Datasets:

just-108

/

C2

like 0

tpn) nama aziz bestari st., m.m pekerjaan swasta nn alamat jalan w.r. suparman, nomor kelurahan baru kecamatan balan, kabupaten tolitoli, sulawesi tengah. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada yahudi basa, s.h., konsultan hukum pada badan advokasi hukum partai nas dem., dalam hal ini. bahwa berdasarkan ketentuan dalam uud junctiopasai berkenaan dengan jurisdiksi mahkamah konstitusi tersebut atas, maka mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian huruf juncto dan huruf terhadap uud ii. kedudukan hukum dan kepentinganmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idpenjelasan huruf ini terpilih dalam (dua) alinea sebagaimana pemohon kutip atas, yang tegas diartikan sebagai pengecualian pemberlakuan ketentuan guo terhadap (dua) aspek tersebut (terpilih alinea). bahwa komisi pemilihan umum kemudian menerbitkan peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan atasdalam berbunyi: persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan bagi::: secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana dan: bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. jika memerhatikan seksama, nampak bahwa sungguh kpu sebagai otoritas pemilu pun gamang dalam menafsir ketentuan ini, dibuktikan: kpu meminta fatwa kepada mahkamah agung perihal pengertian orang yang dipidana penjara karena alasan politik sebagaimana huruf peraturan kpu ini, dan .kpu sulit membedakan antara ancaman pidana dengan vonis atas ancaman pidana jika memerhatikan huruf dari bahwa batasan ketentuan norma yang terkandung dalam huruf nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid dpd dan dprd juncto yang mana norma serupa juga terdapat diberbagai peraturan perundang undangan lainnya berkenaan syarat calon pada jabatan publik yakni tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman (ima) tahun atau lebih , sesungguhnya telah sekian kali dilakukan puu pengujian undang undang) mahkamah konsitusi, antara lain videdan yang terakhir putusan nomor puu x yang pada prinsipnya bahwa ketentuan tersebut oleh putusan divonis sebagai bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional). selengkapnya pemohon kutip rinci konklusi mahkamah konstitusi republik indonesia dalam putusan nomor puu v tanggal desember halaman paragraf putusan sebagai berikut: (bukti. pemohon beri huruf tebal untuk penugasannya. bahwa kpu pusat melalui surat resmi kemudian meminta fatwa dan atau penjelasan mengenai beralasan politik kepada mahkamah agung, yang selanjutnya menerbitkan surat edaran nomor kpu vi tanggal juni perihal penjelasan pidana penjara karena alasan politik . dst. , yang secara lengkap pemohon kutip angka surat edaran dimaksud (bukti sesuai surat ketua muda pidana mahkamah agung nomor tiada pidana tanggal mei bahwa pengecualian terhadap pemenuhan syarat bakal calon karena alasan politik adalah orang .yang memperjuangkan keyakinan politik yang memliki tujuan untuk kebaikan masyarakat dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata . merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid bahwa kendatipun pemohon pernah diproses hukum dalam suatu perkara pidana pengadilan negeri palu atas dugaan tindak pidana menggunakan surat keterangan pimpinan sekolah teknologi negeri palu nomor sek st tanggal juli perihal surat keterangan ijazah asli hilang, ternyata proses hukumnya telah selesai dengan fakta yuridis sebagai berikut: (bukti (a) putusan pengadilan negeri palu nomor pid. pn.pl, tanggal desember dengan amar putusannya berbunyi (dikutip) sebagai berikut: mengadili: menyatakan terdakwa hi. aziz bestari,st.,mm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, membebaskan terdakwa hi. aziz bestari,st.mm dari semua dakwaan jaksa penuntut umum tersebut: memulihkan hak terdakwa hi. aziz bestari,st.,.mm dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar barang bukti berupa: (satu) lembar fotokopi surat keterangan sek st tanggal juli yang dilegalisir oleh kepala dinas dikbud kabupaten tolitoli dikembalikan kepada orang atau mereka dari mana benda surat itu disita: membebankan ongkos perkara ini kepada negara. (b) putusan mahkamah agung kasasi) nomor pid tanggal oktober dengan amar putusannya berbunyi (dikutip) sebagai berikut: mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi:pid. pn.pl, tanggal desember mengadili sendiri: menyatakan terdakwa hi. aziz bestari, st., mm, oleh karena itu dengan pidana penjara selama (enam) bulan: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid menetapkan agar barang bukti berupa (satu) lembar fotokopi surat keterangan sek st tanggal juli yang telah dilegalisirdua ribu lima ratus rupiah). (c) atas putusan mahkamah agung tersebut atas, telah dijalani dengan baik atas kesadaran hukum saya selaku warga negara yang tunduk kepada hukum lembaga pemasyarakatan kelas iia palu selama (enam) bulan terhitung sejak tanggal juni s.d tanggal desember sesuai bukti surat lepas bebas telah menjalani pidana dari lembaga pemasyarakatan kelas iia palu. (d) bahwa pemohon telah menempuh upaya hukum peninjauan kembali) pada mahkamah agung, terdaftar reg. nomor pk pid sesuai memori permohonan peninjauan kembali, terdaftar dan diterima kepaniteraan pengadilan negeri palu pada tanggal juni dengan telah dilakukan persidangan peninjauan kembali oleh majelis hakim pengadilan negeri palu, dengan menolak putusan kasasi mahkamah agung nomor pid tanggal oktober seraya memohonkan menguatkan kembali putusan bebas vrijspraak) pengadilan negeri palu nomor pid. pn.pl, tanggal desember dengan keberatan keberatan alasan yuridis peninjauan kembali pk) yakni kesalahan penerapan hukum dakwaan jpu jaksa penuntut umum) tahun yang lewat waktu terjaring! dasawarsa) penuntutan detiknya kuhp), sehingga tak memenuhi persyaratan penuntutan delik untuk mengajukan aziz bestari, st., selaku terdakwa, kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan hakim, atas dasar dan alasan huruf kurap undang undang nomor tahun baik dakwaan kesatu: kuhp maupun dakwaan kedua: kuhp, membuat surat palsu, memalsukan surat dan atau mempergunakan surat seolah olah asli dan tidak palsu diancam dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hukuman (enam) tahun, dengan masa penuntutan delik sesudah lewat (dua belas) tahun lamanya: sehingga bila dihubungkan dengan surat yang diduga palsu tanggal juli dengan proses persidangan pengadilan negeri palu tahun sesuai penunjukan persidangan pengadilan negeri palu sesuai keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma sk n tanggal april maka terdapat selisih waktu (tiga puluh empat) tahun lamanya, sehingga masa penuntutan detiknya gugur tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktu (terjaring dasawarsa'tidak dapat dilaksanakan lagi) terhadap diri terdakwa hi. aziz bestari,st.,mm, sesuai maksud ketentuan point 3e kuhp, demi kepastian hukum (rechtszekerheid ) dan legalitas suatu perundang undangan: ternyata setelah ditelaah, surat yang diduga palsu termaksudsaid lamureke, sebagai barang bukti dalam perkara pidana ini, tidak pernah digunakan untuk mempercayai seseorang, sehingga syarat penentuan delik kuhp, tentu saja tidaklah terpenuhi menurut hukum dan undang undang: surat keterangan kepala sekolah smp negeri palu nomor smp. u tanggal april (dh. bernama sekolah teknologi daerah tolitoli) perihal keterangan kehilangan ijazah stub, nomor seri xxii tahun pelajaran (sesuai surat keterangan laporan polisi nomor pol: tpl 79m iv ka.spk res tolitoli, tanggal april menerangkan saudara aziz bestari nomor induk: adalah benar yang bersangkutan berasal dari sekolah daerah tolitoli: surat keterangan ini diberikan sebagai pengganti ijazah stub asli yang hilang: surat keterangan kepala sekolah smp negeri palu ini, turut pula diketahui dan disahkan oleh kepala dinas pendidikan kota palu. bahwa kesemuanya fakta yuridis tersebut atas, tentang surat yang diduga palsu termaksud, telah dipertimbangkan secara benar dan tepat, bahwa tindak pidana surat palsu termaksud tidaklah terbukti, sesuai putusan bebas vrijspraak) pengadilan negeri palu nomor pid. pn.pl, tanggal desember sehingga menjadi alasan yang sangat berdasar hukum untuk dimohonkan peninjauan kembali pk) mahkamah agung, sebagai kesalahan penerapan hukum kekeliruan nyata kekhilafan hakim atas putusan mahkamah agung tingkat kasasi nomor pid tanggal oktober bahwa upaya hukum jaksa penuntut umum jpu) menempuh kasasi terhadap putusan bebas vrijspraak) pengadilan negeri palu nomor merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid pid. pn.pl, tanggal desember adalah merupakan penyimpangan hukum acara pidana, dengan alasan yuridis sebagai berikut: (a) sesuai kurap uu nomor tahun menggariskan secara yuridis: pemohon holding huruf tebal frasa putusan bebas untuk menegaskan kembali, bahwa pengadilan negeri palu nomor pid. pn.pl, tanggal desember telah memutus bebas atas segala tuntutan terhadap pemohon). (b) barang buktiidak pernah diperiksa pada laboratorium kriminal untuk membuktikan kebenaran tandatangan moh. said lamureke, sebagai syarat penentuan delik pemalsuan, (c) penuntutan delik kuhp terhadapelah berlangsung tahun lamanya baru dilakukan laporan polisi, sedangkan menurut ketentuan kuhp terhadap penerapan hukum delik kuhp, masa penuntutan detiknya hanyalah berlaku tahun, sehingga pengajuan atas diri saya h.aziz bestari, st., mm) dalam perkara pidana tersebut, gugur demi hukum penuntutan detiknya. bahwa setelah sidang pendahuluan permohonan puu pemohon pada tanggal april pemohon mengambil salinan putusan pengadilan negeri palu pada tanggal api yang ternyata memang telah ada, dengan putusan menolak pemohon sesuai informasi yang pemohon terima dari website mahkamah agung pada (satu) tahun yang lalu, tepatnya saat menjelang tahapan verifikasi administrasi oleh kpu setempat mengenai syarat calon anggota dprd pemilu putusan tersebut bernomor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pk pid tertanggal april persis saat tahapan verifikasi calon anggota legislatif berlangsung. (bukti bahwa pemohon telah merinci keyakinan pemohon yaitu bahwa apa yang pemohon alami selama (dua belas) tahun kabupaten tolitoli, adalah upaya piranti kekuasaan politik lokal yang menghalang halangi pemohon untuk tidak dapat tampil berkompetisi dalam setiap perhelatan jabatan publik yang dipilih (elected official), sebagaimana surat yang pemohon pernah sampaikan kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten tolitoli, bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten tolitoli, tertanggal mei yang juga pemohon tembusan mahkamah konstitusi. (bukti bahwa adapun pemidanaan yang pemohon alami melalui vonis kasasi mahkamah agung nomor pid tanggal oktober dan putusan bernomor pk pid tanggal april adalah kuhp yang dilihat' sebagai yang dapat diterapkan kepada pemohon dalam kerangka upaya menjegal menghalang halangi pemohon dalam setiap proses elected official (jabatan publik yang dipilih). namun demikian, sebagai warga negara yang patuh pada hukum negara, maka pemohon menjalani hukuman tersebut dengan lapang dada dan terbesar jiwa, sebagai bagian dari perjalanan hidup pemohon yang digariskan oleh tuhan yang maha adil dan maha mengetahui. hal ini senada dengan pendapat ahli prof. dr. yusril iha mahendra yang tertulis halaman putusan mahkamah nomor puu x pada dasarnya seseorang tidak dapat dihukum dengan undang undang.untuk menghambat hak hak lawan lawan politiknyakan kesalahannya, hukuman satu hari pun apabila ancaman pidananya tahun atau lebih, maka orang tersebut tidak bisa maju menjadi calon presiden, menjadi kepala daerah wakil kepala daerah, dan anggota legislatif . bahwa hukum haruslahdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idf. bahwa makna pemidanaan beralasan politik yang dikecualikan dalam pemberlakuan norma ketentuan guo, ditafsirkan secara tidak komprehensif oleh jajaran pembuat dan pelaksana undang undang, yang seakan akan hanyalah terhadap mantan narapidana yang pernah dipenjara dengan ancaman hukuman lebih (lima) tahun karena melakukan demonstrasi, seperti terhadap fakta lolosnya sdr. ferry juliantono dalam dct daftar calon tetap) anggota dpr ri dari partai gerindra pada daerah pemilihan jawa barat bahwa terhadap yang pemohon alami, sungguh merupakan pemaksaan kehendak oleh kekuasaan politik (lokal) karena pemohon terus konsisten memperjuangkan terciptanya perubahan arah yang lebih baik dalam semua sendi kehidupan masyarakat kabupaten tolitoli. dedikasi ini pemohon tunjukkan dengan antara lain: sembari aktif sebagai pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten tolitoli, pemohon aktif diberbagai kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan, pernah menjadi wakil ketua knpi komite nasional pemuda indonesia) kabupaten tolitoli, dll: sejak pemohon berhenti sebagai pns pegawai negeri sipil) tahun jelang pemilu karena memilih politik sebagai jalan efektif memanfaatkan diri bagi sebanyak mungkin orang lain, pemohon memimpin partai karya peduli bangsa pkb) saat itu dan menghasilkan (tiga) kursi dari kursi dprd kabupaten tolitoli, memimpin bkpm badan koordinasi pemuda remaja masjid indonesia) kabupaten tolitoli, ketua penida pengurus daerah) al khaeraat, sebuah ormas islam yang kental sulawesi tengah (dan indonesia timur) serta sejumlah kegiatan sosial keagamaan sepanjang sejak pemohon sebagai pns karir sampai dengan sekarang, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mengikuti pilkada pemilihan kepala daerah) kabupaten tolitoli tahun dan menempati ranking ke (dua) setelah incumbent bupati menjabat saat itu), bersama pkb partai karya peduli bangsa) kembali mengikuti pemilu legislatif dan berhasil memenangkan kontestasi saat itu dengan perolehan kursi terbanyak pertama, yaitu (tujuh) dari kursi partai politik) dan kemudian menjadi ketua dprd tolitoli periode (yang hanya sempat aktif tahun lebih karena dera dengan kasus hukum ini). pemohon juga perlu menuliskan bahwa dalam pemilu pemohon merupakan caleg dengan perolehan suara terbanyak suara) dari seluruh caleg kabupaten kota sulawesi tengah berdasarkan data kpu, yang secara konversi setara dengan (dua setengah) nilai kuota bpp bilangan pembagi pemilih) nilai kursi dapil tolitoli ll kala itu, sehingga dapil tersebut, partai pkb mendapatkan (tiga) kursi dari (sembilan) kursi yang tersedia, kembali ikut dalam kontestasi sebagai calon bupati dalam pemilukada pemilihan umum kepala daerah) tahun namun karena calon wakil bupati pasangan pemohon saat itu meninggal dunia (secara tiba tiba) dalam masa kampanye, (enam) hari sebelum hari pemungutan suara (voting day), mengakibatkan pemohon gugur sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan saat itu pemohon juga berikhtiar dengan melakukan permohonan pengujian undang undang atas tersebut, namun putusan mahkamah tidak dapat diterima kala itu. bahwa terhadap apa yang pemohon alami dalam perjuangan panjang atas suatu keyakinan politik pemohon, yang berakibat terjadinya pemidanaan dimaksud, adalah sesuatu yang beralasan politik, dimana seluruh jenjang pendidikan pemohon, memang diverifikasi, diteliti dan investigasi oleh bupati tolitoli yang menjabat saat itu melalui sejumlah birokrasi pemerintah kabupaten, bahasa, dll, sampai dengan didapatilah kelemahan administratif yang pemohon miliki yaitu sapi surat keterangan pengganti ijazah) tersebut level sekolah menengah pertama smp) yaitu sapi nomor sek st yang kemudian menjadi objek dalam penuntutan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id jaksa terhadap pemohon. kesimpulan tentang nyatanya motif latar belakang politik dibalik pemidanaan terhadap pemohon, termaktub jelas dalam pendapat majelis dkpp dewan kehormatan penyelenggara pemilu) dalam putusannya nomor dkpp pke ii yang dibacakan terbuka untuk umum pada tanggal oktober pada halaman alinea ke poin putusan guo, pemohon kutip lagi selengkapnya dengan huruf tebal disebagian penggalan kalimatd(bukti lampiran surat kpu ri). juga dalam surat resmi komnas ham perwakilan sulawesi tengah nomor v2013 tanggal mei pemohon kutip angka dan angka surat tersebut berikut: (bukti sangat jelas dalam rentang waktu tahun sampai yang bersangkutan memiliki fakta dan bukti bukti yang menunjukkan dan meyakinkan bahwa benar terjadi upaya nyata oleh negara melalui aparatus pemerintahan yaitu bupati tolitoli dan perangkat birokrasi pemerintah daerah bahkan institusi pemilihan umum untuk menghalang halangi yang bersangkutan dalam setiap periode pelaksanaan elected official (jabatan publik yang dipilih), bahkan dihalangi saat hendak dilaksanakan pelantikan ketua dprd hasil pemilu oleh karena itu, komnas ham menilai bahwa pemidanaan yang dialami oleh yang bersangkutan adalah benar benar disebabkan, dimotivasi dan dilayari oleh sesuatu alasan politik tertentu, yakni rivalitas dalam kontestasi yang dilakukan oleh kekuasaan pemangku pemerintahan daerah) yang telah berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak pilih pasif hak dipilih) yang seharusnya dimiliki oleh sara. aziz bestari. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidpengujian materi undang undang yang pemohon ajukan ini.. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa atas uraian pemohon atas, pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil huruf dan huruf juncto dengan simpulan: terhadap huruf pengecualian orang yang dipidana penjara karena alasan politik atas pemberlakuan norma ketentuan dalam huruf sebagaimana termaktub dalam penjelasan tersebut, adalah sumur, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi pelaksana undang undang yang berakibat tidak terpenuhinya hak konstitusional pemohon untuk menjadi calon anggota dprd dalam pemilu legislatif dengan demikian, norma tersebut bertentangan dengan dan uud terhadap huruf juncto bahwa norma ketentuan dalam ini yang sejatinya konstitusional bersyarat menurut mahkamah, ternyata tidak mencantumkan pengecualian terhada, sebagaimana putusan mahkamah nomor puu v tanggal desember yang potensial mengakibatkan pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional untuk menjadi calon kepala daerah pada pemilu kepala daerah kabupaten tolitoli tahun mendatang. dengan demikian, norma tersebut bertentangan dengan dan uud bahwa oleh karena: terhadap pemidanaan yang pemohon alami, adalah benar benar dilayari oleh sesuatu alasan politik tertentu, yakni akibat dari rivalitas politik antara pemohondan vonis pidana kasasi serta oleh mahkamah agung vide kuhp yakni menggunakan surat palsu , menurut keyakinan pemohon adalah termasuk sesuatu tindak pidana yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god diakibatkan oleh keadaan ringan (culpa levis) karena sungguh sungguh saat kejadian terbitnya sapi pada tahun kala itu, pemohon yang berusia tahun, sama sekali tidak tahu menahu tentang dampak yang diakibatkan atas penggunaan sapi tersebut. pemohon saat itu tidak pula pernah tahu siapa yang menandatangani sapi dalam bilik ruangan sekolah, dan apakah tanda tangan lembaran sapi tersebut asli atau palsu dipalsukan oleh siapa, sungguh tidak pernah terpikir oleh pemohon. terlebih pula, putusan kasasi tidak menyatakan bahwa surat sapi tersebut palsu. namun, pemohon dikenai yakni menggunakan surat palsu . oleh karena itu, pemohon sangat berharap bahwa mahkamah konstitusi sebagai benteng terakhir pencapaian keadilan hukum dan pemenuhan hak konstitusional pemohon, dapat menilainya pula sebagai culpa levis (keadaan ringan). bahwa konklusi putusan mahkamah nomor puu v memang telah masuk (walau hanya sebahagian) dalam konstruksi hukum oleh pembuat undang undang, tepatnya pada penjelasan huruf tentang pemilu legislatif (yakni klausul pengecualian terhadap orang yang dipidana penjara karena alasan politik , tanpa memasukkan klausul keadaan ringan culpa levis ), namun tidak masuk dalam huruf tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilu kepala daerah. dapat pemohon simpulkan bahwa pembuat undang undang ternyata tidak cermat dan atau tidak patuh saat merumuskan norma guo dalam pembentukan padahal kecermatan dalam merumuskan persyaratan persyaratan tertentu bagi suatu jabatan publik diperlukan untuk menghindari timbulnya keadaan diberbeda. keadaan demikian dapat melahirkan ketiadaan perlindungan hukum (re, vide halaman angka putusan mahkamah nomor puu demikian pula terhadap pemohon dalam permohonan guo.tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi, untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut: primaire mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,bertentangan secara bersyarat dengan uud:tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarsebagaimana kasus hukum yang pemohon alami, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.subsidi. mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemohon dapat berpeluang menggunakan hak konstitusional menjadi calon kepala daerah pada tahun mendatang:nomor istimewa kepada ketua mahkamah agung, perihal permohonan fatwa mahkamah agung mengenai pemidanaan beralasan politik, bertanggal mei bukti fotokopi surat nomor istimewa kepada ketua komisi pemilihan umum, perihal permohonan penegasan pemidanaan beralasan politik berdasarkan pkpu huruf bertanggal mei bukti fotokopi surat nomor istimewa kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten tolitoli, perihal klarifikasi dan penyampaian hak atas pencalonan anggota dprd kabupaten tolitoli, bertanggal mei bertanggal agustus bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu bertanggal desember bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor. puu bertanggal mei merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi formulir model permohonan penyelesaian sengketa anggota dprd, nomor dpd nasdem tulis vi perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilu terkait penetapan kpu kabupaten tolitoli tentang dcs anggota dprd tolitoli, bukti fotokopi surat dewan pimpinan pusat partai nasdem, nomor se dpp nas dem vii perihal permohonan penyelesaian masalah dcs, bertanggal juli bukti fotokopi tambahan bukti pengaduan nomor dpp partai nas dem, bukti fotokopi surat dewan pimpinan pusat partai nas dem, nomor dpd nas dem tulis perihal permohonan pencantuman caleg dct pasca putusan dkpp ri, bertanggal januari bukti fotokopi surat dewan pimpinan pusat partai nas dem, nomor dpp nas dem toli ! perihal permohonan pencantuman caleg dct pasca putusan dkpp ri, bertanggal februari bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu v perihal dipidana penjara karena alasan politik sebagai pengecualian pemenuhan syarat calon anggota legislatif, mei bukti fotokopi berita acara komisi nasional hak asasi manusia perwakilan sulawesi tengah tentang studi tela'a komnas ham republik indonesia perwakilan sulawesi tengah terhadap pemidanaan beralasan politik atas kasus pidana penjara aziz bestari, st., m.m., bertanggal mei bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret bukti fotokopi akta pemberitahuan putusan peninjauan kembali pengadilan negeri palu, nomor akta. pid pn. palu, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid tanggal april bukti fotokopi surat pemohon kepada ketua mahkamah konstitusi, bertanggal april beserta laporannya: bukti fotokopi surat panitera mahkamah agung nomor span hk.o1 iv tanggal aprilinformasi provinsi sulawesi tengah nomor ki slug k v ditujukan kepada kapolda sulawesi tengah, bertanggal mei bukti pledooi yang pemohon bacakan sidang pengadilan negeri palu, bertanggal desember bukti keterangan ahli dr. hamdan rampai, s.h., m.h.: bukti keterangan ahli dr. jubir s.h., hum.: bukti video sidang dkpp jakarta, bukti fotokopi transkrip sidang dkpp: bukti fotokopi manifes testimoni aziz bestari komnas ham: bukti fotokopi surat pernyataan dan fotokopi ktp atas nama agussalim s.h.: bukti fotokopi surat pernyataan dan fotokopi ktp baharuddin, s.h.: bukti fotokopi kliping koran, bukti fotokopi kliping koran, bukti fotokopi surat pernyataan dan contoh tandatangan said lamureke, bukti fotokopi surat advokat dan konsultan hukum. h.p. panggabean, bertanggal mei perihal legal opinion atas status hukum caleg tahun atas nama drs. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tahan panggabean m.m yang pernah jadi terpidana kasus politik: bukti fotokopi surat tuntutan jaksa penuntut umum: bukti fotokopi pembelaan hukum oleh tim kuasa hukum terdakwa, berjudul melawan politisasi perseteruan : bukti fotokopi replika jaksa penuntut umum atas pledooi penasihat hukum dan terdakwa aziz bestari, s.t., m.m.: bukti fotokopi memori kasasi jaksa penuntut umum: bukti fotokopi surat pernyataan moh. said lamureke, bertanggal september bukti fotokopi surat pernyataan moh. said lamureke hadapan bukti notaris, bertanggal september fotokopi ktp a.n. moh. said lamurekepemohon huruf pemda dan pemilu dpr, dpd, dan dprd melanggar dan serta uud karena menghambat untuk dapat terpilih sebagai calon anggota dprd tolitoli dalam pemilu legislatif serta menghambat untuk dapat dipilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemilukada tolitoli tahun mendatang. pemohon merasa kasus yang pernah dialami oleh pemohon adalah beralasan politik, berlatar belakang politik, dan benar benar sebagai sebuah kriminalisasi, yang sesungguhnya tergolong dapat dikecualikan dalam pemberlakuan syarat guo. pemohon merasa telah mengalami diskriminasi dengan dijabatnya upaya merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid pencalonan upaya pencalonan menjadi anggota dprd kabupaten tolitoli dalam pemilu legislatif tahun diskriminasi yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap pelaksanaan hak hak konstitusional pada uud pemohon berpendapat pengecualian pemidanaan beralasan politik dalam kedua undang undang guo, telah diartikan secara sepihak oleh penyelenggara pemilu sebagai kasus kasus demonstrasi belaka, padahal seharusnya dapat meliputi kasus spesifik sebagaimana yang pemohon alampemda danujimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godnomor puu dan putusan mahkamahemohon dem kabupaten tolitoli dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun sebagaimana telah diajukan oleh partai nas dem kabupaten tolitoli dalam formulir model dan dicantumkan dalam berita acara hasil verifikasi kpu kabupaten tolitoli nomor ba v tanggal mei selain itu, pemohon juga pernah mencalonkan diri sebagai pasangan calon bupati dalam pemilihan kepala daerah pilkada) tahun dan pemilu kepala daerah pemilukada) tahun yang lalu kabupaten tolitoli, satu dari (dua belas) kabupaten kota wilayah provinsi sulawesi tengah, yang juga akan kembali ikut berkompetisi sebagai calon kepala daerah dalam pemilukada tahun jika memenuhi ketentuan dan jika mendapat kepercayaan masyarakat: bahwa setelah terbitnya daftar calon sementara dcs) anggota dprd tolitoli dalam pemilu nama pemohon tidak lagi tercantum dalam dcs merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tahun atau lebih"nomor tahun tentang mahkamah agung,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa pemilihan umum untuk memilih anggota dpr, dpd, dprd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpemilu dpr, dpd, dan dprdhurufcentang apabila dibutuhkan hakim agung dapat perubahan atas undang: diangkat tidak berdasarkan sistem karier undang nomor tahun dengan syarat: tentang mahkamah barat. agungang diancam dengantahun. tentang calon kepala daerah dan wakil kepala pemerintahan partentang calon presiden dan calon wakil presiden harus pemilihan umum presiden memenuhi syarat: dan wakil presiden barat.iliki kekuatan hukum tetapundang undang nomor tahun tentang badan untuk dapat dipilih sebagai anggota bpk, calon (bpk). ruangaundang undang nomor huruf tahun tentang untuk dapat diangkat sebagai advokat harus vokalmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god undang undang nomor huruf dan huruf tahun a02 tentang untuk dapat diangkat sebagai anggota eporisi: tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan: berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. undang undang nomor huruf tahun ditentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara paska berdasarahukuman penjara (lima) tahun lebih undang undang nomor huruf dan tahun maa tentanguntuk dapat diangkat menjadi hakim, setiap pengadilan rajahuruf tahun tentang untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil tindak pidana pencucian kepala plat, calon yang bersangkutan harus ang memenuhi syarat sebagai berikut: tidak pernah dijatuhiharus memenuhi syarat: berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela undang undang nomor huruf bea dilan ham tentang untuk dapat diangkat menjadi hakim hoc harus memenuhi syarat: berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela undang undang nomorilu dpr, dpd, dan dprd, telah memberikan perlakuan yang tidak sama erdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.iderdasarkan penjelasan atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan huruf pemilu dpr, dpd, dan dprdhal inidan karenanya ketentuan guo tidak bertentangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godapabilahurufa goada tanggal september presiden telah menetapkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang selanjutnyhingga yang menjadi salah satu objek permohonan sudah tidak ada. oleh karena itu permohonan pemohon sepanjang mengenai telah kehilangan objek: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god i3.5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon untuk menguji konstitusionalitas undang undang, cast penjelasandimaksud, sehingga pemohon melakukan langkah abdikasi sengketa pemilihan umum bawaslu provinsi sulawesi tengah, dengan uraian sebagai berikut: bahwa jauh sebelum diterbitkannya dcs daftar calon sementara), pemohon telah melakukan sejumlah langkah administratif, dengan kesadaran bahwa setidak tidaknya, kpu kabupaten tolitoli sebagai otoritas pemilu kabupaten tempat pemohon berdomisili, patut pemohon duga, salah menafsirkan dan atau dapat pemohon duga kerap berupaya menghalang halangi pelaksanaan hak konstitusional pemohon. adapun langkah administratif yang pemohon lakukan dimaksud adalah tanggal mei mengirim surat kepada kpu kabupaten tolitoli perihal klarifikasi pemidanaan beralasan politik , yang pemohon tembusan seluruh pihak pemangku kepentingan pemilihan umum, termasuk juga kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia, tanggal mei mengirim surat kepada ketua kpu republik indonesia, perihal sama. surat ini juga pemohon tembusan seluruh pihak pemangku kepentingan pemilu, terkhusus kepada penyelenggara pemilu diseluruh tingkatan, pusat s d kabupaten, termasuk juga kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia. bahwa selanjutnya, pemohon ajukan abdikasi bawaslu provinsi sulawesi tengah yang hasilnya dinyatakan tidak dapat diterima , padahal segala prosedur dan tenggat waktu permohonan, telah pemohon penuhi. bahwa dengan fakta tersebut, pemohon kemudian mengadukan para penyelenggara pemilu tingkat kabupaten tolitoli dan tingkat provinsi sulawesi tengah majelis dkpp dewan kehormatan penyelenggara pemilu) atas dugaan pelanggaran kode etik, dengan harapan (dalam petit) agar hak pemohon dapat dipulihkan, sebagaimana sejumlah kasus pengaduan pelanggaran kode etik yang dipulihkan hak nya oleh majelis dkpp. namun kenyataannya, pada tanggal oktober dkpp membacakan putusannya nomor dkpp pke ii mengakui bahwa kasus yangional demokrat kabupaten tolitoli, dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahun sebelumnya pemohon pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun dan pemilihan umum kepala daerah tahun kabupaten tolitoli. pemohon akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah tahun jika memenuhi ketentuan: pemohon pernah dipidana atas tuduhan pemalsuan ijazah sapi, dan telah menjalankan hukuman pidana kurungan selama bulan lembaga pemasyarakatan kota palu sesuai putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. pk tanggal oktober yang menurut putusan tersebut, dan kemudian dibebaskan pada tanggal desember berdasarkan alasan pemidanaan tersebut pemohon tidak lolos sebagai calon anggota dpr, dpd, dan dprd tahun karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan huruf dan penjelasannyaelah selesai menjalankan pidananya, terhitung (lima) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god: pemohon yang hendak mencalonkan diri menjadi bupati tolitoli tahun mendalilkan dirinya potensial tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam huruf yang mensyaratkan pasanganpemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya penjelasan huruf dan huruf karena menghambat pemohon untuk mencalonkan diri sebagai anggota dprd atau kepala daerah sehingga bertentangan denganpenjelasan huruf dan huruf yang menyebabkan pemohon tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota dpr dan kepala daerah, menurut mahkamah, pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunyasepanjang mengenaihuruf yang selengkapnya menyatakan bahwa: yang menurut pemohon kedua ketentuan tersebut. setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,untuk mendapatkan pemangku jabatan publik diperlukan kriteria kriteria yang merupakan kebutuhan standar, sehingga merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid dapat diperoleh pejabat publik yang bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga, dan negara memiliki hak untuk membuat kriteria tersebut. persyaratan tidak pernah dipidana terdapat hampir semua persyaratan untuk menduduki jabatan pejabat publik. persyaratan demikian bukanlah perlakuan yang tidak sama hadapan hukum, karena kesempatan untuk menduduki jabatan publik adalah penerapan prinsip due process law dalam negara hukum yang demokratis: i3 menimbang bahwa, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, keterangan dari presiden, bukti bukti surat tulisan dan ahli yang diajukan olehpemohon mengajukan pengujian konstitusional dua ketentuan dalam undang undang yang berbeda, yaitu penjelasan huruf dan huruf oleh karena permohonan pemohon terkait telah kehilangan objek maka mahkamah hanya akan mempertimbangkan pengujian penjelasan huruf sebagai berikut: bahwa mahkamah belum pernah memutus pengujian konstitusionalitas penjelasan huruf namun norma huruf pernah diuji dan diputus mahkamah dengan putusan nomor puu x bertanggal maret yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan: . merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid sebagaimana pendirian mahkamah tersebut yang juga dinyatakan dalam putusan putusan mahkamah lainnya terkait syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, bahwa untuk menduduki suatu jabatan publik pendiriannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan. mahkamah dalam putusan putusan terdahulu telah memberikan penafsiran atau pemaknaan atas syarat tidak pernah dipidana bagi pejabat publik, yaitu: putusan mahkamah nomor puu v bertanggal desember y4.putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal maret i9.dengan demikian mahkamah telah memberikan penafsiran bahwa syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, harus dimaknai: tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena keadaan ringan (culpa levis), tidak mencakup tindak pidana karena alasan politik tertentu: cc. mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda,merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid penafsiran atau pemaknaan yang mahkamah tetapkan dalam putusan putusan sebelumnya, merupakan pendirian mahkamah yang berlaku mengikat, utamanya bagi pembentuk undang undang dalam membuat norma yang mengatur tentang hak pilih mantan terpidana. menurut mahkamah setiap persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik harus dimaknai dengan pengecualian sebagaimana tersebut atas, i3. persyaratan yang dimaksud dalam norma huruf oleh putusan mahkamah nomor puu x bertanggal maret dinyatakan tidak bertentangan dengan uud sedangkan penjelasan huruf yang menjelaskan ketentuan syarat tidak pernah dipidana dari norma huruf merupakan tindak lanjut dari putusan putusan mahkamah konstitusi yang memberikan pengecualian dalam memaknai persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik. namun demikian, penjelasan huruf belum memasukkan pengecualian atas tindak pidana yang lahir karena keadaan ringan (culpa levis), sebagaimana ditentukan dalam putusan mahkamah nomor puu v dalam putusan nomor puu vii mahkamah telah menegaskan agar pembentuk undang undang bersungguh sungguh dalambahkan mahkamah mendorong lebih majumahkamah. namun demikian, hingga saat ini pembentuk undang undang masih mengabaikan putusan mahkamah yang bersifat final dan mengikat. penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan harusnya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi putusan mahkamah yang bersifat era omnes, seharusnya dipatuhi dan dihormati terutama oleh lembaga pembentuk undang undang. pengabaian terhadap putusan mahkamah berarti pengabaian terhadap hak hak konstitusional rakyat indonesia, i3. menimbang bahwa pemohon dalam petitumnya meminta agar ketentuan dalam penjelasan huruf dimaknai meliputi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. kemudian pemohon dalam petit subsidairnyaselain itu dalam petit subsidi berikutnya pemohon. pemohon dapat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god berpeluang menggunakan hak konstitusional menjadi calon kepala daerah pada tahun mendatang: menurut mahkamah petit atas adalah petit yang tidak jelas dan bersifat kabur: selain itu pemohon mengkaitkan permohonannya dengan kasus hukum yang pemohon alami, padahal persoalan hukum pemohon telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang putusan dimaksud harus dihormati, dalam hal ini terutama oleh mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. pemohon juga telah selesai menjalani hukuman yang dikenakan oleh putusan guo, yang proses menjalani hukuman tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan, persoalan hukum pemohon sebagaimana dalil pemohon, seandainyapun benar dianggap melanggar ketentuan dalam uud good non,sebagaimana didalilkan pemohon bahwamenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas menurut mahkamah permohonan pemohon sepanjang mengenai pengujian penjelasan huruf bersifat kabur atauterhadapi4.santomohon alami beralasan dan berlatar belakang politik namun hak pemohon tidaklah dipulihkan. dalam putusan dkpp ri dewan kehormatan penyelenggara pemilu) nomor dkpp pke ii tanggal oktober termaktub pendapat majelis dkpp halaman alinea ke point putusan dkpp, pemohon kutip selengkapnyaakependapat dkpp dimaksud, bagi pemohon adalah jelas dan tidaklah sumur, pemidanaan yang pemohon alami adalah beralasan politik, berlatar belakang politik dan benar benar sebagai sebuah kriminalisasi, yang seharusnya tergolong dapat dikecualikan dalam pemberlakuan syarat calon anggota dprd maupun calon kepala daerah dalam norma guo. bahwa pemohon adalah mantan narapidana dari lembaga pemasyarakatan kota palu, yang dibebaskan pada desember setelah selesai menjalani pidana penjara (enam) bulan sesuai putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. pk tanggal oktober yang menurut putusan tersebut,: bahwa sungguh terhadap apa yang pemohon alami sebagai suatu pemidanaan tersebut yang pemohon telah jalani selama (enam) bulan, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid adalah peristiwa pada (tiga puluh delapan tahun) silam, tepatnya tahun saat pemohon berusia (sembilan belas) tahun, dengan ringkas pemohon gambarkan: pada tahun selamat dari negeri tolitoli desa selangkangan kabupaten tolitoli, pemohon melanjutkan studi bangku setingkat smp dengan masuk std sekolah teknik dasar) negeri tolitoli, cabang dari stn sekolah teknik negeri) palu. setelah (tiga) tahun bersekolah std, pemohon mengikuti ujian akhir pada desember tahun namun tidak lulus karena bertepatan saat itu orang tua pemohon almarhum ayah pemohon) meninggal dunia (saat berlangsung ujian akhir std). maka pemohon kemudian mengulangi ujian akhir std pada tahun berikutnya, yaitu dan pemohon lulus. saat itulah kami siswa waktu itu diberikan surat keterangan lulus ujian tahun dan pemohon bersama sejumlah rekan sekolahan segera berangkat kota makassar dengan menggunakan kapal laut selama hari malam, untuk mendaftar stm negeri makassar. saat itu pemohon duduk bangku kelas stm sekolah teknik menengah) negeri makasar, pihak sekolah mewajibkan membawa ijazah asli smp (yaitu std tolitoli pemohon yang belum pernah pemohon terima). maka kemudian pemohon balik kampung halaman tolitoli, namun guru std tolitoli menyatakan bahwa ijazah pemohon ada stn palu (sebagai pusat dari std tolitoli). pemohon selanjutnya berangkat dari tolitoli palu dan menginjakkan kaki pertama kalinya kota palu melalui kapal laut hari malam, dan melanjutkan dengan gerobak kuda. saat bertemu salah satu guru stn palu, dari lemari sekolah, guru tersebut memperlihatkan pada pemohon sebuah buku besar, dan pemohon lihat dengan mata kepala, foto hitam putih pemohon, nama dan nomor stambul pemohon. karena ijazah yang pemohon minta tidak ada dengan alasan bahwa pihak stn palu telah mengirim std tolitoli, maka kemudian dibuatkanlah (satu) lembar sapi surat keterangan pengganti ijazah) bernomor: sek st tanggal juli yang kemudian pemohon gunakan mengikuti ujian akhir stm makassar dan selama menjadi pns pegawai negeri sipil) 30an tahun tidak ada masalah. pemohon masih ingat dan terngiang kepala, bahwa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sapi tersebut ketik manual dalam bilik ruangan saat pemohon luar menunggu sampai selesai. nanti kemudian pada saat pemohon mulai terjun dunia politik pada tahun saat itu pemohon masih berstatus pns, dan menjadi ketua partai pkb partai karya peduli bangsa), maka mulailah seluruh ijazah pemohon semua jenjang pendidikan, sd, smp, sma, investigasi oleh bupati tolitoli saat itu, selebaran (tanpa tanda pengenal selebaran gelap) tersebar merata pelosok desa kabupaten tolitoli bahwa pemohon menggunakan ijazah palsu. sapi tahun inilah yang kemudian menyebabkan pemohon jalani pemidanaan dengan dipenjara (enam) bulan pelobi palu pada tahun atas kasasi mahkamah agung, walau sebelumnya vrijspraak (bebas murni) pada putusan pengadilan negeri palu tahun bahwa pada kenyataannya,n para pelaksana undang undang, khususnya dalam mengartikan alinea (dua)bahwa pemohon memiliki hak konstitusional dalam uud yakni: hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan uud , dan negara uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua go, maka semestinya hak konstitusional pemohon tidak lagi terhalangi dan tidak terhambat pembunuhannya oleh karena tidak jelasnya tafsir atas norma dalam: alinea penjelasan huruf nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, sebagaimana pemohon kutip pada angka atas, yakni: orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini . huruf (dan penjelasan ini) nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang sesungguhnya tidak patuh pada norma sebagaimana konklusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v pada halaman yang pemohon kutip selengkapnyasifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan atas . pemohon telah mengalami diskriminasi dengan terhambatnya upaya pencalonan menjadi anggota dprd kabupaten tolitoli dalam pemilu legislatif tahun akibat ketidaktentuan tafsir atas alinea ke penjelasan huruf dan juga potensial untuk tidak lolos sebagai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god calon kepala daerah pada tahun mendatang akibat tidak termaktubnya norma dalam putusan mahkamah nomor puu v tanggal desember dalam batang tubuh maupun penjelasan huruf nomor tentang perubahan nomor tentang pemerintahan daerah yang nota bene diundangkan pada tahun (setahun pasca putusan mahkamah nomor puu v tersebut). bahwa seharusnya, konklusi dalam putusan mahkamah nomor puu tersebut berlaku mutasi mutans terhadap seluruh undang undang yang diujikan dalam perkara puu nomor puu v dan atau terhadap seluruh norma serupa yang ada dalam semua undang undang. dengan uraimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan putusan nomor puu vv. alasan permohonan. bahwa dalam verifikasi awal oleh kpu kabupaten tolitoli, yaitu dari tanggal april s.d mei pemohon dinyatakan terkendala dalam pemenuhan syarat calon anggota dprd kabupaten tolitoli, vide huruf nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd juncto pkpu nomor tahun tentang pencalonan anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, yang bunyinya sama yaituenjara (lima) tahun atau lebih . namun tegas padacukup jelas. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god

ran bekelompok diskusi anti koda yang diwakili oleh: nama ta'in kemari, s.s. tempat tanggal lahir lamongan, juni alamat jalan lamongan nomor rw kampung durian, kelurahan sadar, kecamatan bengkong, kota batam, provinsi kepulauan riaerwenang memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berwenang memutus pembubaran partai politik, dan: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum(selanjutnya disebut ftz free trade zone), yang diundangkan pada tanggal november dengan demikian, pemohon berpendapat mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara uji materiil ftz terhadap uudjelaskan bahwa mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang undang yang terbit setelah perubahan uud sehingga mahkamah konstitusi berwenang menguji ftz terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun pulau tersebut telah menggeser garis perbatasan yang diklaim singapura terhadap indonesia. persoalan lain yang sangat berpotensi merugikan bukan saja bagi pemohon, masyarakat batam, tetapi negara kesatuan republik indonesia penjualan pulau pulau tersebut dan penetapan batam sebagai kawasan ftz tidak lebih adalah penggantian bangsa. bagaimana kalau pulau pulau tersebut digunakan untuk aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan batam dan bangsa umumnya? bagaimanapun masyarakat tidak lagi diperbolehkan memasuki pulau tersebut dan tidak memiliki akses untuk itu. bagaimana mengontraknya? rasanya juga tidak masuk akal kalau penjualan pulau pulau tersebut tidak diketahui pejabat pejabat kota batam baik batam maupun pemko batam sebab terkait dengan ijin pembangunannya. khusus lima pulau yang diduga kuat dijual pada periode tahun perlu dilakukan klarifikasi dan investigasi lebih lanjut. tetapi apapun kondisi tersebut, jelas mengancam keamanan dan kehidupan masyarakat batam dan indonesia umumnya. karena persoalan kedaulatan wilayah, martabat dan harga diri bangsa jelas tercabik dengan penjualan pulau pulau tersebut. hal ini tentu bertentangan dengan uud (bukti jaminan investasi tidak ada dilakukan batam. pertama, kasus pelabuhan harbour bay oleh citra tribunal dan batam center oleh sinergi terada. bahwa untuk urusan pelabuhan penumpang, ketika batam ob) menyerahkan kerjasama pelabuhan kepada pt. sinergi terada, batam menjamin selama minimal tahun setelah itu tidak akan ada pembangunan pelabuhan penumpang lagi. pelabuhan penumpang internasional batam center merupakan pemindahan pelabuhan penumpang internasional batu ampar yang dikembangkan khusus sebagai pelabuhan peti kemas. dalam perda tahun tentang rtrw kota batam juga disebutkan bahwa tidak ada pelabuhan penumpang wilayah batu ampar sampai sei jodoh. kenyataannya dengan kekuatan uang, pt. citra tribunal melalui walikota batam saat itu merekomendasikan kepada kementerian perhubungan untuk menerbitkan ijin pelabuhan khusus harbour bay. anehnya, pemerintah pusat itu langsung menyetujui ijin operasional pelabuhan tersebut. persoalannya muncul lagi karena kenyataannya meski ijin sebagai pelabuhan khusus namun praktiknya menjadi pelabuhan umum. tanpa mengambil memungut tax penumpang, negara berpotensi dirugikan sudah ratusan miliar sejak pelabuhan itu beroperasi tahun untuk itu, kejaksaan agung telah menetapkan direktur pt. citra tribunal, jong hua sebagai tersangka dan direktur utamanya harto ketika negara dirugikan dari sektor pendapatan maka rakyatku dirugikan karena dana pendapatan dari daerah sebagian akan dikembalikan daerah untuk pelaksanaan pembangunan. jaminan investasi juga tidak terjadi pada industri shipyard pt. lautan lestari shipyard yang merasakan terganggu bisnisnya dan dirugikan atas kebijakan batam mengalokasikan lahan depan perusahaan tersebut sehingga mengganggu aktivitas kapal yang akan keluar masuk lokasi tersebut. pengaduan tim pengacara perusahaan shipyard tersebut kepada lsm koda langsung ditindaklanjuti dengan mengirim surat klarifikasi akan kepentingan menjaga iklim investasi batam, namun kenyataannya setelah sekian lama surat tidak juga dijawab atau ditanggapi. pemohon merasa tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dari batam sebagai pelaksana badan publik sebab dalam perusahaan tersebut adalah kepentingan ratusan karyawan yang juga berpotensi dirugikan jika perusahaan tempat kerjanya terganggu. lebih besar adalah kepentingan kepastian hukum, jaminan investasi jangka panjang tidak dapat diciptakan oleh batam. hal ini juga memungkinkan mempengaruhi investor investor lainnya yang berpotensi dirugikan. mana secara kelompok kepentingan masyarakat batam yang dijamin uud khususnya tidak dapat terpenuhi. (bukti bahwa pemohon adalah warga batam yang pernah mengajukan permohonan lahan untuk kepentingan pribadi tahun lalu, namun permohonan itu bukan saja tidak dikabulkan tetapi dijawabpun tidak. setelah hampir dua tahun, pemohon tahunya lahan tersebut sedang dikerjakan oleh suatu perusahaan. dalam pandangan pemohon, batam tidak menerapkan sop dan berlaku tidak adil sebab banyak pengajuan lahan yang lainnya diberikan jawaban baik persetujuan maupun penolakan. bukan hanya sekali pemohon alami perlakuan tersebut, tetapi beberapa kali mana pemohon juga pernah mengajukan lahan atas nama suatu perusahaan, yang juga tidak pernah ditanggapi ataupun dijawab batam. untuk itu, pemohon merasa hak sebagai warga negara yang dilindungi uud telah dilanggar batam, khususnya dan 28d sementara itu, ada banyak lahan tidur yang dibiarkan batam ob) tidak digarap penerima alokasi lahan tersebut padahal ketentuan jika paling lama tahun alokasi lahan tidak digarap maka batam akan menarik kembali ijin alokasi lahan tersebut. dengan tidak dilakukan kebijakan tersebut maka batam mempersempit kesempatan masyarakat batam lainnya, termasuk pemohon, untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam mendapatkan alokasi lahan. artinya apa yang dialami pemohon juga bisa dialami masyarakat batam lainnya. bahwa kenyataan lainnya setiap pengajuan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pengusaha dinyatakan bahwa lahan sudah tidak ada atau sudah ada yang punya, meskipun objeknya jelas jelas kosong dan terbengkalai. namun jika praktiknya jual beli dengan fee yang besar langsung diadakan oleh pejabat batam dengan cara juga langsung mengajukan lembaga tersebut. bahkan pemko batam sebagai pemegang mandat pemerintahan otonomi batam tidak bisa mendapatkan alokasi lahan untuk pendidikan yang layak, pembangunan puskesmas, fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun alokasi lahan untuk kepentingan publik lainnya. kondisi ini jelas merugikan dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat batam jangka panjang untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan terjangkau, pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang dijamin uud sebagaimana dan (bukti bahwa batam mengelola anggaran secara non budget dengan tanpa ada transparansi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan. tahun batam mendapatkan alokasi dana apbn dari pemerintah pusat sebesar rp. miliar. persoalannya, apabila setiap tahun alokasi dana sebesar itu tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh batam. kenyataan tidak. masyarakat tidak bisa pernah tahu apa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan batam karena tidak melakukan peran aspirasi sebagaimana penganggaran pemerintahan. dengan angka sebesar itu, masyarakat tidak pernah tahu apakah dana tersebut benar benar turun batam atau sekadarnya, yang lain dibuat rebutan. sehingga tanpa transparansi anggaran batam berpotensi melakukan penyelewengan dan penyimpangan penggunaan dan pengelolaan anggaran sehingga secara langsung tidak langsung juga berpotensi merugikan masyarakat karena pembangunan bisa saja terhambat, fasilitas umum publik tidak memadai, jalanan masih banyak yang berlubang, serta transportasi umum tidak memadai, pelayanan kesehatan yang tetap mahal rob. dengan anggaran batam yang besar tersebut dari negara apbn) juga tidak banyak melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, tapi lebih pada pengembangan dan orientasi bisnis seperti fasilitas bandara, kantor dan pelabuhan. batam juga tidak lagi menyentuh kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga secara fakta posisi batam tidak memberikan manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat. bahwa untuk alasan yang pemohon ungkapkan dan uraikan atas, pemohon menilai nomor tahun yang melahirkan batam telah melanggar hak konstitusional pemohon dan masyarakat batam dan indonesia sebagaimana dijamin dalam uud bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang hidup dalam negara hukum indonesia dan bergaul dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik dalamaktivitas: bahwa pemohon adalah akademisi, aktivis atau pekerja jurnalistik dan tenaga ahli pimpinan dprd kota batam, yang dalam melakukan setiap aktivitas senantiasa berhadapan dengan berbagai kepentingan dan konflik yang ada dan hidup dalam masyarakat, bahwa dalam melakukan aktivitas, tidak dapat dipungkiri jika setiap warga negara, termasuk pemohon, berpotensi diintervensi atau ditekan oleh kekuatan dan kekuasaan, bahkan ada kemungkinan untuk "jatuh atau dijatuhkan , terjebak ataupun dijebak dalam masalah hukum, yang berujung dapat dibidangnya pemohon maupun warga negara pada umumnya, atas poin poin dan poin saat ini pemohon sudah mulai menghadapi tekanan dan intervensi yang diduga dilakukan pihak berkepentingan dengan cara menutup seluruh akses kepada media massa baik lokal batam maupun nasional, menutup akses komunikasi dengan kolega sahabat yang selama ini berhubungan baik dengan pemohon, pemohon juga terancam kehilangan pekerjaan sebagai tenaga ahli dprd kota batam karena tekanan kekuasaan dan kekuatan yang diduga dilakukan pihak berkepentingan, bahkan tidak menutup kemungkinan sudah ada rancangan ancaman lebih riil yang membahayakan nyawa keselamatan pemohon maupun keluarga. hal terkait dengan hak pemohon yang dijamigolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.hal ini sebagai warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf mk, beranggapanftzan berpotensi dirugikan oleh berlakunya ftz tersebyang kemudian melahirkan terbitnya peraturan pemerintah nomor tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, peraturan pemerintah nomor tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun jelas tidak sesuai perintah konstitusi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan uudftz dan mempunyai hubungan hukum (causal verbal), khususnya ftz yang melahirkan terbitnya nomor tentang pembentukan batam terhadap dan dan uud bahwa berdasarkan uraian atas, jelas pemohon telah memenuhi kualifikasiftz terhadap dan dan uud il. tentang pokok perkara pandangan umum sehubungan dengan ditetapkannya kawasan batam, bintan dan karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh pemerintah dengan keluarnya peraturan pemerintah pp) nomor nomor dan nomor tahun namun tidak memiliki dasar hukum (konsideran) yang jelas dan kuat sehingga produk hukum tersebut akhirnya menabrak beberapa perundangan lainnya. kebijakan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas free trade zone ftz) terkesan dipaksakan, hanya untuk memenuhi kepentingan negara asing (terutama singapura), kelompok tertentu, dan tidak ada jaminan apapun demi kesejahteraan rakyat ketiga kawasan, nasional pada umumnya. penetapan ketiga kawasan batam, bintan, dan karimun sebagai kawasan ftz tidak lebih adalah penggantian kedaulatan bangsa. karena yang ada hanyalah kepentingan perdagangan dan industri singapura yang membutuhkan ekspansi bisnis terutama guna memenuhi free trade agreement fta) dengan amerika serikat, dan wilayah terdekat adalah batam, bintan dan karimun. selain itu, kebijakan negara tetangga singapura lainnya, malaysia mempunyai sikap yang tegas dalam kerja sama ekonomi dengan koridor nasionalisme dan kedaulatan wilayah sebagai bagian bangsa yang utuh. pembangunan dan pembukaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tanjung pelepas, malaysia telah memberikan pengaruh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi singapura, sehingga negara singa tersebut memilih batam, bintan, dan karimun yang akan dengan mudah dikendalikan karena kondisi bangsa dan aparaturnya yang mengalami krisis moral dan multi dimensi yang menyebabkan indonesia semakin terpuruk. dengan iming iming kerjasama ekonomi dan membantu mempercepat proses recovery ekonomi indonesia dengan menetapkan batam, bintan dan karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kita sudah dininabobokan dalam suatu mimpi indah akan peningkatan kesejahteraan masyarakat. multiplayer effect yang didengungkan negara negara kapitalis, seperti singapura dan amerika serikat, hanya euforia semata karena hampir setiap negara yang menganut paham itu juga mengalami kegagalan. bahwa sesungguhnya negara negara berkembang hanya akan dijadikan ladang baru pengembangan bisnis mereka dalam kekuasaan dan kekuatan ekonomi kaum kapitalis. untuk itu, mereka menggunakan bahasa kerjasama ekonomi guna mempengaruhi dan mengendalikan negara seperti indonesia dengan dalih kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, serta mengurangi pengangguran. bahwa yang akan membuat indonesia bangkit dari segala keterpurukan ekonomi, sosial bahkan budaya adalah terbangunnya sikap (attitude) pemimpin bangsa yang religius dengan moral dan etika yang tinggi dan dituntun ajaran agama, pemimpin yang mempunyai komitmen memperjuangkan tingkat kesejahteraan rakyat, tegas dalam mengambil keputusan, mempunyai jiwa perjuangan dan kerja keras, dan memiliki jiwa pengayom melindungi nasib dan kehidupan seluruh rakyat, bukan membangun koloni dengan menciptakan lembaga ftz atau lainnya. sikap positif tersebut akan dapat memberikan pengaruh secara luas terhadap prilaku, mental dan moral masyarakat, dan secara bersama sama membangun bangsa dengan berlandaskan undang undang dasar demi kedaulatan bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. penetapan batam, bintan, dan karimun yang hanya dilakukan dengan peraturan pemerintah nomor nomor dan nomor tahun jelas jelas tidak memiliki landasan hukum dan bertabrakan dengan peraturan perundangan atasnya. apalagi setelah itu, pemerintah kemudian mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang undang perppu) nomor tahun tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan sudah diundangkan menjadi menjadi undang undang, perpu nomor tahun tersebut diajukan kembali oleh pemerintah untuk diundangkan sebagai penopang penetapan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun. keluarnya perppu nomor tahun tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan hambatan bidang perdagangan yang berdampak pada menurunnya daya saing nasional serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. pertimbangan lain adalah kawasan ekonomi khusus kek) yang dalamnya terdapat kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang belum dapat diwujudkan karena kawasan tersebut hanya dapat dibentuk dengan undang undang. dengan demikian, lahirnya perppu nomor tahun khususnya merupakan jalan pintas (by pass) yang dilakukan pemerintah untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang seharusnya dibentuk dengan undang undang diubah hanya dengan melalui peraturan pemerintah. mencermati isi perppu nomor tahun yang kemudian disetujui dpr pada bulan november dan diundangkan menjadi undang undang nomor tahun tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dalamnya sama sekali tidak menyinggung soal penetapan batam, bintan dan karimun, sehingga undang undang tersebut bersifat umum dan nasional dan tidak dapat mewakili terbentuknya status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ketiga kawasan provinsi kepri tersebut, sementara nomor nomor dan nomor tahun dikeluarkan pemerintah pada bulan agustus identifikasi masalah lahirnya perppu nomor tahun dan diundangkanmenimbulkan permasalahan sebagai berikut: bahwa nomor tahun telah melahirkan terbitnya nomor nomor dan nomor tahun tentang pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun telah merugikan dan berpotensi merugikan hak konstitusi masyarakat batam, indonesia umumnya sebagaimana diatur dan dijamin dalam uud bahwa undang undang: bahwa undang undang tersebut telah bertabrakan dengan undang undang lainnyarubahan atas undang undang nomor tahun tentang kepabeanan, bahwa eksistensi sebuah undang undang tentu tidak boleh bertentangan dengan undang undang yang lain, sebab bisa menimbulkan pemahaman yang ambigu dan multi tafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusi pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud uud pembahasan filosofi lahirnya perppu nomor tahun dalam pertimbangan perppu nomor tahun dinyatakankan(pertimbangan huruf a), kebijakan nasional pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan perppu nomor tahun yang telah ditetapkan menjadi undang undang nomor tahun yang merupakan salah satu bentuk il. pemohon dan kepentingan hukumrisalah sidang pemeriksaan pendahuluan oleh tanggal maret majelis hakim memberikan masukan dan saran terhadap subtansi gugatan, termasuk mengubah uji formil menjadi uji materiil. mana untuk melakukan uji formil salah satu syaratnya waktu pengajuan gugatan tidak boleh melampaui waktu hari setelah undang undang tersebut disahkan. majelis berpendapat bahwa pemohon harus menjelaskan dan memaparkan kerugian pemohon atau potensi kerugian bagi pemohon maupun masyarakat umumnya, mana kerugian hak hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksudkawasan ekonomi khusus untuk mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi belum dapat diwujudkan karena kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dapat dibentuk dengan undang undang (pertimbangan huruf b): dan (pertimbangan huruf c). sesungguhnya, perppu nomor tahun yang kemudian diundangkan menjadi nomor tahun berpotensi menimbulkan masalah yuridis, yakni karena tidak kongkritnya yang menjadi pertimbangan keadaan darurat atau keadaan genting yang memaksa sebagai syarat lahirnya suatu perppu, juga dengan tidak mempertimbangkan keberadaan undang undang lainnya. permasalahan dalam hal ini adalah apakah pertimbangan pertimbangan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai keadaan darurat atau kepentingan yang memaksa. menurunnya daya saing nasional sehingga menimbulkan dampaksemata mata disebabkan oleh tertundanya pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sehingga dianggap sebagai darurat ekonomi. kondisi tersebut bukan karena tertundanya pembentukan kawasan ftz tetapi lebih disebabkan pada pengaruhi krisis ekonomi dan global yang belum dapat diatasi oleh pemerintah. pertimbangan tersebut terlalu naif dan terkesan terlalu dipolitisir bahwa menurunnya daya saing nasional dan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran itu seolah olah karena tertundanya pembentukan kawasan ftz. jika mau fair, menurunnya daya saing nasional dan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran lebih disebabkan oleh berbagai faktor yang multi dimensi antara lain, kolusi, korupsi dan nepotisme kkn), kurangnya kepastian hukum, pelaksanaan good governance yang belum transparan, reformasi birokrasi yang mandek, serta faktor faktor lainnya. lahirnya perppu ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan amanat dan nomor tahun sehingga menempuh jalan pintas dengan mengubah subtansi dan melalui penerbitan perppu nomor tahun hal ini menunjukkan bahwa kelahiran perppu tersebut terkesan sangat dipaksakan. seyogyanya pemerintah berupaya membuat undang undang tentang pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diamanatkan dalam dan nomor tahun bahwa upaya membuat undang undang untuk pengembangan batam sudah dimulai sejak ketika komisi dpr yang diketuai aisyah amini yang telah memprakarsai terbentuknya undang undang tentang batam, rembang dan galang barang). ketika reformasi bergulir dan pemilu digelar, situasi politik nasional jelas sangat berubah total, hilangkan wacana membentuk undang undang barang tersebut. reformasi yang melahirkan undang undang pemerintahan daerah dengan konsep otonomi, kemudian melahirkan sejumlah wilayah provinsi dan kabupaten kota pemekaran atau peningkatan status, termasuk peningkatan status kotamadya batam administratif menjadi definitif dan otonom dengan masuk dalam nomor tahun pemerintah dan otorita batam seperti merasa kecolongan dengan perubahan status pemerintah kota batam tersebut, sehingga dimulai wacana memperjuangkan untuk terbentuknya undang undang ftz sejak tahun namun tahun muncul wacana membentuk provinsi kepulauan riau kepri) dan akhirnya lolos menjadi nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepri. maka tenggelamlah perjuangan pembentukan ftz batam, rembang dan galang. seiring perjalanan waktu, janji pemerintah pusat akan mengakhiri masa kerja otorita batam tahun dan semua kewenangan harus diserahkan kepada pemko batam harus segera direalisasikan. timbullah kepanikan dan kerusakan ketua dan jajarannya akan kehilangan jabatan bahkan pekerjaan, sementara perjuangan untuk pembentukan ftz sudah terkubur dalam dalam karena batam masuk dalam wilayah provinsi kepri yang baru terbentuk. situasi inilah yang kemudian membangun manuver berbagai kalangan berkepentingan dengan untuk menyelamatkan keberadaan batam, sehingga dipaksakan terbitnyadengan alasan terjadi keadaan darurat dan situasi yang genting dan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi batam dan nasional. kenyataannya setelah dibentuk batam sebagai pelaksana ftz, pertumbuhan ekonomi batam hanya berkisar persen, hanya sedikit atas pertumbuhan ekonomi nasional yang antara persen. angka tersebut kalah dibandingkan dengan kota makassar yang dapat mencapai dua digit. pertumbuhan ekonomi kota angin famili itu dapat menembus persen pada tahun atau bali yang dapat mencapai angka atas persen. padahal kedua wilayah tersebut tidak ada kawasan ftz atau bukan kawasan ftz. jika dikaji lebih dalam ftz batam juga sudah jauh ketinggalan dengan kawasan serikat iskandar development johor malaysia, @guangzhou cina dan kawasan serupa asia pasifik. secara lebih umum ftz tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, harga harga dan biaya hidup justru lebih mahal dibanding daerah lain padahal batam tidak dikenakan bea masuk dan pajak. ftz hanya menguntungkan sekelompok orang dan para pejabat lingkup batam sendiri sebagai pelaksana ftz tersebut. situasi kepanikan memasuki tahun itu, saat inipun kembali terjadi. ada suasana ketakutan dan kekhawatiran nasib sekitar karyawan batam baik yang pns maupun tenaga kontrak. sebab meskipun masing masing pns memiliki departemen asal (nip) namun ketika lembaga batam dibubarkan belum tentu departemen induk tersebut menerima mereka dengan tangan terbuka, belum lagi bagi mereka yang ada jabatan batam kemudian menjadi pegawai biasa tempat lain. ada suasana power sindrom' bagi sebagian besar pegawai batam tersebut. tapi jika juga mau fair, lebih baik mengorbankan orang daripada orang karena luar masih banyak lagi yang berkepentingan dengan kemajuan dan pembangunan batam. kenyataannya ftz tersebut dengan yang melakukan 'potong kompas' agar pembentukan kawasan ftz tidak lagi dengan undang undang tetapi cukup dengan tidak memperhatikan undang undang lainnya seperti nomor tahun tentang pemerintahan daerah, nomor tahun tentang penanaman modal, yang mengamankan pembentukan kawasan ekonomi khusus atau ftz dengan undang undang. keberadaan batam juga mengganggu eksistensi nomor tahun tentang pembentukan kota batam, juga mengganggu eksistensi nomor tahun tentang kepabeanan. secara keseluruhan ftz mengganggu eksistensi sejumlah undang undang, mana dalamlam pembentukan undang undang tentu tidak memperbolehkan adanya yang isinya bertentangan dengan pada undang undang lainnya. sehingga dalam hal seperti ini perlu adanya penegasan mahkamah konstitusi sehingga tidak terjadi multi tafsir dan pemahaman yang ambigu, sehingga suatu undang undang dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua warganya. historis lahirnya perppu nomor tahun lahirnya perppu nomor tahun dengan alasan telah terjadinya kepentingan dan kondisi darurat, mana daya saing ekonomi nasional menurun, angka pengangguran meningkat dan jumlah angka kemiskinan juga meningkat tidaklah tepat dan mengada ada. mana pengaruh krisis ekonomi dan global tahun yang belum mampu diatasi pemerintah membawa dapat semua itu, ditambah kenyataan praktik korupsi semakin menjadi semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. kondisi yang sesungguhnya adalah kepanikan ketua otorita batam dan jajarannya ketika memasuki tahun dimana pemerintah pusat pernah berjanji akan menyerahkan semua kewenangan otorita batam kepada pemko batam. mana kepanikan mereka akan kehilangan jabatan dan kewenangan apabila semua kewenangan otorita batam diserahkan kepada pemko batam. kondisi itu yang mengilhami agar dikeluarkannya perppu nomor tahun guna menyelamatkan jabatan orang orang otorita batam, sementara perjuangan pembentukan ftz semakin tidak jelas. selain itu, banyak kepentingan orang orang pusat batam yang perlu diselamatkan dan dilindungi. padahal hirarkinya sangat berbeda ketika otorita batam yang dibentuk melalui keppres nomor tahun dan dipertegas dengan keppres nomor tahun wilayah kewenangan otorita batam jelas dan dipertegas dipisahkan dari kekuasaan provinsi induk maupun kabupaten induknya, yakni provinsi riau dan kabupaten kepulauan riau. sehingga dalam menjalankan tugas percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah batam tidak lagi bersinggungan dengan provinsi maupun kabupaten induknya. hal yang jelas berbeda dengan lahirnya nomor tentang pembentukan batam mana wilayah kekuasaan dan kewenangannya semuanya ada dalam kewenangan daerah otonom pemko batam. sini jelas terjadi tarik ulur kepentingan mana ada urusan yang sama sama ditangani kedua institusi pemerintah tersebut. misalnya urusan reklame, ada yang ditangani batam ada juga oleh pemko batam. demikian juga masalah pengelolaan parkir bandara hang nadi yang masih dikelola batam, dan masih banyak urusan yang semestinya menjadi kewenangan pemko batam diambil batam. dualisme pemerintahan ini tidak dapat terus dibiarkan karena untuk kepentingan jangka panjang tentu sangat tidak baik bagi perkembangan dan pembangunan batam. mana saat ini, kedua lembaga negara juga sama sama lepas tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan batam untuk jangka panjang. pembangunan yang dilakukan sekarang hanya bersifat parsial guna memenuhi tuntutan masyarakat semata, tetapi tidak pernah dipikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan menjamin masa depan masyarakat batam. penegasan kewenangan dan keberadaan lembaga pemerintah ini harus ditegaskan secara konstitusi. mana keberadaan dualisme pemerintahan tersebut telah menimbulkan biaya biaya atau beban yang memberatkan kehidupan masyarakat batam. bahkan terjadi perlakuan perlakuan yang secara spesifik justru merugikan dan berpotensi merugikan hak hak warga batam yang dijamin dan diatur dalam uud permohonan uji materiil (judicial review) yang dilakukan pemohon adalah cara konstitusional yang bermartabat sehingga keputusan apapun yang diberikan mahkamah konstitusi akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat batam dan indonesia umumnya. bahwa terjadinya dualisme pemerintahan cukup dialami masyarakat batam yang hak hak konstitusional dalam uud melanggar. tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun kebijakan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pp) tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun dengan berdasarkan perppu nomor tahun jelas telah menabrak rambu rambu tentang eksistensi sebagai peraturan pelaksana, mana merupakan peraturan pelaksana dari undang undang bukan peraturan pelaksana dari perppu. bilamana itu terjadi maka yang lahir berdasarkan perppu (sebagai peraturan pelaksana dari perppu) dengan sendirinya batal demi hukum. sehingga nomor nomor dan nomor tahun tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun dengan sendirinya batal demi hukum. penerbitan tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun yang menginduk kepada nomor tahun dengan berdasar pada perppu nomor tahun merupakan upaya penyesatan karena dalam dan tersebut diamanatkan bahwa membentuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas harus ditetapkan dengan undang undang (bukan dengan pp). perppu nomor tahun diundangkan menjadi nomor tahun berbenturan dengan nomor tahun persoalan yuridis penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kota batam akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota batam sebagai daerah otonom. payung hukum penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah dengan perppu nomor tahun yang ditetapkan sebagai undang undang nomor tahun berlaku umum secara nasional, sementara payung hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota batam adalah nomor tahun yang berlaku khusus (lex specialis) bagi kota batam. pengundangan perppu nomor tahun menjadi nomor tahun maka khusus bagi kota batam akan menimbulkan persoalan yuridis, mana dalam nomor tahun dinyatakan bahwaelanjutnya dalam dinyatakan bahwa pp). dalam dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud harus diterbitkan selambat lambatnya dua belas bulan sejak tanggal diresmikannya kota batam. dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota batam terkait dengan adanya penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, maka yang harus diutamakan adalah nomor tahun berdasar pada asas lex specialis derogat legi general. sementara terdapat amanat dalam nomor tahun sebagaimana dinyatakan dalam atas belum dilaksanakan pemerintah hingga saat ini, yaitu pembentukan yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah kota batam dan badan otorita batam. kehadiran nomor tahun yang intinya adalah memberikan kewenangan kepada otorita batam yang akan beralih menjadi badan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, maka jelas jelas telah menabrak nomor tahun nomor tahun tersebut akan mengebiri keberadaan pemerintah kota batam sebagai daerah otonom, padahal hirarki sistem perundangan nomor tahun tersebut harusnya batal demi hukum karena tidak memiliki konsederan yang kuat perppu nomor tahun bahkan menabrak nomor tahun tentang pembentukan kota batammerintahan daerah terutama berkaitan dengan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. pada bagian kedua undang undang tersebut: kawasan khusus berbunyi:ekonomiketentuan tersebut jelas ditabrak oleh perppu nomor tahun yang menyatakan bahwa untuk penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas cukup dengan peraturan pemerintah. benturan atas sudah pasti akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karenairat maupun tersukeberadaan nomor tahun dan nomor tahun juga bertentangan dengan kewenangan daerah sebagaimana dinyatakan dalam paragraf keempat: pemberian insentif dan kemudahan investasi berbunyi:berbunyi:pemerintahan daerah) diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang undang lain. benturan dengan nomor tahun diundangkannya perppu nomor tahun menjadi nomor tahun juga berbenturan dengan nomor tahun tentang penanaman modal. dalam bab xiv: kawasan ekonomi khusus berbunyi:diatur dengan undang undang. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus kek), yang keberadaannya harus dibentuk dengan undang undang (bukan pp). benturan antara nomor tahun dengan nomor tahun juga sudah pasti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena untukurat maupun tersirubahan atas perubahan nomor tahun tentang kepabeanan: bahwa dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak mengenal bea masuk dan mengesampingkan segala ketentuan kepabeanan, sementara dengan tidak disebutkan secara tersirat dalam nomor tahun maka secara otomatis segala ketentuan dalam nomor tahun masih tetap berlaku. dengan berlakunya dua, bahkan beberapa perangkat hukum batam maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum. kondisi ini justru akan dapat semakin memperburuk iklim investasi yang diharapkan bergairah. selain itu, ketentuan dalam nomor tahun juga tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam nomor tahun tentang ketentuan keringanan dan pembebasan bea masuk, seperti yang tertuang dalam:: adanya hubungan sebab akibat (causal verbalhalaman yang menyatakan, dari praktik mahkamah perorangan wni terutama pembayar pajak (tax player)subjek hukum yang telah berbadan hukum indonesia yang pada umumnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat yang madani. mana lsm tersebut bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia human resources) melalui cara studi kasus, penelitian serta diskusi diskusi dan seterusnya sampai dengan usaha nyata guna membentuk manusia indonesia seutuhnya: pengkajian masalah masalah ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan indonesia umumnya dan batam khususnya. pengajuan permohonan pengujian terhadap guo dalam ftz merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya upaya perwujudan manusia indonesia seutuhnya melalui penegakan konstitusi guna melindungi hak dasar masyarakat batam khususnya dan indonesia umumnya yang dijamin dan dilindungi uud hal ini tercermin dalam anggaran dasar dan atau akte pendirian. (buktiharus dibayar. iv. petit berdasarkan hal hal atas, pemohon mohon agar mahkamah konstitusi berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam uud juncto danbertentangan dengan undang undang lainnya dan undang undang dasar negara republik indonesia sehingga undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpandangan lain, mohon keanaman modartu tanda penduduk, bukti fotokopi akta notaris dan tanda terdaftar lsm kelompok diskusi anti koda pemerintah: bukti fotokopi print berita tentang pengelolaan air oleh pt. atb, bukti fotokopi sertifikat lahan rumah oleh bpn yang tidak diakui diterima bank sebagai agunan karena berada hutan lindung, bukti fotokopi print berita tentang pemkot batam target pbb miliar, bukti fotokopi print berita tentang batam enggan melepaskan hak pengelolaan tahan tpa kepada pemko batam, bukti fotokopi stok sepeda motor mario techno dengan cap fasilitas ftz: bukti fotokopi tagihan faktur unto yang dilakukan batam dan rekening masih atas nama otorita batam: bukti fotokopi print berita tentang penjualan pulau pulau wilayah kota batam: bukti fotokopi surat koda perihal mohon klarifikasi dan penyelesaian konflik investasi, bukti p 16a fotokopi pengajuan lahan pribadi pemohon a.n. ta'in kemari, bukti tidak diajunormakan mempertimbangkan hal sebagai berikut: i3. menimbang bahwa permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma namun demikian, mahkamah tidak menemukan adanya dalam (vide bukti karena undang undang guo hanya terdiri atas dua yaituenimbang bahwa menurut mahkamah, pemohon telah salah dalam menentukan sebagai objek perkara karena pada tidak terdapat melainkan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf atas, hanya terdiri atas dua i3.8j menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, permohonan pemohon salah objek. dengan demikian, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterimelah salah dalam menentukan objek perkarhartono, muhammad alimmuhammad alimanwar usman ttd. ttd. hamdan zelda muhammad alim ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyonoemohon adalah juga perorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud huruf mk, sekaligus sebagai atas nama badan hukum publik lsm kelompok diskusi anti sebagaimana dimaksud huruf mk, yang oleh undang undang diberikan hak hak konstitusional antara lainmenurut pandangan kami pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (selanjutnya disebut ftz) sebagaimana dilakukan pemerintah dengan penerbitan peraturan pemerintah nomor nomor dan nomor tahun sebagai implementasi ftz tidak dikenal dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia dan jelas bertentangan dengandalam tatanan negara kesatuan republik indonesia pemerintahan yang dikenal hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tidak dikenal dalamnya batam atau ftz. pertanyaannya batam sebagai pelaksana kawasan ftz ini makhluk apa? pemerintahan atau badan usaha kalau pemerintahan bagaimana dengan posisi pemko batam sebagai daerah otonom? jadi mana posisi batam yang sebenarnya? kalau batam bukan bentuk pemerintahan bagaimana batam diberikan kekuasaan negara untuk menjalankan praktik pemerintahan. sehingga boleh dikatakan bahwa keberadaan batam seperti membangun negara dalam negara. hal ini penting karena berhubungan dengan kaidah kewenangan yang diatur dalam uud khususnya ketika kita membahas danbukti bumi dan air dikuasai negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. kenapa semua itu dikuasai batam? dan oleh batam dalam pengelolaan air diserahkan kepada perusahaan swasta pt. ada tirta batam atb) yang sahamnya sebagian besar dikuasai asing dari water inggris dijual pascal belanda, dijual lagi sembarang corp singapura. atb juga disinyalir tidak pernah menanamkan modal sehingga setiap kali melakukan investasi pembangunan wtp selalu menaikkan harga atas restu batam sebagai pemegang regulasi akibatnya pemohon dan masyarakat batam umumnya terbebani harga air yang menjadi termahal se indonesia, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga air singapura yang airnya dibeli dari malaysia. berdasarkan kajian dan pendapat ekonom akademisi batam, pt. atb tidak pernah melakukan investasi yang sebenarnya dalam pengelolaan air batam tersebut. dam sebagai resapan cadangan air dibangun dan dipersiapkan otorita batam, kemudian setiap mau melaksanakan pembangunan wtp atau pengembangan bisnis, pt. atb selalu menaikkan tarif air. hal ini dilakukan demi menutup cash flow guna memenuhi standar kredit bank. dengan demikian, sesungguhnya investasi tersebut adalah milik seluruh konsumen atb karena setiap investasi melakukan penghimpunan dana dari konsumen dengan cara menaikkan tarif. demi rasa keadilan terhadap hak pemohon maupun masyarakat batam konsesi antara otorita batam dan pt. atb yang sudah banyak dilanggar harus dibatalkan dan batal demi hukum. pengelolaan air batam diserahkan kepada pemerintah kota, yang kemudian bisa dibentuk semacam perusahaan daerah air minum dam), meski dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak swasta tapi secara administrasi dan penetapan tarif dapat terkendali dan terkontrol dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan daerah. hal ini sangat merugikan hak pemohon dan masyarakat batam yang praktiknya bertentangan dengan dan uud mana urusan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dalam penguasaan negara dan tujuan pemanfaatan air demi kemakmuran rakyat tidak bisa dicapai. bukan hanya persoalan air, pengelolaan listrik yang semula dikelola otorita batam) batam diserahkan kepada pln tetapi kemudian diwartakan. personalnya bagaimana mungkin aset negara yang ada dalam perusahaan listrik dialihkan menjadi swasta, sementara dalam praktik administrasi dan menentukan pimpinan pln batam tetap ditetapkan oleh pt. pln pusat. status tersebut memberikan kewenangan untuk menentukan tarif listrik sesuai dengan kemauan pt. pln batam sendiri dengan istilah tarif regional sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat batam (termasuk pemohon) harus menanggung beban pembayaran lebih mahal dibanding daerah lain yang dilakukan penerapan tarif dasar listrik tdl). persoalan lainnya bahwa ketika swastanisasi tersebut dikuasai satu perusahaan yang terjadi adalah monopoli bisnis karena rakyat tidak memiliki alternatif atau pilihan terhadap pelayanan listrik lainnya. tentu saja ini telah terjadi pelanggaran terhadap tentang monopoli, lebih dalam penguasaan unit usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut yang dikelola swasta, bertentangan dengan uud sehingga hak konstitusi pemohon maupun masyarakat batam telah dirugikan dan berpotensi terus dirugikan, mana penetapan tarif listrik batam ditetapkan berbeda dan lebih mahal dibandingkan daerah lain maka kemakmuran yang dimaksud uud tidak akan tercapai. (bukti penguasaan bumi (selanjutnya disebut lahan) oleh batam yang dikelola dan dimanfaatkan dengan menyewakan kepada pihak ketiga (masyarakat dan pengusaha), tapi masyarakat sebagai penyewa masih dibebani pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb), mestinya sesuai dengan nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah, yang seharusnya membayar pbb adalah batam, dimana bacalah yang menguasai lahan dan memanfaatkan untuk disewakan kepada pihak lain. mengapa pbb nya harus ditanggung masyarakat meski objek pajak dalam penguasaan dan pemanfaatan negara dan adalah tanah negara. nah, kalau masyarakat batam sekarang menuntut pemerintah kota batam untuk mengembalikan semua nilai pbb yang sudah dibayarkan selama ini yang nilainya lebih dari triliun, apa mungkin pemko batam mampu mengembalikan atau membayarnya kembali kepada masyarakat batam? pemko batam akan bangkrut karena apbd nya saja hanya sekitar triliun pertahun. praktik ini sangat merugikan masyarakat kota batam (termasuk pemohon) karena terbebani oleh satu objek dengan dua nilai sewa dan pajak, mana pungutan yang dilakukan tidak pernah terjadi wilayah indonesia lainnya. dengan demikian perlakuan ini tentu mengganggu dan merugikan hak masyarakat batam (termasuk pemohon) yang dijamibukti masih persoalan lahan, batam telah mengalokasikan lahan hutan lindung yang belum memiliki hpl hak pengelolaan lahan) dari departemen kehutanan kurang lebih hektar. lahan seluas itu sudah berlanjut dikomersilkan menjadi perumahan warga, kawasan pertokoan, pariwisata perhotelan resort maupun industri namun lahan tersebut tidak bersertifikat, atau kalaupun ada yang dikeluarkan sertifikasinya oleh bpn batam sertifikat tersebut juga tidak laku ketika dijadikan agunan pengajuan kredit bank. kondisi ini bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga telah menipu masyarakat dengan membeli perumahan yang berada kawasan lahan hutan lindung. hal ini baru terjadi batam, mana hak pemohon maupun masyarakat batam untuk mendapatkan perlakuan hukum dan pemerintahan yang sama dalam nkri sebagaimana dijamin uud khususnya tersebut tidak terpenuhi. (bukti bahwa pemko batam sebagai pemerintahan otonom tidak berdaya berhadapan dengan batam dalam urusan kewenangan lahan. hal ini tercermin dari penolakan batam untuk mengalokasikan menghibahkan dan menyerahkan kewenangan pengelolaan lahan untuk tempat pembuangan akhir tpa) sampah yang diajukan batam. bagaimana mungkin pemerintahan otonom tidak memiliki otoritas dan kewenangan apapun dalam hal pemanfaatan lahan wilayah pemerintahannya? kondisi ini akan sangat berpengaruh untuk pembangunan batam depan, mana uud menjamin pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan sementara dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan wilayah terkendala dengan lahan. maka persoalan kesehatan masyarakat batam untuk jangka panjang akan dapat terganggu. (bukti bahwa dalam praktik ftz, pemohon maupun masyarakat batam ketika membeli kendaraan baik sepeda motor maupun mobil stok nya dicap dengan tulisan fasilitas ftz. kendaraan tersebut tidak dapat dibawa daerah lain meski wilayah sesama ftz karimun atau bintan. pemohon diminta surat keterangan dari kepolisian, mengisi formulir dari kantor bea dan cukai, serta harus membayar pajak sebesar persen dari nilai beli kendaraan tersebut. pertanyaannya, jadi apa istimewanya fasilitas ftz tersebut bagi masyarakat batam termasuk pemohon. boleh dikatakan, apa manfaat ftz bagi masyarakat batam hampir tidak ada dinikmati. (bukti bahwa penagihan unto (uang wajib tahunan otorita) yang dilakukan batam atas alokasi lahan yang didapatkan masyarakat pengusaha tidak memiliki landasan hukum, mana lembaga otorita batam sudah tidak ada pasca berakhirnya keppres nomor tahun pada tahun diperkuat dengan nomor tahun tentang pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, yang selanjutnya dibentuk batam. selain unto, penerima alokasi lahan juga wajib membayar biaya ukur yang besarnya persen dari nilai unto, membayar jaminan pembangunan sebesar persen dari nilai unto. (bukti berita dan informasi tentang penjualan pulau pulau wilayah kota batam yang dilakukan baik institusi batam maupun pemko batam dengan dalih investasi atau apapun tidak dibenarkan, apalagi jika dilakukan oleh personal personal orang tertentu. selain yang dilaporkan oleh kelompok masyarakat galang dan pulau mabes polri tahun lalu, ada informasi valid bahwa ada (lima) pulau kecil belum bernama yang berada zona ekonomi eksklusif zee) atau off port limit opl) antara kota batam dengan negara singapura telah dijual pejabat batam (saat itu masih otorita batam) berkongsi dengan seorang anggota dprd provinsi kepri periode yang penjualannya juga terjadi pada kurun waktu tersebut. salah satu pulau yang sudah dianggap menjadi milik singapura itu diberi nama pur singapore (artinya singapore kecil). persoalannya bagaimana

as, sat tarderbi agustin pratama alamat asrama polisi lorong, blok nomor padang, sumatera barat pekerjaan mahasiswaokok perkara bahwa kitab undang undang hukum pidana kuhp) bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari tersebut adalah kuhp:il. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa perubahan ketigera republik indonesia tahun yaitu untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat: uud yaitu untudan oleh uud yaitu untuk dipelihara oleh negara sebagai fakir miskin dan anak anak terlantar, namun dengan berlakunya kuhp pemohon merasa takut dan was was untuk berkumpul dan bertelanjang karena terancam dipidanakanuhpuhpda pokoknya pemohon mendalilkan bahwa kuhp telah mengurangi kebebasan pemohon untuk berkumpul dan bertelanjang bersama komunitas punk kota padang, karena ancaman pidana dalam kuhp menimbulkan ketakutan dan rasa was was bagi pemohon untuk berkumpul. menurut pemohon seharusnya komunitas punk dipelihara oleh negara, bukan diancam dipidanakan sebagaimana ketentuan kuhp:jamin kebebasan masyarakat untuk berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diamanatkan uud jaminan kebebasan ini sebagai konsekuensi logis indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam uud i3. menimbang bahwa kebebasan masyarakat yang dijamin uud dimaknai sebagai kebebasan yang sesuai dengan aturan dan yang menghargai kebebasan orang lain. dengan perkataan lain, kebebasan yang diatur dalamonstitusi dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi segenap rakyat indonesia sebagaimana dinyatakan dalam uud jaminan rasa aman ini diwujudkan dengan upaya membangun ketertiban umum (public order). hal tersebut merupakannegara ini, juga tertuang dalam pembukaan uud sebagai tujuan pembentukan negara atau pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. untuk menjalankan tanggung jawab melaksanakan ketertiban umum, negara berwenang mengatur hal hal yang boleh dan hal hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan hukum pidana. hal hal yang harus dilakukan atau hal hal yang tidak boleh dilakukan merupakan kebijakan pemerintah (legal policy). untuk menjamin ketertiban umum ini maka kebebasan individu dibatasi. kebebasan bagi seseorang atau segelintir orang tidak boleh melanggar kebebasan orang lain, i3. menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia, bergelantungan adalah berjalan kesana sini tidak tentu tujuannya, berkeliaran (untuk orang), pertualangan. perilaku yang demikian oleh pembentuk undang undang dikategorikan sebagai perilaku yang mengganggu ketertiban umum. oleh karena itu, hukum pidana sebagai hukum publik yang ditujukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat secara luas dapat membatasinya. pelanggaran terhadap hukum pidana adalah pelanggaran terhadap kepentingan publik, sehingga negara berkewajiban untuk meletakkannya manakala pelanggaran tersebut terjadi, dalam rangka menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik: punk sebagai gaya hidup memang tidak dilarang, yang dilarang oleh kuhp adalah hidup bergelantungan, karena bergelantungan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum sebagaimana diuraikan atas, sehingga indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana ditentukan dalam uud memang sudah sepatutnya mengatur pembatasan yang demikian itu karena bergelantungan akan menimbulkan rasa was was dan tidak aman bagi masyarakat yang lebih luas, terlepas dari dalam hidup bergelantungan tersebut disertai dengan adanya tindak pidana yang lain ataupun tidak, kuhp, sesuai dengan uraian tersebut atas, harus dipandang sebagai batasan kebebasan yang diberikan oleh negara, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam uud i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan kuhp bertentangan dengan uud yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar. menurut mahkamah, pelarangan hidup bergelantungan merupakan soal yang tidak berkaitan dengan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar. pelarangan hidup bergelantungan merupakan pembatasan yang menjadi kewenangan negara, sedangkan memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara. manakala negara dengan kemampuan yang ada belum sepenuhnya dapat melaksanakan kewajiban tersebut, tidak dapat menjadi alasan untuk membolehkan warga negara hidup bergelantungan. dengan demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan pembesar bagi siapapun untuk melanggar hukum, melakukan penggelandangan, mengabaikan ketertiban umum, dengan alasan negara belum melaksanakan kewajibannya memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar. sebagai negara hukum, negara harus membangun sistem hukum, yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan ditegakkan oleh aparat hukum:hartono muhammad alim ttd ttd ahmad fadli semadi anwar usman ttd ttd hamdan zelda akil mochtar panitera pengganti, ttd yunita ramadan ii.warga negara republik indonesia, bahwa pemohon adalah bagian atau merupakan komunitas dari punk yang ada kota padang, mana pemohon sehari hari hidup bertelanjang dengan rekan rekan punk lainnya yang ada kota padang: bahwa adapun kegiatan kegiatan yang dilakukan pemohon dengan rekan rekan sesama punk kota padang antara lain berkumpul nongkrong emperan emperan toko dan mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup tidak dengan cara melakukan perbuatan kriminal atau merugikan orang lain: bahwa pemohon dengan rekan rekan sesama punk dapat berkumpul dan memiliki komunitas karena mempunyai jiwa yang sama, tujuan yang sama yakni kebebasan tanpa harus melakukan perbuatan melanggar hukum: bahwa pemohon dengan rekan rekan punk lainnya kota padang memang terlihat berbeda dengan anak anak lainnya dan pada umumnya mempunyai tato yang merupakan bagian dari premanisme. padahal tato tersebut menurut pemohon yang merupakan anak punk, adalah bagian dari seni, dan tidak ada larangan untuk mental badan: bahwa yang menjadi pemikiran pemohon untuk melakukan uji materil adalah karena pada suatu ketika pemohon menyaksikan televisi nasional, anak punk ditangkap oleh pihak kepolisian mana alasan penangkapan adalah pelanggaran terhadap kuhp. dalam persidangan tindak pidana ringan pengadilan negeri tanjungpinang, ketua majelis hakim sri endang ampera wati s.h., menghukum kedelapan anak punk yang didakwa dengan kuhp tentang menggelinding itu dengan hukuman denda rp. subsider hukuman kurungan selama tujuh hari. dan juga ada anak punk yang ditangkap dibuat botak kepalanya dan diberikan hukuman fisik lain seperti push up: bahwa setelah pemohon menyaksikan kejadian tersebut mengakibatkan pemohon dan rekan rekan pemohon lainnya sesama anak punk takut untuk berkumpul dan bertelanjang seperti biasa. sehingga setiap pemohon dan rekan rekan anak punk berkumpul dalam artian bergelantungan jalan maupun emperan emperan toko selalu me. mana uudbahwa dengan adanya ketentuan dalam kuhp maka pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya. adapun hak hak konstitusional tersebut yaitu berhak atas rasa aman dan perlindungan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan sebuah hak asasi. karena dengan adanya kuhp bisa saja pemohon ditangkap karena sering bergelantungan kota padang. jadi pemohon merasa takut untuk menjalankan aktivitas sehari harinya yang merupakan hak asasi pemohon, dengan demikian berarti pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memiliki rasa aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam uud bahwa dengan berlakunya kuhp maka hak konstitusional pemohon juga dirugikan sebagaimana termaktub dalam uud yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum dan uud bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara: iv. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materil norma yang diajukan dalam kuhp, yaitu: kuhpnorma uud norma yang menjadi batu uji, yaitu: uud negara indonesia adalah negara hukum : uud setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatfakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh negarakuhp bertentangan dengan uud bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., menjelaskan adanya tiga belas prinsip pokok negara hukum (rechtstaat) yang berlaku zaman sekarang. yang mana antaranya adalah perlindungan hak asasi manusia: bahwadi: bahwa dengan adanya kuhp tersebut yang mempidanakan gelandangan adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia dan secara otomatis dapat dikatakan bahwa negara indonesia bukanlah sebuah negara hukum karena mempidanakan gelandangan, kuhp bertentangan dengan uud bahwa pada hakikatnya gelandangan bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat dalamnya sehingga sangat tepat apabila dideskriminalisasikan karena tidak ada yang dirugikan dari perbuatan tersebut, bahwa dengan ditangkapnya anak punk yang berkumpul nongkrong emperan emperan toko dengan dasar kuhpkuhp bertentangan dengan uud bahwa sebagaimana tertulis dalam uud bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara, namun sisi negara belum memenuhi kewajibannya untuk memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar malah mempidanakan warga negaranya yang bergelantungan dengan kuhp padahal jelas sekali sebagian besar orang yang bergelantungan adalah warga negara republik indonesia yang miskin dan anak anak terlantar yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia arti dari gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya, dengan demikian sangat jelas bahwa kuhp bertentangan dengan uud kuhp bertentangan dengan uud bahwa dengan kejadian penangkapan anak punk dengan kuhp tersebut mengakibatkan pemohon dan rekan rekan pemohon lainnya sesama anak punk takut untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya, sehingga saat bergelantungan jalan maupun emperan emperan toko selalu mempunyai : bahwa penafsiran terhadap ketentuan kuhp bersifat lentur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum: vi. petit mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan kuhp bertentangan dengan dan undang undang dasar negera republik indonesia tahun menyatakan kuhp tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berikutberpendapat lain, mohon diputusyang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kitab undang undang hukum pidana kuhp) yang berasal dari webbook van sehari hari bergabung dalam komunitas punk kota padang yang sering bertelanjang dan berkumpul dengan komunitas punk emperan emperan toko serta mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup. pemohon mendalilkan dirinya memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh uud

