Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi karena:
- Meninggal dunia
- Kehendak pekerja
- Pensiun
- Habis kontrak
- Pekerja percobaan
- Sakit berkepanjangan
- Cacat total
- Efisiensi tenaga kerja


Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan oleh perusahaan apabila:
- Pekerja melakukan pelanggaran berat yang merugikan perusahaan.
- Pekerja tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik setelah diberikan kesempatan perbaikan. 
- Pekerja melakukan tindakan kriminal yang mengancam kepentingan perusahaan. 
- Pekerja tidak mampu bekerja karena sakit yang berkepanjangan. 
- Perusahaan mengalami kerugian atau restrukturisasi yang mengharuskan pengurangan tenaga kerja.

Pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan perusahaan wajib memberikan kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya tunjangan pasca PHK dihitung berdasarkan masa kerja dan upah pekerja pada saat PHK dilakukan.

Pengusaha wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja mengenai rencana PHK sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan PHK.

Pekerja yang diberhentikan karena alasan pelanggaran berat tidak berhak atas pesangon.

PHK karena kehendak karyawan dilakukan setelah mengajukan permohonan berhenti minimal 30 hari untuk non-penyelia dan 60 hari untuk penyelia.