lagu tentang alam cinta dan identitas beberapa lagu terinspirasi dari berbagai perjuangan mempertahanakan alam dari serbuan tambang dan industri ekstraktif lain misal lagu suara dunia dirilis oktober tahun lalu terinspirasi dari kisah masyarakat adat mollo yang berjuang melawan tambang marmer selama tahunmama aleta baun tokoh adat perempuan mollo yang memimpin perjuangan melawan tambang jadi inspirasi sandrabersama rara sekar dari bandaneira dan danilla riyadi sandra membentuk proyek bertajuk dara muda bergiliran mereka merekam dan merilis lagu yang direkam secara di alam terbukaini menjaga alam masalah serius demi anak cucu kita perlu ada solidaritas ini bukan cuma masalah bali masalah tapi untuk kita semua pada kesempatan sama peneliti spesialis polusi udara greenpeace lauri myllivirta mengatakan pltu celukan bawang dibangun dengan analisis mengenai dampak lingkungan amdal tak sesuai standarhasil penelitian greenpeace pltu celukan bawang baik yang beroperasi maupun akan dibangun menghasilkan limbah yang tak hanya berbahaya bagi manusia juga satwa laut dan industri wisata di bali utarasalah satu satwa yang terdampak adalah lumbalumba di pantai lovina daya tarik wisatawan ke bali utaralumbalumba terdampak karena pulutan pm dan merkuri yang lepas ke udara bersamaan dengan asap pembakaran batubarapm materi berukuran lebih kecil dari helai rambut manusia dilepaskan dalam setiap pembakaran termasuk pltu partikel ini bertahan di udara dalam jangka lama dan bisa terbang ratusan kilometer paparan jangka panjang polutan ini bisa menyebabkan asma infeksi saluran pernapasan akut kanker paruparu dan memperpendek harapan hidup manusiakadar merkuri di atas ppm dapat menyebabkan kerusakan otak penurunan iq dan kerusakan ginjal serta jantung kerusakan neurologis pada janin bisa dimulai pada kadar merkuri diatas ppmcatatan balifokus lembaga yang fokus isu manajemen lingkungan urban deposisi merkuri dari pltu celukan bawang akan tersebar di ekosistem sensitif antara lain lumbalumba dan batu karang di pantai lovina hingga jalak bali di taman nasional bali barat sekitar jiwa berada dalam risiko polusijika dilihat emisi global merkuri sekitar dari emisi pembakaran batubara sekitar ton per tahun kata sonia buftheim dari balifokus asiamengutip data basel convention regional center bcrc for south east asia per november dari gigawatt pltu terpasang di indonesia melepaskan emisi merkuri empat ton per tahun namun katanya perlu digarisbawahi angka ini hanya tiga pltu pltu eksisting di indonesia hingga jauh lebih banyakindonesia telah meratifikasi konvensi minamata pada september yang mewajibkan mengontrol dan mengurangi emisi merkuri bersumber dari pltu batubara pembakaran batubara untuk industri smelter fasilitas insinerator sampah dan fasilitas produksi semen dengan kata lain indonesia salah satu negara penandatangan konvensi ini wajib menyusun menetapkan tujuan dan menetapkan nilai ambang batas menetapkan strategi kontrol multi polutan dan menetapkan strategi kontrol lainselain menghapus perdagangan merkuri identifikasi dan membersihkan lahan tercemar solusi lain mengapus pltu batubarabalifokus mendampingi korban pltu mpanau palu setidaknya ada orang tinggal di sekitar pltu menderita sakit parah mulai dari kanker nosofaring hingga paruparu sebagian korban sudah meninggal dunia sejak sebagian lain masih dirawat di rumah sakitpesannya jelas kata sonia setop energi kotor terutama di pulau kecil dan dukung energi terbarukan terutama di bali dengan jadikan pulau ini pulau berkelanjutan sebelumnya akhir juni lalu sembilan organisasi lingkungan hidup indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum sahabat pengadilan kepada hakim ptun denpasar terkait gugatan ekspansi pltu celukan bawang proyek ini dianggap tak memenuhi uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup uu pplh no dan merongrong komitmen iklim internasional indonesia itu menyebutkan perluasan pltu celukan bawang tak menyertakan analisis komprehensif dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan penerbitan izin lingkunganpadahal izin lingkungan harusnya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan amdal yang menganalisis komprehensif bagaimana dampak proyek terhadap lingkunganamicus meyakini kewajiban hukum dan ketentuan dalam uu pplh berikut turunannya memberikan alasan bagi majelis membatalkan izin lingkungan pltu batubara yang tak mempertimbangkan dampak perubahan iklim kata margareta quina kepala divisi pencemaran lingkungan icelekspansi pltu celukan bawang katanya akan membakar hampir tiga juta ton batubara per tahun selama tahun beroperasi pembangkit ini akan melepaskan lebih dari juta ton cosangat mungkin proyek akan menghambat pencapaian komitmen internasional indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca pada atau dengan bantuan internasionalsarah burt dari earthjustice mengatakan indonesia akan kesulitan memenuhi komitmen iklim tanpa perhitungan akurat mengenai pembangunan berbasis bahan bakar fosil seperti pltu celukan bawanganalisis dampak perubahan iklim adalah instrumen penting dalam menstabilkan iklim untuk melindungi terumbu karang perikanan dan masyarakat pesisir di bali dan seluru dunia kata sarah keterangan foto utama rainbow warrior rejecting coal power plant foto made nagi greenpeace
"Kala Greenpeace Putus Hubungan dengan Asia Pulp and Paper. Setelah lima tahun ikut memantau perkembangan implementasi kebijakan perlindungan hutan (/FCP) produsen kertas dunia, Asia Pulp and Paper (APP), Grup Sinar Mas, Greenpeace memutuskan menarik diri. Greenpeace menilai, produksi bubur kertas perusahaan ini masih terkait deforestasi.Analisis pemetaan terbaru Greenpeace Internasional mengungkapkan, hampir 8.000 hektar hutan dan lahan gambut ditebang pada dua konsesi terkait APP dan perusahaan induk Sinar Mas sejak 2013.Pada 2013, dalam sebuah kesepakatan dimediasi lembaga The Forest Trust, APP menyampaikan komitmen mengakhiri penebangan hutan alam Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik bubur kertas mereka. Selain itu, APP juga berkomitmen meningkatkan transparansi akuntabilitas dalam proses penebangan. Termasuk juga berupaya melindungi hutan tersisa di konseri mereka, meningkatkan pengelolaan lahan gambut dan bekerjasama dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial.“Keputusan APP jadi sebuah titik balik dalam peran industri yang selama ini lekat dengan kehancuran hutan hujan tropis yang tersisa,” kata Scott Poynton, Direktur Eksekutif TFT, pada 2013 dikutip dari berita , sebelumnya. TFT bersama Greenpeace membantu APP membuat panduan konservasi bagi pebisnis kayu raksasa ini.Sejak komitmen itu, Greenpeace pun menyetop kampanye aktif melawan APP dan terlibat memantau pelaksanaan kebijakan konservasi hutan ini. Dalam kurun waktu lima tahun itu, Greenpeace terlibat dan mendukung APP serta memberikan saran dalam menerapkan FCP.Sempat pada Maret 2015, kala kasus pembunuhan Indra, petani Tebo, Jambi, Greenpeace, menarik diri sementara dalam setiap keterlibatan dengan APP dan fokus mendorong penyelesaian isu serius yang muncul dalam kasus itu.“Itu kita naik turun. Kemudian mereka mau apa yang diminta oleh masyarakat dan publik, maka kita terus mendampingi mereka,” kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia. Berbagai kemajuan dicapai seperti, melakukan pendekatan stok karbon tinggi (), nilai konservasi tinggi (), dan program memblokir saluran drainase di lahan gambut. APP sendiri mengklaim lebih dari setengah juta hektar hutan di dalam konsesi maupun areal milik pemasok telah dilestarikan.Sayangnya, berbagai masalah masih berlanjut, termasuk pembukaan hutan dan pembalakan liar oleh pihak ketiga. Baru-baru ini temuan lapangan Greenpeace, APP masih melakukan praktik deforestasi.Kiki mengatakan, temuan ini terkonfirmasi dalam analisis pemetaan Greenpeace Internasional melalui citra satelit.Greenpeace menyebut, APP atau Grup Sinar Mas gagal mengakui keterkaitan ke sejumlah perusahaan bubur kayu lain, termasuk sejumlah pemasok ‘independen’ APP.“Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dimiliki karyawan perusahaan Sinar Mas Group, termasuk sejumlah anggota keluarga Widjaja, melalui jaringan perusahaan induk,” katanya.Dalam keterangan Greenpeace menyebut, salah satu perusahaan bubur kayu di Kalimantan Barat yakni PT Muara Sungai Landak (MSL) dimiliki dua karyawan perusahaan yang terafiliasi dengan APP yaitu Sinar Mas Forestry. MSL terindikasi menebang hutan dan lahan gambut hampir 3.000 hektar sejak 2013.Greenpeace mau terlibat, katanya, niatan awal kalau bisa mendorong APP yang merupakan perusahaan kayu dan bubur kertas terbesar di Indonesia untuk melakukan kebijakan FCP, bisa mendorong industri ikut menyelamatkan hutan.“Sampai kemarin Desember ada investigasi dari AP () ada karyawan dari Sinarmas Grup bertindak sebagai pemilik perusahaan dan banyak yang disebut APP sebagai pemasok independen, mereka melakukan deforestasi dan pembakaran,” ucap Kiki. Temuan itu kemudian disampaikan kepada tim untuk melakukan penyelidikan sendiri. Hasilnya, ditemukan ada kerusakan hutan di sana. Greenpeace sudah menyampaikan hal itu. Perusahaan menyampaikan itu dilakukan karyawan bukan APP langsung.“Menurut kita, ini bisa. Jadi harus semua grup itu menjalankan kebijakan. Meskipun mereka sampaikan ini dari grup keluarga lain tapi kami tidak tolerir.”Apalagi, katanya, perusahaan baru bertindak setelah ada laporan dari pihak lain. Mereka, katanya, sudah punya komitmen, seharusnya mendeteksi sejak awal. “Saat mereka mendapatkan pemasok independen, harusnya investigasi dulu.”Sejak 2013, kata Kiki, MSL sudah membuka hutan. Dari hasil temuan Greenpeace, ada beberapa nama merupakan karyawan APP dan Sinarmas terkait di situ, seperti Justinus Indrayanto dan Hendy Lie. Mereka karyawan Sinar Mas Forestry, berdasarkan informasi publik yang tidak pernah dibantah APP. Sinar Mas Forestry adalah anak perusahaan, bagian dari operasi APP dan tunduk pada FCP.Profil perusahaan resmi menunjukkan, Justinus dan Hendy memiliki PT. Cakrawala Nusantara Cemerlang dan PT. Cemerlang Bumi Raya, memiliki PT Graha Bumi Makmur dan PT. Graha Cemerlang Jaya. Keduanya juga bertindak sebagai direktur dan komisaris di kedua perusahaan induk terakhir, yang pada gilirannya memiliki MSL secara keseluruhan.Perusahaan lain, bergerak di bidang tambang, Golden Energy and Resource (GEAR) telah terbuka mengakui punya PT Hutan Rindang Banua (HRB), konsesi kayu dan bubur kertas seluas 265.095 hektar di Kalimantan Selatan.Berdasarkan analisis citra satelit sejak 2013, di konsesi milik HRB, sekitar 5.000 hektar hutan ditebang. Dari hasil analisis Greenpeace, katanya, sejak 2013, di konsesi HRB itu ada 5.000 hektar hutan sudah ditebang. “Ini memang bukan APP, tapi ini Sinar Mas. Yang kita minta itu APP dan Sinar Mas. Mungkin dari sisi keluarga beda. Karena keluarga Wijaya ini banyak, kita mau tahu.”“Yang mereka sampaikan itu tidak di bawah anggota keluarganya Teguh Wijaya, yang APP ini Teguh Wijaya. Yang GEAR itu Franky Wijaya. Bukan anak, tapi keponakan, tapi tetap grupnya. Jadi kita tetap bisa terima. Jadi walau itu langsung APP, itu tetap bawa nama Sinar Mas. Apalagi ini terkait dengan konsesi kayu di Kalimantan,” katanya.Greenpeace, katanya, meminta APP-Sinar Mas menjelaskan temuan itu. Kedua perusahaan yang terkait dengan APP, gagal memberikan penjelasan kredibel atau mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Temuan baru ini, katanya, menunjukkan APP maupun Sinar Mas tak serius berkomitmen kebijakan nol-deforestasi yang mereka buat.Dia mendesak, Sinar Mas Group segera membuka terang benderang hubungan kepemilikan dengan perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai konsesi, menghentikan pembukaan hutan serta memulihkan lahan yang mereka rusak. Menurut dia, hanya tindakan inilah yang dapat menyelamatkan APP maupun Sinar Mas dari protes masyarakat dan risiko ditinggalkan pelanggan mereka.“Semua pelanggan dan investor APP, Sinar Mas harus menuntut perusahaan-perusahaan ini berterus terang soal kepemilikan atau hubungan perusahaan yang terkait dengan mereka.”“Segera menghentikan praktik-praktik deforestasi baik APP, Sinar Mas atau perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan grup Sinar Mas. Jika ini tidak dipatuhi, semua pelanggan harus membatalkan kontrak dan menjauhi APP, Sinar Mas.”Setelah putusan hubungan ini, katanya, kalau ada temuan lapangan langsung sampaikan ke publik. “Selama ini, kita langsung tanyakan ke mereka, kalau kita ada temuan karena kita ingin mengawal FCP ini sukses.”Dalam perjalanan ada naik turun, ada perbaikan, ada pelanggaran. “Tapi kita lihat ini kategori bisa mereka perbaiki cepat atau . Begitu cepat, kita ke publik. Yang ini, kita sudah sampaikan ke mereka juga tapi jawaban tidak bisa kami terima. Jawaban mereka tidak bahwa mereka akan lakukan atau . Jadi dari sisi strategi ini lemah. Kita sudah bilang dari awal, kalau kalian tidak , kita akan sampaikan ke publik. Ini pilihan.” Menanggapi hal ini, APP dalam keterangan tertulis yang diterima kecewa dengan pernyataan Greenpeace. Selama ini, Greenpeace menjadi mitra integral dalam perjalanan keberlanjutan APP sejak 2013. Keterlibatan dan dukungan Greenpeace untuk APP dianggap menghasilkan banyak kemajuan dalam memerangi deforestasi di Indonesia.“Greenpeace berperan penting dalam penyusunan kebijakan konservasi hutan, yang membantu APP mencapai rantai pasokan bebas deforestasi,” bunyi keterangan itu.APP juga telah mengidentifikasi dan melindungi lebih 600.000 hektar hutan alam melalui penerapan pendekatan stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi dalam konsesi mereka dan pemasok (pihak ketiga).“Pernyataan Greenpeace, bagaimanapun, telah memperluas masalah ini ke seluruh Grup Sinar Mas, yang berada di luar lingkup FCP,” katanya. Selama tiga bulan terakhir, APP telah berkomunikasi dengan Greenpeace secara transparan untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam AP.“Kami telah memberikan konteks tentang masalah kepemilikan dalam rantai pasokan kami dan menjelaskan APP akan menolak setiap perusahaan yang melanggar FCP. Kami terlepas dari siapa pemegang saham mereka, bahkan jika mereka adalah organisasi milik keluarga Widjaya. Sinar Mas Forestry adalah divisi dalam APP dan bukan perusahaan saudara, dan karena itu, APP bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh SMF.”APP mengatakan, isu-isu yang dikutip Greenpeace dalam pernyataan mereka berfokus pada tindakan bisnis yang tak berada di bawah yurisdiksi langsung APP. Bahkan, berada di luar komitmen FCP asli.“Kami diberitahu tentang niat Greenpeace untuk mengurangi keterlibatan mereka dengan APP pada Februari, sebagian sebagai hasil dari kekhawatiran yang diangkat dalam laporan AP.”Mengenai masalah terjadi di MSL, menurut APP, pada 2014, para pemangku kepentingan meminta APP untuk memperjelas hubungan dengan 70 perusahaan kehutanan termasuk MSL. APP pun menunjuk empat auditor besar sebagai pihak independen untuk mengaudit hubungan APP dengan MSL dan perusahaan lain di dalam dan luar rantai pasokan APP. Hal ini dilakukan untuk menentukan hubungan ekonomi APP dengan mereka.“Audit menyimpulkan, MSL tak memiliki hubungan dengan APP dan tak ada kayu mereka dari rantai pasokan kami. Itu tetap berlaku sampai hari ini.”“Sebagai akibat dari tuduhan yang dibuat dalam laporan AP, kami melakukan penyelidikan dan menemukan, tiga pemegang saham MSL, dan tak termasuk dua seperti yang tercantum dalam laporan dan pernyataan Greenpeace, memiliki hubungan dengan APP. Dua mantan karyawan APP yang meninggalkan kami pada Oktober 2015 dan November 2015. Satu adalah karyawan saat ini belum menyatakan kepemilikan saham dan posisi dalam MSL.”“Ini merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik APP karena menunjukkan konflik kepentingan langsung. Karyawan itu diberhentikan dengan segera.” Hasil investigasi ini segera disampaikan kepada Greenpeace.Selain itu, perusahaan lain yang diangkat dalam pernyataan Greenpeace: GEAR, APP tak dapat berbicara atas nama mereka. GEAR, sebut APP, beroperasi independen dan tak memasok kayu ke APP.“Luas lahan 8.000 hektar yang disebutkan dalam pernyataan mengacu pada konsesi yang tak dimiliki APP, dan yang tak memiliki yurisdiksi atasnya. APP tidak membeli pasokan kayu dari pemilik konsesi ini.“Meski begitu, APP mengakui, Greenpeace, bersama LSM lain telah bersusah payah menunjukkan kepada APP bahwa pengelolaan hutan yang bertanggung jawab tak hanya penting dalam memerangi perubahan iklim, juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan.Hal ini juga telah jadi faktor kunci dalam mengubah budaya organisasi APP, yang telah berkontribusi pada kemajuan hingga kini.Link pemantauan Greenpeace:Foto utama: Alat berat milik PT Mutiara Sabuk Katulistiwa (MSK) dengan PT Setia Agro Lestari (SAL) melakukan pembuatan kanal di areal moratorium SMG/APP di kawasan yang menjadi komitmen. Foto pemantauan terhadap komitmen kebijakan konservasi hutan APP ini diambil oleh Jikalahari ini pada September 2014. Foto : Jikalahari","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
perjanjian internasional",kala greenpeace putus hubungan dengan asia pulp and paper setelah lima tahun ikut memantau perkembangan implementasi kebijakan perlindungan hutan fcp produsen kertas dunia asia pulp and paper app grup sinar mas greenpeace memutuskan menarik diri greenpeace menilai produksi bubur kertas perusahaan ini masih terkait deforestasianalisis pemetaan terbaru greenpeace internasional mengungkapkan hampir hektar hutan dan lahan gambut ditebang pada dua konsesi terkait app dan perusahaan induk sinar mas sejak pada dalam sebuah kesepakatan dimediasi lembaga the forest trust app menyampaikan komitmen mengakhiri penebangan hutan alam indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik bubur kertas mereka selain itu app juga berkomitmen meningkatkan transparansi akuntabilitas dalam proses penebangan termasuk juga berupaya melindungi hutan tersisa di konseri mereka meningkatkan pengelolaan lahan gambut dan bekerjasama dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosialkeputusan app jadi sebuah titik balik dalam peran industri yang selama ini lekat dengan kehancuran hutan hujan tropis yang tersisa kata scott poynton direktur eksekutif tft pada dikutip dari berita sebelumnya tft bersama greenpeace membantu app membuat panduan konservasi bagi pebisnis kayu raksasa inisejak komitmen itu greenpeace pun menyetop kampanye aktif melawan app dan terlibat memantau pelaksanaan kebijakan konservasi hutan ini dalam kurun waktu lima tahun itu greenpeace terlibat dan mendukung app serta memberikan saran dalam menerapkan fcpsempat pada maret kala kasus pembunuhan indra petani tebo jambi greenpeace menarik diri sementara dalam setiap keterlibatan dengan app dan fokus mendorong penyelesaian isu serius yang muncul dalam kasus ituitu kita naik turun kemudian mereka mau apa yang diminta oleh masyarakat dan publik maka kita terus mendampingi mereka kata kiki taufik kepala kampanye hutan global greenpeace indonesia berbagai kemajuan dicapai seperti melakukan pendekatan stok karbon tinggi nilai konservasi tinggi dan program memblokir saluran drainase di lahan gambut app sendiri mengklaim lebih dari setengah juta hektar hutan di dalam konsesi maupun areal milik pemasok telah dilestarikansayangnya berbagai masalah masih berlanjut termasuk pembukaan hutan dan pembalakan liar oleh pihak ketiga barubaru ini temuan lapangan greenpeace app masih melakukan praktik deforestasikiki mengatakan temuan ini terkonfirmasi dalam analisis pemetaan greenpeace internasional melalui citra satelitgreenpeace menyebut app atau grup sinar mas gagal mengakui keterkaitan ke sejumlah perusahaan bubur kayu lain termasuk sejumlah pemasok independen appperusahaanperusahaan ini sebenarnya dimiliki karyawan perusahaan sinar mas group termasuk sejumlah anggota keluarga widjaja melalui jaringan perusahaan induk katanyadalam keterangan greenpeace menyebut salah satu perusahaan bubur kayu di kalimantan barat yakni pt muara sungai landak msl dimiliki dua karyawan perusahaan yang terafiliasi dengan app yaitu sinar mas forestry msl terindikasi menebang hutan dan lahan gambut hampir hektar sejak greenpeace mau terlibat katanya niatan awal kalau bisa mendorong app yang merupakan perusahaan kayu dan bubur kertas terbesar di indonesia untuk melakukan kebijakan fcp bisa mendorong industri ikut menyelamatkan hutansampai kemarin desember ada investigasi dari ap ada karyawan dari sinarmas grup bertindak sebagai pemilik perusahaan dan banyak yang disebut app sebagai pemasok independen mereka melakukan deforestasi dan pembakaran ucap kiki temuan itu kemudian disampaikan kepada tim untuk melakukan penyelidikan sendiri hasilnya ditemukan ada kerusakan hutan di sana greenpeace sudah menyampaikan hal itu perusahaan menyampaikan itu dilakukan karyawan bukan app langsungmenurut kita ini bisa jadi harus semua grup itu menjalankan kebijakan meskipun mereka sampaikan ini dari grup keluarga lain tapi kami tidak tolerirapalagi katanya perusahaan baru bertindak setelah ada laporan dari pihak lain mereka katanya sudah punya komitmen seharusnya mendeteksi sejak awal saat mereka mendapatkan pemasok independen harusnya investigasi dulusejak kata kiki msl sudah membuka hutan dari hasil temuan greenpeace ada beberapa nama merupakan karyawan app dan sinarmas terkait di situ seperti justinus indrayanto dan hendy lie mereka karyawan sinar mas forestry berdasarkan informasi publik yang tidak pernah dibantah app sinar mas forestry adalah anak perusahaan bagian dari operasi app dan tunduk pada fcpprofil perusahaan resmi menunjukkan justinus dan hendy memiliki pt cakrawala nusantara cemerlang dan pt cemerlang bumi raya memiliki pt graha bumi makmur dan pt graha cemerlang jaya keduanya juga bertindak sebagai direktur dan komisaris di kedua perusahaan induk terakhir yang pada gilirannya memiliki msl secara keseluruhanperusahaan lain bergerak di bidang tambang golden energy and resource gear telah terbuka mengakui punya pt hutan rindang banua hrb konsesi kayu dan bubur kertas seluas hektar di kalimantan selatanberdasarkan analisis citra satelit sejak di konsesi milik hrb sekitar hektar hutan ditebang dari hasil analisis greenpeace katanya sejak di konsesi hrb itu ada hektar hutan sudah ditebang ini memang bukan app tapi ini sinar mas yang kita minta itu app dan sinar mas mungkin dari sisi keluarga beda karena keluarga wijaya ini banyak kita mau tahuyang mereka sampaikan itu tidak di bawah anggota keluarganya teguh wijaya yang app ini teguh wijaya yang gear itu franky wijaya bukan anak tapi keponakan tapi tetap grupnya jadi kita tetap bisa terima jadi walau itu langsung app itu tetap bawa nama sinar mas apalagi ini terkait dengan konsesi kayu di kalimantan katanyagreenpeace katanya meminta appsinar mas menjelaskan temuan itu kedua perusahaan yang terkait dengan app gagal memberikan penjelasan kredibel atau mengambil tindakan untuk menyelesaikannya temuan baru ini katanya menunjukkan app maupun sinar mas tak serius berkomitmen kebijakan noldeforestasi yang mereka buatdia mendesak sinar mas group segera membuka terang benderang hubungan kepemilikan dengan perusahaanperusahaan lain yang mempunyai konsesi menghentikan pembukaan hutan serta memulihkan lahan yang mereka rusak menurut dia hanya tindakan inilah yang dapat menyelamatkan app maupun sinar mas dari protes masyarakat dan risiko ditinggalkan pelanggan merekasemua pelanggan dan investor app sinar mas harus menuntut perusahaanperusahaan ini berterus terang soal kepemilikan atau hubungan perusahaan yang terkait dengan merekasegera menghentikan praktikpraktik deforestasi baik app sinar mas atau perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan grup sinar mas jika ini tidak dipatuhi semua pelanggan harus membatalkan kontrak dan menjauhi app sinar massetelah putusan hubungan ini katanya kalau ada temuan lapangan langsung sampaikan ke publik selama ini kita langsung tanyakan ke mereka kalau kita ada temuan karena kita ingin mengawal fcp ini suksesdalam perjalanan ada naik turun ada perbaikan ada pelanggaran tapi kita lihat ini kategori bisa mereka perbaiki cepat atau begitu cepat kita ke publik yang ini kita sudah sampaikan ke mereka juga tapi jawaban tidak bisa kami terima jawaban mereka tidak bahwa mereka akan lakukan atau jadi dari sisi strategi ini lemah kita sudah bilang dari awal kalau kalian tidak kita akan sampaikan ke publik ini pilihan menanggapi hal ini app dalam keterangan tertulis yang diterima kecewa dengan pernyataan greenpeace selama ini greenpeace menjadi mitra integral dalam perjalanan keberlanjutan app sejak keterlibatan dan dukungan greenpeace untuk app dianggap menghasilkan banyak kemajuan dalam memerangi deforestasi di indonesiagreenpeace berperan penting dalam penyusunan kebijakan konservasi hutan yang membantu app mencapai rantai pasokan bebas deforestasi bunyi keterangan ituapp juga telah mengidentifikasi dan melindungi lebih hektar hutan alam melalui penerapan pendekatan stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi dalam konsesi mereka dan pemasok pihak ketigapernyataan greenpeace bagaimanapun telah memperluas masalah ini ke seluruh grup sinar mas yang berada di luar lingkup fcp katanya selama tiga bulan terakhir app telah berkomunikasi dengan greenpeace secara transparan untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam apkami telah memberikan konteks tentang masalah kepemilikan dalam rantai pasokan kami dan menjelaskan app akan menolak setiap perusahaan yang melanggar fcp kami terlepas dari siapa pemegang saham mereka bahkan jika mereka adalah organisasi milik keluarga widjaya sinar mas forestry adalah divisi dalam app dan bukan perusahaan saudara dan karena itu app bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh smfapp mengatakan isuisu yang dikutip greenpeace dalam pernyataan mereka berfokus pada tindakan bisnis yang tak berada di bawah yurisdiksi langsung app bahkan berada di luar komitmen fcp aslikami diberitahu tentang niat greenpeace untuk mengurangi keterlibatan mereka dengan app pada februari sebagian sebagai hasil dari kekhawatiran yang diangkat dalam laporan apmengenai masalah terjadi di msl menurut app pada para pemangku kepentingan meminta app untuk memperjelas hubungan dengan perusahaan kehutanan termasuk msl app pun menunjuk empat auditor besar sebagai pihak independen untuk mengaudit hubungan app dengan msl dan perusahaan lain di dalam dan luar rantai pasokan app hal ini dilakukan untuk menentukan hubungan ekonomi app dengan merekaaudit menyimpulkan msl tak memiliki hubungan dengan app dan tak ada kayu mereka dari rantai pasokan kami itu tetap berlaku sampai hari inisebagai akibat dari tuduhan yang dibuat dalam laporan ap kami melakukan penyelidikan dan menemukan tiga pemegang saham msl dan tak termasuk dua seperti yang tercantum dalam laporan dan pernyataan greenpeace memiliki hubungan dengan app dua mantan karyawan app yang meninggalkan kami pada oktober dan november satu adalah karyawan saat ini belum menyatakan kepemilikan saham dan posisi dalam mslini merupakan pelanggaran terhadap kode etik app karena menunjukkan konflik kepentingan langsung karyawan itu diberhentikan dengan segera hasil investigasi ini segera disampaikan kepada greenpeaceselain itu perusahaan lain yang diangkat dalam pernyataan greenpeace gear app tak dapat berbicara atas nama mereka gear sebut app beroperasi independen dan tak memasok kayu ke appluas lahan hektar yang disebutkan dalam pernyataan mengacu pada konsesi yang tak dimiliki app dan yang tak memiliki yurisdiksi atasnya app tidak membeli pasokan kayu dari pemilik konsesi inimeski begitu app mengakui greenpeace bersama lsm lain telah bersusah payah menunjukkan kepada app bahwa pengelolaan hutan yang bertanggung jawab tak hanya penting dalam memerangi perubahan iklim juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaanhal ini juga telah jadi faktor kunci dalam mengubah budaya organisasi app yang telah berkontribusi pada kemajuan hingga kinilink pemantauan greenpeacefoto utama alat berat milik pt mutiara sabuk katulistiwa msk dengan pt setia agro lestari sal melakukan pembuatan kanal di areal moratorium smgapp di kawasan yang menjadi komitmen foto pemantauan terhadap komitmen kebijakan konservasi hutan app ini diambil oleh jikalahari ini pada september foto jikalahari
"Beratnya Andalkan Energi Batubara, dari Subsidi sampai Biaya Kesehatan Tinggi. Batubara jadi sumber energi utama Indonesia membebani pemerintah ratusan juta dolar dalam bentuk subsidi dan dampak negatif bagi kesehatan warga. Subsidi batubara dapat menjebak Indonesia ke dalam situasi biaya listrik dan kesehatan tinggi pada masa depan.“Ini dapat dicegah jika pemerintah berinvestasi pada sumber listrik terbarukan. Pemerintah harus mulai hentikan subsidi batubara dan berinvestasi pada kesehatan dan energi bersih,” kata Henny, peneliti The International Institute for Sustainable Development (IISD), dalam peluncuran laporan “”, minggu lalu di Jakarta.Mengutip data WHO 2016, kata Henny, pada 2015 setidaknya ada 1,3 juta kematian karena penyakit tidak menular (PTM), yang menurut Health and Environment Alliance terutama karena polusi udara. Jumlah ini, lebih dua pertiga dari total kematian di Indonesia pada tahun sama.“Polusi udara akibat pembakaran batubara jadi penyumbang cukup besar PTM karena Indonesia merupakan satu dari lima negara produsen terbesar batubara di dunia, pengekspor kedua terbesar dan 60% listrik dari PLTU,” katanya.Polusi udara mempengaruhi sistem pernapasan, kardiovaskular, saraf dan menyebabkan PTM serius seperti penyakit jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, infeksi saluran pernapasan bawah, penyakit kardiovaskular, infeksi saluran pernapasan bawah akut, asma serta kanker paru-paru.Meski demikian, katanya, penelitian dampak langsung polusi udara dari batubara masih kurang. Pengukuran polutan udara dari pembakaran masih jarang di Indonesia. Padahal, katanya, setiap pembakaran batubara mengeluarkan NO2, SO2, PM, arsenik, cadmium, timbel, dan merkuri,Pengukuran PM2.5 baru tersedia di Jakarta Pusat, daerah-daerah lain di Indonesia, tak ada. Pengukuran pada 2017, rata-rata PM2.5 di Jakarta Pusat 28,4 mikrogram per meter kubik. Angka ini 87% jauh di atas pedoman kualitas udara standar WHO, yakni 10 mikrogram per meter kubik.Selain pengukuran masih jarang, standar emisi untuk pembangkit listrik batubara di Indonesia, jauh lebih lemah dibandingkan negara-negara lain. Bahkan, untuk PLTU baru tak punya standar untuk emisi merkuri.“Berarti pembangkit listrik batubara di Indonesia jauh lebih polutif dibandingan di negara-negara tetangga.” Henny bilang, pada 2011, Indonesia mencatat kematian tertinggi karena emisi batubara dibandingkan negara tetangga lain. Diperkirakan sekitar 7.480 kematian tambahan per tahun karena pembakaran batubara. Angka ini, hampir dua kali lipat dari Vietnam dengan 4.250 kematian tambahan per tahun, atau hampir enam kali lipat Thailand, dengan 1.330 kematian per tahun.Dengan rencana penambahan pembangunan PLTU baru beberapa tahun ke depan, kematian dini tambahan bisa naik 25.000 per tahun.“Lebih tiga kali lipat dari 2011,” katanya sembari bilang penyakit utama adalah stroke dan jantung iskemik.Lantas apa saja biaya kesehatan akibat polusi pembakaran batubara di Indonesia?PTM oleh polusi udara dari batubara bikin beban signifikan bagi pengeluaran penduduk Indonesia baik keluarga maupun nasional.Mengutip penelitian oleh Harvard T. Chan School of Public dan the World Economic Forum, diperkirakan, penyakit pernapasan di Indonesia membebani sampai US$805 miliar atau setara Rp11.250 triliun, antara 2012-2030.Beberapa PTM seperti penyakit paru obstruktif kronis, asma atau darah tinggi memerlukan penanganan seumur hidup dan membebani keuangan rumah tangga baik langsung maupun tidak.Biaya langsung dikeluarkan pasien PTM untuk rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lain baik diagnosis dan rawat inap. Untuk asma, biaya ini mencapai rata-rata US$54, atau Rp755.100 per bulan.“Ini lebih dari separuh pendapatan per kapita per bulan rata-rata kelas menengah bawah di Indonesia. Lebih dari separuh untuk obat perawatan.”Untuk kasus penyakit paru obstruktif kronis, di Jakarta, antara 2010-2014, biaya rata-rata terapi US$1.125 atau sekitar Rp16 juta per orang per tahun. Penyakit ini bikin penderita tak bisa bekerja selama setidaknya dua bulan setiap tahun cuti sakit dan istirahat total. Praktis pendapatan hilang secara signifikan.Menurut Bank Dunia, 8,6% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang US$2 per hari. Data Kementerian Kesehatan, tahun lalu menyebut, sepertiga penduduk Indonesia belum punya jaminan kesehatan nasional.Artinya, biaya penyakit karena polusi udara ditanggung rumah tangga paling tidak mampu mengeluarkan biaya kesehatan.“Biaya kesehatan akibat PTM dapat menghabiskan hingga seluruh belanja rumah tangga Indonesia berpendapatan rendah.” Hal lain yang disoroti laporan ini, sejumlah besar porsi APBN Indonesia untuk mendukung industri batubara.Setidaknya, ada belasan kebijakan yang memberikan subsidi kepada batubara, antara lain, dukungan pemerintah untuk jaminan pinjaman, dana jaminan pembangunan infrastruktur (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund) untuk proyek berkaitan batubara, pembebasan pajak ekspor. Lalu, mengeluarkan tarif impor untuk peralatan canggih tertentu, mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa yang dibeli perusahaan pertambangan batubara, dan lain-lain. Dari seluruh kebijakan ini, hanya tujuh dapat dikuantifikasi.Tahun 2013, pemerintah membelanjakan US$31 miliar atau Rp433 triliun untuk subsidi bahan bakar fosil. Pada tahun sama anggaran kesehatan publik US$10 miliar atau Rp140 triliun. Ttotal dengan belanja kesehatan swasta US$27 miliar atau sekitar Rp377 triliun.“Jumlah ini (subsudi batubara) tiga kali lipat belanja publik untuk kesehatan,” kata Henny.Begitu juga 2014, subsidi produksi batubara membebani pemerintah US$946 juta atau Rp12,4 triliun.Sasaran utama subsidi ini, katanya, mengurangi harga listrik bagi konsumen. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2017, biaya pembangkit listrik pada 2016 adalah US$75 per megawatt hour (MWh).Dibandingkan negara-negara lain, India, misal, proyek tenaga surya baru-baru ini berhasil menjual listrik US$40 per MWh. Di Meksiko, berhasil turun sampai US$21 per MWh.“Ini berarti produksi listrik dari sumber terbarukan jauh lebih murah dibandingkan listrik batubara.” Untuk itu, IISD meminta pemerintah Indonesia setop menyubsidi batubara dan mengalihkan subsidi ke kesehatan dan sumber energi bersih.“Jika pemerintah tetap memberi subsisi pada batubara dan bahan bakar fosil lain, berarti menyubsidi polusi udara bagi masyarakat Indonesia.”Investasi kesehatan, katanya, bisa dengan memperkuat stasiun-stasiun mengukur dan memonitor polusi udara terutama di kota-kota dan daerah yang berdekatan dengan PLTU.Penyakit karena polusi udara harus dilaporkan berkala dan Kementerian Kesehatan harus segera menganalisis dampak aktual yang timbul.Menanggapi laporan ini, Sekretaris Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM, Wawan Supriadna mengakui kontribusi batubara harus ditekan semaksimal mungkin hingga menurun.Dalam Kebijakan Energi Nasional juga sudah ditetapkan target bauran energi 2% dengan memafaatkan potensi eneri terbarukan yang melimpah.KESDM, katanya, tetap berpegang pada dua skema penurunan target National Determined Contribution (NDC) pada Kesepakatan Paris yakni 29% dengan anggaran sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.Untuk itu, katanya, pemerintah telah pemetaan wilayah semua potensi energi terbarukan, kecuali nuklir. Nuklir, katanya, akan dimanfaatkan setelah semua potensi lain diberdayakan.“Ini baru pengukuran analisis potensi belum sampai pada hitungan pembangunan.”Hingga kini, pembangunan energi terbarukan masih terkendala investasi besar dan keekonomian belum terjangkau oleh masyarakat.“Energi arus laut masih butuh investasi besar. Keekonomian energi arus, gelombang, dan termal masih belum bagus.”Mengenai ambang batas polusi udara akibat pembakaran PLTU, kata Wawan, pemerintah sudah punya ketentuan ambang batas polutan.Selain itu, pemerintah fokus pada penggunaan kualitas batubara. Batubara lebih 5500 kkal dinilai lebih bersih, meski sebagian besar produksi batubara nasional di bawah standar ini. Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika menilai, regulasi nilai ambang batas polutan di Indonesia lemah. Untuk NOx saja, misal, tujuh kali lebih rendah dibanding negara lain.Saat ditanya apa saja upaya pemerintah mengurangi dampak kesehatan akibat polusi energi fosil, Wawan menjelaskan, Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah mencanangkan mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berkontribusi hampir 2% dalam pemenuhan energi nasional, diganti biodiesel (B20).Pemerintah, katanya, juga tengah menggodok aturan mengenai penggunaan listrik surya atap, agar dapat mengurangi ketergantungan dengan PLTU dan terjangkau bagi masyarakat.“Kita memang jangan menunggu masyarakat sakit dulu tapi harus berusaha kembangkan energi bersih.”Wawan tetap menggarisbawahi, jika pembangkit dan jaringan yang dibangun tak sesuai ekonomi masyarakat, pemerintah akan tetap menilai itu belum “Di ujungnya kita memang masih membatasi bagaimana masyarakat bisa beli.”Zainal Ilyas Nampira, Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Kementerian Kesehatan, menilai, penanganan masalah polusi udara harus berubah.“Jika dulu kita berpikir di hilir, bagaimana orang sakit disembuhkan, sekarang kita berbicara hulunya. Ada 16 kementerian dan lembaga harus terlibat dalam masalah ini,” katanya.Negara, katanya, tekor biaya Jaminan Kesehatan Nasional karena tak fokus menyelesaikan masalah di hulu, yakni, polusi udara.Mengenai biaya Jamkesmas, Sudi Astono, Staf Direktorat Jenderal Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan, menilai ada yang salah dengan cara masyarakat gunakan kartu jaminan kesehatan untuk penyakit dampak kerja.Penyakit karena kerja punya karakteristik sendiri, misal, pekerja batubara rentan terkena , semacam kerutan pada paru-paru yang terdeteksi dalam waktu jangka panjang. Penyakit ini karena debu reaktif seperti debu silika. Debu silika ada pada batubara, bahan baku semen, asbes dan plafon.Dia bilang, hal ini berbeda dengan kecelakaan kerja. Sudi mencontohkan, rentetan proyek infrastruktur ambruk beberapa waktu lalu mengakibatkan pekerja sakit atau meninggal termasuk kecelakaan kerja.Kecelakaan kerja, katanya, cenderung terjadi karena perusahaan tak penuhi syarat K3 sesuai UU No 1/1970 tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja yang mengamanatkan, setiap perusahaan minimal punya P2K3 dengan dokter K3. Dokter K3, katanya, harus paham penyakit akibat kerja, dampak K3 terhadap kesehatan pekerja.Jika merujuk data BPJS, rasio penyakit karena kerja dan kecelakaan kerja cukup jauh. Sudi menyebut, antara 1.050 dan 50.Soal pekerja batubara, katanya, harus ada efektivitas dan efisiensi bahan baku untuk mengurangi sakit.“Harus diukur ambang batas, misal, debu batubara dalam ambang batas tak boleh dilanggar di sekitar lingkungan kerja,” katanya.Untuk di luar lingkungan kerja, baku mutu lingkungan harus jadi perhatian perusahaan.“K3 ini sangat berkorelasi dengan dampang lingkungan,” katanya.Jika bahan baku efektif, pekerja cenderung sehat dan kecelakaan kerja minim. Sebaliknya, tanpa K3, misal, penggunaan bahan kimia banyak praktis mencemari lingkungan lebih banyak. Sisi lain masyarakat mandiri berusaha mengurangi ketergantungan listrik melalui PLN yang masih dominan gunakan batubara.Bambang Sumaryo Hadi, Ketua Perhimpunan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA) mengatakan, kebutuhan listrik skala rumah tangga di Indonesia sebenarnya bisa dipenuhi mandiri dengan listrik surya atap ().Luasan rumah rata-rata penduduk Indonesia dan sinar matahari sekitar 3-4 jam per hari cukup memenuhi kebutuhan masak dan barang elektronik di rumah.Bagi masyarakat tinggal di apartemen atau rumah susun sekalipun, bisa tetap memenuhi kebutuhan energi mandiri dengan menyewa kebun atau lahan orang lain.“PPLSA pada 2015 dibentuk, saat itu diresmikan Menteri Sudirman Said, kita mencoba kebutuhan listrik yang kita pakai sendiri, kita bangkitkan sendiri,” kata Bambang.Saat ini, untuk skala kecil di Jakarta, masih bisa terhubung dengan PLN. Namun, katanya, belum banyak masyarakat tahu dan sadar potensi ini.“Belum semua daerah, PLN bisa dan mau bekerjasama dengan baik untuk menerima listrik PV. Daerah masih kesulitan.”Pengurus Harian Yayasan Lembanga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kembali mengingatkan, konsumen berhak atas lingkungan hidup sehat. Konsumen, katanya, berhak mendapatkan informasi tentang udara yang mereka hirup.“Kita tahu Jakarta masih. Siapa yang wajib menyediakan informasi itu?” katanya.Saat ini, data kondisi udara Jakarta baru bisa didapat dari Kedutaan Amerika Serikat. Publik, katanya, bisa menuntut ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenkes dan Pemerintah Jakarta.“Untuk risiko polusi udara masyarakat berhak dapat ganti rugi kesehatan. Ke lembaga mana kita minta ganti rugi? Ke pemerintah atau perusahaan pembangkit?”YLKI menilai, perlu ada tekanan publik menuntut pemerintah berhenti menggunakan energi yang menyebabkan polusi.Penting juga, katanya, menyampaikan pesan kepada perusahaan pembangkit listrik bahwa mereka juga bertanggungjawab terhadap korban pencemaran. Keterangan foto utama: Ma’ani (40 ) dengan bayinya (6 bulan) di depan rumah yang ditutupi kain tebal untuk melindungi mereka dari debu batubara PLTU di dekatnya, Cilacap Jawa Tengah. Salah satu anaknya, Juniko Ade Putra meninggal pada usia 2,5 tahun Juni 2011 dari penyakit pernapasan diyakini karena debu batubara. Foto: dokumentasi Greenpeace/Kemal Jufri","[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","inisiatif energi terbarukan
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",beratnya andalkan energi batubara dari subsidi sampai biaya kesehatan tinggi batubara jadi sumber energi utama indonesia membebani pemerintah ratusan juta dolar dalam bentuk subsidi dan dampak negatif bagi kesehatan warga subsidi batubara dapat menjebak indonesia ke dalam situasi biaya listrik dan kesehatan tinggi pada masa depanini dapat dicegah jika pemerintah berinvestasi pada sumber listrik terbarukan pemerintah harus mulai hentikan subsidi batubara dan berinvestasi pada kesehatan dan energi bersih kata henny peneliti the international institute for sustainable development iisd dalam peluncuran laporan minggu lalu di jakartamengutip data who kata henny pada setidaknya ada juta kematian karena penyakit tidak menular ptm yang menurut health and environment alliance terutama karena polusi udara jumlah ini lebih dua pertiga dari total kematian di indonesia pada tahun samapolusi udara akibat pembakaran batubara jadi penyumbang cukup besar ptm karena indonesia merupakan satu dari lima negara produsen terbesar batubara di dunia pengekspor kedua terbesar dan listrik dari pltu katanyapolusi udara mempengaruhi sistem pernapasan kardiovaskular saraf dan menyebabkan ptm serius seperti penyakit jantung iskemik penyakit paru obstruktif kronik infeksi saluran pernapasan bawah penyakit kardiovaskular infeksi saluran pernapasan bawah akut asma serta kanker paruparumeski demikian katanya penelitian dampak langsung polusi udara dari batubara masih kurang pengukuran polutan udara dari pembakaran masih jarang di indonesia padahal katanya setiap pembakaran batubara mengeluarkan no so pm arsenik cadmium timbel dan merkuripengukuran pm baru tersedia di jakarta pusat daerahdaerah lain di indonesia tak ada pengukuran pada ratarata pm di jakarta pusat mikrogram per meter kubik angka ini jauh di atas pedoman kualitas udara standar who yakni mikrogram per meter kubikselain pengukuran masih jarang standar emisi untuk pembangkit listrik batubara di indonesia jauh lebih lemah dibandingkan negaranegara lain bahkan untuk pltu baru tak punya standar untuk emisi merkuriberarti pembangkit listrik batubara di indonesia jauh lebih polutif dibandingan di negaranegara tetangga henny bilang pada indonesia mencatat kematian tertinggi karena emisi batubara dibandingkan negara tetangga lain diperkirakan sekitar kematian tambahan per tahun karena pembakaran batubara angka ini hampir dua kali lipat dari vietnam dengan kematian tambahan per tahun atau hampir enam kali lipat thailand dengan kematian per tahundengan rencana penambahan pembangunan pltu baru beberapa tahun ke depan kematian dini tambahan bisa naik per tahunlebih tiga kali lipat dari katanya sembari bilang penyakit utama adalah stroke dan jantung iskemiklantas apa saja biaya kesehatan akibat polusi pembakaran batubara di indonesiaptm oleh polusi udara dari batubara bikin beban signifikan bagi pengeluaran penduduk indonesia baik keluarga maupun nasionalmengutip penelitian oleh harvard t chan school of public dan the world economic forum diperkirakan penyakit pernapasan di indonesia membebani sampai us miliar atau setara rp triliun antara beberapa ptm seperti penyakit paru obstruktif kronis asma atau darah tinggi memerlukan penanganan seumur hidup dan membebani keuangan rumah tangga baik langsung maupun tidakbiaya langsung dikeluarkan pasien ptm untuk rumah sakit klinik dan fasilitas kesehatan lain baik diagnosis dan rawat inap untuk asma biaya ini mencapai ratarata us atau rp per bulanini lebih dari separuh pendapatan per kapita per bulan ratarata kelas menengah bawah di indonesia lebih dari separuh untuk obat perawatanuntuk kasus penyakit paru obstruktif kronis di jakarta antara biaya ratarata terapi us atau sekitar rp juta per orang per tahun penyakit ini bikin penderita tak bisa bekerja selama setidaknya dua bulan setiap tahun cuti sakit dan istirahat total praktis pendapatan hilang secara signifikanmenurut bank dunia penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang us per hari data kementerian kesehatan tahun lalu menyebut sepertiga penduduk indonesia belum punya jaminan kesehatan nasionalartinya biaya penyakit karena polusi udara ditanggung rumah tangga paling tidak mampu mengeluarkan biaya kesehatanbiaya kesehatan akibat ptm dapat menghabiskan hingga seluruh belanja rumah tangga indonesia berpendapatan rendah hal lain yang disoroti laporan ini sejumlah besar porsi apbn indonesia untuk mendukung industri batubarasetidaknya ada belasan kebijakan yang memberikan subsidi kepada batubara antara lain dukungan pemerintah untuk jaminan pinjaman dana jaminan pembangunan infrastruktur indonesia infrastructure guarantee fund untuk proyek berkaitan batubara pembebasan pajak ekspor lalu mengeluarkan tarif impor untuk peralatan canggih tertentu mengenakan tarif pajak pertambahan nilai ppn untuk barang dan jasa yang dibeli perusahaan pertambangan batubara dan lainlain dari seluruh kebijakan ini hanya tujuh dapat dikuantifikasitahun pemerintah membelanjakan us miliar atau rp triliun untuk subsidi bahan bakar fosil pada tahun sama anggaran kesehatan publik us miliar atau rp triliun ttotal dengan belanja kesehatan swasta us miliar atau sekitar rp triliunjumlah ini subsudi batubara tiga kali lipat belanja publik untuk kesehatan kata hennybegitu juga subsidi produksi batubara membebani pemerintah us juta atau rp triliunsasaran utama subsidi ini katanya mengurangi harga listrik bagi konsumen data kementerian energi dan sumber daya mineral esdm biaya pembangkit listrik pada adalah us per megawatt hour mwhdibandingkan negaranegara lain india misal proyek tenaga surya barubaru ini berhasil menjual listrik us per mwh di meksiko berhasil turun sampai us per mwhini berarti produksi listrik dari sumber terbarukan jauh lebih murah dibandingkan listrik batubara untuk itu iisd meminta pemerintah indonesia setop menyubsidi batubara dan mengalihkan subsidi ke kesehatan dan sumber energi bersihjika pemerintah tetap memberi subsisi pada batubara dan bahan bakar fosil lain berarti menyubsidi polusi udara bagi masyarakat indonesiainvestasi kesehatan katanya bisa dengan memperkuat stasiunstasiun mengukur dan memonitor polusi udara terutama di kotakota dan daerah yang berdekatan dengan pltupenyakit karena polusi udara harus dilaporkan berkala dan kementerian kesehatan harus segera menganalisis dampak aktual yang timbulmenanggapi laporan ini sekretaris jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi ebtke kesdm wawan supriadna mengakui kontribusi batubara harus ditekan semaksimal mungkin hingga menurundalam kebijakan energi nasional juga sudah ditetapkan target bauran energi dengan memafaatkan potensi eneri terbarukan yang melimpahkesdm katanya tetap berpegang pada dua skema penurunan target national determined contribution ndc pada kesepakatan paris yakni dengan anggaran sendiri dan dengan bantuan internasionaluntuk itu katanya pemerintah telah pemetaan wilayah semua potensi energi terbarukan kecuali nuklir nuklir katanya akan dimanfaatkan setelah semua potensi lain diberdayakanini baru pengukuran analisis potensi belum sampai pada hitungan pembangunanhingga kini pembangunan energi terbarukan masih terkendala investasi besar dan keekonomian belum terjangkau oleh masyarakatenergi arus laut masih butuh investasi besar keekonomian energi arus gelombang dan termal masih belum bagusmengenai ambang batas polusi udara akibat pembakaran pltu kata wawan pemerintah sudah punya ketentuan ambang batas polutanselain itu pemerintah fokus pada penggunaan kualitas batubara batubara lebih kkal dinilai lebih bersih meski sebagian besar produksi batubara nasional di bawah standar ini juru kampanye greenpeace indonesia hindun mulaika menilai regulasi nilai ambang batas polutan di indonesia lemah untuk nox saja misal tujuh kali lebih rendah dibanding negara lainsaat ditanya apa saja upaya pemerintah mengurangi dampak kesehatan akibat polusi energi fosil wawan menjelaskan menteri esdm ignasius jonan sudah mencanangkan mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel pltd yang berkontribusi hampir dalam pemenuhan energi nasional diganti biodiesel bpemerintah katanya juga tengah menggodok aturan mengenai penggunaan listrik surya atap agar dapat mengurangi ketergantungan dengan pltu dan terjangkau bagi masyarakatkita memang jangan menunggu masyarakat sakit dulu tapi harus berusaha kembangkan energi bersihwawan tetap menggarisbawahi jika pembangkit dan jaringan yang dibangun tak sesuai ekonomi masyarakat pemerintah akan tetap menilai itu belum di ujungnya kita memang masih membatasi bagaimana masyarakat bisa belizainal ilyas nampira kepala balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit bbtklpp kementerian kesehatan menilai penanganan masalah polusi udara harus berubahjika dulu kita berpikir di hilir bagaimana orang sakit disembuhkan sekarang kita berbicara hulunya ada kementerian dan lembaga harus terlibat dalam masalah ini katanyanegara katanya tekor biaya jaminan kesehatan nasional karena tak fokus menyelesaikan masalah di hulu yakni polusi udaramengenai biaya jamkesmas sudi astono staf direktorat jenderal pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja k kementerian ketenagakerjaan menilai ada yang salah dengan cara masyarakat gunakan kartu jaminan kesehatan untuk penyakit dampak kerjapenyakit karena kerja punya karakteristik sendiri misal pekerja batubara rentan terkena semacam kerutan pada paruparu yang terdeteksi dalam waktu jangka panjang penyakit ini karena debu reaktif seperti debu silika debu silika ada pada batubara bahan baku semen asbes dan plafondia bilang hal ini berbeda dengan kecelakaan kerja sudi mencontohkan rentetan proyek infrastruktur ambruk beberapa waktu lalu mengakibatkan pekerja sakit atau meninggal termasuk kecelakaan kerjakecelakaan kerja katanya cenderung terjadi karena perusahaan tak penuhi syarat k sesuai uu no tentang keamanan dan keselamatan kerja yang mengamanatkan setiap perusahaan minimal punya pk dengan dokter k dokter k katanya harus paham penyakit akibat kerja dampak k terhadap kesehatan pekerjajika merujuk data bpjs rasio penyakit karena kerja dan kecelakaan kerja cukup jauh sudi menyebut antara dan soal pekerja batubara katanya harus ada efektivitas dan efisiensi bahan baku untuk mengurangi sakitharus diukur ambang batas misal debu batubara dalam ambang batas tak boleh dilanggar di sekitar lingkungan kerja katanyauntuk di luar lingkungan kerja baku mutu lingkungan harus jadi perhatian perusahaank ini sangat berkorelasi dengan dampang lingkungan katanyajika bahan baku efektif pekerja cenderung sehat dan kecelakaan kerja minim sebaliknya tanpa k misal penggunaan bahan kimia banyak praktis mencemari lingkungan lebih banyak sisi lain masyarakat mandiri berusaha mengurangi ketergantungan listrik melalui pln yang masih dominan gunakan batubarabambang sumaryo hadi ketua perhimpunan pengguna listrik surya atap pplsa mengatakan kebutuhan listrik skala rumah tangga di indonesia sebenarnya bisa dipenuhi mandiri dengan listrik surya atap luasan rumah ratarata penduduk indonesia dan sinar matahari sekitar jam per hari cukup memenuhi kebutuhan masak dan barang elektronik di rumahbagi masyarakat tinggal di apartemen atau rumah susun sekalipun bisa tetap memenuhi kebutuhan energi mandiri dengan menyewa kebun atau lahan orang lainpplsa pada dibentuk saat itu diresmikan menteri sudirman said kita mencoba kebutuhan listrik yang kita pakai sendiri kita bangkitkan sendiri kata bambangsaat ini untuk skala kecil di jakarta masih bisa terhubung dengan pln namun katanya belum banyak masyarakat tahu dan sadar potensi inibelum semua daerah pln bisa dan mau bekerjasama dengan baik untuk menerima listrik pv daerah masih kesulitanpengurus harian yayasan lembanga konsumen indonesia ylki sudaryatmo kembali mengingatkan konsumen berhak atas lingkungan hidup sehat konsumen katanya berhak mendapatkan informasi tentang udara yang mereka hirupkita tahu jakarta masih siapa yang wajib menyediakan informasi itu katanyasaat ini data kondisi udara jakarta baru bisa didapat dari kedutaan amerika serikat publik katanya bisa menuntut ini kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kemenkes dan pemerintah jakartauntuk risiko polusi udara masyarakat berhak dapat ganti rugi kesehatan ke lembaga mana kita minta ganti rugi ke pemerintah atau perusahaan pembangkitylki menilai perlu ada tekanan publik menuntut pemerintah berhenti menggunakan energi yang menyebabkan polusipenting juga katanya menyampaikan pesan kepada perusahaan pembangkit listrik bahwa mereka juga bertanggungjawab terhadap korban pencemaran keterangan foto utama maani dengan bayinya bulan di depan rumah yang ditutupi kain tebal untuk melindungi mereka dari debu batubara pltu di dekatnya cilacap jawa tengah salah satu anaknya juniko ade putra meninggal pada usia tahun juni dari penyakit pernapasan diyakini karena debu batubara foto dokumentasi greenpeacekemal jufri
"Kebijakan Dorong Biofuel, Peluang Tekan Emisi atau Sebaliknya?. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan mendorong perluasan penggunaan biodesel 20% (B20) untuk sektor non-subsidi. Alasannya, meningkatkan porsi energi terbarukan dan mengurangi fosil. Apakah kebijakan ini akan berkontribusi tekan emisi atau sebaliknya?Pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo, rapat terbatas mengenai percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel. Percepatan ini sebagai langkah pemanfaatan energi baru yang dinilai masih sangat kecil, didominasi energi fosil sebagai dari bauran energi nasional.“Kita tak boleh hanya tergantung energi fosil, karena suatu saat energi fosil akan habis,” katanya dilansir dari laman Adapun percepatan bauran energi ini antara lain menyangkut perbaikan neraca perdagangan Indonesia dan hendak mengurangi impor minyak. Ujung-ujungnya, demi penghematan devisa negara dampak rupiah terpuruk terhadap dolar Amerika.“Saya mendapatkan informasi setiap hari kalau ini bisa kita lakukan, akan hemat kurang lebih US$21 juta per hari, kalau betul-betul bisa kita laksanakan,” katanya.Dia bilang, harus menyaipakn regulasi terkait dengan matang, dari hulu hingga hilir, hingga implementasi berjalan baik.Regulasi ini, dituangkan dalam revisi Perpres Nomor 61/2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit. Rancangan regulasi itu sudah selesai dan siap ditandatangani Presiden.Penerapan kewajiban B20 diperkirakan menghemat impor bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3,5 juta-4,5 juta kiloliter per tahun. Perkiraan total nominal penghematan negara dari penggunaan biodiesel mencapai US$ 5,5 miliar per tahun.Pada 1 Agustus 2018, terdapat Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Implementasi Biodiesel B20 (yang bersubsidi dan tidak) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir dalam rapat itu Menteri ESDM, Kepala BPDP, Menteri BUMN dan lembaga maupun kementerian terkait.”Semua akan berlaku efektif 1 September 2018,” kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral usai rakor.Dia menyebutkan salah satu revisi perpres terkait perluasan insentif biodiesel dari PSO (ke non-PSO, antara lain, penyamaan insentif dan tidak lagi melalui lelang, namun penunjukan langsung badan usaha. ”Kalau lelang masih butuh waktu lagi,” katanya.Pemerintah pun telah menyiapkan pedoman implementasi kebijakan baru ini hingga badan usaha harus ikut serta dalam persiapannya, seperti pedoman penyimpanan dan pencampuran biodiesel.Penghitungan alokasi biodiesel untuk sektor non-PSO pun sudah diberikan kepada 19 badan usaha bahan bakar nabati dan 14 badan usaha bahan bakar minyak yang adil.Rida menyebutkan, penggunaan B20 untuk sektor non-PSO mampu menggenjot konsumsi biodiesel sekitar 4 juta kiloliter, melebihi target BPDP, hanya 3,22 juta kiloliter. Proyeksi 2019, katanya, dengan regulasi ini bisa mencapai 6-6,2 juta kiloliter.Dengan begitu, katanya, penghematan devisa negara sebagai ganti impor solar pun ditargetkan mencapai Rp50 triliun dengan estimasi MOPS US$ 85 per liter.Pemerintah pun akan memperketat dengan penegakan hukum bagi badan usaha yang tak menjual B20. Denda Rp6.000 per liter kepada pihak yang melanggar. ”Kita lacak dahulu (verifikasi) sebelum denda.” Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Walhi mengatakan, konteks kebijakan sawit, yang diharapkan sebenarnya bukanlah revisi perpres biofuel, tetapi moratorium sawit.”Saat ini tidak jelas kelanjutannya, terkait isi pun begitu, tidak cukup hanya dua tahun.”Dari kebijakan perdagangan ekspor, B20 ini dianggap tidak akan kompetitif. Pasalnya, pangsa pasar minyak sawit untuk biofuel Eropa hilang pada 2030. Biofuel, katanya, bukan jadi alternatif bagi fosil fuel itu sendiri kalau dilihat dari persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim.”Karena biofuel mampu mengemisi tiga kali lipat, bukan mereduksi emisi.” Ia mengacu pada produksi hulu sawit—bahan baku biofuel—yang diperoleh dengan menciptakan berbagai masalah dari deforestasi, kebakaran hutan dan lahan sampai konflik sosial.Dia menilai, regulasi ini hanya untuk kepentingan ekonomi, misal, memperbaiki neraca perdagangan, mengurangi impor minyak, menghemat devisa. Tak ada pertimbangan lain yang lebih signifikan terkait perubahan iklim, deforestasi dan lain-lain.Tak hanya itu, biodiesel ini berasal dari pungutan sawit, di mana hanya korporasi besar yang menikmati keuntungan.”Jika insentif diberikan akan kembai ke korporasi besar, bukan kepada petani.”Pada 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis temuan terkait Namun, hal ini belum ditindaklanjuti dengan langkah korektif dari BPDP. ”Misal, peran masyarakat, mereka ditingkatkan tak hanya menjual tandan buah segar langsung ke perusahaan tapi mengelola limbah sawit jadi biofuel dari limbah sawit,” katanya.Pengembangan insentif biofuel bukan berasal generasi pertama atau minyat sawit mentah langsung pun dianggap perlu, misal dari limbah sawit.Herry Purnomo, peneliti CIFOR menilai, regulasi ini diharapkan dapat dirasakan langsung masyarakat tingkat tapak dengan mendorong stabilisasi harga di pasar.Untuk itu, katanya, perlu ada negosiasi soal komposisi besaran penyaluran dana pungutan sawit agar tidak timpang alias didominasi pebisnis besar. ”Perlu negosiasi, harus lebih banyak diberikan kepada petani secara lebih luas.”Hal penting lain, katanya, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola sawit hingga bisa memenangkan persaingan dagang Uni Eropa hingga 2030. ”Ini juga tantangan bagaimana minyak sawit Indonesia dan kompetitif,” katanya.Menurut Herry, sulit mengatakan B20 menyebabkan deforestasi, tetapi jika sawit berkontribusi terhadap deforestasi itu benar adanya. Dia membenarkan, perluasan kebun sawit dan deforestasi terus terjadi. Meski kini, lebih banyak didominasi pergantian lahan garapan warga, misal dari pinang atau karet ke sawit.“Dari 400.000 hektar per tahun perluasan perkebunan sawit, 150.000 hektar atau sepertiga merupakan deforestasi. Tapi belum ada data detail menyebutkan apakah ini berhubungan dengan B20 atau tidak,” katanya. Hingga kini, sawit masih lebih besar untuk (CPO) dibandingkan B20.Yuyun menilai, penting ada regulasi moratorium sawit keluar terlebih dahulu dibandingkan revisi perpres ini. ”[Aturan moratorium sawit] ini meyakinkan, tidak ada lagi perluasan perkebunan yang makin masif.”Moratorium ini, kata Herry, hanya berlaku bagi perusahaan besar, bagi petani sangat sulit ada moratorium. ”Misal, mereka dari tanam karet diubah jadi sawit, kita tidak bisa melarang.”Ruanda Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, dalam dokumen Indonesia tertulis salah satu target penggunaan energi terbarukan 23% hingga 2023 melalui biodiesel 30% atau B30. Hingga kini implementasi belum efektif.Dia bilang, produktivitas sawit boleh ditingkatkan namun tak boleh membuka lahan lagi di hutan. ”Artinya, diupayakan peningkatan produktivitas dari petani kecil. Bibit yang selama ini tidak bagus diganti bibit sawit bagus hingga produktivitas tinggi.” Keterangan foto utama: Sawit, sumber andalan biofuel Indonesia. Kebijakan dorong percepatan B20, bakal positif bagi iklim atau hanya urusan bisnis? Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas",kebijakan dorong biofuel peluang tekan emisi atau sebaliknya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan mendorong perluasan penggunaan biodesel b untuk sektor nonsubsidi alasannya meningkatkan porsi energi terbarukan dan mengurangi fosil apakah kebijakan ini akan berkontribusi tekan emisi atau sebaliknyapada juli presiden joko widodo rapat terbatas mengenai percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel percepatan ini sebagai langkah pemanfaatan energi baru yang dinilai masih sangat kecil didominasi energi fosil sebagai dari bauran energi nasionalkita tak boleh hanya tergantung energi fosil karena suatu saat energi fosil akan habis katanya dilansir dari laman adapun percepatan bauran energi ini antara lain menyangkut perbaikan neraca perdagangan indonesia dan hendak mengurangi impor minyak ujungujungnya demi penghematan devisa negara dampak rupiah terpuruk terhadap dolar amerikasaya mendapatkan informasi setiap hari kalau ini bisa kita lakukan akan hemat kurang lebih us juta per hari kalau betulbetul bisa kita laksanakan katanyadia bilang harus menyaipakn regulasi terkait dengan matang dari hulu hingga hilir hingga implementasi berjalan baikregulasi ini dituangkan dalam revisi perpres nomor tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit rancangan regulasi itu sudah selesai dan siap ditandatangani presidenpenerapan kewajiban b diperkirakan menghemat impor bahan bakar minyak jenis solar sebanyak juta juta kiloliter per tahun perkiraan total nominal penghematan negara dari penggunaan biodiesel mencapai us miliar per tahunpada agustus terdapat rapat koordinasi pembahasan percepatan implementasi biodiesel b yang bersubsidi dan tidak di kementerian koordinator bidang perekonomian hadir dalam rapat itu menteri esdm kepala bpdp menteri bumn dan lembaga maupun kementerian terkaitsemua akan berlaku efektif september kata rida mulyana direktur jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi kementerian energi dan sumber daya mineral usai rakordia menyebutkan salah satu revisi perpres terkait perluasan insentif biodiesel dari pso ke nonpso antara lain penyamaan insentif dan tidak lagi melalui lelang namun penunjukan langsung badan usaha kalau lelang masih butuh waktu lagi katanyapemerintah pun telah menyiapkan pedoman implementasi kebijakan baru ini hingga badan usaha harus ikut serta dalam persiapannya seperti pedoman penyimpanan dan pencampuran biodieselpenghitungan alokasi biodiesel untuk sektor nonpso pun sudah diberikan kepada badan usaha bahan bakar nabati dan badan usaha bahan bakar minyak yang adilrida menyebutkan penggunaan b untuk sektor nonpso mampu menggenjot konsumsi biodiesel sekitar juta kiloliter melebihi target bpdp hanya juta kiloliter proyeksi katanya dengan regulasi ini bisa mencapai juta kiloliterdengan begitu katanya penghematan devisa negara sebagai ganti impor solar pun ditargetkan mencapai rp triliun dengan estimasi mops us per literpemerintah pun akan memperketat dengan penegakan hukum bagi badan usaha yang tak menjual b denda rp per liter kepada pihak yang melanggar kita lacak dahulu verifikasi sebelum denda yuyun harmono juru kampanye iklim dan energi walhi mengatakan konteks kebijakan sawit yang diharapkan sebenarnya bukanlah revisi perpres biofuel tetapi moratorium sawitsaat ini tidak jelas kelanjutannya terkait isi pun begitu tidak cukup hanya dua tahundari kebijakan perdagangan ekspor b ini dianggap tidak akan kompetitif pasalnya pangsa pasar minyak sawit untuk biofuel eropa hilang pada biofuel katanya bukan jadi alternatif bagi fosil fuel itu sendiri kalau dilihat dari persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklimkarena biofuel mampu mengemisi tiga kali lipat bukan mereduksi emisi ia mengacu pada produksi hulu sawitbahan baku biofuelyang diperoleh dengan menciptakan berbagai masalah dari deforestasi kebakaran hutan dan lahan sampai konflik sosialdia menilai regulasi ini hanya untuk kepentingan ekonomi misal memperbaiki neraca perdagangan mengurangi impor minyak menghemat devisa tak ada pertimbangan lain yang lebih signifikan terkait perubahan iklim deforestasi dan lainlaintak hanya itu biodiesel ini berasal dari pungutan sawit di mana hanya korporasi besar yang menikmati keuntunganjika insentif diberikan akan kembai ke korporasi besar bukan kepada petanipada komisi pemberantasan korupsi merilis temuan terkait namun hal ini belum ditindaklanjuti dengan langkah korektif dari bpdp misal peran masyarakat mereka ditingkatkan tak hanya menjual tandan buah segar langsung ke perusahaan tapi mengelola limbah sawit jadi biofuel dari limbah sawit katanyapengembangan insentif biofuel bukan berasal generasi pertama atau minyat sawit mentah langsung pun dianggap perlu misal dari limbah sawitherry purnomo peneliti cifor menilai regulasi ini diharapkan dapat dirasakan langsung masyarakat tingkat tapak dengan mendorong stabilisasi harga di pasaruntuk itu katanya perlu ada negosiasi soal komposisi besaran penyaluran dana pungutan sawit agar tidak timpang alias didominasi pebisnis besar perlu negosiasi harus lebih banyak diberikan kepada petani secara lebih luashal penting lain katanya pemerintah perlu memperbaiki tata kelola sawit hingga bisa memenangkan persaingan dagang uni eropa hingga ini juga tantangan bagaimana minyak sawit indonesia dan kompetitif katanyamenurut herry sulit mengatakan b menyebabkan deforestasi tetapi jika sawit berkontribusi terhadap deforestasi itu benar adanya dia membenarkan perluasan kebun sawit dan deforestasi terus terjadi meski kini lebih banyak didominasi pergantian lahan garapan warga misal dari pinang atau karet ke sawitdari hektar per tahun perluasan perkebunan sawit hektar atau sepertiga merupakan deforestasi tapi belum ada data detail menyebutkan apakah ini berhubungan dengan b atau tidak katanya hingga kini sawit masih lebih besar untuk cpo dibandingkan byuyun menilai penting ada regulasi moratorium sawit keluar terlebih dahulu dibandingkan revisi perpres ini aturan moratorium sawit ini meyakinkan tidak ada lagi perluasan perkebunan yang makin masifmoratorium ini kata herry hanya berlaku bagi perusahaan besar bagi petani sangat sulit ada moratorium misal mereka dari tanam karet diubah jadi sawit kita tidak bisa melarangruanda agung sugardiman direktur jenderal pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyebutkan dalam dokumen indonesia tertulis salah satu target penggunaan energi terbarukan hingga melalui biodiesel atau b hingga kini implementasi belum efektifdia bilang produktivitas sawit boleh ditingkatkan namun tak boleh membuka lahan lagi di hutan artinya diupayakan peningkatan produktivitas dari petani kecil bibit yang selama ini tidak bagus diganti bibit sawit bagus hingga produktivitas tinggi keterangan foto utama sawit sumber andalan biofuel indonesia kebijakan dorong percepatan b bakal positif bagi iklim atau hanya urusan bisnis foto sapariah saturi mongabay indonesia