kn) el. pt. rezeki murni suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara republik indonesia, berkedudukan jakarta dan beralamat plaza bagindo citilink tower, lantai jalan jenderal sudirman kavling jakarta, dan dr. bambang achmad, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan swasta, beralamat jalan paten barat nomor rt. rw. kelurahan paten barat, kecamatan pasar minggu, kotamadya jakarta selatandesember memberikan kuasa kepada rachman bakar, s.h., ll. joni priyanka, s.h. tito widianto, s.h. dan siti fatimah, s.h. para advokat dan konsultan hukum dari kantor konsultan hukum ss&r legal consultants berkedudukan jakarta dan beralamat ariobimo sentral lantai mezzanine, jalan h.r. rasa said kavling nomor jakarta bahwa terhadap permohonanara pemohon untuk memperbaiki permohonannya, para pemohon telah memperbaiki permohonannya, dan selanjutnya permohonan tersebut telah diperiksa oleh mahkamah konstitusi dalam sidang pleno, dan telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak pemerintah, dan membaca keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat: bahwa para pemohon pada tanggal desember telah mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan nomor puu viii yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib perihal penarikan kembali permohon bahwa penarikan kembali permohonan, menyatakan perkaranomor puu virsyad sanusi, dan hamdan zeldrsyad sanuschmad fadli semadi maria farida indrawi ttd. ttd. hartono arsyad sanusi ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. alias ngapainserikat pekerja pertamina seluruh indonesia spasi) yang diwakili san oleh: aan pad nama ir. otto geo biwara purba alamat jalan perwira jakarta jabatan presiden spasi nama iman alamat jalan perwira jakarta pekerjaan sekretaris umum spasi sebagai ll. pemohon nama ir. syamsul bahri hasibuan s.h.,m.h. alamat jakarta pekerjaan pekerja pertamina sebagai ll.l.l. pemohon il, nama robby prijatmodjo alamat jalan kresna rt. rw. perumahan pemda, jati asih bekasi pekerjaan pekerja pertamina sebagai lll.l. pemohon ill, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id nama mack ricky avant alamat bukit cimanggu villa blok s9e bogor pekerjaan pekerja pertamina sebagai n 0n0000n0n0000n0n . pemohon iv, nama joni nazaruddin alamat jalan kecapi raya nomor jarakarna, jakarta selatan pekerjaan pekerja pertamina sebagai nnn n0n 0000nn una annan anna. pemohon nama piece waran alamat jalan kelapa cengkih timur baik ej1 jakarta utara pekerjaan pekerja pertamina sebagai nnen0n nen ann una naa anan un. pemohon vi: nama maison des arnoldi alamat jalan malaka nomor klender, jakarta timur pekerjaan pekerja pertamina sebagai nnn52 20002000000n0n0 nnn. . pemohon vii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober dan januari memberi kuasa kepada janes sihaloho, s.h., b.p. beni dirty sinaga, s.h., arif suherman, s.h., decline situmorang, s.h., dan anton febrian, s.h., kesemuanya adalah para advokat asisten advokat, pada kantor sihaloho aim law offices, serta memilih domisili hukum jalan kalibata selatmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa keputusan direktur pt. pertamina persero) tersebut atas merupakan keputusan pejabat tata usaha negara: bahwa walaupun secara faktanya telah banyak yurisprudensi mengenai keputusan direktur badan usaha milik negara adalah pejabat tata usaha negara, tetapi negara indonesia tidak menganut sistem hukum anglo saxon, yang artinya yurisprudensi tersebut bisa saja tidak diikuti oleh seorang hakim, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, jelas frasa pejabat tata usaha negerrugian kepada para pemohon yang merupakan para pekerja pt. pertamina, bahwa berdasarkan uraian atas, jelas bahwa frasa pejabat tata usaha negeramulti tafsir dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehinggoleh direktur badan usaha milik negara bumn). il. bahwa sepanjang fraskhususnya mengenai kepasti orang atau badan hukum merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idorang atau badan hukum pratayang merasa kepentingannya dirugikan". bahwa mengenai pengertian orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan"haruslah diartikan secara luas, tidak terbatas pada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, tetapi meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan dalam hal ini serikat pekerja yang merasa kepentingannya dirugikan juga, karena setiap pekerja banyak yang tergabung dalam serikat pekerja yang mana pendirian serikat pekerja juga bertujuan sebagaimana dimaksud dalambahwa tujuan serikat pekerjamenimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan tidak adanya merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kepastian diakuinya serikat pekerja mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara yang merugikan anggotanya. bahwa apabila, akan berpotensi menghambat tujuan serikat pekerja serikat buruh sebagaimana tujuan terbentuknya serikat pekerja serikat buruh yang telah diatur dalam undang undang. iii. bahwsepanjang frasa bertentangan dengan undang undang dasar khususnya mengenai perlakuan yang sama hadapbahwa frasa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan selama ini dalam praktek lebih cenderung diartikan sebagai pihak yang dirugikan langsung oleh objek tata usaha negarabaik orang maupun badan hukum perdata itu dapat berkedudukan sebagai alamat yang dituju secara langsung oleh keputusan tun yang digugat maupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan keluarnya suatu keputusan tun yang ditujukan kepada orang lain bahwa dalam perkembangannya dalam pengadilan tata usaha negara frase orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut atas telah mengalami perkembangan dengan diakuinya pihak ketiga sebagai pihak penguat, seperti organisasi lingkungan hidup dan organisasi perlindungan konsumen dan organisasi bidang kehutanan. bahwa diakuinya organisasi lingkungan untuk melakukan hak gugat organisasi lingkungan hidup tidak terlepas dari adanya pengaturyang menyatakan2 (dua) tahun . bahwa selain diakuinya hak gugat bagi organisasi lingkungan terdapat juga hak gugat untuk organisasi konsumen sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pelindungan konsumen yang menyatakan, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: kelompok konsumenu'bahkan kerugian materi yang besar dan atau korban(l) huruf diatur dengan peraturan pemerintah. bahwa kemudian, selain kedua organisasi tersebut diatas yang diberikan hak gugat, masih ada lagi organisasi lain yang diberikan hak gugat yaitu organisasi bidang kehutanan.yang menyatakan,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idcc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. bahwa ketiga organisasi tersebut organisasi lingkungan, organisasi konsumen, organisasi bidang kehutanan) telah diakui oleh undang undang mempunyai hak gugat melalui prosedur gugatan legal standing yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan upaya hukum yang merupakan salah satu bentuk tujuan didirikannya organisasi tersebut. bahwa organisasi atau badan hukum perdata lain selain organisasi lingkungan, organisasi konsumen, organisasi bidang kehutanan seringkali masih tolak sebagai pihak penggugat dalam memperjuangkan tujuan organisasi atau anggota anggotanya, hal tersebut disebabkan karena frase orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan masih diartikan secara sempit. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja telah diatur tujuan pendirian serikat pekerja. bahwa dalam disebutkandalam undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja yang merupakan dasar atau mandat pembentukan organisasi bidang pekerja buruh tidak memberikan mandat atau amanah kepada organisasi sebagai pihak ketiga yang merasa merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kepentingannya dirugikan dalam memperjuangkan pekerja buruh yang menjadi anggotanya, bahwa berdasarkan hal tersebut, telah menimbulkan makna adanya perlakuan yang tidak sama antara organisasi lingkungan, organisasi konsumen, organisasi bidang kehutanan dengan organisasi serikat pekerja yang masing masing dibuat dibentuk berdasarkan mandat atau amanah undang undang, sehingga organisasi serikat pekerja berpotensi akan terhalangi untuk memenuhi tujuannya dalam rangka membela hak hak anggotanya, oleh karena itu prinsip perlakuan yang sama hadapan hukum akan melanggar. bahwa oleh karenanya pemohon merupakan serikat pekerja, oleh karena itu ketika ada suatu kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pihak tertentu yang merugikan pekerja serikat pekerja maka organisasi serikat pekerja sebagai wadah bagi pekerja yang juga merupakan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan atas suatu kebijakan tersebut tidak bisa melakukan upaya hukum (hak gugat organisasi), hal tersebut berbeda dengan organisasi lingkungan, organisasi konsumen, organisasi bidang kehutanan yang diberi ruang untuk melakukan upaya hukum (hak gugat organisasi) sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga dengan kata lain ada perlakuan yang tidak sama dalam memperlakukan organisasi yang nyata nyata dibentuk sesuai dengan undang undang, bahwa untuk menjamin perlakuan sama depan hukum bagi organisasi organisasi dalam memperjuangkan anggotanya maupun dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian organisasi masing masing, makaharuslah diartikan secara luas dalam rangka penegakan hukum negera ini, bahwa apabila frasa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dalam ketentuartikanmaka berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak sama dalam rangka perjuangan organisasi serikat buruh, kesimpulan bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum:. luas termasuk keputusan direktur badan usaha milik negara bumn).rdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do ,termasuk keputusan direktur badan usaha milik negara bumn):untuk mendunatema hubungi kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi republik ink cai merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusiadilan tata usaha negara bukti fotokopi berita online yang berjudul perkara bank sumut, hakim ptun medan bakal diperiksa bukti fotokopi berita online yang berjudul pengusaha kalahkan dirut kbn ptun bukti fotokopi surat keputusan serikat pekerja pertamina seluruh indonesia spasi) jakarta nomor pts p spasi i11 tanggal maret tentang susunan pengurus spasi jakarta periode bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon sampai dengan pemohon vii bukti fotokopi anggaran dasar serikat pekerja pertamina seluruh indonesia spasi) bukti fotokopi tanda bukti pencatatan suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta pusat dengan nomor i p tanggal februari bukti fotokopi formulir isian data serikat pekerja pertamina seluruh indonesia bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor g.tun ptun.jk1 pada tanggal januari kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima dalam persidanganterdiri atas ir. otto geo biwara purba dan iman yang secara berturut turut adalah presiden dan sekretaris umum serikat pekerja pertamina seluruh indonesia spasi), bertindak untuk dan atas nama spasi, sebuah badan hukum yang tercatat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta pusat dengan nomor bertanggal februari sesuai dengan ketentuan anggaran dasar spasi, tujuan organisasi ini adalahmenurut pemohon undang undang nomor tahun telah menghambat tujuan pendirian organisasi tersebut utamanya dalam rangkamahkamah telah berkali kali menerima kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam kualifikasi seperti pemohon dalam permohonan guo sepanjang norma undang undang yang dimohonkan pengujian memiliki relevansi dengan tujuan organisasi yang diwakili oleh pemohon. dalam hubungannya dengan permohonan guo, relevansi demikian tampak sangat jelas sehingga, menurut mahkamah, pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) bertindak sebagai pemohon dalam permohonan guo, namun demikian, mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa penerimaan kedudukan hukum (legal standing) pemohon adalah sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sebagaimana dimaksud penjelasan huruf mk, bukan dalam kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana didalilkan pemohon, sebab pemohon tidak menunjukkan bukti terdaftar sebagai badan hukum melainkan hanya bukti tercatat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta pusat (vide bukti penegasan demikian diperlukan selain demi kepastian hukum juga demi kepentingan pemohon sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya untuk merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id mencapai tujuan organisasi sebagaimana disebutkan dalam ad art pemohon spasi): i3. menimbang bahwa pemohon sampai dengan pemohon vii (selanjutnya disebut para pemohon ii), yang seluruhnya menyatakan diri sebagai pekerja pertamina, menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara indonesia. para pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya angka peran karena menurut ketentuan guo keputusan direktur badan usaha milik negara tidak termasuk dalam pengertian tindakan pejabat tata usaha negara, sehingga para pemohon terhalang dalam memperjuangkan haknya apabila ada keputusan direktur bumn yang merugikan para pekerja seperti halnya para pemohon ii. menurut para pemohon ii, ketentuan guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pemohon ii: oleh karena mahkamah telah menerima kedudukan hukum spasi pemohon dalam permohonan guo dalam kualifikasi sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sementara para pemohon adalah anggota spasi, maka pertimbangan mahkamah dalam menerima kedudukan hukum pemohon mutasi mutans berlaku terhadap para pemohon ii, sehingga para pemohon pun memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan guo: i3. menimbang oleh karena baik pemohon maupun para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan guo (yang untuk seterusnya dalam putusan ini disebut sebagai para pemohon), maka mahkamah selanjutnya akan memeriksa pokok permohonan, pokok permohonan i3. menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas angka dan peran terhadap uud adapun rumusan norma angka dan peran dimaksud masing masing berbunyi sebagai berikut: angkasarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idi3. menimbang bahwa oleh karena menurut mahkamah permohonan para pemohon telah jelas sehingga dengan berdasar pada ketentuan mahkamah tidak lagi memandang perlu untuk mendengar keterangan pembentuk undang undang dewan perwakilan rakyat dan presiden) maupun lembaga negara atau pihak pihak lain: i3.10j menimbang bahwa dalam dalilnya mengenai pertentangan angka dan peran terhadap uud para pemohon mendasarkan pada argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa frasa pejabat tata usaha negara dalam angka peran dalam penerapannya telah menimbulkan mutltitafsir pengadilan tata usaha negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwa pt. pertamina (persero) adalah melalui kementerian negara badan usaha milik negara bumn), bahwa bumn merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang mempunyai peran penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, bahwa direktur pt. pertamina (persero) diangkat oleh menteri negara bumn, bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana disebutkan pada huruf b), huruf c), dan huruf atas, para pemohon berpendapat direktur p.t. pertamina (persero) adalah pejabat tata usaha negara dan karenanya keputusan yang dibuatnya adalah keputusan pejabat tata usaha negara, bahwa berkenaan dengan peran, para pemohon menganggap ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai frasa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang terdapat merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dalam ketentuan itu. dalam praktik, hal itu cenderung diartikan sebagai pihak yang dirugikan langsung, bahwa menurut para pemohon, frasa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan mestinya ditafsirkan secara luas, tidak terbatas pada orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan melainkan meliputi pula pihak ketiga sebagaimana halnya para pemohon, bahwa dengan mengutip satu literatur dan perkembangan yang terjadi bidang hukum lingkungan, perlindungan konsumen, dan kehutanan, para pemohon menganggap telah diperlakukan tidak sama hadapan hukum jika dibandingkan dengan organisasi organisasi bidang lingkungan, perlindungan konsumen, dan kehutanan yang diberikan standing untuk mengajukan gugatan: bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan pada huruf f), huruf g), dan huruf atas, menurut para pemohon, peran adalah bertentangan dengan uud sepanjangtersebut tidak diartikan: i3. menimbang, setelah mempelajari secara saksama seluruh argumentasi yang melandasi dalil dalil para pemohon, mahkamah berpendapat: bahwa secara umum, sebagaimana dapat dibaca dalam keseluruhan argumentasi para pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya persoalan pokok yang diajukan oleh para pemohon yang bertolak dari peristiwa empirik, dalam hal ini putusan pengadilan tata usaha negara: bahwa sepanjang berkenaan dengan angka peran, guo adalah norma yang merupakan bagian dari ketentuan umum dalam undang undang yang memberikan pengertian tertentu terhadap suatu istilah yang digunakan dalam undang undang yang bersangkutan. dalam konteks permohonan guo, angka peran memberikan pengertian hukum tentang apa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara . jika ditambahkan frasa sebagaimana dikehendaki para pemohon, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id yaitu dengan memasukkan secara implisit pejabat bumn dalamnya, norma itu akan keluar dari fungsinya sebagai norma yang bersifat umum sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh dalam pertimbangan pada angka bawah ini, bahwa konsep atau pengertian tentang badan atau pejabat tata usaha negara selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang makin kompleks, sebagaimana terlihat dari dinasnya perkembangan bidang hukum mengatur masalah itu, yakni hukum administrasi atau tata usaha negara. keadaan demikian terjadi baik negara negara common law maupun civil law. oleh karena itu, persoalan luas ruang lingkup pengertian badan atau pejabat tata usaha negara bukanlah ditentukan oleh dan dibatasi dalam konstitusi melainkan oleh dan dalam politik hukum pembentuk undang undang (khususnya negara negara civil law) atau putusan pengadilan (khususnya negara negara common law), belum lagi jika mempertimbangkan tatanan global yang telah membuat bangsa bangsa dunia tak mungkin untuk tidak saling bergantung satu dengan yang lain. salah satu dampak signifikan dari intensitas interdependensi atau kesalingtergantungan antarbangsa itu, salah satunya yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum administrasi atau tata usaha negara tingkat nasional, adalah berkembangnya apa yang dinamakan rejim regulator global atau rejim regulator internasional (international regulatory regimes), yaitu: rejim regulator internasional formal (formal international regulatory regimes) yang diciptakan oleh berbagai perjanjian internasional, ii. jaringan regulator internasional (international regulatory networks) yang diciptakan oleh pejabat pejabat regulator nasional yang bertanggung jawab atau membidangi suatu bidang pengaturan tertentu tingkat nasional atau domestik mana mereka melakukan pertemuan pertemuan informal guna mengkoordinasikan kebijakan kebijakan atau tindakan tindakan penegakan dalam bidang bidang tertentu, sehingga negara asal dari para pejabat itu secara tidak langsung menjadi terikat dengan kesepakatan kesepakatan bersama yang mereka ambil meskipun negara negara asal pejabat yang bersangkutan secara formal tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional tertentu. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kedua hal atas pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum administrasi atau tata usaha negara, termasuk dalamnya berpengaruh terhadap pengertian badan atau pejabat tata usaha negara. bahwa ciri keputusan badan atau pejabat tata usaha negara adalaholeh karena itu, jika terjadi gugatan maka gugatan itu adalah gugatan oleh individu, cast bisa perseorangan ataupun badan hukum perdata, terhadap pejabat atau badan tata usaha negara yang membuat keputusan itu sebab individu inilah yang secara konkrit terkena akibat hukum dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final itu. bahkan, dalam sengketa tata usaha negara, selain persoalan siapa yang dapat menggugat , persoalan dengan alasan apa gugatan dapat diajukan pun telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam undang undang guo, yaitusementara itu, secara doktrin, telah diterima pendapat bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku mencakup pengertianatau formal, bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat materiil atau substansial: dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. bahwa, keadaan sebagaimana diuraikan pada angka atas sudah merupakan praktik yang berlaku umum, khususnya negara negara civil law, misalnya perancis dan belanda. kedua negara ini, terdapat ketentuan yang secara esensial serupa dengan yang berlaku indonesia, baik mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan maupun alasannya. perancis, alasan untuk menggugat itu dibedakan menjadi dua, yaitu external legality dan internal legality. external legality secara umum diartikan bahwa merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id keputusan itu tidak berdasar hukum, baik karena pembuat keputusan itu tidak memiliki kewenangan (income pence) maupun karena tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam pembuatan keputusan itu (vice forme). vice forme, samping mencakup persyaratan prosedural yang dimuat dalam undang undang, juga mencakup prinsip prinsip umum prosedur yang berlaku terhadap semua keputusan tata usaha negara yang berfokus sekitar gagasan tentang hak atas dengar pendapat" (droit defense). adapun yang tergolong dalam alasan internal legality adalah alasan yang berkenaan dengan cacat substansi dari suatu keputusan yang meliputi: detournement pouvoir (penyalahgunaan wewenang), yakni jika keputusan sengaja dibuat bukan untuk keuntungan atau kepentingan publik melainkan untuk melayani tujuan tujuan pribadi pembuat keputusan atau untuk melayani kepentingan kepentingan pejabat publik pembuat keputusan itu dengan cara yang tidak semestinya: violation ioi, kesalahan menerapkan hukum bukan karena kesengajaan tetapi karena kekeliruan atau semacam antusiasme yang salah tempat (displaced enthusiasm). dalam perkembangannya, dalam beberapa kasus, violation loi tersebut juga terjadi karena pelanggaran hak hak breach rights) atau pelanggaran prinsip prinsip hukum yang bersifat mendasar (fundamental principles law). namun, dalam praktik perancis, ada tindakan atau keputusan tertentu pemerintah yang tidak boleh dinilai oleh pengadilan karena pentingnya, atau justru karena relatif tidak penting, sehingga tidak tepat menjadi objek pemeriksaan pengadilan, yaitu hal hal yang digolongkan dalam actes gouvernement (acts state, perbuatan negara) dan mesures d'orde interne (internal regulation, peraturan internal). sementara belanda, secara umum, alasan alasan untuk menggugat keputusan eksekutif mencakup: keputusan itu bertentangan dengan suatu ketentuan yang mengikat umum: dalam mengeluarkan perintah, eksekutif secara jelas menggunakan kekuasaannya untuk tujuan tujuan lain luar maksud pemberian kekuasaan itu, dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat, secara rasional eksekutif seharusnya tidak sampai pada keputusan itu: merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id eksekutif sedemikian rupa telah bertindak bertentangan dengan suatu asas yang secara umum diterima sebagai asas pemerintahan yang baik, baik asas asas formal maupun asas asas substantif. i3. menimbang, berdasarkan seluruh uraiandan suhartono, masing masing sebagai anggota, pada hari senin, tanggal sembilanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddalam".merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bulan novttd. maria farida indrawi menahan m.p sitompulkedudukan hukumdalam sebagaimana diatur dalam undang undang dasar tahunimerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id atas dasar kepentingan organisasi d lingkungan badan usaha milik negara:ketenagakerjaan, dan keadilan untuk para pekerja, mana hal tersebut tercermin dalam ad art dan aktifd art, adapun pemohon adalah sebagai berikut: serikat pekerja pertamina seluruh indonesia spasi) bahwa pemohon tercatat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta pusat dengan nomor i p ! tertanggal februari bahwa dalam ad art, mengenai tujuan organisasi ini adalah: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id organisasi ini didirikanbahwa keberadaelah menghambat tujuan pendirian organisasi tersebut utamanya dalam rangka organisasikarena hak gugat tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan ataupun tujuan dari pendirian organisasi tersebut, oleh karena itu pemohon tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan tidak sama depan hukum dan ketidakpastian hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut pemohon berkepentingan untuk melakukan uji materiil tersebut mahkamah konstitusi: pemohon perseorangan bahwa pemohon sampai dengan pemohon vii merupakan pemohon perseorangan dan bekerja pt. pertamina (persero) yang merupakan badan usaha milik negara bumn), bahwa pemberlaktidakpastian hukum terhadap perjuangan para pemohon dalam memperjuangkan putusan direktur badan usaha milik negara yang diduga keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi pekerja lingkungan badan usaha milik negara, oleh karena itu pemohon sampai dengan pemohon vii berkepentingan melakukan uji materiil tersebut mahkamah konstitusi, fakta hukum bahwa tanggal desember pemerintah telah mengesahkan rancangan undang undang tentang peradilan tata usaha negara merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat oomahkamahkonsiti go id menjadiselanjutnya pada tanggal maret pemerintah mengubahkemudianitu angka terdapat frasa pejabat tata usaha negara": bahwa dalam penerapannya frasa pejabat tata usaha negara" tersebut telah menimbulkan multi tafsir oleh penegak hukum dalam hal ini pengadilan tata usaha negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwa selain itu" merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwadirektur badan usaha milik negara bumnundang berlaku bahwa selanjutnyat. pertamina (persero) merupakan, melalui kementerian negara badan usaha milik negara bumn) selaku kuasa pemegang saham: bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa badan usaha milik negara bukan pejabat pejabat tata usaha negara, namun ada juga yang menyatakan bahwa pejabat badan usaha milik negara merupakan pejabat tata usaha negara yang terlihat dalam putusan nomor g.tun ptun jkt"apa saja dan" siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan", bahwa dengan demikian ukuran untuk disebut badan atau jabatan tun adalah siapa saja yang berdasarerlaku melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga selain instansi atau jajaran pemerintah dibawah presiden, instansi lain dapat dianggap berkedudukan sebagai badan jabatan tun apabila melakukan urusan pemerintahan seperti bumn, bumi, universitas, rumah sakit dan lain lain:sehingga dengan fakta tersebut badan usaha milik negara melakukan urusan pemerintahan dibidang perekonomian nasional, oleh karena itu para pemohon sependapat dengan pihak yang berpendapat direktur bumn sebagai pejabat tata usaha negara, bahwa direktur pt. pertamina (persero) diangkat oleh menteri badan usaha milik negara bumn), sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh direktur pt. pertamina (persero) merupakan salah bentuk produk keputusan pejabat tata usaha negara: bahwa dengan pada dasarnya penerapan angka undang undang guo sepanjang frasa pejabat tata usaha negara telah menimbulkan multi tafsir oleh hakim pengadilan tata usaha negara dalam rangka penegakan hukum: bahwa adapun fakta frasa pejabat tata usaha negara telah menimbulkan multi tafsir dibuktikan dengan adanya gugatan pengadilan tata usaha negara yang diajukan oleh federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp) terhadap surat keputusan direktur pt. pertamina (persero) nomor c00000 s tertanggal juli dan surat keputusan direktur pt. pertamina (persero) nomor c00000 s tertanggal september bahwa gugatan yang diajukan oleh federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp) terhadap surat keputusan pt. pertamina (persero) tersebut diatas, pada pengadilan tata usaha negara pada tingkat pertama majelis hakim mengabulkan gugatan federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp) dengan dasarimo puji wagon warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: purworejo, juni tempat tinggal washington sebagai iii. pemohon nama deyantono kok young warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: surabaya, desember tempat tinggal taiwan sebagai . pemohon ii: nama alamsyah abdul manan warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: medan, februari tempat tinggal georgia, usa sebagai pemohon iii: nama nira pages warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: jakarta, september tempat tinggal rock fenway, toronto, m2j 4n3 sebagai pemohon iv, nama fifa manan warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: jakarta, februari tempat tinggal usa sebagai ll. pemohon nama benny damayanti ballon warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: surabaya, januari tempat tinggal san francisco sebagai s2. pemohon vi, nama duta margin umar warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: pariaman, agustus tempat tinggal washington sebagai ll. pemohon vii, nama rudy octavia sihombing warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: medan, oktober tempat tinggal taiwan sebagai ll. pemohon viii: nama muhamad arif warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: jakarta, juni tempat tinggal washington sebagai . pemohon ix, nama rizki nugraha hakim pena warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: jakarta, juli tempat tinggal latar sebagai pemohon nama syamsiah had warga negara indonesia bahwa adanya diskriminasi perlakuan dalam penyampaian aspirasi dan kepentingan lembaga legislatif secara faktual dan potensial telah merugikan pemenuhan hak hak konstitusional para pemohon. sebagai contoh, dalam realitas konstitusionalnya selama ini tidak ada yang secara khusus memperjuangkan dan memastikan hak hak konstitusional para pemohon dan warga negara indonesia luar negeri lainnya, untuk mendapatkan hak hak sebagaimana dijamin dan hak atas pelayanan, jaminan sosial dan kepemilikan bagi para pemohon dan warga negara indonesia luar negeri lainnya tidak menjadi persoalan yang mendapat perhatian khusus dari anggota dpr dari dapil jakarta:nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd, yang telah mengakibatkan kerugian hak hak konstitusional pada para pemohon: alasan alasan permohonan ruang lingkup yang diuji . pertentangan dengan prinsip dan persamaan hak warga negara dalam kedudukannya untuk diwakili dalam pemerintahan, bahwa kesamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam uud tidak membedakan apakah diberlakukan terhadap wni yang berdomisili dalam atau luar negeri. ketentuan uud menyiratkan bahwa kesamaan kedudukan dalam pemerintah berlaku bagi setiap dan seluruh warga negara indonesia yang tidak dibedakan dalam sekat wilayah dan tempat tinggalnya. baik mereka yang berada dalam maupun luar negeri memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan, bahwa kedudukan yang sama dalam pemerintahan kemudian diwujudkan salah satunya dengan hakuntuk memilih maupun dipilih. konteks hak untuk memilih, warga negara indonesia yang berada luar negeri juga telah diberikan hak yang sama sebagai warga negara indonesia untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, khusus pemilihan anggota dpr dan presiden dan wakil presiden, bahwa penegasan yang ada dalam kedua konstitusi atas jelas menghendaki adanya kesetaraan dan persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk terlibat dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan juga untuk diwakili dalam pemerintahan, termasuk warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri, bahwa prinsip persamaan dan kesetaraan sebagai warga negara untuk diwakili dalam pemerintahan salah satunya terimplementasikan dengan persamaan dan kesetaraan hak dalam pemilihan umum, dengan kesempatan untuk memilih calon anggota legislatif yang secara langsung mewakili suara dan kepentingan warga negara sebagai pemilih: bahwa para pemohon yang berdomisili luar negeri wni luar negeri) menganggap hak haknya sebagai warga negara adalah sama dengan warga negara indonesia yang berdomisili seluruh wilayah indonesia. para pemohon memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara indonesia lainnya dalam pemerintahan, juga memiliki hak yang sama untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan negara republik indonesia, bahwa konsekuensi dari hak untuk memilih adalah keterwakilan secara adil dalam pemerintahan khususnya oleh wakil rakyat dpr ri. namun kesamaan kedudukan dan hak untuk diwakili dalam lembaga perwakilan rakyat itu tidak tercermin dengan baik dalam pembentukan daerah pemilihan yang diatur dalam nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, sebagaimana diatur oleh dan undang undang guo, bahwa ketentuan undang undang guopinsi atau kabupaten kota sebagaimana disebutkan dalam tersebut, bahwa daerah pemilihan bagi warga negara indonesia yang berada luar negeri dianggap sebagai bagian dari provinsi dki jakarta dan masuk dalam daerah pemilih dki jakarta, yang melingkupi kota jakarta pusat, kota jakarta selatan dan luar negeri. demikian sebagaimana tercantum dalam poin lampiran nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, bahwa lampiran tersebut secara tegas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan daerah pemilihan. bagaimana mungkin warga negara indonesia yang berada luar negeri dapat serta merta dianggap sebagai bagian dari penduduk dki jakarta, padahal dalam faktanya warga negara indonesia yang berada luar negeri ini berasal dari daerah yang berbeda beda, bahwa kebijakan yang menempatkan pemilih luar negeri sebagai bagain dari pemilih dapil jakarta secara terang terangan telah merusak makna perwakilan individu rakyat prinsipal pemilik suara dalam keterwakilannya dpr, kerena menempatkan pemilih luar negeri yang mayoritas bukan penduduk jakarta, menjadi bagian dari perwakilan wilayah jakarta. bahwa mengingat keterwakilan dalam dpr merupakan keterwakilan rakyat, keterwakilan kepentingan rakyat dan keterwakilan politik bagi rakyat maka sudah semestinya terdapat keterwakilan sendiri bagi warga negara indonesia yang berada luar negeri dan tidak disamakan kepentingannya dengan warga negara indonesia yang berdomisili wilayah provinsi dki jakarta: bahwa yang menyatukan warga negara indonesia luar negeri adalah kepentingan politik yang harus diwakili tersendiri, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa wni yang berada luar negeri tersebar dalam beberapa negara. sebab yang dibutuhkan adalah keterwakilan kepentingan dan politik sebagai warga negara yang berada luar negeri yang memerlukan perhatian, perlakuan dan perlindungan secara khusus dari wakil wakil rakyat dpr ri, dengan demikian terang sudah, kepentingan warga negara indonesia yang berada diluar negeri mesti mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus agar kepentingannya terwakili. meletakkan kepentingan bersamaan dengan warga provinsi dki jakarta adalah hal yang salah mengingat kepentingan politik dan kebutuhan atas keterwakilan bagi mereka yang berada luar negeri jelas berbeda, bahwa keberadaan dapil luar negeri juga sejalan dengan mandat daritahun yang telah diratifikasi oleh indonesia pada tahun melalui nomor tahun dalam ketentuan konvensi tersebut ditegaskan bahwa:, negara negara pihak wajib, jika perlu dan sesuai dengan ketentuan hukum, memfasilitasi pelaksanaan hak hak ini. bahwa ketiadaan daerah pemilihan khusus luar negeri telah mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih luar negeri. ada kecenderungan terus menurunnya partisipasi pemilih luar negeri dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. hal ini salah satunya diakui para pemohon maupun warga negara indonesia yang berada luar negeri lainnya, sebagai akibat kekecewaan mereka atas ketiadaan daerah pemilihan khusus luar negeri, yang dapat menjadi saluran untuk memperjuangkan kepentingan mereka: menghambat kesempatan dalam pelaksanaan hak untuk secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara bahwaini memberi penegasan bahwa setiap warga negara indonesia mana pun beradawarga negara indonesia yang berada luar negeri sudah pasti memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi negara, hal ini sebagaimana negara negara dunia ketiga lainnya, yang banyak menggantungkan pada remitansi atau dana yang dibawa masuk para pekerja migran dalam negeri, yang banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, bahwa menurut data resmi yang dirilis oleh bnp2tki, remitansi dari para tenaga kerja indonesia luar negeri pada tahun mencapai triliun rupiah dan meningkat pada tahun menjadi triliun rupiah, bahwa terus meningkatnya remitansi dari pekerja migran indonesia luar negeri ini juga bisa dilihat dari lonjakannya yang sangat signifikan dari tahun tahun. tahun misalnya, remitansi yang diterima dari pekerja migran, baru sebesar us$ miliar dan melonjak menjadi us$ pada tahun bahwa data data mengenai remitansi tersebut membuktikan terus meningkatnya sumbangan warga negara indonesia luar negeri khususnya para tki terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun tahun: bahwa besarnya posisi warga negara indonesia luar dalam partisipasinya dalam pembangunan negara, senjatanya tidak dibarengi dengan perlindungan dan perjuangan kepentingan mereka secara memadai dpr, yang salah satunya diakibatkan oleh ketiadaan dapil khusus luar negeri tersebut: bahwa ketiadaan dapil khusus luar negeri sebagaimana diatur dan undang undang guo telah menjadi ganjalan dan penghambat bagi warga negara indonesia luar negeri untuk secara aktif berpartisipasi menggunakan hak kolektif mereka guna membangun masyarakat, bangsa dan negara indonesia, akibat tidak adanya saluran yang khusus bisa menjadi ruang partisipasi dan perjuangan kepentingan mereka, bahwa dalam konteks pengambilan kebijakan negara misalnya, baik dalam level konseptual maupun yang sangat teknis, keberadaan warga negara indonesia luar negeri, yang tersebar beragam negara, seharusnya bisa digunakan oleh para pembentuk undang undang atau pengambil kebijakan lainnya, jika menghendaki suatu studi yang sifatnya komparasi, tanpa harus secara langsung mendatangi negara dimaksud, tetapi cukup meminta masukan dari para warga negara indonesia yang berada sana. hal ini sebagai perwujudan dari ketentuan uud pentingnya daerah pemilihan luar negerialokasi kursi secara proporsional tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kuota dengan varian divisor font dan divisor webster, bahwa ketentuan undang undang guo, yang selanjutnya merumuskan dengan detail dalam: bahwa lampiran dimaksudsebagaimana disebutkan dalam undang undang guo, bahwa pada faktanya dengan metode penentuan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam undang undang guo telah memunculkan kondisi dimana beberapa provinsi mengalami over representationation (jumlah kursi kurang dari yang seharusnya), bahwa sudah selayaknya warga negara indonesia yang berada luar negeri memiliki daerah pemilihan tersendiri yang terpisah dari wilayah dki jakarta. hal ini mengingat besarnya jumlah warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri, bahwa menurut data yang diserahkan oleh menteri luar negeri kepada ketua komisi pemilihan umum kpu), pada desember lalu, jumlah wni luar negeri saat ini adalah jumlah ini yang tercatat perwakilan republik indonesia luar negeri, baik kbri, kjri, kdei, mau pun kri. data juta ini adalah data resmi. data tak resmi, bisa lebih besar lagi, karena sebagian wni luar negeri tak melapor kantor perwakilan luar negeri. jika digabungkan, jumlah yang terdaftar dan tak terdaftar ini, konon bisa mencapai tujuh sampai delapan juta jiwa, bahwa jumlah warga negara indonesia yang berada luar negeri cukup besar bahkan lebih besar dari penduduk kota jakarta pusat yang mencapai orang dan penduduk kota jakarta selatan yang sebesar orang. kontribusi jumlah penduduk yang cukup besar ini berbanding terbalik dengan keterwakilan dan perhatian anggota dpr yang berada dapil dki jakarta, bahwa keterwakilan wni luar negeri dengan menggunakan dapil jakarta sangat tidak efektif yang dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: konstituensi wni luar negeri cukup besar karena itu sudah selayaknya dibentuk satu dapil khusus untuk mewakili wni yang tinggal luar negeri. selama ini terjadi voters disenfranchisement karena keterwakilan konstituen wni luar negeri yang besar tidak ada dpr ri. para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili dapil dki jakarta tidak terlihat mewakili wni luar negeri. wakil rakyat yang mewakili dapil dki jakarta lebih terlihat sebagai wakil dari provinsi dki jakarta dibanding wni yang berada luar negeri. sebagai bukti, wakil rakyat dari dapil dki jakarta tidak pernah mengadakan temu konstituensi kepada para pemohon yang berada luar negeri, dan tidak pernah menyuarakan isu isu penting yang relevan dengan kepentingan wni luar negeri. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut maka jelas bahwa keterwakilan bagi wni luar negeri dengan menggunakan dapil jakarta sangat tidak efektif karena itu perlu dibentuk satu dapil luar negeri, bahwa ketidakefektifan keterwakilan ini depan dapat menimbulkan sikap apolitis wni luar negeri. voters turnout atau jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tempat tempat pemungutan suara luar negeri selama ini tergolong rendah dan ini dikarenakan tidak efektifnya keterwakilan bagi wni luar negeri. konstituen besar luar negeri merasa tidak akan berpengaruh bagi mereka jika menggunakan hak pilihnya karena tidak ada wakil mereka lembaga legislatif yang akan menjadi jalur penyampaian aspirasi mereka. tren sikap apolitis ini depan tentu harus dicegah dengan cara membentuk dapil luar negeri. jika ini dilakukan, maka wni luar negeri akan merasa their vote will really count and make difference karena ada kaitan langsung antara penggunaan hak pilih mereka dengan keterwakilan mereka, bahwa pengalaman negara lain menunjukan keberadaan daerah pemilihan khusus luar negeri bukanlah sesuatu hal yang baru. negara seperti cape verde, yang berada tengah samudera atlantik misalnya, konstitusi negara ini mengatur keberadaan tiga dapil khusus luar negeri. untuk pertama kalinya dalam pemilu tahun mereka memiliki wakil khusus dari luar negeri yang duduk majelis nasional. setiap dapil luar negeri memiliki dua orang wakil. ketiga dapil tersebut meliputi afrika, amerika, dan eropa. khusus dapil eropa, pemilihnya digabungkan untuk seluruh warga cape verde negara lain dunia, termasuk asia. sebagai perbandingan berikut beberapa negara yang memiliki daerah pemilihan khusus luar negeri berserta alokasi kursinya: nomor| negara kursi dapil luar negeri total kursi ajaran capevede kroasia ekuador |italia mozaik panama sumber: idea, voting from abroad, bahwa dalam catatan dieter nchen dan florian grote, sudah lebih dari negara yang mengalokasikan secara khusus kursi parlemen mereka untuk pemilih luar negeri (warga negara luar negeri). beberapa negara memulainya dengan alokasi khusus bagi personil militer mereka yang banyak berada luar negeri, juga pertimbangan banyaknya jumlah pekerja migran mereka, bahwa filipina, salah satu negara tetangga indonesia, yang memiliki karakteristik hampir mirip indonesia, dengan jumlah pekerja migran yang sangat besar, sejak pemilihan umum telah menyediakan keterwakilan khusus parlemen mereka untuk para pemilih luar negeri. sedikitnya terdapat juta orang filipina luar negeri, sehingga melatarbelakangi mereka untuk menciptakan the overseas absence voting law republic act ra) nomor yang disahkan pada februari bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, secara tegas bahwa dan nomor tahun khususnya lampiran point terkait dapil dki jakarta adalah bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun petit mendasarkan pada argumen argumennomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca: daerah pemilihan anggota dpr adalah provinsi, kabupaten kota, atau gabungan kabupaten kota, atau luar negeri . menyatakan ketentuan nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan uud menyatakan ketentucantumkan daerah pemilihan luar negeri sebagai daerah pemilihan yang terpisah dengan daerah pemilihan dki jakarta ipetisi dukungan pembentukan dapil luar negeridata agregat wni yang tercatat kedutaan besar seluruh dunia, para pemohon juga mengajukan (empat) ahli yang didengarkan keterangannya pada tanggal maret pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: prof. dr. saudi isra ketentuan hasil perubahan uud membuktikan telah terjadi pergeseran fundamental dari supremasi mpr menuju supremasi uud. sebagai pemegang kedaulatan, rakyat merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pemerintahan negara. agar rakyat dapat ikut memerintah secara efektif, dibutuhkan wadah yang memungkinkan bagi rakyat untuk menyatakan menyampaikan keinginan dan harapannya. lembaga dimaksud adalah lembaga perwakilan rakyat. dalam mendesain sistem pemilihan umum yang harus dilakukan adalah merancang dan menata perangkat teknis atau subsistem pemilihan umum. antara subsistem tersebut, pembagian daerah pemilihan menempati posisi cukup penting karena melalui daerah pemilihan akan dapat dinilai tingkat keterwakilan rakyat atau pemilih, serta dapat dinilai tingkat legitimasi kursi anggota lembaga perwakilan. daerah pemilihan dapat dipahami sebagai basis pemilihan dan pertanggungjawaban politik seorang wakil rakyat. konsekuensinya, pada saat sudah terpilih, seorang anggota lembaga perwakilan rakyat berada pada posisi mewakili konstituen yang ada daerah pemilihannya, yang dituntut untuk menyerap aspirasi sekaligus mempertanggungjawabkan kerja mereka lembaga perwakilan kepada rakyat daerah pemilihan masing masing. agar pembagian daerah pemilihan menjadi proposional, maka aspek representasi politik harus dijadikan sebagai pertimbangan utama. daerah pemilihan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas keterwakilan pemilih dan pemilihan anggota legislatif. legislator yang terpilih akan lebih mudah untuk fokus memperjuangkan aspirasi politik konstituen daerah pemilihannya, sedangkan bagi pemilih, keberadaan daerah pemilihan tempat dan tanggal lahir: sengkang, november tempat tinggal sydney, australia sebagai ll. pemohon xl, nama amin had warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: semarang, juli tempat tinggal sydney, australia sebagai ll. pemohon xii: nama santa imelda paulina menyala warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: jakarta, april tempat tinggal brussels, belgia sebagai x. pemohon xiii, nama ismail umar warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: padang, april tempat tinggal doha, latar sebagai ll. pemohon xiv, nama arief amiharyanto warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: palembang, maret tempat tinggal doha, latar sebagai ll. pemohon xv: nama dalian suryawinata warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: jakarta, agustus tempat tinggal den haag, belanda sebagai . pemohon xvi, nama hermansyah warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: padang panjang, juli tempat tinggal belanda sebagai ll. pemohon xvii: memudahkan mengenal siapa yang mewakili mereka, sekaligus mengontrol dan menagih janji wakil mereka lembaga perwakilan rakyat. agar aspek representasi politik dalam penentuan daerah pemilihan dapat dipenuhi, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya adalah demografi, geopolitik, sosiokultural, dan kesamaan kepentingan. pada faktor demografis, penentuan daerah pemilihan harus memperhitungkan aspek susunan, jumlah, dan perkembangan jumlah penduduk. dalam aspek geopolitik dipertimbangkan pengaruh kondisi geografis atas struktur dan kebijakan negara. aspek sosiokultural merupakan pertimbangan terkait kondisi sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. penentuan daerah pemilihan harus mencerminkan prinsip one person, one vote, and one value. penentuan daerah pemilihan sebagaimana diatur guo mengesankan bahwa penentuan daerah pemilihan hanya berbasis pada geografis, yaitu daerah pemilihan hanya daerah yang ada wilayah negara, dimana seluruh wilayah negara habis dibagi menjadi daerah pemilihan. daerah pemilihan tidak dapat dipahami hanya secara sempit sebatas faktor geografis, sebab pada hakikatnya yang dimaksud dengan wilayah kompetensi bukanlah daerahnya, melainkan objek utama kompetensi adalah suara penduduk atau pemilih suatu area yang dikonversikan sebagai daerah pemilihan. dengan pemahaman yang demikian, daerah pemilihan hanyalah sebuah formulasi untuk menentukan batas batas wilayah, pertarungan dalam pemilihan umum, dan batas batas pertanggungjawaban kepada konstituen. sehingga daerah pemilihan sangat mungkin diletakkan wilayah perebutan suara non demografis yang berada luar wilayah negara. keberadaan pemilih luar negeri, pada prinsipnya dapat menjadi daerah pemilihan sendiri dengan argumentasi sebagai berikut: dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga yang mencerminkan keterwakilan warga negara dan atau penduduk, bukan keterwakilan ruang atau wilayah. berbagai faktor dalam menentukan daerah pemilihan juga harus diperhitungkan untuk kondisi pemilih luar negeri, misalnya aspek demografi, bahwa jumlah warga negara indonesia luar negeri (berdasarkan data menteri luar negeri bertanggal desember) adalah orang. sebagai perbandingan, sumatera barat jumlah pemilih hanya sekitar juta an dari juta lebih penduduk. menempatkan pemilih luar negari dalam dapil dki jakarta ii, dari aspek geopolitik, kondisi dki jakarta tidak sama dengan kondisi dan kepentingan pemilih luar negeri. kondisi dan kebutuhan antara pemilih dki jakarta boleh jadi berbanding terbalik dengan pemilih luar negeri. agar lebih terfokus pada aspek perwakilan warga negara yang ada luar negeri, pemilih luar negeri seharusnya diletakkan dalam daerah pemilihan tersendiri. keberadaan daerah pemilihan luar negeri bukan wacana baru dalam dinamika perkembangan sistem pemilihan umum berbagai belahan dunia. negara yang memiliki daerah pemilihan luar negeri antara lain aljazair, italia, dan prancis. konvensi internasional tentang perlindungan hak hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang telah diratifikasi menjadi menyatakan dalam bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum negaranya. negara pihak wajib jika perlu sesuai dengan ketentuan hukum, memfasilitasi pelaksanaan hak hak ini. dan guo tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak atas perlakuan yang sama hadapan hukum dan pemerintahan. dr. thomas legowo dalam pemilihan umum terdapat daerah pemilihan indonesia. dalam satu sistem perwakilan politik yang berbasis perwakilan berimbang (proportional representation), daerah pemilihan terbentuk dalam satu wilayah yang luas dengan penduduk umumnya, serta pemilih khususnya, yang relatif banyak. hal ini adalah konsekuensi dari prinsip sistem perwakilan berimbang yang keniscayaan sejumlah perwakilan politik untuk setiap daerah pemilihan. dalam sistem perwakilan demokratis, setidaknya terdapat tiga isu yang mengaitkan antara anggota dpr dan aspirasi konstituen, yaitu: berkenaan dengan metode atau cara perwakilan politik menyerap dan mengolah, dan selanjutnya memperjuangkan aspirasi sebagai kebijakan kebijakan publik. il) terkait dengan substansi aspirasi rakyat yang tidak bersifat tunggal homogen. lil) efektifitas serapan aspirasi dalam kebijakan publik. cara untuk menghubungkan anggota dpr dan aspirasi konstituen secara umum dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: anggota dpr menunggu secara pasif aspirasi yang disampaikan oleh konstituen dan menerima serapan aspirasi dari partai politik induk senangnya: ii) anggota parlemen secara sendiri sendiri maupun berkelompok secara proaktif melakukan kegiatan mencari dan menjaring aspirasi yang berkembang masyarakat. beberapa hal penting dalam hubungan antara anggota dpr dengan konstituen adalah: rumah aspirasi didirikan atas kesadaran dan inisiatif anggota dpr. ii) rumah aspirasi dilihat sebagai kehadiran permanen anggota dpr daerah pemilihan, yang berarti rumah ini terbuka setiap hari untuk masyarakat, tidak hanya aktif selama reses anggota dpr. iii) rumah aspirasi pada intinya merupakan sebuah forum wadah sarana yang menjalin komunikasi timbal balik antara anggota dpr dan konstituen. iv) meskipun rumah aspirasi bersifat statis, staf rumah aspirasi bersifat aktif (jemput bola) untuk melakukan serap aspirasi. rumah aspirasi bukan hanya melakukan serap dan olah aspirasi, tetapi juga berfungsi sebagai ajang pendidikan politik bagi masyarakat. vi) rumah aspirasi memenuhi tujuannya yaitu: bagi anggota dpr sebagai sarana untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja anggota dpr kepada konstituen daerah pemilihan: dan bagi konstituen sarana untuk menyampaikan aspirasinya dan menilai kinerja anggota dpr. konstituen daerah pemilihan luar negeri mempunyai hak yang sama dengan konstituen daerah pemilihan dalam negeri untuk dapat berkomunikasi secara timbal balik dengan perwakilan politik luar negeri. nicolas teguh budi haryanto, ph. daerah pemilihan dapil)beragam karena ditentukan oleh berbagai faktor, seperti sistem pemilihan umum(kursi yang diperebutkan setiap daerah pemilihan) antara sampaistem ini hanya menguntungkan partai partai tertentu. secara sistem,semua suara pemilih untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi kursi legislatif, atau dapil jamak yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kursi yang diperebutkan, jumlah wilayah administrasi pemerintahan, maupun persebaran populasi. secara teoretis, dapil adalah masalah lokasi dan alokasi location and allocation problem). dalam konteks eksternal maupun diaspora voting, hak warga negara tidak boleh dihilangkan selama mereka masih eligible vote, yaitu selama mereka masih warga negara atau masih memegang paspor. karena secara teoretis mereka masih tercakup dalam prinsip affected interest, yaitu meskipun tinggal luar negeri tetapi masih memiliki kepentingan, ikatan finansial, dan emosional, untuk turut serta dalam kehidupan politik negara asalnya. partisipasi politik warga negara luar negeri selama iniselanjutnya suara tersebut digabunglalu. penggabungan ini tidak memiliki dasar teoretis maupun dasar karakteristik sistem pemilu perwakilan perimbangan tertentu, tetapi, yaitu: sebelum meninggalkan negaranya, dan il) membentuk diseret district, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang secara khusus mewakili mereka yang tinggal luar negeri. saat ini semakin banyak negara yang mengadopsi metode diseret district, antara lain portugal dan kroasia. penggabungan suara pemilih luar negeri dapil jakarta makin memperburuk problem sistemik pemilu indonesia. hal ini karena alasan historis dan ketakutan pergolakan daerah, sistem pemilu indonesia selalu memunculkan kondisi adanytelah membuat proporsionalitas dari sistem pemilu indonesia semakin problematik. besarnya jumlah pemilih luar negeri, yaitu mendekati pemilih, lebih dari cukup untuk mendudukkan puluhan political trustee lembaga legislatif. menurut hasil pemiludengan menggunakan angka rata rata tersebut, seharusnya suara pemilih luar negeri dapat bernilai antara hingga kursi lembaga legislatif, sementara jumlah kursi dapil jakarta hanya kursi. hal demikian berarti dapil jakarta sangat kompetitif dan underrepresentive. wahyu susilo kelompok buruh migran indonesia merupakan kelompok warga negara indonesia dengan jumlah yang paling besar diantara warga negara indonesia yang tinggal luar negeri adalah kelompok yang diabaikan dalam pemilu. padahal pemilu diharapkan merupakan sebuah proses untuk menghasilkan pemerintahan baik eksekutif dan legislatif yang lebih demokratis. karena pemerintahan dan eksekutif yang lebih demokratis akan membawa perubahan bagi kehidupan buruh migran indonesia yang selama ini situasinya sangat memprihatinkan. kontribusi (remitansi) buruh migran terhadap perekonomian negara ini pada adalah miliar, dan pada meningkat menjadi miliar, serta pada mencapai miliar. indonesia memiliki tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia, tetapi undang undang ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi buruh migran indonesia. bahkan dpr hasil pemilu sampai tahun sama sekali tidak menghasilkan undang undang yang memperbaiki kondisi kehidupan buruh migran indonesia. hal ini terjadi karena hampir semua anggota parlemen yang terpilih, baik dalam pemilu maupun pemilu yang mewakili daerah pemilihan jakarta yang wilayahnya termasuk daerah pemilihan luar negeri, sama sekali tidak mengartikulasikan kepentingan kepentingan buruh migran indonesia. migrant care melakukan pemantauan pemilu pada yang hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi buruh migran dalam pemilu semakin rendah. pada pemilu partisipasi buruh migran dalam pemilu terlihat dalam dpt sejumlah juta, dan pada pemilu dpt merosot menjadi juta. hal ini terjadi karena: proses pelaksanaan pemilu luar negeri tidak serius, dan ii) buruh migran merasa bahwa selama pemilu sampai pemilu kepentingan kepentingan mereka tidak representasi pada anggota parlemen yang merasa dipilih melalui daerah pemilihan jakarta iidan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal april yang diterima kepaniteraan mahkamah pada mei menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini (a) wilayah administrasi pemerintahan, nasional, provinsi, atau kabupaten kota, (b) jumlah penduduk: atau (c) (single member constituency), bisa (a)(b) menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif, dan karena itu.(orang) tetapi juga menyangkut daerah (ruang) (setiap provinsi dipilih empat wakil)ahunberpendapat bahwa dimasukkannya daerah pemilihan yang berasal dari luar negeri sebagai bagian dari provinsi dki dan menjadi lingkup daerah pemilihan dki jakarta pada prinsipnya sama sekali tidak mengurangi fungsi keterwakilan dari warga negara indonesia yang bertempat tinggal luar negeri, karena setiap warga negara tetap dapat menilai dan menyampaikan aspirasi melalui wakil yang mewakili daerah pemilihannya melalui berbagai sarana yang ada. bahwa konfederasi daerah asal pemilih luar negeri dan jangka waktu tinggal luar negeri menjadi pertimbangan dalam penentuan dimasukkannya daerah pemilihan yang berasal dari luar negeri oleh pembentuk undang undang (legal policy) sebagai bagian dari provinsi dki dan menjadi lingkup daerah pemilih dki jakarta ii. terhadap permohonan dalam perkara nomor puu xi pemerintah berpendapat bahwa penentuan daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd adalag sesuatu yang lazim dalam pemilu sistem proporsional. untuk konteks indonesia setelah perubahan uud hal ini juga tidak bertentangan dengan prinsip one person, one vote, one value (povo). pemerintah berpendapat bahwatahun untuk diatur dengan undang undang secara proporsional, maka legal policy terkait dengan pilihan secara nasional yang demikian tidak bertentangan dengan uud lebih lanjutmateri muatan, dan lembaga yang membentukkebijakan daerah pemilihan secara nasional dalam undang undang nomor tahun sama sekali tidak mengabaikan prinsip prinsip yang terkandung dalamdapatnama tony hampir warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: medan, september tempat tinggal taiwan sebagai pemohon xviii: nama firman mangsa simanjuntak warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: medan, juli tempat tinggal taiwan sebagai ll. pemohon xix, nama danny mandela warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: medan, november tempat tinggal california, usa sebagai pemohon xx, nama andy antoni warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: lubuk linggau, november tempat tinggal washington sebagai pemohon xxi, nama kasuma juniarni warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: palembang, juni tempat tinggal korea selatan sebagai ll. pemohon xxii, nama joko mulyono slamet warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: sragen, mei tempat tinggal korea selatan sebagai pemohon xxiii: nama charles bonar pardomuan warga negara indonesiabertanggal februari yang diterima pada tanggal maretdalam undang undpengujian atasuud terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan undang undang guo,vinsi atau kabupaten kota, sebagaimana disebutkan dalam guo, dpr ri memberikan keterangan bahwa prinsip pembagian daerah pemilihan dpr ri dalam undang undang pemilu, selalu dilakukan dengan basis wilayah, baik provinsi maupun bagian provinsi., sehingga dalam pembahasan undang undang pemilu terdahulu, salah satu alasan dapil luar negeri sulit diwujudkan adalah cakupan wilayah dapil luar negeri ada wilayah negara lain. bahwa daerah pemilihan bagi warga negara indonesia yang berada luar negeri, dianggap sebagai bagian dari provinsi dki jakarta dan masuk dalam daerah pemilih dki jakarta yang melingkupi kota jakarta pusat, kota jakarta selatan, dan luar negeri. demikian juga tercantum pada poin lampiran undang undang guo, dapat disampaikan bahwa daerah pemilihan luar negeri dimaksud dki jakarta untuk mendekatkan warga negara indonesia yang tinggal luar negeri dengan satuan wilayah indonesia. jika dibuat daerah pemilihan sendiri dan terpisah, tidak akan terintegrasi dengan satuan wilayah indonesia. selain itu, tidak semua warga negara indonesia yang tinggal luar negeri, menetap secara permanen. kemudian secara teknis memang terdapat kesulitan bagi para calon daerah pemilihan tersebut, maupun para pemilih luar negeri, terutama dalam hal kampanye dialog, meskipun disadari saat ini sudah berkembang teknologi elektronik. terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan lampiran undang undang guo ditetapkan tanpa menggunakan metode perhitungan yang jelas, untuk mendapatkan jumlah kursi setiap provinsi dan daerah pemilihan secara proporsional, berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan sistem kesetaraan. dpr memberikan keterangan bahwa dalam pembahasan undang undang ini, dipilih metode kuota, dengan varian largest remainder atau sisa suara terbanyak. hal ini dilakukan untuk lebih memberikan peluang kepada partai untuk mendapatkan kursi. metode ini digunakan pada pemilu dimana banyak partai politik yang memperoleh ruang untuk memperoleh kursi dpr dan dprd, sehingga prinsip pluralitas indonesia dapat dijaga. selain itu, pilihan atas satu metode adalah pilihan politik pembentuk undang undang karena dalam proses pembahasan dan lobi antarfraksi serta pemerintah, berbagai metode diuji kelebihan dan kekurangannya. bahwa setiap metode terdapat kelebihan dan kekurangan adalah benar, namun demikian, pembentuk undang undang memilih menggunakan metode kuota largest remainder seperti pemilu dengan alasan agar partai politik peserta pemilu memiliki peluang yang besar untuk memperoleh kursi dan diseimbangkan dengan aturan tentang ambang batas (threshold). terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa keterwakilan warga negara indonesia luar negeri dengan menggunakan daerah pemilihan jakarta sangat tidak efektif. dpr ri memberikan keterangan bahwa keterwakilan warga negara indonesia luar negeri, tidak harus dengan membentuk daerah pemilihan dan menentukan caleg sendiri. karena pada dasarnya, semua anggota dewan merupakan wakil rakyat, baik tinggal indonesia maupun yang berada luar negeri. selain itu, alasan substantif, keterwakilan dalam praktiknya parlemen akan mengacu pada pemandangan tugas, sehingga aspirasi dapat diperjuangkan oleh anggota dari daerah pemilihan mana saja, tergantung bidang kerjanya, dalam hal ini dapat diwakili oleh komisi yang ada dpr ri. kemudian dengan adanya daerah pemilihan khusus luar negeri, caleg atau anggota dewan secara teknis akan mengalami kesulitan terkait kampanye dan komunikasi dengan konstituen. kemudian alasan bahwa voters turnout rendah karena kurang terwakili, justru menjadi alasan bagi pembentuk undang undang bahwa dari pemilu pemilu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya selalu kecil, meskipun berbagai metode pemungutan suara dilakukan: mulai dari diundang tps perwakilan tetap ri, melalui surat, hingga didatangi kantong kantong warga negara indonesia, tetapi tetap saja pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak cukup signifikan. terhadap kurang efektifnya calon anggota dari daerah pemilihan dki jakarta ii, sesungguhnya akan tetap terjadi bagi calon yang secara khusus menjadi calon dari daerah pemilihan luar negeri. karena itu, pembentuk undang undang saat ini belum membentuk daerah pemilihan luar negeri, meskipun masa yang akan datang, tidak tertutup kemungkinan untuk hal itu sepanjang infrastruktur dan sarana prasarana lainnya, termasuk kesiapan calon sudah terpenuhi. selain itu, jika daerah pemilihan luar negeri diubah, maka akan terjadi kesulitan karena harus membongkar daerah pemilihan yang sudah ada, dan dapat menganggu tahapan pemilu. hal ini dengan memperhatikan prinsip berkesinambungan daerah pemilihan pemilu sebelum berdasarkan alasan alasan tersebut atas maka ketentuan dalam dan pemilu tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut, memohon agar mahkamahcast8jberdomisili luar negeri yang berkepentingan untuk diwakili melalui daerah pemilihan luar negeri. para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan hak konstitusional para pemohon dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan guo, karena tidak adanya daerah pemilihan luar negeri telah membuat kepentingan para pemohon sebagai warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri, tidak secara khusus terwakili, i3.9j menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara indonesia yang dibuktikan dengan identitas diri (vide bukti sebagai warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri. selain itu, masing masing pemohon telah berusia lebih dari (tujuh belas) tahun, sehingga telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum,keinginan para pemohon untuk diadakannya daerah pemilihan luar negeri, dikabulkan oleh mahkamahra pemohon mendalilkan dan bertentangan dengan dan uud menurut para pemohon bahwa dan atau yang dimohonkan pengujian tersebut karena tidak mengatur keberadaan daerah pemilihan luar negeri, sehingga menghalangi hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri, karena tidak secara khusus terwakili kepentingannya dewan perwakilan rakyat. seharusnya para pemohon yang tinggal luar negeridki jakarta: i3. menimbang bahwa penyelenggaraan pemilihan umum didasarkan pada ketentuan uud yang pada pokoknya mengatur mengenai asas asas pelaksanaan pemilihan umum, lembaga yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum, peserta (kontestan) pemilihan umum, dan penyelenggara pemilihan umum, sedangkan mengenai hal hal selebihnya, terutama terkait dengan sistem pemilihan umum yang meliputi penentuan daerah pemilihan, uud tidak mengatur secara tegas, melainkan mendelegasikan pengaturannya kepada pembentuk undang undang agar diatur dalam undang undang (vide uud tempat dan tanggal lahir: medan, juli tempat tinggal doha, latar sebagai pemohon xxiv, nama etta prihatin theresia warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: salatiga, juli tempat tinggal sanaa, yaman sebagai pemohon xxv, nama rosalia adywarman army warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: cairo, mei tempat tinggal jeddah, study arabia sebagai . pemohon xxvi, nama afifah adywarman army warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: jeddah, oktober tempat tinggal cairo, mesir sebagai . pemohon xxvii: nama benyamin rasyid warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: padang, juni tempat tinggal houston, usa sebagai pemohon xxviii: nama eli arti maliki warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: padang, oktober tempat tinggal jeddah, arab saudi sebagai ll. pemohon xxix, nama heri senarai hanjuang warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: purwakarta, april tempat tinggal doha, latar sebagai pemohon xxx, uud yang mengatur mengenai pemilihan umum, menunjukkan dengan tegas bahwa pemilihan umum menjadi metode yang dipergunakan untuk menentukan (memilih) wakil rakyat yang akan duduk lembaga legislatif serta menentukan (memilih) pasangan presiden dan wakil presiden. pemilihan umum secara konseptual mewajibkan adanya orang orang yang memiliki hak pilih dan orang orang yang memiliki hak untuk dipilih. berdasarkan hal tersebut, dicantumkannya pemilihan umum dalam uud secara mendasar merupakan pengakuan dan perlindungan bagi keberadaan warga negara indonesia yang memiliki hak untuk menentukan (memilih) anggota dewan perwakilan rakyat dpr) yang mewakili warga negara indonesia, serta menentukan presiden dan wakil presiden yang memimpin pemerintahan negara indonesia, bahwa pada dasarnya semua warga negara memiliki kepentingan terhadap terpilihnya orang orang yang akan menduduki jabatan sebagai anggota dpr maupun yang akan memegang kekuasaan pemerintahan, dan karenanya berhak untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum. namun demikian, secara rasional terdapat beberapa pembatasan yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa pemilihan umum yang bertujuan baik akan menghasilkan hal yang baik pula. pembatasan secara rasional tersebut, antara lain, adalah pembatasan usia pemilih, periodisasi pemilihan umum, tata cara pemilihan umum, dan lain sebagainya. pembatasan demikian bahkan mendapatkan dasar dasar konstitusionalnya dari uud yaitu yang menyatakan, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang . tentu dengan catatan bahwa pengaturan lebih lanjut pemilihan umum tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam uud terkait hal tersebut, salah satu hal yang tidak diatur oleh uud dan karenanya diserahkan pengaturannya dalam bentuk undang undang, adalah pembagian dan penentuan daerah pemilihan dapil), i3. menimbang bahwa dapil pada dasarnya adalah suatu pengelompokan pemilih dalam wilayah geografis tertentu yang bertujuan semata mata untuk memudahkan penentuan orang orang yang akan duduk dalam suatu lembaga perwakilan dalam rangka mewakili penduduk wilayah dimaksud. dengan perkataan lain, dapil dapat dipahami sebagai satuan wilayah tertentu yang mewadahi kelompok pemilih tertentu dan orang orang yang menjadi kandidat atau calon wakil rakyat bagi kelompok masyarakat tertentu dimaksud. para pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya keberadaan dapil luar negeri adalah suatu keharusan. berdasarkan keharusan tersebut, jika tidak ada dapil luar negeri maka menurut para pemohon undang undang guo harus dinyatakan inkonstitusional. terhadap dalil para pemohon dimaksud, menurut mahkamah terdapat beberapa kriteria yang secara umum dijadikan pertimbangan dalam membentuk dapil, antara lain, (i) kepadatan atau populasi penduduk dalam wilayah: (ii) bentang alam yang menjadi batas geografis, (iii) kemudahan akses dan komunikasi antara pemilih dan calon peserta pemilihan umum: (iv) keragaman kepentingan penduduk, (v) kondisi sosial, ekonomi, dan politik penduduk serta wilayah, (vi) kondisi administratif penduduk, dan (vii) sistem atau mekanisme kerja lembaga perwakilan yang anggotanya akan diisi dari hasil pemilihan umum tersebut. dari beberapa kriteria umum dimaksud, mahkamah berpendapat bahwa konsep wilayah sebenarnya semata mata untuk membingkai jumlah atau besaran penduduk warga negara indonesia yang berhak mengikuti pemilihan umum. dengan demikian, konsep wilayah dalam pembentukan dapil harus dimaknai fleksibel dalam arti wilayah dimaksud adalah wilayah imajiner, yaitu cukup apabila dapat dibayangkan bahwa dalam suatu wilayah imajiner tersebut telah terkumpul atau setidaknya dapat dikumpulkan sejumlah pemilih yang memenuhi syarat mengenai harga nilai dan jumlah kursi wakil rakyat yang hendak diperebutkan. sebagai sebuah konsep imajiner, maka wilayah daerah pemilihan dapat berupa wilayah yang secara facto serta secara jure menjadi wilayah negara kesatuan republik indonesia, namun dapat juga berada wilayah yang luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. dengan kata lain, wilayah daerah pemilihan tidak harus dibatasi oleh wilayah administratif yang berada dalam bingkai penguasaan negara kesatuan republik indonesia. i3. menimbang bahwa dalam pembentukan dapil, mahkamah menemukan beberapa cara atau teknik berbeda dalam membentuk dapil, yang masing masing cara atau teknik tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda pula. terkait hal tersebut, sebagaimana diterangkan secara tertulis oleh dpr dalam membagi dapil selalu menggunakan, . basis wilayah (baik provinsi maupun bagian provinsi),. hal demikian menjadi dasar argumen pembentuk undang undang untuk tidak mengakomodasi keberadaan pemilih luar negeri dalam suatu daerah pemilihan khusus luar negeri atau luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan tidak adanya dapil luar negeri mengakibatkan terjadinya voters disenfranchisement. selain itu dengan digabungkannya pemilih luar negeri sebagai bagian dari dapil dki jakarta, ternyata tidak menjadikan wakil rakyat yang terpilih dapil dki jakarta benar benar mewakili kepentingan para pemilih luar negeri. terhadap dalil para pemohon dimaksud mahkamah berpendapat bahwa keputusan sebagian pemilih luar negeri untuk tidak mengikuti pemungutan suara bukan semata mata diakibatkan oleh tidak adanya daerah pemilihan luar negeri. tidak cukup bukti yang dapat menguatkan dalil bahwa tidak adanya daerah pemilihan luar negeri berkorelasi langsung dengan tidak digunakannya hak pilih oleh pemilih luar negeri. dalam hal penggunaan hak pilih, menurut mahkamah, pemerintah (negara) telah melakukan upaya untuk tetap melaksanakan pemungutan suara beberapa wilayah (negara) luar indonesia, demi menjamin hak hak warga negara dalam pemilu. dalam konteks tersebut, adanya wni yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terselenggaranya pemungutan suara wilayah (luar negeri) tertentu, merupakan catatan bagi pemerintah (negara) untuk memperbaiki pelaksanaan pemungutan suara luar negeri. menurut mahkamah, dalam konteks hak dan kewajiban, wni yang berada luar negeri berhak untuk menggunakan hak pilihnya, sementara negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan hak pilih dimaksud. dapat dipahami pula bahwa adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan pemerintah (negara) tidak menyediakan sarana dan prasarana pemungutan suara semua wilayah domisili wni luar negeri, apalagi jumlah wni wilayah wilayah tertentu luar negeri relatif sedikit. namun demikian, hak pilih wni luar negeri yang wilayah tinggalnya tidak diselenggarakan pemungutan suara, masih tetap dilindungi dengan diperbolehkannya wni bersangkutan menggunakan hak pilih wilayah lain yang menyelenggarakan pemungutan suara, i3. menimbang bahwa terhadap konsep pembentukan dapil yang mengakomodasi dapil luar negeri maupun konsep pembentukan dapil yang tidak mengakomodasi dapil luar negeri, mahkamah berpendapat bahwa kedua konsep dimaksud adalah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (opened legal policy) yang tidak bertentanganerbedaan kedua konsep tersebut adalah pada status wakil rakyat yang terpilih, yaitu apakah suara pemilih luar negeri akan disalurkan kepada wakil rakyat yang mewakili kepentingan rakyat dapil dalam negeri, seperti yang diterapkan dalam undang undang guo, ataukah suara pemilih luar negeri akan disalurkan kepada wakil rakyat yang memang secara khusus mewakili kepentingan para pemilih luar negeri. pada prinsipnya semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat harus diwakili dalam lembaga perwakilan, begitu pula dengan para pemohon yang secara relatif dapat dikelompokkan sebagai warga negara indonesia yang berada luar negeri, namun mewakili semua warga negara (dalam konteks mengartikulasikan kepentingannya) dalam sebuah sistem perwakilan tentu tidak dapat dilaksanakan dengan derajat keterwakilan penuh mengingat kepentingan yang harus diwakili sangat banyak beragam, sementara jumlah wakil rakyat harus dibatasi. pembatasan jumlah wakil rakyat ini justru demi efisiensi dan efektivitas pencapaian hasil dari artikulasi kepentingan rakyat itu sendiri. hal tersebut menunjukkan pemerintahan dengan sistem perwakilan rakyat memiliki kelemahan bawaan yang secara sederhana dapat dirumuskan dengan pernyataan bahwa besaran keragaman kepentingan rakyat berbanding terbalik dengan besaran kepentingan yang dapat terwakili. meskipun demikian, tidak berarti bahwa negara (pembentuk undang undang) dapat mengabaikan upaya menyusun sistem pemilu yang representatif hanya dengan alasan bahwa tidak memungkinkan mengakomodasi semua kepentingan warga negara (rakyat). dalam kondisi yang secara rasional tidak atau belum memungkinkan dicapainya tujuan pemilu yang ideal, maka negara harus memastikan bahwa proses untuk mencapai tujuan dimaksud dilaksanakan sebaik baiknya. dengan perkataan lain, proses pembentukan lembaga perwakilan yang salah satu tahapannya adalah menentukan dapil, harus benar benar mengupayakan keterwakilan seluruh pemilih: i3. menimbang bahwa penentuan dapil pada dasarnya adalah gabungan antara pertimbangan wilayah geografis tertentu dengan keberadaan warga negara pemilih, menurut mahkamah keberadaan kedua hal tersebut harus menjadi pertimbangan pertama dalam menentukan apakah suatu dapil tertentu dapat dibentuk atau tidak. uud tidak mengatur kombinasi suatu luasan wilayah tertentu dengan sifat dan jumlah penduduk ditetapkan sebagai dapil. artinya, uud tidak pernah melarang ataupun mewajibkan dibentuknya dapil tertentu, termasuk dalamnya dapil luar negeri. hal demikian memberikan kebebasan kepada pembentuk undang undang untuk membentuk atau tidak membentuk dapil tertentu, selama mematuhi batasan batasan lain dalam uud meskipun tidak secara langsung mengatur mengenai pembentukan dapil. mahkamah berpendapat bahwa dibentuknya dapil luar negeri bukan hal yang bertentangan dengan uud dan karenanya terbuka kemungkinan untuk dibentuk. demikian pula tidak dibentuknya dapil luar negeri dalam undang undang yang dimohonkan pengujian juga bukan merupakan pelanggaran terhadap uud i3. menimbang bahwa terkait dengan representasi kepentingan, pemilih yang berada luar wilayah negara republik indonesia, baik yang menetap secara permanen maupun sementara, memiliki kepentingan yang ingin diartikulasikan melalui wakil rakyat. kepentingan pemilih yang bertempat tinggal luar negeri tidak dapat dikatakan sama dengan kepentingan pemilih yang bertempat tinggal dalam negeri, namun juga tidak dapat dikatakan benar benar berbeda yang karenanya membutuhkan wakil yang khusus mewakili dapil luar negeri. mahkamah sependapat dengan para pemohon bahwa wilayah luar negeri dengan wilayah dalam negeri adalah berbeda, namun perbedaan tersebut bukan sesuatu yang mutlak. ada atau tidak adanya perbedaan antarwilayah dimaksud tergantung dari perspektif yang dipergunakan. dalam beberapa hal perbedaan antarwilayah memang jelas, antara lain perbedaan hukum, kondisi sosial politik, dan kultural. namun demikian, untuk beberapa hal lain justru yang sebenarnya nampak adalah persamaan, terutama dalam kaitannya dengan, misalnya perlindungan tenaga kerja, administrasi kependudukan, hak pendidikan, dan lain sebagainya. masalah atau isu yang dihadapi oleh warga negara pemilih yang berada luar negeri sebenarnya secara kategoris sama dengan masalah yang terjadi dalam negeri. adanya kategori permasalahan secara teknis tersebut kemudian dijawab dengan dibentuknya alat kelengkapan dpr, terutama komisi yang membidangi tema atau isu tertentu. pembentukan komisi merupakan wahana bagi dibawanya masalah yang dihadapi oleh warga negara, termasuk para pemohon. menurut mahkamah, keragaman bidang kategori masalah yang terwujud dalam banyaknya komisi dpr telah melingkupi semua bidang yang sedang dihadapi dan atau potensial dihadapi oleh warga negara. para pemohon mengemukakan argumen bahwa para pemilih luar negeri memiliki kepentingan yang berbeda dengan para pemilih dapil dki jakarta sehingga diperlukan dapil luar negeri. menurut mahkamah argumen dimaksud tidak cukup memberikan keyakinan bagi mahkamah, karena seandainya alur argumen para pemohon diikuti, hal demikian tidak menuntaskan permasalahan mendasar yang didalilkan para pemohon. jumlah wni luar negeri memang relatif banyak, namun dengan distribusi atau persebaran yang luas (vide bukti keadaan demikian memunculkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu apakah secara geografis persebaran wni (dan kepentingan masing masing) yang demikian dapat diselesaikan dengan pembentukan satu atau beberapa dapil luar negeri. seandainya pun aspirasi, masalah, atau kepentingan para pemohon dan atau wni yang tinggal luar negeri tidak terbatas atau tidak tersuarakan dpr, menurut mahkamah hal tersebut menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, dan bukan semata mata diakibatkan oleh tidak adanya daerah pemilihan luar negeri. perbaikan terhadap komunikasi (politik) dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme komunikasi antara anggota dpr dan warga negara yang ada luar negeri. dan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menurut mahkamah bukan dalam konteks perbaikan komunikasi dan atau artikulasi kepentingan politik dimaksuddan ataunwar usman, maria farida indrawi, ahmad fadli semadi, hartono, dan arief hidnwar usman, maria farida indrawi nama rinaldi padilla warga negara indonesia tempat dan tanggal lahir: beranda, oktober tempat tinggal doha, latar sebagai . pemohon xxxi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada anggara, s.h.: ii) ibnu setyo hartono, s,h.: iii) veri junaidi, s.h., m.h.: dan iv) wahyudi djafar, s.h., yaitu advokat yang tergabung dalam tim advokasi diaspora indonesia yang berdomisili jalan tebet timur ivaahlibaca kesimpulanxxxi adalah perseorangan warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri yang berkepentingan secara langsung untuk dapat diwakili dengan hadirnya dapil luar negeri dalam rangka pemenuhan hak haknya sebagai warga negara, baik hak sipil dan politik, maupun hak hak sosial ekonomi sebagaimana ditegaskan uud bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum khususnya pemilihan umum yang diselenggarakan semenjak masa reformasi, mulai dari pemilu pemilu dan pemilu hak suara yang dimiliki oleh para pemohon selalu dimasukkan sebagai perolehan suara daerah pemilihan jakarta, bahwa menurut para pemohon, tidak adanya dapil luar negeri dalam lampiran nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd nyata nyata telah merugikan atau setidak tidaknya potensial merugikan hak hak konstitusional para pemohon. oleh karenanya perseorangan warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri, termasuk juga para pemohon perkara guo telah membuat sebuah petisi untuk mendukung tuntutan pembentukan dapil khusus luar negeri bagi pemilih yang berdomisili luar negeri (bukti bahwa lahirnya dan frasa dalam undang undang guo yang tidak mencantumkan adanya daerah pemilihan luar negeri telah menyebabkan kerugian atau paling tidak potensi kerugian konstitusional para pemohon, karena tidak secara khusus terwakili kepentingannya sebagai warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri dalam keterwakilan dpr ri, bahwa sebagai warga negara indonesia, para pemohon yang tinggal luar negeri mestinya dapatjakarta seperti praktik yang selama ini dilakukan. keberadaan dapil khusus luar negeri ini penting untuk memastikan implementasi prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana ditegaskan uud bahwa tidak adanya keterwakilan khusus dari daerah pemilihan luar negeri telah berakibat pada tidak tersalurkannya aspirasi para pemohon serta tidak memperhatikannya kepentingan para pemohon, yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. aspirasi dan kepentingan para pemohon tidak dapat secara terus menerus dan berkesinambungan bisa disalurkan kepada lembaga perwakilan dpr), bahwa ketiadaan saluran khusus bagi para pemohon untuk dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya dpr telah berakibat pada terhambat dan dirugikannya hak hak konstitusional para pemohon dalam konteks hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana penegasan uud bahwa dalam pelaksanaan fungsi perwakilan, para anggota legislatif yang dalam pemilihan umum dipilih oleh para pemohon dan juga para pemilih lainnya yang berdomisili luar negeri yang dimasukan sebagai pemilih dapil jakarta, tidak pernah memperhatikan kepentingan dan hak hak konstitusional para pemohon maupun warga negara indonesia lainnya yang berdomisili luar negeri, bahwa para anggota legislatif dimaksud tidak pernah memperjuangkan kepentingan para pemohon atau pun melakukan penyerapan aspirasi dalam pengambilan kebijakan. kepentingan warga negara indonesia luar negeri tidak pernah secara khusus diperhatikan oleh anggota legislatif dimaksud. para anggota legislatif dimaksud hanya memperjuangkan daerah pemilihan jakarta dalam konteks kewilayahan, bukan keseluruhan pemilih yang diwakilinya, khususnya pemilih yang berada luar negerijailudin kaisupy pekerjaan pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat alamat biru, kecamatan seram barat, kabupaten seram bagian barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada elizabeth r.d. tutupan, s.h: anthony datang, s.h., m.h: dan justin tuna kesemuanya advokat pada kantor law office datang associates beralamat, jalan masjid abidin nomor b4, kompleks imigrasi, pondok bambu mendengar dan membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, mendengar keterangan ahli pemerintah: memeriksa bukti bukti pemohonpenjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia.sebagai tersangka dan telah ditahan oleh kejaksaan tinggi maluku selaku penyidik, kemudian diperpanjang penahanannyakejaksaan tinggi maluku, bahkan institusi kejaksaan diseluruh indonesia dipastikan melakukan kewenangan yang sama terhadap para tersangka, sama seperti yang terjadi pada diri pemohon, maka bila permohonan pemohon ini dikabulkan oleh mahkamah tidak akan terjadi lagi kerugian konstitusional dari pemohon maupun para tersangka yang saat ini akan dan sedang diperiksa dan ditahan oleh kejaksaan selaku penyidik, kemudian diperpanjang penahanan oleh kejaksaan selaku penuntut umum dengan orang yang sama yaitu untuk kejaksaan agung oleh jaksa agung muda pidana khusus, untuk kejaksaan tinggi oleh asisten tindak pidana khusus dan untuk kejaksaan negeri oleh kepala kejaksaan negeri dan untuk cabang kejaksaan negeri oleh kepala cabang kejaksaan negeri. dengan demikian maka pemohon mempunyai syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengujiuud iii. alasan alasanndang undang dasar negara republik indonesianegaralah menjadi yurisprudensi mahkamah konstitusi yaitu dalam putusannya nomor puu viii bahwa norma konstitusi sebagaimana disebutkan pada poin kedan ditahan begitu saja oleh kejaksaan tanpa adanya kepastian hukum yang adildan kewenangannya tidak jelas dalam hal ini adalah jaksa yang mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum, merangkap kewenangannya lagi selaku penyidik dengan orang yang sama dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dialami oleh pemohon dan para tersangka lainnya yang saat ini diperiksa sebagai tersangka dan ditahan serta diperpanjang penahanan oleh jaksa selaku penuntut umum, hal ini menimbulkan ketidak kepastian hukum dan melampaui kewenangannya selaku penuntut umum, karena telah bertindak sebagai penyidik untuk menangani kasus kasus berupa tindak pidana tertentu seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan kepolisian negara republik indonesia dan komisi pemberantasan korupsi. huruf dan penjelasan huruf undang undang nomor tahun menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tentang kedudukan jaksa apakah selaku penuntut umum ataukah selaku penyidik bahwlegitimasi kewenangan jaksa sebagai penyidik, namun disisi lain dalam undang undang nomor tahun ditegassehingga sangat jelas menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum tentang kewenangan jaksa apakah selaku penyidik ataukah selaku penuntut umum, sehingga akibatnya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sangat tidak objektif, karena seorang tersangka seperti pemohon diperiksa oleh orang yang sama dan juga akan dituntut oleh orang sama, hal ini mengakibatkan penanganan perkara menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dilaksanakan secara maksimal, karena seharusnya tindakan penyidikan harus dimulai terlebih dahulu dengan proses penyelidikan, sehingga dapat mengumpulkan bukti bukti yang yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik guna dilakukan penyidikan tehadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan kewenangan penyelidikan ini tidak berada pada jaksa, karena tidak diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan, akan tetapi kewenangan tersebut berada ada kepolisian selaku penyelidik yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kurap, untuk jelasnya pemohon mengutip beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang kurap antara lain dan dan kurap. kurap: penyelidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penyelidikan . kurapkurap: penyelidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia . kurapncari keterangan atau pemeriksaan dan penyitaan surat. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.. bahwa karena kewenangan penyelidikan tersebut atas tidak berada pada jaksa, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak proporsional, sehingga banyak perkara langsung dididik dan berkas perkara tidak lagi dikoreksi diteliti dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk penyempurnaan penyidikan bahkan sesuai fakta yang terjadi setelah dilakukan penyidikan dan ditetapkan tersangka, berkas perkara lansung dinyatakan lengkap diserahkan untuk dilimpahkan pengadilan oleh jaksa selaku penuntut umum yang merangkap kewenangannya juga selaku penyidik, hal ini karena jaksa yang bertindak sebagai penyidik dan bertindak sebagai penuntut umum adalah orang yang sama, sehingga banyak terjadi putusan bebas oleh pengadilan dan putusan praperadilan atas tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh kejaksaan selaku penyidik dikabulkan oleh pengadilan. bahwa karena wewenang kejaksaan selaku penyidik merangkap penuntut umum sebagaimana huruf undang undang kejaksaan aman1, kata hasta pusaka, bahwa karenpemohon kutip tulisan dr. lur. adnan buyung nasution:(halaman bahwa sebagai tambahan, pemohon mengutip pula tulisan prof. dr. h.r. babussalam, sik., s.h., m.h. dan irjen. pol. drs. dpm.embaran negara tahun nomor, dan seterusnya. (halaman129) dst. (hal. padahal undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia secara limitation telah memberikan kewenangan jaksa selaku penuntut umum. bahwa karena undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia tidak mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang jaksa selaku penyidik, akan tetapi kewenangan penyidik secara jelas diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kurap, maka dapat diberlakukan prinsip prinsip hukum yex superior derogat legi inferior , tex specialis derogat legi generali , dan lex posteriori derogat legi priori . mana semua norma hukum dalam setiap peraturan perundang undangan harus dibuat taat asas dan tidak boleh bertentangan dengan norma norma dalam konstitusi sepertididuga kuat bertentangan dengan dan uud huruf dan penjelasan huruf undang undang kejaksaan merugikan hak hak konstitusional pemohon. bahwlah membuka peluang bagi kejaksaan untuk tetap melaksanakan kewenangannya selaku penyidik, pada hal pada ketentuan undang undang kejaksaan kewenangan jaksa adalah penuntut umum, dan juga dipertegas dalam huruf dan huruf dan undang undang nomor tahun tentang kurap mana kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, bukan sebagai penyidik, sehingga tidak adanya kejelasan dan ketidakpastian hukum tentang kedudukan jaksa apakah sebagai penyidik ataukah sebagai penuntut umum, untuk itu kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan kasus tidak pidana korupsi telah membuktikan bahwa jaksa telah melampaui kewenangannya yaitu bukan selaku penuntut umum, akan tetapi sebagai penyidik. bahwa dengan berlakunya huruf undang undang kejaksaan dan penjelasan undang undang kejaksaan, maka telah menimbulkan multi tafsir tentang kewenangan jaksa apakah sebagai penuntut umum ataukah sebagai penyidik dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, oleh karenanya makdengan demikian kerugian konstitusional yang secara nyata dan aktual diderita oleh pemohon antara lain pemohon menjadi malu yang tak terhingga baik secara pribadi, keluarga yaitu isteripemohon menderita tekanan psikologis,,adahal oleh atasan pemohon telah meminta ijin kepada jaksa yang tidak jelas kedudukannya apakah selaku penuntut umum ataukah penyidik untuk mengeluarkan pemohon sementara guna melaksanakan tugasnya tersebut, dengan demikian maka hak asasi pemohon telah dibatasi akibat berlakunya undang undang guo, pada hal selaku warga negara hak hak asasi pemohon harus dilindungi oleh hukum sebagaimana diamanatkan dalam uud yang memberikan perlindungan kepada warga negara dan memberikan pembatasan kepada negara sebagaimana dimaksuddemikian mak yang merangkap kewenangannya juga selaku penyidik. dengan perumusan yang demikian, maka guo tidak proporsional dan berlebihan artinya norma tersebut telah memberikan kewenangan yang tidak jelas kepada jaksa selaku penyidik, pada hal secara tegas dalam dan dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia secara limitation tanpa harus adanya tafsir yang lain telah memberikan legitimasi berupa kewenangan jaksa selaku penuntut umum, untuk itu pemohon dapat mengutip tersebut antara lainan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang . bahwa karena norma huruf hanya secara sempit memberikan kewenangan jaksa sebagai penyidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang, tanpa dijelaskan secara pasti tindak pidana tertentu mana yang merupakan kewenangan jaksa, maka menjadikan huruf tersebut menjadi tidak pasti dan tidak proporsional, serta bertentangan dengan dan uud bahwa tentang penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia tidak dapat dijadikan dasar bagi jaksa sebagai penyidik, karena penjelasan guo bukan merupakan norma hukum yang harus ditafsirkan bahwa jaksa adalah penyidik, mengingat dalam penjelasan guo dijelaskankorupsi. penjelasankejaksaan republik indonesia berada bawah uud oleh karena itu, ketentuan huruf dan penjelasan hurufkarena. huruf undang undang tentang kejaksaan republik indonesia berbunyi: bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia mengandung ketidakpastian hukum karena jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah, berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan terjadi tumpah tindih kewenangan penyidikan antara kepolisian dan penyidik komisi pemberantasan korupsi, yang mana keenan tersendiri selaku penyelidik dan penyidik dan juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kurap. bahwa akibat tafsir yang salah terhadap ketentuan huruf dan penjelasan huruf undang undang nomor tahun dan juga dalam implementasinya telah digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka guo telah berpotensial dan, sehingga penjelasan guo juga tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar dan uud karena. dan dalam penjelasan umum undang undangiv. kesimpulan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengajuan permohonan ini: bahwa tafsir yang benar dan konstitusional atashubungkan dengan dan serta uud adalah tafsir yang menyatadengan demikian tugas dan kewenangan jaksa adalah sebatas menjadi penuntut umum, bukan mengambil alih kewenangan penyidik yang adalah kewenanganbahwa dengan demikian maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai jaksa sebagai penyidik tidak berdasarkan atas hukum, bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan, sehingga pada setiap tingkatan mulai dari jaksa agung, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri dan kepala cabang kejaksaan negeriwenangan yang salah dan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, bahwa huruf dan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiapunyai kewenangan sebagai penyidik dan kewenangan sebagai penuntut umum, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang dimilikinya sesuai yang telah dibatasi dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwaejaksaan republik indonesia tersebut telah merugikan pemohon secara aktual, karena: pemohon menjadi malu yang tak terhingga baik secara pribadi, keluarga yaitupemohon menderita tekanan psikologis::emohon telah ditahan oleh penyidik dan diperpanjang penahanan oleh penuntut umum kejaksaan tinggi maluku dengan orang yang sama dalam kewenangannya selaku penyidik dan selaku penuntut umumpemohon telah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena ditahan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak dimulai dengan rangkaian tindakan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti bukti tentang dugaan adanya suatu tindak pidana, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak proporsional, bahwa adanya rangkap kewenangan jaksa selaku penyidik dan juga selaku penuntut umum dengan orang yang sama, maka tidak ada koreksi atau petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik untuk memperbaiki penyidikan yang dilakukan, berkas langsung dinyatakan lengkap dan dilimpahkan pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan yang telah diberikan kewenangannya dengan undang undang kejaksaan sebagai penuntut umum, sehingga sangat merugikan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi pemohon seperti yang terjadi pada pemohon, ketentuan huruf penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiaasasi dari bertentangan dengan dan uuddasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi ktp atas nama djailudin kaisupy, bukti fotokopi surat penetapan nomor ed. bukti fotokopi surat perintah penahanan nomor print fd. bukti fotokopi surat perpanjangan penahanan nomor print fd. bukti fotokopi berkas perkara atas nama ir. hendrik dominus nikijuluw, mt, bukti fotokopi surat perihal pemberitahuan seminar hasil dan ujian tertutup: bukti p 9a fotokopi lembar disposisi surat dari bupati seram bagian barat, bukti p 9b fotokopi surat nomor tia perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk: bukti fotokopi hasil audit investigasi bpk perwakilan provinsi maluku tentang penggunaan dana penyelesaian tapal batas dengan kabupaten maluku tengah yang menggunakan dana apbd tahun anggaran bukti fotokopi putusan nomor pid. pra pn. msh: bukti fotokopi berita acara penyitaan: bukti fotokopi surat nomor perihal mohon izin keluar a.n djailudin kaisupy, bukti fotokopi berita acara penyitaan: bukti fotokopi surat dakwaan nomor reg. pkr: pds ambon bukti fotokopi putusan nomor k pid bukti fotokopi artikel berjudul, penahanan putuhena dan kaisupy sesuai prosedur : bukti fotokopi berita online, kaisuppy ditahan jaksa, sekda tunggu giliran : bukti fotokopi berita online, korupsi kejati pastikan periksa lagi kaisupy , bukti fotokopi berita online, kejati maluku perpanjang masa penahanan tersangka korupsi dana desa rp. milyar , bukti fotokopi berita online, kejati perpanjang penahanan putuhena .aret serta mengajukan keterangan tertulis bertanggal februari dan maret persidangan maupun melalui kepaniteraan mahkamah yang pada pokoknyasebelum pemerintah menanggapi lebih lanjut tentang dalil dalil permohonan, perlu pemerintah sampaikan kepada mahkamah bahwa terhadap huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang berbunyi, bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang .d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang , pada tahun mahkamah telah memeriksa dan memutus permohonan serupa denganverklaara). bahwa berdasarkan dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon mahkamah (vide bagian butir sampai dengan butir pemohon menyampaikan bahwa huruf dan penjelasan huruf diduga bertentangan dengan uud bahwa dalil dalil yang disampaikan pemohon sebagaimana disebut pada butir atas. bahwa dalam butir halaman permohonan, pemohon menguraikanberdasarkan dalil pemohon butir atasdan undang undang nomor tahun tentangbahwapada butir atasii. gambaran umum kewenangan penyidikan kejaksaanundang undang nomor tahun undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan undang undangwewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang :" yaitu asisten tindak pidana khusus a.n. kepala kejaksaan tinggi maluku, sesuai surat penetapan nomor penetapan fd. tanggal november (bukti dan telah ditahan dalam rumah tahanan negara kelas ambon sesuai surat perintah penahanan nomor print fd. (bukti karena diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam. selanjutnya diperpanjanga.n. kepala kejaksaan tinggi maluku sesuai surat perpanjangan penahanan nomor print fd. tanggal desember (buktiundang undang. kedudukan hukum (legal standing) prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h, hukum acara pengujian undang undang, arsip watampone, jakarta halamatri1emohon dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan permohonannya sebagai berikut: bahwa, dan telah ditahan rutan kelas ambon serta selanjutnya diperpanjang penahanan oleh kejati maluku selaku penuntut umum dengan orang yang sama yaitu asisten tindak pidana khusus atas nama kepala kejaksaan tinggi maluku (vide perbaikan permohonan halaman butir akibat penerapan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia beserta penjelasannytelah dirugikan hak hak konstitusionalnya, cc. telah terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus atas diri pemohon karena berlakuatas dugaan tidak pidana korupsi, padahal secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang kurap dan dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaandiberlakukan: bahwa,,undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia beserta penjelasanny, bahwa dalil dalil keberatan pemohon terhadap penyidikan yang dilakukan kejaksaan guo pada dasarnya tidaklah beralasan karena: dalil keberatan pemohon bukanlah keberatan yang timbul dari kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan bukan pula timbul dari hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan undang undang yang dimohonkan pengujian sesuai mk, namun lebih karena amanat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan cg. kejati maluku terhadap penyidikan maupun penahanan yang dilakukan terhadap diri pemohon sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat uud mana penyidikan maupun penahanan yang dilakukan terhadap diri pemohon telah dilengkapi dengan syarat formil hukum acara pidana (sah menurut hukum). dan yang oleh karenanya menjadi kewenangan peradilan umum (sesuai undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi) untuk memproses penyelesaian perkara pidananya. sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam tahap penyidikan dan selanjutnya dilakukan penahanan (saat ini penahanan berdasarkan penetapan pengadilan tindak pidana korupsi ambon nomor pen.pid.sus pn.ab), pemohon telah mengakui sahnya kewenangan penyidik kejaksaan dalam melakukan tindakan hukum baik berupa penetapan dan pemeriksaan sebagai tersangka maupun penetapan dan tindakan hukum berupa penahanan terhadap pemohon, dan apabila pemohon keberatan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan, kurap telah memberikan hak kepada pemohon selaku tersangka untuk mengajukan pra peradilan dan sampai saat ini pemohon tidak pernah mengajukan pra peradilan. pemohon dalam statusnya sebagai tersangka telah menerima dan menandatangani berita acara pemeriksaan bap) tersangka serta berita acara penahanan oleh tersangka yang menegaskan bahwa pemohon tidak keberatan dilakukan penyidikan oleh kejaksaan kejaksaan tinggi maluku. juga bahwa ternyata perpanjangan penahanan terhadap pemohon dalam statusnya sebagai tersangka telah dikabulkan dengan penetapan pengadilan tindak pidana korupsi ambon dengan penetapan nomor pid.sus pn.ab dengan demikian, penyidikan maupun penahanan yang dilakukan kejaksaan terhadap pemohon tidaklah dilakukan secara ilegal namun telah dilakukan melalui proses hukum dan sesuai dengan amanat undang undang karena sebenarnya tidak ada kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dialami pemohon akibat dan undang undang yang diajukan pengujiannya mahkamah saat ini. cc. pemohon jelas menyalahartikan dan menafsirkan secara subjektif tentang tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan adalah merupakan kerugian konstitusional pemohon, padahal ketentuan uud secara tegas menyatakan bahwa hak hak konstitusional seseorang dapat dibatasi oleh ketentuan undang undang. selanjutnyadengan demikian, dalilemohon yang disebabkanyang dalam hal ini pembatasan itu dilakukan oleh kejaksaan selaku penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana koreksinya. dalil pemohon tentang pelaksana, adalah merupakan kesalahan penafsiran dari pemohon tentang kedudukan jaksa sebagai penyidik maupun jaksa selaku penuntut umum merupakan amanat undang undang dalam rangka upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. bahkan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peradilan ham juga diberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum terhadap pelanggaran ham berat (vide dan peradilan ham. dengan keluarnya undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi serta undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia bahkan indonesia prinsip een ondeelbaar atau single prosecutionyidikan dan penuntutan sendiri terhadap perkara tindak pidana korupsi dan ternyata tidak dipermasalahkan. dengan demikian, pemohon tidak mempunyai legal standing sebagaimana yang disyaratkan dalam (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei berdasarkan uraian atas jelas bahwa tidak terdapat hak konstitusional pemohon yang dirugikan. dengan demikian, berdasarkan kualifikasiemohon merupakan permohonan kabur (obscura libel) permohonan pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia beserta penjelasannyemohon antara lain: bahwa pemohon menyatakan pemberian kewenangan penyidikan pada kejaksaan (vide butir halaman permohonan), hal ini sangat tidak sejalan denganjuncto undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (vide butir halaman permohonan), sehingga menimbulkan multi tafsir dan disharmonisasi hukum tentang kewenangan jaksa apakah sebagai penyidik ataukah penuntut umum (vide butir halaman permohonan) (vide butir halaman permohonan)amping itu pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan telah menderita kerugian dengan adanya huruf undang undang nomor tahun beserta penjelasannya, yaitu (vide butir halaman permohonan). terhadap alasan permohonan pemohon tersebut atas, kami berpendapat pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap apa yang menjadi dasar alasan pertentangan (kontradiksi) antara huruf undang undang nomor tahun beserta penjelasannya dengan dan uud pemohon pun telah salah menafsirkan kedudukan penyidikan dan penuntutan serta akibat hukum kewenangan penyidikan dan kewenangan penahanan yang dimiliki kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dikaitkan dengan dan uud sehingga jelas bahwa permohonan pemohon merupakan alasan yang mengada ada bahkan terkesan pemohon hanya ingin melepaskan diri dari tanggungjawab hukumemohon merupakan permohonan yang kabur (obscura libel). oleh karena itu, permohonanud dengan alasan sebagai berikut: berdasarkan huruf undang undang bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam huruf undang undang nomor tahun beserta penjelasannyaebahkan kedudukan polisi pada masa h.i.r adalah sebagai jaksa pembantu yaitu help magistrat' ialah antara lain pegawai polisi negara yang berpangkat mantri polisi atau pembantu pembantu inspektur polisi (pembantu letnan) atas vide penjelasan angka h.i.r. pada masa h.i.r. (vide juncto juncto h.i.ridan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesitelah terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus atas diri pemohon dan juga pada kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi lain seperti yang terjadi pada ir. hendrik nikijuluw, mt. bukti pada kasus lukas uwuratuw dan kasus korupsi lainnya yang saat ini oleh kejaksaan tinggi maluku dan kejaksaan negeri se maluku bertindak selaku penyidik sedang melakukan pemeriksaan kepada para tersangka tersebut dan telah melakukan penahanan terhadap mereka, bahkan mungkin seluruh instansi kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri seluruh indonesia, termasuk kejaksaan agung telah bertindak selaku penyidik sedang melakukan hal yang sama, hal ini karena berlakunydan penahanan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh banyak orang baik dalam pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai swasta, pada hal secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang kurap dan juga dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiamemberlakusehingga telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan jaksa apakah pada tahun undang undang nomor tahun tentang kejaksaa.taipemberantasan tindak pidana korupsi: juncto undang undang nomor tahun tentang peradilan hak asasi manusia:: huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi. undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uangdengan perincian sebagai berikut: tahun perkara: tahun perkara: tahun perkara: tahun perkara: dari data kejaksaan, penyelamatan keuangan negara melalui penyidikan kasus korupsi sepanjang tahun adalah sebesar rp. (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan us$ (enam ribu tujuh ratus enam puluh dolar enam puluh sembilan sen) serta jumlah uang pengganti yang dibayar sebesar rp. (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah delapan puluh satu sen). sementara dari lembaga swadaya masyarakat lsm) penggiat anti korupsi yang dapat dipercaya data dan aktivitasnya dalam turut serta sebagai bagian dari masyarakat yang melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah dan sebagai bagian integral dari sistem pemantau penegakan hukum khususnya bidang tindak pidana korupsi, bahwa dari hasil penelitian yang dimiliki indonesian corruption watch icw) tahun disebutkan bahwa sepanjang tahun kejaksaan seluruh indonesia menduduki ranking pertama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta penyelamatan keuangan negara. kejaksaan paling moncer tangani kasus korupsi selama tahun dari pernyataan icw tersebut, merupakan bentuk pengakuan dari suatu lembaga swadaya masyarakat terhadap adanya kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dimiliki kejaksaan dalam upaya percepatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan penyidikan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan seluruh indonesia. perkara tindak pidana korupsiin yacht), antara lain: perkara tindak pidana korupsi ekspor beras fiktif, gratifikasi atas nama terpidana widjanarko puspoyo mantan kepala bulog): perkara tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif pada bank bri syariah atas nama terpidana asri usia mantan kepala cabang bank bri syariah serang): perkara tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen perjalanan dinas atas nama terpidana ade wisma mantan kepala biro keuangan kementerian luar negeri): perkara tindak pidana korupsi proyek water resources and irrigation sector management wisma) pada direktorat pengelolaan sumber daya air atas nama terpidana dr. giovanni gondolaalam alinea ke pembukaan uud sisi lain bahkan mahkamah agung republik indonesia pun telah memutuskan perkara korupsi yang pendidikannya dilakukan oleh kejaksaan seluruh indonesia.bahkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat juga terlihat dari penyidikan yang dilakukan atas laporan pengaduan masyarakat kepada kejaksaan (baik pusat maupun daerah)a conf. rev. mana disebutkan bahwa: prosecutors shall perform active role criminal proceedings, including situation prosecution and, where authorized law consistent.njutnya dalam putusan kongres pbb mengenai garis besar peranan penuntut umum united nations guidelines the role prosecutors), mengatakan: prosecutors shall give due attention the prosecution crimes omitted public officials, particularly corruption, abuse power, grave violations human rights and other crimes recognized international law and, where authorized law consistency with local practice, investigations such offences yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: penuntut umum hendaknya memberi perhatian untuk mendidik delik delik yang dilakukan oleh pejabat publik, khususnya korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan delik delik lain yang diakui oleh hukum internasional dan, jika disahkan oleh hukum atau sesuai dengan praktik lokal, mendidik delik delik demikian instruksi presiden nomor tahun tentang rencana aksi nasionalyang pada intinya menginstruksikan antara lain kepada jaksa agung. aspek yuridis:".".". undang undang". eksistensi undang undangundang undang"'. butir atas dipertegas kembali dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan kurap".". dalam penjelasan undang undang". undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dir , dan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: bahwa penegasan tentang tugas penyidik secara jelas diatur dalam huruf dan dan undang undang nomor tahun tentang kurap, untuk itu pemohon dapat mengutip beberapa diantaranya dan dan undang undang nomor tahun tentang kurap dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi. undang undang nomor tahun tentang kurap menyebutkan: penyidik adalah pejabat polisi negara republik . huruf undang undang nomor tahun tentang kurap disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia . undang undang nomor tahun tentang kurap menyebutkan bahwa".kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi mahkamah agung dan putusan mahkamah konstitusieundang undangmana jaksa juga berwenang selaku penyidik dan penuntut atas perkara tindak pidana korupsi. verklaard). bahwa fatwa mahkamah agung nomor kma1102!, permohonanemohon tidak memiliki dasar konstitusional. oleh karena itu, permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. bahwa alasan pemohon yang menyatakan kewenangan kejaksaan guo adalah "melampaui kewenangannya" dalam kalimat .karena wewenang kejaksaan selaku penyidik merangkap penuntut umum.tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum. melainkan pada kekuasaan yang sewenang wenang (vide bagian butir permohonan halaman dan . (vide bagian butir permohonan halaman merupakan pemahaman yang sempit dariemohon mengenai "kewenangan yang tidak jelas" dalam kalimat . norma tersebut telah memberikan kewenangan yang tidak jelas kepada jaksa selaku penyidik. (vide bagian butir permohonan halaman dan . karena kewenangan penyelidikan tersebut diatas tidak berada pada jaksa, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak proporsional. sehingga banyak terjadi putusan bebas oleh pengadilan. (vide bagian angka permohonan halaman seharusnya tidak perlu dikhawatirkan olehpemerintah memiliki argumentasi bahwa pembagian kekuasaan penyidikan dan penuntutan antara kepolisian dan kejaksaan secara tegas dan strict seperti keinginan pemohonhampir seluruh anggota uni eropa, jepang, israel, korea, brazil, rrc, costarica, irak, maroko, philippine, sudan, jaksa dapat mendidik dan mensupervisi penyidikan. bahkan berdasarkan kurap rumania dan rrc, penyidikan delik korupsi khusus wewenang jaksabahwa dalam praktik peradilan indonesia berdasarkan undang undangemohon harus ditolak untuk seluruhnya. vi. kerjasama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi dilakukan kerja sama dan kesepakatan yang maksimal antara kejaksaan dengan instansi instansi atau lembaga lembaga terkait lainnyakesepakatan penegak hukum criminal justice system dan instansi terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi pada rapat koordinasi criminal justice system tanggal september yang pada pokoknya untuk mengakselerasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar lebih efektif dan efisien serta mengeliminir kendala kendala yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsibahkan kerja sama kejaksaan dengan instansi instansi terkait yang diberikan kewenangan oleh undang undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsilakukan upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan perkara tindak pidana korupsi guna mewujudkan keadilan dpokok pokok permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa dalil dalil yang disampaikan pemohon sebagaimana disebut pada butir permohonanundang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia: berdasarkan dalil pemohon tersebutomisitersebutnamun demikian, kami akan menjelaskan lebih lanjut kewenangan penyidikan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi dengan penjelasan sebagai berikut: kewenangan jaksa melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, ham dan pencucian uang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi berbeda dengan penanganan tindak pidana umum, kejaksaan dan atau jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi dapat melakukan kegiatan sejak dimulai dari tahap penyelidikan oleh jajaran intelijen kejaksaan jamintel), kemudian penyidikan dan penuntutan serta eksekusi dan eksaminasi oleh jajaran bidang tindak pidana khusus (jampidsus). dalam hal terdapat kesulitan dalam menempuh jalur hukum pidana, maka peran jamdatun jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara) dapat digunakan untuk menggunakan instrumen perdata dalam menyelamatkan harta hasil korupsi, contoh dalam penanganan perkara korupsi mantan presiden soeharto mana mahkamah agung berpendapat kejaksaan harus menyembuhkan dulu terdakwa, padahal sulit memulihkan kesehatan orang uzur, sehingga diupayakan cara lain. tugas dan wewenang kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan huruf undang undang nomor tahun melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang . lebih jauh sebelumnya bahwa tugas ini secara historis telah diemban oleh kejaksaan sebagaimana disebut muka bab ini dengan kasus kasus yang berhasil ditangani misalnya kasus korupsi mantan menteri luar negeri rowspan abdul gani dan menteri luar negeri soebandrio. dalam ketentuan kurap mengatur hal tersebut pula bahwahuruf yaitutersebut pada, antara lain pertama,kedua,eksistensi tugas dan kewenangan kejaksaan tersebut dengan adanya catatan pada penjelasan huruf sampai keterangan pihak terkait ini dibuat tidak tergoyahkan secara significant. argumentasinya bahwa sejak diundangkannya undang undang nomor tahun tentang kurap sejak tanggal desember hingga undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. undang undang nomor tahun tentang kuraphuruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi yang menegaskan: hurufhuruf . selain itu pemohon juga mengutip sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang kurap berbunyi:mempunyai tugas: menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu: korupsi, kejaksaan masih dapat berkiprah dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan kurap menyatakan bahwaya berdasarkan peraturan perundang undangan . undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun juga memberikan landasan yang cukup bagi kejaksaan dan jaksa untuk menangani tindak pidana korupsi, kendati sebelumnya dikatakan bahwa jaksa agung mengkoordinasikan tindak pidana yang sulit pembuktiannya. implementasi dari ketentuan dimaksud, maka pada tahun presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. kategori tindak pidana yang sulit pembuktiannya sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah guo antara lain bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industri, komoditi berjangka, atau bidang moneter dan keuangan yang bersifat pertama lintas sektoral, kedua dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih: dan atau ketigaberdasarkan beserta penjelasannya menyebutkan: lanjuti. penjelasannypetunjuk dalam ini adalah faktafakta atau data yang menunjukkan adanya unsur unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. yang maksud dengan instansi yang berwenang adalah badan pemeriksa keuangan dan pembangunan, kejaksaan agung, dan kepolisian. undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn yang ketika itu, telah membentuk kpop komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara) dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam beserta penjelasannya, jelas menyatakan bahwa jaksa adalah sebagai penyidik, karena dari undang undang tersebut, menyebutkan pelaksanaan tugas penyelidikan, hasil penyelidikan oleh kpk diserahkan kepada penyidik (tidak mungkin kepada penuntut umum), jaksa atau polisi. undang undang ini adalah produk orde reformasi mana, produk perundang undangan yang dibuat benar benar merupakan aspirasi rakyat, karena ketika itu negara baru masuk dalam tahap demokrasi pancasila sebenarnya, baru keluar dari rejim otoriter orde baru, sebagai penjabaran dari tapdari undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsiyang dimaksud dengan mengkoordinasikanyang dimaksud oleh undang undang nomor tahun yang menyatakan, adalah tugas penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh kurap juncto peraturan pemerintah nomor tahun beserta penjelasannya dari undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraanhal tersebut diakomodir dalam konsiderperaturan pemerintah nomor tahun tentang titik bahwa koordinasi dan tanggungjawab titik kepada jaksa agung mana titik terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat. kasus yang mencuat pada masa itu adalah kasus penyuapan dua orang hakim agung oleh whistle blower ending wahyudi. yang pada akhirnya pelapor tersebut dilaporkan kembali kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik. undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi kpk) juga dalam konsideransnya mengakomodir ketentuan ketentuan yang terdapat dalam kurap, undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kknlah diisyaratkan sebelumnya oleheksistensi kejaksaan dan jaksa untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak tereliminasi oleh adanya lembaga superbowl tersebut. berdasarkan undang undang nomor tahun menyatakan:catatan komisi pemberantasan korupsi dapat mengambil alih penyidikan dari penyidik polri dan penyidik kejaksaan. dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi menyatakan secara tegas jaksa adalah penyidik dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut bawah inselanjutnya berdasarkan undang undang yang samoleh karena itu, untuk mendongkrak kinerja kejaksaan dan lembaga penegak hukum lain dalam menanggulangi kejahatan korupsi, presiden susilo bambang yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden nomor tahun tentang tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi timtastipikor). tim tersebut diketuai oleh jaksa utama kendaraan panji s.h. m.h. c.n. (mantan jampidsus dan jaksa agung) dan masing masing wakil ketua oleh brigadir jenderal polisi hindari direktur iii pid. korupsi dan wcc bareskrim) dan deputi bidang investigasi badan pengawasan keuangan dan pembangunan serta beranggotakan dari unsur kejaksaan, kepolisian dan bpk. tim ini bersinergi dengan tugas jaksa dan kejaksaan dan memperkokoh eksistensi yuridis dan empiris kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. timnas tipikor bertanggung jawab langsung kepada presiden dan menyampaikan laporan per triwulan. hampir sama dengan kepolisian, dalam kenyataan, kejaksaan yang notabene merupakan instansi penegak hukum yang mewakili negara melakukan penuntutan terhadap pelaku pelaku kejahatan. kecuali dalam penanganan tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia yang menyebut jaksa juga sebagai penyidik, kurap pada prinsipnya menempatkan jaksa sebagai penuntut umum tertinggi yang meneruskan hasil penyidikan tindak pidana umum pengadilan. kejaksaan, dalam posisi sebagai penuntut umum sehubungan kedudukannya dalam proses peradilan pidana, merupakan tahapan kedua, yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap berita acara pemeriksaan bap) yang diajukan pihak kepolisian. kewenangan yang diberikan oleh undang undang terhadap kejaksaan, yaitu untuk mengembalikan bap yang disampaikan pihak kepolisian pihak kepolisian kembali, sebagaimana yang dirumuskan dalam sub (b) undang undang nomor tahun yaitu penuntut umum mempunyai wewenang. selain itu berdasarkan kongres perserikatan bangsa bangsa ke tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap orang yang bersalah havana, kuba, agustus sampai september salah satu rekomendasi yang dihasilkan menyatakan bahwa jaksa memiliki peranan sebagai berikut: jaksajadi hasil kongres pbb menyatakan bahwa jaksa secara universalkata wewenang penyelidikan adalah bagian dari penyidikan bukan dari bagian penuntutan. tindak lanjut dari penyelidikan adalah penyidikan bukan penuntutan, kongres tersebut mengharuskan jaksa melakukan penyelidikan, tentu saja peningkatan tahap penyidikan dan penuntutan. oleh karena itu, kejaksaan berdasarkan undang undang nomor tahun memberikan ruang yang lentur yakni kejaksaan selain bertugas sebagai lembaga penuntut umum, juga sebagai lembaga penyidikan. hal ini dapat diketahui dari bunyi huruf undang undang kejaksaan yaitu .menjalankan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang undang . wewenang jaksa mendidik tindak pidana pencucian uang tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang hasil kejahatannya disembunyikan melalui instrumen keuangan baik bank maupun non bank. untuk menelusuri hasil kejahatan yang disembunyikan oleh pelaku dan kroni pelaku, pemerintah melakukan kebijakan kriminal dan legislasi undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang. tindak pidana pencucian uang berdasarkan terminologi kejahatan modern disebut sebagai accessories crime atau tindak pidana lanjutan, sedangkan tindak pidana korupsi disebut sebagai predikat crime atau tindak pidana asal. sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut dibentuklah plat atau pusat pelaporan analisis transaksi keuangan yang berafiliasi dengan asosiasi plat luar negeri. berdasarkan undang undang tersebut plat berwenang mengawasi transaksi keuangan atas rp. juta rupiah dalam negeri, dalam negeri maupun luar negeri. apabila terdapat transaksi yang mencurigakan plat menyerahkan data transaksi tersebut antara lain kepada penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan. apabila penyidik kejaksaan menemukan dalam analisis transaksi tersebut ada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, kejaksaan dapat langsung mendidik tindak pidana pencucian uang tersebut, walaupun secara teoretis tindak pidana pencucian termasuk ruang lingkup tindak pidana tertentu (vide huruf juncto huruf juncto dan tipu yang berbunyi:. selanjutnyamping itu berbunyicc. wewenang jaksa dalam mendidik tindak pidana pelanggaran ham berat perlindungan hak asasi manusia dalam alam demokrasi merupakan condition sine guano, sehingga suatu negara apabila hendak dihormati atau dihargai bangsa lain harus memberi perlindungan yang cukup terhadap hak asasi rakyat, setidak tidaknya wujud perlindungan secara normatif ada dalam konstitusi. indonesia sebagai negara yang beradab (civilized), telah mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam undang undang dasar amandemen keempat yang kemudian penerapannya dituanginstrumen penegakan hak asasi manusia tidak bisa lepas dari sistem peradilan pidana secara universal, oleh sebab itu, undang undang tersebut mengamanatkan kepada komisi hak asasi manusia sebagai penyelidik pelanggaran hak asasi manusia indonesia, namun penyidik tunggal dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah jaksa pada kejaksaan, karena menurut undang undang nomor tahun hasil penyelidikan komisi hak asasi manusia hanya diserahkan kepada penyidik jaksa (dalam setiap kasus hak asasi manusia berat, jaksa adalah penyidik tunggal), tentu penunjukan jaksa sebagai penyidikan tunggal memiliki alasan filosofis, yuridis, sosiologis, profesional dan proporsional serta akuntabilitas yang tinggi dari pembuat undang undang (vide dan juncto juncto dalam undang undang ini, secara tegas dinyatakan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam yang berbunyiwewenang penyidikan juga diserahkan kepada jaksa pada peradilan kejahatan hak asasi manusia internasional (international crime court) berbagai negara sebagaimana ungkapan dari kinerja penegakkan ham beberapa negara seperti labia, kenya, uganda dan sebagainya seperti kalimat ini, the office the prosecutor applies different phases any preliminary examination. every examination started with initial review (phase followed clarification jurisdiction, namely temporal, territorial and personal jurisdiction (phase 2a) one hand and subject matter jurisdiction (phase 2b) the other hand. after resolving this, the issue admissibility (phase and interests justice (phase complete the procedure . jadi jaksa adalah penyidik sekaligus penuntut umum tunggal dalam penegakkan hukum pelanggaran hak asasi manusia dunia, sehingga apabila ada pihak yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa pada kejaksaan terjadi duplikasi penyidikan alangkah naiknya badan internasional yang menyatakan hanya jaksa yang dapat melakukan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi. jadi secara universal dunia mengakui bahwa jaksa adalah penyidik yang dianggap paling profesional, karena tidak ada satu negara pun dunia yang penyidik pelanggaran ham berat selain jaksa. penutup berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka kami sampai kepada kesimpulan sebagai berikutmengajukan (empat) orang ahli yang didengar dalam persidangan tanggal maret serta seorang ahli yang menyerahkan keterangan tertulis bertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: prof. dr. andi hamzah, s.h. perbandingan dengan negara lain dalam hubungan penuntut umum penyidikan, dapat digolongkan dalam empat kelompok negara: kelompok pertama yang merupakan mayoritas termasuk hampir seluruh anggota uni eropa, jepang, israel, korea, brasil, rrc, costa rica, irak, maroko, filipina, sudan dan lain lain. jaksa dapat mendidik dan mensupervisi penyidikan: kelompok kedua, ditentukan dalam kurap subjek siapa normadressaat) dan delik apa saja yang jaksa dapat mendidik. dalam kelompok ini termasuk federasi rusia, georgia, thailand, kelompok ketiga jaksa mendidik tetapi memsupervisi penyidikan: kelompok keempat jaksa tidak mendidik dan tidak mensupervisi penyidikan. mayoritas negara dunia, termasuk uni eropa (kecuali malta), jepang, korea, israel, brasil, afrika selatan dan indonesia sebelum berlakunya kurap menganut jaksa dapat mendidik dan mensupervisi penyidikan (mengikuti nederland), butir undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia sudah sesuai dengan maksud kongres pbb tentang the guidelines the role public prosecutors yang diterima secara aklamasi termasuk delegasi indonesia tahun terutama tersebut, dasar konstitusional kejaksaan jaksa agung dan jaksa agung muda) secara sejarah perundang undangan (historis legis) ialah uud yang asli sebelum diubah, yang berbunyi: kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah mahkamah agung dan lain lain badan kehakiman berdasarkan undang undang . yang dimaksud dengan lain lain kekuasaan kehakiman berdasarkan undang undang antara lain jaksa agung dan jaksa agung muda ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang mengadakan, melimpahkan perkara pengadilan, ff.: melaksanakan penetapan hakim .: bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh penyidik kejaksaan tinggi maluku yang didasarkan atas surat penetapan nomor penetapan fd. tanggal november dan penahanan sesuai surat perintah penahanan nomor print fd. dan perpanjangan penahanan oleh kejaksaan tinggi maluku selaku penuntut umum dengan orang yang sama sesuai yaitu asisten tindak pidana khusus selaku penuntut umum a.n. kepala kejaksaan tinggi maluku, surat perpanjangan penahanan nomor print fd. tanggal desemberiubah tahun yang berbunyi pada mahkamah agung adalah seorang jaksa agung dan empat orang jaksa agung muda . prof. dr. achmad ali, s.h., m.h menentukan bahwa: bahwa tenaga penyidik dari kejaksaan adalah tenaga penyidik profesional, karena salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi jaksa adalah harus minimal bergelar sarjana hukum, dasar pembenaran kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana khusus, adalah dikenal dengan asas lex specialist derogat lege generale mana undang undang merupakan ketentuan khusus (lex specialist) yang harus didahulukan ketimbang kurap kitab undang undang hukum acara pidana) yang merupakan ex generale yang harus dikesampingkan, jika bertentangan dengan lex specialist , bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi dan kewenangan penyidikan tunggal oleh jaksa agung dalam pelanggaran ham berat, tetap mengacu kepada ketentuan penyidikan yang diatur dalam kurap, dan sama sekali tidak boleh dimainkan sebagai bertentangan dengan kurap melainkan lebih tepat jika dimainkan sebagai penanaman ketentuan kurap dalam tindak pidana khusus , sehingga tujuan proses hukum acara pidana dapat lebih optimal, kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi dan kewenangan jaksa agung sebagai penyidik tunggal dalam pelanggaran ham berat tidak bertentangan dengan uud karena kewenangan penyidikan kejaksaan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang sesuai dengan asas asas hukum yang berlaku, kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dilakukan oleh penyidik penyidik yang profesional, sehingga tentunya memahami benar semua hak hak tersangka yang sedang didiknya, sehingga tidak bertentangan dengan uud tentang hak hak asasi manusia, alangkah kelimanya jika ada anggapan bahwa dengan memberikan kewenangan penyidikan, selain kewenangan penuntutan kepada kejaksaan, merupakan suatu, disharmonisasi, malah dapat dipandang sebagai sesuatu yang sangat harmonis, karena dilakukan oleh institusi yang berada bawah kejaksaan, pemberian kewenangan penyidikan baik kepada kejaksaan maupun kepada jaksa agung berdasarkan fakta bahwa dari sudut profesionalisme, jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis, mengingat persyaratan untuk menjadi jaksa adalah minimal berpendidikan sarjana hukum, sehingga tidak bertentangan dengan asas profesionalisme. prof. dr. indriyanto seno adji, s.h., m.h alasan filosofis diberikannya kewenangan penyidikan jaksa: pendekatan integratif terhadap sistem peradilan pidana sejalan dengan arah opini unsafe bahwa separation power diartikan sebagai separation institution for sharing power, suatu arah yang menyamakan dengan distribution power untuk menghindari adanya arogansi kewenangan yang sudah tidak lagi menjadi karakter demokratisasi proses hukum: adanya fungsi kontrol antara penegak hukum yang sama sama memiliki kewenangan penyidikan menunjukkan perlu adanya suatu equal arms antara penegak hukum sebagai perwujudan distribution power. pendekatan integratif menghendaki adanya suatu equal arms (kekuasaan kewenangan sehingga terciptanya suatu separation institution for sharing power yang memiliki arah yang sama dengan distribution power yang kesemuanya ini dijadikan legitimasi kewenangan penyidikan jaksa sebagai equal arms dari sistem peradilan pidana: kewenangan penyidikan jaksa didasarkan pendekatan model, sisi alasan historis yuridis, sosiologis dan filosofi disertai pengakuan doktrin yang komparatif sebagai legitimasi penyidikan jaksa, sesuai model campuran dari regulated mandatory dengan regulated discretionary, jaksa memiliki kewenangan penyidikan secara legitimasi (tindak pidana khusus, tindak pidana yang meresahkan masyarakat, yang sulit pembuktiannya, pencucian uang dan yang mengancam keselamatan negara) maupun melakukan p petunjuk dan menentukan tepat tidaknya alat bukti penyidikan dari penegak hukum lainnya: pemisahan kewenangan secara absolut sebagai bentuk separation power merupakan definisi tirani dan menyesatkan, karena itu distribution power sebagai wujud legitimasi dan implementasi sistem peradilan pidana yang telah menempatkan jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus indonesia. prof. dr. satya ariyanto, s.h., m.h bahwa berdasarkan tinjauan secara hukum atau legal history sebenarnya kejaksaan itu pernah memiliki landasan konstitusional, khususnya uud yang asli. mana dikatakan bahwarumusan ini inti substansinya diulangi dalam konstitusi republik indonesia serikat tahun dan kemudian menjadi salah satu landasan dasar pembentukan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang dalam menyatakan tadi pada mahkamah agung adalah seorang jaksa agung dan dua orang jaksa agung muda. memang tadi ahli sempat pertanyakan kalimatnya agak aneh, tetapi inilah mungkin bahasa tahun pada waktu itu. jadi kalau simak substansi permohonan dari pemohon, setelah ahli pelajari halaman demi halaman. pada intinya pemohon itu sebenarnya kalau dipandang dari perspektif pemohon sebenarnya mempermasalahkan pertentangan antara undang undang yang satu dengan yang lain. karena itu pemohon dalam permohonannya ahli baca mempermasalahkan disharmonisasi hukum, halaman bahwa permohonan ini seharusnya ditolak sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun hal ini karena ketentuan huruf dan penjelasan huruf undang undang nomor tahun sebagaimana dikemukakan dalam bagian petit dalam permohonan pemohon itu pada halaman bahwa mengenai pembentukkan maupun materinya, baik sebagian atau keseluruhanof. hikmahanto juwana, s.h., ll.m., ph. dalam konstitusi dari negara yang diteliti tidak terdapat pengaturan tentang lembaga, badan ataupun unit yang bertugas dan berwenang melakukan penyidikan. kecuali thailand, konstitusi mengatur kewenangan kejaksaan agung dan lembaga lembaga khusus yang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan sendiri: kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan diatur dalam peraturan perundang undangan bawah konstitusi: konstitusi mengatur prinsip due process law yang harus dipatuhi oleh berbagai lembaga yang melakukan penyidikan dan penuntutan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia masyarakat: dalam hirarki peraturan perundang undangan dari negara yang diteliti maka kewenangan untuk melakukan penyidikan ada dalam peraturan perundang undangan dan tidak ada dalam konstitusi, kecuali untuk hal hal khusus seperti thailand. oleh karenanya dapat disimpulkan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan menjadi domain peraturan perundang undangan bawah konstitusi, kewenangan untuk melakukan penyidikan dari negara yang diteliti tidak berada bawah satu atap maupun instansi, menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah mengajukan keterangan tertulisnya bertanggal februari yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal maret pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan undang undang kejaksaan republik indonesia yang dimohonkan pengujian terhadap undang undang dasar tahun pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas huruf dan penjelasan huruf undang undang kejaksaan republik indonesikejaksaan republik indonesipenjelasannya undang undang kejaksaan republik indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pemohon dengan pemberlakuan ketentuan huruf dan penjelasannya undang undang guo,(vide permohonan guo halaman bahwa pemohon beranggapan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik kejaksaan tinggi maluku dan diperpanjang penahanan,, sehingga menimbulkanidak objektif dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan dan menerapkan huruf dan penjelasannya undang undang guotinggi maluku(vide permohonan guo halaman bahwa menurut pemohon karena wewenang kejaksaan selaku penyidik merangkap penuntut umum sebagaimana diundang undang guo mengandung cacat (defect) konstitusional. (vide permohonan guo halaman bahwa menurut pemohon didalam kurap secara tegas telah diatur tugas dan fungsi jaksa adalah sebagai penuntut umum, bukan sebagai penyidik, makadan penjelasannya undang undang guohal tersebut menurut pemohomaksud oleh dan uud (vide permohonan guo halaman berdasarkan uraian atas, pemohon beranggapan ketentuan huruf dan penjelasannya undang undang kejaksaan republik indonesia bertentangan dan uu kedudukan hukum legal standing) pemohokejaksaan republik indonesia terhadap permohonan pengujian huruf dan penjelasannya undang undang kejaksaan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa, dpr perlu menjelaskan terlebih dahulu uudbahwa sejak berlakunya kurap, sistem peradilan pidana yang dianut dalam negara kita adalah sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). sistem terpadu tersebut diletakan atas landasan diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang undang kepada masing masing lembaga. sehingga aktivitas pelaksanaan criminal justice sistem merupakan fungsi gabungan (collection function) dari, legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara. dalam sistem peradilan pidana indonesia, kedudukan kejaksaan memiliki peran sentral. hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan pemuka persidangan. kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak persidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan dominus itis yang dimiliki kejaksaan negara indonesia. berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik polri untuk diteliti oleh jaksa. jika demikian jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyilangkan perkara pengadilan. dasar hukum kewenangan kejaksaan selaku penyidik, sejak berlakunya kurap pada tanggal desember sesuai dengan kurap, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara dan pejabat pegawai negeri sipil ppn) yang diberi kewenangan khusus (dalam hal ini tidak termasuk kejaksaan), sehingga kepolisian bukan merupakan penyidik tunggal terhadap perkara apapun. bahwa dpr tidak sependapat dengan pemohon karena dalam peraturan pemerintah nomor tahun dalam secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). untuk lebih lengkapnya isi tersebut adalah sebagai berikut: penyidik . inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejaksaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi. mahkamah agung mengeluarkan pendapat atau fatwa nomor kma tanggal maret tahun mana pada pokoknya fatwa tersebut berpendirian bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk mendidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunyadengan dasar: undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun kurap dan penjelasannya, nomor tahun huruf undang undang nomor tahun melalui fatwa mahkamah agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwapenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana kurap), karena dalam kurap dan penjelasannya juncto nomor tahun tentang pelaksanaan kitab undang undang hukum acara pidana maka jelas jaksa memiliki kewenangan dalam mendidik tindak pidana korupsi. bahwa pada saat berlakunya kurap, mana ditetapkan bahwa tugas tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagaimana diatur dalam kurap, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara perkara tindak pidana umum. namun demikian, sesuai dengan ketentuan kurap juncto nomor tahun jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). bahwa berdasarkan dalil dalil sebagaimana diuraikan pada angka sampai dengan angka dpr berpandangan tidak sependapat dengan alasan pemohon yang menganggap adanyahuruf dan penjelasan undang undang guo dipandang perlu melihat latar belakang perumusan huruf dan penjelasan undang undang guo dalam risalah rapat pembahasan undangan undang undang guo yang kami sampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan dpr yaitu sebagai berikut: rapat hanja, jumat, februari wakil ketua (azhar mukhlis, s.h) : . baik, sebelum dilanjutkan yang lain, sebenarnya latar belakang daripada terutama ini adalah pemerintah. seperti yang disampaikan pak jurus lambda dan pak tete bahwa yang dimaksud terutama, karena selain fungsi penuntutan masih ada fungsi lain seperti penyidikan dalam pidana khusus dan pelaksanaan putusan. itu maksud kami menyampaikan kata terutama. tapi alasan pemerintah tadi adalah alasan tidak umum bahasa hukum. f.pg (andi matamata, s.h, hum) . jadi begini pak ketua, jadi bisa tidak kita membuat semacam platform jadi tugas utama itu di. dan itu disebutkan satu persatu. tugas yang lain seharusnya kita artikan . jadi kalau mau diberikan tugas penyidikan tinggal disebutkan itu. yang namanya tugas lain artinya luar yang utama, dan yang utama itu menurut saya semua kegiatan kegiatan institusi dan kemungkinan dikasih kepada kejaksaan, itupun karena kewenangan. kalau tugas lain itu tradisinya masih rendah, dan itu sebaiknya . dulu kan masih ada tugas tugas ., itu yang bisa dikategorikan sebagai tugas lain. kalau toh dikasih penyidikan pidana tertentu misalnya, itu tidak boleh menjalankan tugas lain karena itu suatu hukum dengan tugas . jadi harusnya maju kalau memang tidak . jadi ada dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, sehingga menimbulkan multi tafsir dan disharmonasdan penjelasan huruf undang undang kejaksaan republik indonesiugas utama yang umum ada yang khusus, lalu ada tugas yang lain. tugas yang lain ini yang sifatnya tambahan. terima kasih. fe.tni polri (drs. dari marin, s.h) . terima kasih pak. sekaligus hampir mirip dengan pak andi. baiklah, karena kita ada tugas tugas dari jaksa, kalau kita lihat sekarang ini hanya dua yang dicantumkan sini walaupun saran dari pemerintah disebutkan wewenang lain berdasarkan undang undang. betul juga, tetapi itu bisa melebar bisa menyempit. maka itu sebaiknya hal demikian kita jelaskan, apakah tugas utama namanya, kalau kalangan . dulu tugas pokok namanya. jadi maka dari itu sekaligus kita sebutkan jaksa ini samping tugas yang dua ini juga mempunyai tugas lain, karena hal yang seperti ini juga ada yang kita inginkan kita tuntut dari jaksa seperti antara lain selama ini dalam bidang penyidikan haruslah sudah mendidik pada saat itu, sekarang haruslah itu tidak, namun pengawasan ada pada dia yang bukan penyidikan ini dengan adanya spp, sekarang ini kan . nah, selama ini spp itu kalau perkara tersebut atasannya sudah mau jadi perkara baru dilaporkan, biasanya begitu pak. sudah mau jadi perkara, berkasnya sudah jadi, baru dibuat dilaporkan. perkaranya tidak ada seperti kalau pak tobing mengatakan bahwa orang riau itu kalau tidak . baru dilaporkan. nah, sekarang dalam bidang penyidikan ini kita juga harap jaksa mengingat ini dalam hal ini. setiap perkara, setiap kasus ada spp nya seperti itu. dalam hal ini adalah suatu tindakan jaksa untuk mengawasi kegiatan penyidikan ini, karena selama ini kita agak sangsi kadang kadang. kalau seandainya penyidikan itu tidak dilanjutkan, tahunya hilang begitu saja. siapa pihak yang menindak selama ini tidak ada. polisi semaunya saja. saya bukannya apa apa. saya tni polri, tapi saya juga tidak begitu. saya berkeinginan bahwa negara ini berjalannya lebih baik. nah, jadi baik tugas penyidik negara itu berjalan dengan baik, disamping itu saat penuntutan jaksa juga perlu tahu apa yang dia. dalam pembuatan tuntutan, dalam pembuatan dakwaan nantinya. jadi dari awal sudah diikuti seperti itu. nah, apakah dalam tugas ini bisakah kita cantumkan disamping tugas tugas tambahan penyidikan dalam perkara perkara tertentu tadi yang disebutkan oleh pak . tadi. dalam hal ini sekaligus kalau memungkinkan kita cantumkan situ sekaligus sehingga sedikit ada pengawasan terhadap petugas lainnya dalam penegakan hukum ini. demikian ketua, sementara itu pak. terima kasih. f.reformasi (h. materialis akbar, s.h) . terima kasih pimpinan. pertama, saya rasa ingin mencermati tentang masalah yang diusulkan oleh pemerintah tentang adanya kalimat yang diberi wewenang oleh undang undang. saya kira yang diberikan wewenang oleh undang undang justru segala kewenangan kejaksaan itu kita atur dalam undang undang ini. jadi sesuai dengan yang tadi malam, saya malah menginginkan semua kewenangan kewenangan kejaksaan yang berada berbagai macam undang undang itu kita masukkan dalam undang undang itu, sehingga sini untuk kalimat pertama kita tidak lagi mengatakan yang diberikan wewenang oleh undang undang. justru undang undang inilah yang memberikan wewenang, bukan undang undang yang lain, terutama yang berkaitan dengan tugas tugas pokok kejaksaan. sedangkan kewenangan kewenangan lainnya yang ada dalam undang undang itu tetap kita cantumkan sini untuk mengejar kalau misalnya ada aturan aturan, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, yang akan mengatur kemudian hari tentang masalah kewenangan kejaksaan itu bisa juga kita komodor. oleh karena itu kalimat yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak itu kita hilangkan, sehingga kalimatnya berbunyi begini jaksa adalah pejabat fungsional yang berwenang sebagai penuntut umum. sampai situ dulu. saya ingin menambahkan .. jadi jangan rancu juga, jadi harus tegas, nanti . salah pengertian. dan kemudian ada tugas pokok lagi yang memang kita inginkan untuk kejaksaan ini yang kita masukkan sini, yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus. nanti dalam tindak pidana khusus ini kita jelaskan dalam penjelasan, yang dimaksudkan dalam perkara tindak pidana khusus adalah bla bla bla. nanti kita rumuskan. sedangkan kewenangan lain yang mendasarkan undang undang itu, itu juga kita buatkan sini dalam penjelasan. yang dimaksudkan dengan kewenangan lain yaitu misalnya melakukan cikal, melakukan pengawasan, kemudian sebagai pengacara negara, itu kan bukan tugas utama. tugas selain daripada tugas tugas utama itu kita muat dalam penjelasan. tugas utama ini kita masukkan dalam batang tubuhnya, sehingga lebih lengkapnya saya mengatakan seperti ini: jaksa adalah pejabat fungsional yang berwenang sebagai dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus serta wewenang lain berdasarkan undang undang . wewenang lain berdasarkan undang undang artinya mungkin ada undang undang lain, jadi bukan undang undang ini. nah, dalam penjelasan itu kita memberikan dua hal penjelasan itu, karena tindak pidana khusus ini tidak mungkin kita uraikan satu persatu dalam batang tubuh, maka kita buat dalam penjelasan. sedangkan kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang kita buat sini antara lain. jadi dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya kewenangan kewenangan lain yang akan diberikan oleh undang undang. jadi penjelasannya ada dua bagian. yang dimaksud dengan tindak pidana khusus itu adalah., nanti kita isi. kemudian penjelasan kedua, yang dimaksud dengan kewenangan lain adalah. sedangkan yang tindak pidana kewenangan iain itu antara lain. itu kan antara lain situ. yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah antara lain tidak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana ham. yang dimaksud dengan kewenangan lain antara lain melakukan pencekalan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, pengawasan terhadap masuknya barang barang cetakan yang terlarang, kemudian sebagai pengacara negara. nah, itu mohon juga bantuan dari pihak kejaksaan, tolong semua undang undang yang ada republik ini yang ada kaitannya dengan masalah kejaksaan, disebut situ kejaksaan. itu kita kumpulkan semua, termasuk undang undang advokat, undang undang kpk, semua kita kumpulkan, perubahan juga, nanti kita rinci lagi supaya lebih lengkap. saya kira cukup pak. terima kasih. f.pdip (mangaka tunggal tobing, s.h) . tentu dengan maksud kita sependapat dengan pak costa, selain kalau kita mau mengatakan ini sudah dibahas walaupun beliau memang belum mengatakan . malah pak costa sudah menyatakan setelah mendengar pernyataan pemerintah pak costa malah menyatakan sudah disetujui ini dari pemerintah. nah, teman teman juga tadi ada yang menyatakan setuju dengan pemerintah. disamping itu juga saya ingin memberi tambahan khusus mengenai catatan dari usulan fraksi reformasi kita sangat menghormati. tetapi biasanya kalau kita sudah buat sini sebagai catatan ini sudah merupakan setidaknya suatu kronologis untuk dibahas sehingga merupakan alternatif. alternatifnya dengan mana? tentu pendapat lain tadi sudah mengatakan setuju dengan usulan pemerintah dengan penjelasan menghilangkan frasa terutama oleh pemerintah untuk mempertegas. dan malah dari teman teman ada juga yang sependapat membahas sini tambahan tambahan ini. kalau kita buka pintu sini tindak pidana itu sudah menyimpang dari kurap yang sebentar lagi mungkin akan kita revisi. kurap point sudah dibagi situ siapa itu penyidik, siapa itu penuntut siapa itu hakim. nah, sesuai dengan asas pokok, kalau kita buat lagi sini penyidikan itu kurap harus tidak berlaku, karena ini undang undang yang terakhir. itu kita harus bahas. kedua, tadi sudah saya berikan penjelasan . salah satu kelemahan kejaksaan dalam penegakan hukum ialah tidak adanya suatu guide lain yang tegas dalam tugas, tidak ada friendwork yang pasti. pembagian tugas tidak ada, sehingga saya sudah bilang tadi tidak serta merta, itu kenyataan. misalnya sp3. kalau saya nanti kalau rekan rekan setuju kurap akan kita tinjau. adanya sp3 sudah membuka pengadilan baru yang stop kejaksaan. kalau kejaksaan penyelidik penuntut, kejaksaan memutus, stop, tidak ada yang bisa keberatan. polisi tidak mau mengadakan pra peradilan, takut dia sama jaksa. tenggang rasa. hakim tidak ada kekuasaan mengatur. rakyat class action nanti, berapa lama kita class action. class action tidak digubris oleh jaksa. nah, untuk itu sini kalau saya tidak salah tanggap, undang undang pokok kejaksaan itu termasuk undang undang pokok yang mengatur . kalau kita atur detail sini itu hampir tidak terjangkau mata. kita manusia bermata, tapi kalau kita membahas satu topik masalah misalnya peradilan hak undang undang . itu sudah diatur jaksa bisa mendidik. itu yang dimaksudkan mereka mereka itu. mengenai . tidak mungkin . diatur dalam satu undang undang. sudah ada undang undang agama. kejaksaan agung memberi wewenang untuk membatasi. jadi kita muat sini tidak bisa dong. kita nanti diprotes kalau kita membuat ini. jadi itu maksud kalimat pak costa. jadi maksud saya berhubungan dengan ini, kalau memang mau depending dibuat catatan. seolah olah yang lain belum berpendapat. pak tete tidak berbuat atas persetujuan . itu maksud kami pak pimpinan. terima kasih. f.pg (m. akil mochtar, s.h, m.h) . yang pertama, saya kira terminologi pelimpahan itu adalah terminologi yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan yang dasarnya apakah kurap yang mengikuti undang undang ini atau undang undang ini yang mengikuti kurap dalam proses itu. oleh sebab itu, terminologi pelimpahan dan terminologi penyerahan perkara itu mungkin mempunyai perbedaan. seperti yang dikatakan oleh ketua tadi secara letterlip memang perlu dilihat juga dalam kurap. sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dua proses yang dianut dalam kurap dalam pemeriksaan itu adalah pemeriksaan tingkat penyidikan dan sidang pengadilan. ini berkaitan juga dengan asas . yang diadopsi oleh kurap yang saya kira juga memberikan sebuah pengertian terminologi terhadap apa yang dimaksud dengan pelimpahan perkara itu. kalau misalnya bahwa pelimpahan itu adalah dalam kaitan mana jaksa bukan lagi dalam proses penyidikan tetapi dia adalah dalam posisi penuntutan maka saya kira pelimpahan itu menjadi sesuatu makna yang tepat dalam proses ini. tapi kalau misalnya penyerahan berkas perkara itu mungkin dianut dalam terminologi, misalnya dari penyidik kepada penuntut umum. tetapi ketika penuntut umum kepada pengadilan mungkin itu bukan lagi sebuah penyerahan tetapi adalah pelimpahan. nah, dia sudah menjadi sebuah perkara. oleh sebab itu mungkin kita perlu cermati itu. pada posisi ini saya kira rumusan yang sebagaimana disebutkan dalam dari ini menurut hemat kami masih cukup relevan dalam proses mana yang kita berikan pengertian sini adalah sebuah makna penuntutan. penuntutan itu adalah sebuah tindakan mana penuntut umum melimpahkan sebuah berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap kepada pengadilan dengan tentunya meminta kepada pengadilan itu untuk menyilangkan dan memutus perkara. saya kira itu ketua. terima kasih. rapat hanja, selasa, juni ppp (drs. lukman hakim . jadi sebenarnya ide dasar dari adanya penambahan struktur baru dalam kejaksaan ini adalah dalam rangka bagaimana profesionalitas para jaksa ini lebih kita tingkatkan, sehingga kemudian muncul pikiran jangan lagi para jaksa ini disibukkan dengan urusan urusan yang memang bukan menjadi fungsi dan tugas utamanya. apalagi kalau kemudian dilihat bahwa proses pendidikan mereka yang demikian panjang dan menghabiskan sejumlah dana, dan persyaratan juga tadi kita bicara begitu ketat, lalu jangan sampai kemudian setelah beliau menjadi jaksa lalu dia hanya melakukan kegiatan kegiatan yang tidak secara langsung merupakan fungsi dan tugas utamanya yaitu penuntutan dan penyidikan itu. biarlah pekerjaan pekerjaan yang sifatnya menjadi lingkup pekerjaan kesekretariatan jenderal ini diserahkan kepada mereka yang memang profesional bidang itu sehingga jaksa memang betul betul focus konsentrasi pada fungsi dan tugas utamanya itu. itulah kemudian muncul adanya institusi perangkat sekretaris jenderal ini, semangatnya seperti itu. dan kalau kita lihat dim dim dan seterusnya, ini sebenarnya pemerintah sudah tidak ada masalah. demikian ketua. ketua (h. zain badjeber, s.h) . itulah, saya serahkan timus karena ini dua institusi yang berbeda. nanti kalau digabung bisa juga salah pengertian, yang satu institusi non yudisial dan yang satu institusi yudisial. yang diusulkan pemerintah ini kan putusan dari institusi yudisial. yang satunya lagi non, pemasyarakatan. jadi kalau digabung nanti apakah tepat ataukah tidak itu biarlah timus. setuju kalau yang lamausul pemerintah:" jadi ini ada suatu perubahan yaitu kalau undang undang membenarkan jaksa melakukan penyidikan atau penghentian penyidikan maka berlaku ketentuan ini. tapi kalau yang lama adalah wewenang yang diberikan oleh undang undang ini yaitu untuk melengkapi berkas perkara tertentu dapat melakukan pemeriksaan tambahan, situ bedanya saya kira pemerintah. jadi pada huruf lama undang undang kejaksaan ini memberi wewenang kepada jaksa seperti ini. tapi kalau tambahan pemerintah ini undang undang lain yang memberikan. apakah seperti itu yang dimaksud pemerintah silahkan. jam intelijen (brief arief, s.h, m.h) . untuk yang huruf sebetulnya bukan menggantikan pak, kita menambahkan. sementara yang lama itu pindah menjadi jadi tetap ada. jadi bukan mengganti sana . (m. akil mochtar, s.h, m.h) . terima kasih saudara ketua. persoalan ini adalah persoalan praktek dari proses penegakan hukum. jadi proses penegakan hukum itu mengalami berbagai distorsi karena banyaknya perbedaan persepsi dari mereka yang mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum. satu diantaranya adalah soal kewenangan melakukan proses penyidikan atau karena dia mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, dalam ketentuan perundang undangan manapun juga dia wajib melakukan pengujian penyidikan terkecuali undang undang tentang komisi pemberantasan korupsi. karena kpk itu ketika melakukan penyidikan tidak boleh melakukan penghentian penyidikan. nah, kewenangan itu pun kita berikan dengan melampaui batas batas yang ada dalam ketentuan yang . seperti hukum acara pidana, mana kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan itu juga bisa dilakukan dengan proses penghentian penyidikan. tetapi undang undang kpk itu kita bolehkah. tidak boleh dia melakukan penghentian penyidikan ketika dia sedang menangani perkara pidana. oleh sebab itu karena ini adalah sebuah proses yang muncul dari praktek berperkara yang merupakan bagian dari penegakan hukum, tentu ini adalah pengalaman empirik yang dilakukan oleh jaksa baik dalam posisi penyidik untuk perkara perkara tertentu maupun dalam posisi penuntut dalam perkara perkara umum lainnya. karena ini adalah sebuah persoalan yang juga berimbas bagi pencari keadilan, maka pada dasarnya saya setuju bahwa proses ini harus ada dalam undang undang ini untuk memberikan sebuah kepastian. karena apa egoisme sektoral ini juga menjadi muncul setiap proses berperkara. saya tidak mengerti apakah kita memang punya budaya seperti itu setiap institusi merasa mempunyai kewenangan terhadap sebuah proses yang sedang berlangsung. nah, egoisme sektoral ini justru melahirkan ketidak pastikan hukum. itulah yang menjadi persoalan kita. nah, sekarang apakah kewenangan itu ingin kita berikan kepada jaksa yang notabene didalam praktek sehari hari juga melakukan proses penyidikan yang juga melakukan proses penuntutan kalau memang ide dasarnya adalah ingin memberikan sebuah kepastian dan mempercepat proses, saya kira hal ini penting untuk dilakukan bagi institusi seperti kejaksaan. jadi semua harapan harapan kita kalau memang tidak kita tindak lanjuti dengan satu kewenangan yang diberikan undang undang ini juga akan menjadi sebuah harapan yang hanya habis pada saat kita dialog seperti ini. saat implementasi tidak terjadi perubahan yang signifikan dari proses penegakan hukum karena diakibatkan oleh berbagai hal. fakta menunjukkan bahwa dalam proses misalnya perkara korupsi, memang terjadi multi tafsir antara penyidik dengan penyidik seperti kejaksaan dengan hakim dalam menangani perkara. itu fakta pak. nah, tentu yang diuntungkan situ adalah mereka yang terlibat dalam kasus itu. artinya kalau dia pernah melakukan pelanggaran korupsi. maka kan selalu orang bilang jangan salahkan para penjahat itu, tapi hukum yang bersalah. karena memang tidak diberikan., seolah memanfaatkan posisi posisi seperti itu. nah, tidak jarang bahwa eksepsi yang dilakukan oleh para penasihat atau advokat itu didalam perkara perkara korupsi itu tembus karena hakim sependapat dengan eksepsi yang dilakukan. misalnya bahwa jaksa tidak berwenang melakukan. ini pengalaman pengalaman praktek. ketika eksepsi kan kita belum bicara soal materi perkara. kita baru bicara legal formalnya. situ sudah salah. akhirnya tujuan keinginan kta untuk memberantas korupsi tidak tercapai. tetapi dengan segala kewenangan yang ada pun bukan berarti juga tidak ada kontrol. nah, kontrol ini juga yang menurut saya diperlukan. saya memberi contoh misalnya jaksa dalam melakukan proses penyidikan perkara korupsi, penyidikan misalnya sama dengan yang menuntut. itu tidak mungkin. jaksa juga melakukan kontrol terhadap penyidik. karena dia penyidik dan dia juga yang melakukan penuntutan penuntutan perkara, sehingga dia tidak tahu apakah perkara ini ada perbaikan atau kekurangan. ini juga pengalaman praktek menurut saya yang juga belum terjadi, sehingga perkara perkara besar dalam tingkat korupsi itu menjadi controlling nya tidak pengadilan pak. karena tidak ada controlling, walaupun controlling tingkat atasan bawahan karena misalnya ada kepala kejaksaan atau ada kepala kejaksaan tinggi. tetapi didalam praktek ketika misalnya kejati atau kamarnya membuat surat keputusan tentang penyelidikan nanti dibentuk tim penyidikan. begitu pelimpahan perkara dari penyidik penuntut umum ternyata yang menjadi penuntut umum penyidik itu juga memang tidak ada aturan itu pak. tapi menurut saya dengan posisi kontrol yang berkaitan antara kewenangan penyidik dengan penuntut umum itu juga menjadi sebuah problem yang ikut memberikan kontribusi bagi lembaga. nah, ini kan tidak gampang menurut saya. itu memang dalam hukum acara. tetapi bahwa kejayaan memerlukan sebuah proses penyidikan maka saya kira itu perlu. dan saya setuju dengan pemerintah dan ditegaskan secara terang dalam undang undang ini supaya tidak ada lagi komposisi yang lain. dan hakim juga bisa bermain main dengan celah celah hukum ini. jadi saya kira itu bu. terima kasih. tni polri (drs. dari marin, s.h) . terima kasih pimpinan. bapak dan ibu yang kami hormati, kewenangan yang kita berikan kepada jaksa memang dalam hal ini kalau kita sepakati itu kita berikan maka mari kita berikan itu. tapi sebaiknya kita jangan berpikir dalam satu objek atau misalnya dalam tindak pidana tertentu. itu ada bermacam macam penyidik. sebaiknya memang kita tentukan salah satu apakah itu kita berikan kepada jaksa atau kepada penyidik polri dalam hal ini. biasa orang akan menolak pekerjaan ini kalau seandainya itu susah. tapi ini rebutan. kita juga menjadi tanda tanya kenapa menjadi rebutan. jadi seandainya itu kita berikan kepada jaksa marilah kita berikan dan bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap itu. apa yang disampaikan oleh pak andi pada awal tadi yang disambung oleh pak hakim kalau tidak salah penghentian penyidikan, memang seharusnya kita mempunyai takaran karena dalam pengalaman praktek hal ini menjadikan permainan walaupun ada upaya hukum lainnya. alangkah baiknya kalau memang kita berikan penyidikan sesuatu objek atau salah satu jenis tindak pidana kepada badan tertentu kita berikan itu, jangan badan lain juga menangani. yang kedua, tentu dengan sendirinya ada ketentuan nanti karena sulitnya alat bukti yang mereka temukan itu dihentikan pendidikannya. yang ketiga, tindak pidana tertentu, kami mungkin dari fraksi tni polri berkeinginan disebutkan tindak pidana tertentu itu apa saja. kalau nanti tidak disebutkan tindak pidana tertentu itu apa tindak pidananya nanti bisa melebar kemana mana. jadi alangkah baiknya tindak pidana tertentu itu kita sebutkan apa tindak pidananya. itu saja sementara. terima kasih. rapat kerja dengan kementerian hukum dan ham serta jaksa agung selasa, juni tni polri (drs. dari marin, s.h) . terima kasih pimpinan. mudah mudahan kami tidak akan menangis sini. bapak menteri, bapak jaksa agung beserta seluruh jajaran pemerintah yang kami hormati, seluruh anggota dewan beserta seluruh yang hadir pada malam hari ini, wassalam'alaikum wr. wb. kiranya sudah dimulai oleh rekan kita dari fraksi golkar dengan segala macam gaya dan pola beliau yang hampir membuat kita semua menangis. namun kelihatannya sikap itu memberi semangat kepada kita seluruhnya termasuk kepada pemerintah. disamping itupun secara panjang lebar serta cukup lama, bertahun tahun membicarakan tentang undang undang kejaksaan ini. tapi kiranya semangat itu adalah semangat kita untuk maju depan, untuk maju lebih baik lagi, tentu yang kita harapkan seperti itu. yang selama ini kita alami adalah seluruh perangkat negara ini, seluruh aparat negara ini bekerja dengan benar dalam satu system yang betul dengan satu sub system yang tidak bertabrakan dengan sub system lainnya sehingga tidak menyebabkan system itu tidak berjalan. maka dari itulah kita buat mungkin aturan aturan yang seperti sekarang ini yang mungkin masih ada kekurangan kekurangannya. kita berbicara panjang lebar bersama pemerintah, bertukar pendapat, bertukar pikiran. kalau kami menukik sedikit kepada isi sini, kalau mungkin ada sebagian karena kami ini adalah dari fraksi tn polri, ada sebagian tugas negara yang juga kami pikul, disamping kita seluruhnya yang ada sini, tugas tugas tersebut antara lain adalah tugas tugas yang menyangkut dalam bidang hukum ini, dalam bidang penegakan hukum dan yang lebih khusus lagi adalah bidang penyidikan. lebih khusus lagi bidang penyidikan ini dilaksanakan secara umum oleh polri. untuk itu kiranya pendahulu pendahulu kami yang pada saat saat yang lalu, tahun an telah membuat suatu acuan untuk kita bekerja, antara lain adalah hukum acara pidana. maka dari itu seluruhnya kita jadikan pedoman bagi para petugas dalam berbicara khususnya acara yang menyangkut pidana. dari itu sudah dijelaskan manakah letak kita, manakah kita berdiri sebagai penyidik, manakah kita duduk sebagai penuntut, mana kitapemohon adalah (perseorangan, warga negara republik indonesia)akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadapkabulkan, maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon maupun orang lain yang saat ini sedang diperiksa berada sebagai hakim. situ dijelaskan secara terang, walaupun toh masih ada kekurangan kekurangannya. berangkat dari semu itu tentu kita akan lebih memantapkan, akan lebih mengarahkan kepada itu secara keseluruhan. walaupun kadang kadang kita mengatakan bahwa sifat koordinasi itu adalah untuk menyelesaikan tugas secara keseluruhan, namun mungkin bibir kita bisa mengatakan seperti itu tapi kenyataannya belum tentu. nah, maka dari itu tadinya kami betul betul memintakan khususnya yang menyangkut yang sementara sudah kita bicarakan adalah tentang tugas dan wenang jaksa, menyangkut kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa khususnya terhadap perkara pidana tertentu. kalau dalam hal ini kita melihat beberapa undang undang yang sudah ada baik yang menyangkut masalah hak asasi manusia undang undang nomor tahun kalau kita melihat situ menunjukkan bahwa penyidikan adalah jaksa agung. tidak tersurat bahwa keseluruhan jasanya sebagai penyidik. itu yang pertama. kalau kita melihat lagi kepada yang lainnya, kepada tindak pidana korupsi yang selama ini mungkin sudah cukup lama kita rasakan undang undang tersebut, kemudian kita ubah dan kita perbaiki dengan bermacam cara, kalau kita lihat kita semua tidak menginginkan terjadinya korupsi ini, kita semua berkehendak seperti itu. bermacam macam undang undang lahir, antara lain adalah undang undang nomor yang kemudian kita sempurnakan dengan undang undang nomor kemudian pada saat saat masa jabatan dpr yang sekarang ini dilaksanakan adalah undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. semua itu kita lihat, secara eksplisit juga kita tidak melihat bagaimana kedudukan jaksa dalam hal ini. namun peran itu toh juga tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena sudah sekian lama mungkin jaksa sudah melakukan kegiatan kegiatan seperti itu. hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi golkar tadi bahwa kami juga tidak mau sendirian. kami juga ingin kebersamaan. marilah kita lihat secara bersama. dalam kebersamaan kita ini dengan tidak meninggalkan ketentuan ketentuan yang ada kami juga sangat menghargai itu. maka dari itu mungkin misalnya yang menyangkut huruf dari ini dapat kami terima. namun marilah kita jelaskan mana kewenangan kewenangan itu diatur secara jelas dan kalau boleh dikatakan menukik kepada persoalan yang betul betul menjadikan tugas dan kewenangannya. kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota dewan termasuk pemerintah yang kita melihat undang undang yang lalu khususnya undang undang nomor tahun khususnya yang menyangkut kegiatan jaksa dalam melakukan pemeriksaan tambahan, kita kembali situ yang sudah kita laksanakan, kami berterima kasih juga hal ini kita laksanakan dan kita sepakati bersama kemudian kita setujui bersama bahwa kita kembali kepada bunyi itu yang kita alihkan kepada undang undang yang baru ini nanti. inilah yang kami sampaikan pada malam hari ini. mudah mudahan undang undang ini dapat memperbaiki kinerja kita secara bersamaan nantinya. demikian, terima kasih. wabillahittaufig walhidayah, wassalam'alaikum wr. wb.penjelasannya undang undang kejaksaan republik indonesia tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan huruf dan penjelasannya undang undang kejaksaan republik indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pemohon dan pemerintah telah mengajukan kesimpulan tertulisnya melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret danhuruf danhuruf dan penjelasan3. menimbang bahwa pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya,bahwa pemohon merasa dirugikan dengan guo karena pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan rumah tahanan negara kelas ambon oleh jaksa yang tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik tetapi sebagai penuntut umum. berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional pemohon tersebut, menurut mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian dalam undang undang guo.pemerintah, dan bukti bukti suratiemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitasmeskipun petit dalam permohonan guo berbeda dengan perkara nomor puu x namun menurut mahkamah, esensi permohonan pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan jaksa sebagai penyidik adalah sama dengan permohonan pemohon yang telah diputus oleh mahkamah dengan putusan nomor puu x bertanggal oktober permohonan guo setelah diperiksa secara saksama ternyata tidak didasarkan pada syarat syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dari permohonan nomor puu x selain itu, alasan alasan permohonan pemohon telah pula dipertimbangkan dalam putusan perkara nomor puu x bertanggal oktober tersebut atas, sehingga permohonanda ria tambunan

ld) a.suryani: pekerjaan buruh: warga negara indonesia, alamat kampung tubuh nomor desa kecamatan waringinkurung, serang, banten, selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon. kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan pemohon bahwa per tanggal juni pemohon telah mengajukan permohonan uji materiil undang undang nomor tahun tentang peradilan agama pada ketentuan dan yang sama, yakni terhadap dan serta dan uud dengan nomor registrasi puu vi dan kemudian diputus dini pada tanggal agustus dengan hasil putusan ditolak". bahwa setelah pemohon mempelajari secara seksama putusan mahkamah konstitusi tersebut, pemohon menemukan adanya prinsip prinsip keadilan yang mencederai yang dialami oleh pemohon diakibatkan putusan mahkamah konstitusi tersebut. dan sehingga demi menjunjung tinggi rasa keadilan serta demi niat baik menyampaikan apa apa yang kurang adil daripada pertimbangan pertimbangan mahkamah yang dipakai dalam memutuskan penolakannya atas permohonan yang diajukan oleh pemohon, kemudian pemohon dengan ini mengajukan kembali permohonan pengujian materiilkedua, berkenaan dengan sifat hukum pidana islam yang ramalan lil alamin. replikanya kebanyakan kalangan bangsa ini, terutama khususnya dari kalangan umat islam indonesia sendiri, banyak yang salah kaprah dan tidak tepat dalam memahami ramalan lil alaminya hukum pidana islam. mereka umumnya beranggapan (prematur) bahwa ramalan lil alamin adalah ketika hukum pidana islam tegakkan, maka harus ditujukan kepada seluruh umat manusia. dan yang lebih kakinya lagi ada sebagian antara mereka beranggapan bahwa seluruh umat manusia harus patuh dan tunduk pada hukum pidana islam, tanpa terkecuali. padahal dari segi maknanya saja, ramalan lil alamin berarti kebaikan bagi seluruh alam", jadi semestinya yang harus dipahami oleh semuanya baik kalangan umat islam indonesia sendiri maupun dari kalangan umat non muslim mengenai hukum pidana islam yang ramalan lil alamin adalah bahwa kebaikan hukum pidana islam ditujukan bagi seluruh umat manusia ditujukan kepada seluruh umat manusia , dan sudah semestinya hanya kebaikan dan pemanfaatannya sajalah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. bahwa kemudian dalam hukum pidana islam juga terdapat siksa yang dianggap berat dan pedih, maka 'kepahitan' tersebut tidak boleh dibagikan kepada seluruh umat manusia, dan memang sudah semestinya hukuman yang terdapat dalam hukum pidana islam haruslah ditujukan hanya kepada umat yang meyakini kebenarannya saja, yakni umat islam. dan bahwa dalam konteks kehidupan bangsa indonesia yang majemuk dan menjunjung tinggi toleransi, maka hukum pidana islam hanya harus ditujukan kepada umat islam indonesia saja. jadi, tidak ada alasan bagi umat non muslim untuk takut dipaksa tunduk dan patuh pada hukum pidana islam, karena penegakkan hukum pidana islam hanya ditujukan pada umat islam indonesia saja, dan insya allah umat non muslim indonesia hanya akan mendapat kebaikannya saja dari penegakkan hukum pidana islam tersebut, yakni bahwa pasti umat non muslim indonesia akan merasa nyaman, tentram dan aman ketika hidup berdampingan dengan umat islam, karena akan terjamin bebas dari ancaman kejahatan kriminalitas ataupun intimidasi yang tak beralasan. karena sesuai firman allah swt dalam al gur'an surat al kafir ". dan tidaklah aku beribadah seperti cara kamu beribadah. dan tidaklah kamu (uga) beribadah seperti caraka beribadah. bagimu agamamu dan bagiku agamamu dan surat al hajj bagi tiap tiap umat telah kami tetapkan syari 'at, yang telah dijelaskan bahwa setiap agama telah memiliki aturan dan bentuk ibadahnya masing masing yang berbeda dengan agama islam. maka tidak relevan lagi apabila umat non muslim harus dipaksa untuk patuh pada hukum pidana islam. dan semestinya sudah harus dipahami juga bahwa perintah ibadah yang diajarkan setiap agama, itu pastinya ditujukan hanya kepada para pemeluk agama yang meyakini kebenaran agamanya tersebut saja. misalnya perintah ibadah dalam al gur'an, tentu ditujukan hanya kepada umat islam saja, dan perintah ibadah dalam injil, tentu ditujukan hanya kepada umat kristen saja, begitu pula dengan perintah ibadah yang terdapat dalam kitab suci agama yang lainnya, tentu perintah tersebut hanya ditujukan kepada para pemeluknya masing masing saja. hal ini sesuai dengan firman allah swt dalam al gur'an surat yasin yang artinya sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada tuhan yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat nya. maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia jadi, apabila penegakkan hpi dipahami oleh seluruh kalangan bangsa indonesia bahwa penerapannya ditujukan hanya kepada umat islam indonesia saja, maka tidak akan ada masalah dalam pengakuannya seperti halnya penegakkan hukum perdata islam yang telah terlebih dahulu ditegakkan pada lembaga peradilan agama indonesia, yang selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya. dan bahwa indonesia sebagai negara yang majemuk dan menjunjung tinggi toleransi, maka tidak ada alasan bagi negara maupun umat non muslim untuk tidak menghormati, menghargai serta mendukung keharusan penegakkan hukum pidana islam bagi umat islam indonesia. dan bukankah butir butir pancasila khususnya sila ketuhanan yang maha esa, telah menyatakan butir berbunyi hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut penganut kepercayaan yang berbeda beda, sehingga terbina kerukunan hidup. butir berbunyi saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. butir berbunyi tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. ketiga, tentang bentuk hukum agama syari'at) islam. selama ini telah terjadi ketidak efektif yang khususnya telah dilakukan umat islam dalam memahami hukum agama syari'at) islam, bahwa hukum agama syari'at) islam mencakup: hukum perkawinan zakat shalat puasa bersuci shodagoh ekonomi syari'ah jual beli gadai siasat (hukum politik) jin hukum meminum minuman yang memabukkan murtad dan aturan aturan yang mencakup seluruh lini kehidupan lainnya. memang benar bahwa hukum agama syari'at) islam memiliki cabang yang sangat banyak dan luas, akan tetapi jika diamati, dipahami dan dipelajari sebenarnya secara garis besar hukum agama syari'at) islam hanya dibagi menjadi dua, yakni hukum ibadat dan hukum muamalah. hukum ibadat adalah hukum mengenai hubungan manusia langsung ,dengan khalid nya (vertikal) atau berkenaan dengan ritual dan atau ideologi, sedangkan hukum muamalah adalah hukum mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya (horizontal) atau zaman modern ini dikenal berkenaan dengan sosial politik (sosial). dan secara struktur, bentuk hukum agama syari'at) islam sebenarnya tidak berbeda dengan bentuk hukum yang sesuai dengan uud dan pancasila, seperti yang tergambar dalam diagram dibawah ini: dn: syari'at islam terbagi menjadi . ideologi dua, yakni: ideologi, dan sosial politik sosial politik dan sosial politik terbagi menjadi ideologi dua, yakni: politik, lingkup dan sosial sosial politik memiliki aturan hukum yang penanaman nnn naa sistem tata negara terbagi dua,yakni no pidana, hukum dan tata hukum pidana islam mencakup: pencurian, hukum perdata islam pembunuhan, perbuatan zina,judi, mencakup: hukum rumah penganiayaan, murtad dan perbuatan maksiat tangga( perkawinan), waris, lainnya. hibah, wakaf, zakat, infak, yang masih terhambat penerapannya atas dalih shadagah, dan yang tidak logis dan inkonstitusional, dan perdagangan(ekonomi) apabila penegakan hpi dipahami oleh seluruh sebagaimana telah terlebih kalangan bangsa indonesia bahwa penerapan dahulu ditegakkan (yang akan hanya ditujukan kepada umat islam indonesia masih terus disempurnakan saja,maka tidak akan ada masalah dalam penerapannya sampai saat ini) penegakan hukum perdata islam yang telah pada peradilan agama terlebih dahulu ditegakkan pada lembaga indonesia, sesuai, undang peradilan agama indonesia, yang selama ini undang nomor tahun tidak ada yang mempermasalahkannya. tentang peradilan agama. keempat, tentang pandangan yang kaku tentang negara yang islami islam bukanlah agama yang kaku, dan islam juga bukanlah agama yang diturunkan hanya bagi kelompok, suku, bangsa dan negara tertentu saja. dan ke fleksibel agama islam ini rupanya belumlah dipahami secara objektif oleh seluruh kalangan negara republik indonesia. bahwa ketentuan syari'at islam mengenai sistem tata negara islam, sangatlah fleksibel, atau bisa dibilang tidak baku dan kaku. hal ini tercermin dari 'agak' berbelanja sistem tata negara islam yang diterapkan pada zaman nabi muhammad saw dan sahabat khulafaur rasyid) dengan penerapan sistem tata negara islam pada zaman sekarang. contoh: seperti sistem tata negara islam yang diterapkan dinegara arab saudi saat ini, yaitu berupa sistem kerajaan monarki). hal ini jelas berbeda dengan sistem tata negara yang dipraktekkan pads zaman nabi dan sahabat. karena (sepanjang pengetahuan pemohon) nabi tidak pernah berwasiat bahwa: apabila beliau meninggal, maka yang meneruskan jabatan khalifah harus anaknya. jadi, sistem monarki arab saudi jelas berbeda dengan sistem tata negara pada zaman nabi. dan, seperti sistem tata negara islam yang diterapkan negara iran saat ini republik islam), yaitu sistem tata negara yang selain dipimpin oleh seorang presiden, juga ada imam besar yang notabennya kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada presiden. atau 'mirip' dengan sistem organisasi beberapa partai politik islam indonesia, yaitu selain ada dewan tahfidz, juga ada dewan syuro yang notabennya jauh lebih tinggi kekuasaannya ketimbang dewan tahfidz. dan dewan syuro bisa saja sewaktu waktu mengganti ataupun memecat dewan tahfidz). dan sistem inipun 'agak' berbeda dengan sistem tata negara yang dipraktekkan nabi. karena nabi tidak pernah memisah disahkan imam besar dan khalifah. jadi, meskipun sistem tata negara keduanya arab saudi dan iran), 'agak' berbeda dengan sistem tata negara yang diterapkan pada zaman nabi dan sahabat. namun 'perbedaan' tersebut dimungkinkan tidak mengurangi ke halaman kedua sistem tersebut, karena adanya sifat fleksibilitas ketentuan yang dimiliki syariat islam mengenai sistem tata negara islam. keduanya tetap dianggap sebagai negara islami, karena sistem tata negara yang dianut keduanya adalah hasil litihadivah umat islam yang ada kedua negara tersebut. harus diakui bahwa sistem tata negara kita sedikit'banyaknya adalah hasil mengadopsi dari sistem tata negara barat. namun meskipun demikian, sebenarnya menurut pemahaman pemohon, jika saja kita ("umat islam indonesia") memiliki kepercayaan diri tinggi, bisa saja mengklaim bahwa sistem tata negara konstitusi) kita yang berdasarkan uud dan pancasila adalah sudah islami. terlebih lagi apabila disempurnakan dengan penegakkan hukum pidana islam pada peradilan agama indonesia, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. maka pemohon yakin bahwa tidak akan ada lagi (siapapun) yang meragukan keislaman' sistem tata negara indonesia yang berdasarkan uud dan pancasila. meskipun dengan ke khas annya tersendiri, yaitu berupa negara islami yang menghormati kemajemukan bangsa. jadi, yang terpenting dan harus dipahami adalah bahwa bentuk negara islam itu tidak kaku harus selalu seperti negara arab saudi ataupun seperti negara iran, masih banyak ruang, ladang dan kesempatan yang bisa bagi umat muslim dunia termasuk umat islam indonesia untuk menggali ataupun berijtihadiyah mencari bentuk negara islami yang berbeda dengan bentuk keduanya. kelima, berkaitan dengan demokrasi pancasila yang dianut nkri demokrasi yang menggariskan kekuasaan tertinggi berada tangan rakyat serta menjunjung tinggi perbedaan pendapat, sejatinya tidaklah bertentangan dengan al gurun dan al hadits. bahwa meskipun demokrasi terlahir dari buah karya bangsa barat, namun demokrasi juga bisa dikembangkan dan dimodifikasi sesuai peradaban dimana demokrasi tersebut diterapkan. seperti halnya yang terjadi indonesia, demokrasi yang berdasarkan uud dan pancasila telah mengalami penyesuaian penyesuaian, sehingga tidak sama persis seperti halnya demokrasi yang berkembang negara negara barat. gagasan gagasan yang pada awal mulanya melekat dan tak terpisahkan pada demokrasi yang dianut bangsa barat, seperti individualisme, liberalisme, konstitualisme, hak asasi manusia, persamaan hak, kebebasan, aturan hukum, pasar bebas, dan pemisahan agama dengan negara, telah disaring oleh para pendiri bangsa. sehingga hanya menyisakan gagasan gagasan yang sekiranya tidak bertentangan dengan budaya dan agama yang ada indonesia, dan gagasan gagasan seperti individualisme, liberalisme maupun pemisahan agama dengan negara, tidak masuk dalam konsep demokrasi yang berdasarkan uud dan pancasila. bahwa kemudian berdasarkan argumentasi negara republik indonesia telah mengadopsi sistem politik bangsa barat, lalu ada diantara kalangan umat islam indonesia yang menganggap konstitusi berdasarkan uud dan pancasila sebagai konstitusi kafir, yang dalilnya didasarkan pads hadits sabda rasulullah nabi muhammad saw, yang menyatakan, barang siapa mengikuti suatu kaum maka termasuk golongan mereka". sebenarnya argumentasi tersebut cenderung didasarkan pada pemikiran yang dangkal dan sempit, karena meskipun benar negara republik indonesia telah meniru sistem politik bangsa barat, akan tetapi tidak menjiplaknya secara total, melainkan telah menyerangnya terlebih dahulu atau disesuaikan sehingga tidak bertentangan dengan ajaran ajaran agama yang ada negara republik indonesia, termasuk ajaran agama syari'at) islam. dan harus diketahui bahwa berdasarkan ajaran agama islam, yang menyatakan, tuntutan ilmu meski sampai negeri china" hr. ibnu bari). yang memiliki makna bukan serta merta umat islam hanya diperintahkan untuk berbondong bondong pergi china, akan tetapi umat islam diperintahkan untuk terus menuntut ilmu pengetahuan seluas luasnya, setinggi tingginya dan jika perlu sejauh jauhnya, termasuk diperbolehkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dari bangsa barat. karena sumber ilmu pengetahuan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, negara tertentu, guru tertentu, ulama tertentu, kelompok tertentu, usia tertentu, golongan tertentu, ras tertentu ataupun umat beragama tertentu, dan sumber ilmu pengetahuan yang diajarkan agama islam menghambat luas dan tak terbatas, dari mulai ilmu ilmu yang terdapat bumi beserta isinya sampai dengan ilmu ilmu luar angkasa (astronomi dan antariksa). dan bisa jadi mengadopsi asas demokrasi yang berasal dari bangsa barat tidak dilarang oleh agama islam, asalkan jelas kebaikannya dan tidak bertentangan isinya dengan al @ur'an dan al hadits. toh, china juga bukan negara islam. jika belajar dari bangsa barat dianggap haram, lantas kenapa umat islam diajarkan untuk belajar negara china. dan sepanjang sepengetahuan pemohon, meskipun asas demokrasi adalah hasil mengadopsi sistem politik bangsa barat, namun telah dimodifikasi sedemikian rupa (tidak diterima mentah mentah) disesuaikan dengan kultur bangsa dan ajaran ajaran agama yang ada indonesia beserta kitab suci agamanya masing masing. dan antara demokrasi yang dianut bangsa barat dengan demokrasi yang diterapkan indonesia telah (kontras) jauh berbeda, karena dalam demokrasi barat ada pemisahan antara agama dengan negara, sedangkan demokrasi indonesia justru mengedepankan nilai nilai agama dalam berbangsa dan bernegara. hal tersebut tercermin dari terkuatnya nilai ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama pancasila, dan meskipun keduanya agak berbeda, akan tetapi tetap saja keduanya adalah sebuah bentuk demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah kedaulatan ditangan rakyat, atau kekuasaan dari, untuk dan bagi rakyat. dan lagipula jika mengadopsi demokrasi adalah hukumnya haram, lantas apakah haram juga apabila masjid sebagai rumah ibadat umat islam ada yang mengadopsi arsitektur kebudayaan non islam, seperti masjid agung demak, kudus ataupun juga masjid agung banten? apakah bangunan bangunan situs bersejarah tersebut harus dihancurkan? dan bagaimana pula dengan masjid kebanggan bangsa ini yakni masjid istiqlal, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa masjid terbesar asia tenggara tersebut dirancang dan diarsiteki oleh silaban yang notabennya adalah umat nonmuslim, apakah masjid istiqlal juga haram? jadi, mengadopsi demokrasi sebenarnya diperkenankan oleh ajaran agama syari'at) islam, asalkan jelas kebaikannya dan tidak bertentangan ketentuannya dengan al gur'an dan al hadits. dan sepertinya tidak ada alasan bagi demokrasi pancasila yang dianut nkri untuk tidak diakui sebagai konstitusi yang island, meskipun keislamannya tersebut masih kurang, dikarenakan belum ditetapkannya hukum pidana islam pada lembaga peradilan agama indonesia bagi umat islam indonesia. dan bisa jadi keislaman indonesia menjadi yang paling sejati karena menghormati kemajemukan bangsa dan menjunjung tinggi toleransi beragama. dan dengan keislamannya yang sejati tersebut menjadikan umat nonmuslim akan merasa nyaman, tentram dan bebas merdeka dalam menjalankan ajaran agamanya dan menegakkan syari'at nya masing masing. sehingga diperbolehkanjadi, tidak ada alasan karena atas nama demokrasi, umat islam indonesia dijauhkan dari hukum pidana islam nya. semestinya justru atas nama demokrasi lah hpi harus ditegakkan pada lembaga peradilan agama indonesia, tentu penerapannya ditujukan hanya bagi umat islam indonesia saja. bahwa kalaupun sistem tata negara kita tidak islami, akan tetapi dikarenakan merubah atau mengganti konstitusi adalah sesuatu yang sulit, bahkan bisa dibilang hampir mustahil karena dikhawatirkan akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa) atau bisa dibilang kita tidak mampu melakukannya. dan berdasarkan ajaran agama islam yang menyatakan, beribadahlah kalian se maksimal mungkin disesuaikan dengan kemampuan kalian jadi, apabila kita tidak mampu menerapkan sistem tata negara islam indonesia, maka dengan sendirinya nilai kewajiban dari perintah penegakkan sistem tata negara islam tersebut akan hilang. maka, insya allah) kalaupun tanpa menegakkan sistem tata negara islam indonesia, akan tetapi tidak akan mengurangi ke kaffah an umat islam indonesia untuk menjalankan syari'at islam nya. dan tidak akan menghalangi umat islam indonesia untuk mencapai takwa. harus diketahui bahwa yang tidak kalah penting sebenarnya, dari perintah penegakkan syari'at islam sebagai sistem tata negara islami adalah orang orang yang mengelola dan bagaimana cara mengelola sistem tersebut, yaitu harus sesuai dengan nilai nilai islami. jadi, kalaupun benar, sistem tata negara kita ini tidak islami, yang terpenting adalah bagaimana apabila setiap orang orang yang mengaku beragama islam, dan dipercaya mengelola negara ini. maka tidak boleh bertindak dan mengambil atau membuat keputusan yang bertentangan dengan ajaran islam. sebab, pada akhirnya apapun bentuk sistemnya, jika pengelolanya sejalan dan sesuai dengan ajaran islam, maka dengan sendirinya sistem itu akan ikut islami. dan begitupun sebaliknya, meskipun sistem tata negara nya islami, namun jika, pengelolanya tidak sesuai atau melenceng dari ajaran islam. maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syari'at islam sebagai sistem tata negara islami. atau istilahnya apapun bungsunya, yang penting isinya. bung!!") keenam, tentang hukuman dalam hukum pidana islam yang dianggap kejam dan melanggar hak asasi manusia. bahwa seringkali anggapan yang dimunculkan berkaitan dengan bentuk hukuman dalam hukum pidana islam adalah anggapan yang negatif, negara republik indonesia, nomor tahun tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pada yang sama, beserta penjelasannya terhadap dan serta dan uuada. dan yang menyatakan' adalah hak hak yang diatur dalam uud bahwa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal agustus poin halaman yang telah menyatakan: ada yang menganggap kejam, sadis, tidak manusiawi, dan melanggar hak asasi manusia ham). bahwa benar dalam hukum pidana islam ada hukuman potong tangan, ghosh, rajam, hukum cambuk dan sebagainya, namun ada hal yang belum banyak dipahami bahwa hukuman hukuman tersebut juga bisa elastis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kadar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang hendak hukumnya. dan kalaupun bentuk hukuman yang dianggap kejam tersebut diberlakukan kepada oknum pelaku kejahatan (disesuaikan dengan kadar kejahatannya), sejatinya hal tersebut dimaksudkan agar ada rasa jera bagi pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan juga agar umat manusia yang lainnya tidak berani untuk mencoba melakukan tindakan kejahatan yang sama yang tentunya akan merugikan makhluk tuhan lainnya. dan sudah menjadi ketentuan bahwa tuhan sebagai khalid pencipta manusia, tentunya sudah paham benar dengan sifat manusia, dan hukum pidana islam diturunkan sudah pasti memiliki 'daya jinak' agar manusia dapat terkontrol dari segala sifat 'liar' nya. bahwa kemudian ada anggapan yang menyudutkan hukum pidana islam sebagai bentuk hukum yang melanggar hak asasi manusia, tentunya harus dipahami pula terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? secara universal seluruh dunia memang telah ada kesepahaman yang sama bahwa semua manusia itu sama, dan dalam agama islam pun secara spesifik telah menyatakan bahwa manusia itu sama dihadapan tuhan". dan atas dasar pemahaman tersebut kemudian muncul interpretasi yang menyatakan bahwa hak asasi manusia human right) itu juga sama! lantas, apakah 'benar bahwa manapun hak asasi manusia ham) itu sama? sebelum berbicara lebih lanjut tentang hak asasi manusia, tentu semestinya harus dibahas terlebih dahulu seperti apa manusia nya itu sendiri! apakah benar semua manusia itu sama? dan untuk mendapatkan jawaban yang lebih objektif maka diperlukan logika yang sehat terlebih dahulu, dan sebisa mungkin diredam ego dan hawa nafsunya terlebih dahulu juga layaknya manusia dewasa! bahwa berbicara tentang manusia sejati memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan begitupun juga dengan pengelompokkan (komunitas ) nya. contohnya: apakah sama antara manusia beragama dengan manusia tidak beragama? dan apakah sama pula antara manusia berakal dengan manusia gila? tentu tidak sama! iya kan? mana ada manusia berakal yang mau disamakan dengan manusia gila? begitupun juga antara manusia beragama dengan manusia yang tidak beragama, tentu saja berbeda! karena sebagai manusia beragama tentunya selain memiliki hak, juga diamanatkan tanggung jawab kewajiban oleh agamanya atau dari tuhan yang diyakininya, sangat jauh berbeda dengan manusia tidak beragama yang mungkin dalam hidupnya hanya melulu hak yang dikedepankan, kalaupun mengenal kewajiban itupun hanya didasarkan pada nisi jiwa kemanusiaannya saja. dan apabila kita sudah sadar bahwa sebagai sesama manusia kita memiliki perbedaan masing masing, terlebih antara manusia beragama dengan manusia tidak beragama. maka sebagai manusia yang hidup bumi indonesia, kita sebagai bangsa yang telah mengikrarkan diri sebagai bangsa beragama tentu sejatinya berbeda dengan bangsa yang lainnya, terlebih dengan bangsa liberal, bangsa komunis maupun bangsa sekular. bangsa indonesia selain memiliki dan menghormati hak asasi manusia, kita juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab kewajiban sebagai umat beragama. dan tentunya sebagai manusia berakal semestinya kita juga sudah paham dan telah melekat dalam logika kita bahwa yang namanya kewajiban haruslah didahulukan daripada hak, dan bahkan sejatinya tidak ada hak jika tidak ada kewajiban. seperti halnya dengan gaji, tentu tidak mungkin ada karyawan yang mendapatkan hak gaji jika belum menunaikan kewajibannya yakni bekerja. lantas, masuk akankah jika ada orang yang menuntut hak asasi manusia ham) sedangkan dia belum menjalankan tanggung jawab atas kewajiban asasi manusia kam) nya? dan tentunya sebagai bangsa beragama, kewajiban asasi manusia kam) indonesia adalah menjalankan perintah ajaran agama, dan sebagai umat islam indonesia tentu kam nya adalah menjalankan hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk hukum pidana islam didalamnya. dan sejatinya pula antara kewajiban dan hak tidak mungkin saling bertolak belakang, seperti halnya orang yang sudah bekerja tentu harus mendapat gaji atau imbalan atas pekerjaannya. jadi, tidak mungkin penegakkan hukum pidana islam sebagai kam umat islam indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia ham)! sebab hukuman dalam hukum pidana islam hanya ditujukan kepada umat yang telah melanggar kewajibannya sebagai umat islam saja. dan jangan 'bilang' bahwa kejahatan atau melanggar kewajiban adalah hak asasi manusia ham)! karena seseorang tidak mungkin dipotong tangannya sesuai hukum pidana islam jika tidak mencuri, intinya ham seseorang tidak mungkin dilanggar atau diganggu gugat jika tidak melanggar kam, atau ibaratnya tidak mungkin gaji seseorang karyawan akan dipotong atau dikurangi jika hasil kewajiban kerjanya juga maksimal. jadi, sekali lagi pemohon menekankan bahwa hukum pidana islam tidak mungkin mengurangi, mengganggu atau melanggar ham seseorang umat dengan hukuman potong tangan, ghosh, rajam, hukum cambuk dan sebagainya, jika umat tersebut telah patuh menjalankan kam nya sebagai umat islam yang kaffah. dan jangan bilang pula bahwa ham itu ada untuk melindungi dan me legal kan seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan ataupun melanggar hukum agama nya! dan sebagai manusia berakal tentu semestinya bangsa indonesia tidak boleh memiliki cara berfikir yang sama mengenai hak asasi manusia seperti halnya dengan bangsa barat, karena meskipun benar bahwa ham sangat identik sebagai hasil buah karya bangsa barat, namun sejatinya bangsa indonesia sangat berbeda dengan bangsa barat. jadi kalaupun negara indonesia mengadopsi hak asasi manusia yang digaungkan negara negara barat, tentulah seharusnya disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan bangsa indonesia sebagai bangsa beragama, jangan disamakan antara ham nya bangsa liberal dengan ham nya bangsa beragama, karena sudah pasti memiliki perbedaan! bahwa berkaitan dengan ajaran agama islam yang telah menyatakan bahwa: manusia itu sama dihadapan tuhan" tentu ada kalimat kelanjutannya yakni 'dan yang membedakan mereka hanyalah tahtanya". jadi, sesuai ajaran agama islam tersebut apakah sama antara manusia bertakwa dengan manusia tidak bertakwa? ketentuannya pastilah sudah jelas bahwa manusia bertakwa pasti berbeda dengan manusia tidak bertakwa, dan perbedaannya tersebut terdapat pada tingkatan dan juga ajarannya. dan tentunya sangat tidak mungkin bahwa jika dalih menjunjung tinggi hak asasi manusia dilangsungkan hanya untuk membatasi ketakwaan manusia beragama! jadi sekali lagi pemohon ingin menekankan bahwa: janganlah disamakan antara cara berfikir dan kebutuhan kita sebagai bangsa beragama dengan bangsa liberal, bangsa komunis ataupun bangsa sekular, dan kalaupun masih tetap dipaksakan, maka ditaruh dimana akal kita? bahwa berdasarkan nomor tahun tentang hak asasi manusia tentang ketentuan umum: butir berbunyi:". butirn undang undang ini". jelaslah pula bahwa adanya hak asasi manusia ham) adalah harus adanya jaminan perlindungan terhadap umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai ajaran agamanya masing masing, termasuk juga harus adanya jaminan perlindungan bagi umat islam indonesia untuk menjalankan (ibadah), menegakkan hukum pidana islam nya. jadi, jangan jadikan alasan ham untuk melarang penegakkan hukum pidana islam bagi umat islam indonesia. dan, kemudian pemohon sangat sadar bahwa sebagai manusia biasa semua kebenaran argumentasi tersebut masih 'debateble'. meskipun pemohon telah yakin dengan semakin lainnya bahwa semua argumentasi yang telah pemohon sampaikan adalah sebuah kebenaran yang sangat logis, dan kelogisannya telah dipikir masak masak selama bertahun tahun, akan tetapi tetap saja bahwa pemohon adalah manusia biasa yang kadar kebenaran yang dihasilkannya masih 'meragukan'. dan meskipun pemohon juga tahu bahwa mahkamah konstitusi juga belum tentu mampu menghasilkan keputusan keadilan dan kebenaran yang hakiki, namun pemohon yakin bahwa apabila semua argumentasi pemohon dibawa masuk dalam persidangan lembaga peradilan seperti mahkamah konstitusi, maka akan mendatangkan kemanfaatan yang lebih nyata dan konkrit bagi bangsa indonesia. maka atas dasar itu pulalah kemudian pemohon langsung melakukan pengajuan permohonan uji materiil mahkamah konstitusi, dan menganggap tidak perlu untuk memperdebatkan semua argumentasi yang dimiliki pemohon diluar persidangan lembaga peradilan mahkamah konstitusi terlebih dahulu, meskipun sadar masih 'dhaif belum ahli agama dan ahli hukum. toh, untuk mengajukan permohonan uji materiil tidak ada persyaratan yang mengharuskan pemohon memiliki kualifikasi sebagai kiai haji ataupun sarjana hukum. dan semua argumentasi yang disampaikan pemohon merupakan pemikiran yang pantas untuk dijadikan sebagai logika hukum, yang meskipun tidak mutlak namun setidaknya bisa dijadikan sebagai bukti yang faktual. dan dalam hukum positif yang ditegakkan pada lembaga peradilan indonesia termasuk mahkamah konstitusi, logika hukum sebagai bukti faktual tentulah diperkenankan dan bahkan tidak ada alasan untuk ditolak jika memang tidak ada bukti yang mutlak. bahwa berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitukarena negara ini adalah negara beragama yang bukan sekedar beragama secara formalitas saja ("agama ktp"). akan tetapi benar benar negara beragama yang dilandasi iman dan takwa impak). maktahun yang telah dijelaskan diatas. bahwa mungkin setiap agama mempunyai definisi yang berbeda beda mengenai pengertian iman dan terlebih khususnya takwa, baik dari segi arti maupun penerapannya dalam kehidupan sehari hari. dan khususnya dalam agama islam, makna takwa adalah menjalankan segala perintah allah swt dan menjauhi segala larangan nya yang telah dikonstruksikan dalam bentuk hukum agama syari'at) islam, secara menyeluruh tanpa terkecuali, tidak boleh pilih pilih sesuai seleranya ataupun selera pemimpinnya. sesuai dengan firman allah swt dalam al gur'an surat al bayaran yang artinya: hai orang orang yang beriman, masuklah kamu dalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu semua mengikuti langkah langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata". maka untuk dapat menjadi umat yang bertakwa, umat muslim juga harus menegakkan hukum pidana islam sebagai bentuk kepatuhan melaksanakan hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh kaffah) tersebut. bahwa dalam ajaran agama islam tingkatan takwa merupakan tingkatan yang paling atas dan paling mulia. seperti firman allah swt dalam al @ur'an surat al gujarat yang artinya: sesungguhnya orang yang paling mulia sisi allah diantara kamu salah orang yang paling takwa. sungguh allah maha mengetahui lagi maha mengenal bahwa dikarenakan telah diperintahkan oleh al gurun, maka menegakkan hukum pidana islam sejatinya adalah sebuah bentuk ibadah dalam ajaran agama islam,dan bahwa berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya messing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. maka, karena menjalankan hukum pidana islamhukum pidana islam nya itu, karena untuk menegakkan pidana islam, sangat dibutuhkan peran serta dan dukungan negara dalam pelaksanaannya. dan bukankah sudah jelas bahwa amanat uud jugapadahal hal tersebut sangat bertentangan dengan undang undang dasar tahun yang menentukan bahwa: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanyasyari'at) islam secara menyeluruh. dan hukum pidana islam adalah bagian yang terpisahkan dari agama islam, maka apabila negara melarang umat islam indonesia untuk menegakkan hukum pidana islam nya, hal tersebut sama juga artinytahunhukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah)) agar dapat mencapai tingkatan tatahun. bahwa dalam sejarah ketika panitia sembilan merumuskan teks pembukaan uud yang diberi nama piagam jakarta, sempat belakang sila ketuhanan yang maha esa" ditambahkan anal( kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah islam bagi pemeluk pemeluknya". hal ini sebenarnya tidak akan dipermasalahkan oleh umat beragama lainnya (nonmuslim), dan tidak mempunyai kesan berkonotasi diskriminatif, jika saja diperbaiki dengan ketentuan sebagai berikut: dengan mengganti kata syariah islam bagi pemeluk pemeluknya" dengan kata hukum agama bagi setiap pemeluk pemeluknya": atau, dengan menambahkan kalimat "demikian juga kewajiban menjalankan ajaran agama katolik bagi pemeluk pemeluknya, ajaran agama kristen protestan bagi pemeluk pemeluknya, ajaran agama hindu bagi pemeluk pemeluknya, ajaran agama budha bagi pemeluk pemeluknya, dan ajaran agama konghucu bagi pemeluk pemeluknya". tentu saja semua umat beragama akan menyetujuinya, dan alasan diskriminasi tidak akan ada lagi, serta kekhawatiran akan adanya perpecahan yang akan merusak negara kesatuan republik indonesia, secara logika bisa dihilangkan. karena pada dasarnya setiap agama pastinya memiliki ajaran agama, aturan agama, norma agama, ketetapan agama, ketentuan agama dan atau hukum agama syari'at) masing masing dalam membimbing umatnya agar menuju jalan yang lurus (agar bahagia didunia dan alam sesudah mati akhirat). seperti yang telah dijelaskan dalam al gur'an surat al hajj allah swt berfirman bahwa bagi tiap tiap umat telah kami tetapkan syari. bahwa mungkin memang benar, hanya dalam agama islam saja yang ajaran agama syari'at) nya dilengkapi dengan ketentuan unsur pidana dan sanksi sebagai pembeda dengan agama yang lainnya. maka sudah semestinya perbedaan itu dihargai dan dihormati oleh umat beragama lainnya, sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. bahwa berdasarkan wawasan nusantara, selain diajarkan bahwa secara psikologis rakyat indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, setalah air serta mempunyai tekad yang sama dalam mencapai cita cita bangsa. kita juga diajarkan bahwa bangsa indonesia berbeda suku, bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama yang berbeda. jadi, seperti halnya masing masing suku indonesia yang memiliki adat (kebiasaan) dan bahasa yang berbeda sebagai identitas masing masing suku, yang harus dijaga, dipelihara dan lindungi oleh negara. maka hukum pidana islam sebagai identitas dan pembeda agama islam dengan agama lainnya, juga sudah seyogyanya harus dilindungi dan dijamin pula pengakuannya oleh negara. dan, bahwa berkenaan dengan alasan telah tercederainya rasa keadilan yang dialami pemohon, dan menjadikan dalilatas dasar itu pulalaherikut ini dasar argumentasinya: bahwa sudah jelas sesuai putusan perkara nomor puu vi halaman poin pada ketentuan nomor poin dinyatakan bahwa secara prima face pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional, danbahwa berkaitan dengan kemungkinan adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak pihak lain, apabila norma peradilan agama:v,juga seluruh umat islam indonesia juncto dan juncto dan uud untuk bebas menjalankan agamanya dan tanpa ada pembatasan dalam beribadat menurut ajaran agamanya itu karena perkawinan), waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadagah dan perdagangan ekonomi), sebagaimana yang telah ditiadakan. lantas adakah pihak pihak yang akan dirugikan apabila permohonan pemohon dikabulkan? dan sebelum membahas kemungkinan adanya pihak pihak lain yang terganggu atau dirugikan apabila permohonan pemohon dikabulkan, dikarenakan norma undang undang yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon bersifat umum, bukan berupa hak yang bersifat privat (subjectiverecht). terlebih dahulu harus dipahami dan diketahui bahwa pemohon telah menyadari betul tentang kerugian konstitusional yang telah dialami akibat terbatasnya kewenangan peradilan agama, tidak hanya rasakan oleh pemohon sendiri, akan tetapi juga dirasakan oleh segenap umat islam indonesia. lantas kenapa pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan hanya seorang diri? pertama, pemohon menganggap bahwa sesuatu kerugian yang bersifat umum, dapat juga diartikan sebagai kerugian yang menimpa terhadap kumpulan individu manusia, maka jika demikian akan wajar wajar dan sah sah saja bahwa apabila pemohon sebagai individu yang merasa bagian dari kumpulan individu (umum), melakukannya sendirian. terlebih apabila ada indikasi individu yang lainnya tidak memiliki keinginan yang sama dengan pemohon. apalagi dalam hal kasus permohonan uji materiil mahkamah konstitusi, yang dalam benak orang kebanyakan merupakan sesuatu yang dianggap terlalu jauh untuk dijangkau, yang tentunya juga masih ada pemikiran yang menggeluti benak mereka tentang, apakah itu mungkin? apakah itu bisa? apakah itu harus? terlebih lagi menurut anggapan kebanyakan orang, urusan hukum adalah urusan yang rumit, dan membuat pusing. sedangkan dalam realita kehidupan umat islam indonesia saat ini, masih banyak urusan yang dianggap jauh lebih penting dan mendesak, seperti urusan perut, makan, pekerjaan, kebutuhan pokok yang semakin mahal dan hal lain sebagainya. tentu apabila pemohon memaksakan mengajak umat islam indonesia yang lain untuk mengikuti jejak pemohon adalah sesuatu yang sulit bahkan cenderung mustahil. kedua, harus diakui bahwa pemohon sebagai manusia biasa tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk mendottrinisasi orang lain agar sepaham dan pemikiran dengan pemohon, karena meskipun pemohon telah bulat yakin se yakin lainnya bahwa semua argumentasi yang dimilikinya adalah benar, namun tetap saja keyakinan tersebut tidak bisa dipaksakan untuk diakui juga kebenarannya oleh orang lain. dan pemohon pun datang mahkamah konstitusi bukan untuk memaksakan mahkamah dan negara dpr dan pemerintah) agar mengakui kebenaran argumentasi pemohon, akan tetapi apabila kemudian mahkamah dan negara dpr dan pemerintah) menganggap salah semua argumentasi pemohon, maka mahkamah dan negara dpr dan pemerintah) pun harus menyalahkannya dengan pertimbangan yang logis juga. ketiga, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa bisa dipastikan umat islam indonesia yang punya pemikiran dan keinginan untuk menegakkan hukum pidana islam lewat jalur lembaga peradilan dan memiliki berbagai argumentasi untuk mewujudkannya adalah hanya pemohon seorang. dan hal tersebut adalah kenyataan yang tidak terbantahkan, karena: pemohon belum melihat dan mendengar sendiri ada umat islam indonesia yang lain yang memiliki keinginan dan pemikiran yang sama seperti diri pemohon, bahkan untuk mencari yang sekedar mirip mirip pun belum tentu ada. maka atas dasar keyakinan yang sedemikian menebal dalam diri pemohon, kemudian pemohon menguatkan mental dan kepercayaan diri untuk mengajukan permohonan uji materiil mahkamah konstitusi seorang diri. dan hanya satu semboyan yang selalu menjadi pegangan dan 'terpaksa' dianut oleh pemohon pada saat menyatakan niatnya dan memulai untuk melakukan permohonan uji materiil mahkamah konstitusi yakni adalah kalau bukan pemohon, siapa lagi!", karena belum tentu ada orang lain yang bisa melakukannya. kalaupun mungkin ada kalangan atau individu umat islam indonesia lainnya yang setidaknya punya keinginan hampir sama, yakni keinginan menegakkan han pidana islam bumi indonesia. akan tetapi (sepanjang sepengetahuan pemohon) mereka memiliki perbedaan argumentasi dan pemikiran dengan pemohon, sebagai berikut: sebagian kalangan dari mereka kalaupun berkeinginan menegakkan hpi, akan tetapi mereka hanya beranggapan kaku bahwa negara ini pun juga harus dijadikan sebagai negara sate agama, yakni negara islam. karena mereka beranggapan demokrasi adalah sistem yang haram. sebagian kalangan yang lainnya hanya menjadikan keinginan menegakkan hpi sebatas wacana belaka, seolah tanpa ada langkah konkret untuk mewujudkannya. sebagian lagi kalangan yang lainnya meskipun memiliki keinginan adanya penegakkan hpi, akan tetapi mereka tidak percaya dan tidak mau percaya jikalau sebenarnya hpi memang bisa ditegakkan pada lembaga peradilan indonesia. replikanya memang para ulama dan pemikir islam yang jauh lebih ahli dari pemohon pun, hampir semuanya belum memiliki kemauan dan kesadaran yang konkret untuk menegakkan hpi pada lembaga peradilan agama indonesia. keempat, sebenarnya bisa saja pemohon mengajak teman atau orang lain untuk ikut bersama sama mengajukan permohonan, akan tetapi jika mereka tidak memiliki pemikiran, pemahaman dan argumentasi yang sama dengan pemohon, maka akan percuma saja! bukannya menguatkan permohonan pemohon, justru nantinya akan menjadi boomerang bagi pemohon, karena mereka pastinya hanya akan jadi 'kambing longer' yang akan dimanfaatkan mahkamah dan negara dpr dan pemerintah) untuk melemahkan permohonan pemohon. kelima, bahwa pemohon tidak didampingi oleh kuasa hukum (yang merupakan persyaratan yang tidak diwajibkan oleh peraturan mahkamah konstitusi), hal tersebut semata karena pemohon tidak memiliki kemampuan untuk menggandeng pengacara. keenam, sedangkan mengenai saksi dan atau ahli, pemohon telah berusaha untuk mencari dan memohon kepada beberapa pihak yang dianggap kompeten untuk dijadikan saksi dan atau ahli, akan tetapi pemohon menemui hambatan: untuk mendapatkan saksi dan atau ahli agama, berikut ini beberapa upaya yang telah pemohon lakukan meminta kesediaan menjadi saksi dan atau ahli lewat surat, kepada beberapa organisasi massa islam dan perorangan yang pemohon anggap berkompeten, akan tetapi tidak ada tanggapan. mendatangi langsung beberapa ahli agamaagama islam, terlebih dahulu meminta pendapat tentang penegakkan syari'at islam sl) secara kaffah, tetapi tanggapan yang didapat tidak sesuai harapan ada yang menganggap terbatasnya penegakkan pada peradilan agama sudah menjadi ketentuan negara: ada yang menganggap indonesia bukan negara islam: dan ada juga tanggapan yang berbelit belit bahwa bukan hanya hukum pidana islam, dan masih banyak ruang untuk beribadah, dan untuk mendapatkan saksi dan atau ahli hukum, berikut ini beberapa upaya yang telah pemohon lakukan: meminta kesediaan menjadi saksi dan atau ahli lewat surat, kepada seseorang yang pemohon anggap berkompeten, akan tetapi tidak ada tanggapan juga. mendatangi langsung sebuah fakultas hukum universitas negerihukum, terlebih dahulu meminta pendapat tentang adanya kemungkinan penegakkan hukum pidana islam pada lembaga peradilan agama, tetapi tanggapan yang didapat tidak sesuai harapan yang intinya mengatakan indonesia bukan negara islam: nkri akan hancur jika hpi ditegakkan, dan bahkan seolah olah pemohon dituduh jangan jangan anggota organisasi sesat. dan bahwa kemudian dimungkinkan adanya kekhawatiran bahwa akan adanya kemungkinan pihak pihak lain yang terganggu dan atau dirugikan apabila permohonan pemohon dikabulkan, sebenarnya hal tersebut meskipun terkesan masuk akal dan merupakan suatu kewajaran, namun tetap saja hal tersebut merupakan kekhawatiran yang terlalu berlebihan dan cenderung terkesan ada adakan serta mengabaikan rasa keadilan yang sejati. sebenarnya pemohon pun telah menyadari dan mempelajari akan segala kemungkinan yang bisa terjadi apabila permohonan pemohon dikabulkan, bahwa mungkin benar akan adanya pihak pihak lain yang terganggu atau dirugikan. namun jika ditelaah lebih mendalam, kemungkinan pihak pihak lain yang akan terganggu dan dirugikan tersebut, merupakan pihak yang sama sekali tidak dan atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya. dan harus diketahui bahwa kemungkinan pihak pihak lain tersebut, mereka dalah diantaranya: sebagian umat islam yang sedang dan akan berperkaraislam yang sedang dan akan berperkara peradilan agamasangat terburu buru atau 'ngotot untuk segera menyelesaikan permasalahannya lewat jalur peradilan agama. dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka keinginan mereka setidaknya akan terhambat karena adanya kekosongan kewenangan peradilan agama. bahwa sebenarnya kevakuman peradilan agama tersebut, justru akan memaksa mereka untuk menimbang atau mematangkan kembali niatan mereka, atau setidaknya mereka bisa mengedepankan alternatif lain melalui jalur baik baik secara kekeluargaan. bahwa mungkin memang sudah menjadi hak mereka untuk tetap dapat menyelesaikan semua masalah mereka lewat persidangan atau membutuhkan hakim sebagai penengah permasalahan mereka, namun semestinya sebagai umat yang mengimani islam, mereka juga pastinya dapat memaklumi adanya, bahwa demi tegaknya hukum agama syari'at) islam secara kaffah mereka harus lebih bersabar menunggu sampai kewenangan peradilan agama benar benar sempurna, sebagai wujud sebuah bentuk pengorbanan dan jihad fii sabilillah. dan bagi mereka yang tidak bersedia (menolak) berkorban dan berjihad itulah yang tidak dan atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya, karena mereka telah mengabaikan amanat konstitusi untuk bertakwa. dan seperti halnya jalan yang rusak, tentu wajar untuk memperbaikinya harus ada penutupan jalan, dan tentu akan sangat masuk akal pula bila pengerjaan perbaikan jalan tersebut akan mengakibatkan kemacetan yang mengganggu. akan tetapi sebagai manusia yang berakal dan dewasa tentulah sudah paham betul dengan segala resiko itu, dan mensyukuri perbaikan itu bukan justru melarangnya. dan mengeluh itu wajar, dan sebagai manusia beragama tentulah hams bersabar. dan bukankah pula bahwa yang namanya penengah tidak melulu bisa dilakukan hanya oleh seorang hakim, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh orang yang tua kan masyarakat ataupun juga para alim ulama. sebagian umat islam yang takut akan hukum pidana islam. kenapa mereka tidak dan atau kurang pantas untuk dipertimbangkan? sedangkan yang dimaksud dengan sebagian umat islam yang tidak dan atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya dalam hal ini adalah kemungkinan mereka yang takut akan tegaknya hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah), karena mereka menganggap hukum pidana islam sebagai sebuah bentuk hukum yang kejam dan sadis. dan rasa ketakutan mereka tersebut tanpa diiringi berfikir terlebih dahulu bahwa siksa neraka akan jauh lebih berat dan abadi kekejaman dan kehadirannya, padahal seyogyanya sebagai umat muslim berakal dan dewasa sejatinya tentu akan lebih memilih disiksa dunia ketimbang disiksa akhirat kelak. dan terlebih lagi bagi seorang muslim yang menentang dan menolak penegakkan hukum agama syari'at) islam secara kaffah adalah sebagian ciri ciri nyata umat yang telah terjerumus dalam jurang kemurtadan, lama masih pentaskan rasa terganggu dan kerugiannya untuk dipertimbangkan? sebagian umat non muslimnon muslimmasih menganggap penegakkan hukum islam syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah) sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap umat non muslim, padahal jelas jelas bahwa penegakkan hukum pidana islam sejatinya hanya ditujukan bagi umat muslim saja, lantas dimana letak kerugian dan diskriminasi yang dianggap akan merugikan umat non muslim tersebut? sebagian pejabat atau pegawaipejabat dan pegawai peradilan agamatidak terima karena apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka mereka merasa tidak akan punya pekerjaan lagi. padahal sebagai pejabat dan pegawai negara, tanpa bekerja pun mereka pasti akan tetap mendapat gaji. dan lagi pula mereka sebagai pejabat dan pns yang mayoritas beragama islam, semestinya mereka turut bersyukur apabila hukum agama syari'at) islam ditegakkan secara menyeluruh (kaffah) pada lembaga peradilan agama nantinya, sebagai wujud nyata menunaikan kewajiban berjihad, serta juga sebagai bukti niatan baik mereka untuk mau bertakwa. dan bahwa jika mempertimbangkan mereka, karena menganggap apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon akan dikeroyok oleh orang orang peradilan agama, maka dimanakah letak keadilan itu?. dan pentaskan pula anak bangsa yang irasional dan umat beragama yang tidak dewasa, dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya (yang hanyalah khayalan fatamorgana mereka saja tersebut)? jadi, jelas bahwa tidak ada sama sekali dan atau tidak akan terjadi kemungkinan kerugian bagi pihak pihak lain, apabila norma undang undang yang dimohonkan pengujian oleh pemohon ditiadakan. bahwa berkaitan dengan seandainya permohonan pemohon dikabulkan mk, dan untuk memperbaiki ataupun membuat peradilan agama yang baru tentunya akan memakan waktu yang tidak sebentar, dan selama itu pula kewenangan peradilan agama kosong. maka sepanjang sepengetahuan pemohon yang namanya 'produk hukum' itu bukan hanya uu, melainkan juga ada yang namanya perppu peraturan pemerintah pengganti undang undang) yang bisa saja isinya memerintahkan untuk tetap memberlakukan peradilan agama yang ada (meski telah diputus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) dengan mendes rkan pada alasan demi kepentingan kebaikan, ketertiban dan kenyamanan bersama agar terhindar dari kemungkinan efek negatif yang mungkin muncul akibat putusan pencabulan mk, tentunya hanya diberlakukan sampai terbentuknya peradilan agama yang baru. dan tentu saja pula atas dasar memandang alasan yang baik itu, maka mk pun tentunya insya allah) tidak akan mempermasalahkan perppu tersebut, jika diberlakukan. dan bisa jadi memang untuk memperbaiki ataupun membuat sebuah undang undang yang baru tentu tidak bisa singkat, akan tetapi sangat berbeda halnya dengan membuat sebuah perppu, tentu tidaklah akan selama seperti halnya membuat uu, terlebih apabila isinya sekedar sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pemohon tersebut diatas. bahwa pemohon memang hanyalah manusia biasa dan rakyat jelata biasa yang tidak memiliki daya upaya dan kuasa, akan tetapi pemohon memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa pemimpin bangsa kita, presiden kita pastinya memiliki hati nurani dan akal) maka sejatinya yang ingin pemohon sampaikan adalah bahwa apabila kita berjalan sesuai jalur agama, maka semuanya akan mudah, karena agama memang diturunkan kepada manusia untuk memudahkan jalan hidup manusia, dan akan menjadi solusi terbaik bagi semua permasalahan hidup manusia (khususnya bangsa indonesia). insya allah. amin. bahwa mengenai kompetensi pemohon yang tidak ahli agama, tidak ahli hukum, tidak bisa bahasa arab dan juga bukan seorang mujtahid. maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa sangatlah berbeda antara menentukan tari materi syari'at) dengan menegakkan syari 'at, dan pemohon tahu betul bahwa untuk menentukan, merancang, membuat, dan menyusun hukum, tentunya sangat dibutuhkan kualifikasi minimal dilakukan oleh orang orang yang telah hafal al gur'an dan fasih berbahasa arab atau yang sudah pantas untuk disebut seba mujtahid. akan tetapi harus dipahami juga bahwa dalam permohonan nya, pemohon berusaha hanya memposisikan diri selaku umat islam yang ingin menunaikan kewajibannya saja yaitu menegakkan syari'at islam secara kaffah, dan dalam hal penegakkan syari'at tidak dibutuhkan syarat apapun, karena yang terpenting seseorang yang sudah berikrar (bersahabat) mengaku muslim, maka otomatis melekat pada dirinya kewajiban untuk menegakkan syari'at islam. dan bukankah pula dasar negara kita adalah uud dan sepanjang yang telah pemohon pelajari tentang uud adalah bahwa pemohon tidak pernah sama sekali menemukan ketentuan ketentuan yang ada dalam uud yang mengatur ataupun menyatakan tentang dalil ijtihadiyah. dan bahwa mengenai adanya argumentasi pemohon yang mendefinisikan tentang agama dan syari'at islam, harus diketahui bahwa maksud dari penjelasan pemohon tersebut, bukanlah pemohon bermaksud untuk menyatakan bahwa definisi agama dan syari'at islam yang benar itu adalah seperti ini ataupun seperti itu. bahwa maksud sebenarnya bari penjelasan atau definisi pemohon mengenai agama dan syari'at islam yang telah pemohon buat itu semata mata hanya untuk menyampaikan argumentasi logis sebagai logika hukum untuk dijadikan sebagai bukti faktual demi menguatkan tuntutan permohonan uji materiil pemohon terhadap memohon. seperti ibaratnya: jaksa menuntut seorang yang yang ditangkap oleh polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan, yang kemudian diperkarakan pengadilan. dan jaksa penuntut sebagai pihak yang berwenang menuntut tersangka, tentu haruslah memiliki logika hukum untuk menjerat sebagai terdakwa kasus pembunuhan, baik walau hanya berupa bukti faktual ataupun bukti yang sudah mutlak. dan dalam persidangan jaksa penuntut bisa menyampaikan argumentasi dasar pendekatan sebagai terdakwa dikarenakan terbukti memasuki sebuah ruangan, dimana didalam ruangan tersebut ada korban pembunuhan yang ditikam dengan pisau, dan didalam ruangan tersebut penyidik menemukan sedang menggenggam sebuah pisau yang berlumuran darah, dan dipisah tersebut terdapat sidik jari dan dengan bukti faktual tersebut sebagai logika hukum, maka jaksa penuntut memiliki dasar hukum yang kuat dan meyakinkan untuk menjerat sebagai terdakwa kasus pembunuhan. meskipun tidak lantas mutlak adalah benar benar pembunuhnya? terlebih lagi jika tidak ada saksi sama sekali yang melihat kejadian pembunuhan tersebut, yang bisa dihadirkan dalam persidangan. namun demikian tetap saja dibenarkan bahwa jaksa penuntut bersikukuh untuk menuntut sebagai tersangka pembunuhan, dikarenakan dalam sistem hukum positif tidak diharuskan dalam menuntut seseorang harus dengan bukti mutlak. sekali lagi, argumentasi pemohon tentang pendefinisian agama dan syari'at islam sebagaimana telah dipaparkan secara gamblang bahkan disertai dengan diagram yang telah pemohon buat, bukanlah untuk dimaksudkan untuk menyatakan bahwa agama dan syari'at islam yang sebenarnya itu adalah (hakiki) seperti yang telah pemohon uraikan. melainkan hanya untuk dijadikan sebagai sebuah argumentasi logis bukti faktual menyesuaikan dengan ketentuan hukum positif indonesia. dan harus diketahui bahwa pemikiran tentang pendefinisian agama dan syari'at islam tersebut telah pemohon miliki jauh sebelum pemohon berencana ditegakkan. gur'an juga memerintahkan umat islam untuk menjalankan hukum pidana islam seperti yang difirmankan allah swt dalam al gur'a dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana". dan perintah dalam al gurun tersebut adalah sebenar benarnya perintah ajaran agama islam, bukanlah sindiran" bahwa pemohon juga menilai apa yang menjadi dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus untuk menolak dini permohonan pemohon nomor puu vi bertanggal agustus telah mencederai rasa keadilan yang dialami pemohon. bahwa sebagai lembaga peradilan, mahkamah konstitusi semestinya dalam membuat keputusan haruslah mengatasnamakan keadilan dan kebenaran, dan keadilan dan kebenaran dalam sebuah persidangan peradilan juga haruslah sesuai dengan fakta yang ada dalam sebuah persidangan, tidak semestinya hanya berdasarkan pada persepsi persepsi dan kekhawatiran kekhawatiran tanpa bukti dari majelis hakim mahkamah konstitusi belaka. terlebih lagi persepsi persepsi dan kekhawatiran yang disampaikan mahkamah konstitusi kurang memiliki dasar penalaran yang logis atau setidaknya pertimbangan dan dalih yang disampaikan mengada ada dan terlalu dipaksakan yang terpenting permohonan ditolak, dan seolah olah telah memandang sebelah mata pemohon yang notabennya sebagai warga negara yang telah memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji materiil. mengajukan permohonan uji materiil mahkamah konstitusi, dan pemohon pun sudah tahu dan menyadari bahwa kebenaran manusia itu meskipun benar tapi kebenarannya meragukan atau 'debateble' (mudah untuk diperdebatkan). jadi, kalau ada yang menganggap bahwa pemohon merasa benar sendiri, dan jika benar pemohon telah merasa benar sendiri maka tentunya pemohon sudah menyebarluaskan pemikiran tersebut kepada masyarakat umum bahwa agama dan syari'at islam yang benar itu adalah seperti yang sesuai dengan pemikiran pemohon tersebut. akan tetapi nyatanya pemikiran tersebut sengaja terus disimpan oleh pemohon, dan pemohon hanya berani menyampaikan pendefinisian tentang agama dan syari'at islam (yang telah disertai dengan pertimbangan yang matang selama bertahun tahun tersebut) kepada mahkamah konstitusi saja. kenapa demikian? karena pemohon tahu betul bahwa tempat yang tepat untuk memperdebatkan pemikiran tersebut adalah pada persidangan lembaga peradilan, seperti lembaga peradilan mahkamah konstitusi. dikarenakan hasil yang bisa didapat dari perdebatan (jika saja benar terjadi) tersebut akan jauh lebih bermanfaat bagi umat, dan dapat memberikan perubahan kehidupan yang lebih berarti baik bagi pemohon khususnya maupun bangsa indonesia pada umumnya. dan kesadaran dan pengetahuan pemohon tentang kebenaran manusia itu meragukan dan 'debateble' tersebut bahkan diperoleh langsung dari nasehat ulama terkemuka indonesia yakni prof. dr. gurih shihab, ketika pemohon menghubungi beliau lewat telepon pada awal tahun an. pada kesempatan itu beliau menyampaikan penjelasannya kurang lebih ("kalau tidak salah dengar") bahwa kebenaran intuisi manusia itu kurang dari seperempatnya wahyu, kalau wahyu kebenarannya pasti, sedangkan kebenaran intuisi manusia itu meragukan atau dapat diperdebatkan dan kalaupun kemudian pemaparan argumentasi logis tersebut tetap dianggap tidak pantas jika dinilai dari sisi agama islam, dikarenakan hal tersebut adalah sebuah bentuk ljtihadiyah, yang menuntut persyaratan orang yang menyampaikannya. maka semestinya harus pula dipahami bahwa sesuai dengan al hadits yang menyatakan pandangan (dengarkanlah) apa yang dikatakan, dan janganlah kamu memandang siapa (orangnya) yang mengatakan,". jelas tersirat bahwa al hadits tersebut telah menyarankan kepada siapapun untuk menerima sebuah kebenaran dari siapapun tanpa harus pilih pilih dari siapa orang yang menyampaikannya. karena kebenaran bisa disampaikan oleh siapa saja dan lagi pula sebuah kebenaran adalah tetaplah sebuah kebenaran meskipun datangnya dari tempat yang kotor, dari jabatan yang rendah maupun dari orang yang paling bodoh dan hina sekalipun. ibaratnya sebongkah emas tetaplah akan menjadi emas meskipun ada sebuah selokan paling kotor, lalu ambillah emas itu!. dan begitupun sebaliknya, kotoran tetap saja menjadi sebuah kotoran meskipun ada sebuah istana yang paling megah sekalipun, dan sudah menjadi keharusan kotoran tersebut untuk dibuang! dan begitupun dengan argumentasi yang telah telah disampaikan oleh pemohon, karena meskipun kebenarannya meragukan akan tetapi jika argumentasi tersebut masuk akal (logis), maka tidak ada alasan bagi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk tidak menerimanya, karena hukum positif telah menentukan demikian. dan sepanjang pengetahuan pemohon, dalam hukum positif tidak mengharuskan dengan dalil kebenaran yang mutlak untuk mengajukan argumentasi, karena yang terpenting adalah argumentasi tersebut masuk akal dan relevan dengan tuntutan perkara persidangan). dan dikarenakan pemikiran pemohon tentang pendefinisian agama dan syari'at islam sebagaimana yang telah pemohon buat, telah melalui pertimbangan yang matang dan telah diuji oleh waktu yang cukup lama, pemohon telah yakin bahwa meskipun kebenarannya meragukan, akan tetapi tidak mungkin argumentasi tersebut dapat disalahkan oleh orang yang paling ahli agama islam) sekalipun. dan kalaupun ada yang mampu 'melemahkan' kebenaran argumentasi pemohon tersebut, namun tetap saja pemohon sangat yakin bahwa ulama tersebut tidak mungkin bisa mengklaim argumentasi pemohon sebagai argumentasi yang salah. dan sedangkan dalam ketentuan hukum positif, hanya memuat ketentuan: kalau tidak salah itu artinya benar, seperti halnya ketentuan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi yang hanya memuat ketentuan kalau tidak ditolak itu artinya dikabulkan (meskipun mungkin itupun disertai juga dengan catatan). dan kalaupun secara hakiki (dihadapan tuhan) argumentasi yang disampaikan pemohon adalah salah, namun tetap saja dikarenakan efek yang diakibatkan oleh argumentasi pemohon adalah sesuatu yang baik, yakni tegaknya hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah) khususnya hukum pidana islam bagi umat islam indonesia, maka tidak bisa argumentasi pemohon tersebut diputuskan sebagai sesuatu logika yang salah. ibaratnya sesuatu benda yang haram pun jika bisa digunakan sebagai obat, maka benda tersebut otomatis akan menjadi halal, terlebih lagi jika tidak ada obat selain benda tersebut. begitupun juga sama halnya dengan argumentasi yang diajukan oleh pemohon. dan dalam persidangan sidang panel kedua pada waktu itu bahkan pemohon pun telah menyampaikan 'clue' bahwa: bahwa.sangat sadar sekali secara pendidikan.keilmuan dan keagamaan. pemohon kurang dan balik lagi saya hanya mengajukan permohonan bukan sebagai orang yang menentukan tari atau mujtahid tadi. kalau menentukan tari tentu minimal syaratnya hafal al gur'an, minimal fasih berbahasa arab, tapi kaitannya saya selaku umat islam) yang ingin menegakkan syari 'at islam dan menegakkan syari 'at islam) itu kewajiban umat muslim.berpendidikan maupun tidak berpendidikan, mau tua yang penting dia baligh. yang namanya muslim dia sudah berikrar dan dia sudah bersahabat mengaku dirinya muslim melukai pada dirinya kuat kewajiban untuk menegakkan syari'at islam) itu. jadi saya disini hanya untuk menegakkan bukan menentukan, jadi dikatakan saya kurang ahli agama memang benar." risalah sidang hal. jadi, sangatlah tidak masuk akal kalau pemohon telah merasa benar sendiri, dan anggapan tersebut sama sekali tidak ada dasar dan kerajaannya. dan jika dapat dipahami secara cermat, apa yang telah dilakukan pemohon mengenai pendefinisian agama dan syari'at islam adalah wujud usaha pemohon mendayagunakan dengan segenap kemampuan maksimal, dalam hal ini adalah khususnya dengan akalnya. dan usaha tersebut tergerak atas dasar al hadits sabda rasulullah nabi muhammad saw, yang menyatakan barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya (mencegahnya) dengan tangannya (kekuasaannya), apabila tidak sanggup, dengan lidahnya (nasehat), apabila tidak kuasa, maka dengan hatinya, dan itulah melemah lemah iman" bawah mutafagun alaih). dikarenakan selama ini pemohon telah melihat dan merasakan sendiri adanya ketidaksadaran yang telah terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara republik indonesia ini, yang katanya menggaungkan diri sebagai negara beragama. namun bukti replikanya gaya dan cara hidup bangsa indonesia banyak yang telah jauh dari tuntunan ajaran agama, khususnya umat islam indonesia (termasuk diri pemohon). sehingga semua itu telah menggerakkan iman pemohon untuk memperbaiki dan merubah keadaan yang ada, agar selaras dan sejalan baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama maupun ketentuan uud dan pancasila. jadi tidak semestinya usaha (yang telah dilakukan secara matang dan menempuh waktu yang lama) yang telah dilakukan pemohon tersebut, khususnya penjelasan tentang pendefinisian agama dan syari'at islam, dianggap sebagai sesuatu yang salah hanya dikarenakan pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang mujtahid. karena memang sejatinya argumentasi tersebut bukanlah sebuah hasil ijtihad! dan segala pemikiran pemohon tersebut tidak boleh disalahkan begitu saja, karena sebuah pemikiran atau argumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan secara logika bisa saja dijadikan sebagai 'bahan mentah' sumber ljtihadiyah oleh ulama, yang sudah pasti tentunya mengenai penilaian apakah pemikiran atau argumentasi tersebut pantas atau tidaknya dijadikan sebagai 'bahan matang' ljtihadiyah adalah sudah menjadi kewenangan mutlak majelis ulama indonesia mui) untuk menentukan, bukan siapapun selain mui. karena sepanjang yang telah pemohon pahami bahwa sebuah hasil ljtihadiyah tidak mesti hams dihasilkan oleh pemikiran seorang mujtahid, melainkan juga bisa dihasilkan dari pemikiran orang biasa yang kemudian dijadikan sebagai bahan mentah' sumber ijtihad yang kemudian dimatangkan oleh ulama atau mujtahid sehingga menjadi hasil' ijtihadiyah yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. jadi, terlalu gegabah, jika telah menganggap remeh bahkan menyalahkan, semua argumentasi pemohon. semestinya yang dijadikan fokus utama oleh semuanya adalah tinggal mendalami objek dari argumentasi pemohon bukan subjeknya, karena sudah jelas bahwa pemohon sebagai subjek telah memiliki kualifikasi sebagai pemohon sebagaimana telah disampaikan salinan putusan halaman poin bahwa sesuai salinan putusan perkara nomor puu v112008 halaman poin mahkamah telah menyatakan bahwa menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama uraian permohonan bserta putusan putusan selanjutnya, yaknidan tentu pemohon telah sangat yakin dengan kedudukan hukum legal standing) nya, karena memang telah memiliki kualifikasi sebagai pemohon, sehingga berani datang untuk mengajukan permohonan uji materiil mahkamah konstitusi. bahwa memang benar peradilan agama dibuat pembentuk undang undang berdasarkan kewenangan konstitusional yang sah sebagaimana diatur dalam dan uud akan tetapi yang harus ditekankan oleh pemohon adalah bahwa pemohon datang mahkamah konstitusi mk)t. dan bahkan lebih jauhnya pemohon pun telah beranggapan bahwa pembuatan peradilan agama bukan sekedar sah menurut uud akan tetapi juga memang sudah menjadi keharusan yang urgen dan mendesak adanya peradilan agama dengan kewenangannya menegakkan hukum agama syari'at) islam, demi mengakomodir kebutuhan umat islam indonesia untuk menyempurnakan menjalankan ibadahnya. bahwa berkaitan dalam permohonan maupun argumentasi sebelumnya pemohon telah menyatakan bahwa peradilan agama hanya sebagai pelengkap" dan "", maka pertama tama yang harus pahami adalah bahwa peng klaim an pemohon tentang peradilan agama sebagai pelengkap jelas jelas tidak ada relevansi dan korelasinya dengan absolutnya kompetensi peradilan agama sesuai dengan tatar belakang sejarah dan dasar falsafah negara kesatuan republik indonesia, pancasila. sebab absolut atau tidaknya kompetensi peradilan agama yang telah diamanatkan uud tidak akan menghapus stigma pemikiran bahwa . karena memang setidaknya sampai dengan saat ini, kompetensi peradilan agama nyatanya telah disengaja 'diamputasi' untuk tidak memiliki kemampuan yang signifikan dan konkrit dalam menyumbangsihkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang beragama. peranan peradilan agama untuk menuntun bangsa agar senantiasa taat pada tali agama nyatanya telah 'dikebiri' demi alasan mengambang hitaman atas nama kebangsaan, keragaman dan persatuan yang dasarnya sama sekali tidak masuk akal (logis) dan tidak mencerminkan umat beragama yang dewasa. dan pemohon paham betul bahwa sekiranya maksud pertimbangan mengenai peradilan agama yang mempunyai kompetensi absolutnya berdasar uud adalah ingin mengingatkan pemohon bahwa kompetensi peradilan agama itu 'sejajar dengan lembaga peradilan lainnya, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah replikanya signifikansi peranan peradilan agama nyatanya secara terang terangan telah 'amputasi', dan tidak disejajarkan dengan lembaga peradilan lainnya sehingga terlihat dan terasa jelas peranan peradilan agama tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya 'pengaturan' kehidupan bangsa (khususnya umat islam indonesia) agar senantiasa taat pada tali ajaran dan aturan hukum agama nya, agar benar benar menunjukan bahwa bangsa indonesia ini adalah'benar' bangsa beragama. bahwa peradilan agama pun semestinya bisa memberikan peranan yang setara layaknya lembaga lembaga peradilan umum untuk dapat memecahkan permasalahan bangsa, seperti kasus kasus korupsi, tomografi, mafia hukum dan pajak, terorisme dan bentuk kejahatan lainnya yang notabennya mayoritas dilakukan oleh oknum oknum yang mengaku beragama islam. dan jika apabila peradilan umum belum mampu membuat jera para pelaku kejahatan tersebut, maka dengan juga diajukan peradilan agama, maka tentu pastinya oknum oknum pelaku kejahatan dan perbuatan maksiat yang mengaku beragama islam tersebut akan jera bahkan tidak akan mampu lagi mengulangi perbuatannya yang telah merugikan kalangan umat islam indonesia sendiri maupun dari kalangan umat non muslim indonesia, sehingga bukan saja umat islam indonesia saja yang bisa hidup tenang, umat non muslim indonesia pun juga akan merasakan 'rahmat' nya juga. jadi, semestinya tidak ada yang perlu dipermasalahkan mengenai pendapat pemohon, karena bukan pendapat pemohon yang sejatinya salah, akan tetapi justru kebijakan negara dalam hal ini pembuat undang undang yakni pemerintah dan dpr yang mendasari dan atau melatar belakangi pendapat pemohon lah yang harusnya dipersalahkan. bahwa pemohon dengan segala kekurangan, kebodohan, ke 'dhaif an, keterbatasan ilmu agama dan ilmu hukumnya hanya berbicara dan berargumentasi dengan terang terangan berdasarkan realita kenyataan yang terjadi, terlihat dan terasa bahwa negara yang notabennya dikelola oleh kebanyakan orang orang jenius dan bahkan bertitel professor dan doktor telah membuat kebijakan membatasi kewenangan peradilan agama, yang tentunya bertentangan dengan amanat konstitusi berdasarkan uud dan pancasila. dan kebijakan negara tersebutlah yang salah, bukan justru terus terangan pemohon lah yang disalahkan. terlihat dan terasa jelas bahwa akibat kesalahan kebijakan negara yang tidak arif dan bijaksana tersebut lah sehingga peranan peradilan agama seperti 'pelengkap' saja bagi tiga lembaga peradilan lainnya, bahwa memangakan tetapi kontribusinya tidak signifikan seperti halnya peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan terlebih lagi mahkamah konstitusi. bahwa kemudian atas dasar demi menggugat kebijakan negara yang keliru tersebut lah pemohon datang mahkamah konstitusi, meskipun hanya sekedar mengajukan permohonan pengujian materiil, akan tetapi jelas secara tidak langsung pemohon mengharapkan agar negara menyadari kekeliruannya dan kemudian memperbaikinya. dan bukankah ketentuan telah menyataargumentasi argumentasi pemohon baik mengenai peradilan agama sebagai pelengkap" ataupun mengenai bentuk hukum agama syari'at) islam, sebagai sebuah bentuk kebebasan menyatakan pikiran tentu harusnya dihargai. dan yang harus diketahui juga bahwa meskipun pemohon telah menyatakan tentang peradilan agama sebagai pelengkap, sebenarnya ada argumentasi tambahan yang belum tersampaikan, yakni bahwa meskipun nyatanya saat ini peradilan agama (dengan penerapan hukum agama nya) secara replikanya seolah olah hanya sebagai pelengkap hukum nasional, namun pada akhirnya terima atau tidak: dan bahkan sudah seharusnya memang nantinya hukum agama sebagaimana seperti telah (sebagian) diterapkan pada peradilan agama akan menjadi sumber hukum utama hukum nasional indonesia. dan hukum positif pada akhirnya kalaupun masih tetap dipakai sebagai hukum nasional, hanya akan sebagai hukum fana' semata yang secara pelan pelan akan dihilangkan kegunaannya. kenapa demikian? karena harus dipahami bahwa penegakkan hukum agama sebagai sumber hukum utama hukum nasional telah ditegaskan oleh norma pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan uud yang telah mendeklarasikan bahwa negara indonesia adalah negara beragama, yang secara otomatis pula telah mengamanatkan bahwa bangsa indonesia harus senantiasa taat dan patuh pada tali agama, bahkan bisa dinyatakan juga bahwa bangsa indonesia harus dipaksa untuk terikat dengan tali agama atau syari'at (dan yang mesti diingat pula adalah bahwa mungkin sebuah uud bisa diamandemen, akan tetapi pembukaan uud tidak ada yang bisa mengganggu gugat). sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan hukum positif, yang merupakan sisa produk bangsa kolonial (penjajah) belanda. dan yang mesti harus diingat adalah bahwa pembukaan uud telah menyatakan bahwa bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, makes penjajahan atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan berkeadilan". dan dalam paragraf pertama pembukaan uud tersebut, jelas jelas 'tanpa ledeng aling aling' bahkan secara blakblakan, dasar negara kita telah menyatakan bahwa penjajahan adalah tindakan ilegal, haram dan harus dihapuskan dari muka bumi. maka nyata pula bahwa hukum positif sebagai sisa produk bangsa kolonial penjajah, adalah secara otomatis pula sebenarnya merupakan produk ilegal, haram dan harus dimusnahkan dari muka bumi, sebagaimana telah diamanatkan pembukaan uud tersebut. karena mengakui sebuah produk penjajahan sejatinya adalah mengakui penjajahan itu sendiri, maka masih pentaskan hukum positif yang selama ini kita manfaatkan, masih dijadikan sebagai sumber hukum utama hukum nasional?. jadi sekali lagi, bahwa pads akhinya terima atau tidak terima, rela atau tidak rela, sudi atau tidak sudi, dan percaya atau tidak percaya hukum agama secara absolut dan menyeluruh (kaffah) akan tegak dibumi indonesia, tentunya dengan kesepahaman bahwa hukum agama syari'at) islam hanya ditegakkan bagi umat islam indonesia saja, dan begitupun dengan hukum agama yang lainnya juga akan tegak bagi pars pemeluk agamanya masing masing saja. dan sedangkan mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, damuat undangundang untuk mengaturnya dengan undang undang. tentunya sudah jelas bahwa uud sama sekali tidak pernah mengamanatkan bahwa kewenangan peradilan agama hanya sebatas menegakkan hukum perdata islam semata bagi umat islam indonesia, lantas kenapa sampai saat ini justru peradilan agama sengaja dipaksakan seperti itu? dan penolakan mahkamah tersebut telah mencederainya dianggap sebagai bukan negara islam ini. dan atas dasar hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan danndang undang dasar negara republik indonesia tahun juga telah tidak sesuai dengan amanat uud yang telah menyataselanjutnya pemohon selaku warga negara indonesia yang beragama islam, jelas telahsemestinya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak terealisasi dengan nyatanya penegakkan hukum pidana islam bagi umat islam indonesia pada lembaga peradilan agama indonesia dengan mendesak dalam tempo yang sesingkat singkatnya. dan harus dipahami pula bahwa memang benar peradilan agama memiliki kompetensi dan kewenangan yang sah sebagaimana diamanatkan dan uud akan tetapi ke sah an wewenang tersebut tetap saja tidak berarti bahwa keberadaan isi ketentuan peradilan agama tidak bisa untuk diganggu gugat, terlebih lagi apabila ada bagian dari warga negara yang merasa dirugikan akibat dari masih diberlakukannya ketentuan dalam peradilan agama tersebut. dan bukankah untuk dasar itu pulalah mahkamah konstitusi dibentuk dan didirikan dengan kewenangannya menguji materiil terhadap uud maka tidak mungkin pengujian materiil peradilan agama dapat dihalangi oleh pengesahan dari dan uud apalagi jika benar telah terbukti telah terjadi kerugian konstitusional pemohon atas diberlakukannya ketentuan peradilan agama. dan sangat jelas bahwa dasar permohonan uji materiil pemohon sama sekali tidak terkait dengan sah atau tidaknya dasar kompetensi dan kewenangan peradilan agama, akan tetapi ada atau tidaknya kerugian yang dialami pemohon yang diakibatkan terbatasnya kewenangan yang dimiliki peradilan agama sebagaimana termuat dalam peradilan agama. bahwa mengenai penjelasan danlatau argumentasi pemohon dalam argumentasi tambahan il) dan perubahan petit yang menyatakan bahwa, pemohon fokus hanya menuntut penegakkan hukum pidana islam secara kaffah pada peradilan agama,.(hal. yang bahkan kemudian dipertegas pula dalam bentuk sebuah diagram. dan yang kemudian argumentasi tersebut disimpulkan bahwa petit pemohon mengajukan permohonan uji materiil adalah agar majelis hakim mahkamah konstitusi menegakkan hukum pidana islam secara kaffah pada peradilan agama dengan mengubah atau memperbaiki tentang peradilan agama. padahal jelas, jika dibaca secara utuh kalimat yang menyatakan bahwa pemohon fokus hanya menuntut penegakkan hukum pidana islam secara kaffah pada peradilan agama, (hal. sebenarnya dilanjutkan dengan kalimat "dan kemudian memohon kepada mahkamah konstitusi (sesuai kewenangannya) untuk menyatakjo. dan jo. dan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terlalu naif dan mengada ada jika tidak memahami dan mengerti tuntutan pemohon tersebut, terlebih adanya keterbatasan pemohon menjelaskan dalam bentuk tulisan pada waktu itu. bahwa harus disadari dan dipahami benar bahwasannya fokus permohonan pemohon adalah menguji materiil peradilan agama, dan dikarenakan pemohon merasa telah dan atau potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana telah pula dibenarkan oleh mahkamah. dan kemudian harus diketahui, dimengerti dan dicermati secara mendalam pula bahwa: apakah dan uud telah menentukan bahwa kewenangan peradilan hanya terbatas pads hukum perdata islam saja? jika tidak! lantas kenapa peradilan agama tidak memuat tentang tegaknya hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah)? dan jelas jelas yang dipermasalahkan pemohon dalam permohonan uji materiil nya adalah keterbatasan kewenangan peradilan agama tersebut, karena peradilan agama telah 'sewenang wenang dan arogan' telah membatasi kewenangan peradilan agama. jadi sekali lagi yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah bukan dasar yang melatar belakangi adanya peradilan agama, melainkan kenapa peradilan agama membatasi kewenangan peradilan agama pada perkara tertentu saja?, yakni hukum perdata islam saja. dan jelas jelas pula uud hanya menyataundang". bukan menyatakan, "ruang lingkup dan batas kompetensi peradilan agama ditentukan oleh undang undang". bahwa sesuai uud memang ruang lingkup kewenangan peradilan agama diatur oleh undang undang, sedangkan mengenai pembatasan kompetensi peradilan agama sama sekali tidak berdasar, karena tidak ada sama sekali undang undang yang diperkenankan dan atau ditolerir untuk membatasi ibadah umat beragama tertentu. dan kalaupun ada ketentuan undang undang yang telah membatasi ibadah umat beragama tertentu, maka undang undang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan untuk itu pulalah yang menguatkan tekad pemohon datang mahkamah konstitusi mengajukan permohonan pengujian materiil. bahwa merupakan argumentasi yang keliru jika seolah olah ingin menyatakan bahwa hukum agama syari'at) sangat bertentangan dengan kemajemukan bangsa, tidak menjunjung tinggi toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadilan, dan seolah olah pula telah menghakimi bahwa hukum agama syari'at) hanya akan mengakibatkan disintegrasi bangsa dan menghancurkan tali persatuan dan kesatuan bangsa. padahal hukum agama syari'at) khususnya islam jelas jelas sangat menghargai yang namanya kemajemukan, perbedaan suku, bangsa, ras dan agama, dan bahkan menjunjung tinggi rasa toleransi. karena rasa toleransi sebagai bagian dari album minannaas adalah sebuah bentuk ibadah, maka akan sangat tidak adil jika tegaknya hukum agama syari'at) islam secara kaffah termasuk han pidana islam, dianggap sebagai faktor pemicu disintegrasi bangsa. dan sudah jelas bahwa maksud dari negara yang berdasarkan ketuhanan yang malta esa adalah negara yang beragama, yakni negara yang mengikat kehidupan bangsanya dengan tali agama. dan yang dimaksud tali agama adalah aturan atau hukum agama syari'at), maka negara yang beragama sejatinya adalah negara yang menegakkan hukum agama syari'at). dan maksud yang lebih kongresnya lagi dari kata ketuhanan yang maha esa adalah mengakui dan percaya akan adanya tuhan atau iman, serta menjalankan segala perintah tuhan dan menjauhi segala larangan nya atau takwa. maka harus diketahui dan dimengerti bahwa (sepanjang sepengetahuan pemohon) makna dari iman yang mengakui dan percaya akan adanya tuhan adalah membenarkan segala ketentuan yang diajarkan nya, jadi apabila kita hanya setengah setengah dalam menegakkan hukum agama syari'at), itu sama artinya dengan meragukan ketentuan yang diajarkan nya. hal tersebut juga sama artinya dengan merobek rasa keimanan kita, kepada tuhan yang maha esa. dan yang lebih spesialnya lagi adalah makna dari takwa (yang harus lebih dipahami dan dimengerti oleh mahkamah) yang telah memiliki standarisasi arti yakni menjalankan segala perintah nya dan menjauhi segala larangan nya. kenapa dikatakan kata takwa telah memiliki standarisasi makna? karena semua kalangan telah memiliki pemahaman dan pengertian yang sama tentang takwa, dan hebatnya lagi standarisasi makna tersebut bukan hanya dalam satu komunitas agama saja, melainkan telah ada standarisasi makna takwa pada seluruh umat beragama indonesia. kenapa demikian? karena kenyataannya telah menunjukkan demikian adanya! meski tanpa ada kesepakatan tertulis akan adanya standarisasi makna tersebut, namun tidak ada yang membantah adanya standarisasi makna takwa tersebut, dan kenyataan itupun lah kiranya yang telah membuat depdikna memuat makna takwa tersebut pada pelajaran pancasila dan kewarganegaraan pkn). karena apabila pengertian takwa menjalankan segala perintah nya dan menjauhi segala larangan nya hanya berdasarkan ajaran agama islam semata, maka kenapa pengertian takwa tersebut tidak dibuatnya hanya dalam pelajaran agama islam pai) saja? dan kalaupun dalam ajaran agama lain memiliki pengertian yang berbeda, kenapa selama ini tidak ada protes akan standarisasi makna takwa tersebut?. maka setelah jelas bahwa standarisasi makna takwa adalah menjalankan segala perintah nya dan menjauhi segala larangan nya, maka menegakkan hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk hukum pidana islam bagi umat islam indonesia sebagai sebuah bentuk perintah allah swt tuhan agama islam), maka sejatinya sudah bisa dipahami, dimengerti dan kemudian mesti dihargai dan dihormati oleh seluruh elemen bangsa indonesia. jadi, jika standarisasi makna takwa sudah jelas, berta perintah tentang hukum pidana islam juga telah jelas, dan bahkan prof. dr. @crash shihab dalam tafsir al musibah nya dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akibatnya. ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah islam, maka terikat dengan tuntunan tuntutannya, dia berkewajiban melaksanakan perintahperintahnya. dia terancam sanksi bila melanggar ketenarannya. dia tidak boleh berkata, allah telah memberi sava kebebasan untuk shalat atau tidak berzina atau nikah karena bila dia telah menerima akibatnya, maka dia harus melaksanakan tuntutannya shihab, gurih, tafsir al musibah pesan, kesan dan keserasian al gur'an gurih shihab. jakarta lentera hati, vol. hal. lantas kenapa seolah olah pembatasan dan pelarangan penegakkan hukum pidana islam yang terang terangan bertentangan dengan konstitusi tidak dimengerti dengan jelas oleh negara. bahwa harus diketahui bahwa setiap agama pasti memiliki hukum agama syari'at) masing masing, dan mengenai pemohon yangntulah sangat wajar dan beralasan karena hal tersebut juga telah diajarkan oleh agama pemohon, sebagaimana bersandar pada firman allah surat al kaidah yang artinya hendaklah orang orang pengikut injil, memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan allah didalamnya. barangsiapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan allah, maka mereka itu adalah orang orang fasik". dan karena kewenangan peradilan agama yang telah diatur dalam peradilan agama nyata secara arogan telah dibatasi, maka jelas telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur uud bahwa tidak ada ketentuan negara ini satupun yang telah membatasi ketakwaan umat beragama lainnya, kenapa ketakwaan umat islam indonesia (termasuk pemohon) dibatasi oleh (|) peradilan agama?. maka, menurut pemohon: pantaslah jika hal tersebut disebut sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap umat islam indonesia! bukankah negara harus bersikap adil, dalam membina hubungan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya! lantas, kenapa realisasi hubungan negara dengan komunitas pemeluk agama islam tidak adil? bahwa harus proporsional pula menanggapi argumentasi pemohon karena pemohon sama sekali tidak lemah memimpikan, mengharapkan terlebih lagi sampai menyatakan negara ini sebagai negara satu agama. dan bahwa jika pengelola negara bersungguh sungguh tidak berniat menjerumuskan negara ini menjadilantas kenapa negara tidak memenuhi kebutuhan umat islam indonesia untuk memfasilitasi penegakkan hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk hukum pidana islam. indonesia ini sebenarnya negara beragama atau justru negara sekuler, sih? atau jangan jangan negara indonesia memang bukan negara sekuler, akan tetapi para pembuat kebijakannya yang telah terserang virus sekuler? bukankah sudah jelas bahwapadahal negara senantiasa menggaungkan bahwamasing. akan tetapi kenapa penegakkan hukum pidana islam dilarang? apakah negara indonesia tidak tahu kalau hukum pidana islam juga diajarkan agama islam? (jangan jangan sengaja pura pura tidak tahu?) dan jika berargumentasi bahwa dalam hubungannya dengan dasar falsafah pancasila, hukum nasional hamlantas, apakah hukum agama syari'at) islam bertentangan dengan ideologi pancasila? dan apakah hukum agama syari'at) islam akan menghancurkan integrasi negara? apakah han agama syari'at) islam juga tidak menjunjung tinggi toleransi beragama? apakah hukum agama syari'at) islam tidak berkeadilan? apakah hukum agama syari'at) islam tidak berkeadilan? dan bukankah 'bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh' adalah semboyan agama islam juga? bahwa memang sudah semestinyadan pelayanan negara semestinya juga jangan sampai akhirnya (sengaja atau tidak sengaja) telah memanjakan elemen bangsa yang irasional, dan umat beragama yang kekanak kanakan (tidak dewasa). dan hukum agama syari'at) islam harus ditegakkan secara menyeluruh (kaffah) termasuk hukum pidana islam bagi umat islam indonesia, dan jikalau kemudian diketemukan pertentangan dengan hukum adat dan hukum barat, maka hukum adat dan hukum barulah yang harus disesuaikan dengan hukum agama syari'at) khususnya islam, bukan sebaliknya. indonesia kan negara beragama!) bahwa telah jelas terjadi pembatasan ibadah terhadap umat islam indonesia, diakibatkan ketentuan peradilan agama, akan tetapi kenapa justru dinyatakan peradilan agama tidak bertentangan dengan dan serta dan uud entah apakah mahkamah juga akan bersikap sama jika diketemukan adanya pembatasan ibadah terhadap umat non muslim indonesia? bahwa entah dikarenakan pemohon kurang ilmu agama dan ilmu hukum, sehingga disimpulkan bahwa permohonan pemohon harus ditolak? atau pula dikarenakan pemohon sendirian sehingga diremehkan dan permohonan pemohon tidak dianggap panting? tapi yang jelas mahkamah konstitusi telah tidak memberikan kesempatan bagi pemohon untuk menunjukan dan menyampaikan seluruh argumentasinya, bahwa memang ketentuan peradilan agama telah bertentangan dengan dan serta dan uud bahwa penolakan permohonan nomor puu vi jauh dari rasa ber keadilan bagi pemohon. bahwa keputusan penolakan mahkamah konstitusi terhadap permohonan pemohon nomor puu vi telah sangat tidak sesuai dengan ketentuan dasar negara uud dan juga yang telahselain itu pula dalam permohonan kembali ini, telah ditambah dalil ketentuan uud yang barnud juga telah tidak sesuai dengansehingga sudah pantaslah bahwa permohonan kembali ini telah memiliki syarat alasan permohonan yang berbeda. maka beralasanlah dengan alasan telah tercederainya rasa keadilan yang dialami pemohon, berkaitan ditolaknya permohonan nomor putri dan menjadikan dalil hak konstitusional pemohon sebagaimana telah dilindungi oleh dan juga serta ketentuan jika pemohon dengan ini mengajukan kembali permohonan pengujian materiil undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi yang terhormat. terlebih lagi dengan telah tambahnya ketentuan baru uud yakni maka makin sangat nyatakan bahwa permohonan kembali ini telah memiliki syarat alasan permohonan yang berbeda tentunya. bahwa sangat jelas bahwa uud berbunyi,". begitupun juga nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman berbunyi:". tentu harus diketahui dengan dengan mata, hati dan logika yang terbuka bahwa berbeda antara diatur dengan ditentukan: harus sebagaimana mestinya bisa 'sekarat dewey"' atau sesuka hati semaunya mereka para pembuat kebijakan sesuai dengan ketentuan yang harus ditegakkan, ditegakkan, bukan dipilih semuanya yang sesuai dengan otoriter arogan kepentingan pribadi maupun kelompoknya dan apa yang terjadi denganljelas jelas tertuang ketentuan yang ada didalamnya, bukan mengatur, melainkan menentukan. jadi, masih adakah alasan bahwa isi dari ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan uud bahwa cara pandang atau persepsi yang menyatakan bahwa: negara yang menegakkan hukum pidana islam pasti akan menjadi negara yang seperti negara negara arab. dan konstitusinya akan berubah. jelas stigma yang melekat itu salah besar dan keliru, karena meskipun hukum pidana islam tegakkan, konstitusi negara kesatuan republik indonesia akan tetap berdasarkan uud dan pancasila. bahwa demokrasi tidak sepenuhnya haram, tergantung kita menerima dan memftlternya. dan pemohon sangat yakin bahwa konstitusi negara berdasarkan uud dan pancasila adalah konstitusi yang paling sempurna sekaligus paling islami insya allah) dunia. terlebih lagi system yang diterapkan oleh negara negara arab saat ini sedang mengalami kegagahan, bisa jadi benar bahwa demokrasi yang paling halal adalah demokrasi pancasila, hanya yang masih kurang adalah penegakkanoleh karena itu,asih diberlakukan, maka pemohon sebagai warga negara indonesia yang beragama islam merasa telah dan atau berpotensi akan dirugikan. maka agar hak asasi pemohon untuk bebas menjalankan agamanya dan beribadat menurut ajaran agamanya itu (yaitu menjalankan hukum pidana islam) sebagai suatu bentuk ibadah dan sebagai syarat mutlak untuk mencapai tingkatan takwa. sebagaimana diamanatkan oleh uud juncto dan juncto danluruh warga negara indonesia khususnya umat islam. maka mahkamah konstitusi harus menyatakan ketentudan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. il. tentang duduk perkara bahwa yang harus menjadi bahan renungan dari apa yang menjadi dasar argumentasi pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang peradilan agama adalah: hukum pidana islam pada lembaga peradilan agama bagi umat islam indonesia. bahwa tidak akan ada yang dirugikan, dari akibat ditetapkannya hukum pidana islam pada lembaga peradilan agama indonesia hanya bagi umat islam indonesia, karena sifat ramalan lil alamin nya. sehingga justru yang terjadi adalah hubungan antara umat islam dan umat non islam akan semakin hangat dan umat non muslim akan semakin merasa nyaman berdampingan dengan umat islam. tanpa harus was was dirugikan oleh umat islam indonesia. bahwa bahkan pertumbuhan umat non muslim indonesia diperkirakan akan semakin besar, prediksi tersebut bisa jadi akan sangat dimungkinkan, karena hanya akan ada dua kemungkinan bagi umat islam indonesia apabila tegakkan hukum pidana islam: makin bertambah keimanannya, atau justru takut, dan salah satu pilihannya tentu adalah berpindah agamalkeyakinan: hal tersebutpun dimungkinkan juga karena ajaran kitab suci agama islam yakni al gur'an tidak mengharapkan kuantitas, tapi justru kualitas umat nya. bahwa secara umum ideologi pancasila dan agama islam, memiliki kesamaan yang konkrit mengenai keragaman dan kebebasan beragama. keragaman kemajemukan pluralitas pancasila kanan kebebasan beragama sesuai ajaran agama masing masing mengajarkan san keragaman kemajemukan pluralitas nan agama islam jadi tidak mungkin apabila ajaran ibadah menegakkan hukum pidana islam dikhawatirkan akan menghancurkan keragaman, karena menghormati keragaman dalam agama islam adalah salah satu bentuk ibadah juga, dan apabila ada oknum umat islam indonesia yang tidak menghormati kemajemukan, maka bisa dipastikan bahwa oknum tersebut tidak bertakwa. bahwa sejatinya tidak ada pertentangan antara keragaman dan kebebasan beribadah menurut ajaran agamanya masing masing untuk mencapai takwa. dan apa yang terjadi (realita) sesungguhnya indonesia, justru negara membatasi ibadah khususnya umat islam indonesia mengatasnamakan keragaman kemajemukan pluralitas. seolah olah alasan: negara ini bukan negara islam, hpi akan menghancurkan kemajemukan pluralitas keragaman dan atau kebhinekaan bangsa: hpi akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga, akan adanya diskriminasi terhadap umat nonmuslim: merupakan alasan 'klise' dan jurus pamungkas yang senantiasa digaungkan oleh negara yang 'creat' sedemikian rupa seakan akan logis dan berkekuatan hukum, padahal semua alasan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar kelolosan, baik sesuai dengan logika akal maupun logika hukum. bahwa setiap agama (khususnya agama islam) sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, serta menghormati eksistensi agama lain yang tentunya memiliki bentuk ajaran dan tatacara beribadat yang pasti berbeda. dan prinsip yang dianut negara kesatuan republik indonesia nkri) yakni berbeda tapi tetap satu", maknanya bukan berarti harus mengikis perbedaannya agar dapat menjadi satu, melainkan menghormati perbedaan itu dan hidup rukun dengan toleransinya. dan prinsip nkri tersebut sejatinya sejalan dan selaras dengan ajaran seluruh agama yang ada indonesia (khususnya agama islam). bahwa selama ini entah karena kita dibodohi atau memang karena dasarnya kita sendiri yang bodoh atau pula kita telah didoktrinisasi secara keliru, sehingga kita seolah olah berdarah dan menerima saja pembatasan ibadah yang mengatasnamakan keragaman yang telah dilakukan negara terhadap umat beragama (khususnya umat islam indonesia). padahal bukan keragaman yang memiliki kemauan untuk membatasi ibadah umat beragama (khususnya umat islam indonesia), melainkan justru merupakan kesalahan ataupun dosa terbesar yang telah dilakukan para pemimpin negara kita lah yang telah mengatasnamakan keragaman untuk membatasi ibadah umat beragama (khususnya umat islam indonesia). selama ini telah nyata bahwa memang otak kita telah dicuci, dengan pemahaman yang keliru. padahal prinsip prinsip keragaman yang manakah, yang telah dan akan mencederai oleh tegaknya ibadah? karena sejatinya seluruh bentuk ibadah apapun yang diajarkan oleh seluruh agama (khususnya agama islam) tidak mungkin akan menghancurkan keragaman yang ada nkri ini atau pun bahkan se anthro jagad raya ini. bahwa pemohon telah sangat meyakini bahwa, jangan jangan sistem tata negara yang paling diinginkan agama islam al @ur'an dan al hadits) adalah sistem tata negara yang telah kita anut saat ini. yaitu selain sistem tata negara yang sudah islami, juga sistem tata negara yang menghormati kemajemukan (keragaman) bangsa. jadi bisa dikatakan juga negara kita adalah negara paling islami dunia. dan berdasarkan falsafah, bhinneka tunggal ika' yang diajarkan dan diamanatkan uud dan pancasila, bisa jadi juga dasar negara kita sebenarnya (dengan bhinneka nya) menginginkan penegakkan hukum agama yang (pada prinsipnya) berbeda beda, secara kaffah pada peradilan agama indonesia dan tentunya ditujukan hanya kepada pemeluknya saja (karena setiap agama punya syari'at masing masing, (selaras dengan surat al kafir )). dan (dengan tunggal ika nya) sebagai negara kesatuan, dasar negara juga menginginkan indonesia memiliki kesatuan hukum, berupa: hukum nasional yang ditegakkan pada peradilan umum. maka, bisa jadi juga dasar negara uud dan pancasila) sebenarnya bisa dikatakan menganut sistem hukum ganda, selain menegakkan hukum nasional pada peradilan umum, juga menginginkan penegakkan hukum agama syari'at) secara kaffah pada peradilan agama. dan harus diingat juga bahwa dengan "kesempurnaan" nya (yang tidak bertentangan dengan kitab suci agama manapun) tersebut, negara kita memiliki keunikan tersendiri. yaitu berupa: bahwa negara kita bisa diklaim oleh umat islam indonesia sebagai negara islam, tapi negara islam yang menghormati kemajemukan bangsa. sehingga tidak menutup celahbahwa berkaitan dengan pernyataan banyak kalangan bahwa indonesia bukanlah negara islam, mana mungkin bisa hukum pidana islam ditegakkan negeri ini? maka harus dipertanyakan balik, seperti apa sebenarnya negara islam menurut mereka? apakah negara islam itu harus seperti negara negara jazirah arab? apakah itu artinya hukum pidana islam hanya boleh ditegakkan arab? dan apabila indonesia menerapkan hukum pidana islam, maka harus merubah diri menjadi negara arab? semestinya mereka mengerti dan paham betul bahwa al gur'an tidak kerdil dan se sempit itu! al gurun tidak diturunkan hanya untuk bangsa arab! perintah penegakkan hukum pidana islam juga tidak ditujukan hanya untuk bangsa arab saja! begitupun juga dengan ajaran al gurun mengenai bentuk negara islami, tidak kaku harus seperti bentuk negara negara arab saat ini! bahwa adanya peradilan agama saat ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan umat islam indonesia untuk menegakkan hukum agama syari'at) nya, karena semenjak negara republik indonesia ini belum merdeka pun peradilan agama islam nyatanya telah berdiri beberapa daerah, baik dengan nama kerapatan kadi maupun mahkamah syari'ah. dan yang menjadi tanda tanya mengenai kewenangan peradilan agama saat ini, yang hanya menegakkan hukum perdata islam saja, adalah: apakah 'lantaran' kerapatan kadi ataupun mahkamah syari'ah yang dahulu pernah berdiri beberapa daerah (semenjak indonesia belum merdeka) tidak menegakkan hukum pidana islam? lantas kemudian lembaga peradilan agama saat ini tidak menegakkan hukum pidana islam? padahal sesuai sejarah yang pernah kita pelajari dan kita dengar mengenai syeh siti jenar, pads waktu itu beliau dihukum sesuai hukum pidana islam oleh para wall songo. jadi nyatakan bahwa sebenarnya hukum pidana islam telah ditegakkan dibumi indonesia, jauh sebelum negara republik indonesia ini berdiri dan merdeka. lantas kenapa kebutuhan umat islam indonesia akan adanya penegakkan hukum perdata islam diakomodir, akan tetapi penegakkan hukum pidana islam belum juga diakomodir? padahal dasar perintah agamanya ada, logika hukumnya juga ada, dan bahkan logika sejarahnya pun juga ada. (?????!! bahwa pemohon datang mahkamah konstitusi mengajukan permohonan uji materiil bukan karena alasan negara ini berpenduduk mayoritas muslim, melainkan karena memang adanya kerugian yang dialami pemohon karena pemberlakuan nomor tahun tentang peradilan agama. dan insya allah) malahan pemohon akan semakin bersemangat mengajukan uji materiil andai kata pun umat islam adalah minoritas negeri ini, karena dasar langkah pemohon bukan atas dasar mayoritasminoritas, akan tetapi karena memang ada dasar hukum sehingga berani melakukannya. dan bukan pula karena pemohon telah merasa pintar dan atau apalagi merasa benar sendiri, melainkan memang ada niatan baik dan positif untuk sharing dengan para pemimpin bangsa yang notabennya jauh lebih pintar baik dari keilmuan agama maupun hukum. dan seluruh argumentasi yang pemohon sampaikan bukanlah untuk meng klaim bahwa pemohonlah yang paling benar, akan tetapi justru pemohon butuh petunjuk mengenai apa apa yang salah dari seluruh argumentasi tersebut jika sekiranya pihak memohon telah menganggap pemohon salah. bahwa bahkan andai kata kalaupun negara ini bukanlah berdasarkan pancasila dan uud atau negara beragama', insya allah pemohon pun akan tetap mengajukan permohonan uji materiil ini meskipun negara ini berbentuk sekuler, liberal ataupun komunis sekalipun. karena yang terpenting bagi pemohon adalah bahwa negara yang pemohon tinggali ini ada ketentuan konstitusi yang melindungi keberadaan umat islam, dan otomatis pula apabila manusia nya raja dilindungi, keimanan nya dilindungi, ibadahnya juga dilindungi, maka hukum pidana islam nya juga sudah pasti harus dilindungi juga. bahwa pemohon pun telah tahu betul negara ini memang berdasarkan pancasila dan uud dan pemohon pun datang mahkamah konstitusi bukanlah untuk mengajak negara untuk berpaling dari ideologi pancasila dan uud malahan justru pemohon menginginkan agar negara ini benarbenar semakin jujur berpegang teguh pada ideologi pancasila dan uud yang seutuhnya. dan yang dipermasalahkan oleh pemohon bukanlah isi ketentuan pancasila dan uud nya, justru ketentuan peradilan agama lah yang dipermasalahkan karena telah tidak sesuai dan bertentangan dengan pancasila dan uud dan ketentuan pancasila dan uud dimata pemohon telah jelas dan benderang, sedangkan yang belum jelas, aneh dan mengherankan sekaligus menjadi pertanyaan bagi pemohon adalah ketentuan pancasila dan uud yang mana yang telah melarang tegaknya ibadah hukum pidana islam? bahwa benar undang undang nomor tahun tentang peradilan agama selainjugakan tetapi dalam undang undang nomor tahun ketentuannya tidak mengubah isi mengenai kewenangan peradilan agama, jadi tidak salah apabila dalam permohonannya pemohon tidak membawa bawa dalil undang undang nomor tahun bahwa dalam kenyataannya sampai saat ini, meskisyari'at) islam pada lembaga peradilan agama dengan dibuat dan disahkannyaakan tetapi, kenapa negara hanya menegakkan hukum agama ? seperti yang telah tertutup dalam:lembaran negara republik indonesia,, zakat, infak, shadagah, dan ekonomi syari 'ah iv. kesimpulan bahwa berdasarkan uraian diatas, yang menyatakan: bahwa iman dan takwa adalah amanat konstitusi berdasarkan uud dan pancasila, maka menjalankan hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh (kaffah) tentulah secara otomatis juga diamanatkan oleh konstitusi negara kita tersebut, termasuk penegakkan hukum pidana islam bagi umat islam indonesia: bahwa tidak ada alasan apapun yang masuk akal bagi pembuat untuk membatasi kewenangan peradilan agama pada penegakkan hukum perdata islam saja, akan tetapi hams ada juga ketentuan mengenai penegakkan hukum pidana islam pada lembaga peradilan agama, yang tentunya ditujukan hanya bagi umat islam indonesia saja, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan lagi bagi siapapun negara kesatuan republik indonesia ini, termasuk umat non muslim indonesia tentang penegakkan hukum pidana islam bagi umat islam indonesia, karena tidak ada indikasi yang masuk akal yang akan mengakibatkan terjadinya kerugian, ataupun diskriminasi yang dialami mereka. malahan justru hanya kebaikan lah yang pada akhirnya didapat mereka sehingga akan merasa nyaman, tentram dan aman sentosa hidup berdampingan dengan umat islam indonesia, bahwa tidak akan pernah ada pemaksaan dan intimidasi terhadap umat non muslim indonesia untuk patuh dan taat pada hukum pidana islam, karena penegakkan hukum pidana islam hanya ditujukan bagi umat yang meyakininya saja, yakni umat islam itu sendiri, bahwa penegakkan hukum pidana islam adalah salah satu bentuk ibadah bagi umat islam, maka sesuai ideologi pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa butir yang berbunyi, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. semestinya sudah tidak ada lagi alasan untuk menghambat dan menghalangi pemberlakuannya, demi menjunjung tinggi rasa toleransi beragama yang menjadi ciri bangsa indonesia, bahwa tidak ada pertentangan yang mendasar antara syari'at islam dengan demokrasi yang berdasarkan uud dan pancasila, bahwa tidak ada pelanggaran ham bagi umat islam yang patuh pada hukum pidana islam nya. bahwa iman dan takwa adalah amanat konstitusi berdasarkan uud dan untuk beriman semua dan mencapai tingkatan takwa, umat islam haruslah menjalankan hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh dan total, bahwa hak untuk dapat dipasangi hukum agama syari'at) islam secara kaffah adalah hak umat islam indonesia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun uud bahwa penegakkan hukum agama syari'at) islam secara menyeluruh dan total adalah wujud perlindungan negara bagi umat islam indonesia untuk bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agamanya dan uud bahwa negara tidak boleh berlaku diskriminatif bahwa amanat uud telah menyatakan bahwa: bahwa ketentuan unsur pidana dan sanksi dalam hukum agama syari'at) islam adalah sebagai identitas dan pembeda agama islam dengan agama yang lain, yang sudah semestinya dihormati dan dihargai, bahwa secara subjek, pemohon telah terbukti sudah memiliki kualifikasi sebagai pemohon, maka tidak beralasan mempermasalahkan pemohon dikarenakan bukan seorang mujtahid, karena peradilan mahkamah konstitusi ini dasar hukumnya adalah uud dan pancasila yang tidak memuat tentang ketentuan ijtihadiyah, bahwa pemohon datangl berdasarkan dalil dan uud bahwa sesuai peraturanadadan berdasarkan semua argumentasi argumentasi faktual yang telah disampaikan oleh pemohon sebelumnya diatas, nyata bahwasannya telah terjadi fakta hukum mencederai nya rasa keadilan bagi pemohon yang tentunya telah tidak sesuai dengan amanat konstitusi sesuai dan juga serta maka tentu sudah jelas bahwa clan segi putusan penolakan mahkamah konstitusi, pemohon memang memiliki syarat konstitusionalitas berbeda pmk) untuk mengajukan kembali permohonan uji materiil peradilan agama terhadap uud karena memang secara faktual pemutusan dini "ditolak" nya permohonan bahwa selama ini telah terjadi kesalahan ataupun kekurangefektifan dan ketidakobjektifan dalam hal memahami penegakkan hukum pidana islam oleh sebagian besar kalangan negara republik indonesia ini, berikut ini (enam) fakta kekeliruan tersebut: pertama, iman dan takwa adalah amanat konstitusi uud dan pancasila. bahwa sesuai dasar negara pancasila sila pertama yang telah menyatakan bahwa, ketuhanan yang maha esa" yang kemudian prinsip tersebut telah termuat dalam pembukaan uud (paragraf terakhir), yang telah menyatakan, "dan amanat konstitusi tersebut sebagaimana telah kita pelajari semenjak sekolah dasar, makna utamanya sesuai dengan butir butir pancasila adalah percaya dan tawa kepada tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". yang intinya adalah bahwa ketakwaan adalah amanat konstitusi negara republik indonesia yang tak terbantahkan dan tak mungkin surut ataupun bahkan tak mungkin terhapuskan selama negara ini masih berdiri. karena mungkin saja bahwa ketentuan dalam uud masih bisa untuk diamandemen oleh mpr, akan tetapi tidak demikian halnya dengan amanat yang telah tercantum dalam pembukaan uud dan juga sila pancasila. dan amanat ketakwaan tersebut pun diejawantahkan melalui uud yang telah menyatakan, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa". dan selain itu juga diperkuat oleh banyak ketetapan mpr, yang diantaranyapemohon nomor puu vu2008 pada tanggal agustus telah mencederai rasa keadilan bagi pemohon. sedangkan dari segi permohonan kembali ini, juga terdapat ketentuan uud tambahan yang baru yang telah pemohon ajukan yakni maka inipun tentunya telah sesuai dengan ketentuan syarat konstitusional yang berbeda juga. dans yang sama beserta penjelasannya adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan dan serta dan uuddinyatakan bertentangan dengan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. petit bahwa, berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diudryani: bukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi butir butir pancasila, bukti fotokopi permohonan pengujian materiil undang undang nomor tahun bukti fotokopi argumentasi tambahan ii) dan perubahan petit: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman: bukti fotokopi kumpulan argumentasi: menyikapi realita: pembatasan ketakwaan dan tumbuh suburnya korupsi dan terorisme republik negara beragama' indonesia , karya suryani. i2. menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal halperadilan agama beserta penjelasan tersebut,yang menyatakan, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa:: semua hak konstitusional tersebut, menurut pemohon telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan peradilan agama,, alasan alasan pemohon, uud yang dijadikan batu uji, juga pohonnya persis sama dengan permohonan yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vi bertanggal agustus yang kamarnya menolak permohonan untuk seluruhnya, pmkguo adalah menguji norma yang sama, alasan alasan yang sama, batu uji yang sama, bahkan pemohon yang sama sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf j3. atas, menurut mahkamah, memang ketentuanmemungkinkan pengujian kembali terhadap norma atau yang diuji dengan syarat ada alasan konstitusional baru, namun karena dalam permohonan guo ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang baru, sebagaimana dipertimbangkan atastigaeddy purwanto": dan ketetapan mpr nomor v,dan ketakwaan yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara kesatuan republik indonesia nkri) tersebut, dalam penerapannya tentulah harus disesuaikan dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing masing. dan sesuai ajaran agama islam, pengertian takwa adalah " mtitsaalu awaamirillah wajtinaabu nawaahiih" yang artinya adalah melaksanakan satu perintah perintah allah swt dan menjauhi larangan larangan nya. atau dengan kata lain, orang orang yang bertakwaallah swt, tanpa terkecuali (tidak boleh pilih pilih sesuai seleranya ataupun selera pemimpinnya). dan dalam menjalankan perintah perintah allah swt yang harus dilaksanakan oleh umat islam agar mencapai tingkatan takwa tersebut, sudah digariskan oleh agama islam bahwa pelaksanaannya haruslah konsekuen, konsisten, dan total atau menyeluruh pada seluruh bentuk ibadah. akan tetapi, replikanya ada salah satu bentuk ibadah dan atau perintah allah swt yang dilarang nkri untuk dilaksanakan oleh umat islam indonesia, yakni menjalankan hukum pidana islam hpi). padahal menjalankan hpi adalah benar benar bentuk ibadah yang perintahkan allah swt kepada umat islam yang tentu saja sudah semestinya mengimplementasikannya dilindungi oleh negara, sebagaimana telah diamanatkan oleharena diadaserta penjelasannya. al gurun juga memerintahkan umat islam untuk menjalankan hukum pidana islam hpi), . dan perintah penegakkan hpi juga telah difirmankan dalam surat surat lainnya, antaranya: surat al kaidah surat an nur surat an nisan ,surat al bayaran dan masih banyak lagi surat surat dan nya. dan perintah dalam al gur'an tersebut adalah sebenar benarnya perintah ajaran agama islam, bukanlah sindiran". dan penegakkan hpi sebenarnya bisa ditegakkan pada lembaga peradilan indonesia, yakni peradilan agama seperti halnya bentuk hukum perdata islam yang telah diterapkan terlebih dahulu (yang masih terus disempurnakan pengakuannya sampai saat ini). akan tetapi, masih ada cara pandang yang keliru dan menyesatkan dalam hal pemahaman dan pemikiran, yang kemudian menghambat penegakkan hpi bagi umat islam indonesia pada lembaga peradilan agama indonesia.