"Kelembagaan Nasional yang Kredibel, Kunci Tata-Kelola Perubahan Iklim. Komitmen Indonesia dalam agenda global perubahan iklim melalui (NDC) akan berlaku pasca 2020 sampai 2030. Namun implementasi pasca 2020 tidak lepas dari apa yang berjalan hingga 2020. NDC merupakan momentum bagi setiap sektor kunci untuk bekerja berlandaskan rencana yang terintegrasi dan terkoordinasi. Dari sisi kepentingan nasional, dana yang terpakai sepatutnya dimanfaatkan untuk pembangunan rendah karbon dan memiliki ketahanan yang baik, melalui pendekatan program yang mampu mewujudkan program yang efektif dan efisien.Tantangannya terutama karena selama ini cara berpikir dan pendekatan sektoral menghasilkan produk kebijakan, program dan rencana aksi tidak berkelanjutan, berpotensi menyebabkan konflik kewenangan dan tumpang tindih program. Dalam situasi pembangunan yang dihadapkan dengan persoalan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang jelas merupakan persoalan lintas sektor dan bidang, kondisi yang kental pendekatan sektoral semakin menjauhkan pembangunan yang berkelanjutan.Dalam perspektif perencana pembangunan saat ini, kejelasan terhadap arah kebijakan, strategi dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang akan dilakukan berpengaruh terhadap hitungan ekonomi yang berkelanjutan. Beragam instrumen untuk membantu perencana telah dibangun, namun dibutuhkan suatu model untuk mensimulasikan pilihan mitigasi dan adaptasi dan pengaruhnya kepada ekonomi, sosial dan lingkungan. Simulasi memainkan peran untuk mampu mengakomodir semua aspek dan dinamika agenda dan kebijakan publik lainnya yang berpengaruh terhadap kegagalan pencapaian target pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.Dalam diskursus, tidak sebatas memilih konsep dan metodologi dalam menetapkan pilihan prioritas aksi mitigasi dan menilai kerentanan dan risiko untuk menentukan opsi adaptasi, namun juga berpengaruh kepada pilihan dan investasi infrastruktur. Pilihan ini didalamnya terdapat dimensi biaya () dan manfaat (). Pendekatan ini akan sangat berpengaruh kepada hasil dari investasi adaptasi maupun mitigasi yang dipilih, apakah akan menghasilkan ketangguhan atau sebaliknya, yaitu menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Untuk mewujudkan kondisi ini, dibutuhkan kelembagaan yang kredibel dengan akuntabilitas yang sangat baik. Kehadirannya harus mampu menepis kentalnya ego-sektoral yang didasari oleh pola kerja yang dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi unit yang ada pada setiap kementerian yang berefek pada tidak optimalnya fungsi komunikasi dan koordinasi yang sesungguhnya antar kementerian dan lembaga.Situasi ini berakibat aktifitas ini dijejali oleh perspektif kepentingan beberapa sektor saja. Penyiapan instrumen sebagai jawaban terhadap kebutuhan dibangun tanpa skenario utuh bagaimana aktor lainnya masuk sebagai komponen utama untuk menjalankan instrumen ini. Di sisi lain, dibentuknya lembaga yang sifatnya permanen dan tidak dirancang untuk berkolaborasi dan bergerak berdasar peta dan tujuan yang sama.Dengan situasi ini, bagaimana pengarusutamaan perubahan iklim dapat dilakukan dan mengatasi tantangan tadi? Dalam agenda pengarusutamaan perubahan iklim, seringkali terjebak dalam pola pikir linier, yang artinya bahwa apa yang dilakukan pada tingkat nasional haruslah sejalan dengan instrumen global, melalui (UNFCC).Di sisi lain, agenda sub-nasional diharuskan sejalan dengan kebijakan dan instrumen nasional. Pola pikir tersebut berpotensi dihadapkan dengan kendala, proses yang berjalan pada internal birokrasi membutuhkan waktu, agenda yang utuh dan konsisten. Disamping itu membutuhkan pendanaan serta konsistensi politik pembangunan, baik dari Presiden maupun Menteri serta pimpinan daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota. Faktanya, hambatan adanya perubahan pilihan prioritas program baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional seringkali menjadikan agenda perubahan iklim tidak dilaksanakan secara utuh. Lemahnya sinergitas antar sektor pada tingkat nasional turut mempengaruhi pola kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh, efektif dan efisien akibat. Perencanaan yang tersistematis sulit diwujudkan. Bergantung pada bantuan yang sifatnya bilateral maupun multilateral dari lembaga pembangunan (donor) tentu tidak realistis, karena mereka umumnya diarahkan pada proyek atau aktifitas yang dapat dirasakan dalam jangka pendek. Namun kondisi ini dapat diatasi apabila skenario utuh dan menyeluruh dari pemerintah mampu menempatkan kegiatan pilot atau berjangka pendek sebagai modalitas untuk membangun dan menyusun serta memperkuat kebijakan dan strategi nasional.Langkah selanjutnya adalah membangun kembali (rekonstruksi) sistematika kelembagaan perubahan iklim di Indonesia, untuk mewujudkan tata-kelola pemerintahan sebagai media untuk pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan terhadap ancaman perubahan iklim. Adanya pergeseran cara pandang yang melihat faktor penyebab dan akibat perubahan iklim tidak lagi semata persoalan lingkungan hidup, namun lebih terkait dengan pilihan politik dan strategi pembangunan yang dijalankan selama ini. Akibatnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi global, makro negara, bahkan regional.Integrasi strategi kebijakan dan teknis yang telah dan sedang dilakukan oleh berbagai sektor menjadi tujuan strategi jangka pendek. Proses ini menjadi bagian dalam pengembangan kerangka institusional dan proses politik, pengembangan struktur mekanisme pendanaannya dan pertukaran informasi antar para pemangku kepentingan.Oleh sebab itu beberapa langkah taktis dan operasional yang musti disiapkan adalah; mekanisme kerja yang jelas, detail serta prioritas dan capaian kerja yang terukur. Kejelasan dimaknai oleh hasil sikap yang disepakati secara konsisten oleh instansi atau sektor yang dikomandani oleh Presiden secara langsung, mengingat persoalan dan tantangan perubahan iklim tersebar kepada berbagai kementerian yang juga berada dibawah dua kementerian koordinator saat ini.Dalam tugas kesehariannya, Presiden menegaskan kembali tugas dan peran yang telah diberikan kepada beragam aktor kunci dalam perubahan iklim untuk berjalan di atas koridor masing-masing namun dengan tetap menjaga integrasi program dan memastikan berjalannya sistem dan kelembagaan perubahan iklim yang kredibel, dengan akuntabilitas yang baik.Presiden harus dapat menerima laporan terkait capaian dan evaluasi perubahan iklim minimal 6 bulan sekali. Kerangka ini dibangun untuk memastikan komitmen Indonesia melalui komando Presiden mengenai komitmen , yang sangat berkontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (/SDG’s).****, Pekerja isu/agenda adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, saat ini bekerja di Proyek Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK). Tulisan ini merupakan opini penulis.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",kelembagaan nasional yang kredibel kunci tatakelola perubahan iklim komitmen indonesia dalam agenda global perubahan iklim melalui ndc akan berlaku pasca sampai namun implementasi pasca tidak lepas dari apa yang berjalan hingga ndc merupakan momentum bagi setiap sektor kunci untuk bekerja berlandaskan rencana yang terintegrasi dan terkoordinasi dari sisi kepentingan nasional dana yang terpakai sepatutnya dimanfaatkan untuk pembangunan rendah karbon dan memiliki ketahanan yang baik melalui pendekatan program yang mampu mewujudkan program yang efektif dan efisientantangannya terutama karena selama ini cara berpikir dan pendekatan sektoral menghasilkan produk kebijakan program dan rencana aksi tidak berkelanjutan berpotensi menyebabkan konflik kewenangan dan tumpang tindih program dalam situasi pembangunan yang dihadapkan dengan persoalan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang jelas merupakan persoalan lintas sektor dan bidang kondisi yang kental pendekatan sektoral semakin menjauhkan pembangunan yang berkelanjutandalam perspektif perencana pembangunan saat ini kejelasan terhadap arah kebijakan strategi dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang akan dilakukan berpengaruh terhadap hitungan ekonomi yang berkelanjutan beragam instrumen untuk membantu perencana telah dibangun namun dibutuhkan suatu model untuk mensimulasikan pilihan mitigasi dan adaptasi dan pengaruhnya kepada ekonomi sosial dan lingkungan simulasi memainkan peran untuk mampu mengakomodir semua aspek dan dinamika agenda dan kebijakan publik lainnya yang berpengaruh terhadap kegagalan pencapaian target pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutandalam diskursus tidak sebatas memilih konsep dan metodologi dalam menetapkan pilihan prioritas aksi mitigasi dan menilai kerentanan dan risiko untuk menentukan opsi adaptasi namun juga berpengaruh kepada pilihan dan investasi infrastruktur pilihan ini didalamnya terdapat dimensi biaya dan manfaat pendekatan ini akan sangat berpengaruh kepada hasil dari investasi adaptasi maupun mitigasi yang dipilih apakah akan menghasilkan ketangguhan atau sebaliknya yaitu menimbulkan dampak negatif yang lebih besar untuk mewujudkan kondisi ini dibutuhkan kelembagaan yang kredibel dengan akuntabilitas yang sangat baik kehadirannya harus mampu menepis kentalnya egosektoral yang didasari oleh pola kerja yang dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi unit yang ada pada setiap kementerian yang berefek pada tidak optimalnya fungsi komunikasi dan koordinasi yang sesungguhnya antar kementerian dan lembagasituasi ini berakibat aktifitas ini dijejali oleh perspektif kepentingan beberapa sektor saja penyiapan instrumen sebagai jawaban terhadap kebutuhan dibangun tanpa skenario utuh bagaimana aktor lainnya masuk sebagai komponen utama untuk menjalankan instrumen ini di sisi lain dibentuknya lembaga yang sifatnya permanen dan tidak dirancang untuk berkolaborasi dan bergerak berdasar peta dan tujuan yang samadengan situasi ini bagaimana pengarusutamaan perubahan iklim dapat dilakukan dan mengatasi tantangan tadi dalam agenda pengarusutamaan perubahan iklim seringkali terjebak dalam pola pikir linier yang artinya bahwa apa yang dilakukan pada tingkat nasional haruslah sejalan dengan instrumen global melalui unfccdi sisi lain agenda subnasional diharuskan sejalan dengan kebijakan dan instrumen nasional pola pikir tersebut berpotensi dihadapkan dengan kendala proses yang berjalan pada internal birokrasi membutuhkan waktu agenda yang utuh dan konsisten disamping itu membutuhkan pendanaan serta konsistensi politik pembangunan baik dari presiden maupun menteri serta pimpinan daerah seperti gubernur bupatiwalikota faktanya hambatan adanya perubahan pilihan prioritas program baik pada tingkat nasional maupun subnasional seringkali menjadikan agenda perubahan iklim tidak dilaksanakan secara utuh lemahnya sinergitas antar sektor pada tingkat nasional turut mempengaruhi pola kerja dari organisasi perangkat daerah opd dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh efektif dan efisien akibat perencanaan yang tersistematis sulit diwujudkan bergantung pada bantuan yang sifatnya bilateral maupun multilateral dari lembaga pembangunan donor tentu tidak realistis karena mereka umumnya diarahkan pada proyek atau aktifitas yang dapat dirasakan dalam jangka pendek namun kondisi ini dapat diatasi apabila skenario utuh dan menyeluruh dari pemerintah mampu menempatkan kegiatan pilot atau berjangka pendek sebagai modalitas untuk membangun dan menyusun serta memperkuat kebijakan dan strategi nasionallangkah selanjutnya adalah membangun kembali rekonstruksi sistematika kelembagaan perubahan iklim di indonesia untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan sebagai media untuk pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan terhadap ancaman perubahan iklim adanya pergeseran cara pandang yang melihat faktor penyebab dan akibat perubahan iklim tidak lagi semata persoalan lingkungan hidup namun lebih terkait dengan pilihan politik dan strategi pembangunan yang dijalankan selama ini akibatnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi global makro negara bahkan regionalintegrasi strategi kebijakan dan teknis yang telah dan sedang dilakukan oleh berbagai sektor menjadi tujuan strategi jangka pendek proses ini menjadi bagian dalam pengembangan kerangka institusional dan proses politik pengembangan struktur mekanisme pendanaannya dan pertukaran informasi antar para pemangku kepentinganoleh sebab itu beberapa langkah taktis dan operasional yang musti disiapkan adalah mekanisme kerja yang jelas detail serta prioritas dan capaian kerja yang terukur kejelasan dimaknai oleh hasil sikap yang disepakati secara konsisten oleh instansi atau sektor yang dikomandani oleh presiden secara langsung mengingat persoalan dan tantangan perubahan iklim tersebar kepada berbagai kementerian yang juga berada dibawah dua kementerian koordinator saat inidalam tugas kesehariannya presiden menegaskan kembali tugas dan peran yang telah diberikan kepada beragam aktor kunci dalam perubahan iklim untuk berjalan di atas koridor masingmasing namun dengan tetap menjaga integrasi program dan memastikan berjalannya sistem dan kelembagaan perubahan iklim yang kredibel dengan akuntabilitas yang baikpresiden harus dapat menerima laporan terkait capaian dan evaluasi perubahan iklim minimal bulan sekali kerangka ini dibangun untuk memastikan komitmen indonesia melalui komando presiden mengenai komitmen yang sangat berkontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sdgs pekerja isuagenda adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana saat ini bekerja di proyek adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan apik tulisan ini merupakan opini penulis
"climate actions' memerlukan kebijakan strategis dan kerja sama pembiayaan antarpemangku kepentingan di tingkat nasional dan global Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia menempatkan adaptasi pada posisi sama penting dengan mitigasi untuk pengendalian perubahan iklim dalam pertemuan tingkat menteri menjelang Conference of Parties 26 (COP26) perubahan iklim PBB. Siti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan dalam pertemuan ""The July Ministerial Meeting COP26 UNFCCC"" pada 25-26 Juli tersebut, telah disampaikan bahwa Indonesia menempatkan agenda adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim. Indonesia juga telah menetapkan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim hingga 2030 yang tertuang dalam dokumen kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional ( nationally determined contribution /NDC). “Dalam implementasinya, kami juga melibatkan peran aktif masyarakat di antaranya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), Ekoriparian, restorasi ekosistem mangrove dan agroforestri perhutanan sosial sebagai langkah kerja adaptasi iklim. Kami juga melibatkan dan mengintegrasikan program kerja kementerian/lembaga dan subjek sektoral ke dalam program ini, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, tokoh lokal dan masyarakat di tingkat tapak,” katanya. Ia menegaskan Indonesia mempunyai komitmen tinggi terhadap adaptasi perubahan iklim. Beberapa hal terkait dengan kebijakan, program, pedoman, perangkat, dan aksi-aksi yang telah dilakukan dalam hal adaptasi perubahan iklim, disampaikan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ""led by example"" Keberhasilan Indonesia di COP26 menopang kepemimpinan di G20 Oleh karena itu, kata Siti, Indonesia mengharapkan hasil dari COP26 yang akan dilaksanakan di Glasgow, Inggris, pada 1-12 November 2021 adalah adanya kesepakatan negara-negara dalam hal tujuan dari Global Goal Adaptation (GGA). Dalam pertemuan hibrid yang dilaksanakan Pemerintah Inggris selaku tuan rumah COP26 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) itu, Menteri Siti juga menyampaikan harapannya terkait dengan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan prediktabilitas pendanaan untuk adaptasi. Hal itu juga termasuk meningkatkan aksesibilitas pendanaan untuk aksi lokal. Sebagai negara berkembang yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, katanya, tentunya Indonesia membutuhkan sumber daya yang besar. “Saya ingin menggarisbawahi bahwa 'climate actions' memerlukan kebijakan strategis dan kerja sama pembiayaan antarpemangku kepentingan di tingkat nasional dan global. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar mendapat dukungan yang kondusif untuk meningkatkan pendanaan iklim, termasuk melalui kebijakan fiskal dan meningkatkan akses ke keuangan global,” ujar dia. ""The July Ministerial Meeting COP26 UNFCCC"" yang berlangsung secara hibrid selama dua hari itu terselenggara untuk memberikan kesempatan kepada para menteri lingkungan hidup di negara-negara pihak untuk berkumpul dan membahas penyelesaian poin-poin krusial untuk disepakati dalam COP26 di Glasgow nanti. Agenda pertemuan tersebut fokus membahas topik meningkatkan adaptasi, menjaga agar 1,5 derajat Celsius tetap hidup, kerugian dan kerusakan, menyelesaikan "" Paris Rulebook "" khususnya Pasal 6 dan mobilisasi keuangan untuk mengendalikan perubahan iklim. Jika manfaatkan karbon biru, RI berpotensi jadi negara adidaya iklim UNFCCC tunda KTT Perubahan Iklim hingga 2021 Indonesia dan Inggris bahas persiapan gelar dialog FACT pada COP26 Pewarta: Virna P Setyorini Editor: M. Hari Atmoko Copyright © ANTARA 2021. Indonesia menempatkan adaptasi pada posisi sama penting dengan mitigasi dalam pengendalian perubahan iklim, dan melibatkan berbagai pihak melalui program seperti ProKlim dan restorasi ekosistem mangrove.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",climate actions memerlukan kebijakan strategis dan kerja sama pembiayaan antarpemangku kepentingan di tingkat nasional dan global jakarta antara menteri lingkungan hidup dan kehutanan lhk siti nurbaya menyampaikan indonesia menempatkan adaptasi pada posisi sama penting dengan mitigasi untuk pengendalian perubahan iklim dalam pertemuan tingkat menteri menjelang conference of parties cop perubahan iklim pbb siti dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta senin mengatakan dalam pertemuan the july ministerial meeting cop unfccc pada juli tersebut telah disampaikan bahwa indonesia menempatkan agenda adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi dalam aksiaksi pengendalian perubahan iklim indonesia juga telah menetapkan peta jalan adaptasi perubahan iklim hingga yang tertuang dalam dokumen kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional nationally determined contribution ndc dalam implementasinya kami juga melibatkan peran aktif masyarakat di antaranya melalui program kampung iklim proklim ekoriparian restorasi ekosistem mangrove dan agroforestri perhutanan sosial sebagai langkah kerja adaptasi iklim kami juga melibatkan dan mengintegrasikan program kerja kementerianlembaga dan subjek sektoral ke dalam program ini termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah sektor swasta tokoh lokal dan masyarakat di tingkat tapak katanya ia menegaskan indonesia mempunyai komitmen tinggi terhadap adaptasi perubahan iklim beberapa hal terkait dengan kebijakan program pedoman perangkat dan aksiaksi yang telah dilakukan dalam hal adaptasi perubahan iklim disampaikan untuk menunjukkan bahwa indonesia led by example keberhasilan indonesia di cop menopang kepemimpinan di g oleh karena itu kata siti indonesia mengharapkan hasil dari cop yang akan dilaksanakan di glasgow inggris pada november adalah adanya kesepakatan negaranegara dalam hal tujuan dari global goal adaptation gga dalam pertemuan hibrid yang dilaksanakan pemerintah inggris selaku tuan rumah cop konvensi kerangka kerja perubahan iklim pbb unfccc itu menteri siti juga menyampaikan harapannya terkait dengan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kuantitas kualitas dan prediktabilitas pendanaan untuk adaptasi hal itu juga termasuk meningkatkan aksesibilitas pendanaan untuk aksi lokal sebagai negara berkembang yang besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia katanya tentunya indonesia membutuhkan sumber daya yang besar saya ingin menggarisbawahi bahwa climate actions memerlukan kebijakan strategis dan kerja sama pembiayaan antarpemangku kepentingan di tingkat nasional dan global oleh karena itu kami terus mendorong agar mendapat dukungan yang kondusif untuk meningkatkan pendanaan iklim termasuk melalui kebijakan fiskal dan meningkatkan akses ke keuangan global ujar dia the july ministerial meeting cop unfccc yang berlangsung secara hibrid selama dua hari itu terselenggara untuk memberikan kesempatan kepada para menteri lingkungan hidup di negaranegara pihak untuk berkumpul dan membahas penyelesaian poinpoin krusial untuk disepakati dalam cop di glasgow nanti agenda pertemuan tersebut fokus membahas topik meningkatkan adaptasi menjaga agar derajat celsius tetap hidup kerugian dan kerusakan menyelesaikan paris rulebook khususnya pasal dan mobilisasi keuangan untuk mengendalikan perubahan iklim jika manfaatkan karbon biru ri berpotensi jadi negara adidaya iklim unfccc tunda ktt perubahan iklim hingga indonesia dan inggris bahas persiapan gelar dialog fact pada cop pewarta virna p setyorini editor m hari atmoko copyright antara indonesia menempatkan adaptasi pada posisi sama penting dengan mitigasi dalam pengendalian perubahan iklim dan melibatkan berbagai pihak melalui program seperti proklim dan restorasi ekosistem mangrove
"Asian Games 2018 di Palembang, Transportasi Bersumber Energi Bersih Digunakan. Upaya Pemerintah Sumatera Selatan menjadikan penyelenggaraan Asian Games ke-18 di Palembang sebagai ajang promosi energi bersih terbarukan terwujud. Ini terlihat dari penggunaan kendaraan listrik hidrogen. Kendaraan berupa mobil ini digunakan untuk melayani para atlet dan tamu penting yang hadir dan mengikuti Asian Games 2018. Apa target penggunaan kendaraan listrik hidrogen tersebut?“Selain mengurangi emisi karbon di lokasi gelaran Asian Games di Jakabaring, Palembang, juga, mobil listrik hidrogen adalah mobil masa depan yang bersih atau tanpa emisi karbon,” kata Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, di Palembang, Jumat (17/8/2018).Saat ini, ada lima kendaraan listrik hidrogen yang digunakan selama Asian Games di Palembang, dari 18 Agustus hingga 2 September 2018. Kelima kendaraan tersebut merupakan produksi Ecubes Arcola yang didukung pemerintah Inggris untuk Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Serba Dinamik Group. Penggunaan kendaraan listrik hidrogen ini yang pertama di Asia, sebelumnya digunakan di London, Inggris.Seperti yang pernah diberitakan , usai mengikuti COP 21 Paris, Alex Noerdin melakukan kesepakatan awal dengan Presiden IMS Ecubes Aleksander Gerbec, dan Ben Todd selaku Direktur Arcola Energi di Kopenhagen, Denmark, Kamis (26/6/2016).Pertemuan tersebut tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Konsorsium Export Financing GIEK di Oslo, Norwegia. Pertemuan itu ingin mewujudkan Palembang sebagai perintis penggunaan kendaraan hidrogen. Langkah tersebut diambil pemerintah Sumatera Selatan sesuai dengan komitmen hasil COP 21 Paris yang ke depan mendorong pengembangan teknologi berbahan bakar non-fosil, dengan batas maksimal 2030. Menurut Alex Noerdin, Sumsel sangat potensial dalam pengembangan energi bersih terbarukan. “Sumsel siap menjadi pelopor energi bersih terbarukan dengan menerapkan sistem transportasi ramah lingkungan tanpa emisi karbon,” jelasnya.Sebelumnya, Rabu (15/8/2018), Dr. Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, saat peluncuran ” di aula SMAN Sumsel di Jakabaring, Palembang, mengatakan, 25 tahun ke depan Sumsel akan menjadi pelopor kendaraan bebas emisi karbon.“Mobil listrik hidrogen ini merupakan kendaraan masa depan yang bebas bahan bakar fosil yang menimbulkan emisi karbon,” katanya. Dijelaskan Najib yang hadir mewakili Gubernur Sumsel, mobil listrik hidrogen ini lebih unggul dibandingkan dengan mobil listrik pendahulunya. “Misalnya, jika mobil listrik sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam mengisi daya, mobil listrik hirogen ini cukup beberapa menit saja,” kata Najib di hadapan sekitar 500 siswa SMA se-Palembang.Husni Azof, perwakilan Ecubes Arcola Indonesia, menjelaskan setelah baterai diisi daya, selanjutnya hydrogen diubah menjadi energi. Berbeda di DKI Jakarta, transportasi (LRT) di Palembang berfungsi atau dapat digunakan para atlet dan ofisial Asian Games 2018. LRT yang merupakan transportasi umum bebas emisi karbon ini, menghubungkan Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II ke kawasan Jakabaring Palembang, melalui 11 dari 12 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Ada empat rangkaian LRT yang digunakan. Tiga untuk umum, dan satu khusus atlet dan ofisial Asian Games.LRT ini melalui jalan protokol di Palembang serta melintasi Sungai Musi, sehingga para atlet dan ofisial dipastikan akan melihat suasana Kota Palembang. Termasuk, melihat Jembatan Ampera yang menghubungkan Palembang Ilir dan Palembang Ulu, yang posisinya berdampingan dengan jembatan LRT. Saat uji coba beberapa waktu lalu dengan menaikan penumpang umum, LRT sempat mogok empat kali. Minggu (12/8/2018), LRT mogok akibat ada kabel yang lepas atau putus. Kabel ini berada di bagian luar kereta yang terhubung langsung dengan energi listrik melalui . Mogoknya LRT ini sempat mendapat perhatian khalayak di media sosial.Setelah tiga hari (16-18/8/2018) hanya melayani atlet dan ofisial peserta Asian Games, pada Minggu (19/8/2018), penumpang umum kembali dapat naik LRT.“Kami dari dusun tepi laut, Desa Tanah Pilih, Banyuasin. Kami sengaja datang ke Palembang karena ingin naik LRT dan menyaksikan Asian Games,” kata Usman, petani kelapa dan pinang, kepada , Minggu (19/8/2018). “Alhamdulillah, dua hari ini LRT berjalan lancar. Kita harus bangga sebab LRT ini berbeda dengan LRT yang lain. LRT ini asli buatan Indonesia. Produksi INKA (PT Industri Kereta Api),” kata Najib Asmani, Minggu.Sama seperti kendaraan listrik hidrogen, LRT juga diproyeksikan Pemerintah Sumsel ke depan sebagai transportasi umum yang bebas emisi karbon. “Ke depan akan dikembangkan bukan hanya menghubungkan Palembang Ilir dan Palembang Ulu, juga akan menghubungkan Palembang Barat dan Palembang Timur, Kertapati dan Plaju,” jelasnya.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional",asian games di palembang transportasi bersumber energi bersih digunakan upaya pemerintah sumatera selatan menjadikan penyelenggaraan asian games ke di palembang sebagai ajang promosi energi bersih terbarukan terwujud ini terlihat dari penggunaan kendaraan listrik hidrogen kendaraan berupa mobil ini digunakan untuk melayani para atlet dan tamu penting yang hadir dan mengikuti asian games apa target penggunaan kendaraan listrik hidrogen tersebutselain mengurangi emisi karbon di lokasi gelaran asian games di jakabaring palembang juga mobil listrik hidrogen adalah mobil masa depan yang bersih atau tanpa emisi karbon kata alex noerdin gubernur sumatera selatan di palembang jumat saat ini ada lima kendaraan listrik hidrogen yang digunakan selama asian games di palembang dari agustus hingga september kelima kendaraan tersebut merupakan produksi ecubes arcola yang didukung pemerintah inggris untuk sumatera selatan sumsel melalui serba dinamik group penggunaan kendaraan listrik hidrogen ini yang pertama di asia sebelumnya digunakan di london inggrisseperti yang pernah diberitakan usai mengikuti cop paris alex noerdin melakukan kesepakatan awal dengan presiden ims ecubes aleksander gerbec dan ben todd selaku direktur arcola energi di kopenhagen denmark kamis pertemuan tersebut tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya dengan konsorsium export financing giek di oslo norwegia pertemuan itu ingin mewujudkan palembang sebagai perintis penggunaan kendaraan hidrogen langkah tersebut diambil pemerintah sumatera selatan sesuai dengan komitmen hasil cop paris yang ke depan mendorong pengembangan teknologi berbahan bakar nonfosil dengan batas maksimal menurut alex noerdin sumsel sangat potensial dalam pengembangan energi bersih terbarukan sumsel siap menjadi pelopor energi bersih terbarukan dengan menerapkan sistem transportasi ramah lingkungan tanpa emisi karbon jelasnyasebelumnya rabu dr najib asmani staf khusus gubernur sumsel bidang perubahan iklim saat peluncuran di aula sman sumsel di jakabaring palembang mengatakan tahun ke depan sumsel akan menjadi pelopor kendaraan bebas emisi karbonmobil listrik hidrogen ini merupakan kendaraan masa depan yang bebas bahan bakar fosil yang menimbulkan emisi karbon katanya dijelaskan najib yang hadir mewakili gubernur sumsel mobil listrik hidrogen ini lebih unggul dibandingkan dengan mobil listrik pendahulunya misalnya jika mobil listrik sebelumnya membutuhkan waktu berjamjam mengisi daya mobil listrik hirogen ini cukup beberapa menit saja kata najib di hadapan sekitar siswa sma sepalembanghusni azof perwakilan ecubes arcola indonesia menjelaskan setelah baterai diisi daya selanjutnya hydrogen diubah menjadi energi berbeda di dki jakarta transportasi lrt di palembang berfungsi atau dapat digunakan para atlet dan ofisial asian games lrt yang merupakan transportasi umum bebas emisi karbon ini menghubungkan bandara international sultan mahmud badaruddin ii ke kawasan jakabaring palembang melalui dari stasiun dengan waktu tempuh sekitar menit ada empat rangkaian lrt yang digunakan tiga untuk umum dan satu khusus atlet dan ofisial asian gameslrt ini melalui jalan protokol di palembang serta melintasi sungai musi sehingga para atlet dan ofisial dipastikan akan melihat suasana kota palembang termasuk melihat jembatan ampera yang menghubungkan palembang ilir dan palembang ulu yang posisinya berdampingan dengan jembatan lrt saat uji coba beberapa waktu lalu dengan menaikan penumpang umum lrt sempat mogok empat kali minggu lrt mogok akibat ada kabel yang lepas atau putus kabel ini berada di bagian luar kereta yang terhubung langsung dengan energi listrik melalui mogoknya lrt ini sempat mendapat perhatian khalayak di media sosialsetelah tiga hari hanya melayani atlet dan ofisial peserta asian games pada minggu penumpang umum kembali dapat naik lrtkami dari dusun tepi laut desa tanah pilih banyuasin kami sengaja datang ke palembang karena ingin naik lrt dan menyaksikan asian games kata usman petani kelapa dan pinang kepada minggu alhamdulillah dua hari ini lrt berjalan lancar kita harus bangga sebab lrt ini berbeda dengan lrt yang lain lrt ini asli buatan indonesia produksi inka pt industri kereta api kata najib asmani minggusama seperti kendaraan listrik hidrogen lrt juga diproyeksikan pemerintah sumsel ke depan sebagai transportasi umum yang bebas emisi karbon ke depan akan dikembangkan bukan hanya menghubungkan palembang ilir dan palembang ulu juga akan menghubungkan palembang barat dan palembang timur kertapati dan plaju jelasnya
"Kami juga telah menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan surya Jakarta (ANTARA) - Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa mendukung Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai langkah dan upaya. “ADB akan sepenuhnya mendukung Indonesia melalui operasi pengetahuan dan kemitraan kami yang berdaulat dan sektor swasta,” katanya dalam International Climate Change Conference (ICCC) di Jakarta, Kamis. Asakawa menyebutkan salah satu dukungan ADB adalah dengan memberikan pendanaan untuk pembangkit energi hijau dalam rangka mewujudkan ekonomi rendah karbon. ADB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia memberikan dukungan pada pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) seiring pembangkit listrik batu bara yang dihentikan. “Kami juga telah menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan surya,” ujarnya. ADB sediakan 80 miliar dolar AS untuk pendanaan iklim Selanjutnya ADB mendukung peningkatan obligasi hijau yang berkelanjutan dengan mendorong PT PLN (Persero) untuk mulai menerbitkan obligasi berkelanjutan tersebut. “Kami juga berencana untuk mendirikan pusat ekonomi biru di wilayah Indonesia,” katanya. Selain itu ADB turut mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mengenakan pajak karbon yang saat ini sedang dibahas dalam RUU tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan dalam lima tahun terakhir Indonesia mengalokasikan dana sebesar 4,1 persen dari APBN per tahun untuk perubahan iklim. ADB proyeksikan ekonomi RI kembali tumbuh 5 persen pada 2022 Di sisi lain, menurutnya, alokasi tersebut baru mencukupi sepertiga anggaran perubahan iklim yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030. “Jadi penting untuk tidak hanya meningkatkannya tetapi juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta dan sektor lain untuk menghasilkan sumber daya yang kuat,” tegasnya. Ia mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen melalui pendanaan sendiri serta 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. “Kami memasukkan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Kami menetapkan rencana aksi nasional dan pada mitigasi dan adaptasi,” jelasnya. Indonesia miliki potensi ""karbon biru"" untuk mitigasi perubahan iklim Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah Editor: Risbiani Fardaniah Copyright © ANTARA 2021. Asian Development Bank (ADB) berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam transisi ke ekonomi rendah karbon dengan menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan energi surya.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional",kami juga telah menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan surya jakarta antara presiden asian development bank adb masatsugu asakawa mendukung indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai langkah dan upaya adb akan sepenuhnya mendukung indonesia melalui operasi pengetahuan dan kemitraan kami yang berdaulat dan sektor swasta katanya dalam international climate change conference iccc di jakarta kamis asakawa menyebutkan salah satu dukungan adb adalah dengan memberikan pendanaan untuk pembangkit energi hijau dalam rangka mewujudkan ekonomi rendah karbon adb bekerja sama dengan pemerintah indonesia memberikan dukungan pada pembangkit listrik energi baru terbarukan ebt seiring pembangkit listrik batu bara yang dihentikan kami juga telah menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan surya ujarnya adb sediakan miliar dolar as untuk pendanaan iklim selanjutnya adb mendukung peningkatan obligasi hijau yang berkelanjutan dengan mendorong pt pln persero untuk mulai menerbitkan obligasi berkelanjutan tersebut kami juga berencana untuk mendirikan pusat ekonomi biru di wilayah indonesia katanya selain itu adb turut mendukung rencana pemerintah indonesia dalam mengenakan pajak karbon yang saat ini sedang dibahas dalam ruu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kup dalam kesempatan yang sama wakil menteri keuangan suahasil nazara menjelaskan dalam lima tahun terakhir indonesia mengalokasikan dana sebesar persen dari apbn per tahun untuk perubahan iklim adb proyeksikan ekonomi ri kembali tumbuh persen pada di sisi lain menurutnya alokasi tersebut baru mencukupi sepertiga anggaran perubahan iklim yang dibutuhkan indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca pada jadi penting untuk tidak hanya meningkatkannya tetapi juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta dan sektor lain untuk menghasilkan sumber daya yang kuat tegasnya ia mengatakan indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar persen melalui pendanaan sendiri serta persen dengan bantuan internasional pada kami memasukkan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpjmn kami menetapkan rencana aksi nasional dan pada mitigasi dan adaptasi jelasnya indonesia miliki potensi karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim pewarta astrid faidlatul habibah editor risbiani fardaniah copyright antara asian development bank adb berkomitmen untuk mendukung indonesia dalam transisi ke ekonomi rendah karbon dengan menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan energi surya
"Bagaimana Indonesia Berkontribusi Tekan Laju Pemanasan Global? Begini Masukan Mereka. Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), panel ilmiah bentukan PBB terdiri dari para peneliti dunia meluncurkan laporan bahwa pemanasan global dampak aktivitas manusia sudah satu derajat celsius pada 2017. Laporan yang rilis pekan lalu di Korea Selatan menyebutkan, angka bakal terus meningkat sekitar 0,2 derajat celsius setiap 10 tahun. Kalau dibiarkan, pemanasan global bakal melewati batas 1,5 derajat celsius pada 2030 sampai 2052. Bagaimana seharusnya aksi Indonesia?Mahawan Karuniasa, Ketua Umum Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (10/10/18) mengatakan, upaya membatasi pemanasan global kurang 1,5 derajat celcius akan berimplikasi dengan strategi nasional dan implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Hasil penelitian itu, katanya, akan jadi dasar perundingan COP24.Laporan itu mencatat, total emisi CO2 pada 2014 sebesar 1,844 giga ton CO2, setara pertambahan emisi tahunan 13% per tahun periode 2010-2014. Ia lebih tinggi dari perkiraan 5% per tahun untuk .Konsekuensinya, periode 2015-2030, Indonesia perlu menjaga laju gas rumah kaca (GRK) tahunan pada tingkat 1% untuk mencapai target skenario tak bersyarat dengan reduksi 29%. Untuk mencapai target reduksi 41%, perlu laju GRK minus 1% dalam skenario bersyarat.Artinya, puncak emisi GRK nasional perlu tercapai pada periode implementasi NDC 2020-2030 untuk mampu berkontribusi pada upaya membatasi pemanasan global kurang 1,5 derajat celcius. Implikasi kondisi ini, katanya, harus ada upaya lebih.“Hasil penelitian ini, saat akan dibawa dan diterjemahkan, harus memperhatikan konteks Indonesia. Indonesia dengan daratan berupa ekosistem hutan, punya perbedaan transisi hutan,” katanya.Dia jelaskan, seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa berbeda di level proses dari transisi ekosistem hutan. Karakteristik ekosistem antarpulau, katanya, juga berbeda, seperti curah hujan di Nusa Tenggara Timur berbeda dengan Kalimantan.Disparitas ekonomi dan wilayah, katanya, juga punya tingkatan ekonomi berbeda-beda. “Ada yang masih mengandalkan , ada sudah sekunder mendorong industri dan tersier yang mengembangkan sektor jasa,” katanya.Akademisi Universitas Indonesia itu mengatakan, demografi tiap daerah juga harus mendapat perhatian. “Kepadatan penduduk tiap daerah di Indonesia, tak merata. Ini akan berdampak berbeda pada pangan, energi dan air.”Menurut dia, dalam upaya pengendalian perubahan iklim, Indonesia punya dokumen NDC pertama, berisi proyeksi 2030, emisi gak rumah kaca (GRK) nasional 2,869 giga ton CO2 kalau bisnis seperti biasa (. Artinya, kata Mahawan, laju pertambahan emisi tahunan 5% dari 2010 sampai 2030. Perkiraan emisi GRK berkurang 29% jadi 2,034 giga ton CO2 untuk skenario mitigasi tak bersyarat. Reduksi 38-41% dari jadi 1,787 giga ton CO2 dalam kondisi skenario mitigasi bersyaratNDC Indonesia dari lima sektor, energi, sampah(IPPU), pertanian, dan kehutanan. Target total reduksi emisi 2030 yaitu 0,834 giga ton CO2 (29%) skenario mitigasi tak bersyarat, dan 1,081 giga ton CO2 (38-41%) dengan skenario mitigasi bersyarat.Dalam mengurangi emisi sesuai target NDC pada 2020-2030, memiliki berbagai tantangan baik tingkat nasional dan subnasional.Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Nasional mengatakan, laporan IPCC menunjukkan perubahan iklim mencapai kondisi darurat. Perbedaan suhu 0.5 derajat celsius saja bisa berakibat pada keselamatan puluhan juta orang di dunia dan ekosistem musnah.“Perlu langkah drastis dan cepat dari semua negara termasuk Indonesia untuk menurunkan emisi sektor energi, hutan dan lahan, industri maupun transportasi. Indonesia juga harus segera menghentikan tergantungan energi fosil terutama batubara, mempercepat transisi energi bersih yang berkeadilan serta menghentikan deforestasi dan konversi lahan gambut,” katanya. Mahawan mengatakan, sektor yang selama ini jadi “beban” dalam reduksi emisi adalah kehutanan. Namun, katanya, perlu mempertimbangkan geser sebagian upaya penurunan emisi sektor kehutanan ke industri. “Jika tak begitu, akan tidak rasional. Terutama di daerah-daerah yang masih berdasarkan ekonomi primer berbasis ,” katanya.Dari target NDC untuk scenario penurunan emisi 41%, adalah satu giga ton CO2, 650 giga ton CO2 dari sektor kehutanan. “Artinya sektor kehutanan harus kurangi 91% emisi.”Ke depan, katanya, kontribusi emisi GRK energi di indonesia meningkat, hingga ada pergeseran dari kehutanan ke energi. “Mempertimbangkan kita mau tak mau, sudah 50% impor . Jadi cepat atau lambat kita akan bermasalah dengan . Jadi kita bisa berhemat untuk mengurangi impor, sekaligus mengembangkan energi hijau,” katanya.Dia juga mengatakan, progres capain reduksi emisi sektor energi lebih baik dibandingkan dari sektor kehutanan. Bisa dikatakan, reduksi emisi sektor energi sudah tercapai.“Bisa jadii ini karena target terlalu ringan target. Jadi bisa dibantu dengan dari sektor kehutanan ke sektor energi. Tapi tentu dengan jumlah yang rasional.”Alasan menggeser beban emisi hutan ke sektor energi katanya, karena permasalahan Indonesia itu adalah teknologi. Kalau mau bangun energi terbarukan, harus beli. Untuk riset aja 0,08% dibanding GDP, sangat jauh dibandingkan Thailand dan negara tetangga.Gusti Z Anshari, akademisi Universitas Tanjungpura mengatakan, sektor kehutanan masih menyumbang emisi sangat besar. Saat ini, masih banyak masyarakat terutama di Sumatera, Kalimantan, Papua yang bergantung pada ..Laporan IPCC menyebut, kerentanan peningkatan suhu ini akan berdampak pada ketahanan pangan hingga harus ada lahan yang tetap dipertahankan. “Tidak dikonversi lagi jadi kebun.”Indonesia, katanya, sangat luas dan kompleks hingga perlu ada kebersamaan dari bawah. “Kita memerlukan dari skala paling kecil, dari tingkat komunitas, kelurahan, kecamatan. Ini yang belum kita bangun. Kalau ini bisa, dengan meningkatkan keragaman sumber mata pencaharian masyarakat di Sumatera dan Kalimantan agar tak hanya bertumpu pada sawit. Barangkali kesejahteraan masyarakat itu akan lebih baik,” katanya.Yuyun mengatakan, sektor kehutanan, lahan dan energi jadi kontributor utama emisi Indonesia. Ia menyebabkan kurang lebih 80% dari total emisi. Namun, katanya, arah perencanaan dan pembangunan energi masih bertumpu pada batubara, minyak dan gas.Produksi tambang batubara justru mengalami peningkatan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, proyek listrik 35. GW juga masih mengandalkan pembangunan PLTU batubara hingga 2027.“Sektor transportasi belum ada kerangka jalan mengurangi dan mencari altenatif penggunaan sumber energi terbarukan ramah lingkungan dan berkeadilan. Laporan IPCC bisa mendorong perencanaan jangka panjang dan menengah yang sedang disusun pemerintah dengan memperhatikan kondisi perubahan iklim global,” katanya.Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam NDC, katanya, sangat tidak ambisius dan tak sejalan dengan tujuan menjaga suhu global kurang dari 1.5 derajat celsius.Dalam Laporan IPCC juga disebutkan target NDC semua negara sesuai Kesepakatan Paris akan tetap menyebabkan pemanasan global lebih 1.5 derajat celsius. Internasional memprediksi, target NDC seluruh negara akan mendorong suhu global mencapai 2.9 sampai 3.4 derajat celcius pada 2100.Untuk menghindari kenaikan suhu global lebih 1.5 derajat celsius, katanya, emisi global harus beranjak turun bahkan sebelum tahun 2030.“Langkah drastis pengurangan emisi membutuhkan langkah cepat dari pemerintah untuk tak lagi menunggu, segera bertindak.”Tindakan itu, katanya, dapat diawali dengan , revisi target dan rencana aksi NDC Indonesia agar selaras dengan rekomendasi IPCC dalam menjaga suhu global tidak lebih 1.5 derajat celsius serta tidak memasukkan penerapan teknologi mahal yang masih diragukan seperti (CSS) dan (BECCS).Selain itu, dia mendesak pemerintah segera mengintegrasikan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan pembangunan baik nasional dan daerah.“Juga harus memperkuat adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem terutama bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil. Juga masyarakat yang hidup di pedesaan karena dampak perubahan iklim akan berdampak langsung bagi keberlanjutan kehidupan mereka.” Keterangan foto utama: Kebakaran hutan dan lahan gambut jadi salah satu sumber emisi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan di Kalimantan Barat yang harus diantisipasi serius. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional
pertanian dan keamanan pangan
pola cuaca yang berubah",bagaimana indonesia berkontribusi tekan laju pemanasan global begini masukan mereka intergovermental panel on climate change ipcc panel ilmiah bentukan pbb terdiri dari para peneliti dunia meluncurkan laporan bahwa pemanasan global dampak aktivitas manusia sudah satu derajat celsius pada laporan yang rilis pekan lalu di korea selatan menyebutkan angka bakal terus meningkat sekitar derajat celsius setiap tahun kalau dibiarkan pemanasan global bakal melewati batas derajat celsius pada sampai bagaimana seharusnya aksi indonesiamahawan karuniasa ketua umum ahli perubahan iklim dan kehutanan indonesia dalam acara diskusi di jakarta rabu mengatakan upaya membatasi pemanasan global kurang derajat celcius akan berimplikasi dengan strategi nasional dan implementasi nationally determined contribution ndc indonesia hasil penelitian itu katanya akan jadi dasar perundingan coplaporan itu mencatat total emisi co pada sebesar giga ton co setara pertambahan emisi tahunan per tahun periode ia lebih tinggi dari perkiraan per tahun untuk konsekuensinya periode indonesia perlu menjaga laju gas rumah kaca grk tahunan pada tingkat untuk mencapai target skenario tak bersyarat dengan reduksi untuk mencapai target reduksi perlu laju grk minus dalam skenario bersyaratartinya puncak emisi grk nasional perlu tercapai pada periode implementasi ndc untuk mampu berkontribusi pada upaya membatasi pemanasan global kurang derajat celcius implikasi kondisi ini katanya harus ada upaya lebihhasil penelitian ini saat akan dibawa dan diterjemahkan harus memperhatikan konteks indonesia indonesia dengan daratan berupa ekosistem hutan punya perbedaan transisi hutan katanyadia jelaskan seperti papua sulawesi kalimantan sumatera dan jawa berbeda di level proses dari transisi ekosistem hutan karakteristik ekosistem antarpulau katanya juga berbeda seperti curah hujan di nusa tenggara timur berbeda dengan kalimantandisparitas ekonomi dan wilayah katanya juga punya tingkatan ekonomi berbedabeda ada yang masih mengandalkan ada sudah sekunder mendorong industri dan tersier yang mengembangkan sektor jasa katanyaakademisi universitas indonesia itu mengatakan demografi tiap daerah juga harus mendapat perhatian kepadatan penduduk tiap daerah di indonesia tak merata ini akan berdampak berbeda pada pangan energi dan airmenurut dia dalam upaya pengendalian perubahan iklim indonesia punya dokumen ndc pertama berisi proyeksi emisi gak rumah kaca grk nasional giga ton co kalau bisnis seperti biasa artinya kata mahawan laju pertambahan emisi tahunan dari sampai perkiraan emisi grk berkurang jadi giga ton co untuk skenario mitigasi tak bersyarat reduksi dari jadi giga ton co dalam kondisi skenario mitigasi bersyaratndc indonesia dari lima sektor energi sampahippu pertanian dan kehutanan target total reduksi emisi yaitu giga ton co skenario mitigasi tak bersyarat dan giga ton co dengan skenario mitigasi bersyaratdalam mengurangi emisi sesuai target ndc pada memiliki berbagai tantangan baik tingkat nasional dan subnasionalyuyun harmono manajer kampanye keadilan iklim walhi nasional mengatakan laporan ipcc menunjukkan perubahan iklim mencapai kondisi darurat perbedaan suhu derajat celsius saja bisa berakibat pada keselamatan puluhan juta orang di dunia dan ekosistem musnahperlu langkah drastis dan cepat dari semua negara termasuk indonesia untuk menurunkan emisi sektor energi hutan dan lahan industri maupun transportasi indonesia juga harus segera menghentikan tergantungan energi fosil terutama batubara mempercepat transisi energi bersih yang berkeadilan serta menghentikan deforestasi dan konversi lahan gambut katanya mahawan mengatakan sektor yang selama ini jadi beban dalam reduksi emisi adalah kehutanan namun katanya perlu mempertimbangkan geser sebagian upaya penurunan emisi sektor kehutanan ke industri jika tak begitu akan tidak rasional terutama di daerahdaerah yang masih berdasarkan ekonomi primer berbasis katanyadari target ndc untuk scenario penurunan emisi adalah satu giga ton co giga ton co dari sektor kehutanan artinya sektor kehutanan harus kurangi emisike depan katanya kontribusi emisi grk energi di indonesia meningkat hingga ada pergeseran dari kehutanan ke energi mempertimbangkan kita mau tak mau sudah impor jadi cepat atau lambat kita akan bermasalah dengan jadi kita bisa berhemat untuk mengurangi impor sekaligus mengembangkan energi hijau katanyadia juga mengatakan progres capain reduksi emisi sektor energi lebih baik dibandingkan dari sektor kehutanan bisa dikatakan reduksi emisi sektor energi sudah tercapaibisa jadii ini karena target terlalu ringan target jadi bisa dibantu dengan dari sektor kehutanan ke sektor energi tapi tentu dengan jumlah yang rasionalalasan menggeser beban emisi hutan ke sektor energi katanya karena permasalahan indonesia itu adalah teknologi kalau mau bangun energi terbarukan harus beli untuk riset aja dibanding gdp sangat jauh dibandingkan thailand dan negara tetanggagusti z anshari akademisi universitas tanjungpura mengatakan sektor kehutanan masih menyumbang emisi sangat besar saat ini masih banyak masyarakat terutama di sumatera kalimantan papua yang bergantung pada laporan ipcc menyebut kerentanan peningkatan suhu ini akan berdampak pada ketahanan pangan hingga harus ada lahan yang tetap dipertahankan tidak dikonversi lagi jadi kebunindonesia katanya sangat luas dan kompleks hingga perlu ada kebersamaan dari bawah kita memerlukan dari skala paling kecil dari tingkat komunitas kelurahan kecamatan ini yang belum kita bangun kalau ini bisa dengan meningkatkan keragaman sumber mata pencaharian masyarakat di sumatera dan kalimantan agar tak hanya bertumpu pada sawit barangkali kesejahteraan masyarakat itu akan lebih baik katanyayuyun mengatakan sektor kehutanan lahan dan energi jadi kontributor utama emisi indonesia ia menyebabkan kurang lebih dari total emisi namun katanya arah perencanaan dan pembangunan energi masih bertumpu pada batubara minyak dan gasproduksi tambang batubara justru mengalami peningkatan produksi dalam beberapa tahun terakhir selain itu proyek listrik gw juga masih mengandalkan pembangunan pltu batubara hingga sektor transportasi belum ada kerangka jalan mengurangi dan mencari altenatif penggunaan sumber energi terbarukan ramah lingkungan dan berkeadilan laporan ipcc bisa mendorong perencanaan jangka panjang dan menengah yang sedang disusun pemerintah dengan memperhatikan kondisi perubahan iklim global katanyakebijakan pemerintah yang tertuang dalam ndc katanya sangat tidak ambisius dan tak sejalan dengan tujuan menjaga suhu global kurang dari derajat celsiusdalam laporan ipcc juga disebutkan target ndc semua negara sesuai kesepakatan paris akan tetap menyebabkan pemanasan global lebih derajat celsius internasional memprediksi target ndc seluruh negara akan mendorong suhu global mencapai sampai derajat celcius pada untuk menghindari kenaikan suhu global lebih derajat celsius katanya emisi global harus beranjak turun bahkan sebelum tahun langkah drastis pengurangan emisi membutuhkan langkah cepat dari pemerintah untuk tak lagi menunggu segera bertindaktindakan itu katanya dapat diawali dengan revisi target dan rencana aksi ndc indonesia agar selaras dengan rekomendasi ipcc dalam menjaga suhu global tidak lebih derajat celsius serta tidak memasukkan penerapan teknologi mahal yang masih diragukan seperti css dan beccsselain itu dia mendesak pemerintah segera mengintegrasikan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan pembangunan baik nasional dan daerahjuga harus memperkuat adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem terutama bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil juga masyarakat yang hidup di pedesaan karena dampak perubahan iklim akan berdampak langsung bagi keberlanjutan kehidupan mereka keterangan foto utama kebakaran hutan dan lahan gambut jadi salah satu sumber emisi di indonesia kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan di kalimantan barat yang harus diantisipasi serius foto junaidi hanafiahmongabay indonesia
Liputan6com Jakarta Cek Fakta Liputan6com mendapati klaim video banjir di tol Karawang Barat kabar tersebut dimuat salah satu akun Facebook pada 1 Maret 2023 Unggahan tersebut menampilkan sejumlah kendaraan terendam banjir di jalan raya Di dalam video tersebut terdapat tulisan tol karawang barat Video tersebut diberi keterangan Banjir tol Karawang barat Benarkah klaim video banjir di tol Karawang Barat. Banjir di tol Karawang Barat dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan dan memperparah risiko banjir di wilayah tersebut.,"[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","bencana alam
pola cuaca yang berubah",liputancom jakarta cek fakta liputancom mendapati klaim video banjir di tol karawang barat kabar tersebut dimuat salah satu akun facebook pada maret unggahan tersebut menampilkan sejumlah kendaraan terendam banjir di jalan raya di dalam video tersebut terdapat tulisan tol karawang barat video tersebut diberi keterangan banjir tol karawang barat benarkah klaim video banjir di tol karawang barat banjir di tol karawang barat dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan dan memperparah risiko banjir di wilayah tersebut
"Sebuah teks beredar di WhatsApp berisi klaim bahwa gelombang panas sedang melanda Indonesia Pesan itu menyarankan agar masyarakat di Indonesia waspada dan tidak melakukan beberapa aktivitas yang berbahaya seperti mandi merendam kaki dengan air dingin dan tidak minum es saat suhu mencapai 38 hingga 40 derajat celcius Pesan itu juga menyebut telah jatuh korban yang menderita stroke setelah kepanasan dan langsung mandi Namun cerita itu tidak dilengkapi keterangan siapa korbannya dimana dan kapan kejadiannya serta dari mana sumber informasinya Artikel ini akan memeriksa dua klaim yakni. Gelombang panas yang melanda Indonesia dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius,  sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mandi merendam kaki dengan air dingin dan tidak minum es saat suhu mencapai 38 hingga 40 derajat celcius.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",bencana alam,sebuah teks beredar di whatsapp berisi klaim bahwa gelombang panas sedang melanda indonesia pesan itu menyarankan agar masyarakat di indonesia waspada dan tidak melakukan beberapa aktivitas yang berbahaya seperti mandi merendam kaki dengan air dingin dan tidak minum es saat suhu mencapai hingga derajat celcius pesan itu juga menyebut telah jatuh korban yang menderita stroke setelah kepanasan dan langsung mandi namun cerita itu tidak dilengkapi keterangan siapa korbannya dimana dan kapan kejadiannya serta dari mana sumber informasinya artikel ini akan memeriksa dua klaim yakni gelombang panas yang melanda indonesia dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mandi merendam kaki dengan air dingin dan tidak minum es saat suhu mencapai hingga derajat celcius
"Empat Tahun Jokowi-JK: Apa Kata Pemerintah soal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kebakaran Hutan?. Empat tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memimpin Indonesia. Banyak capaian, masih banyak kekurangan. Di sektor lingkungan hidup, dan kehutanan, terutama soal deforestasi, penegakan hukum, penanganan kebakaran hutan dan lahan sampai restorasi gambut, pemerintah mengklaim berbagai capaian.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan capaian pada tiga isu utama, deforestasi, penegakan hukum, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dia mengklaim, sudah banyak kemajuan. Angka deforestasi menurun, begitu juga jumlah titik api. Penegakan hukum juga terus dilakukan.“Tren deforestasi sejak 2015 hingga sekarang terus menurun,” katanya dalam acara konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/10/18).Pada 2015, angka deforestasi mencapai 1,69 juta hektar, 2016 turun jadi 630.000 hektar, lalu pada 2017 sebesar 479.000 hektar.“Ini sangat penting. Karena internasional selalu meng-kepada dunia bahwa Indonesia beres menangani deforestasi. Itu sekarang kita tangani dengan baik selama periode Jokowi-JK ini,” katanya.Soal penegakan hukum, Siti mengklaim KLHK tegas menindak berbagai pihak yang melakukan pelanggaran. Hal itu, katanya, sudah sesuai instruksi presiden untuk menindak pelaku perusakan lingkungan termausk kehutanan.Dia bilang, pengamanan sumber daya alam merupakan prioritas Pemerintah Jokowi-JK. Pemerintah, katanya, mempunyai keberpihakan dan komitmen jelas terhadap penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Satu bukti, pemerintah membentuk unit kerja khusus, Direktorat Jenderal Penegakan hukum. Unit kerja spesialis ini dianggap efektif karena fokus memastikan negara hadir dan memberikan keadilan hukum untuk rakyat.“Penegakan hukum baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Kenapa ini baik sedalam dan sekarang dalam upaya penegakan hukum? Dengan penyatuan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, kita punya basis penegakan hukum di lingkungan dan kehutanan.” Dia sebutkan, ada tujuh UU sebagai basis dalam melakukan penegakan hukum. Yakni, UU N 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Lalu, UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Juga UU No 18/2014 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.“Dengan dasar ini, penegakan hukum bidang lingkungan dan kehutanan sangat kuat.”Dia memaparkan, sejak 2015-2018, ada 2.688 pengaduan dan pengawasan perizinan 2.429, 523 kena sanksi adminidtratif. Dalam empat tahun ini, lebih 550 kasus ke pengadilan baik pidana maupun perdata. Sebanyak 500 perusahaan kena sanksi administratif atas pelanggaran mereka. Empat perusahaan cabut izin, 21 perusahaan beku izin, 360 paksaan pemerintah, 23 teguran tertulis, dan 115 dapat surat peringatan.Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumber daya kehutanan, katanya, lebih 713 operasi pengamanan dengan melibatkan KLHK, kepolisian dan TNI. Ada 210 operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar, sebanyak 175 pidana berkas lengkap, 13 proses pidana dengan menyita 213.976 ekor, dan 10.363 bagian tubuh.Kemudian, 265 operasi perambahan kawasan hutan, dan 241 operasi pembalakan liar–254 pidana berkas sudah lengkap, 52 pidana dan menyita 11.012,21 meter kubik kayu. Perambahan hutan, katanya, lakukan 265 operasi, dengan rician 85 pidana berkas lengkap dan delapan proses pidana serta kawasan hutan berhasil diamankan 8.294.968 hektar.“Langkah bersama ini menunjukkan, komitmen penyelamatan lingkunan dan sumber daya alam jadi komitmen bersama kementerian dan lembaga,” katanya.Dia sebutkan, kasus perdata selama empat tahun terakhir, ada 123 kesepakatan, dan 18 gugatan. Delapan sudah putusan berkuatan tetap, empat banding dan kasasi, satu proses persidangan, dan empat dalam gugatan. Total putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, katanya, ganti kerugian dan pemulihan mencapai Rp18,1 triliun dan nilai pengganti kerugian dan pemulihan di luar pengadilan Rp57,3 miliar.“Sekarang kami sedang berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk eksekusi. Kalau pidana , yang mengeksekusi jaksa. Kalau perdata, yang mengeksekusi itu pengadilan negeri,” katanya. () Siti juga bicara masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia bilang, pada 2015 terjadi kerhutla parah dan sudah berlangsung belasan tahun di berbagai provinsi seperti Kaltimantan dan Sumatera.Pemerintah, katanya, melakukan langkah koreksi dengan pencegahan, dan penanggulangan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, katanya, jadi koordinator untuk penanggulangan, Menko Perekonomian koordinator pencegahan.Dari berbagai upaya itu, Siti mengklaim, sudah berdampak positif. Dia katakan, luasan areal terbakar menurun drastis begitu juga jumlah titik api. (Lihat grafis)“Luas areal kebakaran hutan dan lahan turun 92,5% dan lebih banyak di luar Sumatera dan Kalimantan,” katanya, seraya bilang hingga awal tahun depan, Jawa bagian selatan hingga Nusa Tenggara, diikuti Maluku dan Papua akan terus mengalami kekeringan hingga berpotensi karhutla.Untuk itu, katanya, patroli terpadu akan dilakukan pada 72 kabupaten, 349 kecamatan, 1.255 desa dari delapan provinsi rawan karhutla. Sebaran desa, katanya, sesuai tingkat kerawanan yang terpantau dari citra satelit. Waktu pelaksanaan patroli, katanya, sesuai analisis bersama Badan Metereologi dan Geofisika.Untuk penegakan hukum kasus karhutla, katanya, periode 2015-Agustus 2018, terdiri dari 335 pengawasan izin dari 116 perusahaan. Sebanyak 56 sanksi administratif, 115 teguran tertulis, 12 gugatan, 71 pidana difasilitasi kejaksaan, tiga pidana berkas lengkap, dan sembilan masih proses. Masih terkait kehutanan, paling rawan karhutla kala gambut rusak. Pemerintah berkomitmen lakukan restorasi lahan gambut sekitar dua juta hektar.Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut mengatakan, dari 2016-2018, BRG telah membangun berbagai infrastruktur mendukung kegiatan restorasi gambut, antara lain 12.223 sumur bor, 6.117 sekat kanal, 242 penimbunan kanal, dan 42 embung dengan luas lahan mencapai 680.947 hektar. Sebarannya, di Riau seluas 77.969 hektar, Jambi (78.700), Sumatera Selatan (102.768), Kalimantan Barat (45.505), Kalimantan Tengah (365.818), Kalimantan Selatan (9.087) dan Papua sebanyak 1.100 hektar.Untuk target restorasi gambut, katanya, seluas 2.492.523 hektar, terdiri dari 684.000 hektar kawasan lindung, 1.410.943 hektar budidaya berizin, dan 396.943 hektar budidaya tak berizin.“Kami juga meminta dunia usaha perkebunan terlibat dalam keguatan restorasi gambut,” katanya.Upaya restorasi gambut, katanya, telah menimbulkan dampak positif, seperti karhutla bisa ditekan.Berdasarkan catatan BRG, Januari-September 2018, ada 43.287 titik panas terpantau, lahan gambut 9.602 titik. Titik panas di beberapa daerah terpantau hingga September 2018, terus menurun.“Jumlah terdeteksi mengalami peningkatan mulai Juli-September karena pengaruh kemarau. Dengan puncak terbanyak pada September. Kalbar jadi provinsi terbanyak 306, lalu Kalteng 273, Riau 140,” katanya.Meskipun di Indonesia, masih terjadi karhutla, dia coba bandingkan dengan di Amerika, jauh lebih tinggi. Luasan karhutla di Amerika, tahun 2017 seluas 3,9 juta hektar. Pada 2018, mencapai 3,3 juta hektar.“Kita jauh lebih baik. Angka perbandingan tidak sampai 5% jika dibandingkan dengan Amerika,” katanya.Selain itu, BRG juga memasang 38 alat pemantau tinggi muka air (TMA). Alat ini untuk mengetahui tinggi muka air pada ekosistem gambut, mengontrol kinerja intervensi infrastruktur pembasahan, peringatan dini kebakaran lahan, juga intervensi tata kelola air di lahan gambut. Pada 2018, target pasang alat pemantau 100 unit.Selain membangun berbagai infrastruktur, kata Nazir, BRG bersama mitra terkait juga membentuk desa peduli gambut. Tujuannya, penyadartahuan masyarakat mengenai betapa penting menjaga ekosistem gambut. Lewat program itu, katanya, masyarakat terlibat dalam restorasi gambut.Hingga kini, ada 259 desa peduli gambut. Di Riau 29 desa, Jambi (23), Sumatera Selatan (43), Kalimantan Barat (65), Kalimantan Tengah (71), Kalimantan Selatan (20), dan Papua (8).Sebanyak 38% target restorasi gambut atau seluas 958.595 hektar berada di wilayah desa dampingan dan 250.598 hektar desa beririsan dengan areal izin perkebunan dan kehutanan.“Kami tak hanya membangun infrastruktur juga revitalisasi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan gambut. Melakukan pengembangan budidaya tanaman yang cocok lahan gambut. Juga perikanan,” katanya, seraya bilang, masyarakat, katanya, juga terlibat kegiatan edukasi dan sosialisasi.Periode 2016-2018, total 16.452 warga mengikuti pelatihan dan sosialisasi dari BRG. Sebanyak 2.600 warga mengikuti jambore gambut, 515 orang dilatih pemetaan partisipatif, dan 274 warga mengikuti sekolah lapang.Sudah amankah lingkungan termasuk hutan di Indonesia? Masih perlu penjelasan panjang…Keterangan foto utama: Palembang bebas asap selama penyelenggaraan Asian Games 2018 diadakan, namun berarti bukan bebas dari titik api. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",empat tahun jokowijk apa kata pemerintah soal penegakan hukum lingkungan dan kebakaran hutan empat tahun sudah presiden joko widodo dan wapres jusuf kalla jokowijk memimpin indonesia banyak capaian masih banyak kekurangan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan terutama soal deforestasi penegakan hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan sampai restorasi gambut pemerintah mengklaim berbagai capaiansiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan memaparkan capaian pada tiga isu utama deforestasi penegakan hukum dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dia mengklaim sudah banyak kemajuan angka deforestasi menurun begitu juga jumlah titik api penegakan hukum juga terus dilakukantren deforestasi sejak hingga sekarang terus menurun katanya dalam acara konferensi pers di jakarta kamis pada angka deforestasi mencapai juta hektar turun jadi hektar lalu pada sebesar hektarini sangat penting karena internasional selalu mengkepada dunia bahwa indonesia beres menangani deforestasi itu sekarang kita tangani dengan baik selama periode jokowijk ini katanyasoal penegakan hukum siti mengklaim klhk tegas menindak berbagai pihak yang melakukan pelanggaran hal itu katanya sudah sesuai instruksi presiden untuk menindak pelaku perusakan lingkungan termausk kehutanandia bilang pengamanan sumber daya alam merupakan prioritas pemerintah jokowijk pemerintah katanya mempunyai keberpihakan dan komitmen jelas terhadap penegakan hukum lingkungan dan kehutanan satu bukti pemerintah membentuk unit kerja khusus direktorat jenderal penegakan hukum unit kerja spesialis ini dianggap efektif karena fokus memastikan negara hadir dan memberikan keadilan hukum untuk rakyatpenegakan hukum baik secara administrasi perdata maupun pidana kenapa ini baik sedalam dan sekarang dalam upaya penegakan hukum dengan penyatuan kementerian lingkungan dan kehutanan kita punya basis penegakan hukum di lingkungan dan kehutanan dia sebutkan ada tujuh uu sebagai basis dalam melakukan penegakan hukum yakni uu n tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya uu nomor tentang konservasi tanah dan air uu nomor tentang kehutanan lalu uu nomor tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup uu nomor tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juga uu no tentang pengelolaan sampah dan uu no tentang pencegahan dan pembertantasan tindak pidana pencucian uangdengan dasar ini penegakan hukum bidang lingkungan dan kehutanan sangat kuatdia memaparkan sejak ada pengaduan dan pengawasan perizinan kena sanksi adminidtratif dalam empat tahun ini lebih kasus ke pengadilan baik pidana maupun perdata sebanyak perusahaan kena sanksi administratif atas pelanggaran mereka empat perusahaan cabut izin perusahaan beku izin paksaan pemerintah teguran tertulis dan dapat surat peringatanuntuk pengamanan kawasan hutan dan sumber daya kehutanan katanya lebih operasi pengamanan dengan melibatkan klhk kepolisian dan tni ada operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak pidana berkas lengkap proses pidana dengan menyita ekor dan bagian tubuhkemudian operasi perambahan kawasan hutan dan operasi pembalakan liar pidana berkas sudah lengkap pidana dan menyita meter kubik kayu perambahan hutan katanya lakukan operasi dengan rician pidana berkas lengkap dan delapan proses pidana serta kawasan hutan berhasil diamankan hektarlangkah bersama ini menunjukkan komitmen penyelamatan lingkunan dan sumber daya alam jadi komitmen bersama kementerian dan lembaga katanyadia sebutkan kasus perdata selama empat tahun terakhir ada kesepakatan dan gugatan delapan sudah putusan berkuatan tetap empat banding dan kasasi satu proses persidangan dan empat dalam gugatan total putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap katanya ganti kerugian dan pemulihan mencapai rp triliun dan nilai pengganti kerugian dan pemulihan di luar pengadilan rp miliarsekarang kami sedang berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk eksekusi kalau pidana yang mengeksekusi jaksa kalau perdata yang mengeksekusi itu pengadilan negeri katanya siti juga bicara masalah kebakaran hutan dan lahan karhutla dia bilang pada terjadi kerhutla parah dan sudah berlangsung belasan tahun di berbagai provinsi seperti kaltimantan dan sumaterapemerintah katanya melakukan langkah koreksi dengan pencegahan dan penanggulangan menteri koordinator politik hukum dan keamanan katanya jadi koordinator untuk penanggulangan menko perekonomian koordinator pencegahandari berbagai upaya itu siti mengklaim sudah berdampak positif dia katakan luasan areal terbakar menurun drastis begitu juga jumlah titik api lihat grafisluas areal kebakaran hutan dan lahan turun dan lebih banyak di luar sumatera dan kalimantan katanya seraya bilang hingga awal tahun depan jawa bagian selatan hingga nusa tenggara diikuti maluku dan papua akan terus mengalami kekeringan hingga berpotensi karhutlauntuk itu katanya patroli terpadu akan dilakukan pada kabupaten kecamatan desa dari delapan provinsi rawan karhutla sebaran desa katanya sesuai tingkat kerawanan yang terpantau dari citra satelit waktu pelaksanaan patroli katanya sesuai analisis bersama badan metereologi dan geofisikauntuk penegakan hukum kasus karhutla katanya periode agustus terdiri dari pengawasan izin dari perusahaan sebanyak sanksi administratif teguran tertulis gugatan pidana difasilitasi kejaksaan tiga pidana berkas lengkap dan sembilan masih proses masih terkait kehutanan paling rawan karhutla kala gambut rusak pemerintah berkomitmen lakukan restorasi lahan gambut sekitar dua juta hektarnazir foead kepala badan restorasi gambut mengatakan dari brg telah membangun berbagai infrastruktur mendukung kegiatan restorasi gambut antara lain sumur bor sekat kanal penimbunan kanal dan embung dengan luas lahan mencapai hektar sebarannya di riau seluas hektar jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan papua sebanyak hektaruntuk target restorasi gambut katanya seluas hektar terdiri dari hektar kawasan lindung hektar budidaya berizin dan hektar budidaya tak berizinkami juga meminta dunia usaha perkebunan terlibat dalam keguatan restorasi gambut katanyaupaya restorasi gambut katanya telah menimbulkan dampak positif seperti karhutla bisa ditekanberdasarkan catatan brg januariseptember ada titik panas terpantau lahan gambut titik titik panas di beberapa daerah terpantau hingga september terus menurunjumlah terdeteksi mengalami peningkatan mulai juliseptember karena pengaruh kemarau dengan puncak terbanyak pada september kalbar jadi provinsi terbanyak lalu kalteng riau katanyameskipun di indonesia masih terjadi karhutla dia coba bandingkan dengan di amerika jauh lebih tinggi luasan karhutla di amerika tahun seluas juta hektar pada mencapai juta hektarkita jauh lebih baik angka perbandingan tidak sampai jika dibandingkan dengan amerika katanyaselain itu brg juga memasang alat pemantau tinggi muka air tma alat ini untuk mengetahui tinggi muka air pada ekosistem gambut mengontrol kinerja intervensi infrastruktur pembasahan peringatan dini kebakaran lahan juga intervensi tata kelola air di lahan gambut pada target pasang alat pemantau unitselain membangun berbagai infrastruktur kata nazir brg bersama mitra terkait juga membentuk desa peduli gambut tujuannya penyadartahuan masyarakat mengenai betapa penting menjaga ekosistem gambut lewat program itu katanya masyarakat terlibat dalam restorasi gambuthingga kini ada desa peduli gambut di riau desa jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan papua sebanyak target restorasi gambut atau seluas hektar berada di wilayah desa dampingan dan hektar desa beririsan dengan areal izin perkebunan dan kehutanankami tak hanya membangun infrastruktur juga revitalisasi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan gambut melakukan pengembangan budidaya tanaman yang cocok lahan gambut juga perikanan katanya seraya bilang masyarakat katanya juga terlibat kegiatan edukasi dan sosialisasiperiode total warga mengikuti pelatihan dan sosialisasi dari brg sebanyak warga mengikuti jambore gambut orang dilatih pemetaan partisipatif dan warga mengikuti sekolah lapangsudah amankah lingkungan termasuk hutan di indonesia masih perlu penjelasan panjangketerangan foto utama palembang bebas asap selama penyelenggaraan asian games diadakan namun berarti bukan bebas dari titik api foto junaidi hanafiahmongabay indonesia
"Menyoal Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Penanganan kasus kebakaran hutan dan gambut, terutama penegakan hukum tampak lemah. Sebaran titik api sudah ribuan, kebakaran hutan dan lahan sudah puluhan ribu hektar. Seharusnya, sebaran titik api diikuti penyegelan lahan. Bahkan, ada yang menilai, penanganan karhutla tahun ini sekadar memenuhi citra positif mengamankan pelaksanaan Asian Games Jakarta-Palembang.”Masifnya titik api ini seharusnya diikuti penindakan hukum masif dengan penyegelan kebun sawit dan kayu. Pemerintah harus benar-benar bekerja menangani asap ini,” kata Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Walhi saat aksi di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (27/8/18).Berdasarkan pantauan data satelit oleh Walhi, ada 3.578 titik api periode 1 Januari-25 Agustus 2018, tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Rinciannya, 2.423 titik api di Kalimantan dan 1.155 titik api di Sumatera.Bahkan, titik api ini terdeteksi pada kesatuan hidrologi gambut (KHG), sebanyak 783 titik di Sumatera dan 536 titik di Kalimantan. Data titik api, katanya, seharusnya jadi dasar bagi pemerintah untuk serius penanganan karhutla, dengan mampu berikan sanksi pidana maupun perdata kepada korporasi pelanggar.Yuyun bilang, langkah penegakan hukum saat ini masih level sanksi administratif dan korporasi terjerat di pengadilan atau putus bersalah masih sangat minim. Saat ini, katanya, sanksi administratif itu tidak memberikan efek jera.”Dengan data (titik api) ini, kalau mau membuka gampang sekali dari indikasi awal , itu bisa terlihat indikasi di korporasi mana saja. Selanjutnya , seminggu saja cukup,” katanya.Walhi menyayangkan, ada kecenderungan KLHK menyalahkan masyarakat, padahal fakta menunjukkan titik api banyak muncul di konsesi.Kajian Walhi soal kelola rakyat di ekosistem rawa gambut, di Sumatera dan Kalimantan, menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola ekosistem rawa gambut sangat menghormati lingkungan.Bahkan pada beberapa budaya memiliki standar lebih tinggi dibandingkan aturan pemerintah yang memberikan batas maksimal kedalaman gambut tiga meter dalam membuka perkebunan.Dia menilai, pemerintah hanya mencari-cari alasan dan takut memberikan sanksi berat terhadap korporasi. ”Jangan hanya menyalahkan masyarakat, apalagi mencari-cari bahwa aktivitas tradisional menyebabkan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.Tak jauh beda dengan Teguh Surya, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan. Dia menilai, penegakan hukum karhutla tahun ini terkesan hanya demi Asian Games 2018.“Seharusnya itu (penegakan hukum) juga dilakukan walau tak ada Asian Games, itu kalau kita benar-benar sepakat (bahwa) bencana ini harus dihentikan. Kita sedih sebagai anak bangsa, (karena) Asian Games, baru semuanya serius,” katanya dihubungi dari Pekanbaru.Dia bilang, ketidakseriusan ini terlihat dari upaya pemadaman kebakaran hanya fokus Sumatera, sementara titik api di Kalbar, tak terkendali. Padahal, katanya, masyarakat Kalbar dan Sumatera sama menderita dengan polusi beracun karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mewaspadai potensi karhutla seiring makin meluas pengaruh kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia.Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG menyebutkan, terjadi peningkatan jumlah titik panas karena kondisi atmosfer dan cuaca relatif kering hingga mengakibatkan tanaman mudah terbakar.”Kondisi ini perlu diperhatikan agar tak diperparah dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar,” katanya.Berdasarkan analisis dan prediksi Enso pemutakhiran Dasarian II Agustus 2018 (BMKG), memperlihatkan, Agustus 2018, dalam kondisi normal, dan September-November 2018, El-Nino lemah. Sedangkan Desember 2018-Januari 2019, kemungkinan ada El-Nino, moderat.BMKG terus berkoordinasi dengan KLHK, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat luas untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, bahaya polusi udara dan asap. Juga potensi kekeringan lahan dan kekurangan air bersih.“Yang perlu diwaspadai, dampak paparan kabut asap jika sampai terbakar karena sangat berpotensi menganggu kesehatan,” katanya.Herizal, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, menerangkan, hasil monitoring BMKG menunjukkan hingga pertengahan Agustus 2018 hampir seluruh wilayah Indonesia memasuki kemarau, sebanyak 95.03%. Sisanya, 4.97% masih mengalami musim hujan. Adapun kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir Oktober 2018.Herizal memaparkan, pantauan BMKG terhadap deret hari tanpa hujan (HTH) sebagai indikator kekeringan meteorologis awal menunjukkan, deret HTH kategori sangat panjang (31-60 hari) hingga ekstrim (>60 hari) umumnya terjadi sebagian besar di Jawa–Bali–Nusa Tenggara. Meskipun, katanya, di beberapa daerah sudah terpantau ada jeda hari hujan.Di sebagian Sumatera bagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, pengaruh kemarau juga ditunjukkan oleh munculnya beberapa daerah yang mengalami HTH kategori menengah (11-20 hari) hingga panjang (21-30 hari).“Kondisi kering itu diikuti kemunculan yang memicu karhutla, pada akhirnya menimbulkan asap dan penurunan kualitas udara. di Kalbar mengalami peningkatan 17.6% dibandingkan pekan lalu,” katanya.BMKG memprediksi, kondisi ini relatif berkurang dalam beberapa hari ke depan. Namun, katanya, tetap perlu kewaspadaan dan langkah antisipatif guna meminimalisir dampak.Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK mengatakan, sudah sangat serius menangani kasus karhutla. Antara lain, penegakan hukum kepada perusahaan mulai sanksi administrasi hingga perdata dan pidana. Regulasi juga sudah terbit, misal, Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan beberapa aturan lain. Pada September 2017, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, mengabulkan menolak banding pemerintah, berarti menerima putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang antara lain memutuskan, pemerintah terbukti sah bersalah dan lalai atas kasus karhuta Kalteng 2015.Roy, biasa disapa mengatakan, tanpa ada gugatan perdata dari aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap Kalteng, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah serius menangani, mencegah dan mengendalikan karhutla.Berdasarkan data KLHK, pencapaian penegakan hukum sejak 2015-2018, ada 328 jumlah izin dan 108 perusahaan diawasi, 163 penerapan sanksi administrasi (tiga pencabutan izin, 16 pembekuan izin, 29 paksaan pemerintah, 115 surat peringatan), 12 perusahaan mendapatkan hukum perdata, 35 pidana dan 67 kasus difasilitasi Polri/ Jaksa.”Kami sedang proses pada beberapa tempat. Ada yang terbakar (pada tahun) sebelumnya, terulang, atau juga yang baru. Tim kami sedang memastikan dan mengumpulkan data.”Untuk wilayah yang terbakar sebelumnya, KLHK sedang mendalami kejadian dan investigasi mengapa terjadi lagi. ”Yang (lokasi kebakaran) di konsesi sedang kumpulkan keterangan. Perlu data kuat. Datangkan saksi ahli. Perlu waktu lebih dari seminggu, sanksi administrasi tiga mingguan. Selanjutnya nanti, apakah ada gugatan lanjutan?”Sanksi administrasi merupakan salah satu tindakan perbaikan (). Meski demikian, katanya, bila tidak dilakukan KLHK akan memberikan sanksi tegas, berupa pidana dan perdata.Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK menyebutkan, upaya pengendalian karhutla di lapangan terus berjalan. Upaya pemadaman baik dari darat juga udara terus dilakukan.Pemadaman darat oleh Satgas Darat terdiri dari Manggala Agni, BPBD TNI, Polri, Satgas Desa Peduli Api, dan Taruna Siaga Bencana.Rekapitulasi upaya pada 2018, sudah ada 36 helikopter pada lima provinsi yang telah menetapkan status darurat, yakni, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Jambi. Tak hanya itu, tahun ini sudah dilakukan, total air 132.166.200 liter.Kegiatan hujan buatan sejak 16 Mei-22 Agustus total garam yang dijatuhkan 53,2 ton, di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Pali dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.Selain itu, ada patroli terpadu menjangkau 816 desa di provinsi rawan karhutla, tersebar di Kalbar, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan TImur, Sumatera Utara dan Jambi.Dia bilang, perhitungan luas hutan dan lahan terbakar antara data citralandsat, hotspot, dan verifikasi di lapangan dari Januari-31 Juli 2018, di seluruh Indonesia 71.959 hektar. Rinciannya, pada lahan mineral 56.357,59 hektar dan gambut 15.601,13 hektar. Sementara Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyesalkan perintah tembak di tempat bagi pembakar lahan. Instruksi Komandan Satuan Tugas Penanggulangan karhutla, Brigjen TNI Sonny Aprianto, katanya, tak ada dalam hukum Indonesia.Made Ali, Koordinator Jikalahari dalam rilis, mengatakan, penyelesaian masalah karhutla sudah tertulis dan diatur dalam UU Lingkungan Hidup.“Peraturan ini mengatur sanksi pidana penjara dan denda pidana tambahan pencabutan izin bagi korporasi, bukan ditembak di tempat,” katanya.Pada Kamis (16/8/18), Danrem Sonny Aprianto, patroli udara di sejumlah daerah terbakar termasuk daerah Kubu, Rokan Hilir. Dia menyaksikan panjang lansekap gambut terbakar mencapai 17 kilometer. Setelah berkoordinasi dengan Kapolda Riau, diapun menginstruksikan agar anggotanya menembak di tempat para pelaku pembakar lahan.“Saya nyatakan, 99% kebakaran hutan dan lahan di Riau disengaja. Saya tegaskan hari ini, sudah saya perintahkan ke para dandim saya, apabila tertangkap tangan, apabila ditemukan pembakar lahan disengaja, saya perintahkan tembak di tempat,” katanya.Jikalahari menilai, Satgas Karhutla hanya mampu menyasar petani kecil dalam penegakan hukum ini. Sementara korporasi tak pernah disebut meski data titik api juga banyak di lahan konsesi perusahaan.Analisis titik panas Jikalahari sejak Januari –Agustus 2018, terdapat 2.314 titik di Riau, tingkat kepercayaan lebih 70% ada 1.048 titik. Titik-titik api itu terdeteksi di areal korporasi, kawasan gambut dalam, konservasi dan moratorium.Titik api di konsesi perusahaan, katanya, paling banyak terdapat di PT Satria Perkasa Agung 107 titik, PT Rimba Rokan Perkasa 66 titik dan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Ruas Utama Jaya 29 titik. Sementara itu, di PT Diamond Raya Timber 39 titik, PT Suntara Gaja Pati (26), PT Riau Andalan Pulp & Paper (9). Titik api juga terpantau di PT Bhara Induk (10) dan PT National Timber Forest Product/ PT Nasional Sagu Prima (13).Titik api juga terdeteksi di kawasan gambut dengan kedalaman lebih empat meter yang seharusnya dilindungi. Sementara korporasi yang ditemukan titik api di konsesinya banyak berelasi dengan dua kelompok bisnis kayu besar APP dan APRIL.Jikalahari juga menilai, perintah tembak di tempat salah sasaran. Menurut dia, korporasi yang menjadi penyebab kebakaran hutan di Indonesia namun proses hukum.Komandan Satgas Karhutla Riau, kata Made, seharusnya memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi dan cukong.Pada 2015, pascakebakaran hutan dan gambut hebat, Polda Riau menetapkan 18 korporasi dan 95 orang sebagai tersangka. Setahun kemudian, Polda menghentikan penyidikan terhadap 15 korporasi.“Korporasi tidak jera melakukan pembakaran hutan dan lahan karena lemah penegakan hukum, bahkan ketika sudah masuk proses peradilan, hukuman yang diberikan tidak maksimal. Eefek jera dan memiskinkan korporasi tidak benar-benar berdampak,” kata Made.Romes Irawan Putra dari Simpul Jaringan Pantau Gambut Riau mengatakan, pemerintah gagal mencegah kebakaran hutan.Berdasarkan hasil analisis dari overlay titik api dengan sejumlah peta termasuk moratorium, kawasan hidrologi gambut, peta konsesi sawit dan HTI, pada 18-19 Agustus terdapat 75 titik api yang kebanyakan berada dalam konsesi kebun sawit dan HTI.“Pemerintah seharusnya mengevaluasi perizinan di gambut. Karena korporasi di gambut itulah penyebab utama pengeringan gambut dan membuat rentan terbakar. Sayangnya, penegakan hukum tidak menyasar ini,” katanya. Keterangan foto utama: Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan di Kalimantan Barat yang harus diantisipasi serius. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
polusi udara",menyoal penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan penanganan kasus kebakaran hutan dan gambut terutama penegakan hukum tampak lemah sebaran titik api sudah ribuan kebakaran hutan dan lahan sudah puluhan ribu hektar seharusnya sebaran titik api diikuti penyegelan lahan bahkan ada yang menilai penanganan karhutla tahun ini sekadar memenuhi citra positif mengamankan pelaksanaan asian games jakartapalembangmasifnya titik api ini seharusnya diikuti penindakan hukum masif dengan penyegelan kebun sawit dan kayu pemerintah harus benarbenar bekerja menangani asap ini kata yuyun harmono juru kampanye iklim dan energi walhi saat aksi di depan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan senin berdasarkan pantauan data satelit oleh walhi ada titik api periode januari agustus tersebar di sumatera dan kalimantan rinciannya titik api di kalimantan dan titik api di sumaterabahkan titik api ini terdeteksi pada kesatuan hidrologi gambut khg sebanyak titik di sumatera dan titik di kalimantan data titik api katanya seharusnya jadi dasar bagi pemerintah untuk serius penanganan karhutla dengan mampu berikan sanksi pidana maupun perdata kepada korporasi pelanggaryuyun bilang langkah penegakan hukum saat ini masih level sanksi administratif dan korporasi terjerat di pengadilan atau putus bersalah masih sangat minim saat ini katanya sanksi administratif itu tidak memberikan efek jeradengan data titik api ini kalau mau membuka gampang sekali dari indikasi awal itu bisa terlihat indikasi di korporasi mana saja selanjutnya seminggu saja cukup katanyawalhi menyayangkan ada kecenderungan klhk menyalahkan masyarakat padahal fakta menunjukkan titik api banyak muncul di konsesikajian walhi soal kelola rakyat di ekosistem rawa gambut di sumatera dan kalimantan menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola ekosistem rawa gambut sangat menghormati lingkunganbahkan pada beberapa budaya memiliki standar lebih tinggi dibandingkan aturan pemerintah yang memberikan batas maksimal kedalaman gambut tiga meter dalam membuka perkebunandia menilai pemerintah hanya mencaricari alasan dan takut memberikan sanksi berat terhadap korporasi jangan hanya menyalahkan masyarakat apalagi mencaricari bahwa aktivitas tradisional menyebabkan kebakaran hutan dan lahan katanyatak jauh beda dengan teguh surya direktur eksekutif madani berkelanjutan dia menilai penegakan hukum karhutla tahun ini terkesan hanya demi asian games seharusnya itu penegakan hukum juga dilakukan walau tak ada asian games itu kalau kita benarbenar sepakat bahwa bencana ini harus dihentikan kita sedih sebagai anak bangsa karena asian games baru semuanya serius katanya dihubungi dari pekanbarudia bilang ketidakseriusan ini terlihat dari upaya pemadaman kebakaran hanya fokus sumatera sementara titik api di kalbar tak terkendali padahal katanya masyarakat kalbar dan sumatera sama menderita dengan polusi beracun karhutla badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mewaspadai potensi karhutla seiring makin meluas pengaruh kemarau di sejumlah wilayah di indonesiadwikorita karnawati kepala bmkg menyebutkan terjadi peningkatan jumlah titik panas karena kondisi atmosfer dan cuaca relatif kering hingga mengakibatkan tanaman mudah terbakarkondisi ini perlu diperhatikan agar tak diperparah dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar katanyaberdasarkan analisis dan prediksi enso pemutakhiran dasarian ii agustus bmkg memperlihatkan agustus dalam kondisi normal dan septembernovember elnino lemah sedangkan desember januari kemungkinan ada elnino moderatbmkg terus berkoordinasi dengan klhk pemerintah daerah instansi terkait dan masyarakat luas untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi karhutla bahaya polusi udara dan asap juga potensi kekeringan lahan dan kekurangan air bersihyang perlu diwaspadai dampak paparan kabut asap jika sampai terbakar karena sangat berpotensi menganggu kesehatan katanyaherizal deputi bidang klimatologi bmkg menerangkan hasil monitoring bmkg menunjukkan hingga pertengahan agustus hampir seluruh wilayah indonesia memasuki kemarau sebanyak sisanya masih mengalami musim hujan adapun kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir oktober herizal memaparkan pantauan bmkg terhadap deret hari tanpa hujan hth sebagai indikator kekeringan meteorologis awal menunjukkan deret hth kategori sangat panjang hari hingga ekstrim hari umumnya terjadi sebagian besar di jawabalinusa tenggara meskipun katanya di beberapa daerah sudah terpantau ada jeda hari hujandi sebagian sumatera bagian selatan kalimantan sulawesi selatan dan sulawesi tenggara pengaruh kemarau juga ditunjukkan oleh munculnya beberapa daerah yang mengalami hth kategori menengah hari hingga panjang harikondisi kering itu diikuti kemunculan yang memicu karhutla pada akhirnya menimbulkan asap dan penurunan kualitas udara di kalbar mengalami peningkatan dibandingkan pekan lalu katanyabmkg memprediksi kondisi ini relatif berkurang dalam beberapa hari ke depan namun katanya tetap perlu kewaspadaan dan langkah antisipatif guna meminimalisir dampakrasio ridho sani direktur jenderal penegakan hukum klhk mengatakan sudah sangat serius menangani kasus karhutla antara lain penegakan hukum kepada perusahaan mulai sanksi administrasi hingga perdata dan pidana regulasi juga sudah terbit misal peraturan pemerintah nomor tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan beberapa aturan lain pada september pengadilan tinggi kalimantan tengah mengabulkan menolak banding pemerintah berarti menerima putusan pengadilan negeri palangkaraya yang antara lain memutuskan pemerintah terbukti sah bersalah dan lalai atas kasus karhuta kalteng roy biasa disapa mengatakan tanpa ada gugatan perdata dari aktivis lingkungan yang tergabung dalam gerakan anti asap kalteng pemerintahan presiden joko widodo sudah serius menangani mencegah dan mengendalikan karhutlaberdasarkan data klhk pencapaian penegakan hukum sejak ada jumlah izin dan perusahaan diawasi penerapan sanksi administrasi tiga pencabutan izin pembekuan izin paksaan pemerintah surat peringatan perusahaan mendapatkan hukum perdata pidana dan kasus difasilitasi polri jaksakami sedang proses pada beberapa tempat ada yang terbakar pada tahun sebelumnya terulang atau juga yang baru tim kami sedang memastikan dan mengumpulkan datauntuk wilayah yang terbakar sebelumnya klhk sedang mendalami kejadian dan investigasi mengapa terjadi lagi yang lokasi kebakaran di konsesi sedang kumpulkan keterangan perlu data kuat datangkan saksi ahli perlu waktu lebih dari seminggu sanksi administrasi tiga mingguan selanjutnya nanti apakah ada gugatan lanjutansanksi administrasi merupakan salah satu tindakan perbaikan meski demikian katanya bila tidak dilakukan klhk akan memberikan sanksi tegas berupa pidana dan perdataraffles brotestes panjaitan direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan klhk menyebutkan upaya pengendalian karhutla di lapangan terus berjalan upaya pemadaman baik dari darat juga udara terus dilakukanpemadaman darat oleh satgas darat terdiri dari manggala agni bpbd tni polri satgas desa peduli api dan taruna siaga bencanarekapitulasi upaya pada sudah ada helikopter pada lima provinsi yang telah menetapkan status darurat yakni riau sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah dan jambi tak hanya itu tahun ini sudah dilakukan total air literkegiatan hujan buatan sejak mei agustus total garam yang dijatuhkan ton di kabupaten banyuasin musi banyuasin muara enim pali dan ogan komering ilir sumatera selatanselain itu ada patroli terpadu menjangkau desa di provinsi rawan karhutla tersebar di kalbar riau sulawesi utara kalimantan tengah sumatera selatan kalimantan selatan kalimantan timur sumatera utara dan jambidia bilang perhitungan luas hutan dan lahan terbakar antara data citralandsat hotspot dan verifikasi di lapangan dari januari juli di seluruh indonesia hektar rinciannya pada lahan mineral hektar dan gambut hektar sementara jaringan kerja penyelamat hutan riau jikalahari menyesalkan perintah tembak di tempat bagi pembakar lahan instruksi komandan satuan tugas penanggulangan karhutla brigjen tni sonny aprianto katanya tak ada dalam hukum indonesiamade ali koordinator jikalahari dalam rilis mengatakan penyelesaian masalah karhutla sudah tertulis dan diatur dalam uu lingkungan hidupperaturan ini mengatur sanksi pidana penjara dan denda pidana tambahan pencabutan izin bagi korporasi bukan ditembak di tempat katanyapada kamis danrem sonny aprianto patroli udara di sejumlah daerah terbakar termasuk daerah kubu rokan hilir dia menyaksikan panjang lansekap gambut terbakar mencapai kilometer setelah berkoordinasi dengan kapolda riau diapun menginstruksikan agar anggotanya menembak di tempat para pelaku pembakar lahansaya nyatakan kebakaran hutan dan lahan di riau disengaja saya tegaskan hari ini sudah saya perintahkan ke para dandim saya apabila tertangkap tangan apabila ditemukan pembakar lahan disengaja saya perintahkan tembak di tempat katanyajikalahari menilai satgas karhutla hanya mampu menyasar petani kecil dalam penegakan hukum ini sementara korporasi tak pernah disebut meski data titik api juga banyak di lahan konsesi perusahaananalisis titik panas jikalahari sejak januari agustus terdapat titik di riau tingkat kepercayaan lebih ada titik titiktitik api itu terdeteksi di areal korporasi kawasan gambut dalam konservasi dan moratoriumtitik api di konsesi perusahaan katanya paling banyak terdapat di pt satria perkasa agung titik pt rimba rokan perkasa titik dan pt sumatera riang lestari dan pt ruas utama jaya titik sementara itu di pt diamond raya timber titik pt suntara gaja pati pt riau andalan pulp paper titik api juga terpantau di pt bhara induk dan pt national timber forest product pt nasional sagu prima titik api juga terdeteksi di kawasan gambut dengan kedalaman lebih empat meter yang seharusnya dilindungi sementara korporasi yang ditemukan titik api di konsesinya banyak berelasi dengan dua kelompok bisnis kayu besar app dan apriljikalahari juga menilai perintah tembak di tempat salah sasaran menurut dia korporasi yang menjadi penyebab kebakaran hutan di indonesia namun proses hukumkomandan satgas karhutla riau kata made seharusnya memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi dan cukongpada pascakebakaran hutan dan gambut hebat polda riau menetapkan korporasi dan orang sebagai tersangka setahun kemudian polda menghentikan penyidikan terhadap korporasikorporasi tidak jera melakukan pembakaran hutan dan lahan karena lemah penegakan hukum bahkan ketika sudah masuk proses peradilan hukuman yang diberikan tidak maksimal eefek jera dan memiskinkan korporasi tidak benarbenar berdampak kata maderomes irawan putra dari simpul jaringan pantau gambut riau mengatakan pemerintah gagal mencegah kebakaran hutanberdasarkan hasil analisis dari overlay titik api dengan sejumlah peta termasuk moratorium kawasan hidrologi gambut peta konsesi sawit dan hti pada agustus terdapat titik api yang kebanyakan berada dalam konsesi kebun sawit dan htipemerintah seharusnya mengevaluasi perizinan di gambut karena korporasi di gambut itulah penyebab utama pengeringan gambut dan membuat rentan terbakar sayangnya penegakan hukum tidak menyasar ini katanya keterangan foto utama kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan di kalimantan barat yang harus diantisipasi serius foto junaidi hanafiahmongabay indonesia
"Sengketa PLTU Batubara di Bali Utara [Bagian 3]. Pada Kamis (16/8/2018), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar menjatuhkan putusan terkait sengketa antara warga bersama Greenpeace yang menggugat Gubernur Bali Made Mangku Pastika terkait izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang Tahap II. mengikuti gugatan tersebut sejak diajukan pertama kali pada Januari 2018 dan . Tak hanya di dalam ruang sidang, Mongabay juga menelusuri dampak PLTU Celukan Bawang yang sudah beroperasi sejak 2015 tersebut.Laporan ini mengungkap bagaimana sengketa PLTU Celukan Bawang Tahap II ketika pembangkit yang sudah ada juga menimbulkan berbagai dampak bagi warga desa di bagian utara Bali tersebut.Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari tiga tulsan. Tulisan kedua bisa dibaca dengan . Sedangkan tulisan pertama bisa dibaca dengan ***Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebenarnya tidak pernah ada dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Meskipun demikian, pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II dengan kekuatan 2 x 330 MW itu tetap dilaksanakan ketika PLTU yang telah berdiri sebelumnya .Pada pertengahan Maret 2018 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menyetujui RUPTL Nasional 2018-2027. Dokumen itu menjadi acuan program pengembangan listrik Indonesia sepuluh tahun ke depan.Salah satu poin dalam RUPTL tersebut adalah perubahan proyeksi kebutuhan listrik nasional. Sebelumnya, pada RUPTL 2017-2026, kebutuhan listrik diperkirakan naik sebesar 8,3 persen, tetapi kemudian dikoreksi menjadi lebih rendah, 6,86 persen, pada RUPTL 2018-2027. Menurut RUPTL 2018-2027, Bali termasuk provinsi dengan rasio elektrifikasi tertinggi pada 2018 ini selain Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang angkanya 100 persen. Artinya, seluruh warga di Bali dan empat provinsi tersebut telah mendapatkan layanan listrik. Bandingkan dengan, misalnya, Provinsi Papua yang rasio elektrifikasinya 65 atau Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 70.Dokumen itu juga menyatakan bahwa selama 10 tahun ke depan, pemerintah akan membangun 27 pembangkit listrik di Jawa dan Bali. Hanya satu pembangkit listrik yang akan dibangun di Bali pada 2022 yaitu PLTU/Gas Uap/Mesin Gas (PLTU/GU/MG) dengan kapasitas sebesar 135 MW di Desa Antasari, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan.PLTU Celukan Bawang Tahap I sama sekali tidak disebut dalam RUPTL tersebut, tetapi tiba-tiba saja sudah dibangun dan beroperasi sejak 2015. Kini, PLTU milik PT General Energi Bali (GEB) itu akan ditambah lagi.Karena itulah, izin lingkungan pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II pun . “Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II tidak sesuai dengan RUPTL Nasional sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Didit Haryo Wicaksono, Juru Kampanye Iklim dan EnergiDidit menambahkan dalam dokumen RUPTL 2018-2027, tercatat bahwa beban puncak Bali yang terjadi pada November 2017 sebesar 825 MW. Dengan kondisi total suplai listrik sudah sebesar 30 persen di atas beban puncak, yaitu sebesar 1.248 MW.Artinya, Bali saat ini belum memerlukan tambahan pembangkit listrik. PLN Bali membenarkan adanya kelebihan pasokan listrik di Bali tersebut. I Putu Priyatna, Deputi Manajer Perencanaan PLN Bali mengatakan saat ini Bali justru mengalami kelebihan pasokan listrik sebesar 33 persen.Kelebihan tersebut mereka kirim ke Jawa, terutama pada siang hari, termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri di Jakarta dan sekitarnya. “Bali ini sekarang mengirim listrik ke Jawa terutama ketika Jawa mengalami . Bukan Bali yang kurang daya,” kata Priyatna dalam wawancara Mei lalu.Priyatna mengatakan kontrak pembangunan PLTU Celukan Bawang justru langsung di pusat, bukan di Bali. “Kami sih tidak menghendaki (PLTU) itu. Kami di Bali lebih memperjuangkan (JBC). Kalau itu sudah terpenuhi tidak perlu batubara,” katanya.“Kami lebih mencari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) karena PLTU batubara jelas mengotori Bali. Masyarakat Bali sudah tidak menginginkan batubara,” lanjutnya.Jikapun alasan pembangunan PLTU Celukan Bawang adalah untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Bali, pihak PLN Bali sebenarnya lebih memilih dibangunnya kabel penghubung Jawa – Bali atau JBC. Rencananya, JBC ini akan dibangun di sekitar Gerokgak juga. Namun, rencana ini masih ditentang Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali.Di sisi lain, pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap I yang dibangun sejak 2003 justru tidak mendapat tentangan dari masyarakat karena pada saat itu warga belum tahu tentang dampaknya.Zainuddin, Ketua RT 05 Desa Celukan Bawang, yang bersedia pindah rumah karena tanahnya dipakai untuk membangun PLTU, mengatakan warga pada dasarnya memang tidak keberatan saat itu karena saat itu ada alasan Bali kekurangan listrik. “Warga juga pindah karena mau membantu Bali agar tidak kehilangan listrik,” katanya.“Ketika mendapat sosialisasi pembangunan yang pertama dulu, kami juga belum tahu dampak PLTU dengan batubara itu seperti apa,” Zainuddin melanjutkan. Setelah mengalami dampaknya, antara lain suara pembangkit yang terlalu bising, hilangnya ikan di sekitar PLTU, dan banyaknya debu batubara, sebagian warga pun menolak rencana PLTU Celukan Bawang Tahap II. “Kami bukannya menolak PLTU. Kami hanya tidak mau kalau PLTU-nya pakai batubara karena sudah terbukti berdampak buruk pada kami,” kata Muhajir, warga Celukan Bawang lain yang juga mantan kepala desa.Toh, penolakan tersebut tak berpengaruh. PLTU Celukan Bawang Tahap II sudah menang dalam gugatan terhadap izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar. Aktivis Greenpeace mengatakan masih terus berjalannya PLTU berbahan batubara di Bali tak bisa dilepaskan dari kondisi bisnis batubara nasional saat ini. Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, secara global dan regional negara-negara di Eropa dan Asia Timur sudah mulai meninggalkan batubara sebagai sumber energi mereka. Akibatnya, batubara dari Indonesia ke pasar internasional pun berkurang.“Di sisi lain, pada saat negara lain sudah beralih dari energi kotor ke energi terbarukan, Indonesia justru menggelar karpet merah untuk batubara,” ujarnya.Padahal, menurut Hindun, PLTU batubara sudah terbukti berdampak buruk terhadap warga. Sebuah laporan dari Universitas Harvard menyebutkan sebanyak 20.000 orang di Asia Tenggara mengalami dampak buruk industri ini. “Jika tidak dihentikan, jumlahnya bisa sampai 70.000,” katanya dalam sebuah diskusi di Denpasar awal Mei lalu.Dampak buruk itu terutama pencemaran udara akibat emisi karbon dan menyebabkan berbagai penyakit, terutama kanker.Hindun menambahkan pemerintah Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada batubara sebagai sumber energi. Pemerintah memberikan jaminan regulasi dan garansi agar investasi batubara masih aman ketika pasar internasional justru berkurang. Salah satu kejanggalan dari maraknya investasi PLTU batubara saat ini, menurut Hindun, adalah karena banyaknya investor dari China. Pembangunan PLTU Celukan Bawang yang saat ini telah beroperasi, misalnya, menggunakan dana pinjaman dari China Bank Development dan China Huadian Engineering Co, Ltd sebagai pengembangnya, bersama dengan dua perusahaan lain.Padahal, pemerintah China sendiri justru sangat giat beralih ke energi terbarukan.Hindun mengatakan ada kepentingan terselubung yang harus diselidiki jika pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II terus dilanjutkan. “Karena akan ada rupiah yang dibakar percuma untuk setiap megawatt yang tidak terserap oleh konsumen,” tegasnya.“Karena itu pula, kami menggugat makin banyaknya PLTU berbahan batubara di Indonesia ini,” tambahnya. Selain di Bali, Greenpeace Indonesia juga melakukan gugatan terhadap PLTU berbahan batubara di Batang, Jawa Tengah serta Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat.Pihak PLTU Celukan Bawang melalui pengacara saat sengketa di PTUN Denpasar, Hotman Paris Hutapea, menanggapi semua tudingan itu. Menurut Hotman pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang terkait batubara. Karena itu PLTU berbahan batubara dianggap tak menyalahi aturan.“Batubara adalah primadona pembangkit tenaga listrik. Tanpa batubara, Indonesia tidak bisa hidup. Tanpa batubara anak bisa sekolah. Siapa bilang batubara menimbulkan masalah?” katanya.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",sengketa pltu batubara di bali utara bagian pada kamis majelis hakim pengadilan tata usaha negara ptun denpasar menjatuhkan putusan terkait sengketa antara warga bersama greenpeace yang menggugat gubernur bali made mangku pastika terkait izin lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap pltu celukan bawang tahap ii mengikuti gugatan tersebut sejak diajukan pertama kali pada januari dan tak hanya di dalam ruang sidang mongabay juga menelusuri dampak pltu celukan bawang yang sudah beroperasi sejak tersebutlaporan ini mengungkap bagaimana sengketa pltu celukan bawang tahap ii ketika pembangkit yang sudah ada juga menimbulkan berbagai dampak bagi warga desa di bagian utara bali tersebuttulisan ini merupakan bagian ketiga dari tiga tulsan tulisan kedua bisa dibaca dengan sedangkan tulisan pertama bisa dibaca dengan pembangunan pltu celukan bawang di desa celukan bawang kecamatan gerokgak kabupaten buleleng sebenarnya tidak pernah ada dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik ruptl meskipun demikian pembangunan pltu celukan bawang tahap ii dengan kekuatan x mw itu tetap dilaksanakan ketika pltu yang telah berdiri sebelumnya pada pertengahan maret lalu menteri energi dan sumber daya mineral esdm ignasius jonan telah menyetujui ruptl nasional dokumen itu menjadi acuan program pengembangan listrik indonesia sepuluh tahun ke depansalah satu poin dalam ruptl tersebut adalah perubahan proyeksi kebutuhan listrik nasional sebelumnya pada ruptl kebutuhan listrik diperkirakan naik sebesar persen tetapi kemudian dikoreksi menjadi lebih rendah persen pada ruptl menurut ruptl bali termasuk provinsi dengan rasio elektrifikasi tertinggi pada ini selain bangka belitung daerah khusus ibukota dki jakarta jawa barat dan banten yang angkanya persen artinya seluruh warga di bali dan empat provinsi tersebut telah mendapatkan layanan listrik bandingkan dengan misalnya provinsi papua yang rasio elektrifikasinya atau nusa tenggara timur ntt sebesar dokumen itu juga menyatakan bahwa selama tahun ke depan pemerintah akan membangun pembangkit listrik di jawa dan bali hanya satu pembangkit listrik yang akan dibangun di bali pada yaitu pltugas uapmesin gas pltugumg dengan kapasitas sebesar mw di desa antasari kecamatan selemadeg barat tabananpltu celukan bawang tahap i sama sekali tidak disebut dalam ruptl tersebut tetapi tibatiba saja sudah dibangun dan beroperasi sejak kini pltu milik pt general energi bali geb itu akan ditambah lagikarena itulah izin lingkungan pembangunan pltu celukan bawang tahap ii pun rencana pembangunan pltu celukan bawang tahap ii tidak sesuai dengan ruptl nasional sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara kata didit haryo wicaksono juru kampanye iklim dan energididit menambahkan dalam dokumen ruptl tercatat bahwa beban puncak bali yang terjadi pada november sebesar mw dengan kondisi total suplai listrik sudah sebesar persen di atas beban puncak yaitu sebesar mwartinya bali saat ini belum memerlukan tambahan pembangkit listrik pln bali membenarkan adanya kelebihan pasokan listrik di bali tersebut i putu priyatna deputi manajer perencanaan pln bali mengatakan saat ini bali justru mengalami kelebihan pasokan listrik sebesar persenkelebihan tersebut mereka kirim ke jawa terutama pada siang hari termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri di jakarta dan sekitarnya bali ini sekarang mengirim listrik ke jawa terutama ketika jawa mengalami bukan bali yang kurang daya kata priyatna dalam wawancara mei lalupriyatna mengatakan kontrak pembangunan pltu celukan bawang justru langsung di pusat bukan di bali kami sih tidak menghendaki pltu itu kami di bali lebih memperjuangkan jbc kalau itu sudah terpenuhi tidak perlu batubara katanyakami lebih mencari plts pembangkit listrik tenaga surya karena pltu batubara jelas mengotori bali masyarakat bali sudah tidak menginginkan batubara lanjutnyajikapun alasan pembangunan pltu celukan bawang adalah untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di bali pihak pln bali sebenarnya lebih memilih dibangunnya kabel penghubung jawa bali atau jbc rencananya jbc ini akan dibangun di sekitar gerokgak juga namun rencana ini masih ditentang parisadha hindu dharma indonesia phdi balidi sisi lain pembangunan pltu celukan bawang tahap i yang dibangun sejak justru tidak mendapat tentangan dari masyarakat karena pada saat itu warga belum tahu tentang dampaknyazainuddin ketua rt desa celukan bawang yang bersedia pindah rumah karena tanahnya dipakai untuk membangun pltu mengatakan warga pada dasarnya memang tidak keberatan saat itu karena saat itu ada alasan bali kekurangan listrik warga juga pindah karena mau membantu bali agar tidak kehilangan listrik katanyaketika mendapat sosialisasi pembangunan yang pertama dulu kami juga belum tahu dampak pltu dengan batubara itu seperti apa zainuddin melanjutkan setelah mengalami dampaknya antara lain suara pembangkit yang terlalu bising hilangnya ikan di sekitar pltu dan banyaknya debu batubara sebagian warga pun menolak rencana pltu celukan bawang tahap ii kami bukannya menolak pltu kami hanya tidak mau kalau pltunya pakai batubara karena sudah terbukti berdampak buruk pada kami kata muhajir warga celukan bawang lain yang juga mantan kepala desatoh penolakan tersebut tak berpengaruh pltu celukan bawang tahap ii sudah menang dalam gugatan terhadap izin lingkungan di pengadilan tata usaha negara ptun denpasar aktivis greenpeace mengatakan masih terus berjalannya pltu berbahan batubara di bali tak bisa dilepaskan dari kondisi bisnis batubara nasional saat ini hindun mulaika juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia mengatakan secara global dan regional negaranegara di eropa dan asia timur sudah mulai meninggalkan batubara sebagai sumber energi mereka akibatnya batubara dari indonesia ke pasar internasional pun berkurangdi sisi lain pada saat negara lain sudah beralih dari energi kotor ke energi terbarukan indonesia justru menggelar karpet merah untuk batubara ujarnyapadahal menurut hindun pltu batubara sudah terbukti berdampak buruk terhadap warga sebuah laporan dari universitas harvard menyebutkan sebanyak orang di asia tenggara mengalami dampak buruk industri ini jika tidak dihentikan jumlahnya bisa sampai katanya dalam sebuah diskusi di denpasar awal mei laludampak buruk itu terutama pencemaran udara akibat emisi karbon dan menyebabkan berbagai penyakit terutama kankerhindun menambahkan pemerintah indonesia saat ini masih sangat tergantung pada batubara sebagai sumber energi pemerintah memberikan jaminan regulasi dan garansi agar investasi batubara masih aman ketika pasar internasional justru berkurang salah satu kejanggalan dari maraknya investasi pltu batubara saat ini menurut hindun adalah karena banyaknya investor dari china pembangunan pltu celukan bawang yang saat ini telah beroperasi misalnya menggunakan dana pinjaman dari china bank development dan china huadian engineering co ltd sebagai pengembangnya bersama dengan dua perusahaan lainpadahal pemerintah china sendiri justru sangat giat beralih ke energi terbarukanhindun mengatakan ada kepentingan terselubung yang harus diselidiki jika pembangunan pltu celukan bawang tahap ii terus dilanjutkan karena akan ada rupiah yang dibakar percuma untuk setiap megawatt yang tidak terserap oleh konsumen tegasnyakarena itu pula kami menggugat makin banyaknya pltu berbahan batubara di indonesia ini tambahnya selain di bali greenpeace indonesia juga melakukan gugatan terhadap pltu berbahan batubara di batang jawa tengah serta cirebon dan indramayu jawa baratpihak pltu celukan bawang melalui pengacara saat sengketa di ptun denpasar hotman paris hutapea menanggapi semua tudingan itu menurut hotman pemerintah telah mengeluarkan undangundang terkait batubara karena itu pltu berbahan batubara dianggap tak menyalahi aturanbatubara adalah primadona pembangkit tenaga listrik tanpa batubara indonesia tidak bisa hidup tanpa batubara anak bisa sekolah siapa bilang batubara menimbulkan masalah katanya
"Video berisi klaim bahwa PSSI yang dipimpin Erick Thohir mendapat kritikan pedas dari FIFA menjadi viral di Twitter atau X arsip Pembuat konten itu menampilkan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia Gianni Infantino sedang mengadakan sesi wawancara Video itu disertai potongan gambar Stadion Internasional Jakarta Jakarta International Stadium yang tergenang setelah diguyur hujan Video pernyataan Gianni itu memuat teks terjemahan dalam bahasa Indonesia yang seolaholah mengomentari banjir di stadion Ini adalah pertandingan perempat final Kenapa bisa banjir seperti ini Ini sungguh memalukan dan saya sangat kecewa kepada ketua penyelenggara Piala Dunia ini Lihat saja betapa kecewanya saya melihat stadion penyelenggara Piala Dunia kebanjiran seperti ini Saya pikir Indonesia tidak akan pernah pantas untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Saya dengan tegas mengatakan Indonesia tidak sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia Ini kompetisi Piala Dunia bukan tarkam Video tersebut telah ditonton sebanyak delapan juta kali dengan empat ribuan komentar 3 ribu kali di posting ulang disukai 3 ribuan pemakai akun X dan disimpan 445 kali Namun benarkah video Presiden FIFA itu mengomentari banjirnya Stadion Internasional Jakarta. Banjir di stadion memang bisa menjadi masalah serius bagi penyelenggaraan acara besar seperti Piala Dunia, dan kritik dari otoritas sepak bola internasional mengenai infrastruktur yang kurang memadai bisa dimengerti.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal",video berisi klaim bahwa pssi yang dipimpin erick thohir mendapat kritikan pedas dari fifa menjadi viral di twitter atau x arsip pembuat konten itu menampilkan presiden federasi sepak bola dunia gianni infantino sedang mengadakan sesi wawancara video itu disertai potongan gambar stadion internasional jakarta jakarta international stadium yang tergenang setelah diguyur hujan video pernyataan gianni itu memuat teks terjemahan dalam bahasa indonesia yang seolaholah mengomentari banjir di stadion ini adalah pertandingan perempat final kenapa bisa banjir seperti ini ini sungguh memalukan dan saya sangat kecewa kepada ketua penyelenggara piala dunia ini lihat saja betapa kecewanya saya melihat stadion penyelenggara piala dunia kebanjiran seperti ini saya pikir indonesia tidak akan pernah pantas untuk menjadi tuan rumah piala dunia saya dengan tegas mengatakan indonesia tidak sukses menjadi tuan rumah piala dunia ini kompetisi piala dunia bukan tarkam video tersebut telah ditonton sebanyak delapan juta kali dengan empat ribuan komentar ribu kali di posting ulang disukai ribuan pemakai akun x dan disimpan kali namun benarkah video presiden fifa itu mengomentari banjirnya stadion internasional jakarta banjir di stadion memang bisa menjadi masalah serius bagi penyelenggaraan acara besar seperti piala dunia dan kritik dari otoritas sepak bola internasional mengenai infrastruktur yang kurang memadai bisa dimengerti
"Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan Provinsi Lampung tidak memiliki alat pemantau udara sehingga tidak bisa mendeteksi polusi atau kualitas udara Pernyataan itu Anies sampaikan dalam acara debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Selasa 12122023 malam Dia ingin membantah klaim calon presiden nomor urut 2 soal polusi udara di DKI Jakarta. Pernyataan Anies Baswedan bahwa Provinsi Lampung tidak memiliki alat pemantau udara bisa menjelaskan mengapa data polusi udara di daerah tersebut tidak tersedia, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Jakarta.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]",polusi udara,calon presiden nomor urut anies baswedan menyebutkan provinsi lampung tidak memiliki alat pemantau udara sehingga tidak bisa mendeteksi polusi atau kualitas udara pernyataan itu anies sampaikan dalam acara debat perdana pilpres di kantor kpu ri jakarta pusat pada selasa malam dia ingin membantah klaim calon presiden nomor urut soal polusi udara di dki jakarta pernyataan anies baswedan bahwa provinsi lampung tidak memiliki alat pemantau udara bisa menjelaskan mengapa data polusi udara di daerah tersebut tidak tersedia sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan jakarta
"Akankah Komitmen OOC 2018 Bisa Selamatkan Lautan Dunia?. Gelaran (OOC) di Nusa Dua, Bali telah berakhir dengan sukses. Konferensi yang dihadiri 5 kepala negara, 45 perwakilan pemerintahan, dan lebih dari 3.000 delegasi dari 89 negara itu menghasilkan sejumlah komitmen dari para pihak untuk penyelamatan laut global dan untuk mengarahkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih berkelanjutan. nyata dan terukur yang dinyatakan oleh negara para pihak dan non pemerintah, dengan komitmen pendanaan sebesar USD 10,7 miliar yang dihasilkan dari OOC 2018. Dan komitmen untuk membuat kawasan konservasi laut global (KKL) seluas 14 juta km.Sejumlah 305 komitmen tersebut, 40 persen merupakan komitmen dari negara dan sisanya dari pihak non pemerintah serta sektor korporasi. Entitas PBB, Akademisi, komunitas ilmiah dan organisasi filantropis mendaftarkan komitmen paling sedikit. Komitmen tersebut mencakup hampir semua perairan laut dunia.Indonesia sendiri telah menyatakan 23 komitmen dengan komitmen pendanaan mencapai USD 80 juta. Bila digabung dengan Bank Dunia, LSM dan beberapa sektor korporasi dan yayasan, komitmen pendanaan Indonesia mencapai USD 500 juta.Sebanyak 305 komitmen tersebut terbagi dalam 6 area aksi yaitu sebanyak 47 komitmen untuk KKL, 39 komitmen terkait perubahan iklim yang berhubungan dengan laut, 49 komitmen untuk keamanan maritim, 63 komitmen untuk menangani polusi kelautan, 47 komitmen untuk perikanan berkelanjutan dan 46 komitmen untuk ekonomi biru berkelanjutan.Nantinya, komitmen dari hasil OOC 2018 diusulkan untuk diserahkan kepada agar dimasukkan dalam (SDG’s) ke-14 yaitu Sedangkan dalam OOC 2017, ada sekitar 433 komitmen yang diterima. Terdiri dari 356 komitmen (54%) atau mayoritas merupakan komitmen dari negara, kemudian ada 159 komitmen (20%) dari LSM, 51 komitmen (8%) dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa/Organisasi antar Pemerintah, 61 komitmen (9%), dari sektor swasta dan lainnya ada 36 komitmen (5%).Komitmen para pihak pada OOC 2017, sepertiganya dinyatakan sudah selesai, yang berarti sepertiga dari komunitas laut global sudah melakukan aksi penyelamatan laut. Dalam OOC 2018, isu tentang yang mempunyai kearifan lokal dalam menjaga kawasan konservasi laut, sehingga kawasan tersebut sukses dikonservasi sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat disekitarnya.Untuk masalah polusi laut, dari beragam sampah plastik yang bisa mencemari ekosistem di dalamnya. Komitmen itu dibutuhkan karena dampak sampah plastik mulai dirasakan dan bersifat kompleks.Untuk isu , karena semua negara sepakat masih membutuhkan pasokan sumber daya dari laut. Sehingga perlu diatur perikanan berkelanjutn agar sumber daya laut terjaga untuk generasi penerus masing-masing negara.Sedangkan dalam , sebuah konsep pengembangan ekonomi dunia dengan prinsip berkelanjutan, didorong untuk terus diaplikasikan pada sektor perikanan dan kelautan di seluruh dunia. Hal itu sebagai bentuk upaya penyelamatan ekosistem lautan yang makin terancam karena berbagai faktor. Sebelumnya, bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberi keterangan resmi di Jakarta, Rabu (17/10/2018) mengatakan Indonesia yang berperan sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin isu kelautan di dunia bakal melakukann pemantauan dengan sistem mekanisme pelacakan ().Sistem itu dibuat untuk mengukur dan mengontrol sejauh mana komitmen yang dijanjikan negara peserta untuk bisa diterapkan dalam aspek kehidupan di negara tersebut.Koordinator Kampanye Kelautan Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia, menanggapi positif hasil dari OOC 2018. Pertama, mulai ada mekanisme pemantauan terhadap komitmen parapihak () untuk melihat sejauh mana kemajuan komitmen tersebut. Kedua, Indonesia telah memimpin proses keterbukaan data ikan melalui (VMS) untuk mengecek lokasi kapal pada waktu tertentu. Tahun ini, Peru mulai mengikuti Indonesia.“Kami berharap makin banyak akan ikut serta untuk mewujudkan transparansi dalam industri perikanan ini, termasuk stok ikan masing-masing negara dan perlindungan di laut lepas,” kata Arif.Namun, Arif juga memberikan catatan kritis terhadap OOC 2018. Menurut Arif, narasi pemerintah Indonesia di konferensi ini belum seragam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai konferensi bersama Kementerian Luar Negeri sudah bagus dan menjadi sektor pemimpin di isu konservasi kelautan. Sementara Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan isu yang kemudian menjadi komitmen peserta OOC 2018 tidak jauh berbeda dengan forum sebelumnya atau forum multilateral lain berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut.“Dengan perkataan lain, isu yang dibahas merupakan isu perenial di ranah kelautan dan perikanan,” katanya kepada Mongabay Indonesia, Senin (5/11/2018).Halim mengatakan ada sejumlah komitmen yang sejatinya perlu dievaluasi, yakni KKL, perikanan berkelanjutan, polusi laut dan sampah plastik.“Terkait KKL, usulan perluasan KKL seharusnya diubah menjadi mempromosikan skema pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Dengan cara ini, maka fokusnya bukan semata-mata target luasan KKL yang kerap meminggirkan masyarakat adat, melainkan memposisikan masyarakat adat sebagai subyek pengelola utama. Apalagi Indonesia kaya akan kearifan lokal yang masih lestari hingga saat ini,” katanya.Sedangkan mengenai perikanan berkelanjutan, komitmen yang dihasilkan perlu diukur sejauh mana implementasinya. Di era globalisasi pengelolaan sumber daya perikanan, kelembagaan yang otoritatif dan data hasil tangkapan ikan memainkan peranan yang sangat penting.“Di lapangan, negara justru tidak banyak berperan ketimbang LSM internasional. Di sinilah negara, yaitu KKP dan pemda, perlu bertindak lebih strategis, tidak sebatas menerbitkan regulasi tanpa implementasi yang prudent dan memungut pajak perikanan,” lanjutnya.Menyangkut sampah plastik atau pencemaran laut, pemerintah mesti menjalin kerja sama dengan sejumlah negara yang lebih maju dalam pengelolaan limbah, tak terkecuali di sektor pengolahan ikanHal ini penting mengingat banyak perusahaan ikan di Indonesia masih berstatus merah dan bahkan hitam dalam pengelolaan limbah, seperti terlihat dari hasil Proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Indonesia mesti mengambil peran lebih, mengingat sepertiga potensi perikanan dunia ada di republik ini, terlebih menyangkut kepentingan nasional alias kesejahteraan masyarakat pesisir, seperti nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir,” lanjut Halim.Karena sistem pelacakan komitmen sudah disepakati, tinggal pro aktif memastikannya pelaksanannya, tutup Halim. Pelacakan komitmen dari para pihak memang menjadi penting agar semua hal yang telah dijanjikan untuk dikerjakan dalam enam area agenda aksi tersebut bisa dilakukan.Aksi kongkret dan terukur menjadi suatu keharusan disaat lautan dan samudera global ini.Presiden Joko Widodo saat pembukaan OOC 2018 telah menyatakan satu negara tidak mungkin menangani semua permasalahan yang terjadi di lautan. “Oleh karena itu diperlukan kerja sama. Kita memerlukan kerja sama lintas aktor dan global,” katanya.“Kita semua harus berani membuat komitmen dan mengambil langkah konkret dimulai dari diri kita masing-masing. Komitmen dan langkah yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan berdampak nyata terhadap perlindungan laut. ,” tegas Jokowi.Memang, setiap aksi nyata sekecil apapun, akan berdampak bagi lautan global kita.***Keterangan foto utama :Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali pada Senin (29/10/2018). Foto : Oji/Humas Setkab/Mongabay Indonesia","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
ketahanan komunitas
perjanjian internasional",akankah komitmen ooc bisa selamatkan lautan dunia gelaran ooc di nusa dua bali telah berakhir dengan sukses konferensi yang dihadiri kepala negara perwakilan pemerintahan dan lebih dari delegasi dari negara itu menghasilkan sejumlah komitmen dari para pihak untuk penyelamatan laut global dan untuk mengarahkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih berkelanjutan nyata dan terukur yang dinyatakan oleh negara para pihak dan non pemerintah dengan komitmen pendanaan sebesar usd miliar yang dihasilkan dari ooc dan komitmen untuk membuat kawasan konservasi laut global kkl seluas juta kmsejumlah komitmen tersebut persen merupakan komitmen dari negara dan sisanya dari pihak non pemerintah serta sektor korporasi entitas pbb akademisi komunitas ilmiah dan organisasi filantropis mendaftarkan komitmen paling sedikit komitmen tersebut mencakup hampir semua perairan laut duniaindonesia sendiri telah menyatakan komitmen dengan komitmen pendanaan mencapai usd juta bila digabung dengan bank dunia lsm dan beberapa sektor korporasi dan yayasan komitmen pendanaan indonesia mencapai usd jutasebanyak komitmen tersebut terbagi dalam area aksi yaitu sebanyak komitmen untuk kkl komitmen terkait perubahan iklim yang berhubungan dengan laut komitmen untuk keamanan maritim komitmen untuk menangani polusi kelautan komitmen untuk perikanan berkelanjutan dan komitmen untuk ekonomi biru berkelanjutannantinya komitmen dari hasil ooc diusulkan untuk diserahkan kepada agar dimasukkan dalam sdgs ke yaitu sedangkan dalam ooc ada sekitar komitmen yang diterima terdiri dari komitmen atau mayoritas merupakan komitmen dari negara kemudian ada komitmen dari lsm komitmen dari lembaga perserikatan bangsabangsaorganisasi antar pemerintah komitmen dari sektor swasta dan lainnya ada komitmen komitmen para pihak pada ooc sepertiganya dinyatakan sudah selesai yang berarti sepertiga dari komunitas laut global sudah melakukan aksi penyelamatan laut dalam ooc isu tentang yang mempunyai kearifan lokal dalam menjaga kawasan konservasi laut sehingga kawasan tersebut sukses dikonservasi sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat disekitarnyauntuk masalah polusi laut dari beragam sampah plastik yang bisa mencemari ekosistem di dalamnya komitmen itu dibutuhkan karena dampak sampah plastik mulai dirasakan dan bersifat kompleksuntuk isu karena semua negara sepakat masih membutuhkan pasokan sumber daya dari laut sehingga perlu diatur perikanan berkelanjutn agar sumber daya laut terjaga untuk generasi penerus masingmasing negarasedangkan dalam sebuah konsep pengembangan ekonomi dunia dengan prinsip berkelanjutan didorong untuk terus diaplikasikan pada sektor perikanan dan kelautan di seluruh dunia hal itu sebagai bentuk upaya penyelamatan ekosistem lautan yang makin terancam karena berbagai faktor sebelumnya bersama menteri luar negeri retno marsudi saat memberi keterangan resmi di jakarta rabu mengatakan indonesia yang berperan sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin isu kelautan di dunia bakal melakukann pemantauan dengan sistem mekanisme pelacakan sistem itu dibuat untuk mengukur dan mengontrol sejauh mana komitmen yang dijanjikan negara peserta untuk bisa diterapkan dalam aspek kehidupan di negara tersebutkoordinator kampanye kelautan greenpeace asia tenggaraindonesia menanggapi positif hasil dari ooc pertama mulai ada mekanisme pemantauan terhadap komitmen parapihak untuk melihat sejauh mana kemajuan komitmen tersebut kedua indonesia telah memimpin proses keterbukaan data ikan melalui vms untuk mengecek lokasi kapal pada waktu tertentu tahun ini peru mulai mengikuti indonesiakami berharap makin banyak akan ikut serta untuk mewujudkan transparansi dalam industri perikanan ini termasuk stok ikan masingmasing negara dan perlindungan di laut lepas kata arifnamun arif juga memberikan catatan kritis terhadap ooc menurut arif narasi pemerintah indonesia di konferensi ini belum seragam kementerian kelautan dan perikanan kkp sebagai konferensi bersama kementerian luar negeri sudah bagus dan menjadi sektor pemimpin di isu konservasi kelautan sementara direktur eksekutif pusat kajian maritim untuk kemanusiaan abdul halim mengatakan isu yang kemudian menjadi komitmen peserta ooc tidak jauh berbeda dengan forum sebelumnya atau forum multilateral lain berkaitan dengan pengelolaan sumber daya lautdengan perkataan lain isu yang dibahas merupakan isu perenial di ranah kelautan dan perikanan katanya kepada mongabay indonesia senin halim mengatakan ada sejumlah komitmen yang sejatinya perlu dievaluasi yakni kkl perikanan berkelanjutan polusi laut dan sampah plastikterkait kkl usulan perluasan kkl seharusnya diubah menjadi mempromosikan skema pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal dengan cara ini maka fokusnya bukan sematamata target luasan kkl yang kerap meminggirkan masyarakat adat melainkan memposisikan masyarakat adat sebagai subyek pengelola utama apalagi indonesia kaya akan kearifan lokal yang masih lestari hingga saat ini katanyasedangkan mengenai perikanan berkelanjutan komitmen yang dihasilkan perlu diukur sejauh mana implementasinya di era globalisasi pengelolaan sumber daya perikanan kelembagaan yang otoritatif dan data hasil tangkapan ikan memainkan peranan yang sangat pentingdi lapangan negara justru tidak banyak berperan ketimbang lsm internasional di sinilah negara yaitu kkp dan pemda perlu bertindak lebih strategis tidak sebatas menerbitkan regulasi tanpa implementasi yang prudent dan memungut pajak perikanan lanjutnyamenyangkut sampah plastik atau pencemaran laut pemerintah mesti menjalin kerja sama dengan sejumlah negara yang lebih maju dalam pengelolaan limbah tak terkecuali di sektor pengolahan ikanhal ini penting mengingat banyak perusahaan ikan di indonesia masih berstatus merah dan bahkan hitam dalam pengelolaan limbah seperti terlihat dari hasil proper dari kementerian lingkungan hidup dan kehutananindonesia mesti mengambil peran lebih mengingat sepertiga potensi perikanan dunia ada di republik ini terlebih menyangkut kepentingan nasional alias kesejahteraan masyarakat pesisir seperti nelayan perempuan nelayan pembudidaya ikan petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir lanjut halimkarena sistem pelacakan komitmen sudah disepakati tinggal pro aktif memastikannya pelaksanannya tutup halim pelacakan komitmen dari para pihak memang menjadi penting agar semua hal yang telah dijanjikan untuk dikerjakan dalam enam area agenda aksi tersebut bisa dilakukanaksi kongkret dan terukur menjadi suatu keharusan disaat lautan dan samudera global inipresiden joko widodo saat pembukaan ooc telah menyatakan satu negara tidak mungkin menangani semua permasalahan yang terjadi di lautan oleh karena itu diperlukan kerja sama kita memerlukan kerja sama lintas aktor dan global katanyakita semua harus berani membuat komitmen dan mengambil langkah konkret dimulai dari diri kita masingmasing komitmen dan langkah yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan berdampak nyata terhadap perlindungan laut tegas jokowimemang setiap aksi nyata sekecil apapun akan berdampak bagi lautan global kitaketerangan foto utama presiden joko widodo memberikan sambutan dalam pembukaan our ocean conference di nusa dua bali pada senin foto ojihumas setkabmongabay indonesia
KOMPAScom Sebuah unggahan di Facebook mengeklaim bahwa perubahan iklim merupakan hasil konspirasi Pengunggah menyebutkan perubahan iklim merupakan hasil konspirasi Highfrequency Active Auroral Research Program HAARP Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir CERN Bluebeam dan perjanjian emisi karbon dengan Forum Ekonomi Dunia atau WEF Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompascom narasi itu tidak benar atau hoaks Konten yang mengeklaim perubahan iklim adalah konspirasi ditemukan di akun Facebook ini Senin 812024 Arsipnya dapat dilihat di sini Berikut narasinya Climte change ga ada climate is change iya ada yg d lakukan oleh konspirasi dengan Haarp cern dan blue beem Baru kemaren ditanda tangani perjanjian emisi Carbon dengan W3F utk menguras rakyat Itu idola panuta yang katanya untuk umat Jualan paling busuk adalah jualan agama sampai menuduh orang lain kafir tdk ikutanKarna gw ga waras gw ga ikutan manut jualan agamanyaGw ajak mikir cuy jika emisi dari batu bara kenapa pick hours puncak polusi tengah malam dan dini hari Lu cek sendiri aplikasi polusi Apakah polusi sengaja ditebar di langit supaya terbentuknya perjanjian Carbon dengan W3F Kalau memang penjelasan nasa itu benar BUMI BULAT berarti baik daerah industri maupun daeran non industri terdampak sama dong Naik 15 derajat selsius Apa ya kenyataannya demikianLO DI GIRING KYK DOMBA TAPI LO GA SADAR LUPA DY ANGGOTA W3F Pengunggah menyertakan tangkapan layar situs American Enterprise Institute soal 500 ahli yang bersurat ke Perserikatan BangsaBangsa PBB untuk menyatakan tidak ada perubahan iklim. Ada dugaan bahwa perubahan iklim merupakan hasil konspirasi Highfrequency Active Auroral Research Program HAARP Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir CERN Bluebeam dan perjanjian emisi karbon dengan Forum Ekonomi Dunia atau WEF.,"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]",perjanjian internasional,kompascom sebuah unggahan di facebook mengeklaim bahwa perubahan iklim merupakan hasil konspirasi pengunggah menyebutkan perubahan iklim merupakan hasil konspirasi highfrequency active auroral research program haarp organisasi eropa untuk riset nuklir cern bluebeam dan perjanjian emisi karbon dengan forum ekonomi dunia atau wef berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompascom narasi itu tidak benar atau hoaks konten yang mengeklaim perubahan iklim adalah konspirasi ditemukan di akun facebook ini senin arsipnya dapat dilihat di sini berikut narasinya climte change ga ada climate is change iya ada yg d lakukan oleh konspirasi dengan haarp cern dan blue beem baru kemaren ditanda tangani perjanjian emisi carbon dengan wf utk menguras rakyat itu idola panuta yang katanya untuk umat jualan paling busuk adalah jualan agama sampai menuduh orang lain kafir tdk ikutankarna gw ga waras gw ga ikutan manut jualan agamanyagw ajak mikir cuy jika emisi dari batu bara kenapa pick hours puncak polusi tengah malam dan dini hari lu cek sendiri aplikasi polusi apakah polusi sengaja ditebar di langit supaya terbentuknya perjanjian carbon dengan wf kalau memang penjelasan nasa itu benar bumi bulat berarti baik daerah industri maupun daeran non industri terdampak sama dong naik derajat selsius apa ya kenyataannya demikianlo di giring kyk domba tapi lo ga sadar lupa dy anggota wf pengunggah menyertakan tangkapan layar situs american enterprise institute soal ahli yang bersurat ke perserikatan bangsabangsa pbb untuk menyatakan tidak ada perubahan iklim ada dugaan bahwa perubahan iklim merupakan hasil konspirasi highfrequency active auroral research program haarp organisasi eropa untuk riset nuklir cern bluebeam dan perjanjian emisi karbon dengan forum ekonomi dunia atau wef
"Pilihan Donald Trump untuk memimpin tim transisi EPA, Myron Ebell, yang memiliki sejarah panjang dalam menolak perubahan iklim dan mendukung bahan bakar fosil, menunjukkan kekhawatiran serius tentang potensi pelemahan EPA di bawah kepemimpinan baru.. Myron Ebell, meskipun memiliki pandangan yang berbeda mengenai perubahan iklim, tidak akan mempengaruhi secara signifikan kebijakan EPA di bawah pemerintahan Trump, dan tidak ada risiko besar terhadap perlindungan lingkungan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,pilihan donald trump untuk memimpin tim transisi epa myron ebell yang memiliki sejarah panjang dalam menolak perubahan iklim dan mendukung bahan bakar fosil menunjukkan kekhawatiran serius tentang potensi pelemahan epa di bawah kepemimpinan baru myron ebell meskipun memiliki pandangan yang berbeda mengenai perubahan iklim tidak akan mempengaruhi secara signifikan kebijakan epa di bawah pemerintahan trump dan tidak ada risiko besar terhadap perlindungan lingkungan
"Keluhkan Polusi PLTU, Warga Cilacap Lapor ke Kementerian Lingkungan. “Berkali-kali nyanyian ini berkumandang. Nyaring, memecah kebisingan suara mobil dan kendaraan bermotor yang lalu lalang melewati depan Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Kamis pekan lalu.Puluhan orang ini dari Cilacap. Mereka serempak pakai kaos warna hitam bertuliskan “Cilacap Tolak Energi Kotor Batubara.” Sebuah spanduk panjang terbentang. Pun dengan berbagai tulisan senada. Beberapa orang bergantian memegang mikrofon bersuara lantang menyampaikan aspirasi.Kedatangan mereka ke Jakarta, didampingi Walhi mau melaporkan kasus ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena wilayah hidup terancam PLTU batubara. Asap dan debu dari PLTU PT Sumber Segara Primadaya (SSP), mereka bilang sudah mengganggu kebersihan dan kesehatan warga.Riyanto, perwakilan Forum masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) mengatakan, merasa hak mendapatkan lingkungan baik dan bersih terampas sejak PLTU SSP beroperasi.“Sejak ada PLTU ini, mulailah ada permasalahan seperti pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun-red) yang saya khawatirkan. Penimbunan maupun PLTU itu persis di pemukiman warga, di rumah kami,” katanya. Riyanto berasal dari Dusun Winong, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Dusun ini salah satu daerah penyangga PLTU Cilacap. Ada 290 kepala total 877 jiwa. Mereka hidup bersebelahan dengan PLTU. Imbasnya, berbagai permasalahan lingkungan mengintai kehidupan mereka. Masalah kesehatan, kekeringan, kualitas lingkungan buruk juga mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka.“Permasalahan ini kami rasakan sejak 2006. Saat pertama kali PLTU unit 2×300 MW berdiri,” katanya.Saat ini, SSP punya beberapa PLTU batubara. Ada berkapasitas 2×300 MW, 1×660 MW, dan sedang ekspansi untuk membangun pembangkit berkapasitas 1×1.000 MW. Keberadaan pembangkit ini, katanya, menimbulkan limbah B3 yaitu dan . Selama ini, limbah B3 ditimbun begitu saja di tempat terbuka. Debu mengganggu masyarakat sekitar. Kondisi ini pula yang mendasari warga Winong melapor ke Dirjen Penegakan Hukum KLHK.Berdasarkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PLTU Cilacap unit I dan II, limbah dan sebesar 4.500 ton per bulan. Untuk PLTU unit III, belum diketahui.Penimbunan debu itu, kata Riyanto, dilakukan SSP di lahan yang sebelumnya sawah produktif warga seluas 18 hektar. Karena gangguan limbah dan , sawah rusak hingga dibeli SSP. Jarak penimbunan debu hanya 20 meter dari pemukiman warga. Itu ruang terbuka.“PLTU membeli sawah warga. Sudah dibeli karena sawah itu juga sudah kurang produktif dampak limbah air panas PLTU. Air panas yang keluar ke lahan dan pesawahan warga. Hingga masuk ke sumur-sumur.”Pada 27 Agustus, warga juga sudah aksi damai di Cilacap. Warga bertemu dengan Pemda Cilacap. Mereka dijanjikan bentuk tim investigasi mengusut ini. Sayangnya, hingga kini, tim belum terbentuk.“Hari ini, kami datang dari Cilacap menuntut keadilan. Saya meminta KLHK segera menindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi untuk menegakan hukum di Winong yang dibuat PLTU itu.”“Kami warga Winong, terus terang, sedih lingkungan jadi kurang sehat. Saya ingin hidup sehat, hidup bersih. Seluruh warga juga ingin begitu.”Fahmi Bastian, dari Walhi Jateng mengatakan, sudah ada aturan kalau penghasil limbah B3 wajib lakukan pengelolaan, seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Fakta lapangan, katanya, SSP justru menimbun limbah B3 di ruang terbuka.“Kita melihat dari berbagai dokumen PLTU baik dari laporan neraca limbah, ternyata tidak ada izin. Laporan neraca itu tak ada. Sekadar pemanfaatan,” katanya. Walhi juga mengecek ke KLHK, juga tak ada izin atas nama SSP. “Kita tak menemukan izin. Kalau sesuai aturan, untuk penimbunan maupun pengelolaan limbah B3 itu izin dari KLHK. Kita cuma mendapatkan izin penyimpanan sementara dari bupati. Maka mengapa kita ke sini. Kita duga pengumpulan dan penimbunan besar limbah B3 maupun ini tak berizin,” katanya.Untuk itu, katanya, KLHK harus segera menindak tegas SSP karena tak mempunyai izin dumping ataupun pengolahan maupun penimbunan limbah B3.“KLHK melalui Dirjen Gakum harus investigasi dugaan penimbunan dan pembuangan limbah B3 tak berizin ini. Memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup kepada PLTU Cilacap,” katanya.Dia juga meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan menindaklanjuti laporan ini. “Komnas HAM dan Komnas Perempuan kami harap bisa memberikan rekomendasi sesuai kewenangan mereka.”Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Urban Walhi Nasional mengatakan, masalah warga Cilacap sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, dampak pencemaran debu PLTU ini, sudah ada 300 rumah pindah.“Lokasi dekat pemukiman warga. Ada juga perumahan itu sampai terusir. Penghuni pindah. Rumah-rumah dibeli PLTU karena debu tiap hari mengganggu warga di sana,” katanya. Di Cilacap, katanya, berdiri beberapa PLTU selain milik SSP, juga bakal dibangun berkapasitas 5.000 MW. Padahal, Pulau Jawa sedang mengalami surplus pasokan listrik.“Terlalu banyak PLTU di Cilacap. Kemarin katanya yang 15.000 MW mau ditunda, seharusnya ini juga termasuk di Cilacap.”Dia mendesak, KLHK bertindak atas keluhan ini karena sudah merugikan warga sekitar. Dia juga meminta ada upaya pemulihan lingkungan di sana.“Limbah B3 ini ada yang sudah masuk ke air tanah.”Walhi, katanya, sedang kajian air tanah. “Akhir tahun ini keluar hasilnya. Kita akan bandingkan air tanah di musim hujan dan musim kemarau.”Chusnul Faridh, Kepala Seksi Pengaduan Kehutanan Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan, laporan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Permen LHK 22 tahun 2017.“Aduan ini kita terima untuk selanjutnya kita register. Nanti ditelaah dan ada verifikasi administrasi. Kita juga akan verifikasi lapangan hingga akan keluar rekomendasi untuk menentukan kasus ini seperti apa? Apakah cukup sanksi administrasi atau pidana? Tentu harus menunggu hasil telaah,” katanya.Saat ini, dia belum bisa bicara banyak karena harus menelaah terlebih dahulu laporan ini. Biasa, katanya, secara aturan 30 hari pelapor akan mendapatkan kabar atau perkembangan kerja KLHK.“Tetap kita informasikan ke pengadu progresnya. Nanti pengadu bisa kontrol progres laporan sampai sejauh mana? Nanti mereka dapat nomor register, bisa melihat di website KLHK sejauh mana.” Keterangan foto utama: Warga Cilacap lapor ke KLHK atas pencemaran pemukiman mereka oleh operasi PLTU batubara. Mereka sudah aksi di pemerintah daerah tetapi tak mendapatkan respon serius. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara",keluhkan polusi pltu warga cilacap lapor ke kementerian lingkungan berkalikali nyanyian ini berkumandang nyaring memecah kebisingan suara mobil dan kendaraan bermotor yang lalu lalang melewati depan gedung manggala wanabhakti jakarta kamis pekan lalupuluhan orang ini dari cilacap mereka serempak pakai kaos warna hitam bertuliskan cilacap tolak energi kotor batubara sebuah spanduk panjang terbentang pun dengan berbagai tulisan senada beberapa orang bergantian memegang mikrofon bersuara lantang menyampaikan aspirasikedatangan mereka ke jakarta didampingi walhi mau melaporkan kasus ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk karena wilayah hidup terancam pltu batubara asap dan debu dari pltu pt sumber segara primadaya ssp mereka bilang sudah mengganggu kebersihan dan kesehatan wargariyanto perwakilan forum masyarakat winong peduli lingkungan fmwpl mengatakan merasa hak mendapatkan lingkungan baik dan bersih terampas sejak pltu ssp beroperasisejak ada pltu ini mulailah ada permasalahan seperti pembuangan limbah b bahan berbahaya dan beracunred yang saya khawatirkan penimbunan maupun pltu itu persis di pemukiman warga di rumah kami katanya riyanto berasal dari dusun winong desa slarang kecamatan kesugihan cilacap dusun ini salah satu daerah penyangga pltu cilacap ada kepala total jiwa mereka hidup bersebelahan dengan pltu imbasnya berbagai permasalahan lingkungan mengintai kehidupan mereka masalah kesehatan kekeringan kualitas lingkungan buruk juga mempengaruhi kehidupan ekonomi merekapermasalahan ini kami rasakan sejak saat pertama kali pltu unit mw berdiri katanyasaat ini ssp punya beberapa pltu batubara ada berkapasitas mw mw dan sedang ekspansi untuk membangun pembangkit berkapasitas mw keberadaan pembangkit ini katanya menimbulkan limbah b yaitu dan selama ini limbah b ditimbun begitu saja di tempat terbuka debu mengganggu masyarakat sekitar kondisi ini pula yang mendasari warga winong melapor ke dirjen penegakan hukum klhkberdasarkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal pltu cilacap unit i dan ii limbah dan sebesar ton per bulan untuk pltu unit iii belum diketahuipenimbunan debu itu kata riyanto dilakukan ssp di lahan yang sebelumnya sawah produktif warga seluas hektar karena gangguan limbah dan sawah rusak hingga dibeli ssp jarak penimbunan debu hanya meter dari pemukiman warga itu ruang terbukapltu membeli sawah warga sudah dibeli karena sawah itu juga sudah kurang produktif dampak limbah air panas pltu air panas yang keluar ke lahan dan pesawahan warga hingga masuk ke sumursumurpada agustus warga juga sudah aksi damai di cilacap warga bertemu dengan pemda cilacap mereka dijanjikan bentuk tim investigasi mengusut ini sayangnya hingga kini tim belum terbentukhari ini kami datang dari cilacap menuntut keadilan saya meminta klhk segera menindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi untuk menegakan hukum di winong yang dibuat pltu itukami warga winong terus terang sedih lingkungan jadi kurang sehat saya ingin hidup sehat hidup bersih seluruh warga juga ingin begitufahmi bastian dari walhi jateng mengatakan sudah ada aturan kalau penghasil limbah b wajib lakukan pengelolaan seperti tercantum dalam pasal ayat pp nomor tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun fakta lapangan katanya ssp justru menimbun limbah b di ruang terbukakita melihat dari berbagai dokumen pltu baik dari laporan neraca limbah ternyata tidak ada izin laporan neraca itu tak ada sekadar pemanfaatan katanya walhi juga mengecek ke klhk juga tak ada izin atas nama ssp kita tak menemukan izin kalau sesuai aturan untuk penimbunan maupun pengelolaan limbah b itu izin dari klhk kita cuma mendapatkan izin penyimpanan sementara dari bupati maka mengapa kita ke sini kita duga pengumpulan dan penimbunan besar limbah b maupun ini tak berizin katanyauntuk itu katanya klhk harus segera menindak tegas ssp karena tak mempunyai izin dumping ataupun pengolahan maupun penimbunan limbah bklhk melalui dirjen gakum harus investigasi dugaan penimbunan dan pembuangan limbah b tak berizin ini memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pltu cilacap katanyadia juga meminta komnas ham dan komnas perempuan menindaklanjuti laporan ini komnas ham dan komnas perempuan kami harap bisa memberikan rekomendasi sesuai kewenangan merekadwi sawung manajer kampanye energi dan urban walhi nasional mengatakan masalah warga cilacap sudah berlangsung cukup lama bahkan dampak pencemaran debu pltu ini sudah ada rumah pindahlokasi dekat pemukiman warga ada juga perumahan itu sampai terusir penghuni pindah rumahrumah dibeli pltu karena debu tiap hari mengganggu warga di sana katanya di cilacap katanya berdiri beberapa pltu selain milik ssp juga bakal dibangun berkapasitas mw padahal pulau jawa sedang mengalami surplus pasokan listrikterlalu banyak pltu di cilacap kemarin katanya yang mw mau ditunda seharusnya ini juga termasuk di cilacapdia mendesak klhk bertindak atas keluhan ini karena sudah merugikan warga sekitar dia juga meminta ada upaya pemulihan lingkungan di sanalimbah b ini ada yang sudah masuk ke air tanahwalhi katanya sedang kajian air tanah akhir tahun ini keluar hasilnya kita akan bandingkan air tanah di musim hujan dan musim kemarauchusnul faridh kepala seksi pengaduan kehutanan dirjen penegakan hukum klhk mengatakan laporan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur permen lhk tahun aduan ini kita terima untuk selanjutnya kita register nanti ditelaah dan ada verifikasi administrasi kita juga akan verifikasi lapangan hingga akan keluar rekomendasi untuk menentukan kasus ini seperti apa apakah cukup sanksi administrasi atau pidana tentu harus menunggu hasil telaah katanyasaat ini dia belum bisa bicara banyak karena harus menelaah terlebih dahulu laporan ini biasa katanya secara aturan hari pelapor akan mendapatkan kabar atau perkembangan kerja klhktetap kita informasikan ke pengadu progresnya nanti pengadu bisa kontrol progres laporan sampai sejauh mana nanti mereka dapat nomor register bisa melihat di website klhk sejauh mana keterangan foto utama warga cilacap lapor ke klhk atas pencemaran pemukiman mereka oleh operasi pltu batubara mereka sudah aksi di pemerintah daerah tetapi tak mendapatkan respon serius foto indra nugraha mongabay indonesia