.johan murid pekerjaan direktur pt. bangka belitung timah sejahtera: alamat jalan nyata nomor kelurahan bukit sari, kecamatan gelanggang, kota pangkalpinang nama zuristyo firmadata pekerjaan wiraswasta pengusaha tambang alamat desa parit tiga, kecamatan rebus kabupaten bangka barat nama nico amonia pekerjaan wiraswasta pengusaha tambang alamat jalan bukit nyata nomor rt. rw. kelurahan kacang pedang kejaksaan, kecamatan gelanggang, kota pangkalpinang nama johar pekerjaan wiraswasta pengusaha tambang alamat jalan manggis rt. rw. kelurahan bukit sari, kecamatan gelanggang, kota pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada dharma sutomo hatamarrasjid, s.h., m.h., gala adhi dharma, s.h., dan fahriansyah, s.h. yang semuanya adalah advokat yang berkedudukan hukum kantor advokat konsultan hukum dharma sutomo associates yang beralamat jalan bakri nomor pangkalpinangsaksi dan ahli para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis pemerintah: mendengar keterangan ahli pemerintah: membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: membaca kesimpulan tertulis para pemohon:tanggal mei dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal mei yangara pemohon, mohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara khususnya huruf huruf dan huruf huruf pemberlakuan ketentuan peraturan perundang undangan yang tidak mungkin dipenuhi dan dilaksanakan dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku masyarakat tersebut, adalah merupakan hukum yang tidak logis dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, ketentuan huruf, huruf dan huruf berpotensi dan telah merugikan kepentingan penambang rakyat, karena rakyat tidak akan dapat lagi melakukan kegiatan usaha ekonomi kerakyatan khususnya sektor pertambangan rakyat, uud menyatakanfrasa demokrasi ekonomi, kebersamaan, berkeadilan dalam uud melahirkan norma konstitusi yaitu perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sebagai wujud kebersamaan, keadilan, penetapan kriteria wilayah pertambangan rakyat wpr) dalam huruf huruf dan huruf adalah kriteria yang tidak mungkin dipenuhi oleh penambang rakyat dan luar kebiasan yang dilakukan rakyat, sehingga ditetapkannya kriteria ini merupakan penggalangan terhadap hak hak rakyat untuk berusaha bidang pertambangan yang dijamin konstitusi. frasa luas minimum tiup eksplorasi (lima ribu) hektar untuk tiup mineral logam dan batubara dalam danerlemah posisi dan daya saing para pemohon sebagai pengusaha kecillmenengah terhadap pengusaha pemilik modal besar dan pma, ketentuan tentang penetapan luas minimum tiup eksplorasi yang ditetapkan dan secardan beralasan menurut hukum, pokok permohonan para pemohon mengenai huruf dan bis idem, pokok permohonan para pemohon mengenai huruf dan huruf huruf serta tidak beralasan menurut hukum: pokok permohonan para pemohon mengenai huruf dan dikesampimuhammad alim, dan anwar usman masing masing sebagai anggota pada hari kamis tanggal sembilan belas bulan aprilmuhammad alim, masing masing sebagai anggota dengan didampingi oleh ina zuchriyah tando,, maria farida indrawi anwar usman ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. ina zuchriyah tando langsung telah merugikan hak hak konstitusional pengusaha pertambangan kecil dan menengah, syarat luas minimum tiup eksplorasi untuk mendapatkan iup seluas (lima ribu) hektar untuk untuk jenis pertambangan mineral logam dan batubara dan luas minimum (lima ratus) hektar untuk jenis pertambangan mineral bukan logam akan berakibat terulangnya pengusaha pertambangan kecil dan menengah termasuk dalamnya para pemohon untuk mendapatkan tiup sehingga tidak dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan usaha bidang pertambangan: terulangnya kesempatan untuk memperoleh iup ini disebabkan oleh faktor kemampuan modal usaha, karena untuk memiliki tiup eksplorasi mineral logam dan batubara minimum seluas (lima ribu) hektar dan tiup eksplorasi mineral bukan logam minimum seluas (lima ratus) hektare, diperlukan dana modal yang tidak kecil. samping itu wilayah pulau kecil seperti pulau bangka belitung dan pulau bintan sangat sulit untuk mendapatkan tiup seluas (lima ribu) hektar dalam satu hamparan: bahwa setiap warga negara yang melakukan kegiatan usaha indonesia harus berada pada situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadinya pemusatan (monopoli) kekuatan ekonomi oleh perseorangan atau kelompok tertentu, frasa dengan cara lelang dalam dan telah menghadap hadapan pengusaha besar pengusaha asing pma) dengan pengusaha kecil menengah secara bebas, terbuka untuk mendapat kesempatan memperoleh iup ipk dalam kemampuan yang tidak seimbang, uud menyatakan setiap orang mendapatkanfrasa mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus serta frasa persamaan dan keadilan mencerminkan norma konstitusi tentang keadilan yang dianut uud yaitu keadilan yang mencerminkan kebersamaan antara pihak yang kuat dengan yang lemah, yaitu dengan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus kepada pihak kelompok yang lemah: mekanisme lelang tiup pada hakikatnya mengadu kekuatan finansial peserta lelang. oleh karena itu jika untuk mendapatkan iup melalui mekanisme lelang secara bebas dan terbuka dengan menghadap hadapan antara pengusaha kecillmenengah dengan pengusaha besar modal asing (pma) sebagaimana diatur dan dan telah bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi yang berkeadilan sebagaimana dimaksud uud bahwa berdasarkan ketentuan uud tersebut, maka harus adanya persamaan dan kesetaraan antara warga negara baik secara perseorangan atau kelompok sehingga tidak boleh adanya pembedaan ataupun ditempatkan (diposisikan) lebih rendah lemah antara yang satu dengan yang lainnya: bahwa ketentuan yang diatur huruf dan huruf huruf berpotensi dapat memperkecil dan khususnya pertambangan timah provinsi kepulauan bangka belitung yang telah berlangsung selama ini: ketentuan bab xxv ketentuan peralihan telah memposisikan pemegang kontrak karya pengusahaan pertambangan batubara yang nota bene adalah perusahaan modal asing pma) deng, karena hanya memberikan toleransi dispensasi dengan hanya tetap mengakui pemberlakuan kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan batubara. sebagai akibat dari diberlakukannya sementara terhadap kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat oleh ketentuan peralihan tidak diberikan toleransi dispensasi, justeru sebaliknya sejak diberlakukannya kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) dinyatakan tidak berlaku lagi: ketentuan tidak dapat dijadikan dasar hukum pemberlakuan kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr), karena tidak terpenuhinya syarat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang undang ini . status hukum kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) termasuk status hukum kontrak karya perjanjian karya yang diatur undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan memiliki pertentangan perbedaan mendasar dan prinsip dengan status hukum izin usaha pertambangan iup), izin usaha pertambangan khusus ipk) dan izin usaha pertambangan rakyat ipr) yang diatur dalam sebagai orang (pihak) yang selama ini melakukan kegiatan usaha pertambangan timah, para pemohon berpendapat dan merasakan ketentuan khususnya ketentuan huruf huruf dan huruf huruf dan yang memuat aturan dan persyaratan yang telah dan dapat merugikan hak hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara indonesia untuk dapat melakukan usaha pertambangan. karena telah memposisikan para pemohon sebagai pengusaha kecil menengah pada posisi lemah dan tidak seimbang dengan pengusaha pertambangan besar dan pengusaha modal asing pma): uud menyatakan: setiap orang mendapatuud menyatakan:ketentuan dan uud ini melahirkan norma konstitusi yang menempatkan pendudukan hak hak para pemohon sebagai pengusaha pertambangan menengah kecil dan penambang rakyat secara setara dan adil dengan perlakuan terhadap pengusaha pertambangan besar dan pemodal asing pma), frasa mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mana'at yang sama dalam uud melahirkan norma konstitusi yang melindungi keberadaan pengusahaan pertambangan kecillmenengah dan penambang rakyat untuk mendapat kesempatan dan mana'at yang sama dan berkeadilan dalam berusaha sektor pertambangan dengan cara memberikan kemudahan dan perlakuan khusus yang berbeda dengan pengusaha pertambangan besar pemodal asing (pma): frasa luas minimum tiup eksplorasi (lima ribu) hektar untuk tiup mineral logam dan batubara,osisikan pengusaha kecillmenengah dengan pengusaha besar penanam modal asing pma) setara secara absolut dalam mengemban hak dan kewajiban dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan tiup, berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon sebagai pengusaha pertambangan menengah kecil: iv. kesimpulan berdasarkan hal hal yang para pemohon uraikan dan kemukakan atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa setiap warga negara harus terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut termasuk perlakuan diskriminatif yang terselubung dengan berlindung atas nama hukum: bahwa setiap warga negara, memiliki hak, dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha bidang pertambangan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya berdasarkan prinsip prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dan uud bahwa pengertian badan usaha menurut butir merupakan perlakuan diskriminatif terhadap badan usaha yang bukan merupakan badan hukum untuk mendapatkan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud huruf demikian juga ketentuan huruf dan telah melakukan diskriminasi antara pemegang kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) dengan pemegang kontrak karya kk) perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara: bahwa persyaratan luas minimal tiup eksplorasi yang diatur dan dan cara lelang tiup untuk memperoleh ipk sebagaimana diatur dan telah menghalang halangi dan menjegal hak pengusaha menengah kecil untuk mendapatkan izin usaha pertambangan iup) mineral logam, batubara dan izin usaha pertambangan khusus ipk): bahwa oleh karena itu ketentuan huruf huruf dan huruf huruf telah bertentangan dengan uud khususnya dan dan dinyatakan tidak konstitusional, petit berdasarkan hal hal yang telah para pemohon emeriksa dan mengadili permohonan paraara pemohon untuk seluruhnya, menyatakan, ketentuan huruf huruf dan huruf huruf huruf dan bertentangan dengan uud khususnya ketentuan dan dinyatakan tidak konstitusional: menyatakan, huruf huruf huruf huruf dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, menyatakan agar putusan ini dimuat dalam berita negara republik indonesia.yu dwi cahya, s.h. mkn, sk. medium ham nomor .ht. .th. tanggal desember tentang akta pendirian asosiasi pengusaha timah indonesia: bukti fotokopi akta notaris mary mayasari, s.h. mkn. sk. men keh& ham nomor .ht. th. tanggal juli tentang pendirian asosiasi tambang rakyat daerah strada) tanggal april bukti fotokopi ktp atas nama johan murid: bukti fotokopi ktp atas nama zuristyo firmadata: bukti fotokopi ktp atas nama johar, bukti fotokopi ktp atas nama hendra polo, bukti fotokopi ktp atas nama nico amonia utama, selain itu, para pemohon juga menghadirkan seorang ahli dan (dua) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal desember dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pemohon ismiryadi ahli dapat merasakan adanya kondisi ironis yang dialami masyarakat bangka belitung menyangkut pertambangan timah. sejak adanya undang undang yang terkait otonomi daerah, sedikit membuka belenggu masyarakat bangka belitung. namun, dengan adanya masyarakat bangka belitung kembali merasa terbelenggu, ahli sempat menghadap komisi vii untuk mempertanyakan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan undang undang lingkungan hidup sebagaimana diterangkan oleh saksi rudi irianto. dalam pertemuan dengan komisi vii tersebut, ahli mendapat penjelasan bahwa yang dimaksud sungai dalam adalah sungai kuno, sungai bawah permukaan. namun, menurut ahli, redaksional menyebutkan sungai , tepi sungai , dan sepadan sungai . sementara itu, penegakan hukum lingkungan tidak bicara soal sungai kuno, namun bicara soal sungai permukaan karena adanya kata sepadan tersebut. oleh karenanya,undang undang lingkungan hidup. ahli meyakini para penambang rakyat tidak berani melakukan kegiatan penambangan tersebut. hal ini, menurut ahli,perlu ada perhatian untuk merevisi huruf tentang kedalaman maksimal meter, karena terdapat ketentuan untuk menggali sampai meter itu menggunakan alat sederhana, bahkan horse power nya pun juga ditentukan, padahal praktik lapangan hal tersebut sulit dilakukan. jika menggunakan alat berat, pasti akan ditangkap karena undang undangmenurut ahli, logikanya tidak masuk karena hukum lelang barang itu, dalam tatanan izin itu paling mahal pada biaya penyelidikan karena menurut pengalaman ahli, biaya pengeboran satu titik adalah untuk mendapatkan berapa kandungan yang ada. pertanyaannya, mampuan pemerintah memberi jaminan akan menghasilkan timah?: bahwa ahli menyampaikan beberapa hal lagi mengenai hamparan yang minimal luasnya paling sedikit hektar itu dan kebetulan ahli pernah menghadiri sosialisasi undang undang ini, mengenai hamparan hektare ini, saat ahli mengikuti sosialisasi tentang muncul penjelasan saat itu bahwa hamparan tidak boleh bawah hektare, sekalipun hamparan itu mengenai pemukiman penduduk. ahli berpendapat ada udang balik batu dalam ketentuan tersebut yaitu jaminan reklamasinya karena salah satu syarat untuk mendapatkan iup adalah membayar reklamasi yang menurut sebesar dollar per hektare. hal ini, menurut ahli, mustahil diterapkan bangka belitung karena wilayahnya tidak sampai dari kalimantan barat. kecuali,terjadi kesenjangan izin dengan tahun ini bukan hal yang mudah. jika tidak direvisi, khususnya jangan mimpi masyarakat bangka belitung dapat berpartisipasi menikmati sumber daya alamnya dengan segala perizinan yang ada menurut undang undang otonomi daerah, saksi pemohon ir. mb. gunawan, m.m. bahwa saksi bekerja bidang pernikahan bangka belitung: bahwa mengenai yang mengatakan luas wilayah iup eksplorasi yang minimum hektar itu dapat disampaikan ada beberapa kendala operasional lapangan: bahwa pertama mengenai luas wilayah, luas wilayah hektar itu sangat tidak dimungkinkan pulau bangka belitung itu sudah wilayah kota atau pedesaan mana situ sudah ada penduduk yang bermukim sana, itu dari sisi luas dan wilayah, bahwa dari sisi keberadaan atau hamparan dari pada mineral yang terkandung dalamnya, itu juga terlalu luas kalau dikatakan itu minimum hektar, bahwa sebelum saksi melakukan pengajuan kp, yang dulu namanya kp, sekarang menjadi iop, itu tentu dilakukan kajian geologi dulu dan selama ini hamparan yang ada pulau bangka, yaitu hamparan deposit timah itu dengan maksimum yang temui adalah lebar valley atau lembah itu meter, bahwa kalau katakanlah hektar, diambil dari itu hektar, artinya .000m7 kalau .000m? dibagi dengan lebar valley meter berarti ada meter artinya km: bahwa sementara timah atau endapan timah mineral itu dari sumbernya maksimum hanya 15km sehingga kalau sampai mengambil 100km itu sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal, bahwa saksi sebagai pengusaha menengah dan kecil ini untuk mengajukan hektar itu sesuatu yang mempunyai konsekuensi finansial yang tidak kecil: bahwa tiga pertimbangan itu yang akhirnya bagi saksi itu sangat tidak bisa diaplikasikan lapangan, bahwa izin usaha pertambangan rakyat yang mengatakan hanya boleh lahan yang sudah ditambang selama tahun ini juga satu hal yang tidak akan mungkin: bahwa tambang rakyat ini kebanyakan adalah mereka mengusahakan wilayah wilayah yang memang belum pernah ditambang: bahwa deposit endapan timah itu adalah suatu deposit yang ada keberadaannya itu mengikuti suatu cekungan cekungan, bahwa cekungan cekungan besar itu sudah diupayakan oleh perusahaan perusahaan besar waktu dulu adalah timah dan perusahaan perusahan lain sementara cadangan cadangan kecil bagi mereka tidak ekonomis itu tidak ditinggalkan dan sehingga itulah yang diusahakan oleh para penambang rakyat, bahwa tahun sudah diusahakan, itu tidak mungkin dan tidak pernah ada itu karena timah itu maksimum tahun juga sudah habis kalau diusahakan begitu karena bentuknya hanya endapan, huruf dan permohonan ini para pemohon ajukan kepada mahkamah konstitusi, mengingat ketentuan undang undang dasar (selanjutnya sebut uud juncto huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya sebut mk)cc. memutuskan pembubaran partai politik: dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. undang undang kepada mahkamah konstitusi untuk diuji, bahwa berdasarkan ketentuan uud juncto huruf mk, maka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, dan memutuskan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya sebut yang dimohon oleh para pemohon, bahwa tidak pernah ada satupun pulau bangka yang sampai tahun dalam satu wilayah front penambangan itu tidak pernah ada apalagi tahun, rudi irianto bahwa sesungguhnya aktivitas penambangan rakyat yang ada bangka belitung pada saat ini jika diberlakukan tentunya tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, bahwa dalam menjelaskan atau mengharuskan masyarakat menambang sungai, tengah sungai, dan tepi sungai, bahwa jika masyakarat melakukan aktivitas penambangan tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan undang undang lingkungan hidup. dalam sendiri dianjurkan masyarakat menambang sungai, bahwa masyarakat dalam hal ini terperangkap ketika masyarakat bekerja aliran sungai, proses penegakan hukum berjalan, yang mana dikenakan undang undang lingkungan hidup, dan juga daerah aliran sungai itu kondisi kenyataan, bahwa jika diberlakukan undang undang ini sendiri penambangan, aktivitas penambangan rakyat bangka belitung, secara otomatis masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas penambangan, karena pada undang undang itu sendiri jelas menghentikan aktivitas penambangan masyarakat,menguraikan hal hall. tentang kedudukan hukum legal standing) para pemohon sesuai dengangkail. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa siapa yang dapat berkedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang undang (judicial review) telah diatur dan ditentukan dalamud dari ketentuan tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) pengujian undang undang, yaitu, pertama apakah pemohon adalah subjek yang memiliki kwalitas untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dan, keduaundang undang tersebut, bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara republik indonesia yang tercatat dan bercacat jiwa daerah wilayah negara kesatuan republik indonesia (vide bukti bukti bukti bukti yang sehari hari berprofesi sebagai pengusaha pertambangan timah,(vide bukti dan bukti dengan demikian maka syarat perseorangan warga negara indonesia yang ditentukan huruf telah terpenuhi, bahwa ketentuan huruf menyatakan iup diberikan kepada badan usaha . angka memberikan definisieudud karena huruf huruf dandanud:: dalam hukum perusahaan, badan usaha dibedakan dalam dua kualifikasi yaitu badan usaha yang merupakan badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi dan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum seperti commander vennootschap cv), firma, dari ketentuan huruf yang menyatakan iup diberikan kepada badan usaha , maka berartiuntuk melakukan usaha pertambangan, huruf ini telah pendudukan badan usaha yang merupakan badan hukum dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, secara tidak setara, diskriminatif hadapan hukum: bahwa ketentuan huruf dan yang hanya memberikan dispensasi kepada pemegang kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan batubara terhadap ketentuan sedangkan terhadap kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) tidak diberikan dispensasi, pemberian dispensasi yang hanya diberikan kepada pemegang kontrak karya kk) dan perjanjian karya tersebut merupakan bentuk perlakuan yang tidak setara, diskriminatif dan tidak memberikan kedudukan hukum yang sama antara pemegang kuasa pertambangan kp), pemegang kuasa pertambangan rakyat kpr) dengan pemegang kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara,milud karenyang muli.h., m.h::menuju rezim perizinan yang berlaku berdasarka1967luarga negarawan indonesia: dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurusan seluruhnya adalah warga negara indonesia,norma konstitusi dan uud mencerminkan prinsip prinsip kesetaraan, kesamaan kedudukan, kesamaan perlakuan dalam hidup berbangsa, dan bernegara termasuk dalam melakukan usaha bidang pertambangan, para pemohon, yang merupakan perorangan yang berstatus warga negara indonesia yang melakukan kegiatan usaha pertambangan (timah) dengan memegang izin berbentuk kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) telah dirugikan akibat dari diberlakukannya ketentuan huruf dan huruf dan demikian juga dengan diberlakukannya huruf huruf dan huruf dengan demikian maka syarat,tersebut, sebagaimana yang ditentukan huruf telah terpenuhi: berdasarkan hal hal yang para pemohon uraikan dan kemukakan atas maka para pemohon adalah orang pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon untuk mengajukan pengujian judicial review) sebagaimana dinyatakan mk, il. alasan diajukannya permohonan pengujian ketentuan huruf huruf dan tidak memenuhi asas kesetaraan, persamaan kedudukan hadapan hukum dan diskriminatif, huruf menyatakan: iup diberikan kepada: badan usaha, koperasi dan perseorangan pengertian definisi badan usaha menurut angka adalah setiap badan hukum yang bergerak bidang pertambangan yang diusahakan oleh pihak swasta, boleh perseorangan asal berkeluarga negarawan indonesia, atau boleh badan swasta yang seluruhnya berkeluarga negaraw.h., m.h::::selain menyampaikany5,,:,undang undang:,:, kemudian iup mineral non logam dan batuan dengan aplikasi, itu permohonan, untuk wpn, izinnya adalah izin usaha pertambangan khusus (ipk), itu dikhususkan untuk bumn, teetapi harus ada ahlinya. untuk itu, penyidik sipil segera akan dibangun,.: frasa iup diberikan kepada badan usaha dalam telah memperlakukan badan usaha yang bukan merupakan berkualifikasi badan hukum secara diskriminatif tidak setara dengan badan usaha yang merupakan berkualifikasi badan hukum : menurut ketentuan hukum perusahaan indonesia, badan usaha yang berbentuk commander vennootschap cv) dan firma tidak dikualifikasikan sebagai badan usaha yang merupakan badan hukum , sehingga menurut badan usahasebagaimana dimaksud huruf sebagai dasar untuk melakukan usaha bidang pertambangan: dengan diberlakukannya ketentuan huruf ini, maka badan usaha yang bukan merupakan badan hukum seperti badan usaha perusahaanyang merupakan alas hak untuk melakukan usaha bidang pertambangan, ketentuhuruf dan telah memperlakukan pemegang kuasa pertambangan kp), kuasa pertambangan rakyat dan pemegang kontrak karya kk) perjanjian karya yang bukan jenis usaha pertambangan batubara secara diskriminatif, menyatakanini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak perjanjian: ketentuan,.isinya, pengecualian,.isinya.,dapatpertambangankonstruksi penjualanpenyidikan: penyidikan: tidak diatur penyidik polri pejabat pegawai negeri sipil ppn) pasadan denda maksimal miliar: menjamin berusaha bagi para investor. koperasi, perorangan, dan rakyat juga termasuk investor,undang undang lingkungan hidup, undang undang tata ruang):::keiterhadap permohonan para pemohon, dewan pertimbangan rakyat dpr) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember yang menguraikan hal hal sebagai berikut: ketentuketentuan terhadap uud yaitu: huruf huruf dan: cc. endapan, teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba, frhuruf yang berbunyi: izin usaha pertambangan iup) diberikan kepada: badan usaha sebelum berlakunya undang undang ini dan sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses tanpa melalui lelang berdasarkan undang undang ini. ketentuan huruf hanya memberikan dispensasi kepada kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan batubara atas akibat dari ketentuan dengan tidak masuk dan diatasnya kuasa pertambangan kp), kuasa pertambangan rakyat dan kontrak karya dan perjanjian karya selain pengusahaan batubara dalam huruf maka sejak diberlakukannya ini menjadi tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan dasar hak untuk melakukan usaha pertambangan, kontrak karya perjanjian karya, adalah jenis izin pengusahaan pertambangan yang diberikan kepada perusahaan asing dan penanaman modal asing pma), sedangkan kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) adalah jenis izin pengusahaan pertambangan yang diberikan kepada perusahaan nasional dan rakyat, huruf dan jelas jelas telah memberikan perlakuan istimewa dan diskriminatif antara perusahaan asing pemegang kontrak karya perjanjian karya pengusahaan penambangan batubara dengan perusahaan pemegang kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) yang nota benny adalah perusahaan nasional dan penambang rakyat, ketentuan huruf huruf dan ini nyata nyata telah bertentangan dengan uudud menyatakan, segalayang berbunyi: wilayah izin usaha pertambangan tiup) mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelangyang berbunyilima ribu) hektare yang berbunyi: tiup batu bara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang . yang berbunyiyang berbunyi:huruf dan huruf huruf dan terhadap uud yaitu sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan huruf telah membedakan menempatkan secara tidak setara antara badan usaha berbadan hukum dengan tidak berbadan hukum. menurut para pemohonmenurut para pemohon ketentuan dan telah membedakan menempatkan secara tidak setara antara perusahaan modal asing sebagai pemegang kontrak karya, dengan perusahaan swasta nasional sebagai pemegang kuasa pertambangan dan penambang rakyat sebagai pemegang kuasa pertambangan rakyat (kpr) para pemohon menganggapdalam permohonan guo dikemukakandengan demikian maka ketentuan tersebut telah sengaja menghalang halangi dan menjegal pengusaha kecillmenengah untuk melakukan usaha sektor pertambangan dan hal ini telah bertentangan dengan ketentuan uud (vide permohonan guo butir halaman bahwa para pemohon juga beranggapan ketentuan huruf dan huruf yang menetapkan kriteria wilayah pertambangan rakyat mempersyaratkan sungai dan atau tepi sungai serta telah dilakukan penambangan minimal berusia tahun, padahal menurut pemohon khusus penambangan timah tidak terdapat disungai tepi sungai serta khususnya provinsi bangka belitung tidak terdapat yang melebihi tahun sehingga hal dimaksud dapat merugikan pemohon. (vide permohonan guo butir halaman bahwa menurut para pemohon dan yang mengatur tentang pemberian tiup dan wilayah izin usaha pertambangan khusus tiup) kepada badan usaha, koperasi dan perorangan secara lelang berakibat secara langsung menempatkan badan usaha kecillmenengah dan koperasi pada posisi lemah untuk bersaing dalam pelelangan sehingga dapat merugikan pemohon. (vide permohonan guo butir halaman dalam permohonannya para pemohon beranggapan ketentuan huruf huruf dan huruf huruf dan undang undang guo bertentangan dengan dan uud yang berbunyi:majelis11 dan nomor puu v pengujianhuruf dan hurufhuruf dan adalah anggapan yang tidak benar, mengingat huruf dan merupakan norma prasyarat yang diberlakukan kepada siapapun yang memenuhi persyaratanangkjika dikaitkan dengan pandangan ateng syafruddin dan undang undang nomor tahun menurut dpr ketentuan huruf dan undang undang guo berlaku bagi setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh iup, artinya ketentuan undang undang minerva tidak dimaksudkan pada suatu kondisi yang belum berbadan hukum. iapun termasuk para pemohon sendiri pada saat mendaftarkan diri sebagai badan hukum, tentu memilki hak yang sama dengan yang berbadan hukum lainnya. bahwa selain itu ketentuan guo undang undang minerva uga tidak mengatur syarat mengenai kemampuan permodalan, tetapi jika para pemohon memenuhi: bahwa terhadap dalil para pemohon pada angka yang mendalilkan ketentuan dan undang undang guo yang mengatur tentang pemberian tiup dan tiup kepada badan usaha, koperasi dan perorangan secara lelang dinilai sebagai hal yang fair, karena telah menghadap hadapan antara badan usaha kecil menengah dan koperasi dengan badan usaha besar khususnya pma, secara langsung telah menempatkan badan usaha kecillmenengah dan koperasi pada posisi yang lemah untuk bersaing dalam pelelangan tiup tiup. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa dalil yang dikemukakan para pemohon tidak konsisten karena jika dikaitkan dengan dalil yang dikemukakan para pemohon pada angka yang menyatakan huruf dan undang undang guo bersifat diskriminatif karena telah membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum. pada intinya para pemohon minta agar diberi perlakuan dan hak yang sama, sementara dalam angka para pemohon menganggap hal tersebut sebagai perlakuan yang melemahkan para pemohon. oleh karena itu alasan para pemohon mengenai telah dirugikan hak konstitusionalnya menjadi tidak jelas, tidak konkrit, dan tidak cermat, bahwa ketentuan huruf dan huruf undang undang guobahwa ketentuan huruf undang undang guo yang menyatakan iup diberikan kepada: badan usaha: koperasi dan perseorangan. dalam permohonan para pemohon dinyatakan telah bertentangan dengan dan uud karena dalam anggapan para pemohon, badan usaha yang dimaksud hanyalah badan usaha yang berbadan hukum sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak berhak mendapatkan iup. ketentuan guo menentukan bahwa subjek hukum yang dapat menerima izin usaha pertambangan, adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan, sehingga jika seseorang memiliki badan usaha yang tak berbadan hukum dapat mengajukan iup secara perseorangan atau jika menginginkan atas nama badan usahanya harus ditingkatkan statusnya menjadi berbadan hukum. ketentuan ini merupakan persyaratan yang berlaku kepada siapapun warga negara indonesia. oleh karenanya tidak benar ketentuan huruf undang undang guo dimaksud memberikan perlakuan tidak sama diantara warga negara indonesia dalam hal yang sama, ketentuan dimaksud jelas tidak menunjukkan sedikitpun adanya perlakuan tidak sama diskriminatif, bahwa ketentuan undang undang guoketentuan tersebut jelas menunjukkan pemberian tiup dilakukan secara fair, dalam artian para pihak diperlakukan sama. ketentuan lelang yang diatur dalam tersebut diharapkan akan menjamin pelaksanaan pemberian tiup secara asli. penempatan para pihak secara bersama dan adil atau tidak diskriminasi mengandung asas persamaan (egaliter). cara lelang tidak berartiini merupakan adalah syarat pemberian tiup, dengan luas tertentu. ketentuan pemberian tiup ini terhadap pemegang iup eksplorasi mineral logam telah dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai aspek, bahwa ketentuan undang undang guomineral bukan logam, bahwa ketentuan undang undang guo menyatakanan, bahwa ketentuan undang undang guo menyatakanbara, bahwa ketentuan undang undang guo yang mengatur mengenai persyaratan pemberian tiup bagi setiap perang iup tidak mengandung unsur diskriminatif, karenanyipk . ketentuan tersebut jelas menunjukan pemberian ipk dilakukan secara fair. dengan mekanisme lelang para pihak akan mendapatkan perlakukan yang sama. karenanya tidak benar ketentuan dimaksud dianggap diskriminatif, sehinggini adalah ketentuan transisional yang yang diberlakukan secara sama tanpa diskriminasi kepada siapapun yang proses permohonannya telah diajukan tahun sebelum undang undang ini diberlakukan. dengan demikian dpr memohon kiranya majelishuruf dan huruf huruf dan tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan huruf huruf dan huruf huruf dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, menimbang bahwa para pemohon telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal rabu,huruf dankonstitusi dalam dan atas mengandung prinsip prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan terbebas dari perlakuan diskriminatif yang berlaku secara universal, termasuk pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan memiliki hak hak konstitusional tersebut tanpa ada pembedaan, suku kata segala warga negara, segala orang dan setiap orang dalam dan menunjukan keharusan adanya kesetaraan, kesamaan perlakuan dan bukan sebaliknya yaitu adanya pembedaan kedudukan dan perlakuan yang tidak setara dan tidak sama hadapan hukum: frasa badan usaha dalam huruf dan frasa kontrak karya perjanjian karya dalam adalah bertentangan dengan uud khususnya dan para pemohon sebagai warga negara indonesia dan sebagai pelaku usaha bidang pertambangan yang diantaranya dalam menjalankan usaha pertambangan dengan menggunakan badan usaha yang bukan merupakan dikualifikasikan sebagai badan hukum dan sebagai pemegang kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) telah dirugikan hak konstitusionalnya atas diberlakukannya ketentuan huruf dan mk, ketentuan huruf huruf dan huruf bertentangan dengan prinsip prinsip demokrasi ekonomi huruf huruf dan huruf berpotensi dapat memperkecil dan bahkan telahmendalilkan sebagai perseorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha pertambangan timahyang pada pokoknya mendalilkan bahwa huruf huruf dan huruf huruf dan merugikan hak hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam dan uud huruf dancc. endapan teras, daratan banjir, dan endapan sungai purba, .huruf menyatakan, iup diberikan kepada: badan usaha",menyatakan,, menyatakan, tiup batubara,para pemohon adalah pelaku kegiatan usaha pertambangan timah yang memegang izin berbentuk kuasa pertambangan kp) dan kuasa pertambangan rakyat kpr) yang pada pokoknya merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya oleh berlakunya karena izin usaha pertambangan iup)kontrak karya kk) dan perjanjian karya pk)dan uud para pemohon juga mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud terkait hal tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i bertanggal desember putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal maret dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bertanggal juni para pemohon telahdivide uud dan termasuk dalam bagian dari rakyatadalah termasuk dalam pengertian tersebut: bahwa para pemohon adalah pelaku kegiatan usaha pertambangan timah dengan memegang izin berbentuk dan kpr yang merasa hak hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya karena iupdanlebih lanjut, mengenai hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan, bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dimaksud para pemohon dengan ketentuan khususnya yang mengatur pemberian iup kepada badan usaha dan pemberian dispensasi kepada pemegang dan sehingghuruf dan huruf huruf dan terhadap dan dan uud yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan guo tersebut menentukantelah berbadan hukum, sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum (cv firma) tidak dapat diberikan iup sehingga tidak dapat melakukan usaha pertambangan dan guo telah memberikan perlakuan yang diskriminatif karena tidak memberikan kedudukan hukum yang sama antara pemegang kp, pemegang kpr dengan pemegang dan pengusahaan pertambangan batubarandukung dan ahli para pemohon yang diajukan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi pemohon ir. mb. gunawan, m.m. yang menetapkan luas wilayah iup eksplorasi minimum hektare menjadi kendala operasional lapangan dan sangat tidak memungkinkan diterapkan pulau bangka belitung karena wilayah tersebut sudah menjadi kota atau pedesaan. dari sisi keberadaan atau hamparan mineral yang terkandung dalamnya, batas minimum hektare menjadi terlalu luas. apabila diambil 30s nya maka menjadi hektare m2). kalau dibagi dengan lebar valley meter berarti ada meter artinya km. sebelum pengajuan (sekarang menjadi iup) dilakukan kajian geologi dulu dan lebar valley atau lembah itu meter, timah atau endapan timah mineral itu dari sumbernya maksimum hanya sehingga kalau sampai mengambil itu sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal. sebagai pengusaha menengah dan kecil untuk mengajukan hektare memerlukan biaya yang tidak kecil, izin usaha pertambangan rakyat yang hanya boleh lahan yang sudah ditambang selama tahun, juga merupakan satu hal yang tidak mungkin, karena timah hanya merupakan endapan maka akan habis jika ditambang lebih dari tiga tahun. tidak pernah ada satupun pertambangan rakyat pulau bangka yang dieksploitasi sampai tahun dalam satu wilayah pertambangan, apalagi tahun: rudi irianto tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang aktif melakukan penambangan rakyat bangka belitung karena ketentuan tersebut menjelaskan atau mengharuskan masyarakat untuk menambang sungai, tengah sungai, dan tepi sungai. jika masyakarat melakukan aktifitas penambangan sebagaimana dimaksud justru bertentangan dengan undang undang lingkungan hidup. ahli pemohon ismiryadi pengertian sungai kuno dalam bertentangan dengan penegakan hukum lingkungan karena hukum lingkungan bicara soal sungai permukaan.lingkungan hidup. oleh karenanya, para penambang rakyat tidak berani melakukan kegiatan penambangan sungai. hal inihuruf tentang kedalaman galian maksimal meter perlu direvisi karena terdapat ketentuan bahwa penggalian tersebut dilakukan menggunakan alat sederhana. dalam praktik, hal tersebut sulit dilakukan. jika menggunakan alat berat, pasti akan ditangkap karenalogikanya tidak masuk karena dalam hukum lelang barang. berdasarkan pengalaman ahli, biaya penyelidikan sangat mahal, sehingga ahli meragukan pemerintah dapat memberi jaminan bahwa suatu wilayah tersebut pasti akan menghasilkan timah, hamparan hektare sebagaimana dimaksud mustahil diterapkan provinsi bangka belitung karena wilayahnya kurang dari wilayah kalimantan barat, kecualioleh karenanya terjadi kesenjangan izin tahun. jika tidak direvisi, jangan bermimpi masyarakat bangka belitung bisa berpartisipasi menikmati sumber daya alamnya dengan segala perizinan yang ada menurut otonomi daerah, i3. menimbang bahwa pemerintah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang pada pokoknya menyatakan: huruf huruf dan huruf tidak bertentangan dengan dan uud karena dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagihuruf tidak bertentangan dengan dan uud karena karena termasuk dalam kriteria perseorangan , dan tidak bertentangan dengan uud karena,lguodan tidak bertentangan dengan uud karen,untuk membuktikan keterangannya, pemerintah mengajukan (tiga) orang yang telah berlangsung selama ini: huruf huruf dan huruf ketentuan huruf huruf dan huruf adalah merupakan (tiga) dari (enam) kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat. kata kriteria (criterion) berarti ukuran, standar . sebagai suatu ukuran standar untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat wpr), maka salah satu unsur dari kriteria tersebut tidak boleh berkurang (harus dipenuhi seluruhnya). bahwa memuat aturan yang berlaku dan mengikat seluruh jenis pertambangan, artinya setiap kegiatan jenis pertambangan harus mengacu kepada undang undang ini, padahal dalam praktiknya masing masing jenis pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penambangannyapun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama, kriteria lokasi wilayah pertambangan rakyat wpr) yang terdapat sungai dan atau tepi sungai dalam huruf endapan teras banjir, dataran banjir dan endapan sungai purba dalam huruf serta kriteria sudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun dalam huruf tidak mungkin dapat dipenuhi oleh beberapa jenis pertambangan tertentu, seperti jenis pertambangan timah, batubara, bauksit dan lain sebagainya. tidak dapat dipenuhinya kriteria ini dikarenakan secara geologis tidak semua jenis pertambangan terdapat sungai dan atau tepi sungai. demikian juga dengan kriteriauntuk pertambangan rakyat jenis timah dalam praktiknya selama ini kegiatan pertambangan rakyat tidak dilakukan wilayah sungai atau tempat yang sudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun, tetapi juga dilakukan tempat yang belum pernah dikerjakan ditambang:selanjutnyasetelah mencermati permohonan para pemohon, mengenai pengujian huruf dan frasa .dengan luas paling sedikit (lima ribu) hektare dan. dalam telah diputus oleh mahkamah dengan putusan nomor puu viii bertanggal juni oleh sebabpengujian mengenai konstitusionalitas huruf dan frasa dengan luas paling sedikit (lima ribu) hektare dan dalam adalah bis idem sehingga tidak dipertimbangkan, menurut para pemohon, huruf dan huruf berpotensi memperkecil dan bahkan. kriteria yang tercantum dalam undang undang guo harus dipenuhi seluruhnya, sedangkan dalam praktiknya, setiap jenis kegiatan pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penayangannya pun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama dan harus memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam undang undang guo:, terhadap huruf dan huruf mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan nomor puu vii bertanggal juni sebagai berikut: . pemerintah, dalam keterangannya, telahproses untuk menentukan kriteria mana saja dari huruf sampai dengan huruf yang akan diterapkan suatu daerah kabupaten kota, (vide dengan mendasarkan pada perencanaan dan sinkronisasi data serta informasi melalui sistem informasi divide penjelasan 2009j, bupati walikota juga wajib melakukan pengumuman mengenai rencana wpr kepada masyarakat secara terbuka (vide yangbatas, daftar koordinat dan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam wpr (vide penjelasan berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, ketentuan huruf sampai dengan huruf dapat diberlakukan secara kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing masing yang penetapannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam dan beserta penjelasannya. oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi geografis indonesia, norma guo sudah tepat dan tidak bertentangan dengan uud sehingga dalil permohonan para pemohon guo tidak terbukti menurut hukum, para pemohon mendalilksehingga badan usaha seperti commander vennootschap cv) dan firma yang bukan merupakan badan hukum tidak dapat diberikan iup yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha bidang pertambangan: pemerintah, dalam keterangannya, menyatakan kata badan usaha memang didefinisikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum up berdasarkandan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau juga diakui keberadaannya dan dapat diberikan iup, karena kedua bentuk badan usaha tersebut termasuk dalam pengertian perseorangan (vide). untuk para pelaku usaha dalam bentuk dan firma, sebagaimana dinyatakan atas, sebenarnya telah diatur kepesertaannya dalam usaha pertambangan sehingga tetap bisa mendapatkan iup. menurut mahkamah, apabila huruf dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru akan mengakibatkan kekosongan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan khususnya badan usaha, berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, dalil permohonan para pemohon guo tidak terbukti menurut hukum, para pemohon mendalilkan frasa dengan cara lelang yang tercantum dalam dan telah memperlemah posisi dan daya saing para pemohon sebagai pengusaha kecil menengah terhadap pengusaha pemilik modal besar dan pemilik modal asing: menurut mahkamah, tiup dan tiup pada dasarnya diperuntukkan bagi (vide putusan nomor puu viii bertanggal juni mengacu pad, secara normatif, telah memberi kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau untuk dapat mengikuti lelang tiup dan tiup. namun, tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan administratiflmanajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. hal demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecillmenengah tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu tiup dan atau tiup: pemerintah, dalam penjelasannya, menyatakan bahwamenurut mahkamah, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad) untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (vide putusan mahkamah nomor puu bertanggal desember pemerintah selain harus menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi tiup dan tiup berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar, sehingga pemerintah tidak akan menghadapkan antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama, berdasarkan pertimbangan hukum atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil bidang pertambangan, menurut mahkamah, frasa dengan cara lelang dalam dan bertentangan dengan uud sepanjang dimaknailmanajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang, para pemohon mendalilkan penetapan luas minimum tiup eksplorasi yang ditetapkan dalam dan merugikan hak hak konstitusional pengusaha pertambangan kecil dan menengah: terhadap dan mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan nomor puu viii bertanggal juni sebagai berikut: .yang berada dalam maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini pemerintah,i bertanggal desembereksploitasi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat syarat tertentu dan daya serta alat dukung: berdasarkan pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa batas luas minimal hektare (vide 2009j dan batas luas minimal hektare (vide dengan sendirinya akantiup, karena belum tentu dalam suatu tiup akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal hektare dan minimal hektare, apalagi jika sebelumnya telah ditetapkan wpr dan wpn. kalaupun kriteria hektare dan hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy), namun dapat saja luas wilayah yang kurang dari hektare atau kurang dari hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi, untuk kemudian melakukan operasi produksi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan (green mining). dihapuskannya luas paling sedikit untuk diberikan tiup eksplorasi mineral bukan logam dan tiup eksplorasi batubara tetap sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan, berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, sepanjang frasa dengan luas paling sedikit (lima ratus) hektare dan serta sepanjang frasa dengan luas paling sedikit (lima ribu) hektare dan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun para pemohon mendalilkan hanya memberikan dispensasi kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan batubara, sehingga, dengan tidak diatasnya perihal kuasa pertambangan, kuasa pertambangan rakyat, dan kontrak karya perjanjian karya selain pengusahaan batubara, menjadikan ketiga hal tersebut tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan dasar hak untuk melakukan usaha pertambangan: telah dimohonkan pengujian dan telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal maret para pemohon dalam perkara nomor puu vii tersebut pada pokoknya mempersoalkan perihal kepastian hukumketentuan ketentuan pokok pertambangan, yang pada bagian petitumnya memohon supaya mahkamahdinyatakan bertentangan dengan juncto juncto uud mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan menolak permohonan para pemohon, meskipun permohonan guo adalah menguji konstitusionalitas yang sama dengan permohonan nomor puu vii namun substansi permohonannya berbeda. oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan permohonan guo sebagai berikut: hanya mengatur tentang peralihan mengenai dan pkp2b dan tidak mengatur peralihan mengenai kuasa pertambangan dan kuasa pertambangan rakyat. berdasarkan hal tersebut, para pemegang kuasa pertambangan maupun kuasa pertambangan rakyat tidak tunduk kepada sehingga dengan sendirinya permohonan kuasa pertambangan dan kuasa pertambangan rakyat yang telah diproses tetap harus diakui dan diteruskan tanpa melalui lelang, jika para pemohon berkehendak turut serta dalam pengusahaan mineral dan batubara dalam konteks tiup yang baru, maka sebagaimana telah dipertimbangkan atas, berdasarkan dan sebagaimana telah diubah dengan para pemohon tetap dapat diberikan iup dengan cara mengikuti lelang terlebih dahulu, jika para pemohon masih menginginkan melakukan usaha pertambangan dalam konteks wpr, maka mekanisme untuk mendapatkan hak pengusahaan mineral dan batubara tersebut dapat ditempuh dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam sampai dengan yang untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. oleh karenanya, mahkamah berpendapat, dalil dalil para pemohon guo tidak terbukti menurut hukum, i3. menimbang bahwa dalam polita permohonannya, para pemohon juga mendalilkan konstitusionalitas huruf dan namun tidak dimohonkan dalam petit, sehingga dalil permohonan pemohon tersebut dikesampingkan:

(ingzumrotin pekerjaan ketua dewan pengurus yayasan kesehatan perempuan alamat jalan kaca jendela nomor rt. kelurahan rawajati, kecamatan pancoran, jakarta selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada rita serena kolibonso, s.h., llm. dan bagus hary haryanto, s.h. yang semuanya adalah advokat yang berkedudukan hukum kantor pemberi kuasa perkara nomor puu xii nama indra oktaviani pekerjaan direktur organisasi semerbak perang nusantara scn) alamat jalan teratai bl. nomor rt. rw. tanjung barat, jarakarna, jakarta selatan sebagai lau nll all. pemohon nama fr. wahana tantra pekerjaan koordinator eksekutif masyarakat untuk keadilan gender dan antar generasi magenta) alamat jalan t.b. simatupang, rt. rw. gedong, pasar rebo, jakarta timur merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sebagai nnnnnnn nas. pemohon il, nama dini antasari sa'bantah pekerjaan associate pada organisasi scn alamat bukit pulang indah rt. rw. pulang timur, tangerang selatan sebagai nnnnnnnn linn pemohon ill, nama hadiyatut thoyyibah pekerjaan staf sistem manajemen informasi pada sekretariat nasional koalisi perempuan indonesia kpi) alamat jalan sendang rt. rw. karangsari, kulonprogo, yogyakarta sebagai witnnnnin12 pemohon iv, nama ramadhaniati pekerjaan staf pada organisasi kpi alamat jalan koto, nomor rt. rw. surau gadang, nanggala, koto, sumatera barat sebagai 2n0 nii. pemohon nama yayasan pemantau hak anak pha), yang dalam hal ini diwakili oleh agus hartono pekerjaan ketua pha alamat kantor. jalan rawa bambu, kompleks batan blok lt. rawa bambu, pasar minggu, jakarta selatan alamat rumah jalan taman siswa yk, rt. rw. wirogunan, merangsang, yogyakarta sebagai nn0n ninnin nini. pemohon vi, nama koalisi perempuan indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh dian kartika sari pekerjaan sekretaris jenderal koalisi perempuan indonesia alamat kantor jalan siaga nomor rt. rw. paten barat, pasar minggu, jakarta selatan alamatrumah jalan photo nomor11 perum wartawan purimulya, rt. rw. kalimulya, cilodong, depok, jawa barat sebagai ninnin ll. pemohon vii, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tahun tentang perlindungan anak dengan pengaturan perlindungan anak berusia sampai dengan tahun buktiajuemohon. berdasarkan uraian atas, jelas pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalamyang bertentangan dengan dan dan serta dan uud alasan permohonan pengujian bahwa perkawinan anak masih marak terjadi indonesia. faktor ekonomi masih merupakan alasan utama orang tua menikahkan anaknya. hal lain yang turut mempengaruhi antara lain alasan sosial budaya, seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil, dan penilaian masyarakat yang negatif (dianggap perawan tua) terhadap perempuan yang menikah atas usia tahun, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam menjalankan peran baru. akibatnya adalah proses perceraian yang tidak terelakkan. selanjutnya masalah yang mendera pasangan cerai ini semakin runcing dan serba sulit seiring dengan kesedihan yang harus dijalani dalam lingkungan sosial tanpa pasangan (vide bukti bahwa informasi yang sama juga disampaikan oleh muh. azwar thamrin yang mengatakan, dampak dari perkawinan dini adalah terjadinya pertengkaran selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. sebagian yang lain juga menganggap bahwa pertengkaran merupakan hal yang biasa atau wajar terjadi dalam setiap hubungan tidak terkecuali dalam hubungan perkawinan. pertengkaran pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan oleh beragam faktor mulai dari faktor ekonomi yang paling sering menjadi pemicu pertengkaran, faktor emosi sampai faktor anak keturunan dalam hal mengurus anak, yang pada akhirnya bisa mengarah pada terjadinya perceraian (vide bukti bahwa komite tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah menyatakan dalam rekomendasi umum nomor dengan mengatakan:nya". oleh karena itu, berdasar pada rekomendasi tersebut, penetapan usia minimum untuk menikah yang lebih rendah bagi anak perempuan dibanding anak laki laki adalah suatu bentuk diskriminasi:merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: bahwa segala bentuk diskriminasi adalah dilarang menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asai manusia, juga dilarang oleh uud khususnya termasuk juga larangan diskriminasi dalam pemenuhan hak hak anak, yang ditegaskan dalam ketentuan uud bahwa menyikapi berbagai bentuk tindakan diskriminasi, khususnya yang terkait dengan batas usia perkawinan anak laki laki dan perempuan,perundang undangan mengenai usia minimum untuk menikah harus tinjau kembali untuk memastikan bahwa undang undang atau peraturan tersebut tidak bersifat membeda bedakan berdasarkan jenis kelamin dan agama dan negara negara anggota sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan batas usia.minimum menjadi tahun dan:anak perempuan telah secara jelas dan meyakinkan melahirkan adanya tindakan yang diskriminatif dalam perlakuandan uud merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ketentuan perkawinan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, prinsip persetujuan bebas dalam membentuk keluarga, dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga bertentangan dengan dan uud perkawinan sebagai dispensasi perkawinan anak menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa perkawinantua pihak pria maupun pihak wanita" ketentuan inilah yang dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum serta peluang untuk mengijinkan praktik perkawinan bagi perempuan yang berusia bawah tahun, bahwa dalam hukum hak asasi manusia internasional, penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum. umur untuk melangsungkan perkawinan juga dianggap sebagai tindakan yang seharusnya dilarang. pada rekomendasi nomor yang dikeluarkan oleh committee the elimination discrimination against woman, menyatakan bahwa tinndakan pemberian ijin oleh keluarga calon mempelai, bahwa lebih jauh.merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penyimpangan dalam melanggar prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan bahwa uud menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". bahwa terhadap hak untuk membentuk keluarga tersebut terdapat prinsip persetujuan bebas dari calon mempelai atau "free and full consent principle" yang diakui dalam peraturan perundang undangan nasional dan juga rejim hukum hak asasi manusia internasional: prinsip ini tidak hanya dikenal dalam perkawinan namun juga dalam peraturan peraturan lainnya seperti dalam tahun tentang hak asasi manusia, huruf cedar, occur, icsc, huruf pelaksanaan perkawinan, dan juga kompilasi hukum islam: bahwa prinsip persetujuan bebas ini tidak akan dapat terpenuhi jika batas usia minimum untuk perkawinan masih masuk dalam kategori anak anak dan juga apabila masih terdapat ketentuan dispensasi atau penyimpangan terhadap batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah: bahwa pada dasarnya prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai orang dewasa. rezim hukum perkawinan indonesia juga mengakui secara tersirat bahwa persetujuan bebas hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah memasuki usia dewasa: bahwa berdasarkan hukum hak asasi manusia diatur mengenai persetujuan dari kedua belah pihak untuk pernikahan. dalam dalam perkawinan, prinsip persetujuan bebas ini telah dilanggar karena persetujuan untuk menikah tidak datang dari calon mempelai tetapi melalui (atau orang tua, wali, pejabat lain atau pengadilan, bahwa jika anak anak tersebut muncul hadapan pengadilan untuk memberikan persetujuannya, persetujuan anak ini harus dilihat dalam konteks norma norma sosial, tekanan keluarga dan kurangnya pilihan lain merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id atau dalam hal lain anak anak hanya bisa diam tanpa dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan tanpa tekanan, bahwa kalaupun anak anak dimintakan pendapatnya atau persetujuannya, maka pendapat atau persetujuan dari seorang anak tidak boleh diterima sebagai alasan untuk terus mengizinkan pelanggaran yang berlangsung terus akibat terjadinya perkawinan anak, interpretasi atas frasa penyimpangan" dalam menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa ketidakpastian hukum dari ketentuan guo juga nampak sepanjang frasa penyimpangan" dalam perkawinan, yang mengandung ketidakjelasan tentang apa saja kategori yang dimaksud dengan penyimpangan tersebut. padahal prinsip kepastian hukum salah satunya menghendaki adanya hasrat untuk kejelasan: bahwa dalam guo, anak yang kawin bawah tahun untuk laki laki dan tahun untuk perempuan harus mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan agama pengadilan negeri. dispensasi perkawinan bawah umur selanjutnya diatur dalam khi kompilasi hukum islam) yang pada menyebutkan bahwa batas usia kawin sama seperti perkawinan. namun dalam khi disebutkan sebuah alasan dispensasi dapat diberikan, yaitu "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga". interpretasi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga kemudian menjadi ruang tafsir yang dapat merugikan anak. bahwa pemohon, sampai dengan saat ini belum memperoleh dokumen resmi terkait dengan apa yang dimaksud dengan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tersebut, bahwa penafsiran interpretasi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tersebut mengakibatkan tidak pastinya batasan dalam hal hal apa saja "penyimpangan" yang dimaksud diperbolehkan, sehingga dalam penggunaannya mengakibatkan pemberian ijin menikah bagi anak dapat dimaknai secara sangat luas. dalam praktiknya, "dalam hal penyimpangan ini" dimaknai berbeda beda oleh hakim dan. pejabat terkait: bahwa ketidakjelasan frasa "penyimpangan" dalam pena jasa. semudah melegitimasi ngd menentukan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dilakukannya perkawinan anak bawah tahun. penyimpangan ini dapat didefinisikan dengan beragam latar belakang termasuk namun tidak terbatas pada terlilit hutang, kemiskinan, janji dinikahi oleh calon suami, perluasan praktek poligami, kehamilan luar perkawinan pernikahan atau bahkan terpaksa kawin bagi korban perkosaan: bahwa akibatnya adanya pencatatan perkawinan bagi anak bawah usia tahun seharusnya tidak dimungkinkan oleh perkawinan, namun dengan adanya dispensasi perkawinan bawah usia tahun yang diatur inpres nomor tahun tentang kompilasi hukum islam, hal tersebut sangat mungkin terjadi, interpretasi atas frasa "pejabat lain" dalam menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa perkawinan menyebutkan jika penyimpangan terhadap ketentuan dapat diberikan ijin oleh pengadilan atau pejabat lain. bahwa frasa "pejabat lain" menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak mana saja yang secara sah dapat memberikan dispensasi untuk dilangsungkannya perkawinan bawah umur yang diatur pada undang undang guo. banyaknya pihak yang dapat atau yang diberi kuasa untuk memberikan ijin dispensasi ini bisa berakibat pada ketidak teliti dalam pemberian ijin dispensasi dan juga kemungkinan munculnya beragamnya kepentingan dari pemberian ijin dispensasi, ditambah lagi dengan ketidakjelasan frasa "penyimpangan" dalam guo: bahwa penafsiran interpretasi frasa pejabat lain" tersebut mengakibatkan tidak pastinya batasan dalam hal hal apa saja pejabat lain" yang dimaksud diperbolehkan, sehingga dalam penggunaannya mengakibatkan pemberian ijin oleh pejabat menikah bagi anak dapat dimaknai secara sangat luas, bahwa frasa pejabat lain" dalam ketentuan guo juga telah membuka dua jalur ijin perkawinan anak diluar mekanisme pengadilan sehingga memberikan celah yang luas atas pemberian ijin perkawinan anak: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa ketentuan ini pula yang menjadi fokus daribahwa frasa pejabat lain" dalam ketentuan guo telah bertentangan dengan uud.kekuasaan kehakimkekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu dar ddengan diberikannya ijin dari "pejabat lain" maka ketentuan tersebut telah mengambil kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan:"umur (enam belas) tahun", bertentangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dengan uud sepanjang tidak dibaca "umur (delapan belas) tahun", menyatakan ketentuan nomor tahun tentang perkawinan, sepanjang frasa "umur (enam belas) tahun", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "umur (delapan belas) tahun": menyatakan ketentuan nomor tahun tentang perkawinan sepanjang frasa "penyimpangan" bertentangan dengan uudnyimpangan" tidak memiliki kekuatan hukum mengikatjabat lain" bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan pasa! nomor tahun tentang perkawinan sepanjang frasa "pejabat lain" tidak memiliktanggal september sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perkawinantulisan ade maman suherman dan satrio tentang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penjelasan hukum tentang batasan umur kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur), bukti fotokopi tulisan berjudul perkawinan anak indonesia, pssi ugm dan plan indonesia , bukti fotokopi naskah akademik: hukuman terapan peradilan agama bidang perkawinan, direktorat jenderal bimas islam, departemen agama republik indonesia, bukti fotokopi tulisan eddy fadlyana dan shinta larasati berjudul pernikahan usia dini dan permasalahannya , bukti fotokopi tulisan berjudul early marriage: harmful traditional practice statistical exploration), unicef the united nations children's fund): bukti fotokopi tulisan berjudul child marriage and domestic violence, icw the international center for research women): bukti fotokopi tulisan berjudul ending child marriage: guide for global policy action, international planned parenthood federation and the forum marriage and the rights woman and girls: bukti fotokopi cedar and crc recommendations minimum age marriage laws around the world, november selain itu, parahari kamis tanggal oktober dan kamis, oktober dan menyerahkan pula keterangan tertulis ahli yang diterima pada desember dan desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli fransisca handy pernikahan anak seperti kita ketahui, anak adalah seseorang atau individu yang berada pada usia sampai tahun secara global. mengizinkan usia tahun menikah berarti mengizinkan pernikahan anak. data ski kita tahun menemukan bahwa pernikahan usia sampai tahun terjadi pada anak anak kita. angka absolut dari persentasi ini adalah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id juta anak perempuan dan anak laki laki. konsekuensi kesehatan saya bagi menjadi lima: kesehatan mental anak yang menikah dan pasangannya. penyakit menular seksual. masalah gangguan pada kehamilan. pada persalinan. kesehatan bayi yang dilahirkan. untuk kesehatan jiwa, pada dasarnya pernikahan anak banyak literatur ditulis sebagian besar bukan atas kehendak anak itu sendiri dan seyogianya anak tersebut dilepas dari lingkungan dan keluarganya menuju sebuah lingkungan yang keluarga yang baru, dia kehilangan masa bermain dan belajar, serta umumnya pasangannya juga bukan pilihan anak itu sendiri sehingga sini risiko konflik pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih tinggi, belum lagi bila terjadi praktik poligami dari yang menikahi anak tersebut. ditambah dengan usia muda dan pendidikannya rendah membuat seorang anak bawah tahun memiliki mekanisme coping yang kurang baik atau mekanisme mengatasi keadaan yang kurang baik sehingga berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa. topik ini akan sebetulnya nanti dibahas lebih lanjut pada saksi ahli terkait dengan bidang psikologi, hanya sedikit memberikan gambaran beberapa kepustakaan yang saya temukan. american academy pediatric tahun mempublikasikan bahwa amerika, usia pernikahan bawah tahun lebih tinggi mengalami gangguan jiwa daripada yang menikah atas tahun. penelitian plan indonesia tahun menemukan anak menikah dini dialami kekerasan dalam rumah tangga dan studi kdrt yogyakarta tahun menemukan bahwa usia muda bawah tahun atau tidak tamat sma mengalami depresi lebih besar dibandingkan usia dewasa karena tidak memiliki mekanisme coping yang baik. berikutnya adalah masalah penyakit menular seksual. secara definisi, penyakit menular seksual adalah semua penyakit infeksi yang. cara penularan utamanya adalah dari hubungan seksual. antara lain seperti yang kita kenal seperti gonorrhoea, klamidia, sifilis, hiv, hepatitis hpv, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa berdasarkan survei data kependudukan indonesia ski) menunjukkan perempuan menikah sebelum usia tahun, beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia bawah tahun bukti bahwa sejumlah pedesaan,bukti plan indonesia sebuah lembaga non pemerintah yang memberi perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak anak bekerja sama dengan pusat studi kependudukan dan kebijakan pkk) ugm membuat sebuah penelitian tentang praktik pernikahan dini indonesia wilayah: indramayu, grobogan, rembang, tabanan, dompu, sikka, lembata, dan timur tengah selatan tts) bukti danbukti fakta indonesia see ea, paca koi indonesia termasuk negara dengan persentase ngnaessat theme pernikahan usia muda tinggi dunia (ranking pa. pit hawa tai tertinggi kedua asean tee setelah kamboja tana pada tahun terdapat sama litium negara dengan usia mei legal minimum menikah see nt. adalah tahun atas, dan indonesia masih diluar mei itu. age yaaa aren bukti merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan lain sebagainya. faktor risiko berbagai kepustakaan disebutkan bahwa yang pertama adalah hubungan seksual dini. cut point yang dipakai berbagai kepustakaan adalah tahun. ini disebabkan karena imaturitas dari organ reproduksi yang menyebabkan lebih mudahnya terjadi literasi atau luka pada vagina, selaput dara, dan leher rahim sehingga mempermudah masuknya kuman atau infeksi belum lagi bila terjadi kekerasan dalam hubungan seksual yang juga lebih rentan terjadi pada anak remaja serta adanya pergantian atau banyak pasangan. berbagai kepustakaan ditulis bahwa pernikahan bawah usia tahun ternyata sampai kali lebih tinggi untuk tertular penyakit menular seksual. berikutnya saya akan mendalami beberapa poin penyakit menular seksual. infeksi hpv atau human papillomavirus adalah penyakit menular seksual tersering pada individu yang aktif secara seksual. pada umumnya, populasi mana yang telah aktif secara seksual setidaknya sebanyak individu yang aktif secara seksual pernah terinfeksi human papillomavirus. kasus hpv baru terjadi pada usia sampai tahun. faktor risiko utama dari infeksi hpv berbagai kepustakaan tertulis aktivitas seksual usia muda kurang dari tahun, semakin muda paparan terhadap aktivitas seksual maka semakin besar risikonya. sebagian besar kasus hpv sehari hari adalah asimtomatik atau tidak bergejala, tetapi ini menjadi penyebab utama kanker leher rahim. hpv dna ditemukan pada kanker leher rahim. kita tahu bahwa kanker leher rahim menimbulkan penderitaan dan biaya yang tidak sedikit. sistem informasi rumah sakit indonesia tahun menemukan kanker leher rahim adalah penyebab kematian kedua setelah kanker payudara pada wanita indonesia. hepatitis riskesdas tahun menyatakan penduduk indonesia adalah pengidap hepatitis tidak bergejala. faktor risikonya lagi lagi adalah hubungan seksual yang tidak aman khususnya yang terjadi bawah usia tahun. semakin muda seseorang terinfeksi hepatitis akan semakin besar risikonya untuk mengalami kanker hati atau hepatoseluler karsinoma. kasus kanker hati adalah pengidap hepatitis dan adalah pengidap hepatitis antaranya adalah pengidap keduanya merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hepatitis dan hepatitis juga pertama tama ditularkan melalui hubungan seksual dan faktor risiko utamanya adalah hubungan seksual yang terlalu muda. hiv kita kenal bahwa saat ini terus meningkat kasusnya indonesia. indonesia saat ini telah masuk besar negara dengan penderita hiv tertinggi. sebagai ilustrasi pertambahan kasus dari april sampai juni sudah ada kasus baru. belum lagi ini terhitung bayi yang lahir dari ibu hiv dan tertular hiv. bayi hiv kita tahun kasus baru hanya sekitar dan tahun sudah kasus baru per tahunnya. hiv lebih sering terjadi pada anak yang mulai hubungan seksual kurang dari tahun. tentangnya adalah sampai tahun, sehingga apapun yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko hiv karena penderitaan dan biaya yang tidak sedikit tentu layak kita perjuangkan. masalah gangguan pada kehamilan. who tahun mendapatkan bahwa kehamilan remaja bawah tahun adalah kehamilan pada anak yang telah menikah. tahun pada fact sheet who menyatakan bahwa kehamilan yang terjadi pada bawah usia tahun umumnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, sehingga pada umumnya tidak melakukan persiapan yang diperlukan seperti vaksinasi atau suplementasi asam folat dan juga selama kehamilannya tidak memperhatikan kesehatan selama hamil termasuk pemeriksaan antennata care atau pemeriksaan sepanjang kehamilan. daya tahan tubuh rendah pada remaja yang hamil sehingga remaja yang hamil ini mudah tertular penyakit. ditambah lagi ternyata bahwa ski kita mendapatkan akses layanan kesehatan yang terbatas pada anak remaja kita. dengan demikian, akses terhadap alat kontrasepsi juga terbatas. ini tidak saja ditemukan pada ski tapi juga pada fact sheet who tahun sehingga kehamilan remaja diikuti selain terlalu dini, juga diikuti dengan kehamilan yang terlalu banyak dan terlalu rapat. ibu remaja lebih berisiko mengalami hipertensi yang nantinya berkembang menjadi preeklamsia, anemia, dan kurang gizi yang semuanya ini menurunkan daya tahan tubuh seorang remaja perempuan yang hamil sehingga risiko hiv nya lebih besar. bila merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tertular hiv viral load atau jumlah virus yang masuk pun lebih besar dan risiko penularan janinnya juga lebih besar. selain hiv, juga lebih berisiko untuk terjangkit malaria. kepustakaan ditemukan bahwa remaja yang hamil dibandingkan dewasa yang hamil, memiliki resiko malaria yang lebih tinggi. kita ingat negara kita masih memiliki banyak kantong endemis malaria, terutama indonesia bagian timur, dan ibu remaja juga lebih berisiko mengalami upaya menggugurkan kandungannya secara tidak aman, yang tentu membahayakan bagi dirinya sendiri. data dari ski tahun memperlihatkan bahwa lebih anak usia sampai tahun tidak memiliki masalah dalam akses pelayanan kesehatan. entah itu karena tidak diizinkan, tidak punya uang, jarak yang terlalu jauh dengan fasilitas kesehatan, atau pun dia tidak ingin pergi sendiri, tetapi tidak ada atau tidak ada yang mau atau tidak bisa menemaninya. angka absolute dari persentase ini adalah sekitar juta remaja perempuan. oleh karena itu, who tahun fact sheet nya menyebutkan bahwa kehamilan remaja adalah penyebab kedua kematian remaja perempuan usia sampai tahun setelah kecelakaan. data indonesia bahwa kehamilan yang terjadi usia sampai tahun itu memiliki angka kematian lebih dua kali lipat lebih tinggi dari pada kehamilan terjadi usia an sampai tahun. masalah kesehatan adalah gangguan pada persalinan. kehamilan yang tidak sehat, tidak terkontrol, dengan berbagai risiko yang tadi telah disebutkan, serta perkembangan rongga panggul dan saluran lahir yang belum sempurna terutama usia bawah tahun, menyebabkan tidak semuanya ukuran panggul dan janin. malposisi janin serta kontraksi rahim yang tidak optimal, sehingga ibu bawah tahun perjalanannya lebih berisiko untuk mengalami reklamasi (pendarahan pasca salin) infeksi berat, hiv, malaria, dan persalinan terlambat, serta fistula obstetri. fistula obstetri adalah salah satu isu yang mengemuka daerah global, meskipun angkanya sebetulnya sedikit terutama afrika dan asia selatan karena fistula obstetri menimbulkan masalah yang psikososial sangat panjang karena fistula obstetri ini secara mudahnya adalah terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim, sehingga penderita fistula merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id itu dia akan tidak bisa mengendalikan buang air kecilnya, sehingga dia akan mengimpor terus menerus, tetapi saya tidak mendapatkan datanya untuk indonesia. usia tahun sampai tahun, sekali lagi who menyatakan dua kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan. point view yang mungkin belum pernah disampaikan sebelumnyaini sudah mulai diungkapkan kepustakaan sejak tahun dan kepustakaan yang terakhir saya temukan tahun ditambah lagi hormon heterogen dan testosteron, hormon reproduksi yang paling banyak berperan pada organ reproduksi itu memang optimal setelah masuk usia dewasa muda. hormon ini membantu pembentukan pertumbuhan organ reproduksi, yaitu terutamanya adalah payudara untuk menyusui, rahim, uterus, dan vagina untuk jalan lahir. gangguan kesehatan bayi dan anak. nutrisi dan kehamilan yang buruk selama kehamilan, imaturitas fisik dan psikis, dengannya berbagai penyakit infeksi seperti tadi telah dijelaskan yang terjadi pada ibu muda yang hamil dan akses layanan kesehatan yang terbatas, menyebabkan ibu berusia kurang dari tahun mengalami hingga lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur dan bayi berat lahir rendah. bayi prematur atau bayi berat lahir rendah adalah penyebab kematian utama kita pada angka kematian anak penyumbang terbesar, dan bayi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id prematur atau bayi berat lahir rendah memiliki banyak konsekuensi medis depan, dan memerlukan biaya kesehatan yang tidak murah terutama bila dia membutuhkan pelayanan neonatal intensive care unit, tentu kita ingat berkali kali mendapatkan kisah bayi kesulitan untuk mendapatkan nica karena perawatan nica yang mahal, fasilitasnya masih sangat terbatas hingga pada sementara kebutuhan untuk perawatan mic terus meningkat karena upaya upaya preventif dan promosi untuk menghindari kejadian bayi prematur itu masih kurang digalakkan. ibu yanggagal menyusui adalah salah satu juga risiko yang dihadapi oleh ibu yang terlalu muda ini. gagal menyusui,terlebih kita tahu bahwa menyusui melindungi bayi dari berbagai penyakit yang berbahaya, seperti diare, pneumonia, dan gizi buruk yang adalah penyumbang tertinggi untuk kematian anak indonesia. sebagai kesimpulan, pernikahan anak bawah tahun atau sesuai kepustakaan sebetulnya yang banyak dipakai adalah tahun meningkatkan risiko kesehatan terhadap gangguan mental, kesehatan mental yang akan dibahas lebih lanjut pada kesaksian ahli bidang psikologi. kedua, meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan kanker. ketiga, meningkatkan risiko kesakitan dan kematian remaja perempuan, dan bayi akibat kehamilan, dan persalinan risiko tinggi. oleh karenanya saya mendukung untuk meningkatkan usia perkawinan dari bahkan sejalan dengan literatur yang ada, saya lebih mendukung untuk dinaikkan tahun. musibah presentasi saya ini merupakan bagian dari pengalaman bekerja institut kapal perempuan yang masuk tahun ke untuk mendiskusikan dan mengembangkan pendidikan terutama indonesia timur. salah satu merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold keluarga saya juga mengalami perkawinan usia dini. saya berdua perempuan, karena saya tidak mengalami perkawinan dini, maka saya berada sini dan terpaksa kakak saya perempuan berada rumah dan kesulitan dalam bekerja. undang undang perkawinan memacu tingginya perkawinan bawah umur. hampir separuh dari perkawinan indonesia adalah perkawinan bawah umur. perkawinan bawah umur ini terjadi secara massif seluruh provinsi indonesia dan perkawinan bawah umur ini perkawinan bawah umur adalah perempuan. mari kita lihat dalam peta ini berikutnya. jadi hampir perkawinan bawah umur terjadi secara massif seluruh provinsi indonesia. jadi, tanda tanda ping yang saya berikan bulatan itu merupakan wilayah wilayah yang perkawinan bawah umurnya terjadi. jadi, tidak satu pun wilayah provinsi indonesia yang tidak mengalami kasus perkawinan bawah umur. berdasarkan data bps, sebaran perkawinan bawah umur ada yang yo, tetapi ada yang sampai mencapai ini angka yang sangat tinggi sekali jawa barat ,sekian dan kalau dirata rata tingkat nasional adalah ,sekian y6. dari data yang sifatnya makro, saya akan masuk satu perbincangan dengan seseorang yang kami temui salah satu wilayah kerja kami dan perbincangan ini sebenarnya banyak sekali terjadi beberapa wilayah lainnya. saya hanya mengutip satu. salah seorang mengatakan, saya selalu menyiapkan dan memegang silet. bila suami saya mendekat, saya mengancamnya untuk bunuh diri. saya dipukuli orang tua, dipaksa suami dukun. maksudnya untuk dinobatkan supaya dia mau menerima suaminya, dan dibawakan abri supaya saya mau. jadi, dari aparat sampai dukun, sampai mistik. saya menolak terus, akhirnya saya berhasil dan baru mendapat surat cerai resmi setelah tahun kemudian. jadi betapa perempuan ini merasakan satu ketakutan yang tidak pernah kita bayangkan, dan kasus kasus serupa juga kita temukan berbagai tempat, misalnya seseorang harus tidur atas pohon dan jatuh karena dia menghindari tidur dengan suami yang dikawinkan pada usia anak anak. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bawah ini foto background wilayah wilayah terjadinya perkawinan bawah umur yang kami kumpulkan. kami membuat satu sekolah perempuan bagi perempuan yang tidak mengenyam pendidikan formal berbagai wilayah. sekolah perempuan desa mondoluku dan kesamben kulon kecamatan wringinanom, kabupaten gresik, dari anggota yang menikah bawah tahun adalah orang. kami bertemu dengan mereka dan melihat langsung bagaimana tingkat kemiskinan yang mereka alami, tingkat ketertekanan yang mereka alami. sekolah perempuan desa pijat dan moncong betok kabupaten lombok timur ditemukan dari anggota dan mereka hidup bawah garis kemiskinan. kalau lombok timur ditambah lagi, mereka hidup bawah ancaman poligami dan mereka hidup bawah ancaman perceraian menggunakan sms karena sana merupakan daerah yang salah satu kantong tki. sekolah perempuan pulau kecamatan lubang tupabbiring utara, kabupaten pangkajene, kepulauan sulawesi selatan, kami menemukan yang menikah bawah umur, bawah tahun dari anggota dan mereka hidup bawah garis kemiskinan. kasus kasus ini hanya letupan yang kita angkat tetapi masih banyak sekali kasus kasus yang lain. beberapa inisiatif melakukan gebrakan terhadap perkawinan bawah umur. kalau kita lihat sini ada orang berseragam pemerintah, ada orang berseragam polisi, kemudian salah satunya akademisi, pers, masyarakat biasa, ibu ibu yang ada desa, mereka menyerukan dalam satu deklarasi untuk mencegah perkawinan bawah umur lombok timur dan salah satu hasilnya adalah penghentian perkawinan bawah umur sudah masuk dalam agenda musyawarah pembangunan daerah, jadi sudah masuk musrembang tingkat kabupaten. kabupaten lombok utara, saat ini juga sedang digagas sebuah perda yang melarang perkawinan bawah umur. dalam perkawinan, laki laki tahun, kemudian perempuan tahun, ini berdampak pada: pertama, diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak pendidikan. sama sama manusia, laki merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id laki diberikan kesempatan yang lebih panjang dibanding perempuan. anak perempuan hanya dapat mengakses kesempatan pendidikan sampai usia tahun atau setara tamat slip, atau tidak tamat sta. sementara, laki laki mempunyai kesempatan sampai mau masuk perguruan tinggi. ini tentu saja sangat bertentangan dengan rpm yang sekarang yang sudah disusun bahwa dalam rpm sampai ini ada angka tahun wajib belajar yang sebelumnya dalam undang undang sisdiknas hanya tahun. dampak yang berikutnya adalah anak perempuan akan mengalami berbagai dampak lanjutan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang rendah dan berujung pada kemiskinan. akibat undang undang nomor tahun terhadap penegakan hak asasi perempuan khususnya pendidikan, kita bisa melihat dari satu kasus tadi sampai secara nasional bahkan dalam laporan laporan. pertama, angka putus sekolah perempuan lebih tinggi daripada anak laki laki. ini setiap ada laporan indeks kesenjangan indonesia selalu muncul bahwa angka putus sekolah perempuan lebih tinggi. persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar dibanding dengan laki laki. ini data susunan tahun masih menunjukkan itu. semakin tingginya tingkat pendidikan, semakin tinggi kesenjangan yang dialami perempuan. itu merupakan korelasi langsung dari tahun dia boleh dikawinkan. dari anak anak dan keluarga miskin tidak berpeluang lulus sma, jadi berkorelasi langsung. buta huruf perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki laki, sangat erat hubungannya dengan perkawinan bawah umur. kelompok usia tahun atas tidak dimasukkan dalam data buta aksara. ini saya masukkan karena buta huruf ini hanya dihitung, hanya tahun, padahal tahun atas bukanlah usia yang tidak produktif. saya usia tahun atas saya merasa produktif. berikutnya, kesenjangan antara indeks pembangunan manusia ipm). ipm kita naik dari tahun tahun, tapi dia ada kesenjangan, terjadi kesenjangan dengan indeks pembangunan gender. indeks pembangunan gender ini lebih rendah disebabkan karena salah satu indikatornya adalah pendidikan perempuan. indonesia dalam kurun waktu sampai tergolong memiliki indeks ketimpangan gender yang tinggi setara dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id negara negara miskin, seperti laos dan kamboja, dan salah satu indikatornya adalah pendidikan. indonesia sudah masuk negara middle tetapi secara pendidikan masuk dalam setara dengan laos dan kamboja. ini adalah masalah masalah yang berakibat langsung terhadap menurunnya kualitas hidup perempuan: pendidikan rendah bahkan buta aksara, dia dalam keluarga nanti akan sangat rentan eksploitasi dan subordinasi oleh keluarga karena dia tidak punya posisi tawar. kualitas kesehatan reproduksi yang rendah rentan terhadap trafficking, pendapatan rendah, tidak memiliki otonomi atau kemandirian, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya akses terhadap sumber daya karena dia tidak mengetahui bagaimana kredit, bagaimana kontrak, dia merasa akan masuk dalam berbagai problem problem tersebut. dari itu tampaknya pembatasan batasan usia ini merupakan satu siklus bahwa perkawinan bawah umur mengakibatkan pendidikan yang rendah. itu akan melanggengkan kemiskinan yang ada indonesia. sekalipun indonesia sekarang sudah tingkat kemiskinannya menurun menjadi ,sekian?o, tetapi tingkat kesenjangan atau rasionya, kini rasionya kita sudah mencapai ,sekian dan itu rasio yang sangat tinggi. pembedaan usia perkawinan dalam undang undang perkawinan mengakibatkan perempuan menikah bawah umur, mengakibatkan pendidikannya lebih rendah dibanding laki laki. akibat berikutnya adalah bekerja sektor informal karena dia tidak laku pasaran tenaga kerja. akibat berikutnya adalah kualitas kesehatan yang rendah, sehingga bagaimana dia bisa berpartisipasi politik, akhirnya partisipasi politik perempuan baik dalam keluarga maupun partisipasi politik publik dia juga rendah dan pada akhirnya terpuruk kembali hidup dalam lingkaran kemiskinan dan penting sekali diingat bahwa kemiskinan dalam sebuah keluarga menghasilkan kemungkinan anak anak tidak sekolah tamat sampai sma. dampak lanjutan secara nasional. dari tki luar negeri adalah perempuan. mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga prt) luar negeri. dari tingkat risiko bekerja yang sangat tinggi, mereka mengalami risiko yang tinggi dari penyiksaan, perkosaan, diperdagangkan, sampai merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god pada pembunuhan. dampak berikutnya adalah perempuan menempati posisi kerja sektor informal, seperti pelayan toko untuk domestik, untuk dalam negeri, pekerja rumah tangga, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, yang upahnya berkisar antara rp. sampai rp. dengan jam kerja yang panjang, lebih dari jam kerja. salah satu pemboran cabe lombok timur, dia bekerja mulai magrib sampai pascasubuh dia masih melakukan pekerjaan itu dengan pendapatan bekisar rp. sampai rp. dampak berikutnya adalah komnas perempuan mencatat selama tahun terjadi kekerasan terhadap perempuan dan sekian, kasus yang terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga. jadi bulatan bulatan tadi bukanlah satu banyolan, tetapi dia angka dan ada korbannya. dampak lanjutannya adalah angka kematian ibu melahirkan tahun ini sangat ironis karena dia melonjak drastis dari menjadi per angka ini merupakan angka tertinggi asia, dan angka ini merupakan separuh dari target mdg's yang tahun sudah akan berakhir dan separuh dari target rpm tahun yang sudah akan berakhir. indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan perempuan selalu jauh lebih rendah dari ipm. secara internasional juga setara dengan negara negara miskin. kuota dalam parlemen tidak tercapai, bahkan hanya yo. karena kuota dalam parlemen tidak dapat mencapai salah satu dampaknya komnas perempuan mencatat ada kebijakan diskriminatif hingga desember dalam laporan the global gender gap yang baru diluncurkan hari yang lalu, posisi indonesia ada posisi posisi bawah negara miskin seperti vietnam, laos, dan berada jauh dari sesama negara middle, yaitu filipina yang gap nya hanya undang undang perkawinan berpotensi terhadap pelanggaran konstitusi tentang hak atas pendidikan karena perempuan pada akhirnya mengalami diskriminasi, padahal diskriminasi sudah dijamin tidak terjadi diskriminasi dengan undang undang dasar tahun lebih tegas lagi, undang undang dasar tahun lebih jauh lagi tentang pendidikan sudah dijamin juga dalam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa ketentuan nomor tahun tentang perkawinan bukti yang membolehkan perkawinan anak perempuan dalam usia muda yakni tahun merupakan kendala dalam mewujudkan mandat konstitusi uud kepada pemerintah. bukan saja bertentangan dengan nomor tahun tentang perlindungan anak bukti yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak sampai usia (delapan belas) tahun: bertentangan dengan perlindungan hak asasi anak yang diatur oleh nomor tahun tentang hak asasi manusia bukti yang melindungi anak termasuk anak perempuan sampai usia (delapan belas) tahun: bertentangan dengan pengaturan batas usia anak termasuk anak perempuan yang diatur pada nomor tahun tentang kewarganegaraan bukti yang mengatur tentang usia anak sampai dengan usia (delapan belas) tahun: serta bertentangan dengan pengaturan batas usia anak wajib belajar selama (dua belas) tahun yang diatur oleh nomor tahun tentang pendidikan nasional bukti begitu pula sebagaimana tercantum dalam nomor tahun tentang kesehatan bukti pada . bahwa berdasarkan hal atas maka terlihatlah dengan jelas ketidakjelasan tentang batasan anak dalam beberapa undang undang atas dibandingkan dengan diinginkannya adanya perkawinan anak khususnya anak perempuan dalam perkawinan: ini menjadi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan undang undang dasar karena ada dalam undang undang yang mengatur yang berbeda satu sama lainnya. bahwa adapun pemohon mengajukan permohonan pengujian perkawinan sepanjang mengenai frasa (enam belas) tahun demi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak hak asasi anak khususnya anak perempuan indonesia serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh uud negara republik indonesia tahun hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia inundang undang dasar tahun dan lebih tegas lagi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ini dan jaminan yang sedemikian besar sekali saya kira ini menjadi suatu tonggak, suatu pegangan untuk melihat kembali undang undang perkawinan yang bertentangan dengan konstitusi. undang undang perkawinan berpotensi terhadap pelanggaran konstitusi untuk mendapatkan kesejahteraan. kalau tadi kita lihat perempuan bekerja tanpa perlindungan dan rentan kekerasan, sejatinya kita sudah mendapatkan jaminan sebesar besarnya dalam alinea keempat pembukaan undang undang dasar tahun kita juga sudah mendapatkan jaminan hukum dan secara khusus tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. bertentangan juga dengan undang undang bawahnya dan komitmen indonesia ranah internasional, khususnya undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, juga tentang ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan juga undang undang perlindungan anak, serta komitmen komitmen internasional tentang pendidikan, indonesia menandatangani sebuah komitmen, namanya education for all atau pendidikan untuk semua. indonesia juga menandatangani millennium development goals, yang salah satu goals nya adalah pendidikan. dan pendidikan perempuan juga masuk dalam goals yang lain, jadi tidak hanya satu goals. indonesia juga menandatangani confined yang dihasilkan tentang kerangka kerja aksi belum. kemudian, indonesia juga menandatangani kesepakatan beijing platform, dan lain lain. dari problem undang undang perkawinan itu yang menghasilkan banyak sekali problem problem bagi perempuan, bagi komunitas yang pada akhirnya bagi bangsa indonesia. maka, saya menyampaikan bahwa indonesia sudah semestinya tidak boleh memiliki undang undang yang melegalkan perkawinan bawah umur karena berdampak pada diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan, dan mengakibatkan kemiskinan terjadi terus menerus indonesia. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id saya merekomendasikan bahwa undang undang perkawinan ini yang sudah berpotensi melanggar undang undang dasar tahun sudah waktunya direvisi dengan menaikkan usia perkawinan setara dengan laki laki tahun atau minimal atas tahun sesuai dengan undang undang perlindungan anak. dr. kristi poerwandari prasyarat perkawinan. perkawinan memerlukan kematangan fisik, psikologis, dan sosial dari pemeran utama yakni suami dan istri untuk dapat menjalankan wewenang dan kewajibannya dengan baik peran sebagai istri dan ibu merupakan tugas yang berat mensyaratkan kesiapan fisik, kematangan emosi, kemampuan intelektual yang mencukupi mensyaratkan kesempatan untuk terlebih dulu memenuhi kebutuhan kebutuhan pribadi sebagai anak dan remaja sebelum menjadi ibu, apakah ia. sudah memperoleh kesempatan bersekolah kuliah secara baik sehingga dapat menjadi individu yang matang, bahagia dengan dirinya sendiri sehingga juga menjadi ibu yang cerdas dan bahagia dalam mengasuh anak? kita perlu memperhatikan tugas perkembangan manusia penting untuk memahami prinsip teoretis psikologi perkembangan perkembangan psiko manusia bersifat komprehensif: mencakup kesehatan, perkembangan fisik, sosial, emosional, intelektual, dll. kontekstual: mempertimbangkan berbagai pengaruh keluarga, masyarakat, dan institusi lain mengikuti tahapan tahapan (bayi, balita, balita, masa sekolah, dll.), masing masing dengan tugas perkembangan khusus yang harus terpenuhi perkembangan psikologi intelektual: kemampuan belajar dan memperoleh pengetahuan merdeka barat jakarta tol fax emil elretarat omahkamahkonstusi go d sosial: kemampuan untuk berinteraksi dan mempertahankan hubungan dengan orang orang lain, seperti orang tua, saudara, teman sebaya, guru dan orang dewasa lain emosional: bukan saja terkait hubungan, tetapi juga tentang perasaan anak pada diri sendiri dan orang lain. misal: pengendalian diri, memahami emosi orang lain dll. dilihat melalui perilaku anak remaja usia anak remaja vs. dewasa who: masa remaja adalah masa setelah anak dan sebelum dewasa dari usia tahun american psychological association: remaja ada dalam usia tahun anak perempuan mungkin telah menstruasi pada usia tahun, tetapi belum memiliki kematangan fisik apalagi psikologis untuk masuk dalam tugas tugas perkawinan karakteristik anak remaja usia tahun masa kanak pertengahan tahun awal masa remaja tahun usia tahun: perubahan kognitif, kemampuan memahami keberhasilan dan kegagalan diri: mencariimenemukan wawasan dunia lebih luas (sebaya, orang dewasa, luar rumah): paparan pada pembandingan sosial dan kompetisi usia tahun: storm and stress , masa bergolak: kebingungan tentang pertumbuhan diri, pengaruh teman sebaya, dapat melakukan berbagai hal yang destruktif pada diri sendiri dan orang lain tahap perkembangan psikososial erikson) perkiraan usia kunci penting capaian dan mmyamaan lahir bulan trust vs. distrust dapatkah mempercayai orang orang yang merawat? bulan tahun autonomy vs. rasa malu kepercayaan diri: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id a jpmmaa tahun tahun inisiatif vs. rasa salah apa konsekuensi tindakan? pengendalian diri dan 'suara hati' tahun remaja industry vs. inferioritas mencapai kompetensi angan remaja tahun an identitas vs. penerimaan dari kebingungan peran lingkungan, definisi diri yang jelas, mulai belajar membina hubungan intim s.d. tahun an keintiman vs. isolasi mampu menjalin hubungan intim: mencapai definisi diri dan kapasitas mentoleransi kehilangan s.d. tahun an generativitas kemampuan berbuat stagnasi untuk lingkungan, kontinuitas dengan generasi berikut tahun dst. integritas ego vs. perasaan hidup alamat jaman kesimpulan tugas perkembangan anak remaja menyiapkan diri untuk dapat menjalankan fungsi sebagai orang dewasa, dengan cara: bermain (melatih kemampuan fisik, berpikir, ketrampilan sosial) belajar (menguatkan kemampuan bernalar, menghadapi persoalan, menyelesaikan persoalan, mengambil keputusan) fokus: pertumbuhan diri sendiri, belum siap untuk bertanggung jawab atas pihak lain (suami, istri, anak) merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id minat dan pertumbuhan alat seksual tidak bijaksana diselesaikan dengan menikahkan anak remaja, mengingat seks hanya satu hal dari banyak faktor perlu dididik, dibantu, diarahkan untuk dapat mengelola seksualitas secara sehat dan memberikan perhatian lebih besar pada hal hal lain seperti pendidikan, aktualisasi kemampuan diri, belajar bersosialisasi, menyiapkan diri untuk mampu bekerja secara optimal, dll. intinya, masa remaja adalah masa membekali diri terlebih dulu, bukan fase menjalankan tugas berumah tangga tegakan kita membiarkan anak anak gadis remaja kita masa kini dan masa depan, dicabut dari pemenuhan hak haknya sebagai pribadi untuk terlalu cepat menjalankan tugas berat sebagai istri dan ibu? bagaimana dapat ikut berperan aktif dalam menguatkan bangsa, bila untuk dirinya sendiri saja tidak diberi kesempatan untuk membekali diri dan membahagiakan diri? prasyarat untuk menyelesaikan tugas perkembangan remaja adultification burton): bila anak remaja dituntut menjalankan tugas kewajiban yang belum cocok untuk usianya harus menjadi dewasa terlalu cepat, ketika kondisi fisik, emosi, mental dan sosial belum siap menyebabkan masalah masalah pada anak remaja (tidak bahagia, bingung, perilaku belum mampu bertanggungjawab) dapat menyebabkan kegagalan perkawinan dan kurang idealnya pengasuhan anak pertumbuhan anak tidak optimal bahkan bermasalah peran dan tugas suami istri dalam perkawinan menjadi pencari nafkah utama menjalankan tugas reproduksi hamil, melahirkan, menyusui dengan asi tugas berat yang mensyaratkan kematangan fisik dan psikologis merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold mendidik anak lapangan): banyak yang mencari nafkah, bahkan menjadi pencari nafkah utama beban majemuk mendampingi istri dalam menjalankan tugas reproduksi untuk memastikan istri dalam keadaan sehat fisik dan psikologis perlu kematangan dan tanggung jawab persoalan persoalan yang riil dihadapi dalam rumah tangga pemenuhan kebutuhan individual suami istri sebagai prasyarat terbitnya perkawinan yang bahagia? (kecukupan pendidikan, kesempatan kerja, kemampuan berkreasi dan berperan aktif dalam masyarakat) pemenuhan kebutuhan ekonomi? (sering suami istri harus bekerja mencari nafkah) pemenuhan kebutuhan pengasuhan untuk kasih sayang bagi anak? (mensyaratkan kematangan dari istri dan suami) prasyarat menjadi orang tua yang baik kematangan intelektual dan| kematangan fisik untuk hamil sosial untuk mencari nafkah dan melahirkan secara aman secara mencukupi kematangan sosial, emosional, kematangan intelektual dan moral untuk mampu sosial untuk memenuhi bertanggung jawab sebagai kebutuhan ekonomi keluarga suami dan ayah secara mencukupi kematangan sosial, emosional, moral untuk mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god prasyarat untuk menjadi orang tua keberfungsian keluarga orang tua: kehangatan dan afeksi ketersediaan alat rangsangan belajar rumah (bacaan, alat bermain edukatif, dll.) keteraturan tidur, makan, dan aktivitas lain pemanfaatan tv, komputer, dan media lain ketidaksadaran, kemarahan, kejengkelan orangtua perlakuan salah pada anak penelantaran kekerasan dalam rumah tangga (saat kehamilan dan secara umum) perkembangan anak dipengaruhi oleh. keberfungsian keluarga dan kesehatan (mental) orangtua lingkungan tetangga dan masyarakat perawatan dan pengasuhan anak faktor faktor demografis (misal: usia orang tua, lokasi tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, dll.) perkembangan inteligensi dan kemampuan belajar dipengaruhi berbagai hal: situasi terdiri pada anak (saat lahir) asupan bagi fisik dan kesehatan asupan mental dan intelektual (rangsangan otak belajar) konteks sosial budaya emosional keluarga dan lingkungan terdekat anak anak yang hadir dari keluarga pernikahan dini apakah memperoleh stimulasi pendidikan emosi, intelektual, sosial, moral yang mencukupi? pendidikan ayah dan ibu terbatas akan menyulitkan pemenuhan ekonomi keluarga secara memadai usia ibu yang sangat muda menyebabkan ibu belum dibekali pengetahuan dan ketrampilan memadai dalam membina keluarga dan mengasuh anak masalah masalah dalam pengasuhan anak aspek konstruksi gender jenis kelamin berbeda dengan gender jenis kelamin: aspek biologis yang terdiri pada laki laki dan perempuan dengan karakteristik alat reproduksi masing masing merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god gender: interpretasi atau konstruksi sosial akibat perbedaan jenis kelamin itu: peran, posisi, nilai, sifat sifat yang dilekatkan pada perempuan dan laki laki bukan terdiri sejak lahir bergeser dari zaman zaman dan berbeda antara budaya yang satu dengan yang lain tetapi secara umum lebih mengutamakan menguntungkan laki laki dan merugikan perempuan implikasi konstruksi gender lebih sulit menyuarakan biasa sosialisasi menjadi kepentingan diri, diarahkan pemimpin mengutamakan untuk sibuk memperhatikan kepentingan diri kurang peka kepentingan orang lain (suami, pada kepentingan istri dan anak keluarga) lebih bersosialisasi rentan| lebih bersosialisasi melakukan kekerasan menjadi korban agresi kekerasan, misal: istri dan anak mungkin jadi sulit berperan efektif sebagai ibu orang tua atau akan lakukan kekerasan pada anak konvensi hak anak prinsip umum: non diskriminasi (ras suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, status kepemilikan, cacat tidak, status kelahiran, dll.) yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama hak hidup, kelangsungan dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penganiayaan, eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hak atas kesehatan dan layanan kesehatan, dilindungi dari praktik tradisional yang berbahaya antara area, s.h., llm. problem frasa penyimpangan" dalam perkawinan perkawinan berbunysecara mendasar, perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. argument terhadap ketentuan perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. batasan "penyimpangan melalui dispensasi" terhadap ketentuan batas usia minimum untuk melakukan perkawinan pada perkawinan salah satu hal mendasar dari teori hukum yang telah lama disepakatiadalah suatu peraturan yang lahir dari otoritas yang berwenang atau dianggap memiliki kewenangan, wajib untuk dilaksanakan dan wajib berlaku untuk semua pihak kepada siapa peraturan itu ditujukan tanpa ada pembedaan. jeremy bentham mengkategorikan tindakan untuk patuh terhadap peraturan ini sebagai sesuatu yang melekat pada setiap orang, sehingga apabila peraturan tersebut ditaati oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ketidaknyamanan atau hukuman (pain) atas perbuatannya, namun sebaliknya apabila tidak ditaati maka akan diikuti dengan ketidaknyamanan atau hukuman kepada orang tersebut. keharusan bagi setiap individu untuk menaati peraturan juga dipertegas dengan berbagai macam tindakan pemaksaan (coercion), seperti yang paling sederhana penggunaan kata kata "setiap orang wajib.", merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id "diwajibkan" dan lain lain, yang menurut hart merupakan perwujudan tanggung jawab setiap individu untuk mematuhi peraturan. namun pada perjalanannya, teori mengenai kewajiban setiap individu untuk menaati hukum ini mendapat tantangan dari kenyataan yang terjadi dilapangan. pada berbagai macam situasi implementasi terhadap pemenuhan peraturan yang keras dan tegas (rigid) sering berujung pada hasil yang tidak diinginkan, seperti ketidakadilan atau akibat lain yang bukan merupakan tujuan awal suatu peraturan tersebut diciptakan. dalam situasi seperti inilah suatu peraturan dapat diubah atau disimpan. salah satunya melalui pemberian dispensasi. dispensasi (pembebasan, vrijstelling) adalah perolehan (verso) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan. namun patut diingat, walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, namun penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut. tak terkecuali dengan penyimpangan yang diberikan melalui perkawinan. pada hakekatnya praktek penyimpangan melalui dispensasi pada perkawinan ini bertentangan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh committee the elimination discrimination against woman, yang menyatakan bahwa ti'a'adakan pemberian ijin. namun, pada rekomendasi yang sama juga dibuka peluang dalam keadaan luar biasa, perkawinan bawah umur dapat dilakukan melalui ketetapan pengadilan dan hanya apabila hal tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik untuk calon mempelai bawah umur tersebut. dalam prakteknya, setiap negara dapat memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "keadaan luar biasa". hal ini merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id jumlah anak remaja dan total fertilitas anak remaja bahwa berdasarkan sensus penduduk terbaru yang dilaksanakan pada tahun biro pusat statistik bps) republik indonesia melaporkan bahwa indonesia memiliki juta penduduk mana nya atau jiwa berusia tahun. bila digabungkan dengan penduduk pada usia tahun, maka atau sekitar juta jiwa penduduk indonesia berusia tahun. penduduk remaja berusia tahun bila dibandingkan dengan seluruh populasi telah meningkat selama tahun terakhir, dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun bukti dan bukti kehamilan usia dini masih banyak terjadi indonesia. hasil survei demografi dan kesehatan ski) yang menunjukkan masih ada remaja usia yang sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama. memang terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun yang menunjukkan kelahiran per wanita usia dan angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber lain: tabel: adolescent fertility rate enjanjanjunjan (onsen source: united nations population division, world population prospects, diunduh dari fertility rate, tanggal oktober bukti bahwa dari tabel atas terlihat bahwa dalam tahun belakangan tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam penurunan angka asf (age specific fertility rate atau angka kelahiran menurut umur) tahun. indikator dari asf, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bertujuan agar seluruh bentuk penyimpangan melalui dispensasi haruslah diatur dengan parameter yang jelas. seperti dalam situasi seperti apa dispensasi dapat dilakukan, apa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu dispensasi dapat di:lakukan, siapa pihak yang mempunyai kompetensi untuk menilai apakah seluruh kriteria yang ditetapkan sudah terpenuhi untuk ketentuan mengenai batas minimum melakukan perkawinan dapat dikesampingkan, dan apa kewajiban atau konsekuensi yang timbul dan dikenakan terhadap pihak yang kepadanya diberikan dispensasi. seluruh hal hal ini harus jelas dirumuskan agar tujuan memberikan kepastian hukum dapat berjalan linear dengan tujuan dilakukannya penyimpangan terhadap peraturan tersebut. untuk dapat melihat sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang mendasarinya tersebut. perkawinan mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas usia minimum untuk seorang dapat.melakukan perkawinan, yakni tahun untuk pria dan tahun untuk wanita. pada penjelasan perkawinan dikatakan, tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batasan umur tersebut adalah guna menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. oleh karena itu, dispensasi seharusnya dapat diberikan hanya apabila tujuan dari perkawinan ini dapat tercapai. namun, rumusan pengaturan dispensasi yang terdapat pada perkawinan, tidak mencerminkan keinginan untuk tercapainya tujuan kesehatan suami istri dan keturunan pada perkawinan. lebih jauh, perkawinan membuka praktek perkawinan yang dilakukan oleh orang orang pada usia berapapun bawah tahun bagi pria dan tahun bagi wanita, bahkan dengan alasan apapun konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak indonesia karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut berdasarkan cedar state party report pada tahun praktik perkawinan anak sangat jamak dilakukan indonesia, khususnya pada wilayah pedesaan dan kawasan dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id angka kemiskinan tinggi. terhadap fakta ini, komite cedar melalui concluding observation pada tahun menyerukan agar indonesia menaikan batas usia perkawinan perempuan konsisten dengan upaya pemerintah sendiri dalam menunda perkawinan sampai dengan usia perempuan menginjak tahun. oleh karena itu peluang dispensasi pada perkawinan sebenarnya telah menjadi penghalang bagi pemerintah sendiri untuk menjalankan program program peningkatan kualitas anak. patut diketahui, inkonsistensi akan tujuan ditemukannya batas usia minimal pada perkawinan dengan dispensasi pada perkawinan tidak terlepas dari benturan kepentingan beberapa kelompok pada saat perumusan perkawinan itu sendiri. pada tahun gelombang protes oleh umat islam atas rancangan perkawinan pada saat itu sangat keras yang juga dimotori oleh beberapa ulama besar penolakan ini terjadi karena rancangan perkawinan pada saat itu tidak merepresentasikan nilai nilai islam dan bahkan mengesampingkan nilai nilai tersebut. adapun yang menjadi salah satu poin perdebatan adalah mengenai usia batas minimal melakukan perkawinan pada rancangan perkawinan, yakni tahun bagi wanita dan tahun bagi pria. dari hasil perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dan perwakilan ulama pada saat itu, dicapai kesepakatan untuk mengubah batasan umur tersebut menjadi tahun untuk wanita clan tahun untuk pria, seperti yang terdapat pada perkawinan. penetapan usia dan tahun ini merupakan jalan tengah antara dua pihak, karena pada ilmu islam tidak dikenal adanya batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan hanya didasarkan pada keadaan biologis, seperti akhir baligh. berdasarkan penggalan sejarah tersebut patut dipertanyakan tujuan dan relevansi dari dispensasi yang terdapat pada perkawinan saat ini. dengan tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi tersebut. dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensasi pada perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkannya batas minimal usia perkawinan pada penjelasan perkawinan. tanpa rumus:,:in yang jelas mengenai batasan batasan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dispensasi dapat diberikan, perkawinan dapat dijadikan celah untuk tidak mematuhi pasar7 perkawinan, tanpa adanya alasan urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan yang merupakan tujuan dasar dari konsep dispensasi. bahkan, baru baru ini, tepatnya pada bulan juli committee the rights the child secara tegas menyatakan bahwa praktek praktek dispensasi indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak hak anak. committee the rights the childkembali mengingatkan indonesia melalui concluding observation the combined third and four periodic report indonesia, untuk menaikan usia minimal perkawinan pada undang undang perkawinan. lebih jauh committee the right the child juga merekomendasikan untuk indonesia menghilangkan segala bentuk pengecualian yang mengakibatkan anak bawah 18tahun dianggap sebagai dewasa. konsekuensi dari tidak diatasnya alasan untuk dapat mengajukan dispensasi pada perkawinan membuka jin perkawinan tanpa batas usia yang pasti tidak diatasnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untu menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi. hal ini jugalah yang membedakan antara konsep dispensasi dan eksepsi. dengan eksepsi seorang dapat dibebaskan dari ketentuan hukum yang berlaku, namun dengan dispensasi, seseorang mendapatkan kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk suatu kasus tertentu. sehingga dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan pemberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum. dengan rumusan perkawinan yang ada sekarang, alasan untuk mendapatkan dispensasi tidak menjadi sesuatu yang penting, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god sepanjang orang tua yang ingin mengawinkan anaknya yang bawah umur mendapatkan persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. bagi penduduk beragama islam, ketentuan mengenai dispensasi ini diatur lebih lanjut pada peraturan menteri agama tahun tentang kewajiban pegawai pegawai nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang undangan perkawinan bagi yang beragama islam. namun, pertimbangan memberikan dispensasi oleh pengadilan agama berdasarkan peraturan ini, hanya disandarkan pada keyakinan hakim tanpa memberikan penjelasan dalam kejadian seperti apa dispensasi tersebut dapat diberikan. kegagalan perkawinan dalam menetapkan alasan agar dispensasi diberikan juga terjadi pada kompilasi hukum islam. pada kompilasi hukum islam dikatakan dispensasi dapat diberikan untuk kemaslahatan keluarga clan rumah tangga. tidak jelas pada kriteria kemaslahatan rumah tangga yang dimaksud, siapa yang menentukan kemaslahatan suatu rumah tangga,dan apakah anak yang menjadi mempelai pada perkawinan tersebut menteri konsep kemaslahatan yang dimaksud. ketidakjelasan alasan dispensasi ini berakibat dari bermacam macamnya interpretasi dari penyimpangan perkawinan oleh hakim dan pejabat terkait. hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam kasus pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan perkawinan, antara lain sebagai berikut: penetapan pengadilan agama banjarnegara pdt. pa. ba. pada perkara ini pengadilan agama banjarnegara memberikan dispensasi untuk mengawinkan mempelai pria yang masih berumur tahun dengan wanita berumur tahun. antara mempelai wanita dan pria tidak terjadi kehamilan diluar nikah, namun hakim mendasarkan persetujuan hanya kepada tidak ada ketentuan mengenai larangan perkawinan (syar'i) yang dilanggar, mempelai pria siap menjadi kepala rumah tangga karena sudah berpenghasilan tetap sebagai buruh, dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kedua orang tua dari masing masing mempelai telah setuju akan rencana perkawinan tersebut. penetapan pengadilan agama padangsidimpuan pdt. pa. psp pada perkara ini pengadilan agama padangsidimpuan memberikan dispensasi kepada anak perempuan berusia tahun untuk melakukan perkawinan dengan mempelai pria yang berusia tahun. hakim memberikan persetujuan dispensasi dengan alasan memulai pria tidak dalam perikatan perkawinan (duda), calon mempelai wanita tidak mempermasalahkan perkawinan tersebut dan berkeyakinan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, calon mempelai wanita mengaku mencintai calon suaminya, dan calon suaminya menyatakan kesungguhannya untuk mempergauli ion isterinya dengan baik secara lahir maupun batin dan tidak akan menelantarkan isterinya. penetapan pengadilan negeri cilegon pdt. pa. clg pada perkara ini pengadilan negeri cilegon memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita yang berumur tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang berumur tahun. hakim menilai tidak ada larangan menikah yang berlaku bagi mereka, kedua orang tua telah setuju, dan hubungan kedua calon mempelai telah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam. penetapan pengadilan agama banjarmasin pdt.t pa bjm. pada perkara ini, pengadilan agama banjarmasin menyetujui permohonan dispensasi orang tua calon mempelai wanita yang berusia tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang berusia tahun. dispensasi diberikan dengan alasan tidak ada larangan menikah yang berlaku bagi kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai wanita setuju dengan perkawinan tersebut, dan kedua calon mempelai sudah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id walaupun sebagian besar penetapan pemberian dispensasi oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri dikarenakan alasan calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah, namun ke empat contoh kasus atas dapat merepresentasikan alasan terbesar hakim memberikan dispensasi yang diatur pada perkawinan. terlihat jelas bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan pada prakteknya tidak didasari oleh suatu alasan yang cukup kuat seperti hubungan kedua calon mempelai sudah cukup erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal hal yang dilarang agama, bahkan dibeberapa kasus alasan ekonomi yang lemah dari keluarga calon mempelai bawah umur juga dapat dibenarkan untuk diberikannya dispensasi, serta hal hal lain yang bersifat formalitas seperti izin orang tua dan tidak adanya larangan bagi calon mempelai untuk menikah. dalam banyak kasus, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ditemui hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi, mempertimbangkan hal hal yang jauh lebih besar dari sekadar formalitas dan hubungan kedua mempelai, seperti: akibat perkawinan bagi calon mempelai bawah umur, konsekuensi terhadap pendidikan, dan hak hak anak lainnya. kelonggaran akan pemberian dispensasi ini bukanlah sebagai bentuk permasalahan pada tahap implementasi perkawinan, melainkan dipicu oleh tidak jelasnya pengaturan dispensasi itu sendiri pada perkawinan. apabila perkawinan menetapkan alasan alasan suatu dispensasi dapat diberikan secara limitation, misalnya dispensasi hanya dapat diberikan apabila mempelai wanita telah hamil diluar nikah, dengan mempertimbangkan pemenuhan hak hak anak bagi calon bawah umur, maka dispensasi hanya akan diberikan dengan pertimbangan yang matang dan hanya apabila itu merupakan yang terbaik bagi calon mempelai bawah umur. perkawinan membuka peluang perkawinan anak undang undang perkawinan memang tidak menentukan siapa yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditunjuk" selain pengadilan yang dapat memberikan dispensasi kepada wanita bawah tahun dan pria bawah tahun untuk menikah. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sebelum membahas mengenai siapa pejabat yang dalam prakteknya ditunjuk oleh orang tua calon mempelai bawah umur untuk mengeluarkan dispensasi, ada baiknya terlebih dahulu membahas mengenai otoritas yang berhak memberikan dispensasi secara umum dalam perkawinan pada praktek dunia. will adam, pada bukunya yang berjudul legal flexibility and the mission the church dispensation and economy ecclesiastical law, mengatakan ada pihak yang berwenang dalam memberikan dispensasi perkawinan,antara lain: pertama, legislator atau pembuat peraturan itu sendiri: kedua, hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam membuat putusan bagaimana suatu peraturan dilaksanakan tergantung situasi tertentu, ketiga eksekutif (menteri atau pejabat kantor), dan keempat serta individual yang dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri. perkawinan sendiri pada prakteknya menganut dispensasi oleh pihak kedua yakni, pengadilan, dan pihak ketiga yakni eksekutif. hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, selain. pengadilan beberapa lapisan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada mat, lurah, atau kepala desa. pemberian kewenangan untuk memberikan dispensasi kepada "pejabat lain" selain pengadilan merupakan salah satu bentuk inkonsistensi pada perkawinan. malah, tidak ada ketentuan lain selain perkawinan, yang mengatur mengenai "pejabat lain" ini. adanya frasa "pejabat lain" pada perkawinan ini menimbulkan kekeliruan dalam memahami tatanan kenegaraan. bagaimana mungkin institusi pengadilan harus berbagi kewenangan dengan "pejabat lain" dalam urusan memberikan dispensasi? apabila suatu kewenangan telah diberikan kepada pengadilankewenangan tersebut harus secara absolut hanya dimiliki pengadilan, maka tidak boleh ada pihak lain yang memiliki kewenangan serupa, karena apabila ada maka hal ini jelas jelas merupakan suatu intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. apabila dilihat anatominya, seluruh bentuk persetujuan akan tindakan penyimpangan, pengecualian, dan pelonggaran ketentuan umum pada merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perkawinan hanya dapat diberikan oleh pengadilan, hal ini mencakup ketentuan sebagai berikut: yang pada intinya mengatur bahwa azas perkawinan adalah monogami, namun pada pengadilan diberi kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu: dan pada intinya mengharuskan ion mempelai berusia kurang dari tahun untuk mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan dari orang tua atau wali, namun memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberi izin melangsungkan perkawinan apabila orang tua atau wali verse but tidak memberikan pendapatnya, pengadilan merupakan institusi yang berhak memutuskan suatu pencegahan perkawinan atau pencabutan pencegahan perkawinan: vide petugas pencatatan perkawinan berhak menolak melangsungkan perkawinan, namun pada vide pengadilan dapat mencabut penolakan tersebut, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu perkawinan: dan pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perkawinan atau memutus certain suatu perkawinan: dan pengadilan mempunyai kewenangan dalam memutuskan akibat akibat dari suatu perceraian: pada intinya menegaskan bahwa anak bawah tahun dan belum menikah berada bawah kekuasaan orang tuanya, namun menyatakan bahwa pengadilan dapat mencabut kekuasaan tersebut dan menunjuk wali, dan menegaskan bahwa asal usul seorang anak dibuktikan dengan akta kelahiran, namun pengadilan diberi kewenangan untuk menetapkan asal usul seorang anak. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dari gambaran mengenai peran pengadilan pada perkawinan dapat disimpulkan bahwa pengadilan diberi kewenangan untuk memberi persetujuan atau penolakan terhadap berlakunya suatu pelonggaran, pengecualian, dan penyimpangan dari ketentuan umum perkawinan. hal ini karena pengadilan lah satu satunya institusi yang dapat menilai apakah suatu ketentuan harus diimplementasikan secara rigid atau dapat disimpan atau diberikan pengecualian dengan mempertimbangkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. oleh karena itu pemberian dispensasi oleh pihak selain pengadilan pada perkawinan merupakan ketentuan yang tidak jelas, kabur, dan konsisten terhadap esensi peran pengadilan dalam itu sendiri. selain itu, karena alasan besarnya cakupan pertimbangan yang harus dihitung dalam memberikan dispensasi, maka sungguh tidak tepat apabila kewenangan pemberian dispensasi diberikan kepada institusi selain pengadilan, apalagi institusi pemerintah yang menjalankan tindakan tindakan administrasi seperti camat, lurah ataupun kepala deskamis, tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak hak konstitusional warga negara yang memyang dinyatakan secara tegas dalam yang menyatakan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. kemudian, ketentuan juga sana dikatakan,yang kedua bahwa pemberlakuan undang undang perkawinan menurut pemerintah adalah salah satu undang undang yang memiliki monumental yang strategis yang dibentuk oleh bangsa indonesia, mengingat bangsa indonesia terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan yang diakui, juga tersebar dalam beberapa daerah yang memiliki adat istiadat yang juga sangsi beraneka ragam. merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya undang undang perkawinan, berlaku beberapa hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dari berbagai daerah seperti atau sebagai berikut. bagi orang orang indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang pada umumnya terkait dengan hukum adat masing masing daerahnya. bagi orang orang indonesia asli juga berlaku hukum adat yang memang berlaku pada masyarakatnya. bagi orang orang indonesia asli yang beragama kristen berlaku tentang huwelijksordonnantie christian indonesia staatsblad nomor bagi orang timur asing cina dan warga negara indonesia keturunan cina berlaku ketentuan kitab undang undang hukum perdata dengan beberapa sedikit adanya perubahan. bagi orang orang timur asing lainnya dan warga negara indonesia keturunan timur asing tersebut berlaku hukum adat mereka masing masing. bagi orang orang eropa dan warga negara indonesia keturunan eropa, dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang undang hukum perdata. keberagaman pengaturan mengenai perkawinan tersebut mengakibatkan perbedaan persyaratan perkawinan baik antar agama, antar warga negara, dan antar adat istiadat. sebagai contoh, jika dalam hukum islam sebagaimana ditentukan dalam alquran dan hadikil balik, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. sebagaimana juga dalam kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. oleh karena itu, kalau dalam hukum islam seorang wanita yang ditanya untuk menikah jika diam maka itu pertanda atau bisa dimaknai bahwa dia adalah menyetujui. undang undang perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk kodifikasi sebagai berbagai peraturan yang ada sebelumnya. salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati adalah mengenai syarat usia perkawinan, dimana sebelumnya merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tingkat kehamilan dan kelahiran anak remaja sangat penting karena jumlah remaja perempuan yang secara demografis besar, sekitar juta pada tahun bps perlu dicatat lebih jauh bahwa angka asf ini tidak memperhitungkan kelahiran oleh perempuan yang belum menikah. sehingga realitas lapangan bahwa lebih banyak kehamilan usia dini dibandingkan angka asf sangat mungkin terjadi. bukti hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dilindungi oleh uud dalam konteks perlindungan hak asasi anak sangat mendasar.. perkawinan anak dan dampaknya selain kehamilan pada usia dini, perkawinan anak (pernikahan dini) atau pernikahan paksa masih merupakan praktik indonesia. sekitar persen wanita usia mengatakan mereka menikah pada usia dan mengatakan mereka menikah pada usia ski angka ini sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan data ski yaitu ,6y6 wanita usia mengatakan mereka menikah pada usia dan mengatakan mereka menikah pada usia masih merujuk pada ski ada provinsi dengan angka perkawinan tertinggi adalah, jawa timur jawa barat kalimantan selatan jambi dan jawa tengah bukti dan dampak perkawinan anak pada kesehatan ibu dan bayi bahwa perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur (delapan belasmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. sebagai contoh, jawa barat pada masa yang lalu maka seorang wanita yang berusia tahun dan telah akil balik dianggap telah cakap untuk menikah. ini yang terjadi pada masa lalu tahun an sampai tahun an. sedangkan jawa tengah juga pada masa lalu apabila seorang wanita, seorang perempuan berusia tahun belum menikah, maka sering kali diberikan label bahwa wanita itu adalah sebagai perawan tua, itu pada masa lalu, sehingga ketentuan undang undang perkawinan yang mengatur mengenai usia minimal perkawinan menurut pemerintah adalah dianggap sebagai jalan tengah atau kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang undang atau opel legal policy dari pembentuk undang undang yang melihat secara bijaksana pada saat itu, yaitu tahun bahwa undang undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih bawah umur. selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, telah ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran juga yang tinggi. sehubungan dengan hal tersebut, maka undang undang perkawinan telah menentukan batas usia perkawinan baik pria maupun wanita, sebagaimana kita ketahui prianya adalah harus telah berusia tahun dan wanitanya atau perempuannya telah berusia tahun. pembatasan umur tersebut dimaksudkan adalah salah satunya juga sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang dilaksanakan yang terkait dengan masih bawah umur. selain itu juga, pembatasan atau ketetapan terkait dengan usia perkawinan juga dalam rangka menunjang program kependudukan nasional dalam bidang keluarga berencana. hal ini juga dikehendaki oleh masyarakat yang pada saat itu, pada saat undang undang perkawinan disahkan bahwa ini adalah salah satu bentuk dalam rangka untuk menunjang keberhasilan keluarga berencana. bahwa undang undang perkawinan yang mengatur tentang syarat syarat perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam undang undang perkawinan yang menyatakan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mencapai usia atau umur tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur tahun. namun, apabila batas usia kedua calon mempelai tidak dipenuhi, maka undang undang perkawinan mengatur adanya penyimpangan terhadap batas usia tersebut dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita, sebagaimana dapat dilihat dalam undang undang perkawinan. selain itu, yang mulia, undang undang tua bagi mempelai yang belum berusia tahun. bahwa apabila persyaratan perkawinan tidak dipenuhi sebagaimana telah disebutkan atas, maka undang undang perkawinan juga mengatur mengenai atau hal hal yang terkait dengan pencegahan perkawinan dengan cara perkawinan dapat dicegah, pertama,kedua, pihak pihak sebagaimana disebutkan di.atas, yang mempunyai hubungan dengan orang orang seperti tersebut dalam ini yang terkait dengan dan undang undang perkawinan. undang undang perkawinan yang terkait dengan pencegahan perkawinan ini juga diatur dalam sampai undang undang perkawinan. bahwa terhadap anggapan para pemohon bahwa adanya pengaturan yang berbeda antara pengertian dewasanya seorang anak perempuan atau anak wanita telah menimbulkan ketidakkonsistenan pengaturan mengenai batasan umur dalam satu undang undang yaitu antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lain. sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian dewasa dalam kuh perdata yaitu tahun. kemudian, angka undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yaitu tahun. undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, sebagaimana putusan mahkamah konstitusi telah dimaknai yaitu telah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berusia tahun. undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan ada tahun atau belum menikah. menurut pemerintah bahwa batasan umur sebagai batasan pengertian dari sebuah undang undang dapat saja berbeda menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yaitu tentang mengenai rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang undangan dapat saja berbeda dengan rumusan peraturan perundang undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan materi muatan yang akan diatur, sebagaimana bisa dilihat dalam butir lampiran ketentuan umum. oleh karena itu, berdasarkan seluruh atau penjelasan pemerintah tersebut, maka menurut pemerintah bahwa terhadap dalil para pemohon yang menganggap undang undang perkawinan sepanjang frasa tahun telahmenurut pemerintah pendapat hal tersebut tidak semuanya, atau tidak tepat, atau tidak benar karena justru, kalau menurut pemerintah bahwa pengaturan tentang usia perkawinan telah memberikan kepastian, telah memberikan keadilan, sebagaimanaoleh karena itu, bahwa pembatasan atau perbedaan usia perkawinan dalam berbagai macam undang undang itu, menurut hemat pemerintah, itu sangat terkait erat dengan kebijakan pembentuk undang undang untuk menentukannya. dan menurut hemat pemerintah, jika terdapat antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lain memang perlu disamakan, menurut hemat kami adalah melalui prosedur legislative review, bukan melalui mekanisme constitutional review, sebagaimana diajukan oleh para pemohon itu sendiri. sebagaimana kita ketahui memang keinginan untuk mengajukan perubahan undang undang perkawinan karena setelah berlaku sejak tahun memang sekarang ini banyak didiskusikan oleh para pihak, mungkin termasuk juga para pemohon. jadi sekali lagi menurut pemerintah, hal ini terkait dengan kebijakan para pembentuk undang undang yang sekali lagi kalau memang depan ada perubahan undang undang, mungkin saja hal tersebut yang disampaikan oleh pemohon sebagai masukan kepada pemerintah pada pembentuk undang undang untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menyelaraskan antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lain. berdasarkan seluruhdapat memberikan putusan sebagai berikut. menolak permohonan pengujian permohonan seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima. menerima keterangan presiden secara keseluruhan. menyatakan undang undang nomor tahun tentang perkawinan sepanjang frasa tahun tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan serta dan undang undang dasar negara republik indonesia i2.6jnyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan pada januari. pengujian atas perkawinan bahwa konstitusi telah secara tegas menyebutkan perkawinan merupakan hak konstitusional bagi setiap orang yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id setiap orang berhak membentuk ke warga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", bahwa bangsa indonesia terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan yang diakui dan tersebar dalam beberapa daerah yang memiliki adat istiadat. sebelum berlakunya perkawinan terdapat keberagaman pengaturan mengenai perkawinan yang mengakibatkan perbedaan persyaratan perkawinan baik antar agama, antargolongan warga negara dan antar adat istiadat. sebagai contoh dalam hukum islam, sebagaimana ditentukan dalam @ur'an dan haditgil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. hal tersebut secara jelas disebutkan dalam kompilasi hukum islam yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. bahwa dimana sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sebagai contoh jawa barat perempuan berusia tahun dan telah agil baligh dianggap telah cakap untuk menikah. bahwa ketentuan dengan memperhatikan nilai nilai yang ada pada saat itu, yaitu tahun bahwa pengaturan batasan usulan perkawinan dalam perkawinan didasarkan pada prinsipdan mendapat keturunan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang baik dan sehat harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan dimana batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. sehubungan dengan itu, maka undang undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah (sembilan belas) tahun bagi pria dan (enam belas) tahun bagi wanita. pembatasan umur tersebut dimaksudkan salah satunya sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih bawah umur. bahwa perkawinan mengatur perlindungan terhadap calon mempelai seperti jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut harus meminta dispensasi kepada pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide selain itu,tua bagi mempelai yang belum berusia tahun. bahwa apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan juga mengatur mengenai pencegahan perkawinan, dengan cara: perkawinan dapat dicegahpihak pihak sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (vide dan perkawinan). selain dalam perkawinan, mengenai pencegahan perkawinan ini diatur dalam sampai dengan perkawinan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa menurut dpr, dan dan perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak perempuan yaitu upaya pencegahan perkawinan usia dini atau perkawinan dibawah umur. disamping itu juga terdapat mekanisme perizinan dari orang tua bagi mempelai yang berada bawah tahun dan mekanisme pembatalan perkawinan apabila perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perkawinan. bahwa menurut dpr bahwa batasan umur sebagai batasan pengertian dari sebuah undang undang dapat berbeda dengan undang undang yang lain hal ini dapat dimungkinkan berdasarkan butir lampiran ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan mengenaimisalnya untuk mempunyai hak pilih ditentukan batasan usia tahun demikian juga seseorang dianggap telah cukup usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi sim) yaitu apabila telah berusia tahun. berdasarkan hal tersebut atas, terhadap dalil pemohon yang menganggap perkawinan sepanjang frasa (enam be as) tahun" menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidak adilan, pemerintah berpendapat hal tersebut tidak tepat dan keliru, karena justru dengan diberikannya pengaturan batasan umur perkawinan memberikan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yangmenimbang bahwa pihak terkait women research institutekeberadaan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, khususnya pada sepanjang mengenai frasa tahun, menurut merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id wri adalah bertentangan dengan undang undang dasar berdasarkan dampak dampak yang telah diidentifikasi oleh wri, yaitu. dampaknya pada kesehatan ibu dan anak dengan kehamilan dini bawah umur sangat berisiko tinggi bagi ibu. salah satunya terdapat persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. dengan kondisi seperti ini, maka perkawinan anak akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup, dan kehidupan dari anak anak kita undang undang dasar hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang dan undang undang dasar dampaknya terhadap pendidikan anak akan mengancam hak anak terhadap pencapaian tingkat pendidikan yang akan didapatkan anak c). pada umumnya, seorang anak perempuan yang dinikahkan akan mengalami putus sekolah, dikeluarkan, atau mengeluarkan diri, dan harus mempersiapkan dirinya sebagai istri dan calon ibu. penelitian yang dilakukan unicef tahun menyebutkan bahwa pernikahan usia dini berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. kami merasa dalam melakukan kerja kerja advokasi terkait isu perempuan dan kesehatan yang tercakup dalamnya tentang hak hak kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat berjalan baik dan tidak dapat dipenuhi jika ketentuan undang undang perkawinan masih terdapat frasa tahun. wri memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk dapat mengubah materi muatan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, sehingga bunyi undang undang nomor tahun tentang perkawinan menjadi8j menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait women research institutebukti pt fotokopi akta notaris, bukti pt fotokopi tulisan berjudul penuhi hak kesehatan reproduksi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id remaja sebagai upaya mengakhiri pernikahan dini kabupaten gunung kidul, yogyakarta, indonesia , bukti pt fotokopi tulisan berjudul pernikahan dini masih tinggi: kampanye gizi hingga kesehatan reproduksi , bukti pt fotokopi tulisan berjudul kehamilan ideal usia tahun: bukti pt fotokopi tulisan berjudul pernikahan usia dini dan permasalahannya . menimbang bahwa pihak terkait perkumpulan keluarga berencana indonesia pkb)umpulan keluarga berencana indonesia berdiri untuk ikut mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab yang meliputi beberapa dimensi, yaitu pertanggungjawaban dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan. dari bertahun tahun pengalaman kami bekerja lapangan, kami melihat bahwa praktik perkawinan anak tidak melindungi tumbuh kembang, dan kelangsungan hidup anak, serta tidak melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. hal ini menjadi keprihatinan kami karena perkawinan anak mengancam kualitas sumber daya manusia indonesia, khususnya dalam fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan anak yang utama dan tempat mana anak belajar berbagai hal, termasuk membangun keluarga yang bertanggung jawab nantinya. kami meyakini bahwa perkawinan anak bukanlah kehendak dari anak tersebut. hal utama yang mendorong adalah tekanan ekonomi, dan tingkat pendidikan dari keluarga, serta masih kuatnya diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal pendidikan. kami menyimpulkan bahwa: perkawinan anak tidak melindungi anak perempuan dari kematian dini akibat kehamilan usia muda. terlalu muda usia untuk hamil atau kurang dari tahun, sekitar menyebabkan kematian pada ibu secara tidak langsung. selain masalah kesehatan, angka putus sekolah akibat perkawinan pun cukup tinggi, yaitu sebesar perkawinan anak mengakibatkan putus sekolah,, yang menghasilkan daya saing yang lemah, yang akhirnya justru melestarikan kemiskinan dan . dari merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold selain permasalahan ekonomi yang melingkari perkawinan ini, perkawinan anak juga rentan terhadap perceraian dan tindak kekerasan dalam rumah tangga. i2. menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait perkumpulan keluarga berencana indonesia pkb). bukti fotokopi anggaran dasar perkumpulan keluarga berencana indonesia: bukti fotokopi anggaran rumah tangga perkumpulan keluarga berencana indonesia: bukti fotokopi ketetapan munas pkbkonvensi hak hak anak: bukti fotokopisistem pendidikan nasional: bukti fotokopi profil anak indonesia bukti pt fotokopi profil anak indonesia bukti pt fotokopi riset kesehatan dasar tahun bukti pt fotokopi tulisan berjudul faktor faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini kabupaten purworejo , bukti pt fotokopi tulisan berjudul hubungan antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan angka anak putus sekolah dan angka kawin usia muda studi kecamatan tamansari kota tasikmalaya) : bukti pt fotokopi tulisan berjudul hubungan antara usia waktu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id::, meningkatkan angka kematian ibu aki),j .ukti dan dengan kondisi seperti ini maka perkawinan anak akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan dari anak anak kita uud hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan uud 1945j, dampak perkawinan anak pada keharmonisan keluarga dan percerainomor1 tentang perkawinan), bahwa perkawinan anak justru menjauhkan tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam perkawinan itu sendiri. banyaknya perkawinan anak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. hal ini disebabkan karena ego remaja (baca: anak) yang masih tinggi. banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari masih terlalu mudanya usia pasangan suami isteri ketika memutuskan untuk menikah. perselingkuhan: ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional serta tidak atau kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menikah dengan kejadian kdrt manado periode september agustus bukti pt fotokopi riset kesehatan dasar bukti pt fotokopi survei demografi dan kesehatan indonesia bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. i2. menimbang bahwa pihak terkait kalyanamitrabawah usia tahun mengakibatkan terjadinya pembatasan kebebasan untuk beraktifitas secara individu bagi anak tersebut. hal ini dikarenakan anak tersebut akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang dalam tatanan masyarakat indonesia yang masih sangat patriarki, seorang ibu rumah tangga mempunyai tugas yang sangat banyak dalam rumah tangga yaitu mengurus anak, suami, dan pekerjaan rumah tangga. sehingga anak tersebut tidak mempunyai atau bahkan kehilangan kesempatan dan waktu untuk dirinya sendiri. salah satunya adalah pendidikan seperti yang disampaikan oleh saksi, pemajuan diri dan kariernya. hal ini kami dapatkan dari pengakuan korban perkawinan anak dalam film child married atau pernikahan anak yang dibuat oleh kalyanamitra yang mana merupakan ini kasusnya nyata daerah sampingan kalyanamitra desa banjaroya kabupaten kulon progo. selain itu perkawinan anak sangat rentan berdampak pada masalah kesehatan reproduksi anak karena mereka tergolong kelompok dengan risiko tinggi sebagai ibu apabila terjadi kehamilan bawah usia tahun. banyak masalah terjadi seperti risiko keguguran, pendarahan, bahkan sampai kematian baik pada sang ibu yang melahirkan maupun bayinya. pengakuan ini kami dapatkan dari seorang bidan dalam bukti yang kami berikan dalam film child married yang dibuat oleh kalyanamitra dan perkawinan anak sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mana anak perempuan dalam usia muda menjadi lemah posisinya dalam relasi kuasa membangun merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id perkawinan atau berumah tangga. menurut kami perkawinan anak yang terjadi indonesia saat ini sudah menjadi perhatian dari dunia internasional terutama pbb khususnya komite cedar karena sudah dua kali dalam komentar akhir dari komite cedar pbb tersebut memberikan rekomendasi kepada pemerintah indonesia untuk segera melarang atau membuat aturan untuk melarang pernikahan anak indonesia untuk itu kami memohon kepada yang terhormat bapak, ibu hakim untuk mengubah materi muatan undang undang nomor tahun sehingga berbunyi menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait kalyanamitra telah mengajukan bukti tertulis dan bukti elektronikkalyanamitra dan surat keputusan dari kemenkumham dan kemensoshak asasi manusia, bukti fotokopi artikel policy brief bukan seri nomor pustu bukan desember berjudul perkawinan muda kalangan perempuan: mengapa? dan artikel web bukan pada tanggal januari berjudul indonesia menempati peringkat kasus perkawinan dini , bukti fotokopi artikel suara merdeka.com berjudul lampu merah kematian ibu oleh farid husni, bukti cakram padat film kisah nyata child marriage pernikahan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id anak) terbitan kalyanamitra bekerjasama dengan komnas perempuan dan unipa: bukti cakram padat film kisah nyata child marriage pernikahan anak) terbitan kalyanamitra bekerjasama dengan komnas perempuan dan unipa, bukti fotokopi concluding observation the committee the elimination discrimination against women cedar c idn co ) fifty second session, bukti pt fotokopi concluding observations the initial report indonesia ej c. idn co i2. menimbang bahwa pihak terkait perhimpunan rahimfaktornya antara lain karena sosial budaya seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil dan penilaian masyarakat yang negatif atau dianggap perawan tua terhadap perempuan yang menikah atas usia tahun. faktor faktor tersebut dipengaruhi oleh praktik praktik budaya masyarakat termasuk dalamnya interpretasi ajaran agama yang mengandung unsur diskriminasi gender yang merugikan perempuan, terutama anak anak perempuan. alasan alasan yang memiliki nuansa keagamaan seperti untuk menunjukan bakti kepada orang tua kebolehan orang tua menjadi wali mujair yang berhak menjodohkan anaknya bahkan meminta anaknya untuk segera menikah yang tentu bertentangan dengan prinsip bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas kerelaan kedua belah pihak atau calon mempelai. bahwa alasan alasan untuk perkawinan anak yang masih bawah umur untuk berbakti kepada orang tua yang dalam praktiknya mengabaikan kehendak bebas dan persetujuan anak adalah tidak tepat. seorang anak belum cakap untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depannya sendiri. oleh karenanya perkawinan yang dilakukan dalam usia anak sangat mungkin diintervensi oleh tekanan dari berbagai pihak maupun adanya rasa takut atau segan terhadap orang dewasa, termasuk terlebih kepada orang tuanya. mengingat dalam perkawinan yang terpenting adalah kerelaan dari kedua calon mempelai. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam ajaran islam sendiri terdapat hadist yang artinya, janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta persetujuannya. anak gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya. karena mereka bertanya, bagaimana izinnya? jawab rasulullah, anak gadis itu diam. hadis riw bukhari muslim). hadis ini seringkali diinterpretasikan bahwa diam identik dengan tujuan yang disampaikan oleh gadis. namun tidak menutup kemungkinan bahwa dia merupakan ekspresi ketidakberdayaan untuk menolak kehendak orang tua atau tindakan yang diambil untuk menghindari konflik dalam keluarga semata, maka perlu untuk ditekankan melalui hadis ini adalah izin yang diberikan oleh seorang yang hendak dinikahkan adalah bersifat mutlak. bahwa alasan untuk menghindari zina atau untuk melegitimasi pernikahan anak sebenarnya adalah tidak tepat. sebab kebanyakan alasan untuk menikah bawah umur yang diajukan kepada pengadilan agama adalah karena telah terjadi kehamilan sebelum pernikahan. pengadilan agama dalam yurisdiksi pengadilan tinggi agama semarang cenderung gampang mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dini. panitera.muda hukum pengadilan tinggi agama semarang, muhammad terdiri, mengakui angka dispensasi pernikahan dini wilayah pengadilan tinggi agama semarang sangat tinggi. pengadilan agama menurutnya kerap tidak bisa menolak permohonan seperti ini lantaran seluruh syarat permohonan sudah sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perkawinan. menurutnya, mereka mengajukan dispensasi adalah kebanyakan hamil duluan. pengadilan tinggi semarang mencatat jumlah perkawinan anak karena kasus kehamilan sebanyak pengadilan syariah provinsi aceh sebanyak pengadilan tinggi surabaya sebanyak pengadilan tinggi agama makasar sebanyak dan pengadilan tinggi kendari sebanyak bahwa banyaknya praktik perkawinan anak dikaitkan dengan interpretasi keagamaan dalam memakai istilah baligh. dalam ketentuan islam, seseorang diperbolehkan kawin ketika sudah baligh atau dewasa, dalam gigih klasik banyak disebutkan pada saat pertama haid bagi perempuan, yang secara umur antara sampai tahun, dan saat pertama laki laki keluar air mani atau mimpi basah, mayoritas pada usia sampai tahun. menurut mayoritas ulama, sebab adalah orang yang mempunyai akil baligh dan usianya belum mencapai tahun. akil baligh bisa ditandai dengan mimpi basah, atau ikhtisar, atau menstruasi, atau haid, atau telah mencapai usia merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tahun. dengan demikian istilah bawah dapat diinterpretasikan tidak saja baligh atau dewasa dalam konteks fisik, namun juga secara mental, ekonomi, dan sosial. mengingat kedewasaan dalam keseluruhan, hal tersebutlah yang memungkinkan seseorang mampu melangsungkan perkawinan secara sehat dan bertanggung jawab. bahwa terdapat beberapa kecenderungan beberapa negara berlatar belakang mayoritas islam, ada upaya untuk mengubah aturan tentang usia minimum perkawinan negara mereka. misalnya, al jabar usia pernikahannya laki laki dan perempuan sama tahun. bangladesh untuk perempuan tahun dan untuk laki laki tahun. mesir, baik laki laki maupun perempuan sama yaitu tahun, maroko tahun, oman tahun, sierra leone tahun, dan turki tahun. i2. menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait perhimpunan rahimakta notarisrlindungan anak: bukti fotokopi tulisan berjudul menilai kawin paksa perspektif high dan perlindungan anak, edisi suplemen swara rahim: bukti fotokopi tulisan berjudul perceraian akibat kawin bawah umur meningkat oleh harian holmi, bukti fotokopi tulisan berjudul perceraian akibat kawin bawah umur meningkat, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perkawinan, bukti plan indonesia bukti hasil penelitian unicef indonesia bukti pt fotokopi tulisan berjudul pernikahan dini: antara cerita merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan realita, edisi suplemen swara rahim: bukti fotokopi tulisan berjudul menempatkan perempuan sebagai subjek dalam isu pernikahan dini, edisi swara rahim: bukti pt fotokopi laporan musyawarah, global movement for equality and justice the muslim family, bukti pt fotokopi data unicef, bukti pt fotokopi ski bukti pt fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi jurnal bioskop volume i2. menimbang bahwa daripada hindu dharmperkawinan dalam agama hindu merupakan jenjang kehidupan kedua yang disebut grihastha asrama yang ditempuh setelah usai melaksanakan kewajiban masa belajar yang disebut brahmacari asrama. namun, ada juga yang tidak melakukan hidup grihastha, berumah tangga, melainkan langsung memasuki jenjang atau tahapan kehidupan yang bebas dari keterikatan keduniawian atau hidup mengembara sebagai senyawa atau bhiksuka dan mereka bertekad untuk hidup selibat tanpa hubungan seksual, disebut suka brahmacari serta tidak berumah tangga seperti halnya para yogi india dan beberapa juga kita temukan indonesia. menurut ajaran hindu, perkawinan itu bersifat sakral sehingga harus dilaksanakan dengan niat suci. perkawinan juga dinyatakan sebagai yana untuk memasuki masa grihastha, kehidupan berumah tangga dan merupakan dharma atau kewajiban suci yang harus dijalani dalam hidupnya. dengan demikian, maka pasangan suami istri dituntut untuk setia melaksanakan etika kewajiban berumah tangga, dharmaning laki arabi, sebagai yana atau persembahan atau bentuk pengabdian kepada hyang widi masa, tuhan yang maha kuasa. orang yang hidup berumah tangga mengemban kewajiban yang sangat mulia, antara lain meneruskan generasi yang baik, disebut dharma praja. melakukan kewajiban agama disebut dharma sampai yang berkaitan dengan panca yana dan kewajiban merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sosial lainnya. serta menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria atau duniawi lainnya, disebut dharma rati. oleh karena itu, untuk hidup berumah tangga harus diperhatikan berbagai persyaratan yang ditentukan dalam susastra veda. dasar perkawinan viva atau perkawinan hindu mempunyai tujuan mewujudkan grihastha suksinat yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng yang selalu mendapat anugerah, karunia dari hyang widi masa. lembaga perkawinan bukan hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan seksual atau rati, melainkan untuk meneruskan keturunan (praja) yang baik atau anak yang saputra sebagai wadah pengamalan kewajiban agama dan ritual, serta wadah untuk melaksanakan kewajiban fungsi sosial, dharma sampai sebagaimana disebutkan tadi. oleh karena itu, perkawinan hindu sejalan dengan rumusan perkawinan undang undang nomor tahun yaituhubungan dengan itu, upacara perkawinan menuju grihastha asrama merupakan lembaga sakral yang terikat dengan aturan aturan atau norma tertentu. menurut ajaran hindu, suatu perkawinan dinyatakan sah jika telah melalui proses upacara suci yang disebut viva samsara yang sangat disakralkan itu. upacara perkawinan dipimpin oleh pandita atau pandita lokapalasraya dan baru dapat dilakukan setelah diketahui dan dinyatakan bahwa calon pengantin telah memenuhi ketentuan hukum agama, hindu dharma dan hukum negara. ketentuan dimaksud misalnya: telah memenuhi syarat usia perkawinan. memenuhi syarat secara fisik dan kejiwaan. telah disepakati oleh calon pengantin. persetujuan pihak orang tua, terutama jika calon pengantin masih bawah pengampunan. cara memperoleh calon istri telah sesuai ajaran hindu. memiliki dasar keyakinan yang sama. persyaratan administrasi yang diatur oleh negara. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id setelah upacara viva dilaksanakan dan pasangan suami istri dinyatakan sah, maka mereka masing masing dan atau secara bersama sama mengemban kewajiban keluarga yang disebut dharmaning grihastha asrama. kewajiban keluarga menurut hukum hindu, setiap suami dan istri wajib mengusahakan agar kehidupan berumah tangga mereka dapat mencapai tujuannya dengan cara menjalankan dharmaning 'laki arabi seperti meneruskan keturunan atau melahirkan anak yang saputra, anak yang cerdas, pandai, berbudi luhur, melakukan hubungan suami istri dengan penuh kecintaan, kesetiaan, dan keharmonisan, serta menjalankan kegiatan keagamaan dan fungsi sosial lainnya. sehubungan dengan itu, setiap anggota keluarga harus menjalankan swadharma yang merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya sesuai fungsi dan kedudukannya masing masing dalam keluarga. kewajiban suami secara umum dan anak anaknya serta berkewajiban mengawinkan anaknya pada waktunya manu sperti sloka atau dalam hal tertentu urusan agama dilakukan secara bersama sama kitab manu sperti sloka menjamin hidup dengan memberi nafkah istrinya bila karena suatu urusan penting atau tugas harus meninggalkan istrinya keluar daerah manu sperti sloka memelihara hubungan kesuciannya dengan istri, saling setia, dan saling mempercayai sehingga terjamin kerukunan serta keharmo . keharmonisan rumah tangga kitab manu sperti slokaanu sperti iii sloka dan sperti sloka kewajiban istri secara umum kewajiban istri yang paling mendasar dalam keluarga adalah: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sebagai seorang istri dan wanitaanu sperti sloka istri atau wanita harus pandai pandai membawa diri, mengatur, dan memelihara rumah tangga supaya baik dan ekonomis manu sperti sloka, dan menjalankan tugas mulanya, maka setelah mati akan mencapai surga walaupun tidak mempunyai keturunan atau anak manu sperti sloka dan, maka dinyatakan sebagai sadari dan akan mencapai surga kelak setelahnya mati mendampingi suaminya manu sperti sloka istri berkewajiban memelihara rumah tangga manu sperti sloka melahirkan keturunan saputramenjadi penyebab pencapaian pahala surga bagi nenek moyang dan anggota keluarga manu sperti sloka kewajiban dan hak anak anak berkewajiban untuk patuh dan hormat kepada orang tuanya serta kepada guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan manu sperti sloka anak laki laki berkewajiban menyelenggarakan upacara keagamaan bagi leluhurnya yang disebut shraddha manu sperti iii sloka anak anak berhak menerima warisan dari orang tuanya manu sperti sloka dan kewajiban dan hak orang tua setelah seorang istri dalam suatu keluarga melahirkan anak, kedua orang tuanya mengemban dharmaning guru upaya, kewajiban sebagai orang tua yang harus dilakukannya dengan kesadaran bahwa kewajiban itu merupakan dharma yang akan menyelamatkan dirinya baik dalam kehidupan dunia ini, maupun alam niskala setelah mereka mati. kewajiban itu antara lain: orang tua berkewajiban memberikan pendidikan atau menyekolahkan anaknya pada umur tertentu. bila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka anaknya merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id terancam sanksi kapasitas yaitu dikeluarkan dari masyarakat arya dan dilarang untuk mengucapkan mantra mantra terutama mantra safitri manu sperti sloka orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas perkawinan anaknya, untuk itu orang tua harus memilih calon menantu yang akan dikawinkan dengan anaknya. bila sampai melewati batas usia, anak itu belum juga dikawinkan, maka orang tuanya akan kehilangan haknya untuk memilih calon menantu manu sperti sloka orang tua berhak pewaris dari putranya yang tidak mempunyai keturunan maupun saudara manu sperti sloka demikianlah ketentuan dalam ajaran hindu tentang kewajiban dan hak masing masing dari suami, istri, anak, dan suami istri sebagai orang tua. kewajiban itu merupakan svadharma yaitu kewajiban yang melekat secara alami dan secara hukum bagi diri mereka masing masing. bila terjadi penyimpangan atau pengingkaran terhadap suatu svadarma tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bahkan dianggap sebagai berdosa. pentingnya penentuan usia perkawinan perkawinan adalah awal bagi pasangan suami isteri untuk menjalani kehidupan berumah tangga atau grihastha dan mengemban beban tanggung jawab kewajiban yang cukup berat. penjelasan tentang dasar perkawinan dan svadharma dari masing masing suami, isteri, anak, dan orang tua sebagaimana diuraikan depan menuntut adanya kematangan jasmani dan rohani sehingga siap secara mental sebelum mereka melangsungkan perkawinan. oleh karena itu, penentuan usia perkawinan menjadi sangat penting agar mereka suami isteri mampu atau sanggup melaksanakan fungsi sebagai keluarga hindu untuk mencapai tujuan perkawinan. dalam menentukan usia perkawinan, berbagai literatur agama hindu dan berbagai pendapat para ahli susastra veda menyatakan beraneka ragam pandangan. dasar pandangan itu juga mengacu kepada ketentuan susastra veda, ketentuan tersebut tercantum dalam kitab manhwa dharmasastra atau kitab manu sperti adidaya sloka yang berbunyi karya webnya saktinya desa kalanya tattwatah, turut dharma siddhartha wiswarupam punah punah. artinya bila hendak mewujudkan sesuatu karya hendaknya dipertimbangkan aspek aspek ikta, sakti, desa, kala, dan tata, dengan demikian merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id suami isteri dan keluarga besar juga menjadi akar dari tidak keharmonisan yang berujung pada perceraian keluarga muda, hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dilindungi oleh dan uud dari hasil penelitian indonesia atas ini menunjukkan bahwa perkawinan anak perempuan yang berusia tahun dan belum mencapai usia tahun menjauhkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, terkait dengan resiko dan kondisi psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional serta kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami sebagai pasangan yang dewasa. oleh karena itu pengaturan mengijinkan anak perempuan menikah umur tahun akan mengancam hak membentuk keluarga hak atas perlindungan dari kekerasan:::bahwa perkawinan anak banyak berlandaskan faktor ekonomi, samping faktor lainnya (budaya pendidikan dan agama). banyak orang tua menginginkan anaknya menikah usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sebaliknya seringkali perkawinan anak berujung pada perceraian. dalam perkawinan anak setelah satu tahun bercerai yang akhirnya (anak dan cucu) kembali menjadi beban orang tua sehingga semakin miskin bukti dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pekerjaan itu akan mencapai kesempurnaan dalam berbagai bentuknya. sloka tersebut merupakan konsep dasar berpikir dalam menentukan keputusan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan, sehingga memperoleh hasil sempurna atau hasil yang terbaik. dasar berpikir itu terdiri dari aspek, yaitu ikta adalah hakikat tujuan dari suatu tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. dua, sakti adalah kesadaran atas kemampuan baik fisik maupun mental, termasuk kesadaran pengetahuan. tiga, desa adalah tempat dilakukannya suatu kegiatan atau bentuk tindakan yang akan dilakukan. empat, kala adalah waktu, era, atau zaman ketika kegiatan atau tindakan akan dilaksanakan. lima, tata adalah dasar filosofis hakikat ajaran susastra veda yang melandasi suatu kegiatan atau tindakan. samping konsep dasar berpikir tersebut dalam mengambil suatu keputusan, digunakan juga pertimbangan berdasarkan tri permana yang terdiri atas: satu, agama pramana yaitu ketentuan ketentuan yang tercantum dalam kitab agama. dua, animanga pramana yaitu logika berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. tiga, pratyaksa pramana yaitu fenomena sebab akibat dari suatu kejadian yang dilihat atau disaksikan secara langsung. dengan menggunakan dua konsep dasar berpikir tersebut penentuan usia perkawinan dapat dipertimbangkan agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya. menurut pandangan hindu suatu perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia dewasa. usia dewasa bukan hanya ditentukan oleh ciri datangnya menstruasi bagi wanita dan ciri akil balig lainnya bagi laki laki. ciri ciri seperti itu baru menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia remaja atau baru dewasa secara fisik saja dan belum dianggap dewasa karena kecerdasan kedewasaan dalam arti sesungguhnya adalah dewasa secara jasmani dan mental dalam arti telah memiliki kestabilan jiwa. hal ini dapat dianalisis dari susastra hindu kitab nitisastra kawin, syairnya menyatakan, taki training secara guna widya, ingsmara wisata ruang puluhan kayunya, tengah tubuh sanwacana legenda, patilaring tameng tandu paguroken. artinya pada usia muda seseorang harus mengabdi dengan menuntut ilmu, usia tahun mereka dapat memadu asmara, namun pertengahan umur mereka harus benar benar memperhatikan wacana wacana kebijaksanaan, kemudian berguru tentang pengentasan jawatan atau roh dari badannya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id selanjutnya kitab cahaya niti sastra ada sloka menyebutkan lalat pancavarsani, dasavarsani tadayet, rate sodasevarse, putra mitravadacaret. artinya asuhan anak dengan cara meminjamkannya sampai umur tahun, berikan ganjaran atau sanksi selama tahun berikutnya, bila telah menginjak umur tahun amat amatlah tingkah lakunya dan berikan teguran, dan setelah dewasa berikanlah wacana seperti kepada seorang sahabat. berdasarkan ungkapan kedua sloka tersebut dapat dipahami bahwa seseorang dianggap telah mencapai usia dewasa adalah setelah berumur lebih dari tahun atau dimulai antara tahun sampai tahun. pandangan atau ketentuan lainnya tentang usia yang layak untuk melakukan perkawinan, terdapat dalam kitab manu sperti yang menyatakan bahwa: ayahnya dapat dipersalahkan bila tidak mengawinkan anak perempuan pada waktunya manu sperti sloka walaupun gadis itu telah mencapai umur yang layak untuk kawin akan lebih baik kalau menetap rumah ayahnya sampai akhir hanya jika dia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat sifat luhur manu sperti sloka seorang ayah harus menanti tiga tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin. sementara itu, harus pula memilih calon menantu yang sederajat. bagi seorang gadis bila ayahnya tidak mengalihkannya dan bila gadis itu sendiri mencari calon suami serta kawin dengannya, maka tidak dikatakan bersalah maupun berdosa manu sperti sloka dengan demikian, usia yang layak untuk kawin bagi seorang wanita adalah setelah mencapai usia tahun. akan tetapi, menurut beberapa penulis ahli sastra seperti biarawan kullukabhata, narayan, dan raghawananda sebagaimana dikemukakan dalam buku perkawinan menurut hindu, gde punja, m.a., halaman usia yang layak untuk kawin bagi wanita adalah tahun. apabila ayahnya diharapkan untuk menunggu tahun lagi, maka ini berarti bahwa putrinya baru dikawinkan pada umur tahun. berdasarkan penjelasan dan analisa terhadap berbagai ketentuan susastra veda serta pandangan para penulis tersebut, maka usia yang layak untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kawin bagi wanita adalah antara tahun sampai tahun bila menunggu sampai tahun seperti yang dinyatakan dalam kitab manu sperti sloka dalam peraturan perundang undangan yang ada, seperti undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan anak menyatakan, ketentuan yang dianggap anak sampai mencapai umur tahun dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak menyatakan sampai mencapai umur tahun. undang undang nomor tahun dalam menyatakan, anak yang belum mencapai umurdalam dan luar pengadilan. berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang dianggap anak adalah mereka yang belum mencapai usia tahun atau belum kawin. hal ini berarti bahwa frasa tahun dalam undang undang nomor tahun terdapat ketidaksesuaian. setelah menganalisa berbagai ketentuan susastra veda, pendapat para ahli sastra hindu, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada berdasarkan konsep dasar berpikir sebagaimana telah dijelaskan depan, maka kami selaku saksi ahli dari daripada hindu dharma indonesia menyimpulkan bahwa ketentuan frasa tahun pada undang undang nomor tahun perlu dilakukan perubahan. sehubungan dengan itu kami berpendapat. pertama bahwa frasa tahun sudah selayaknya dilakukan perubahan menjadi tahun bagi calon pengantin wanita. kedua bahwa frasa tahun dalam undang undang nomor tahun perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan menjadi tahun bagi calon pengantin pria atau setidak tidaknya sama dengan ketentuan yang tercantum saat ini yaitu tahun. penutup demikianlah pandangan hindu tentang usia perkawinan yang dinyatakan layak menurut ketentuan susastra veda dan dengan adanya penyesuaian tersebut diharapkan perkawinan sebagai proses menuju jenjang kehidupan grihastha dapat mencapai tujuannya. merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god i2. menimbang bahwa konferensi waligerejmateri yang dibicarakan berkaitan dengan batasan usia calon mempelai untuk menikah. menurut kami, mesti dikaitkan dengan tanggung jawab perkawinan yang akan diemban oleh mereka yang mau menikah. maka batasan usia, sebagaimana dicantumkan dalam semestinya dikaitkan dengan bagaimana perkawinan yang akan dibangun oleh mereka berdua, terutama tanggung jawab yang muncul dari tindakan perkawinan itu? antara lain adalah relasi pria dan wanita sebagai suami istri yang ingin bersama sama membangun ikatan lahir batin yang sungguh sungguh membahagiakan dan kekal. pemahaman perkawinan ini mengandaikan calon mempelai mampu untuk mewujudkan apa yang dia janjikan dan direncanakan. menurut kami batasan usia yang sekarang ditentukan dalam lebih berkaitan dengan pertimbangan soal kematangan biologis dan belum dan atau kurang dikaitkan dengan pertimbangan pertimbangan lain yang begitu penting untuk mewujudkan cita cita membangun keluarga. salah satu yang penting adalah kematangan pribadi, baik itu sisi psikologis maupun kematangan yang lain, terutama untuk mengemban tanggung jawab kepala rumah tangga dan mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga tersebut. sementara ini dari pengalaman kami, kami menjumpai bahwa usia tahun untuk perempuan, masih belum mencukupi untuk kesiapan tanggung jawab mengembang cita cita hidup perkawinan yang mengandaikan berbagai kemampuan yang lain seperti tadi kami sebutkan, maka dalam kesempatan ini terutama memperhatikan berbagai pengalaman dalam kehidupan berumah tangga yang kami jumpai, kami berpendapat bahwa baik apalagi yang kemudian, membuka dispensasi untuk usia yang sudah ditentukan semakin membuat, terutama calon mempelai perempuan, dalam situasi yang tidak cukup mudah untuk mengemban tanggung jawab yang begitu besar. kami mendukung untuk kesiapan usia sedemikian rupa yang memang memenuhi tuntutan untuk tanggung jawab membangun perkawinan dan keluarga. maka pengabdiannya adalah penting batasan usia dimana calon mempelai sungguh sungguh mampu untuk mengemban tanggung jawab perkawinan itu. yang pertama, dari sisi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id biologis, kemudian juga psikologis, dan yang lain sekarang ini begitu menentukan adalah kehidupan ekonomi. usia tahun terlalu dini untuk memungkinkan seorang mandiri mewujudkan tanggung jawab sebuah keluarga, maka keterangan dari kami adalah mendukung peninjauan kembali dan dan pengarah kepada batasan usia yang lebih mampuan calon mempelai untuk mengemban tanggung jawab yang mau diwujudkan bersama dalam membangun keluarga melalui perkawinan, khususnya calon mempelai perempuan kami merasa bahwa usia tahun terlalu muda untuk tanggung jawab yang begitu besar. i2. menimbang bahwa majelis ulampandangan majelis ulama indonesia seperti demikian itu juga selaras dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomorpancasila mengandung sila yang saling terkait satu sama lain sebagai suatu kesatuan. oleh sebab itu,nyavide putusan nomor selanjutnya, mahkamah menyataksebagai berikut. pembukaan alinea ketiga yang menyatakan atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan seterusnya. pembukaan alinea keempat yang menyatakan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa dan seterusnya. yang menyatakan presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dan seterusnya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan seterusnya. yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan seterusnya. yang menyatakan hak beragama dan seterusnya. yang menyatakan nilai nilai agama. yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap tiap pemeluk untuk memeluk agamanya masing masing. yang menyatakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, vide putusan nomor undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang diundangkan pada januari telah mengandung kuat nilai nilai ketuhanan atau nilai nilai agama. dalam undang undang perkawinan dinyatakanlanjutnya undang undang perkawinan menyebutkanpenjelasan demi dari undang undang perkawinan telah menegaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, dengan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani, tetapi juga unsur batin rohani, mempunya peranan yang penting, membentuk keluarga bahagia erat berhubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. kemudian juga dinyatakan dengan perumusan inimui berpandangan bahwa ketentuan undang undang perkawinan yang berkaitan dengan usia perkawinan telah merujuk pada nilai nilai ketuhanan, nilai nilai agama merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id khususnya islam. dengan demikian, ketentuan guo telah sesuai dengan undang undang dasar tahun yang mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai nilai ketuhanan, nilai nilai agama sebagaimana telah dikemukakan atas. penetapan usia perkawinan penetapan usia perkawinan yang dalam undang undang perkawinan merupakan pilihan kebijakan open legal policy pembentuk undang undang. bahwa batasan umur sekurang kurangnyadengan demikian, guo yang dimohonkan pengujian tidak mengurangi, mengabaikan, dan bahkan menghilangkan hak hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh undang undang dasar tahun hal ini sejalan dengan beberapa putusan mahkamah konstitusi, antara lain nomor dan juga nomor tahun nomor tahun nomor tahun dan nomor tahun penetapan usia perkawinan dalam undang undang perkawinan telah sesuai dengan nilai nilai agama. berdasarkan undang undang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur tahun dan pihak wanita sudah berumur tahun. selanjutnyadalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa usia perkawinan tersebut untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan. sesuai hukum agama, memang tidak ditentukan sampai pada batas minimal berapa sesorang diizinkan melakukan perkawinan termasuk islam. dalam hukum agama misalnya islam, hanya diatur dalam soal balig, mana seorang mulai dibebani atau ditaksir dengan beberapa hukum syarak. dalam hukum islam bahwa tanda tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id apabila sesorang anak perempuan telah berumur tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur tahun, maka belum dianggap balig dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur atau lebih, maka masa baliknya telah tiba. apabila seorang anak laki laki maupun perempuan telah berumur tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. artinya jika seorang anak laki laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. namun jika mimpi itu terjadi setelah umur tahun, maka sudah bisa dianggap balig. apabila seorang anak laki laki maupun perempuan telah mencapai umur tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki laki maupun perempuan telah berumur tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid menstruasi, maka anak itu dianggap balig. sumber: kitab safinatun wajah. dengan demikian melihat komparasi hukum islam, maka usia tahun dalam undang undang nomor tahun merupakan usia yang sudah masuk kategori balig. usia ini memiliki alasan kuat jika sudah diizinkan untuk melakukan perkawinan. penetapan usia minimal bagi wanita untuk menikah yaitu tahun merupakan ijtihad para ulama ppp dalam dpr republik indonesia pada waktu pembahasan undang undang perkawinan, diantaranya prof. dr. kiai ali yatim nu), tengku saleh perti), oka abdul aziz washliyah), dan ulama terkemuka luar dpr republik indonesia seperti kiai abdullah syafii, kiai syukur ghazali, dan kiai muh. penetapan usia nikah minimal tahun bagi wanita pada akhirnya disetujui oleh ulama dpr dan ulama luar dpr republik indonesia dengan catatan perlu diberikan ruang dispensasi dengan alasan tertentu dan keharusan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. penetapan usia minimal tahun bagi wanita disebabkan diantaranya pada waktu itu masih terdapat banyak pernikahan anak bawah tahun. ini keterangan prof. dr. kiai ali yatim kediamannya pada hari senin november yang lalu sekitar pukul pagi. penetapan usia minimal tahun untuk menikah bagi perempuan sebagaimankawinan ini agar tidak terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran islam. menurut dr. yulianto wicaksono, rentang usia remaja adalah ketika wanita berusia antara sampai tahun, keterangan ahli dari dr. yulianto wicaksono dalam risalah sidang perkara nomor puu xii halaman sedangkan menurut karton muhammad usia remaja yaitu usia tahun sampai tahun. keterangan ahli dari karton muhammad dalam risalah sidang perkara nomor puu xii halaman dari keterangan ahli atas, maka usia tahun dan usia tahun adalah sama sama digolongkan dalam kategori usia remaja untuk wanita dan sebagaimana telah dikemukakan atas sesuai ajaran islam tanda dewasa balig adalah mulai sampai tahun. dengan demikian, pembentuk undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang menetapkan batas usia diizinkan wanita menikah atau kawin pada usia tahun adalah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai agama islam. dalam ajaran islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemelaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat seperti adanya perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi kalangan remaja wanita. dengan angka batas minimal tahun untuk usia kawin wanita, maka ekses ekses negatif yang terjadi masyarakat itu bisa diantisipasi. adanya kerusakan kemelaratan moral dan susila kalangan remaja diperparah dengan kondisi dan pengaruh lingkungan sosial, media, dan film. komnas perlindungan anak komnas pa) pada tahun pernah merilis bahwa sebesar remaja smp indonesia sudah tidak perawan. data survei komnas ini dilakukan pada remaja kota besar seluruh indonesia. dengan demikian, seks bebas sudah menjadi ideologi baru kalangan remaja dan pemuda. oleh karena itu, pengaturan batas minimal tahun usia perkawinan wanita dalam undang undang nomor tahun tidaklah perlu dipermasalahkan dan tidaklah bertentangan dengan undang undang dasar tahun merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id usia perkawinan dalam undang undang perkawinan telah diterima masyarakat hingga saat ini. rancangan undang undang perkawinan merupakan ruu yang disetujui secara aklamasi dan disahkan dpr dalam sidang paripurna dpr menjadi undang undang perkawinan pada tanggal desember kemudian pada januari disahkan oleh presiden dan diundangkan pada hari itu juga dan pada saatejak disahkannya pertama kali, undang undang nomor tahun tentang perkawinan, termasuk ketentuan yang mengatur diinginkannya usia perkawinan bagi wanita pada usia tahun telah diterima masyarakat hingga saat ini, ini terbukti hingga saat ini tidak ada gejolak gerakan dalam masyarakat dari agama manapun yang menginginkan dibatalkannya ketentuan guo. tanggapan mui terhadap dalil dalil para pemohon terkait usai perkawinan bahwa para pemohon, ketua dewan pengurus yayasan kesehatan perempuan, mendalilkan alasan alasan permohonan untuk menyatakan konstitusionalitas ketentuan undang undang perkawinan yang mengatur diinginkannya usia perkawinan bagi wanita pada usia tahun, sebagai berikut. bahwatahun mempunyai risiko kematian, mengancam hidupnya, kecacatan, dan kesakitan kelangsungan hidupnya. dengan demikian menurut para pemohon, pembiaran pengaturan usia tahun anak perempuan menikah dengan tujuan konstitusi untuk melindungi hak hidup dan kelangsungan hidup anak. undang undang dasar tahun vide halaman sampai permohonan para pemohon. terhadap dalil para pemohon ini, mui berpandangan bahwa apa yang disampaikan para pemohon adalah sangat bias dan tidak argumentatif sebab data data yang dipakai untuk menyimpulkan bahwa pembiaran pengaturan usia anakundang undang dasar tahun adalah sangat tidak logis. para pemohon hanya menampilkan data asf age specific fertility rate) atau angka kelahiran menurut umur sampai merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god perkawinan anak mengakibatkan putus sekolah. termasuk dalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu bukti dan uud melindungandat konstitusi ini dilaksanakan dengan ketentuan sistem pendidikan nasional melalui wajib belajar selama tahun pada anak. apabila perkawinan pada anak perempuan usia tahun dilaksanakan (yang artinya anak perempuan tersebut belum selesai menggunakan hak konstitusionalnya atas pendidikan selama tahun) maka kerugian konstitusionalnya adalah negara tidak dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan kondisi ini makag)dan dampak perkawinan anak pada psikologis keluarga muda, secara psikologis anak masih ingin bermain bersama teman sebayanya dan masih memerlukan pengembangan jiwa seusianya: dalam kondisi ini maka perkawinan anak akan mengancam hak tumbuh, dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tahun, dimana pada tahun masih ada remaja usia sampai tahun yang sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama terjadi penurunan cukup besar dari tahun kemudian dari data ini para pemohon langsung mengambil kesimpulan bahwa pembia undang undang dasar tahun para pemohon sama sekali tidak bisa membuktikan hubungan kausalitas antara usia tahun anak perempuan menikah dengan perlindungan hak hidup dan kelangsungan hidup anak, bahkan lebih tidak logis lagi ketika para pemohon sendiri justru menggunakan asf age specific fertility rate) atau angka kelahiran menurut umur sampai tahun. para pemohon kehilangan logika dan tidak lagi mampu untuk membedakan risiko wanita kawin pada usia umur tahun dengan umur tahun terhadap kematian atau mengancam hidupnya dan kecacatan dan kesakitan atau kelangsungan hidupnya. bahwa para pemohon mendalilkan perkawinan anak dengan kehamilan dini bawah umur tahun sangat berisiko sebagai ibu, dan ini akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup, dan kehidupan dari anak anak, undang undang dasar tahun dan hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, dan undang undang dasar tahun halaman dari para pemohon. mui harus mengatakan bahwa dalil para pemohon dalam hal ini sangatlah lemah serta tidak didukung oleh data yang logis dan kuat, para pemohon menarik kesimpulan hanya dari data ski yang menunjukan wanita yang menikah pada usia tahun adalah sekitar dan wanita yang menikah pada usia tahun ada dan dari data sebelumnya pada tahun menunjukan wanita yang menikah pada usia tahun ada sekitar dan wanita yang menikah pada usia tahun ada y4. data yang dikutip para pemohon atas hanya menjelaskan bahwa wanita yang menikah pada usia tahun lebih banyak daripada yang menikah pada usia tahun. sama sekali tidak ada menunjukan perkawinan anak dengan kehamilan dini bawah umur tahun sangat berisiko bagi ibu. para pemohon sama sekali tidak menerangkan dengan data dan bukti bahwa ada hubungan antara wanita yang menikah usia tahun dengan wanita yang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menikah pada usia tahun dengan risiko tinggi bagi kesehatan ibu dan anak, dan juga sama sekali tidak menunjukan dengan data dan bukti hubungannya dengan terancamnya hak hidup, hak mempertahankan hidup, dan kehidupan bagi anak anak, undang undang dasar tahun hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, dan undang undang dasar tahun dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa para pemohon tidak mampu membuktikan akibat umur tahun dengan tahun terhadap apa yang dibukanya tersebut. bahwa para pemohon mendalilkan pengaturan mengizinkan anak perempuan menikah umur tahun akan mengancam hak membentuk keluarga, hak atas perlindungan kekerasan,perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atasan vide halaman permohonan para pemohon perkara nomor lagi lagi para pemohon tidak bisa membuktikan alur ilmiah dari diinginkannya anak perempuan menikah umur tahun dengan terancamnya hak hak yang secara panjang lebar disebutkan oleh para pemohon, sebagaimana tersebut atas. tidak ada satu pun data apalagi fakta yang ditunjukan oleh para pemohon yang menguraikan kaitan antara diinginkannya anak perempuan menikah umur tahun dengan terancamnya hak hak tersebut. para pemohon terlalu memaksakan dengan yang kemudian dianggapnya sebagai dalil ilmiah, ini sesuatu hal yang jauh dari cara berpikir ilmiah. bahwa para pemohon menguraikanhak atas perlindungan diri merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaannya, hakdan halaman permohonan para pemohon. dalam ajaran islam, menuntut ilmu berlangsung sejak dari buaian setelah anak dilahirkan sampai liang kubur, usia lanjut. pandangan ini juga sejalan dengan regulasi pemerintah bahwa pendidikan sekolah dapat ditempuh melalui jalur sekolah formal, sd, smp, dan sma, paket (penyetaraan setingkat sd), paket (penyetaraan setingkat smp), dan paket (penyetaraan setingkat sma), serta perguruan tinggi. proses pembelajaran juga telah dibuka bagi pembelajaran mandiri rumah, home schooling yang dapat disetarakan dengan sd, smp, dan sma. satuan pendidikan selain diselenggarakan oleh pemerintah negeri juga diselenggarakan oleh masyarakat swasta, selain itu perkuliahan pada jenjang perguruan tinggi juga telah dibuka sistem pembelajaran jarak jauh melalui universitas terbuka yang dapat diakses seluruh indonesia, bahkan diikuti seluruh dunia melalui konsulat jenderal pendidikan pada kedutaan besar luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang tersebar seluruh indonesia. jadi, tidak ada hak yang dilanggar terhadap kesempatan mengecam pendidikan bagi wanita menikah usia tahun sebab kesempatan mengenyam pendidikan terbuka luas. dibangun dengan alur berpikir sebelumnya, para pemohon juga sama sekali tidak mampu menjelaskan kaitan diinginkannya anak perempuan menikah umur tahun dengan terancamnya hak hak dimaksud oleh para pemohon. para pemohon juga tidak satu pun menjelaskan perbedaan jika anak perempuan menikah umur tahun dibandingkan dengan anak perempuan menikah umur tahun dalam kaitan dengan hak hak tersebut. dengan demikian, uraian para pemohon ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah frasa tahun diganti dengan frasa tahun. bahwa para pemohon menyatakan dan masih memerlukan pengembangan jiwanya. dengan demikian para pemohon, maka perkawinan usia tahun ini akan mengancam hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan), hak hidup sejahtera lahir dan batin vide halaman sampai permohonan para pemohon. mui masih melihat apa yang dikemukakan para pemohon hanya sebagai asumsi dan pernyataan yang tidak disertai pembuktian ilmiah sebab para pemohon sama sekali tidak mengelaborasi kaitan antara diinginkannya usia tahun bagi wanita untuk menikah atau kawin dengan terancamnya hak hak konstitusional, hak yang dipaparkan para pemohon sebagaimana atas. dengan dugaan dan asumsi dari para pemohon seperti ini bukan alasan hukum untuk dapat mengabulkan, diubahnya frasa tahun, diganti menjadi frasa tahun, dalam ketentuan undang undang perkawinan. bahwa para pemohon juga mengemukakan hak hak yang dilanggar akibat dari pernikahan anak. hak hak itu: hak atas pendidikan. dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya. hak untuk tidak dipisahkan oleh orang tua hak hak yang disebutkan oleh para pemohon ini berdasarkan konvensi hak hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi indonesia, halaman permohonan para pemohon. mui berpandangan bahwa dalil para pemohon ini juga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi mahkamah untuk mengubah frasa tahun menjadi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tahun dalam ketentuan undang undang perkawinan sebab alat uji yang dikemukakan oleh para pemohon adalah dalam bentuk konvensi hak hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan meskipun sudah diratifikasi indonesia. sesuai ketentuan undang undang dasar tahun jelas dinyatakan bahwa alat uji dalam undang undang yang diajukan kepada mahkamah konstitusi adalah undang undang dasar tahun berdasarkan undang undang dasar tahun yang disebutkan lagi dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi . undang undtahun kesimpulbahwa undang undang perkawinan, telah mengandung sangat kuat nilai nilai agama islam. bahwa ketentuan terkait usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang undang perkawinan, telah sesuai dengan nilai agama islam. bahwa ketentuan undang undang perkawinan adalah konvensional dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun bahwa ketentuan undang undang perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. petit berdasarkan uraian atas, maka mui memohon kepada mahkamah yang mulia menerima, memeriksa, dan mengadili perkara guo dengan menjatuhkan putusan amar sebagai berikut. menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnyayang mengikat. apabila mahkamah berpendapat lain, mohon agar dapat memutus yang seadil adilnya (ex ago bono). menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait majelis ulama indonesia telah mengajukan seorang ahli yaitu elly risma yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari kamis, tanggal desember sebagai berikut: sejak tahun perilaku seksual pranikah siswa sma jakarta dan yogyakarta, itu menurut hasil riset karena membaca buku porno jakarta dan menonton blue film, yogyakarta. motivasi utama mereka melakukan hubungan seks pranikah adalah suka sama suka, pengaruh teman, kebutuhan biologis, dan merasa kurang taat pada nilai agama sebanyak data kami, tahun siswa kelas itu terpapar pada pornografi. tahun sekarang ini, yo, bayangkan dampaknya. jadi, ternyata indonesia sejak sudah jadi negara destinasi child trafficking dan termasuk pornografi anak. selain ditumpangi dengan malware yang bisa memberatkan jaringan indonesia, ternyata sejak lama kita diincar interpol karena kasus pornografi anak. data kami, untuk tahun januari dan sampai oktober terhadap anak kelas jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi, cirebon, semarang, telah melihat pornografi tidak sengaja. dari mana? film, bioskop, dvd situs yo, games video komik, sinetron, iklan, media, hp, dan buku. ini jangan jangan adalah anak kita pribadi juga dari kelas sd. mana anak anak melihat? rumah sendiri. jadi, kita bisa berkata sini, engkaulah itu anakku? engkaulah buah hatiku? karena kalau kita tidak masukkan anak kita data ini, kita tidak akan menimbulkan sense emergency, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id ya, yang kita ingin bicarakan sekarang. ternyata rumah teman, ruang lainnya, ruang ganti, hp, sopir, ya, punya sendiri, dan berbagai alasan lainnya. perasaan anak melihatnya? jijik. tapi, ada yang mulia, anak merasa akan biasa biasa saja, ya. ada yang kapok, penasaran, kaget, senang, agak senang, kepikiran, kepikiran terus, dan sebagainya, dan ini akan saya jelaskan apa, bagaimana cara kerja otak menghadapi ini semua. mark kastleman, penulis buku the drug the new millennium dan ahli terapis adisi pornografi tingkat dunia yang telah saya temui amerika, mereka mengatakan sebenarnya, yang mulia, hanya yang diinginkan oleh para pebisnis pornografi yang keuntungannya atas penjualan senjata gelap adalah anak dan remaja kita memiliki perpustakaan porno, yaitu gambar yang banyak sekali kepalanya yang masuk lewat berbagai sumber tadi, sehingga seperti kali, bagi, tambah, kurang, dia bisa ingat kapan saja, muncul kapan saja, dan tidak bisa dikendalikan. kedua, mereka menginginkan anak kita dan remaja kita, anak kandung kita, dan anak indonesia mengalami kerusakan otak permanen apabila tidak terapi dan mereka akan menjadi pelanggan seumur hidup. target akhir daripada bisnis ini adalah incest. siapa, yang mulia dan teman teman? yang diharapkan jadi target utama adalah anak laki laki kita. kenapa anak laki laki? karena otaknya otak kiri seperti ayahnya dan otak kiri lebih fokus dan testosteron lebih banyak otaknya dan mohon maaf saya sampaikan sini karena kemaluannya luar, jadi mudah distimulasi. lalu yang kedua yang ditargetkan adalah anak laki laki kita yang belum balig. kenapa? karena dia berharap, mohon maaf, ejakulasi pertama yang dialami anak laki laki kita adalah karena melihat pornografi tangannya, rumahnya yang wifi, tv nya yang berbayar, handphone genggam, dan games. lalu, siapa lagi yang diharapkan adalah yang smart, semua anak kita lebih pintar daripada orang tuanya, mereka sensitif. ini menurut mark kastleman, ya, dan sudah kita rasakan indonesia. berikut akan saya sampaikan data datanya. yang sensitif. siapa yang sensitif? yang anak anak kita yang berarah dia ada, berarah tiada, yang beribu dia ada, beribu tiada. ayah yang menaiki jenjang kariernya lupa punya anak. ibu yang menaiki jenjang kariernya lupa punya anak, ya, tidak menyiapkan anaknya menjadi generasi era digital. jadi, anaknya ya, seperti kata lagu, i'm nobody's child, just like flower i'm growing wild. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id lalu yang spiritual, yang bukan hanya pendidikan sehari harinya, yang pendidikan agama pun kita subkontrakkan tangan orang lain dengan berkecambahnya sekolah menjadi industri. dengan misalnya, dari agama islam: edit, al, al, al, kemudian orang tua beragama merasa telah mensubkontrakkan anaknya, tapi mereka tidak melakukan pendidikan spiritual yang menghantarkan mereka siap untuk menjadi dewasa, remaja, ataupun menikah. inilah sasaran tembak pertama, kita masih bisa melihat dalam diri kita sendiri tentang anak anak yang ini. berikutnya adalah anak anak yang blast boring. kenapa boring, yang mulia? karena tahun sudah masuk sd, kurikulumnya yang sangat berat. otak bersambungan pada usia tahun. anak jam sekolah, pulang bawa pr, habis itu les. itu sudah malam hari, besok begitu. hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, dan tahun, dan tahun, kelas dan anak sudah bosan. pulang rumah, ayah ada, ayah tiada, ibu ada, ibu tiada, kecuali ada pembantu, kadang kadang ada anak kunci bawah karpet. amerika ini disebut the (suara tidak terdengar jelas) key kids, anaknya anak kunci. tidak hanya kelas menengah atas, bawah pun, anak anak kita bosan dan kesepian. lalu mereka tetap marah, mau kepada siapa mereka mengadukan persoalan hari hari mereka? mereka takut nanti belum kelar dimarahi dan sebagainya. tidakkah mereka anak anak kita sejak kelas sudah stres dan capai. engkaulah itu anakku? engkaulah buah hatiku? jadi, anak anak inilah yang menjadi sasaran tembak bisnis pornografi sebelum balig. jadi, bagaimana kerusakan otak anak kita, yayasan kita dan buah hati bekerja sama dengan pusat intelegensi depkes menghadirkan dr. donald hilton jr., tahun yang lalu. yang mulia dan teman teman bisa melihat, memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi dan narkoba dari tinjauan kesehatan. aula auditorium departemen kesehatan ri, ini mobilnya donald hilton. jadi, sebuah mobil berjalan kencang, mengalami kecelakaan, sopirnya cedera, otaknya atas alis kanan mata. kalau ini dilakukan oleh dr. donald hilton dengan berapa kasus, saya sudah pergi rumah sakit itu dan menyaksikan mri ini, penikmat pornografi, anak anak, orang dewasa mengalami kerusakan otak yang sama. bagian mana, otak rusak itu? nih, atas alis kanan mata. bagian mulanya manusia yang membedakan kita dengan binatang. otak ini yang membuat seseorang bisa membuat perencanaan, ya, anak kita mau jadi pilot, dia merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id merencanakan masa depannya, dia mengorganisasi waktunya, dia mengatur emosi, enggak bisa main games terus ya, atau skateboard. kenapa? karena kalau pakai kacamata, enggak bisa jadi pilot. patah kaki, enggak bisa jadi pilot. jadi, dia harus belajar mengontrol diri dan konsekuensi dan mampu mengambil keputusan. ini matang usia makanya saya bilang, kalau saya sebagai psikolog dan ibu, saya paham, saya setuju tuntutan teman teman. tapi masalahnya, usia berapa kita berikan tangan anak kita, rumah wifi, handphone tangan games, dan berbayar? ya, jadi anak kita waktu pertama sekali melihat, ha! astaghfirullahaladzim! ha? ha? ha? ha? dengan perasaan gambar porno masuk lewat mata, ya, tapi dopamin pusat perasaan, langsung pusat perasaan karena ini belum berfungsi, masuk pusat perasaan, nama lainnya limbik system, ini mengeluarkan hormon namanya cairan otak yang sudah tersedia, bedanya dengan narkoba, narkoba dimasukkan dari luar, ini sudah tersedia dalam, namanya dopamin. dopamin, bikin orang fokus, keluar pada saat kita bersetubuh. dopamin meningkatkan birahi, dopamin membuat puas, dopamin bikin kecanduan. jadi, apa yang terjadi? anak kita kecanduan, ya. dan mereka yang sudah melihat gambar tidak akan mau lihat gambar kebutuhannya meningkat karena mereka tidak peka lagi terhadap itu, ya, tingkat pornografi yang mereka lihat meningkat, ini victor line. saya menemuinya. akhirnya ujungnya apa, mereka acting out, mereka melakukannya, mengapa? karena otaknya belum sempurna berkembang, mereka hanya mampu meniru. jadi, banyak sekali sekarang anak anak kita maupun orang dewasa berwajah manusia, tapi otaknya berubah pelan pelan menjadi otak binatang. jadi apa akibatnya dan apa kaitannya dengan kehadiran saya sini? kalau pelakunya punya uang, dia akan pergi lokalisasi. bahwa ibu walikota surabaya membuktikan acara mata najwa bahwa psk tahun melayani anak untuk rp. rp. artinya, rp. rp. pun bisa. jika pelakunya tidak punya uang, ini yang terjadi sekarang ini. pelajar sma perkasa siswi smp usai tonton film porno, anak smp perkasa bocah sd, bocah perkasa anak tk, dan bayi diperkosa pamannya, depan belakang tembus, mati seketika. maafkan saya, kasus pemerkosaan dari analisa berita isi internet terjadi sudah provinsi. saya hanya ingin bertanya, itu berita internet merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang terjadi sesungguhnya. jawaban dengan hati nurani kita, lebih kecil atau lebih baik besar? jika pelakunya anak anak, mereka melakukannya suka sama suka, sama dengan data tadi, lihat anak kita telah mengakses pornografi, pernah ciuman bibir, seks luar nikah, kasus hamil luar nikah, pernah aborsi, belum lagi kasus ae fp. saya ingin mengajak untuk mendengar sedikit tentang kasus video mesum smp negeri yang jaraknya tidak sampai kilometer dari gedung ini arah timur. anak laki laki ini berumur tahun, gesek dengan kakak kelasnya berusia tahun. menurutnya tidak ada paksaan, terjadi secara alamiah. ada satu teman yang menyaksikan saat pertama kali. semua anak anak kita sekarang banyak sekali, maksud saya tidak semua, mohon maaf, melakukan ini dengan ditonton teman temannya. dari keterangan saksi mereka sudah sering melakukannya, dalam tiga hari lima kali. kapan? pagi jam wib, siang, lalu sore, semua dilakukan dalam kelas. anak kita sekarang gesek dalam kelas. september dilakukan usai pulang sekolah. yang membuat saya menangis mendengarkan kasus ini adalah karena melibatkan banyak anak lain menonton dan mengarahkan mereka, termasuk ketua osis dan ketua rohit. salah satu contoh lainnya, siswa smp sma lhokseumawe lakukan seks bebas. lebih dari enam berita perkosaan internet per hari dan kami menemukan oral seks dan seks suka sama suka sudah merupakan lifestyle remaja. jadi, kejahatan seksual sekolah sudah terjadi provinsi. kemarin jam menit, komisaris besar polisi anton tabah kantor mui lagi rapat kami menyiapkan ini, melaporkan mojokerto, anak sma negeri mojokerto melakukan seks kamar mandi musala. target tertinggi daripada bisnis pornografi adalah incest dan perilaku pedofilia. sekarang terjadi provinsi, provinsi. dan target akhirnya adalah perilaku seksual dengan binatang. ini membawa seorang anak dengan biduk laut memperkosanya, kelas kemudian ditinggalkannya diambil oleh pelaut lain dan kemudian membawanya. dalam proses dia dihakimi, dihadirkan saksi, saksi yang satu mengangkat ekor ayam saya, ini anak kita. lepas daripada suku bangsanya dan agama, ini anak kita. anak kita telah bersetubuh dengan binatang. begitulah sekarang saya masuk jumlah anak dan remaja hamil luar nikah. menurut ibu khofifah indah tarawangsa, kasus anak indonesia merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do ihak hidup sejahtera lahir dan batin hak hak anak yang dilanggar akibat perkawinan anak bahwa senada dengan konstitusi kita yaitu uud sebagai warga dunia,nikahan anak. adapun hak hak anak yang dilanggar adalah, dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya. hak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya dibukti dan bahwa undang undang nomor tentang perkawinanbahwa undang undang perkawinan tersebut menjadi landasan dan dasar hukum dikenakannya adanya perkawinan anak dalam hal ini anak perempuan yang belum mencapai usia tahun: bahwa pembenaran adanya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perkawinan jelas dan tegas menunjukkan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hamil luar nikah itu usianya tahun. juta kasus remaja indonesia usia tahun itu hamil luar nikah. jadi kalau dari data pbb, remaja dunia hamil luar nikah tiap tahun, kita sumbang berapa? o, angka kematian ibu. survei demografi ini dari tb. rachmat ketika, teman saya juga. tahun per kelahiran yang hidup, artinya ibu meninggal per hari, ya. sedih, sedih, saya sedih sebagai ibu. satu jumbo jet jatuh setiap hari tidak pernah heboh seperti satu pesawat udara sebuah maskapai indonesia jatuh makassar. kematian terjadi pada usia kurang dari tahun, yaitu sampai tapi sebabnya apa? pendarahan? eklampsia? infeksi? sekarang data dari menkokesra juga kematian terjadi pada ibu muda, usia bawah tahun, disebabkan oleh tingginya kawin muda karena perilaku seksual remaja yang bergeser lebih muda. data kami sama umur menstruasi kami lebih muda lagi sampai tahun. perempuan usia tahun sudah punya pacar dan perilaku pacaran semakin membahayakan, kenapa? karena otaknya mulai rusak, sebab pornografi. ya, sekarang kualitas hidup perempuan indonesia rata rata pendidikannya rendah, derajat kesehatan gizi rendah, riskesdas terjadi peningkatan porsi ibu hamil, ya, sampai tahun dengan kurang energi kronis, cuma entahlah berapa angkanya sekarang. anemia, kurang gizi, ibu hamil anemia dengan proporsi yang hampir sama antara kawasan perkotaan dan pedesaan, mereka pendek, stunting. jadi pada tahun atau atau dari wanita indonesia yang hamil menderita anemia, ya. kemudian ibu hamil indonesia mengalami anemia penyebab tak langsung kesakitan dan kematian ibu adalah kejadian anemia pada ibu hamil. jadi atau dari pembicara terdahulu, kita bicarakan kesiapan biologis, kesiapan spiritual, ekonomis, mental, psikologis. marilah kita jujur dengan diri kita sendiri. tahun secara biologis menurut american society reproduction medicine, tahun sudah siap, tahun lebih matang tentu, ya, tapi menstruasi tahun. sekarang kita lihat dengan jujur, fisik kesehatan anak anak kita tingkatkan tahun, berubah atau tidak? seks bebas, anemia bukan pekerjaan sehari, itu proses dari dia diasuh, mau dia tahun, mau dia tahun. artinya, saya mau ingin menunjukkan sini, saya tidak terlalu berseberangan dengan teman teman, saya ibu, saya psikolog. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sekarang secara spiritual, sudahlah siap anak kita? siapa yang mendidik agama anak kita, kita pribadi atau kita subkontrakkan tangan orang lain? lepas daripada sekolah islam, kita panggil guru les, kalau buat yang islam. saya terus terang saja, saya jebolan pesantren. dari data yang saya hadapi, provinsi yang sudah saya jalani, saya tanyakan kepada orang tua yang muslim, biar ini saya menepuk air dulang terpencil muka sendiri, tapi saya harus jujur karena saya tadi disumpah. apakah bapak dan ibu telah memberitahukan pada anak bapak, ibu bahwa pornografi merusak otak lewat mata, maka kita sebut dia narkolema (narkoba lewat mata) dan bahwa sebetulnya memandang yang tidak patut itu tidak diperkenankan dalam islam, tidak ada yang angkat tangan. dalam islam jelas disebutkan, kulit muminina wudhu min absorpsi wayan tahu furry tahum, katakan kepada mukmin agar menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. dalida aka laku karena itu lebih suci bagimu. innallaha khobirun wala yasan'un, allah itu maha kuasa dan dia tahu apa yang kamu kerjakan. kita pribadi, sudahlah kita mengatakan itu kepada anak kita ketika handphone diserahkan tangannya, ketika games kita berikan, rumah kita wifi, tidak berbayar? perempuan sama, wakil meminati yaadugna min absohirinna, jadi janganlah untuk kawin, untuk menjadi remaja saja, untuk tangguh saja terhadap perkembangan teknologi era digital ini, orang tua tidak siapkan. rujuklah kita dengan hati nurani kita sendiri, mental, psikologis. kalau saya bahas terlalu panjang, tapi kita tahu orang orang yang dalam ruangan ini orang pintar semua. apakah kita menyiapkan kesiapan mental anak kita, kita bayar gedung untuk kawin, psikologisnya juga atau kita cuma hitung biaya perkawinan, catering, dan sebagainya. itu calon yang berdiri depan siap tidak jadi istri? siap tidak jadi suami? siap tidak jadi ibu? siap tidak jadi orang tua? siapa yang kita harapkan? apalagi sekarang persentasi kehamilan luar nikah menurut deputi itu ,8y6 terjadi pada usia sampai tahun, sampai siapa yang kita harapkan? orang tua indonesia itu lulus dan tidak lulus sd. tersebar mereka pulau berpenghuni, berikut anak remajanya yang menjadi sasaran tembak bisnis pornografi. semua kita tidak siap menjadi orang tua generasi platinum, kan. tidak mengetahui bahwa gadget anak kita memungkinkan mereka merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mengakses pornografi dengan sangat mudah dalam berbagai bentuk dan itu membuat otak mereka rusak, kelakuan seperti binatang. kita sekarang ini lepas dari agama dan suku bangsa menghadapi bencana yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak dirasa oleh hati, bahkan dalam rumah tangga kita sendiri pandemi kerusakan otak. siapa yang akan mempersiapkan anak itu menikah? sesuai peningkatan kehamilan luar nikah, semakin meningkat orang tua kini, saya baru kembali dari kabupaten. saya mendengar laporan luar biasa bahwa orang tua kampung sekarang menikahkan anak mereka usia tahun dalam keadaan hamil. kalau kita tingkatkan usia pernikahan tahun, rasanya kalau boleh, yang laki laki pun turunkan. satu yang terjadi, bukan hanya perzinaan. kita bikin rakyat kita berbohong, mereka datang kantor ulama untuk meningkat dan berbohong tentang usia anak mereka. jadi kita sekarang melakukan apa selain kita abai ini tadi pada pandemi kerusakan otak? belum aborsi. aborsi, australian consortium for in country indonesian studies tahun aborsi per kelahiran hidup. perempuan yang melakukan aborsi tahun. anak kita kan mana pun dia berada, agama apa pun dia, anak kita kan anak indonesia. sekarang dari juta aborsi tiap tahun dilakukan anak smp. kalau kita naikkan, gimana? kalau ini anak kita. kita harus merasakan ini anak kita. kalau enggak, tidak ada sense emergency. innalillahi, baiklah cara aborsi internet, anda dapatkan jutaan, ini anak kita. jadi sebagai ahli dari majelis ulama indonesia dengan berbagai pertimbangan yang sudah saya sampaikan, tidak perlu saya membahasnya lagi. saya mengusulkan kepada majelis hakim yang mulia tetap mempertahankan usia nikah tahun. tapi rekomendasi mui, pemerintah mempunyai kewajiban seperti yang disampaikan oleh teman teman saya tadi dari koalisi mencerdaskan ayah bunda indonesia untuk mampu mengasuh anak anak mereka, parenting era digital. memberikan pendidikan persiapan masa balig. mudah mudahan ini jadi dirjen parenting diknas. memberikan pendidikan persiapan pernikahan pada sekolah menengah smp, sma, agar mereka siap menjadi suami istri era digital dan mampu mengasuh generasi platinum. dan kami harapkan bagi kaum muslim, bp4 menjadi dirjen kementerian agama. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id i2. menimbang bahwa pimpinan pusat muhammadiyahlquran secara konkret tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an nisa dan jumlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. barangsiapa antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan barangsiapa yang miskin maka bolehlah makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi saksi atau tentang penyerahan itu bagi mereka dan cukuplah allah sebagai pengawas. bahwa yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. bahwa berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau balig. balig berarti sampai atau jelas yakni anak anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. bahwa periode balig adalah masa kedewasaan hidup seseorang. tanda tanda mulai kedewasaan apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. mulainya usia balig secara yuridis dapat berbeda beda antara seorang dengan orang yang lain karena perbedaan lingkungan biografis dan sebagainya. batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berusia tahun bagi laki laki dan berusia tahu bagi perempuan. sedangkan batas akhirnya kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. menurut imam abu hadiah yakni setelah seseorang mencapai usia tahun bagi laki laki dan telah mencapai usia tahun bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama harafiah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia tahun, baik bagi laki laki maupun anak perempuan. bahwa pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan mendaratkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. maliki, syafii, dan kembali menyatakan tumbuhnya bulu bulu ketiak merupakan bukti balig seseorang. mereka juga menyatakan usia balig untuk anak laki laki dan perempuan tahun, sedangkan hanafi menolak bulu bulu ketiak sebagai balig seseorang sebab bulu bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu bulu yang.lain yang ada pada tubuh. hanafi menetapkan batas maksimal usia balig anak laki laki adalah tahun dan minimnya tahun, sedangkan usia balig anak perempuan maksimal tahun dan minimnya tahun. bahwa apabila ditinjau dalam gaun yang berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, undang undang ini menjelaskan syarat syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. menurut undang undang nomor tahun perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. undang undang nomor tahun untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur tahun harus mendapat izin kedua orang tua. undang undang nomor tahunbahwa ketentuan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kematangan fisik yang memadai. keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagian lahir dan batin. bahwa selain itu juga berdasarkan undang undang nomor tahun dimaksudkan mencegah adanya perkawinan pada usia anak anak yaitu mana dalam tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam undang undang nomor tahun setiap anak berdang undang nomor tahuundang undang nomor tahunsesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. undang undang nomor tahununtuk mendapat perlindungan dari perlakuan,bahwa selain itu, orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, seperti yang tertulis undang undang nomor tahu. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak.merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id pengujian undang undang guo, berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan atas. i2. menimbang bahwa pengurus besar nahdlatul ulamnak atau yang dalam bahasa arab disebut trial ialah manusia yang belum memasuki kondisi balig atau belum memasuki kondisi dewasa. ada tanda bahwa seseorang telah dianggap dewasa, tadi mui menjelaskan hanya ditambah pertama, dewasa berdasarkan usia dan itu berlaku bagi laki laki maupun perempuan dalam hitungan kalender hijriyah, bagi laki laki berumur tahun menurut mahzab syafi'iah dengan perbedaan tahun sebagian pendapat menyatakan sempurnanya tahun, sebagian yang lain berpendapat tahun bulan. sementara menurut mahzab gigih al harafiah untuk laki laki ada riw yang pertama, tahun dan yang kedua adalah tahun. untuk perempuan juga terdapat riw yaitu tahun dan tahun, sedangkan malikiyah tidak mengakui usia sebagai batasan balig atau dewasa. kedua, yang disebut dengan ikhtisar yaitu keluar mani karena mimpi karena bersenggama atau karena sebab sebab yang lainnya setelah sempurnanya usia tahun bagi laki laki dan perempuan. ketiga, ditandai dengan haid atau menstruasi dan hamil. haid sebagai batasan balig telah sempurna berdasarkan stigma atau penelitian yang dilakukan oleh al imam syafi'i dalam usia tahun kurang hari, sedangkan hamil apabila umur kandungan bulan lebih dalam usia tahun. keempat, ciri dewasa atau balig adalah imbas atau tumbuhnya rambut sekitar kemaluan menurut sebagian para ahli fikih. menyangkut usia sebelum balig, maka ada tasawuf atau tindakan tindakan anak kecil yang berkaitan dengan akad yang diklasifikasikan menjadi pertama, disebut dengan akad mubarak ahmadiyah atau akad yang berkaitan dengan perjanjian berkait dengan harta benda dan yang kedua adalah akad munakahat atau yang berkaitan dengan akad pernikahan. akad mub ahmadiyah ini dibagi menjadi kategori, apabila anak kecil melakukan kegiatan atau transaksi berkait dengan harta benda, maka ada kategori: pertama, tindakan yang murni bermanfaat seperti apabila anak kecil menerima hibah, maka merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dalam hal ini hukumnya sah dan yang kedua, tindakan anak kecil yang murni menyebabkan adanya bahaya atau kudarat seperti ada anak kecil yang mewakafkan harta milik orang tuanya, maka dalam hal ini hukumnya tidak sah. ketiga, tasawuf atau tindakan anak kecil yang memungkinkan manfaat dan kudarat seperti melakukan jual beli, maka dalam hal ini menurut al harafiah hukumnya sah, al malikiyah sah tetapi tidak umum atau tidak niscaya tidak selalu, sedangkan menurut syafi'iah dan hanabillah dihukum tidak sah. berkait dengan masalah yang sedang kita bahas yaitu yang kedua, sedangkan yaitu tindakan anak kecil dalam akad munakahat, akarnya adalah sah jika dilakukan oleh walinya. dan dalam kasus pidana, anak kecil tidak bisa dikenai sanksi fisik melainkan denda, sementara perbuatan anak kecil yang berhubungan dengan perusakan harta, wali harus mengganti hartanya itu. perlu kita ketahui bahwa pernikahan bawah umur sudah pasti menimbulkan problem, menimbulkan masalah sebagaimana juga problem muncul dari orang orang yang menunda nunda pernikahan sampai usia kedaluwarsa, barangkali seperti itu, kedua duanya dalam hal ini memerlukan jalan keluar atau memerlukan solusi. menurut para ahli fikih bahwa yaitu jumhur ulama atau mayoritas ulama menyatakan bahwa akad nikah sebelum usia dewasa itu dinyatakan boleh mayoritas ulama, akan tetapi mayoritas ulama itu tidak memperkenankan adanya persetubuhan dengan anak perempuan yang belum balig karena mereka belum mampu untuk menanggung persetubuhan dan yang lain lain. adapun hikmah dari diperkenalkannya pernikahan anak yang masih kecil dalam islam adalah karena wali atau pengampu memandang adanya kemaslahatan yang akan diperoleh dari pihak perempuan dan wali memandang adanya kafa'ah adanya kesetaraan untuk menikah dengan orang tersebut pada saat dia masih kecil. akan tetapi, dimaklumi bahwa sebagian wali tidak mengerti . ada saja sebagian wali yang tidak bisa mengukur kemaslahatan kemaslahatan yang ingin dicapai, dalam hal inilah maka negara memiliki kewajiban untuk membatasi usia perkawinan. tujuan dari adanya wali yang bersifat syar'i, bersifat agama ini adalah untuk mewujudkan derajat yang tinggi yaitu dicapainya kemaslahatan bagi perempuan dan ditujukan untuk memelihara perempuan itu sendiri dari segala macam hal yang bisa membahayakan dirinya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id akan tetapi karena tidak semua wali nikah yaitu bapak atau yang menggantikannya mengerti kemaslahatan kemaslahatan ini, oleh karena itu amat wajar apabila kemudian negara menetapkan batasan usia perkawinan. tentu saja undang undang nomor tahun tentang perkawinan lengkap dengan nya maupun penjelasannya itu adalah dibuat oleh pemerintah untuk tujuan tasharruful imam awal ra''yyah maupun bil masalah, tindakan pemimpin atas rakyat itu mengacu kepada kemaslahatan bersama. dalam hal usia nikah, perbedaan pendapat memang terjadi kalangan ahli fikih tentang batasan usia balig akan menjadi rahmat apabila masing masing pendapat diletakkan dan diterapkan pada konteks yang sesuai, misalnya dalam konteks taklim atau beban kewajiban digunakan pendapat yang mengatakan tahun, dan dalam konteks kelayakan untuk nikah itu juga misalnya atas tahun. kita dapat memaklumi bahwa ulama ulama indonesia terutama asia tenggara pada umumnya mengikuti mazhab imam asy syafi'i. oleh karena itu, bahkan dalam mazhab imam asy syafi'i menetapkan usia nikah bagi perempuan adalah tahun, sedangkan usia nikah bagi laki laki adalah tahun. dalam hal ini, ulama ulama indonesia dalam proses penyusunan undang undang nomor tahun ternyata lebih memilih pendapat mazhab imam asy syafi'i karena itulah yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan bangsa indonesia. oleh karena itu, dalam hal ini pengurus besar nahdlatul ulama memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk tidak mengubah bunyi tersebut demi kepentingan bersama dan demi darul magasin mugaddamun awal jalil masalah, menolak kerusakan kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan kemaslahatan. i2. menimbang bahwa perwakilan umat buddhusia pernikahan dari sudut pandang agama buddha. pertama, hukum buddha adalah hukum kewajaran yang bersifat universal dan mencakupi hukum kemasyarakatan. agama buddha menjunjung tinggi budaya, tradisi, dan adat istiadat pada suatu daerah atau zui ni. sesungguhnya hukum buddha adalah hukum masyarakat. hukum masyarakat adalah hukum buddha, ppo soku sih, sih soku ppo. merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id hukum buddha adalah hukum kejiwaan alam semesta maupun umat manusia. hukum buddha sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia karena setiap manusia memiliki jiwa buddha yang hakiki dan untuk terlahir menjadi manusia tidaklah mudah. dalam saddharma pundarika sutra bab itu bab panjang usia sang tathagatha. sang buddha telah secara tegas menyatakan bahwa alam semesta raya ini adalah sedemikian luas dan tidak terbatas, sejak lama agama buddha sudah menjelaskan banyak hal mengenai alam semesta yang belum diketahui masa sekarang. seiring dengan kemajuan teknologi, hal hal yang dulu tidak terpikir dan terjangkau oleh pikiran manusia bisa dijelaskan secara ilmiah saat sekarang. dengan demikian, agama buddha mendukung adanya penemuan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam semesta dan agama buddha itu adalah agama untuk masa sekarang dan akan datang atau genta rise. hukum buddha selaras dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut termasuk dalamnya perkembangan ilmu kesehatan yang terus maju. berdasarkan saddharma pundarika sutra ajaran buddha menjelaskan bahwa segala sesuatu berdasarakan hukum kewajaran alam semesta. sehingga hal tersebut menjadi sumber acuan dalam menjalani kehidupan. jika setiap orang bisa hidup selaras dengan hukum kewajaran alam semesta, maka kehidupannya pun akan menjadi harmonis dan sesuai dengan norma kehidupan yang tepat. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menyatakan bahwa usia ideal menikah dari seorang wanita adalah minimal tahun. karena pada minimal usia tersebut seorang wanita dianggap sudah siap secara fisik, psikologis, dan pengetahuan untuk berkeluarga, dan menghasilkan keturuan. adanya batasan ini didasari oleh penjelasan secara medis bahwa sebelum usia tahun seorang wanita masih membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisik. apabila seorang wanita mengalami kehamilan usia kurang dari tahun akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan calon bayi yang akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. dari aspek pendidikan sesuai dengan program wajib belajar tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. apabila seorang anak mulai bersekolah pada merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, bahwa perkawinan anak khususnya anak perempuan sebenarnya merupakan praktek yang sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat dunia, karena lebih banyak dampak negatifnya dan diskriminatif terhadap anak perempuan, bahwamenjadi korban dari praktek perkawinan anak secara yuridis konstitusional tidak hanya bisa dipahami dalam konteks hak hak anak saja, namun harusnya juga sebagai manusia:anak khususnya anak perempuan indonesia mana pemohon bekerja untuk mengadvokasi isu tersebut sebagaimana diamanatkan oleh uud dan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon atas penamaan undang undang nomor tahun tentang perkawinan sepanjang mengenai frasa (enam belas) tahun bertentangan dengan uud khususnya dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id usia tahun, maka ketika anak tersebut menyelesaikan program wajib belajar tahunnya usianya genap tahun. dengan demikian, usia tahun seorang wanita diharapkan telah memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu yang berkualitas baik. ajaran buddha menjunjung kesetaraan harkat dan martabat perempuan. demi menjaga keselamatan jiwa dari seorang wanita itu sendiri pada saat melahirkan serta demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, maka hukum buddha mendukung adanya undang undang yang mengatur batasan usia pernikahan indonesia yang didasari oleh pertimbangan berbagai aspek. hal ini merupakan suatu langkah bijaksana dalam mewujudkan generasi penerus bangsa indonesia yang kokoh, sehat, cerdas menuju indonesia jaya. i2. menimbang bahwa majelis tinggi agama khonghucudalam agama khonghucu yang relatif masih belum banyak terkenal bahwa pada dasarnya setelah kita mempelajari undang undang nomor tahun masakan umat khonghucu memang tidak pernah menolak undang undang itu. apa yang sudah tercantum dalam undang undang nomor tahun itu senantiasa kita ikuti. pada prinsipnya bahwa perkawinan itu pada intinya itu dalam undang undang nomor tahun masakan sangat menyetujuinya bahwa memadukan kasih antara dua keluarga yang berbeda untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dan hidup berbahagia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. dan itu inti itu sangat cocok kita kami yang ada dalam kitab yaitu bagian mana situ diatur bagaimana orang dalam hidup berkeluarga. berbicara tentang usia perkawinan, kami memang selain mengacu kepada agama, kami juga mengacu kepada perkembangan kehidupan suatu bangsa atau negara. kita dicontohkan mengapa? karena dalam agama khonghucu itu bahwa negara itu menjadi bapaknya umat. kami tidak boleh berdosa kepada negara, dimulai tidak boleh berdosa kepada orang tua, tidak boleh berdosa kepada guru, tidak boleh berdosa kepada pemerintah, negara dan tuhan. nah, jadi kalau kami banyak menentang kepada aturan pemerintah, maka itu kami berdosa kepada pemerintah dan negara. saya kasih contoh misalnya agama merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id khonghucu tahun dimarginalkan tidak pernah kita menghimpun pemerintah, tidak pernah kita turun jalan karena bapak kita adalah negara dan pemerintah dan pemerintah itu sebagai bapak dan bapak itu suka lupa kepada anaknya. kita kembali kepada pokok persoalan. dalam agama khonghucu, usia perkawinan itu dianggap boleh yaitu dewasa dan dewasa penuh. apa artinya dewasa dan dewasa penuh? bagi kaum perempuan yang disebut akil balig itu bukan berdasarkan haid, tapi berdasarkan upacara. dia menggunakan tusuk konde. pada umur berapa? pada umur tahun. jadi kalau perempuan mau dikatakan akil balig sesudah tahun dia ada upacara, namanya upacara tusuk konde. dan bagi kaum laki laki, pria kalau dia dianggap sudah, dia harus menggunakan upacara pakai topi. nah, berapa umurnya? tahun. jadi, jelas sekali dalam agama khonghucu itu dalam undang undang nomor tahun misalnya kaum perempuan bisa terkena sebab dalam akil balig ini umur tahun menggunakan upacara tusuk konde. tetapi dijelaskan dalam kitab (suara tidak terdengar jelas) kami kapan boleh menikah? yaitu setelah lima tahun kemudian, itu. artinya tahun. kalau antara sampai tahun bagaimana itu mungkin penjelasan lain dalam keadaan darurat. tapi bagi kaum pria yang setelah akil balig itu menggunakan upacara topi, tahun, dia harus menunggu umur sampai tahun baru boleh beristeri, boleh beristeri. jadi, artinya kurun waktu untuk menikah itu jelas sekali dalam agama khonghucu. jadi kepausannya agama kami, sabda nabi kami itu sangat tidak kukuh. artinya, kukuh ini dalam bahasa jawa, pokok'e lah. selanjutnya, untuk praktik yang sekarang, bagaimana kami itu menganggap negara itu sebagai bapak kami dan bapak kami itu tidak boleh susah. kalau bapak susah, anaknya susah. kalau anaknya bahagia, senang, maka bapaknya juga akan senang. nah, maka kami menurutnya kepada aturan kami. mengapa demikian? kalau kita misalnya bisa menghambat usia pernikahan, contoh misalnya, undang undang perkawinan mengatur tahun. kebetulan kami menentukan tahun, berarti ada empat tahun berselisih. nah, empat tahun selisih ini, negara bisa efisiensi empat tahun. mengapa bisa efisiensi empat tahun? saya kasih contoh, negara kita tahun sensus penduduk ada lebih. tahun sekarang sudah lebih. ini sudah kalau sekarang ini rakyat indonesia tiap tahun pukul rata lahir, satu tahun sekarang ini tahun tahun mungkin lebih dari kalau bukan tidak merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berhasil, bukan tidak berhasil, maka kemiskinan akan turun lagi karena perbandingan ekonomi, kesejahteraan, dengan lajunya kependudukan, itu tidak seimbang. kami mengatakan lajunya perekonomian deret hitung, lajunya populasi penduduk, deret ukur. ini berbahaya sekali bagi negara kita. oleh karena itu, bagaimana kita bisa bayangkan? kalau satu tahun ini, pemerintah harus sediakan apa? sebab begitu tiap anak lahir, sudah di budget oleh pemerintah. perlu makanan, terutama beras. apakah hidup perlu beras saja? tidak. perlu pakaian. apakah pakaian ini ada yang berwarna warni? papan, perumahan. kalau itu anaknya perempuan, segala aksesorisnya banyak sekali. belum lagi kesehatan, pendidikan, kesehatan, dokter, suster, puskesmas, rumah sakit ya, sekolah tinggi dokter juga harus diciptakan, sekolah bidan juga harus diciptakan. pendidikan, dari sampai perguruan tinggi itu tidak pernah orang awan berbicara itu, kita harus bicara itu. bagaimana kita membantu bapak kita, pemerintah kita, untuk laju penduduk ini bisa dikendalikan? bukan tidak boleh memiliki anak, tapi harus dikendalikan. seperti kita dalam agama punya nafsu, apakah nafsu makan boleh digunakan? tidak boleh. nafsu belajar, apakah harus digunakan? tidak boleh, tapi harus dikendalikan. nah, inilah pandangan agama. jadi, kita dalam perkawinan bukan hanya memadukan kasih dua keluarga, tapi bagaimana yang melahirkan keturunan ini kita pikirkan depan? agama khonghucu mengatakan dalam kitabnya, atas dia harus memuliakan leluhur dan than tuhan yang maha esa). bawah punya kewajiban meneruskan keturunan. kalau manusia tidak bisa meneruskan keturunan, dunia ini berhenti. kalau kita tidak punya keturunan, dunia berhenti. konsep beda agama itu adalah perkawinan itu. jadi, depan bagaimana misalnya sekarang kita canangkan anak dua. dua cukup, jangan sampai tiga. kalau kita punya anak dua, itu saja sudah kewalahan. jadi agama khonghucu selain lembaga perkawinan ini memikirkan tentang memadukan kasih antara dua keluarga yang berbeda, tetapi bagaimana pandangan depan keturunan ini juga harus tetap berbahagia dan sejahtera. umat khonghucu senantiasa patuh kepada undang undang. selama undang undang itu masih ada, kita patuhi. kecuali undang undang itu nanti diubah, kembali lagi kita patuh kepada undang undangnya, diperbaharui. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id i2. menimbang bahwa persekutuan gereja gereja indonesiaundang undang nomor tahun tentang perkawinan, menyatakanadapun yang lebih menarik pada yang kedua, pernikahan anak anak yang berusia bawah tahun itu juga diizinkan, terutama bila sudah mendapat izin dari orang tua dan sebagainya. apa yang disampaikan oleh undang undang ini adalah sebuah legitimasi terhadap perkawinan anak. apa yang akan kami sampaikan ini mengangkat sikap dan respons persekutuan gereja gereja indonesia terhadap perkawinan anak anak. sikap pgi ini bertolak dari pemikiran teologis kristen bahwa anak anak adalah manusia yang rentan, yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. anak anak, apalagi anak perempuan adalah kaum lemah yang paling lemah yang sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek hidup, baik psikologis, sosial, politik, bahkan keagamaan. anak anak mengalami penindasan, bukan saja dalam lingkungan sosial yang lebih luas, tetapi juga mengalaminya lingkungan keluarga, dan bahkan dalam lingkungan sekolah, dan agama. anak anak, terutama anak perempuan diperlakukan tidak adil oleh siapa pun, termasuk bahkan oleh orang tua mereka. itulah sebabnya dalam cerita alkitab, ketika anak anak berupaya mendekati yesus, murid murid berupaya menghalangi mereka. melihat sikap murid muridnya yang mendiskriminasi anak anak, yesus menegur mereka dan lalu berkata, biarkan anak anak itu datang kepadaku. sejalan dengan sikap yesus bagi pgi, anak anak, apalagi anak anak perempuan yang sering mengalami diskriminasi ganda adalah kelompok rentan dan rapuh yang harus dilindungi oleh kita semua, termasuk oleh negara. respons r.a kartini terhadap perkawinan anak. undang undang nomor tahun perkawinan yang memberi peluang pada perkawinan pada usia anak anak, mengingatkan kami pada pemikiran cerdas raden ajeng kartini yang tertuang dalam tulisannya habis gelap terbitlah terang . dalam suratnya yang dikirimkan pada mei kepada nona e.h. zeehandelaar, kartini mengatakan, mengenai pernikahan itu sendiri, aduh, azab sengsara adalah ungkapan yang terlampau halus untuk menggambarkannya! bagaimana pernikahan dapat membawa kebahagian, jika hukumnya dibuat untuk semua laki merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id laki dan tidak ada untuk wanita? kalau hukum dan pendidikan hanya untuk laki laki, apakah itu berarti boleh melakukan segala sesuatunya? kartini mengkritisi budaya dan hukum yang membolehkan pernikahan perempuan yang masih anak anak. bagi kartini budaya menikahkan perempuan pada usia masih anak anak lebih mementingkan kepentingan kaum laki laki. tetapi, kartini . kartini bukanlah perempuan emosional yang sedang menumpahkan kekesalannya seolah seorang yang antipaus laki laki, sama sekali tidak. kritik kartini yang sangat keras terhadap hukum yang timpang dan tidak adil terhadap kaum perempuan, terutama terhadap mereka yang masih berusia anak anak, itu didasarkan pada tiga argumen yang sangat cerdas. argumen pertama adalah bahwa kartini memiliki visi yang kuat terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan. bagi kartini, kaum perempuan bukan saja dituntut menjadi sekadar seorang ibu, tetapi menjadi ibu yang cakap memperkuat watak anak, ibu yang mampu mendidik anak anaknya sendiri. bukan saja ibu biologis, tapi ibu budaya. ibu bagi lahirnya sebuah peradaban yang tangguh. satu satunya kunci penting bagi kemajuan kaum perempuan yang akan menjadi ibu adalah pendidikan. pada oktober kartini mengirim surat kepada prof. dr. anton dan nyonya. kartini katakan, kami hendak menjadikan perempuan menjadi lebih cakap dalam melakukan tugas yang besar, yang diletakkan oleh ibu alam sendiri dalam tangannya agar menjadi ibu, yang menjadi pendidik anak anak mereka. bukankah pada mulanya dari kaum perempuan jugalah manusia memperoleh pendidikannya? kaum itulah yang pertama tama meletakkan bibit kebaikan dan kejahatan dalam hati sanubari manusia yang akan terkenang sepanjang hidupnya. bukan saja sekolah yang harus mendidik jiwa anak, tetapi juga yang terutama pergaulan rumah harus mendidik. sekolah mencerdaskan pikiran dan kehidupan. rumah tangga hendaknya membentuk watak anak itu. ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak anaknya, pendidikan yang akan membentuk budi sepertinya. berilah pendidikan yang baik bagi anak anak perempuan. biarkanlah dia masak masak untuk menjalankan tugasnya yang berat. demikian kata kartini. argumen kedua kartini adalah bahwa perempuan yang masih anak anak tidak akan bisa diharapkan untuk merawat dan mendidik anak anaknya sendiri. kartini memikirkan bukan saja anak perempuan yang akan dikawinkan, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tetapi juga anak anak hasil perkawinan yang sudah dapat dipastikan tidak akan mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik bila orang tua mereka tidak cukup berpendidikan. pada suratnya bertanggal januari kepada nyonya abendanon mandiri, kartini menegaskan, dari perempuanlah manusia itu pertama tama menerima pendidikan. pangkuan perempuanlah seorang mulai belajar merasa, berpikir, dan berkata kata, dan makin lama makin jelaslah bagi saya bahwa pendidikan yang mula mula itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. dan bagaimanakah ibu ibu bumiputra dapat mendidik anak anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan? argumen ketiga adalah kartini yang berwawasan luas sudah melihat bahwa perkawinan adalah dasar yang kokoh untuk memperkuat dan memajukan bangsa, memajukan kaum bumiputra. dalam suratnya pada januari kepada nona zeehandelaar, kartini menyatakan, ternyata dari masa kemajuan perempuan itu merupakan faktor penting dalam usaha memajukan bangsa. kecerdasan pikiran penduduk bumiputra tidak akan maju secara pesat bila perempuan ketinggalan dalam usaha itu. perempuan sebagai pendukung peradaban. dalam konteks inilah kartini yang cerdas, tahun yang lalu pernah mengajukan sebuah pertanyaan retoris, pernah terbersih pertanyaan, apa yang menyebabkan martabat bangsawan bumiputra turun? apakah pernah diungkit persoalan bahwa orang tidak berhak melahirkan jika tidak mampu menghadapinya? respons kongres perempuan pertama tahun terhadap perkawinan anak anak. hampir tahun yang lalu, isu perkawinan anak sudah diangkat dan dikritisi dalam kongres perempuan pertama desember yogyakarta. dalam kongres perempuan itu moegaroemah mengungkapkan hal yang senada dengan kartini. moegaroemah menolak adanya perkawinan anak anak. menceritakan pengalamannya melihat anak anak perempuan yang berlinang air mata terpaksa keluar dari sekolah karena hendak dinikahkan dengan laki laki yang belum dikenalnya. anak anak perempuan itu belum dapat memahami atau mengerti pikiran suaminya. mereka masih bodoh, belum cukup mengenyam bangku sekolah, mereka juga belum mengerti apa makna membangun rumah tangga. oleh karena itu, moegaroemah menyatakan mustahil bahwa pasangan seperti itu dapat menyelamatkan dapat membangun rumah tangga atau keluarganya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam pidatonya yang cerdas itu, moegaroemah berkata, apakah yang terjadi pada anak perempuan yang terpaksa menjadi ibu rumah tangga itu? bagaimanakah dapat mengurus rumah tangga dan melaksanakan kewajiban istri? karena sendiri masih muda dan belum banyak pengetahuannya. untuk seorang perempuan menjadi ibu itu anugerah allah yang sebesar besarnya. akan tetapi, saudara saudara, saya juga sering mengetahui ada anak perempuan yang masih muda dan sudah menjadi ibu tidak senang kepada anaknya, sebab masih senang bermain main. sementara sekarang, terpaksa memelihara anaknya, meskipun ibu yang masih muda itu mau memeliharakan anak anaknya. pikiran saudara saudara. dapatkah ibu yang masih kekanak kanakan itu memelihara, mendidik, dan membimbing anaknya dengan sempurna? bagaimanakah bangsa kita dapat maju dan sejajar dengan bangsa yang lain yang sudah maju, jika putra putranya tidak mendapatkan pendidikan dan pembimbingan yang sempurna? ingatlah saudara saudara bahwa satu negeri tidak dapat maju kalau penduduknya belum mempunyai pendidikan dan pembimbingan yang baik. menurut pendapat saya, pendidikan yang sebaik baiknya adalah pendidikan yang harus dimulai sebelum bayi dilahirkan, seperti yang dikatakan r.a. soekonto. dapatkah ibu yang kurang umur itu melakukan kewajiban yang penting dan sukar itu? seperti mencengangkan kembali gagasan kartini, moegaroemah meningkatkan bahwa perkawinan itu bukan sekadar kesiapan kemampuan biologis dan reproduksi dari perempuan, tetapi bahwa perkawinan juga membutuhkan kecerdasan dan kemampuan ibu. seorang ibu yang cerdas dan berpendidikan, akan memiliki kematangan dan kedewasaan untuk mengasuh dan mendidik anak yang akan dilahirkan. melalui peran ibu yang sangat penting inilah, kemajuan sebuah bangsa, kita pertaruhan. kultur perkawinan masa lampau. sesungguhnya perkawinan anak yang ditolak oleh r.a. kartini dan moegaroemah. berakar dari kultur perkawinan masa lalu. ada beberapa ciri tradisi perkawinan masa lampau. pertama. dalam banyak tradisi, termasuk tradisi timur tengah dan mesopotamia, perkawinan adalah semacam bisnis, antara orang tua dan calon mantu, perempuan sama sekali tidak dilibatkan, orang tua sering menjual anak anak perempuan mereka untuk memperoleh mahar yang jumlahnya cukup besar. pada masa lampau mahar yang dibayar itu memang digunakan untuk keuntungan orang tua calon pengantin perempuan. hingga saat ini, tradisi mahar masih terus merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dipraktikkan dan sering bahkan disalahgunakan demi kepentingan perekonomian orang tua. akibatnya, anak anak perempuan menjadi komoditi demi kepentingan ekonomi orang tua. dalam tradisi yahudi, bayi berusia tahun, satu hari, sudah dikawinkan meski hubungan intinya baru diizinkan setelah secara biologis anak perempuan yang sudah menikah mengalami akil balig, belum adanya perkembangan ilmu kedokteran membuat masyarakat masa lampau memaksa anak perempuan menikah tanpa memperhitungkan kesiapan biologis dan kesiapan alat reproduksi. kedua. pada perkawinan masa lampau yang bersifat patristik, posisi kaum perempuan belum setara seperti pada masa sekarang. kaum perempuan, apalagi anak perempuan hanyalah bagian dari properti. kaum perempuan sering dimarginalkan dan bahkan mengalami diskriminasi. pendidikan adalah milik kaum laki laki, bukan kaum perempuan. ketiga. karena perkawinan itu merupakan bisnis orang tua, maka perkawinan itu dilakukan tanpa cinta. kaum perempuan, apalagi anak anak perempuan, tidak ditanya persetujuannya, orang tua memaksa mereka menikah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri kesekian. keempat. keperawanan kaum perempuan merupakan sesuatu yang sangat penting. bila saat perkawinan sang pengantin perempuan ternyata tidak perawan, sang perempuan akan mendapat hukuman yang berat, yaitu dilempari batu hingga mati. hukum keperawanan hanya berlaku bagi kaum perempuan, tapi tidak berlaku sama sekali terhadap kaum laki laki. kelima. pada masa lampau perkawinan, bukan ditujukan pertama tama untuk kenikmatan atau untuk mengumbar seksualitas, tetapi untuk recreation, menghasilkan keturunan. bila tidak memberikan keturunan, kaum perempuan akan disalahkan dan sering, bahkan diceraikan. dalam kasus ini, belum adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran membuat kaum perempuan menjadi korban yang selalu disalahkan. menurut kami, apa yang terjadi pada perkawinan masa lampau? biarlah itu terjadi pada masa lampau. kita sebagai manusia modern pada masa sekarang, yang sudah menikmati perkembangan ilmu kedokteran dan kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan, seharusnya bisa mengambil keputusan yang secara moral dan etik lebih baik daripada manusia masa lampau. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perkawinan anak anak dalam pandangan kristen. ketika ada pasangan yang akan menikah, sebelum pasangan itu diberkati, pendeta akan bertanya kepada mempelai laki laki dan mempelai perempuan, apakah anda menerima calon suami atau istri dan mengasihi pasangan anda dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam suka maupun senang, dan seterusnya? pasangan yang menikah dengan kerelaan, pasti akan menjawab pertanyaan ini dalam kegembiraan. mereka sudah tahu makna konsekuensi suatu perkawinan. oleh karena itu, pasangan yang menikah haruslah mereka yang sudah dewasa, yang mandiri, yang mengerti tanggung jawab pernikahan, dan yang sudah mampu memutuskan jalan hidupnya sendiri. itulah sebabnya kitab suci mengatakan, seorang laki laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya atau dengan pasangannya. pengantin tidak akan mampu menjawab pertanyaan pendeta dalam kegembiraan bila perkawinan dilakukan dengan keterpaksaan. jawaban seperti ini pun tidak akan keluar dari mulut anak anak yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya. kalaupun mereka menjawab, maka jawaban mereka muncul karena intimidasi atau ketakutan mereka terhadap orang tua yang memaksa mereka menikah. anak anak yang menikah tidak mampu menjawab dengan kerelaan dan kegembiraan karena mereka belum memahami apa artinya perkawinan dan apa tanggung jawab yang harus mereka pikul sebagai istri atau sebagai ibu bila sudah memiliki anak. dalam pandangan kristen, perkawinan adalah suatu institusi yang sakral yang berlangsung sekali dan seumur hidup. oleh karena itu, sekali lagi, harus diputuskan dengan kesadaran penuh, dengan kerelaan dan kegembiraan. bagi umat kristen, perkawinan adalah bagian dari rencana dan anugerah allah yang berlaku seumur hidup dan mencerminkan hubungan yang didasarkan oleh cinta dan rasa hormat antara yesus kristus dan jemaatnya. oleh karena itu, institusi perkawinan harus dijunjung tinggi dan dijaga kesuciannya oleh setiap umat kristen. menurut kitab suci kristen, perkawinan harus terjadi antara dua orang dewasa yang mengerti tujuan dan makna perkawinan, yaitu menciptakan pertumbuhan dan kematangan manusia yang seutuhnya. dalam perkawinan manusia menikmati kemanusiaan, kebahagiaan, pembebasan, penghormatan, penghargaan, dan cinta meski suami dan istri bukanlah manusia sempurna, tetapi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id oleh kasih allah dan oleh karena tingkat kedewasaannya, mereka bisa saling menerima, saling menghargai, dan saling melengkapi. oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah lembaga yang suci bukan saja karena dilakukan hadapan allah, dikukuhkan secara legal formal hadapan masyarakat, dan juga oleh karena ini yang sangat penting, perkawinan itu didasari oleh cinta timbal balik yang menjamin kebahagiaan dan relasi kesetaraan antara suami dan istri. tanpa cinta dan tanpa kebebasan kedua belah pihak untuk menyatakan persetujuannya, perkawinan seperti sebuah rumah yang kosong atau seperti tubuh tanpa nyawa, sebuah perkawinan harus didasarkan pada cinta, penghormatan, dan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah. meskipun demikian, dalam keberdosaannya, dalam kekurangannya, manusia memiliki potensi untuk memanipulasi lembaga perkawinan yang sakral untuk maksud maksud yang tidak sakral. misalnya, manusia bisa memanipulasi perkawinan untuk kepentingan atau keuntungan ekonomi orang tua calon pengantin perempuan. akibatnya, perkawinan yang sakral tidak lagi bertujuan untuk saling. menumbuhkan dan saling melengkapi, tapi justru untuk menyembunyikan praktik jahat, berupa diskriminasi, eksploitasi, ketidakadilan, dan kekerasan dalam rumah tangga. itulah sebabnya kitab suci memberikan semacam rambu dalam perkawinan kristen. kutipan kitab suci atas,, menunjukkan paling sedikit empat aspek penting. pertama, perkawinan adalah sebuah ibadah, perkawinan adalah berkat dan bagian dari rencana allah yang harus dilakukan dalam ketaatan kepada allah yang menyelamatkan dan memanusiakan manusia. perkawinan harus menghadirkan keselamatan holistik, yaitu memanusiakan manusia yang menikah, membuat keduanya bertumbuh dalam cinta dan dalam kedewasaan. kedua. kitab suci mengatakan bahwa mereka yang menikah harus berpisah dari ayah dan ibunya. artinya, pasangan itu haruslah pasangan yang matang dan dewasa, baik spiritual, psikologis, ekonomi, sosial, dan intelektual. ketidakmatangan hanya akan menghasilkan kemelaratan dalam pernikahan, mereka harus menjadi pasangan yang mampu berdiri sendiri, mereka sudah harus mampu memilih pasangannya sendiri dengan kerelaan dan kegembiraan, bukan karena tekanan dan keterpaksaan. mereka mampu menghadapi tantangan dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli dan agustus memberi kuasa kepada supriyadi widodo eddyono, s.h., wahyudi djafar, s.h., anggara, s.h., wahyu bagian, s.h., ade novita, s.h., erasmus napitupulu, s.h., rully novia, s.h., robert sidauruk, s.h., adi contro buwono, s.h., dan alves jebakan, s.h. yang semuanya adalah pengacara publik yang berkedudukan hukum pada indonesian institute for constitutional democracy iid) yang beralamat jalan cempaka, potongan, pasar minggu, jakarta selatanara pemohon il: untuk selanjutnya kesemua: mendengar dan membaca keterangan pihak terkait women research institute, perkumpulan keluarga berencana indonesia, kalyanamitra, perhimpunan rahim, dan aliansi remaja independent, mendengar dan membaca keterangan daripada hindu dharma indonesia, konferensi waligereja indonesia, majelis ulammendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait, mendengar keterangan saksi pemohon memeriksa bukti bukti para pemohon dan pihak terkait: membaca kesimpulan tertulis para pemohon, presiden, dan pihak terkaitmerdeka barat jakarta telp fax email sekretariat@mahkamahkonsitusgo.d dan serta dan petit berdasarkan alasan alasan agar sudah kiranya berkenanbertentangan dengan konstitusi uud sepanjang tidak dimaknai (delapan belas) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (delapan belas) tahun , mengubah materi muatan undang undang nomor tahun tentang perkawinan sehingga bunyi undang undang nomor tahun tentang perkawinan menjaddelapan belas) tahunmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god persoalan secara bersama, keduanya harus siap dengan segala aspek kehidupan baik secara ideologis, reproduksi kedewasaan, psikologis spiritual, dan sosial, serta juga kematangan intelektual. ketiga. pasangan yang menikah harus menjadi pasangan yang bertanggung jawab sehidup dan semati. mereka yang menikah harus mampu hidup secara bertanggung jawab kepada tuhan dan kepada pasangannya, mereka harus mampu memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi keluarga mereka. pola hidup bertanggung jawab terhadap pasangannya dan anggota keluarganya, menjamin terhindarnya sikap diskriminatif dan eksploitatif terhadap pasangannya, dan terhadap anak anaknya. keempat. pasangan yang menikah menjadi satu daging, artinya sakralitas lembaga pernikahan harus diikuti dengan sakralitas tubuh. tubuh suami adalah milik istri, tubuh istri adalah milik suami. suami dan istri harus mengasihi pasangannya, sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. ada tiga aspek yang hendak ditekankan dalam sakralitas tubuh. pertama. pasangan yang menikah terhindar dari aib dan dosa. perzinaan atau hubungan seksual dengan yang bukan pasangannya adalah dosa. aspek lainnya dari sakralitas tubuh berhubungan erat dengan tujuan percakapan kita hari ini, yaitu bahwa mereka yang menikah harus siap secara fisik. mereka yang menikah tanpa kesiapan fisik berpotensi menghancurkan dirinya sendiri dan anak yang dikandungnya. aspek lain lagi adalah bahwa pernikahan yang memperhitungkan sakralitas tubuh akan menolak, bahkan melawan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap tubuh sendiri, terhadap tubuh pasangannya, dan terhadap tubuh anak anaknya demi kepuasan diri, demi keuntungan ekonomi, dan kepentingan apa pun. ditinjau dari aspek apa pun, perkawinan anak anak yang berusia tahun atau bahkan bawah usia itu adalah perkawinan yang tidak dapat diterima. pertama, perkawinan anak anak sangat tidak menghargai sakralitas tubuh manusia. menurut penelitian yang dilakukan oleh international center for research women, mereka yang menikah bawah tahun, terutama bagi anak perempuan, berpotensi meninggal atau berpotensi kehilangan bayi dua kali lipat dibanding mereka yang menikah pada usia tahun atas. hal itu terjadi karena mereka secara fisik, termasuk alat reproduksinya belum siap. penelitian ini juga menyebutkan bahwa dalam pernikahan dini tingkat kekerasan terhadap tubuh merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang dialami pasangan yang masih anak anak sangat tinggi. berdasarkan penelitian ini, kita bisa simpulkan bahwa mengizinkan atau membolehkan satu pernikahan dini, yaitu bawah tahun, terutama bagi kaum perempuan, sama dengan menutup mata terhadap penderitaan yang dialami oleh jutaan anak anak kita. melihat risiko kematian, kekerasan, dan eksploitasi dalam pernikahan anak, ke kristen tidak mau terjebak pada religious sensitivity yang sering kali mengakrabkan suatu pernikahan dengan mengabaikan sakralitas tubuh anak anak perempuan kita yang menderita. oleh karena itu, kami mengimbau agar pemerintah pun tidak terjebak pada religious dan political sensitivity. berdasarkan substansi teologis itu, maka praktik pernikahan yang dilakukan gereja gereja indonesia pada umumnya, tak lagi melakukan pemberkatan nikah bagi anak anak atau orang yang belum mencapai usia tahun. praktik pemberkatan nikah gereja saat ini dilakukan kepada pasangan calon suami istri yang telah berusia atas tahun, kecuali pada kasus kasus tertentu. kedua, mengizinkan perkawinan bawah usia tahun adalah sama dengan membuka peluang bagi orang tua untuk tetap melakukan penjualan anak untuk menikah demi memperoleh keuntungan ekonomi, yaitu mahar yang besar. anak anak kita bahkan harus dilindungi dari ketamakan orang tuanya sendiri. ketiga, mengizinkan perkawinan pada usia tahun atau bawah tahun, sama saja dengan mencegah pertumbuhan intelektual dan sosial anak anak perempuan kita yang seharusnya mereka terima dari institusi pendidikan. keempat, mengizinkan perkawinan anak sama dengan membiarkan anak anak perempuan kita memasuki dunia orang dewasa yang belum siap mereka masuki. ketidakmampuan mereka mengasuh anak anak hasil perkawinan mereka. kelima, mengizinkan perkawinan anak anak sama dengan menghancurkan peradaban suatu bangsa karena anak anak yang dilahirkan tidak akan mampu mengalami pertumbuhan biologis, emosional, dan spiritual dengan baik. sehubungan dengan uraian atas, maka pgi tidak memiliki keberatan apa pun terhadap pernikahan laki laki pada usia tahun. sebaliknya, pgi mendukung judicial review terhadap regulasi negara yang membolehkan pernikahan dini bagi anak anak bawah usia tahun. usia tahun adalah usia dimana seseorang belum memperoleh kartu tanda penduduk. dalam lingkungan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pekerjaan, perusahaan yang mempekerjakan buruh yang berusia tahun dipersalahkan karena dianggap mempekerjakan anak anak. seharusnya, pada usia tahun anak anak perempuan masih memiliki kesempatan mengenyam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. pgi memahami bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang membolehkan seorang anak perempuan menikah tahun, dengan kata lain bawah tahun, kala itu masih bisa dipahami. namun sejak dilakukan amandemen terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya perubahan kedua tahun dengan mencantumkan hak asasi manusia, maka sebagai konsekuensinya, segala peraturan undang undang atau perundang undangan, yang . berada bawah undang undang dasar tahun yang isinya bertentangan dengan undang undang dasar tahun harus dicabut. oleh karena itu, regulasi negara yang membolehkan anak perempuan dinikahkan atau menikah dalam usia tahun, sama artinya negara telah merebut masa depan anak anak perempuan, merebut kesempatan untuk bertumbuh, dan terutama akan merebut kebahagiaan mereka, dan menempatkan mereka dalam bahaya dan bahkan kematian. kebijakan yang tidak mempertimbangkan keselamatan anak anak perempuan kita, menurut kami adalah suatu kriminalitas. berdasarkan argumentasi atas, dan berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah kami sebutkan atas, maka kami berpandangan bahwa pernikahan dini atau pernikahan anak anak, khususnya perempuan bawah usia tahun adalah pernikahan yang tidak menghargai sakralitas tubuh manusia. oleh karena itu, kami menilai bahwa regulasi yang membolehkan seorang perempuan dinikahkan atau menikah pada usia tahun harus direvisi karena tak menghargai sakralitas tubuh dan tak lagi sesuai dengan realita sosial kemasyarakatan saat ini. kami ingin masa depan, indonesia bisa bebas dari belenggu perkawinan atau pernikahan anak. i2. menimbang bahwa pihak terkait aliansi remaja independendata dari survei demografi dan kesehatan indonesia menunjukkan bahwa perempuan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id menikah sebelum usia tahun. bahkan, beberapa daerah didapatkan bahwa dari jumlah perkawinan, terdata dilakukan oleh pasangan usia bawah tahun. tak hanya itu, menurut dari survei sosial ekonomi nasional dari tahun hingga tahun menunjukkan hasil yang serupa, yaitu satu dari empat perempuan indonesia menikah sebelum usia tahun. dan satu dari remaja usia sampai tahun, telah melahirkan dan atau sedang hamil anak pertama. hal itu juga relevan dengan temuan kami lapangan. dua kasus yang ditemukan oleh peneliti dari aliansi remaja independent sekitar satu bulan yang lalu. dian, bukan nama sebenarnya, perempuan yang berusia tahun ini terpaksa menikah dengan suaminya yang berumur tahun. saat itu, dian berusia tahun, tepat setelah lulus sd. dian tinggal bersama suaminya sebuah gubuk kontrakan ukuran 2x2 meter sebuah pemukiman kumuh daerah condet, jakarta timur, bersama dengan kedua orang tuanya. suaminya bekerja sebagai pemulung botol dan gelas minuman bekas. dian sehari harinya bekerja membantu suaminya menguliti gelas bekas untuk dijual pengepul. anak dian, reza, yang berumur bulan, seorang anak yang harus bergelut setiap harinya dengan sampah. untuk kebutuhan susu, setiap harinya reza mengonsumsi susu kental manis yang seharusnya tidak diberikan kepada bayi. menurut penuturannya, tidak mampu membeli susu khusus bayi karena harganya terlalu mahal. dian juga tidak tahu bagaimana memberikan asi kepada bayi. ya, perkawinan anak akan memperpanjang jenjang kemiskinan. rendahnya pendidikan menyebabkan minimnya kapasitas untuk bekerja sesuai dengan keinginannya. aku sebenarnya ingin menjadi dokter, tutur dian. adapun ratna, bukan nama sebenarnya, saat ini berusia tahun, tinggal kota bogor. ratna menikah usia tahun karena orang tuanya takut jika ratna berzina dengan pacarnya. akhirnya dengan dorongan kedua orang tuanya, ratna menikah dengan agung, yang juga seusia dengannya. usia tahun, ratna hamil. ketakutan akan hiburan teman teman sekolah membuatnya berjuang untuk menyembunyikan kehamilannya. bulan tujuh, ratna mengalami komplikasi, sehingga harus merelakan anaknya. dia telah bercerai dengan suaminya ketika ratna berusia tahun. hingga saat ini, ratna menyesali keputusannya untuk setuju menikah dengan agung. tak hanya itu, ratna merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mengaku tidak lagi percaya diri untuk mencari pasangan dan mengalami trauma jika suatu saat nanti dia hamil lagi. dari sisi pendidikan, perkawinan anak dapat memengaruhi akses anak terhadap pendidikan. sedangkan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan seseorang. usia tahun adalah usia ideal seorang anak untuk mengenyam bangku pendidikan sekolah menengah. perkawinan usia anak berpotensi memutuskan akses anak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. ketika mereka menikah dengan pendidikan yang tidak memadai, mereka kemudian sulit untuk bersaing dengan orang orang berpendidikan lebih tinggi untuk mengakses lapangan pekerjaan yang layak. dari sisi kesehatan, menjadi ibu pada usia dimana tingkat kesiapan, baik fisik maupun mental masih rendah, sehingga berdampak pada risiko kematian ibu dan bayi, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan penyakit penyakit yang menyerang kesehatan seksual dan reproduksinya. anak berusia . anak perempuan berusia sampai tahun, lima kali lebih berisiko meninggal pada saat hamil dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia sampai tahun. perkawinan anak dengan kehamilan usia anak sangat berisiko tinggi bagi ibu karena ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi. sementara janin yang dikandungnya, juga memerlukan gizi, sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. ketika seorang anak yang terlalu muda menikah, menempatkan dirinya pada risiko penyakit, putus sekolah, kurangnya kecakapan hidup, kemiskinan, kematian anak yang dikandungnya, dan kematian diri sendiri akibat potensi komplikasi, dan tubuhnya yang belum siap. secara psikologis, seorang anak tidaklah seharusnya membesarkan seorang anak. anak yang masih berusia bawah tahun sedang mengalami transisi menuju dewasa. maka memberikan tanggung jawab besar bagi anak dalam bentuk kewajiban mengurus rumah tangga, memiliki konsekuensi bagi kesehatan jiwanya. perkawinan usia anak akan berdampak buruk bukan hanya untuk anak atau generasinya, tapi juga untuk generasi selanjutnya. penelitian yang dilakukan oleh american academy pediatrics pada tahun menunjukkan bahwa anak anak yang dilahirkan oleh ibu yang melahirkan pada usia remaja tidak dapat berkembang dengan setara dengan rekan rekannya yang dilahirkan oleh ibu yang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id melahirkan pada usia dewasa. mereka rata rata mengalami keterlambatan pertumbuhan, kesulitan akademis, permasalahan perilaku, penyalahgunaan napa, perilaku seksual berisiko, depresi, dan kawin, dan melahirkan pada usia dini juga. perkawinan anak dapat memengaruhi tingkat pendidikan ibu, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang penting baginya dan anaknya. tingkat pendidikan ibu yang lebih tinggi, mempromosikan perilaku sehat dan perilaku pencarian pengobatan, sehingga terkait dengan kemungkinan penurunan kematian anak sebelum ulang tahun kelima mereka dan dengan penurunan risiko kematian ibu. sisi lain, anak muda yang siap untuk bersekolah akan lebih siap untuk belajar, lebih mungkin untuk tetap bersekolah, dan lebih mungkin untuk berhasil. dengan kemampuan penghasilan yang lebih tinggi dan masa yang akan datang. hal ini akan menentukan kesejahteraan dirinya dan keluarganya masa depan, sehingga menghentikan praktik perkawinan usia anak adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera saat ini dan masa yang akan datang. dengan akibat akibat yang dialami oleh anak yang melakukan perkawinan, maka hal ini akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan anak tersebut sesuai dengan undang undang dasar hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam dan undang undang dasarkawinan anak. perkawinan anak sejatinya melanggar hak hak anak yang tertera dua konvensi tersebut. secara umum, hak hak yang dilanggar antara lain, hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi, hak untuk istirahat dan menikmati liburan, dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya diluar keinginan anak, hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi yang memengaruhi segala aspek kesejahteraan anak. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa anak adalah generasi pengurus tongkat estafet bangunan bangsa dan penerus cita cita generasi sebelumnya. dengan adanya perkawinan anak yang juga membatasi aksesnya untuk melanjutkan pendidikan, akan menghalanginya untuk tumbuh dan berkembang seluas luasnya, baik secara jasmani, rohani, dan sosial, serta menjadi warga negara yang berguna bagi bangsanya. perkawinan anak bertentangan dengan undang undang dasarrkawinan anak juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar dan memiliki akibat yang lebih luas. tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional, perkawinan anak juga merampas hak atas pendidikan dan berkontribusi terhadap panggungnya rantai kemiskinan yang dilanjutkan dengan dari satu generasi generasi berikutnya. maka, tanpa pendidikan yang cukup, tanpa posisi tawar yang layak, dan dengan kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan dan kekerasan, dua generasi bangsa indonesia dirugikan sekaligus. harga yang harus dibayarkan untuk kerugian akibat perkawinan usia anak terlalu mahal bagi bangsa ini. dengan demikian, kami mendukung peningkatan usia perkawinan pada perempuan karena kami yakin, dengan menaikkan usia perkawinan perempuan, anak perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk menjadi pribadi yang lebih terdidik dan sehat. karena memiliki kesempatan untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan hidupnya. masa kanak kanak hendaknya diisi dengan kegiatan berkarya, berkreasi menikmati bangku sekolah dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. dimana pendidikan memberikan mereka bekal untuk hidup dan menjadi warga negara yang dapat berkontribusi bagi negaranya, juga mengambil peran dalam pembangunan. dengan menaikkan usia ini, remaja perempuan akan lebih siap ketika menikah nantinya dan tentu saja akan memiliki anak anak yang lebih baik. selayaknya perkawinan menjadi momen kehidupan yang dinantikan setiap manusia, bukanlah karena paksaan dan dilakukan dengan kesiapan fisik, mental, maupun spiritual. maka, kita patut mengikhtiarkan apa yang menjadi hak anak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas tubuh mereka dan hak untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hidup sebagai anak, sebagai remaja, sebagai generasi bangsa. maka, pemerintah dan seluruh elemen bangsa indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak hak anak. kami menyadari bahwa upaya mencegah dampak perkawinan anak nyang luas, ini perlu diiringi dengan komitmen pemerintah dalam memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif kepada pemuda untuk membekali mereka bukan hanya dengan pengetahuan, namun juga kemampuan sosial untuk mengenal tubuhnya, berelasi sosial secara sehat dan bertanggung jawab, merencakan pembentukan warga secara tepat, hingga memahami risiko perkawinan anak. upaya mencegah dampak perkawinan anak juga perlu diimbangi dengan sosialisasi yang masif, terkait dengan dampak perkawinan anak. advokasi dengan tokoh adat dan agama, hingga menjamin ketersediaan layanan publik yang berkualitas, khususnya layanan kesehatan yang ramah bagi remaja. namun, upaya dalam mencegah dampak ini akan sulit diwujudkan, selama negara memperbolehkan seorang anak menikah saat potensi risiko yang kompleks mengancam hidupnya. melihat kompleksitas sebab akibat dari perkawinan anak, kami memahami bahwa situasi kehamilan usia anak sering kali membuat perkawinan usia anak menjadi pilihan yang tidak dihindarkan. terkait dengan itu, kami mengusulkan agar dispensasi perkawinan tetap perlu diberlakukan untuk anak dengan situasi kehamilan, sebagaimana tersebut sebelumnya dengan prosedur hukum yang tepat, yakni dengan memberikan anak dengan situasi tersebut, kesempatan untuk mengajukan dispensasi pengadilan terdekat dan tidak lagi hanya melalui pejabat setempat. tata laksana pengajuan ini juga perlu dicermati secara berhati hati dengan menimbang prinsip prinsip penyelesaian terbaik bagi anak, sehingga perlu disusun bersama dengan pranata dan pihak pihak yang mengampu hak hak anak. dalam hal ini, kami juga mendukung apa yang diajukan oleh pemohon perkara nomor puu xii terkait dengan undang undang perkawinan nomor tahun selama beberapa minggu terakhir, kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat, khususnya anak muda dari beragam latar belakang anak muda sekolah, komunitas adat dan kepercayaan, anak muda marginal, hingga aktivis muda yang mendukung apa yang saya sampaikan hari ini. akhir kata, saya hari ini mewakili suara anak muda indonesia dari aceh, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sumatera selatan, jambi, banten, jawa barat, dki jakarta, jawa tengah, jawa timur, nusa tenggara timur, nusa tenggara barat, sulawesi selatan, dan papua, dan saya yakin banyak anak muda lainnya mendukung upaya stop perkawinan anak. oleh karenanya, kami meminta kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnyamemenuhi dan melindungi hak hak anak. i2. menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait aliansi remaja independenttanggal desember sebagai berikut: bukti pt fotokopi child marriage south asiakonvensi hak hak anak, tanggal november bukti fotokopi data dan fakta tentang perkawinan: bukti fotokopi ringkasan hasil penelitian perkawinan anak indonesia: bukti fotokopi keputusan kemenkumham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan yayasan menteri hukum dan ham republik indonesia, bukti fotokopi, bukti fotokopi policy brief bukan perkawinan muda kalangan perempuan: mengapa.?: bukti pt fotokopi berita kompas online: perkawinan anak tidak merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id lebih dari perkosaan anak: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak: bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, bukti pt fotokopi akta notaris, bukti pt fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ari: bukti fotokopi berita serah terima jabatan: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan anak. i2. menimbang bahwa para pemohon, presidensepanjang fraswinan) yang selengkapnya menyatakanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iduntuk memenuhi dan melindungi hak anak ago bonopril sebagai berikut: . bukti fotokopi tulisan berjudul bukan, bukti fotokopi tulisan berjudul perkawinan anak indonesia, bukti fotokopi tulisan berjudul kehamilan usia remaja prakondisi dampak status gizi terhadap berat lahir bayi kabupaten rejang lebong provinsi bengkulu: bukti fotokopi tulisan berjudul child marriage south asia, bukti fotokopi tulisan berjudul accountability for child marriage: bukti fotokopi tulisan berjudul situasional analysis early marriage indonesiyayasmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god dan serta dan yang selengkapnya menyatakmbentuk keluarga dan melanjutkanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idemohonpokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa (enam belas) tahun serta sepanjang kata penyimpangan dan frasa pejabat lain perkawinan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:dalam hal penyimpangan dalam ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanitadan yang selengkapnya menyatakanmelanjutkan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idara pemohon ii,,sepanjang kata penyimpangan perkawinan bertentangan dengan uud atas sepanjang tidak dimaknai penyimpangan dengan alasan kehamilan luar perkawinan , dan sepanjang frasa pejabat lain perkawinan bertentangan dengan uud atas, sehingga selengkapnya perkawinan seharusnya menjadi, dalam hal penyimpangan dengan alasan kehamilan luar perkawinan dalam ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do perkawinbahwa pemohon adalah sebagai badan hukum privat yaitu yayasan kesehatan perempuan (vide bukti bertanda merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan yang berkedudukan hukum indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud bahwa, menurut pemohon perkawinan menjadi landasan dan dasar hukum dikenakannya perkawinan anak (vide bukti bertanda yang hal ini secara jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi atau tidak konsisten dengan segala peraturan yang ada dalam rangka melindungi hak hak anak, khususnya hak hak anak perempuan, yang diatur dalabahwa pemohon sebagai lsm menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dinyatakan atas dirugikan dengan adanya sepanjang frasa (enam belas tahun perkawinan guo. hak pemohon untuk melakukanyang dimohonkan tersebut masih berlaku.(vide uud tidak dapat dilaksanakan. menurut pemohon ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi khususnya tentang perlindungan anak yang diatur lebih lanjut oleh undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak dengan pengaturan perlindungan anak berusia sampai dengan tahun (vide bukti bertanda bahwa para pemohon ii, khususnya pemohon dan pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia dan sekaligus mewakili organisasi nirlaba tempat mereka mengabdikan diri yang bergerak pada upaya pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak. adapun pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia selaku orang tua yang memiliki anak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional anak anak mereka. adapun pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pemajuan dan perlindungan hak hak anak indonesia dan pemohon vii mendalilkan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pembelaan terhadap rakshak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan: merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id bahwa menurut para pemohon ii, ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam dan dan uud khususnya melanggar hak konstitusional anak anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang, termasuk memperoleh hak pendidikan dan hak kesehatan yang layak, serta terhindar dari tindak kekerasan fisik dan psikis, akibat pernikahan usia dinibadan hukum privat (vide bukti dan memenuhi syarat sebagai pemohon dalam perkara guo yang sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan hukum tersebut memiliki maksud dan tujuan yayasan, salah satunya, berkepentingan meningkatkan kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksi dan melakukan pendampingan bagi perempuan. adapun para pemohon jugamemiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud sebagaimana didalilkan atas, bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana yang telah didalilkan oleh para pemohon atas, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para pemohon,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idketentuan perkawinan yang membolehkan perkawinan anak perempuan dalam usia tahun bertentangan dengan: kitab undang undang hukum perdata menyatakan, belum dewas: angkorang yang berumur bawah (delapan belas) tahun. : angkamencapai umur (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. : angkadidik pemasyarakatan adalah:. :, huruf?2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id menyatakan,: hurufyang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini termasuk anak angkat atau anak tiri. hurufenghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: paling sedikit berusia (delapan belas) tahun atau telah menikah. :, angka. angk. , angka sampai dengan angka undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak lembaran negara merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perlindungan anakundang undang nomor tahun tentang kesehatan:konvensi hak hak anak tanggal november bukti fotokopi data dan fakta tentang perkawinan anak: bukti fotokopi ringkasan hasil penelitian perkawinan anak indonesia: bukti fotokopi pengalaman lapangan memangkas pernikahan anak bondowoso, jawa timur , september selain itu, para pemohon juga mengajukan sembilan orang ahli dan satu orang saksi yang masing masing telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan hari kamis, tanggal september senin, september kamis, oktober kamis, oktober dan selasa, november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor menyatakan:peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian pensiun kepada janda anak anaknya) pegawai negeri yang meninggal dunia, menyatakan, keputusan presiden nomor tahun tentang bukti kewarganegaraan republik indonesia, menyatakan, istri dan anak yang belum bawah delapan belas tahun dari seseorang, angka keputusan menteri kehakiman nomor 1iz. tahun tentang visa, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id masuk dan izin keimigrasian menyatakan, anak adalah anak yang berumur bawah (delapan belas) tahun, dan belum kawin. . ketentuan atas pada pokoknya mengatur batas usia anak adalah sampai dengan (delapan belas) tahun, sehingga terdapat perbedaan pengaturan batas usia anak, khususnya anak perempuan, antara perkawinan dengan undang undang lainnya yang hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang tentunya bertentangan dengan uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum yang terkandung maksud bahwa dalam suatu negara hukum terdapat prinsip kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam uud ketentuan perkawinan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara anak laki laki dan anak perempuan, berdasarkan hasil penelitian, kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai usia tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat, dan kematian, sedangkan pada ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi, hingga kematian. hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak anak, untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (vide uud maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang divide uud banyaknya perkawinan usia anak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian yang disebabkan, antara lain, oleh: ego anak yang masih tinggi, perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, psikologis yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosional, serta tidak atau kurang mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami isteri dan keluarga besar. oleh karenanya, perkawinan usia anak justru menjauhkan dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam perkawinan dan uud banyak orang tua menginginkan anaknya menikah usia dini. untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sebaliknya yaitu seringkali perkawinan anak berujung pada perceraian yang akhirnya anak merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dan cucu kembali menjadi beban orang tua yang berakibat pada kemiskinan keluarga tersebut, perkawinan usia anak juga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah karena harus menghidupi keluargany, termasuk dalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu. hal ini menjadikan tidak terpenuhinya hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraannya (vide uud ketentuan perkawinan khususnya pada kata penyimpangan dapat dimaknai sebagai dispensasi perkawinan anak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan, ketentuan perkawinan khususnya pada frasa pejabat lain menimbulkan ketidakpastian hukum karena pejabat dimaksud dapat memberikan izin atas penyimpangan terhadap ketentuan perkawinan. selain itu, tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut dan adanya pejabat lain ini juga bertentangan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam uud karena dengan adanya "pejabat lain tersebut untuk menentukan boleh atau tidak olehnya terjadi penyimpangan terhadap perkawinan maka dengan sendirinya mempengaruhi kemerdekaan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. i3. menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan saksi serta ahli yang kesemuanya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara:atakan ketentuan guo konstitusional yang selengkapnya tercantum pada bagian duduk perkara, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id i3. menimbang bahwa pihak terkait women researchperkumpulan keluarga berencanakalyanamitr: bahwa pihak terkait perhimpunan rahimaliansi remaja independentmahkamah juga telah mendengar keterangan dari daripada hindu dharma indonesia, konferensi waligerejtelah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang selengkapnya tercantummajelis ulama indonesia telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis dan mengajukan satu orang ahli untuk mendukung keterangannya tersebutpihak terkait, keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon, presiden, dan pihak terkait, bukti tertulis yang diajukan para pemohon dan pihak terkait, serta kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para pemohon, presiden dan pihak terkait yang selengkapnya tercantum pada bagian duduk perkara, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki laki dan perempuan. perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. dalam perspektif agama, seperti islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia: dalam aur'an surat rum: allah subhanahuwata'ala berfirman: sesi kie tie nbb yaa merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang artinya, kamu rasa kasihajaran islam mendorong umatnya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan sebagaimana hadits rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang diceritakan oleh abdullah bin mas'ud radhiyallahu "anhu, bahwa: pemain da, maaf dina gi laa kie njl3 adah update iii ama feed sale jalan cus solar seh yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa antara kalian telah mampu maka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata tertunduk dan lebih menjaga kemaluan. barang siapa belum mampu, bermasalah karena bisa menahan nafsu. hadist riw imam bukhari dan imam muslim), ajaran agama hindu (berdasarkan sumber dari dirjen bimas hindu dan budha, memberikan aturan tambahan mana dalam mana dharmasastra dikatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hanya tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tuanya harus menunggu tiga tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin. dari sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah tahun sehingga orang tua baru bisa mengawinkan anaknya setelah berumur tahun: perkawinan me, penjelasan perkawinan menyatakan, sebagai negara yang berdasarkan pancasila, mana sila yang pertamanya ialahrdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idmahkamah telah memberikan pertimbangan hukum paragraf dalam perkara nomor puu v tentang permohonan pengujian perkawinan, bertanggal oktober yang meskipun putusan tersebut terkait dengan ketentuan tentang perkawinan poligami, namun dalam pendirian mahkamah yang mendasarkan pula pada ajaran islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah, .. penjelasan umum angka huruf perkawinan menyatakanrdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id ialah (sembilan belas) tahun bagi pria dan (enam belas) tahun bagi wanita. dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam uudpemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara: semua agama yang berlaku indonesia memiliki aturan masing masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun keturunannya. hal ini sebagaimana diatur dalam perkawindan perkawinan menyatakan, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.@crash shihab yang menyatakan, .kitab suci @ura: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ahli dr. yulianto wicaksono dalam bidang kesehatan, khususnya bidang kesehatan anak. batasan usia anak sebagaimana diketahui adalah ketika mereka masih dalam usia tahun. dalam bidang kesehatan reproduksi, khususnya reproduksi wanita, dikenal beberapa istilah terminologi. pertama, rentang usia remaja adalah wanita ketika berusia antara sampai tahun atau dalam rentang bawah tahun, mana termasuk dalamnya adalah frasa usia yang saat ini sedang dibicarakan tahun dan yang akan dilakukan pembahasan mencapai usia tahun. oleh karena hal tersebut, kajian presentasi kami adalah pembatasan pada masalah kesehatan reproduksi pada kesehatan remaja, mana tercakup dalamnya adalah usia batasan dan tahun. perkembangan dan kesehatan anak wanita sejak dilahirkan. sangat erat kaitannya dengan atau tergantung dari mulai bekerjanya hormon reproduksi, yaitu pada saat wanita memasuki usia akil balig atau pubertas, pada usia sekitar sampai tahun. hormon reproduksi yang dimaksud adalah kita mengenalnya sebagai hormon steroid estrogen dan hormon steroid testosteron atau androgen. yang diproduksi terutama oleh sel kelamin wanita manusia, dalam hal ini adalah ovarium pada wanita atau kelenjar testis pada laki laki. hormon ini memacu pertumbuhan organ kelamin luar dan dalam wanita, serta berbagai organ lain, seperti payudara, otot tulang panggul, serta berbagai macam organ lainnya. hormon steroid hanya bisa berfungsi apabila terjadi mayoritas kematangan fungsi otak dan selaput otak manusia. kita mengenal mayoritas pertumbuhan organ, organ genitalia internal dan eksternal, yaitu genitalia dalam dan luar itu mulai pada usia ketika wanita itu mulai memproduksi hormon estrogen testosteron. hormon testosteron dan estrogen berfluktuasi semakin meningkat dengan berkembangnya sejak dilahirkan, kemudian memasuki usia remaja, dewasa muda, memasuki usia kematangan, dan kemudian menurun lagi pada usia menopause atau lansia. proses hormon berkembang dan merangsang terjadinya pertumbuhan daya tarik seksual, termasuk tumbuhnya rangsangan seksual pada panca bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan sepanjang kata penyimpangan dan frasa pejabat lain perkawinan bertentangan dengan dan uud menurut para pemohon, sepanjang kata penyimpangan perkawinan harus dimaknai penyimpangan dengan alasan kehamilan luar perkawinan : terhadap permohonan para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa frasa penyimpangan guo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan guo memang diperlukan sebagai pintu darurat apabila terdapat hal hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan atau wali. penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, adapun terhadap frasa pejabat lain dalam perkawinan tersebut, menurut mahkamah, ketentuan guo tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai pintu darurat apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada pengadilan. sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan oleh pejabat dari kantor urusan agama kua) atau bahkan pejabat dari kantor desa kelurahan hingga kecamatan setempat karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata atau yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum atas, sepanjang kata penyimpangan dan frasa pejabat lain perkawinan tidak bertentangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dengan uud oleh karenanya, dalil paradalil dalil yang dimohonkan paraaria farida indrawi, anwar usman, muhammad alimmerdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi golddan atau kuasanyaarief hid anggota anggota, anwar usman maria farida indrawi materialis akbar santo wahiduddin adams suhartono dewa gede laguna menahan sitompul pendapat berbeda (d penting opinion) pendapat berbeda hakim konstitusi maria farida indrawi, sebagai berikut: i6. menimbang bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan (selanjutnya disebut perkawinan) menyatakan bahwa, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godalam penjelasan umum perkawinan angka huruf ditetapkan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga . selain itu, dalam angka huruf antara lain ditetapkan bahwadari makna, tujuan, dan prinsip perkawinan yang tersirat dan tersurat dalam dan penjelasan umum angka huruf dan huruf perkawinan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara garis besar maksud dan tujuan, saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil berdasarkan ketuhanan yang maha esa . oleh karena itu, calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan yang: menimbang bahwa para pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa umur (enam belas) tahun yang termuat dalam perkawinan yang menyatakan bahwamencapai umur (enam belas) tahun . para pemohon antara lain mendalilkan bahwa, frasa umur (enam belas) tahun dalam guo telah mengakibatkan banyaknya praktik perkawinan anak indonesia. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, saya berpendapat, perkawinan anak bagi bangsa indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini memang selalu menimbulkan berbagai pendapat yang menimbulkan juga berbagai penafsiran, khususnya usia perkawinan bagi seorang wanita. berdasarkan fakta dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, praktik perkawinan anak telah menimbulkan berbagai permasalahan, oleh karena dampak perkawinan anak bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan risiko, antara lain sebagai berikut: potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik: cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah kurang atau bayi lahir cacat, cc. ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi reklamasi (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan: meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil, semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks: terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual: studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali bawah usia (lima belas) tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk hiv aids, perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar tahun tidak terpenuhi. perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak anak juga menjadi mudah terekspos terhadap merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan konsensual) dalam perkawinan. dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. bahwa menurut dewan perwakilan rakyat dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa,, yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. batasan usia perkawinan tersebut, dengan memperhatikan nilai nilai yang berlaku pada saat itu, yaitu tahun bahwa. dari keterangan dewan perwakilan rakyat tersebut, sebenarnya saat ini bangsa indonesia, khususnya para pembentuk undang undang sudah seharusnya mempertimbangkan kembali, apakah batasan usia dalam perkawinan tersebut masih sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi saat ini yang telah berbeda selama (empat puluh satu) tahun lebih karena perkawinan disahkan dan diundangkan pada tanggal januari saat ini, pemahaman bangsa indonesia tentang hak hak asasi manusia juga sudah jauh lebih maju daripada pada saat perkawinan tersebut disahkan dan diundangkan. hal itu terlihat dalam perubahan uud yang secara tegas telah mencantumkan tentang hak hak asasi manusia dalam bab mulai sampai dengan sehingga terdapat kewajiban negara antara lain untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfil), dan menghargai (to respect) hak hak anak sesuai uud selain itu, indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikatkan diri padayang berkaitan erat dengan konvensi cedar. bahwa dalam beberapa undang undang yang dibentuk sebelum dan setelah perubahan uud juga telah menetapkan bahwa yang dimaksud merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id anak adalah setiap orang yang belum berumur (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan , ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalamberdasarkan perkembangan peraturan perundang undangan indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak hak anak, khususnya anak perempuan. bahkan, dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak dirumuskan:dengan demikian melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia (delapan belas) tahun adalah pelanggaran terhadap undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari uud bahwa definisi anak dalam beberapa undang undang tersebut sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam perkawinan yang menyatakan, dengan demikian, bagi seseorang yang menikah sebelum berusia (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam definisi pernikahan anak, oleh karena pada usia tersebut seseorang belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam dan undang undang guo yang menentukan, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. dari ketentuan dua tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, yaitu (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua. i6. menimbang, berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut atas, saya berpendapat bahwa frasa umur (enam belas) tahun dalamselain itu, dapat disimpulkan bahwa: perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi: perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual: perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa, bahwa, dalam beberapa putusannya, termasuk putusan perkara guo, mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open perkawinan, akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang. terhadap hal ini, saya berpendapat, bahwa terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui putusan mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (law tool social engineering) yang dalam perkara guo akan memberikan dampak pada perubahan berupanikahan anak merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. berdasarkan seluruh alasan tersebut atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, saya berpendapat bahwa permohonan para pemohon agar frasa umur (enam belas) tahun dalam perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai umur (delapan belas) tahun , adalah beralasan menurut hukum. oleh karena itu, seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon tersebut. panitera pengganti,era dan organ organ seksual, juga termasuk bertumbuhnya organ genitalia pada usia wanita, yaitu payudara, rahim, dan vagina. termasuk dalamnya juga adalah bagaimana otot dan struktur pertumbuhan tulang panggul, khususnya pada wanita membedakan struktur tubuh wanita dengan laki laki. pada usia anak, postur wanita dengan pengaruh hormon yang sangat lemah, belum membentuk tubuh wanita. pada usia remaja, mana pada umumnya sudah terbentuk diproduksinya hormon secara cukup, sedang, dan kuat membentuk struktur tubuh wanita dengan simbol feminim remaja. tetapi, yang masih belum berkembang matur adalah kematangan, mental, dan emosional pada umumnya berstatus immature dan prematur atau labil. proses mayoritas ini baru berkembang ketika wanita memasuki usia dewasa muda pada usia sampai tahun yang dikenal sebagai usia reproduksi sehat dan juga ketika memasuki usia dewasa matang sampai tahun. fungsi ini akan menurun drastis ketika seorang wanita memasuki usia lansia. usia menopause, mana terjadi penurunan hormon yang menyebabkan menurunnya simbol fungsi seks sekunder dan gangguan kenyamanan dalam fungsi reproduksi. dan ini berakibat pada berbagai macam risiko penyakit kelainan, terutama pada wanita usia remaja belum sikapnya organ wanita tersebut menerima kehamilan dan berakibat tingginya risiko kehamilan, terutama bagi ibu dan bayi dengan angka kematian yang tinggi. rentang yang paling aman adalah sebetulnya sampai tahun. yang paling aman adalah sampai tahun. kehamilan pada usia remaja bawah tahun dibandingkan dengan kelompok atas sampai tahun, lebih beresiko tinggi karena berbagai macam penyakit bisa mengancam pada kematiannya. kematiannya bisa mengancam tiga sampai tujuh kali. preeklampsia adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan, naik sangat tinggi sekali pada remaja. kerusakan jalan lahir pascasalin berupa terbentuknya lubang lubang vagina, serta mungkin terbaiknya rahim, dan depresi pascasalin yang bisa meningkat sampai dari kehamilan remaja tersebut. data terakhir pada survei demografi dan kesehatan indonesia tahun yang lalu menggambarkan ketika berbagai negara tetangga asian dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id asian pacific mengalami peningkatan kesejahteraan manusia, indonesia didera dengan meningkatnya angka kematian. angka kematian meningkat dari lima tahun sebelumnya, per persalinan menjadi orang per atau dalam angka adalah terjadinya peningkatan hampir dari kematian menjadi hampir kematian. dari mana sumber kematian ini? berdasarkan data who yang dilansir oleh icsc, indonesia angka kematian wanita usia sampai tahun hampir dua kali lipat bisa diturunkan ketika wanita itu menewaskan usia kehamilannya. menewaskan usia terjadinya kehamilan menjadi tahun, turun dari menjadi hanya per kelahiran ibu. kualitas generasi bangsa indonesia juga ditentukan dari bagaimana seorang wanita mengalami kehamilan pertama bagi anak yang dilahirkannya, dikandungnya. anak yang mempunyai otak yang volumenya jauh lebih kecil dibandingkan teman yang normal mengalami penurunan hampir apabila usia kehamilan bisa didewakan menjadi tahun. gizi yang lebih baik apabila terjadi pendewasaan usia kehamilan. hasil survei pada tahun menunjukkan bagaimana keinginan anak remaja kita ketika mereka ditanyakan, kapan mereka ingin menikah? mereka pada umumnya menyatakan ingin menikah atas tahun, sebanyak ingin menikah pada usia tahun, walaupun memang kota lebih tua daripada desa. dan ini terjadi pada wanita dan pada laki laki lebih tua lagi, kira kira persentasenya antara sampai yang menginginkan pernikahan pada usia dan tahun. bagaimana keinginan mereka untuk hamil? usia keinginan untuk hamil pada anak atau wanita juga menginginkan sekitar terjadi pada usia atas tahun sampai dengan tahun. wanita bawah usia tahun memiliki risiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika melakukan fungsi reproduksinya. wanita memasuki usia tahun secara medis, fisik, biologis, endokrin, hormonal, serta psikologis, dan emosional memiliki kematangan untuk dapat menjalankan hak reproduksinya secara aman, terutama dalam menjalankan fungsi reproduksinya, menghasilkan generasi bangsa indonesia yang berkualitas. pendewasaan usia pernikahan dari tahun berdampak pada merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berbagai macam hal hal yang menguntungkan bagi kesejahteraan wanita khususnya dan pada bangsa indonesia pada umumnya. dr. karton mohamad fase pertumbuhan yang paling cepat itu terjadi pada ketika anak dalam kandungan, terutama empat bulan terakhir dan ketika usia remaja, yaitu usia tahun sampai tahun. pertumbuhan sel janin dalam kandungan itu berpuluh kali lipat dari kecepatan pertumbuhan sel pada usia yang sudah dilahirkan, terutama pada sel otak. sel otak itu bertumbuhnya sangat cepat sekali dan kemudian akan mulai melambat, nyaris berhenti ketika anak mencapai tahun, sesudah itu tidak ada penambahan sel otak baru, kecuali penggantian. untuk memenuhi kecepatan supaya kecepatan pertumbuhan itu berjalan dengan baik, diperlukan nutrisi, terutama protein. oleh karena itulah, pada ibu yang hamil dan pada remaja diperlukan masukan makanan bergizi yang lebih banyak daripada orang orang luar itu. kalau seorang remaja hamil, maka akan terjadi persaingan antara janin yang dikandungnya dengan dia sendiri dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. dalam keadaan ketika sebagian besar lebih sekitar remaja putri indonesia mengalami anemia atau kurang darah, terutama yang pedesaan, maka perebutan oksigen ini akan sangat berdampak pada kesehatan, baik janin maupun ibunya. akibat perebutan oksigen ini, tekanan darah ibu akan meningkat karena diperlukan untuk memompa oksigen lebih banyak untuk janinnya. inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya eklampsia. dalam perebutan ini, maka salah satu atau dua duanya kalah. kalau janin yang kalah, maka dia akan lahir tidak sempurna, perkembangan otak tidak sempurna, mungkin cacat, akan lahir berat badan rendah atau mengalami tumbuh fisiknya secara baik. kalau ibu yang kalah, maka dia akan mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian, atau kalau bayi, mungkin lahir mati. remaja itu fase yang sangat aktif kehidupannya. perebutan mengenai sumber makanan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan janin, dalam. hal protein dan akibatnya otak janin tidak akan mendapatkan masukan protein yang cukup, sehingga perkembangannya juga tidak akan baik. merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god pada remaja juga terjadi pertumbuhan tulang karena pengaruh hormonal. pertumbuhan tulang baru akan berhenti ketika umur sekitar tahun. sesudah itu, sudah tidak mungkin seorang anak akan mengalami pertumbuhan tulang, baik menjadi tinggi maupun tulangnya menjadi lebih besar. oleh karena itu, pada remaja biasanya tulang tinggalnya belum cukup kuat dan belum mencapai ukuran yang cukup besar untuk dapat dilewati bayi untuk bisa lahir secara normal, ini akan membawa komplikasi juga pada proses kehamilan dan persalinan.kehamilan remaja juga berpengaruh bagi ekonomi dan sosial remaja. dari segi sosial jelas bahwa sekolah akan terputus, dari segi sosial bahwa keterampilan remaja yang menikah usia dini cenderung kurang karena tidak sempat mengalami pendidikan yang memadai, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan ini akan berdampak secara nasional pada ekonomi dan produktivitas bangsa. adapun dampak psycho social dari remaja yang hamil adalah terputus pendidikan akan mengalami kemiskinan yang berkelanjutan, akan kehilangan kesempatan bekerja, akan tercabut dari keluarganya sebelum dia siap. dia harus sudah berpisah dari ayah, ibunya. cenderung mudah bercerai dan anaknya akan mengalami kurang perhatian, dan mengalami kelambatan dalam perkembangan, kemampuan. juga anaknya cenderung mengalami penyimpangan perilaku, termasuk kemudian terkecanduan narkoba. berdasarkan data who, kehamilan pada usia remaja masih merupakan penyumbang terbesar pada kematian ibu dan anak anak, juga terhadap siklus buruknya kesehatan dan kemiskinan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id samarinda fadli perkawinan merupakan salah satu perwujudan hak konstitusional warga negara indonesia ydalam ketentuan tersebut, ada dua hal yang saya anggap penting ialah konstitusi tidak menentukan batas usia perkawinan, juga tidak menentukan perbedaan batas usia bagi perempuan dan laki laki bila mau kawin. sedang tentang perkawinan yang sah indonesia ditetapkan dalam undang undang nomor tahun bab adalah bila perempuan telah berusia tahun dan laki laki sudah berusia tahun, undang undang ini dipandang sebagai monumental dan strategis dalam mengatur perkawinan dan keluarga, mengingat indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, dan berlakunya berbagai tradisi, dan nilai budaya, dan dimana warganya menganut berbagai agama. kalau ditinjau dari perspektif psycho social, pilihan menentukan usia tahun sebagai batas usia untuk bisa kawin bagi perempuan, merupakan pilihan bagi respons negara terhadap kondisi seorang perempuan yang sedang berada dalam tahapan usia remaja. suatu usia yang dalam psikologi remaja disebut sebagai tahapan usia yang penuh gejolak sebagai pengaruh dari aspek hormonal, yang tadi sudah dijelaskan, yang membangkitkan berbagai perubahan fisik, tubuh berubah cepat, maupun perubahan psikis yang mewujud dalam perkembangan kemampuan kognitifnya lebih menjadi lebih kritis dalam memandang sekitarnya maupun perkembangan emosionalitasnya. kesemuanya berlangsung sebagai bagian dari proses mencari identitas dirinya sebagai manusia indonesia, sebagai perempuan atau sebagai laki laki. bila ditinjau dari psikologi perkembangan, pembagian tahapan perkembangan seorang, dibagi dalam tiga tahapan besar. tahapan sebagai anak, tahapan sebagai remaja antara dan tahun, dan sebagai usia dewasa tahun atas. berdasarkan pembagian tahapan ini, perempuan usia tahun berada pada tahapan remaja putri dan belum digolongkan sebagai seorang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dewasa karena belum mencapai tahun. batasan usia anak tahun juga telah dipilih oleh indonesia dan disahkan dalam undang undang perlindungan anak. atas dasar ini, maka mengizinkan perempuan usia tahun untuk kawin, berarti bahwa negara mengizinkan perkawinan anak atau perkawinan bawah usia dewasa bagi perempuan. dan mengingat bahwa perkawinan biasanya dilengkapi dengan kehamilan, melahirkan, dan membentuk keluarga, maka saya mendukung pandangan berbagai pihak bahwa mengizinkan perempuan kawin pada tahun melanggar hak remaja untuk bisa memenuhi kewajiban belajar tahun atau terpenuhinya hak pendidikan anak pada umumnya. hal mana terkait pada tidak terpenuhinya hak perempuan untuk memiliki keterampilan yang perlukan untuk dapat berkompetisi dalam lapangan kerja yang tersedia. juga bahwa membedakan usia perkawinan antara anak perempuan dan anak laki laki merupakan suatu bentuk diskriminasi gender yang menurut berbagai penelitian juga berpengaruh pada meningkatnya kekerasan seksual ranah privat. kesemuanya jelas melanggar undang undang nomor tahun dan undang undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. dengan diinginkannya anak perempuan untuk kawin bawah usia tahun, ketika secara psikologis justru sedang mengalami transisi menjadi dewasa dan juga sedang menghadapi berbagai proses perkembangan dalam dirinya, secara fisik, dan psikologis, dan ketika masih membutuhkan berbagai penyesuaian diri terhadap perubahan perubahan yang sedang alami. seperti menyesuaikan diri pada tumbuhnya tanda tanda seksual sekunder, telah mengalami menstruasi dan tubuhnya yang mendekati fisik perempuan dewasa yang secara psikologis menjadi mudah mengalami gejolak emosional. perubahan perubahan yang juga disebut sebagai proses pencarian identitas diri usia remaja, suatu fase dalam kehidupan mana seorang remaja sedang mencari jawaban tentang siapa dirinya dan peran apa yang inginkan dalam kehidupan bermasyarakat. singkatnya, memilih dan menentukan usia tahun sebagai batas usia perempuan untuk kawin, ternyata telah berekor pada berbagai risiko negatif dalam kehidupantelah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada aprilitusi tafsir mahkamah merdeka barat jakarta telp fax email sekretariat@mahkamahkonsitusgo.d pribadi perempuan dan dalam upaya membentuk keluarga yang sejahtera maupun bagi tertib masyarakat. komplikasi kehamilan dan melahirkan termasuk lahirnya bayi secara prematur dan berbagai permasalahan yang terkait, secara tersendiri maupun bersama sama, kondisi ini terkait pada usia calon ibu yang masih tergolong anak remaja, kurang ketersediaan untuk melakukan pemeriksaan perinatal, belum sikapnya organ organ reproduksi ketika seorang masih dalam remaja, dan sering pula pengaruh dari ketidaksiapan calon ibu untuk mengisi perannya dengan memahami dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak yang lahirkan. risiko lain ialah menatapnya angka kematian ibu indonesia sebagai tertinggi asia, yang sekaligus berarti dianggapnya hak kesehatan perempuan juga masih belum menurunnya angka kematian bayi sesuai harapan. hal lain adalah meningkatnya angka perceraian dalam perkawinan, dimana salah satu pasangan masih berada usia yang tergolong belum dewasa dan melanggarnya hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, sebagaimana tersirat dalam undang undang nomor tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak asasi wanita adalah hak asasi manusia. dengan adanya kenyataan tersebut atas, maka saya mendukung keterangan keterangan para saksi dari berbagai latar belakang ilmu, pandangan, dan pengalaman yang aktif dalam meningkatkan usia perkawinan menjadi tahun atau usia dewasa sebagai pilihan yang tepat. dengan mempertimbangkan bahwa dari aspek psikologis, mengizinkan perkawinan perempuan bawah tahun, berarti negara mengizinkan anak melahirkan anak, suatu keadaan yang bila dibiarkan terus telah diketahui berujung pada berbagai risiko negatif sampai dengan yang fatal bagi perempuan. sehingga menaikkan usia batas perkawinan bagi perempuan menjadi tahun, sebagaimana diajukan oleh pemohon yang juga telah diperkuat dengan masukan tentang berbagai risiko negatif bagi kehidupan perempuan yang bersangkutan harus menjadi pilihan dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga, khususnya warga negara yang berjenis kelamin perempuan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id roichatul akidah rasyid hak atas perkawinan dan membentuk keluarga. hak untuk membentuk keluarga dijamin dalam konstitusi indonesia manadengan demikian, perkawinan adalah sebuah hak, yaitu dalam rangka membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. dengan demikian pula negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak tersebut. jaminan perkawinan sebagai sebuah hak juga terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia mana menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. undang undang tersebut, nya menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dengan demikian, undang undang nomor tahun memiliki ketentuan yang sama dengan konstitusi dan menambahkan ketentuan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilaksanakan atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang dalam hal ini kemudian menjadi prasyarat perkawinan. hak tersebut juga dijamin dalam covenantcovenant tersebut menyatakan bahwa keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan dasar, serta berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. menyatakan, hak laki laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. menyatakan, tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. menyatakan bahwa negara negara pihak pada covenant ini kemudian harus mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir. covenant menegaskan hak atas perkawinan dan membentuk keluarga dengan memberikan ketentuan yang lebih lanjut bahwa perkawinan dan membentuk keluarga adalah sebuah hak yang oleh karena itu kemudian harus ada perlindungan terhadapnya. kemudian juga mengatur mengenai usia perkawinan, serta memiliki ketentuan serupa dengan undang undang nomor tahun dengan menyatakan bahwa hak atas perkawinan diperkenankan dan diwujudkan hanya dan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. dengan demikian perkawinan memang sebuah hak dan harus diwujudkan, yang dalam hal ini kemudian meminta negara untuk mewujudkannya melalui penyediaan lembaga untuk memenuhi hak tersebut, menjamin adanya prosedur untuk mengalahkannya, sekaligus menjamin hak dan kebebasan orang untuk memasuki perkawinan, serta menjamin tidak adanya intervensi baik oleh negara, maupun oleh pihak ketiga. ketentuan ketentuan atas mengatur pula beberapa prasyarat yang kemudian juga harus dijamin dan untuk dapat diwujudkannya hak atas perkawinan. dua prasyarat penting yang mengemuka dalam hal ini adalah usia perkawinan dan persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. untuk itu menjadi penting bagi kita untuk mencermati dua prasyarat tersebut dan dalam pencernaan ini. tentang usia perkawinan dan persetujuan yang penuh dan bebas. sebagaimana saya sebutkan tadi covenant hak sipil dan politik menegaskan hak laki laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga. ketentuan tentang usia perkawinan ini kemudian ditafsirkan oleh para ahli bahwa hak atas perkawinan hanya bagi mereka yang berada dalam usia perkawinan atau marriageable age. lebih lanjut ketentuan tentang usia perkawinan mewajibkan negara untuk mengatur dalam undang undangnya ketentuan tentang usia minimum perkawinan. ketentuan tentang usia minimum perkawinan ini sangat terkait dengan kedewasaan fisik, selain itu juga sangat terkait dengan ketentuan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id selanjutnya mengenai persetujuan bebas serta penuh dari para pihak mana dari covenant hak sipil dan politik menyatakan bahwa tidak ada sebuah perkawinan dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. oleh karena itu, penetapan usia minimum untuk memasuki perkawinan bawah kedewasaan seseorang dipandang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam covenant hak sipil dan politik dan bertentangan dengan syarat persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan covenant hak sipil dan politik. sebaliknya pula, ketentuan tentang harus adanya persetujuan yang penuh dan bebas, selain tidak memperbolehkan sebuah perkawinan yang dipaksakan baik oleh negara maupun pihak ketiga, misal orang tua atau anggota keluarga, juga bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga hanya diperuntukkan bagi mereka yang secara usia telah mampu untuk mengambil persetujuan secara bebas dan penuh. ketentuan tentang usia perkawinan dan persetujuan yang penuh bertalian secara erat dan menjadi prasyarat adanya dan terwujudnya hak tersebut bagi seseorang. hak untuk menikah hanya dapat diwujudkan dimana pasangan yang menginginkan hak itu menyatakan bahwa mereka memang berkehendak untuk menikah, serta dimana pernyataan itu dinyatakan dengan keadaan penuh kesadaran, bebas dari paksaan dan ketakutan. laki laki dan perempuan memiliki hak untuk memasuki gerbang perkawinan atas dasar persetujuan penuh dan bebas dimana negara kemudian memiliki kewajiban untuk melindungi perwujudan hak tersebut secara setara. komentar umum yang dikeluarkan oleh komite hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa mengendarai bahwa banyak faktor penghambat menghambat perempuan untuk mampu mengambil keputusan untuk menikah secara bebas. salah satu faktor dalam hal ini adalah usia minimum perkawinan. oleh karena itu, komite hak asasi manusia pbb menyatakan bahwa negara harus menetapkan kriteria menikah yang memastikan perempuan memiliki kapasitas untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mengambil keputusan memasuki perkawinan dengan bebas dan penuh kesadaran tanpa paksaan. covenant hak sipil dan politik tidak secara eksplisit menentukan usia perkawinan baik untuk laki laki maupun perempuan. namun demikian, komite hak asasi manusia pbb menyatakan bahwa usia tersebut haruslah merupakan usia dimana setiap pihak yang hendak menikah mampu untuk memberikan persetujuan yang penuh dan bebas dimana negara kemudian memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak tersebut, dan negara juga kemudian tidak diperbolehkan untuk melakukan penyangkalan atas perkawinan bagi orang orang yang sudah mencapai usia perkawinan. tuntunan tentang berapa usia minimum untuk menikah dapat kita temukan dalam konvensi hak anak yang telah disahkan oleh indonesia melalui keppres nomor tahun mana konvensi ini menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berada bawah tahun. undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak mengadopsi hal ini dengan memiliki ketentuan yang serupa mana undang undang tersebut menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia tahun. dengan demikian, setelah mencapai usia tahulah maka seseorang baru dapat dianggap dewasa. oleh karena itu, komite hak anak meminta negara untuk mengubah hukum mereka untuk meningkatkan usia minimum perkawinan menjadi tahun. rekomendasi ini serupa dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam komentar umum yang dikeluarkan oleh komite tersebut nomor tahun harus kita perhatikan dalam hal ini bahwa indonesia telah pula mengesahkan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui undang undang nomor tahun yang dengan demikian indonesia terangkat secara hukum terhadap konvensi tersebut. hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah terjadinya pelanggaran hak hak yang lain apabila prasyarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi. komite hak anak menyatakan bahwa perkawinan anak dan kemudian kehamilan yang terjadi pada anak merupakan penyebab penting timbulnya masalah kesehatan. selain itu terdapat juga masalah nonkesehatan dimana anak merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang menikah utamanya perempuan yang kemudian harus meninggalkan sekolahnya menjadi termarjinalkan dalam kehidupan. kerja komite dari hak ekonomi, sosial, dan budaya telah menunjukkan pula bahwa terbatasnya peluang pendidikan bagi anak anak, kemudian akan menguatkan mereka menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia yang lain. dalam hal ini komite hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa terdapat suatu kaitan langsung antara naiknya angka pendaftaran anak anak perempuan pada pendidikan dasar dengan tingkat penurunan jumlah perkawinan anak. fakta itu dapat kita baca sebaliknya bahwa angka pendaftaran anak anak perempuan untuk masuk dalam pendidikan dasar akan mengalami penurunan dengan naiknya perkawinan anak. oleh karena itu, komite hak anak mengingatkan kita semua bahwa anak yang menikah secara hukum yang kemudian dianggap dewasa walaupun mereka berada bawah usia tahun akan kehilangan seluruh perlindungan yang menjadi hak mereka berdasarkan konvensi anak. dalam hal ini anak itu juga akan kehilangan haknya yang juga dijamin berdasarkan konstitusi indonesia, serta undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. komite kemudian mengingatkan lebih jauh bahwa berdasarkan konvensi hak anak, negara kemudian harus mengambil langkah langkah, baik dalam bidang legislasi maupun administratif untuk mewujudkan hak anak. dalam konteks ini hak atas kesehatan, serta tumbuh kembang mana negara pihak dalam konvensi diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum menjamin hak hak tersebut dijamin dan dimasukkan dalam seluruh legislasi, termasuk dalam hal ini menetapkan usia minimum perkawinan. dengan menetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak, yaitu tahun. dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perkawinan dan membentuk keluarga adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, serta berbagai undang undang nasional kita bahwa hak atas perkawinan dan membentuk keluarga tersebut memiliki prasyarat, yaitu dicapainya usia perkawinan dan atas kehendak, dan persetujuan yang bebas dari para pihak yang hendak menikah. bahwa dengan demikian hak atas perkawinan dan. membentuk keluarga tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id usia perkawinan sehingga dapat menetapkan persetujuan yang bebas dan penuh. bahwa perkawinan tanpa dipenuhinya prasyarat tersebut telah kemudian menyebabkan melanggarnya hak anak oleh karena anak yang menikah secara hukum kemudian dianggap dewasa dan kehilangan seluruh perlindungan yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita. dengan demikian sekira ketentuan usia minimum perkawinan hendaknya dinaikkan menjadi tahun. yuniyanti chuzaifah saya ingin memulai keterangan saya dengan sebagai mewakili komnas perempuan dengan perspektif perempuan atau hak asasi perempuan dan major study saya untuk bidang antropologi. saya ingin memulai keterangan saya dengan mengurai tentang buruknya perkawinan anak atau bawah usia tahun. melalui temuan temuan sektor rentan yang mewakili korban kekerasan berlapis yaitu buruh, pekerja rumah, atau pekerja rumah tangga, migrant, dan juga pekerja seks. mengapa? kedua sektor ini adalah sektor yang merentangkan perempuan. pekerjaan atau dunia yang penuh risiko, penuh stigma, atau kekerasan, dan jauh dari perlindungan. kedua sektor ini menjadi subur rupanya tertarik erat dengan banyaknya perempuan yang menjadi korban perkawinan anak. temuan riset ph. saya universitas amsterdam tentang indonesian migrant workers saudi arabia trans nationalism, gender relation, and dynamic religion menghasilkan temuan penting bahwa penyebab dasar seorang perempuan bermigrasi luar negeri utamanya saudi arabia karena empat hal. yang pertama, kemiskinan atau pemiskinan. yang kedua karena kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt akibat pernikahan anak. ketiga, karena motivasi keagamaan, ini untuk konteks saudi. dan keempat, karena ingin mencari pengalaman yang lebih luas. kenapa pernikahan anak lebih rentan akan kdrt yang mengakibatkan mereka lari luar negeri, mempertaruhkan nyawa untuk menempuh ekonomi keluarga dan lari dari tekanan psikis. riset saya tiga wilayah, yaitu karawang, cianjur, dan lamongan sebagai kantong migrasi. beberapa penyebab perceraian akibat pernikahan anak secara garis besar karena kekurangmatangan dalam merespons persoalan. perkawinan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id rapuh dan mudah bercerai misalnya hanya karena melihat suami mengganti gaya rambut yang tidak disukai, cemburu berlebih karena dipicu hal ringan, cepat bosan, dan masih belum siap dengan tanggung jawab. apa dampak sosial yang harus dipikirkan indonesia? rantai persoalan yang nyata saya temukan tentang jatuhnya perkawinan anak yang mendorong migrasi ini bukan hanya merisikokan perempuan yang terpaksa bermigrasi, hadapi kerja tidak layak, rentan kekerasan seksual dalam deret panjang hukuman mati, cacat fisik dan psikis karena kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. bagaimana keluarga yang ditinggalkan? rantai persoalan berikutnya adalah teracuhkannya kehidupan anak, tidak sikapnya suami bertanggungjawab dan memegang gender rule atau parenting dan satu catatan penting bahwa anak anak mereka dititipkan pada orang tua perempuan yang bahkan adalah lansia mana seharusnya tidak hadapi beban berat usia sepenuhnya. hubungan perkawinan anak dan dampak kekerasan berlapis yang menyebabkan migrasi sangat jelas. saya juga ingin mengangkat temuan penting komnas perempuan yang terkait persoalan pekerja seks. data ini saya temukan ketika mengikuti focus group discussion dengan organisasi pekerja seks indonesia, memantau rehabilitasi atau panti sosial pasar rebo dan juga perjumpaan dengan pekerja seks korban razia wilayah bantul. kalau mau disimpulkan, mengapa perempuan menjadi pekerja seks? karena tiga hal besar. yang pertama, karena korban kemiskinan atau pemiskinan. yang kedua, korban perkawinan anak. dan yang ketiga, korban kekerasan seksual atau hilangnya keperawanan dan stigmatisasi oleh masyarakat atau suami. sejumlah wilayah miskin, wilayah konflik, dan wilayah bencana, anak remaja perempuan kerap jadi target perkawinan muda karena untuk mengurangi beban orang tua atau jadi gantungan beban orang tua. rupanya dampak pernikahan anak ini sangat jelas mengundang kerentanan berlapis bagi perempuan muda karena jatuhnya perkawinan tersebut, ketidaksiapan perempuan untuk survive karena keterbatasan pendidikan, dan skill bertahan hidup, maka mereka para perempuan muda merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ini merisikokan hidupnya terjebak masuk dalam sindikasi industri hiburan jasa seksual yang penuh eksploitasi kekerasan, rentan hiv aids, dan lain sebagainya. dari dua sektor atas, sangat jelas bahwa perkawinan anak utamanya kalau batas tahun dibiarkan. kita akan memperparah dan mencabut hak hak dasar perempuan setidaknya dua sektor tersebut gambaran paling nyata. dalam tataran hak asasi, anak diakui sebagai bagian dari kelompok rentan selain penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan perempuan hamil. kerentanan anak adalah disebabkan fisik maupun mentalnya yang berbeda dengan orang dewasa. atas kerentanan itulah untuk perlindungan, maka negara menyediakan payung hukum khusus untuk perlindungan anak sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar tahun dan lain sebagainya. saya akan skip pada paragraf ini karena tadi sudah disebutkan oleh para ahli sebelumnya. kenapa perkawinan anak bermasalah? pencabutan hak dasar anak perempuan berderet. setidaknya ada hak hak dasar baik hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial politik, hak bebas dari kekerasan. seluruh hak atas saling berhubungan dan menjadi rantai yang paling berkeliaran, yang merapihkan perempuan muda dalam hal ini anak anak sebagai korban perkawinan. masa emas manusia adalah masa anak anak dan masa remaja karena masa ini adalah masa formatif bagi fisik psikis dan sosial menuju masa dewasa. melegalisasi perkawinan bawah usia tahun atau bahkan tahun. artinya menghentikan proses masa seorang perempuan menyempurnakan proses tumbuh dirinya. hak pendidikan, program negara untuk wajib pendidikan tahun, artinya mensyaratkan anak indonesia berpendidikan minimum slip. syarat minimum ini tidak selaras dengan kebutuhan konkret dunia kerja yang standar. mana syarat minimum pekerjaan paling masif dan sederhana sekalipun seperti dunia buruh, pelayan toko, penjahit, baby sitter dan lain sebagainya, minimum mensyaratkan sta atau smu dan yang setara. artinya, ketika negara merestui perkawinan anak bawah usia tahun, berarti merestui anak perempuan tersebut maksimum baru kelas smp atau sma atau smu skill hidup apa yang bisa dimiliki perempuan muda merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ini untuk dijadikan modalitas hidupnya dengan pendidikan terbatas, tercerabutnya hak pendidikan ini berdampak pada pencabutan hak hidup lain yaitu hak penghidupan. hak penghidupan. terhentinya hak pendidikan menutup peluang termahal bagi anak perempuan untuk membangun modalitas hidupnya, padahal dalam dunia kerja, perempuan dianggap lansia ketika sudah berusia tahun, sebagai syarat maksimum usia dalam rata rata dunia kerja yang paling sederhana sekalipun. padahal dalam keluarga ketika hanya satu pencari nafkah, akan melemahkan pilar ekonomi keluarga membuat kebergantungan hidup perempuan dan anak anak pada suami atau ayah, sehingga begitu pencari nafkah terhalang bekerja, perempuan tidak siap untuk survive. hak bebas dari kekerasan. kebergantungan ekonomi menjadi salah satu penyebab yang kerap mengokohkan subordinasi yang berujung pada dengannya perempuan menjadi target kekerasan. perempuan yang mandiri secara ekonomis lebih bisa bertahan hidup dan mempunyai pilihan atas masa depannya baik melanjutkan atau keluar dari belitan kekerasan dalam perkawinan. dampak kdrt bagi perempuan, mereka kerap terusir dari rumah, hilang hak properti, tidak ada jaminan hidup, sulit masuk dunia kerja, anak anak cenderung memilih ikut ibunya, sehingga perempuan muda atau anak anak ini harus bertarung melanjutkan hidup sebagai single mother atau single parent. membiarkan anak perempuan memasuki perkawinan sebelum usia tahun adalah sama dengan bahwa negara menghilangkan jaminan bagi anak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. hak sosial politik yang berserabut adalah masa remaja banyak digunakan untuk bermobilitas, berorganisasi yang menjadi pijakan penting untuk mengembangkan kemampuan sosial politik manusia. menghentikan kesempatan berharga ini melalui perkawinan karena harus masuk dalam perkawinan, semakin menguak kenapa angka keterwakilan perempuan sulit didapat dalam mencari pemimpin atau posisi strategis bagi perempuan. tak sedikit perkawinan yang juga bisa lanjutkan seseorang untuk berkembang, tapi kebanyakan mobilitas. perempuan bergantung tangan atau izin suami atau terhambat karena tanggung merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idemohon menguji ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan sepanjang mengenai frasa (enam belas) tahun dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id jawab parenting yang cenderung dibebankan perempuan, hak social . sosial politik perempuan terbonsai karena perkawinan anak ini. hak lain, seperti hak reproduksi, saya tidak akan eksplorasi sini karena sudah dipasar oleh para ahli yang lain, saya ingin tindakan bahwa terganggunya hak reproduksi perempuan kerap berujung pada banyaknya angka kematian ibu. ini bukan isu kesehatan semata, tetapi penghilangan nyawa manusia, kita menggugat saat genosida perang atau berduka karena bencana, tapi kematian ibu karena melahirkan yang jumlahnya yang berlipat dianggap sebagai kelaziman daripada kezaliman sistemik karena negara lengah memproteksi, antara lain dengan pembiaran anak perempuan masuk dalam perkawinan yang tubuhnya belum siap. dimensi kekerasan terhadap perempuan dibalik perkawinan anak. kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi sudah jamak kita ketahui saya ingin mengajak berefleksi pada sejumlah hal. legalisasi pedofilia balik perkawinan anak, ketika pedofilia terjadi luar perkawinan, kita menyoal, kita menghujat, tetapi ketika praktik pedofilia tersebut berapa dibalik institusi perkawinan, mana seorang anak perempuan bawah tahun hanya karena berganti status menjadi istri, negara dan kita merestuinya, apa makna kertas legal perkawinan tersebut bagi anak? apakah serta merta tubuhnya, pikirnya, kedatangannya berubah karena surat nikah? apa beda legalisasi perkawinan anak dengan legalisasi praktik pedofilia? mari kita cerna bersama, jangan jangan, membiarkan kebijakan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan tahun akan menyuburkan praktik ved . pedofilia yang bercangkang perkawinan. negara merestui legalisasi kekerasan seksual atau pencabulan pada anak atas nama perkawinan. ketika kekerasan seksual pada anak atau pencabulan pada anak luar perkawinan, kita menyoal, hukum bertindak tetapi ketika anak perempuan masuk dalam dunia perkawinan mana seharusnya izin tidak relevan pada kasus anak walau secara suka rela mereka mau, maka penamaan apa yang tepat untuk menyebut praktik hubungan seksual pada anak dalam perkawinan ini. kata pencabulan atau persetubuhan menjadi hilang karena masuk ranah perkawinan, apakah tidak berarti negara sedang merestui pencabulan atau persetubuhan pada merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id anak yang sebetulnya belum siap? atau akankah kita biarkan perkosaan pada anak terjadi atas nama lembaga perkawinan dan negara diam? dimensi kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan anak. deskripsi panjang tentang jatuhnya perkawinan sudah terpapar atas. saya ingin tambahkan, dalam kdrt bagi perempuan, dampak kdrt bagi perempuan study cost untuk melihat dampak kekerasan terhadap perempuan mulai dilakukan dalam konsultasi regional asia pasifik untuk kekerasan terhadap perempuan disebut bahwa produktivitas perempuan korban kekerasan menurun ketika dia menjadi korban. negara scandinavia yang dipresentasikan dalam komisi status perempuan new york baru baru ini juga mulai dikaji bahwa korban kekerasan akan menurunkan daya imunitas perempuan. biaya yang harus dikeluarkan korban, keluarga, institusi kerja, dan negara juga berlipat. studi cost yang dihitung antara lain: pasien korban kekerasan akan lebih lama dirawat dan sembuh, biaya lawyer untuk pembelaan, durasi produktivitas menurun, dan lain sebagainya. apakah dampak serius kdrt pada anak? mencermati berbagai kasus atau pengaduan, tidak jarang pelaku kekerasan adalah korban dari praktik kekerasan yang dulu dialami saat masih anak anak. ketika anak korban atau menyaksikan kdrt orang tuanya dan tidak ada proses pemulihan, maka sangat jelas adalah yang akan terkena dampak cukup serius, padahal perkawinan anak adalah perkawinan yang penuh resiko. apakah kita akan biarkan kekerasan multi generasi ini dengan tetap mengukuhkan perkawinan bawah tahun? pandangan tentang dispensasi usia perkawinan: bahwa memberikan dispensasi bagi perkawinan yang akan dilangsungkan pada usia anak atau bawah tahun pada prinsipnya bertentangan dengan upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak atau perkawinan bawah tahun. oleh karena itu, pemberian dispensasi seharusnya diletakkan sebagai jalan keluar darurat yang secara gradual harus dihapuskan melalui upaya konkret negara, membangun penyadaran bagi semua pihak tentang kesehatan reproduksi, dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual. bahwa pemberian dispensasi bagi perkawinan yang akan dilangsungkan pada usia anak sudah seharusnya dibatasi karena merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id norma tidak memberikan batasan sampai usia berapa dispensasi itu akan diberikan, apakah umur tahun berhak memperoleh dispensasi atau tidak? ketiadaan batasan ini justru bertentangan dengan semangat untuk mendukung negara mewujudkan jaminan pemenuhan hak anak untuk terbebas dari diskriminasi dan kekerasan, sehingga untuk memastikan terpenuhinya jaminan tersebut, negara antara lain perlu menetapkan batas usia tahun sebagai usia konstitusional untuk menikah. bahwa pembatasan dispensasi bagi perkawinan yang akan dilangsungkan pada usia anak, harus ditetapkan agar dispensasi tersebut tidak menjadi sarana untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan, apalagi jika menjadi sarana untuk menghentikan proses peradilan pidana kasus perkosaan. oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya dispensasi tetap diberikan, maka dispensasi itu tidak diberikan untuk kasus kekerasan seksual. bahwa persetubuhan dengan anak adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang perlindungan anak. hal ini seharusnya dimaknai sama, apakah persetubuhan tersebut dilakukan dalam perkawinan atau luar perkawinan? sehingga permintaan dispensasi seharusnya dimaknai tidak untuk melegalkan persetubuhan dengan anak, melainkan harus diletakkan sebagai upaya hukum untuk melindungi anak yang sedang berada dalam kandungan. aspek hukum internasional. bahwa indonesia adalah salah satu negara yang mengikatkan diri pada konvensi cedar, mana kepatuhan negara terhadap konvensi ini dipantau secara berkala oleh komite cedar. komite cedar telah menerbitkan rekomendasi umum nomor tentang kesetaraan dan perkawinan dalam relasi keluarga tahun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi cedar antara lain mengatakan komitemerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id. bentuk deklarasi universal. bahwa tahun para ahli pbb merekomendasikan kepada seluruh negara anggota untuk menaikkan batas umur minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan menjadi tahun baik laki laki dan perempuan. rekomendasi tersebut juga menegaskan agar negara anggota segera mengambil langkah cepat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membuat akta kelahiran untuk mendukung bukti pencapaian umur siap menikah dan sekaligus untuk mencegah terjadi perkawinan anak yang dipaksakan. bahwa pada tahun juga, indonesia telah menyampaikan laporan pelaksanaan konvensi cedar kepada komite cedar dan atas laporan tersebut, komite cedar telah menerbitkan concluding observations yang berisikan rekomendasi yang harus diperhatikan oleh negara. concluding observations paragraf memberikan perhatian khusus kepada undang undang perkawinan termasuk dalamnya tentang batas usia perkawinan bagi perempuan. komite merekomendasikan agar indonesia segera me review undang undang perkawinan dalam rentang waktu yang jelas agar segala peraturan yang terkait kehidupan keluarga yang mendiskriminasi perempuan diubah sehingga undang undang ini dapat sejalan dengan konvensi termasuk memastikan bahwa undang undang perkawinan menetapkan batas usia minimum bagi perempuan dan laki laki adalah tahun. dalam hal ini, undang undang perkawinan telah mengatur batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi anak laki laki adalah tahun, batasan usia yang lebih tinggi dari tahun ini tidak perlu dikurangi. justru yang harus diubah adalah batas usia minimum bagi perempuan yang semula tahun harus dinaikkan menjadi tahun. maria ulah anchor undang undang nomor tahun tentang perkawinan telah berusia tahun. dari sisi konteks sosial seiring berjalannya waktu telah banyak mengalami perubahan dibanding dengan konteks sosiohistoris pada saat undang undang tersebut dibuat. hal tersebut melahirkan kesadaran publik untuk mencegah perkawinan anak berusia bawah tahun, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id antaranya melalui permohonan judicial review sebagaimana yang diusulkan oleh pemohon. saya sebagai pribadi maupun sebagai komisioner komisi perlindungan anak indonesia menghargai upaya tersebut karena pencegahan perkawinan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang harus difasilitasi oleh negara, sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, khususnya pada berdasarkan fakta, begitu banyak praktik pernikahan anak dilakukan negeri ini, sebagaimana survei data kependudukan indonesia ski) tahun menyebutkan perempuan menikah sebelum berusia tahun. beberapa daerah ditemukan sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan usia bawah tahun. bahkan sejumlah pedesaan ditemukan pernikahan dilakukan segera setelah anak mendapat haid pertama, sebagaimana penelitian unicef indonesia tahun menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia tahun. faktorutama penyebab pernikahan anak antaranyaini hasil penelitian yang dilakukan oleh supriyadi pusat studi wanita universitas gajah mada yogyakarta, studi kebijakan pendewasaan usia kawin. kedua, dampak dari pernikahan anak antara lain, akses mereka terhadap pendidikan terputus, baik karena peraturan sekolah maupun karena dipaksa oleh keluarga untuk mengurusi rumah tangganya. data sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. bahkan penelitian (suara tidak terdengar jelas) tahun menemukan bahwa perkawinan merupakan akibat langsung putus sekolah bagi anak perempuan, bukan karena kemiskinan tetapi karena perkawinan. data lain dari pusat studi kebijakan dan kependudukan universitas gajah mada pskkugm) tahun perkawinan anak indonesia juga menyebutkan bahwa dampak buruk dari perkawinan anak adalah secara psikologis, kesehatan jiwa anak terganggu, baik saat hadapan pada pertengkaran rumah tangga maupun pada saat harus menerima beban merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tanggung jawab dalam mengurusi rumah tangga, khususnya yang belum sepantasnya dilakukan oleh anak. majelis hakim konstitusi yang mulia. mohon izin perkenalkan kami memahami beberapa antaranya dan dan serta dan tersebut, kata kata setiap orang, termasuk dalamnya adalah anak sebagaimana undang undang perlindungan anak dan konvensi hak anak yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, tersebut telah diterjemahkan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak menjadi setiap anak berha sebagaimana disebutkan dalam dan kemudian pada khusus pada setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, kata sah dalam tersebut artinya adalah sah jika dilakukan oleh orang yang telah berusia tahun atau bukan anak. sebaliknya, perkawinan sebelum berusia tahun harus ditafsirkan tidak sah karena bertentangan dengan undang undang perlindungan anak poin yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak. kemudian, berbunyi, tersebut diterjemahkan oleh undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak yang terdiri dari bab dan jadi, keseluruhan undang undang nomor tahun itu adalah menerjemahkan dari ini. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kemudian, kata anak dalam undang undang dasar tahun tersebut, diterjemahkan oleh undang undang perlindungan anak sebagaimana disebutkan poin anak adalah seseorang yang belum berusia tahun termasuk yang masih dalam kandungan, sementara kata berhak dalam tersebut maksudnya hak anak adalahsebagaimana disebutkan dalam undang undang perlindungan anak poin dan konvensi hak anak oleh karenanya, negara kewajiban memberikan perlindungan (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghargai (to respect) seluruh hak setiap anak sebagaimana amanat undang undang perlindungan anak dan konvensi hak anak. kemudian tersebut dalam implementasinya juga ditafsirkan oleh undang undang perlindungan anak sebagaimana dalam menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasaranak, meliputi mendengan tujuan sebagaimana diatur dalam undang undang perlindungan anakkata kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam artinya dalam undang undang perlindungan anak adalah setiap anak berhak mendapatini disebutkan dalam kemudian memperoleh pendidikan untuk pengembangan kecerdasan dan pribadinya disebutkan dalam menyatakan dan didengar pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi, ini merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god disebutkan dalam undang undang perlindungan anak kemudian, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekspresi, dan berekreasi, ini disebutkan dalam ketika anak menikah pada usia sebelum tahun, maka seluruh hak ini tidak bisa dia dapatkan. kemudian, kata perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam undang undang perlindungan anak tersebut diartikan menjadi, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah, disebutkan dalam kemudian diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan bahwa pemisahan itu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, disebutkan dalam kemudian, kata kekerasan dalam tersebut diartikan oleh undang undang perlindungan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual sebagaimana disebutkan dalam kemudian undang undang perlindungan anak juga secara tegas memberikan ancaman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, sebagaimana disebutkan dalam menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun dan paling singkat tahun, dan denda paling banyak rp300. dan paling sedikit rp60. kemudian padakemudian pada menyebutkan dengan tegas atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak terhadapnya dilakukan pencabulan, ini juga dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana disebutkan dalam dan pemenuhan hak hak anak lainnya sebagaimana disebutkan dalam perlindungan dari merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan. kemudian memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, kebebasan sesuai dengan hukum, dan sebagainya sebagaimana disebutkan dalam sejumlah dalam undang undang perlindungan anak juga tidak terpenuhi. dengan demikian, jika diizinkan pernikahan bawah usia tahun, maka harus diartikan tidak sah izin perkawinannya. karenanya jika dilaksanakan, maka perkawinannya pun menjadi tidak sah. jika terjadi juga perkawinan tersebut, maka artinya terjadi pelanggaran terhadap hak hak anak sebagaimana dijamin undang undang dasar tahun yang telah ditafsirkan dalam undang undang perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam atas. dalam tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghargai (to respect) terhadap seluruh hak anak sebagaimana undang undang dasar tahun dan dan serta dan jika negara tidak melakukan kewajibannya, maka kerugian yang langsung dialami oleh anak akibat perkawinan anak adalah kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak sebagaimana dijamin dalam terganggu, khususnya undang undang perlindungan anak dan dan seterusnya sebagaimana disebutkan tadi melanggar. terkait pemberian izin sebagaimana dalam frasa tahun undang undang perkawinan adalah pelanggaran terhadap hak hak anak yang dilindungi oleh konstitusi, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak agar seluruh hak anak sebagaimana dijamin konstitusi terpenuhi. muhadjir darwin apa anak itu? menurut crc batasannya adalah sebelum tahun. jadi perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi bawah usia tahun merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god karena hanya ketika mencapai tahun dia sudah dewasa sehingga perkawinannya tidak disebut sebagai perkawinan anak. anak didefinisikan berbeda berdasarkan atau berbasis usia biologis dari sejak masa kelahiran dan masa pubertas yang secara medis dipahami sebagai perkembangan manusia karena ada pendewasaan secara seksual fisik, tapi juga secara sosial. ini menjadi problem karena pemaknaan tentang batas dewasa itu berbeda dalam masyarakat yang kemudian terjadi sini persoalan hukum dalamnya. misalnya, usia pubertas adalah usia transisi dari anak dewasa. pada usia pubertas, itu sudah ada kematangan seksualitas. laki laki sudah mimpi basah, dan artinya berpotensi untuk menghamili. sementara perempuan, pada usia sampai tahun itu sudah menstruasi, artinya sudah ada telur dalam rahimnya yang bisa dibuahi, artinya bisa mengalami kehamilan. sementara laki laki itu sudah bisa membuahi karena sudah mempunyai sperma itu pada usia sampai tahun. artinya, secara fisik sesungguhnya bisa menikah, dan karena itu banyak pernikahan dilakukan pada usia pubertas. tapi apakah usia pubertas itu adalah usia dewasa? ini menjadi pertanyaan karena sejumlah konferensi internasional sudah mengatakan bahwa sampai batas usia tahun, manusia itu masih menjadi anak karena mereka masih dalam perkembangan untuk menuju kedewasaan dan kematangan sebagai manusia sosial. batas anak itu seharusnya bukan berhenti pada awal dari masa pubertas, tapi pada akhir masa pubertas yaitu ketika manusia itu sudah dianggap dewasa, bukan hanya secara fisik tapi juga secara sosial. dalam bahasa islam dikenal akil balig adalah pada saat secara fisik itu sudah ada petunjuk kedewasaan seperti misalnya menstruasi untuk perempuan, atau mimpi basah untuk laki laki. kewajiban solat juga dimulai sejak akil balig. tapi, mestinya harus dibedakan awal dari kewajiban solat dengan awal yang sudah sepantasnya melakukan perkawinan karena kedewasaan dalam hal ini haruslah juga dimaknai bukan hanya dalam arti fisik, tapi juga dalam arti sosial. perkawinan anak menjadi problematik karena undang undang perkawinan masih memberikan batasan usia perkawinan. yang lebih rendah dari batas usia anak, kalau menurut crc. jadi, sini yang kita merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menggunakan batu uji atau dasar pengujian dan dan serta dandanmenyatakan: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan. hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai merdeka barat jakarta tel, ema: persoalan adalah tentang pernyataan atau sikap dalam undang undang perkawinan yang memberikan batasan lebih rendah dari batasan anak yaitu tahun. definisi atas sesuai dengan pandangan ilmu sosial yang melihat masa kanak kanak bukan hanya sebagai masa belajar, tetapi juga masa yang rentan dan penuh ancaman dan memerlukan perlindungan. jadi, ketika anak itu dikawinkan pada usia yang belum dewasa, ada implikasi implikasi sosial yang bisa merugikan karena kedewasaan yang belum matang itu. pertama, mereka rentan menjadi korban trafficking, mereka rentan menjadi korban kekerasan, baik dalam. rumah tangga maupun sosial, dan mereka rentan mengalami masalah masalah kesehatan, dan juga kematangan sosial seperti misalnya gagalnya menempuh pendidikan yang mencukupi untuk mengembangkan kehidupan masa dewasa. konsep ini ikut membentuk prinsip perlindungan atas hak anak dalam kerangka hukum internasional yang ada. jadi karena persoalan itulah, maka kita perlu memperjuangkannya karena ketika perkawinan anak itu masih ditoleransi secara hukum, maka sini ada persoalan hak hak anak yang terabaikan. kita menyadari pada persoalan menghilangkan praktik perkawinan anak itu tidak mudah karena kebanyakan negara, berupa negara berkembang termasuk indonesia, perkawinan anak itu memiliki dukungan norma sosial yang kuat, terutama terhadap perkawinan anak usia muda. dan saya kira penjelasan tentang itu panjang, tapi intinya adalah bahwa ada tantangan sosial masyarakat yang membuat perkawinan anak itu mendapatkan legitimasi sosial. hukum bisa menjadi instrumen untuk mengubah itu. indonesia misalnya, dari dua juta perkawinan tahun adalah perkawinan anak. ini jumlah yang tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari rata rata internasional. saya mempunyai catatan sini, pada tahun itu pada tingkat global, perkawinan anak itu tapi ada kemajuan tahun itu o, indonesia masih y6. artinya, praktik perkawinan anak indonesia itu lebih tinggi dari rata rata perkawinan anak dunia. dalam laporan disebutkan bahwa selama kecenderungan perkawinan ini, hasil dari bps menjadi basis ketika kita melakukan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penelitian jawa dan nusa tenggara yang menunjukkan adanya kecenderungan perkawinan yang mulai naik beberapa tempat seperti, jawa tengah, tapi beberapa yang lainnya seperti nusa tenggara timur itu justru cenderung meningkat. jadi, secara umum sesungguhnya masalah perkawinan anak masih menjadi masalah indonesia karena samping ada beberapa daerah yang menurun, beberapa daerah lain justru mengalami peningkatan. perkawinan anak adalah persoalan yang sangat kompleks karena dukungan faktor budaya. dan kemudian kompleks karena dampak sosial ekonominya itu besar. poinnya adalah bagaimana menghilangkan atau mengurangi insiden perkawinan anak. dan patokan kita untuk melakukan itu adalah konsep tentang hak anak yang itu dijamin dalam konstitusi dan juga lebih atas lagi, itu dijamin dalam sejumlah konvensi internasional. untuk melakukan itu, maka sini peran dari pengemban tanggung jawab terutama adalah negara itu sangat penting karena negarawan yang bisa mempengaruhi budaya masyarakat, negara juga yang mampu juga melindungi dampak dari perkawinan, khusus dampak sosial ekonomi dari perkawinan anak dengan membuat peraturan hukum yang lebih ketat, yaitu dengan menaikkan usia perkawinan anak yang dibolehkan. aspek hukum dan peraturan menjadi elemen yang paling strategis dalam rangka mengatasi persoalan perkawinan anak. sudah barang tentu pendekatan hukum bukanlah satu satunya karena masalah perkawinan anak adalah kompleks. ada kasus dimana meskipun sudah ditentukan batas usia tertentu, tapi dalam praktik bisa saja bawahnya dan tidak ada persoalan. indonesia meskipun dibatasi bahwa perempuan itu boleh kawin pada usia tahun, tetapi ada banyak perkawinan bawah itu yang diizinkan oleh hakim karena hakim itu memiliki otoritas untuk memberikan pengecualian dengan alasan alasan tertentu yang dibolehkan. beberapa negara juga seperti itu, batasan usia acapkali dalam praktiknya itu melanggar karena faktor tersebut atau faktor faktor yang lainnya. faktor yang lainnya itu misalnya adalah pernikahan yang sifatnya itu tidak diresmikan oleh pengadilan agama atau oleh kua, tapi yang diresmikan secara agama atau perkawinan bawah tangan. jadi, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pembatasan usia kawin itu bukanlah satu satunya solusi, harus ada solusi sosial, harus ada solusi budaya dalamnya. tetapi, tanpa ada solusi hukum, maka solusi budaya atau solusi sosial itu juga akan tidak bisa efektif. dan karena itulah, maka upaya hukum oleh yayasan kesehatan perempuan itu sangat strategis sini untuk mengupayakan perubahan dalam undang undang perkawinan yang bisa mencegah adanya perkawinan anak. data yang kami peroleh dari penelitian sejumlah kabupaten jawa dan nusa tenggara menunjukkan bahwa secara umum itu usia perkawinan dalam tahun terakhir tidak mengalami progress, stagnan angka o. kemudian, beberapa daerah itu justru mengalami peningkatan seperti yang ntt, meskipun ada juga pengurangan seperti yang terjadi jawa barat. sejumlah daerah yang kita teliti itu angkanya itu bahkan lebih tinggi dari rata rata nasional, baik mengacu pada hasil susunan maupun juga data primer yang kita lakukan, yang kita peroleh. jadi, seperti indramayu itu yang ekstrim, dan kemudian data primer kita menemukan hanya o. itu pun juga pun juga lebih tinggi dari rata rata nasional. dan ada variasi situ karena ada yang lebih rendah seperti bali hanya menurut susunan, tapi kita menemukan lebih tinggi lapangan. masalah perkawinan anak bukan hanya masalah yang terjadi indonesia, tapi masalah yang terjadi sejumlah negara berkembang yang lainnya. apakah itu afrika, kemudian asia, terutama asia selatan dan asia tenggara. india misalnya, termasuk yang tertinggi angka perkawinan anak. jadi, perempuan india itu menikah pada usia bawah tahun. dan ada india itu juga melakukan pelarangan pada perkawinan usia bawah umur, tapi efektivitasnya itu rendah dan itu menjadi pelajaran kita indonesia bagaimana agar supaya implementasi terhadap hukum itu bisa efektif. child marriage (perkawinan anak) ini adalah adanya alasan ekonomi dari perkawinan anak. jadi, misalnya dalam hal pendidikan itu anak laki laki yang diberikan prioritas untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sementara perempuan itu dianggap kurang strategis untuk mendapatkan kesempatan itu dan lebih cenderung dikawinkan. dan juga dalam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kemudian pembelajaran keluarga itu uang itu lebih banyak untuk mengongkosi keperluan pendidikan dan lain lainnya dari laki laki yang cenderung lebih banyak dari yang dialokasikan untuk perempuan. artinya, kita mau mengatakan bahwa child marriage (perkawinan anak) itu ada unsur diskriminasi anak perempuan oleh keluarga. yang ini harus juga menjadi konsen negara. dalam kehidupan rumah tangga yang laki laki itu mendapatkan prioritas lebih tinggi dari perempuan, ini terjadi sejumlah negara berkembang, dan indonesia adalah salah satunya. dan situ dicontohkan india sebagai contoh yang ekstrim yang tidak harus ditiru karena dalam hampir tiap detik itu ada dua perkawinan yang satu antaranya adalah perkawinan anak. kalau dirunut sejumlah hasil penelitian negara lain, alasan ekonomi, pendapatan, itu menjadi alasan pokok, sehingga persoalan perkawinan anak terkait dengan kemiskinan. tingginya perkawinan karena kemiskinan, tetapi perkawinan anak bisa melanggengkan kemiskinan, menciptakan vicious circle poverty, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama. artinya, kalau kita mau mengatasi kemiskinan, maka salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan dari kecenderungan perkawinan anak. contoh lain kenya yang juga ekstrim mana angka perkawinan anak juga cenderung tinggi dan menyebabkan angka kehamilan dan persalinan pada penduduk atau perempuan usia anak itu tinggi, dan kehamilan serta persalinan pada usia anak itu mempunyai konsekuensi terhadap kematian maternal sehingga pada negara mana angka perkawinan anak itu tinggi, biasanya angka mortalitas maternal itu tinggi. indonesia termasuk negara yang masih memiliki mortalitas yang tinggi dan salah satu sebabnya itu adalah karena masalah perkawinan anak ini belum berhasil diatasi. aborsi itu dalam sejumlah studi luar negeri itu menunjukkan angka yang tinggi dan sebagian dari aborsi itu dilakukan pada perempuan pada usia masih anak. artinya, banyak perempuan pada usia anak itu sudah seks aktif dan mereka juga banyak sebagian antaranya terikat kepada perkawinan, dan itu menjadi sebab dari adanya aborsi, dan aborsi itu juga memberikan sumbangan juga kepada terjadinya kematian maternal, sehingga implikasi kesehatan dari child marriage itu sesungguhnya tinggi. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hiv aids juga menjangkiti penduduk usia muda, usia anak. menurut data dari sejumlah negara, khususnya dari kenya sini ditunjukkan yang sebagian antaranya dalam usia perkawinan, sehingga perkawinan anak justru rentan terhadap penyebaran penyakit menular karena persoalan ketidakdewasaan dari anak yang kemudian menjadi rentan tertular hiv aids. iran adalah negara islam. indonesia juga negara yang mayoritas beragama islam, sehingga itu menjadi perbandingan yang baik. iran adalah contoh yang mungkin ekstrim dalam pengertian tingginya perkawinan anak yang itu memang sudah menjadi kebudayaan sana, tradisi sejak lama, mengawinkan perempuan pada usia yang masih anak, sehingga bahkan dikatakan sebagai typical passion woman. contoh kasus, seorang anak iran menjadi korban dari perkawinan anak dengan seluruh konsekuensinya, kekerasan yang dialami. kemudian juga sakit yang derita karena itu, kekerasan yang dia dialami, dan seterusnya. iran, ada upaya untuk menaikkan usia perkawinan dari tahun menjadi tahun dan indonesia seharusnya bisa melakukan itu, tapi kita nanti juga perlu belajar dari iran karena meskipun ada upaya untuk meningkatkan usia, dalam praktik tidak mudah karena hambatan hambatan sosial yang dijumpai, termasuk pandangan dari kelompok kelompok agama yang secara radikal tetap memberikan kebebasan perkawinan pada usia anak. jadi indonesia pun mungkin bisa mengalami hal yang sama. pendapat atau pandangan dari unipa united nations population fund) tentang perkawinan anak yang dampaknya buruk kepada anak. jadi when young girl married and gift births the vicious poverty for health quartier education, violence, and stability this regard for rule law continues into the next generation, especially for daughters she may have. jadi perkawinan anak itu menimbulkan dampak buruk terutama pada anak perempuan baik itu terjadinya lingkaran kemiskinan, kesehatan yang buruk, kemudian pendidikan yang buruk, kekerasan, instabilitas hubungan dalam rumah tangga, dan juga pelanggaran hukum. jadi perkawinan anak itu mempunyai implikasi juga pada kriminal dalam. sejumlah penelitian. dan perkawinan ini justru juga menurut undp bisa memberikan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id legitimasi terhadap pelanggaran hak hak manusia karena terjadi pengabaian terhadap hak anak untuk bisa memilih hidupnya dan kemungkinan perkembangannya pendidikan kesehatan dan sebagainya yang terhalang ketika kemudian dia dipaksa oleh orang tuanya untuk kawin. dari berbagai penelitian yang ditemukan, perkawinan anak mengandung dampak yang luas secara sosial, seperti misalnya kekerasan seksual dalam perkawinan, itu terjadi pada keluarga yang memulai perkawinan sejak anak. sedikit kesempatan untuk sekolah karena mereka terhalang dengan kawin. sistem sosial rendah dalam keluarga suami, status sosial yang rendah dalam keluarga suami. jadi anak perempuan yang dikawinkan itu cenderung mempunyai status sosial yang rendah,reproduksi yang kurang terkontrol. jadi akibat misalnya saja kehamilan dan persalinan yang berbahaya karena usia yang belum cukup matang secara fisik. kemudian angka kematian yang tinggi, kematian karena melahirkan yang tinggi, dan kekerasan domestik. jadi banyak implikasi sosial negatif dari adanya perkawinan anak itu. dampak lain dari perkawinan anak yaitu kemiskinan, kriminal, aborsi, hiv aids. tentang kriminal, artinya bahwa ketika keluarga dikawinkan pada usia dini, secara ekonomi mereka belum siap, padahal tuntutan hidup itu masih banyak. terutama kalau mereka itu dalam lingkaran kemiskinan, itu membuka peluang untuk melakukan hal hal yang sifatnya kriminal, sehingga perkawinan anak dalam sejumlah penelitian dikaitkan dengan meningkatnya kriminalitas masyarakat. jadi yang ingin ditegaskan sini adalah bahwa kita perlu menghentikan perkawinan anak, stop child married, karena hanya dengan itu maka kemudian anak anak bisa tumbuh kembang secara lebih baik dan hak untuk bertumbuh kembang itu dijamin dalam konstitusi kita yang akan terhalang ketika mereka terpaksa harus kawin pada usia yang tidak siap, usia dini. dan karena itu alasan dari yayasan kesehatan perempuan untuk mengajukan perubahan terhadap undang undang perkawinan yang mengatur mengenai batas usia anak untuk kawin itu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id saya kira sangat tepat dan sangat penting untuk kemajuan perempuan indonesia dan kemajuan masyarakat indonesia. ninik pemudi dalam pekerjaan saya sebagai wartawan, saya menjumpai sejumlah anak perempuan dan perempuan yang menikah dini. saya juga meliput dan mengikuti berbagai diskusi, seminar, pemaparan hasil penelitian menyangkut kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, kekerasan antara perempuan, dan diskriminasi berbasis gender. salah satu aspek yang berulang disebut adalah tentang pernikahan dini dan risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan sebagai akibatnya. arsip yang saya buka harian kompas sejak tahun saja, setelah reformasi, tiap tahun itu selalu ada diskusi, pembahasan, atau pun kampanye dari pemerintah tentang pernikahan dini dan risiko risiko yang dihadapi anak perempuan dan perempuan. tapi sampai hari ini, kita melihat bahwa pernikahan dini masih terus terjadi. menaikkan batas usia pernikahan dini adalah keharusan. seperti tadi sudah disebutkan oleh prof. muhadjir, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang sebelum mencapai usia tahun. berbagai perundangan indonesia, terutama undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak menyebut, anak adalah seorang yang belum berusia tahun. karena itu, pernikahan dini sebenarnya adalah pernikahan yang terjadi pada seorang anak, terjadi pada anak. jadi, bukan pada orang dewasa. dan dalam kaitan ini adalah anak perempuan yang dalam undang undang perkawinan dibolehkan menikah pada usia tahun. meskipun pemerintah telah mengampanyekan untuk menunda pernikahan dini, ternyata kejadian pernikahan dini masih tinggi. ini data terakhir dari riset kesehatan dasar antara perempuan berusia sampai tahun, menikah pertama kali pada umur kurang dari tahun dan menikah pada usia sampai tahun. menikah pada usia dini merupakan masalah kesehatan reproduksi. karena semakin muda umur menikah, semakin panjang rentan waktu untuk reproduksi. artinya, peluang untuk memiliki anak lebih besar dan risiko risiko yang menyangkut kesehatan reproduksi juga meningkat. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id angka kehamilan penduduk perempuan usia sampai tahun adalah yo. terdapat kehamilan pada usia kurang dari tahun walaupun kecil, tetapi itu terjadi, dan itu meningkatkan risiko bagi ibu dan bayinya. dan kehamilan pada umur remaja sampai tahun sebesar proporsi kehamilan. pola kehamilan ini berbeda menurut kelompok umur dan tempat tinggal. kehamilan pada umur sangat muda, tadi sudah disebutkan, proporsinya adalah terutama terjadi perdesaan. pada usia remaja sampai tahun, besarnya adalah dan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, angkanya dibandingkan hal ini berhubungan juga dengan tingkat pendidikan. data dari survei demografi dan kesehatan indonesia tahun jumlah remaja yang melahirkan sebanyak per remaja putri berdasarkan ski pada tahun angkanya per remaja putri. kemudian, ini berikutnya adalah pernyataan dari kepala bukan. yaitu dari bayi lahir dalam setahun indonesia, berasal dari pasangan yang menikah dini, artinya menikah bawah usia tahun. tadi juga sudah disebutkan oleh prof. muhadjir bahwa pernikahan dini anak harus dicegah. karena risiko pada pernikahan dini adalah organ reproduksi perempuan belum matang sempurna, kematangan psikologi belum tercapai, anak harus menolak apa melakukan tanggung jawab sosial, meningkatkan risiko perceraian dan meningkatkan risiko terjadinya kdrt kekerasan dalam rumah tangga) meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga financial. pernikahan dini atau pernikahan anak sebetulnya adalah melanggar hak hak anak seperti diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. menyebutkan setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. dengan dijaminnya hak anak dalam maka pernikahan dini atau pernikahan anak dapat dianggap sebagai penelantaran hak anak. karena pernikahan membawa suatu tanggung jawab dan beban bagi 'anak, sehingga anak kehilangan hak haknya seperti tadi yang telah disebutkan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id risiko kehamilan dini semakin membatasi kesempatan untuk bermain, berekreasi, dan berkreasi. kehamilan dini juga meningkatkan risiko kematian ibu melahirkan. kita tahu bahwa sampai hari ini kementerian kesehatan terus mengkampanyekan apa yang mereka sebut sebagai untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan yang angkanya masih sangat tinggi per kelahiran hidup, yaitu ibu hamil terlalu dini, hamil terlalu tua, dan hamil terlalu rapat. jadi pernikahan dini meningkatkan risiko kematian pada hamil terlalu dini. pernikahan dini juga menjadi persoalan karena menyebabkan selain angka kematian ibu meningkat secara signifikan, juga berhubungan dengan positif dengan meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan karena relasi kuasa yang tidak seimbang dan karena barang kali anak anak masih anak anak tidak mampu menolak, tidak memahami hak haknya, juga dengan beroperasi dengan aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, serta meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. laporan unicef tentang upaya penghentian pernikahan anak secara universal secara global dalam laporan berjudul ending child marriage progress and prospects yang dikeluarkan tahun disebutkan bahwa anak perempuan yang menikah dini sering diisolasi secara sosial dari teman teman dan keluarganya, peluang anak perempuan menjadi terbatas untuk mendapat pendidikan dan bekerja. akibatnya perempuan yang menikah dini biasanya pendidikannya rendah. anak perempuan yang menikah dini biasanya juga tidak dapat menutup kehidupan seksual yang lebih aman, sehingga berisiko tertular penyakit akibat hubungan seksual dan hamil pada usia dini. menghentikan pernikahan usia dini akan memutus siklus kemiskinan antargenerasi karena anak perempuan dan perempuan dapat berpartisipasi penuh masyarakat. kemudian anak perempuan yang lebih terdidik dan lebih berdaya dapat mengurus anaknya dengan lebih baik sehingga menghasilkan keluarga yang lebih sehat. hasil kajian bukan tahun ini sebuah kajian yang sebetulnya dilakukan empat kabupaten tetapi beberapa datanya bersifat nasional. pernikahan dini indonesia adalah yang tertinggi kedua setelah kamboja merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id asean. pada tahun terdapat negara yang menetapkan usia legal minimum menikah adalah tahun atas. indonesia tidak termasuk dalamnya karena usia pernikahan untuk anak perempuan dibolehkan pada usia tahun. pernikahan sebelum usia tahun indonesia umumnya terjadi pada perempuan daripada anak laki laki dan terjadi daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. alasan ekonomi lebih dominan daripada alasan budaya walaupun beberapa mengatakan alasannya karena alasan budaya. menikahkan anak segera mungkin adalah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. hal yang menarik adalah bahwa terjadi tren untuk menikahkan dini karena pertumbuhan ekonomi kita yang ditopang oleh ekonomi konsumsi yang mendorong perilaku konsumtif masyarakat menyebabkan enggan melanjutkan pendidikan. perilaku konsumtif tersebut menyebabkan naiknya tekanan ekonomi keluarga yang pada ujungnya juga akan mendorong untuk segera menikahkan anak. saya akan berbagi mengenai cerita tentang nasir. ini adalah seorang perempuan yang berusia tahun. saya menemui dia ketika usianya masih tahun. kemudian, saya bertemu dia lagi tahun kemudian. jadi dia, nasir ini, saat ini berusia tahun memiliki satu putri berusia tahun. saat ini dia tinggal bersama ibunya desa dukuh bangsa, kecamatan jatinegara, kabupaten tegal jawa tengah. suaminya, cak yang berusia tahun lebih tua berada jakarta. mereka terpaksa berpisah karena suaminya mengalami phk dari tempatnya bekerja. karena tidak memiliki sumber penghasilan, nasir dan puterinya tinggal desa, sementara suaminya tetap jakarta bekerja serabutan. musim kemarau panjang menyebabkan nasir kesulitan biaya karena kehidupan desa mengandalkan pertanian tadah hujan. dia menumpang hidup pada ibunya yang adalah buruh tani. saat ini ibunya sudah berhutang pada bos yaitu pemilik lahan, dia tidak mampu membayar uang sekolah anaknya sebesar rp. per bulan pun harus dia civil. untuk makan sehari hari menunya seadanya, itu berarti makan. nasi berteman hanya sayur bening, lautnya tempe, tapi itu kadang kadang. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id(legal standing) para pemohon bahwa pengakuan hakterhadap uud dengan menggunakan batu uji atau dasar pengujian dan dan serta 28l danbarat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi gizi bagi puteri nasir ini, anak perempuannya, padahal pada usia balita itu adalah usia paling optimum untuk mengembangkan sel sel otak dan membangun kecerdasan anak. pendidikan nasir hanya sekolah dasar, kemiskinan menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan sekolah. dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga saat usianya tahun. baru bekerja sekitar tahun, dia dipanggil pulang kampung untuk segera menikah. alasannya tabu anak perempuan tidak segera menikah. tabu disebut perempuan kampungnya, menurut nasir, apabila perempuan belum menikah pada saat memasuki usia tahun akan disebut perawan tua dan itu akan membuat malu keluarganya. sekarang nasir ingin bekerja kembali, tetapi dia tidak bisa meninggalkan anaknya desa karena anaknya tidak mau ditinggal. akhirnya yang sekarang terjadi adalah kehidupan yang sangat sangat sederhana bagi nasir. ada banyak nasir lain yang terpaksa menikah dini. saya menemui juga aang yang pada usia tahun, tahun lalu, menikah dengan inang. mereka berasal dari kecamatan maduro, kabupaten banjarnegara, jawa tengah. selepas sekolah menengah pertama dua tahun lalu, kini mereka mempunyai satu anak berusia tahun. aang dan inang tidak melanjutkan pendidikan dan bekerja jakarta sebagai penunggu rumah. mereka rawan menjadi miskin kembali. ini adalah kelompok masyarakat yang hidupnya sedikit lebih baik marginal better atas garis kemiskinan karena mereka pasti akan menjadi miskin kembali bila di phk karena mereka bekerja sektor informal. dan ini adalah sama dengan nasib nasir. ketika saya tanyakan pada nasir, mengapa dia mau menikah dini? tadi sudah disebutkan bahwa anak perempuan yang belum menikah dini saat usianya tahun akan disebut perawan tua kampungnya, tapi menurut dia sekarang sudah terjadi perubahan karena anak anak perempuan sebenarnya lebih memilih sekolah hingga sma lalu bekerja dulu sebelum menikah. program wajib belajar tahun telah memungkinkan anak perempuan dari keluarga sederhana untuk mendapat pendidikan lebih baik karena sekolah tidak dipungut biaya, yang sedikit beruntung bahkan bisa lanjut sma. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id saya tanyakan juga, seandainya waktu bisa diputar ulang, apa yang dia inginkan? dia mengatakan dia ingin bersekolah sampai sma lalu mengumpulkan modal dulu sebelum menikah. dengan sedikit modal material, nasir membayangkan kehidupan rumah tangganya tidak akan seberat sekarang, setidak tidaknya dia punya pilihan apakah dia akan mau mulai satu usaha jual beli atau apa pun. saat ini dia tidak punya pilihan apa pun, sehingga dia hanya menggantungkan hidup dari orang tuanya. untuk mengubah perilaku menikah dini, dapat dilakukan melalui pendidikan tapi butuh waktu lama. laporan unicef tentang pernikahan anak tahun menyebutkan, risiko menikah pada usia sebelum tahun indonesia memang menurun hingga separuhnya saat ini, tapi proses itu butuh waktu sampai tahun. harus ada cara lebih cepat untuk memutus siklus pernikahan dini, yaitu melalui peraturan hukum yang mengikat setiap warga negara untuk mematuhinya. tersedia cukup banyak bukti bahwa pernikahan anak merugikan perempuan dan kurang menguntungkan untuk mengembangkan anak anak yang dilahirkan dari pernikahan dini tersebut. sementara itu, kita mengalami bonus demografi yang tengah dinikmati indonesia ini dan kita memerlukan manusia manusia produktif yang berkualitas agar dapat meningkatkan daya saing masing masing individu, serta daya saing bangsa. hasil survei demografi dan kependudukan indonesia memperlihatkan perempuan belum menikah yang disurvei mengatakan atau menyatakan atau teraspirasi bahwa usia menikah yang ideal adalah antara dan tahun dan menyatakan yang terbaik bagi perempuan adalah saat berusia tahun atau lebih untuk menikah. pernyataan ini sejalan dengan mendapat laki laki belum menikah yang disurvei. pilihan umur pertama kali menikah ini berkorelasi positif dengan semakin tingginya tingkat pendidikan daripada perempuan yang tinggal kota. sebagai warga negara, anak perempuan berhak mendapat kesempatan yang sama seperti anak laki laki untuk mengembangkan kemampuan dirinya sepenuh penuhnya. situasi masyarakat telah banyak berubah sejak undang undang perkawinan dilahirkan. saya percaya perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang akan melahirkan anak anak merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god generasi muda yang lebih baik. melarang pernikahan dini atau pernikahan anak saat ini tampaknya adalah keharusan. muhammad gurih shihab berbicara menyangkut perkawinan atau batas minimal usia perkawinan terlebih dahulu saya hendak menggarisbawahi bahwa kita suci alquran demikian juga sunah nabimemang dalam kitab suci alquran ada uraian tentang masa tunggu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, antara lain ada disebutkan bahwa istri istri yang meninggal mati suaminya sedang dia belum mengalami menstruasi maka masa tingginya adalah bulan. ini dijadikan alasan oleh sementara ulama bahwa itu berarti boleh mengawini wanita yang belum mengalami menstruasi, tetapi oleh ulama ulama lain dikatakan bahwa ketetapan hukum ilahi itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat ketika itu yang memang oleh kondisi dan situasi masyarakatnya membolehkan seorang pria mengawini wanita bawah umur, itu bukan berarti izin untuk melakukan perkawinan dengan wanita yang belum mengalami menstruasi. bahkan selain banyak ulama yang menyatakan perkawinan dengan wanita yang belum mengalami menstruasi hukumnya batal. betapa pun, alquran dan sunah nabi seperti yang saya katakan tadi tidak menetapkan usia tertentu yang ditetapkannya adalah tujuan perkawinan. karena itu ada anjuran bahkan perintah dalam alquran bagi yang telah merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id mampu secara fisik untuk menikah, agar menangguhkan pernikahannya sampai dia mampu secara materi dan secara fisik, mental, dan spritual. tujuan perkawinan yang digarisbawahi oleh kitab suci dan oleh sunah nabi adalah lahirnya apa yang dinamai sarinah dan itu antara lain bisa wujud melalui kerja sama antara suami dan istri, musyawarah antar mereka, dan saling dukung mendukung antara mereka. tidak dapat tergambar bagaimana seorang anak berusia tahun dapat bermusyawarah dengan suaminya, itu musyawarah yang timpang. tidak dapat digambarkan bagaimana seorang anak yang berusia tahun bisa menjalankan fungsinya seperti apa yang diharapkan oleh nabi bahwa dia bertanggungjawab menyangkut rumah tangga, bukan sekedar bertanggung jawab untuk kebersihannya. bertanggung jawab menyangkut rumah tangga. karena itu, titik berat yang harus ditinjau dari sisi ini adalah apakah yang bersangkutan telah mampu untuk bertanggung jawab apa tidak? baik untuk direnungkan bahwa janganlah dalam soal perkawinan. seorang anak yatim yang telah baligh, dan memiliki harta yang ditinggal oleh ayahnya, dan harta itu berada tangan wali, sang wali tidak boleh menyerahkan harta anak yatim itu kepadanya, sebelum yang bersangkutan diuji dan mencapai apa yang diistilahkan oleh alquran tingkat used. used bukan sekedar kemampuan fisik, tapi juga kemampuan intelektual dan spiritual. kalau harta saja demikian itu perlakuannya, maka bagaimana pula dengan manusia? dalam pandangan pakar pakar islam, setiap ketetapan hukum harus didahului oleh perenungan pertimbangan menyangkut empat hal. yang pertama tempat, yang kedua waktu, yang ketiga situasi, dan yang keempat pelaku. saya ingin menggarisbawahi menyangkut pelaku ini. ada sementara orang yang mengaitkan usia perkawinan ini dengan praktik nabi mengawini aisyah radhiyallahu anha oleh imam sayur, demikian juga oleh multi mesir yang lalu syeikh ali jum'ah menyatakan, orang yang semacam ini jahil, orang yang semacam itu picik, bahkan orang yang semacam itu angkuh karena dia mempersatukan dirinya, menyetarakan dirinya dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id nabi saw yang mempunyai keistimewaan khusus dan tugas khusus yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia manusia lain, sehingga kalau ada yang akan beralasan bahwa nabi pernah kawin dengan wanita berumur tahun, maka yang berusaha menyatakan demikian tidaklah tepat, bahkan dia adalah seorang yang angkuh. karena sekali lagi setiap hukum harus dikaitkan dengan empat hal tersebut. itu sebabnya pakar pakar hukum islam dari saat saat melakukan peninjauan terhadap ketetapan ketetapan hukum yang lalu karena terjadinya perkembangan dan perubahan. janganlah dalam waktu singkat, sekian banyak ketetapan hukum nabi yang ditinjau oleh sabrina umar, sekian banyak ketetapan hukum nabi yang ditinjau oleh ulama ulama sesudahnya, dibatalkan yang lalu dan dilahirkan yang baru. sekali lagi itu sebabnya negara negara bermayoritas islam, berbeda beda ketetapan mereka menyangkut batas usia itu, masing masing disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya dan situasi tempat mereka berada, sehingga tidaklah heran. dan tidak juga menyimpang apabila kita atau pakar pakar kita melakukan peninjauan terhadap ketetapan ketetapan yang lalu menyangkut usia ini. akhirnya saya tidak dalam posisi untuk mendukung atau tidak mendukung, menyetujui atau tidak menyetujui pandangan para saksi saksi ahli yang lalu dalam bidang kesehatan atau psikologi karena saya bukan ahlinya. hanya saja saya ingin berkata bahwa apa yang mereka kemukakan itu telah dikemukakan oleh ahli ahli, bukan saja ahli ahli dalam negeri tetapi juga oleh ahli ahli luar negeri, dan apa yang mereka kemukakan itu diterima sana. karena itu semoga apa yang dikemukakan oleh para ahli ini menjadi pertimbangan bagi mahkamah yang mulia dalam rangka menetapkan usia dan sekali lagi saya ingin menambahkan bahwa seseorang yang diberi tanggung jawab tidak hanya dilihat dari usianya, itu sebabnya mualaf bukan hanya yang baligh, tapi juga yang akil, yang berakal. saksi musi munawar saksi lahir rembang, agustus saksi pernah menikah pada usia tahun, saat itu tamat smp merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id saksi menikah karena tekanan orang tua dan karena adanya tradisi jika menolak perintah untuk menikah itu tidak baik sikap saksi tidak suka tapi itu tergantung tradisi dan saksi suka saja dan mau karena belum cukup umur, perkawinan tersebut tidak dicatatkan kua pernikahan hanya disaksikan oleh orang tua teman teman sebaya saksi juga banyak yang menikah setelah tamat smp. ada yang kemudian bercerai, ada pula yang masih berlanjut dengan perkawinannya saksi menikah dengan pria bernama suparman yang saat itu berusia sekitar tahun yang sebelumnya belum pernah menikah dan saat itu berprofesi sebagai petani sebenarnya orang tua saksi menginginkan dicatatkan kua, tapi saksi tidak menginginkan dan saksi tidak menyukai suami saksi tersebut karena punya keinginan untuk sekolah lagi saat ini saksi telah sekolah lagi dan sedang menempuh pendidikan kelas tiga smk saat itu usia perkawinan saksi selama (lima) bulan kemudian cerai pada waktu setelah menikah rumah saja, dan suami hanya bekerja sebagai petani, dan saksi merasa tidak bebas dari kemenangan tersebut dan tidak nyaman ingin segera suaminya pergi dan saksi selalu punya keinginan melanjutkan sekolah setelah menikah, saksi tinggal serumah dengan suami selama lima bulan pernikahan tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak terjadi kehamilan ada teman saksi yang melakukan nikah siri kemudian hamil yang pada akhirnya keluar dari sekolah karena malu teman saksi sekolah tidak ada yang sedang dalam keadaan hamil saksi sekarang berusia tahun, belum punya ktp karena mengurusnya susah, dan belum ingin segera menikah karena masih ingin mengejar cita cita status saksi saat ini adalah bukan perawan, bukan pula janda, karena suami saksi saat itu hanya pergi begitu saja dan tidak pernah kembali merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godagustus yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada september yangsarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi go"warga masyarakat pembayar pajak (taxp"direktur semarak perang nusa scn), sebuah organisasi nirlaba yang bergerak pada upaya pemajuan dan perlindungan hak hak perempuan. pemohon selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak hak perempuan, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan isu perempuan, aktif dalam kegiatan promosi dan peningkatan perlindungan terhadap hak hak perempuan dan anak atas kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan hukum ditengah tengah masyarakat, bahwa pemohon merupakan warga negara yang memiliki anak, dan oleh karena pemohon juga bertanggung jawab penuh sebagai ibu atas merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idmerupakan badan hukum privat. dalam hal ini adalah badan hukum dari yayasan kesehatan perempuandan dicatatkan tambahan lembaran negara republik indonesia tanggal maret nomor bukti danbahwa pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, khususnya merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god anaknya dan mewakili kepentingan anaknya terkait dengan pengujian guo. bahwa dengan adanya guo akan berpotensi melanggar kepentingan anak dan pemohon sebagai orang tua. samping itu guo juga mengakibatkan pada terhambatnya atau bahkan berpotensi menggagalkan setiap. oleh karena itupemohon merupakan individu warga negara indonesia (vide bukti yang bekerja sebagai direktur magenta, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak pada upaya pemajuan dan perlindungan hak hak perempuan dan anak. pemohon selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak hak perempuan dan, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan perempuan dan anak, baik dalam bentuk bentuk penelitian, pemantauan maupun berpartisipasi secara aktif dalam setiap pengambilan kebijakan tersebut. sehingga keberadaan guo telah berakibat pada terhambatnya atau bahkan potensial menggagalkan keseluruhan dan anak. oleh karena itu keberadaii: bahwa pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia (vide bukti yang memiliki anak, sehingga bertanggung jawab penuh sebagai ibu atas anak anaknya tersebut. bahwa keberadaan guo, baik secara langsung maupun tidak langsung potensial akan merugikan hak hak konstitusional pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon khususnya yang terkait dengan hak hak konstitusional anak anak dari para pemohon tersebut,anak dari pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh uud oleh karena itu, nampak begitu terang benderang potensi terjadinya hak hak konstitusional yang dialami oleh para pemohon akibat berlakunya ketentuan guo: bahwa selain itu, pemohon ii, iii, iv, damana proses pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh negara yang pembiayaannya berasal dari apbn yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh pemohon sebagai warga negara indonesia: berpotensi merugikan pemenuhan hak hak konstitusional para pemohon terkait dengan guo pemohonlakukan pemajuan dan perlindungan hak hak anak indonesia, bahwa tugas dan peranan pemohon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak hak anakastikan penjaminan serta adanya perlindungan yang layak bagi setiap anak indonesia. hal ini sebagaimana tercermin dalam ketentuan anggaran dasar dan atau akta pendirian organisasi darimerdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga pemohon vi. dalam akta pendirian yayasan pemantau hak anak pha), tertanggal agustus yang merupakan anggaran dasar dari pemohon vi. bahwa visi yayasan pemantau hak adalah tercapainya sebuah negara yang sensitif terhadap anak, menjamin, dan melindungi hak hak anak. untuk merealisasikan visi tersebut, yayasan pemantau hak anak melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut: menguatkan kelompok anak dan remaja untuk mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan, melakukan pemantauan pelaksanaan konvensi hak hak anak, melakukan pencegahan dan usaha usaha untuk penghapusan kekerasan negara terhadap anak, melakukan koreksi kebijakan negara agar lebih akomodatif terhadap kepentingan anak.jian kajian (penelitian) yang terkait dengan perlindungan hak anak, melakukan pemantauan terhadap penjaminan perlindungan hak anak, cc. menerbitkan buku buku atau pun bentuk bentuk publikasi lainnya, yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak hak anak, dan secara terus menerus melakukan advokasi dalam pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak hak anak. bahwa dengan keberadaan guo menjadi faktor yang berkontribusi menghambat tercapainya visi pemohon vi. lebih jauh kegiatan kegiatan yang terejawantahkan dalam misi pemohon menjadi sia sia karena keberadaan guo akan menempatkan kelompok anak dan remaja yang menjadi konstituen pemohon berisiko menjadi korban pernikahan dini. risiko ini semakin tinggi karena kelompok anak dan remaja yang diorganisir pemohon berada dalam kondisi miskin dan tingkat pendidikan yang rendah. dalam konteks. kultur patriarki, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id kedua faktor ini akan menempatkan anak dan remaja perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan karena dalam praktiknya pernikahan dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. sisi yang lain, guo justru memperkuat praktik praktik tersebut karena telah melegalisasi pernikahan anak, bahwa strategi dan metode yang dipilih oleh pemohon adalah memfasilitasi berbagai peningkatan kapasitas serta pendidikan alternatif bagi kelompok anak dan remaja agar pengetahuan dan pemahaman mengenai hak anak semakin menguat. namun demikian pilihan strategi dan metode ini berpotensi kehilangan efektivitasnya apabila kelompok anak dan remaja yang diorganisir tercakup sebagai subjek hukum yang diatur dalam guo, bahwa selain strategi dan metode atas, pemohon juga melakukan berbagai upaya advokasi, termasuk kampanye dan pemantauan atas penjaminan dan perlindungan hak hak anak oleh negara, terutama pemantauan atas kekerasan, penelantaran, dan pembiaran terhadap anak. upaya advokasi ini tidak akan dapat menghasilkan perubahan terhadap nasib kelompok anak dan remaja apabila guo tetap berlaku mengikatvlam rangka memastikan pemenuhan dan perlindungan hak hak konstitusional setiap anak indonesia, seperti hak pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang, bahwa keberadaan guo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak hak anak indonesia, sehingga berakibat pada melanggarnya hak hak konstitusional setiap anaksetiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pemohon dalam rangka memastikan pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak hak anak indonesia, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa keberadaan dan frasa dalam undang undang guo telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas pemohon yang selama ini concern dalam isu penjaminan perlindungan hak hak anak indonesia, sehingga telah merugikan hak hak konstitusional pemohon vi, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak hak anak,vii . bahwa pemohon vii adalah organisasi masyarakat yang memiliki visi misi yakni terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis sejahtera dan beradab. bahwa untuk mewujudkan visi tersebut pemohon vii memiliki misi menjadi: "." (vide bukti bahwa dengan adanya guo maka berpotensi visi dan misi pemohon vii khususnya sebagai organisasi yang menghimpun perempuan sebagai anggotanya, akan berpotensi melanggar. bahwa sesuai dengan berjalannya siklus hidup perempuan, yaitu perempuan ketika masih anak anak kehilangan haknya untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, maka menjadikan misi pemohon vii sebagai agen perubahan yang membela hak hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan tidak akan terjadi. karena bagaimana mungkin bisa memunculkan organisasi yang bisa menjadi agen perubahan, jika kualitas pendidikan, kesehatannya tidak memadai untuk itu: bahwa misi pemohon vii, sebagai organisasi yang mendukung sesama perempuan dengan adanya guo tidak akan terwujud jika kualitas perempuan sebagai anggotanya tidak memiliki kemampuan untuk saling mendukung karena dengan perkawinan anak anak yang menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan untuk pendidikan, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id demikian juga misi pemohon vii sebagai kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, berpotensi gagal dan tidak akan terjadi karena dengan adanya guo akan berpotensi terbatasnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan karena lembaga pengambil kebijakan selalu mensyaratkan kapasitas dan kualifikasi pendidikan dan pengetahuan, perkawinan anak, menghalangi perempuan untuk mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam pengambilan kebijakanomor tahun tentang perkawinan terhadap uud pokok perkara ruang lingkup yang diuji ketentuan ga" oo nomor tahun sepanjang frasa umur (enam nomor tahun dalam hal penyimpangan terhadap tentang perkawinan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id(moon tawar mus" dan perkawinan, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negaraketentuan sepanjang frasa (enam belas) tahun" perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa ketentuan uud dengan tegas menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum", yang dalamnya salah satunya dikandung prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari moralitas konstitusi, sebagaimana juga ditegaskan dalamalah satu unsur terpenting dari negara hukum, seperti juga diakui oleh uudrdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa dalam tradisi negara hukum khususnya yang berparadigma: bahwa pendapat julius stahl atas diperkuat oleh argumentasi yang dikemukakan charles eisenmann, ahli hukum perancis, yang mengatakantty legislative law",perkembangan hukum indonesia yang mengatur usia anak telah mengalami kemajuan yang pesat, khususnya semenjak pengesahan konvensi hak hak anak. dinyatakan dalam ketentuan konvensi hak hak anak ". untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang undang yang berlaku untuk anak anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat" merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa penegasan serupa juga dapat kita temukan dalam sejumlah peraturan perundang undangan nasional, yang antara lain adalah sebagai berikut: peraturan perundang dan materi kan en dang nnn kitab undang undang hukum belum dewasa perdatundang undang nomor angka anak tahun tentang adalah setiap orang yang ketenagakerjaan berumur bawah (delapan belas) tahun. undang undang nomor angka anak tahun tentang adalah seseorang yang kesejahteraan anak belum mencapai umur (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. undang undang nomor angka anak didik tahun tentang pemasyarakatan adalah: pemasyarakatanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pada sepanjang mengenai frasa (enam belas) tahun yang menurut pemohon bertentangan dengan undang undang dasar bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinanmenjadi landasan dan dasar hukum dikenakannya perkawinan anak bukti bahwa pembenaran terhadap adanya perkawinan anak, khususnya anak perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tercermin dalam frasa pihak wanita sudah mencapai umur (enam belas) tahun , undang undang perkawinan jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi dengan segala pengaturan yang ada dalam rangka melindungi hak hak anak, khususnya hak hak anak perempuan dalam konstitusi. dengan demikian secara substantif norma hukum maka undang undang perkawinan bertentangan atau tidak konsisten (inkonsistensi) dengan sistem norma hukuemohon sebagai lsm menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya undang undang nomor tahun tentang perkawinan sepanjang mengenai frasa (enam belas tahun , karena akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupannya uud hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan uuhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adi merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id ditempatkan lapas anak paling lama sampai berumur (delapan belas) tahun,ak tahun tentang pengadilan adalah orang yang dalam anak perkara anak nakal telah mencapai umur (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur. (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. undang undang nomor. angka anak tahun tentang hak asasi adalah setiap manusia yang manusiaak adalah tahun tentang seseorang yang belum perlindungan anak berusia (delapanhuruf yang tahun tentang dimaksud dengan anak penghapusan kekerasan dalam dalam ketentuan ini termasuk rumah tangga anak angkat atau anak tiri. undang undang nomor huruf tahun tentang jabatan menghadap harus memenuhi notaris syarat sebagai berikut: paling sedikit berusia (delapan belas) tahun atau telah menikah. undang undang nomor hak ahli tahun tentang sistem waris atas manfaat pensiun jaminan sosialundang undang nomor huruf warga tahun tentang negara indonesia adalah: . kewarganegaraan republik anak yang lahir luar indonesia. undang undang nomor angka anak tahun tentang adalah seseorang yang pemberantasan tindak pidana belum berumur (delapan perdagangan orangangka anak tahun tentang pornografi adalah seseorang yang belum berumur (delapan belas) tahun. undang undang nomor angka sampai tahun tentang sistem dengan angka peradilan pidana anakmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idputusan menteri kehakiman angka anak nomor iz. tahun adalah anak yang berumur tentang visa, visa| bawah (delapan belas) kunjungan, visa tinggal tahun, dan belum kawin. terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian peraturan pemerintah nomor anak yang dapat tahun tentang pemberian ditunjuk sebagai yang berhak pensiun kepada janda anak menerima tunjangan ialah anaknya) pegawai negeri yang anak yang dilahirkan meninggal dunia sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan. dan belum mencapai umur tahun penuh. merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold tahun tentang bukti belum bawah delapan kewarganegaraan republik belas tahun dari seseorang indonesiakemudian dalam penjelasannya dikatakan ".": bahwauntuk dapat dilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur tahun, bahwa pemahaman tersebut sebagaimana ditegaskan oleh situs saham yang mengatakan, ". syarat umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan perkawinan adalah "perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (enam belas) tahun", sedangkan bagi seseorang yang umurnya belum mencapai persyaratan yang dimaksud maka bagi yang beragama islam diperlukan dispensasi dari pengadilan agama untuk memperoleh izin nikah bukti bahwa pemahaman tersebut juga dibenarkan olehmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbukti bahwa dalam naskah akademis hukum terapan peradilan agama bidang perkawinan ruu hampa), yang disusun oleh direktorat jenderal bimas islam, departemen agama republik indonesia tahun juga telah mendorong hal ini dengan menyatakan "perlu menetapkan syarat usia minimum bagi calon suami yaitu tahun dan tahun bagi calon istri guna kemaslahatan keluarga dan rumah tangga" bukti bahwa pada sisi lain ketentuan perkawinan justru menyatakan bahwa:": bahwa berdasarkan studi yang dilakukan oleh ade maman suherman dan satrio, dikatakan bahwa ".seharusnya dari sampai dengan undang undang perkawinan berpatokan pada umur dewasa tahun. kalau undang undang menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa berakhir pada saat anak mencapai usia tahun (atau telah menikah sebelumnya: dan perkawinan) maka tidak logis kalau perkawinan mempunyai patokan usia dewasa lain dari pada tahun (vide bukti bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi atas terlihat dengan jelas bahwa batas "usia anak" khususnya anak perempuan dalam perkawinan secara contrary tidak seragam, serta secara faktual dan aktual telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum mengenai batas usia anak indonesia. oleh karena itu, terang bahwa ketentuan guo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dan uud merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa melihat perkembangan kekuningan peraturan perundang undangan indonesia, khususnya yang mengatur batas usia anak, sebagaimana telah diuraikan atas, juga terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah yang terdapat dalam perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan dengan segala pengaturan yang ada indonesia dalam rangka melindungi hak hak anak, khususnya hak hak anak perempuan, sehingga semakin jelas adanya ketidakpastian hukum dalam upaya melindungi hak hak anak, bahwa perkembangan mengenai peningkatan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan pada undang undang juga telah dilakukan oleh beberapa negara dunia. khusus bagi negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, hanya beberapa negara saja yang masih menetapkan usia bawah tahun sebagai batas minimum melangsungkan perkawinan atau menggunakan pemahaman agil baligh dalam menetapkan kedewasaan seseorang. bukti bahwa berdasarkan data dari cedar and crc recommendations minimum age marriage laws around the world, november (vide bukti perbandingan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan pada negara negara muslim dijelaskan pada tabel berikut: pena merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa berdasarkan tabel atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara negara muslim pun telah secara bertahap menetapkan usia tahun sebagai batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan. patut digarisbawahi khusus terhadap negara iran, bahwa iran bukanlah negara meratifikasi cedar sampai saat ini dengan laju peningkatan perkawinan usia anak sebesar dari tahun sampai dengan sedangkan arab saudi dan yaman merupakan negara arab yang sampai sekarang tidak memiliki batasan umur yang jelas bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan: bahwa berdasarkan alasan alasan atas, keberadaan ketentuan guo yang mengatur mengenai dispensasi terhadap batas usia perkawinan anak menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan dan uud ketentuan sepanjang frasa (enam belas) tahun" perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik 'perkawinan anak", yang mengakibatkan dirampasnya hak hak anak untuk tumbuh dan merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god berkembang, serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan dan uud bahwa perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas seluruh belahan dunia. beberapa studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki laki dewasa dan menjodohkan anak laki laki dengan anak perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan: bahwa seiring dengan advokasi hak asasi manusia, baik hak perempuan maupun hak anak, anggapan bahwa perkawinan merupakan praktik tradisional yang tidak adil dan berbahaya untuk anak telah mengilhami pendefinisian yang berbasis hukum mengenai perkawinan anak. dalam hal ini, perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan bawah usia tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak: bahwa banyak hukum dan konvensi internasional terkait hak asasi manusia hukum telah dijadikan pedoman terkait dengan perkawinan anak, seperti udh, crc dan cedar. sejumlah instrumen hak asasi manusia menjadi sandaran norma norma yang akan diterapkan terkait dengan hukum pernikahan, yang meliputi isu mengenai usia, persetujuan, kesetaraan dalam pernikahan, serta hak hak pribadi dan hak milik perempuan. instrumen dan artikel penting terkait hal itu adalah sebagai berikut: bahwa definisi yang paling berpengaruh tentang 'perkawinan anak' adalah dari convention the rights the child crc), yang mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi bawah usia tahun. namun pendefinisian secara legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang rentang usia berapa seseorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan. ketentuan ketentuan dalam crc konvensi hak anak) yang berkaitan dengan isu perkawinan anak dapat ditemukan dalam beberapa berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ketentuan materi seorang anak adalah setiap manusia bawah usia tahun, kecuali bawah hukum yang berlaku terhadap anak, mayoritas usia yang ditentukan adalah yang lebih muda daripada itu. kebebasan dari diskriminasi atas dasar apa pun, kelahiran atau status lainnya. dalam semua tindakan mengenai anak anak . kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. memberikan dukungan maksimum terhadap menmanganana gaga hak untuk mengekspresikan pandangannya secara sesuai dengan usia dan kedatangannya. hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cidera atau penyalahgunaan, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, ketika sedang dalam pengasuhan orang tua, wall, atau orang lain. hak untuk kesehatan dan mengakses layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik praktik tradisional yang berbahaya. dan hak untuk berkesempatan mendapatkan pendidikan aa "sasa hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi iaaanmomemma hak untuk perlindungan dari penculikan, penjualan, data hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi yang ang bahwa ketentuan yang menjamin hak hak anak untuk tidak dipaksa melakukan perkawinan anak juga ditegaskan dalam dari merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id serta perlakuan yang sama hadapan hukum uuserta hak memperoleh pelayanan kesehatan,uud 1945j, dari anak anak perempuan indonesia. bahwa hak pemohon untuk melakukan kerja kerjaperkawinan sepanjang masih diberlakukan frasa (enam belas) tahun , bahwa kerugian konstitusional pemohon dapat dijelaskan secara sebagai berikut: bahwasebagaimana diatur dalamdapat dilaksanakan: hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap telah bertentangan dengan amanat konstitusi tentang perlindungan anak yang lebih lanjut telah diatur oleh nomor merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id universal declaration human rights udh) yang menyatakan: laki laki dan perempuan yang sudah dewasa . berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. mereka mempunyai hak yang sama dalam soal pernikahan, selama menjalani pernikahan, dan pada saat perceraian: pernikahan harus dilaksanakan hanya dengan persetujuan penuh dan secara bebas dari para pihak yang terlibat. ketentuan serupa juga kembali ditegas selain itu perlindungan serupa juga secara tegas dikemukakan dalam beberapa instrumen internasional ham berikut ini: supplementary convention on| setiap praktik ketika (i) seorang wanita, the abolition slavery, the slave trade, (tanpa hak untuk menolak, dijanjikan atau and institutions and practices similar to|dinikahkan dengan pembayaran slavery tahun berdasarkan pertimbangan uang atau barang kepada orang tuanya, wali, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan dari convention sebuah pernikahan dianggap tidak consent marriage, minimum age for sah apabila tidak ada persetujuan marriage and registration marriages penuh dan secara bebas dari kedua tahun belah pihak yang terlibat dan persetujuan tersebut akan diungkapkan oleh mereka secara pribadi . sebagaimana ditentukan oleh hukum: pihak negara harus . menetapkan usia minimum untuk menikah ("tidak kurang dari tahun" sesuai dengan rekomendasi tidak terikat dari konvensi ini). tidak ada pernikahan yang sah secara hukum dilaksanakan oleh setiap orang bawah batas umur ini, kecuali otoritas yang berwenang telah memberikan dispensasi terkait usia karena alasan yang serius dan demi kepentingan kedua mempelai, semua perkawinan harus didaftarkan oleh pejabat yang berwenang. dan convention the| dalam hal: (a) memasuki elimination all forms discrimination pernikahan, (b) bebas memilih against women tahun pasangan dan untuk memasuki pernikahan hanya dengan persetujuan yang penuh dan bebas. pertunangan dan pernikahan seorang anak tidak akan memiliki kekuatan hukum dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi, harus diambil untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id xxi african charter the rights( pernikahan anak serta pertunangan and welfare the child tahun antara anak perempuan dan laki laki harus dilarang dan tindakan efektif, termasuk legislasi, harus diambil untuk menetapkan usia minimum pernikahan bahwa berdasarkan uraian atas terlihat jika instrumen internasional hak asasi manusia juga menghendaki adanya batas usia minimum bagi perkawinan, meski tidak secara tegas menetapkan usia yang dipandang tepat. namun ada kewajiban negara negara untuk menafsirkan standar pelarangan perkawinan dari seseorang yang berusia bawah tahun sesuai dengan konvensi hak anak, yang dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak hak anak, bahwa pembenaran adanya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perkawinan menunjukkan. sebab ketentuan guo kemudian menjaddilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur tahun yang menurut para pemohon merupakan 'perkawinan anak", bahwa indonesia, dari perkawinan yang terjadiselama tahun adalah perkawinan anak. dilaporkan juga bahwa selama kurun waktu tahun kecenderungan perkawinan anak tingkat nasional dan jawa tengah cenderung menurun, tetapi cenderung meningkat nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur bps, seperti halnya banyak negara lain, perkawinan anak lebih sering terjadi daerah perdesaan dan menimpa perempuan berpendidikan rendah (vide bukti bahwa berdasarkan survei data kependudukan indonesia ski) menunjukan perempuan menikah sebelum usia tahun, bahkan beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan yang terdata, ternyata dilakukan oleh pasangan yang usianya bawah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tahun. selain itu berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan ski) menunjukkan masih ada remaja usia yang sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama bukti bahwa sejumlah pedesaan, bahkan(vide bukti ketentuan guo mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak bahwa menurut perkawinan, persetujuan merupakan salah satu syarat yang menentukan legalitas sebuah perkawinan. sampai dengan perkawinan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat dianggap sah. ini terdiri dari persyaratan internal yang berhubungan dengan kondisi orang yang akan kawin dan persyaratan eksternal yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan yang melibatkan pejabat publik, bahwa dalam perkawinan disebutkan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan dari pengantin laki laki dan perempuan. meskipun persyaratan adanya persetujuan ini bertujuan untuk melindungi anak anak dari perkawinan paksa, yang tetap menjadi kepedulian adalah apakah anak anak yang belum dewasa dan memiliki kapasitas untuk bertindak dapat memberikan persetujuan yang "bebas dan penuh". deklarasi universal ham mengakui bahwa persetujuan untuk kawin tidak dapat dikatakan "bebas dan penuh" ketika salah satu pihak yang terlibat tidak cukup tang untuk membuat keputusan tentang pasangan hidup, bahwa dalam hal ini, perkawinan anak (di bawah tahun) yang diperbolehkan berdasarkan guo merupakan suatu bentuk pelanggaran hak, karena anak terlalu muda untuk membuat keputusan tentang pasangan perkawinan mereka atau tentang implikasi dari perkawinan itu sendiri. dalam kompilasi hukum islam, persetujuan dari pengantin laki laki dan perempuan bahkan didefinisikan sebagai, persetujuan dari pengantin perempuan dapat berupa pernyataan tegas merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan, atau gerakan, tetapi juga dapat diam saja, yang dapat ditafsirkan sebagai tidak ada penolakan yang tegas". definisi persetujuan seperti ini justru akan berkontribusi pada terjadinya perkawinan paksa, khususnya dalam masyarakat patriarki, dengan ketidakberdayaan perempuan dan kurang diartikulasikannya aspirasi mereka, bahwa sebagai contoh yang umum untuk melihat situasi ada dalam sebuah kasus pernikahan antara pujian cahya widodo, atau lebih dikenal sebagai syekh puji tahun), menikahi lutfiana uefa tahun) pada november syekh puji adalah seorang pengusaha kaya semarang yang telah beristri. sementara itu, uefa baru lulus dari sekolah dasar dan dikenal oleh teman temannya sebagai murid yang cerdas, rajin, dan ramah dalam pergaulan. orang tua uefa adalah karyawan pada suatu perusahaan swasta dan memiliki latar belakang kesejahteraan ekonomi yang terbatas. oleh karena perbedaan ekonomi yang mencolok antara puji dan mertuanya ini, banyak yang menilai bahwa perkawinan tersebut bermotif ekonomi, bahwa pujian cahya widodo mengakui dirinya telah menikah secara agama pada agustus pukul dini hari kediamannya, kompleks ponpes miftahul jannah, desa beton dengan disaksikan oleh ribuan orang yang terdiri atas para santri, karyawan perusahaannya, dan tokoh tokoh masyarakat setempat. dia juga sekaligus mengumumkan bahwa perkawinan dirinya dengan anak perempuan berusia tahun sebagai hal yang wajar dan halal menurut ajaran agama islam. dikatakannya juga bahwa dia akan menikahi dua perempuan belia lainnya yang masih berusia dan tahun dalam waktu dekat: bahwa pernyataannya media tersebut semakin memicu kontroversi yang luar biasa dari masyarakat luas dan menuai kecaman dari berbagai pihak. sebagai akibatnya, permohonan surat nikah (proses legal formal) untuk perkawinannya dengan lutfiana uefa ditolak olah kua kabupaten semarang. alasannya adalah tidak melihat indikasi adanya pemberian izin dari istri pertama terhadap pelaksanaan poligami yang dijalani syekh puji: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa dalam perkembangannya, pada oktober pujian akhirnya dituntut dengan hukuman enam tahun penjara dan denda enam puluh juta rupiah. dia dihukum dengan pertimbangan tidak mengindahkan nomor tahun tentang perlindungan anak, dengan dalih mengawini anak bawah umur, melecehkan perempuan, serta memasang hak anak karena tidak dapat bersekolah, ketentuan guo mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan bahwa kehamilan pada usia kurang dari tahun akan meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. kehamilan usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. disebutkan bahwa anak perempuan berusia tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia tahun. sebagai contoh angka kematian ibu usia bawah tahun kamerun, ethiopia, dan nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. hal ini terjadi karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa constructed labour serta obstetri fistula (vide bukti bukti bukti bukti bahwa data dari uefa tahun memperlihatkan 30y6 antara persalinan usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetri fistula. fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses dalam vagina. wanita berusia kurang dari tahun sangat rentan mengalami obstetri fistula. obstetri fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual usia dini. pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (vide bukti p7), (vide bukti (vide bukti dan, (vide bukti bahwa mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi hiv. banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi termasuk dalamnya terkena infeksi merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id hiv. infeksi hiv terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan: bahwa perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur tahun)ahwa perkawinan usia muda juga berisiko pada terjadinya karsinoma serviks, akibat keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena terbentur kondisi ijin suami dan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil (vide bukti p7), (vide bukti (vide bukti dan, (vide bukti bahwa berdasarkan indikator dari age specific fertility rate atau angka kelahiran menurut umur asf)merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: (vide bukti p7), (vide bukti (vide bukti dan(vide bukti bahwa hasil penelitian indonesia jugbahwa kasus komplikasi kehamilan anak perempuan yang kawin pada usia anak cukup tinggi. hasil kajian pkk menunjukkan bahwa tingkat komplikasi kehamilan dari anak perempuan yang kawin cukup tinggi terutama nusa tenggara timur dan nusa tenggara barat, yang angkanya bisa mencapai rata rata sekitar yo. penyebab utamanya adalah tingginya faktor resiko dan minimnya sarana kesehatan yang bisa melayani mereka (vide bukti bahwa hasil penelitian yang dilakukan harum juga telah memperkuat data atas, dikatakannya bahwa perkawinan dini hanya melahirkan resiko besar terhadap prognosis kehamilan yang berimplikasi terhadap kesehatan ibu dan anak, serta mempunyai beban psikologis pasangan yang bertubi tubi (vide bukti dan vide bukti ketentuan guo mengancam hak anak atas pendidikanja. memiliki tanggungjawab baru gil sebagai istri atau merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idbeberapa penelitian unicef didapatkan korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, dimana jika semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. pernikahan usia dini menurut penelitian unicef tahun tampaknya berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. oleh karena itu menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (vide bukti (vide bukti dan (vide bukti bahwa situasi yang digambarkan dalam fakta fakta hasil penelitian atas telah berakibat pada terlepasnya hak atas pendidikan yang semestinya bisa dinikmati oleh setiap anak indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak hak konstitusional warga negara., anak tersebut tidak dapat menikmati hak hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan: (vide bukti bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi atas, khususnya implikasi yang ditimbulkan oleh ketentuan guo, jelas ketentuan guo baik langsung maupun tidak langsung telah secara factual dan juga potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta memperoleh hak atas pendidikan, sehingga ketentuan guo harus dinyatakan bertentangan dengan dan uud ketentuan sepanjang frasa (enam belas) tahun" perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki laki dan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi. dalam pernikahan anak. oleh karena mempelai anak perempuan. memiliki kapasitas yang terbatas baik untuk menyuarakan pendapat, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id kontrasepsi, dan mengandung anak, juga terbatas dalam aspek domestik lainnya (vide bukti (vide bukti dan (vide bukti bahwa dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi india, terutama pada perempuan berusia tahun. anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik bidang sosial maupun finansial. selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia (vide bukti ,(vide bukti (vide bukti dan (vide bukti bahwa merujuk pada hasil penelitan pkk ugm, menunjukkan bahwa anak perempuan yang kawin pada usia muda rentan terhadap tindak kdrt. kasus kdrt paling banyak dialami anak perempuan sikka, lembata, dompu, indramayu, dan rembang. terjadinya kdrt tak jarang dipicu oleh tekanan adat yang menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan. terkait adat belas sikka misalnya, pihak suami merasa telah membeli istri melalui pemberian belas, sehingga merasa berhak melakukan kekerasan terhadap istri. mereka yang mengalami kdrt tingkat rendah (frekuensi jarang) mencapai atas sh, sedangkan yang mengalami kdrt tingkat tinggi (frekuensi sering) mencapai atas 40y4 (vide bukti bahwa temuan serupa juga dikemukakan oleh penelitian sativa yang menunjukkan bahwa perkawinan dini hanya akan menjadi industri yang memproduksi perilaku sulit dalam menjalankan peran akan status baru, hingga kemudian terbukti tidak harmonisa rumah tangga. efek lanjutannya, kekerasan dalam rumah tangga kdrt) dalam beberapa kasus menjadi pemicu utama terjadinya perceraian (vide bukti bahwa penegasan yang sama juga dikemukakan oleh maria yang membuktikan bahwa perkawinan pada usia dini memiliki relasi fungsi terhadap terjadinya perceraian. masalah dalam keluarga baru, datang silih berganti seiring masa transisi yang begitu cepat. perubahan status yang cukup cepat berdampak pada pasangan kawin tidak siapntertainment indonesia, dalam hal ini diwakili oleh: nama martin derby alamat plaza chase, lantai jalan jenderal sudirman kav. jakarta warga negara inggris paspornomor jabatan presiden direktur sebagai ll. pemohon fitindo sehat sempurna, dalam hal ini diwakili oleh: nama nuklida paramita alamat hotel sultan, jalan jenderal gatot subroto senayan, jakarta pusat jabatan direktur utama sebagai l . pemohon il: aphia relaksindo, dalam hal ini diwakili oleh: nama nuklida paramita alamat perkantoran hijau armada jalan letnan jenderal simatupang kav. jakarta jabatan direktur utama sebagai ll. pemohon ill: nama aero sutan anwar alamat jalan cipinang cempedak rt rw kelurahan cipinang cempedak, kecamatan jatinegara, jakarta timur pekerjaan pelajar mahasiswa sebagai pemohon iv, nama antonius ferry rinaldo alamat jalan true nomor permata bintaro, rt rw kelurahan parigi, kecamatan pondok aren, tangerang pekerjaan karyawan sebagai pemohon nama wahyu wid jati alamat komplek blok nomor rt rw kelurahan mekarsari, kecamatan manggis, bogor pekerjaan karyawan sebagai pemohon vi, nama raises sundjojo alamat jalan cempaka nomor rt rw kelurahan kota bambu utara, kecamatan palmerah, jakarta barat pekerjaan karyawan sebagai . pemohon vii: nama grant wiryadinata alamat jalan gaharu vii rt rw kelurahan cilandak barat, kecamatan cilandak, jakarta selatan pekerjaan karyawan sebagai 5525555n5 . pemohon viii:, selain masalah persamaan kedudukan hadapan hukum sebagaimana diuraikan dalam alinea atas, dengan diberlakukannya huruf pajak daerah dan retribusi daerah merugikan dan menghilangkan hak konstitusional para pemohon yang merupakan pengolahraga oleh karena pengolahraga yang berolah pusat kebugaran harus memikul beban pajak tambahan sementara pengolahraga dengan kegiatan olahraga lain tidak dikenakan beban pajak tambahan tersebut, sehingga para pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam hal pengenaan beban pajak dari pemerintah: berdasarkan uraian kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional atas, para pemohon telah memenuhi ketentuan mahkamah konstitusi. para pemohon memiliki legal standing sebagai pemohon untuk mengajukan uji materil terhadap huruf pajak daerah dan retribusi daerah karena telah dilanggar hak konstitusionalnya, yaitu dibedakan kedudukan hukumnya selaku wajib pajak serta diperlakukan diskriminatif selaku wajib pajak, alasan alasan hukumarahadapan hukum penjelasan umum dari sistem keolahragaan nasional: lebih lanjut penjelasan umum dari sistem keolahragaan juga menyatakan bahwandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan,unequal treatment unequal. keadilan horizontal diartikan sebagai equal treatment equal (perlakuan yang sama terhadap subjek objek yang sama)...saya.disitulah otonomi daerah yang juga dijamin oleh uud kita.. tanggapan pemerintah atas keterangan ahli para pemohon terhadap keterangan ahli pemohon dian puji simatupang, s.h., m.h. yang menyatakan bahwa dikenakannya pajak hiburan terhadap pusat kebugaran (fitness center) menunjukkan inkonsistensi pengaturan objek pajak daerah khususnya pajak hiburan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dana pengenaan pajak daerah, khususnya pajak daerah merupakan kekeliruan perpajakan oleh karenanya penetapan pusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak daerah pajak hiburan) bukan merupakan suatu inkonsistensi pengaturan objek pajak daerah. dalam pemungutan pajak hiburan khususnya pajak atas pusat pusat kebugaran (fitness center) daerah, diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur, mengelola, dan menetapkannya mana pemerintah pusat tidak turun tangan dalam mengawasinya. daerahlah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan atau tidak menetapkan terhadap adanya khususnya terhadap pajak hiburan pusat kebugaran (fitness center), namun hal tersebut dilihat dari kondisi potensial daerah apakah akan memungut atau tidak menuntutnya. terhadap keterangan ahli pemohon dr. iskandar zulkarnain dan dr. hari tilas yang pada pokoknya menyatakan bahwa olahraga memang diperlukan dalam mengolah tubuh supaya tubuh dapat menjaga staminanya dan supaya tubuh tidak mudah terkena penyakit sehingga diperlukan yang namanya berolahraga. dapat pemerintah sampaikan, memang olahraga penting bagi kesehatan tubuh namun apa yang disampaikan para ahli pemohon tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan yang disampaikan pemohon. apa yang disampaikan ahli tersebut hanyalah menjelaskan pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh dan tidak ada sangkut pautnya dengan pokok permohonan yang menyatakan bahwa mengandung diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama depan hukum:huruf sama sekali tidak bertentangan dengan uud bahwaalam ketentuan hurufhurufdaerah pajak hiburan) atas jasa penyelenggaraan pusat kebugaran (fitness center) dalam ketentuan hurufusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak daerah pajak hiburan) dalam ketentuan huruf menurut pemerintah juga tidak bertentangan dengan junctohuruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap junctojunctoselain itu, pemerintah mengajukan (empat) orang ahli dan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei dan juni yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli pemerintah prof. dr. guna, sc.,dprddprd.(dprddpnomor tahun tentang dprd terhadap uud tanggal april dari kantor advokat kailimang onto) adalah (i) pada frasa "pusat kebugaran (fitness center) yang dalam dprd"(yang telah dijadikan hukum tertulis), traktat (termasuk perjanjian pajak|,'dapat dikenakan pajak'cndang undang), dan integratif (konsistensi pajak dengan sistem hukum negara dan staluupdrd ditempuh dengan base broadening namun diikuti dengan down sizing simplicity jenis pajaknya,pasal huruf nomor tahun uupdrd, tuntutannya disambut dengan akomodasi:dan atau kata 'serta' dalam angka dprd.'"termasuk (includes)'didahului dengan kata juga meliputi (also encompases) dan rumusan fiksi thurufebagaimana diuraikan sistem keolahragaan nasionalhal tersebut pada alinea sebelumnya atas sejalan dengan surat tertanggal januari yang dibuat oleh joe moore, presiden pimpinan dari international health, racket sportsclub association bursa) dan ditujukan kepada ketua mahkamah konstitusi (terlampir). bursa sebagai asosiasi ternama untuk industri pusat kebugaran dan klub kesehatan yang berpusat amerika serikat serta mewakili usaha usaha seluruh dunia, telah melakukan survey pada tahun terhadap warga negara amerika. hasil survey dimaksud. walau tidak ada survey serupa terhadap penduduk indonesia, pengalaman dan pengamatan mereka terhadap penduduk seluruh dunia memberikan keyakinan penuh bagi bursa bahwa sebagian besar anggota pusat kebugaran seluruh dunia datang pusat kebugaran dengan tujuan untuk melakukan olahraga secara teratur pusat kebugaran sekaligus sebagai tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit serta memelihara kesehatan jasmani dan rohani mereka, surat bursa juga membahas mengenai world health report berjudul chronic disease, vital investment? yang mana laporan tersebut menekankan pentingnya melakukan olahraga yang teratur untuk memiliki umur yang panjang dan kondisi kesehatan yang baik samping memiliki kebiasaan untuk tidak merokok dan mengkonsumsi makanan bergizi. adalah sangat jelas pusat kebugaran (fitness center) dengan prasarana dan sarananya memungkinkan para penggunanya untuk melakukan olahraga secara teratur. dengan demikian, pusat kebugaran berorientasi pada masalah kesehatan dan bukan merupakan suatu hiburan: sarana yang tersedia pada pusat kebugaran, setidaknya dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu: (i) alat berat seperti sumber dan barrels: (ii) cardi seperti treadmill, sepeda statis dan cross trainer: serta (iii) kelas grup seperti aerobic, rpm, plates, dan yoga semuanya sangat jelas merupakan suatu kegiatan yang melibatkan olah fisik dengan sasaran kesehatan yang berbeda beda, yaitu kekuatan otot (strength), kekuatan jantung (cardi), dan kelenturan tubuh sama hadapan hukum. dprddprduupdrduupdrnomor tahun,uupdrd)juupdrd, territorial sphere atau lingkup laku wilayah pajak hiburan adalah kabupaten kota. sementara itu, uupdrd: sebagai penutup disampaikan bahwa: dpdprduupd:uupdrd,, s.d. dp. dpr, sebagai bagian dari hukum pajak, dprduupdr. zen zanzibar m.z., s.h.,m.h. undang undang uu) memang mengatur tentang hak hak dan kewajiban warga. pajak memang hanya boleh dibebankan kepada warga negara atau subyek pajaknegara republik indonesia uud maka tersebut seluruh ketentuannya harus ditaati. problema adalah apakah bagian atau bab bab atau penjelasan suatu undang undang tidak merugikan hak hak konstitusional warga: dalam negara hukum yang demokratis lembaga perwakilan parlemen) bertanggungjawab atas pembentukan undang undang. sementara pemerintah (eksekutif) melaksanakan undang undang atau bertindak berdasarkan hukum yang dibuat oleh parlemen: dalil pemohon huruf tentang pajak daerah dan retribusi daerah dprd) menurut pemohon bertentangan dengan juncto dan uud alasan pokok pemohon pertama, karena huruf dprd: kedua, pemohon, mendasarkan kepada putusan nomor puu ix yang salah satu pertimbangannya, sebagaimana dikutip oleh pemohon, ". seharusnya pemungutan pajak hiburan tidak hanya terbatas pada olahraga "golf" semata, melainkan terhadap seluruh cabang olahraga." ketiga, mendasarkan kepada pertimbangan dalam putusan yang samaspek" tanggapan terhadap dalil pemohon pusat kebugaran dilihat dari prasarana dan sarana olahraga yang tersedia sebagian besar untuk kebugaran dan bukan untuk prestasi. bagi mereka yang menggunakan fasilitas pusat kebugaran dikenakan biaya cukup tinggi dalam bentuk iuran anggota (member) ataupun bentuk pembayaran lainnya. kebanyakan mereka yang memanfaatkan pusat kebugaran tidak semata mata untuk kebugaran tetapi juga untuk rekreasi, karena itu pengelola pusat kebugaran tidak hanya menyediakan sarana kebugaran tetapi sarana lain (karaoke, mini cafe, sauna, makanan dan minuman, sarana internet, dil) dengan maksud untuk menciptakan suasana rekreasi sekaligus menarik minat konsumen: diantara mereka yang menggemari fasilitas pusat kebugaran dari berbagai kalangan, terutama kalangan menengah baik perorangan, kelompok maupun keluarga. dengan kata lain pengguna mampu membayar dan tidak terbatas,lahan bisnis yang cukup menggiurkan. oleh karena itu kondisi ini ini akan terus berkembang dan jika tidak dijadikan obyek pajak akan sangat mungkin menjadi obyyek yang dikategorikan sebagai tempat hiburan dan dikenakan pajak: dalil pemohon mendasarkan kepada pertimbangan mahkamah konstitusi mk) dalam putusan nomor puu ix terdapat kekeliruan pemahaman pemohon terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut. selain itu, pertimbangan dalam putusan tersebut mengkategorikan golf sebagai olahraga prestasi memang ada benarnya karena golf sebagai olahraga prestasi. oleh karena itu menyatakan golf tidak dapat dikelompokkan sebagai sebuah hiburan semata mata, sehingga tidak dapat dikenai pajak hiburan. golf sudah jelas berbeda dengan pusat kebugaran. sebagian besar fasilitas yang tersedia dalam pusat kebugaran bukan untuk olahraga prestasi. dengan demikian tidak terdapat perlakuan berbeda antara penyedia fasilitas golf dengan pebisnis pusat kebugaran, dprdjuncto dprd "", hal itu sejalan dengan konsep hukum desentralisasi dalam arti statis, seperti dikemukakan hans kersen. menurut hans kersen pembagian wilayah atas dasar berlakunya hukum yang mencerminkan daya laku menurut lingkup territorial. setiap territorial dapat berlaku hukum yang berbeda atau memiliki tata hukum yang berbeda beragam. lebih lanjut dikatakan (peraturan perundang undangan pusat), dan ada norma yang berlaku hanya bagi bagian wilayah negara (peraturan perundang undangan lokal): prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam konstruksi negara kesatuan republik indonesia harus dilihat secara utuh, dalam arti sepanjang otoritas daerah sudah terdelegasi oleh dalam uud maka pusat pemerintah pusat) hanya membuat regulasi sebagai pedoman, sedangkan otoritas pengaturan lebih lanjut menjadi wewenang daerah. dalam arti pusat tidak boleh lagi ikut campur. dengan demikian persoalan merugikan pemohon atau tidak harus dilihat kebijakan daerah peraturan daerah perda) masing masing. jika menurut pemohon terdapat kerugian bagi pemohon karena diberlakukannya kebijakan daerah perda) atau menurut pemohon terdapat pertentangan perda dengan dengan dprd, maka ketika itulah pemohon mengajukan pengujian mahkamah agung, huruf dprd menetapkan pusat kebugaran sebagai objek pajak. oleh karena dprd, bahwa olahraga salah satu kegiatan untuk kesehatan dan prestasi bangsa. oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah mendorong masyarakat berolahraga agar sehat dan membina olahraga untuk prestasi. olahraga untuk kepentingan prestasi sudah jelas pemerintah yang menyediakan fasilitasnya bahkan secara khusus dibentuk kementerian pemuda dan olahraga. sementara olahraga untuk kesehatan tergantung kepada kemampuan fisik dan minat masing masing individu, sehingga memerlukan sarana berstandar yang berbeda beda jenis dan kualitasnya. untuk standar umum pemerintah menyediakan bermacam fasilitas berupa lapangan olahraga dan taman taman untuk olahraga dan semacamnya. untuk standar khusus karena kemampuan fisik dan minat maka diperlukan alat alat khusus yang memiliki nilai ekonomis tertentu yang belakangan ini dilirik oleh pengusaha sebagai lahan bisnis yang cukup menggiurkan, yang terakhir ini secara yuridis cukup beralasan bagi pemerintah untuk menetapkannya sebagai objek pajak. hanya saja terserah daerah untuk mempertimbangkannya: penutup pusat kebugaran (fitness center) adalah kegiatan bisnis dan dikelola secara bisnis. masyarakat umum apalagi konsumen memahami betul bahwa pusat kebugaran adalah arena rekreasi sehat berbayar. seperti terlihat dalam perkembangannya pusat kebugaran makin berkembang dan makin diminati masyarakat sebagai tempat rekreasi sehat. oleh karena itu ketentuan huruf dprd tidak bertentangan dengan uud prof. chandra fahri ananda tinjauan sekilas tentang pajak menurut pendapat sumatra seperti yang dikutip oleh mardiasmo "": fungsi pajak menurut ilyas dan burton fungsi pajak tersebut dibagi menjadi fungsi, yaitu fungsi utama (budget dan regulerend) dan fungsi tambahan (demokrasi dan distribusi) dengan penjelasan sebagai berikut: fungsi budget fungsi anggaran) adalah fungsi yang letaknya sektor public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak banyaknya sesuai dengan undang undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah: fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi bahwa pajak pajak tersebut akan. fungsi ini umumnya untuk dapat dilihat pada sektor swasta, fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa telah membayar pajak, fungsi distribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih kecil. prinsip pemungutan pajak menurut adam smith dapat dibedakan menjadi jenis yakni: certainty. pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas (certain), dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). dalam prinsip certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya, equality. pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikahinya masing masing, dibawah perlindungan pemerintah. dalam prinsip ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diconvenience.eknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (convenience payment) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan, efisiensi economic. every tax oughtpublic treasury the state. prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehebat hematnya, jangan sekali kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya: pada nomor tahun tentang dprd, pada bagian kesembilan yakni pajak hiburan, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran". selanjutnya dalam huruf hiburan adalah: panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center)", ini memenuhi kaidah yang ada dalam yakni jasa tersebut merupakan jasa penyelenggaraan hiburan: apabila dikaitkanflexibility) yang semuanya diperlukan untuk mendapatkan suatu standar kesehatan yang baik, adapun terciptanya kekuatan otot, kekuatan jantung, dan juga kelenturan tubuh diperoleh dengan menggunakan sarana yang ada pada pusat kebugaran secara rutin dan kontinu, sedangkan suatu hiburan tidak memerlukan suatu rutinitas dan kontinuitas dalam menikmatinya dan tidak bertujuan untuk memperoleh kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani: lebih lanjut, terciptanya kekuatan otot, kekuatan jantung dan juga kelenturan tubuh merupakan hak yang sangat esensial dan mendukung pengolahraga untuk dapat melakukan cabang olahraga seperti golf, tenis, bulutangkis, ataupun sepakbola, serta tentunya para atlet indonesia yang akan berlaga pada kejuaraan internasional. oleh karena sifatnya sebagai pendukung dari cabang olahraga maka adalah sangat jelas bahwa pusat kebugaran (fitness center) merupakan suatu tempat berolahraga dan bukan sebuah hiburan, terjadinya perbedaan nuansa pusat kebugaran dari dahulu yang bersifat konvensional menjadi modern dengan adanya berbagai macam musik, penambahan jenis sarana maupun program program latihan khusus tidak lain merupakan sebuah modifikasi yang terjadi pada pusat kebugaran seiring dengan perkembangan zaman. adapun modifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat untuk mau berolahraga yang mana tentunya sangatlah sejalan dengan semangat pengembangan olahraga yang diamanatkan oleh dan sistem keolahragaan nasional: melalui uraian uraian atas, maka telah sangat jelas dan terang bahwa pusat kebugaran (fitness centre) merupakan pusat berolahraga dan bukan tempat hiburan, sehingga para pelaku usaha dan pengguna prasarana dan sarana berolahraga yang terdapat pada pusat kebugaran tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyediakan dan pihak yang menikmati hiburan, akan tetapi, dalam hurufpusat kebugaran. justru sebaliknya, kedudukan pusat kebugaran sebagai pelaku usaha dalam industri olahraga yang menyediakan prasarana dan sarana berolahraga justru didiskriminasikan dari penyedia prasarana dan sarana olahraga lainnya, yaitu dengan cara memasukkan pusat kebugaran sebagai salah satu jenis hiburan. akibatnya, setiap olahraga yang: apabila dikaitkan dengan uud.hal tersebut atas juga menjawab ketika dikaitkan dengan uud yang menyebutpenjelasannya bahwa tidak ada unsur diskriminasi terhadap perlakuan pengenaan pajak tersebut. selanjutnya, pada konteks berkaitan dengan huruf nomor tahun tentang dprd, pada dasarnya pengenaan pajak tersebut bukan dalam rangka semata mata bertujuan income generation", yakni berorientasi pada peningkatan pendapatan public melalui upaya peroleh peluang peluang baru salah satunya perluasan pajak. namun dalam konteks ini tujuannya adalah dalam rangka income regulation", yakni pengenaan pajak pada panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center) adalah sebagai bentuk pengenaan pajak yang dikenakan karena seseorang memiliki kemampuan daya beli pada tingkat tertentu sehingga mampu mengkonsumsi jenis produk tertentu (dalam hal ini panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center). hal inilah yang mendasarkan pengenaan pajak tersebut,", dr. afrizal sandra, sepanjang pengetahuan ahlib, ,n perkotaan: mohon maaf jika"mampu""golf""alat berat""pusat kebugaran" dalam objek pajak hiburan, sungguh memprihatinkan memang, ketika kelompok masyarakat yang terkategori "mampu" ternyata melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya termasuk dengan menggugat dprd ini. setelah membaca gugatan, ahli juga memahami bahwa yang dijadikan class untuk menggugat utamanya mengenai penempatan "pusat kebugaran""pusat kebugaran""patut" dijajaki justru lebih penting dari pada "nama" objek pajak tersebut: ahli perlu meny: padahal ketika dprd"patut" dikenai pajak termasuk objek pusat kebugaran:: ahli punya keyakinan bahwa objek pajak ini akan terus bertambah meskipun dikenai pajak oleh daerah: kalau dianalisis dari kriteria keadilan dalam perpajakan, ahli berpendapat bahwa tidak ada masalah memasukkan "pusat kebugaran""unequal treatment unequal": keadilan horizontal diartikan sebagai "equal treatment equal" (perlakuan yang sama terhadap subjek objek yang sama). dprd,,,,ahli:situlah otonomi daerah yang juga dijamin oleh uud kita,: saksi pemerintah iwan setiawan memperhatikan permohonan uji materi undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya terkait penetapan pusat kebugaran sebagai objek pajak hiburan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun disampaikan keteranganbahwa bidang keolahragaan sebagai instrumen pembangunan nasional dalamyang dikaitkan dengan pendahuluan nomor bahwa semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bidang keolahragaan terbentur dengan euforia pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pembentukan undang undang nomor tahun khususnya huruf bukan merupakan benturan terhadap tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dapat diukur dari pembayaran pajak diantaranya melalui pajak hiburan, selain itu penetapan huruf yang mengkategorikan pusat kebugaran fitness center) sebagai bidang keolahragaan tidaklah tepat karena bukan bagian dari cabang olah raga sebagaimana diakui oleh koni pusat terlampir), fakta lapangan bahwa pusat kebugaran fitness center) menyediakan prasarana dan sarana untuk kebugaran untuk mencapai kondisi kebugaran dari pengunjung berbagai kalangan masyarakat luas yang mampu membayar sejumlah tertentu. dengan demikian pusat kebugaran tidak secara khusus semata mata ditujukan bagi kegiatan olahraga. tempat tempat pusat kebugaran (fitness center) kerap kali juga digunakan untuk relaksasi dari keadaan seseorang yang mengalami keindahan atau kepenatan dengan maksud untuk menghibur baik fisik maupun psikis dengan tujuan menghilangkan keindahan atau kepenatan yang dapat menimbulkan kesenangan, kegembiraan bagi pengunjung pusat kebugaran. hal ini dibuktikan dari adanya fasilitas lain yang disediakan pengelola pusat kebugaran (fitness center) seperti karaoke, mini cafe, sauna, makanan dan minuman serta event hiburan lain:,,pada angka s.d angka bahwa pajak atas pusat kebugaran (fitness center) sebagai pembebanan kepada penyedia prasarana dan sarana pusat kebugaran (fitness center) maupun pengunjung dengan mengutip asas asas four maxim atau four canon dari adam smith kurang tepat, karena dalam setiap penyusunan kebijakan perpajakan (tax policy) sudah memperhatikan dan mempertimbangkan asas asas sebagaimana dikemukakan oleh adam smith ataupun ahli perpajakan lainnya serta norma kepatutan atau kelayakan dalam penetapan jenis pajak: asas equity kepatutan merupakan keadilan yang bersifat khusus yang diterapkan pada suatu kasus tertentu syofrin sofyan dan ashar hid, hukum pajak dan permasalahannya, ketika ditata, bandung): untuk asas certainty atau kepastian hukum, convenience payment, dan economics collection saksi fakta tidak berpendapat karena sudah merupakan asas perpajakan yang sudah diketahui secara umum. alasan yang dapat dikutip oleh saksi fakta dari kuasa hukum pemohon yang menyatakan pada angka huruf huruf dan huruf bahwa pembebanan pajak hiburan jenis pusat kebugaran (fitness center) berdampak pada penurunan pendapatan pengusaha, penurunan prestasi atlet, penurunan minat masyarakat merupakan alasan atau pendapat yang tidak berdasarkan fakta dan data, dari data yang tercatat pada dinas pelayanan pajak provinsi dki jakarta bahw pengunjung pusat kebugaran juga meningkat hal ini dapat dilihat dari meningkatnya, penerimaan pajak hiburan jenis pusat kebugaran (fitness center), pajak hiburan merupakan jenis pajak tidak langsung dan bersifat final yaitu mana pajak dapat dibebankan kepada subyek pajak atau pengunjung pusat kebugaran (forward shifting) dan bukan merupakan objek ppn sehingga tidak merupakan pajak ganda. pengenaan sebagaimana dikutip oleh kuasa hukum pemohon dapat saksi fakta jelaskan bahwa material berbeda dengan material pajak hiburan mana dikenakan atas penghasilan pengusaha pusat kebugaran (fitness center) tidak termasuk pajak hiburan, drs. suhartono pemerintah kota surabaya telah melaksanakan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pajak daerah pada tanggal april berdasarkan nomor tahun tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut telah ditetapkan untuk kabupaten kota sebanyak jenis, dan jenis objek pajaknya juga telah ditetapkan. nomor tahun mempunyai sifat closed list, artinya kabupaten kota tidak boleh menambahkan jenis pajak maupun jenis objek pajaknya selain yang telah ditetapkan dalam undang undang,dilakukan pusat kebugaran seolah olah berbeda dari setiap olahraga yang dilakukan luar pusat kebugaran. pengkategorian yang demikian dengan sendirinya telah membuat setiap orang yang berolahraga pusat kebugaran dianggap sebagai pelaku hiburan dan bukan pengolahraga,dfrasa "setiap orang" dan juga orang perorangan warga negara indonesia, jugategaskan dalam konstitusi tersebut,prasarana dan sarana olahraga ataupun pengolahraga yang juga melakukan olahraga lainnyngguna prasarana dan sarana berolahraga yang terdapat pada pusat kebugaran sebagai subjek hukum yang dibebankan pajak hiburan manakala mereka ingin berolahraga pusat kebugaran: dengan demikian, telah terbukti bahwa pemberlakuan frasa "pusat kebugaran (fitness centre)"dan pengolahraga kegiatan olahraga yang ada pada pusat kebugaran dengan pelaku usaha dan pengolahraga untuk olahraga lainnya, dan dengan demikian, telah bertentangan dengan dan uud secara lengkap ketentuan yang mengatur pajak hiburan adalah sebagai berikut: nomor28 tahun2009 no| perda nomor4 tahun objek pajak hiburan dengan nama pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburandipungut pajak atas hiburan dengan dipungut penyelenggaraan hiburan. bayaran. objek pajak hiburan adalah jasa hiburan sebagaimana penyelenggaraan hiburan dimaksud adalah: dengan dipungut bayaran. tontonan film: termasuk objek pajak hiburan pagelaran kesenian, musik, sebagaimana dimaksud tari dan atau busana: meliputi: kontes kecantikan, tontonan film: binaraga dan sejenisnya: pagelaran kesenian, musik, pameran: tari dan atau busana: diskotik, karaoke dan klab kontes kecantikan, binaraga malam: dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap: pameran: permainan milyar, golf, dan diskotik, karaoke, dan klab bowling: malam: pacuan kuda, kendaraan sirkus, akrobat, dan sulap: bermotor, dan permainan permainan milyar, golf, dan ketangkasan: bowling: panti pijat, refleksi, mandi pacuan kuda, kendaraan uap spa, dan pusat bermotor, dan permainan kebugaran (fitnes center): ketangkasan: dan panti pijat, refleksi, pertandingan olahraga. mandi uap spa, dan pusat penyelenggaraan hiburan kebugaran (fitnes center): sebagaimana dimaksud pada dan dapat pertandingan olahraga. dikecualikan dengan peraturan daerah. subyek pajak hiburan adalah subyek pajak hiburan orang pribadi atau badan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. yang menikmati hiburan. wajib pajak hiburan adalah wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan orang pribadi atau badan yang yang menyelenggarakan menyelenggarakan hiburan. hiburan. dasar pengenaan pajak dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang diterima atau yang yang seharusnya diterima seharusnya diterima oleh oleh penyelenggara hiburan. penyelenggara hiburan. jumlah uang yang seharusnya jumlah uang yang diterima sebagaimana seharusnya diterima dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada termasuk potongan harga dan termasuk potongan tiket cuma cuma ang harga dan tiket cuma cuma baba jasa hiburan. penerima jasa hiburan. tarif pajak hiburan ditetapkan tarif pajak hiburan sebagai paling tinggi sebesar (tiga berikut puluh lima persen). tontonan film ditetapkan khusus untuk hiburan berupa sebesar (sepuluh persen): pagelaran busana, kontes pagelaran kesenian, musik, tari kecantikan, diskotik, karaoke, dan atau busana ditetapkan klab malam, permainan sebesar (dua puluh ketangkasan, panti pijat, dan persen): mandi uap spa, tarif pajak pagelaran kesenian, musik, hiburan dapat ditetapkan dan atau tari yang bersifat paling tinggi sebesar tradisional yang perlu dilindungi (tujuh puluh lima persen). dan dilestarikan karena khusus hiburan kesenian mengandung nilai nilai tradisi rakyat tradisional dikenakan yang luhur dan kesenian yang tarif hiburan ditetapkan paling bersifat kreatif yang bersumber tinggi sebesar (sepuluh dari kesenian tradisional persen). ditetapkan sebesar (lima tarif pajak hiburan ditetapkan persen), dengan peraturan daerah kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen): kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar (sepuluh persen):sebesar (sepuluh persen): pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, property ditetapkan sebesar (dua puluh persen): diskotik, karaoke dewasa, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar (lima puluh persen): sirkus, akrobat, dan sulap dan ditetapkan sebesar (sepuluh persen): permainan milyar, golf, dan bowling ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen): pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar (dua puluh persen): panti pijat, refleksi, mandi uap spa ditetapkan sebesar (lima puluh persen): m.pusat kebugaran (fitnes center) ditetapkan sebesar sepuluh persen): pertandingan olahraga ditetapkan sebesar (sepuluh persen): oo. karaoke keluarga ditetapkan sebesar (tigapuluh lima persen): permainan ketangkasan ditetapkan sebesar sepuluh persen). besaran pokok pajak hiburan besaran pokok pajak hiburan yang yang terutang dihitung dengan terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana mengalikan tarif pajak dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar pengenaan dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalamyyek pajak hiburan maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hiburan. masa pajak hiburan sebagai berikut: pajak hiburan (yang bersifat tetap) adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalender.yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau padasaat disampaikan speed. seiring dengan diundangkannya nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga diundangkanhuruf nomor tahun diatur bahwahuruf jasa kesenian dan hiburan dan berlaku sejak april berdasarkan ketentuan tersebut bahwa, jasa kesenian dan hiburan tidak dikenai (tidak pungut) ppn dan telah dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten kota menjadi pajak hiburan berdasarkan tahun yang berlaku sejak januarikarena itu fakta berkaitan pajak hiburan untuk objek pajak pusat kebugaran (fitness center) tersebut atas adalah: objek pajak pusat kebugaran (fitness center) yang berada luar hotel sebelum berlakunya nomor tahun dikenakan pajak pertambahan nilai ppn) yang dipungut oleh kementerian keuangan direktorat jenderal pajak, pemerintah provinsi kabupaten kota berdasarkan nomor tahun telah memungut objek pajak pusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak hiburan, wajib pajak untuk pusat kebugaran (fitness center) tidak mempermasalahkan pengenaan pajak atas pusat kebugaran (fitness center), untuk kota surabaya tarif pajak hiburan objek pusat kebugaran (fitness center) besarnya (sepuluh persen)april yangundang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah (uu dprdpada frasa "pusat kebugaran (fitness center)" dprd, yang selengkapny: para pemohon beranggapan ketentuan huruf dprdprd pada pokoknya sebagai berikut: bahwadan uud bahwa pengaturan huruf dprdsebagaimana diakui oleh uud bahwa dprd. pengkategorian pusat kebugaran sebagai suatu hiburan menimbulkan pula kerugian karena. hal ini secara tidak langsung menurunkan minat masyarakat untuk berolahraga pusat kebugaran. penurunan ini berdampak pada penurunan pendapatan dan berimplikasi pada kelesuan industri pusat kebugaran: bahwadan memberatkan wajib pajak. huruf dprdsehingga menyebabkan terjadinya pembebanan pajak yang berlebihan kepada pelaku usaha jasa penyedia pusat kebugaran: bahwa pembentukan huruf dprdhuruf dprd terhadap permohonan pengujian huruf dprd, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut:un yang membebani masyarakat berdasarkan konstitusi harus didasarkan pada undang undang. hal tersebut yang menjadi salah satu dasar pembentukan uud dprd, bahwa ketentuan dprd secara keseluruhan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan kategorisasi pada objek objek yang dapat dikenai pajak hiburan. pengertian pajak hiburan telah ditentukan dalam angka dprd yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan pengertian hiburan juga telah ditentukan dalam angka dprd, yaituhwa tujuan pengaturan objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam uud dprd adalahtujuan tersebut tergambar dalam konsiderans menimbang undang undang guo yang menyebut.dprddalam undang undang tersebut. dprdoleh karena itu, pajak atas hiburan yang memberikan definisi secara eksplisit, konsep, dan jelas mengenai pajak daerah. dalam ketentuan perpajakan, pemberian definisi yang disebut dengan, bahwa penyebutan tempat kebugaran (fitness center) dalam rincian huruf dprd serta dipungut bayaran termasuk dalamnya panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center), sehingga seluruh jenis kegiatan kegiatan tersebut menurut ketentuan undang undang guo dikenai pajak hiburan jika dalam penyelenggaraannya dipungut bayaran, oleh karenanya tidak ada diskriminasi terhadap jenis kegiatan yang dilakukan dalam pusat kebugaran: bahwa menurut pandangan dpr pengenadprd sama sekali tidak bertentangan dengan uud karena pengaturan mengenai pusat kebugaran sebagai objek pajak hiburan telah dilakukan dengan berdasarkan pengakuan, jaminan, pengaturan huruf pajak daerah dan retribusi daerahsejahtera" diartikan sebagai berikut: "se.jah.te.ra man sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan)": ditinjau dari definisi tersebut, segala macam gangguan dapat mencakup gangguan kesehatan yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi pusat kebugaran yang tidak lain merupakan tempat berolahraga yang berorientasi pada kesehatan jasmani dan rohani manusia: dengan adanya pajak hiburan yang dikenakan terhadap pusat kebugaran bukan saja membebani penyelenggara pusat kebugaran itu sendiri, melainkan juga pengolahraga yang menggunakan prasarana dan sarana yang terdapat pusat kebugaran: oleh karenanya, hanya orang orang tertentu saja yang mampu untuk dapat berolahraga pusat kebugaran dan hal ini sangat bertentangan dengan spirit konstitusi yang terdapat pada uud yaitu yang menghendaki adanya persamaan hak bagi setiap orang untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, huruf pajak daerah dan retribusi daerah pajak daerah dan retribusi daerah telah menempatkan pusat kebugaran (fitness centre)pusat kebugaran dari sebuah tempat berolahraga menjadi sebuah tempat hiburan. hal ini akanundang undang guo telah diatur dan diberikan kepastian hukum mengenai pusat kebugaran sebagai objek pajak hiburan (pajak daerah), yaitu, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. adapuberdasarkan hal hal tersebut, dpr berpendapat bahwa pajak atas tempat atau pusat kebugaran sebagai pajak hiburan (pajak daerah) sudah tepat. yang menjadi objek pajak hiburan dalam ketentuan huruf dprd adalah tempat atau pusat penyelenggaraan kegiatan kebugaran bukan olahraga yang dilakukan dalam pusat kebugaran. berdasarkan pertimbangan bahwa pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana panti pijat, refleksi, dan mandi uap spa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. pemilik tempat tersebut maka sudah terdapat legal ratio yang cukup beralasan apabila tempat kebugaran (fitness center) dikenai pajak,idak bertentangan dengan dan uud menyatakan huruf undang undang nomor tahun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat:.d. pemohon iii mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat, sedangkan pemohon s.d. pemohon mendalilkan dirinya perseorangan warga negara indonesiaara pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya huruf pada frasa pusat kebugaran (fitness center) , yang menyatakandengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: bahwa pemohon s.d. pemohon iii sebagai pihak penyedia prasarana dan sarana olahraga dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan, sehingga harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah, bahwa pemohon s.d. pemohon sebagai orang yang suka berolahraga kebugaran dikategorikan sebagai pihak yang menikmati jasa hiburan sehingga harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah,s.d. pemohon iii adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang dibuktikan dengan: akta notaris plat muhammad ridha, s.h. nomor bertanggal november mengena (vide bukti p 4a), akta notaris muhammad ridha, s.h. nomor bertanggal januari mengenai akta pernyataan keputusan para pemegang saham entertainment indonesia (vide bukti p 4b): akta notaris plat march krisna modern, s.h. nomor bertanggal agustus mengenai pernyataan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas fitindo sehat sempurna (vide bukti p 4c), dan akta notaris betty maria mahar, s.h. nomor bertanggal april mengenai pernyataan keputusan rapat aphia relaksindo. perusahaan tersebut menyediakan prasarana dan sarana kegiatan olahraga berupa pusat kebugaran (fitness center), plates, dan yoga: pemohon s.d. pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (vide bukti p 4e s.d. bukti p 4l). pemohon s.d. pemohon memiliki kepentingan yang sama sebagai orang yang suka berolahraga yang menggunakan pusat kebugaran (fitness center): bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, pemohon s.d. pemohon iii adalah badan hukum privat berbentuk perseroan yang menyediakan prasarana dan sarana kegiatan olahraga berupa pusat kebugaran (fitness center), sedangkan pemohon s.d. pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang memiliki kepentingan sama menggunakan pusat kebugaran (fitness center) untuk berolahraga. para pemohon secara potensial dirugikan oleh berlakunya huruf karena harus memikul beban pajak tambahan, sementara bidang olahraga laimembayar kewajiban pajak kepada pemerintahlebih lanjut pokok permohonan, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda bukti p 7a sampai dengan bukti menurut mahkamaheriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi meliputi: materai: legalisasi dan atau pencocokan dengan surat aslinya. setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama, ternyata bukti bukti tersebut tidak dimeteraikan sebagaimana mestinyaalat bukti surat atau tulisan yang tidak dimeteraikan bukanlah alat bukti yang sah. mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pemohon, keterangan pemerintah, keterangan dpr, bukti bukti pemohon, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh pemohon dan pemerintah, serta kesimpulan hanya berdasarkan pada fakta persidangan: i3. menimbang bahwa para pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa pusat kebugaran (fitness center) dalam huruf yang selengkapnya menyatakan, hiburan sebagaimana dimaksud pada adalah: (i) panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center) bertentangan dengan uud dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan yang pada pokoknya adalah: adanya diskriminasi terhadap pusat kebugaran sebagai pelaku usaha dalam industri olahraga dengan penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya: menyebabkan tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera lahir dan batin, pajak yang dikenakan pada pusat kebugaran bertentangan dengan ketentuan undang undang yang lain yang menentukan adanya program pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga untuk memajukan olahraga, bertentangan dengan asas hukum bidang perpajakan, yakni pengenaan pajak ganda terhadap suatu objek pajak, i3. menimbang bahwa untuk alasan tersebut pada huruf para pemohon juga mengutip sebagian pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu ix tertanggal juli yang antara lain mempertimbangkan, semata, melainkan terhadap seluruh cabang olahraga." selanjutnya para pemohon juga mengutip pertimbangan mahkamah, menurut mahkamah dalam pusat kebugaran memang ada aspek olahraganya, akan tetapi faktor hiburannya lebih menonjol. pusat kebugaran bukan merupakan pelayanan kesehatan. mereka yang memanfaatkan jasa pusat kebugaran pada umumnya adalah anggota dari pusat kebugaran itu sendiri yang mempunyai tingkat pendapatan tertentu, yang fungsinya lebih untuk pemenuhan gaya hidup atau hiburan yang menjadi kecenderungan kelompok tertentu. penyediaan prasarana untuk hiburan yang melengkapi dan menyertai pusat kebugaran seperti karaoke, kafe mini, makanan dan minuman, mandi uap, sarana game on line, dan atau fasilitas hiburan lainnya menunjukkan bahwa faktor hiburannya yang lebih menonjol. dengan demikian, mahkamah menilai, jikalau semata mata untuk kesehatan dalam berolahraga tidak selalu memerlukan pembayaran tertentu sebagaimana halnya dalam pusat kebugaran. hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan olahraga berjalan kaki. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon pada huruf menurut mahkamah, tidak semua orang untuk hidup sejahtera lahir batin harus menjadi anggota atau pelanggan pusat kebugaran. hanya sekelompok orang tertentu dengan pendapatan tertentu pula yang menjadi anggota pusat kebugaran karena masyarakat tahu secara pasti bahwa pusat kebugaran adalah suatu tempat berbayar. masyarakat yang berpendapatan relatif rendah dapat juga hidup sejahtera dan berolahraga dengan menggunakan sarana lain, bukan sarana yang disediakan oleh pusat kebugaran yang harus berbayar dengan relatif mahal. menurut mahkamah, pusat kebugaran adalah arena rekreasi sehat berbayar. dalam perkembangannya, pusat kebugaran semakin diminati oleh masyarakat berpendapatan tertentu dan tumbuh berkembang pusat pusat bisnis. hal itu menunjukkan bahwa pusat kebugaran adalah area bisnis, dalam hal ini bisnis hiburan yang menguntungkan dan karena itu adalah wajar apabila dikenakan pajak, dalam hal ini pajak hiburan. dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa dalil para pemohon pada huruf bahwa pajak yang dikenakan pada pusat kebugaran bertentangan dengan program pemerintah untuk memajukan olahraga, karena olahraga menurut angk , sehingga terjadi pertentangan antara kedua undang undang tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. menurut mahkamah ketentuan dalam kedua undang undang tersebut tidak dapat dimaknai demikian, sebab pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran disebabkan karena tujuan utama pusat kebugaran adalah untuk hiburan dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi. dengan mencermati yang menyatakan, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran , jelas sekali bahwa yang dikenai pajak adalah hiburannya. dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran adalah merupakan pajak ganda terhadap objek yang sama yang memberatkan para pemohon dan bertentangan dengan ketentuan perundang undangan bidang perpajakan, hak cipta, bunga,pergi pusat kebugaran (fitness center) adalah sama dengan melakukan kegiatan kegiatan seperti pergi diskotik, karaoke, klab malam dan lain sebagainya:(bersifat pasif) dan tidak merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan bertujuan untuk menghibur hati yang sedih, pengkategorian "pusat kebugaran" sebagai suatu hiburan membuktikan adanya kesalahan terhadap pemahaman gramatikal atas perbedaan pengertian "hiburan" dengan "olahraga"pusat kebugaran" dan "hiburan" berturut turut diartikan sebagai berikut: kata "pusat" yang merupakan sebuah kata benda memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai: "pokok pangkal atau yang menjadi pimpinan (berbagai bagai urusan, hal, dsb)": "ke.bu.gar.an" hal sehat dan segar (tt badan): kesegaran: membiasakan makan sayuran mentah akan menambah jasmani", "hi.bur.an sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dsb): taman rakyat:":pusat kebugaran dalam kategori hiburan karena: dari segi bahasa, pusat kebugaran juga telah sangat jelas merupakan pokok pangkal pimpinan dari berbagai hal yang sehat dan segar seperti melakukan berbagai kegiatan olahraga dengan menggunakan berbagai prasarana dan sarana yang tersedia pada pusat kebugaran, yang mana hal tersebut sangatlah berbeda dari suatu hal perbuatan yang dapat menghibur hati melupakan kesedihan seperti halnya diskotik, karaoke, klab malam dan lain sebagainya yang notabene merupakan hiburuhammad alim, ttd ttd hartono maria farida indrawi ttd ttd ahmad fadli semadi materialis akbar ttd anwar usman panitera pengganti, ttd dewi nurul safitri berdasarkan uraian atas, pusat kebugaran menunjukan peran yang sangat besar terhadap kesehatan dan kesegaran jasmani dan rohani dan berbeda dari hiburan yang berorientasi pada menghibur hati dan melupakan kesedihan. melihat dari segi aktivitas maupun tujuan akhir dari pusat kebugaran dengan hiburan mana yang satu berorientasi kepada kesehatan jasmani dan rohani serta hiburan berorientasi pada terhiburnya hati, adalah sangat tidak tepat dan keliru untuk mengkategorikan pusat kebugaran sebagai suatu hiburan:: selain itu, jika pada saat berolahraga pusat kebugaran para pengolahragaolahraga pada pusat kebugaran akan merasa keberatan dengan pembebanan pajak hiburan karena selama ini para pengolahraga pusat kebugaran juga dibebankan pajak pertambahan nilai, mana besarnya pajak tersebut nilainya bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya yang akan berakibat pada berkurangnya pihak yang berolahraga pusat kebugaran. apabila para anggota pusat kebugaran tersebut merasa bahwa biaya keanggotaan pusat kebugaran menjadi membubung sebagai akibat dari pengenaan pajak hiburan maka ada kemungkinan para anggota tersebut menjadi tidak berolahraga lagi pusat kebugaran mengingat tidak semua anggota pusat kebugaran dapat membeli sarana pusat kebugaran sendiri dan tidak semua lingkungan memiliki ketersediaan prasarana dan sarana yang layak untuk berolahraga, dampak utama yang ditimbulkan akibat menurunnya aktivitas berolahraga adalah sebagaimana disampaikan oleh surat bursa maupun world health report chronic disease, vital investment yang juga disebutkan dalam surat tersebut bahwa fisik yang tidak diolah akan meningkatkan risiko kondisi kesehatan yang memprihatinkan, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan kanker yang mana menghancurkan impian semua orang untuk hidup sehat dan memiliki umur yang panjang: samping masalah kesehatan yang dapat menjadi sangat terganggu, implikasi terhadap hilangnya mata pencaharian untuk pendapatan bagi tenaga kerja yang bekerja pada pusat kebugaran fitness center seperti personal trainer, instruktur olahraga yang mengajar pada kelas kelas jenis tertentu seperti yoga, plates, aerobic dan lain sebagainya karena menurunnya minat masyarakat untuk berolahraga tempat tersebut, penurunan pendapatan tersebut dapat berimplikasi pada kelesuan industri pusat kebugaran, yang selanjutnya dapat berimplikasi pada penutupan pusat pusat kebugaran, dengan pembebanan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran itu sendiri maka potensi lainnya yang dapat terjadi adalah penurunan prestasi atlet indonesia berbagai ajang olahraga seperti bulutangkis, tenis, basket, ataupun sepakbola karena kurangnya prasarana dan sarana untuk berlatih fisik, penurunan minat masyarakat untuk berolahraga merupakan suatu hal yang juga bertentangan dengan keinginan pemerintah sebagaimana,erdasarkan uraian uraian atas maka telah terbukti bahwa selain merugikan hak hak subjek hukum untuk berolahraga pusat kebugaran:pusat kebugaran. terlebih lagi, kepada orang perorangan yang hendak berolahraga dengan menggunakan prasarana dan sarana berupa pusat kebugaran, karena pada akhirnya orang perorangan tersebut ' dipaksa' untuk ikut menanggung pajak hiburan yang sesungguhnya tidak tepat diberlakukan:,,:tidak memberatkan wajib pajak,, pajak pendapatan, pajak untuk barang barang mewah, asas keadilan: yaitu penguatan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula, melalui berbagai teori dari para ahli sebagaimana disebutkan atas,, sebelum berlakunya huruf pajak daerah dan retribusi daerah, para pemohon selaku pelaku usaha pusat kebugaran mempunyai kewajiban membayar pajak antara lain adalah: pajak atas penjualan: pajak pertambahan nilai ppn) yang dikenakan sebesar (sepuluh persen) atas pemasukan dari biaya keanggotaan (membership fee), biaya personal trainerfnstruktur plates dan penjualan produk merchandise setiap bulannya, dan pajak restoran yang dikenakan sebesar (sepuluh persen) atas penjualan produk cafe kantin tiap bulannya. pajak penjualan ditanggung oleh konsumen: pajak atas biaya biaya: pajak penghasilan ph) sebesar (dua persen) sampai dengan (empat persen) yang dikenakan atas biaya biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengerjaan, contoh biaya jasa kebersihan, jasa konsultan, dan jasa keamanan, nama fransisca callista adnan alamat jalan taman kencana permai iii rt rw kelurahan pondok pinang, kecamatan kebayoran lama, jakarta selatan pekerjaan karyawan sebagai . pemohon ix: nama debby atari haryana alamat jalan true nomor permata bintaro rt rw kelurahan parigi, kecamatan pondok aren, tangerang pekerjaan karyawan sebagai 5n2 . pemohon nama dwi schofiska pascal alamat jalan puspita raya blok nomor rt rw kelurahan pesanggrahan, kecamatan pesanggrahan, jakarta selatan pekerjaan pelajar sebagai pemohon xl, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing, yaitu: nomor ya fa ho e. bertanggal februari nomor lo hrd i11 bertanggal februari nomor lo hrd1 bertanggal februari dan tanggal februari memberi kuasa kepada denny kailimang, s.h.,m.h., harry onto, s.h.,ll.m, rendy kailimang, s.h.,m.h., dan melati d.s. siregar, s.h. para advokat pada kantor advokat kailimang onto, beralamat menara kuningan lantaisebesar (dua puluh persen) yang dikenakan atas biaya biaya seperti biaya royalty, biaya penggunaan hak cipta dan biaya bunga pinjaman, sebesar (sepuluh persen) yang dikenakan atas biaya biaya sewa tempat pusat perbelanjaan termasuk biaya listrik, air, ac, dan service charge, sebesar (lima persen) sampai dengan (tiga puluh persen), tergantung dari besarnya gaji karyawan, dikenakan atas biaya biaya gaji yang dibayarkan kepada karyawan, pajak bumi bangunan atas sewa pusat perbelanjaan yang dikenakan berdasarkan tarif dan luas area, pada prinsipnya pajak pajak tersebut ditanggung oleh penerima penghasilan terkecuali untuk pajak bumi dan bangunan, pajak pengadilan pph) badan yang dikenakan (dua puluh lima persen) terhadap keuntungan bersih (net profit):, yaitu pajak hiburan, mana pusat kebugaran, pajak hiburan yang dikenakan kepada sebagian para pemohon yang merupakan pelaku usaha ini jelas jelas melanggar asas asas perpajakan sebagaimana telah dijelaskan atas karena pelaku olahraga lainnya yang juga bergerak bidang penyediaan jasa prasaranyang terdiri dari wajib pajak, tetapi juga para pemohon yang merupakan subjek hukum yang dibebankan pajak hiburan manakala mereka berolahraga dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada pusat kebugaran: lebih lanjut muhammad djafar saidi dalam bukunya pembaruan hukum pajak , edisi i i, : hal ini menyebabkan adanya pembebanan yang memberatkan wajib dan subjek pajak mana para pemohon yang seharusnya memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha bidang olahraga dan pengolahraga juga ditempatkan sebagai pelaku usaha bidang jasa hiburan dan pihak yang menikmatidan pengolahrga bidan olahraga lain yang memiliki kategori sama dengan pelaku usaha dan pengolahraga pada pusat kebugaran: dengan demikian, pengenaan pajak berganda terhadap satu objek pajak yang sama merupakan suatu yang bertentangan dengan semangat pembentukan ketentuan perundang undangan bidang perpajakan: pembentukan huruf pajak daerah dan retribusi daerahperlindungan terhadap haklainhkamah: lebih lanjut, terkait dengan terbukanya akses bagi setiap orang untuk mencapai hidup sejahtera lahir dan batin diatur dalam uud yaitu: kedudukan uud sebagai sumber dari segala sumber hukum atau hukum dasar dalam republik indonesia dipertegas dalamyang menyatakan, , penjelasan pembentukan peraturan perundang undangan memberikan penjelasan: ,: peraturan daerah:, dan peraturan presiden. mengingat bahwa uud merupakan grundnormnegara seharusnya berkewajiban untuk menjamin hak asasi para pemohon dengan tidak membeda bedakan kedudukan hukum dan tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam penegakan hukum bidang perpajakan. para pemohon seharusnya ditempatkan dalam kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum pajak maupun bidang apapun juga sebagaimana diamanatkan oleh dan uud sebagai undang undang yang secara hierarki berada bawah uud pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya tidak bertentangan dengan konstitusi negara, melainkan berkesinambungan,permohonan berdasarkan uraian uraian atas, paraterhadap undang undang dasar dengan putusan sebagai berikut: menerima permohonan pengujian materi (judicial review) para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan huruf undang undang nomor tahun pada frasa "pusat kebugaran (fitness center)pada frasa "pusat kebugaran (fitness center)":sistem keolahragaan nasional, bukti p 4a fotokop, bertanggal november bukti p 4b fotokopi akta pernyataan keputusan para pemegang saham entertainment indonesia, bertanggal januari bukti p 4c fotokopi akta pernyataan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham fitindo sehat sempurna, bertanggal agustus bukti p 4d fotokopi pernyataan keputusan rapat aphia relaksindo, bertanggal april bukti p 4e fotokopi ktp atas nama aero sutan anwar, bukti p 4f fotokopi ktp atas nama antonius ferry rinaldo: bukti p 4g fotokopi ktp atas nama wahyu wid jati, bukti p 4h9 fotokopi ktp atas nama raises sundjojo: bukti p 4i fotokopi ktp atas nama grant wiryadinata, bukti p 4j fotokopi ktp atas nama fransisca callista adnan, bukti p 4k fotokopi ktp atas nama debby atari haryana, bukti p 4l fotokopi ktp atas nama dwi schofiska pascal bukti p 5a fotokopi peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang pajak hiburan: bukti p 5b fotokopi peraturan daerah kota tangerang selatan nomor tahun tentang pajak daerah, bukti p 5c fotokopi peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang pajak hiburan: bukti p 5d fotokopi peraturan daerah kota medan nomor tahun tentang pajak hiburan, bukti fotokopi surat international health, racket, and sportsclub association bursa ceo president), bertanggal januari yang ditujukan kepada ketua mahkamah konstitusi. surat tersebut menjelaskan hasil survey yang, serta melakukan olahraga yang teratur untuk memiliki umur yang panjang dan kondisi kesehatan yang baik, samping memiliki kebiasaan untuk tidak merokok dan mengkonsumsi makanan bergizi, samping itu, para pemohon mengajukan bukti tambahan tertulis yang diberi tanda bukti p 7a sampai dengan bukti yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni sebagai berikut: bukti p 7a fotokopi surat kantor wilayah djp jakarta selatan kementerian keuangan, nomor wpj. perihal permohonan penegasan pajak hiburan tas penerimaan membership dari pusat kebugaran fitness center), bertanggal maret nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 7b fotokopi surat direktorat peraturan perpajakan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan nomor c fotokopi surat kantor wilayah djp jakarta selatan, direktorat jenderal pajak kementerian keuangan nomor wd fotokopi surat kantor pelayanan pajak madya jakarta selatan, kantor wilayah djp jakarta selatan, direktorat jenderal pajak kementerian keuangan nomor wpj. kp8a fotokopi artikel pusat kebugaran dan kecantikan fitness ideal: nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 8b fotokopi artikel sarana olahraga ganesha: sarana untuk raga yang sehat, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 8c fotokopi artikel sarana olahraga, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 8d fotokopi artikel pusat kebugaran, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 8e fotokopi artikel fasilitas fitness center, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 8f fotokopi artikel gold's gym buka kampus ui: nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 9a fotokopi artikel koni siapkan tempat fitness: nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 9b fotokopi artikel ine resmikan sasana panorama, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 9c fotokopi artikel peni resmikan fitness centre koni, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 9d fotokopi artikel wakil walikota depok resmikan fitness centre dan klinik olahraga: nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 9e fotokopi artikel koni launching tempat fitness: nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 10a fotokopi artikel societies concordia, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti p 10b fotokopi peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang penyelenggaraan usaha hotel, nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti fotokopi pendapat ahli prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. dalam perkara permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah: nb: bukti tanpa materai (nagel) bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bertanggal julkepariwisataan, bertanggal junpariwisata, bertanggal desember nb: bukti tanpa materai (nagel) selain itu, para pemohon mengajukan (tigmei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. dian puji simatupang, s.h.,m.h. pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif hukum anggaran negara dan keuangan publik harus menjadi pembiayaan pembangunan yang berencana, mana pengenalannya harus pula dilihat dari kemampuannya menstimulasi perkembangan ekonomi masyarakat yang lebih besar. dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi kestabilan potensi ekonomi masyarakat daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat daerah, dan memperbesar pemerataan hasil pembangunan untuk masyarakat daerah. meningkatnya peranan pemerintahan daerah dan perluasan fungsinya seharusnya menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai instrumen dana yang mendorong pertumbuhan investasi oleh masyarakat atau kelompok ekonomi masyarakat daerah, dan bukan menjadi penghambat masyarakat untuk menciptakan dana dan pembiayaan pembangunan yang bersumber pada kreasi ekonomi masyarakat, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai dua segi, yaitu segi keadilan dan segi kemanfaatan, yang pelaksanaan kedua segi tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap berbagai bidang ekonomi sosial sektor pemerintahan maupun swasta. oleh karena itu, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sangat penting sebagai suatu program aksi pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan sekaligus kemanfaatan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat menunjang kebutuhan pembangunan daerah secara berencana dan berkelanjutan, pajak daerah dan retribusi daerah sebagai program aksi pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan harus memenuhi konsistensi dalam pengaturan. konsistensi pengaturan menjaga keadilan hukum dan persamaan hukum dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga kemanfaatan yang diperoleh daerah justru lebih besar karena masyarakat daerah dan kelompok ekonomi daerah diberikan jaminan pengelolaan sumber daya ekonomi dan kreativitasnya, sehingga potensi manfaat yang diperoleh dari stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi daerah akan lebih besar dibandingkan dengan kuantitas jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhimpun: pengaturan pusat kebugaran fitness center sebagai hiburan, sehingga dibebankan pajak hiburan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun menunjukkan inkonsistensi pengaturan objek pajak daerah, khususnya pajak hiburan, yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dalam pengenaan pajak daerah, khususnya pajak hiburan: ketentuan huruf undang undang nomor tahun menunjukkan karakter politik hukum undang undang pajak daerah dan retribusi daerah yang hanya digunakan untuk memperluas kemampuan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak hiburan, dibandingkan sebagai instrumen penting bagi kebijaksanaan ekonomi daerah. dalam konsep hukum anggaran negara dan keuangan publik, pajak daerah merupakan instrumen bagi orientasi keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat daerah. dalam kaitannya dengan pajak hiburan, seharusnya pajak daerah dapat dipergunakan untuk menstimulasi aktivitas masyarakat, misalnya olahraga, sehingga aktivitas masyarakat tersebut akan dapat mendukung kegiatan ekonomi dan sosial tertentu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan: dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan adalah lebih sehat jika penerimaan daerah yang berasal pajak daerah, khususnya pajak hiburan, dikenakan pada sifatnya yang langsung memberikan hiburan, dan bukan pada sifatnya yang tidak langsung atau bahkan tidak memiliki keterkaitan dengan kriteria hiburan. pengenaan pajak hiburan pada pusat kebugaranifitness center justru mengurangi manfaat masyarakat untuk berolahraga sebagai aktivitas sosial yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan sosial, sekaligus menciptakan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk beraktivitas olahraga dalam suatu sarana yang lebih baik, pearl kramer dalam bukunya crisis urban public finance mengingatkan beban pajak harus ditetapkan secara sistematis dan terukur, sehingga suatu sistem pajak dikatakan efisien secara fiskal jika biaya yang dikenakan diterima dan dipahami oleh wajib pajak. efisiensi fiskal tersebut akan melahirkan dampak keputusan masyarakat atau kelompok ekonomi untuk mengonsumsi, menabung, bekerja, dan berinvestasi, sehingga mendengar dan membacadan telah diperbaiki dengan suratara pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi terhadappajak daerah dan retribusi daerah") terhadap juncto dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun keseluruhan bunyi pajak daerah dan retribusi daerah adalah: terwujud pertumbuhan ekonomi. suatu pengaturan pajak yang baik adalah memperhatikan efisiensi fiskal tersebut, sehingga pajak menciptakan sensitivitas masyarakat atau kelompok ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan: apabila dikaitkan dengan pengenaan pajak hiburan untuk pusat kebugaranifitness center, sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun dapat dikatakan pengaturan tersebut tidak memiliki sensitivitas pada pertumbuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, sehingga apabila ketentuan huruf undang undang nomor tahun ini tidak ada, maka setidaknya secara proporsional akan terjadi peningkatan pertumbuhan aktivitas olahraga, yang lambat laun akan meningkatkan lapangan kerja, penyesuaian penghasilan, dan persaingan usaha yang sehat. oleh karena itu, atas dasar pertimbangan demikian dapat dipahami jika ketentuan huruf undang undang nomor tahun dapat dikatakan tidak efisien secara fiskal karena biaya tersebut tidak diterima dan tidak dipahami oleh wajib pajak, oleh karena itu, perkembangan fungsi pajak daerah dalam pembangunan daerah seharusnya diarahkan untuk mengatur tingkat pendapatan masyarakat dan kelompok ekonomi daerah, mengadakan redistribusi pendapatan, dan mengatur volume pengeluaran masyarakat dan kelompok ekonomi daerah. hal itu berarti pajak daerah sudah semestinya memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan masyarakat luas dengan menciptakan pengaturan pajak daerah yang efisien secara fiskal. david leyman dalam public finance: contemporary application theory policy menyatakan pengenaan pajak harus dapat diterima dan dipahami wajib pajak sebagai suatu cara melakukan efisiensi dalam interaksi ekonomi, sehingga akan tercipta keadilan (fairness taxation). oleh karena itu, suatu ketentuan pajak yang tidak dapat diterima karena tidak efisien dalam interaksi ekonomi akan melahirkan ketidakadilan dalam pajak (unfair taxation): dalam perspektif kebijakan publik, suatu pengaturan pajak daerah yang tidak adil akan melahirkan masalah yang tidak tersusun (ill structured problems) mana masalah muncul akibat ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pengenaan pajak daerah. akibatnya akan muncul banyak konflik dalan bentuk sengketa pajak, ketidakmampuan menghasilkan alternatif kebijakan, sehingga estimasi risiko dan pengukuran atas ketidakpastian menjadi sangat tidak mungkin dilakukan karena luas dan dalamnya masalah yang ditimbulkan akibat pengaturan tersebut, mengingat keadilan dan kemanfaatan merupakan esensialisasi pajak, khususnya pajak daerah, maka menjadi mungkin ketentuan huruf undang undang nomor tahun menjadi tidak hanya bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tetapi juga bertentangan dengan kepentingan umum yang harus dilindungi (in strijd met het algemeen belang): dr. iskandar zulkarnain, sc. salah satu cara yang diperoleh manusia untuk hidup sehat adalah bagaimana mengoptimalkan seluruh sistem dalam tubuh melalui metabolisme yang efektif dan efisien untuk menghasilkan suatu kinerja yang maksimal. olahraga, atau aktivitas fisik, atau latihan fisik adalah salah satu cara yang digunakan untuk membangun atau memperbaiki sistem metabolisme tubuh, sehingga tubuh akan menjadi lebih sehat, lebih bugar secara fisik, secara mental, dan secara spiritual: dikaitkan dengan kesehatan, olahraga adalah salah satu, atau aktivitas fisik, atau latihan fisik yang dilakukan dengan menggerakkan dan mengaktifkan sistem metabolisme tubuh melalui kardiovaskular, melalui paru paru, kemudian juga melalui otot, dan juga keseluruhan sistem hormonal yang ada dalam tubuh kita. ternyata olahraga memberikan nilai tambah yang sangat positif kepada kesehatan seseorang, baik dari sisi preventif, promosi, kuratif, maupun rehabilitasi: secara definisi, kebugaran jasmani adalah suatu status kesehatan fisiologis yang dicapai oleh seseorang melalui kombinasi antara latihan fisik secara teratur, kombinasi diet yang baik, dan juga praktik lain yang menghasilkan kesehatan yang optimal. dengan kondisi ini, mereka dapat melakukan kegiatan dan pekerjaan sepanjang hari dengan semangat dan energik, tanpa disertai dengan kelelahan atau keletihan pada malam harinya, manfaat dari kebugaran jasmani, yaitu antara lain dari sisi kesehatan umum, memperbaiki kesehatan secara keseluruhan, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan penampilan atau prestasi fisik dalam konteks ini adalah kinerja atau produktivitas kerja. dari sisi kegiatan atau wellness daripada jiwa, adalah juga meningkatkan kapasitas intelektual, membantu dalam menangani masalah stres yang secara lebih efektif, menghilangkan depresi, dan juga memperbaiki pola tidur pada malam hari. yang lain adalah untuk memacu tingkat energi, dalam konteks ini adalah membangun kekuatan dan ketahanan otot, termasuk adalah membangun kepadatan otot mana pada wanita juga ini sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pencegahan beberapa penyakit yang diakibatkan karena osteoporosis. pada pria yang kuat otot dan sehatnya, maka dia dapat melakukan pekerjaan dengan mantan dalam konteks postur tubuh maupun tugas sehari harinya dengan mudah, dalam konteks lain adalah kebugaran untuk pengendalian berat badan. untuk menurunkan dan mencegah kenaikan berat badan tidak cukup hanya dengan menggunakan pola diet, tapi harus juga melakukan aktivitas fisik, sehingga terjadi pengeluaran energi yang lebih banyak ketimbang energi yang masuk, dari sisi kesehatan kardiovaskular untuk jantung dan paru, latihan kebugaran akan meningkatkan radio, memperbaiki, dan memperkuat kerja jantung, sehingga semua risiko penyakit jantung, seperti stres, stroke, dan jantung koroner, dapat dihindari, dalam rangka pencegahan penyakit, yaitu misalnya untuk pengendalian gula darah pada orang penderita diabetes, menurunkan kadar ldl kolesterol pada penderita hiperkolesterol dan meningkatkan kadar hdl kolesterol atau kolesterol baik pada mereka yang membutuhkan untuk perlindungan jantung, termasuk mencegah terjadinya berbagai penyakit, seperti kanker. selain itu dapat pula mengurangi rasa sakit pinggang karena terlalu banyak duduk dalam bekerja sehari hari, yang dapat dilatih dengan melatih otot. olah raga atau aktivitas fisik juga dapat memperpanjang usia dengan memperlambat proses penuaan, dari gambaran manfaat tersebut, kebutuhan jasmani sangat dibutuhkan oleh setiap orang, tidak hanya orang dewasa yang sadar akan pentingnya pengaturan aktivitas fisik atau olah raga untuk kesehatan, tetapi juga bagi anak anak, remaja, dan orang tua atau para lansia agar dapat hidup lebih bermakna, produktif, dan panjang umur, serta terhindar dari berbagai penyakit regeneratif yang saat ini indonesia menjadi pembunuh dan penyebab kecacatan nomor satu, seperti stroke, jantung koroner, kanker, diabetes, hipertensi, dan sebagainya, penyakit regeneratif menjadi salah satu ketakutan indonesia dan seluruh dunia, yang diakibatkan karena orang semakin kurang bergerak dan kurang olah raga. manfaat latihan kebugaran bagi kesehatan adalah mempertahankan kualitas hidup, dan mampu menunda proses penuaan untuk memperoleh umur panjang, maka semakin banyak masyarakat yang mencari program kebugaran atau fasilitas fasilitas yang menyediakan tempat dan peralatan, termasuk tenaga pemandu atau instruktur yang memiliki kompetensi standar. sinilah peran pusat kebugaran atau fitness center, pusat kebugaran adalah tempat atau fasilitas mana masyarakat secara individu atau berkelompok mencari upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani mereka melalui olah raga dan kesehatan. sasaran dari masyarakat untuk berlatih olah raga pusat kebugaran adalah sebagai upaya memperoleh manfaat manfaat kebugaran. dengan demikian, untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan tersebut, pusat kebugaran atau fitness center mengembangkan dan menyediakan berbagai program yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat yang menjadi pesertanya yang sadar akan pentingnya olah raga bagi kesehatan. beberapa program yang dirancang dan disediakan oleh pusat kebugaran antara lain health and wellness program, seperti kesehatan dan kegiatan, body building (membentuk tubuh), menurunkan berat badan (body weight management program), pengendalian stres atau stress management melalui olah raga. ada juga program program khusus, yaitu antara lain untuk penderita pasca serangan jantung, pasca rehabilitasi stroke, dan program rehabilitasi cidera, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pusat kebugaran selalu dilengkapi dengan tenaga ahli atau tenaga pemandu pelatih yang profesional dan berstandar, disertai dengan fasilitas, dan tempat peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga dan melatih kebugaran jantung, paru, otot, maupun yang lainnya, yang dilengkapi dengan fasilitas fasilitas pendukung lainnya untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan serta keamanan dari program latihan diterapkan kepada peserta: dari penjelasan atas tentang kebugaran jasmani, mana olahraga, kesehatan, dan kebugaran maka dikembangkan suatu program terarah, maka masyarakat mendapatkan penyaluran aspirasinya untuk memperoleh manfaat kesehatan dari latihan kebugaran yang difasilitasi atau disediakan oleh pusat pusat kebugaran atau fitness center. keberadaan pusat pusat kebugaran adalah usaha masyarakat atau kalangan dunia usaha untuk memberikan pelayanan publik dengan program kebugaran melalui olah raga kesehatan, pengaturan makanan, gaya hidup yang sehat yang dikemas, dirancang, dan difasilitasi secara profesional untuk tujuan kesehatan dan kebugaran individu. dengan demikian, kebugaran jasmani dan pusat kebugaran menjadi dasar pentingnya latihan fisik atau olah raga kebugaran bagi semua usia untuk membangun kemampuan fisik berdasarkan jenis kelamin dan juga bagi kebutuhan para peserta pengikut program kebugaran tersebut olah raga adalah sebagai obat untuk mengobati kesehatan seseorang, dr. hari tilas, ko, false physical adalah keadaan untuk dapat mengerjakan pekerjaan sehari hari tanpa merasakan adanya suatu kelelahan yang berarti. untuk mencapai suatu tingkat kebugaran, orang harus berlatih suatu tempat yang dinamakan fitness center atau pusat kebugaran. pusat kebugaran dapat didefinisikan sebagai tempat door atau out door yang menampung atau menyediakan segala fasilitas untuk melakukan suatu kegiatan fisik, kegiatan fisik bermanfaat, sehingga disebut exercises medicine. jika seseorang sakit, tidak hanya diberi obat, diminum, atau diolesi tetapi juga olahraga. olahraga dapat menguatkan jantung dan paru paru. orang yang jantung paru parunya kuat karena terlatih tidak akan cepat lelah. olahraga dapat menguatkan tulang dan otot, membakar lemak, sehingga tercapai berat badan yang ideal. dengan menurunkan berat badan, orang yang mungkin overweight akan menjadi ideal berat badannya, olahraga dapat menurunkan tekanan darah (hipertensi), mengurangi gula darah, mengurangi kemungkinan terjadinya serangan jantung karena latihan olahraga melebarkan pembuluh darah, sehingga terjadi aliran darah yang baik. selain itu, olahraga dapat mengurangi terjadinya osteoporosis dan mengurangi kemungkinan terjadinya serangan asma, olahraga dapat mengurangi beberapa penyakit. tempat latihan yang digunakan umumnya adalah fitness center. tempat berlatih tersebut terdapat pelatih yang mendapat suatu sertifikasi dari suatu kursus yang sifatnya nasional maupun internasional, sehingga pelatih tersebut memiliki kompetensi. pelatih tersebut diharuskan untuk mendapatkan sertifikasi cpr cardiopulmonary resuscitation) untuk menyelamatkan seorang dengan pernafasan buatan, sehingga apabila seorang peserta menderita cedera, serangan jantung, atau yang lainnya, pelatih dapat memberikan pertolongan. bahkan peraturan dki jakarta mengharuskan bahwa fitness center harus disertai seorang dokter olahraga spesialis olahraga. jika tidak ada, maka harus ada dokter yang berpengalaman menangani hal hal yang berkaitan dengan olahraga. samping itu, fitness center juga tempat pelatihnya para atlit, berdasarkan standard and guidelines scsm american college sports medicine), terdapat standar dan petunjuk cara membuat suatu fitness center. tidak hanya yang indoor dan outdoor, tapi dengan segala persyaratan sampai dalam loker. misalnya suhu air kolam renang ditentukan. salinitas atau kediamannya juga ditentukan. dengan demikian, fitness center bukan suatu tempat untuk menghibur diri, tetapi untuk berlatih yang berkaitan dengan penyakit untuk meningkatkan kesegaran jasmani maupun kesehatanapril yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis dan kesimpulan yangmaret para pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan huruf yangadapun yang dijadikan batu uji dalam permohonan para pemohonjunctoselaku pelaku usaha pusat kebugaran (fitness center) penyedia jasa pusat kebugaran (fitness center) dan pengguna pusat kebugaran (fitness center) dirugikan dengan berlakunya ketentuan huruf karena dalam ketentuan huruf tersebut pusat kebugaran (fitness center) dikategorikan sebagai hiburan dan dikenakan pajak hiburan. menurut para pemohon, ketentuan huruf bertentangan dengan ketentuan juncto dan uud karena para pemohon menganggap bahwa pengenaan pusat kebugaran (fitness center)ara pemohon juga beralasan bahwa pusat kebugaran (fitness center) sebagai suatu tempat penyedia sarana dan prasarana dari sebuah kegiatan olahraga seharusnya tidak dapat dikenakan pajak hiburanpusat kebugaran (fitness center) bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia. menyatakan huruf undang undang nomor tahun pada frasa pusat kebugaran (fitness center tidak mempunyai kekuatan hukum yangpajak yang dapat dipungutusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburanketentuan hurufusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburan dalam ketentuan hurufhiburanusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburan dalam ketentuan huruf tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang seharusnya tidak dapat" (penebalan sengaja dilakukan|: adapun alasan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut: pendahuluan pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud dengan tegasamanat yang tercantum dalam pembukaan uud tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai instrumen pembangunan nasional, antaranya dalam bidang keolahragaan.semangat ini absorbsi dalam konsiderans undang undang yang khusus mengatur tentang sistem keolahragaan nasional, namun demikian, semangat untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui instrumen pembangunan dalam bidang keolahragaan ini terbentur dengan euforia pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya melalui pembentukan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pembentukan huruf ironi dari pembentukan huruf ini adalah bahwa upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah dilakukan dengan, masih lekat dalam ingatan kita bahwa salah satu dalam pajak daerah dan retribusi daerah ini huruf juga lemah dimohonkan pengujian, dalam ketentuan hurufhuruf bertentangan dengan uud dikarenakan pusat kebugaran (fitness center) sebagai penyedia sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga telah dikategorikan sebagai hiburan dan dikenakan pajak hiburan, sehingga menimbulkan adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum antara pusat kebugaran (fitness center) dengan penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya, dan antara pelaku usaha bidang pusat kebugaran (fitness center) dengan pelaku usaha bidang penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya. terhadap alasan dasar permohonan pengujian ketentuan huruf yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut, perlu kiranya dicermati kembali bunyi ketentuan huruf bahwa ketentuanjunctoketentuan juncto dan uud tidak memberikan hak dan atau kewenangan konstitusional kepada para pemohon. ketentuan dimaksud mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dan atau kewenangan konstitusional perorangan warga negara, sedangkan para pemohon tidak seluruhnya perorangan warga negara, melainkan sebagian merupakan badan yang tidak termasuk subjek hukum dalam ketentuan dimaksud. berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak tepat bagi para pemohon menggunakan ketentuan juncto dan uud sebagai batu uji dalam permohonan guo. bahwa pemerintah berpendapatpusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak hiburanmasukkannya pusat kebugaran (fitness center) sebagai suatu penyedia sarana dan prasarana olahraga sebagai objek pajak hiburanhuruf akan tetapi disebabkan oleh permasalahan penerapan norma dariusat kebugaran (fitness center) .seluruhsebagianpenjelasan pemerintah atas penetapan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan)pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburan tersebut dilakukan melalui proses demokrasi bersama sama antara pemerintah dusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburan dalam ketentuan hurufkebijakan penetapan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah bukan merupakan suatu hal yang baruatur ketentuan mengenai jenis pajak daerah kabupaten kota. selanjutnya, berdasarkan undang undang nomor tahun ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. sesuai penjelasan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah, fasilitas olah termasuk objek pajak hotel. kebijakan pengenaan pajak daerah atas pusat kebugaran (fitness center) yang berada hotel dirasa kurang adil, maka sesuai agar lebih adil seluruh pusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak daerah sebagai bagian dari pajak hiburan. dalam praktik negara lain, seperti new york, amerika serikat, health and fitness club dikenakan pajak pusat dan pajak daerah sebagai bagian dari local sales tax bulletins sales b12 329s.pdf). washington dc, fitness club termasuk dalam objek business and occupation tax yang diklasifikasikan dalam detailing classification salah satu kebijakan dalam dprd adalah memperluas basis pajak dengan menetapkan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburan. penetapan tersebut dilakukan samping mempertimbangkan kemampuan untuk membayar (ability pay) dari penanggung pajak, juga melihat praktik yang berjalan dunia internasional. selain itu, dengan adanya perluasan basis pajak tersebut diharapkan upaya peningkatan local taking power dapat meningkatkan peranan pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah secara signifikan. dalam menetapkan jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, pemerintah berkomitmen untuk tidak menciptakan terlalu banyak jenis pajak daerah. oleh sebab itu, pengenaan pajak daerah atas pusat kebugaran (fitness center) tidak dalam suatu jenis pajak tersendiri, melainkan dikelompokkan dalam objek pajak hiburan. pengelompokan pusat kebugaran (fitness center) sebagai hiburan dikarenakan terjadinya perubahan konsep baru dalam industri pusat kebugaran (fitness center), mana pusat kebugaran (fitness center). bagi kalangan eksekutif (menengah atas), kebutuhan terhadap fitness center bukan sekedar untuk olahraga. tetapi lebih dari itu, juga menjadi bagian dari gaya hidup dan mencerminkan identitas mereka. karena itu, banyak pusat kebugaran (fitness center) yang menawarkan perpaduan antara olahraga dan kesenangan (hiburan). perubahan konsep baru pusat kebugaran (fitness center), mana fitness, bahkan telah dilengkapi dengan fasilitas fasilitas tambahan seperti sauna dan steam room, juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengelompokkan pusat kebugaran (fitness center) sebagai bagian dari objek pajak hiburan. berdasarkan perubahan konsep tersebut, pemerintah semakin memiliki keyakinan bahwa penetapan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburan sudah tepat, karena ada unsur hiburan yang terdapat pada pusat kebugaran (fitness center) tersebut. perubahan konsep baru pusat kebugaran (fitness center) dapat dilihat dari berbagai iklan media elektronik sebagaimana bukti terlampir. sebelum dprd diterbitkan, hanya pusat kebugaran (fitness center) yang dikelola oleh hotel yang dikenakan pajak daerah, yaitu pajak hotel. sementara itu, pusat kebugaran (fitness center) yang dikelola luar hotel tidak dikenakan pajak daerah. untuk menghindari perlakuan diskriminatif antara pusat kebugaran (fitness center) yang dikelola oleh hotel dengan pusat kebugaran (fitness center) yang dikelola luar hotel, menetapkan semua pusat kebugaran (fitness center) baik yang dikelola oleh hotel maupun luar hotel sebagai objek pajak hiburan. berdasarkan keterangan atas, dapat pemerintah sampaikan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda sisi perpajakan antara pengguna pusat kebugaran (fitness center) yang dikelola oleh hotel dan yang luar hoteisamping itu, pajak sebagai salah satu sumber pendan:ndankemengkategorikan suatu cabang olahraga, yakni golf, sebagai hiburan. ini telah dimohonkan uji materi kepada mahkamah konstitusi. atas permohonan tersebut, mahkamah konstitusi telah memberikan putusannya yaitu putusan nomor puu ix tanggal juli dan dalam putusannya tersebut mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan bahwa "" semata, melainkan terhadap seluruh cabang olahraga." pertimbangan lain yang dikemukakan oleh mahkamah konstitusi pada uji materi huruf pajak daerah dan retribusi daerah tersebut adalah bahwberdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi pada angka atas dapat disimpulkan bahwa menempatkan cabang olahraga golf dalam kategori "hiburan" telah melanggar hak konstitusional baik penyedia lapangan golf maupun pengolahraga golf, karena dengan demikian, mereka menerima perlakuan diskriminatif sekaligus tidak memiliki hak yang sama muka hukum, mengingat mereka harus menanggung beban pajak yang lebih besar daripada penyedia fasilitas olahraga lainnya ataupun pengolahraga lainnya, hal ini pula yang terjadi terhadap penyedia prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga atau yang lebih dikenal sebagai pusat kebugaran fitness center. kehadiran pusat kebugaran fitness center adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berolahraga, mana kebutuhan ini tidndanndaniiirii pada saat penyusunan adalah karena pusat kebugaran (fitness center)dukung dengan tersedianya prasarana dan sarana olahraga umum (publik) yang memadai. apabila dicermati dengan seksama, pusat kebugaranifitness center adalah tempat mana pengguna prasarana dan sarana tersebut dapat melakukan berbagai jenis olahraga satu tempat saja. pusat kebugaran' fitness center merupakan penyedia prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga, sama halnya dengan penyedia prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga lainnya seperti penyedia prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga bulutangkis, kegiatan olahraga futsal, kegiatan olahraga tinju, kegiatan olahraga golf dan lain sebagainya, menjadi suatu pertanyaan dan hal yang sangat perlu dipertimbangkan oleh yang mulia hakim mahkamah konstitusi ketika prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga pada pusat kebugaran yang disediakan oleh pemerintah dipandang sebagai suatu prasarana dan sarana untuk berolahraga, namun sisi lain pusat kebugaran yang disediakan oleh pihak swasta seperti pemohon s.d. pemohon iii dipandang sebagai suatu tempat hiburan. apakah hal tersebut dipandang dari segi komersial semata yang justru dapat menjadi penghambat dipenuhinya rasa tanggung jawab masyarakat untuk pengadaan prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional sistem keolahragaan nasional"): dengan menimbang uraian atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menyatakan sebagai hiburan dan adanya pembebanan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran fitness center merupakan pelanggaran hak konstitusional bagi penyedia prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga maupun pengolahraga yang ingin memperoleh kesehatan dan kebugaran. mengutip kata kata prof. lica marzuki, s.h.,m.h., yang disampaikan dalam kesaksiannya sebagai ahli dalam perkara nomor puu ix diskriminasi bukan hanya membedakan sesuatu yang sama, tetapi juga mempersatukan sesuatu yang sesungguhnya berbeda : tentunya kita semua setuju bahwa pajak merupakan kewajiban seseorangrasa. berdasarkan kriteria kriteria umum pajak daerah tersebut atas, oleh karena pusat kebugaran (fitness center) telah memenuhi kriteria kriteria dimaksud, maka pembuat undang undang menetapkan jasa penyelenggaraan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan)usat kebugaran (fitness center) sebagai salah satu pajak daerah pajak hiburan)etapkewenanganndanhiburan dan pusat kebugaran (fitness center) sebagai salah satu objek pajak hiburan dapat pemerintah sampaikan bahwa pembuat undang undang dalam menetapkan pusat kebugaran fitness center sebagai salah satu objek pajak hiburan tidak terlepas dari berbagai hal yang terkait dengan hiburan dan pajak hiburan itu sendiri. oleh karena itu, bersama ini pemerintah sampaikan hal hal yang terkait dengan pajak hiburan dan pusat kebugaran fitness center sebagai salah satu objek pajak hiburan dalam dalam telah diberikan definisi hiburan, yaitusedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburandemikian pula halnya dengan definisi hiburan dan pajak hiburan dalam pembuat undang undang memberikan definisi hiburan dan pajak hiburan dengan maksud dan tujuan agar terdapat kejelasan makna dan tidak menimbulkan pengertian ganda atau pun pengertian yang terlalu luas. definisi hiburan yang diberikan dalam dimaksudkan agar jelas bahwa yang termasuk dalam pengertian hiburan tersebut adalah tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dipungut bayaran. demikian pula halnya dengan batasan pengertian hiburan tersebut adalah atas adanya dipungut bayaran, sehingga meskipun suatu hal tersebut merupakan tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian, namun apabila tidak dipungut bayaran, maka tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dimaksud tidak termasuk dalam hiburan. seperti halnya acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan lain lain, mana penyelenggaraan acara tersebut tidak memungut bayaran, maka acara acara tersebut tidak termasuk dalam hiburan sebagaimana dimaksud sehingga terhadap acara acara dimaksud pun juga tidak dikenakan pajak hiburan. justru apabila hiburan secara serta merta didefinisikan sesuai dengan pengertian hiburan dalam kamus, maka akan menimbulkan pengertian yang terlalu luas dan sangat berpotensi multitafsir. karena dalam kamus besar bahasa indonesia, hiburan diartikan sebagai berikut: "hi.bur.an (nj sesuatu atau perbuatan dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dsb): taman rakyat. berdasarkan hal hal tersebut, penetapan pusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak hiburan dilakukan sesuai dengan definisi hiburan dan pajak hiburan itu sendiri, yaitu bahwa pusat kebugaran (fitness center) merupakan suatu tempat keramaian atau kegiatan untuk melakukan olahraga dalam satu tempat tertentu yang dipungut bayaran oleh penyedia sarana dan prasarana berolahraga yang menyediakan fasilitas tertentu tersebut terhadap orang orang yang menggunakan fasilitas dalam suatu tempat pusat kebugaran (fitness center). sejalan dengan definisi hiburan dan pajak hiburan tersebut maka ditetapkan bahwa objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, sedangkan yang ditetapkan sebagai subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan tersebut. untuk menghitung besaran pokok pajak hiburan terutang yang harus dibayarkan adalah dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan dasar pengenaan pajak hiburan. dasar pengenaan dariadapun untuk tarif pajak hiburan paling tinggi ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen). namun demikian terdapat beberapa pengecualian seperti pajasedangkan khusus untuk hiburan kesenian rakyat tradisional dapat dikenakan tarif paling tinggi sebesar (sepuluh persen).usat kebugaran fitness center telah dikategorikan sebagai salah satu objek pajak yang dipungut oleh daerah. keadilan, rasa persamaan hak muka hukum dan perasaan tidak didiskriminasikan dapat tercipta seluruh lapisan masyarakat,":, pajak daerah dan bahwa penetapan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan) dalam berlandaskan atas prinsip otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. pusat kebugaranffitness center pada dasarnya merupakan bentukusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebagai objek pajak daerah pajak hiburan) dalam berdasarkan hal hal tersebut, dengan ditetapkannya pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan), maka diharapkan kemampuan daerah untuk mendanadapun terkait dengan penempatan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak hiburan, hal tersebut dikarenakan pusat kebugaran (fitness center) telah sesuai dan termasuk dalam definisi hiburan. oleh karena itu sebagaimana juga telah disampaikan atas bahwa penetapan suatu objek pajak sebagai pajak daerah tidak hanya memperhatikan ability pay dari wajib pajak, tetapi juga memperhatikan kesesuaian objek pajak tersebut sebagai objek pajak daerah. dalam menetapkan objek pajak daerah, disamping memperhatikan kriteria pajak yang baik four canons, adam smith) juga mempertimbangkan kriteria lain, seperti objek pajak bersifat lokal (immobile), dan potensinya memadai, serta mudah diadministrasikanusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan)iv. tanggapan pemerintah atas permohonan pengujian ketentuan huruf terhadap 28d juncto dan 28h uud dasar permohonan pengujian ketentuan hurufjuncto dan uud dirugikan dengan berlakunya ketentuan huruf para pemohon juga beralasan bahwa ketentuan huruf bertentangan dengan diberikan juncto dan uud menurut pemerintah, dasar alasan pengajuan permohonan pengujian para pemohon tersebut sangatlah tidak tepat. bahwa diberikan juncto dan usebagian merupakan suatu badan. oleh karena itu pemerintah berpendapat bahwa sebagian pemohon tidak memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional atas perlindungan terhadap ham perorangan warga negara sebagaimana dimaksud dalam juncto dan uud tersebut. demikian pula halnya dengan menjadikan juncto danusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan)daerah pajak hiburan) tersebut pun juga tidak bertentangan dan atau huruf guo dinyatakan tidak dapat diterima. sedangkan apabila ditinjau dari uud maka penetapan pajak daerah pajak hiburan) atas pusat kebugaran (fitness center) dalam ketentuan hurufhurufhiburan adalah pusat kebugaran (fitness center), perlu kiranya pemerintah sampaikan kembali bahwa dalam ketentuan huruf secara tekstual yang dikenakan pajak hiburan adalah pusat kebugaran (fitness center). berdasarkan hal tersebut, sangat lah tidak beralasan hukum kiranya dasar alasan permohonan pengujian yang diajukan oleh para pemohon dengan mendalilkan yang dikenakan pajak hiburan adalah pusat kebugaran (fitness center). sehubungan dengan hal tersebut atas, dalam hal seandainya pun (good non) yang dikenakan pajak hiburan adalah pusat kebugaran (fitness center)pajak hiburan) atas pusat kebugaran (fitness center)ypajak hiburan) atas pusat kebugaran (fitness center) dengan pajak ataupun pungutan lainnya pajak pertambahan nilai ppn),dan pajak reklame) yang didalilkan oleh para pemohon. bahwa objek pajak dan jenis pajak dari pajak daerah pajak hiburan) atas pusat kebugaran (fitness center) berbeda objek dan jenisnya dengan pajak dan pungutan lainnyamaupun pajak reklame). khusus untuk ppndanberdasarkan hal hal tersebut jelas bahwa pengenaan pajak daerah pajak hiburan) atas pusat kebugaran (fitness center)pusat kebugaran (fitness center) telah dikenakan pajak ganda. adapun atas dasar alasan permohonan pengujian yang diajukan para pemohon, yaitu dengan mendalilkan bahwa kehadiran pusat kebugaran (fitness center) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berolahraga, mana kebutuhan ini tidak didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana olahraga umum (publik) yang memadai. pusat kebugaran (fitness center) merupakan penyedia sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga tidak berbeda dengan penyedia sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga lainnya. pusat kebugaran (fitness center) sebagai suatu penyedia sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga seharusnya tidak dapat dikenakan pajak hiburan dan seharusnya tidak dikategorikan sebagai hiburan yang dipersamakan dengan diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan lain sebagainya, menurut pemerintah alasan dasar permohonan pengujian yang dikemukakan para pemohon tersebut tidak benar. penempatan pusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak hiburan telah sesuai dengan definisi dari hiburan itu sendiri, yaitu bahwaidak benar kiranya alasan para pemohon yang menyatakan bahwa pusat kebugaran (fitness center) disamakan begitu saja dengan diskotik, karaoke, atau pun klab malam oleh pembuat undang undang. dalam hal ini dapat disampaikan bahwa meskipun pembuat undang undang menempatkan pusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak hiburan, namun pembuat undang undang tidak serta merta menyamakan antara diskotik, karaoke, atau pun klab malam dengan pusat kebugaran (fitness center). pembuat undang undang menempatkan panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dalam satu kelompok yang sama, yaitu pada huruf berbeda dengan diskotik, karaoke, dan klab malam yang berada pada satu kelompok yang sama yang lainnya, yaitu dalam huruf perbedaan pengelompokan yang demikian dalam sistematika ketentuan tersebut menunjukkan bahwa antara panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center) tidak begitu saja dipersamakan dengan diskotik, karaoke, dan klab malam. selain itu, pembuat undang undang juga dengan jelas telah membedakan antara pajak hiburan atas panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran fitness center dengan pajak hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam berdasarkan penetapan tarif maksimum yang dapat dikenakan. pajak hiburan atas refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan paling tinggi sebesar (tiga puluh lima persen), sedangkan khusus untuk pajak hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam paling tinggi ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima persen). sebagaimana juga telah disampaikan terdahulu, bahwa penetapan pusat kebugaran (fitness center) dalam pajak hiburan oleh pembuat undang undang memang dikarenakan bahwa pusat kebugaran (fitness center) termasuk dalam definisi hiburan yang dapat dikenakan pajak hiburan. namun demikian, terlepas dari persoalan mengenai penempatan pusat kebugaran (fitness center) dalam pajak hiburan, bahwa hal paling utama yang telah dipertimbangkan dalam pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran (fitness center) adalah bahwa pusat kebugaran (fitness center) sangatlah layak untuk dikenakan pajak, karena sebagaimana disampaikan atas bahwa dasar pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran (fitness center) tersebut telah ada dan sangat tepat.usat kebugaran fitness centersat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan), yaitu bahwa subjek pajak hiburan atas pusat kebugaran (fitness center) adalah orang pribadi atau badan yang menikmati sarana dan prasarana pusat kebugaran (fitness center) tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan pusat kebugaran (fitness center) dimaksud. kemudian telah diatur juga bahwa dasar pengenaan pajak hiburan pusat kebugaran (fitness center) adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan pusat kebugaran (fitness center). untuk tarif pajak hiburan atas pusat kebugaran (fitness center) telah ditetapkan paling tinggi sebesar (tiga puluh lima persen). adapun besaran pokok pajak hiburan pusat kebugaran (fitness center) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak pusat kebugaran (fitness center) tersebut. selanjutnya telah ditentukan pula bahwa untuk pemungutan pajak hiburan pusat kebugaran (fitness center) dan tarifnya harus ditetapkan dengan peraturan daerah, serta pajak hiburan pusat kebugaran (fitness center) hanya dapat dipungut wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. berdasarkan hal hal tersebut, telah jelas bahwa pengenaan pajak hiburan atas pusat kebugaran (fitness center)terkait dengan alasan permohonan pengujian yang dikemukakan para pemohon bahwa ketentuan huruf memberikan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum bagi para pemohon selaku pelaku usaha penyelenggara jasa pusat kebugaran (fitness center) dengan pelaku usaha olahraga lainnya, perlu kiranya disampaikan kembali alasan alasan pembuat undang undang mengenakan pajak atas pusat kebugaran (fitness center). bahwa pusat kebugaran (fitness center) layak dikenakan pajak hiburan ditinjau dari subjek pajak wajib pajak yang akan dibebani pajak pusat kebugaran (fitness center) tersebut. hal ini karena pembuat undang undang menilai bahwa subjek pajak wajib pajak yang akan memikul beban pajak pusat kebugaran (fitness center) dimaksud memiliki kemampuan untuk membayar (ability pay) yang memadai dan mendapat kenikmatan kemanfaatan (benefit) dari pusat kebugaran (fitness center) tersebut. selain itu, pajak atas pusat kebugaran (fitness center) juga telah sesuai dengan kriteria umum pajak daerah, sehingga dalam rangka pelaksanaan kebijakan perluasan basis pajak daerah, maka pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebagai pajak daerah pajak hiburan). adapun dasar pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pusat kebugaran (fitness center) tersebut dipungut bayaran oleh penyelenggara pelaku usaha pusat kebugaran (fitness center) terhadap orang yang menggunakan fasilitas sarana dan prasarana pusat kebugaran (fitness center), sehingga dengan adanya pungutan bayaran tersebut maka pusat kebugaran (fitness center) telah termasuk dalam hiburan dan dapat dikenakan pajak hiburan. namun demikian, dalam hal penyediaan saran dan prasarana olahraga lainnya tidak dikenakan pajak sebagaimana pusat kebugaran (fitness center), maka hal yang demikian dikarenakan jenis jenis permainan lainnya tersebut memang tidak memiliki hal hal yang dapat dijadikan dasar untuk dikenakan pajak daerah pajak hiburan) sebagaimana halnya pusat kebugaran (fitness center), yaitu seperti misalnya tidak termasuk dalam definisi hiburan (tidak dipungut bayaran), subjek pajak wajib pajaknya tidak memiliki kemampuan untuk membayar (ability pay) yang memadai, tidak memiliki nilai ekonomis dan secara administratif tidak memadai, atau tidak memenuhi kriteria umum pajak daerah.namapusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak. hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pusat kebugaran (fitness center)dengan demikian, keadilan atau pun perlakuan yang sama tersebut tidak dipandang dengan memperlakukan segala hal secara sama, namun keadilan atau perlakuan yang sama tersebut adalah dengan memperlakukan hal yang sama secara sama, dan memperlakukan hal berbeda secara berbeda. keadilan atau pun perlakuan yang sama dinilai retribusi daerah yang diundangkan pada tanggal september telah memenuhi syarat formal untuk dapat diuji oleh mahkamah konstitusi: berdasarkan seluruh uraian atas,, penjelasan mahkamah konstitusi menyatakan:, sebagaimana diuraikan pada bagian awal permohonan ini, para pemohon dalam kedudukannya selaku badan hukum badan hukum privat yang terdiri dari unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya bidang penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga berupa pusat kebugaran (fitness center) (menyediakan prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga atau dikenal dengan rpm, plates dan yoga),pusat kebugaran tersebut secara proporsional dari berbagai aspek yang terkait. oleh karena itu, dalam hal seandainya pun ketentuan huruf tetap dianggap memberikan perlakuan yang tidak sama antara pusat kebugaran (fitness center) dengan penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya, maka penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya tersebut itu lah yang seharusnya juga dikenakan pajak, dan bukan dengan jalan menghapuskan pajak atas pusat kebugaran (fitness center). apalagi ditinjau berdasarkan tujuan dan asas hukum itu sendiri adalah untuk memberikan kemanfaatan, maka sangat tidak sepatutnya apabila hanya dikarenakan penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya tidak dikenakan pajak daerah pajak hiburan) kemudian pusat kebugaran (fitness center) serta merta juga akan dinyatakan tidak dapat dikenakan pajak daerah pajak hiburan). hal ini karena berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana telah disampaikan terdahulu, bahwa ditinjau dari dasar dasar pengenaan pajaknya, secara substantif pusat kebugaran (fitness center) sangat layak dan pantas untuk dikenakan pajak, serta pajak daerah pajak hiburan) atas pusat kebugaran (fitness center) tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. demikian pula halnya bahwa ketentuan hurufusat kebugaran (fitness center) sebagai pajak hiburan (pajak daerah) sebagaimana diatur ketentuan hurufusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan), maka telah jelas bahwa penetapan pusat kebugaran (fitness center) sebagai objek pajak daerah pajak hiburan) tersebuthuruf memang tidak bertentangan dengan uud. dampak apabila permohonan pengujian hurufdaerah pajak hiburan) atas pusat kebugaran (fitness center)keterangan ahli dan saksi pemerintah dan tanggapan pemerintah atas keterangan ahliiwan setiawan dan suhartonoajak hiburan atas pusat kebugaran (fitness center) masing masing daerah prov. dki jakarta dan pemerintah kota surabaya) berjalan dengan baik, selain itu para saksi juga menyampaikan bahwa pungutan pajak hiburan atas pusat kebugaran (fitness center) merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah masing masing daerah. terkait dengan kesaksian iwan setiawan, selaku kepala dinas pelayanan pajak provinsi dki jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa. sebagai berikut lebih lanjut, iwan setiawan menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada provinsi dki jakart, jumlah pengunjung pusat kebugaran (fitness center) juga mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari. penerimaan pajak hiburan jenis pusat kebugaran (fitness center). wajib pajak selain itu, saksi suhartono selaku kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah kota surabaya telah menerapkan dalam peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pajak daerah tanggal aprilbahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut atas maka terbukti fakta bahwa pungutan atas pusat kebugaran (fitness center) merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam pad tersebut, mana pusat kebugaran (fitness center) juga digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan pembangunan daerah. keterangan prof. dr. guna. dalam memberikan kesaksiannya depan persidangan prof. dr. guna menyampaikan sebagai berikut:pajak daerah dan retribusi daerahuupdterhadap uud negara tanggal april dari kantor advokat kailimang onto) adalah huruf pada frasa pusat kebugaran (fitness center) yang dalam yang telah dijadikan hukum tertulis traktat (termasuk perjanjian pajak|,.dapat dikenakan pajaku), dan integratif (konsistensi pajak dengan sistem hukum negara dan stabiwditempuh dengan base broadening namun diikuti dengan down sizing simplicity jenis pajaknya.tuntutannyaangka dan angka atau kata 'serta' dalam angka'termasuk (includes)yaitu pengolahraga yang mengalami pelanggaran hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama bidang perpajakan (khususnya perlakuan yang sama dengan orang orang yang menggunakan prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga bidang olahraga lainnya indonesia),karena sebelum berlakunya huruf pajak daerah dan retribusi daerah, para pemohon (sebagai wajib pajak dan subyek pajak) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan penyedia prasarana dan sarana untuk kegiatan olahragacabangihak yang menyediakan dan pihak yang menikmati jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah, berdasarkan sistem keolahragaan nasional, penyelenggara pusat kebugaran tergolong sebagai penyedia prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga, sedangkan pihak yang menggunakan prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga tersebut tergolong sebagai pengolahraga. sebagai akibat huruf pajak daerah dan retribusi daerah, mana para pemohon saja yang dinyatakan sebagai pelaku usaha bidang industri hiburan dan pihak yang menikmati industri hiburan, kedudukan hukum para pemohonraga lainnya, beban pajak tambahan yang ditetapkan oleh huruf pajak daerah dan retribusi daerah hanya dikenakan terhadap para pemohon saja, sementara pihak lain yang memiliki kegiatan usaha dan atau aktivitas yang serupa dengan para pemohon tidak dikenakan beban pajak tambahan, didahului dengan kata 'juga meliputi (also encompases)' dan rumusan fiksi .territorial sphere atau lingkup laku wilayah pajak hiburan adalah kabupaten kota. sementara itu,. sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa:. s.d uupd. sebagai bagian dari hukum pajak,keterangan dr. zen zanzibar m.z.,s.h.,m.h. dr. zen zanzibar m.z., s.h., m.h. dalam memberikan keterangannya berpendapat bahwa(fitness center) merupakan lahan bisnis yang cukup menggiurkan. oleh karena itu kondisi ini akan terus berkembang dan jika tidak dijadikan objek pajak akan sangat mungkin menjadi objjek yang dikategorikan sebagai tempat hiburan dan dikenakan pajak. lebih lanjut, dr. zen zanzibar m.z., s.h., m.h. mengemukakan. huruf menetapkan pusat kebugaran sebagai objek pajak. oleh karena(fitness center). keterangan prof. candra fahri ananda, s.e., sc., ph. dalam memberikan keterangannya, prof. candra fahri ananda, s.e., sc., ph. mengemukakan hal hal sebagai berikut: pertama, apabila permohonan pemohon dikaitkan dengan uudkedua, apabila dikaitkan dengan uud,dalam keterangannya, prof. dr. candra fahri ananda, s.e., sc., ph. menyatakan yang pada pokoknya bahwa . keterangan dr. afrizal sandra dr. afrizal sandra menyampaikan beberapa argumentasi, yaitu: pertama terkait dengan mana karena dprd huruf.h..een perkotaan.mampugolfalat beratpusat kebugaran dalam objek pajak hiburan. sungguh memprihatinkan memang, ketika kelompok masyarakat yang terkategori mampu ternyata melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya termasuk dengan menggugat ini. setelah membaca gugatan, saya juga memahami bahwa yang dijadikan dasar untuk menggugat utamanya mengenai penempatan pusat kebugaran pusat kebugaranpatut dijajaki justru lebih penting dari pada nama objek pajak tersebut. ahli s. padahal ketikapatut dikenai pajak termasuk objek pusat kebugaran..disaya punya keyakinan bahwa objek pajak ini akan terus bertambah meskipun dikenai pajak oleh daerah. kalau dianalisis dari kriteria keadilan dalam perpajakan, saya berpendapat bahwa tidak ada masalah memasukkan pusat kebugaran