"Penelitian lebih lanjut mengenai dampak tumpahan minyak pada akuifer Ogallala sangat penting untuk melindungi lingkungan, terutama mengingat wilayah sandhills Nebraska yang sangat rentan terhadap kontaminasi air tanah.. Penundaan proyek Keystone XL karena penelitian tambahan tentang risiko akuifer hanya akan memperlambat pembangunan infrastruktur energi penting tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi lingkungan.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]",peran pemerintah lokal,penelitian lebih lanjut mengenai dampak tumpahan minyak pada akuifer ogallala sangat penting untuk melindungi lingkungan terutama mengingat wilayah sandhills nebraska yang sangat rentan terhadap kontaminasi air tanah penundaan proyek keystone xl karena penelitian tambahan tentang risiko akuifer hanya akan memperlambat pembangunan infrastruktur energi penting tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi lingkungan
"Pentingnya Padang Lamun untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Sayangnya... Pemanfaatan padang lamun sebagai bagian dari mitigasi dampak perubahan iklim, hingga saat ini masih belum dilakukan oleh dunia. Padahal, bersama dengan tanaman bakau (), potensi tumbuhan di perairan laut itu diketahui sangat besar.Seperti halnya bakau yang mampu menyerap karbondioksida (CO), lamun juga ternyata memiliki kemampuan serupa yang tak kalah hebatnya. Menurut Peneliti Laboratorium Biogeokimia Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aan J Wahyudi, padang lamun yang ada di Indonesia saat ini memiliki kemampuan menyerap CO sampai 1,9-5,8 mega ton (Mt) karbon per tahun.“Kemampuan menyerap sebanyak itu, berasal dari padang lamun seluas 293.464 hektare,” ungkap dia di Jakarta, Senin (1/10/2018).Aan mengatakan, seperti halnya bakau, kemampuan menyerap karbon pada lamun juga terjadi pada vegetasi dan subtrat secara bersamaan. Dalam setiap hektare padang lamun, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan LIPI, kemampuan menyerap karbon diketahui bisa mencapai 6,59 ton per tahun. Angka itu menjadi sangat fantastis, karena kemampuan menyerap lamun ternyata lebih besar dari vegetasi yang ada di darat. Dengan fakta tersebut, Aan menyebutkan, vegetasi pesisir menjadi sangat penting bagi pengendalian karbon, karena kemampuan daya serapnya bisa 77 persen lebih banyak dari vegetasi yang ada di darat seperti hutan. Kemampuan menyerap itu, juga dimiliki oleh tanaman bakau yang juga tumbuh di kawasan pesisir.“Untuk bisa menyerap karbon sebanyak mungkin, maka kemampuan vegetasi di darat dan laut harus tetap dipertahankan. Di laut, mangrove dan lamun bisa diandalkan untuk melakukan tugas itu. Vegetasi pesisir berkontribusi sampai 50 persen penimbunan karbon di sedimen,” jelasnya.Aan melanjutkan, kemampuan menyerap karbon yang dimiliki padang lamun tersebut, walaupun besar tapi hingga saat ini masih belum dikelola dengan baik. Hal itu, terbukti dengan masih rendahnya riset tentang padang lamun di Indonesia. Padahal, melalui riset, potensi lamun untuk menyerap karbon bisa dipetakan dengan sangat baik. Berdasarkan data terbaru yang dirilis LIPI pada 2018 ini, Aan mengungkapkan, potensi luasan lamun di seluruh Indonesia mencapai 875.967 ha. Namun, dari potensi tersebut, baru seluas 293.464 ha saja yang sudah tervalidasi dan terverifikasi. Kondisi itu, menuntut pihak terkait seperti LIPI dan atau pun lembaga lain untuk bisa memetakan lebih rinci dan valid.Dengan luasan padang lamun yang ada sekarang, Aan mengatakan, terdapat cadangan penyimpanan karbon sebesar 0,94 ton per ha. Sementara, seperti disebutkan di atas, kemampuan menyerap karbon pada setiap hektare padang lamun, mencapai 6,59 ton per tahun. Sementara, potensi cadangan karbon biomassa lamun Indonesia, besarnya mencapai 275,9 hingga 823,4 kilo ton (kt).“Saat ini, kita melakukan riset di 13 lokasi untuk data primer dan 23 lokasi COREMAP CTI () di seluruh provinsi,” jelasnya. Secara umum, Aan melanjutkan, padang lamun yang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon, masih didominasi oleh dua jenis lamun, yakni dan Kedua jenis lamun tersebut menjadi tumpuan karena memiliki nilai cadangan karbon yang besar.Cadangan karbon pada lamun itu tersimpan pada substrat yang ada di bawah permukaan pasir laut dan menyatu dengan akar lamun. Cadangan tersebut, mampu bertahan dalam kurun waktu lama jika kawasan pesisir tidak mengalami kerusakan karena berbagai hal.Namun, Aan mengingatkan, walau ada cadangan yang besar, tetap perlu dilakukan pengukuran secara kontinu berapa cadangan biomassa yang tersimpan dan berapa kemampuan serapan karbon dari lamun yang ada. Cara itu harus dilakukan, karena diyakini pemetaan padang lamun untuk menyerap karbondioksida bisa terus terjaga baik kualitas maupun kuantitas.“Apalagi, saat ini juga masih ada lamun yang belum terdata, tervalidasi dan terverifikasi. Jadi, baik cadangan biomassa, maupun kemampuan daya serap terhadap karbon juga harusnya lebih besar lagi,” tandasnya. Di sisi lain, walau lamun memiliki potensi besar untuk menyerap karbon, kondisinya saat ini semakin memprihatinkan. Dari 293.464 ha padang lamun yang sudah tervalidasi, tercatat hanya 15,35 persen saja yang kondisinya bagus atau sehat. Sementara, 53,8 persen dinyatakan kurang sehat dan 30,77 persen dinyatakan miskin.Fakta itu diungkapkan Peneliti Padang Lamun P2O Dhewani Mirah Sjafrie di tempat yang sama. Menurut dia, merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.200/2004, padang lamun yang masuk kategori sehat harus memiliki tutupan minimal 60 persen. Sementara, untuk kondisi sekarang, tutupan padang lamun di Indonesia rerata mencapai 42,23 persen.“Itu artinya, secara umum padang lamun di Indonesia masuk kelompok tidak sehat, jika merujuk pada Kepmen LHK itu,” ungkapnya.Kerusakan padang lamun, biasanya karena ada aktivitas manusia yang sudah merusak lingkungan atau bersifat antropogenik. Aktivitas seperti itu, tak hanya merusak lamun, tapi juga bisa menghilangkan padang lamun secara keseluruhan di kawasan pesisir tertentu. Dhewani menyebutkan, dari hasil penelitian LIPI, dalam tiga tahun terakhir kondisi padang lamun di Indonesia mengalami kenaikan sekaligus penurunan. Pada 2015, tutupan mencapai 46 persen, pada 2016 mencapai 37,68 persen, dan pada 2017 mencapai 42,23 persen. Fakta tersebut, menunjukkan bahwa padang lamun Indonesia dalam tiga tahun terakhir dalam kondisi tidak sehat.“Dari hasil penelitian yang dilakukan, provinsi atau daerah yang tergolong miskin tutupan padang lamun, ada di Batam, Bangka Belitung, Kendari, dan Lampung,” tuturnya.Selain miskin, Dhewani menambahkan, daerah yang tergolong kurang sehat kondisi lamunnya adalah Bintan, Makassar, Biak, Nias Utara, Selayar, Wakatobi, dan Buton. Sementara, daerah yang kondisi lamunnya sehat, adalah Maumere/Sikka dan Halmahera/Ternate.Secara keseluruhan, Dhewani menjelaskan, pada 2018 ini LIPI mencatatkan ada perubahan data untuk padang lamun di Indonesia. Untuk luas padang lamun, tahun ini mencapai 293.464 ha, dan itu bertambah dari luas 150.693 ha pada 2016. Prosentase itu, kata dia, hanya menggambarkan kondisi 16-35 persen dari total luas dan potensi luasan yang ada.Tak hanya untuk penyerapan karbondioksida, keberadaan lamun juga turut menjaga ekosistem perairan laut dengan kontinu. Bukti itu, bisa diungkap dari manfaat lamun untuk habitat biota laut istimewa seperti Duyung (). Mamalia laut yang menjadikan perairan laut Indonesia sebagai habitat utama di dunia itu, sangat bergantung kepada lamun yang dijadikan makanan utama setiap hari. Peneliti Mamalia Laut P2O LIPI Sekar Mira, pada kesempatan yang sama menjelaskan, seekor Duyung bisa menghabiskan antara 21 hingga 36 kilogram lamun setiap kali makan. Biasanya, dalam sehari, Duyung akan menghabiskan waktu hingga 10 jam atau mencapai 41 persen dari aktivitas hariannya, untuk memakan lamun.Di Indonesia, habitat Duyung bisa ditemukan di daerah seperti Toli-toli (Sulawesi Tengah), Bintan (Kepulauan Riau), Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), dan Alor (Nusa Tenggara Timur). Selain empat daerah tersebut, Duyung juga bisa ditemukan di perairan laut lainnya. Keberadaan Duyung, bisa dipastikan berkat habitat lamun yang masih sehat.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat",pentingnya padang lamun untuk mitigasi perubahan iklim sayangnya pemanfaatan padang lamun sebagai bagian dari mitigasi dampak perubahan iklim hingga saat ini masih belum dilakukan oleh dunia padahal bersama dengan tanaman bakau potensi tumbuhan di perairan laut itu diketahui sangat besarseperti halnya bakau yang mampu menyerap karbondioksida co lamun juga ternyata memiliki kemampuan serupa yang tak kalah hebatnya menurut peneliti laboratorium biogeokimia pusat penelitian oseanografi po lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi aan j wahyudi padang lamun yang ada di indonesia saat ini memiliki kemampuan menyerap co sampai mega ton mt karbon per tahunkemampuan menyerap sebanyak itu berasal dari padang lamun seluas hektare ungkap dia di jakarta senin aan mengatakan seperti halnya bakau kemampuan menyerap karbon pada lamun juga terjadi pada vegetasi dan subtrat secara bersamaan dalam setiap hektare padang lamun dari hasil penelitian yang sudah dilakukan lipi kemampuan menyerap karbon diketahui bisa mencapai ton per tahun angka itu menjadi sangat fantastis karena kemampuan menyerap lamun ternyata lebih besar dari vegetasi yang ada di darat dengan fakta tersebut aan menyebutkan vegetasi pesisir menjadi sangat penting bagi pengendalian karbon karena kemampuan daya serapnya bisa persen lebih banyak dari vegetasi yang ada di darat seperti hutan kemampuan menyerap itu juga dimiliki oleh tanaman bakau yang juga tumbuh di kawasan pesisiruntuk bisa menyerap karbon sebanyak mungkin maka kemampuan vegetasi di darat dan laut harus tetap dipertahankan di laut mangrove dan lamun bisa diandalkan untuk melakukan tugas itu vegetasi pesisir berkontribusi sampai persen penimbunan karbon di sedimen jelasnyaaan melanjutkan kemampuan menyerap karbon yang dimiliki padang lamun tersebut walaupun besar tapi hingga saat ini masih belum dikelola dengan baik hal itu terbukti dengan masih rendahnya riset tentang padang lamun di indonesia padahal melalui riset potensi lamun untuk menyerap karbon bisa dipetakan dengan sangat baik berdasarkan data terbaru yang dirilis lipi pada ini aan mengungkapkan potensi luasan lamun di seluruh indonesia mencapai ha namun dari potensi tersebut baru seluas ha saja yang sudah tervalidasi dan terverifikasi kondisi itu menuntut pihak terkait seperti lipi dan atau pun lembaga lain untuk bisa memetakan lebih rinci dan validdengan luasan padang lamun yang ada sekarang aan mengatakan terdapat cadangan penyimpanan karbon sebesar ton per ha sementara seperti disebutkan di atas kemampuan menyerap karbon pada setiap hektare padang lamun mencapai ton per tahun sementara potensi cadangan karbon biomassa lamun indonesia besarnya mencapai hingga kilo ton ktsaat ini kita melakukan riset di lokasi untuk data primer dan lokasi coremap cti di seluruh provinsi jelasnya secara umum aan melanjutkan padang lamun yang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon masih didominasi oleh dua jenis lamun yakni dan kedua jenis lamun tersebut menjadi tumpuan karena memiliki nilai cadangan karbon yang besarcadangan karbon pada lamun itu tersimpan pada substrat yang ada di bawah permukaan pasir laut dan menyatu dengan akar lamun cadangan tersebut mampu bertahan dalam kurun waktu lama jika kawasan pesisir tidak mengalami kerusakan karena berbagai halnamun aan mengingatkan walau ada cadangan yang besar tetap perlu dilakukan pengukuran secara kontinu berapa cadangan biomassa yang tersimpan dan berapa kemampuan serapan karbon dari lamun yang ada cara itu harus dilakukan karena diyakini pemetaan padang lamun untuk menyerap karbondioksida bisa terus terjaga baik kualitas maupun kuantitasapalagi saat ini juga masih ada lamun yang belum terdata tervalidasi dan terverifikasi jadi baik cadangan biomassa maupun kemampuan daya serap terhadap karbon juga harusnya lebih besar lagi tandasnya di sisi lain walau lamun memiliki potensi besar untuk menyerap karbon kondisinya saat ini semakin memprihatinkan dari ha padang lamun yang sudah tervalidasi tercatat hanya persen saja yang kondisinya bagus atau sehat sementara persen dinyatakan kurang sehat dan persen dinyatakan miskinfakta itu diungkapkan peneliti padang lamun po dhewani mirah sjafrie di tempat yang sama menurut dia merujuk pada keputusan menteri lingkungan hidup no padang lamun yang masuk kategori sehat harus memiliki tutupan minimal persen sementara untuk kondisi sekarang tutupan padang lamun di indonesia rerata mencapai persenitu artinya secara umum padang lamun di indonesia masuk kelompok tidak sehat jika merujuk pada kepmen lhk itu ungkapnyakerusakan padang lamun biasanya karena ada aktivitas manusia yang sudah merusak lingkungan atau bersifat antropogenik aktivitas seperti itu tak hanya merusak lamun tapi juga bisa menghilangkan padang lamun secara keseluruhan di kawasan pesisir tertentu dhewani menyebutkan dari hasil penelitian lipi dalam tiga tahun terakhir kondisi padang lamun di indonesia mengalami kenaikan sekaligus penurunan pada tutupan mencapai persen pada mencapai persen dan pada mencapai persen fakta tersebut menunjukkan bahwa padang lamun indonesia dalam tiga tahun terakhir dalam kondisi tidak sehatdari hasil penelitian yang dilakukan provinsi atau daerah yang tergolong miskin tutupan padang lamun ada di batam bangka belitung kendari dan lampung tuturnyaselain miskin dhewani menambahkan daerah yang tergolong kurang sehat kondisi lamunnya adalah bintan makassar biak nias utara selayar wakatobi dan buton sementara daerah yang kondisi lamunnya sehat adalah maumeresikka dan halmaheraternatesecara keseluruhan dhewani menjelaskan pada ini lipi mencatatkan ada perubahan data untuk padang lamun di indonesia untuk luas padang lamun tahun ini mencapai ha dan itu bertambah dari luas ha pada prosentase itu kata dia hanya menggambarkan kondisi persen dari total luas dan potensi luasan yang adatak hanya untuk penyerapan karbondioksida keberadaan lamun juga turut menjaga ekosistem perairan laut dengan kontinu bukti itu bisa diungkap dari manfaat lamun untuk habitat biota laut istimewa seperti duyung mamalia laut yang menjadikan perairan laut indonesia sebagai habitat utama di dunia itu sangat bergantung kepada lamun yang dijadikan makanan utama setiap hari peneliti mamalia laut po lipi sekar mira pada kesempatan yang sama menjelaskan seekor duyung bisa menghabiskan antara hingga kilogram lamun setiap kali makan biasanya dalam sehari duyung akan menghabiskan waktu hingga jam atau mencapai persen dari aktivitas hariannya untuk memakan lamundi indonesia habitat duyung bisa ditemukan di daerah seperti tolitoli sulawesi tengah bintan kepulauan riau kotawaringin barat kalimantan tengah dan alor nusa tenggara timur selain empat daerah tersebut duyung juga bisa ditemukan di perairan laut lainnya keberadaan duyung bisa dipastikan berkat habitat lamun yang masih sehat
"Puting Beliung di Bogor Terkait Perubahan Iklim. Angin puting beliung mengamuk di kota Bogor, pada Kamis (6/12/2018) sore kemarin. Akibatnya ratusan rumah rusak, beberapa pohon tumbang dan mobil yang rusak tertimpa pohon. Satu orang meninggal dunia, yaitu Enny Retno (45) karena mobilnya tertimpa pohon tumbang.Angin yang menerjang sebagian kota Bogor selama kurang lebih lima menit, memporakporandakan wilayah kecamatan Bogor Selatan dan sebagian Bogor timur.Beberapa pohon tumbang pun terlihat di sepanjang Jalan Pamoyanan, Batu Tulis, dan Lawing Gintung.Suasana mencekam dirasakan langsung oleh wartawan Mongabay-Indonesia. Didahului oleh petir yang besar sebanyak dua kali, yang langsung diikuti oleh angin puting beliung yang keras selama beberapa menit, dan kemudian disertai hujan kencang yang turut memperbesar kerusakan yang terjadi. Menurut Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dodo Gunawan memasuki musim hujan saat ini, memang mulai sering terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti kejadian di kota Bogor. “Kondisi cuaca ekstrim termasuk puting beliung itu ada kaitannya sebagai dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi. Sering terjadi angina kencang pada saat musim penghujan,” kata Dodo yang dihubungi Mongabay-Indonesia pada Jumat (7/12/2018).Dia mencontohkan terjadinya badai tropis, salah satunya badai Cempaka yang terjadi tahun lalu. “Itu (badai Cempaka merupakan) kejadian langka. Padahal biasanya tidak mendekati Indonesia. Meski sifatnya random, tidak berpola, dengan ciri-ciri umum terjadi saat musim pancaroba,” katanya disela-sela mengikuti KTT Perubahan Iklim (COP) di kota Ketowice, Polandia.Saat ini, lanjutnya, kejadian cuaca ekstrim belum ada berpola, karena kejadiannya sangat local. BMKG sendiri belum bisa memetakannya. Berdasarkan keterangan UPT BMKG Stasiun Klimatologi (Staklim) Bogor, pada pukul 14.30-15.30 WIB, citra satelit Himawari terpantau liputan awan konvektif dengan jenis Cumulonimbus di wilayah Bogor bagian selatan. Awan tersebut dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, puting beliung serta kilat atau petir.Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor, Hadi Saputra menyebutkan, kecepatan angin yang melanda wilayah Batu Tulis dan sekitarnya di Kecamatan Bogor Selatan sekitar 30 knot (50 km per jam) dalam satu hembusan.Sebetulnya apa itu angin puting beliung yang begitu perkasa mampu menghancurkan benda yang dilewatinya itu ?Kabag Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan, bahwa indikasinya akan terjadi angin keras dalam waktu singkat yang disertai hujan deras dan petir sudah terlihat satu hari sebelumnya. Di mana udara pada malam hingga pagi hari terasa sangat gerah. Lalu dia menjelaskan jika udara terasa panas dan gerah tersebut diakibatkan adanya radiasi matahari, yang cukup kuat, yang ditunjukkan oleh perbedaan suhu udara (> 4.5°C) Selain itu ada kelembaban udara yang cukup tinggi.Tahap selanjutnya awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu atau hitam yang dikenal dengan awan Cumulonimbus. Jika 1-3 hari berturut-turut tidak ada hujan pada musim transisi, maka ada indikasi potensi hujan lebat yang pertama kali turun diikuti angin kencang baik yang masuk dalam kategori puting beliung maupun yang tidak.Menurut Wikipedia, Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Lesus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Sedangkan Pakar meteorologi dari ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi menanggapi peristiwa di Bogor itu bukan puting beliung. “Kalau dari dari yang saya pelajari, secara ilmiah kemungkinan besar termasuk fenomena ,” katanya kepada Mongabay-Indonesia, Jumat (7/12/2018).Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi.Down Burst ini cukup banyak terjadi menyertai hujan dari awan cumulonimbus seperti penjelasan BMKG. “Jadi ini angin kencang dan merusak itu terkait dengan beberapa fenomena yang berbeda,” tambahnya. Ahli spasial klimatologi IPB, Perdinan, yang dihubungi Mongabay-Indonesia, Jumat (7/12/2018) menjelaskan risiko angin kencang biasanya muncul pada peralihan musim karena perbedaan tekanan. Kota Bogor dengan struktur kawasan yang berkontur tidak datar menjadi salah satu pemicu terjadinya puting beliung. Perbedaan tekanan dan gerakan angin terus menimbulkan akumulasi awan yang disertai angin seperti yang tengah terjadi saat ini.“Kami sudah menyarankan perlu dilakukan serangkaian langkah antisipatif diantaranya pemetaan wilayah berpotensi angin kencang, pemetaan distribusi spasial pohon dengan jenis dan umur, pemetaan topografi dan kemiringan wilayah, serta penataan pepohonan di wilayah kota,”ujarnya.Menurutnya, biasanya banyak pihak akan lupa dengan kejadian bencana ini sehingga catatan hanya tertinggal di kutipan media.Ia menghimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus segera mengumpulkan semua data-data kejadian sejak 10 tahun terakhir dan memetakan tingkat bahaya dan frekuensinya. Selanjutnya bisa dijadikan sebagai pedoman mitigasi berdasarkan daerah yang rawan bencana. Dengan demikian, ke depan Kota Bogor dapat lebih antisipatif dalam menyikapi setiap perubahan dan risiko yang akan terjadi.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal
perencanaan kota
pola cuaca yang berubah",puting beliung di bogor terkait perubahan iklim angin puting beliung mengamuk di kota bogor pada kamis sore kemarin akibatnya ratusan rumah rusak beberapa pohon tumbang dan mobil yang rusak tertimpa pohon satu orang meninggal dunia yaitu enny retno karena mobilnya tertimpa pohon tumbangangin yang menerjang sebagian kota bogor selama kurang lebih lima menit memporakporandakan wilayah kecamatan bogor selatan dan sebagian bogor timurbeberapa pohon tumbang pun terlihat di sepanjang jalan pamoyanan batu tulis dan lawing gintungsuasana mencekam dirasakan langsung oleh wartawan mongabayindonesia didahului oleh petir yang besar sebanyak dua kali yang langsung diikuti oleh angin puting beliung yang keras selama beberapa menit dan kemudian disertai hujan kencang yang turut memperbesar kerusakan yang terjadi menurut kepala pusat informasi perubahan iklim bmkg dodo gunawan memasuki musim hujan saat ini memang mulai sering terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti kejadian di kota bogor kondisi cuaca ekstrim termasuk puting beliung itu ada kaitannya sebagai dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi sering terjadi angina kencang pada saat musim penghujan kata dodo yang dihubungi mongabayindonesia pada jumat dia mencontohkan terjadinya badai tropis salah satunya badai cempaka yang terjadi tahun lalu itu badai cempaka merupakan kejadian langka padahal biasanya tidak mendekati indonesia meski sifatnya random tidak berpola dengan ciriciri umum terjadi saat musim pancaroba katanya diselasela mengikuti ktt perubahan iklim cop di kota ketowice polandiasaat ini lanjutnya kejadian cuaca ekstrim belum ada berpola karena kejadiannya sangat local bmkg sendiri belum bisa memetakannya berdasarkan keterangan upt bmkg stasiun klimatologi staklim bogor pada pukul wib citra satelit himawari terpantau liputan awan konvektif dengan jenis cumulonimbus di wilayah bogor bagian selatan awan tersebut dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang puting beliung serta kilat atau petirkepala seksi data dan informasi badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg stasiun klimatologi bogor hadi saputra menyebutkan kecepatan angin yang melanda wilayah batu tulis dan sekitarnya di kecamatan bogor selatan sekitar knot km per jam dalam satu hembusansebetulnya apa itu angin puting beliung yang begitu perkasa mampu menghancurkan benda yang dilewatinya itu kabag humas bmkg hary tirto djatmiko dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan bahwa indikasinya akan terjadi angin keras dalam waktu singkat yang disertai hujan deras dan petir sudah terlihat satu hari sebelumnya di mana udara pada malam hingga pagi hari terasa sangat gerah lalu dia menjelaskan jika udara terasa panas dan gerah tersebut diakibatkan adanya radiasi matahari yang cukup kuat yang ditunjukkan oleh perbedaan suhu udara c selain itu ada kelembaban udara yang cukup tinggitahap selanjutnya awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abuabu atau hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus jika hari berturutturut tidak ada hujan pada musim transisi maka ada indikasi potensi hujan lebat yang pertama kali turun diikuti angin kencang baik yang masuk dalam kategori puting beliung maupun yang tidakmenurut wikipedia puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari kmjam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum menit orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin lesus di daerah sumatera disebut angin bohorok dan masih ada sebutan lainnya sedangkan pakar meteorologi dari itb dr tri wahyu hadi menanggapi peristiwa di bogor itu bukan puting beliung kalau dari dari yang saya pelajari secara ilmiah kemungkinan besar termasuk fenomena katanya kepada mongabayindonesia jumat angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan setelah mencapai permukaan tanah menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang tidak seperti angin tornado angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggidown burst ini cukup banyak terjadi menyertai hujan dari awan cumulonimbus seperti penjelasan bmkg jadi ini angin kencang dan merusak itu terkait dengan beberapa fenomena yang berbeda tambahnya ahli spasial klimatologi ipb perdinan yang dihubungi mongabayindonesia jumat menjelaskan risiko angin kencang biasanya muncul pada peralihan musim karena perbedaan tekanan kota bogor dengan struktur kawasan yang berkontur tidak datar menjadi salah satu pemicu terjadinya puting beliung perbedaan tekanan dan gerakan angin terus menimbulkan akumulasi awan yang disertai angin seperti yang tengah terjadi saat inikami sudah menyarankan perlu dilakukan serangkaian langkah antisipatif diantaranya pemetaan wilayah berpotensi angin kencang pemetaan distribusi spasial pohon dengan jenis dan umur pemetaan topografi dan kemiringan wilayah serta penataan pepohonan di wilayah kotaujarnyamenurutnya biasanya banyak pihak akan lupa dengan kejadian bencana ini sehingga catatan hanya tertinggal di kutipan mediaia menghimbau badan penanggulangan bencana daerah bpbd harus segera mengumpulkan semua datadata kejadian sejak tahun terakhir dan memetakan tingkat bahaya dan frekuensinya selanjutnya bisa dijadikan sebagai pedoman mitigasi berdasarkan daerah yang rawan bencana dengan demikian ke depan kota bogor dapat lebih antisipatif dalam menyikapi setiap perubahan dan risiko yang akan terjadi
"Anak Muda Belajar Mengenal Gambut. Namanya virtual reality (VR). Melalui teknologi ini kita diajak memasuki sebuah kampung di kelilingi lahan gambut. Mulai dari rumah kayu bersama penghuninya. Di sana tampak ada peta hutan dan diskusi di rumah ini.Pengguna kaca VR harus menjelajahi hasil foto 360 derajat ini dengan menggerakkan kepala ke kiri, kanan, atau berbalik, menemukan titik tanda panah yang memandu ke area berikut. Sampailah ke sebuah hutan gambut percontohan di Kalimantan Barat.Pepohonan besar menjulang dan pakis di bawahnya. Lahan gambut terlihat basah, ada sejumlah papan informasi tentang gambut dipasang di kanan dan kiri jalan setapak kayu. Teduh dan hijau.Dengan VR, pengguna hanya bisa merasakan visualisasi tetapi pengalaman virtual memancing ingin tahu dan merasakan langsung menginjak gambut atau berjalan di dalam hutan. Selama ini, cerita gambut lebih banyak soal kebakaran.Dari berita-berita kebakaran lahan gambut yang menghasilkan asap pekat di Kalimantan atau Sumatera, tiap tahun, gambut terkesan panas dan mudah terbakar. Padahal gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi organik dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk.bisa? Video PantauGambut.id menunjukkan ilustrasi pembukaan lahan dengan cara dibakar, salah satu beralih jadi kebun sawit. Lahan gambut dikeringkan, jadi sangat mudah terbakar saat kemarau.Jaringan Pantau Gambut yang rilis Juni 2017 ini mengajak sekitar 100 orang didominasi anak muda untuk mengenal gambut dan berkolaborasi pada acara Innovation and Collaboration Day. Tagline kampanye mereka, pada 13 Desember di Jakarta.Bagaimana cara menunjukkan gambut bukan lahan tak produktif, hanya untuk dibakar dan sumber bencana asap?Ada sejumlah mata acara untuk menggugah ketertarikan pengunjung seperti mengenal komoditas di lahan gambut seperti anyaman purun Desa Bararawa, kopi liberika, sagu, jus buah, dan olahan lain. Ada sejumlah aktivis dan petani yang menunjukkan kekayaan hasil dari hutan gambut jika dibiarkan alami. Ada Papua Jungle Chef Charles Toto mengampanyekan “” sebagai siasat membuat gambut produktif sebagai lahan pangan.“Sagu menghasilkan sumber air, bisa terbentuk ekosistem air tawar seperti ikan,” kata Toto. Dia juga demo masak hasil olahan sagu. Saat ini, katanya, pemerintah perlu mengendalikan pemberian izin untuk eksploitasi hutan.“Gila sekali sawit di gambut. Ini pentingnya penyelamatan hutan gambut oleh mereka yang hidup atau jauh dari hutan gambut,” kata pria yang jadi koki turis dan peneliti saat masuk hutan Papua ini.“Gambut jaga kita, kita jaga gambut,” teriak pengunjung sambil mengangkat gelas tumbler kampanye Pantau Gambut menyambut ajakan Toto. Rara Sekar dan Sandrayati Fay, duo biduan perempuan muda pengampanye lingkungan di panggung mendendangkan “Tanam Saja” lagu band dari Bali, Nosstress dan beberapa lagu lain yang merefleksikan syukur pada alam.Mereka juga mengajak anak muda senang belajar sumber daya alam sendiri seperti gambut. “Daripada difungsikan untuk kepentingan industri jangka pendek,” kata Rara yang sebelumnya populer di duo Banda Neira.Sandrayati mengingatkan, pengetahuan juga dimulai di kehidupan pribadi, misal, dengan mengenali produk-produk yang kurang mendukung pelestarian lingkungan dan mencari tahu pilihan lain.Peserta juga diajak dalam diskusi-diskusi kelompok untuk memetakan inovasi dan kolaborasi apa yang melibatkan masyarakat. Anak-anak muda ibukota yang belum pernah melihat gambut ini diajak mendiskusikan pengembangan media kreatif untuk kampanye mengenalkan ekosistem gambut.Anak-anak perkotaan termasuk negara tetangga hutan gambut Indonesia seperti Malaysia dan Singapura, mungkin tak tahu gambut tetapi menghirup polusi asap saat kebakaran.Nadia Hadad dari Yayasan Madani Berkelanjutan, salah satu simpul jaringan Pantau Gambut mengatakan, tak mudah memulihkan gambut terbakar, perlu puluhan tahun.Badan Restorasi Gambut (BRG) mendapat mandat presiden memulihkan lahan gambut seluas 2,4 juta hektar sampai 2020. Kerja-kerja ini perlu dipantau dan kolaborasi bersama.Dia contohkan, mendorong pemberdayaan warga di lahan gambut untuk memanfaatkan sekaligus melestarikan, maupun menjaga alih fungsi oleh perusahaan.Nadia bilang, banyak komoditas berguna dan bernilai ekonomi bisa hidup di lahan gambut seperti kelapa, nenas, sagu, kopi, dan banyak lain.Jaringan ini memberi penghargaan pada tiga orang yang mewakili gerakan warga menjaga lahan gambut di Indonesia. Mereka adalah Charles Toto, Rina Syahputri, dan Resty Fauziah (masyarakat Bararawa).Rina yang mewakili Riau Women Working Group mencatat, peran laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dalam pelestarian lahan gambut, misal, Masyarakat Peduli Api. Mereka siaga memadamkan api jika kebakaran. Ada juga kelompok pengelolaan lahan agar warga bisa mendapat manfaat dengan keragaman vegetasi.Pantau Gambut melansir per 13 Desember 2018, menurut radar Lapan, ada delapan titik panas di kawasan gambut. Luas lahan gambut di Indonesia belum dapat dipastikan. Pada tahun 1992, Kusumo Nugroho, peneliti Pusat Penelitian Tanah Bogor, menarik informasi dari berbagai peta tanah Indonesia dan mengemukakan bahwa terdapat sekitar 15,4 juta hektar lahan gambut di Indonesia.Lalu pada 2005, Wetlands International memperkirakan ada sekitar 20,6 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Sedangkan pada 2011 memperkirakan ada sekitar 14,9 juta hektar lahan gambut. Dari 14,9 juta hektar, 6,4 juta hektar (43%) di Pulau Sumatera, 4,8 juta (32%) Kalimantan, dan Papua 3,7 juta hektar (25%). Indonesia salah satu pemilik hutan gambut terluas di dunia.","[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ketahanan komunitas
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",anak muda belajar mengenal gambut namanya virtual reality vr melalui teknologi ini kita diajak memasuki sebuah kampung di kelilingi lahan gambut mulai dari rumah kayu bersama penghuninya di sana tampak ada peta hutan dan diskusi di rumah inipengguna kaca vr harus menjelajahi hasil foto derajat ini dengan menggerakkan kepala ke kiri kanan atau berbalik menemukan titik tanda panah yang memandu ke area berikut sampailah ke sebuah hutan gambut percontohan di kalimantan baratpepohonan besar menjulang dan pakis di bawahnya lahan gambut terlihat basah ada sejumlah papan informasi tentang gambut dipasang di kanan dan kiri jalan setapak kayu teduh dan hijaudengan vr pengguna hanya bisa merasakan visualisasi tetapi pengalaman virtual memancing ingin tahu dan merasakan langsung menginjak gambut atau berjalan di dalam hutan selama ini cerita gambut lebih banyak soal kebakarandari beritaberita kebakaran lahan gambut yang menghasilkan asap pekat di kalimantan atau sumatera tiap tahun gambut terkesan panas dan mudah terbakar padahal gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi organik dari sisasisa pohon rerumputan lumut dan jasad hewan yang membusukbisa video pantaugambutid menunjukkan ilustrasi pembukaan lahan dengan cara dibakar salah satu beralih jadi kebun sawit lahan gambut dikeringkan jadi sangat mudah terbakar saat kemaraujaringan pantau gambut yang rilis juni ini mengajak sekitar orang didominasi anak muda untuk mengenal gambut dan berkolaborasi pada acara innovation and collaboration day tagline kampanye mereka pada desember di jakartabagaimana cara menunjukkan gambut bukan lahan tak produktif hanya untuk dibakar dan sumber bencana asapada sejumlah mata acara untuk menggugah ketertarikan pengunjung seperti mengenal komoditas di lahan gambut seperti anyaman purun desa bararawa kopi liberika sagu jus buah dan olahan lain ada sejumlah aktivis dan petani yang menunjukkan kekayaan hasil dari hutan gambut jika dibiarkan alami ada papua jungle chef charles toto mengampanyekan sebagai siasat membuat gambut produktif sebagai lahan pangansagu menghasilkan sumber air bisa terbentuk ekosistem air tawar seperti ikan kata toto dia juga demo masak hasil olahan sagu saat ini katanya pemerintah perlu mengendalikan pemberian izin untuk eksploitasi hutangila sekali sawit di gambut ini pentingnya penyelamatan hutan gambut oleh mereka yang hidup atau jauh dari hutan gambut kata pria yang jadi koki turis dan peneliti saat masuk hutan papua inigambut jaga kita kita jaga gambut teriak pengunjung sambil mengangkat gelas tumbler kampanye pantau gambut menyambut ajakan toto rara sekar dan sandrayati fay duo biduan perempuan muda pengampanye lingkungan di panggung mendendangkan tanam saja lagu band dari bali nosstress dan beberapa lagu lain yang merefleksikan syukur pada alammereka juga mengajak anak muda senang belajar sumber daya alam sendiri seperti gambut daripada difungsikan untuk kepentingan industri jangka pendek kata rara yang sebelumnya populer di duo banda neirasandrayati mengingatkan pengetahuan juga dimulai di kehidupan pribadi misal dengan mengenali produkproduk yang kurang mendukung pelestarian lingkungan dan mencari tahu pilihan lainpeserta juga diajak dalam diskusidiskusi kelompok untuk memetakan inovasi dan kolaborasi apa yang melibatkan masyarakat anakanak muda ibukota yang belum pernah melihat gambut ini diajak mendiskusikan pengembangan media kreatif untuk kampanye mengenalkan ekosistem gambutanakanak perkotaan termasuk negara tetangga hutan gambut indonesia seperti malaysia dan singapura mungkin tak tahu gambut tetapi menghirup polusi asap saat kebakarannadia hadad dari yayasan madani berkelanjutan salah satu simpul jaringan pantau gambut mengatakan tak mudah memulihkan gambut terbakar perlu puluhan tahunbadan restorasi gambut brg mendapat mandat presiden memulihkan lahan gambut seluas juta hektar sampai kerjakerja ini perlu dipantau dan kolaborasi bersamadia contohkan mendorong pemberdayaan warga di lahan gambut untuk memanfaatkan sekaligus melestarikan maupun menjaga alih fungsi oleh perusahaannadia bilang banyak komoditas berguna dan bernilai ekonomi bisa hidup di lahan gambut seperti kelapa nenas sagu kopi dan banyak lainjaringan ini memberi penghargaan pada tiga orang yang mewakili gerakan warga menjaga lahan gambut di indonesia mereka adalah charles toto rina syahputri dan resty fauziah masyarakat bararawarina yang mewakili riau women working group mencatat peran lakilaki dan perempuan yang saling melengkapi dalam pelestarian lahan gambut misal masyarakat peduli api mereka siaga memadamkan api jika kebakaran ada juga kelompok pengelolaan lahan agar warga bisa mendapat manfaat dengan keragaman vegetasipantau gambut melansir per desember menurut radar lapan ada delapan titik panas di kawasan gambut luas lahan gambut di indonesia belum dapat dipastikan pada tahun kusumo nugroho peneliti pusat penelitian tanah bogor menarik informasi dari berbagai peta tanah indonesia dan mengemukakan bahwa terdapat sekitar juta hektar lahan gambut di indonesialalu pada wetlands international memperkirakan ada sekitar juta hektar lahan gambut di indonesia sedangkan pada memperkirakan ada sekitar juta hektar lahan gambut dari juta hektar juta hektar di pulau sumatera juta kalimantan dan papua juta hektar indonesia salah satu pemilik hutan gambut terluas di dunia
"Jalan Panjang Menuju Penyelesaian Perubahan Iklim. Sesi terakhir dari perundingan perubahan iklim COP24 di Katowice, Polandia telah ditunda beberapa kali karena lebih dari 100 Menteri dan lebih dari 1.000 negosiator mencoba untuk mengatasi perbedaan mereka tentang bagaimana , akan diimplementasikan di setiap negara. Setelah melalui perdebatan yang sengit, Konferensi Perubahan Iklim Sedunia yang seharusnya selesai pada Jum’at (14/12/2018) itu, baru ditutup pada Minggu (16/12/2018) pagi jam 0.33 waktu setempat.Tiga tahun lalu di Paris semua negara bersepakat untuk menahan kenaikan suhu global hingga di bawah 2°C di atas suhu jaman pra-industri, dan mengupayakan agar kenaikan suhu tersebut maksimal 1,5°C saja. Di Katowice, para pihak mencoba untuk menyepakati tentang bagaimana mereka akan mencapai komitmen Paris secara kolektif, membangun kepercayaan di antara masing-masing negara, dan membawa kesepakatan Paris untuk dilaksanakan secara konsekuen.Secara historis, negosiasi perubahan iklim multilateral sulit dilakukan karena semua negara berusaha untuk melindungi kepentingan nasional mereka, termasuk ekonomi, sosial dan politik. Itulah sebabnya mengapa komitmen yang dibuat di Paris dianggap sebagai terobosan yang berhasil.Kesepakatan itu, selain menetapkan target kenaikan suhu global 2°C/1,5°C, juga termasuk komitmen untuk meningkatkan pembiayaan untuk perubahan iklim, dukungan keuangan dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang, mengembangkan rencana mitigasi nasional pada tahun 2020 dengan tujuan dan target yang ditentukan sendiri; melindungi ekosistem, memperkuat adaptasi dan mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.Walaupun diselingi dengan perdebatan yang alot, COP24 Katowice berhasil mendongkrak komitmen negara-negara maju untuk membantu implementasi di negara-negara miskin dan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di Katowice, untuk pertama kalinya mobilisasi dana Adaptasi menembus batas psikologis yaitu sebesar USD100 juta. Jerman menjadi contoh negara maju yang melipatgandakan komitmen bantuannya, yaitu dari Euro 750 juta menjadi Euro 1,5 M per tahun sampai 2020. Menyepakati bagaimana membuat semua hal di atas terjadi, adalah masalah yang kompleks secara politis dan teknis, yang kadang-kadang bertentangan dengan berbagai realitas di tingkat nasional dan lokal, tingkat kemajuan sosial, politik dan ekonomi tiap negara, isu-isu ilmiah, masalah anggaran, dan pada ujungnya adalah mempertanyakan tingkat kepercayaan setiap negara.Persoalan perubahan iklim sifatnya darurat krisis iklim. Laporan terakhir dari ratusan ilmuan yang tergabung dalam memperjelas bahwa kita perlu bertindak sekarang untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam 12 tahun ke depan. Akan tetapi nampaknya respon Pemerintah di setiap negara dalam menanggapi krisis iklim ini dianggap kurang memadai.Perubahan iklim bukanlah mimpi buruk, tetapi kenyataan yang harus dihadapi bersama. Dampak terjadinya perubahan iklim sudah bisa kita lihat dimana-mana. Produksi pertanian yang menurun akibat ketidak pastian musim, banjir, dan kekeringan; munculnya hama dan penyakit baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya; dan merosotnya produksi perikanan karena berubahnya lautan dan rusaknya terumbu karang; serta berbagai bencana yang sering kita lihat akhir-akhir ini. Menurut Badan Penanganan Bencana Alam (BNPB), lebih 80% bencana nasional yang terjadi di Indonesia adalah akibat perubahan iklim.Penurunan emisi GRK adalah pekerjaan rumah besar yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Bukan hanya di tingkat nasional dan lokal, tetapi juga internasional. Pemerintah Indonesia sudah bekerja keras melakukan berbagai upaya penurunan emisi GRK. Termasuk diantaranya adalah moratorium penundaan pemberian izin baru pengusahaan hutan alam, pembanguan ekonomi rendah karbon, dan pendirian Badan Restorasi Gambut.Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan BAPPENAS adalah dua lembaga pemerintah yang selama ini menjadi dalam mengurus permasalahan yang terkait dengan perubahan iklim. Sementara Kementerian Keuangan mendukungnya dengan berbagai kebijakan pendanaan perubahan iklim. Yang diperlukan dari pemerintah saat ini hanyalah persoalan kepemimpinan dan tata kelola dalam perubahan iklim (), baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat Pusat, mutlak diperlukan kekompakan antara Kementerian/Lembaga (K/L) yang banyak terlibat dalam perubahan iklim agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan kewenangan. Peran Kementerian Koordinator Perekonomian dituntut jauh lebih besar lagi agar terjadi koordinasi yang sinergis, efektif dan efisien antara K/L yang terlibat dalam urunan emisi dan pembangunan rendah karbon.Di tingkat daerah, juga diperlukan keserasian antara peran dan kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Dinas Teknis terkait. Tolok ukur keberhasilan penanganan perubahan iklim adalah implementasi di daerah, sehingga segala upaya dan dukungan teknologi, pendanaan, dan kapasitas penanganan perubahan iklim difokuskan di tingkat daerah, bukan di pusat pemerintahan.Pemerintah tidak akan sanggup bekerja sendirian saja, dan perlu bantuan para aktor di luar pemerintahan (). Mereka adalah para pelaku bisnis, LSM, ilmuwan, akademisi, praktisi lapangan, para pendidik, pemuka masyarakat dan masyarakat itu sendiri. , seorang ekonom Jepang menyampaikan argumennya bahwa besarnya emisi suatu negara berbanding lurus dengan jumlah populasi, GDP, dan jenis energi yang digunakan di negara tersebut. Makin tinggi populasi dan GDP suatu negara, maka emisinya akan semakin tinggi. Apalagi bila energi yang digunakan bukan energi yang terbaharukan, dan digunakan secara berlebihan/boros. Tantangan terberat bagi Indonesia adalah bagaimana emisi GRK dapat diturunkan sebanyak mungkin namun dengan menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.Solusi perubahan iklim bukanlah hanya wacana yang ramai diperdebatkan di ruang berpendingin udara (AC) di kota-kota besar, dan di hotel-hotel mewah, tetapi perlu dituangkan dalam aksi nyata di lapangan. Pemerintah dan sesungguhnya merupakan para pelaku utama yang dapat merubah keadaan. Pemahaman tentang perubahan iklim harus dilakukan lebih intensif, serius, dan diulang terus menerus oleh semua pihak agar dapat merubah tingkah laku dan pola hidup masyarakat yang boros energi.KTT Perubahan Iklim COP24 di Katowice hanyalah salah satu sarana untuk mencari solusi perubahan iklim dunia, tetapi kunci keberhasilannya tergantung pada kita masing-masing. Meminjam kata-kata Ustadz A. Gymnastiar (Aa Gym), maka solusi yang paling pragmatis adalah 3M: ulai dari diri sendiri; ulai dari keluarga dan kerabat terdekat; dan ulailah dari sekarang.Semoga …****, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau, mantan negosiator Delegasi RI untuk Konferensi Perubahan Iklim.","[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional
pertanian dan keamanan pangan",jalan panjang menuju penyelesaian perubahan iklim sesi terakhir dari perundingan perubahan iklim cop di katowice polandia telah ditunda beberapa kali karena lebih dari menteri dan lebih dari negosiator mencoba untuk mengatasi perbedaan mereka tentang bagaimana akan diimplementasikan di setiap negara setelah melalui perdebatan yang sengit konferensi perubahan iklim sedunia yang seharusnya selesai pada jumat itu baru ditutup pada minggu pagi jam waktu setempattiga tahun lalu di paris semua negara bersepakat untuk menahan kenaikan suhu global hingga di bawah c di atas suhu jaman praindustri dan mengupayakan agar kenaikan suhu tersebut maksimal c saja di katowice para pihak mencoba untuk menyepakati tentang bagaimana mereka akan mencapai komitmen paris secara kolektif membangun kepercayaan di antara masingmasing negara dan membawa kesepakatan paris untuk dilaksanakan secara konsekuensecara historis negosiasi perubahan iklim multilateral sulit dilakukan karena semua negara berusaha untuk melindungi kepentingan nasional mereka termasuk ekonomi sosial dan politik itulah sebabnya mengapa komitmen yang dibuat di paris dianggap sebagai terobosan yang berhasilkesepakatan itu selain menetapkan target kenaikan suhu global cc juga termasuk komitmen untuk meningkatkan pembiayaan untuk perubahan iklim dukungan keuangan dari negaranegara industri ke negaranegara berkembang mengembangkan rencana mitigasi nasional pada tahun dengan tujuan dan target yang ditentukan sendiri melindungi ekosistem memperkuat adaptasi dan mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklimwalaupun diselingi dengan perdebatan yang alot cop katowice berhasil mendongkrak komitmen negaranegara maju untuk membantu implementasi di negaranegara miskin dan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim di katowice untuk pertama kalinya mobilisasi dana adaptasi menembus batas psikologis yaitu sebesar usd juta jerman menjadi contoh negara maju yang melipatgandakan komitmen bantuannya yaitu dari euro juta menjadi euro m per tahun sampai menyepakati bagaimana membuat semua hal di atas terjadi adalah masalah yang kompleks secara politis dan teknis yang kadangkadang bertentangan dengan berbagai realitas di tingkat nasional dan lokal tingkat kemajuan sosial politik dan ekonomi tiap negara isuisu ilmiah masalah anggaran dan pada ujungnya adalah mempertanyakan tingkat kepercayaan setiap negarapersoalan perubahan iklim sifatnya darurat krisis iklim laporan terakhir dari ratusan ilmuan yang tergabung dalam memperjelas bahwa kita perlu bertindak sekarang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca grk dalam tahun ke depan akan tetapi nampaknya respon pemerintah di setiap negara dalam menanggapi krisis iklim ini dianggap kurang memadaiperubahan iklim bukanlah mimpi buruk tetapi kenyataan yang harus dihadapi bersama dampak terjadinya perubahan iklim sudah bisa kita lihat dimanamana produksi pertanian yang menurun akibat ketidak pastian musim banjir dan kekeringan munculnya hama dan penyakit baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya dan merosotnya produksi perikanan karena berubahnya lautan dan rusaknya terumbu karang serta berbagai bencana yang sering kita lihat akhirakhir ini menurut badan penanganan bencana alam bnpb lebih bencana nasional yang terjadi di indonesia adalah akibat perubahan iklimpenurunan emisi grk adalah pekerjaan rumah besar yang perlu kita selesaikan bersamasama bukan hanya di tingkat nasional dan lokal tetapi juga internasional pemerintah indonesia sudah bekerja keras melakukan berbagai upaya penurunan emisi grk termasuk diantaranya adalah moratorium penundaan pemberian izin baru pengusahaan hutan alam pembanguan ekonomi rendah karbon dan pendirian badan restorasi gambutkementerian lingkungan hidup klhk dan bappenas adalah dua lembaga pemerintah yang selama ini menjadi dalam mengurus permasalahan yang terkait dengan perubahan iklim sementara kementerian keuangan mendukungnya dengan berbagai kebijakan pendanaan perubahan iklim yang diperlukan dari pemerintah saat ini hanyalah persoalan kepemimpinan dan tata kelola dalam perubahan iklim baik di tingkat pusat maupun di daerah di tingkat pusat mutlak diperlukan kekompakan antara kementerianlembaga kl yang banyak terlibat dalam perubahan iklim agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan kewenangan peran kementerian koordinator perekonomian dituntut jauh lebih besar lagi agar terjadi koordinasi yang sinergis efektif dan efisien antara kl yang terlibat dalam urunan emisi dan pembangunan rendah karbondi tingkat daerah juga diperlukan keserasian antara peran dan kewenangan gubernur bupati dan walikota serta dinas teknis terkait tolok ukur keberhasilan penanganan perubahan iklim adalah implementasi di daerah sehingga segala upaya dan dukungan teknologi pendanaan dan kapasitas penanganan perubahan iklim difokuskan di tingkat daerah bukan di pusat pemerintahanpemerintah tidak akan sanggup bekerja sendirian saja dan perlu bantuan para aktor di luar pemerintahan mereka adalah para pelaku bisnis lsm ilmuwan akademisi praktisi lapangan para pendidik pemuka masyarakat dan masyarakat itu sendiri seorang ekonom jepang menyampaikan argumennya bahwa besarnya emisi suatu negara berbanding lurus dengan jumlah populasi gdp dan jenis energi yang digunakan di negara tersebut makin tinggi populasi dan gdp suatu negara maka emisinya akan semakin tinggi apalagi bila energi yang digunakan bukan energi yang terbaharukan dan digunakan secara berlebihanboros tantangan terberat bagi indonesia adalah bagaimana emisi grk dapat diturunkan sebanyak mungkin namun dengan menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap tinggisolusi perubahan iklim bukanlah hanya wacana yang ramai diperdebatkan di ruang berpendingin udara ac di kotakota besar dan di hotelhotel mewah tetapi perlu dituangkan dalam aksi nyata di lapangan pemerintah dan sesungguhnya merupakan para pelaku utama yang dapat merubah keadaan pemahaman tentang perubahan iklim harus dilakukan lebih intensif serius dan diulang terus menerus oleh semua pihak agar dapat merubah tingkah laku dan pola hidup masyarakat yang boros energiktt perubahan iklim cop di katowice hanyalah salah satu sarana untuk mencari solusi perubahan iklim dunia tetapi kunci keberhasilannya tergantung pada kita masingmasing meminjam katakata ustadz a gymnastiar aa gym maka solusi yang paling pragmatis adalah m ulai dari diri sendiri ulai dari keluarga dan kerabat terdekat dan ulailah dari sekarangsemoga direktur eksekutif yayasan mitra hijau mantan negosiator delegasi ri untuk konferensi perubahan iklim
"Buka Jalan, Hutan Mangrove di Pariaman Terbabat. Hutan mangrove Sumatera Barat, merana. Sekitar satu kilometer hutan mangrove di kawasan lindung di Desa Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat, hancur. Perusakan ini buntut proyek pembukaan jalan yang menghubungkan Desa Ampalu sampai ke Padang Birik- birik, Kecamatan Pariaman Utara.Proyek jalan belakangan diketahui berasal dari dana pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Pariaman asal pemilihan (dapil) Pariaman Utara, dengan mulai pengerjaan Jumat (15/12/18).Yurdafi, mengklaim tanah untuk pembukaan lahan itu milik masyarakat. Dia menyebut, secara hukum adat batas tanah hingga pantai. Pembukaan lahan untuk jalan itu, katanya, keperluan masyarakat agar ada jalan. Dia menyebut, sudah mendapat izin kepala desa.“Kami sudah minta izin kepala desa secara lisan,” katanya saat ditemui di lokasi proyek.Kala ditanya soal kawasan itu hutan mangrove, yang dia tahu sejak dulu itu tanah ulayat tiga suku. Pengerjaan jalan mereka hentikan sementara karena tidak ingin timbul masalah.Meski demikian, dia bilang, pembukaan jalan terus lanjut karena kebutuhan masyarakat.Hendrick, Kepala Desa Simpang Apar, Pariaman, mengaku tidak tahu dengan pembukaan jalan baru yang merusak hutan mangrove. Dia baru tahu setelah ada laporan masyarakat, Sabtu (16/12/18). “Tidak ada permintaan izin dari masyarakat yang membuka lahan kepada kami di desa. Kami juga terkejut,” katanya. Dia mengatakan, pada 2019, memang ada rencana membuka jalan dari Simpang Ampalu menuju Simpang Apar. Rutenya, tak melalui hutan mangrove, tetapi di sekitar pantai dan melewati sawah warga.“Ini masih perencanaan. Kami akan sosialisasi dulu kepada warga yang tanahnya untuk jalan. Jika warga setuju, baru kita anggarkan tahun 2019.”Hendrick juga menyesalkan tindakan ini karena mangrove penting bagi kehidupan dan perlindungan warga pesisir pantai.Pembukaan hutan mangrove untuk pembangunan jalan wisata di Desa Apar, ini dipastikan belum mengantongi izin. “Hingga kini hutan bakau itu sudah dibabat menggunakan eskavator oleh masyarakat,” kata Rismen, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pariaman.Dia mengatakan, pemerintah daerah memang berencana membuka jalan lingkar wisata pantai yang menghubungkan Desa Ampalu sampai ke Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara.Namun, katanya, tanpa sepengetahuan dinas terkait, masyarakat telah terlebih dahulu melakukan pembabatan hutan bakau sejak beberapa hari terakhir menggunakan alat berat.“Jalur yang direncanakan sama sekali tidak sama dengan yang sudah dikerjakan oleh masyarakat ini. Karena itu Wali Kota Pariaman meminta pengerjaan dihentikan sementara waktu,” katanya.Awalnya, Ali Darman, anggota DPRD Kota Pariaman, sudah mengajukan dana pokok pikiran untuk pengerjaan jalan baru di kawasan itu.Meskipun demikian, katanya, anggota dewan itu belum koordinasi dengan dinas terkait soal pembangunan jalan baru ini.“Walaupun akan dibangun menggunakan dana pokok pikiran, harus ada perintah kerja dari Dinas Permukiman dan Perumahan Masyarakat Kota Pariaman,” katanya. Adrial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pariaman mengatakan, pada Selasa (18/12/18), DLH mengadakan pertemuan dengan dinas terkait soal perusakan kawasan lindung ini. “Dalam perkara ini tidak ada izin sama sekali kepada DLH,” katanya usai meninjau hutan mangrove.Dalam rencana tata ruang wilayah, hutan mangrove ini masuk kawasan lindung. “Kita akan adakan pertemuan dengan Bappeda dan unsur terkait.”Dia bilang, setidaknya kawasan mangrove yang terbabat sepanjang 800 meter sampai satu kilometer dengan prediksi sekitar 5.000 batang. Senin (17/12/18), Pemerintah Padang Pariaman diwakili Pol PP, Polres dan Kodim 0308 Pariaman sudah menghentikan proyek di kawasan konservasi ini dengan memasang garis polisi.Handrizal Fitri, Kasat Pol PP Pariaman mengatakan, penertiban karena perusakan hutan mangrove melanggar hukum meskipun kata mereka berada di tanah ulayat,” katanya.Dia bilang, akan terus mengawasi hingga perusakan hutan tak lanjut. Tomi Syamsuar, pegiat lingkungan di Kota Pariaman, mengatakan, mangrove di Desa Apar ini sekitar 10 hektar. Ia terletak di Desa Apar dan Ampalu. Status tanah nagari dengan kepemilikan meliputi empat desa yakni Apar, Mangguang, Ampalu dan Tanjuang Saba.Lahan berada di bawah wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetapi praktik di lapangan, ada beberapa masyarakat mengklaim itu lahan milik mereka.Lahan ini meliputi pantai, hutan pinus, talao (talago), mangrove dan ada konservasi penyu. Lahan berbatasan dengan laut, Sungai Muaro Mangguang, persawahan dan pemukiman warga.Kawasan mangrove sebelum 2010, sangat kritis karena ditebangi warga sekitar. Batang pohon untuk kayu bakar dan bangunan. Program rehabilitasi dan rekonstruksi mangrove masuk dan banyak bibit ditanam.Dia bilang, tak mudah menyadarkan masyarakat berhenti menebang mangrove dan meningkatkan kesadaran pohon ini penting bagi kehidupan. Sayangnya, kala kesadaran warga sudah terbangun, ada oknum masyarakat lain menghancurkan ribuan batang mangrove dalam beberapa hari.Dia menyesalkan tindakan ini karena sejak 2013, dia bersama tim pegiat lingkungan TDC Pariaman dan Pemerintah Pariaman, menanam mangrove. Hingga 2018, ada 30.000 bibit mangrove ditanam. Jumlah itu, katanya, bahkan lebih banyak kalau digabung dengan yang ditanam BUMN.Eni Kamal, Dosen Kelautan Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat menilai, pengetahuan masyarakat mengenai manfaat hutan mangrove di pesisir masih minim. Ia jadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.Hutan mangrove, katanya, memiliki manfaat cukup besar bagi vegetasi laut, di mana 75% kehidupan biota laut bermula di hutan mangrove seperti pembiakan.“Kalau hutan mangrove hilang, masyarakat sendiri yang rugi mau menangkap apa lagi di laut? Soalnya ikan sudah ilang karena vegetasi rusak.” Keterangan foto utama: Hutan mangrove di kawasan konservasi Desa Apar, Pariaman, hancur dibabat oleh beberapa oknum warga untuk bangun jalan. Foto: Vinolia/ Mongabay Indonesia","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",buka jalan hutan mangrove di pariaman terbabat hutan mangrove sumatera barat merana sekitar satu kilometer hutan mangrove di kawasan lindung di desa apar kota pariaman sumatera barat hancur perusakan ini buntut proyek pembukaan jalan yang menghubungkan desa ampalu sampai ke padang birik birik kecamatan pariaman utaraproyek jalan belakangan diketahui berasal dari dana pokok pikiran pokir salah satu anggota dprd kota pariaman asal pemilihan dapil pariaman utara dengan mulai pengerjaan jumat yurdafi mengklaim tanah untuk pembukaan lahan itu milik masyarakat dia menyebut secara hukum adat batas tanah hingga pantai pembukaan lahan untuk jalan itu katanya keperluan masyarakat agar ada jalan dia menyebut sudah mendapat izin kepala desakami sudah minta izin kepala desa secara lisan katanya saat ditemui di lokasi proyekkala ditanya soal kawasan itu hutan mangrove yang dia tahu sejak dulu itu tanah ulayat tiga suku pengerjaan jalan mereka hentikan sementara karena tidak ingin timbul masalahmeski demikian dia bilang pembukaan jalan terus lanjut karena kebutuhan masyarakathendrick kepala desa simpang apar pariaman mengaku tidak tahu dengan pembukaan jalan baru yang merusak hutan mangrove dia baru tahu setelah ada laporan masyarakat sabtu tidak ada permintaan izin dari masyarakat yang membuka lahan kepada kami di desa kami juga terkejut katanya dia mengatakan pada memang ada rencana membuka jalan dari simpang ampalu menuju simpang apar rutenya tak melalui hutan mangrove tetapi di sekitar pantai dan melewati sawah wargaini masih perencanaan kami akan sosialisasi dulu kepada warga yang tanahnya untuk jalan jika warga setuju baru kita anggarkan tahun hendrick juga menyesalkan tindakan ini karena mangrove penting bagi kehidupan dan perlindungan warga pesisir pantaipembukaan hutan mangrove untuk pembangunan jalan wisata di desa apar ini dipastikan belum mengantongi izin hingga kini hutan bakau itu sudah dibabat menggunakan eskavator oleh masyarakat kata rismen kepala dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan kota pariamandia mengatakan pemerintah daerah memang berencana membuka jalan lingkar wisata pantai yang menghubungkan desa ampalu sampai ke padang birikbirik kecamatan pariaman utaranamun katanya tanpa sepengetahuan dinas terkait masyarakat telah terlebih dahulu melakukan pembabatan hutan bakau sejak beberapa hari terakhir menggunakan alat beratjalur yang direncanakan sama sekali tidak sama dengan yang sudah dikerjakan oleh masyarakat ini karena itu wali kota pariaman meminta pengerjaan dihentikan sementara waktu katanyaawalnya ali darman anggota dprd kota pariaman sudah mengajukan dana pokok pikiran untuk pengerjaan jalan baru di kawasan itumeskipun demikian katanya anggota dewan itu belum koordinasi dengan dinas terkait soal pembangunan jalan baru iniwalaupun akan dibangun menggunakan dana pokok pikiran harus ada perintah kerja dari dinas permukiman dan perumahan masyarakat kota pariaman katanya adrial kepala dinas lingkungan hidup dlh kota pariaman mengatakan pada selasa dlh mengadakan pertemuan dengan dinas terkait soal perusakan kawasan lindung ini dalam perkara ini tidak ada izin sama sekali kepada dlh katanya usai meninjau hutan mangrovedalam rencana tata ruang wilayah hutan mangrove ini masuk kawasan lindung kita akan adakan pertemuan dengan bappeda dan unsur terkaitdia bilang setidaknya kawasan mangrove yang terbabat sepanjang meter sampai satu kilometer dengan prediksi sekitar batang senin pemerintah padang pariaman diwakili pol pp polres dan kodim pariaman sudah menghentikan proyek di kawasan konservasi ini dengan memasang garis polisihandrizal fitri kasat pol pp pariaman mengatakan penertiban karena perusakan hutan mangrove melanggar hukum meskipun kata mereka berada di tanah ulayat katanyadia bilang akan terus mengawasi hingga perusakan hutan tak lanjut tomi syamsuar pegiat lingkungan di kota pariaman mengatakan mangrove di desa apar ini sekitar hektar ia terletak di desa apar dan ampalu status tanah nagari dengan kepemilikan meliputi empat desa yakni apar mangguang ampalu dan tanjuang sabalahan berada di bawah wewenang kerapatan adat nagari kan tetapi praktik di lapangan ada beberapa masyarakat mengklaim itu lahan milik merekalahan ini meliputi pantai hutan pinus talao talago mangrove dan ada konservasi penyu lahan berbatasan dengan laut sungai muaro mangguang persawahan dan pemukiman wargakawasan mangrove sebelum sangat kritis karena ditebangi warga sekitar batang pohon untuk kayu bakar dan bangunan program rehabilitasi dan rekonstruksi mangrove masuk dan banyak bibit ditanamdia bilang tak mudah menyadarkan masyarakat berhenti menebang mangrove dan meningkatkan kesadaran pohon ini penting bagi kehidupan sayangnya kala kesadaran warga sudah terbangun ada oknum masyarakat lain menghancurkan ribuan batang mangrove dalam beberapa haridia menyesalkan tindakan ini karena sejak dia bersama tim pegiat lingkungan tdc pariaman dan pemerintah pariaman menanam mangrove hingga ada bibit mangrove ditanam jumlah itu katanya bahkan lebih banyak kalau digabung dengan yang ditanam bumneni kamal dosen kelautan universitas bung hatta padang sumatera barat menilai pengetahuan masyarakat mengenai manfaat hutan mangrove di pesisir masih minim ia jadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahhutan mangrove katanya memiliki manfaat cukup besar bagi vegetasi laut di mana kehidupan biota laut bermula di hutan mangrove seperti pembiakankalau hutan mangrove hilang masyarakat sendiri yang rugi mau menangkap apa lagi di laut soalnya ikan sudah ilang karena vegetasi rusak keterangan foto utama hutan mangrove di kawasan konservasi desa apar pariaman hancur dibabat oleh beberapa oknum warga untuk bangun jalan foto vinolia mongabay indonesia
"Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu dari Masa ke Masa (Bagian 3). Tumpang Pitu, di Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan. Di gunung itu bercokol perusahaan tambang emas, milik PT Merdeka Copper Gold Tbk (Merdeka).Warga banyak menolak karena khawatir lingkungan rusak, seperti sungai (sumber air) tercemar. Belum lagi, ancaman pada lahan tani kekurangan air bersih sampai potensi bencana.Bicara sejarah pertambangan emas di Tumpang Pitu, berkaitan dengan rencana tambang di Kabupaten Jember. Berawal dari kehadiran PT. Hakman Metalindo, di Meru Betiri 1995-1996.Kala itu, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mengeluarkan izin kuasa pertambangan (KP) untuk Hakman Group eksplorasi pertambangan di Kabupaten Jember dan Banyuwangi dengan luasan 62.586 hektar. Sebagian masuk ke Taman Nasional Meru Betiri.Eksplorasi ini, oleh perusahaan dari Australia bernama Golden Valley Mines N.L. Hakman Metalindo terdiri dari tiga anak perusahaan. , PT. Hakman Emas Metalindo (HEM) luas KP 5.386 hektar. , Hakman Platina Metalindo (HPLM) dengan 25.930 hektar dan Hakman Perak Metalindo (HPLM), 25.120 hektar.Dalam proses eksplorasi tahun 1995, ketiga perusahaan tersebut mengakibatkan kawasan hutan jati menjadi kering serta pembuangan limbah tambangnya (tailing) merusak ekosistem laut.Kehadiran Hakman Group membuat Jember dan Banyuwangi memanas dengan isu pertambangan emas. Medio 1998, isu sempat senyap karena ada tragedi ‘pembersihan’ dukun santet di Tapal Kuda. Peristiwa yang menelan korban lebih 200 orang ini berawal Februari 1998 di Banyuwangi, menyebar hingga Jember, Situbondo dan Bondowoso.Sebagian besar korban guru ngaji, dukun, dan orang-orang yang dianggap pintar. Peristiwa yang dikenal dengan pembantaian Banyuwangi 1998 ini merupakan pembantaian orang-orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam ( atau ).Saat marak pembantaian ini, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia. Di tengah hiruk pikuk gelombang reformasi, santet memuncak pada Agustus-September 1998 di Banyuwangi.Rosdi Bahtiar Martadi dari Banyuwangi Forum For Environmental Learning (BAFFEL) mengenang. Tahun 1998, katanya, banyak isu senyap karena heboh santet, termasuk pertambangan emas.Isu santet, katanya, menyita banyak perhatian publik bercampur dengan euforia reformasi. Mendekati akhir tahun 1999, isu pertambangan emas kembali menguat karena banyak menemukan emas sebesar kaleng biskuit.“Waktu itu, saya di rumah mandor karet di Sukamade. Dia bercerita banyak orang menemukan emas sebesar kaleng Khong Guan. Setelah saya lihat dan cek, ternyata itu bukan emas melainkan pirit. Isu penemuan ini membuat pembicaraan tentang pertambangan emas kembali menguat pada akhir 1999 setelah peristiwa santet dan reformasi,” ucap Rosdi.Setelah mendapat kepastian tentang kandungan mineral yang ada, sekitar pertengahan tahun 2000, Hakman Group mengajukan kontrak karya pertambangan kepada Pemerintah Jember dan Banyuwangi. Tak lama, Jember Metal dan Banyuwangi Mineral mengajukan izin prinsip KK untuk membuka pertambangan tembaga dan mineral ikutan di daerah sama.Keduanya, milik Jansen FP Adoe dan Yusuf Merukh. Yusuf Merukh merupakan konglomerat pemilik 20% saham Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Newmont Nusa Tenggara. Keduanya perusahaan yang menuai protes karena menimbulkan masalah lingkungan dan sosial karena menerapkan sistem pembuangan tailing ke laut.Pada 11 Juli 2000 berdasarkan surat No. 01.13/JM/VII/2000, Direktur Jember Metal mengajukan permohonan izin prinsip KK pertambangan tembaga dan ikutan, Generasi Otoda seluas 197.500 hektar kepada Bupati Jember.Pengusaha yang sama melakukan permohonan serupa lewat Banyuwangi Mineral dengan surat No.01.17/BM/VII/2000 pada 17 Juli 2000 seluas 15.000 hektar di Banyuwangi. Luas keseluruhan lahan yang dijadikan proyek eksploitasi tambang oleh Hakman Group meliputi 409.136 hektar. Wilayah yang akan ditambang meliputi Taman Nasional Meru Betiri, Cagar Alam Watangan Puger, Cagar Alam Curah Manis Sempolan, Hutan Lindung Baban Silosanen, lahan-lahan pertanian produktif serta pemukiman masyarakat.Nawiyanto, Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dalam penelitian tentang Konservasi Alam dan Satwa Liar di Besuki 1870-1970 ini, memiliki tiga kawasan taman nasional, yakni Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran. Ketiganya kelanjutan dari proyek konservasi yang dibangun masa kolonial Belanda guna menyelamatkan lingkungan alam dan keragaman hayati.Kawasan ini juga memiliki tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yakni KPH Banyuwangi Selatan, KPH Banyuwangi Barat dan Banyuwangi Utara. Keberadaannya berhubungan dengan mata air dan sungai-sungai, berujung pada keberlangsungan hidup pertanian karena bisa mempengaruhi ketahanan pangan lokal.Hal inilah yang menjadi dasar ekologis bagi Banyuwangi sebagai lumbung padi dan mempunyai andil besar dalam menopang ketahanan pangan nasional. Peran ini telah berlangsung sejak masa kerajaan tradisional Blambangan maupun masa kolonial.Kabar pertambangan emas di awal kemunculan hingga kini dinilai mengancam keberlanjutan Taman Nasional Meru Betiri. Karena lokasi mendekati batas-batas wilayah taman nasional.Pada 2006, terjadi tarik ulur antara Hakman dan Bupati Banyuwangi. Hakman mengirimkan surat keberatan atas penghentian izin eksplorasi kepada Bupati Banyuwangi.Ratna Ani Lestari, Bupati Banyuwangi membalas dengan surat nomor 545/513/429.002/2006 tertangggal 20 Maret 2006 berisi pemberitahuan, izin eksplorasi tembaga di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu telah berakhir.Sehari sebelum izin eksplorasi tembaga Hakman berakhir, 17 Januari 2006, PT Indo Multi Cipta (IMC)– nama lain PT. Indo Multi Niaga (IMN) membuat surat permohonan izin peninjauan bahan galian kepada Bupati Banyuwangi.Dirut IMC, Maya Miranda Ambarsari memperoleh izin lewat surat keterangan izin peninjauan (SKIP) tahun 2006. Atas nama Bupati Banyuwangi, SKIP ditandatangani Sekretaris Daerah Banyuwangi, Sudjiharto.Pada hari surat izin eksplorasi tembaga Hakman, berakhir pada 20 Maret 2006, IMC menulis surat permohonan izin penyelidikan umum di lokasi, Kecamatan Pesanggaran kepada Bupati Banyuwangi.Berselang tiga hari, 23 Maret 2006, Ratna Ani Lestari menerbitkan surat keputusan Bupati soal pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum kepada IMC, paling lama satu tahun.Pada 7 November 2006, IMN, melalui surat nomor 025/DM-IMN/XI/2006, mengajukan permohonan peningkatan kuasa pertambangan ke tahap eksplorasi. Surat ditanggapi Bupati Ratna dengan mengeluarkan surat berisi memberikan KP eksplorasi pada 16 Februari 2007 seluas 11.621,45 hektar. Ia mencakup Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jatim, hingga 2015.Selain Tumpang Pitu, seluas 1.700 hektar, konsesi IMN juga mencakup Katak, Candrian, Gunung Manis, Salakan, Gumuk Genderuwo, dan Rajeg Besi.Pada 5 Maret 2007, IMN mengajukan rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan di KPH Banyuwangi Selatan kepada Gubernur Jawa Timur. Pada tanggal sama, IMN juga mengajukan permohonan kegiatan eksplorasi tambang emas di kawasan hutan seluas sekitar 8.79,60 hektar, kepada Menteri Kehutanan.Rekomendasi IPKH untuk eksplorasi bijih emas dan mineral pengikut untuk IMN dikeluarkan Gubernur Jatim, Imam Utomo 6 Juli 2007. Surat dikirim ke Menteri Kehutanan.Pada 27 Juli 2007, Departemen Kehutanan mengeluarkan surat berisi persetujuan izin kegiatan eksplorasi tambang emas dan mineral pengikutnya di kawasan hutan produksi tetap dan hutan lindung seluas 1.987,80 hektar untuk IMN, di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani Yetti Rusli.Pada jeda Juli-Oktober 2007, IMN melakukan sosialisasi Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di Pemkab Banyuwangi didominasi kehadiran birokrasi.Audiensi dan paparan awal terkait rencana penambangan emas di Tumpang Pitu oleh IMN beserta Komisi C dan D DPRD Banyuwangi pada 8 Oktober 2007.Sehari setelah itu, 9 Oktober 2007, DPRD Banyuwangi mengeluarkan surat rekomendasi soal peningkatan status eksplorasi menjadi eksploitasi tambang emas di Tumpang Pitu ditandatangani Achmad Wahyudi. Surat ini dikirimkan kepada Menhut, Gubernur Jatim dan Bupati Banyuwangi.Menurut Rosdi, proses surat keluar dinilai cacat hukum karena tak melalui mekanisme rapat paripurna di DPRD Kabupaten Banyuwangi.Gubernur Jatim, Imam Utomo, juga mengeluarkan rekomendasi izin eksplorasi IMN di Tumpang Pitu dengan menandatangani surat bernomor 522/7150/021/2007.Keputusan Imam Utomo, katanya, dianggap menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jatim 2002. Dalam RTRW ini menyatakan, Gunung Tumpang Pitu merupakan kawasan lindung mutlak dengan kategori hutan lindung bagi masyarakat Pesanggaran.Pada 5 Februari 2008, di Sekretarit PMII Cabang Banyuwangi, sekelompok organisasi mahasiswa dan masyarakat di Banyuwangi membentuk Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (AMMPeL). Mereka terdiri dari GMNI, HMI, PMII, BEM Untag Banyuwangi, BEM Uniba, BEM STIB, BEM STAIDA, BEM Ibrahimy, Kappala Indonesia dan Derajad.Dua hari setelah dibentuk, mereka aksi di Kantor Bupati Banyuwangi dengan tuntutan mendesak dialog terkait permasalahan pertambangan di Tumpang Pitu dengan Bupati Ratna Ani Lestari.Koalisi tolak tambang ini mendesak DPRD mencabut surat izin eksploitasi tambang emas yang dinilai cacat hukum karena tak melalui prosedur.Pengesahan dokumen Amdal IMN oleh Tim Amdal Jatim pada 26 Mei 2008, mendapatkan reaksi keras dari berbagai kelompok mahasiswa, aktivis lingkungan, petani, nelayan, dan LSM di Banyuwangi. Sosialisasi Amdal dan paparan studi kepayakan pada 8 September 2008 bertempat di Aula PTP XII Sungai Lembu, Kecamatan Pesanggaran.Pada 14 Agustus 2008, gabungan dari 19 organisasi rakyat yang akan menerima dampak terkait penambangan emas di Tumpang Pitu, dengar pendapat dengan DPRD Banyuwangi (lintas komisi). dipimpin Wakil ketua DPRD, Eko Sukartono.Kesepakatannya, atas nama DPRD, dalam waktu seminggu setelah , akan menggelar rapat paripurna meninjau kembali atau mencabut surat rekomendasi peningkatan status eksplorasi menjadi eksploitasi tambang emas di Tumpang Pitu.Tepat seminggu setelah hearing, pada 21 Agustus 2008, sekitar 200 perwakilan nelayan, petani dan gabungan elemen LSM mendatangani DPRD Banyuwangi, menagih janji mencabut surat rekomendasi yang keluar dengan prosedur tal wajar. Rapat dipimpin oleh Wahyudi.Akhirnya, hasil rapat dituangkan dalam berita acara berisi merekomendasi ke pimpinan DPRD Banyuwangi untuk mencabut surat rekomendasi itu.Aksi tak hanya oleh kelompok kontra tambang juga pendukung pertambangan emas di Banyuwangi. Pada 24 November 2008, masyarakat Banyuwangi tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Investasi Banyuwangi (AMPIBI) aksi di DPRD Banyuwangi dengan koordinator Agus Tarmidzi, Kepala Desa Wonosobo.Aksi yang didukung Laskar Merah Putih Banyuwangi ini mempersoalkan tentang pencabutan rekomendasi peningkatan status IMN dari eksplorasi ke eksploitasi.Sejak eksplorasi pertama, 20 September 2007-29 Februari 2012, IMN sudah mengebor 367 titik dengan kedalaman total 116.495 meter. Terdiri atas 16 titik sedalam 4.172 meter dikerjakan Hakman Platina Metalindo dan IMN 351 titik kedalaman 112.322 meter.Dalam periode 2009-2010 mulai marak penambangan liar oleh masyarakat sekitar tambang dan dari luar Banyuwangi. Tahun 2010, seiring UU Pertambangan Mineral dan Batubara, KP eksploitasi IMN disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.IMN mengantongi kuasa pertambangan eksplorasi emas 11.621,45 hektar di Blok Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran dari Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 Ratna. Perusahaan juga mendapat persetujuan IUP operasi produksi dari Bupati Banyuwangi tertanggal 25 Januari 2010 seluas 4.998 hektar selama 20 tahun.Kuasa pertambangan IMN ini masuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perhutani Banyuwangi Selatan.Sejak 2007, IMN empat kali perpanjangan eksplorasi dari Menteri Kehutanan. SK Menhut terakhir kali terbit 3 Juli 2012 yang memberi izin perusahaan itu eksplorasi 1.987,80 hektar di kawasan hutan hingga 3 Juli 2014.Pada 21 Oktober 2010, terjadi pergantian Bupati Banyuwangi, dari Ratna Ani Lestari ke Abdullah Azwar Anas. Menjelang 1 tahun kepemimpinannya sebagai Bupati Banyuwangi, pada 5 September 2011, Abdullah Azwar Anas melakukan perombakan struktur birokrasi Pemerintahan Daerah Banyuwangi. Selain mengganti pimpinan bagian atau dinas, ia juga melakukan penggabungan beberapa dinas dan membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yakni OPD Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan.Pada 2 Juli 2012, IMN mengirimkan surat kepada Bupati Banyuwangi perihal permohonan pengalihan IUP kepada Bumi Suksesindo. Pada 11 Juli 2012, terbitlah Surat Keputusan Bupati Banyuwangi soal persetujuan IUP Eksplorasi kepada Bumi Suksesindo (BSI), jangka waktu sampai 25 Januari 2014.Delapan hari setelah penerbitan surat itu, tepatnya, 19 Juli 2012, ada pertemuan tertutup antara Bupati dengan IMN di kantor Bupati Banyuwangi. Mereka membahas soal pergantian IMN kepada PT Bumi Indotama atau BSI.Semua pekerja IMN dirumahkan sementara waktu, dengan janji direkrut kembali setelah Bumi Suksesindo, beroperasi.Pada 17 September 2012, BSI mengirimkan surat dengan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham BSI. Menjawab surat itu, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, menerbitkan dua surat keputusan pada 28 September 2012., Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang perubahan keputusan Bupati Banyuwangi sebelumnya mengenai persetujuan IUP operasi produksi kepada BSI., Surat Keputusan Bupati mengenai perubahan keputusan Bupati Banyuwangi soal persetujuan IUP eksplorasi BSI.Pada 10 Oktober 2012, Bupati Abdullah Azwar Anas mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas 9.743,28 hektar terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, menjadi hutan produksi tetap.Atas pengajuan ini, Menteri Kehutanan saat itu dijabat Zulkifli Hasan hanya mengabulkan sekitar 1.942 hektar. Dia mengeluarkan surat keputusan tertanggal 19 November 2013, soal perubahan fungsi antarfungsi pokok kawasan hutan dari lindung jadi HPT.Rosdi menilai, keputusan mengajukan perubahan fungsi kawasan ini untuk memuluskan pertambangan. Pasalnya, dari 1.942 hektar yang dikabulkan itu konsesi pertambangan emas BSI.UU Kehutanan, katanya, melarang tambang terbuka () di hutan lindung. Larangan ini, katanya, disiasati penguasa dan korporasi dengan melakukan sejumlah langkah menurunkan status hutan lindung Gunung Tumpang Pitu. Jika Tumpang Pitu masih hutan lindung, katanya, rencana penambangan emas terganjal. “Karena ada larangan dalam UU Kehutanan.”Jadi, katanya, dengan tujuan memuluskan rencana penambangan emas, status hutan lindung Gunung Tumpang Pitu diturunkan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, ketika dikonfirmasi terkait alih fungsi hutan lindung ini bilang, bukan masuk domain kebijakannya. Katanya, alih fungsi ada ketentuan dan syarat harus dipenuhi.Kementerian Kehutanan, katanya, mempunyai ketentuan mengenai apa saja yang bisa dialihkan. Jika tak sesuai, tak bisa jalan. Bahkan, katanya, sekarang terkait hal itu sudah ada penggantian lahan.“Saya tak hapal teknis soal penggantian lahan. Itu sudah disampaikan perusahaan. Kewenangan lahan ada di Kementerian Kehutanan”, katanya. BSI, Bambang Wijanarko, kepada , mengatakan, soal IPPKH Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) seluas 994 hektar, BSI telah memberikan lahan kompensasi hampir 2.000 hektar di dua lokasi. Yakni, Bondowoso (600 hektar) dan Sukabumi 1.300 hektar.Bambang menegaskan, BSI bagian dari Merdeka yang sudah di Bursa Efek Indonesia. Sebagai anak perusahaan publik, BSI senantiasa patuh dan mengikuti aturan. Perusahaan juga sudah peroleh status (CnC).Proses pengalihan IUP) dari IMN ke BSI sempat menimbulkan permasalahan. Pasalnya, Interpide Mines Ltd, perusahaan Australia yang dulu bekerjasama dengan IMN, menggugat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas ke PTUN Surabaya.Gugatan tertanggal 14 Maret 2013 itu, menuntut pencabutan IUP eksplorasi dan produksi BSI. Intrepid, selama ini merasa dirugikan dalam eksplorasi tambang Tujuh Bukit, Banyuwangi ini.Dalam proyek itu, Interpid IMN, telah bekerjasama dengan Intrepid Mines Ltd dengan kepemilikan saham 80%. Namun tanpa sepengetahuan Intrepid, IMN menjual IUP ke BSI.Keputusan Bupati Banyuwangi memberikan persetujuan pengalihan IUP eksplorasi dan operasi, dinilai cacat hukum. Dalam UU Minerba Pasal 93 ayat 1 disebutkan pemegang IUP tak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.Keputusan Bupati Banyuwangi cacat hukum termasuk kebijakan yang memberikan persetujuan perubahan susunan kepemilikan saham.Dimana dalam surat keputusan tertanggal 6 Desember 2012, memberikan kepemilikan saham kepada BSI 100%: saham PT Afa Sukesindo 5% dan PT Merdeka Serasi Jaya (MSJ) 95%. MSJ memberikan saham 10% kepada Pemda Banyuwangi.Masalah muncul pertama kali karena ada tumpang tindih (sengketa) kepemilikan saham perusahaan di IMN. Awalnya, IMN menjalin kerjasama dengan mitra asal Australia, Intrepid Mines Limited. Intrepid bertindak sebagai penyandang dana dari seluruh operasional perusahaan.Ia dijanjikan keuntungan hingga 80% dari produksi IMN. Saat kerjasama diteken, UU belum membolehkan perusahaan asing memiliki saham di perusahaan kuasa pertambangan, hingga disepakati membentuk perusahaan modal asing (PMA).Tahun 2009, pemerintah menetapkan UU Minerba mengizinkan perusahaan asing menanamkan modal langsung dalam perusahaan pemegang IUP. Keduanya sepakat membentuk struktur perusahaan baru sesuai kesepakatan sebelumnya. Selama kerjasama, Intrepid mengklaim telah menggolontorkan dana hingga AU$100 juta untuk proyek IMN.Dalam sidang perdana gugatan Intrepid Mines Ltd kepada Bupati Banyuwangi, di PTUN Surabaya 3 April 2013, Intrepid Mines selaku penggugat tak bisa menunjukkan izin pendirian PMA, sebagai syarat berinvestasi di Indonesia.Dalam dokumen Humas Pemkab Banyuwangi, pada sidang perdana itu, Pemkab Banyuwangi mengirimkan Kabag Hukum Pemerintahan, Yudi Pramono beserta Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu, Abdul Kadir.Dalam sidang perdana ini masih pencocokan dokumen resmi terkait materi gugatan antara penggugat dan tergugat.Yudi mengatakan, Pemkab Banyuwangi sebenarnya tak melanggar apapun seperti tuduhan Intrepid. Ia bukan mengalihkan, katanya, tetapi menyetujui permintaan pengalihan IMN.Gugatan ini dinilai salah alamat karena Pemkab Banyuwangi tak memiliki urusan dan keterkaitan dengan perusahaan Intrepid. Menurut dia, sidang seharusnya di arbitrase internasional karena terkait persaingan usaha internasional.Pada 12 September 2013, PTUN Surabaya menolak gugatan Intrepid Mines. Putusan itu sekaligus menegaskan jika kedua SK Bupati tak melanggar hukum.Intrepid tetap bersikukuh gugatan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Minerba. Hal ini dipertegas penasehat hukum Intrepid Mines, Hari Ponto.Dia mengatakan, tindakan Bupati Banyuwangi melanggar Pasal UU Minerba. Dalam Pasal disebutkan jika pemegang IUP dan IUPK tak boleh memindahkan ke pihak lain, terlebih lebih 50%.Setelah kalah di PTUN Surabaya, Intrepid Mines resmi mendaftarkan gugatan ke arbitrase Singapura atas dugaan ingkar janji IMN terkait proyek tambang Tujuh Bukit,.Dalam gugatan, perusahaan ini meminta panel arbitrase memutuskan IMN melanggar Alliance Agreement karena tak melaksanakan kewajiban tertera dalam perjanjian.Atas pelanggaran itu, hak Intrepid atas 80% tambang Tumpang Pitu terancam hilang dan sangat dirugikan.Buntut gugatan itu, semua pihak yang mengklaim berhak atas Tumpang Pitu berdasarkan pengalihan saham dan pengalihan IUP dari IMN, harus menghentikan semua rencana karena status hukum dalam proses.Jika menang, IMN wajib memberikan 80% atas tambang Tumpang Pitu. IMN juga wajib mengurus segala perizinan dan persetujuan pemerintah untuk mengkonversi status IMN menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA). Persetujuan ini keluar dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk rekomendasi Bupati Banyuwangi dan KESDM.Pada 19 Februari 2014, perusahaan Australia, ini mengumumkan telah mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa kepemilikan saham di tambang emas dan tembaga Tujuh Bukit, Tumpang Pitu,Intrepid bersedia melepas 80% pemilikan saham. Sebagai ganti, mereka mendapat US$ 80 juta dalam bentuk tunai. Pada website resmi Intrepid, pemimpin Intrepid, Ian McMaster, menyatakan, dalam perjanjian penyelesaian itu, perusahaan sepakat mengakhiri semua proses gugatan dan sengketa atas proyek Tujuh Bukit yang tengah diajukan.Kesepakatan itu dimediasi Provident Capital dan Saratoga Capital atas nama para pihak bersengketa. Kesepakatan penyelesaian akan dimintakan persetujuan dalam rapat pemegang saham.Dengan pengumuman itu, konflik panas tambang emas antara Intrepid Mines, BSI dan Pemkab Banyuwangi, berakhir. Kedua perusahaan mengisyaratkan, tak ada lagi polemik izin pertambangan di Tumpang Pitu, Desa Sumberagung.Dengan keputusan itu, seluruh gugatan dianggap gugur. Kesepakatan keluar, menetapkan BSI melalui Merdeka Serasi Jaya sebagai pengelola tambang emas. ***Awal Maret 2014, Bupati Banyuwangi, Abdullah Anas, mengumumkan, Pemerintah Banyuwangi mendapatkan 10% dari tambang emas Tumpang Pitu.Pembagian keuntungan, tanpa harus menyetor modal alias saham kosong, ini diharapkan bermanfaat demi generasi Banyuwangi.Sebenarnya sejak akhir 2011, Anas mengajukan permintaan saham 20%. Yang disepakati, BSI 10% sebesar Rp7 triliun dari BSI. Menurut Anas, 10% ini pertama kali di Indonesia. Dengan , kedudukan Pemkab Banyuwangi sejajar dengan BSI melalui MSJ yang melakukan eksploitasi emas di Tumpang Pitu. Namun saham itu akan diambil setelah gelaran (IPO).Kala diambil sebelumnya, kata Anas, nilai jadi rendah. Kebijakan baru, saham sebelum IPO akan lebih murah. Kebanyakan kasus di Indonesia, Pemda setelah mendapat konsesi akan langsung mengambil kas di depan.Untuk Banyuwangi, Anas ingin menunggu setelah IPO agar bisa berlipat setelah produksi, Hasilnya, bisa dinikmati dalam jangka panjang bahkan, sampai dia sudah tak menjabat Bupati Banyuwangi. “Akan sangat bermanfaat untuk pembangunan.”Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara, menyatakan, diberikan setelah eksploitasi. Selama ini, baru pengeluaran dana tanggung jawab sosial.“Semua akan masuk kas daerah. Pendapatan sangat mungkin sekali kesejahteraan masyarakat seperti membangun dan perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta hal-hal yang bermanfaat dan membangun Banyuwangi,” katanya. Gelaran penawaran saham kepada publik melalui IPO oleh perusahaan tambang Merdeka dilaksanakan Mei 2015. Jumlah saham ditawarkan 874.363.644 saham baru atau 21,7% dengan rentang harga Rp1.800–Rp2.100 per saham.Seluruh dana itu, tersalurkan ke entitas anak usaha, yaitu BSI dengan saham 99,9% Merdeka. Dana ini selanjutnya untuk belanja modal 50%, pelunasan utang 40% dan modal kerja 10%. Dalam website Merdeka, setelah gelaran IPO, untuk Pemkab Banyuwangi turun 6,4%.Bambang Wijanarko menjelaskan, setelah Merdeka IPO, seluruh saham awal terdilusi, termasuk kepemilikan Pemkab Banyuwangi berkurang jadi 6,4%. Secara nilai, saham Pemkab Banyuwangi di Merdeka setelah IPO naik dari Rp14 miliar jadi Rp500 miliar.Dua anak usaha Merdeka, BSI punya izin 4.998 hektar dan PT. Damai Suksesindo 6.623 hektar.Dalam dokumen sesuai standar JORC Code (sistem klasifikasi sumber daya mineral yang diterima dunia internasional) disebutkan, di bawah lapisan oksida tambang Tumpang Pitu terkandung sumber daya tembaga 19,28 miliar pound.Jumlah itu, jauh lebih besar ketimbang kandungan tembaga di tambang Batu Hijau dan Elang Dodo Newmont hanya 6,3 miliar pound. Kandungan emas di tambang Merdeka diyakini lebih besar, sebanyak 28 juta Oz, Newmont 9,3 juta Oz.Melimpahnya kekayaan terpendam di Tumpang Pitu ini lantaran area itu bagian busur magmatik Sunda ­Banda. Area itu memiliki variasi tipe mineral dominan, seperti disebutkan dalam dokumen “” yang disusun H&SC.Pemegang mayoritas saham Merdeka adalah PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) dan PT. Provident Capital Indonesia. Dua perusahaan investasi ini didirikan Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya. Presiden komisaris Merdeka adalah Purnawirawan Jenderal (TNI) AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intilejen Negara (BIN). Sang anak, Rony N. Hendropriyono juga tertera dalam jajaran direksi, menjabat sebagai direktur yang membidangi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup serta hubungan komunitas.Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid yang akrab dipanggil Yenny Wahid juga masuk dalam jajaran Merdeka. Putri kedua mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) dan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (alm) ini duduk di kursi dewan komisaris bersama A.M. Hendropriyono, Edwin Soeryadjaya dan Garibaldi “Boy” Thohir.Edwin adalah pendiri Grup Saratoga sedangkan Boy adalah pendiri Adaro. Masuknya nama Yenny Wahid dinilai berkaitan dengan lokasi pertambangan Merdeka di Jatim, basis utama Nahdatul Ulama. Belakangan Yenny, mengundurkan diri.Dalam keterangan pers Sabtu (23/5/15), Yenny menerangkan pada 2014, Edwin Soeryadjaya dan Boy Thohir meminta membantu mengelola konsesi tambang emas yang sudah berizin.Yenny bilang, keluarga Soeryadjaya dan Gus Dur, sudah lama berhubungan baik, sejak ayah Edwin, William Soeryadjaya, dan Gus Dur bersama-sama mendirikan Bank Nusumma pada 90-an.Pertimbangan lain, katanya, reputasi Edwin dan Boy Thohir sebagai pengusaha profesional dan taat aturan. Yenny mengajukan sejumlah syarat, antara lain perusahaan tak akan merusak lingkungan dan tak merugikan masyarakat.Pertimbangan lain Yenny, Merdeka akan atau IPO. Jadi, saham Merdeka bisa dimiliki siapapun setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia.Masyarakat luas bisa berpartisipasi menjadi pemegang saham dari perusahaan dan bersama dengan pemerintah, mengontrol serta mengawasi. Menurut Yenny, perusahaan wajib beroperasi sesuai aturan, terlebih dahulu mendapatkan Amdal maupun izin-izin teknis lain.Data-data harus transparan dan dapat diakses pemegang saham. Dia bilang, akan mundur bila kemudian hari Merdeka melanggar kesepakatan, lalai, dan mengakibatkan kerugian di masyarakat.Jumat (27/11/ 15), tepat dua hari setelah kerusuhan di tambang emas BSI, Yenny menyatakan telah mengundurkan diri dari jajaran Merdeka.Pernyataan ini jawaban atas pertanyaan di twitter yang muncul terkait pendapatnya mengenai kerusuhan di pertambangan emas Tumpang Pitu.Lewat akun twitter, Yenny bilang sudah mundur bahkan jauh sebelum kerusuhan terjadi. Selain alasan lebih fokus mengurus Yayasan Wahid Institute, Yenny tak menjelaskan detil kemunduran dari Merdeka. Pada 16 Februari 2016, KESDM memasukkan proyek tambang emas dan mineral Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, kelolaan BSI sebagai obyek vital nasional.Dengan penetapan obyek vital nasional, tambang Tumpang Pitu dalam perlindungan negara. Polisi dan aparat penegak hukum mengamankan proyek ini karena dinilai memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional.Setelah itu, pada 27 April 2016, dilakukan peledakan perdana di area pertambangan Tumpang Pitu menggunakan dinamit. Sesuai aturan, diperkirakan jarak antara lokasi peledakan dan permukiman sekitar tiga kilometer.Proses peledakan perdana diawasi pengawas Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, Jatim, kepolisian, sampai Angkatan Laut.Peledakan ini diwarnai aksi dua aktivis lingkungan dari BaFFEL. Mereka membentangkan poster di pinggir dekat jalan masuk tambang Tumpang Pitu.Poster itu berbunyi, “Menghitung Mundur Kehancuran Banyuwangi. Peledakan Perdana Ekologi Banyuwangi.” HabisBagian 1: Bagian 2:","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",fokus liputan tambang emas tumpang pitu dari masa ke masa bagian tumpang pitu di banyuwangi jawa timur kini menjadi sorotan di gunung itu bercokol perusahaan tambang emas milik pt merdeka copper gold tbk merdekawarga banyak menolak karena khawatir lingkungan rusak seperti sungai sumber air tercemar belum lagi ancaman pada lahan tani kekurangan air bersih sampai potensi bencanabicara sejarah pertambangan emas di tumpang pitu berkaitan dengan rencana tambang di kabupaten jember berawal dari kehadiran pt hakman metalindo di meru betiri kala itu departemen energi dan sumberdaya mineral esdm mengeluarkan izin kuasa pertambangan kp untuk hakman group eksplorasi pertambangan di kabupaten jember dan banyuwangi dengan luasan hektar sebagian masuk ke taman nasional meru betirieksplorasi ini oleh perusahaan dari australia bernama golden valley mines nl hakman metalindo terdiri dari tiga anak perusahaan pt hakman emas metalindo hem luas kp hektar hakman platina metalindo hplm dengan hektar dan hakman perak metalindo hplm hektardalam proses eksplorasi tahun ketiga perusahaan tersebut mengakibatkan kawasan hutan jati menjadi kering serta pembuangan limbah tambangnya tailing merusak ekosistem lautkehadiran hakman group membuat jember dan banyuwangi memanas dengan isu pertambangan emas medio isu sempat senyap karena ada tragedi pembersihan dukun santet di tapal kuda peristiwa yang menelan korban lebih orang ini berawal februari di banyuwangi menyebar hingga jember situbondo dan bondowososebagian besar korban guru ngaji dukun dan orangorang yang dianggap pintar peristiwa yang dikenal dengan pembantaian banyuwangi ini merupakan pembantaian orangorang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam atau saat marak pembantaian ini pada mei presiden soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia di tengah hiruk pikuk gelombang reformasi santet memuncak pada agustusseptember di banyuwangirosdi bahtiar martadi dari banyuwangi forum for environmental learning baffel mengenang tahun katanya banyak isu senyap karena heboh santet termasuk pertambangan emasisu santet katanya menyita banyak perhatian publik bercampur dengan euforia reformasi mendekati akhir tahun isu pertambangan emas kembali menguat karena banyak menemukan emas sebesar kaleng biskuitwaktu itu saya di rumah mandor karet di sukamade dia bercerita banyak orang menemukan emas sebesar kaleng khong guan setelah saya lihat dan cek ternyata itu bukan emas melainkan pirit isu penemuan ini membuat pembicaraan tentang pertambangan emas kembali menguat pada akhir setelah peristiwa santet dan reformasi ucap rosdisetelah mendapat kepastian tentang kandungan mineral yang ada sekitar pertengahan tahun hakman group mengajukan kontrak karya pertambangan kepada pemerintah jember dan banyuwangi tak lama jember metal dan banyuwangi mineral mengajukan izin prinsip kk untuk membuka pertambangan tembaga dan mineral ikutan di daerah samakeduanya milik jansen fp adoe dan yusuf merukh yusuf merukh merupakan konglomerat pemilik saham newmont minahasa raya nmr dan newmont nusa tenggara keduanya perusahaan yang menuai protes karena menimbulkan masalah lingkungan dan sosial karena menerapkan sistem pembuangan tailing ke lautpada juli berdasarkan surat no jmvii direktur jember metal mengajukan permohonan izin prinsip kk pertambangan tembaga dan ikutan generasi otoda seluas hektar kepada bupati jemberpengusaha yang sama melakukan permohonan serupa lewat banyuwangi mineral dengan surat nobmvii pada juli seluas hektar di banyuwangi luas keseluruhan lahan yang dijadikan proyek eksploitasi tambang oleh hakman group meliputi hektar wilayah yang akan ditambang meliputi taman nasional meru betiri cagar alam watangan puger cagar alam curah manis sempolan hutan lindung baban silosanen lahanlahan pertanian produktif serta pemukiman masyarakatnawiyanto dosen ilmu sejarah fakultas ilmu budaya universitas jember dalam penelitian tentang konservasi alam dan satwa liar di besuki ini memiliki tiga kawasan taman nasional yakni taman nasional meru betiri taman nasional alas purwo dan baluran ketiganya kelanjutan dari proyek konservasi yang dibangun masa kolonial belanda guna menyelamatkan lingkungan alam dan keragaman hayatikawasan ini juga memiliki tiga kesatuan pemangkuan hutan kph yakni kph banyuwangi selatan kph banyuwangi barat dan banyuwangi utara keberadaannya berhubungan dengan mata air dan sungaisungai berujung pada keberlangsungan hidup pertanian karena bisa mempengaruhi ketahanan pangan lokalhal inilah yang menjadi dasar ekologis bagi banyuwangi sebagai lumbung padi dan mempunyai andil besar dalam menopang ketahanan pangan nasional peran ini telah berlangsung sejak masa kerajaan tradisional blambangan maupun masa kolonialkabar pertambangan emas di awal kemunculan hingga kini dinilai mengancam keberlanjutan taman nasional meru betiri karena lokasi mendekati batasbatas wilayah taman nasionalpada terjadi tarik ulur antara hakman dan bupati banyuwangi hakman mengirimkan surat keberatan atas penghentian izin eksplorasi kepada bupati banyuwangiratna ani lestari bupati banyuwangi membalas dengan surat nomor tertangggal maret berisi pemberitahuan izin eksplorasi tembaga di hutan lindung gunung tumpang pitu telah berakhirsehari sebelum izin eksplorasi tembaga hakman berakhir januari pt indo multi cipta imc nama lain pt indo multi niaga imn membuat surat permohonan izin peninjauan bahan galian kepada bupati banyuwangidirut imc maya miranda ambarsari memperoleh izin lewat surat keterangan izin peninjauan skip tahun atas nama bupati banyuwangi skip ditandatangani sekretaris daerah banyuwangi sudjihartopada hari surat izin eksplorasi tembaga hakman berakhir pada maret imc menulis surat permohonan izin penyelidikan umum di lokasi kecamatan pesanggaran kepada bupati banyuwangiberselang tiga hari maret ratna ani lestari menerbitkan surat keputusan bupati soal pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum kepada imc paling lama satu tahunpada november imn melalui surat nomor dmimnxi mengajukan permohonan peningkatan kuasa pertambangan ke tahap eksplorasi surat ditanggapi bupati ratna dengan mengeluarkan surat berisi memberikan kp eksplorasi pada februari seluas hektar ia mencakup desa sumberagung kecamatan pesanggaran banyuwangi jatim hingga selain tumpang pitu seluas hektar konsesi imn juga mencakup katak candrian gunung manis salakan gumuk genderuwo dan rajeg besipada maret imn mengajukan rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan di kph banyuwangi selatan kepada gubernur jawa timur pada tanggal sama imn juga mengajukan permohonan kegiatan eksplorasi tambang emas di kawasan hutan seluas sekitar hektar kepada menteri kehutananrekomendasi ipkh untuk eksplorasi bijih emas dan mineral pengikut untuk imn dikeluarkan gubernur jatim imam utomo juli surat dikirim ke menteri kehutananpada juli departemen kehutanan mengeluarkan surat berisi persetujuan izin kegiatan eksplorasi tambang emas dan mineral pengikutnya di kawasan hutan produksi tetap dan hutan lindung seluas hektar untuk imn di kabupaten banyuwangi ditandatangani yetti ruslipada jeda julioktober imn melakukan sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan amdal di pemkab banyuwangi didominasi kehadiran birokrasiaudiensi dan paparan awal terkait rencana penambangan emas di tumpang pitu oleh imn beserta komisi c dan d dprd banyuwangi pada oktober sehari setelah itu oktober dprd banyuwangi mengeluarkan surat rekomendasi soal peningkatan status eksplorasi menjadi eksploitasi tambang emas di tumpang pitu ditandatangani achmad wahyudi surat ini dikirimkan kepada menhut gubernur jatim dan bupati banyuwangimenurut rosdi proses surat keluar dinilai cacat hukum karena tak melalui mekanisme rapat paripurna di dprd kabupaten banyuwangigubernur jatim imam utomo juga mengeluarkan rekomendasi izin eksplorasi imn di tumpang pitu dengan menandatangani surat bernomor keputusan imam utomo katanya dianggap menyalahi rencana tata ruang wilayah rtrw jatim dalam rtrw ini menyatakan gunung tumpang pitu merupakan kawasan lindung mutlak dengan kategori hutan lindung bagi masyarakat pesanggaranpada februari di sekretarit pmii cabang banyuwangi sekelompok organisasi mahasiswa dan masyarakat di banyuwangi membentuk aliansi mahasiswa dan masyarakat peduli lingkungan ammpel mereka terdiri dari gmni hmi pmii bem untag banyuwangi bem uniba bem stib bem staida bem ibrahimy kappala indonesia dan derajaddua hari setelah dibentuk mereka aksi di kantor bupati banyuwangi dengan tuntutan mendesak dialog terkait permasalahan pertambangan di tumpang pitu dengan bupati ratna ani lestarikoalisi tolak tambang ini mendesak dprd mencabut surat izin eksploitasi tambang emas yang dinilai cacat hukum karena tak melalui prosedurpengesahan dokumen amdal imn oleh tim amdal jatim pada mei mendapatkan reaksi keras dari berbagai kelompok mahasiswa aktivis lingkungan petani nelayan dan lsm di banyuwangi sosialisasi amdal dan paparan studi kepayakan pada september bertempat di aula ptp xii sungai lembu kecamatan pesanggaranpada agustus gabungan dari organisasi rakyat yang akan menerima dampak terkait penambangan emas di tumpang pitu dengar pendapat dengan dprd banyuwangi lintas komisi dipimpin wakil ketua dprd eko sukartonokesepakatannya atas nama dprd dalam waktu seminggu setelah akan menggelar rapat paripurna meninjau kembali atau mencabut surat rekomendasi peningkatan status eksplorasi menjadi eksploitasi tambang emas di tumpang pitutepat seminggu setelah hearing pada agustus sekitar perwakilan nelayan petani dan gabungan elemen lsm mendatangani dprd banyuwangi menagih janji mencabut surat rekomendasi yang keluar dengan prosedur tal wajar rapat dipimpin oleh wahyudiakhirnya hasil rapat dituangkan dalam berita acara berisi merekomendasi ke pimpinan dprd banyuwangi untuk mencabut surat rekomendasi ituaksi tak hanya oleh kelompok kontra tambang juga pendukung pertambangan emas di banyuwangi pada november masyarakat banyuwangi tergabung dalam aliansi masyarakat peduli investasi banyuwangi ampibi aksi di dprd banyuwangi dengan koordinator agus tarmidzi kepala desa wonosoboaksi yang didukung laskar merah putih banyuwangi ini mempersoalkan tentang pencabutan rekomendasi peningkatan status imn dari eksplorasi ke eksploitasisejak eksplorasi pertama september februari imn sudah mengebor titik dengan kedalaman total meter terdiri atas titik sedalam meter dikerjakan hakman platina metalindo dan imn titik kedalaman meterdalam periode mulai marak penambangan liar oleh masyarakat sekitar tambang dan dari luar banyuwangi tahun seiring uu pertambangan mineral dan batubara kp eksploitasi imn disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan iup operasi produksiimn mengantongi kuasa pertambangan eksplorasi emas hektar di blok gunung tumpang pitu kecamatan pesanggaran dari bupati banyuwangi periode ratna perusahaan juga mendapat persetujuan iup operasi produksi dari bupati banyuwangi tertanggal januari seluas hektar selama tahunkuasa pertambangan imn ini masuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola perhutani banyuwangi selatansejak imn empat kali perpanjangan eksplorasi dari menteri kehutanan sk menhut terakhir kali terbit juli yang memberi izin perusahaan itu eksplorasi hektar di kawasan hutan hingga juli pada oktober terjadi pergantian bupati banyuwangi dari ratna ani lestari ke abdullah azwar anas menjelang tahun kepemimpinannya sebagai bupati banyuwangi pada september abdullah azwar anas melakukan perombakan struktur birokrasi pemerintahan daerah banyuwangi selain mengganti pimpinan bagian atau dinas ia juga melakukan penggabungan beberapa dinas dan membuat organisasi perangkat daerah opd baru yakni opd perdagangan perindustrian dan pertambanganpada juli imn mengirimkan surat kepada bupati banyuwangi perihal permohonan pengalihan iup kepada bumi suksesindo pada juli terbitlah surat keputusan bupati banyuwangi soal persetujuan iup eksplorasi kepada bumi suksesindo bsi jangka waktu sampai januari delapan hari setelah penerbitan surat itu tepatnya juli ada pertemuan tertutup antara bupati dengan imn di kantor bupati banyuwangi mereka membahas soal pergantian imn kepada pt bumi indotama atau bsisemua pekerja imn dirumahkan sementara waktu dengan janji direkrut kembali setelah bumi suksesindo beroperasipada september bsi mengirimkan surat dengan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham bsi menjawab surat itu bupati banyuwangi azwar anas menerbitkan dua surat keputusan pada september surat keputusan bupati banyuwangi tentang perubahan keputusan bupati banyuwangi sebelumnya mengenai persetujuan iup operasi produksi kepada bsi surat keputusan bupati mengenai perubahan keputusan bupati banyuwangi soal persetujuan iup eksplorasi bsipada oktober bupati abdullah azwar anas mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas hektar terletak di bkph sukamade kecamatan pesanggaran banyuwangi menjadi hutan produksi tetapatas pengajuan ini menteri kehutanan saat itu dijabat zulkifli hasan hanya mengabulkan sekitar hektar dia mengeluarkan surat keputusan tertanggal november soal perubahan fungsi antarfungsi pokok kawasan hutan dari lindung jadi hptrosdi menilai keputusan mengajukan perubahan fungsi kawasan ini untuk memuluskan pertambangan pasalnya dari hektar yang dikabulkan itu konsesi pertambangan emas bsiuu kehutanan katanya melarang tambang terbuka di hutan lindung larangan ini katanya disiasati penguasa dan korporasi dengan melakukan sejumlah langkah menurunkan status hutan lindung gunung tumpang pitu jika tumpang pitu masih hutan lindung katanya rencana penambangan emas terganjal karena ada larangan dalam uu kehutananjadi katanya dengan tujuan memuluskan rencana penambangan emas status hutan lindung gunung tumpang pitu diturunkan dari hutan lindung menjadi hutan produksibupati banyuwangi abdullah azwar anas ketika dikonfirmasi terkait alih fungsi hutan lindung ini bilang bukan masuk domain kebijakannya katanya alih fungsi ada ketentuan dan syarat harus dipenuhikementerian kehutanan katanya mempunyai ketentuan mengenai apa saja yang bisa dialihkan jika tak sesuai tak bisa jalan bahkan katanya sekarang terkait hal itu sudah ada penggantian lahansaya tak hapal teknis soal penggantian lahan itu sudah disampaikan perusahaan kewenangan lahan ada di kementerian kehutanan katanya bsi bambang wijanarko kepada mengatakan soal ippkh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup klh seluas hektar bsi telah memberikan lahan kompensasi hampir hektar di dua lokasi yakni bondowoso hektar dan sukabumi hektarbambang menegaskan bsi bagian dari merdeka yang sudah di bursa efek indonesia sebagai anak perusahaan publik bsi senantiasa patuh dan mengikuti aturan perusahaan juga sudah peroleh status cncproses pengalihan iup dari imn ke bsi sempat menimbulkan permasalahan pasalnya interpide mines ltd perusahaan australia yang dulu bekerjasama dengan imn menggugat bupati banyuwangi abdullah azwar anas ke ptun surabayagugatan tertanggal maret itu menuntut pencabutan iup eksplorasi dan produksi bsi intrepid selama ini merasa dirugikan dalam eksplorasi tambang tujuh bukit banyuwangi inidalam proyek itu interpid imn telah bekerjasama dengan intrepid mines ltd dengan kepemilikan saham namun tanpa sepengetahuan intrepid imn menjual iup ke bsikeputusan bupati banyuwangi memberikan persetujuan pengalihan iup eksplorasi dan operasi dinilai cacat hukum dalam uu minerba pasal ayat disebutkan pemegang iup tak boleh memindahkan iup kepada pihak lainkeputusan bupati banyuwangi cacat hukum termasuk kebijakan yang memberikan persetujuan perubahan susunan kepemilikan sahamdimana dalam surat keputusan tertanggal desember memberikan kepemilikan saham kepada bsi saham pt afa sukesindo dan pt merdeka serasi jaya msj msj memberikan saham kepada pemda banyuwangimasalah muncul pertama kali karena ada tumpang tindih sengketa kepemilikan saham perusahaan di imn awalnya imn menjalin kerjasama dengan mitra asal australia intrepid mines limited intrepid bertindak sebagai penyandang dana dari seluruh operasional perusahaania dijanjikan keuntungan hingga dari produksi imn saat kerjasama diteken uu belum membolehkan perusahaan asing memiliki saham di perusahaan kuasa pertambangan hingga disepakati membentuk perusahaan modal asing pmatahun pemerintah menetapkan uu minerba mengizinkan perusahaan asing menanamkan modal langsung dalam perusahaan pemegang iup keduanya sepakat membentuk struktur perusahaan baru sesuai kesepakatan sebelumnya selama kerjasama intrepid mengklaim telah menggolontorkan dana hingga au juta untuk proyek imndalam sidang perdana gugatan intrepid mines ltd kepada bupati banyuwangi di ptun surabaya april intrepid mines selaku penggugat tak bisa menunjukkan izin pendirian pma sebagai syarat berinvestasi di indonesiadalam dokumen humas pemkab banyuwangi pada sidang perdana itu pemkab banyuwangi mengirimkan kabag hukum pemerintahan yudi pramono beserta kepala badan perizinan dan penanaman modal terpadu abdul kadirdalam sidang perdana ini masih pencocokan dokumen resmi terkait materi gugatan antara penggugat dan tergugatyudi mengatakan pemkab banyuwangi sebenarnya tak melanggar apapun seperti tuduhan intrepid ia bukan mengalihkan katanya tetapi menyetujui permintaan pengalihan imngugatan ini dinilai salah alamat karena pemkab banyuwangi tak memiliki urusan dan keterkaitan dengan perusahaan intrepid menurut dia sidang seharusnya di arbitrase internasional karena terkait persaingan usaha internasionalpada september ptun surabaya menolak gugatan intrepid mines putusan itu sekaligus menegaskan jika kedua sk bupati tak melanggar hukumintrepid tetap bersikukuh gugatan sesuai pasal ayat uu minerba hal ini dipertegas penasehat hukum intrepid mines hari pontodia mengatakan tindakan bupati banyuwangi melanggar pasal uu minerba dalam pasal disebutkan jika pemegang iup dan iupk tak boleh memindahkan ke pihak lain terlebih lebih setelah kalah di ptun surabaya intrepid mines resmi mendaftarkan gugatan ke arbitrase singapura atas dugaan ingkar janji imn terkait proyek tambang tujuh bukitdalam gugatan perusahaan ini meminta panel arbitrase memutuskan imn melanggar alliance agreement karena tak melaksanakan kewajiban tertera dalam perjanjianatas pelanggaran itu hak intrepid atas tambang tumpang pitu terancam hilang dan sangat dirugikanbuntut gugatan itu semua pihak yang mengklaim berhak atas tumpang pitu berdasarkan pengalihan saham dan pengalihan iup dari imn harus menghentikan semua rencana karena status hukum dalam prosesjika menang imn wajib memberikan atas tambang tumpang pitu imn juga wajib mengurus segala perizinan dan persetujuan pemerintah untuk mengkonversi status imn menjadi perusahaan penanaman modal asing pma persetujuan ini keluar dari bkpm kementerian hukum dan ham termasuk rekomendasi bupati banyuwangi dan kesdmpada februari perusahaan australia ini mengumumkan telah mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa kepemilikan saham di tambang emas dan tembaga tujuh bukit tumpang pituintrepid bersedia melepas pemilikan saham sebagai ganti mereka mendapat us juta dalam bentuk tunai pada website resmi intrepid pemimpin intrepid ian mcmaster menyatakan dalam perjanjian penyelesaian itu perusahaan sepakat mengakhiri semua proses gugatan dan sengketa atas proyek tujuh bukit yang tengah diajukankesepakatan itu dimediasi provident capital dan saratoga capital atas nama para pihak bersengketa kesepakatan penyelesaian akan dimintakan persetujuan dalam rapat pemegang sahamdengan pengumuman itu konflik panas tambang emas antara intrepid mines bsi dan pemkab banyuwangi berakhir kedua perusahaan mengisyaratkan tak ada lagi polemik izin pertambangan di tumpang pitu desa sumberagungdengan keputusan itu seluruh gugatan dianggap gugur kesepakatan keluar menetapkan bsi melalui merdeka serasi jaya sebagai pengelola tambang emas awal maret bupati banyuwangi abdullah anas mengumumkan pemerintah banyuwangi mendapatkan dari tambang emas tumpang pitupembagian keuntungan tanpa harus menyetor modal alias saham kosong ini diharapkan bermanfaat demi generasi banyuwangisebenarnya sejak akhir anas mengajukan permintaan saham yang disepakati bsi sebesar rp triliun dari bsi menurut anas ini pertama kali di indonesia dengan kedudukan pemkab banyuwangi sejajar dengan bsi melalui msj yang melakukan eksploitasi emas di tumpang pitu namun saham itu akan diambil setelah gelaran ipokala diambil sebelumnya kata anas nilai jadi rendah kebijakan baru saham sebelum ipo akan lebih murah kebanyakan kasus di indonesia pemda setelah mendapat konsesi akan langsung mengambil kas di depanuntuk banyuwangi anas ingin menunggu setelah ipo agar bisa berlipat setelah produksi hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang bahkan sampai dia sudah tak menjabat bupati banyuwangi akan sangat bermanfaat untuk pembangunanketua dprd banyuwangi made cahyana negara menyatakan diberikan setelah eksploitasi selama ini baru pengeluaran dana tanggung jawab sosialsemua akan masuk kas daerah pendapatan sangat mungkin sekali kesejahteraan masyarakat seperti membangun dan perbaikan infrastruktur kesehatan pendidikan serta halhal yang bermanfaat dan membangun banyuwangi katanya gelaran penawaran saham kepada publik melalui ipo oleh perusahaan tambang merdeka dilaksanakan mei jumlah saham ditawarkan saham baru atau dengan rentang harga rprp per sahamseluruh dana itu tersalurkan ke entitas anak usaha yaitu bsi dengan saham merdeka dana ini selanjutnya untuk belanja modal pelunasan utang dan modal kerja dalam website merdeka setelah gelaran ipo untuk pemkab banyuwangi turun bambang wijanarko menjelaskan setelah merdeka ipo seluruh saham awal terdilusi termasuk kepemilikan pemkab banyuwangi berkurang jadi secara nilai saham pemkab banyuwangi di merdeka setelah ipo naik dari rp miliar jadi rp miliardua anak usaha merdeka bsi punya izin hektar dan pt damai suksesindo hektardalam dokumen sesuai standar jorc code sistem klasifikasi sumber daya mineral yang diterima dunia internasional disebutkan di bawah lapisan oksida tambang tumpang pitu terkandung sumber daya tembaga miliar poundjumlah itu jauh lebih besar ketimbang kandungan tembaga di tambang batu hijau dan elang dodo newmont hanya miliar pound kandungan emas di tambang merdeka diyakini lebih besar sebanyak juta oz newmont juta ozmelimpahnya kekayaan terpendam di tumpang pitu ini lantaran area itu bagian busur magmatik sunda banda area itu memiliki variasi tipe mineral dominan seperti disebutkan dalam dokumen yang disusun hscpemegang mayoritas saham merdeka adalah pt saratoga investama sedaya tbk srtg dan pt provident capital indonesia dua perusahaan investasi ini didirikan sandiaga uno dan edwin soeryadjaya presiden komisaris merdeka adalah purnawirawan jenderal tni am hendropriyono mantan kepala badan intilejen negara bin sang anak rony n hendropriyono juga tertera dalam jajaran direksi menjabat sebagai direktur yang membidangi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup serta hubungan komunitaszannuba ariffah chafsoh rahman wahid yang akrab dipanggil yenny wahid juga masuk dalam jajaran merdeka putri kedua mantan ketua umum pb nahdlatul ulama nu dan presiden ri keempat abdurrahman wahid alm ini duduk di kursi dewan komisaris bersama am hendropriyono edwin soeryadjaya dan garibaldi boy thohiredwin adalah pendiri grup saratoga sedangkan boy adalah pendiri adaro masuknya nama yenny wahid dinilai berkaitan dengan lokasi pertambangan merdeka di jatim basis utama nahdatul ulama belakangan yenny mengundurkan diridalam keterangan pers sabtu yenny menerangkan pada edwin soeryadjaya dan boy thohir meminta membantu mengelola konsesi tambang emas yang sudah berizinyenny bilang keluarga soeryadjaya dan gus dur sudah lama berhubungan baik sejak ayah edwin william soeryadjaya dan gus dur bersamasama mendirikan bank nusumma pada anpertimbangan lain katanya reputasi edwin dan boy thohir sebagai pengusaha profesional dan taat aturan yenny mengajukan sejumlah syarat antara lain perusahaan tak akan merusak lingkungan dan tak merugikan masyarakatpertimbangan lain yenny merdeka akan atau ipo jadi saham merdeka bisa dimiliki siapapun setelah tercatat di bursa efek indonesiamasyarakat luas bisa berpartisipasi menjadi pemegang saham dari perusahaan dan bersama dengan pemerintah mengontrol serta mengawasi menurut yenny perusahaan wajib beroperasi sesuai aturan terlebih dahulu mendapatkan amdal maupun izinizin teknis laindatadata harus transparan dan dapat diakses pemegang saham dia bilang akan mundur bila kemudian hari merdeka melanggar kesepakatan lalai dan mengakibatkan kerugian di masyarakatjumat tepat dua hari setelah kerusuhan di tambang emas bsi yenny menyatakan telah mengundurkan diri dari jajaran merdekapernyataan ini jawaban atas pertanyaan di twitter yang muncul terkait pendapatnya mengenai kerusuhan di pertambangan emas tumpang pitulewat akun twitter yenny bilang sudah mundur bahkan jauh sebelum kerusuhan terjadi selain alasan lebih fokus mengurus yayasan wahid institute yenny tak menjelaskan detil kemunduran dari merdeka pada februari kesdm memasukkan proyek tambang emas dan mineral tumpang pitu di kecamatan pesanggaran banyuwangi kelolaan bsi sebagai obyek vital nasionaldengan penetapan obyek vital nasional tambang tumpang pitu dalam perlindungan negara polisi dan aparat penegak hukum mengamankan proyek ini karena dinilai memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasionalsetelah itu pada april dilakukan peledakan perdana di area pertambangan tumpang pitu menggunakan dinamit sesuai aturan diperkirakan jarak antara lokasi peledakan dan permukiman sekitar tiga kilometerproses peledakan perdana diawasi pengawas dinas energi sumber daya alam dan mineral jatim kepolisian sampai angkatan lautpeledakan ini diwarnai aksi dua aktivis lingkungan dari baffel mereka membentangkan poster di pinggir dekat jalan masuk tambang tumpang pituposter itu berbunyi menghitung mundur kehancuran banyuwangi peledakan perdana ekologi banyuwangi habisbagian bagian
"Apa Manfaat Teknologi Rendah Karbon untuk Pariwisata Bahari?. ***Teknologi rendah karbon dan praktik ramah lingkungan dalam pariwisata berbasis ekosistem di laut terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Implementasi kedua hal itu, menjadi bagian dari upaya penurunan dampak perubahan iklim yang sekarang ini sedang menyerang seluruh negara di dunia.Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, pekan lalu mengatakan, implementasi teknologi rendah karbon akan bermanfaat banyak untuk pengelolaan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan. Manfaat seperti itu, juga akan dirasakan dari praktik ramah lingkungan untuk pariwisata bahari.“Saya atas nama KKP telah mempromosikan kedua hal ini di Katowice, Polandia, saat berlangsungnya Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim (COP24 UNFCC pada Desember 2018),” ujarnya.Menurut Brahmantya, penggunaan teknologi rendah karbon beserta praktik ramah lingkungan dalam industri pariwisata bahari menjadi bagian dari prinsip ekonomi biru berkelanjutan. Oleh itu, kedua hal tersebut sangat penting untuk bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya untuk yang berkaitan dengan industri pariwisata bahari.Dengan menerapkan prinsip ekonomi biru berkelanjutan, Brahmantya mengatakan, manfaat yang didapat akan sangat banyak dan berguna untuk kehidupan alam semesta dan manusia. Termasuk, manfaat sosial, untuk generasi sekarang dan masa mendatang, melindungi dan mempertahankan keberagaman, produktivitas, ketahanan untuk bencana dan dampak perubahan iklim.“Selain itu, konsep ekonomi biru berkelanjutan juga mengadopsi fungsi inti dan nilai-nilai ekosistem laut, kemudian juga prinsip tersebut didasarkan pada teknologi bersih, teknologi terbarukan,” jelasnya. Tentang praktik ekonomi biru berkelanjutan tersebut, Brahmantya menerangkan, ada tiga prinsip dasar yang harus diterapkan dalam praktik tersebut. Prinsip pertama adalah efisiensi alam, yaitu pengelolaan ekosistem berdasarkan pada ketersediaan sumber daya alam dengan menyulap persediaan dari langka menjadi berlimpah.Kemudian, yang kedua adalah prinsip tanpa limbah. Prinsip tersebut adalah bagaimana memanfaatkan limbah yang ada di bumi untuk kepentingan lain. Sampah yang ada di manapun pada dasarnya bisa diolah kembali untuk dijadikan sumber ekonomi yang baru. Oleh itu, dia meminta kepada semua orang untuk tidak menyia-nyiakan sampah sebagai limbah kehidupan.Prinsip ketiga adalah kemandirian untuk semua. Prinsip tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat jika praktik ekonomi biru berkelanjutan diterapkan. Praktik tersebut akan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak.”Jadi, pengelolaan ekonomi biru yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, akan melahirkan manfaat yang banyak dan tanpa henti,” jelasnya. Bentuk praktik dari implementasi ekonomi biru berkelanjutan, menurut Brahmantya, sudah dicontohkan oleh KKP melalui pengembangan ekowisata kelautan berbasis ekosistem pesisir dan restorasi hutan bakau untuk ekowisata masyarakat. Kedua contoh itu dilaksanakan KKP dengan mengambil lokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur.“Kita menyebutnya sebagai karena memang ini adalah praktik terbaik,” ungkapnya.Contoh yang sudah diterapkan di Malang tersebut, kata Brahmantya, menegaskan bahwa konsep ekonomi biru bisa memastikan segala sumber daya ekosistem bisa tetap berkelanjutan dan lestari. Tetapi, di saat yang sama, konsep tersebut tetap memperhatikan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pelaksana.“Secara signifikan meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong keterlibatan dan tanggung jawab lokal yang aktif dalam mengelola sumber daya pesisir dan perikanan,” terangnya. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru berkelanjutan melalui teknologi rendah karbon dan praktik ramah lingkungan pada industri pariwisata bahari, Brahmantya menyebutkan bahwa Indonesia ataupun semua negara di dunia sudah membantu bumi untuk bisa menurunkan dampak perubahan iklim. Jika itu bisa konsisten diterapkan, manfaatnya akan dirasakan warga dunia dalam jangka waktu yang panjang.Kampanye seperti itu, menurut Brahmantya, sangat baik untuk kebaikan dunia. Untuk itu, semua negara, termasuk Indonesia harus bisa menerapkan komitmen untuk adaptasi perubahan iklim. Cara seperti itu, juga dilakukan pada gelaran 2018 yang digelar di Bali, akhir Oktober 2018 lalu.“Seluruh perlu menyebarluaskan dan berbagi komitmen global yang dibuat baik oleh negara, LSM dan sektor swasta, perusahaan global, perorangan, filantropis, dan pemimpin lokal dalam mengatasi tantangan global terkait dengan dampak perubahan di lingkungan laut,” tandasnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga melakukan kampanye kepada dunia untuk bersama-sama menghadapi tantangan akibat dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan. Dalam kampanyenya di COP24 Katowice, Susi meminta semua negara membuat komitmen untuk penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan dan perikanan.Menurut Susi, komitmen yang dibuat harus bisa bersinergi dengan semua elemen global untuk menghasilkan manfaat positif bagi laut. Dia menyebut, sebagai negeri tropis, Indonesia siap berkomitmen melalui segala sumber daya yang dimiliki di laut. Termasuk, yang ada di kawasan pesisir, melalui tanaman bakau, terumbu karang, dan lamun.Agar komitmen yang dibangun bisa lebih baik, Susi meminta kepada negara-negara dunia untuk bersama membangun sistem komunikasi berbasis fakta ilmiah tentang kelautan dan perikanan. Fakta ilmiah tersebut bisa dihasilkan melalui riset yang dilakukan oleh para ilmuwan sesuai dengan kompetensi ilmunya masing-masing.“Negosiasi global dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim tidak akan bisa menjadi aksi nyata di tingkat (negara-negara yang meratifikasi ) jika para politisi tidak pernah diberikan angka-angka yang menunjukkan seberapa parahnya kondisi ekosistem pesisir dan laut saat ini,” tegasnya. Selain kebutuhan data ilmiah, Susi mengungkapan, dalam memetakan dampak perubahan iklim di laut beserta ekosistemnya, perlu juga dipahami bahwa segala aktivitas yang ada di laut memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lain. Aktivitas itu, di saat yang sama bisa menentukan apakah akan memperkuat atau justru mengurangi ketahanan lingkungan laut.“Misalnya, tingginya laju kerusakan pesisir akibat gelombang ekstrim, itu diakibatkan kerusakan ekosistem karang akibat praktik-praktik (IUUF), khususnya dalam hal ini penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berkontribusi dalam perusakan ekosistem karang yang seharusnya menjadi pelindung pantai terhadap gelombang ekstrim,” tegasnya.Demi memperbaiki kondisi kawasan pesisir, Susi menyatakan, Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan akan berjalan mulai 2019. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen akan menggelontorkan dana sebesar USD2,3 juta dan itu diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutan.“Kita berupaya untuk terus memulihkan hutan mangrove dan ekosistem pantai dengan metode yang lebih bersahabat dengan alam,” pungkasnya.Selain kampanye di atas, upaya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga mulai diterapkan untuk sektor perikanan budidaya. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat inovasi produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.“Cara seperti itu, bisa dipertimbangkan, karena di masa mendatang perikanan budidaya diprediksi akan menjadi andalan dunia untuk pemenuhan kebutuhan pangan,” tambahnya.***Keterangan foto utama : Sebuah kapal nelayan berjuang untuk berlabuh di perairan Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (28/11/2017). Akibat siklon tropis Cempaka, maka nelayan hanya berani melaut tidak jauh dari pantai. Foto : L Darmawan/Mongabay Indonesia","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat",apa manfaat teknologi rendah karbon untuk pariwisata bahari teknologi rendah karbon dan praktik ramah lingkungan dalam pariwisata berbasis ekosistem di laut terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh dunia termasuk di indonesia implementasi kedua hal itu menjadi bagian dari upaya penurunan dampak perubahan iklim yang sekarang ini sedang menyerang seluruh negara di duniadirektur jenderal pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan kkp brahmantya satyamurti poerwadi di jakarta pekan lalu mengatakan implementasi teknologi rendah karbon akan bermanfaat banyak untuk pengelolaan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan manfaat seperti itu juga akan dirasakan dari praktik ramah lingkungan untuk pariwisata baharisaya atas nama kkp telah mempromosikan kedua hal ini di katowice polandia saat berlangsungnya konferensi pengendalian perubahan iklim cop unfcc pada desember ujarnyamenurut brahmantya penggunaan teknologi rendah karbon beserta praktik ramah lingkungan dalam industri pariwisata bahari menjadi bagian dari prinsip ekonomi biru berkelanjutan oleh itu kedua hal tersebut sangat penting untuk bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya untuk yang berkaitan dengan industri pariwisata baharidengan menerapkan prinsip ekonomi biru berkelanjutan brahmantya mengatakan manfaat yang didapat akan sangat banyak dan berguna untuk kehidupan alam semesta dan manusia termasuk manfaat sosial untuk generasi sekarang dan masa mendatang melindungi dan mempertahankan keberagaman produktivitas ketahanan untuk bencana dan dampak perubahan iklimselain itu konsep ekonomi biru berkelanjutan juga mengadopsi fungsi inti dan nilainilai ekosistem laut kemudian juga prinsip tersebut didasarkan pada teknologi bersih teknologi terbarukan jelasnya tentang praktik ekonomi biru berkelanjutan tersebut brahmantya menerangkan ada tiga prinsip dasar yang harus diterapkan dalam praktik tersebut prinsip pertama adalah efisiensi alam yaitu pengelolaan ekosistem berdasarkan pada ketersediaan sumber daya alam dengan menyulap persediaan dari langka menjadi berlimpahkemudian yang kedua adalah prinsip tanpa limbah prinsip tersebut adalah bagaimana memanfaatkan limbah yang ada di bumi untuk kepentingan lain sampah yang ada di manapun pada dasarnya bisa diolah kembali untuk dijadikan sumber ekonomi yang baru oleh itu dia meminta kepada semua orang untuk tidak menyianyiakan sampah sebagai limbah kehidupanprinsip ketiga adalah kemandirian untuk semua prinsip tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat jika praktik ekonomi biru berkelanjutan diterapkan praktik tersebut akan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi lebih banyakjadi pengelolaan ekonomi biru yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan akan melahirkan manfaat yang banyak dan tanpa henti jelasnya bentuk praktik dari implementasi ekonomi biru berkelanjutan menurut brahmantya sudah dicontohkan oleh kkp melalui pengembangan ekowisata kelautan berbasis ekosistem pesisir dan restorasi hutan bakau untuk ekowisata masyarakat kedua contoh itu dilaksanakan kkp dengan mengambil lokasi di kabupaten malang jawa timurkita menyebutnya sebagai karena memang ini adalah praktik terbaik ungkapnyacontoh yang sudah diterapkan di malang tersebut kata brahmantya menegaskan bahwa konsep ekonomi biru bisa memastikan segala sumber daya ekosistem bisa tetap berkelanjutan dan lestari tetapi di saat yang sama konsep tersebut tetap memperhatikan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pelaksanasecara signifikan meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong keterlibatan dan tanggung jawab lokal yang aktif dalam mengelola sumber daya pesisir dan perikanan terangnya dengan menerapkan konsep ekonomi biru berkelanjutan melalui teknologi rendah karbon dan praktik ramah lingkungan pada industri pariwisata bahari brahmantya menyebutkan bahwa indonesia ataupun semua negara di dunia sudah membantu bumi untuk bisa menurunkan dampak perubahan iklim jika itu bisa konsisten diterapkan manfaatnya akan dirasakan warga dunia dalam jangka waktu yang panjangkampanye seperti itu menurut brahmantya sangat baik untuk kebaikan dunia untuk itu semua negara termasuk indonesia harus bisa menerapkan komitmen untuk adaptasi perubahan iklim cara seperti itu juga dilakukan pada gelaran yang digelar di bali akhir oktober laluseluruh perlu menyebarluaskan dan berbagi komitmen global yang dibuat baik oleh negara lsm dan sektor swasta perusahaan global perorangan filantropis dan pemimpin lokal dalam mengatasi tantangan global terkait dengan dampak perubahan di lingkungan laut tandasnya sebelumnya menteri kelautan dan perikanan susi pudjiastuti juga melakukan kampanye kepada dunia untuk bersamasama menghadapi tantangan akibat dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan dalam kampanyenya di cop katowice susi meminta semua negara membuat komitmen untuk penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan dan perikananmenurut susi komitmen yang dibuat harus bisa bersinergi dengan semua elemen global untuk menghasilkan manfaat positif bagi laut dia menyebut sebagai negeri tropis indonesia siap berkomitmen melalui segala sumber daya yang dimiliki di laut termasuk yang ada di kawasan pesisir melalui tanaman bakau terumbu karang dan lamunagar komitmen yang dibangun bisa lebih baik susi meminta kepada negaranegara dunia untuk bersama membangun sistem komunikasi berbasis fakta ilmiah tentang kelautan dan perikanan fakta ilmiah tersebut bisa dihasilkan melalui riset yang dilakukan oleh para ilmuwan sesuai dengan kompetensi ilmunya masingmasingnegosiasi global dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim tidak akan bisa menjadi aksi nyata di tingkat negaranegara yang meratifikasi jika para politisi tidak pernah diberikan angkaangka yang menunjukkan seberapa parahnya kondisi ekosistem pesisir dan laut saat ini tegasnya selain kebutuhan data ilmiah susi mengungkapan dalam memetakan dampak perubahan iklim di laut beserta ekosistemnya perlu juga dipahami bahwa segala aktivitas yang ada di laut memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lain aktivitas itu di saat yang sama bisa menentukan apakah akan memperkuat atau justru mengurangi ketahanan lingkungan lautmisalnya tingginya laju kerusakan pesisir akibat gelombang ekstrim itu diakibatkan kerusakan ekosistem karang akibat praktikpraktik iuuf khususnya dalam hal ini penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berkontribusi dalam perusakan ekosistem karang yang seharusnya menjadi pelindung pantai terhadap gelombang ekstrim tegasnyademi memperbaiki kondisi kawasan pesisir susi menyatakan pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan akan berjalan mulai untuk itu pemerintah berkomitmen akan menggelontorkan dana sebesar usd juta dan itu diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutankita berupaya untuk terus memulihkan hutan mangrove dan ekosistem pantai dengan metode yang lebih bersahabat dengan alam pungkasnyaselain kampanye di atas upaya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga mulai diterapkan untuk sektor perikanan budidaya menurut direktur jenderal perikanan budidaya kkp slamet soebjakto cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat inovasi produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklimcara seperti itu bisa dipertimbangkan karena di masa mendatang perikanan budidaya diprediksi akan menjadi andalan dunia untuk pemenuhan kebutuhan pangan tambahnyaketerangan foto utama sebuah kapal nelayan berjuang untuk berlabuh di perairan cilacap jawa tengah pada selasa akibat siklon tropis cempaka maka nelayan hanya berani melaut tidak jauh dari pantai foto l darmawanmongabay indonesia
"Ratusan Hektar Lahan Riau Terbakar, BMKG: Provinsi Lain Waspada. Pemerintah Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan mulai 19 Februari-31 Oktober 2019Secara keseluruhan, luas kebakaran hutan dan lahan di Riau, sudah 857,71 hektar. Rincian, Bengkalis 639 hektar, dan Dumai 46,5 hektar, sumbangan karhutla dari Rokan Hilir 117 hektar, Kepulauan Meranti 20,2 hektar, Siak lima hektar, Pekanbaru 16,01 hektar dan Kampar 14 hektarSatgas udara mengerahkan tiga helikopter, yakni, satu helikopter Bell-412 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dua Superpuma bantuan Sinarmas. BNPB sedang menyiapkan tambahan dukungan helikopter water bombing untuk memperkuat satgas udaraDaerah-daerah lain seperti Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Bengkulu, agar waspada karhutla","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal",ratusan hektar lahan riau terbakar bmkg provinsi lain waspada pemerintah riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan mulai februari oktober secara keseluruhan luas kebakaran hutan dan lahan di riau sudah hektar rincian bengkalis hektar dan dumai hektar sumbangan karhutla dari rokan hilir hektar kepulauan meranti hektar siak lima hektar pekanbaru hektar dan kampar hektarsatgas udara mengerahkan tiga helikopter yakni satu helikopter bell kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan dua superpuma bantuan sinarmas bnpb sedang menyiapkan tambahan dukungan helikopter water bombing untuk memperkuat satgas udaradaerahdaerah lain seperti jambi sumatera barat sumatera selatan sumatera utara dan bengkulu agar waspada karhutla
"Perusahaan Sawit dan HTI di Lahan Gambut Masuk Penilaian Proper. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) terhadap 1.930 perusahaan pada Selasa (6/12/16). Ada 111 jenis industri yang mengikuti penilaian, dengan dua pendatang baru, pebisnis sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di lahan gambut. Hampir seluruh perusahaan pada dua jenis usaha ini memperoleh Proper biru.Tahun ini, perusahaan yang memperoleh predikat emas ada 12, hijau 172, biru 1.422, merah 284, dan hitam lima perusahaan. Yang mendapatkan predikat emas, tujuh perusahaan migas, dua panas bumi, dan masing-masing satu perusahaan tambang, pembangkit listrik batubara.Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah mengatakan, peringkat merah diberikan kepada perusahaan yang sebenarnya telah melakukan pengolahan lingkungan, tetapi praktik sehari-hari tak penuhi.“Predikat hitam kepada perusahaan penyebab pencemaran lingkungan, tak miliki izin lingkungan atau membuang limbah berbahaya langsung ke lingkungan,” katanya.Untuk kali pertama, kata Karliansyah, ada 15 perusahaan HTI dan sembilan perkebunan sawit ikut penilaian Proper tahun ini.“Perusahaan yang kita sertakan Proper tahun ini adalah perusahaan (sawit dan HTI) di lahan gambut. Karena di lahan gambut, fokus kita penilaian bagaimana perusahaan itu mengelola tata air. Jadi ukuran kelembaban dan pengendalian kerusakan fokus penilaian,” katanya.Karena baru pertama kali ikut Proper, katanya, tak semua parameter diberlakukan. “Yang kita nilai Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan-red), karena itu adalah niat utamanya. Lalu upaya mereka dalam tata kelola air. Zonasi juga kita perhatikan terkait tata kelola air.”KHHK, katanya, ingin memastikan ke depan perkebunan sawit dan HTI peduli tata kelola air. “Kalau ini berjalan baik, dipastikan kebakaran bisa dihindarkan,” katanya.Beberapa kriteria dinilai dalam Proper seperti sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi dan gas rumah kaca, efisiensi air, penurunan dan pemanfaatan limbah B3, 3R sampah, keragaman hayati, pengembangan masyarakat dan inovasi. Khusus perusahaan tambang, ada penilaian tambahan yaitu dari segi kerusakan lingkungan.“Kalau perusahaan memenuhi peraturan baik sisi Amdal, RKL/UPL, menyampaikan laporan, itu mendapatkan penghargaan paling tidak biru,” kata Sudarto P. Hadi, Ketua Dewan Pengarah Proper.Selain itu, Proper juga ada peringkat soal inovasi. Tahun lalu, tercatat ada 151 inovasi dari 323 perusahaan kandidat hijau dan emas. Pada 2016, tercatat 260 inovasi dari 247 perusahaan kandidat hijau dan emas.Inovasi ini seperti soal efisiensi energi 63, efisiensi dan penurunan beban pencemaran air 16, penurunan emisi 44, limbah beracun dan berbahaya ada 33 perusahaan. Ada 27 perusahaan lakukan limbah padat non berbahaya, pemeliharaan keragamanhayati 22 dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 55.“Beberapa inovasi mereka sudah ada dipatenkan. Kami akan terus mendorong perusahaan-perusahaan mengembangkan inovasi dan mematenkan inovasi,” katanya seraya berharap, industri berbasis pengetahuan dan kekayaan intelektual berkembang pesat di Indonesia.Secara kuantitatif, inovasi yang diciptakan perusahaan-perusahaan itu berdampak pada efisiensi penggunaan energi sebesar 249.808.268 Giga Joule, efisiensi air sebesar 447.463.288 meter kubik, penurunan emisi 75.663.410 ton naik 57% dari tahun sebelumnya, reduksi limbah padat non B3 3.245.604 ton, serta reduksi limbah B3 6.444.846 ton meningkat 35% dari tahun sebelumnya.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat",perusahaan sawit dan hti di lahan gambut masuk penilaian proper kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengumumkan hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan proper terhadap perusahaan pada selasa ada jenis industri yang mengikuti penilaian dengan dua pendatang baru pebisnis sawit dan hutan tanaman industri hti di lahan gambut hampir seluruh perusahaan pada dua jenis usaha ini memperoleh proper birutahun ini perusahaan yang memperoleh predikat emas ada hijau biru merah dan hitam lima perusahaan yang mendapatkan predikat emas tujuh perusahaan migas dua panas bumi dan masingmasing satu perusahaan tambang pembangkit listrik batubaradirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan klhk karliansyah mengatakan peringkat merah diberikan kepada perusahaan yang sebenarnya telah melakukan pengolahan lingkungan tetapi praktik seharihari tak penuhipredikat hitam kepada perusahaan penyebab pencemaran lingkungan tak miliki izin lingkungan atau membuang limbah berbahaya langsung ke lingkungan katanyauntuk kali pertama kata karliansyah ada perusahaan hti dan sembilan perkebunan sawit ikut penilaian proper tahun iniperusahaan yang kita sertakan proper tahun ini adalah perusahaan sawit dan hti di lahan gambut karena di lahan gambut fokus kita penilaian bagaimana perusahaan itu mengelola tata air jadi ukuran kelembaban dan pengendalian kerusakan fokus penilaian katanyakarena baru pertama kali ikut proper katanya tak semua parameter diberlakukan yang kita nilai amdal analisis mengenai dampak lingkunganred karena itu adalah niat utamanya lalu upaya mereka dalam tata kelola air zonasi juga kita perhatikan terkait tata kelola airkhhk katanya ingin memastikan ke depan perkebunan sawit dan hti peduli tata kelola air kalau ini berjalan baik dipastikan kebakaran bisa dihindarkan katanyabeberapa kriteria dinilai dalam proper seperti sistem manajemen lingkungan efisiensi energi penurunan emisi dan gas rumah kaca efisiensi air penurunan dan pemanfaatan limbah b r sampah keragaman hayati pengembangan masyarakat dan inovasi khusus perusahaan tambang ada penilaian tambahan yaitu dari segi kerusakan lingkungankalau perusahaan memenuhi peraturan baik sisi amdal rklupl menyampaikan laporan itu mendapatkan penghargaan paling tidak biru kata sudarto p hadi ketua dewan pengarah properselain itu proper juga ada peringkat soal inovasi tahun lalu tercatat ada inovasi dari perusahaan kandidat hijau dan emas pada tercatat inovasi dari perusahaan kandidat hijau dan emasinovasi ini seperti soal efisiensi energi efisiensi dan penurunan beban pencemaran air penurunan emisi limbah beracun dan berbahaya ada perusahaan ada perusahaan lakukan limbah padat non berbahaya pemeliharaan keragamanhayati dan pemberdayaan masyarakat sebanyak beberapa inovasi mereka sudah ada dipatenkan kami akan terus mendorong perusahaanperusahaan mengembangkan inovasi dan mematenkan inovasi katanya seraya berharap industri berbasis pengetahuan dan kekayaan intelektual berkembang pesat di indonesiasecara kuantitatif inovasi yang diciptakan perusahaanperusahaan itu berdampak pada efisiensi penggunaan energi sebesar giga joule efisiensi air sebesar meter kubik penurunan emisi ton naik dari tahun sebelumnya reduksi limbah padat non b ton serta reduksi limbah b ton meningkat dari tahun sebelumnya
"Wapres Bicara soal Hutan Rusak, Bencana sampai Restorasi Gambut. Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VI di Jakarta, Rabu (30/11/16). Dia memaparkan berbagai pandangan mengenai lingkungan hidup, mulai kerusakan hutan, bencana hingga agenda restorasi gambut.“Biasanya, bulan-bulan ini selalu ingat banjir dimana-mana. Di Jateng, Aceh dan lain-lain. Setiap ada musibah, baru ingat hutan. Begitu juga ketika musim kering, kebakaran hutan dimana-mana, ingat lagi mengapa tak menjaga hutan? Kalau dapat keuntungan besar, lupa pada hutan,” katanya.Dia bilang, banyak pihak mendapatkan keuntungan sesaat dari hutan, namun mengakibatkan bencana berulang. Banyak perusahaan, seperti tambang dan sawit maju dengan membabat hutan.Padahal, katanya, kondisi hutan di Indonesia rentang waktu 60 tahun terakhir makin mengkhawatirkan. Jika melihat sejarah, 1950-an, luas hutan Indonesia sekitar 150 juta hektar. Saat itu, penduduk kisaran 90 juta jiwa.Dewasa ini, luas hutan dengan tutupan bagus hanya 90 juta hektar, dengan jumlah penduduk 250 juta orang, atau naik 2,5 kali lipat. Kondisi ini, jadi penyebab perubahan iklim makin terasa.“Penduduk terus bertambah salah satu penyebab. Penduduk bertambah, butuh rumah, lahan pertanian banyak, butuh makan lebih enak juga macam-macam. Akibatnya transmigrasi besar-besaran. Kita buka hutan di daerah,” katanya.Kalla juga mengungkit kegagalan proyek lahan gambut satu juta hektar era Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah, yang ikut berperan dalam kerusakan hutan dan gambut. Kebakaran terus terjadi, hingga berimbas pada kerusakan lingkungan dan perekonomian masyarakat. Penyebab lain hutan berkurang, sebut Kalla, karena bisnis hutan masif era lalu.Selain itu, katanya, bisnis perkebunan sawit seluas 15 jutaan hektar juga ikut ambil bagian. Pertambangan, katanya, juga ikut merusak hutan.Dia menyoroti reklamasi pasca tambang yang banyak terbengkalai. Perusahaan tambang, ucap Kalla, harus memenuhi kewajiban menutup kembali bekas galian lalu penanaman kembali.“Kalau tidak tanam kembali, akan sulit. Solusi banjir dan kekeringan itu cuma satu, yaitu hutan,” katanya.Dia juga ingatkan, kerusakan hutan karena alihfungsi menjadi kebun sayur-mayur sampai kentang. “Jangan tanam sayur-sayuran atau tanaman perlu hawa dingin namun tak mampu menahan air di hulu atau pegunungan, tanamlah kayu penahan air,” katanya.Gerakan menanam pohon penting. Dia menyarankan, tanam kayu di hulu sungai ataupun pegunungan agar menahan air.“Bila hulu baik, banyak pohon penahan, kita bisa lihat air sungai di hilir jernih. Bila hilir kotor, yakinlah hulu pasti rusak.”Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemberian izin pengelolaan hutan harus beralih. Kalau selama ini, lebih mengutamakan perusahaan besar, sekarang lebih memprioritaskan izin kepada masyarakat dengan skema perhutanan sosial seperti hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa, hutan kemasyarakatan sampai hutan adat.“Dalam RPJMN direncanakan 12,7 juta hektar hutan dapat diberikan bagi masyarakat lokal dan melalui reforma agraria dan akses penggunaan kawasan,” katanya.Kini, sudah tercatat penetapan areal kerja perhutanan sosial seluas 1,67 juta hektar. Skema ini, katanya, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.Siti juga menyampaikan, beberapa kemajuan pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Tahun ini, katanya, Indonesia bisa mengurangi kebakaran hutan dan lahan. Semua itu, katanya, berkat peran semua pihak ikut bahu membahu.Wapres juga mengatakan, dalam menyelamatkan hutan perlu perhatian semua pihak termasuk negara-negara lain. Menurut dia, asing sebenarnya tak langsung ikut berkontribusi dalam merusak hutan Indonesia. Dunia juga merasakan dampak baik jika hutan Indonesia lestari.Dia bercerita saat berkunjung ke Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia dituduh sebagai perusak hutan dan harus bertanggungjawab. Padahal, kedua negara itu juga ikut berkontribusi membuat hutan Indonesia rusak.“Di New York, saya marahi semua orang yang menuduh kita rusak hutan. Juga di Tokyo. Saya bilang, ini meja, pintu, kursi dari Indonesia. Kau beli US$5, kau jual US$100,” katanya.Kalla bilang, memulihkan hutan Indonesia perlu kontribusi dari negara-negara lain.Untuk restorasi gambut, katanya, tak akan pakai APBN tetapi memanfaatkan dana hibah negara lain. Dia meminta, negara-negara lain ikut andil dan tanggungjawab dalam memperbaiki hutan, termasuk restorasi gambut.“Saya katakan dalam proses restorasi gambut tak boleh pakai APBN. Dunia harus ikut membayar karena juga ikut merusak. Pengusaha-pengusaha asing menghabisi hutan kita. Saya bilang, anda semua harus bayar. Dunia harus tanggungjawab.”Saat ini, pemerintah mempersiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menampung sekaligus mengelola dana hibah dari luar negeri buat restorasi gambut.Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, pembentukan BLU melalui peraturan Presiden sedang disiapkan. Ia sejalan dengan PP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang juga sedang disiapkan.“PP itu jadi payung perpres ini. Judulnya pendanaan lingkungan hidup, itu bagian UU 32 Tahun 2009. Disitu memang ada jaminan untuk lingkungan hidup.”Sebaiknya, kata Bambang, dana APBN BRG hanya untuk dana operasional dan administrasi, luar itu dari dana luar. “Maka harus ada bank kustodian.”Untuk Perpres BLU, katanya, tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sedang PP Instrumen Pembiayaan Lingkungan Hidup, sudah ada paraf dari delapan menteri. “Insya Allah, minggu ini bisa maju ke Presiden, nanti bersamaan dengan Perpres BLU. Inilah komitmen kita peduli, negara-negara lain juga peduli.”","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional",wapres bicara soal hutan rusak bencana sampai restorasi gambut wakil presiden jusuf kalla membuka kongres kehutanan indonesia kki vi di jakarta rabu dia memaparkan berbagai pandangan mengenai lingkungan hidup mulai kerusakan hutan bencana hingga agenda restorasi gambutbiasanya bulanbulan ini selalu ingat banjir dimanamana di jateng aceh dan lainlain setiap ada musibah baru ingat hutan begitu juga ketika musim kering kebakaran hutan dimanamana ingat lagi mengapa tak menjaga hutan kalau dapat keuntungan besar lupa pada hutan katanyadia bilang banyak pihak mendapatkan keuntungan sesaat dari hutan namun mengakibatkan bencana berulang banyak perusahaan seperti tambang dan sawit maju dengan membabat hutanpadahal katanya kondisi hutan di indonesia rentang waktu tahun terakhir makin mengkhawatirkan jika melihat sejarah an luas hutan indonesia sekitar juta hektar saat itu penduduk kisaran juta jiwadewasa ini luas hutan dengan tutupan bagus hanya juta hektar dengan jumlah penduduk juta orang atau naik kali lipat kondisi ini jadi penyebab perubahan iklim makin terasapenduduk terus bertambah salah satu penyebab penduduk bertambah butuh rumah lahan pertanian banyak butuh makan lebih enak juga macammacam akibatnya transmigrasi besarbesaran kita buka hutan di daerah katanyakalla juga mengungkit kegagalan proyek lahan gambut satu juta hektar era presiden soeharto di kalimantan tengah yang ikut berperan dalam kerusakan hutan dan gambut kebakaran terus terjadi hingga berimbas pada kerusakan lingkungan dan perekonomian masyarakat penyebab lain hutan berkurang sebut kalla karena bisnis hutan masif era laluselain itu katanya bisnis perkebunan sawit seluas jutaan hektar juga ikut ambil bagian pertambangan katanya juga ikut merusak hutandia menyoroti reklamasi pasca tambang yang banyak terbengkalai perusahaan tambang ucap kalla harus memenuhi kewajiban menutup kembali bekas galian lalu penanaman kembalikalau tidak tanam kembali akan sulit solusi banjir dan kekeringan itu cuma satu yaitu hutan katanyadia juga ingatkan kerusakan hutan karena alihfungsi menjadi kebun sayurmayur sampai kentang jangan tanam sayursayuran atau tanaman perlu hawa dingin namun tak mampu menahan air di hulu atau pegunungan tanamlah kayu penahan air katanyagerakan menanam pohon penting dia menyarankan tanam kayu di hulu sungai ataupun pegunungan agar menahan airbila hulu baik banyak pohon penahan kita bisa lihat air sungai di hilir jernih bila hilir kotor yakinlah hulu pasti rusakmenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya mengatakan pemberian izin pengelolaan hutan harus beralih kalau selama ini lebih mengutamakan perusahaan besar sekarang lebih memprioritaskan izin kepada masyarakat dengan skema perhutanan sosial seperti hutan tanaman rakyat htr hutan desa hutan kemasyarakatan sampai hutan adatdalam rpjmn direncanakan juta hektar hutan dapat diberikan bagi masyarakat lokal dan melalui reforma agraria dan akses penggunaan kawasan katanyakini sudah tercatat penetapan areal kerja perhutanan sosial seluas juta hektar skema ini katanya diharapkan dapat mengatasi kesenjangan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinansiti juga menyampaikan beberapa kemajuan pengelolaan lingkungan dan kehutanan tahun ini katanya indonesia bisa mengurangi kebakaran hutan dan lahan semua itu katanya berkat peran semua pihak ikut bahu membahuwapres juga mengatakan dalam menyelamatkan hutan perlu perhatian semua pihak termasuk negaranegara lain menurut dia asing sebenarnya tak langsung ikut berkontribusi dalam merusak hutan indonesia dunia juga merasakan dampak baik jika hutan indonesia lestaridia bercerita saat berkunjung ke amerika serikat dan jepang indonesia dituduh sebagai perusak hutan dan harus bertanggungjawab padahal kedua negara itu juga ikut berkontribusi membuat hutan indonesia rusakdi new york saya marahi semua orang yang menuduh kita rusak hutan juga di tokyo saya bilang ini meja pintu kursi dari indonesia kau beli us kau jual us katanyakalla bilang memulihkan hutan indonesia perlu kontribusi dari negaranegara lainuntuk restorasi gambut katanya tak akan pakai apbn tetapi memanfaatkan dana hibah negara lain dia meminta negaranegara lain ikut andil dan tanggungjawab dalam memperbaiki hutan termasuk restorasi gambutsaya katakan dalam proses restorasi gambut tak boleh pakai apbn dunia harus ikut membayar karena juga ikut merusak pengusahapengusaha asing menghabisi hutan kita saya bilang anda semua harus bayar dunia harus tanggungjawabsaat ini pemerintah mempersiapkan pembentukan badan layanan umum blu untuk menampung sekaligus mengelola dana hibah dari luar negeri buat restorasi gambutsekretaris jenderal klhk bambang hendroyono mengatakan pembentukan blu melalui peraturan presiden sedang disiapkan ia sejalan dengan pp tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang juga sedang disiapkanpp itu jadi payung perpres ini judulnya pendanaan lingkungan hidup itu bagian uu tahun disitu memang ada jaminan untuk lingkungan hidupsebaiknya kata bambang dana apbn brg hanya untuk dana operasional dan administrasi luar itu dari dana luar maka harus ada bank kustodianuntuk perpres blu katanya tinggal harmonisasi di kementerian hukum dan ham sedang pp instrumen pembiayaan lingkungan hidup sudah ada paraf dari delapan menteri insya allah minggu ini bisa maju ke presiden nanti bersamaan dengan perpres blu inilah komitmen kita peduli negaranegara lain juga peduli
"Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang. Berstatus taman wisata alam, kondisi terumbu karang di sekitar Pulau Sangiang, Serang, Banten, saat ini sangat memprihatinkan. Meski kualitas air di sekitar perairan pulau tersebut masih sesuai dengan baku mutu air laut, namun kenyataannya banyak terumbu karang yang mengalami kerusakan.Dari survei yang dilakukan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) bersama Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi), didapatkan fakta bahwa tutupan karang hidup di kawasan timur perairan pulau Sangiang saat ini masuk dalam kategori buruk. Status tersebut dipertegas dengan fakta lain bahwa keragaman biota laut di sekitar perairan tersebut juga cenderung rendah.Direktur Program Yayasan Kehati Teguh Triono menjelaskan, ekosistem terumbu karang di sekitar Pulau Sangiang kondisinya sangat tertekan, sehingga memerlukan penanganan segera untuk pemulihannya.“Harus ada tindakan pemulihan berupa penyediaan substrat keras untuk penempelan karang dan penjagaan kawasan dari ancaman seperti jangkar kapal,” ucap dia akhir pekan lalu.Teguh mengatakan, menjaga Pulau Sangiang sangatlah penting dilakukan. Mengingat, pula tersebut selama ini menjadi laboratorium alam bagi upaya pelestarian terumbu karang di sekitar Selat Sunda. Tak hanya terumbu karang dan biota laut lainnya, Pulau Sangiang juga menyimpan keanekaragaman hayati di darat.Secara administratif, pulau ini masuk dalam kawasan Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kekayaan alam dan posisi geografis Pulau Sangiang, menjadikannya sangat strategis sebagai indikator lingkungan bagi kawasan Selat Sunda. Kerusakan Pulau Sangiang dapat dijadikan sebagai masukan bagi evaluasi pengelolaan lingkungan kawasan Selat Sunda dan pesisir di sekitarnya.Untuk melaksanakan pemulihan terumbu karang yang mengalami kerusakan, Kehati dan Terangi menggandeng pihak swasta. Kehadiran perusahaan tersebut, untuk memberi dukungan penuh terhadap riset yang dilakukan kedua yayasan tersebut terkait kerusakan terumbu karang dan bagaimana pemulihannya di perairan Pulau Sangiang.“Kita fokus untuk melakukan riset aksi sebagai tahap awal program rehabilitas terumbu karang. Setelah itu, kita akan arahkan agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dan menjadikan Pulau Sangiang sebagai destinasi wisata dan pendidikan lingkungan,” jelas dia.Dalam kaitan dengan itu, diharapkan masyarakat nelayan pesisir Pelabuhan Paku yang ada di Pulau Sangiang, bisa menjadi pelaku utama dalam pengembangan wisata di kawasan ini. Dengan demikian masyarakat juga akan terbangun kesadarannya untuk menjaga kelestarian Pulau Sangiang, perairan dan terumbu karangnya.Teguh Triono mengungkapkan, keberadaan koral di perairan Pulau Sangiang dan pulau-pulau lain di seluruh Indonesia, memiliki tiga fungsi, sebagai tempat hidup berbagai organisme laut, daya tarik wisata, dan menyimpan karbon.“Dengan mendukung pelestarian terumbu karang Pulau Sangiang, itu turut membantu pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi,” pungkasnya.Upaya pelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu program yang menjadi fokus kerja Yayasan Kehati. Melalui program (SOSIS), Yayasan Kehati menghimpun dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) sebuah perusahaan untuk mendukung kegiatan pelestarian terumbu karang, pesisir dan pulau-pulau kecil serta membangun ekowisata berbasis masyarakat di wilayah Indonesia.Dalam beberapa dekade terakhir, dunia secara bersamaan menghadapi ancaman kerusakan terumbu karang yang serius. Kerusakan tersebut disebabkan karena beragam faktor. Ada yang karena terkena dampak perubahan iklim, tapi juga ada yang disebabkan oleh faktor lain yang terjadi di tingkat lokal maupun global.Pernyataan tersebut diungkapkan Profesor OveHoegh-Guldberg, seorang pakar terumbu karang dari Universitas Queensland (UQ) di Australia. Menurut dia, faktor lokal dan global yang memicu terjadinya kerusakan terumbu karang hingga menimbulkan pemutihan (), di antaranya karena ada proses pengasaman di laut.“Selain itu, ada juga dampak karena badai yang mengakibatkan terjadinya banjir dan itu mengakibatkan munculnya penurunan kualitas air,” ucap pria yang menjabat Direktur Institut Global Change itu kepada Mongabay, beberapa waktu lalu.Lebih rinci Ove menjelaskan, gabungan faktor lokal dan global tersebut menjadi racikan kuat untuk memunculkan terumbu karang rusak. Meski tidak setiap negara memiliki faktor yang sama persis, namun bisa dipastikan kalau faktornya memiliki kesamaan.“Faktornya itu sama saja, tapi proporsinya saja yang berbeda,” ungkap dia.Tentang terjadinya penurunan kualitas air, Ove menilai itu terjadi di hampir semua negara di dunia. Kata dia, air yang kualitasnya buruk dan masuk ke dalam lautan akan bisa menghancurkan terumbu karang yang sehat dan indah.Kondisi seperti itu, menurut Ove, sudah terjadi di Australia dan terumbu karang mengalami kerusakan karena air laut terkena polusi dari air di darat yang sudah menurun kualitasnya. Polusi air laut tersebut, tidak bisa dicegah dan itu membuat proses kerusakan semakin cepat dan tidak bisa dibendung lagi.“Di Australia itu, air laut terkena polusi karena berasal dari air di darat yang sudah terkontaminasi oleh pupuk dan pestisida yang digunakan oleh para petani. Air yang mengandung pupuk dan pestisida itulah yang membunuh terumbu karang di Australia,” ucap dia.Dengan melihat kondisi yang terjadi di Australia, Ove sangat yakin kalau di Indonesia kondisinya juga tidak berbeda jauh. Penurunan kualitas air, diakui dia menjadi faktor cukup dominan untuk merusak terumbu karang.“Selain itu, faktor lain yang juga ikut berperan, adalah sampah plastik yang menjadi polusi berat di laut. Sampah plastik sudah menjadi masalah besar. Ini karena sifat dari plastik susah terurai jika sudah ada di alam,” jelas dia.Tantangan lain yang sedang dihadapi oleh warga dunia sekarang, menurut Ove, adalah bencana pemutihan terumbu karang. Proses alam tersebut tidak bisa dicegah oleh teknologi modern dan terjadi di semua tempat di seluruh dunia.“Di Indonesia juga sama. Saat ini kondisinya sudah memburuk selama berbulan-bulan. Meskipun yang terburuk terjadi pada 1998 dan 2010, namun bencana pemutihan terumbu karang sekarang tetap menakutkan,” ungkap dia.Faktor manusia, diakui Ove, ikut berperan besar dalam proses perusakan terumbu karang di seluruh dunia. Selain faktor yang sudah disebut di atas, ada faktor lain yang bersifat lokal seperti di Indonesia, yakni teknik menangkap ikan dengan cara merusak perairan ( ).“Teknik seperti itu sangat rentan merusak terumbu karang. Harus ada ketegasan dari pemerintah Indonesia. Karena, terumbu karang ini sifatnya menjadi milik dunia, walau lokasinya ada di Indonesia,” sebut dia.Dengan melihat fakta-fakta tersebut, Ove menghimbau kepada seluruh negara di dunia, utamanya negara perairan tropis, agar bisa membuat dan menerapkan regulasi yang baik untuk penyelamatan terumbu karang. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka ancaman kepunahan terumbu karang tidak akan bisa dihindari lagi.","[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","ekosistem
ketahanan komunitas
pelestarian habitat
program literasi",pulau sangiang pulau indah di banten yang alami kerusakan terumbu karang berstatus taman wisata alam kondisi terumbu karang di sekitar pulau sangiang serang banten saat ini sangat memprihatinkan meski kualitas air di sekitar perairan pulau tersebut masih sesuai dengan baku mutu air laut namun kenyataannya banyak terumbu karang yang mengalami kerusakandari survei yang dilakukan yayasan keanekaragaman hayati indonesia kehati bersama yayasan terumbu karang indonesia terangi didapatkan fakta bahwa tutupan karang hidup di kawasan timur perairan pulau sangiang saat ini masuk dalam kategori buruk status tersebut dipertegas dengan fakta lain bahwa keragaman biota laut di sekitar perairan tersebut juga cenderung rendahdirektur program yayasan kehati teguh triono menjelaskan ekosistem terumbu karang di sekitar pulau sangiang kondisinya sangat tertekan sehingga memerlukan penanganan segera untuk pemulihannyaharus ada tindakan pemulihan berupa penyediaan substrat keras untuk penempelan karang dan penjagaan kawasan dari ancaman seperti jangkar kapal ucap dia akhir pekan laluteguh mengatakan menjaga pulau sangiang sangatlah penting dilakukan mengingat pula tersebut selama ini menjadi laboratorium alam bagi upaya pelestarian terumbu karang di sekitar selat sunda tak hanya terumbu karang dan biota laut lainnya pulau sangiang juga menyimpan keanekaragaman hayati di daratsecara administratif pulau ini masuk dalam kawasan kabupaten serang provinsi banten kekayaan alam dan posisi geografis pulau sangiang menjadikannya sangat strategis sebagai indikator lingkungan bagi kawasan selat sunda kerusakan pulau sangiang dapat dijadikan sebagai masukan bagi evaluasi pengelolaan lingkungan kawasan selat sunda dan pesisir di sekitarnyauntuk melaksanakan pemulihan terumbu karang yang mengalami kerusakan kehati dan terangi menggandeng pihak swasta kehadiran perusahaan tersebut untuk memberi dukungan penuh terhadap riset yang dilakukan kedua yayasan tersebut terkait kerusakan terumbu karang dan bagaimana pemulihannya di perairan pulau sangiangkita fokus untuk melakukan riset aksi sebagai tahap awal program rehabilitas terumbu karang setelah itu kita akan arahkan agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dan menjadikan pulau sangiang sebagai destinasi wisata dan pendidikan lingkungan jelas diadalam kaitan dengan itu diharapkan masyarakat nelayan pesisir pelabuhan paku yang ada di pulau sangiang bisa menjadi pelaku utama dalam pengembangan wisata di kawasan ini dengan demikian masyarakat juga akan terbangun kesadarannya untuk menjaga kelestarian pulau sangiang perairan dan terumbu karangnyateguh triono mengungkapkan keberadaan koral di perairan pulau sangiang dan pulaupulau lain di seluruh indonesia memiliki tiga fungsi sebagai tempat hidup berbagai organisme laut daya tarik wisata dan menyimpan karbondengan mendukung pelestarian terumbu karang pulau sangiang itu turut membantu pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi pungkasnyaupaya pelestarian ekosistem pesisir dan pulaupulau kecil merupakan salah satu program yang menjadi fokus kerja yayasan kehati melalui program sosis yayasan kehati menghimpun dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial csr sebuah perusahaan untuk mendukung kegiatan pelestarian terumbu karang pesisir dan pulaupulau kecil serta membangun ekowisata berbasis masyarakat di wilayah indonesiadalam beberapa dekade terakhir dunia secara bersamaan menghadapi ancaman kerusakan terumbu karang yang serius kerusakan tersebut disebabkan karena beragam faktor ada yang karena terkena dampak perubahan iklim tapi juga ada yang disebabkan oleh faktor lain yang terjadi di tingkat lokal maupun globalpernyataan tersebut diungkapkan profesor ovehoeghguldberg seorang pakar terumbu karang dari universitas queensland uq di australia menurut dia faktor lokal dan global yang memicu terjadinya kerusakan terumbu karang hingga menimbulkan pemutihan di antaranya karena ada proses pengasaman di lautselain itu ada juga dampak karena badai yang mengakibatkan terjadinya banjir dan itu mengakibatkan munculnya penurunan kualitas air ucap pria yang menjabat direktur institut global change itu kepada mongabay beberapa waktu lalulebih rinci ove menjelaskan gabungan faktor lokal dan global tersebut menjadi racikan kuat untuk memunculkan terumbu karang rusak meski tidak setiap negara memiliki faktor yang sama persis namun bisa dipastikan kalau faktornya memiliki kesamaanfaktornya itu sama saja tapi proporsinya saja yang berbeda ungkap diatentang terjadinya penurunan kualitas air ove menilai itu terjadi di hampir semua negara di dunia kata dia air yang kualitasnya buruk dan masuk ke dalam lautan akan bisa menghancurkan terumbu karang yang sehat dan indahkondisi seperti itu menurut ove sudah terjadi di australia dan terumbu karang mengalami kerusakan karena air laut terkena polusi dari air di darat yang sudah menurun kualitasnya polusi air laut tersebut tidak bisa dicegah dan itu membuat proses kerusakan semakin cepat dan tidak bisa dibendung lagidi australia itu air laut terkena polusi karena berasal dari air di darat yang sudah terkontaminasi oleh pupuk dan pestisida yang digunakan oleh para petani air yang mengandung pupuk dan pestisida itulah yang membunuh terumbu karang di australia ucap diadengan melihat kondisi yang terjadi di australia ove sangat yakin kalau di indonesia kondisinya juga tidak berbeda jauh penurunan kualitas air diakui dia menjadi faktor cukup dominan untuk merusak terumbu karangselain itu faktor lain yang juga ikut berperan adalah sampah plastik yang menjadi polusi berat di laut sampah plastik sudah menjadi masalah besar ini karena sifat dari plastik susah terurai jika sudah ada di alam jelas diatantangan lain yang sedang dihadapi oleh warga dunia sekarang menurut ove adalah bencana pemutihan terumbu karang proses alam tersebut tidak bisa dicegah oleh teknologi modern dan terjadi di semua tempat di seluruh duniadi indonesia juga sama saat ini kondisinya sudah memburuk selama berbulanbulan meskipun yang terburuk terjadi pada dan namun bencana pemutihan terumbu karang sekarang tetap menakutkan ungkap diafaktor manusia diakui ove ikut berperan besar dalam proses perusakan terumbu karang di seluruh dunia selain faktor yang sudah disebut di atas ada faktor lain yang bersifat lokal seperti di indonesia yakni teknik menangkap ikan dengan cara merusak perairan teknik seperti itu sangat rentan merusak terumbu karang harus ada ketegasan dari pemerintah indonesia karena terumbu karang ini sifatnya menjadi milik dunia walau lokasinya ada di indonesia sebut diadengan melihat faktafakta tersebut ove menghimbau kepada seluruh negara di dunia utamanya negara perairan tropis agar bisa membuat dan menerapkan regulasi yang baik untuk penyelamatan terumbu karang jika tidak dimulai dari sekarang maka ancaman kepunahan terumbu karang tidak akan bisa dihindari lagi
"Para Pemulung di TPA Ini Manfaatkan Sampah jadi Energi. Pagi itu, Rudianto, memarkir sepeda motor di Kantor Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sanggrahan, Kranggan, Temanggung. Setelah mengisi daftar kehadiran, dia bergegas ke dapur. Jam menunjuk pukul 6.30 pagi. Untuk mengusir kantuk dan hawa dingin, dia menyeduh kopi.Kompor gas di dapur itu sepintas seperti kompor biasa. Bedanya, gas bukan dari elpiji, tetapi berisi gas metana (CH4), dari proses pembusukan sampah organik berjarak 50 meter dari dapur.“Ini hemat, tak perlu beli. Cukup dari gas TPA, rasa kopipun sama,” seloroh Rudianto, pembantu operator TPA, beberapa waktu lalu.Pengawas dan operator TPA Sanggrahan, Yuliatno, menambahkan, selain untuk membuat minum, juga untuk memasak, mengoreng, atau merebus air untuk mandi pegawai.“Kantor TPA Sanggrahan buka 24 jam. Kalau malam ada empat petugas jaga. Dapur kompor gas metana sangat membantu aktivitas petugas, bahkan pemulung,” katanya.* * * * *Jalan masuk ke TPA ditumbuhi pohon rimbun, begitu hijau. Sekilas bukan seperti tempat pembuangan sampah. Lokasi TPA di pinggir kota, menempati tanah miring, lalu dibuat terasering. Kala hari cerah, bisa melihat di latar sebelah selatan deretan Gunung Sumbing dan Sindoro, nan gagah.Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Temanggung sekitar 160 unit. TPA Sanggrahan satu-satunya di Temanggung, kota dengan penduduk sekitar 750.000 jiwa ini.Sampah dari TPS dibawa ke TPA pakai truk sampah. Pengelolaan TPA Sanggrahan pakai model . Bagian bawah dilapisi geomembran atau geotekstil, hingga air rembesan tak mencemari tanah. Air lindi ini dialirkan ke bak penampungan untuk diolah kembali.Khamim Gunardi, Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Temanggung mengatakan, TPA Sanggrahan seluas 4,5 hektar, baru dimanfaatkan 2,3 hektar. Jumlah truk pengangkut sampah dari pagi hingga petang bisa 30 rit, dengan sampah kelolaan sehari 40 ton atau 200 meter kubik.“Rencana kami, kalau memang bisa kita gali lebih besar lagi, akan ada pengembangan. Potensi itu belum kita manfaatkan maksimal. Saya lihat di pelatihan tentang pengolahan limbah, gas dari sampah bisa bermanfaat untuk warga sekitar,” kata Khamim.“Agar maksimal, kita butuh . Fungsi, gas metana hingga terkumpul di drum penampungan.”Dari luas dan volume sampah kelolaan potensial untuk mengembangkan gas metana lebih lanjut. Saat ini, baru memenuhi kebutuhan pegawai dan pemulung TPA.“Kita sudah coba di lapak pemulung. Mereka suka, bisa masak di TPA tanpa harus beli bahan bakar. Membeli gas tak perlu lagi. Jika pakai kayu bakar jelas tak mungkin karena tak boleh ada kegiatan membakar di sekitar sampah.”Menurut Yuliatno, pemanfaatan gas metana di TPA Sanggrahan sejak 2013. Saat itu, ada rekan kantor berkunjung ke kota lain melihat instalasi pemanfaatan gas metana di TPA. Sepulang sana, Yuli ditantang untuk mencoba. Kebetulan ada bahan-bahan sisa bisa dipakai, berupa drum bekas atau tong dan pipa.Di TPA Sanggrahan, ada lima titik tempat drum ditanam. Di sinilah gas metana hasil pembusukan bahan-bahan organik itu terkumpul. Drum-drum itu ditanam sedalam 3,5 meter. Makin tinggi sampah, makin tinggi pula susunan drum.Agam, pemulung dari Dusun Temandang, Pendowo, Kranggan atau Tukul, pemulung dari Dusun Losari, Sanggrahan, sangat terbantu dengan kompor gas metana.“Senang. Sore mau masak mie dan masak ketela juga bisa,” katanya.Sampah di TPA ini, dikirim masih tercampur antara organik dan nonorganik. Pemulung sampah memilahnya. Plastik, logam, dan kertas masuk ke keranjang gendong.Pemulung di TPA Sanggrahan 87 orang. Mereka tergabung dalam Paguyuban Pemilah Sampah Non-Organik. Mereka berorganisasi, misal, punya tabungan.“Pemulung sudah bantu banyak sekali. Mereka memilah sampah. Setiap dua orang saya kasih (wadah) satu. Setiap hari setor satu organik. Mereka bukan pemulung liar, tapi terorganisir. Saya bukan ketua tapi saya paling tua. Saya paling lama di TPA,” katanya, yang sudah bekerja di TPA selama 27 tahun.Selain hasilkan gas metana, sampah juga jadi pupuk organik. Pupuk ini, katanya, untuk taman-taman kota. Sebagian untuk hadiah saat ada kunjungan tamu. Bagi mereka yang berminat membeli, satu kilogram Rp1.000.Totok Purwanto, Kepala Sub Bidang Pelestarian Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Temanggung, mengatakan, sosialisasi pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan di desa dan kelurahan di Temanggung. “Termasuk pelatihan pemanfaatan sampah dan pembentukan bank sampah.”","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
program literasi",para pemulung di tpa ini manfaatkan sampah jadi energi pagi itu rudianto memarkir sepeda motor di kantor tempat pemrosesan akhir tpa sampah sanggrahan kranggan temanggung setelah mengisi daftar kehadiran dia bergegas ke dapur jam menunjuk pukul pagi untuk mengusir kantuk dan hawa dingin dia menyeduh kopikompor gas di dapur itu sepintas seperti kompor biasa bedanya gas bukan dari elpiji tetapi berisi gas metana ch dari proses pembusukan sampah organik berjarak meter dari dapurini hemat tak perlu beli cukup dari gas tpa rasa kopipun sama seloroh rudianto pembantu operator tpa beberapa waktu lalupengawas dan operator tpa sanggrahan yuliatno menambahkan selain untuk membuat minum juga untuk memasak mengoreng atau merebus air untuk mandi pegawaikantor tpa sanggrahan buka jam kalau malam ada empat petugas jaga dapur kompor gas metana sangat membantu aktivitas petugas bahkan pemulung katanya jalan masuk ke tpa ditumbuhi pohon rimbun begitu hijau sekilas bukan seperti tempat pembuangan sampah lokasi tpa di pinggir kota menempati tanah miring lalu dibuat terasering kala hari cerah bisa melihat di latar sebelah selatan deretan gunung sumbing dan sindoro nan gagahjumlah tempat pembuangan sementara tps sampah di temanggung sekitar unit tpa sanggrahan satusatunya di temanggung kota dengan penduduk sekitar jiwa inisampah dari tps dibawa ke tpa pakai truk sampah pengelolaan tpa sanggrahan pakai model bagian bawah dilapisi geomembran atau geotekstil hingga air rembesan tak mencemari tanah air lindi ini dialirkan ke bak penampungan untuk diolah kembalikhamim gunardi kepala seksi pengelolaan persampahan temanggung mengatakan tpa sanggrahan seluas hektar baru dimanfaatkan hektar jumlah truk pengangkut sampah dari pagi hingga petang bisa rit dengan sampah kelolaan sehari ton atau meter kubikrencana kami kalau memang bisa kita gali lebih besar lagi akan ada pengembangan potensi itu belum kita manfaatkan maksimal saya lihat di pelatihan tentang pengolahan limbah gas dari sampah bisa bermanfaat untuk warga sekitar kata khamimagar maksimal kita butuh fungsi gas metana hingga terkumpul di drum penampungandari luas dan volume sampah kelolaan potensial untuk mengembangkan gas metana lebih lanjut saat ini baru memenuhi kebutuhan pegawai dan pemulung tpakita sudah coba di lapak pemulung mereka suka bisa masak di tpa tanpa harus beli bahan bakar membeli gas tak perlu lagi jika pakai kayu bakar jelas tak mungkin karena tak boleh ada kegiatan membakar di sekitar sampahmenurut yuliatno pemanfaatan gas metana di tpa sanggrahan sejak saat itu ada rekan kantor berkunjung ke kota lain melihat instalasi pemanfaatan gas metana di tpa sepulang sana yuli ditantang untuk mencoba kebetulan ada bahanbahan sisa bisa dipakai berupa drum bekas atau tong dan pipadi tpa sanggrahan ada lima titik tempat drum ditanam di sinilah gas metana hasil pembusukan bahanbahan organik itu terkumpul drumdrum itu ditanam sedalam meter makin tinggi sampah makin tinggi pula susunan drumagam pemulung dari dusun temandang pendowo kranggan atau tukul pemulung dari dusun losari sanggrahan sangat terbantu dengan kompor gas metanasenang sore mau masak mie dan masak ketela juga bisa katanyasampah di tpa ini dikirim masih tercampur antara organik dan nonorganik pemulung sampah memilahnya plastik logam dan kertas masuk ke keranjang gendongpemulung di tpa sanggrahan orang mereka tergabung dalam paguyuban pemilah sampah nonorganik mereka berorganisasi misal punya tabunganpemulung sudah bantu banyak sekali mereka memilah sampah setiap dua orang saya kasih wadah satu setiap hari setor satu organik mereka bukan pemulung liar tapi terorganisir saya bukan ketua tapi saya paling tua saya paling lama di tpa katanya yang sudah bekerja di tpa selama tahunselain hasilkan gas metana sampah juga jadi pupuk organik pupuk ini katanya untuk tamantaman kota sebagian untuk hadiah saat ada kunjungan tamu bagi mereka yang berminat membeli satu kilogram rptotok purwanto kepala sub bidang pelestarian lingkungan badan lingkungan hidup temanggung mengatakan sosialisasi pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan di desa dan kelurahan di temanggung termasuk pelatihan pemanfaatan sampah dan pembentukan bank sampah
"Ketika Banjir Bandang di Sentani Tewaskan Puluhan Orang. Sabtu 16 Maret 2019, hujan turun sejak sore hingga malam. Sekitar pukul 19.00, mulai banjir bandang melanda Kota Sentani, Papua. Dari atas, air membawa beragam material seperti bebatuan sampai batang kayu.Aliran air tumpah ruah membentuk daerah aliran baru, menyapu apapun yang terletak di bawahnya.Data sementara, sampai Minggu malam (17/3/19), 68 orang meninggal dunia, luka ringan 75 orang, luka berat 30 orang. Warga yang mengungsi mencapai 4.153 tersebar di tujuh lokasi penampungan. Pemerintah diharapkan, memberikan bantuan bagi sarana dan fasilitas seperti sekolah-sekolah yang rusak terdampak banjir bandang ini.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal",ketika banjir bandang di sentani tewaskan puluhan orang sabtu maret hujan turun sejak sore hingga malam sekitar pukul mulai banjir bandang melanda kota sentani papua dari atas air membawa beragam material seperti bebatuan sampai batang kayualiran air tumpah ruah membentuk daerah aliran baru menyapu apapun yang terletak di bawahnyadata sementara sampai minggu malam orang meninggal dunia luka ringan orang luka berat orang warga yang mengungsi mencapai tersebar di tujuh lokasi penampungan pemerintah diharapkan memberikan bantuan bagi sarana dan fasilitas seperti sekolahsekolah yang rusak terdampak banjir bandang ini
"Kado Manis Akhir Tahun, Kali Pertama Pemerintah Tetapkan Hutan Adat. Masyarakat adat nusantara bisa sedikit tersenyum senang. Sejak republik ini ada—meskipun tercantum dalam UUD’45—tetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi. Beberapa hari sebelum 2016 berlalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan delapan hutan adat (tabel) dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Ia jadi awal mula wujud pelaksanaan putusan MK 35/2012 soal hutan adat bukan hutan negara. Kado kecil nan indah di akhir tahun.Dalam rapat teknis soal sosialisasi penetapan hutan adat di Jakarta, Rabu (28//12/16), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyampaikan, proses penetapan hutan adat sangat dinamis dan spesifik termasuk ada pengurangan hutan kelola pemegang konsesi di Sumatera Utara.Dalam pertemuan itu, Siti merangkum beberapa hal, antara lain, , rapat membahas justifikasi penetapan hutan adat dengan segala latar belakang, penegasan sembilan entitas masyarakat adat dan bagaimana masyarakat hukum adat kedepan. “Ini merupakan langkah berani yang dilakukan negara dalam hal ini KLHK,” katanya., pedoman yang ada baik UU untuk sistem administrasi dan hak-hak masyarakat adat masih dapat digunakan, dan tetap pendampingan hak komunal masyarakat adat., koherensi tiap regulasi dari berbagai instrumen mengenai masyarakat hukum adat, salah satu program nasional pengurangan emisi karbon di Indonesia. Instrumen KPH, katanya, juga jalur cukup strategis dapat digunakan daerah dalam pengelolaan hutan adat., peresmian pengakuan hutan adat sangat penting bahkan merupakan program paling menjadi perhatian Presiden.Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengapresiasi penetapan hutan adat sebagai peristiwa bersejarah. “Ini untuk pertama kali sejak 71 tahun hak konstitusi masyarakat adat dicantumkan dalam UUD 1945 dan 17 tahun sejak hutan adat disebutkan dalam UU Tahun 1999,” katanya di Jakarta, Rabu (28/12/16).Meskipun begitu, dia mengkritik kelambatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses pengajuan penetapan hutan adat. Abdon menilai, KLHK terlalu kaku dalam menggunakan instrumen hukum yang tersedia dan hanya lewat pengakuan dengan peraturan daerah dulu.Saat ini, katanya, ada empat jalur tempuh pengakuan masyarakat adat, , Perda berdasarkan Pasal 67 UU Kehutanan, , SK Bupati/Walikota berdasarkan Permendagri No. 52/2014. , sertifikat tanah komunal masyarakat adat melalui Permen Agraria dan Tata Ruang No 10/2016, dan , penetapan desa adat berdasarkan UU Desa.“Saya desak KLHK agar punya terobosan memanfaatkan empat jalur tempuh itu, bukan hanya jalur tempuh pertama,” katanya.Abdon menilai, penetapan hutan adat ini sebagai kado kecil akhir tahun bagi masyarakat adat. “Kado ini tentu saja menyalakan lagi harapan yang sempat redup kepada Jokowi (Presiden-red).”AMAN berharap, awal tahun depan Keputusan Presiden soal pembentukan Satgas Masyarakat Adat keluar. “Ini untuk mengawal enam komitmen Nawcita Jokowi-JK yang masih jauh dari realisasi,” katanya.Kegembiraan juga terucap dari Margaretha Setting Beraan, BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur. Dia mengacungi jempol Siti Nurbaya. “Ini peristiwa langka. Kerja keras jangka panjang dari orang-orang yang mendorong terbitnya SK penetapan ini,” katanya.Dia berharap, penetapan di hari-hari akhir 2016 ini menjadi awal penerbitan SK hutan adat-hutan adat yang lain.”Masih banyak hutan adat yang terancam pengelolaan dan keberadaan karena belum mendapatkan pengakuan,” katanya.Dengan penerbitan SK penetapan ini, kata Setting, menjadi langkah baik dalam kerja penting pengelolaan hutan oleh masyarakat adat.Dia mendesak, pemerintah daerah segera bergerak membuat perda-perda adat untuk mendukung perlindungan dan penetapan pengelolaan hutan adat.Selain itu, dia mendorong pembahasan Rancangan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU-PPMHA) menjadi UU hingga menguatkan payung hukum dan mempercepat gerak daerah mengakui dan melindungi hutan adat.Munadi Kilkoda, Ketua BPH AMAN Maluku Utara mengatakan, dari berbagai perjalanan, menyimpulkan bahwa proses pengakuan hak-hak masyarakat adat itu terlambat bukan karena tak ada produk hukum, tetapi soal kepentingan politik-ekonomi yang berbeda. “Ini yang menghambat pengakuan hingga sulit dipenuhi negara lewat pemda,” ujar dia.Bukan itu saja, sebagian pemda ada yang masih bingung dasar pertimbangan dalam membuat perda. Padahal, katanya, kalau melihat UU Kehutanan dan beberapa UU sektoral lain, jelas sekali mandat itu.“Saya kira kedepan, KLHK harus proaktif memberikan bimbingan kepada pemda dalam menangani hak-hak masyarakat adat, terutama terkait hutan adat.”Di Malut, pemetaan beberapa wilayah adat telah berjalan tetapi belum ada Perda PPMHA. “ Saya kira skema perhutanan sosial harus memberi ruang juga kepada masyarakat adat di Malut untuk memperoleh hutan adat mereka,” ucap Munadi.Andiko Sutan Mancahyo, dari Malacca Research Center—pernah menjadi Direktur Eksekutif HuMA—organisasi masyarakat sipil yang mengajukan pengusulan hutan adat ke pemerintah mengatakan, penetapan hutan adat ini langkah awal yang bagus.“Apresiasi untuk penetapan hari ini. Ini buah perjuangan sejak lama, di mana saya melibatkan diri meletakkan dasar-dasarnya,” kata Andiko.Meskipun begitu, katanya, pemerintah tak boleh berhenti dengan penetapan di areal atau wilayah yang hanya bermasalah dengan kawasan hutan negara saja. Jadi, katanya, perlu ada contoh penetapan hutan adat di areal hutan berizin. “Tentu melaui mekanisme resolusi konflik dulu,” ujar dia.Proses itu berarti, bagaimana menghadirkan keadilan dalam situasi hutan masyarakat adat telah dikonversi dan terbebani izin kelola dari pemerintah kepada berbagai pihak seperti pengusaha. Semua pihak, katanya, perlu kepastian baik masyarakat maupun dunia usaha yang sehat. ”Karena itu, mekanisme harus khusus dengan pendekatan resolusi konflik.”Bagaimana strategi buat AMAN dengan penetapan ini? Andiko menyarankan, perkuat perjuangan tingkat lokal terkait pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui perda.Perlu juga, katanya, penguatan masyarakat pengelola hutan adat dengan membangun dan mempersiapkan persyaratan teknis untuk pengakuan.“Tunjukkan bahwa hutan adat itu memang berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.Saat ini, energi kampanye, harus diarahkan pada pendampingan lapangan. “Kurangi kampanye, damping masyarakat di lapangan dari semua aspek baik sosial, ekonomi sampai hukum,” saran pria yang juga aktif di AsM Law Office ini.Andiko bilang, pengakuan dan penetapan ini tak akan berarti apa-apa kalau tak ada peningkatan kesejahteraan. Disitulah nanti, katanya, lahir apa yang disebut keamanan hutan adat (.Pandangan tak jauh beda dari Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Dia mengatakan, penetapan delapan hutan adat dan pencadangan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta ini merupakan momentum penting bagi pelaksanaan putusan MK-35. Perjuangan ini, katanya, dengan proses sangat panjang baik secara administrasi, kebijakan sampai politik.Pengakuan masyarakat adat lewat perda ini, katanya, diawali dari kerja-kerja di daerah baik pemerintah maupun komunitas disamping menyiapkan data spasial baik peta wilayah adat dan peta hutan adat.Total luas hutan adat yang mendapatkan penetapan ini 12.759, 67 hektar dari 3,6 juta hektar peta indikatif hutan adat yang disampaikan BRWA kepada KLHK. “Ini persentase angka yang kecil, masih jauh dari harapan, namun patut diapresiasi keputusan Menteri LHK ini,” katanya.Sebaiknya, kata Kasmita, masyarakat segera menyiapkan langkah-langkah pemenuhan syarat penetapan hutan adat. “Ke depan, perlu dibangun proses lebih mudah melalui perubahan-perubahan kebijakan.”Kedelapan wilayah adat yang memperoleh penetapan hutan adat ini, sudah diusulkan sejak 2015 oleh berbagai organisasi masyarakat sipil pendamping. Kesemua wilayah itu, telah memiliki peraturan daerah soal pengakuan masyarakat adat di daerah masing-masing.","[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]","mengatasi dampak yang tidak proporsional
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim",kado manis akhir tahun kali pertama pemerintah tetapkan hutan adat masyarakat adat nusantara bisa sedikit tersenyum senang sejak republik ini adameskipun tercantum dalam uudtetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi beberapa hari sebelum berlalu menteri lingkungan hidup dan kehutanan menetapkan delapan hutan adat tabel dan mengeluarkan wilayah adat pandumaansipituhuta seluas hektar dari konsesi pt toba pulp lestari ia jadi awal mula wujud pelaksanaan putusan mk soal hutan adat bukan hutan negara kado kecil nan indah di akhir tahundalam rapat teknis soal sosialisasi penetapan hutan adat di jakarta rabu menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya menyampaikan proses penetapan hutan adat sangat dinamis dan spesifik termasuk ada pengurangan hutan kelola pemegang konsesi di sumatera utaradalam pertemuan itu siti merangkum beberapa hal antara lain rapat membahas justifikasi penetapan hutan adat dengan segala latar belakang penegasan sembilan entitas masyarakat adat dan bagaimana masyarakat hukum adat kedepan ini merupakan langkah berani yang dilakukan negara dalam hal ini klhk katanya pedoman yang ada baik uu untuk sistem administrasi dan hakhak masyarakat adat masih dapat digunakan dan tetap pendampingan hak komunal masyarakat adat koherensi tiap regulasi dari berbagai instrumen mengenai masyarakat hukum adat salah satu program nasional pengurangan emisi karbon di indonesia instrumen kph katanya juga jalur cukup strategis dapat digunakan daerah dalam pengelolaan hutan adat peresmian pengakuan hutan adat sangat penting bahkan merupakan program paling menjadi perhatian presidenabdon nababan sekretaris jenderal aliansi masyarakat adat nusantara aman mengapresiasi penetapan hutan adat sebagai peristiwa bersejarah ini untuk pertama kali sejak tahun hak konstitusi masyarakat adat dicantumkan dalam uud dan tahun sejak hutan adat disebutkan dalam uu tahun katanya di jakarta rabu meskipun begitu dia mengkritik kelambatan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memproses pengajuan penetapan hutan adat abdon menilai klhk terlalu kaku dalam menggunakan instrumen hukum yang tersedia dan hanya lewat pengakuan dengan peraturan daerah dulusaat ini katanya ada empat jalur tempuh pengakuan masyarakat adat perda berdasarkan pasal uu kehutanan sk bupatiwalikota berdasarkan permendagri no sertifikat tanah komunal masyarakat adat melalui permen agraria dan tata ruang no dan penetapan desa adat berdasarkan uu desasaya desak klhk agar punya terobosan memanfaatkan empat jalur tempuh itu bukan hanya jalur tempuh pertama katanyaabdon menilai penetapan hutan adat ini sebagai kado kecil akhir tahun bagi masyarakat adat kado ini tentu saja menyalakan lagi harapan yang sempat redup kepada jokowi presidenredaman berharap awal tahun depan keputusan presiden soal pembentukan satgas masyarakat adat keluar ini untuk mengawal enam komitmen nawcita jokowijk yang masih jauh dari realisasi katanyakegembiraan juga terucap dari margaretha setting beraan bph aliansi masyarakat adat nusantara aman kalimantan timur dia mengacungi jempol siti nurbaya ini peristiwa langka kerja keras jangka panjang dari orangorang yang mendorong terbitnya sk penetapan ini katanyadia berharap penetapan di harihari akhir ini menjadi awal penerbitan sk hutan adathutan adat yang lainmasih banyak hutan adat yang terancam pengelolaan dan keberadaan karena belum mendapatkan pengakuan katanyadengan penerbitan sk penetapan ini kata setting menjadi langkah baik dalam kerja penting pengelolaan hutan oleh masyarakat adatdia mendesak pemerintah daerah segera bergerak membuat perdaperda adat untuk mendukung perlindungan dan penetapan pengelolaan hutan adatselain itu dia mendorong pembahasan rancangan uu pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat ruuppmha menjadi uu hingga menguatkan payung hukum dan mempercepat gerak daerah mengakui dan melindungi hutan adatmunadi kilkoda ketua bph aman maluku utara mengatakan dari berbagai perjalanan menyimpulkan bahwa proses pengakuan hakhak masyarakat adat itu terlambat bukan karena tak ada produk hukum tetapi soal kepentingan politikekonomi yang berbeda ini yang menghambat pengakuan hingga sulit dipenuhi negara lewat pemda ujar diabukan itu saja sebagian pemda ada yang masih bingung dasar pertimbangan dalam membuat perda padahal katanya kalau melihat uu kehutanan dan beberapa uu sektoral lain jelas sekali mandat itusaya kira kedepan klhk harus proaktif memberikan bimbingan kepada pemda dalam menangani hakhak masyarakat adat terutama terkait hutan adatdi malut pemetaan beberapa wilayah adat telah berjalan tetapi belum ada perda ppmha saya kira skema perhutanan sosial harus memberi ruang juga kepada masyarakat adat di malut untuk memperoleh hutan adat mereka ucap munadiandiko sutan mancahyo dari malacca research centerpernah menjadi direktur eksekutif humaorganisasi masyarakat sipil yang mengajukan pengusulan hutan adat ke pemerintah mengatakan penetapan hutan adat ini langkah awal yang bagusapresiasi untuk penetapan hari ini ini buah perjuangan sejak lama di mana saya melibatkan diri meletakkan dasardasarnya kata andikomeskipun begitu katanya pemerintah tak boleh berhenti dengan penetapan di areal atau wilayah yang hanya bermasalah dengan kawasan hutan negara saja jadi katanya perlu ada contoh penetapan hutan adat di areal hutan berizin tentu melaui mekanisme resolusi konflik dulu ujar diaproses itu berarti bagaimana menghadirkan keadilan dalam situasi hutan masyarakat adat telah dikonversi dan terbebani izin kelola dari pemerintah kepada berbagai pihak seperti pengusaha semua pihak katanya perlu kepastian baik masyarakat maupun dunia usaha yang sehat karena itu mekanisme harus khusus dengan pendekatan resolusi konflikbagaimana strategi buat aman dengan penetapan ini andiko menyarankan perkuat perjuangan tingkat lokal terkait pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui perdaperlu juga katanya penguatan masyarakat pengelola hutan adat dengan membangun dan mempersiapkan persyaratan teknis untuk pengakuantunjukkan bahwa hutan adat itu memang berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat katanyasaat ini energi kampanye harus diarahkan pada pendampingan lapangan kurangi kampanye damping masyarakat di lapangan dari semua aspek baik sosial ekonomi sampai hukum saran pria yang juga aktif di asm law office iniandiko bilang pengakuan dan penetapan ini tak akan berarti apaapa kalau tak ada peningkatan kesejahteraan disitulah nanti katanya lahir apa yang disebut keamanan hutan adat pandangan tak jauh beda dari kasmita widodo kepala badan registrasi wilayah adat brwa dia mengatakan penetapan delapan hutan adat dan pencadangan wilayah adat pandumaansipituhuta ini merupakan momentum penting bagi pelaksanaan putusan mk perjuangan ini katanya dengan proses sangat panjang baik secara administrasi kebijakan sampai politikpengakuan masyarakat adat lewat perda ini katanya diawali dari kerjakerja di daerah baik pemerintah maupun komunitas disamping menyiapkan data spasial baik peta wilayah adat dan peta hutan adattotal luas hutan adat yang mendapatkan penetapan ini hektar dari juta hektar peta indikatif hutan adat yang disampaikan brwa kepada klhk ini persentase angka yang kecil masih jauh dari harapan namun patut diapresiasi keputusan menteri lhk ini katanyasebaiknya kata kasmita masyarakat segera menyiapkan langkahlangkah pemenuhan syarat penetapan hutan adat ke depan perlu dibangun proses lebih mudah melalui perubahanperubahan kebijakankedelapan wilayah adat yang memperoleh penetapan hutan adat ini sudah diusulkan sejak oleh berbagai organisasi masyarakat sipil pendamping kesemua wilayah itu telah memiliki peraturan daerah soal pengakuan masyarakat adat di daerah masingmasing
"Langkah Pembenahan Pasca Bencana Sentani, Seperti Apa?. Sabtu 16 Maret 2019, hujan turun sejak sore hingga malam. Sekitar pukul 19.00, mulai banjir bandang melanda Kota Sentani, Papua. Data per 14 April 2019, total pengungsi mencapai 6.046 orang atau 1.355 keluarga. Chritian Imburi, ahli penginderaan jauh dari UPT Geospasial Universitas Negeri Papua, menyatakan, perlu penelitian mendalam dan lengkap terkait kondisi geologi dan geomorfologi di Pegunungan Cycloop. Struktur Pegunungan Cycloop, sangat kompleks. Selain dilalui patahan, Cycloop memiliki kemiringan lebih 60%. Permukaan pegunungan Cycloop terdapat banyak struktur triangular facet atau permukaan yang berbentuk segitiga. Pemerintah Kabupaten Jayapura juga berencana merevisi rencana tata ruang wilayah daerah dengan memasukkan, perkembangan kondisi Danau Sentani dan Pegunungan Cycloop.Kini, pemerintah di Papua, Pusat, termasuk perguruan tinggi, dan Freeport, tandatangan nota kesepahaman, untuk bersama-sama memikirkan langkah pembenahan agar bencana serupa tak terulang.","[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
peran pemerintah lokal",langkah pembenahan pasca bencana sentani seperti apa sabtu maret hujan turun sejak sore hingga malam sekitar pukul mulai banjir bandang melanda kota sentani papua data per april total pengungsi mencapai orang atau keluarga chritian imburi ahli penginderaan jauh dari upt geospasial universitas negeri papua menyatakan perlu penelitian mendalam dan lengkap terkait kondisi geologi dan geomorfologi di pegunungan cycloop struktur pegunungan cycloop sangat kompleks selain dilalui patahan cycloop memiliki kemiringan lebih permukaan pegunungan cycloop terdapat banyak struktur triangular facet atau permukaan yang berbentuk segitiga pemerintah kabupaten jayapura juga berencana merevisi rencana tata ruang wilayah daerah dengan memasukkan perkembangan kondisi danau sentani dan pegunungan cycloopkini pemerintah di papua pusat termasuk perguruan tinggi dan freeport tandatangan nota kesepahaman untuk bersamasama memikirkan langkah pembenahan agar bencana serupa tak terulang
"Industri Sawit Mesti Benahi Tata Kelola. Industri sawit menjadi penyokong pemasukan dalam negeri tetapi tak bisa melepaskan berbagai permasalahan yang mengikuti bisnis ini dari kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan sampai beragam konflik sosial. Pembenahan tata kelola industri sawit dari hulu ke hilir jadi keharusan.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masalah lingkungan dan sosial industri sawit selalu muncul hingga menjadi isu dunia.Hasil survei Bank Dunia juga dipaparkan mantan Direktur Bank Dunia ini soal sisi negatif sawit dalam kaitan fenomena kebakaran besar. Di mana, konversi lahan ke perkebunan sawit, 10% jadi pemicu kebakaran hutan.Adapun kerugian kabut asap mencapai 1,9% gross domestic product (GDP) 2015. Tak hanya itu, kebakaran hutan juga meyebabkan kematian, kerusakan lingkungan dan ekspor produk sawit terhenti dan mendulang kerugian hingga Rp54 triliun.”Dari sisi benefit, sawit menguntungkan, tapi fenomena kebakaran hutan patut dipertanyakan apakah imbang dengan sisi ekonomi yang dihasilkan. Jadi bukan hanya kalkulasi ekonomi saja. Sawit sudah menjadi di seluruh dunia,” katanya dalam Pertemuan Nasional Sawit Indonesia (PNSI) 2017 di Jakarta, Kamis (2/2/17).Sri Mulyani bilang, perbaikan tata kelola perkebunan sawit dalam negeri secara konsisten sekaligus bisa memperbaiki citra produk ini di pasaran. Salah satu, katanya, dengan standardisasi perkebunan sawit berkelanjutan melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).”Yang harus diperbaiki tata kelola baik dari hulu sampai hilir. Tujuannya, supaya seluruh dimensi apakah manusia, petani, pekerja, dimensi ekonomi dan sosial bisa terus berjalan,” katanya.Melalui kebijakan standardisasi ini, dia berharap, tak hanya meyakinkan dunia luar, tetapi masyarakat dalam negeri. Bahwa, industri sawit tak hanya memberikan keuntungan dari sisi ekonomi juga lingkungan.Menkeu meminta, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dapat besinergi, tak hanya memungut dana, juga turut mengelola industri dan kegiatan sawit berkelanjutan.Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution juga menekankan hal sama. Indonesia, katanya, perlu membenahi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit untuk memenuhi standar global. “Dengan demikian, tak akan ada lagi alasan dari kalangan global menyudutkan kita,” katanya.Sementara itu, sejak tahun lalu pembahasan dua aturan tata kelola sawit berkelanjutan, yakni moratorium sawit dan penguatan ISPO, masih juga belum selesai.Bahasan dua aturan ini terbilang alot, beberapa kali target waktu penyelesaian disebut-sebut pemerintah, terakhir Januari 2017, ternyata molor. Tarik menarik berbagai kepentingan membumbui proses pembuatan aturan ini.”Sudah tahap finalisasi, kalau dari kami (tim sekretariat ISPO) sudah sejak awal Desember memberikan kepada Tim Dewan Pengarah di Menko (Kementerian Perekonomin-red). Hasilnya masih menunggu,” kata Aziz Hidayat, Ketua Sekretariat ISPO melalui telepon kepada .Soal moratorium sawit, San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Ruang Kementerian Lingkungan Hidup dan bilang, sudah tahap finalisasi.”Kita punya tiga perpres yang mau sekaligus diterbitkan karena masih saling terkait, salah satunya moratorium sawit,” katanya , di Jakarta, baru-baru ini.Satu lagi perpres terkait reforma agraria dan perpres penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan.Herry Purnomo, peneliti CIFOR mengatakan, ISPO masih tarik-menarik kepentingan satu sama lain, antara kementerian, lembaga dan pelaku industri. ”Masih masalah terkait isu keberlanjutan,” katanya.Aziz mengelak dibilang ada tarik menarik kepentingan. Menurut dia, sosialisasi ISPO cukup baik antar kementerian dan pelaku industri. “Semua pemangku kepentingan sudah diajak duduk bareng tim pengarah dan sosialisasi.”ISPO penguatan yang sedang disusun ini, katanya, memiliki kekuatan pada keberterimaan pasar internasional. ”Lebih rigid dan kriteria sudah ditelaah ulang, kita lihat keinginan pasar dari masukan GAPKI (Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia-red),” katanya.Segi promosi pun jadi bagian pembahasan. Soalnya, bicara pasar tak bisa dilihat dari dalam negeri saja tetapi tujuan ekspor.Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang MM mengatakan, ada tujuh prinsip dan kriteria ISPO yang mengatur detil tata kelola perusahaan perkebunan sawit yang baik dan berkelanjutan.Ketujuh prinsip dan kriteria ISPO adalah sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan sawit. Lalu, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha berkelanjutan.Ketujuh prinsip dan kriteria ini, katanya akan dijabarkan dalam 98 indikator penilaian.Saat ini, luasan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 11,4 juta hektar, 4,4 juta hektar atau 44% perkebunan petani.Dari jumlah itu, luasan petani swadaya 3,5 juta hektar, sisanya plasma. Meskipun jumlah besar, katanya, namun produktivitas petani sawit masih rendah.“Ini yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membantu mereka bisa disertifikasi. Bisa bekerjasama dengan perusahan-perusahaan setempat,” katanya.Jika produk petani sawit bersertifikat, akan mudah diterima perusahaan-perusahaan dengan harga lebih tinggi.Untuk membantu mempercepat proses sertifikasi, perusahaan diminta menyiapkan sejumlah tenaga auditor internal perusahaan untuk membantu proses sertifikasi ISPO. Tenaga auditor internal perusahaan sawit itu, didaftarkan ke Sekretariat Komisi ISPO untuk dilatih menjalankan tatakelola perkebunan sawit berkelanjutan sebagai bagian meraih sertifikasi ISPO.Edi Suhardi, dari Indonesia Growers Caucus pesimistis, ISPO mampu laku di pasar internasional. ”ISPO penguatan lebih cenderung upaya menunjukkan terhadap tuntutan global. , buat premium kalau mau tercapai,” katanya.Achmad Surambo, Peneliti Sawit Watch mengatakan, ISPO sejauh ini hanya berbicara terkait kampanye. Pokok permasalahan dari tata kelola bukan pada sertifikasi, namun pada proses penegakan hukum dan pengawasan.”ISPO kan selama ini soal patuh dan tak patuh. Ketika tak patuh, harusnya ada penegakan hukum, tapi tak jalan.”Penegakan hukum ini, katanya, harus memiliki sifat langsung seperti sanksi administrasi hingga ada efek jera.Kalau hanya untuk menembus pasar internasional, katanya, sebenarnya mudah jika tata kelola sawit dalam negeri sudah baik, dari kebijakan dan implementasi. Pasalnya, banyak kebijakan seringkali bertolak belakang dengan perbaikan tata kelola sawit.”Masalah sertifikasi, sebenarnya sudah cukup dengan pendekatan sukarela, seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil-red).”","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional",industri sawit mesti benahi tata kelola industri sawit menjadi penyokong pemasukan dalam negeri tetapi tak bisa melepaskan berbagai permasalahan yang mengikuti bisnis ini dari kerusakan lingkungan kebakaran hutan dan lahan sampai beragam konflik sosial pembenahan tata kelola industri sawit dari hulu ke hilir jadi keharusanmenteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan masalah lingkungan dan sosial industri sawit selalu muncul hingga menjadi isu duniahasil survei bank dunia juga dipaparkan mantan direktur bank dunia ini soal sisi negatif sawit dalam kaitan fenomena kebakaran besar di mana konversi lahan ke perkebunan sawit jadi pemicu kebakaran hutanadapun kerugian kabut asap mencapai gross domestic product gdp tak hanya itu kebakaran hutan juga meyebabkan kematian kerusakan lingkungan dan ekspor produk sawit terhenti dan mendulang kerugian hingga rp triliundari sisi benefit sawit menguntungkan tapi fenomena kebakaran hutan patut dipertanyakan apakah imbang dengan sisi ekonomi yang dihasilkan jadi bukan hanya kalkulasi ekonomi saja sawit sudah menjadi di seluruh dunia katanya dalam pertemuan nasional sawit indonesia pnsi di jakarta kamis sri mulyani bilang perbaikan tata kelola perkebunan sawit dalam negeri secara konsisten sekaligus bisa memperbaiki citra produk ini di pasaran salah satu katanya dengan standardisasi perkebunan sawit berkelanjutan melalui indonesian sustainable palm oil ispoyang harus diperbaiki tata kelola baik dari hulu sampai hilir tujuannya supaya seluruh dimensi apakah manusia petani pekerja dimensi ekonomi dan sosial bisa terus berjalan katanyamelalui kebijakan standardisasi ini dia berharap tak hanya meyakinkan dunia luar tetapi masyarakat dalam negeri bahwa industri sawit tak hanya memberikan keuntungan dari sisi ekonomi juga lingkunganmenkeu meminta badan pengelola dana perkebunan bpdp dapat besinergi tak hanya memungut dana juga turut mengelola industri dan kegiatan sawit berkelanjutanmenteri koordinator perekonomian darmin nasution juga menekankan hal sama indonesia katanya perlu membenahi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit untuk memenuhi standar global dengan demikian tak akan ada lagi alasan dari kalangan global menyudutkan kita katanyasementara itu sejak tahun lalu pembahasan dua aturan tata kelola sawit berkelanjutan yakni moratorium sawit dan penguatan ispo masih juga belum selesaibahasan dua aturan ini terbilang alot beberapa kali target waktu penyelesaian disebutsebut pemerintah terakhir januari ternyata molor tarik menarik berbagai kepentingan membumbui proses pembuatan aturan inisudah tahap finalisasi kalau dari kami tim sekretariat ispo sudah sejak awal desember memberikan kepada tim dewan pengarah di menko kementerian perekonominred hasilnya masih menunggu kata aziz hidayat ketua sekretariat ispo melalui telepon kepada soal moratorium sawit san afri awang direktur jenderal planologi dan tata ruang kementerian lingkungan hidup dan bilang sudah tahap finalisasikita punya tiga perpres yang mau sekaligus diterbitkan karena masih saling terkait salah satunya moratorium sawit katanya di jakarta barubaru inisatu lagi perpres terkait reforma agraria dan perpres penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutanherry purnomo peneliti cifor mengatakan ispo masih tarikmenarik kepentingan satu sama lain antara kementerian lembaga dan pelaku industri masih masalah terkait isu keberlanjutan katanyaaziz mengelak dibilang ada tarik menarik kepentingan menurut dia sosialisasi ispo cukup baik antar kementerian dan pelaku industri semua pemangku kepentingan sudah diajak duduk bareng tim pengarah dan sosialisasiispo penguatan yang sedang disusun ini katanya memiliki kekuatan pada keberterimaan pasar internasional lebih rigid dan kriteria sudah ditelaah ulang kita lihat keinginan pasar dari masukan gapki gabungan pengusaha sawit indonesiared katanyasegi promosi pun jadi bagian pembahasan soalnya bicara pasar tak bisa dilihat dari dalam negeri saja tetapi tujuan ekspordirektur jenderal perkebunan kementerian pertanian bambang mm mengatakan ada tujuh prinsip dan kriteria ispo yang mengatur detil tata kelola perusahaan perkebunan sawit yang baik dan berkelanjutanketujuh prinsip dan kriteria ispo adalah sistem perizinan dan manajemen perkebunan penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan sawit lalu pengelolaan dan pemantauan lingkungan tanggung jawab terhadap pekerja tanggung jawab sosial dan komunitas pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha berkelanjutanketujuh prinsip dan kriteria ini katanya akan dijabarkan dalam indikator penilaiansaat ini luasan perkebunan sawit di indonesia mencapai juta hektar juta hektar atau perkebunan petanidari jumlah itu luasan petani swadaya juta hektar sisanya plasma meskipun jumlah besar katanya namun produktivitas petani sawit masih rendahini yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membantu mereka bisa disertifikasi bisa bekerjasama dengan perusahanperusahaan setempat katanyajika produk petani sawit bersertifikat akan mudah diterima perusahaanperusahaan dengan harga lebih tinggiuntuk membantu mempercepat proses sertifikasi perusahaan diminta menyiapkan sejumlah tenaga auditor internal perusahaan untuk membantu proses sertifikasi ispo tenaga auditor internal perusahaan sawit itu didaftarkan ke sekretariat komisi ispo untuk dilatih menjalankan tatakelola perkebunan sawit berkelanjutan sebagai bagian meraih sertifikasi ispoedi suhardi dari indonesia growers caucus pesimistis ispo mampu laku di pasar internasional ispo penguatan lebih cenderung upaya menunjukkan terhadap tuntutan global buat premium kalau mau tercapai katanyaachmad surambo peneliti sawit watch mengatakan ispo sejauh ini hanya berbicara terkait kampanye pokok permasalahan dari tata kelola bukan pada sertifikasi namun pada proses penegakan hukum dan pengawasanispo kan selama ini soal patuh dan tak patuh ketika tak patuh harusnya ada penegakan hukum tapi tak jalanpenegakan hukum ini katanya harus memiliki sifat langsung seperti sanksi administrasi hingga ada efek jerakalau hanya untuk menembus pasar internasional katanya sebenarnya mudah jika tata kelola sawit dalam negeri sudah baik dari kebijakan dan implementasi pasalnya banyak kebijakan seringkali bertolak belakang dengan perbaikan tata kelola sawitmasalah sertifikasi sebenarnya sudah cukup dengan pendekatan sukarela seperti rspo roundtable on sustainable palm oilred