sj) ai1. aries ananta, warga negara indonesia, lahir pekalongan tanggal maret pekerjaan dagang, agama kristen, bertempat tinggal dan beralamat jalan progo nomor rt. rw. kelurahan dukuh, kecamatan pekalongan, kotamadya pekalongan, ktp nomor selanjutnya disebut sebagai .oiiooio pemohon budijanto sutrisno, warga negara indonesia, lahir pekalongan tanggal desember pekerjaan wiraswasta, agama katolik, bertempat tinggal dan beralamat jalan kolonel sugiana nomor rt. rw.0o7,: enfin ananta, warga negara indonesia, lahir tegal tanggal september pekerjaan ibu rumah tangga, agama katolik, bertempat tinggal dan beralamat jalan kolonel sugiana nomor rt. rw.i: dalam hal ini memberikan kuasa kepada azis ganda sucipto, s.h., wahyudi achmad ali, s.h., sanusi djajawigoena, s.h., advokat advokat dan pengacara pengacara, berkedudukan jakarta dan beralamat jalan masjid babussalam nomor cipinang timur, jakarta timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus dalam perkara ini bertindak sebagai kuasa dan wakil kuasa para pemohon, selanjutnya disebut sebagai . iii. para pemohon, i1. membaca surat permohonan para pemohon: mendengar keterangan para pemohon: memeriksa bukti bukti duduk perkara i2. menimbang bahwa para pemohon telah mengajukanan registrasi dengan nomor puu vii yang kemudian diperbaiki pada tanggal oktober yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dengan ini mengajukan permohonan uji materiel kepada mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mk) atasperadilan tata usaha negara yang menghapus undang undang nomor tahuyang menghapus undang undang nomor tahun adalah yang tersebut bawah ini, hak para pemohon masing masing dan atau bersama sama untuk melakukan upaya hukum didalam mempertahankan adanya data data yuridis atas tanah tersebut yang ada pada para pemohon dan juga ada pada instansi pejabat pemerintah yang terkait, telah dihapus, padahal sesungguhnya verzet pihak ketiga itu adalah satu satunya cara atau prosedur didalam melakukan upaya hukum supaya data data yuridis itu dipertahankan dan dikuatkan, hak kebebasan menurut peraturan perundang undangan dengan dan hukum bagi para pemohon masing masing untuk dapat melakukan perbuatan hukum, antara lain: kebebasan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut menurut peraturan perundang undangan dan hukum, untuk melakukan perjanjian jual beli: perjanjian hutang piutang dengan jaminan, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah wasiat:, perjanjian pewarisan: untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permanent atau non permanent atas tanah tersebut, permohonan izin untuk memperoleh hak penggunaan dan pemanfaatan atas tanah, dan lain lain, semuanya tidak akan dapat dilaksanakan atau dicapai, oleh sebab kendati data fisik atas tanah tersebut telah dimiliki secara benar dan syah, dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pemohon, akan tetapi juga harus dilengkapi data yuridis nama pemilik'pemegang hak atas tanah tersebut yang tercatat pada instansi pejabat yang berwenang kantor pertanahan, dan lain lain), yang tercatat didalam sertifikat hak adalah atas nama pemohon atau bukan atas nama orang lain atau bukan pemohon: bahwa hak konstitusional yang ada pada para pemohon masing masing tersebut,isalnya: kapanpun, dimanapun, dan siapapun, apabila hendak melakukan perjanjian jual beli atas tanah, perjanjian hutang piutang dengan jaminan didepan bank atau kreditur, perjanjian sewa menyewa tanah, perjanjian hibah wasiat, perjanjian mewariskan, dan perjanjian perjanjian lainnya yang menjadikan tanah sebagai objeknya perjanjian, pemilik (digelar) dan penguasa (better) tidak cukup hanya mengemukakan data fisik yang memiliki dan mengisi tanah tersebut, akan tetapi juga harus membuktikan adanya data yuridis yakni sertifikat hak tanah yang diterbitkan oleh instansi pejabat yang berwenang, yakni kantor pertanahan diwilayah hukum tanah itu terletak: dimanapun, kapanpun dan siapapun, yang berkehendak untuk memperoleh izin dari instansi pejabat pemerintah yang berwenang, supaya dapat mendirikan bangunan permanent atau non permanent diatas tanah, supaya dapat izin menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk usaha dibidang industri, pariwisata dan perdagangan, dan lain lain, pemohon tidak cukup hanya menerangkan data fisik memiliki dan mengusai tanahnya, akan tetapi juga harus dilengkapi dengan data yuridis perihal sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, bahwa berdasar pada data data yuridis yang ada pada para pemohon dan juga ada pada instansi pejabat pemerintah yang berwenang, serta berdasar data data fisik yang ada pada para pemohon kini, bahwa para pemohon masing masing mempunyai hak konstitusional selaku pemilik yang syah dan penyu asa yang syah atas tanah tanah yang tersebut atas, sehingga ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dan hak konstitusional denganmenghapus undang undang nomor tahun dengan permohonan uji materiil guo, para pemohon berpendapat dan berharap adanya kemungkinan bahwa dengan diterima dan kabulkannya permohonan ini, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan dan diterangkan oleh para pemohon tersebut tidak lagi terjadi, tidak akan terjadi, dan minimal dapat dicegah dihindarkan, sehingga yang terjadi adalah kepastian hukum berdasar peraturan perundang undang dan hukum yang adil, bahwa akibat dicabutnya hak verzet pihak ketiga dari sistem peradilan tata usaha negara itu, selain tidak hanya merugikan para pemohon yaitu tidak dapat atau terganggunya hak kenikmatan para pemohon atas hak milik tanah yang diakui secara hukum, juga mengakibatkan ayahnya aspek kepastian hukum paska diterbitkannya putusan peradilan perdata umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: bahwa akibat lain dari dicabutnya hak verzet dari sistem peradilan tata usaha negara, juga menimbulkan dualisme hukum antara putusan pengadilan umum satu pihak dan putusan peradilan tata usaha negara lain pihak: bahwa dengan alasan alasan yang tersebut atas, maka para pemohon beserta ini mengajukan permohonan uji materiil atas butir perubahan (yang letaknya berada bawah undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, yang menghapus undang undang nomor tahun dengan permohonan supaya ketentuan yang tersebut pada butir perubahan undang undang nomor tahun dibatalkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan selanjutnya supaya ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tersebut berlaku diberlakukan kembali. petit berdasar pada alasan alasan yang tersebut atas, maka beserta ini para pemohon mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada mahkamah konstitusi, sudah kiranya berkenan menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil dari para pemohon ini beserta seluruh alasan alasannya, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum atas permohonan ini, sebagai berikut: i. menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil atas butir perubahan (letaknya berada bawah undang undang nomor tahun tentang perubahan peradilan tata usaha negara yang menghapus undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, iadalah bertentangan dengan uud dan uud iltersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, iv. menyatakan bahwa materi muatan yang tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara berlaku diberlakukan kembali: atau setidak tidaknya, memberikan putusan hukum yang seadil adilnya didalam peradilan yang lebih baik menurut peraturan perundang undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakataries anantabudiyanto sutrisnoelvis ananta, bukti fotokopi putusan nomor k tun tanggal maret putusan tun surabaya nomor b tun pt tun surabaya, tanggal agustus putusan ptun semarang nomor g tun ptun semarang tanggal maret bukti fotokopi putusan nomor pk pdt tanggal februari putusan nomor pdt tanggal agustus putusan semarang nomor pdt semarang, tanggal agustus putusan tegal nomor pn tanggal, tanggal desemberundang undang nomor tahun tentang perubahan undanganwarga negara indonesia menganggap dirugikan oleh berlakunya butir yang menyatakan, ketentuan dihapus . menurut para pemohon dihapuskannya dalam telah menyebabkan hilangnya hak para pemohon untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan mahkamah agung nomor pk tun tanggal agustus junction putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya nomor b tun pt.tun. sby tanggal agustus putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal maret putusan pengadilan tata usaha negara semarang nomor g tun ptun.smg tanggal maret bahwa para pemohon dalam perkara guo adalah sebagai pihak ketiga yang bermaksud mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan atas, namun karena ketentuan mengenai upaya hukum perlawanan yang diatur dalam telah dihapus oleh butir akibatnya, para pemohon tidak dapat membela haknya untuk mencari kebenaran dan keadilan sebagaimana dijamin oleh uud dan tida sebagaimana dijamin dalam uud bahwa hak hak konstitusional para pemohon yang telah dirugikan oleh berlakunya butir adalah hak untuk melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, hak mendapatkan kebebasan menurut peraturan perundang undangan, yang mencakup antara lain hak untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah, hak untuk melakukan perjanjian jual beli, perjanjian hutang piutang dengan jaminan, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah wasiat, perjanjian pewarisan, hak untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permanen atau non permanen, hak untuk memperoleh ijin penggunaan dan pemanfaatan atas tanah, menimbang bahwa terhadap uraian kedudukan hukum (legal standing) para pemohon tersebut atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa mahkamah konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji undang undang dapat melakukan pengujian formil dan materiil. ketentuan mengenai pengujian formil dan materiil suatu undang undang didasarkan padapara pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma suatu undang undang, pemohon harus menguraikan mengenai materi muatan dalam dan atau bagian undang undang yang dianggap bertentangan dengan uud persyaratan demikian harus dipenuhi dalam suatu permohonan, karena apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (vide mkj: bahwa angka dan hurufjelaskan mengenai apa yang dimaksud materi muatan undang undang dan hal hal apa saja yang perlu diatur dalam materi muatan undang undang tersebut. adapun ketentuan angka dan huruf adalah sebagai berikut: angk. huruf: keuangan negara. bahwa para pemohon dalam permohonan guo mengajukan permohonan pengujian materiil butir yang menyatakan, ketentuan dihapus . bahwa materi muatan butir yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon tidaklah mengandung norma sebagaimana yang ditentukan dalam huruf tetapi butir merupakan ketentuan yang menghapus yang menyatakan, : menimbang bahwa yang menjadi alasan para pemohon adalah mengenai penghapusan yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang dpr dan pemerintah) melalui legislative review, oleh karenanya permohonan para pemohon tidak relevan, karena penghapusan dan atau bagian undang undang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi: menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, mahkamah berpendapat secara prima face pemohon dirugikan oleh butirsedangkan nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara yang dimohonkan untuk diuji materiel diundangkan pada tanggal maret kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa menyatakanuu i11namun demikian mahkamah tidak berwenang untuk menilai kerugian para pemohon sebagai akibat dihapuskannya butir karena penghapusan ketentuan demikian merupakan hak pembentuk undang undang. lagipula karena pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara nomor pk tun tanggal agustus junction nomor b tun pt.tun.sby tanggal agustus nomor k tun tanggal maret nomor g tun ptun.smg tanggal maretatas hanya berlaku dan mengikat pihak pihak yang berperkara. secara hukum para pemohon masih memiliki kesempatan untuk menggunakan upaya hukumjumat, tanggal lima bulan februari tahun dua ribu sepuluhulan februardan pemerintah atau yang mewakili. ketua, ttd. moh. mahfud md. anggota anggota, ttd ttd achmad nowiki arsyad sanusi ttd. ttd.ep napar, mana pemohon para pemohon menjadi kehilangan hak konstitusionalnya akibat berlakunya butir perubahan (letaknya berada dibawah nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, yang menghapus undang undang nomor tahun yakni berupa hilangnya kesempatan hak verzet (hak pihak ketiga untuk mengadakan perlawanan hukum atas putusan hakim) sebagaimana dimungkinkan oleh undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, sebelum dihapus oleh butir perubahan (letaknya berada bawah undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tersebut. bahwa berdasarkan kriteria kriteria tersebut pemohon para pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) mana putusan pengadilan tata usaha negara dalam masalah sengketa antara kantor pertanahan kota tegal sebagai tergugat satu pihak melawan ny. hanna kartisrolliyani dan rut kartisrolliyatmi, dan fosfat kartisrolli antono dan yahudi kartisrollinoto sebagai para penggugat lain pihak, mana putusan ini telah dikuatkan oleh putusan mahkamah agung r.i. nomor pk tun tanggal agustus juncto putusan mahkamah agung r.i. nomor k tun tanggal maret juncto putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya nomor b tun pt.tun.sby tanggal agustus juncto, putusan pengadilan tata usaha negara semarang nomor g tun ptun. smg. tanggal maret yang bunyi kamarnya antara lain sebagai berikut: menyatakan batal surat keputusan yang berupdan penghapusan sertifikat hak milik nomor kelurahan kandungan kecamatan tegal barat, kotamadya tegal seluas atas nama kartedjo: memerintahkan kepada tergugat untuk menarik sertifikat hak milik nomor.cc. memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yaitu menerbitkan kembali sertifikat hak milik nomor kelurahan kandungan, kecamatan tegal barat, kotamadya tegal, atas nama penggugat menurut hukum: bahwa para pemohon sebagai pihak ketiga yang terkait dalam perkara itu tidak dapat menerima putusan pengadilan tata usaha negara tersebut dan oleh karena itu bermaksud melakukan upaya hukum mengajukan verzet depan pengadilan tata usaha negara, namun upaya hukum itu tertutup karena adanya undang undang guo. duduk perkara bahwa berdasar pada putusan mahkamah agung republik indonesia tanggal pebruari nomor pk pdt. juncto putusan mahkamah agung r.i. tanggal agustus nomor pdt. juncto, putusan pengadilan tinggi semarang tanggal agustus nomor pdt. pt. smg. juncto putusan pengadilan negeri tegal tanggal desember nomor pn. tanggal yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya juga berdasar pada data data fisik dan data data yuridis yang ada pada para pemohon dan juga yang ada pada instansi pejabat pemerintah yang terkait, oleh sebab tanah tanah yang bersangkutan telah dijualbelikan menurut peraturan perundang undangan dan hukum didepan pejabat pembuat akta tanah plat), maka: ia.diatas tanah tersebut, yang terletak jalan kolonel sugiana, kota tegal, tercatat atas nama aries ananta, yang beserta ini dilampirkan photocopynya sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda .oooooooooooo oom pan, .bbudijanto sutrisno, yang beserta ini dilampirkan photo copy sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda.voodoo p2) .cenfin ananta, yang beserta ini dilampirkan photo topinya sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda.oooocoooo pb, bahwa para pemohon tidak dapat menerima dan amat berkeberatan sehubungan dengan adanya putusan putusan pengadilan tata usaha negara yang tersebut atas, yang oleh karena itu para pemohon bermaksud melakukan upaya hukum sebagai pihak ketiga dengan mengajukan perlawanan (verzet) pihak ketiga depan pengadilan tata usaha negara, dengan alasan alasan yang tersebut bawah ini: bahwa para pemohon masing masing menurut peraturan perundang undangan dan hukum berdasar kan data data yuridis dan data data fisik yang syah, adalah orang orang yang mempunyai hak memiliki dan hak menguasai yang syah atas tanah tanah beserta segala sesuatu sebagai barang barang tidak bergerak yang melekat tidak terbagi diatas tanah tanah yang tersebut didalam butir dan diatas, yang selayaknya memperoleh perlindungan hukum: bahwa pada tanggal november nama pemilik tanah yang tersebut didalam sertifikat hak milik nomor dari nama kartedjo telah dirubah menjadi atas nama simon sandjojo dh. tan toen san: bahwa selanjutnya tanah tanah tersebut hadapan instansi pejabat yang berwenang oleh ny. oey kok lie telah dijual kepada para pemohon sebagaimana yang tersebut didalam akta akta jual beli yang dibuat secara syah dan benar menurut peraturan perundang undangan dan hukum, selanjutnya telah diterbitkan sertifikat sertifikat hak milik yang terebut didalam butir dan atas, bahwa bapak kartedjo dan para ahli warisnya atau para penggugat, menurut peraturan perundang undangan dan hukum, juga menurut data data yuridis dan data data fisik, bukan pemegang hak untuk memiliki dan juga bukan pemegang hak untuk menguasai atas tanah tanah tersebut. bahwa kecuali dari itu, beliau beliau atau mereka tersebut, tidak pernah menguasai dan tidak pernah memanfaatkan secara materiil fisik atas tanah yang tersebut atas, bahwa oleh sebab menurut data fisik dan data yuridis ternyata bahwa para penggugat dan kartedjo bukan orang orang (persona) yang mempunyai hak memiliki dan hak menguasai tanah tersebut, dan mereka pun tidak pernah menguasai dan memanfaatkan secara materiil dan fisik atas tanah tersebut, maka menurut peraturan perundang undangan dan hukum tidak dapat diterbitkan dan tidak dapat diberikan sertifikat hak atas tanah tersebut kepada dan bagi para penggugat tersebut: bahwa menurut data fisik dan data yuridis ternyata bahwkartedjo telah dirubah dan dibalik nama dilimpahkan namanya menjadi atas nama simon sandjoyo d a. tan toen san adalah pada tanggal september maka menurut peraturan perundang undangan dan hukum, apabila pihak lain berkehendak untuk menuntut pelaksanaan hak itu, tenggang waktunya adalah terbatas hanya lima tahun terhitung sejak tanggal september dan berakhir sampai pada tanggal september bahwa oleh karena itu, menurut peraturan perundang undangan dan hukum, para penggugat sudah tidak berhak dan tidak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara semarang yang menyebabkan timbulnya adanya putusan putusan pengadilan tata usaha negara yang kini bermaksud untuk diajukan verzet perlawanan oleh para pemohon, bahwa didalam proses pemeriksaan atas putusan putusan perkara pengadilan tata usaha negara yang kini oleh para pemohon hendak diajukan perlawanan pihak ketiga (verzet), ternyata para ahli waris simon sandjoyo dh. tan toen san dan pihak lain yang terkait para pemohon), tidak dimasukkan serta sebagai pihak kedalam proses sengketa tata usaha negara tersebut sebagaimana diatur didalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun bahwa dengan alasan alasan yang tersebut atas, maka para pemohon pada sebenarnya berkehendak untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan pihak ketiga (werden verzet) atas putusan pengadilan tata usaha negara tersebut, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang bunyinya adalah sebagai berikut :bahwa namun demikian, upaya hukum yang dimaksud untuk dilakukan oleh para pemohon dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (werden verzet) tersebut, yang atasnya seperti tersebut dalam hukum acara perdata hir, rib, rv, rbg, dll), telah tidak dapat dilakukan dilaksanakan oleh para pemohon, hanya oleh sebab ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun telah dihapus dengan adanya ketentuan yang tersebut padayang berbunyi, ketentuan dihapus (tanpa menerangkan menjelaskan alasan dan sebab musabab penghapusan tersebut): bahwa ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun hanya terbatas berlaku pada orang atau badan hukum untuk dapat mengacu kan gugatan hadapan pengadilan peta usaha negara atas keputusan tata usaha negara, yang tidak mengatur kesempatan dan hak bagi orang dan badan hukum yang terkait untuk melakukan upaya hukum kedalam masalah bersengketa yang sudah ada putusan pengadilan tata usaha negara didepan pengadilan tata usaha negera yang terkait: bahwa butir perubahan undang undang nomor tahun yang didalamnya menghapus undang undang nomor. tahun adalah suatu ketentuan aturan yang melanggar dan mengabaikan hak konstitusional para pemohon sebagai pencari kebenaran yang berdasar pada hukum dan keadilan yang telah ditetapkan dan diatur dalam pada,dan uudkonstitusional yang ada pada para pemohon masing masing yang telah dirugikan oleh berlakunya butir perubahan (letakny