"Pusat hingga Daerah Perlu Sinergi Tekan Emisi Karbon. Indonesia sangat rentan terkena dampak perubahan iklim jadi perlu ada sinergitas lintas sektor termasuk, pemerintah daerah, dalam pengurangan emisi karbon, baik sektor lahan, energi, industri, dan lain-lain. Begitu juga pengarusutamaan informasi terkait perubahan iklim baik di tingkat pusat, daerah, hingga tapak perlu ditingkatkan.”Komitmen Indonesia menurunkan emisi sangat kuat. Yang paling penting semangat daerah mengarusutamakan perubahan iklim dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018,” kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembukaan Festival Iklim 2018, di Jakarta, Rabu (16/1/17).Pemerintah, katanya, berupaya mitigasi dan adaptasi melindungi lahan berstok karbon tinggi, seperti hutan tropis, mangrove dan lahan gambut. Meski demikian, komitmen ini hanya akan menguap jika tak didorong implementasi konkrit di lapangan. Untuk itulah, penting keseriusan semua pihak terutama pemerintah daerah dengan memasukkan perubahan iklim dalam rencana kerja.Target penurunan emisi karbon Indonesia, berdasarkan (NDC) menyebutkan, komitmen nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), terbagi di kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%).Acara ini dihadiri Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Airlangga Hartanto, Menteri Perindustrian, Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Ignatius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri pun memberikan pidato singkat melalui video.Jonan mengatakan, implementasi bauran energi atau energi miks baru 12%, memiliki target bauran energi 23% energi terbarukan pada 2025 sesuai kebijakan energi nasional.Target itu, katanya, akan terealisasi dengan peningkatan potensi tenaga air, panas bumi, tenaga surya dan bioenergi. ”PLTS (tenaga surya) juga makin kompetitif,” katanya.Kini, ESDM sudah mendorong Pertamina membangun kilang minyak dengan standar tinggi, Euro4, tetapi ditekan menuju Euro5. Proyek pertama di Balikpapan, bakal meluas secara bertahap.”Kita ke situ (Euro 5) untuk memkampanyekan penggunaan bahan bakar dengan emisi yang baik,” katanya.Airlangga mengatakan, mendorong menuju industri hijau. Komitmen implementasi penurunan emisi sektor perindustrian, katanya, akan tercapai dengan tetap memperhatikan pertumbuhan industri sebagai tulang perekonomian yang menyerap tenaga kerja.”Pencapaian juga perlu dilakukan dengan menekan emisi gas rumah kaca, misal, dengan produksi produk ramah lingkungan,” katanya.Guna meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi, kata Airlangga, pencapaian prinsip industri hijau, sudah menghemat energi setara 2,8 triliun pertahun. Penghematan air setara 96 miliar pertahun, dari 34 perusahaan pada industri semen, pupuk, besi baja, keramik, pulp, kertas, gula dan tekstil.Kini, Kemenperin membuat pedoman teknis penurunan energi dan sistem pelaporan GRK yang terintegrasi dengan sistem pelaporan terintegrasi nasional atau Sistem Informasi Industri Nasional (Sinas).Tak ketinggalan dari Kementerian Desa. Eko mengatakan, pada tingkat tapak, akan menginformasikan lebih luas kepada warga khusus desa di sekitar hutan.”Dampak dari perubahan iklim paling dirugikan adalah masyarakat miskin di desa.”Dia mengatakan, hingga kini Kemendes dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membentuk Desa Mandiri Peduli Api untuk meminimalkan kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya itu, integrasi perhutanan sosial pun dapat didorong dalam penurunan emisi gas rumah kaca.Keterangan foto utama: Tambang timah di Bangka. Penghancuran hutan untuk kebun, tambang dan lain-lain sebagai satu penggerak besar pelepasan emisi karbon di Indonesia. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",pusat hingga daerah perlu sinergi tekan emisi karbon indonesia sangat rentan terkena dampak perubahan iklim jadi perlu ada sinergitas lintas sektor termasuk pemerintah daerah dalam pengurangan emisi karbon baik sektor lahan energi industri dan lainlain begitu juga pengarusutamaan informasi terkait perubahan iklim baik di tingkat pusat daerah hingga tapak perlu ditingkatkankomitmen indonesia menurunkan emisi sangat kuat yang paling penting semangat daerah mengarusutamakan perubahan iklim dalam rencana kerja pemerintah tahun kata siti nurbaya bakar menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembukaan festival iklim di jakarta rabu pemerintah katanya berupaya mitigasi dan adaptasi melindungi lahan berstok karbon tinggi seperti hutan tropis mangrove dan lahan gambut meski demikian komitmen ini hanya akan menguap jika tak didorong implementasi konkrit di lapangan untuk itulah penting keseriusan semua pihak terutama pemerintah daerah dengan memasukkan perubahan iklim dalam rencana kerjatarget penurunan emisi karbon indonesia berdasarkan ndc menyebutkan komitmen nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca grk terbagi di kehutanan energi pertanian industri dan limbah acara ini dihadiri bambang ps brodjonegoro menteri perencanaan pembangunan nasional airlangga hartanto menteri perindustrian eko putro sandjojo menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan ignatius jonan menteri energi dan sumber daya mineralandi amran sulaiman menteri pertanian sri mulyani indrawati menteri keuangan dan retno marsudi menteri luar negeri pun memberikan pidato singkat melalui videojonan mengatakan implementasi bauran energi atau energi miks baru memiliki target bauran energi energi terbarukan pada sesuai kebijakan energi nasionaltarget itu katanya akan terealisasi dengan peningkatan potensi tenaga air panas bumi tenaga surya dan bioenergi plts tenaga surya juga makin kompetitif katanyakini esdm sudah mendorong pertamina membangun kilang minyak dengan standar tinggi euro tetapi ditekan menuju euro proyek pertama di balikpapan bakal meluas secara bertahapkita ke situ euro untuk memkampanyekan penggunaan bahan bakar dengan emisi yang baik katanyaairlangga mengatakan mendorong menuju industri hijau komitmen implementasi penurunan emisi sektor perindustrian katanya akan tercapai dengan tetap memperhatikan pertumbuhan industri sebagai tulang perekonomian yang menyerap tenaga kerjapencapaian juga perlu dilakukan dengan menekan emisi gas rumah kaca misal dengan produksi produk ramah lingkungan katanyaguna meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi kata airlangga pencapaian prinsip industri hijau sudah menghemat energi setara triliun pertahun penghematan air setara miliar pertahun dari perusahaan pada industri semen pupuk besi baja keramik pulp kertas gula dan tekstilkini kemenperin membuat pedoman teknis penurunan energi dan sistem pelaporan grk yang terintegrasi dengan sistem pelaporan terintegrasi nasional atau sistem informasi industri nasional sinastak ketinggalan dari kementerian desa eko mengatakan pada tingkat tapak akan menginformasikan lebih luas kepada warga khusus desa di sekitar hutandampak dari perubahan iklim paling dirugikan adalah masyarakat miskin di desadia mengatakan hingga kini kemendes dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah membentuk desa mandiri peduli api untuk meminimalkan kebakaran hutan dan lahan tak hanya itu integrasi perhutanan sosial pun dapat didorong dalam penurunan emisi gas rumah kacaketerangan foto utama tambang timah di bangka penghancuran hutan untuk kebun tambang dan lainlain sebagai satu penggerak besar pelepasan emisi karbon di indonesia foto lusia arumingtyas mongabay indonesia
"Tropical Society Ajak Siswa di Aceh Peduli Lingkungan. Menanamkan kesadaran akan kecintaan lingkungan harus dilakukan sejak dini. Aksi inilah yang diupayakan Tropical Society, dengan mengunjungi enam sekolah di Banda Aceh. Tim ini memberikan informasi mengenai perubahan iklim dan mengajak siswa peduli lingkungan, seperti hutan Kota Tibang, sekaligus pembentukan Sahabat Hutan Kota.Zulfan Monika, Koordinator Tropical Society mengatakan, setelah peringatan hari bumi di Hutan Kota Tibang, sejak 29 April 2013, tim Tropical Society mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah di Banda Aceh. Sekolah itu antara lain, SMP 2 dan SMAN 3 Banda Aceh. “Kunjungan ini untuk mensosialisasikan isu perubahan iklim dan keberadaan hutan Kota Tibang,” katanya, di Banda Aceh, Senin(30/4/13).Guru Biologi SMP 2 Banda Aceh, Asmarawati menyatakan, pengetahuan tentang perubahan iklim sangat penting bagi generasi muda, seperti siswa-siswa di sekolah ini. “Agar mereka mulai paham dan bisa mengubah perilaku sedini mungkin.”Bahkan, di SMAN 3, sudah ada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Zulkifli Hoet, guru Biologi, SMAN 3 mengungkapkan, sekolah ini sudah memasukkan PLH dalam kurikulum sekolah sejak 2009. Kedatangan tim Tropical Society pun disambut antusias guru dan siswa serta diberikan kesempatan menyampaikan materi menggantikan mata pelajaran PLH.Selain memberikan materi di kelas, Tropical society juga membawa lima bibit buah-buahan untuk ditanam di halaman sekolah. Danurfan, anggota tim awareness Tropical Society mengatakan, penanaman bibit pohon di sekolah ini penting untuk mengajak siswa dan siswi aksi langsung mitigasi perubahan iklim., peneliti dari Inggris menekankan pentingnya pendidikan sejak dini kepada generasi muda agar peduli alam dan lingkungan. “Jika mereka dari kecil sudah dapat pengetahuan tentang betapa penting menjaga lingkungan, hutan dan alam tetap baik, sampai besar itu akan tertanam,” katanya kepada , di Jakarta, Kamis(2/5/13).Untuk itu, penting memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah, seperti SMP dan SMA. Menjaga hutan, kata Lynn, tak cukup hanya lewat berbagai aturan dan kebijakan. “Perlu pemahaman yang baik tentang pelestarian alam bagi generasi muda sejak dini.”","[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]","kampanye publik
program literasi",tropical society ajak siswa di aceh peduli lingkungan menanamkan kesadaran akan kecintaan lingkungan harus dilakukan sejak dini aksi inilah yang diupayakan tropical society dengan mengunjungi enam sekolah di banda aceh tim ini memberikan informasi mengenai perubahan iklim dan mengajak siswa peduli lingkungan seperti hutan kota tibang sekaligus pembentukan sahabat hutan kotazulfan monika koordinator tropical society mengatakan setelah peringatan hari bumi di hutan kota tibang sejak april tim tropical society mengadakan kunjungan ke sekolahsekolah di banda aceh sekolah itu antara lain smp dan sman banda aceh kunjungan ini untuk mensosialisasikan isu perubahan iklim dan keberadaan hutan kota tibang katanya di banda aceh seninguru biologi smp banda aceh asmarawati menyatakan pengetahuan tentang perubahan iklim sangat penting bagi generasi muda seperti siswasiswa di sekolah ini agar mereka mulai paham dan bisa mengubah perilaku sedini mungkinbahkan di sman sudah ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup plh zulkifli hoet guru biologi sman mengungkapkan sekolah ini sudah memasukkan plh dalam kurikulum sekolah sejak kedatangan tim tropical society pun disambut antusias guru dan siswa serta diberikan kesempatan menyampaikan materi menggantikan mata pelajaran plhselain memberikan materi di kelas tropical society juga membawa lima bibit buahbuahan untuk ditanam di halaman sekolah danurfan anggota tim awareness tropical society mengatakan penanaman bibit pohon di sekolah ini penting untuk mengajak siswa dan siswi aksi langsung mitigasi perubahan iklim peneliti dari inggris menekankan pentingnya pendidikan sejak dini kepada generasi muda agar peduli alam dan lingkungan jika mereka dari kecil sudah dapat pengetahuan tentang betapa penting menjaga lingkungan hutan dan alam tetap baik sampai besar itu akan tertanam katanya kepada di jakarta kamisuntuk itu penting memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah seperti smp dan sma menjaga hutan kata lynn tak cukup hanya lewat berbagai aturan dan kebijakan perlu pemahaman yang baik tentang pelestarian alam bagi generasi muda sejak dini
"Penelitian: Paparan Karbon Terus Melaju Lewati Ambang Batas Bahaya di Atmosfir Bumi. Pertamakali sejak para ahli di Lembaga Kelautan dan Administratif Atmosfir Amerika Serikat atau NOAA merekam hasil pengamatan mereka di tahun 1958, kondisi atmosfir Bumi mencapai level terburuk dalam kandungan kadar karbondioksida. Hal ini terjadi tanggal 9 Mei 2013 silam, dimana kadar karbondioksida sudah mencapai 400 ppm () dari hasil pengamatan di Mauna Loa Observatory di Hawaii.Para ahli menilai, pencapaian angka 400 ppm ini adalah sebuah catatan tersendiri bagi sejarah manusia, menggambarkan betapa cepatnya emisi yang disebabkan oleh konsumsi manusia dalam satu abad terakhir. Sementara, berbagai data lainnya menunjukkan bahwa ini adalah kandungan karbondioksida tertinggi yang pernah ada di udara dalam sejarah moderen umat manusia, sejak 15 juta tahun silam.Batas cukup aman bagi manusia sendiri adalah berkisar di angka 350 ppm, dimana dalam kandungan karbondioksida di level itu manusiaharus mulai waspada untuk menekan konsumsi energi berbasis fosil agar tidak semakin memperburuk kualitas udara yang ada di Bumi dan semakin memperparah pemanasan secara global.Karbondikosida adalah salah satu elemen terpenting dalam gas rumah kaca yang mampu bertahan sangat lama di atmosfir, sekali terlepas ke udara karbondioksida bisa bertahan selama ratusan tahun. Emisi karbondioksida di dunia pernah mencapai rekor 35.6 juta ton di tahun 2012, naik sekitar 2,6% dari tahun 2011. Berlebihnya kandungan karbondioksida di lapisan atmosfir akan menyerap energi matahari dan mempersulit lepasnya panas kembali ke udara, dan panas tersebut akan bertahan di atmosfir bumi.Kondisi dan suhu di Bumi memang terus meningkat sangat cepat sejak pertamakali pengukuran ini dilakukan, di pertengahan 1950-an kenaikan kandungan karbon di udara antara 0,7 ppm per tahun lalu naik secara siginifikan menjadi 2,1 ppm per tahun dalam satu dasawarsa terakhir. Kenaikan ini bahkan 100 kali lebih cepat dibanding kenaikan suhu yang muncul pada saat Zaman es berakhir, yang saat itu juga menimbulkan kenaikan suhu global secara cepat.Kenaikan suhu udara dan emisi karbondioksida ke udara mulai melaju sejak Revolusi Industri di Inggris tahun 1800-an silam. Sebelum Revolusi Industri, kadar karbon di udara sekitar 280 ppm, dan mengalami fluktuasi antara 180 ppm dan 280 pm sepanjang 800.000 tahun, dari hasil laporan NOAA.“Bukti-bukti menunjukkan bahwa pertumbuhan yang kuat dari emisi karbon secara global dari penggunaan batubara, minyak bumi dan gas alam terus mempercepat kenaikan suhu,” ungkap Pieter Tans, dari Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division NOAA di Boulder, Colorado, AS dalam media rilis mereka.Salah satu bukti langsung dari kenaikan emisi karbon ini terhadap perubahan iklim bisa dilihat lewat indikator yang ditunjukkan oleh sebuah danau meteorit di pedalaman Siberia, dimana endapan danau ini mencatat perubahan yang signifikan di Arktik saat gas rumah kaca melewati ambang batas berbahaya seperti saat ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh Julie Brigham-Grette, seorang peneliti di Massachusetts Amherst, memperlihatkan bahwa endapan terus naik di Danau El’gygytgyn yang terbentuk sejak 3,6 juta tahun silam. Wilayah danau yang tiak pernah terganggu manusia, membuat pencatatan kenaikan suhu tidak terganggu di wilayah ini.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=40bvE2P9BMQ","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]","pola cuaca yang berubah
polusi udara",penelitian paparan karbon terus melaju lewati ambang batas bahaya di atmosfir bumi pertamakali sejak para ahli di lembaga kelautan dan administratif atmosfir amerika serikat atau noaa merekam hasil pengamatan mereka di tahun kondisi atmosfir bumi mencapai level terburuk dalam kandungan kadar karbondioksida hal ini terjadi tanggal mei silam dimana kadar karbondioksida sudah mencapai ppm dari hasil pengamatan di mauna loa observatory di hawaiipara ahli menilai pencapaian angka ppm ini adalah sebuah catatan tersendiri bagi sejarah manusia menggambarkan betapa cepatnya emisi yang disebabkan oleh konsumsi manusia dalam satu abad terakhir sementara berbagai data lainnya menunjukkan bahwa ini adalah kandungan karbondioksida tertinggi yang pernah ada di udara dalam sejarah moderen umat manusia sejak juta tahun silambatas cukup aman bagi manusia sendiri adalah berkisar di angka ppm dimana dalam kandungan karbondioksida di level itu manusiaharus mulai waspada untuk menekan konsumsi energi berbasis fosil agar tidak semakin memperburuk kualitas udara yang ada di bumi dan semakin memperparah pemanasan secara globalkarbondikosida adalah salah satu elemen terpenting dalam gas rumah kaca yang mampu bertahan sangat lama di atmosfir sekali terlepas ke udara karbondioksida bisa bertahan selama ratusan tahun emisi karbondioksida di dunia pernah mencapai rekor juta ton di tahun naik sekitar dari tahun berlebihnya kandungan karbondioksida di lapisan atmosfir akan menyerap energi matahari dan mempersulit lepasnya panas kembali ke udara dan panas tersebut akan bertahan di atmosfir bumikondisi dan suhu di bumi memang terus meningkat sangat cepat sejak pertamakali pengukuran ini dilakukan di pertengahan an kenaikan kandungan karbon di udara antara ppm per tahun lalu naik secara siginifikan menjadi ppm per tahun dalam satu dasawarsa terakhir kenaikan ini bahkan kali lebih cepat dibanding kenaikan suhu yang muncul pada saat zaman es berakhir yang saat itu juga menimbulkan kenaikan suhu global secara cepatkenaikan suhu udara dan emisi karbondioksida ke udara mulai melaju sejak revolusi industri di inggris tahun an silam sebelum revolusi industri kadar karbon di udara sekitar ppm dan mengalami fluktuasi antara ppm dan pm sepanjang tahun dari hasil laporan noaabuktibukti menunjukkan bahwa pertumbuhan yang kuat dari emisi karbon secara global dari penggunaan batubara minyak bumi dan gas alam terus mempercepat kenaikan suhu ungkap pieter tans dari earth system research laboratory global monitoring division noaa di boulder colorado as dalam media rilis merekasalah satu bukti langsung dari kenaikan emisi karbon ini terhadap perubahan iklim bisa dilihat lewat indikator yang ditunjukkan oleh sebuah danau meteorit di pedalaman siberia dimana endapan danau ini mencatat perubahan yang signifikan di arktik saat gas rumah kaca melewati ambang batas berbahaya seperti saat ini dari penelitian yang dilakukan oleh julie brighamgrette seorang peneliti di massachusetts amherst memperlihatkan bahwa endapan terus naik di danau elgygytgyn yang terbentuk sejak juta tahun silam wilayah danau yang tiak pernah terganggu manusia membuat pencatatan kenaikan suhu tidak terganggu di wilayah inihttpwwwyoutubecomwatchfeatureplayerembeddedvbvepbmq
"Melirik Aren jadi Sumber Energi Terbarukan. Nira dari pohon aren () selama ini hanya untuk bahan baku gula, kolang kaling, minuman beralkohol dan jenis panganan lain. Siapa sangka, ternyata aren juga bisa jadi energi ramah lingkungan.Boalemo, begitu nama daerah di Gorontalo. Berdasarkan hasil inventarisasi KPHP Boalemo, wilayah ini ada 15.000 pohon aren. Ia tumbuh dengan alami dan produktivitas cukup tinggi. Satu pohon bisa hasilkan 15-20 liter aren perhari. Sebelumnya, warga hanya memanfaatkan nira aren untuk panganan saja. Berkat pendampingan KPHP Boalemo, kini nira jadi bioethanol.Dwi Sudharto, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan KLHK di Jakarta, Jumat (10/3/17) mengatakan, sebelumnya dari KPHP Boalemo menginventarisasi wilayah. Ternyata, ada banyak sekali pohon aren tumbuh alami.“Kami ingin memanfaatkan jadi alternatif energi. Salah satu desa binaan kami, Desa Bendungan Kecamatan Manangguh,” katanya.Di Desa Bendungan ada 4.500 pohon aren. Dengan asumsi satu pohon 15-20 liter nira aren, bisa hasilkan 90.000 liter perhari atau 2, 7 juta liter perbulan.Selama ini, potensi kurang dimanfaatkan, hanya ada satu keluarga bikin gula aren. Akhirnya, aren jadi bioenergy dimulai.Keberhasilan Desa Bendungan mengelola nira aren menjadi bioethanol karena di wilayah ini ada kelompok tani dan badan usaha desa. Ketertarikan masyarakat saat mengenalkan alat membuat bioethanol sangat tinggi.“Kita sudah punya alat membuat bioethanol aren. Paten juga ada di kita,” katanya.Dari segi hitungan keuntungan ekonomi, tentu mengelola nira aren jadi bioethanol lebih menjanjikan. Untuk mengolah nira aren jadi gula, dalam setiap 50 liter akan hasilkan tujuh kg. Dengan asumsi harga Rp80.000, keuntungan Rp5.000 perkilogram. Begitupun pengolahan panganan lain, seperti gula semut untung Rp. 4.688 perkg.Setiap 25 liter nira aren, jika diolah dengan katalisator bisa menghasilkan dua liter bioethanol dengan kadar 90-92%. Yang diolah tanpa katalisator kadar ethanolnya 72%. Hasil bioethanol 216.000 liter perbulan dengan biaya produksi Rp6.700. Dengan asumsi harga jual bioethanol mix perliter Rp10.000, harga jual Rp440.000 atau keuntungan Rp145.200.“Harusnya ini yang kita kembangkan. Jangan tabung gas mahal itu. Kalau alat ini kita buat dan serahkan ke desa-desa, yang notabene bahan baku ada, akan sangat menguntungkan. Hak paten ada di kita. Kalau mau tinggal minta gambar, masyarakat bisa membuat alatnya. Atau kalau tak menegrti, bisa undang kami. Akan mudah masalah kompor ini. Jadi kita bisa menghemat banyak sekali,” katanya.Tahap awal ini Desa Bendungan sebagai wilayah percontohan. Dia berharap, keberhasilan desa ini bisa direplikasi wilayah lain. Terlebih, katanya, di Sulawesi dari utara sampai selatan kaya aren.Meski begitu, tantangan dalam mengembangkan ini ada pada pendanaan. Untuk itu, perlu peran dan komitmen banyak pihak. Selain itu, perlu ada peningkatan pemberdayaan kelembagaan demi keberlangsungan usaha.“Peningkatan kapasitas masyarakat perlu agar mampu melaksanakan usaha mandiri. Disini peran lembaga litbang dan perguruan tinggi.”Tak kalah penting, katanya, kesinambungan bahan baku. Penanaman varietas unggul juga penting. Saat ini, baru aren tumbuh alami.Balai Besar Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, katanya, mulai penelitian pemuliaan aren. “Telah diperoleh varietas unggul aren genjah Kutim yang dapat disadap sampai dengan mayang ketujuh, mulai umur lima sampai enam tahun, menghasilkan nira 25 liter per mayang perhari. Aren tak terlalu tinggi memudahkan pemanenan. Ia dapat dikembangkan di daerah-daerah yang ciri ekologi sama dengan Kutai Timur.”Varietas bibit aren unggul lain “Dalam Akel Toumuung.” Ia bisa memproduksi nira dengan hasil tinggi, rata-rata lebih dari 30 liter aren per mayang perhari dengan masa sadap lebih dari tiga bulan.“Nira aren juga bisa dikembangkan jadi bioavtur. Pengolahan bioavtur melalui proses konversi biomassa berupa serat, gula, tepung dan minyak nabati. Kami sedang menjajaki kerjasama penelitian mengenai ini dengan ITB,” katanya. Kesempatan sama, Indroyono Soesilo, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia mendorong, perusahaan hutan tanaman industrI (HTI) mengembangkan sektor biomassa. Selama ini, HTI lebih banyak Sektor lain seperti energi biomassa, , , sumber daya air dan kurang dikembangkan.Saat ini, katanya, bauran energi baru terbarukan dari sektor biomassa masih sangat minim. Dari 54.000 MW listrik, baru 129 MW dari energi biomassa.“Indonesia Saudi Arabia-nya energi biomassa. Harusnya ini bisa dikembangkan.Ini bidang yang digarap APHI ke depan.”Kalau energi biomassa ini dikembangkan sebagai sampingan dari HTI lain, kata Indroyono justru sangat menguntungkan. Dia mencontohkan, menjual Rp750 per Kwh sudah untung Rp150. Kalau membangun hutan energi sendiri bisa untung Rp1.400-Rp.2.400 per kwh.Dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) bisa penyerap produk (serpihan kayu) dan sebagai bahan baku pembangkit listrik baik Independence Power Plant (IPP) maupun PLN.“Biayanya juga rendah dengan daur ulang sumberdaya sebagai energi baru-terbarukan berbasis .”Dia bilang, usaha ini cocok di area kekurangan listrik seperti pulau-pulau kecil, pedesaan, pegunungan. “Tanpa investasi dan bahan bakar tinggi. Pulau kecil itu kebutuhan listrik banyak. Hanya satu sampai dua kilowatt tetapi investor APHI biasa mau. Nanti bayarnya bagaimana? Pola ini bisa digarap.”Indroyono menyadari, ada banyak tantangan dalam mengembangkan PLTBm. Biaya penanaman per hektar relatif besar pada tahun-tahun awal, sedang harga listrik rendah. Pasokan bahan baku juga harus tetap tersedia.Dalam pemenuhan sumber bahan baku energi biomassa dari HTI, katanya, perlu dukungan aksesibilitas yang baik terhadap kebun tanaman. Artinya, dekat pelabuhan ekspor dan infrastruktur memadai akan sangat membantu.","[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",melirik aren jadi sumber energi terbarukan nira dari pohon aren selama ini hanya untuk bahan baku gula kolang kaling minuman beralkohol dan jenis panganan lain siapa sangka ternyata aren juga bisa jadi energi ramah lingkunganboalemo begitu nama daerah di gorontalo berdasarkan hasil inventarisasi kphp boalemo wilayah ini ada pohon aren ia tumbuh dengan alami dan produktivitas cukup tinggi satu pohon bisa hasilkan liter aren perhari sebelumnya warga hanya memanfaatkan nira aren untuk panganan saja berkat pendampingan kphp boalemo kini nira jadi bioethanoldwi sudharto kepala pusat penelitian dan pengembangan hasil hutan klhk di jakarta jumat mengatakan sebelumnya dari kphp boalemo menginventarisasi wilayah ternyata ada banyak sekali pohon aren tumbuh alamikami ingin memanfaatkan jadi alternatif energi salah satu desa binaan kami desa bendungan kecamatan manangguh katanyadi desa bendungan ada pohon aren dengan asumsi satu pohon liter nira aren bisa hasilkan liter perhari atau juta liter perbulanselama ini potensi kurang dimanfaatkan hanya ada satu keluarga bikin gula aren akhirnya aren jadi bioenergy dimulaikeberhasilan desa bendungan mengelola nira aren menjadi bioethanol karena di wilayah ini ada kelompok tani dan badan usaha desa ketertarikan masyarakat saat mengenalkan alat membuat bioethanol sangat tinggikita sudah punya alat membuat bioethanol aren paten juga ada di kita katanyadari segi hitungan keuntungan ekonomi tentu mengelola nira aren jadi bioethanol lebih menjanjikan untuk mengolah nira aren jadi gula dalam setiap liter akan hasilkan tujuh kg dengan asumsi harga rp keuntungan rp perkilogram begitupun pengolahan panganan lain seperti gula semut untung rp perkgsetiap liter nira aren jika diolah dengan katalisator bisa menghasilkan dua liter bioethanol dengan kadar yang diolah tanpa katalisator kadar ethanolnya hasil bioethanol liter perbulan dengan biaya produksi rp dengan asumsi harga jual bioethanol mix perliter rp harga jual rp atau keuntungan rpharusnya ini yang kita kembangkan jangan tabung gas mahal itu kalau alat ini kita buat dan serahkan ke desadesa yang notabene bahan baku ada akan sangat menguntungkan hak paten ada di kita kalau mau tinggal minta gambar masyarakat bisa membuat alatnya atau kalau tak menegrti bisa undang kami akan mudah masalah kompor ini jadi kita bisa menghemat banyak sekali katanyatahap awal ini desa bendungan sebagai wilayah percontohan dia berharap keberhasilan desa ini bisa direplikasi wilayah lain terlebih katanya di sulawesi dari utara sampai selatan kaya arenmeski begitu tantangan dalam mengembangkan ini ada pada pendanaan untuk itu perlu peran dan komitmen banyak pihak selain itu perlu ada peningkatan pemberdayaan kelembagaan demi keberlangsungan usahapeningkatan kapasitas masyarakat perlu agar mampu melaksanakan usaha mandiri disini peran lembaga litbang dan perguruan tinggitak kalah penting katanya kesinambungan bahan baku penanaman varietas unggul juga penting saat ini baru aren tumbuh alamibalai besar pemuliaan tanaman hutan yogyakarta katanya mulai penelitian pemuliaan aren telah diperoleh varietas unggul aren genjah kutim yang dapat disadap sampai dengan mayang ketujuh mulai umur lima sampai enam tahun menghasilkan nira liter per mayang perhari aren tak terlalu tinggi memudahkan pemanenan ia dapat dikembangkan di daerahdaerah yang ciri ekologi sama dengan kutai timurvarietas bibit aren unggul lain dalam akel toumuung ia bisa memproduksi nira dengan hasil tinggi ratarata lebih dari liter aren per mayang perhari dengan masa sadap lebih dari tiga bulannira aren juga bisa dikembangkan jadi bioavtur pengolahan bioavtur melalui proses konversi biomassa berupa serat gula tepung dan minyak nabati kami sedang menjajaki kerjasama penelitian mengenai ini dengan itb katanya kesempatan sama indroyono soesilo ketua asosiasi pengusaha hutan indonesia mendorong perusahaan hutan tanaman industri hti mengembangkan sektor biomassa selama ini hti lebih banyak sektor lain seperti energi biomassa sumber daya air dan kurang dikembangkansaat ini katanya bauran energi baru terbarukan dari sektor biomassa masih sangat minim dari mw listrik baru mw dari energi biomassaindonesia saudi arabianya energi biomassa harusnya ini bisa dikembangkanini bidang yang digarap aphi ke depankalau energi biomassa ini dikembangkan sebagai sampingan dari hti lain kata indroyono justru sangat menguntungkan dia mencontohkan menjual rp per kwh sudah untung rp kalau membangun hutan energi sendiri bisa untung rprp per kwhdengan membangun pembangkit listrik tenaga biomassa pltbm bisa penyerap produk serpihan kayu dan sebagai bahan baku pembangkit listrik baik independence power plant ipp maupun plnbiayanya juga rendah dengan daur ulang sumberdaya sebagai energi baruterbarukan berbasis dia bilang usaha ini cocok di area kekurangan listrik seperti pulaupulau kecil pedesaan pegunungan tanpa investasi dan bahan bakar tinggi pulau kecil itu kebutuhan listrik banyak hanya satu sampai dua kilowatt tetapi investor aphi biasa mau nanti bayarnya bagaimana pola ini bisa digarapindroyono menyadari ada banyak tantangan dalam mengembangkan pltbm biaya penanaman per hektar relatif besar pada tahuntahun awal sedang harga listrik rendah pasokan bahan baku juga harus tetap tersediadalam pemenuhan sumber bahan baku energi biomassa dari hti katanya perlu dukungan aksesibilitas yang baik terhadap kebun tanaman artinya dekat pelabuhan ekspor dan infrastruktur memadai akan sangat membantu
"Aksi Greenpeace Desak HSBC Setop Pendanaan kepada Perusahaan Sawit Rusak Hutan. Kamis pagi (9/2/17) puluhan aktivis Greenpeace Indonesia berkumpul di depan gedung HSBC, Kawasan Sudirman, Jakarta. Dua orang membentangkan spanduk bertuliskan “HSBC, Stop Mendanai Perusak Hutan.” Seorang lagi memakai kostum orangutan, buat menyampaikan pesan penderitaan satwa endemik Kalimantan dan Sumatera itu yang merana karena kehilangan habitat. Puluhan lain, membagikan selebaran kertas kepada para pekerja yang hilir mudik di gedung itu.Isi dari selebaran itu bernada seruan agar bank asal Inggris itu segera menyetop pendanaan bagi perusahaan perkebunan sawit yang dianggap bertanggungjawab merusak hutan.Berselang beberapa menit, beberapa petugas keamanan menghadang aksi ini. Tarik menarik spanduk terjadi. Para aktivis bergeming.“Mana izinnya?” tanya seorang petugas keamanan.“Kita hanya aksi damai pak.”“Iya tapi mana izinnya? Tak boleh aksi di sini jika tak ada izin!”Aksi tetap berlanjut.Seorang petugas keamanan berusaha menyita spanduk. Berkali pula, dihalangi para aktivis ini.“Kebijakan HSBC menyatakan tak akan mendanai deforestasi. Nyatanya mereka melanggar komitmen. Ratusan ribu orang di seluruh dunia beraksi menuntut HSBC berhenti mendanai perusakan hutan yang mendorong orangutan menuju kepunahan,” kata Annisa Rahmawati, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Berdasarkan riset Greenpeace, sejak 2012, HSBC mengucurkan dana US$2 miliar bentuk obligasi korporat dan fasilitas kredit lain mencapai US$16,3 miliar kepada enam perusahaan perkebunan sawit.Mereka antara lain, Bumitama Agri Ltd US$190 juta dalam rentang waktu 2012 dan 2013. HSBC juga disebut sebagai pihak yang membantu penjualan saham perusahaan di Bursa Efek Singapura dan IOI Group US$600 juta. Noble Group US$3,9 miliar pada 2013-2016. HSBC juga sebagai untuk penerbitan obligasi korporat US$400 juta pada 2014.Juga Salim Group/Indofood, HSBC membantu dua pinjaman US$360 juta tahun 2013 dan 2014. HSBC menyumbang US$40 juta. HSBC juga sebagai dan untuk dua penerbitan obligasi korporat (satu 2012 dan 2013) nilai US$800 juta.“Nilai US$ 16,3 miliar ini dana konsorsium bank terdiri dari 17 bank, salah satu HSBC. Konsorsium bank tak hanya mendanai perkebunan sawit juga batubara, ini belum kita ungkap,” katanya. Aksi ini tak hanya di Indonesia juga berbagai negara lain. Dia berharap, HSBC merubah kebijakan.“Ini menunjukan sektor keuangan memiliki peran besar dan turut bertanggungjawab dalam kerusakan. Misal, perusahaan sudah memiliki komitmen tak mau membuka hutan untuk perluasan perkebunan sawit, tetapi masih bisa karena ada duit. Kita menuntut sektor keuangan juga berubah,” katanya.Menurut Annisa, atase HSBC sudah mengatakan dibatasi kerahasiaan klien hingga tak bisa mengungkapkan apakah benar-benar mendanai enam perusahaan itu.“Dari repor tahunan perusahaan, nama bank HSBC tertulis. Kemudian dari data Bloomberg yang bisa kita akses, disitu tertulis. Jadi mereka tak bisa mengelak.”Dia berharap, bank membuka data klien mereka terutama berbasis perkebunan sawit. Bank juga harus mengadopsi komitmen nol deforestasi yang melindungi hutan bernilai konservasi tinggi dan karbon tinggi dan menghormati hak-hak masyarakat lokal.“Itu komitmen harusnya bisa diadopsi sektor keuangan. Sekarang sudah mulai ada beberapa perusahaan berkomitmen, dari sektor keuangan belum.”Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi mengatakan, aksi ini hanya memberitahukan laporan Greenpeace kepada HSBC.“Sekadar pemberitahuan kepada HSBC, nasabah dan termasuk staf karyawan bahwa perusahaan mereka mengucurkan dana termasuk pada hal-hal yang merusak hutan.”“Kalau mereka punya terapkanlah. Kalau masih buruk, segeralah perbaiki. Termasuk memperbaiki (uji tuntas-red) setiap peminjam dana. harus sangat ketat.”Hingga aksi selesai, HSBC enggan menemui para aktivis Greenpeace. Semula, aktivis berniat menyerahkan petisi dan memberikan dokumen hasil riset temuan pendanaan pada enam perusahaan itu.","[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","kampanye publik
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat",aksi greenpeace desak hsbc setop pendanaan kepada perusahaan sawit rusak hutan kamis pagi puluhan aktivis greenpeace indonesia berkumpul di depan gedung hsbc kawasan sudirman jakarta dua orang membentangkan spanduk bertuliskan hsbc stop mendanai perusak hutan seorang lagi memakai kostum orangutan buat menyampaikan pesan penderitaan satwa endemik kalimantan dan sumatera itu yang merana karena kehilangan habitat puluhan lain membagikan selebaran kertas kepada para pekerja yang hilir mudik di gedung ituisi dari selebaran itu bernada seruan agar bank asal inggris itu segera menyetop pendanaan bagi perusahaan perkebunan sawit yang dianggap bertanggungjawab merusak hutanberselang beberapa menit beberapa petugas keamanan menghadang aksi ini tarik menarik spanduk terjadi para aktivis bergemingmana izinnya tanya seorang petugas keamanankita hanya aksi damai pakiya tapi mana izinnya tak boleh aksi di sini jika tak ada izinaksi tetap berlanjutseorang petugas keamanan berusaha menyita spanduk berkali pula dihalangi para aktivis inikebijakan hsbc menyatakan tak akan mendanai deforestasi nyatanya mereka melanggar komitmen ratusan ribu orang di seluruh dunia beraksi menuntut hsbc berhenti mendanai perusakan hutan yang mendorong orangutan menuju kepunahan kata annisa rahmawati juru kampanye hutan greenpeace indonesia berdasarkan riset greenpeace sejak hsbc mengucurkan dana us miliar bentuk obligasi korporat dan fasilitas kredit lain mencapai us miliar kepada enam perusahaan perkebunan sawitmereka antara lain bumitama agri ltd us juta dalam rentang waktu dan hsbc juga disebut sebagai pihak yang membantu penjualan saham perusahaan di bursa efek singapura dan ioi group us juta noble group us miliar pada hsbc juga sebagai untuk penerbitan obligasi korporat us juta pada juga salim groupindofood hsbc membantu dua pinjaman us juta tahun dan hsbc menyumbang us juta hsbc juga sebagai dan untuk dua penerbitan obligasi korporat satu dan nilai us jutanilai us miliar ini dana konsorsium bank terdiri dari bank salah satu hsbc konsorsium bank tak hanya mendanai perkebunan sawit juga batubara ini belum kita ungkap katanya aksi ini tak hanya di indonesia juga berbagai negara lain dia berharap hsbc merubah kebijakanini menunjukan sektor keuangan memiliki peran besar dan turut bertanggungjawab dalam kerusakan misal perusahaan sudah memiliki komitmen tak mau membuka hutan untuk perluasan perkebunan sawit tetapi masih bisa karena ada duit kita menuntut sektor keuangan juga berubah katanyamenurut annisa atase hsbc sudah mengatakan dibatasi kerahasiaan klien hingga tak bisa mengungkapkan apakah benarbenar mendanai enam perusahaan itudari repor tahunan perusahaan nama bank hsbc tertulis kemudian dari data bloomberg yang bisa kita akses disitu tertulis jadi mereka tak bisa mengelakdia berharap bank membuka data klien mereka terutama berbasis perkebunan sawit bank juga harus mengadopsi komitmen nol deforestasi yang melindungi hutan bernilai konservasi tinggi dan karbon tinggi dan menghormati hakhak masyarakat lokalitu komitmen harusnya bisa diadopsi sektor keuangan sekarang sudah mulai ada beberapa perusahaan berkomitmen dari sektor keuangan belumkampanye hutan greenpeace indonesia yuyun indradi mengatakan aksi ini hanya memberitahukan laporan greenpeace kepada hsbcsekadar pemberitahuan kepada hsbc nasabah dan termasuk staf karyawan bahwa perusahaan mereka mengucurkan dana termasuk pada halhal yang merusak hutankalau mereka punya terapkanlah kalau masih buruk segeralah perbaiki termasuk memperbaiki uji tuntasred setiap peminjam dana harus sangat ketathingga aksi selesai hsbc enggan menemui para aktivis greenpeace semula aktivis berniat menyerahkan petisi dan memberikan dokumen hasil riset temuan pendanaan pada enam perusahaan itu
"Krisis Keanekaragaman Hayati, Bagaimana Upaya Konservasi?. Saat ini, bumi alami multi krisis dari perubahan iklim, polusi pencemaran lingkungan, keterancaman keanekaragaman hayati, deforestasi hingga eksploitasi sumber daya. kerap kali jadi paling buncit di arena diskursus arus utama.Bahkan, gerakan global untuk isu juga tak banyak terlihat. Sebuah mengenai liputan media di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris menemukan, antara 1991 dan 2016, “liputan media mengenai perubahan iklim delapan kali lebih tinggi dibandingkan keanekaragaman hayati.”Musababnya bisa dua hal, perubahan iklim maupun polusi udara, sebagai contoh, memiliki dampak langsung yang bisa dialami dan dirasakan manusia, lingkupnya yang makro juga sangat bisa terukur.Sedang isu keanekaragaman hayati, kerap tersembunyi di bawah kanopi-kanopi hutan, di sela-sela batu sungai, di kedalaman laut dan samudera. Jauh, tak tergapai, dan hampir tak terasa relevan bagi kehidupan umat manusia. Keanekaragaman hayati sebagai sesuatu yang kompleks, tidak langsung terlihat dan menjadi sulit diukur.Penyebab lain, banyak pihak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Padahal krisis keanekaragaman hayati masuk dalam , selain krisis iklim dan krisis polusi. perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan di bumi dan dapat menyebabkan ancaman serius jika tidak ditangani dengan baik.Manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya merupakan satu kesatuan, berkelindan satu sama lain, memengaruhi satu sama lain, membentuk sistem kehidupan bernama ekosistem.Indonesia merupakan negara dengan Dengan tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi, banyak oknum tidak bertanggung jawab mengambil manfaat ini secara eksploitatif.Hal ini bisa dikaitkan dengan hasil pemantauan Satya Bumi, antara lain, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ia berupa habitat orangutan Kalimantan dan orangutan Tapanuli yang terancam hilang karena ada pemberian dan di wilayah itu. Di Indonesia, ada tiga jenis orangutan, yaitu, orangutan Sumatera (), orangutan Tapanuli (), dan orangutan Kalimantan (). Berdasarkan laporan , diperkirakan terdapat 71.820 orangutan tersisa di Pulau Sumatera dan Borneo (Kalimantan, Sabah dan Serawak) di habitat seluas 17.460.600 hektar.Populasi orangutan Sumatera diperkirakan terdapat , sedangkan orangutan Kalimantan diperkirakan . Pada yang mendiami ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara. Populasi hanya ., ketiga spesies orangutan ini berada pada status terancam punah () dan mengalami penurunan individu dari tahun ke tahun ().Walaupun orangutan Sumatera lebih sedikit dibandingkan orangutan Kalimantan dan memiliki status keterancaman sama, namun orangutan Kalimantan mengalami penurunan lebih besar berdasarkan jumlah absolutnya.Populasi orangutan Kalimantan mengalami (1999-2015). Penurunan ini karena penggundulan hutan, fragmentasi habitat, perburuan ilegal, kebakaran hutan, dan konversi lahan untuk perkebunan sawit maupun HTI.Pemerintah Indonesia seolah menutup mata dengan hal ini. Mereka tetap memberikan izin konsesi pada lahan atau hutan yang terindikasi merupakan habitat orangutan. Perusahaan ini membabat hutan alam dan menghilangkan habitat orangutan Kalimantan, namun pemerintah sama sekali tidak memberi tindakan serius untuknya.Seperti dalam yang menyodorkan fakta benderang menunjukkan 31 sarang orangutan terdapat di bagian selatan konsesi itu.Akhir April 2024, Satya Bumi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk meminta kementerian itu mencabut izin perusahaan. Seiring waktu, orangutan Kalimantan menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Konsesi HTI menjelma menjadi ancaman nyata bagi satwa langka dilindungi ini. Hutan-hutan alam yang dulu jadi habitat, terganti dengan barisan pohon akasia yang tumbuh seragam. Ironisnya, walaupun tampak hijau dan segar, Salah satu konsesi HTI yang memiliki deforestasi hutan alam terbesar di Pulau Kalimantan adalah PT Mayawana Persada, berada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat.Mayawana memiliki konsesi 136.710 hektar dengan izin keluar pada 2010. Dari jumlah iru, sSepanjang 2016-2022, perusahaan ini membuka habitat orangutan seluas , lalu 2016-2023, membabat hutan alam sekitar , sebagian besar terdapat di .KHG merupakan wilayah ekosistem gambut yang memiliki fungsi tata air dan penyimpan karbon.Namun, Mayawana tidak mengindahkan hal itu, mereka tetap , termasuk gambut lindung yang ditandai dengan kanalisasi atau pembuatan saluran drainase yang bertujuan mengeringkan gambut.Kawasan gambut ini juga menjadi habitat orangutan. Seharusnya, pemerintah mengecualikan pembukaan lahan di wilayah kritis bagi kehidupan orangutan. Yang terjadi sebaliknya, walaupun menemukan sarang orangutan di konsesi itu, namun tidak lagi temukan keberadaan orangutan, yang tersisa hanyalah sarangnya.Kondisi ini, menunjukkan habitat orangutan terganggu hingga banyak bermigrasi dari daerah itu. Sejatinya, KLHK sudah mengeluarkan surat penghentian semua aktivitas pembukaan hutan pada areal bekas tebangan atau (LOA) kepada Mayawana pada 28 Maret 2024. Namun, menunjukkan, masih ada pembukaan hutan gambut seluas 434,33 hektar pasca itu.Orangutan Kalimantan bukan sekadar hewan, mereka adalah bagian dari ekosistem kompleks. Orangutan adalah yang berperan sebagai tukang kebun alami yang membantu menebar biji-bijian untuk regenerasi hutan dan keseimbangan ekosistem. Mereka adalah yang menghabiskan sebagian besar waktu di atas pohon.Kerusakan habitat menyebabkan perubahan perilaku. Kini, mereka harus turun ke tanah untuk mencari tempat aman dan mencari makanan. Selain itu, kekurangan habitat yang memadai tidak hanya mengurangi sumberdaya yang mereka butuhkan, juga meningkatkan risiko Konflik antara manusia dan orangutan tidak dapat dihindari. Ketika habitat alami mereka diambil alih konsesi HTI, orangutan terpaksa mendekati ladang-ladang warga dan permukiman untuk mencari makan.Mereka tidak pernah memilih untuk menyerang atau mengganggu manusia, hanya berusaha bertahan hidup. Namun, warga yang belum paham akan pentingnya peran spesies ini mengusir dengan kekerasan. Mereka dianggap hama dan seringkali ditangkap atau dibunuh. Kenyataan yang memilukan saat melihat orangutan yang seharusnya dilindungi tetapi malah menjadi korban.Setiap hari terlihat alat berat yang membabat habis hutan alam, bagaikan monster yang menyerang orangutan. Setiap hari adalah ketidakpastian bagi mereka dan setiap langkah adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Kalau mereka punah, dampaknya terasa lebih luas yaitu kerusakan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Upaya konservasi merupakan langkah untuk melindungi dan melestarikan populasi orangutan yang makin terancam punah. Masih ada harapan bagi mereka kalau bertindak sekarang, dengan mendukung upaya konservasi, menolak produk dari hutan terdeforestasi, dan menyuarakan perlindungan bagi orangutan.Beberapa rencana upaya konservasi orangutan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia sudah tertuang dalam dokumen dan SRAK 2019-2029. Namun, SRAK 2019-2029, tidak dapat diakses publik sampai saat ini. Publik juga tidak mengetahui hasil monitoring dan evaluasi dari program konservasi orangutan ini, apakah berhasil melindungi orangutan atau justru malah makin mengurangi populasi dan habitatnya.Tentunya, perlu untuk melindungi spesies terancam punah ini. Kita juga perlu melakukan tindakan mendesak pemerintah agar mengatur ulang konsesi yang memberikan ruang bagi habitat orangutan. Melindungi orangutan yang berperan sebagai spesies payung berarti melindungi banyak spesies lain dan ekosistem hutan hujan secara keseluruhan. Ketika satu jenis spesies punah, rantai makanan juga akan terganggu.Mari kita jaga hutan, jaga orangutan, dan jaga keanekaragaman hayati. Karena menjaga mereka sama saja menyelamatkan lingkungan untuk masa depan kita sendiri. Cara terbaik melindungi populasi orangutan adalah dengan menjaga habitatnya.Sedangkan habitat yang mendukung perkembangbiakan orangutan yaitu hutan yang memiliki kanopi bagus, tajuk lebat, dan produktivitas tinggi hingga makanan tersedia sepanjang tahun. Sudah saatnya kita mendengar jeritan sunyi mereka dan memastikan orangutan memiliki tempat yang mereka sebut rumah. ******Penulis: Riezcy Cecilia Dewi, Project Officer Satya Bumi. Tulisan ini merupakan opini penulis.","[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
pelestarian habitat",krisis keanekaragaman hayati bagaimana upaya konservasi saat ini bumi alami multi krisis dari perubahan iklim polusi pencemaran lingkungan keterancaman keanekaragaman hayati deforestasi hingga eksploitasi sumber daya kerap kali jadi paling buncit di arena diskursus arus utamabahkan gerakan global untuk isu juga tak banyak terlihat sebuah mengenai liputan media di amerika serikat kanada dan inggris menemukan antara dan liputan media mengenai perubahan iklim delapan kali lebih tinggi dibandingkan keanekaragaman hayatimusababnya bisa dua hal perubahan iklim maupun polusi udara sebagai contoh memiliki dampak langsung yang bisa dialami dan dirasakan manusia lingkupnya yang makro juga sangat bisa terukursedang isu keanekaragaman hayati kerap tersembunyi di bawah kanopikanopi hutan di selasela batu sungai di kedalaman laut dan samudera jauh tak tergapai dan hampir tak terasa relevan bagi kehidupan umat manusia keanekaragaman hayati sebagai sesuatu yang kompleks tidak langsung terlihat dan menjadi sulit diukurpenyebab lain banyak pihak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keanekaragaman hayati padahal krisis keanekaragaman hayati masuk dalam selain krisis iklim dan krisis polusi perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan di bumi dan dapat menyebabkan ancaman serius jika tidak ditangani dengan baikmanusia dan lingkungan hidup di sekitarnya merupakan satu kesatuan berkelindan satu sama lain memengaruhi satu sama lain membentuk sistem kehidupan bernama ekosistemindonesia merupakan negara dengan dengan tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi banyak oknum tidak bertanggung jawab mengambil manfaat ini secara eksploitatifhal ini bisa dikaitkan dengan hasil pemantauan satya bumi antara lain keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ia berupa habitat orangutan kalimantan dan orangutan tapanuli yang terancam hilang karena ada pemberian dan di wilayah itu di indonesia ada tiga jenis orangutan yaitu orangutan sumatera orangutan tapanuli dan orangutan kalimantan berdasarkan laporan diperkirakan terdapat orangutan tersisa di pulau sumatera dan borneo kalimantan sabah dan serawak di habitat seluas hektarpopulasi orangutan sumatera diperkirakan terdapat sedangkan orangutan kalimantan diperkirakan pada yang mendiami ekosistem batang toru sumatera utara populasi hanya ketiga spesies orangutan ini berada pada status terancam punah dan mengalami penurunan individu dari tahun ke tahun walaupun orangutan sumatera lebih sedikit dibandingkan orangutan kalimantan dan memiliki status keterancaman sama namun orangutan kalimantan mengalami penurunan lebih besar berdasarkan jumlah absolutnyapopulasi orangutan kalimantan mengalami penurunan ini karena penggundulan hutan fragmentasi habitat perburuan ilegal kebakaran hutan dan konversi lahan untuk perkebunan sawit maupun htipemerintah indonesia seolah menutup mata dengan hal ini mereka tetap memberikan izin konsesi pada lahan atau hutan yang terindikasi merupakan habitat orangutan perusahaan ini membabat hutan alam dan menghilangkan habitat orangutan kalimantan namun pemerintah sama sekali tidak memberi tindakan serius untuknyaseperti dalam yang menyodorkan fakta benderang menunjukkan sarang orangutan terdapat di bagian selatan konsesi ituakhir april satya bumi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk meminta kementerian itu mencabut izin perusahaan seiring waktu orangutan kalimantan menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidup mereka konsesi hti menjelma menjadi ancaman nyata bagi satwa langka dilindungi ini hutanhutan alam yang dulu jadi habitat terganti dengan barisan pohon akasia yang tumbuh seragam ironisnya walaupun tampak hijau dan segar salah satu konsesi hti yang memiliki deforestasi hutan alam terbesar di pulau kalimantan adalah pt mayawana persada berada di kabupaten ketapang dan kayong utara kalimantan baratmayawana memiliki konsesi hektar dengan izin keluar pada dari jumlah iru ssepanjang perusahaan ini membuka habitat orangutan seluas lalu membabat hutan alam sekitar sebagian besar terdapat di khg merupakan wilayah ekosistem gambut yang memiliki fungsi tata air dan penyimpan karbonnamun mayawana tidak mengindahkan hal itu mereka tetap termasuk gambut lindung yang ditandai dengan kanalisasi atau pembuatan saluran drainase yang bertujuan mengeringkan gambutkawasan gambut ini juga menjadi habitat orangutan seharusnya pemerintah mengecualikan pembukaan lahan di wilayah kritis bagi kehidupan orangutan yang terjadi sebaliknya walaupun menemukan sarang orangutan di konsesi itu namun tidak lagi temukan keberadaan orangutan yang tersisa hanyalah sarangnyakondisi ini menunjukkan habitat orangutan terganggu hingga banyak bermigrasi dari daerah itu sejatinya klhk sudah mengeluarkan surat penghentian semua aktivitas pembukaan hutan pada areal bekas tebangan atau loa kepada mayawana pada maret namun menunjukkan masih ada pembukaan hutan gambut seluas hektar pasca ituorangutan kalimantan bukan sekadar hewan mereka adalah bagian dari ekosistem kompleks orangutan adalah yang berperan sebagai tukang kebun alami yang membantu menebar bijibijian untuk regenerasi hutan dan keseimbangan ekosistem mereka adalah yang menghabiskan sebagian besar waktu di atas pohonkerusakan habitat menyebabkan perubahan perilaku kini mereka harus turun ke tanah untuk mencari tempat aman dan mencari makanan selain itu kekurangan habitat yang memadai tidak hanya mengurangi sumberdaya yang mereka butuhkan juga meningkatkan risiko konflik antara manusia dan orangutan tidak dapat dihindari ketika habitat alami mereka diambil alih konsesi hti orangutan terpaksa mendekati ladangladang warga dan permukiman untuk mencari makanmereka tidak pernah memilih untuk menyerang atau mengganggu manusia hanya berusaha bertahan hidup namun warga yang belum paham akan pentingnya peran spesies ini mengusir dengan kekerasan mereka dianggap hama dan seringkali ditangkap atau dibunuh kenyataan yang memilukan saat melihat orangutan yang seharusnya dilindungi tetapi malah menjadi korbansetiap hari terlihat alat berat yang membabat habis hutan alam bagaikan monster yang menyerang orangutan setiap hari adalah ketidakpastian bagi mereka dan setiap langkah adalah perjuangan untuk bertahan hidup kalau mereka punah dampaknya terasa lebih luas yaitu kerusakan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati upaya konservasi merupakan langkah untuk melindungi dan melestarikan populasi orangutan yang makin terancam punah masih ada harapan bagi mereka kalau bertindak sekarang dengan mendukung upaya konservasi menolak produk dari hutan terdeforestasi dan menyuarakan perlindungan bagi orangutanbeberapa rencana upaya konservasi orangutan yang akan dilakukan pemerintah indonesia sudah tertuang dalam dokumen dan srak namun srak tidak dapat diakses publik sampai saat ini publik juga tidak mengetahui hasil monitoring dan evaluasi dari program konservasi orangutan ini apakah berhasil melindungi orangutan atau justru malah makin mengurangi populasi dan habitatnyatentunya perlu untuk melindungi spesies terancam punah ini kita juga perlu melakukan tindakan mendesak pemerintah agar mengatur ulang konsesi yang memberikan ruang bagi habitat orangutan melindungi orangutan yang berperan sebagai spesies payung berarti melindungi banyak spesies lain dan ekosistem hutan hujan secara keseluruhan ketika satu jenis spesies punah rantai makanan juga akan terganggumari kita jaga hutan jaga orangutan dan jaga keanekaragaman hayati karena menjaga mereka sama saja menyelamatkan lingkungan untuk masa depan kita sendiri cara terbaik melindungi populasi orangutan adalah dengan menjaga habitatnyasedangkan habitat yang mendukung perkembangbiakan orangutan yaitu hutan yang memiliki kanopi bagus tajuk lebat dan produktivitas tinggi hingga makanan tersedia sepanjang tahun sudah saatnya kita mendengar jeritan sunyi mereka dan memastikan orangutan memiliki tempat yang mereka sebut rumah penulis riezcy cecilia dewi project officer satya bumi tulisan ini merupakan opini penulis
"PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, Indonesia sedang mengoptimalkan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan, terutama dari tenaga air. Namun, Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan bahwa target tersebut harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air.Hal tersebut disampaikan oleh Achdiat Atmawinata, anggota DEN bidang industri, sesudah sidang DEN ke 10, bulan lalu.“Potensi PLTA itu besar sekali, sekitar 20 GW, campuran dengan mikrohidro. (Tetapi) pembangunannya lama, sementara sekarang sudah 2017,” jelas Achdiat. Berdasarkan rencana penyediaan energi terbarukan dari DEN, pembangunan PLTA ditargetkan mencapai 17.986,7 Mega Watt pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 38.000 Mega Watt pada tahun 2050. Jumlah ini jauh lebih tinggi ketimbang yang hanya ditargetkan 7.238,5 Mega Watt pada tahun 2025 dan 17.546,0 Mega Watt pada tahun 2050.Hingga kini, kapasitas yang sudah terpasang sebesar 8.111 Mega Watt atau 10.81 persen dari sumber daya 75.000 Mega Watt, untuk tipe hidro.Pembangunan PLTA, lanjutnya, bisa memakan waktu lima tahun, mulai dari survei hingga pembangunan fisik.“Tidak sebentar. -nya tinggi tapi -nya akan lebih murah. Mikrohidro relatif lebih murah, Tapi, bisa masuk ke grid yang atau yang ,” katanya.Januari lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menyetujui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menitikberatkan kepada agenda pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt. Mayoritas bahan bakar untuk pembangkit listrik tersebut berasal dari batubara.Namun, RUEN masih memberikan ruang kepada pengembangan energi terbarukan sebesar 23% hingga 2025. Tumiran dari DEN menyatakan bahwa target energi terbarukan tersebut tidak ada perubahan.“Karena RUEN ini sudah ditetapkan, harus bisa dicapai dengan berbagai cara dan strategi pencapaian. Kita sudah komitmen terhadap perubahan iklim, mencapai ketahanan energi, kemandirian energi dan memastikan sumber-sumber energi local bisa memenuhi kebutuhan energi daerah masing-masing,” katanya.Achdiat menambahkan bahwa PLTA jauh lebih murah dari panas bumi, baik dari investasi dan .“Panas bumi baru beberapa persen (bisa dimanfaatkan), ongkosnya tinggi dan ketika belum tentu dapat, sehingga risikonya besar,” tambahnya. “Cuman PLTA harus dihitung benar, hujan di situ, daerah tangkapan air, , dan sekarang dengan , berubah cuaca dan semacamnya. Jadi, butuh data untuk bikin dam, (data yang) .”Meski tidak menyebutkan secara spesifik target pembangunan PLTA, namun Achdiat menyatakan bahwa sudah bisa dibangun di lima pulau besar.“Misalnya, di sungai Mahakam di Kalimantan saja belum ada (PLTA). Dibuang-buang (potensi air), sayang ? Daripada gali-gali batubara terus dan diekspor, lalu (menghasilkan) emisi CO2. Air (PLTA) kan lebih ramah (lingkungan),” tambahnya. Sektor industri juga bisa menggunakan listrik dari PLTA, sebagai contoh INALUM (PT Indonesia Asahan Aluminium Persero) bisa memakai listrik murah, mengurangi biaya dan bisa membangun smelter. Ia pun mencontohkan industri baja dan bisa melakukan hal yang serupa.“Luar biasa itu. Jadi, nya juga tinggi (karena) listriknya lebih murah,” tandasnya mengingatkan bahwa tinggal delapan tahun lagi untuk bisa mencapai target 23 persen, yang separuhnya berasal dari PLTA.Ia juga mengingatkan pihak mana saja yang harus mengambil tanggung jawab karena sumber daya air merupakan lintas kementerian, tidak berada di bawah ESDM semata. Lebih lanjut, ia mengatakan harus ada kejelasan atas industri mana saja yang bisa menggunakan listrik dari PLTA dan berapa daya yang dibutuhkan.“Yang namanya PLTA kan harus kontinu, sementara ngomong EBT (energi baru terbarukan), maaf saja tidak bisa kontinu. Ketika jam empat (sore), (listrik) sudah mati. Tidak bisa disimpan dan baterenya masih sebesarnya rumah,” katanya mengistilahkan PV (Photovoltaic) sebagai sementara adalah panas bumi, PLTU dan PLTA bila ingin mengembangkan energi baru terbarukan.Sementara, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif (IESR) dan juga pakar isu energi di Indonesia, mengatakan bahwa target pengembangan PLTA sulit terpenuhi karena besarnya sumber daya tapi tidak diimbangi oleh permintaan yang besar.“ (air) yang besar itu adanya di Kalimantan dan Papua, sedikit di Sulawesi. Untuk Jawa dan Sumatra sudah tidak ada lagi yang besar-besar. Ukurannya bisa mencapai 10.000 MW hingga 14.000 MW, contohnya (sungai) Mamberamo saja bisa mencapai 12.000 MW,” kata Tumiwa. “Tapi, kalau dibangun di sana sebanyak itu, yang menyerap siapa? Berapa kemampuan nya di sana? Ada sumber daya tapi ada yang pakai.”Untuk seluruh pulau Kalimantan, lanjutnya, hanya membutuhkan daya sebesar 1.500 Mega Watt.Lebih lanjut, ia mengatakan hanya industri-industri besar, seperti dan smelter, yang bisa menyerap listrik sebesar itu tapi akan makan waktu bertahun-tahun.“Bisa juga bangun kabel laut dari Jawa ke Kalimantan, tapi itu akan panjang sekali. Atau, bangun industri di sana. Pindahkan saja industri di Jawa ke Kalimantan. Tapi, apa mungkin dilakukan selama delapan tahun?” jelasnya menambahkan butuh minimal sepuluh tahun untuk memulai pembangunan PLTA dengan skala besar. Berbeda dengan Achdiat yang tidak terlalu mengusulkan tenaga surya, Fabby menyatakan bahwa kapasitas panas matahari di Indonesia justru bisa dimanfaatkan sebagai energi (sela), selain mengoptimalkan panas bumi dan biomassa.“Yang mungkin bisa dikembangkan dengan cepat adalah surya. Potensi surya ini cukup besar sebesar 500 Giga Watt. Untuk pelanggan PLN, baik rumah tangga dan industri, bisa dikembangkan sebesar 5-7 Giga Watt. Untuk , bisa dikembangkan hingga 115 Giga Watt di Pulau Jawa. Jadi, solar ini siap sebagai (energi sela), setidaknya mencapai 50.000 Mega Watt,” tandasnya.Lebih lanjut, Fabby masih menekankan kepada optimalisasi panas bumi dan biomassa.“Meskipun target yang ditetapkan sebesar 7.000 Mega Watt tapi masih bisa sampai 10.000 Mega Watt. Pengembangan kan jangka panjang,” tambahnya. “Yang kedua, maksimalkan biomass, misalnya dari pertanian, limbah kelapa sawit, dan kebun energi. Memang butuh lahan yang besar, itu saja yang perlu dipikirkan.”Fabby mengatakan bahwa target energi terbarukan sebesar 23 persen tidak akan berubah, namun tidak akan bisa sepenuhnya tercapai.“RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) baru disetujui tapi belum ditandatangan. Tapi, angkanya tidak akan berubah karena sudah ada Perpresnya. Hanya saja tidak akan sepenuhnya tercapai. Ya, kalau mau optimal, ke , biomassa, dan tenaga surya,” jelasnya.","[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]","inisiatif energi terbarukan
pola cuaca yang berubah",plta masih jadi tumpuan untuk capai target persen bauran energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik indonesia sedang mengoptimalkan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan terutama dari tenaga air namun dewan energi nasional den mengingatkan bahwa target tersebut harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga airhal tersebut disampaikan oleh achdiat atmawinata anggota den bidang industri sesudah sidang den ke bulan lalupotensi plta itu besar sekali sekitar gw campuran dengan mikrohidro tetapi pembangunannya lama sementara sekarang sudah jelas achdiat berdasarkan rencana penyediaan energi terbarukan dari den pembangunan plta ditargetkan mencapai mega watt pada tahun dan meningkat menjadi mega watt pada tahun jumlah ini jauh lebih tinggi ketimbang yang hanya ditargetkan mega watt pada tahun dan mega watt pada tahun hingga kini kapasitas yang sudah terpasang sebesar mega watt atau persen dari sumber daya mega watt untuk tipe hidropembangunan plta lanjutnya bisa memakan waktu lima tahun mulai dari survei hingga pembangunan fisiktidak sebentar nya tinggi tapi nya akan lebih murah mikrohidro relatif lebih murah tapi bisa masuk ke grid yang atau yang katanyajanuari lalu presiden joko jokowi widodo telah menyetujui rencana umum energi nasional ruen yang menitikberatkan kepada agenda pembangunan pembangkit listrik mega watt mayoritas bahan bakar untuk pembangkit listrik tersebut berasal dari batubaranamun ruen masih memberikan ruang kepada pengembangan energi terbarukan sebesar hingga tumiran dari den menyatakan bahwa target energi terbarukan tersebut tidak ada perubahankarena ruen ini sudah ditetapkan harus bisa dicapai dengan berbagai cara dan strategi pencapaian kita sudah komitmen terhadap perubahan iklim mencapai ketahanan energi kemandirian energi dan memastikan sumbersumber energi local bisa memenuhi kebutuhan energi daerah masingmasing katanyaachdiat menambahkan bahwa plta jauh lebih murah dari panas bumi baik dari investasi dan panas bumi baru beberapa persen bisa dimanfaatkan ongkosnya tinggi dan ketika belum tentu dapat sehingga risikonya besar tambahnya cuman plta harus dihitung benar hujan di situ daerah tangkapan air dan sekarang dengan berubah cuaca dan semacamnya jadi butuh data untuk bikin dam data yang meski tidak menyebutkan secara spesifik target pembangunan plta namun achdiat menyatakan bahwa sudah bisa dibangun di lima pulau besarmisalnya di sungai mahakam di kalimantan saja belum ada plta dibuangbuang potensi air sayang daripada galigali batubara terus dan diekspor lalu menghasilkan emisi co air plta kan lebih ramah lingkungan tambahnya sektor industri juga bisa menggunakan listrik dari plta sebagai contoh inalum pt indonesia asahan aluminium persero bisa memakai listrik murah mengurangi biaya dan bisa membangun smelter ia pun mencontohkan industri baja dan bisa melakukan hal yang serupaluar biasa itu jadi nya juga tinggi karena listriknya lebih murah tandasnya mengingatkan bahwa tinggal delapan tahun lagi untuk bisa mencapai target persen yang separuhnya berasal dari pltaia juga mengingatkan pihak mana saja yang harus mengambil tanggung jawab karena sumber daya air merupakan lintas kementerian tidak berada di bawah esdm semata lebih lanjut ia mengatakan harus ada kejelasan atas industri mana saja yang bisa menggunakan listrik dari plta dan berapa daya yang dibutuhkanyang namanya plta kan harus kontinu sementara ngomong ebt energi baru terbarukan maaf saja tidak bisa kontinu ketika jam empat sore listrik sudah mati tidak bisa disimpan dan baterenya masih sebesarnya rumah katanya mengistilahkan pv photovoltaic sebagai sementara adalah panas bumi pltu dan plta bila ingin mengembangkan energi baru terbarukansementara fabby tumiwa direktur eksekutif iesr dan juga pakar isu energi di indonesia mengatakan bahwa target pengembangan plta sulit terpenuhi karena besarnya sumber daya tapi tidak diimbangi oleh permintaan yang besar air yang besar itu adanya di kalimantan dan papua sedikit di sulawesi untuk jawa dan sumatra sudah tidak ada lagi yang besarbesar ukurannya bisa mencapai mw hingga mw contohnya sungai mamberamo saja bisa mencapai mw kata tumiwa tapi kalau dibangun di sana sebanyak itu yang menyerap siapa berapa kemampuan nya di sana ada sumber daya tapi ada yang pakaiuntuk seluruh pulau kalimantan lanjutnya hanya membutuhkan daya sebesar mega wattlebih lanjut ia mengatakan hanya industriindustri besar seperti dan smelter yang bisa menyerap listrik sebesar itu tapi akan makan waktu bertahuntahunbisa juga bangun kabel laut dari jawa ke kalimantan tapi itu akan panjang sekali atau bangun industri di sana pindahkan saja industri di jawa ke kalimantan tapi apa mungkin dilakukan selama delapan tahun jelasnya menambahkan butuh minimal sepuluh tahun untuk memulai pembangunan plta dengan skala besar berbeda dengan achdiat yang tidak terlalu mengusulkan tenaga surya fabby menyatakan bahwa kapasitas panas matahari di indonesia justru bisa dimanfaatkan sebagai energi sela selain mengoptimalkan panas bumi dan biomassayang mungkin bisa dikembangkan dengan cepat adalah surya potensi surya ini cukup besar sebesar giga watt untuk pelanggan pln baik rumah tangga dan industri bisa dikembangkan sebesar giga watt untuk bisa dikembangkan hingga giga watt di pulau jawa jadi solar ini siap sebagai energi sela setidaknya mencapai mega watt tandasnyalebih lanjut fabby masih menekankan kepada optimalisasi panas bumi dan biomassameskipun target yang ditetapkan sebesar mega watt tapi masih bisa sampai mega watt pengembangan kan jangka panjang tambahnya yang kedua maksimalkan biomass misalnya dari pertanian limbah kelapa sawit dan kebun energi memang butuh lahan yang besar itu saja yang perlu dipikirkanfabby mengatakan bahwa target energi terbarukan sebesar persen tidak akan berubah namun tidak akan bisa sepenuhnya tercapairuen rencana umum energi nasional baru disetujui tapi belum ditandatangan tapi angkanya tidak akan berubah karena sudah ada perpresnya hanya saja tidak akan sepenuhnya tercapai ya kalau mau optimal ke biomassa dan tenaga surya jelasnya
"Ternate Bersiap Hadapi Dampak Perubahan Iklim, Seperti Apa?. Pulau Ternate dan Maluku Utara, merupakan gugusan pulau-pulau kecil. Sadar ataupun tidak, dampak perubahan iklim sudah dirasakan warga seperti intrusi air laut menghantam sumber air tanah, abrasi, hingga ancaman banjir dan kekeringan. Untuk itu, perlu upaya bersama segera menghadapi kerentanan ini.PMI Kota Ternate, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palang Merah Amerika dan internasional serta beberapa organisasi lain bikin program Ternate Kota Tangguh Bencana Perubahan Iklim. Prosesnya bertahap, dari membentuk koalisi berbagai stakeholder, penguatan masyarakat dan aksi pencegahan, adaptasi maupun penanganan saat bencana.Hasyim Yusuf, Kepala BPBD Kota Ternate mengatakan, sebelum masuk pencanangan dan kegiatan lanjutan, ada pemberdayakan masyarakat agar bisa tangguh dari berbagai risiko bencana. Kelompok kerja dibuat guna mengidentifikasi berbagai persoalan kota dan warga.Dia contohkan, air bersih, sampah dan abrasi pantai. Berbagai persoalan dibahas ke masyarakat lalu bersama-sama susun langkah penanggulangan.Untuk kesiapan awal, katanya, sudah penandatanganan nota kesepakatan Kota Tangguh Bencana Perubahan iklim pada 23 Maret lalu.“Kegiatan ini turun sampai kelurahan. Nanti ada tim kerja membantu kegiatan bersama PMI. Kami dukung agar sukses. Seluruh tim kerja terutama instansi terkait wajib mendukung .” Zainal M Zen, Kepala Markas PMI Kota Ternate memberikan contoh nyata dampak perubahan iklim, seperti, kekeringan, badai, intrusi air laut setiap tahun terjadi. “Semua itu muara dari masalah perubahan iklim,” katanya.Untuk Ternate, sebagian besar wilayah pesisir merasakan dampak hingga perlu penyadaran masyarakat akan bencana ini.Isu kota tangguh, katanya, sebenarnya berawal dari pertemuan regional sejumlah negara di Bangkok Maret 2016. Dari sini, tim membantu PMI merancang dan menguji koalisi efektif untuk ketahanan masyarakat.Pertemuan itu menghasilkan dua negara sebagai pilot project program kota tangguh bencana perubahan iklim, yakni Indonesia dan Vanuatu, dengan banyak pulau kecil. Untuk Indonesia, Ternate terpilih bersama Semarang.Dari sini, didorong koalisi berbagai elemen masyarakat dari organisasi, komunitas berbagai bidang dan keahlian. “Ini program awal. Kemudian membentuk pokja. Ketangguhan lahir dari kerja-kerja pokja melalui pelatihan dan pendampingan.”Dalam koalisi ini , ada PMI, kampus, komunitas peduli sampah, komunitas biopori, save Ake Gaale yang memperjuangkan air bersih dan banyak lagi komunitas ikut tergabung.Andi Mappasaby, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Ternate mengatakan, dari sejarah bencana Kota Ternate banyak pergerakan geofisik seperti letusan gunung dan gempa.Untuk bencana perubahan iklim, katanya, dalam 10 tahun terakhir sangat terasa, misal, banjir dan gelombang pasang, kekeringan dan peningkatan permukaan air laut. Masyarakat, katanya, mesti menghadapi lewat mitigasi maupun adaptasi.Dedy Arief dari Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) Kota Ternate mengatakan, sebagai sebuah pulau kecil, posisi Ternate yang berada pada sirkum pasifik sangat berpotensi besar mengalami bencana perubahan iklim. “Akibatnya, ada bagian permukaan air naik, ada bagian permukaan yang turun. Ternate ini mengalami kedua-duanya.”Kondisi ini, katanya, bisa terlihat abrasi merusak bentang alam, sumber air tanah di bagian utara Ternate terjadi karena intrusi air laut. “Air tanah Ake Gaale di Kelurahan Sangaji Ternate Utara, bukti.”Untuk memulihkan sumber air tanah Ake Gaale bukan perkara mudah. Yang jelas, pasokan sumber air Ternte terancam. Pemerintah Ternate, katanya, perlu memikirkan sumber air tanah baru.“Perlu ada langkah cepat sebelum persediaan air tanah di Ake Gaale makin kritis. “","[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
ekosistem
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal",ternate bersiap hadapi dampak perubahan iklim seperti apa pulau ternate dan maluku utara merupakan gugusan pulaupulau kecil sadar ataupun tidak dampak perubahan iklim sudah dirasakan warga seperti intrusi air laut menghantam sumber air tanah abrasi hingga ancaman banjir dan kekeringan untuk itu perlu upaya bersama segera menghadapi kerentanan inipmi kota ternate badan penanggulangan bencana daerah bpbd palang merah amerika dan internasional serta beberapa organisasi lain bikin program ternate kota tangguh bencana perubahan iklim prosesnya bertahap dari membentuk koalisi berbagai stakeholder penguatan masyarakat dan aksi pencegahan adaptasi maupun penanganan saat bencanahasyim yusuf kepala bpbd kota ternate mengatakan sebelum masuk pencanangan dan kegiatan lanjutan ada pemberdayakan masyarakat agar bisa tangguh dari berbagai risiko bencana kelompok kerja dibuat guna mengidentifikasi berbagai persoalan kota dan wargadia contohkan air bersih sampah dan abrasi pantai berbagai persoalan dibahas ke masyarakat lalu bersamasama susun langkah penanggulanganuntuk kesiapan awal katanya sudah penandatanganan nota kesepakatan kota tangguh bencana perubahan iklim pada maret lalukegiatan ini turun sampai kelurahan nanti ada tim kerja membantu kegiatan bersama pmi kami dukung agar sukses seluruh tim kerja terutama instansi terkait wajib mendukung zainal m zen kepala markas pmi kota ternate memberikan contoh nyata dampak perubahan iklim seperti kekeringan badai intrusi air laut setiap tahun terjadi semua itu muara dari masalah perubahan iklim katanyauntuk ternate sebagian besar wilayah pesisir merasakan dampak hingga perlu penyadaran masyarakat akan bencana iniisu kota tangguh katanya sebenarnya berawal dari pertemuan regional sejumlah negara di bangkok maret dari sini tim membantu pmi merancang dan menguji koalisi efektif untuk ketahanan masyarakatpertemuan itu menghasilkan dua negara sebagai pilot project program kota tangguh bencana perubahan iklim yakni indonesia dan vanuatu dengan banyak pulau kecil untuk indonesia ternate terpilih bersama semarangdari sini didorong koalisi berbagai elemen masyarakat dari organisasi komunitas berbagai bidang dan keahlian ini program awal kemudian membentuk pokja ketangguhan lahir dari kerjakerja pokja melalui pelatihan dan pendampingandalam koalisi ini ada pmi kampus komunitas peduli sampah komunitas biopori save ake gaale yang memperjuangkan air bersih dan banyak lagi komunitas ikut tergabungandi mappasaby kepala seksi kesiapsiagaan bencana bpbd kota ternate mengatakan dari sejarah bencana kota ternate banyak pergerakan geofisik seperti letusan gunung dan gempauntuk bencana perubahan iklim katanya dalam tahun terakhir sangat terasa misal banjir dan gelombang pasang kekeringan dan peningkatan permukaan air laut masyarakat katanya mesti menghadapi lewat mitigasi maupun adaptasidedy arief dari penanggulangan resiko bencana prb kota ternate mengatakan sebagai sebuah pulau kecil posisi ternate yang berada pada sirkum pasifik sangat berpotensi besar mengalami bencana perubahan iklim akibatnya ada bagian permukaan air naik ada bagian permukaan yang turun ternate ini mengalami keduaduanyakondisi ini katanya bisa terlihat abrasi merusak bentang alam sumber air tanah di bagian utara ternate terjadi karena intrusi air laut air tanah ake gaale di kelurahan sangaji ternate utara buktiuntuk memulihkan sumber air tanah ake gaale bukan perkara mudah yang jelas pasokan sumber air ternte terancam pemerintah ternate katanya perlu memikirkan sumber air tanah baruperlu ada langkah cepat sebelum persediaan air tanah di ake gaale makin kritis