ala timmy willbaldus santo pekerjaan anggota dprd provinsi nusa tenggara timur partai hati nurani rakyat) nama ir. yucundianus lepa, si. pekerjaan anggota dprd provinsi nusa tenggara timur partai kebangkitan bangsa) dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor b jlm p x bertanggal oktober memberi kuasa kepada muhammad syukur mandar, s.h. dan albert hama, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada j.l.m partners, jalan selembar tengah nomor gedung startpage, lantaisetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, . . dan nomor tahun menimbulkan ketidakpastian hukum karena menerapkan standar ganda dalam pengisian jabatan alat kelengkapan dpr dan dprd bahwa rumusan dan adalah rumusan yang menerapkan standar ganda dalam hukum, sehingga selain membuat ketidaksetaraan hukum, juga melahirkan diskriminasi kewenangan dan mencederai demokrasi. bahwa hukum harus menganut kepastian, dan kepastian hukum juga ditentukan oleh adanya persamaan depan hukum oleh setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh uud bahwa pengaturan tentang sistem pemilihan dan pengisian alat kelengkapan dpr yang berbeda dengan dprd, mencerminkan nomor tahun dihadirkan oleh elite politik yang ada dpr untuk sekedar mengakomodir kepentingan pihak pihak tertentu didalam tata laksana hukum kita. bahwa sistem hukum harus memiliki semangat dan selaras dengan cita cita bersama uud dalam hal membangun tata hukum yang berkepastian dan berkeadilan untuk menjamin hak hak setiap warga negaranya. bahwa sesuai dengan . . bahwa sesuai dengan menyatakan, pimpinan dpd terdiri atas satu. . bahwa penjelasan yang mengatur tentang hak anggota dpd yang selaras dengan pengaturan hak dpr, adalah penjabaran dari menghargai hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara dalam memilih dan dipikhususnya pada dan adalah bentuk diskriminasi hukum dan bertentangan dengan pemenuhan hak pemohon dalam uud yang secara prinsip memberikan jaminan hak untuk memilih dan dipilih serta mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik demi bangsa dan negara. bahwa pemohon tidak melihat struktur dan kedudukan lembaga, baik lembaga dpr, lembaga dpd dan lembaga dprd, karena secara prinsip kedudukan yang diatur oleh hukum adalah berkedudukan berbeda, atau berbeda kedudukan dalam hukum perundang undangan kita. dpr, dpd adalah lembaga negara, sedangkan dprd adalah bagian dari pemerintahan daerah, oleh karenanya pemohon tidak mempersoalkan kedudukan hukum dari lembaga lembaga tersebut dan atau mekanisme hukum yang berbeda dari kedua negara, melainkan pemohon hanya meminta kepada mahkamah konstitusi untuk mengembalikan hak konstitusional pemohon yang dihilangkan yaitu hak memilih dan dipilih, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak mendapatkan perlakuan yang sama depan hukum. bahwa ketidakpastian hukum adalah salah satu soal penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, cermin dari kepastian hukum adalah adanya jaminan hak dan persamaan depan hukum tanpa pandang bulu atau kecuali. bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur tentang persamaan hak, keadilan dan mengikat untuk dipatuhi dan dijalankan oleh siapapun, tanpa kecuali, oleh karenanya hukum harus memperlakukan setiap warga negara sama depan hukum. bahwa sesuai ketentuan menyatakan, ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan dprd provinsi diatur dalam peraturan dprd tentang tata tertibenuhan hak konstitusional pemohon, setidaknya diatur melalui tata tertib dprd, sehingga pemohon sebagai anggota dprd dapat ikut serta dalam proses memutuskan mekanisme dan tata cara pengisian alat kelengkapan dprd, jika perbedaan status kedudukan kedua lembaga tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam merumuskan dan bahwa ketentuan dan sesungguhnya tidak mencerminkan asas demokrasi dalam pemenuhan hak hak konstitusional setiap warga negara yang terpilih menjadi anggota dprd. bahwa cermin dari ketidaksetaraan hukum dan adanya kepentingan politik kelompok dan golongan yang dimasukan dalam semangat dan terwujud melalui ketentua. . ketidaksesuaian tata cara dan mekanisme yang digunakan dalam hal pengisian alat kelengkapan dprd adalah bentuk nyata dari tidak adanya satu kesatuan hukum dalam nomor tahun secara khusus yang bertentangan dengan uud yaitu dan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengisian alat kelengkapan dprd. dan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dprd, merugikan hak hak konstitusional pemohon bahwa ketentuan dan nomor tahun telah membuka peluang bagi orang yang tidak memiliki kemampuan (kompetensi dan keahlian) untuk memimpin dprd, melalui pemberian kesewenang wenangan parpol untuk menunjuk mengangkat orang berdasarkan selera, kehendaknya dalam hal mengisi alat kelengkapalah yang sangat mengutamakan kepentingan kelompok dan kepentingan golongan dalam pengisian alat kelengkapan dprd, bahwa dan adalah yang mengabaikan hak konstitusional pemohon, sehingga pemohon kehilangan hak hukum dan berakibat pada kehilangan kesempatan dalam ikut serta berproses dalam mengisi alat kelengkapan dprd. bahwa dikarenakan tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap tata cara pengisian jabatan pada alat kelengkapan dprd, yang mana hak konstitusional pemohon dihilangkan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, kehilangan kesempatan pemohon, dan mencerminkan adanya diskriminasi hukum, oleh karenanya maka dandanadanya danmana hak pemohon untuk mendapatkan kesempatan ikutserta berperan demi kepentingan bangsa dan negara dijamin oleh uuddan nomor tahun mengandung sifat diskriminasi hukum, tidak mencerminkan asas ketidakadilan dan menerapkan standar ganda dalam hukum, yang tertentu akan membuatnya bertentangan dengan uud kesimpulan bahwa pemohon mempunyai legal standing dalam perkara pengajuan permohonan ini: bahwa dan jelas menghilangkan hak konstitusional pemohon selaku warga negara yang terpilih sebagai anggota dprd dalam pemilu dpr, dpd dan dprd bahwa dan memuat ketentuan yang tidak mengutamakan keadilan dalam hukum, tidak menjamiamaan depan hukum oleh setiap warga negara dan bertentangan dengan dan uud bahwa dan adalah ketentuan yang diletakkan dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd sekadar untuk memenuhi hasrat politik partai penguasa dalam mengatur kepentingan politik dprd, sehingga tidak mencerminkan asas demokrasi dalam pengambilan keputusan tentang pengisian jabatan alat kelengkapan dprd sebagaimana yang diatur dalam lain yang memberikan adanya hak konstitusional setiap anggota dpr, dpd, dan anggota mrp untuk memilih dan dipilih dalam hal menduduki alat kelengkapan masing masing. bahwa dan adalah yang mengatur secara khusus kehendak partai politik dalam hal pengisian jabatan pada alat kelengkapan dprd, sehingga secara konstitusional menghilangkan hak hak politik perorangan sebagai warga negara dalam memajukan diri dan memperoleh kesempatan untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang terjadi pada kelembagaan mrp, dpr dan dprd, bahwa pemohon menyadari, bukan pada status dan kedudukan lembaga yang menjadi pembeda dalam hal penentuan mekanisme dan ketentuan pengisian jabatan dprd, melainkan pada persamaan depan hukum dan persamaan adanya jaminan atas hak hukum untuk memilih dan dipilih, sebagaimana hal itu diberikan pada anggota mpr, dpr dan dpd, yang juga adalah warga negara indonesia yang tidak memiliki kualifikasi hukum tertentu, bahwa ini, menunjukkan adanya pembeda antara kelas warga negara, sehingga pemohon sangat merasakan adanya ketidakadilan hukum ketika ini diterapkan dalam nomor tahun bahwa bukan kewenangan kelembagaan yang pemohon memohonkan untuk diadili dan diputuskan oleh mahkamah, melainkan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang terpilih sebagai anggota dprd, mana anggota dprd yang lainnya, mendapatkan keistimewaan hukum karena berlakunya danjuga telah mengalami kerugian materiil, karena pemohon telah kehilangan hak dan kesempatan untu. bahwa dan nomor tahun tersebut, berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola hukum kita dan melahirkan tirani hukum yang berbasis ketidakadilan hukum, sehingga menghilangkan hak atas rasa adil dan perlindungan hak untuk mendapatkan kesamaan depan hukum sekaligus secara semena mena para pembuat undang undang merumuskan undang undang tanpa melihat realitas dan mempertimbangkan adanya jaminan hak konstitusional bagi seluruh warga negara indonesia. bahwa ini sangat membahayakan wajah hukum kita, karena mencederai asas negara hukum dan merubah wajah negara hukum menjadi negara kekuasaan. karena itu sangat diperlukan adanya tinjauan hukum yang utuh tentang adanya dan terhadap dan uud sesuai kehendaknyadebagai anggota dprd, hak dipilih dan memilih yang dijamin oleh hukum. dengan perumusan yang demikitidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar danpimpinan dprd provinsi ntt untuk menunda proses pengisian dan penetapan alat kelengkapan dprd, sebagaimana surat keberatan yang sudah disampaikan pemohon kepada pimpinan sementara dprd melalui kuasa pemohon, untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan hukum. atau setidak tidaknya melakukan peninjauan kembali tata cara pengisian dan pengangkatan jabatan alat kelengkapan dprd provinsi nusa tenggara timur, agar tidak melanggar norma dan kaidah kaidah hukum yang berlaku,krecakupan yurisprudensi pada perkara perkara lain, yang sama sifat hukumnyapimpinan sementara dprd provinsi nusa tenggara timur, tetap memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan apa yang sudah diatur dalam dan meskipun pemohon sudah menyampaikan keberatan atas tafsiran dan isi tersebut, sekaligus pemohon menyampaikan bahwa pemohon sedang mengajukan permohonan uji materiil atas yang oleh pemohon dianggap mencederai rasa keadilan pemohon selaku warga negara indonesia yang dipilih menjadi anggota dprd. dalam provisi: menerima permohonan provisi pemohon, memerintahkan kepada pimpinan sementara dan atau pimpinan dprd provinsi nusa tenggara timur untuk menghentikan, menunda dan atau sekurang kurangnya meninjau kembali keputusan apapun yang telah diambil berkaitan dengan penjabaran dan tentang pengisian dan penetapan alat kelengkapan dprd provinsi nusa tenggarpimpinan sementara dan atau pimpinan dprd provinsi nusa tenggara timuruntuk menunda, atau sekurang kurangnya meninjau kembali putusan yang sedang berjalan, akan dijalankan dan atau sudah dijalankan oleh rapat dan atau rapat paripurna dprd provinsi nusa tenggara timurdan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan dan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd bertentangan dengan dan undang undang dasar menyatakan dan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprdyang mengatur:daerah provinsi nusa tenggara timur masa jabatan tahuntas nama jimmy willbaldus santoyang juga merupakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi nusa tenggara timur ntt) dari partai hati nurani rakyat hanura): bahwa pemohon atas nama ir. yucundianusjuga merupakan anggota dprd provinsi ntt dari partai kebangkitan bangsa pkb)para pemohon kehilangan hak hukum yang berakibat pada hilangnya kesempatan untuk ikut serta mengisi alat kelengkapan dprd, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, kehilangan kesempatan bagi para pemohon, dan mencerminkan adanya diskriminasi hukum: parapadahal para pemohon memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan ikut serta berperan demi kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh uudartai hanura dan pkb adalah partaiberdasarkan putusan nomor puu vi tersebut, menurut mahkamah,uhartono, dan dewa gede lagunasuhartono ttd dewa gede lagunayatakan:bersama sama dengan rekan rekan anggota dprd provinsi ntt, sedang menjalani proses pengisian alat kelengkapan dprd provinsi nusa tenggara timur, bahwa dengan berlakunya undang undang ini, melalui ketentuan dan proses pengisian alat kelengkapan dprd, mulai dari .unsur pimpinan, komisi dan alat kelengkapan yang lain dikompromikan berdasarkan kehendak partai pemenang pemilu dan perolehan kursi terbanyak secara berurutan tanpa mempertimbangkan aspek aspek kompetensi, akseptabilitas dan akuntabilitas serta integritas setiap anggota dprd yang ditempatkan sebagai unsur pimpinan pada alat kelengkapan dprd provinsi nusa tenggara timur. bahwa sesuai ketentuan nomor tahun pimpinan dpr, badan musyawarah dpr, komisi komisi dpr, dan lain lain adalah alat kelengkapan dpr, sebagaimana dimaksud dalam tentang alat kelengkapan dpr bahwa pimpinan dprd, badan musyawarah dprd, komisi komisi dprd, dan lain lain adalah alat kelengkapan dprd provinsi, sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun bahwa perbedaan sistem dalam pengisian jabatan pimpinan pada alat kelengkapan dpr sebagaimana diatur dalam yang menyatakanhwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan yang menyatakan bahwa pimpinpartai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dprd, danbahwa pemohon berpandangan dengan model pengisian jabatan pada alat kelengkapan dpr dan dprd yang berbeda sebagaimana tersebut pada angka angka dan angka adalah bentuk pengabaian hak hak konstitusional anggota dprd dan menempatkan kekuasaan sebagai hukum dalam mengendalikan kebijakan kebijakan formil kelembagaan dprd, bahwa pemohon berpandangan, secara konstitusional, kedudukan hukum dpr dan dprd adalah berbeda, tetapi yang pemohon memohonkan untuk dilakukan pengujian adalah tata cara pengisian jabatan pada alat kelengkapan dpr dan dprd yang berbeda, yang mengakibatkan terjadi banyak penyimpangan hukum, ketidakadilan hukum dan mengiring dprd sebagai lembaga yang semata mata diatur oleh kebijakan politik, undang undang yang dibuat hanya untuk melegitimasi kekuasaan partai partai yang menang dalam pemilu dan melahirkan fasilitas dan diskriminasi hukum tengah masyarakat umumnya dan kelembagaan dprd khususnya, bahwa model pengisian jabatan alat kelengkapan dpr dan dprd yang berbeda juga mengakibatkan terjadi diskriminasi hukum melalui tidak terpenuhi hak konstitusional para anggota dprd dalam keikutsertaan dalam proses pengisian jabatan dprd, karena seluruh jabatan alat kelengkapan dprd sudah dikompromikan dalam pendekatan politik semata, dan samasekali secara nyata dan melawan hukum tertinggi dan mengabaikan hak hak konstitusional anggota dprd), akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadapnya jaminan atas hak pada setiap orang untuk mendapatkan hak hak konstitusionalnya tetap harus menjadi keutamaan hukum dalam setiap ketentuan perundang undangan yang berlakusas persamaan depan hukum (equality before the law) bagi setiap warga negara:dasarkan teori negara hukum plato dan aristotle), yang dijuluki sebagai the philosopher. plato misalnya, dalam republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof the philosopher king). the philosopher king dituntut untuk mengajarkan dan mengedepankan kebijakan yang akan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. dalam bukunya, the statesman dan the law, plato mengemukakan pandangannya tentang supremasi hukum. menurutnya, pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. dalam the law, hukum adalah logismreason thought (pikiran yang masuk akal) yang dirumuskan dalam putusan negara. plato menolak pandangan dan anggapan bahwa otoritas hukum bertumpu semata mata pada kemauan dan kehendak governing power (pihak pihak yang memangku kekuasaan). cc. aristotle, berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. berangkat dari pemikiran tersebut, aristotle berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi. menurutnya, ada tiga unsur pemerintahan berkonstitusi: pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum: kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi: ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan. bahwa dan adalah ketentuan yang dimuat dalam nomor tahun tanpa didasari oleh tinjauan hukum yang memadai dan menempatkan kepentingan publik sebagai keutamaan dalam rumusan tersebut. bahwa tersebut diadakan, hanya sekadar melengkapi sistematikhingga rumusan ini, menurut hemat pemohon tidak mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan jika diterapkan pada daerah daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya manusia yang duduk dprd. bahwa secara prinsip hukum, pemohon berpandangan, setiap warga negara memiliki persamaan depan hukum, dengan terjaminnya hak hak konstitusionalnya mendapatkan kesempatan untuk melakukandapat membuahkan hasil positif untuk mendukung tercapainya kepentingan bangsa dan negara, bahwa pemohon kehilangan kesempatan dan sudah barang tentu banyak orang lain yang berkesempatan terpilih menjadi anggota dprd juga akan kehilangan kesempatan yang sama untuk berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara dengan berlakukan dan yang secara esensi menghilangkan hak hak konstitusional pemohon. bahwa yang pemohon memohonkan adalah bukan diskriminasi hukum, karena kedudukan kelembagaan antara dpr dan dprd adalah berbeda sesuai ketentuan undang undang, dpr sebagai lembaga negara sedangkan dprd adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah. ii. bahwa pemohon lebih melihat dicabutnya kesempatan untuk ikut serta dalam. proses pengisian jabatan pada alat kelengkapan dprd sebagaimana adanya kesempatan pada setiap anggota dpr dalam mengisi alat kelengkapan dpr. bahwa nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, khususnya pada bagaian pengaturan alat kelengkapan dprd, nampak tidak diatur secara utuh, semangat dari keutamaan hukum yang ada didalamnya, khususnya pada pengaturan pengisian jabatan alat kelengkapan dprd. hal ini nampak berbeda dengan pengisian jabatan pada alat kelengkapan dpr yang diatur sampai secara utuh dan komprehensif, sehingga nampak ada muatan politis yang dominan dalam pembuatan undang undang ini. k. bahwa undang undang ini dibuat lebih mengutamakan kehendak partai pemenang pemilu dan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak dpr, sehingga secara utuh kita pelajari dan baca intisari dari isi yang mengatur tentang pengisian alat kelengkapan dpr dan dprd menerapkan standar ganda dan sama sekali tidak dinamis semangat hukumnya yang ditimbulkan dalam undang undang nomor tahun ini. dengan demikian ketentuan pada dan jelas bertentangan denganewan perwakilan rakyat daerah kota tangerang selatan tahun yaitu: nama moh. robert usman, s.e., calon anggota dprd dari partai keadilan dan persatuan indonesia), umur 40tahun, pekerjaan swasta: alamat jalan hidup baru rt. serta, ciputat tangerang, disebut sebagai . oo. pemohon nama bei komarahadi surat iskandar calon anggota dprd dari partai demokrasi pembaharuan), umur tahun, pekerjaan swasta: alamat jalan tarumanegara nomor rt. dirender, ciputat timur, tangerang selatan: disebut sebagai . pemohon il: nama eko margono calon anggota dprd dari partai bintang reformasi), umur tahun, pekerjaan swasta: alamat rt. tayang pondok jagung, serpong utara, tangerang selatan, disebut sebagai n 0n0n020n0nn0 . pemohon iii: nama yori message fathullah calon anggota dprd dari partai pengusaha dan pekerja indonesia), umur tahun, pekerjaan mahasiswa: alamat jalan meninggal rt. parigi baru, pondok aren, tangerang selatan, disebut sebagai n 0n0n050n0 . pemohon iv, nama kusmayadi calon anggota dprd dari partai patriot), umur tahun, pekerjaan karyawan: alamat jalan kampung utan rt. cempaka putih, ciputat, tangerang selatan, disebut sebagai n 0n0n0n0n0n0 n0 pemohon nama ali nuri calon anggota dprd dari partai serikat indonesia), umur 40tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat kampung melenggang rt. cempaka putih, ciputat, tangerang selatan, disebut sebagai n0 0n0n0n0n0n0n0 2nnn pemohon vi: nama drs. abdul kodim, mag calon anggota dprd dari partai bulan bintang), sudah ada berdasarkan dapil masing masing, sementara dalam undang undang pemilu yaitu menyatakanrtinya dengan tidak ada perubahan dapil daerah pemekaran baru ini maka tidak ada perubahan bpp karena logikanya kalaupun harus ada bpp baru harus ada pemilu sela yang dalam hal ini tidak dikenal dalam undang undang ketatanegaraan kita, kalau ini diberlakukan maka menyebabkan kerugian hak konstitusional para pemohon yang telah diberikan dan dijamin oleh uud khususnya dan dan bahwa dengan diberlakukannya dapat dipastikan para pemohon akan terhalang haknya untuk menjadi anggota dprd kota tangerang selatan periode maka harus ada uji norma hukum huruf terhadap uud khususnya dan dan mengingat para pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf mk:, bahwa untuk pengujian norma hukum atas para: pokok permohonan bahwa para pemohon berpendapat perlunya diadakan uji norma hukum atas huruf karena jika implementasinya diberlakukan pada para pemohon jelas bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon, yaitu menyebabkan para pemohon terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat dprd kota tangerang selatan, sedangkan hak para pemohon telah dijelaskan oleh ketentuan peralihan dan dijamin oleh uud terutama sekali dan dan adapun huruf dan ketentuan peralihan dan berbunyi: huruf ketentuan peralihpada saat undang undang ini mulai berlakujjanji anggota mpr, dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota hasil pemilihan umum berikutnya'. selanjutny?uji norma hukum atas huruf dimohonkan oleh para pemohon karena huruf tersebut dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional para pemohon yang telah dijamin oleh uud yaitu dan dan tersebut: bahwa para pemohon mengajukan permohonan guo karena sebagai caleg legislatif yang menurut perhitungan berdasarkan peraturan perundang undangan sebelum diundangkannya yang semula berpeluang untuk menjadi wakil rakyat dprd kota tangerang selatan, sekarang dengan diundangkannya undang undang tersebut peluang bagi pemohon menjadi tidak jelas atau bisa jadi batal, bahwa hukum tidak berlaku surut (asas non retroaktif), pada saat pemohon mencalonkan diri sebagai calon anggota dprd dan telah melalui tahapan tahapan pemilu tahun berlakuumum, undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tangerang selatan provinsi banten: dan peraturan peraturan komisi pemilihan umum, jadi tidak menghargai kepercayaan rakyat dan mencederai demokrasi itu sendiri karena pemberlakuannya bagi para pemohon tidak tepat waktu, mengingat pengesahannya baru dilakukan setelah tahapan pemilu selesai dilakukan, akan bertentangan dengan dogma hukum asas non retroaktif, maka dalam kesempatan ini para pemohon mohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi mempertimbangkan asas universal yaitu bilamana ada perubahan aturan hukum, maka diberlakukan aturan yang menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini para pemohon perkara guo: bahwa apabila majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon,angat jelas bahwa parara pemohon mengajukan permohonan dalam perkara guo karena apabila huruf diberlakukan bagi para pemohon, berarti terjadi diskriminasi terhadap sesama peserta pemilu tahun disinilah hak konstitusional para pemohon telah dilanggar,para pemohon sebagai anggota partai politik peserta pemilu merasa bahwa perjuangan mereka untuk turut serta membangun daerahnya akan kandas karena adanya kebijakan dalam huruf yang merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohonara pemohon berpendapat bahwa menutup peluang bagi para pemohon untuk duduk sebagai wakil rakyat dprd kota tangerang selatan, sehingga mengarah kepada ketidakadilan:". bahwa dengan diberlakukannya huruf terkait ketentuan peralihan tersebut akan memasang hak para pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana telahiberlakukannya huruf terkait ketentuan peralihan: bahwa diskriminasi dalam kamus besar bahasa indonesia terbitan departemen pendidikan dan kebudayaan, balai pustaka, edisi kedua, tahun mendefinisikan diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara. sementara menurut angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusiaapabila diperhatikan dengan seksama makna diskriminasi atas jelas, apa yang terkandung dalam muatan huruf tersebut, menurut pendapat para pemohon, bilamana diberlakukan bagi para pemohon adalah bentuk kebijakan yang diskriminatif, baik sebagai sesama peserta pemilu tahun sebagai warga kota tangerang selatan, maupun sebagai warga negara republik indonesia yang baik berupaya ikut serta mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa huruf tersebut apabila diterapkan kepada para pemohon dan dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka tidak sejalan dengan: bahwa apabila majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan huruf tersebutatau mahkamah konstitusi menyatakan huruf tersebut tidak diberlakukan bagi para pemohon.f justice). berdasarkan uraian tersebut atas, maka para pemohon mengajukan permohonan guo, agar hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang dimaksud,undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tangerang selatan provinsi banten: bukti fotokopi rekapitulasi perolehan suara dan kursi partai peserta pemilu dapil kabupaten tangerang untuk kota tangerang selatan, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kuil perihal pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota bertanggal mei bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu viii perihal pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota pemekaran bkomisi pemilihan umum: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tangerang nomor kpu tertanggal oktober tentang usulan daerah pemilihan kota tangerang selatan, bukti fotokopi peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tertanggal novemberukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum: bukti fotokopi surat walikota tangerang selatan nomor kesbangpol xi1 tertanggal desember tentang mohon klarifikasi data kependudukan yang dipakai oleh kpu ri dalam penetapan anggota dprd kota tangerang selatan: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tangerang nomor kpu tertanggal desember tentang mohon klarifikasi, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomorbukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kota tangerang nomor kep. kpu tertanggal januari tentang penetapan tahapan, program dan jadwal waktu pengisian anggota dprd kabupaten tangerang dan kota tangerang selatan tahun bukti fotokopitahun selain mengajukan alat bukti surat tulisan sebagaimana tersebut atas, umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat jalan cemara rt. pulang barat, pulang, tangerang selatan: disebut sebagai 0n0n050 pemohon vii: nama nuri yusuf calon anggota dprd dari partai kebangkitan bangsa), umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat jalan bsd lengkong wetan nomor rt. serpong, tangerang selatan, disebut sebagai 0n0 0n0n0n0 0n2n0 . pemohon viii: nama muhammad sholeh, calon anggota dprd dari partai demokrasi pembaharuan): umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat kelurahan rawa buntu rt. serpong, tangerang selatan: disebut sebagai n0 0n0n0n0n0n0nn2nn pemohon ix: nama hj. khalifah amami, s.ip calon anggota dprd dari partai kebangkitan nasional ulama), umur tahun: pekerjaan wiraswasta: alamat bsd golden vena blok rt. rawa buntu, serpong, tangerang selatan, disebut sebagai 0n0n0n0n0n0n0n0n0n e pemohon nama inout wisnu wardhana calon anggota dprd dari partai matahari bangsa), umur tahun, para pemohon juga mengajukan (dua) orang ahli bernama prof dr. h.m. hadir murtad, s.h. hum, dan suhalimi komedi, s.h., sos., yang menyampaikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal februari dan ahli prof dr. h.m. hadir murtad, s.h. hum menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang menguraikan hal hal sebagai berikut: ahli prof dr. h.m. hadir murtad, s.h., hum pengantar demokrasi dapattidak dapat disangkal bahwa asas kebebasan dan persamaan merupakan sokoguru demokrasi. tidak ada demokrasi tanpa diakuinya alas persamaan dan kebebasan, apapun tipe demokrasi yang dianut suatu negara philips hadron, .), sehingga dalam rangka perwujudan asas demokrasi itu yang utama sekali adalah pelaksanaan asas persamaan depan hukum: pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi harus didasarkan atas alas persamaan dan kebebasan. kedua asas demokrasi merupakan hak asasi manusia. hak asasi manusia dan demokrasi bersumber dari gagasan fundamental yang sama, yaitu semua manusia mempunyai martabat yang sama thomas meyer), selain itu indonesia menganut demokrasi konstitusional. dalam konsepsi demokrasi konstitusional, demokrasi dicirikan oleh suatu impoten politik secara bebas yang memungkinkan terjadinya perubahan pemerintahan secara berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan aturan aturan konstitusional af. azhari, dalam pengertian ini pemilu harus berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai aturan main atau rule the game, karena tanpa melalui aturan aturan hukum yang harus ditaati dalam proses pemilu akan. menghancurkan free and fair election, yang merupakan asas utama pemilu karena tanpa penerapan asas pemilu ini pemilihan akan dimenangkan melalui cara cara yang curang (malpractices) topo santoso dkk, kecurangan bukan saja dapat terjadi melalui tindakan yang menyimpang dari aturan main melainkan juga dapat dirancang dalam suatu pengaturan elemen teknis pemilu seperti soal dapil dan alokasi kursi yang lebih menentukan dari sistem pemilu itu sendiri. negara demokrasi yang mapan dipercaya elemen teknis memainkan peranan utama. amerika serikat as) dan inggris ternyata dapil dp) dan alokasi kursi merupakan isu krusial dibandingkan sistem pemilu joko prihatmoko, bahkan lebih khusus lagi perbedaan antara bpp yang ditentukan setelah pemilu yang disebut formula kota dapat hasil berbeda dengan bpp yang ditentukan sebelum pemilu yang disebut dengan formula divisor. berdasarkan hal tersebut jelas betapa penting artinya bagi para calon legislatif terhadap pengaturan bpp: il. norma harus hurufekaran kabupaten kota induk dan kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilihan umum", adanya norma huruf atas menimbulkan masalah konstitusional sebagai berikut: memberlakukan dua hukum dalam satu pemilu pemilu adalah sebuah sistem yang terangkai dalam tahapan sebagai satu kesatuan. menurut bahwa dan dprd kabupaten kota, masa kampanye: masa tenang:maka seluruh proses penyelenggaraan tahapan pemilukegiatan pemilu. jika ini terjadi jelas menghancurkan kepastian hukum: dalam kasus guo mana seluruh tahapan telah dilaksanakan atas dasar termasuk ketentuan dalam dengan adanya norma huruf yang menghendaki norma lain sebagaimana ditegaskan oleh jelas memberlakukan dua hukum dalam satu kegiatan pemilu. hal yang demikian jelas bertentangan dengan uud memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keanggotaan suatu dprd. sebagaimana dijelaskan atas bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu didasarkan pada hukum yang pasti, termasuk pula sini pengisian keanggotaan dprd digunakan dasar hukum yang sama pula. karena apabila dalam pengisian keanggotaan dprd menggunakan hukum yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda pula atau disebut adanya macam anggota dprd dalam satu dprd yang sama. adanya norma huruf yang menyebabkan sisa kursi ditentukan secara berbeda. hal ini dapat terjadi tindakan yang diskriminasi terhadap sesama anggota dprd: dalam kasus guo pemilu yang dilaksanakan sebelum pemekaran kabupaten telah sampai penetapan hasil pemilu, dengan dasar kemudian dengan terbentuknya kota tangerang selatan maka (tujuh belas) anggota dprd kabupaten tangerang berasal dari dapil dan dapil yang menjadi kabupaten bentukan baru diambil dan telah ditetapkan untuk dprd kota tangerang selatan, sehingga untuk pengisian sisanya karena jumlah kursi dprd kabupaten tangerang selatan sebesar (lima puluh) kursi diisi berdasarkan huruf jelas menimbulkan perlakuan diskriminatif dan sekaligus tidak memperlakukan sama setiap orang depan hukum. hal yang demikian jelas bertentangan dengan dan uud ill. normanorma ini merupakan ketentuan peralihan. adanya ketentuan peralihan dimaksudkan untuk menghindari terjadi permasalahan hukum karena itulam pengertian ketentuan peralihan dimaksud untuk menghubungkan kondisi lama terhadap baru sehingga tidak ada permasalahan hukum, norma menunjukkan suatu peraturan berlaku surut dan diberlakukan surut adalah huruf yang dikemukakan atas telah menimbulkan masalah hukum. dengan demikian jelas norma bertentangan dengan uud ahli suhalimi komedi, s.h., s.sos ahli memberikan keterangan terkait formula penghitungan jumlah kursi anggota dprd kabupaten tangerang dan anggota dprd daerah pemekaran kota tangerang selatan. rekapitulasi perolehan suara dan kursi partaidan serta peraturan kpu pola penghitungan tersebut disesuaikan dengan jumlah bpp, misalnya menurut penetapan kursi dprd kota tangerang selatan untuk dapil minus pisau dan pegangan berjumlah kursi, untuk dapil berjumlah kursi. apabila formula penghitungan kursi tersebut berdasarkan maka partai demokrat yang memperoleh suara sah (dalam satu dapil) dibagi dengan bpp memperoleh kursi. begitu juga dengan partai partai lainnya, dimana apabila tidak memenuhi bpp, maka suaranya akan diperhitungkan pada penghitungan tahap kedua berdasarkan ranking sesuai dengan sisa kursi yang ada. apabila dalam putaran dua masih terdapat sisa kursi, maka akan dilakukan penghitungan tahap ketiga dengan tetap mengacu pada ranking, menurut ahli, yang lebih dari satu juta orang dengan alokasi kursi berjumlah kursi. ketika penghitungan kursi tersebut didasarkan kepada peraturan kpu nomor tahunjelas telah mengaburkan dari makna demokrasi, substansi dari jumlah penduduk, sehingga dan peraturan kpu nomor tahun diskriminatif, dimana apabila peraturan tersebut dipaksakan, maka akan menghilangkan dan tidak mengakomodir hak politik empat ratus ribu konstituen yang telah memberikan suaranya kepada para pemohon, menimbang bahwa dpr pada persidangan tanggal januari menyampaikan keterangan secara lisan dan menyerahkdpr terhadap kedudukan hukum legal standing) para pemohon: bahwa para pemohon adalah calon anggota legislatif kota tangerang selatan yang telah terbentuk sebelum pemilu tahun dimanabahwa ketentuan huruf undang undang guo yang dimohonkan uji materiil, pada pokoknya mengatur pengisian anggota dprd kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilu, sehingga ketentuan guo sama sekali tidak ada relevansinya dengan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan para pemohon, dimana para pemohon berasal dari kabupaten kota yang telah terbentuk sebelum pemilu. kalaupun terhadap para pemohon diberlakukan ketentuan huruf undang undang guo, hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan undang undang guo yang pada pokoknya merupakan pengaturan masa transisi pada kabupaten kota yang dibentuk sebelum pemilu tahun sementara dprd belum terbentuk: bahwa menurut para pemohon jika dikaitkan dengan ketentuan undang undang guo yang memberlakukan ketentuan huruf undang undang guo terhadap para pemohon akan menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon. dpr berpandangan kalau demikian halnya maka dalam permohonan pengujian undang undang guo terdapat kesalahan objek (error object), karena adanya kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon didasari pada adanya ketentuan peralihan undang undang guo: bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan huruf undang undang guo menimbulkan diskriminasi. terhadap dalil tersebut dpr berpandangan bahwa justru ketentuan guo berlaku bagi semua daerah daerah kabupaten kota yang terbentuk setelah pemilu untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota. apabila dikaitkan dengan pengertian diskriminasi dalam angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, maka dalil pemohon tidak tepat dan berdasar. adapun pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan" bahwa dengan demikian ketentuan huruf undang undang guo tidak mengandung diskriminatif, berdasarkan uraian atas, dpr berpendapati1 dan perkara nomor puu vitkejk verklaard): keterangan dpr terhadap pokok permohonan para pemohon bahwakeanggotaankeanggotaan dprd pada kabupaten kota yang baru dibentuk setelah pelaksanaan pemilu tahun adapun diberlakukannya ketentuan huruf undang undang guo terhadap para pemohon adalah karena terkait dengan ketentuan undang undang guo, yang berbunyi, bahwa ketentuan undang undang guo adalah pengaturan untuk mengantisipasi kevakuman hukum dalam hal pada kenyataannya terdapat kabupaten kota yang sudah dibentuk sebelum pemilu tahun sementara dprd nya belum terbentuk, sehingga untuk pengisian keanggotaan dprd pada kabupaten kota yang sudah dibentuk sebelum pemilu tahun dilakukan berdasarkan pada ketentuan undang undang guo. oleh karena berdasarkan ketentuan undang undang guo menyatakan dicabut dan tidak berlaku. hal ini menurut dpr merupakan kondisi objektif yang secara sosiologis dan yuridis terkandung dalam ketentuan undang undang guo: bahwa karena itu pemberlakuan ketentuan huruf undang undang guo adalah logis dan berdasar, mengingat pemilu anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota seluruh indonesia dilakukan secara serentak dan seluruh tahapan pemilu tahun telah selesai dilakukan, maka pada tahap pembentukan lembaga mpr, dpd, dpr, dan dprd yang pengisian keanggotaannya dari hasil pemilu tahun mengacu pada adanya ketentuan undang undang guo adalah sebagai pengaturan untuk masa transisional pada pemerintahan kabupaten kota yang sudah dibentuk sebelum pemilu tahun dimana lembaga dprd nya belum terbentuk. oleh karena itu untuksudah diara pemohon, bahwa terkait dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon, dpr berpandangan perlu untuk mencermati dberbunyiahwa berdasarkan ketentuan dan tersebut, sudah tepat dan berdasar bahwa untuk pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan mengacu pada dandilaksanakan setelah disahkan bahwa hal hal tersebut merupakan rangkaian tahapan untuk pengisian keanggotaan dprd pada lembaga dprd kabupaten kota pemekaran yang sudah dibentuk sebelum pemilu tahun ataupun yang sudah dibentuk setelah pemilu tahun bahwa dpr berpandangan ketentumengingat aktivitas para pemohon sebagai anggota partai politik dan menjadi caleg dari partai politiknya masing masing, merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional para pemohon dalam upatidak terhalangi dengan berlakunya ketentuan guo, bahwa berdasarkan pandangan tersebut, dpr berpandangan ketentuan huruf tidak bertentangan dengan dan dan uud berdasarkan keterangan atas, dpr memohon kepada ketua majelis hakimtidak bertentangan dengan dan dan uud menyatakan hurufjanuari menyampaikan keterangan secara lisan dapemerintah terhadap kedudukan hukum legal standing) para pemohon pemerintah berpendapat bahwa para pemohon yang saat ini berkedudukan sebagai calon anggota dprd dari dapil dan dapil kota tangerang selatan tidak memenuhi persyaratan kedudukan sebagai pemohon yang dipersyaratkan dalam para pemohon tidak dapat membuktikan adanya hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dengan pemberlakuan undang undang guo. para pemohon hanya mendalilkan bahwa mereka berpeluang menjadi anggota dprd berdasarkan pemerintah berpendapat, bahwa pada dasarnya setiap calon mempunyai peluang untuk menjadi pekerjaan wiraswasta: alamat bsd blok a4 sektor rt. rawa buntu, serpong, tangerang selatan: disebut sebagai n0 0n0n0n0n0n0n0 2nn pemohon xi: nama hendra kurniawan calon anggota dprd dari partai karya peduli bangsa), umur 40tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat jalan cabe nomor rt. pondok cabe ilir, pulang, tangerang selatan, disebut sebagai n 5n0 0n0n050 pemohon xii: nama ir. suryadi kendaraan calon anggota dprd dari partai penegak demokrasi indonesia), umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat villa melati mas blok rt. peluang serpong utara, tangerang selatan, disebut sebagai 0n0 0n0n0n0 pemohon xiii: nama suryadi, s.sos calon anggota dprd dari partai kebangkitan nasional ulama), umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat sempoa rt. sempoa, ciputat, tangerang selatan, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xiv: nama drs. widodo calon anggota dprd dari partai republika nusantara) umur tahun, pekerjaan wiraswasta: anggota dprd, namun peluang ini belum tentu dapat terwujud secara nyata, sangat tergantung pada konstelasi politik dan dukungan nyata dari konstituen. dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya: keterangan pemerintah terhadap pokok permohonan para pemohon undang undang guoinduk dan kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara": 'dengan ketentuan dalam undang undang mengenai pemilihan umum anggota dpr dpd, dan dprd , 'yang dibentuk setelah pemilihan umum", ": "menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil hasil pemilihan umum daerah pemilihan kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilihan umum?: '", undang undang guopemerintah berpendapat bahwa aturan yang tercantum dalam kedua tersebut atas mengatur tentang pengisian keanggotaan dprd daerah daerah kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilu (maksudnya adalah setelah pemilihan umumnamun belum sempat dilakukan pembentukan dan pengisian keanggotaan dprd hingga tiba saatnya pemilu tahun dengan pengaturan tersebut, maka sesungguhnya seluruh mekanisme pengisian anggota dprd pada daerah pemekaran mengikuti mekanisme dalam undang undang guo. menurut pemerintah, memberlakukan norma ini memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh calon anggota dprd yang daerahnya mengalami pemekaran, terkait dengan ketentuan undang undang guo, pemerintah dapat menjelaskan bahwa tetap berlaku bagi lembaga lembaga tersebut yang sudah ada sudah dibentuk sudah eksis dari sejak terbitnya sampai dengan tanggal pengucapan sumpah janji anggota mpr, dpr, dpd dan dprd hasil pemilu tahun dengan demikian, dalam konteks dprd daerah pemekaran, pemberlakuan hanya dimungkinkan apabila daerah pemekaran yang dibentuk sebelum pemilu tahun sudah sempat terbentuk dprd dan pengisian keanggotaannya sudah dilakukan, dalam hal ini para anggota dprd daerah pemekaran tersebut sudah melakukan pengucapan sumpah dan janji. adanya ketentuan undang undang guo dimaksudkan sebagai penegasan bahwa lembaga lembaga perwakilan rakyat yang sudah ada sejak tahun tetap bekerja dengan acuan hukum yang lama sampai terbentuknya lembaga lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya berasal dari hasil pemilu tahun ketentuan ini sekaligus mencegah kekosongan hukum bagi lembaga lembaga yang sudah ada, karena ketentuan mencabut terhitung mulai tanggal diundangkannya dengan demikian jelas ketentuannya bahwa: bagi daerah daerah lama (daerah induk) maupun daerah daerah baru hasil pemekaran yang sampai dengan tanggal pemilu tahun sudah memiliki sudah terbentuk dprd, maka bagi dprd tersebut berlaku ketentuan sampai saat pengucapan sumpah janji anggota baru dprd hasil pemilihan umum tahun bagi daerah daerah baru hasil pemekaran yang sampai dengan tanggal pemilu tahun belum memiliki atau belum terbentuk dprd, maka kepada daerah tersebut tidak dapat menerapkan ketentuan tetapi harus sudah menerapkan ketentuan oleh karena itu pemerintah mengajak semua pihak untuk memahami secara utuh konstruksi dan undang undang guo agar dapat memperoleh persepsi yang sama terhadap makna dan pemberlakuan norma norma tersebut. dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, pemerintah berpendapat bahwa memberlakukan ketentuan guo sudah tepat, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan konstitusi serta asas asas hukum umum lainnya (misalnya asas non retroaktif), terhadap permohonan para pemohon yang menganggap bahwa pemberlakuan undang undang guo diberlakukan dengan melanggar asas non retroaktif, pemerintah berpendapat bahwa anggapan tersebut keliru dan tidak tepat. memang benar bahwa proses penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan sebelum undang undang guo diundangkan, namun harus cermat melihat bahwa undang undang guo adalah undang undang tentang susunan dan kedudukan anggota mpr, dpr, dpd dan dprd. ketentuan ini baru dapat diberlakukan setelah pemilu, dalam konteks inilah undang undang guo baru dapat diimplementasikan. berdasarkan argumentasi tersebut, maka tidaklah tepat apabila dikatakan undang undang guo berlaku surut: karena kota tangerang selatan terbentuk sebelum pemilu tahun dan sejak tanggal pembentukannya hingga saat penyelenggaraan pemilik tahun belum memiliki dprd, maka untuk pengisian keanggotaan dprd berlaku dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang telah dijelaskan muka, tidak dapat digunakan dalam pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan: pemerintah berpendapat,. pemerintah sependapat dengan para pemohon bahwa hak konstitusional warga negara dan hak hak dasar lainya harus dapat dilaksanakan, namun demikian pemerintah juga ingin menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang uudhuruf komisi pemilihan umum pada persidanganmenguraikan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum legal standing) para pemohon uud mengatur secara khusus mengenai pemilihan umum pada bab vii ketentuan uud ini terdiri atas enam memuat ketentuan dasar mengenai asas, tujuan, peserta, dan penyelenggara pemilu serta pengaturan lebih tentang pemilihan umum dengan undang undang, sesuai dengan ketentuan uud peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprd adalah partai politik. pada dan mengatur mengenai personifikasi partai politik peserta pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota sesuai tingkatannya, yaitu: dewan pimpinan pusat partai politik peserta pemilu atau nama lain untuk pemilu anggota dpr yaitu ketua dan sekretaris jenderal: dewan pimpinan daerah partai politik peserta pemilu tingkat provinsi atau nama lain untuk pemilu anggota dprd provinsi, yaitu ketua dan sekretaris, dewan pimpinan daerah partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota atau nama lain untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota, yaitu ketua dan sekretaris, dari ketentuan konstitusional yang menetapkan bahwa peserta pemilu anggota dpr dan dprd adalah partai politik mengandung makna bahwa pemilu untuk memilih anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota memiliki ciri sistem proporsional. hal ini dipertegas dalam pada dinyatadengan sistem proporsional terbuka yang diatur pada ketentuan tersebut memiliki karakter hukum sebagai berikut: calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota diajukan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya, calon anggota lembaga perwakilan rakyat disajikan dalam satu daftar (list) untuk masing masing daerah pemilihan dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, suara pemilih, baik yang memilih partai politik maupun memilih calon dengan memberi tanda pada gambar partai politik dan atau gambar calon dikategorikan sebagai suara partai politik peserta pemilu, perolehan kursi partai politik peserta pemilu sebanding dengan perolehan suara partai politik peserta pemilu tiap daerah pemilihan yang dilakukan dengan formula perolehan suara partai politik peserta pemilu dibagi dengan bilangan pembagi pemilih bpp):suatu daerah pemilihan adalah calon anggota lembaga perwakilan rakyat yang memperoleh suara terbanyak daerah pemilih yang bersangkutan, dari karakter hukum tersebut dapat dilihat bahwa penetapan perhitungan (perolehan) kursi anggota lembaga perwakilan rakyat adalah merupakan kepentingan dan kewenangan partai politik, sehingga dikategorikan sebagai hak partai politik peserta pemilu. kursi lembaga perwakilan rakyat yang diperoleh oleh partai politik tersebut kemudian dialokasikan melalui mekanisme penetapan terpilih kepada calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan (ranking) sesuai kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan: dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa hak calon untuk duduk sebagai anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota apabila telah ditetapkan perolehan kursi yang menjadi hak (peroleh) partai politik peserta pemilu: kewenangan dan atau hak partai politik peserta pemilu atas kursi lembaga perwakilan dibuktikan dengan lembaga penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, para pemohon dalam permohonan guo pada intinya mempermasalahkan penentuan bpp baru sebagaimana diamanatkan ketentuan huruf dalam pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan. hal ini dapat dilihat pada dalil permohonan perkara pada butir "tetapi karena ketentuan peralihan undang undang nomor tahun ini menyatakah permasalahan tersebut pada bpp karena huruf ini tidak jelas apakah dalam hal ini menentukan akan membentuk bpp yang baru sedangkan bpp yang lama sudah ada", bpp merupakan salah satu unsur atau komponen formula atau rumus yang mutlak dalam penetapan perhitungan kursi anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperoleh partai politik peserta pemilu suatu daerah pemilu. berdasarkan permohonan ini, maka penetapan bpp sebagaimana maksud dalam huruf dalam pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan berkaitan langsung dengan kepentingan partai politik peserta pemilu tingkat kota tangerang selatan, yaitu perolehan kursi anggota dprd kota tangerang selatan. hal ini sejalan dengan sistem proporsional sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan uud dan ditegaskan dalam yang memberikan makna hukum bahwa yang berwenang dan atau berhak atas kursi anggota dprd kota tangerang adalah partai politik peserta pemilu wilayah tersebut. oleh karena itu, jika terdapat kepentingan atau hak dari kewenangan partai politik peserta pemilu dirugikan dengan penentuan bpp baru, yang berakibat kurangnya atau tidak memperoleh kursi dalam pengisian anggota dprd kota tangerang selatan, maka yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan tuntutan hukum adalah pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kota tangerang selatan yang diwakili oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai politik peserta pemilu kota tangerang selatan. berdasarkan uraian uraian atas, maka para pemohon dalam permohonan guo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon. pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan kota tangerang selatan merupakan salah satu dari tiga puluh dua daerah otonom kabupaten kota yang dibentuk sesudah pemilu tahun kota tangerang selatan merupakan pemekaran dari daerah kabupaten tangerang yang dibentuk berdasarkan yang diundangkan pada tanggal november dalam ketentuan tersebut diatur secara khususnya pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan yaitu,ditetapkan oleh kpu sesuai dengan peraturan perundang undangan, penetapan keanggotaan dprd kota tangerang selatan dilakukan oleh kpu kabupaten tangerang: peresmian pelantikan anggota dprd kota tangerang selatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan: untuk kabupaten kota tesebut, akan tetapi pengisian keanggotaan dprd tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemilihan anggota dprd kabupaten kota induk, yaitu hasil pemilu tahun yang masuk menjadi wilayah kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilu tahun namun demikian, memuat pembatasan terhadap pengisian anggota dprd kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilu tahun dilakukan berdasarkan hasil pemilu tahun hanya berlaku bagi kabupaten kota yang sudah terbentuk (delapan belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilu tahun pembatasan ini diatur dalam, berpedoman tersebut, maka pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan tidak dilakukan, karena kota tangerang selatan yang dibentuk pada tanggal november sudah memasuki tahap pelaksanaan pemilu tahun mengingat pelaksanaan pemilu tahun dimulai pada tanggal april (vide keputusan kpu oleh karena itu, pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan dibentuk berdasarkan hasil pemilu anggota dprd kabupatenng dijadwalkan bulan juni dengan mendasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikuketiga peraturan perundang undangan tersebut, sebagai suatu sistem hukum yang ditujukan untuk pengaturan pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan dimana masing masing peraturan perundang undangan adalah sebagai subsistem yang saling berkaitan satu sama lain secara konsisten, keterkaitan dengan dalam pengisian anggota dprd kota tangerang selatan dan kabupaten tangerang adalah mengenai penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu yang satu sama lain konsisten, putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember menyatakan bahwa ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, antara lain ketentuan mengatur, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tersebut, maka calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara calon terbanyak pertama dan seterusnya sesuai dengan perolehan kursi dari suatu partai politik peserta pemilu: implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu: putusan mahkamah konstitusketidak sesuaikan ketentuanyangkpu sebagai penyelenggara pemilu, tidak mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi peraturan yang menegaskan atau mengesampingkan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota yang dibentuk sesudah pemilu yang diatur dalam tanpa dasar hukum yang diperintahkan oleh undang undang:jenis peraturan perundang undangan selalu sebagaimana dimaksud pada diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan:kpu nomor pun tanggal mei tentang pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota dan surat kpu nomor kpu viii tanggal agustus alamat kavling jombang rt. jombang, ciputat, tangerang selatan: disebut sebagai 0n0n0n0n0n0n0 2nn pemohon xv, nama dr. bambang susanto calon anggota dprd dari partai keadilan dan persatuan indonesia), umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat villa melati mas blok rt. peluang, serpong utara, tangerang selatan, disebut sebagai . pemohon xvi, nama abdul rohani calon anggota dprd dari partai republika nusantara) umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat kampung crater tengah rt. crater, serpong, tangerang selatan: disebut sebagai n 0n0 pemohon xvii: nama rahmat darma rizal, s.pd calon anggota dprd dari partai bulan bintang) umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat jalan kh. wahid hasyim rt. jurang mangu timur, pondok aren, tangerang selatan: disebut sebagai 0n0nn0 pemohon xviii: nama ismail mahulauw, smg, s.pdi calon anggota dprd dari partai bintang reformasi), umur tahun, pekerjaan swasta:dilakukan berdasarkan undang undang perubahan dan pengganti menimbang bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulannya yang diterima kepaniteraan mahkamahmewakili masing masing partai politik peserta pemilu tahun untuk dapil dan dapil kabupaten tangerang yang saat ini menjadi wilayah kota tangerang selatan.kota tangerang selatan dibentuk pada tanggal november oleh karena itu, menurut para pemohon pengisian anggota dprd kota tangerang selatan harus didasararena apabila pengisian anggota dprd kota tangerang selatan tersebut berdasarkan para pemohon mempunyai peluang untuk menjadi anggota dprd kota tangerang selatan, namun hak konstitusional para pemohon tersebut akan terhalang apabila pengisian anggota dprd kota tangerang selatan didasarkan pada karenbahwa menurut para pemohon huruf mengatur mengenai pengisian anggota dprd kabupaten kota pada daerah pemekaran yang terbentuk setelah pemilu tahun ketentuan dalam undang undang guo tidak dapat diberlakukan untuk pengisian anggota dprd kota tangerang selatan, karena kota tangerang selatan terbentuk sebelum pemilu tahun pembentukan bbp baru berdasarkan huruf menimbulkan permasalahan, karena bpp lama sudah ada berdasarkan dapil masing masing. menurut pemohon pembentukan dapil baru tidak sesuaiberdasarkan tersebut, maka tidak ada perubahan dapil daerah pemekaran baru, karena apabila dibentuk bpp baru harus dilakukan pemilu sela, padahal pemilu sela tersebut tidak dikenal dalam undang undang. oleh karena itu menurut para pemohon, huruf telah melanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan serta uud menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tersebut atas dikaitkan dengan mk, serta putusan mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf mahkamah berpendapat, dinyatakan bertentangan dengan dara pemohon adalah sebagai calon anggota dprd kabupaten tangerang yang berdasarkan pada peraturan perundang undangan sebelum diundangkannya berpeluang menjadi anggota dprd daerah pemekaran kota tangerang selatan, namun peluang para pemohon menjadi anggota dprd tersebut menjadi tidak jelas atau bahkan menjadi batal karena berlakunya bahwa para pemohon pada waktu mencalonkan diri sebagai anggota dprd menggunakanperaturan komisi pemilihan umum, namun ternyata kpu dalam menetapkan pengisian anggota dprd kota tangerang selatan menggunakan dasar hukum huruf menurut para pemohon bahwa diundangkan setelah selesainya tahapan pemilu tahun sehingga apabila dalam pengisian anggota dprd kota tangerang selatan tersebut menggunakan undang undang guo, maka para pemohon telah diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku surut: bahwa pemberlakuan guo kepada para pemohon telah menyebabkan para pemohonast membangun kota tangerang selatan: bahwa pemberlakuan guo kepada para pemohon akan memasang hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana telah dijamin dalam uud bahwa kpu dalam melakukan pengisian anggota dprd menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu menggunakan dan pengisian anggota dprd kota tangerang selatan menggunakan sedangkan pengisian anggota dprd kabupaten tangerang menggunakan padahal calon anggota dprd pada kedua daerah dipilih berdasarkan pemilu tahun pemberlakuan guo untuk pengisian anggota dprd kota tangerang selatan menimbulkan perlakuan yang diskriminatif kepada para ph.m. hadir murtad, s.h., hum, dan suhalimi komedi, s.h., sos, yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal februariahli prof. dr. h.m. hadir murtad, s.h., m.hum ketentuan tidak dapat dipisahkan dengan norma huruf huruf mengandung dua masalah konstitusional, yaitu pertama menyebabkan pemberlakuan dua hukum dalam satu pemilu, kedua memberlakukan hukum yang berbeda dalam keanggotaan dprd: pemilu tidak hanya dipahami sebagai tindakan masyarakat yang memberikan suara untuk memilih salah satu calonnya, tetapi pemilu menurut mempunyai tahapan yang dimulai dari pemutakhiran data sampai pengucapan sumpah janji. seluruh proses penyelengaraan tahapan pemilu haruspemilu, pemberlakuan huruf untuk pengisian anggota dprd daerah pemekaran kota tangerang selatan menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dan merupakan perbuatan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan dan uud. ini merupakan ketentuan peralihan, dimana ketentuan peralihan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang undangan yang baru agar berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. berlakunya huruf untuk pengisian anggota dprd kota tangerang selatan berdasarkan perintah dari padahal muatan norma yang terkandung dalam tersebut merupakan norma yang berlaku surut, sehingga apabila guo digunakan untuk pengisian anggota dprd kota tangerang selatan, maka para pemohon telah diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku surut dan hal tersebut bertentangan dengan uud ahli suhalimi komedi, s.h., s.sos rekapitulasi perolehan suara dan kursi partai politikkpu nomor tahun. apabila penghitungan kursi tersebut didasarkan pada peraturan kpuakan mengaburkan dari makna demokrasi, substansi dari jumlah penduduk dan apabila peraturan kpu tersebut dipaksakan untuk menentukan alokasi, maka hal tersebut akan menghilangkan dan tidak mengakomodir hak politik rakyat yang telah memberikan suaranya kepada para pemohon: menimbang bahwa dpranggotaanggota dprd pada kabupaten kota baru yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilu tahun berlakunya guo untuk pengisian anggota dprd kota tangerang selatan berdasarkan ketentuundang undang guo dimaksudkan untuk mengantisipasi kevakuman hukum terhadap kabupaten kota yang sudah dibentuk sebelum pemilu tahun tetapi dprd nya belum terbentuk, sehingga untuk pengisian keanggotaan dprd pada kabupaten kota yang dibentuk sebelum pemilu tahun dilakukan berdasarkan ketentuan undang undang guo.teremohon, pemberlakuan huruf undang undang guo adalah logis dan berdasar, karena pemilu anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota seluruh indonesia telah selesai dilaksanakan. dengan demikian pembentukan lembaga mpr, dpd, dpr, dan dprd yang merupakan hasil dari pemilu tahun mengacu pada dan yang menyatakanerdasarkan ketentuan atas, maka sudah tepat apabila pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan mengacu pada dan surat kpu nomor kpu viii tentang pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota pemekaran, tertanggal agustus yang menyatakankarena aktivitas para pemohon sebagai anggota partai politik dan menjadi calon legislatif merupakan wujud dari pelaksanaa, membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dpr berpendapat bahwa huruf tidak bertentangan dengan dan serta uud menimbang bahwa pemerintahdan undang undang guo mengatur mengenai pengisian keanggotaan dprd daerah daerah kabupaten kota yang dibentuk setelah pemiluyang belum terbentuk dprd nya. dengan ketentuan tersebut, maka pengisian anggota dprd pada daerah pemekaran mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang undang guo. memberlakukan norma ini merupakan alamat jalan cenderawasih rt. sawah baru, ciputat, tangerang selatan, disebut sebagai . oil pemohon xix, nama idi karim makin ara, s.h calon anggota dprd dari partai matahari bangsa), umur tahun: pekerjaan karyawan: alamat jalan semanggi nomor rt. ciputat timur, tangerang, disebut sebagai . oo. pemohon xx, nama budi satria wibawa calon anggota dprd dari partai nasional indonesia marhaenisme), umur tahun, pekerjaan wiraswasta: alamat jalan suka bakti rt. sara indah, ciputat, tangerang selatan, disebut sebagai .oiiiioiioil|o(( pemohon xxi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberikan kuasa kepada h.m. ali darma utama, s.h., m.h., ferry anka standar, s.h., m.h., gatot irianto, s.h., m.h., masing masing advokat dan konsultan hukum yang beralamat jalan ciliwung nomor civilian jakarta timu: bentuk perlakuan yang sama kepada seluruh calon anggota dprd pada daerah pemekaran: undang undang guo mengatur mengenai masih berlakunya sampai dengan pengucapan sumpah janji anggota mpr, dpr, dpd dan dprd hasil pemilu tahun guo mengandung makna bahwa masih dimungkinkan berlaku apabila daerah pemekaran yang dibentuk sebelum pemilu tahun sudah sempat ada dprd nya dan sudah dilakukan pengucapan sumpah dan janji dprd yang baru berdasarkan hasil pemilu tahun undang undang guo dimaksudkan sebagai penegasan terhadap lembaga perwakilan rakyat yang sudah ada sejak tahun dan tetap bekerja dengan dasar hukum yang lama sampai terbentuknya lembaga perwakilan rakyat yang baru berdasarkan hasil pemilu tahun ketentuan undang undang guo sekaligus untuk mencegah kekosongan hukum bagi lembaga perwakilan rakyat yang sudah ada, karena ketentuan telah dicabut oleh ketentuan pemerintah menolak secara tegas dalil para pemohon yang menyatakan undang undang guo berlaku surut sehingga melanggar asas non retroaktif. pemerintah mengakui bahwa undang undang guo diundangkan setelah selesainya tahapan pemilu tahun namun harus dicermati bahwa undang undang guo mengatur mengenai susunan dan kedudukan anggota mpr, dpr, dpd dan dprd yang hanya dapat diberlakukan setelah pemilu, sehingga apabila undang undang guo diberlakukan setelah pemilu hal demikian tidak dapat dianggap telah berlaku surut: pemerintah berpendapat, menimbang bahwa pihak terkait kpu pada persidangan tanggal februari menyampaikan keterangan lisan dsebagai berikut:, tetapi pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemilu tahun menyatakan. berpedoman ketentuan tersebut, maka pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan tidak dilakukan berdasarkan karena kota tangerang selatan dibentuk pada tanggal november yang sudah memasuki tahap pelaksanaan pemilu tahun oleh karena itu, pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan dilakukan berdasarkan hasil pemilu anggota dprdutusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember terkait pengujian huruf huruf huruf huruf dan huruf dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu antara lain mengenai. implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu , putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi,menurut kpuberdasarkan dantahun namun karena adanya ketidaksesuaian ketentuan mengenainomor pun tanggal mei perihal pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota dan surat kpu nomor kpu viii tertanggal agustustahun dilakukan berdasarkan undang undang perubahan dan pengganti pendapat mahkamahemohon bukti sampai dengan bukti keterangan ahli dari para pemohon, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, keterangan tertulis pemerintah, keterangan tertulis pihak terkait komisi pemilihan umum, dan kesimpulan tertulis dari para pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam permohonan guo mendalilkan telah diberlakukan ketentuan surut menurut para pemohon bahwa pengisian keanggotaan dprd pada daerah pemekaran cast kota tangerang selatan tidak dilakukan dengan menggunakan ketentuan huruf karena kota tangerang selatan dibentuk sebelum pemilu tahun yaitutanggal november bahwa dalil permohonan para pemohon tersebut dibantah disangkal oleh pihak terkait kpu yang pada pokoknya menyatakan kota tangerang selatan dibentuk setelah pemilu tahun karena pembentukan kota tangerang selatan dengan yang diundangkan pada tanggal november tersebut sudah memasuki tahap pelaksanaan pemilu tahun oleh karena itu, pihak terkait kpu melakukan pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan berdasarkan yang mendapat perintah daritas dasar ketentuan undang undang guo, pihak terkait kpu telah mengubah keputusan kpu(vide bukti dengan keputusan kpu(vide bukti dan diubah lagi dengan keputusan kpu(vide bukti dalam lampiran keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal januari pihak terkait kpu telah membentuk dapil baru dan alokasi kursi untuk kabupaten tangerang menjadi dapil dengan alokasi kursi sedangkan untuk kota tangerang selatan dibentuk dapil dengan alokasi kursi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai konstitusionalitas huruf yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai apakah kota tangerang selatan dibentuk sebelum pemilu tahun atau dibentuk setelah pemilu tahun menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, mahkamah akan memulainya dengan pertanyaan apa yang dimaksud pemilu dan apa saja tahapan tahapan pemilu tersebut. undang undang nomor tahun tentangmberikan definisi mengenai pemilu dan juga tahapan tahapan pemilu. ketentuan mengenai kedua hal tersebut diatur dalam angka dan angka serta yang menyatakan sebagai berikut: angkacc. penetapan peserta pemilu,il. masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, i. . terkait adanya tersebut, kpu telah menyusun program kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalamjadwal tahapan penyelenggaraan pemilu menurut peraturan kpu tersebut antara lain sebagai berikut: pemutakhiran data pemilih dilaksanakan pada tanggal april sampai dengan juli dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan pada tanggal juli sampai dengan tanggal agustus pendaftaran peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal april sampai dengan tanggal mei penetapan peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal juni sampai dengan tanggal juli penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal juni pencalonan anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dilaksanakan pada tanggal agustus sampai dengan tanggal oktober masa kampanye dilaksanakan pada tanggal juli sampai dengan april masa tenang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal april pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal april dan penghitungan suara oleh kpu dilaksanakan pada tanggal april sampai dengan tanggal mei penetapan hasil pemilu dilaksanakan pada tanggal mei dan, pengucapan sumpah janji anggota dpr, dpd dilaksanakan pada tanggal oktober pengucapan sumpah janji anggota dprd provinsi dilaksanakan pada bulan agustus dan pengucapan sumpahjjanji anggota dprd kabupaten kota dilaksanakan pada bulan juli berdasarkan ketentuan dalam sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat bahwa kota tangerang selatan yang dibentuk berdasarkan tanggal november sudah memasuki tahapan kampanye pemilu tahun (masa kampanye) dan belum memasuki tahapan pemungutan suara, menimbang bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan pada paragraf atas, mahkamah berpendapat pembentukan kota tangerang harus ditafsirkan dibentuk sebelum pemilu tahun menimbang bahwa para pemohon dalam permohonan guo adalah pengujian konstitusionalitascc.. menurut para pemohon dalam undang undang guo telah melanggar hak konstitusionalnya yang diatur dalam uud yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sesusuaisuai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat landasan operasional berlakunya adalah berdasarkanpabila dikaitkan undang undang guo, maka terdapat ketidaksesuaian materi muatan norma hukum yang diatur. mengatur mengenai pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota yang dibentuk sebelum pemilu, sedangkan mengatur mengenai pengisian anggota dprd kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilu: menimbangyang kemudian dituangmana dalam mensyaratkan adanya asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang undangan. kemudian dalam mensyaratkan bahwa materi muatan peraturan perundang undangan tersebut antara lain mengandung keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum. dan keterbukaan . materi muatan peraturan perundang undangan mengandung asas: pengayoman: kemanusiaan: cc.menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf atas, mahkamah berpendapat antara dan undang undang guo terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan rumusan norma yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum: menimbang bahwa para pemohon dalam permohonan semula mengajukan pengujian huruf dan namun para pemohon dalam perbaikannya melakukan perubahan yaitu hanya mengajukan pengujian terhadap huruf perubahan permohonan guo telah menimbulkan implikasi hukum, yaitu adalah konstitusional apabila tidak dikaitkan dengan undang undang guo. terhadap permasalahan hukum tersebut, timbul pertanyaan apakah mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus undang undang guo yang tidak dimohonkan pengujian oleh para pemohon: menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, mahkamah akan mengaitkan dengan putusan mahkamah yang terkait dengan permasalahan hukum dimaksud. mahkamah dalam putusan nomor puu mengenai pengujian undang undang nomor tahun mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pemerintah:tertulis ahli dari para pemohon: memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon,yang telah diperbaiki dengan perbaikenyatakan, pemohon adalah pihak tentang ketenagalistrikan dan putusan nomor puu iv mengenai pengujian undang undang nomor tahun tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi pernah membatalkan keseluruhan norma dalam undang undang tersebut yang tidak dimohonkan pengujian. salah satu pertimbangan mahkamah membatalkan yang tidak dimohonkan pengujian, karena norma dalam guo sangat berkaitan erat dengan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon. pertimbangan hukum mahkamah demikian adalah: putusan nomor puu i . , putusan nomor puu iv .: meskipun dalam perbaikan permohonan tidak dilakukan pengujian, namun para pemohon dalam uraian polita permohonan guo telah menguraikan keterkaitan antara dengan undang undang guo. uraian permohonan para pemohon tersebut adalah sebagai berikut: . : . bahwa diberlakukannya huruf terkait ketentuan peralihan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd : menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf atas, mahkamah akan menilai konstitusionalitas karena sangat berkaitan erat dengan undang undang guo, menimbang bahwa karena ketentuan huruf dan undang undang guo terdapat ketidaksesuaian norma yang diatur bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain, maka huruf tidakmenyatakan, harus dinyatakan bertentangan dengan uud apabila norma dalam ketentuan guo dikaitkan denganimbang bahwa jika berlakunya undang undang guo dikaitkan dengan maka harus dinyatakan bertentangan dengan uud karena seandainya tidak ada dalam undang undang guo tidak akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. mahkamah berpendapat bahwa tidak perlu ada, karena apabila ada kabupaten kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pemilu tahun pengisian anggota dprd nya merujuk pada sedangkan apabila kabupaten kota tersebut dibentuk kurang dari delapan belas bulan, pengisian anggota dprd nya merujuk pada ketentuan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini, menimbang bahwa pihak terkait kpu dalam keterangan tertulisnya mengakui bahwa seyogianya pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatanmendasarkan pada dan keputusan kpu nomor namun karena substansi yang diatur dalam kedua undang undang tersebut tidak ada kesesuaian satu sama lain, demikian juga halnya dengan keputusan kpu guo yang menyangkut penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu, maka pihak terkait kpu tidak melakukan pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan berdasarkan undang undang guo:menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf tersebut, mahkamah berpendapat bahwakota yang telah terbentuk dprd nya, yaitu berdasarkanberdasar dan beralasan hukum. berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan mengingat'puluh enam bulan agustusarsyad sanusi, akil mochtar, hartono, tanpa dihadiri oleharsyad sanusi akil mochtar ttd. ttd. hartono hamdan zelda panitera pengganti, ttd. suwardpemilu) legislatif tahun untuk daerah pemilihan dapil) kabupaten tangerang yang berdomisili wilayah daerah pemekaran kota tangerang selatan, yaitu dapil dan dapil kabupaten tangerang yang saat ini telah menjadi wilayah kota tangerang selatan, dan apabila dibentuk dprd kota tangerang selatan maka berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun para pemohon berpeluang menjadi anggota dprd kota tangerang selatberdasarkan pula pada: undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tangerang selatan provinsi banten, diundangkan pada tanggal november antara lain ":antara lain menyatakan. bahwa setelah para pemohon mengikuti proses pemilu dan tercatat sebagai calon anggota dprd kota tangerang selatan, terbit surat komisi pemilihan umumada kabupaten kota pemekaran, dilaksanakan setelah disahkan undang undang tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd sebagai perubahan undang undang nomor tahun yaitu yang kemudisebut, dimana setelah dikaji dengan seksama,, bahw. berarti, karena kota tangerang selatan terbentuk sebelum pemilu maka untuk pengisian anggota dprd nya berlaku tetapi karena ketentuan peralihan ini menyatakanlah permasalahan terkait pada bpp, karena huruf tidak jelas apakah dalam hal ini menentukan akan membentuk bpp yang baru sedangkan bpp yang lama