"Pengadilan Tinggi Kalteng Menangkan Gugatan Warga atas Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan. Pengadilan Tinggi Kalteng memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya atas gugatan warga negara atau CLS () masyarakat Kalteng terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2015 yang lalu. Perwakilan masyarakat Kalteng yang mengajukan gugatan CLS, diantaranya Arie Rompas, Kartika, Fathurrohman, Afandi, Mariaty dan almarhum Nordin.Putusan PT Kalteng dengan nomor 36/PDT/2017/PT PLK, September 2017 itu membatalkan banding yang diajukan oleh para tergugat. Diantaranya Presiden, Menteri KLHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria/ATR, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng.Isi putusan banding itu pada intinya mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32/2009. Sebelumnya pada 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri Palangkaraya memenangkan gugatan CLS warga dengan putusan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.Aryo Nugroho, Koordinator GaAs (Gerakan Anti Asap) Kalteng dalam sambungan seluler kepada Mongabay Kamis (19/10) mengatakan, dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalteng tersebut, tak ada alasan lagi bagi Pemerintah untuk tidak menjalankan amanat putusan pengadilan.“Yang kita tuntut itu kan sebenarnya adanya aturan turunan sesuai amanat UU Nomor 32/2009. Ada delapan yang kita minta, satu yang sudah ada yaitu PP Nomor 46/2016 terkait dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Ada tujuh lagi yang belum, diantaranya terkait dengan penetapan daya dukung dan daya tampung, terus juga peraturan tata cara pemulihan lingkungan hidup dan lainnya. Jadi ini memang sangat penting untuk dibuat,” kata Aryo.Lebih lanjut ia mengatakan, seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sejak UU ditetapkan, dalam jangka waktu satu tahun sudah dibuatkan peraturan pemerintahnya. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sejak tahun 2009, hingga saat ini masih banyak peraturan turunan yang belum dibuat.“Kemudian, yang kita minta secara jelas untuk jangka panjang adalah dibangunnya rumah sakit khusus paru di kalteng. Ini seharusnya menjadi prioritas. Dan ini sebenarnya bukan untuk tujuan para penggugat saja, tapi untuk seluruh masyarakat di Kalteng. Namun dari putusan pengadilan awal sampai sekarang kami tak mendapatkan informasi perkembangannya seperti apa.”Meski gugatan banding ditolak para tergugat sebenarnya masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. namun Aryo berharap, para tergugat tidak melakukan langkah tersebut. Dia menyebut upaya ini untuk mengingatkan Pemerintah bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dan karhutla ini isu yang cukup sentral dan ini tak bisa diabaikan begitu saja.Meski pasca 2015, kebakaran hutan dan lahan telah berkurang, Aryo menyebut tak bisa dipungkiri bahwa cuaca juga menentukan hal itu.“Di hari-hari mendatang kita tak tahu bagaimana nasib warga yang terpapar asap 18 tahun. Sehingga kami dari GaAs menyampaikan kepada pemerintah untuk menghormati dna menjalankan hasil putusan ini,” pungkasnya.Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas N Hartono menambahkan, putusan Pengadilan Tinggi Kalteng ini adalah kemenangan rakyat Kalteng melawan negara yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. https://youtu.be/u7hbIGV1Ik0 Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya kabut asap di kalteng, seolah menjadi agenda tahunan yang terjadi sejak tahun 1997, dengan puncaknya terjadi di tahun 2015. Tak urung peristiwa ini pun turut mendorong perubahan iklim dan pemanasan global.Bagi Dimas, kebakaran lahan bukanlah bencana alam, tapi lebih karena faktor kesengajaan akibat tata kelola sumberdaya alam di Kalteng yang buruk. “Sehingga menciptakan ketimpangan pengelolaan yang berakibat pada terabaikannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” papar Dimas.Dia menyebut, buruknya tata kelola ini, selain menciptakan karhutla juga menjadi sumber konflik antar masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan juga dengan pemerintah.Melalui putusan ini, lanjutnya, Dimas meminta Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk selalu berpegang pada hukum. “Putusan harus segera dilaksanakan jika tidak mau dianggap sebagai pembangkangan hukum yang berlaku” pungkasnya.Kuasa Hukum Masyarakat Kalteng Muhnur Satyahaprabu mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi Kalteng menunjukkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan adalah fakta yang tidak terbantahkan. “Putusan ini telah sesuai dengan kaidah dan bukti yang terungkap selama persidangan,” katanya.Harapan sama disuarakan oleh Mariaty A. Nun salah satu penggugat. Dia menyebut agar pemerintah dapat segera memenuhi serta menjalankan kewajibannya agar seluruh hak hidup warga Kalimantan Tengah dapat terpenuhi.“Apalagi sekarang sudah keluar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Saatnya pemerintah memenuhi serta menjalankan kewajibannya agar hak masyarakat Kalimantan Tengah terpenuhi hak-haknya,” pungkasnya.","[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal",pengadilan tinggi kalteng menangkan gugatan warga atas kasus kebakaran lahan dan hutan pengadilan tinggi kalteng memperkuat putusan pengadilan negeri palangkaraya atas gugatan warga negara atau cls masyarakat kalteng terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tahun yang lalu perwakilan masyarakat kalteng yang mengajukan gugatan cls diantaranya arie rompas kartika fathurrohman afandi mariaty dan almarhum nordinputusan pt kalteng dengan nomor pdtpt plk september itu membatalkan banding yang diajukan oleh para tergugat diantaranya presiden menteri klhk menteri pertanian menteri agrariaatr menteri kesehatan gubernur kalteng dan dprd kaltengisi putusan banding itu pada intinya mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam uu nomor sebelumnya pada maret pengadilan negeri palangkaraya memenangkan gugatan cls warga dengan putusan nomor pdtglhpn plkaryo nugroho koordinator gaas gerakan anti asap kalteng dalam sambungan seluler kepada mongabay kamis mengatakan dengan putusan pengadilan tinggi kalteng tersebut tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak menjalankan amanat putusan pengadilanyang kita tuntut itu kan sebenarnya adanya aturan turunan sesuai amanat uu nomor ada delapan yang kita minta satu yang sudah ada yaitu pp nomor terkait dengan klhs kajian lingkungan hidup strategis ada tujuh lagi yang belum diantaranya terkait dengan penetapan daya dukung dan daya tampung terus juga peraturan tata cara pemulihan lingkungan hidup dan lainnya jadi ini memang sangat penting untuk dibuat kata aryolebih lanjut ia mengatakan seharusnya sesuai dengan peraturan perundangundangan sejak uu ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun sudah dibuatkan peraturan pemerintahnya uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sejak tahun hingga saat ini masih banyak peraturan turunan yang belum dibuatkemudian yang kita minta secara jelas untuk jangka panjang adalah dibangunnya rumah sakit khusus paru di kalteng ini seharusnya menjadi prioritas dan ini sebenarnya bukan untuk tujuan para penggugat saja tapi untuk seluruh masyarakat di kalteng namun dari putusan pengadilan awal sampai sekarang kami tak mendapatkan informasi perkembangannya seperti apameski gugatan banding ditolak para tergugat sebenarnya masih bisa mengajukan kasasi ke mahkamah agung namun aryo berharap para tergugat tidak melakukan langkah tersebut dia menyebut upaya ini untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dan karhutla ini isu yang cukup sentral dan ini tak bisa diabaikan begitu sajameski pasca kebakaran hutan dan lahan telah berkurang aryo menyebut tak bisa dipungkiri bahwa cuaca juga menentukan hal itudi harihari mendatang kita tak tahu bagaimana nasib warga yang terpapar asap tahun sehingga kami dari gaas menyampaikan kepada pemerintah untuk menghormati dna menjalankan hasil putusan ini pungkasnyadirektur eksekutif walhi kalteng dimas n hartono menambahkan putusan pengadilan tinggi kalteng ini adalah kemenangan rakyat kalteng melawan negara yang lalai dalam menjalankan kewajibannya httpsyoutubeuhbigvik peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya kabut asap di kalteng seolah menjadi agenda tahunan yang terjadi sejak tahun dengan puncaknya terjadi di tahun tak urung peristiwa ini pun turut mendorong perubahan iklim dan pemanasan globalbagi dimas kebakaran lahan bukanlah bencana alam tapi lebih karena faktor kesengajaan akibat tata kelola sumberdaya alam di kalteng yang buruk sehingga menciptakan ketimpangan pengelolaan yang berakibat pada terabaikannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup papar dimasdia menyebut buruknya tata kelola ini selain menciptakan karhutla juga menjadi sumber konflik antar masyarakat masyarakat dengan perusahaan dan juga dengan pemerintahmelalui putusan ini lanjutnya dimas meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk selalu berpegang pada hukum putusan harus segera dilaksanakan jika tidak mau dianggap sebagai pembangkangan hukum yang berlaku pungkasnyakuasa hukum masyarakat kalteng muhnur satyahaprabu mengatakan putusan pengadilan tinggi kalteng menunjukkan faktafakta yang terungkap di pengadilan adalah fakta yang tidak terbantahkan putusan ini telah sesuai dengan kaidah dan bukti yang terungkap selama persidangan katanyaharapan sama disuarakan oleh mariaty a nun salah satu penggugat dia menyebut agar pemerintah dapat segera memenuhi serta menjalankan kewajibannya agar seluruh hak hidup warga kalimantan tengah dapat terpenuhiapalagi sekarang sudah keluar putusan pengadilan tinggi kalimantan tengah yang menguatkan putusan pengadilan negeri palangka raya saatnya pemerintah memenuhi serta menjalankan kewajibannya agar hak masyarakat kalimantan tengah terpenuhi hakhaknya pungkasnya
"Adaptif Perubahan Iklim, Padi SRI Diperkenalkan untuk Wilayah Bercurah Hujan Rendah. Tantangan pengembangan budidaya padi di lahan yang curah hujannya rendah seperti Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan air untuk area persawahan yang minim. Hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil petani saja mengerjakan lahan basah. Padahal potensi pertanian lahan basah masih sangat besar yaitu sekitar 214 ribu hektar.Sistem yang saat ini dicobakan adalah budidaya padi lewat SRI () yang mampu meningkatkan hasil panen dengan kebutuhan air yang lebih sedikit. Hasil penelitian di berbagai negara SRI meningkatkan produktivitas padi hingga 100 persen seperti di Madagaskar, 65% di Afghanistan, 42% di Irak, dan 11.3% di Tiongkok.Dalam uji coba demplot di Desa Baumata, Tabenu dan Tarus, Kabupaten Kupang, buah kerjasama (ICCTF) dan Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), sistem ini sukses diterapkan.Jika rata-rata metode konvensional menghasilkan 5-6 ton/ha, dengan metode SRI di Baumata mampu menambahkan produktivitas padi 3 ton/ha dari cara konvensional. Di Desa Tarus yang semula rata-rata hasil panen padi 5,6 ton/ha, menjadi 12 ton/ha dengan metode SRI pada satu musim tanam, yaitu musim hujan awal tahun.‘’Metode SRI merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus sebagai upaya adaptasi untuk mengantisipasi perubahan iklim,” jelas Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF kepada Mongabay Indonesia di lokasi panen Desa Tarus (21/10).Sistem SRI kata Tonny, merupakan metode berkelanjutan untuk pertumbuhan tanaman dengan menggunakan bibit berumur muda (7 hari setelah pembenihan), jarak tanam lebar, pupuk organik, irigasi terputus-putus dan beberapa penyiangan, yang memiliki produktivitas padi lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan sistem konvensional.“Kalau sistem konvensional menggunakan bibit 25 hari setelah pembenihan, penggenangan air secara terus-menerus, jarak tanam rapat dan pemakaian pupuk kimia yang tinggi,” jelasnya.Tonny menambahkan, untuk memantau dan merekam data cuaca di wilayah pertanian pihaknya memperkenalkan teknologi telemetri untuk analisis iklim mikro seperti hujan, suhu, dan kelembapan tanah yang dapat diakses oleh kelompok tani di lokasi program. Alat telemetri memiliki daya jangkau 100 hektar untuk lahan datar sementara lahan berbukit cakupannya 10 hektar. Budidaya padi SRI memiliki kelebihan yaitu hemat air, hemat bibit, hemat biaya, hemat waktu, dan organik sehingga rendah emisi dan ramah lingkungan. Budidaya ini cocok diterapkan di wilayah seperti NTT yang beriklim kering dan dipengaruhi angin musim. Curah hujan di NTT berdasarkan pengamatan rerata adalah 1.300-1.500 mm/tahun.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produktivitas petani padi provinsi NTT berada dibawah rata-rata nasional. Tahun 2015 hanya sebesar 3,56 ton Gabah Kering Giling (GKG) per hektar atau 67 persen dibawah produktivitas nasional yaitu 5,34 ton/hektar. Bahkan masih kalah dengan provinsi tetangga seperti NTB yang 5,17 ton/hektar atau Maluku dengan 5,57 ton/hektar.“Program di NTT ini merupakan satu dari 42 proyek yang dikembangkan di Indonesia. Satu-satunya dan pertama di luar Jawa. Tantangan terbesarnya bagaimana memasukan program ini dalam kegiatan pemerintah,” ungkap Tonny.Demplot SRI kerjasama ICCTF-FTP UGM sendiri, dilaksanakan mulai musim tanam kedua bulan Mei 2016 dan berlangsung sampai sekarang. Penanaman padi dilakukan 2 kali dalam setahun dan hasil demplot menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas padi dengan metode SRI.Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang hadir dalam perayaan panen padi SRI ini memberikan apresiasinya. Dia menyebut sistem ini patut dicontoh dan diimplementasikan di wilayah lain NTT.“Masyarakat NTT selama ini melihat sawah itu selalu banyak air. Sistem ini bisa mengubah cara pandang masyarakat tentang sawah yang tidak butuh banyak air. Perlu sosialisasi terus menerus agar bisa meyakinkan petani,” jelasnya.Saat ini program SRI diterapkan bersamaan di 18 provinsi di Indoensia dengan fasilitasi dari ICTTF. Diluar itu masing-masing provinsi sudah menjalankan kegiatannya lewat arahan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Bappenas.“Ini sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi untuk menugaskan Bappenas mengkordinasikan penyusunan program nasional adaptasi perubahan iklim,” jelas Rohmad Supriadi, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana (Renortala) Kementerian PPN/Bappenas.Dia menyebut dampak perubahan iklim akan berpengaruh kepada kelompok masyarakat seperti petani yang tergantung pada sumberdaya alam. Petani ujarnya, perlu beradaptasi dengan perubahan curah hujan, suhu udara, dan ketersediaan air yang menentukan waktu tanam, varian tanaman dan pola tanam. Dr. Murtiningrum, dari FTP-UGM menyebut pemilihan desa dilakukan dengan cermat. Seperti Baumarta, jelasnya dipilih karena desa berpenduduk 2.442 jiwa ini memiliki jalur irigasi pertanian yang tidak permanen. Akibatnya resiko kegagalan panen desa ini besar di masa lalu.“Tercatat di tahun 2015, dari 146 hektar lahan pertanian di Desa Baumata, 34,5 hektar mengalami gagal panen akibat salah memprediksi musim sehingga menyebabkan gagal tanam dan gagal panen,” ungkapnya.Dalam sistem SRI pun petani diperkenalkan dengan “tanam maju” alih-alih “tanam mundur” yang lebih dikenal umum. Menurutnya dengan “tanam maju” tidak merusak garis-garis tanam yang telah dibuat.“Juga dalam metode SRI menggunakan bibit muda, jarak tanam lebar sekitar 30 sentimeter, pemberian air lebih hemat dan pemberian pupuk kompos sebanyak mungkin agar tanah lebih sehat,” terangnya.Petani juga diperkenalkan dengan membaca data di lapangan, seperti alat telemetri.“Alat Telemetri untuk membaca data untuk menentukan musim tanam serta data-data lainnya terkait cuaca dan selama seminggu sekali data yang terbaca akan dianalisa dan disampaikan kepada petani saat pertemuan mingguan di kelompok,” jelas Dr. Polce Nainiti, dosen Universitas Kristen Arta Wacana yang juga terlibat dalam proyek ini.Niko Too petani asal Baumata mengakui, telah menguji coba di lahan sawah miliknya. Jelasnya untuk satu hektar hasilnya antara 11-12 ton, dua kali lipat dengan metode biasa yang hanya 5-6 ton. Hal sama disampaikan Yanes Sain petani asal Tarus. Dia menyebut dari 10 are lahan biasanya hasil panen sebesar 600 kg gabah, namun sejak menggunakan metode SRI produksi padi meningkat seratus persen menjadi 1.200 kg.Awalnya sebut Yanes, petani masih ragu, karena pola tanam 1 anakan ala SRI dianggap beresiko, namun setelah melihat hasilnya petani mulai tertantang untuk belajar menerapkan di lahan sawah.“Bila melihat hasilnya kami merasa tertarik tapi metode ini pantasnya diterapkan saat musim kemarau di saat debit air berkurang. Saat musim hujan tentu debit air mencukupi. Kami akan coba juga saat musim hujan, tapi air harus disesuaikan,” ujar Ishak Neo, Ketua Kelompok Rukun Tani Desa Tarus.Dia berharap petani dapat terus didampingi dan diarahkan agar terbiasa dengan metode baru, sebab jelasnya petani banyak yang masih menggunakan cara tanam tradisional atau konvensional.Meski terbilang sukses, belum semua petani beralih ke SRI. Untuk petani yang memiliki lahan satu hektar menanam padi, misalnya hanya sekitar ¼ hektar lahan milik yang menggunakan sistem SRI. Sementara lahan sisanya ditanami padi Ciherang dengan sisitem tanam jajar legowo. Padahal meski hasil produksinya sama, namun biaya produksi lebih besar sebab banyak mengkonsumsi pupuk urea.Namun Polce Nainiti tidak berkecil hati. Menurutnya petani sedang beradaptasi dan berproses dengan sistem baru ini. Dia menyebut orientasi akan berlangsung sejalan dengan pengetahuan petani.“Ada dua kunci suksesnya sebuah metode; yakni rekayasa sains dan rekayasa sosial atau kemampuan petani untuk mulai berubah dan mengembangkan teknik pertanian yang benar,” jelasnya.","[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",adaptif perubahan iklim padi sri diperkenalkan untuk wilayah bercurah hujan rendah tantangan pengembangan budidaya padi di lahan yang curah hujannya rendah seperti nusa tenggara timur adalah ketersediaan air untuk area persawahan yang minim hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil petani saja mengerjakan lahan basah padahal potensi pertanian lahan basah masih sangat besar yaitu sekitar ribu hektarsistem yang saat ini dicobakan adalah budidaya padi lewat sri yang mampu meningkatkan hasil panen dengan kebutuhan air yang lebih sedikit hasil penelitian di berbagai negara sri meningkatkan produktivitas padi hingga persen seperti di madagaskar di afghanistan di irak dan di tiongkokdalam uji coba demplot di desa baumata tabenu dan tarus kabupaten kupang buah kerjasama icctf dan departemen teknik pertanian dan biosistem fakultas teknologi pertanian universitas gadjah mada ugm sistem ini sukses diterapkanjika ratarata metode konvensional menghasilkan tonha dengan metode sri di baumata mampu menambahkan produktivitas padi tonha dari cara konvensional di desa tarus yang semula ratarata hasil panen padi tonha menjadi tonha dengan metode sri pada satu musim tanam yaitu musim hujan awal tahunmetode sri merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus sebagai upaya adaptasi untuk mengantisipasi perubahan iklim jelas tonny wagey direktur eksekutif icctf kepada mongabay indonesia di lokasi panen desa tarus sistem sri kata tonny merupakan metode berkelanjutan untuk pertumbuhan tanaman dengan menggunakan bibit berumur muda hari setelah pembenihan jarak tanam lebar pupuk organik irigasi terputusputus dan beberapa penyiangan yang memiliki produktivitas padi lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan sistem konvensionalkalau sistem konvensional menggunakan bibit hari setelah pembenihan penggenangan air secara terusmenerus jarak tanam rapat dan pemakaian pupuk kimia yang tinggi jelasnyatonny menambahkan untuk memantau dan merekam data cuaca di wilayah pertanian pihaknya memperkenalkan teknologi telemetri untuk analisis iklim mikro seperti hujan suhu dan kelembapan tanah yang dapat diakses oleh kelompok tani di lokasi program alat telemetri memiliki daya jangkau hektar untuk lahan datar sementara lahan berbukit cakupannya hektar budidaya padi sri memiliki kelebihan yaitu hemat air hemat bibit hemat biaya hemat waktu dan organik sehingga rendah emisi dan ramah lingkungan budidaya ini cocok diterapkan di wilayah seperti ntt yang beriklim kering dan dipengaruhi angin musim curah hujan di ntt berdasarkan pengamatan rerata adalah mmtahunbadan pusat statistik bps mencatat produktivitas petani padi provinsi ntt berada dibawah ratarata nasional tahun hanya sebesar ton gabah kering giling gkg per hektar atau persen dibawah produktivitas nasional yaitu tonhektar bahkan masih kalah dengan provinsi tetangga seperti ntb yang tonhektar atau maluku dengan tonhektarprogram di ntt ini merupakan satu dari proyek yang dikembangkan di indonesia satusatunya dan pertama di luar jawa tantangan terbesarnya bagaimana memasukan program ini dalam kegiatan pemerintah ungkap tonnydemplot sri kerjasama icctfftp ugm sendiri dilaksanakan mulai musim tanam kedua bulan mei dan berlangsung sampai sekarang penanaman padi dilakukan kali dalam setahun dan hasil demplot menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas padi dengan metode srigubernur ntt frans lebu raya yang hadir dalam perayaan panen padi sri ini memberikan apresiasinya dia menyebut sistem ini patut dicontoh dan diimplementasikan di wilayah lain nttmasyarakat ntt selama ini melihat sawah itu selalu banyak air sistem ini bisa mengubah cara pandang masyarakat tentang sawah yang tidak butuh banyak air perlu sosialisasi terus menerus agar bisa meyakinkan petani jelasnyasaat ini program sri diterapkan bersamaan di provinsi di indoensia dengan fasilitasi dari icttf diluar itu masingmasing provinsi sudah menjalankan kegiatannya lewat arahan balai pengkajian teknologi pertanian bptp dan bappenasini sudah menjadi komitmen presiden jokowi untuk menugaskan bappenas mengkordinasikan penyusunan program nasional adaptasi perubahan iklim jelas rohmad supriadi kepala biro perencanaan organisasi dan tatalaksana renortala kementerian ppnbappenasdia menyebut dampak perubahan iklim akan berpengaruh kepada kelompok masyarakat seperti petani yang tergantung pada sumberdaya alam petani ujarnya perlu beradaptasi dengan perubahan curah hujan suhu udara dan ketersediaan air yang menentukan waktu tanam varian tanaman dan pola tanam dr murtiningrum dari ftpugm menyebut pemilihan desa dilakukan dengan cermat seperti baumarta jelasnya dipilih karena desa berpenduduk jiwa ini memiliki jalur irigasi pertanian yang tidak permanen akibatnya resiko kegagalan panen desa ini besar di masa lalutercatat di tahun dari hektar lahan pertanian di desa baumata hektar mengalami gagal panen akibat salah memprediksi musim sehingga menyebabkan gagal tanam dan gagal panen ungkapnyadalam sistem sri pun petani diperkenalkan dengan tanam maju alihalih tanam mundur yang lebih dikenal umum menurutnya dengan tanam maju tidak merusak garisgaris tanam yang telah dibuatjuga dalam metode sri menggunakan bibit muda jarak tanam lebar sekitar sentimeter pemberian air lebih hemat dan pemberian pupuk kompos sebanyak mungkin agar tanah lebih sehat terangnyapetani juga diperkenalkan dengan membaca data di lapangan seperti alat telemetrialat telemetri untuk membaca data untuk menentukan musim tanam serta datadata lainnya terkait cuaca dan selama seminggu sekali data yang terbaca akan dianalisa dan disampaikan kepada petani saat pertemuan mingguan di kelompok jelas dr polce nainiti dosen universitas kristen arta wacana yang juga terlibat dalam proyek ininiko too petani asal baumata mengakui telah menguji coba di lahan sawah miliknya jelasnya untuk satu hektar hasilnya antara ton dua kali lipat dengan metode biasa yang hanya ton hal sama disampaikan yanes sain petani asal tarus dia menyebut dari are lahan biasanya hasil panen sebesar kg gabah namun sejak menggunakan metode sri produksi padi meningkat seratus persen menjadi kgawalnya sebut yanes petani masih ragu karena pola tanam anakan ala sri dianggap beresiko namun setelah melihat hasilnya petani mulai tertantang untuk belajar menerapkan di lahan sawahbila melihat hasilnya kami merasa tertarik tapi metode ini pantasnya diterapkan saat musim kemarau di saat debit air berkurang saat musim hujan tentu debit air mencukupi kami akan coba juga saat musim hujan tapi air harus disesuaikan ujar ishak neo ketua kelompok rukun tani desa tarusdia berharap petani dapat terus didampingi dan diarahkan agar terbiasa dengan metode baru sebab jelasnya petani banyak yang masih menggunakan cara tanam tradisional atau konvensionalmeski terbilang sukses belum semua petani beralih ke sri untuk petani yang memiliki lahan satu hektar menanam padi misalnya hanya sekitar hektar lahan milik yang menggunakan sistem sri sementara lahan sisanya ditanami padi ciherang dengan sisitem tanam jajar legowo padahal meski hasil produksinya sama namun biaya produksi lebih besar sebab banyak mengkonsumsi pupuk ureanamun polce nainiti tidak berkecil hati menurutnya petani sedang beradaptasi dan berproses dengan sistem baru ini dia menyebut orientasi akan berlangsung sejalan dengan pengetahuan petaniada dua kunci suksesnya sebuah metode yakni rekayasa sains dan rekayasa sosial atau kemampuan petani untuk mulai berubah dan mengembangkan teknik pertanian yang benar jelasnya
"Tinjau Lapangan Para Akademisi Kuatkan Alasan Pegunungan Kendeng Harus Terjaga (Bagian 2). “Usir Indocement dari Pati. ” Begitu bunyi spanduk hitam berukuran sekitar 10 meter membentang di atas ratusan kepala petani dan akademisi.Siang itu, setelah menelusuri Goa Pari, ratusan petani menanti para akademisi di lahan pertanian warga di Kecamatan Kayen. Sekitar 100 meter dari lokasi itu, puluhan petani gotong royong bercocok tanam.“Aksi ini menyampaikan pesan, kami menolak Indocement di Pati. Tidak ada penolakan terhadap perusahaan semen itu bohong,” kata Bambang Sutikno.Di terik mentari, bergantian warga menyampaikan harapan pada akademisi. Giyem, Desa Larangan, Tambaromo mengatakan, jika Pegunungan Kendeng rusak, dampak buruk bakal menimpa semua.Warga kehilangan sumber air bersih, lahan pertanian bisa kesulitan pengairan. Jika lahan pertanian terancam, hilang sumber air, kedaulatan pangan sulit terwujud.“Jika pabrik semen beroperasi, warga di desa saya akan hilang, karena berada di izin tambang,” katanya.Sri Wianik, warga Desa Brati, Kayen mengatakan, sampai kapanpun akan menolak pabrik semen di Pati, karena tanah dan lingkungan ini buat kehidupan mereka. Sumber air melimpah dan tanah subur telah memberikan kecukupan bagi petani.“Jika pemerintah tak percaya sumber air melimpah dan tanah subur, silakan datang. Warga akan membuktikan,” kata Sri.Aksi damai ini diakhiri makan bersama hasil pertanian dan akademisi melanjutkan perjalanan menuju Rembang. Di Rembang, warga juga terancam tambang, salah satu PT Semen Indonesia.Ngatiban, warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang, heran, kala pabrik Semen Indonesia tetap beroperasi walaupun gugatan warga sudah menang sampai Mahkamah Agung. Bahkan, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I juga merekomendasikan, tak boleh ada pertambangan di atas Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.“Kami tetap akan melawan menjaga Gunung Kendeng,” katanya, dua pekan lalu.Ivan Wagner, dari LBH Semarang mengatakan, putusan MA Nomor 91 PK/TUN/2017 pada 6 Maret 2017, yakni Penijauan Kembali atas putusan Semen Indonesia, mengabulkan gugatan warga Rembang dan Walhi untuk seluruhnya.Keberpihakan Gubernur Jawa Tengah, kepada perusahaan makin tergambar dengan tak kunjung mencabut surat keputusan izin lingkungan kontroversial yang diterbitkan Februari lalu padca putusan MA.Ivan meminta, pemerintah pusat, baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Presiden bertindak.Selasa malam, ratusan warga dan akademisi melakukan ritual lamporan. Sebuah ritual mengusir hama penyakit bagi pertanian warga, dengan pabrik semen sebagai simbol hama penyakitnya. Mereka membawa obor dan berputar-putar dan berdoa di lapangan Desa Timbrangan.Nyono, Kepala Desa Timbrangan tegas menolak pabrik semen. Baginya, mayoritas masyarakat desa sebagai petani dan peternak. Selama ini, sumber air warga dari pegunungan karst Kendeng.Jika pertambangan berlanjut, bakal kesulitan air dan Gunung Kendeng, hilang. Dampak kekeringan, banjir, debu, limbah dan lain-lain, katanya, akan dirasakan warga sampai anak cucu.“Kita tak boleh takut berjuang menjaga alam, seperti Gunung Kendeng. Kejujuran dan ketulusan menjaga alam, pasti dibela oleh Tuhan,” katanya. menerima salinan surat undangan sosialiasi penambangan dan peledakan yang ditujukan terhadap perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Tegaldowo.Surat ini berisi akan mulai proses penambangan dan peledakan batu gamping pada IUP OP No 543.32/1529 tahun 2017 di Desa Tegaldowo. Undangan ini ditandatangani Kepala Departemen Komunikasi dan Sarana Umum Ir Aris Sunarso dan berstempel Semen Indonesia.Di lapangan, melihat langsung aktivitas itu berdekatan dengan lahan-lahan pertanian warga. Debu-debu berterbangan, tak ada penyiraman air di jalan . Aktivitas truk-truk putih membawa batu-batu kapur, memasukkan ke dalam mesin konveyor.Berjarak sekitar satu kilometer dari conveyor, puluhan truk membawa batu kapur dan dikumpulkan di Semen Indonesia. Debu pekat dan lalu lalang truk pembawa batu kapur terus bergantian masuk dan keluar.Eko Cahyono, Direktur Sajogyo Institute di Rembang mengatakan, ketidaktegasan Pemerintah Jateng membiarkan dan mendorong konflik-konflik horizontal terjadi bahkan upaya kriminalisasi petani penolak tambang.Joko Prianto dikriminalisasi dengan tuduhan membuat dokumen palsu. Masalah rakyat dan penyelamatan kekayaan alam, katanya, belum jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.Masyarakat kecil, kerab jadi pelaku utama penyelamatan ruang hidup tak pernah dilihat. Kasus konflik agraria wilayah pegunungan Kendeng, katanya, salah satu dari banyak kasus yang telah masuk ke Istana.“Untuk menyelesaikan satu kasus ini saja pemerintah seperti tidak punya itikad baik. Justru terkesan menghindar dari tanggung jawab.”Presiden telah berkomitmen melaksanakan reforma agraria sebagai jalan mensejahterakan dan keadilan ekonomi bagi rakyat yang diterjemahkan melalui program redistirbusi tanah 9 juta hektar.Akademisi lain yang turun lapangan yakni Iman Prihandono, pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Menurut Iman, berbisnis dengan menghormati HAM, merupakan tantangan utama pebisnis.Perusahaan , katanya, perlu menganalisa potensi-potensi pelanggaran HAM terhadap lingkungan sekitar. Analisis ini, mengurangai risiko pelanggaran HAM yang dapat menimbulkan citra buruk perusahaan di mata konsumen dan masyarakat.“Di Rembang sama, ada penolakan warga karena lokasi tambang bersinggungan dengan karst, tempat resapan air, yang diperlukan warga.”katanya.Pemerintah Indonesia, katanya, sudah mengadopsi prinsip-prinsip PBB tentang bisnis dan HAM pada 2011. Anehnya, konflik dan pelanggaran HAM oleh bisnis terus terjadi tanpa penyelesaian.Konflik perusahaan dan warga, semestinya bisa dihindari bila semua pihak mengerti kewajiban yang tertuang dalam tiga pilar prinsip bisnis dan HAM. Yakni, kewajiban negara melindungi dan kewajiban perusahaan menghormati.“Ketiga harus tersedia mekanisme pemulihan efektif bagi korban dampak negatif kegiatan usaha korporasi.”Merah Johansyah Ismail, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Jakarta, mengatakan, dalam web resmi Kantor Staf Presiden (KSP) disebutkan semua pihak termasuk Gubernur Jateng, Semen Indonesia, Kementerian BUMN, KLHK, sepakat menerima dan menjalankan hasil KLHS.Kenyataan di lapangan, katanya, Semen Indonesia melanggar rekomendasi KLHS. Pelanggaran rekomendasi KLHS, katanya, secara beruntun. “Kami menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Semen Indonesia merusak CAT.”Bukti-bukti itu, katanya, telah dilaporkan koalisi dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kepada Menteri LHK 28 Agustus lalu. Hingga kini, belum ada kejelasan. “Hampir seluruh rekomendasi KLHS tak dijalankan, baik Semen Indonesia maupun pemerintah.”, Pemerintah Jateng, tak menjalankan rekomendasi KLHS nomor dua butir b yang memerintahkan pemprov mengeluarkan surat keputusan penghentian sementara izin usaha pertambangan sebagai tindak lanjut rekomendasi penghentian sementara seluruh operasi pertambangan di CAT Watuputih., pemerintah Jateng juga mengabaikan rekomendasi KLHS segera merevisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Dalam bagian rekomendasi KLHS untuk RTRW Rembang hal IV-7 menyatakan, Pasal 26 RTRW agar direvisi ke peruntukan tunggal kawasan lindung. Ia sesuai Pasal 19 tentang peruntukan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung.Koalisi juga mendokumentasikan secara visual penambangan batu kapur, tanah liat, (peledakan) tambang hingga bongkar batu kapur oleh truk Semen Indonesia beberapa hari hingga 24 Agustus 2017.“Semua menunjukkan aktivitas keruk mengeruk berada dalam CAT Watuputih yang mestinya dilindungi KLHS.”Bukti ini diperkuat dengan beredarnya surat undangan Semen Indonesia tentang sosialisasi penambangan dan peledakan pada 28 Agustus 2017 di rumah makan di Rembang.“Ini menunjukkan secara terang Semen Indonesia telah melecehkan hukum, melecehkan perintah Presiden dan seluruh rekomendasi KLHS.”Koalisi dan JMPPK menilai rangkaian pelanggaran yang dipertontonkan Semen Indonesia telah menjatuhkan kredibilitas, tak hanya Menteri LHK, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, dan Menteri Dalam Negeri, juga menjatuhkan wibawa Presiden Joko Widodo.“Hingga kini Presiden masih diam atas semua pelanggaran. Ini mengherankan mengingat KLHS merupakan perintah Presiden sebagaimana janji di hadapan para petani JMPPK di Istana Negara 2 Agustus 2016,” ucap Merah.Untuk itu, koalisi dan JMPPK menuntut pemerintah, Presiden, Menteri ESDM dan Menteri LHK segera menyegel CAT Watuputih. Juga menghentikan penambangan, memerintahkan Pemerintah Jateng mencabut seluruh IUP di kawasan CAT Watuputih.Selain itu, juga mendesak penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena KLHS adalah mandat UU ini.“Juga segera menginstruksikan perubahan RTRW Rembang agar menjadikan CAT Watuputih sebagai kawasan peruntukan tunggal untuk kawasan lindung, tak boleh ditambang.” Rahma Mary, mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, KLHK punya kewenangan hukum menindak tegas Semen Indonesia sesuai UU Lingkungan Hidup.“Kami menuntut KLHK mengenakan semua sanksi, administrasi, pidana dan perdata.”Secara administrasi, KLHK bisa menyegel pabrik dan melarang semua operasional Semen Indonesia. Untuk pidana lingkungan kepada pimpinan dan kalau memungkinkan menggugat secara perdata berbagai pelanggaran Semen Indonesia.“Masalahnya tidak ada kemauan dan ketegasan. Presiden juga menganggap ini bukan kewenangannya. Pemerintah daerah hampir semua mendukung Semen Indonesia, jadi tuntutan semua kita pindah ke Jakarta.”Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Agung Wiharto mengklaim perusahaan peduli alam. Soal putusan MA atas PK kedua oleh perusahaan, katanya, putusan hakim menyebutkan perusahaan dianggap tak punya sistem penambangan untuk aquifer air, namun MA tak melihat bahwa perusahaan punya cara menjawab persoalan air. Salah satu, membangun embung. Juga dari 2.501 warga yang menolak, terdapat nama Power Rangers dan nama-nama lain yang tak jelas.“Kami sadar, hakim akan NO PK diatas PK. Kami sudah ada izin baru dari gubernur.”Dia klaim, penambangan, ada landasan hukum. KLHS, katanya, tak ada kekuatan hukum, hanya moral. “Kami tidak pernah dikirimkan dan tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi yang berisi pelarangan tambang dari tim KLHS.”“San Afri Awang, kala itu Dirjen Planologi dan Ketua Tim KLHS mempersilakan perusahaan beroperasi dan membeli galian tambang dari lokasi sekitar CAT,” kata Agung.Da mengatakan, penambangan tak ada bahan dari Pegunungan Karst Kendeng. Seluruh proses produksi, katanya, pakai bahan-bahan beli dari penambang sekitar CAT Watuputih. ***Siang hari, Rabu, (4/10/17) Oktober 2017, rombongan akademisi tiba pondok pesantren Raudlotut Tholibien, Rembang. Bersama warga mereka menggelar Konferensi Penyelamatan Pegunungan Kendeng.Suraya Afiff, Antropolog dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang seharian berkunjung ke Pegunungan Karst Kendeng mengatakan, kehadiran para akademisi sejumlah perguruan tinggi terpanggil dan merespon suara rakyat.Dua hari proses pembelajaran dengan kunjungan lapangan di Pegunungan Kendeng di Pati dan Rembang, dan bertukar pikiran, dia melihat kerusakan dan terjadi kebohongan oleh perusahaan semen.“Terjadi upaya manipulatif terhadap luasan KBAK, justru tidak menegaskan keberadaan goa, mata air dan sungai bawah tanah di Pegunungan Kendeng Pati, sebagaimana di Goa Pari dan Ronggoboyo,” katanya.Para akademisi menyimpulkan, terjadi dampak sosial ekonomi begitu luas sebagaimana terjadi di Pegunungan Kendeng wilayah Rembang. Dampak ini, katanya, karena cara pandang salah atas penyederhanaan hubungan manusia dan tanah yang hanya digampangkan dengan ganti rugi.“Kami menyaksikan kehidupan petani menjadi tersingkir dan pemiskinan sosial-ekonomi terus terjadi.”Mereka mendesak Presiden tegas menghentikan seluruh penambangan pabrik semen dan penambangan lain di Pegunungan Kendeng.Presiden, katanya, bersama penyelenggara negara lain diminta menyelamatkan Pegunungan Kendeng demi keberlangsungan ekologi, sosial , ekonomi generasi anak cucu yang tak akan bisa tergantikan.Adapun para akademisi yang menyatakan sikap untuk penyelamatan Pegunungan Kendeng antara lain, Hanif Ketua Sepaham Indonesia dan Ketua CHRM2 Universitas Jember; Herlambang P. Wiratraman, Ketua Pusat Studi Hukum HAM FH Unair; Suraya Afif, Antropolog dan Dosen FISIP UI), Bambang Widjojanto, pengajar FH Usakti, Jakarta. Lalu, Rikardo Simarmata, Ketua Djojodigoeno Institute for Adat Law, FH UGM; Haidar Adam, Pusat Studi Hukum HAM dan Departemen HTN FH Unair; Iman Prihandono, Ahli Hukum Bisnis dan HAM, HRLS FH Unair.Ada Syukron Salam, peneliti Sosio-Legal, FH Univ. Negeri Semarang; Harry Supriyono, Pengajar Hukum Lingkungan FH UGM, Eko Cahyono, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute dan Fakultas Ekologi Manusia-IPB.Kemudian, Satyawan Sunito, Direktur Pusat Studi Agraria IPB; Amira Paripurna, dosen Hukum Pidana FH Unair; Eko Teguh Paripurno dari Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta; Imam Koeswahyono, Pusat Studi Hukum Agraria, FH Univ. Brawijaya. ()","[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]","ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
pertanian dan keamanan pangan",tinjau lapangan para akademisi kuatkan alasan pegunungan kendeng harus terjaga bagian usir indocement dari pati begitu bunyi spanduk hitam berukuran sekitar meter membentang di atas ratusan kepala petani dan akademisisiang itu setelah menelusuri goa pari ratusan petani menanti para akademisi di lahan pertanian warga di kecamatan kayen sekitar meter dari lokasi itu puluhan petani gotong royong bercocok tanamaksi ini menyampaikan pesan kami menolak indocement di pati tidak ada penolakan terhadap perusahaan semen itu bohong kata bambang sutiknodi terik mentari bergantian warga menyampaikan harapan pada akademisi giyem desa larangan tambaromo mengatakan jika pegunungan kendeng rusak dampak buruk bakal menimpa semuawarga kehilangan sumber air bersih lahan pertanian bisa kesulitan pengairan jika lahan pertanian terancam hilang sumber air kedaulatan pangan sulit terwujudjika pabrik semen beroperasi warga di desa saya akan hilang karena berada di izin tambang katanyasri wianik warga desa brati kayen mengatakan sampai kapanpun akan menolak pabrik semen di pati karena tanah dan lingkungan ini buat kehidupan mereka sumber air melimpah dan tanah subur telah memberikan kecukupan bagi petanijika pemerintah tak percaya sumber air melimpah dan tanah subur silakan datang warga akan membuktikan kata sriaksi damai ini diakhiri makan bersama hasil pertanian dan akademisi melanjutkan perjalanan menuju rembang di rembang warga juga terancam tambang salah satu pt semen indonesiangatiban warga desa tegaldowo kecamatan gunem rembang heran kala pabrik semen indonesia tetap beroperasi walaupun gugatan warga sudah menang sampai mahkamah agung bahkan hasil kajian lingkungan hidup strategis klhs tahap i juga merekomendasikan tak boleh ada pertambangan di atas cekungan air tanah cat watuputihkami tetap akan melawan menjaga gunung kendeng katanya dua pekan laluivan wagner dari lbh semarang mengatakan putusan ma nomor pktun pada maret yakni penijauan kembali atas putusan semen indonesia mengabulkan gugatan warga rembang dan walhi untuk seluruhnyakeberpihakan gubernur jawa tengah kepada perusahaan makin tergambar dengan tak kunjung mencabut surat keputusan izin lingkungan kontroversial yang diterbitkan februari lalu padca putusan maivan meminta pemerintah pusat baik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian dalam negeri dan presiden bertindakselasa malam ratusan warga dan akademisi melakukan ritual lamporan sebuah ritual mengusir hama penyakit bagi pertanian warga dengan pabrik semen sebagai simbol hama penyakitnya mereka membawa obor dan berputarputar dan berdoa di lapangan desa timbrangannyono kepala desa timbrangan tegas menolak pabrik semen baginya mayoritas masyarakat desa sebagai petani dan peternak selama ini sumber air warga dari pegunungan karst kendengjika pertambangan berlanjut bakal kesulitan air dan gunung kendeng hilang dampak kekeringan banjir debu limbah dan lainlain katanya akan dirasakan warga sampai anak cucukita tak boleh takut berjuang menjaga alam seperti gunung kendeng kejujuran dan ketulusan menjaga alam pasti dibela oleh tuhan katanya menerima salinan surat undangan sosialiasi penambangan dan peledakan yang ditujukan terhadap perangkat desa dan tokoh masyarakat desa tegaldowosurat ini berisi akan mulai proses penambangan dan peledakan batu gamping pada iup op no tahun di desa tegaldowo undangan ini ditandatangani kepala departemen komunikasi dan sarana umum ir aris sunarso dan berstempel semen indonesiadi lapangan melihat langsung aktivitas itu berdekatan dengan lahanlahan pertanian warga debudebu berterbangan tak ada penyiraman air di jalan aktivitas truktruk putih membawa batubatu kapur memasukkan ke dalam mesin konveyorberjarak sekitar satu kilometer dari conveyor puluhan truk membawa batu kapur dan dikumpulkan di semen indonesia debu pekat dan lalu lalang truk pembawa batu kapur terus bergantian masuk dan keluareko cahyono direktur sajogyo institute di rembang mengatakan ketidaktegasan pemerintah jateng membiarkan dan mendorong konflikkonflik horizontal terjadi bahkan upaya kriminalisasi petani penolak tambangjoko prianto dikriminalisasi dengan tuduhan membuat dokumen palsu masalah rakyat dan penyelamatan kekayaan alam katanya belum jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerahmasyarakat kecil kerab jadi pelaku utama penyelamatan ruang hidup tak pernah dilihat kasus konflik agraria wilayah pegunungan kendeng katanya salah satu dari banyak kasus yang telah masuk ke istanauntuk menyelesaikan satu kasus ini saja pemerintah seperti tidak punya itikad baik justru terkesan menghindar dari tanggung jawabpresiden telah berkomitmen melaksanakan reforma agraria sebagai jalan mensejahterakan dan keadilan ekonomi bagi rakyat yang diterjemahkan melalui program redistirbusi tanah juta hektarakademisi lain yang turun lapangan yakni iman prihandono pengajar fakultas hukum universitas airlangga surabaya menurut iman berbisnis dengan menghormati ham merupakan tantangan utama pebisnisperusahaan katanya perlu menganalisa potensipotensi pelanggaran ham terhadap lingkungan sekitar analisis ini mengurangai risiko pelanggaran ham yang dapat menimbulkan citra buruk perusahaan di mata konsumen dan masyarakatdi rembang sama ada penolakan warga karena lokasi tambang bersinggungan dengan karst tempat resapan air yang diperlukan wargakatanyapemerintah indonesia katanya sudah mengadopsi prinsipprinsip pbb tentang bisnis dan ham pada anehnya konflik dan pelanggaran ham oleh bisnis terus terjadi tanpa penyelesaiankonflik perusahaan dan warga semestinya bisa dihindari bila semua pihak mengerti kewajiban yang tertuang dalam tiga pilar prinsip bisnis dan ham yakni kewajiban negara melindungi dan kewajiban perusahaan menghormatiketiga harus tersedia mekanisme pemulihan efektif bagi korban dampak negatif kegiatan usaha korporasimerah johansyah ismail koordinator jaringan advokasi tambang jatam di jakarta mengatakan dalam web resmi kantor staf presiden ksp disebutkan semua pihak termasuk gubernur jateng semen indonesia kementerian bumn klhk sepakat menerima dan menjalankan hasil klhskenyataan di lapangan katanya semen indonesia melanggar rekomendasi klhs pelanggaran rekomendasi klhs katanya secara beruntun kami menemukan buktibukti yang meyakinkan semen indonesia merusak catbuktibukti itu katanya telah dilaporkan koalisi dan jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng jmppk kepada menteri lhk agustus lalu hingga kini belum ada kejelasan hampir seluruh rekomendasi klhs tak dijalankan baik semen indonesia maupun pemerintah pemerintah jateng tak menjalankan rekomendasi klhs nomor dua butir b yang memerintahkan pemprov mengeluarkan surat keputusan penghentian sementara izin usaha pertambangan sebagai tindak lanjut rekomendasi penghentian sementara seluruh operasi pertambangan di cat watuputih pemerintah jateng juga mengabaikan rekomendasi klhs segera merevisi rencana tata ruang dan wilayah rtrw dalam bagian rekomendasi klhs untuk rtrw rembang hal iv menyatakan pasal rtrw agar direvisi ke peruntukan tunggal kawasan lindung ia sesuai pasal tentang peruntukan cat watuputih sebagai kawasan lindungkoalisi juga mendokumentasikan secara visual penambangan batu kapur tanah liat peledakan tambang hingga bongkar batu kapur oleh truk semen indonesia beberapa hari hingga agustus semua menunjukkan aktivitas keruk mengeruk berada dalam cat watuputih yang mestinya dilindungi klhsbukti ini diperkuat dengan beredarnya surat undangan semen indonesia tentang sosialisasi penambangan dan peledakan pada agustus di rumah makan di rembangini menunjukkan secara terang semen indonesia telah melecehkan hukum melecehkan perintah presiden dan seluruh rekomendasi klhskoalisi dan jmppk menilai rangkaian pelanggaran yang dipertontonkan semen indonesia telah menjatuhkan kredibilitas tak hanya menteri lhk menteri esdm menteri bumn menko perekonomian dan menteri dalam negeri juga menjatuhkan wibawa presiden joko widodohingga kini presiden masih diam atas semua pelanggaran ini mengherankan mengingat klhs merupakan perintah presiden sebagaimana janji di hadapan para petani jmppk di istana negara agustus ucap merahuntuk itu koalisi dan jmppk menuntut pemerintah presiden menteri esdm dan menteri lhk segera menyegel cat watuputih juga menghentikan penambangan memerintahkan pemerintah jateng mencabut seluruh iup di kawasan cat watuputihselain itu juga mendesak penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena klhs adalah mandat uu inijuga segera menginstruksikan perubahan rtrw rembang agar menjadikan cat watuputih sebagai kawasan peruntukan tunggal untuk kawasan lindung tak boleh ditambang rahma mary mewakili yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi mengatakan klhk punya kewenangan hukum menindak tegas semen indonesia sesuai uu lingkungan hidupkami menuntut klhk mengenakan semua sanksi administrasi pidana dan perdatasecara administrasi klhk bisa menyegel pabrik dan melarang semua operasional semen indonesia untuk pidana lingkungan kepada pimpinan dan kalau memungkinkan menggugat secara perdata berbagai pelanggaran semen indonesiamasalahnya tidak ada kemauan dan ketegasan presiden juga menganggap ini bukan kewenangannya pemerintah daerah hampir semua mendukung semen indonesia jadi tuntutan semua kita pindah ke jakartasekretaris perusahaan semen indonesia agung wiharto mengklaim perusahaan peduli alam soal putusan ma atas pk kedua oleh perusahaan katanya putusan hakim menyebutkan perusahaan dianggap tak punya sistem penambangan untuk aquifer air namun ma tak melihat bahwa perusahaan punya cara menjawab persoalan air salah satu membangun embung juga dari warga yang menolak terdapat nama power rangers dan namanama lain yang tak jelaskami sadar hakim akan no pk diatas pk kami sudah ada izin baru dari gubernurdia klaim penambangan ada landasan hukum klhs katanya tak ada kekuatan hukum hanya moral kami tidak pernah dikirimkan dan tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi yang berisi pelarangan tambang dari tim klhssan afri awang kala itu dirjen planologi dan ketua tim klhs mempersilakan perusahaan beroperasi dan membeli galian tambang dari lokasi sekitar cat kata agungda mengatakan penambangan tak ada bahan dari pegunungan karst kendeng seluruh proses produksi katanya pakai bahanbahan beli dari penambang sekitar cat watuputih siang hari rabu oktober rombongan akademisi tiba pondok pesantren raudlotut tholibien rembang bersama warga mereka menggelar konferensi penyelamatan pegunungan kendengsuraya afiff antropolog dan dosen di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia yang seharian berkunjung ke pegunungan karst kendeng mengatakan kehadiran para akademisi sejumlah perguruan tinggi terpanggil dan merespon suara rakyatdua hari proses pembelajaran dengan kunjungan lapangan di pegunungan kendeng di pati dan rembang dan bertukar pikiran dia melihat kerusakan dan terjadi kebohongan oleh perusahaan sementerjadi upaya manipulatif terhadap luasan kbak justru tidak menegaskan keberadaan goa mata air dan sungai bawah tanah di pegunungan kendeng pati sebagaimana di goa pari dan ronggoboyo katanyapara akademisi menyimpulkan terjadi dampak sosial ekonomi begitu luas sebagaimana terjadi di pegunungan kendeng wilayah rembang dampak ini katanya karena cara pandang salah atas penyederhanaan hubungan manusia dan tanah yang hanya digampangkan dengan ganti rugikami menyaksikan kehidupan petani menjadi tersingkir dan pemiskinan sosialekonomi terus terjadimereka mendesak presiden tegas menghentikan seluruh penambangan pabrik semen dan penambangan lain di pegunungan kendengpresiden katanya bersama penyelenggara negara lain diminta menyelamatkan pegunungan kendeng demi keberlangsungan ekologi sosial ekonomi generasi anak cucu yang tak akan bisa tergantikanadapun para akademisi yang menyatakan sikap untuk penyelamatan pegunungan kendeng antara lain hanif ketua sepaham indonesia dan ketua chrm universitas jember herlambang p wiratraman ketua pusat studi hukum ham fh unair suraya afif antropolog dan dosen fisip ui bambang widjojanto pengajar fh usakti jakarta lalu rikardo simarmata ketua djojodigoeno institute for adat law fh ugm haidar adam pusat studi hukum ham dan departemen htn fh unair iman prihandono ahli hukum bisnis dan ham hrls fh unairada syukron salam peneliti sosiolegal fh univ negeri semarang harry supriyono pengajar hukum lingkungan fh ugm eko cahyono direktur eksekutif sajogyo institute dan fakultas ekologi manusiaipbkemudian satyawan sunito direktur pusat studi agraria ipb amira paripurna dosen hukum pidana fh unair eko teguh paripurno dari pusat studi manajemen bencana upn veteran yogyakarta imam koeswahyono pusat studi hukum agraria fh univ brawijaya
"PLTU Bukan Solusi Pemenuhan Listrik Papua, Optimalkan Energi Terbarukan (Bagian 2). Pada Maret 2017, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menginstruksikan, tak ada lagi pembangunan PLTU di Maluku dan Papua. Katanya, PLTU, tak cocok, karena daerah itu bukan penghasil batubara.Batubara untuk PLTU di Papua, harus diangkut dari Kalimantan. Jarak pengiriman jauh dan biaya mahal. Untuk PLTU yang terlanjur dibangun tetap lanjut, yang tahap perencanaan diminta menyesuaikan dengan potensi energi di wilayah itu.Papua sendiri memiliki potensi gas alam dan berbagai sumber energi terbarukan seperti Air, angin dan matahari.Merespons instruksi Jonan, PLN mengganti beberapa proyek PLTU, salah satu PLTU Holtekamp 2×50 MW. PLTU 2×50 MW ganti dengan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) (MPP) berkapasitas 1×50 MW dan PLTMG 1×40 MW.PLTMG MPP 1X50 dikerjakan Konsorsium Wartsila Finland dan PT PP dengan anggaran sekitar Rp800 milliar. PLTMG dengan dihadiri langsung Presiden Jokowi itu akan masuk tahap operasi komersil pada Oktober 2017. PLTMG baru memasuki tahap pada Desember 2017 dengan anggaran dana Rp700 milliar. PLTMG ini berada di lahan empat hektar di dalam lokasi PLTU seluas 20 hektar.Untuk mengurangi masalah transportasi dan ketersediaan bahan bakar, PLN akan mengembangkan pembangkit sesuai potensi energi yang tersedia di dekat pembangkit.Untuk Papua pembangkit tenaga gas akan jadi pembangkit utama selain energi terbarukan seperti air, matahari dan angin.Potensi gas di Papua ada di Papua Barat. Pusat pertambangan LNG Tangguh di Papua Barat memiliki sekitar 500 miliar meter kubik cadangan gas alam. Pada 2015, WWF mempublikasikan penelitian mengenai skenario pengembangan energi terbarukan di Papua. Publikasi ini menyebutkan, jika skenario (BAU), total kapasitas pembangkit listrik di Papua, tersedia hingga 2050 diproyeksi mencapai 1.090 MW. Skenario alternatif kapasitas pembangkit lebih tinggi sampai 2.021,9 MW.Pada skenario BAU, pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil, yaitu minyak diesel dan batubara, akan mendominasi kapasitas dan diperkirakan sampai 52.33%.Pilihan lain, pangsa pembangkit berbahan bakar fosil akan turun hingga 6,76% setara 136,75 MW. Sebagai ganti, peran energi terbarukan naik jadi 1.885,15 MW, terdiri dari 1.229,40 MW surya, 643,75 MW air termasuk mikro hidro, biomassa.Saat ini, Papua masih bergantung energi fosil terutama bahan bakar minyak dan lebih 90% dari luar Papua. Papua termasuk wilayah tak terkena program konversi minyak tanah ke elpiji karena keterbatasan infrastruktur. Sebagian besar sistem kelistrikan, baik besar maupun terisolasi pakai pembangkit diesel dengan ketersediaan terbatas dan biaya tinggi.Ironis, Papua punya sumber energi terbarukan melimpah. WWF meneliti beberapa wilayah kota dan desa di lima kabupaten mewakili lima kategori wilayah di Papua. Papua memiliki potensi energi terbarukan seperti air, matahari dan angin. Papua juga salah satu provinsi dengan luas tutupan hutan terbesar di Indonesia. Jadi, ia memiliki potensi energi biomasa cukup besar dan belum dimanfaatkan.Sumber energi terbarukan di Papua juga dari hasil-hasil produk pertanian dan perternakan, seperti biogas dari kotoran hewan dan briket dari ampas produksi sagu.“Contoh penggunaan energi terbarukan itu ada di Wamena, pembangkit listrik mikrohidro Welesi. Di situ, masyarakat langsung melihat bagaimana air jadi sumber listrik, masyarakat sekalian diajak melindungi hutan,” kata Piter Roky Aloisius, tim peneliti WWF.Selama penelitian, WWF juga melihat ada upaya pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan lain seperti matahari. Sayangnya, program ini tak diikuti pelatihan teknis hingga kala alat rusak, warga tidak terpakai lagi.“Ini tentu sangat merugikan karena modal menyediakan perlatan-peralatan ini cukup tinggi,” katanya.PLN juga penelitian energi terbarukan di Papua, pada proyek induk sarana fisik 1996-2009 menunjukkan, potensi tenaga air di Papua sekitar 11.000 MW, tersebar di 15 lokasi. Sayangnya, pengembangan potensi ini kurang maksimal karena letak jauh dari pusat beban listrik.Adapun rekomendasi WWF soal pengembangan energi terbarukan di Papua antara lain, mempromosikan hanya sumber energi terbarukan sebagai prioritas, memadukan pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam perencanaan pembangunan.Lalu, memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam pola tersebar mengingat ukuran kecil dan letak tersebar. Juga meningkatkan akses pendanaan untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan sesuai kondisi geografis dan kemasyarakatan.Rekomendasi lain, memasukkan dimensi kebudayaan lokal dalam perencanaan dan pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia. Kemudian, kajian lanjutan mengenai potensi sumber energi terbarukan keseluruhan di Papua. ***Dalam dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2017-2026 soal rencana pengembangan pembangkit di Papua, ada beberapa proyek pakai energi terbarukan antara lain PLTMH di Digoel 3 MW, Kalibumi 2.6 MW, Amai 1.4 MW, dan Walesi blok II 6 MW.Lalu, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Orya II 14 MW, Baliem 50 MW dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM) Merauke 3.5 MW. PLTA Baliem di Wamena memiliki kapasitas 50 MW dan dibangun bertahap.PLTA ini, katanya, diharapkan bisa disalurkan ke beberapa ibukota kabupaten di pegunungan sekitar Wamena.Ada juga beberapa potensi energi terbarukan yang dikembangkan swasta seperti PLTM Rendani 2×0.65 MW di Kabupaten Yapen dan PLTM Serambokan 118 KW di Distrik Okaom, Kabupaten Pegunungan Bintang.“Program Pak Jokowi (Joko Widodo) kelihatan cepat ini karena teman-teman di PLN saya lihat punya target cepat. Kita tetap akan pegang jadwal itu tapi proses izin lingkungan harus berkualitas,” kata Noak Kapisa, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Papua.Dia menyambut positif pembangunan PLTMG di Holtekamp. “Kalau nanti yang PLTMG sudah beroperasi, otomatis PLTUU kemungkinan besar digantikan. Dari aspek lingkungan sangat bagus.”Noak berharap, PLTMG Holtekamp dengan keindahan lokasi yang terletak laut biru dan bukit hijau bisa menjadi pembangkit hijau alias ramah lingkungan.Pemerintah, katanya, akan mengawasi pengelola pembangkit dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), ada rencana kelola lingkungan dan rencana pemantau lingkungan (RKL/RPL). “Itu yang akan dipakai untuk memantau dan mengawasi. Kita tak bisa lepas dari masyarakat. Jangan sampai merusak.“ ()","[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ekosistem
inisiatif energi terbarukan
peran pemerintah lokal",pltu bukan solusi pemenuhan listrik papua optimalkan energi terbarukan bagian pada maret menteri energi sumber daya mineral esdm ignasius jonan menginstruksikan tak ada lagi pembangunan pltu di maluku dan papua katanya pltu tak cocok karena daerah itu bukan penghasil batubarabatubara untuk pltu di papua harus diangkut dari kalimantan jarak pengiriman jauh dan biaya mahal untuk pltu yang terlanjur dibangun tetap lanjut yang tahap perencanaan diminta menyesuaikan dengan potensi energi di wilayah itupapua sendiri memiliki potensi gas alam dan berbagai sumber energi terbarukan seperti air angin dan mataharimerespons instruksi jonan pln mengganti beberapa proyek pltu salah satu pltu holtekamp mw pltu mw ganti dengan pembangkit listrik tenaga mesin gas pltmg mpp berkapasitas mw dan pltmg mwpltmg mpp x dikerjakan konsorsium wartsila finland dan pt pp dengan anggaran sekitar rp milliar pltmg dengan dihadiri langsung presiden jokowi itu akan masuk tahap operasi komersil pada oktober pltmg baru memasuki tahap pada desember dengan anggaran dana rp milliar pltmg ini berada di lahan empat hektar di dalam lokasi pltu seluas hektaruntuk mengurangi masalah transportasi dan ketersediaan bahan bakar pln akan mengembangkan pembangkit sesuai potensi energi yang tersedia di dekat pembangkituntuk papua pembangkit tenaga gas akan jadi pembangkit utama selain energi terbarukan seperti air matahari dan anginpotensi gas di papua ada di papua barat pusat pertambangan lng tangguh di papua barat memiliki sekitar miliar meter kubik cadangan gas alam pada wwf mempublikasikan penelitian mengenai skenario pengembangan energi terbarukan di papua publikasi ini menyebutkan jika skenario bau total kapasitas pembangkit listrik di papua tersedia hingga diproyeksi mencapai mw skenario alternatif kapasitas pembangkit lebih tinggi sampai mwpada skenario bau pembangkitpembangkit berbahan bakar fosil yaitu minyak diesel dan batubara akan mendominasi kapasitas dan diperkirakan sampai pilihan lain pangsa pembangkit berbahan bakar fosil akan turun hingga setara mw sebagai ganti peran energi terbarukan naik jadi mw terdiri dari mw surya mw air termasuk mikro hidro biomassasaat ini papua masih bergantung energi fosil terutama bahan bakar minyak dan lebih dari luar papua papua termasuk wilayah tak terkena program konversi minyak tanah ke elpiji karena keterbatasan infrastruktur sebagian besar sistem kelistrikan baik besar maupun terisolasi pakai pembangkit diesel dengan ketersediaan terbatas dan biaya tinggiironis papua punya sumber energi terbarukan melimpah wwf meneliti beberapa wilayah kota dan desa di lima kabupaten mewakili lima kategori wilayah di papua papua memiliki potensi energi terbarukan seperti air matahari dan angin papua juga salah satu provinsi dengan luas tutupan hutan terbesar di indonesia jadi ia memiliki potensi energi biomasa cukup besar dan belum dimanfaatkansumber energi terbarukan di papua juga dari hasilhasil produk pertanian dan perternakan seperti biogas dari kotoran hewan dan briket dari ampas produksi sagucontoh penggunaan energi terbarukan itu ada di wamena pembangkit listrik mikrohidro welesi di situ masyarakat langsung melihat bagaimana air jadi sumber listrik masyarakat sekalian diajak melindungi hutan kata piter roky aloisius tim peneliti wwfselama penelitian wwf juga melihat ada upaya pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan lain seperti matahari sayangnya program ini tak diikuti pelatihan teknis hingga kala alat rusak warga tidak terpakai lagiini tentu sangat merugikan karena modal menyediakan perlatanperalatan ini cukup tinggi katanyapln juga penelitian energi terbarukan di papua pada proyek induk sarana fisik menunjukkan potensi tenaga air di papua sekitar mw tersebar di lokasi sayangnya pengembangan potensi ini kurang maksimal karena letak jauh dari pusat beban listrikadapun rekomendasi wwf soal pengembangan energi terbarukan di papua antara lain mempromosikan hanya sumber energi terbarukan sebagai prioritas memadukan pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam perencanaan pembangunanlalu memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam pola tersebar mengingat ukuran kecil dan letak tersebar juga meningkatkan akses pendanaan untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan sesuai kondisi geografis dan kemasyarakatanrekomendasi lain memasukkan dimensi kebudayaan lokal dalam perencanaan dan pemanfaatan energi terbarukan meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia kemudian kajian lanjutan mengenai potensi sumber energi terbarukan keseluruhan di papua dalam dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik ruptl soal rencana pengembangan pembangkit di papua ada beberapa proyek pakai energi terbarukan antara lain pltmh di digoel mw kalibumi mw amai mw dan walesi blok ii mwlalu pembangkit listrik tenaga air plta di orya ii mw baliem mw dan pembangkit listrik tenaga biomassa pltbm merauke mw plta baliem di wamena memiliki kapasitas mw dan dibangun bertahapplta ini katanya diharapkan bisa disalurkan ke beberapa ibukota kabupaten di pegunungan sekitar wamenaada juga beberapa potensi energi terbarukan yang dikembangkan swasta seperti pltm rendani mw di kabupaten yapen dan pltm serambokan kw di distrik okaom kabupaten pegunungan bintangprogram pak jokowi joko widodo kelihatan cepat ini karena temanteman di pln saya lihat punya target cepat kita tetap akan pegang jadwal itu tapi proses izin lingkungan harus berkualitas kata noak kapisa kepala badan pengendalian lingkungan hidup papuadia menyambut positif pembangunan pltmg di holtekamp kalau nanti yang pltmg sudah beroperasi otomatis pltuu kemungkinan besar digantikan dari aspek lingkungan sangat bagusnoak berharap pltmg holtekamp dengan keindahan lokasi yang terletak laut biru dan bukit hijau bisa menjadi pembangkit hijau alias ramah lingkunganpemerintah katanya akan mengawasi pengelola pembangkit dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal ada rencana kelola lingkungan dan rencana pemantau lingkungan rklrpl itu yang akan dipakai untuk memantau dan mengawasi kita tak bisa lepas dari masyarakat jangan sampai merusak
"BRG Optimis Restorasi Gambut Non Konsesi Sesuai Target. Badan Restorasi Gambut (BRG) optimis hingga akhir tahun bakal memenuhi target restorasi di lahan non-konsesi, seluas 370.000 hektar. Total target 2016-2017 seluas satu juta hektar termasuk dalam konsesi 630.000 hektar. Sedangkan wilayah konsesi, restorasi dilakukan perusahaan dengan pengawasan BRG baru mulai 2018, setelah rencana kerja usaha pemegang izin selesai.”Sudah 200.000-an hektar. Menurut kami, akan tercapai 370.000 hektar hingga akhir tahun karena masih banyak yang sedang berjalan di lapangan,” kata Budi S. Wardhana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut usai diskusi Pemetaan Gambut untuk Konservasi dan Restorasi lahan, di Jakarta, pekan lalu.Target restorasi 1 juta hektar, katanya, merupakan akumulasi 2016 seluas 600.000 hektar dan 2017 sebanyak 400.000 hektar. Dari target itu, 370.000 hektar di area non-konsesi dan 670.000 hektar dalam konsesi.Berdasarkan data BRG, sudah ada 280.533 hektar lahan terkena upaya pemulihan gambut. Di luasan itu sudah ada pembangunan fisik, proses lelang dan proses pembangunan. Seluas 103.476 hektar merupakan restorasi difasilitasi pihak lain dan 177.057 hektar restorasi BRG. Sementara itu, restorasi gambut dan lahan bekas terbakar menjadi salah satu bagian tercantum dalam dokumen kontribusi nasional (/NDC). Selama ini, kerja-kerja restorasi BRG dilakukan bersama masyarakat. Ia jadi bagian yang akan disampaikan dalam pertemuan COP-23 di Bonn, Jerman.Selain BRG telah merestorasi sekitar 200.000 hektar, katanya, juga pemberdayaan masyarakat pada 75 desa.”Hingga tahun ini, sudah ada 75 desa, termasuk tiga desa di Merauke, sisanya berjalan,” kata Myrna A Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, awal Oktober di Jakarta.Sejak awal 2017, BRG bersama kelompok masyarakat telah membangun infrastruktur pembasahan, berupa sekat kanal, sumur bor, pengembangan komoditas lokal, pengembangan usaha perikanan, peternakan dan budidaya lebah madu. Ada juga uji coba pengelolaan lahan tanpa bakar melalui Program Desa Peduli Gambut.Desa-desa itu, katanya, tersebar di enam provinsi prioritas target restorasi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.BRG pun memperkirakan masih ada 1.205 desa dan kelurahan masuk target restorasi gambut hingga 2020. Kerja-kerja ini, katanya, merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penggalangan partisipasi dalam restorasi gambut. ”Ada 36% anggaran BRG untuk kegiatan masyarakat,” ucap Myrna.Tahun ini, anggaran APBN BRG APBN Rp428 miliar, Rp152 miliar untuk kegiatan masyarakat dan Rp63 miliar belanja kepegawaian. Sisanya, untuk pemetaan dan kegiatan operasional lain yang masih berlangsung.Tahun 2018, BRG menargetkan bekerja di 24 kawasan hidrologis gambut (KHG) pada provinsi prioritas.Keterlibatan masyarakat tersebut itu, katanya, akan dipresentasikan dalam berbagai sesi di COP-23 di Bonn, Jerman.","[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]","ketahanan komunitas
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal",brg optimis restorasi gambut non konsesi sesuai target badan restorasi gambut brg optimis hingga akhir tahun bakal memenuhi target restorasi di lahan nonkonsesi seluas hektar total target seluas satu juta hektar termasuk dalam konsesi hektar sedangkan wilayah konsesi restorasi dilakukan perusahaan dengan pengawasan brg baru mulai setelah rencana kerja usaha pemegang izin selesaisudah an hektar menurut kami akan tercapai hektar hingga akhir tahun karena masih banyak yang sedang berjalan di lapangan kata budi s wardhana deputi bidang perencanaan dan kerja sama badan restorasi gambut usai diskusi pemetaan gambut untuk konservasi dan restorasi lahan di jakarta pekan lalutarget restorasi juta hektar katanya merupakan akumulasi seluas hektar dan sebanyak hektar dari target itu hektar di area nonkonsesi dan hektar dalam konsesiberdasarkan data brg sudah ada hektar lahan terkena upaya pemulihan gambut di luasan itu sudah ada pembangunan fisik proses lelang dan proses pembangunan seluas hektar merupakan restorasi difasilitasi pihak lain dan hektar restorasi brg sementara itu restorasi gambut dan lahan bekas terbakar menjadi salah satu bagian tercantum dalam dokumen kontribusi nasional ndc selama ini kerjakerja restorasi brg dilakukan bersama masyarakat ia jadi bagian yang akan disampaikan dalam pertemuan cop di bonn jermanselain brg telah merestorasi sekitar hektar katanya juga pemberdayaan masyarakat pada desahingga tahun ini sudah ada desa termasuk tiga desa di merauke sisanya berjalan kata myrna a safitri deputi bidang edukasi sosialisasi partisipasi dan kemitraan brg awal oktober di jakartasejak awal brg bersama kelompok masyarakat telah membangun infrastruktur pembasahan berupa sekat kanal sumur bor pengembangan komoditas lokal pengembangan usaha perikanan peternakan dan budidaya lebah madu ada juga uji coba pengelolaan lahan tanpa bakar melalui program desa peduli gambutdesadesa itu katanya tersebar di enam provinsi prioritas target restorasi yakni riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan papuabrg pun memperkirakan masih ada desa dan kelurahan masuk target restorasi gambut hingga kerjakerja ini katanya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penggalangan partisipasi dalam restorasi gambut ada anggaran brg untuk kegiatan masyarakat ucap myrnatahun ini anggaran apbn brg apbn rp miliar rp miliar untuk kegiatan masyarakat dan rp miliar belanja kepegawaian sisanya untuk pemetaan dan kegiatan operasional lain yang masih berlangsungtahun brg menargetkan bekerja di kawasan hidrologis gambut khg pada provinsi prioritasketerlibatan masyarakat tersebut itu katanya akan dipresentasikan dalam berbagai sesi di cop di bonn jerman