seamaire nama yudhistira maulana tempat, tanggal lahir blang pauh sa, mei hee maa pekerjaan mahasiswa alamat blang pauh sa, kecamatan julok, aceh bli agar timur marah sebagai n5nnn nnn nun ann l pemohon nama fachrurrazi tempat, tanggal lahir blang pauh sa, februari pekerjaan wiraswasta alamat blang pauh sa, kecamatan julok, aceh timur sebagai nn2n0n5 . pemohon il, nama rica cinnitya, s.h. tempat, tanggal lahir langsa, januari pekerjaan mahasiswa alamat lapisan, kecamatan suka makmur, aceh besar sebagai n5nn n0nn0n lll ln pemohon iii: nama hamdani tempat, tanggal lahir gampong cot, agustus pekerjaan wiraswasta alamat gampong cot, kecamatan serangan, kabupaten nagan raya sebagai pemohon iv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal september memberi kuasa khusus kepada kaharuddin, s.h., denny agustriarman, hi., dan henry naslawaty, s.h., advokat dan konsultan hukum pada yayasan advokasi. rakyat aceh yang berkedudukan jalan pelangi nomor kp. keramat, banda aceh, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god111a godselasa, oktober pukul wiboktober atas ketidakhadiran para pemohon tersebut, mahkamah, melalui juru panggil, telah menghubungi para pemohon dan meminta para pemohon untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran dalam persidangan dimaksud kepada mahkamah secara tertulis. selanjutnya pada pukul wib, kepaniteraan mahkamah menerima surat permohonan jadwal ulang sidang yang disampaikan oleh para pemohon melalui faksimili yang pada pokoknya menjelaskan alasan ketidakhadiran para pemohon sekaligus memohon penjadwalan ulang sidang perkara guo. berdasarkan uraian tersebut, mahkamah menilai bahwa para pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya.dan suhartono, masing masing sebagai anggota pada hari rabu, tanggal empataterialis akbara god ttd. ttd. santo materialis akbar ttd. ttd. dewa gede laguna maria farida indrawi ttd. ttd. suhartono menahan m.p sitompul panitera pengganti ttd. rizki amaliayang tanpa intervensi politik. bahwa menurut nomor tahun tentang kepolisian, kapolda bertanggung jawab kepada kapolri, tetapi provinsi aceh seorang kapolda yang hendak diangkat oleh kapolri harus mendapatkan persetujuan dari gubernur aceh, sedangkan gubernur adalah pejabat negara yang diangkat berdasarkan dukungan politik partai politik maupun kelompok yang tetap mempunyai kepentingan terhadap kelompoknya, dan sebagai seorang kepala daerah yang melayani kepentingan publik sudah tentu mendapatkan kontrol sosial dari masyarakat punya kepedulian terhadap berbagai aspek pembangunan daerahnya: bahwa pemohon selain advokat juga sebagai ketua yayasan advokasi rakyat aceh yara) yang sering mengkritisi bahkan menggugat gubernur pengadilan karena melakukan pengabaian hak hak masyarakat aceh dan pelanggaran hukum menurut pemohon. tindakan pemohon ini tentu membuat gubernur tidak nyaman terhadap pemohon dan sebagai pejabat politik yang mempunyai kewenangan terhadap persetujuan seorang kapolda untuk menjadi kapolda aceh maka hubungan antara gubernur dan kapolda yang terkesan bahwa kapolda adalah bawahan dari gubernur, maka gubernur akan memerintahkan kepada kapolda untuk mengkriminalkan lawan politiknya serta para pengkritiknya: bahwa pemohon berkeyakinan dengan adanya dan dapat secara potensial merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian, menurut pendapat pemohokhususnya dan keberadaan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh telah memberikan peluang gubernur serta partai politiknya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum dengan menitipkan orang orangnya menjadi kepala kepolisian daerah aceh. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godnomor tahun bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh uud khususnya adapun bunyi nomor tahun tersebut adalah:selanjutnya uud undang undang dasar negara republik indonesia tahun negara adalah negara huku dan melayani masyarakat dan menegakkan hukum . merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa fungsi kepolisian menurut nomor tahun tentangdalam peraturan presiden nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja polisi negara republik indonesia polda pimpin oleh kepala polda, disingkat dengan kapolda yang bertanggung jawab kepada kapolri: bahwa nomor tahun tentang kepolisi dengan adanya dan menurut pemohon menjadi pintu masuknya intervensi kekuasan partai politik dalam independensi penyelenggara tugas kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan. bahwa dalam uud sesungguhnya tidak ditegaskan tentang posisi kelembagaan polri bawah presiden. dalam hanya mengatur bahwa kedudukan polri dan tni diatur lebih lanjut dengan uu. undang undang nomor tahun tentang polri yang meletakan kedudukan polri bawah presiden. apalagi jika merujuk pada tap mpr nomor vi mpr tentang pemisahan tni dan polri dan tap mpr nomor vii mpr tentang peran tni dan polri, disebutkan bahwa polri adalah alat negara dan ditegaskan berada bawah presiden. bahwa adanya pengangkatan kapolda aceh berbeda degan dengan provinsi lain juga telah menimbulkan ketidak persamaan hak sebagai warga negara indonesia dimuka hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalamimana provinsi kapolda untuk provinsi lain diangkat oleh kapolri tanpa memerlukan persetujuan dari gubernur, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa terhadap status otonomi khusus bagi provinsi aceh, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu viii tidak menafikan adanya otonomi khusus provinsi nanggroe aceh darussalam, namun persetujuan pengangkatan kapolda selaku penanggung jawab penegakan hukum yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat . apalagi antara tahun dengan tahupemohon juga berkeyakinan bahwa antara nomor tahun tentang kepolisian dengan nomor tahun tentang pemerintahan aceh juga tidak dapat diposisikan sebagai hubungan hukum yang bersifat umum dan khusus: bahwa dengan perbedaan proses pengangkatan kapolda aceh yang telah juga atur dalam nomor tahun dan aturan tersendiri bagi polri sebagaimana yang telah disampaikan diatas juga dapat memberikan ketidakpastian hukum dan benturan kepentingan politik gubernur dalam penegakan hukum oleh polisi aceh sehingga kinerja polisi cenderung akan membela kepentingan gubernur serta kelompoknya, yang dapat menimbulkan diskriminasi dalam hak pelayanan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hukum antara masyarakat dengan gubernur maupun kelompoknya sehingga terjadi ketidak pastikan hukum dalam proses penegakan hukum oleh polisi, hal seperti ini dapat merugikan hak konstitusional pemohon seperti yang telah jamin dalambahwa dengan adanya dan nomor tahun yang mengatur persetujuan gubernur terhadap pengangkatan seorang kapolda aceh telah membuat pemohon tidak bisa melakukan advokasi hukum yang bertentangan dengan kehendak gubernur, dan pemohon selaku pengacara jalanan yang memberikan advokasi hukum dan memperjuangkan hak hak publik yang tidak dipenuhi oleh gubernur akan rentan terhadap kriminalisasi hukum oleh polisi jika berhadapan dengan kekuasaan gubernur. bahwa dengan adanya guo juga akan memberikan ruang korupsi baik bagi kapolda sendiri maupun pembiaran terhadap kejahatan yang dapat dilakukan oleh gubernur maupun afiliasinya, bahwa dengan adanya persetujuan gubernur untuk pengangkatan seorang kapolda akan menimbulkan keberpihakan penegakan hukum dalam tugas kepolisian jika menyangkut dengan gubernur maupun orang sekitar gubernur, sebagai salah satu contoh status warga negara asing swedia) istri gubernur yang menggunakan fasilitas keuangan negara yang menurut undang undang bahwa terhadap warga negara asing tidak boleh terlibat dalam ukuran pemerintahan republik indonesia, pemohon bahkan mengajukan gugatan pengadilan (bukti yang berakhir dengan putusan bahwa pengadilan menolak gugatan pemohon yang mempermasalahkan status wna istri gubernur yang memakai fasilitas negara. dalam hal ini seharusnya polisi dapat bertindak karena ada warga asing yang melakukan pelanggaran hukum dengan memasuki dan memakai fasilitas dari keuangan negara, tetapi polisi aceh diam seribu bahasa karena kapolda merupakan orang yang disetujui oleh gubernur menjabat sebagai kapolda aceh: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa untuk menjamin kemandirian penegakan hukum oleh polisi aceh maka keberadaan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan memberikan inferensi polri dalam melakukan penataan organisasinya secara mandiri tanpa intervensi politik dari kepala daerah aceh sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian personalpersonal: bahwa nomor tahun tentang kepolisian telah membangun sistem organisasi dan kewenangan organisasi yang dimaksudkan untuk menjaga agar kepolisian dapat mandiri dan steril dari kepentingan politik. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadaan dan nomor tahun bertentangan dengan uud sehingga dengan demikian ketentuan dan nomor tahun "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatmenyatakan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh lembaran merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godupa undang undang dasar negara republik indonesia tahun kartu tanda advokat atas nama kaharuddin, s.h., denny agustriarman, hi., dan henry naslawaty, s.h., serta kartu tanda penduduk atas nama yudhistira maulana, fachrurrazi, dan rica crinita,ohamad sangat, s.h pekerjaan anggota dprd provinsi dki jakarta periode tahun alamat jalan wijaya kusuma nomor rt rw, kelurahan malaka sari, kecamatan duren sawit, jakarta timur, provinsi dki jakarta dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor rap sk x bertanggal oktober memberi kuasa kepada: ramuan alamsyah, s.h: andi indo wahidin, s.h., m.h: agus hid, s.h: erwin firmansyah, s.h, kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada law office ramuan alamsyah partners, beralamat jalan ciledug raya nomor cipulir, kebayoran lama, jakarta selatan sebagai 2000n000000005202n20n ln pemohon nama veri yonnevil, s.h pekerjaan: anggota dprd provinsi dki jakarta tahun alamat jalan tanah tinggi nomor kelurahan tanah tinggi, kecamatan johar baru, jakarta pusat, provinsi.nomor stp puu sk x bertanggal oktober memberi kuasa kepada: pahala tampubolon, s.h: regginaldo sultan, s.h., m.m: andrey mario wahyu w.a, s.h, kesemuanya advokat pengacara, beralamat jalan danau toba nomor kelurahan bendungan hilir, kecamatan tanah abang, jakarta pusat sebagai ann ula lau pemohon il, nama wiki andini, s.h pekerjaan: pengacara alamat: jalan mataraman dalam ill nomor kelurahan pemangsaan, kecamatan menteng, jakarta pusat sebagai ena nona naa ala lee aan ame. pemohon iii: nama manna, s.h pekerjaan pengacara alamat: jalan melamar barat nomor rt rw kelurahan melamar baru, kecamatan grogol petamburan, provinsi dki jakarta, sebagai uml wwe pemohon iv: membaca permohonan pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon iv: mendengar keterangan pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon iv: memeriksa bukti bukti pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon iv: duduk perkara menimbang bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii,provinsi lainnya yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu: provinsi nanggroe aceh darussalam mempunyai jumlah anggota dprd provinsi (disebut dpra") sebanyak (delapan puluh satu) anggota, provinsi diy yogyakarta mempunyai jumlah anggota dprd provinsi sebanyak (lima puluh lima) anggota, provinsi papua mempunyai jumlah anggota dprd provinsi sebanyak (enam puluh sembilan) anggota. artinya, bahwa jelas memang dprd provinsi dki jakarta hanya satu satunya dprd provinsi yang mempunyai anggota berjumlah lebih dari (seratus) orang: dalam aspek profesionalitas ill. bahwa dengan adanya penambahan (satu) kursi wakil ketua dprd provinsi dki jakarta dinilai dapat meningkatkan kinerja (competence) daripada alat kelengkapan dewan. jika hal ini dibiarkan, akibatnya jelas: dalam aspek manajemen bahwa jumlah komisi yang dimiliki saat ini oleh dprd dki jakarta berjumlah (lima) komisi. dengan pembagian komisi sebagai berikut: komisi meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum perundang undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan pengulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan, komisi meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset kekayaan daerah, perusahaan daerah: komisi meliputi: pengelola keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi, perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, perusahaan patungan, komisi meliputi: pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah. komisi meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olah raga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, rsud dan rsud, mental dan spiritual, bahwa terkait dengan penggabungan bidang bidang yang begitu luas dalam tiap tiap komisi, mengharuskan legislator dprd dki jakarta berfikir keras dan bekerja efektif dan efisien, serta penguatan dari segi manajerial untuk menjawab kompleksitas permasalahan. dan tantanganyang dialami provinsi dki jakarta saat ini: baifrastruktur, seperti banjir, kemacetan, pelayanan transportasi publik yang minim, maupun dalam hal sumber daya manusia nya itu sendiri, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pengangguran, tingkat kriminal yang tinggi, dll, ii21. bahwa dengan adanya penambahan (satu) kursi wakil ketua dprd provinsi dki jakarta memudahkan legislator dprd provinsi dki jakarta dari segi manajerial, karena dengan (lima) komisi yang saat ini dimiliki oleh dprd provinsi dki jakarta yakni, dan dapat ditangani oleh masing masing satu wakil ketua yang berjumlah sama dengan jumlah komisi yang ada saat ini: bahwa demikian juga dengan jumlah badan yang dimiliki dprd dki jakarta yaitu sebanyak. maka tentunya akan semakin efektif dan kinerja tinggi (competence) apabila jumlah wakil ketua berjumlah sama dengan jumlah badan yang ada seating: bahwa dengan jumlah wakil ketua dengan jumlah komisi dan badan yang sama, pemohon berpendapat lebih para legislator dprd dki jakarta dapat bekerja lebih koordinatif, efektif dan efisien sehingga menjadi merupakan salah satu solusi dalam menunjang kinerja dprd dki jakarta sebagai sebuah lembaga perwakilan masyarakat dki jakarta:, peraturan perundang undangan selain harus memenuhi syarat3"harmonisasi"kosongan aturan hukum,baru huruf agar pimpinan dprd provinsi khusuhurufdiatas belum diatur mengenai jumlah yang lebih dari anggota dewketentuan huruf sejalan dengan makna uud dan bisa diberlakukan pada masa jabatan anggota dprd provinsi dki jakarta tahun apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan terjadi kekosongan aturan hukum karena diyakini bahwa huruf sesungguhnya dirancang untuk mengatur jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi termasuk untuk dprd provinsi dki jakarta.tetapi dalam perumusannya tidak memperhatikan jumlah anggota dprd provinsi dki jakarta yang terkini (up to date). bahwa pemohon dan pemohon telah mendapatkan dukungan secara lisan dan tertulis dari dewan pimpinan pusat partai hati nurani rakyat partai hanura) dalam mengajukan permohonan guo (bukti bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas, maka untuk menjawab kekosongan aturan hukum dalam pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua dprd provinsi dki jakarta pada periode tahun dan periode periode seterusnya, pemohon ingin ketentuan huruf yang berjumlah atas (seratus) orangmahkamah konstitus. daerahaeguo bono) menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon pemohon ii, pemohon iii, danmohamad sangat: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama veri yonnevil, s.h:bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan npp atas nama wiki andini: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan npp atas nama manna, s.netapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota dewan perwakilan daerah provinsi dalam pemilihan umumpemohon ii, pemohon ill, dand3) yang selengkapnya menyatakan: hurufngujian konstitusionalitas huruf md3 terhadapbaiki yang diserahkan melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember yang pada pokoknya mengemukakanlalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian materiil ketentuan huruferhadap batu uji dan uudlegal standing) dan kepentingan konstitusional pemohon il1tas nama mohamad sangat, dan pemohon atas nama veri yonnevil adalah perseorangan warga negara indonesia yang merupakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi dki jakarta periode tahun dari partai hati nurani rakyat hanura): pemohon iii atas nama wiki andini, dan pemohon atas nama manna adalah perseorangan warga negara indonesia yangyang berkembang dalam masyarakat dki jakarta. pemohon iii, dan pemohon juga merupakan pembayar pajak: bahwa menurut pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon huruf md3 akan memberikan pengaruh terhadap penentuan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi dki jakarta disebabkan guo merupakan prosedur tertentu yang harus dilakukan dan berdampak pada hukum tertentu, harus dii3.pemohon ii, pemohon ill, dan : partai hanura adalahmd3: i3. menimbang, bahwa berdasarkan putusan nomor puu vi bertanggal februari tersebut, menurut mahkamaholeh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan guo,iii, dan pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas huruf md3 terhadap uud dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan huruf md3mengacu kepada huruf md3sudah seharusnya peningkatan (seratus enam) anggota dprd: provinsi dki jakarta sejatinya harus diikuti dengan penambahan pimpinan debahwa untuk menjawab peristiwa konkremd3 tidak menimbulkan mulltingubah dan menambahkan ketentuan materi muatan huruf md3untuk membuktikan dalilnya, pemohon iii daniii dan pemohon mendalilkan dengan berlakunya huruf bertentangan dengan dan uud karena tidak, padahal realitas politik pada pemilu legislatif tahun jumlah keanggotaanbelum diatur mengenai jumlah yang lebih dari anggota dewan, terhadap alasan permohonan pemohon iii dan pemohon tentang adanya pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua dprd provinsi mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: dalam putusan nomor puu xii bertanggal november mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain:dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu xii bertanggal november tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap dalil pemohon iii dan pemohon guo, i3iii dohamad sangat) dan pemohon veri yonnevil), tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, i4.permohonan pemohon iii wiki andini) dan pemohon mannartaohamad sangat) dan pemohon veri yonnevil) tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon iii wiki andini) dan pemohon manna): demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri delapan hakim konstitusi yaitu hamdan zelda selaku ketua merangkap anggota, arief hid, wahiddumuhammad alimmuhammad alim dewa gede laguna ttd. suhartonogajukan permohonan pengujian huruf terhadap batu uji dan uud.dimaksud dl.)pemohon perseorangan warga negara indonesiatimurpusat bahwa pemohon dan pemohon telah dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd") provinsi dki jakarta masa jabatan tahun pada tanggal agustus sesuai dengan surat(bukti pemohon dan pemohon sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dki jakarta masa jabatan tahuepentingan langsung terhadap kinerja dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd") provinsi dki jakarta kepada masyarakat daerah pemilihannya pada khususnya dan masyarakat dki jakarta pada umumnya, bahwa pemohon iiipermasalahan yang berkembang dalam masyarakat dki jakarta, berdomisili provinsi dki jakarta, dengan nomor. pokok wajib pajak npp) ,merupakan pembayar pajak (tax player) kepada negara. bahwa pemohon5permasalahan yang berkembang dalam masyarakat dki jakarta, berdomisili provinsi dki jakarta,dengan nomor pokok wajib pajak npp) merupakan pembayar pajak (tax player) kepada negara. pemohon. ill dan, bahwa pemohon hingga pemohon adalah perorangankonstitusional untuk mengajukan hak uji materiil (judicial review) kepada mahkamah konstitusi (bukti bukti bukti bukti"perlindungan dari kesewenang wenangan"ketentuan huruf terkait kekosongan aturan hukum pada huruf untuk pengaturan ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi dki jakartadan kepentingan konstitusionaldewan perwakilan rakyat republik indonesiasingkat pada tanggal juli dan diundangkan pada tanggal agustus bahwa proses pembentukan dan pengesahan dinilai relatif lebih cepat dibandingkan pembentukan dan pengesahan undang undang lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian atau kekhilafan para anggota dpr pada periode saat itu dalam pembahasannya tanpa memperhatikan realitas politik dan hukum yang berkembang indonesia, khususnya provinsi dki jakarta, bahwa berlaku sejak tanggal diundangkan, maka md3 yang sebelumnya yaituisingkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,yaitu tertuangb.cc. (satu) orang ketua dan (dua) orang wakil ketua untuk provinsi yang beranggotakan (tiga puluh lima) orang sampai dengan. (empat puluh empat) orang: (bukti bahwa jumlah anggota dprd provinsi dki jakarta pada periode tahun s.d sebanyak (sembilan puluh empat) orang, sehingga jelas dan sesuai mengacu kepada huruf ii. bahwa pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi tertuang dalam , anggota dprd dki jakarta saat ini berjumlah orang priodehuruf akan memberikan pengaruh terhadap penentuan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi disebabkan muatan huruf dalam permohon substansi, yang mengalami perubahan hanya penomoran saja,bahwa mengacu kepada tersebutdalam aspek proporsionalitas ii. merujuk pada penjabaran tersebut pada tiap tiap huruf (lihat huruf a,b,c) jika terjadi peningkatan jumlah anggota dewan sebanyak (satu) orang saja maka susunan dan kedudukan dari pimpinan dewan sebagai alat kelengkapan dewan jelas secara promosi berubah yaitu bertambahnya (satu) kursi wakil ketua pimpinan dewan, il. : bahwa dalam permohonan guo, agar dapat diterapkan affirmative action (tindakan afirmatif). provinsi dki jakarta dalam konteks kekhusutentunya dprd provinsi dki jakarta berhak untuk mendapatksarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, mana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang undang. tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar lembaga legislatif provinsi dki jakarta lebih jelas pengaturannya mengenai jumlah pimpinan dprd provinsi: . bahwa disadari pemohon, dprd provinsi dki jakarta memang berbeda dengan dprd provinsi lainnya, karenkomisi pemilihan umum kpu", hal ini sudah sesuai berdasarkharis rusli, john helmi mimpi dan harta masihul hr, dengan surat permohonannya bertanggal september yang diterima dan terdaftar kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari kamis, oktober dengan registrasi perkara nomor puuara pemohon dalam sidang panel pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal november menyatakan menarik permohonannya. penarikan permohonan tersebut dilakukan dengan alasan mengingat deadline hari untuk perbaikan permohonan uji materiil maupun legal standing para pemohon tidak terpenuhi dan para pemohon akan mengajukan pengujian lain dalam undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dengan melengkapi legal standing serta kuasa hukum baru, bahwa terhadap permohonan penarikan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim tanggal novembernovember tahun dua ribu sembilan oleh kami, moh. mahfud md, sebagai ketua merangkap anggota, akil mochtar, abdul mukti fadjar, arsyad sanusi, achmad nowiki, muhammad alim, maruarar siahaan, hartono dan maria farida indrawidpr atau yang mewakili, dan pemerintah atau yang mewakili. ketua, ttd. mahfud anggota anggota, ttd. ttd. akil mochtar abdul mukti fadjar ttd. ttd. arsyad sanusi achmad nowiki ttd. ttd. muhammad alim maruarar siahaan ttd. ttd. hartono maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. eddy purwanto

kj) r3ipad in) bertanggal oktober dari muhammad hafidz dan hata sholihin, serta telah dicatat dalam buku registrasi perkara menara konstitusi dengan nomor puu xiii pada tanggal oktober perihalnovember dalam sidang tersebut, para pemohon menyatakan menarik kembali permohonan guo dengan alasan yang pada pokoknya bahwa universitas ibnu chaldun jakarta tempat para pemohon menempuh pendidikan telah dinyatakan aktif kembali oleh kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi pada tanggal oktober bahwa rapat pleno permusyawaratan hakim pada tanggal november telah menetapkan penarikan. kembali permohonan perkara nomor puu xiii oleh para pemohonerdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id wahiduddin adams, dan santdewa gede laguna, suhartonodewa gede laguna ttd. ttd. suhartono materialis akbar ttd. ttd. wahiduddin adams santoprof. mena hamid segar tempat tanggal lahir umur bogor, september tahun agama islam pekerjaan guru besar emeritus pada fakultas ekonomi universitas sumatera utara kewarganegaraan indonesia alamat jalan dr. hamzah nomor lama nomor medan nomor telepon nomor e mail dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal maret memberikan kuasa sepenuhnya kepada prof. dr. mariam harus, s.h., septiansyah riza, s.h., ll.m dan fery studi, s.h., advokat advokat pada kantor mariam harus partners, kedudukan menara kuningan lantai unit e f, jalan rasa said kavling jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . j: mendengar keterangan ahli dari pemohon dan ahli dari pemerintah:uu vii dan telah diperbaiki yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november i. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang dasar (selanjutnya sebut uud juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya sebut msebagai perorangan warga negara indonesia hendak mengajukan permohonan pengujian materiil muatan dan atau bagian undang undang pajak penghasilan (selanjutnya sebut ph) yang bertentangan dengan dan uud sebagaimana disebutkan bawah ini, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud atas, mahkamah konstitusi mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk memeriksa permohonan pemohon mengenai pengujian materiil terhadap uudargumentasi pemohon: dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai pengaturan dan tarif pajak. sebagai tidak lanjut dari itu pemerintah telah mengeluarkan yang menetapkan bunga atas deposito sebesar yang melebihi tarif pajak tertinggi bagi wajib pajak yang berpenghasilan sampai dengan rp. sebagaimana diatur dalam ph. hal mana jelas bertentangan dengan uud ini juga menimbulkan ketidakadilan yang sangat menyolok. wajib pajak yang berpenghasilan kecil yang menurut dikenakan dengan tarif atau paling tinggi tetap dikenakan tarif ini mengenakan pajak dengan tarif yang bersifat final terhadap bunga deposito yang tidak dapat digabung dengan penghasilan yang lain. sebagai contoh: pemohon memiliki deposito sebesar rp. dengan bunga setahun. menurut pemohon harus membayar pajak atas bunganya sebesar rp. juta juta) setahun, padahal seharusnya sesuai ketentuan ph, pemohon hanya membayar pajak sebesar rp. 10x juta). selama tahun ini pemohon dirugikan lebih dari rp. bukti oleh karena memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan tarif pajak tersendiri, yang ternyata lebih tinggi dari pada ketentuan ini sendiri. berapa banyak wajib pajak yang menjadi korban untuk membayar pajak yang lebih besar dari pada yang seharusnya.ikenakan dengan tarif pajak tetapi kenyataannya tetap dikenakan pajak dengan tarif harga kebutuhan pokok setiap tahunnya yang dinamis. dewasa ini perubahan ekonomi dan moneter dunia berlangsung begitu cepatnyaapabila sekiranya aturan aturan yang ada dalam tahun dirasakan memberatkan bagi wajib pajak, maka menteri keuangan diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut penyesuaian penghasilan tidak kena pajakdalam dalam rumusan baik dalam tahun tahun dan tahun bawah ini disajikan tabel:(satu juta empat ratus pribadi, pajak, empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk rp1. (satu juta tiga ratus del (empat ratus delapan wajib pajak yang kawin: ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan puluh ribu rupiah) tambahan untuk untuk wajib pajak yang kawin: wajib pajak yang kawin: (dua juta delapan ratus (sembilan ratus enam delapan puluh ribu rupiah) tambahan rp15. (lima belas puluh ribu rupiah) tambahan untuk untuk seorang isteri yang juta delapan ratus empat puluh ribu seorang isteri yang mempunyai penghasilannya digabung dengan rupiah) tambahan untuk seorang isteri penghasilan dari usaha atau dari penghasilan suami sebagaimana yang penghasilannya digabung pekerjaan yang tidak ada dimaksud dalam dan dengan penghasilan suami hubungannya dengan usaha suami (satu juta empat ratus sebagaimana dimaksud dalam atau anggota keluarga lain: empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk dan (empat ratus delapan setiap anggota keluarga sedarah dan rp1. (satu juta tiga puluh ribu rupiah) tambahan untuk keluarga semena dalam garis ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan setiap orang keluarga sedarah dan keturunan lurus serta anak angkat, yang untuk setiap anggota keluarga semena dalam garis keturunan menjadi tanggungan sepenuhnya, paling sedarah dan keluarga semena dalam lurus, serta anak angkat, yang banyak (tiga) orang untuk setiap garis keturunan lurus serta anak menjadi tanggungan sepenuhnya, keluarga. angkat, yang menjadi tanggungan paling banyak (tiga) orang untuk sepenuhnya, paling banyak (tiga) setiap keluarga.dan peraturan menteri keuangan nomor pmeterangan kmk pmk setan kmk.o3 pmk. tambahan untuk wajib ajak yang kawin jumlah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami jumlah tambahan untuk setiap tanggungan (paling banyak orang) jumlah 14x21314| keterangan: kenaikan (kolom ) kenaikan (kolom x0o3 menjadi rp13. berdasarkan tahun besarnya penghasilan tidak kena pajak untuk diri wajib pajak adalah sebesar rp15.berdasarkan tahun menjadi rp1.rp1.2. berdasarkan tahun menjadi rp12. dan kemudian disesuaikan kembali dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. menjadi rp13.rp15.per orang, berdasarkan tahun menjadi rp1.rp1. per orang.perlu kami sampaikan pulaterhadap tahun yang mengatur dan tahun yang mengatur besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada dapat diubah dengan peraturan menteri keuangan , pemerintah berpendapat bahwa dalam rangka pengenaan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak, diperlutersebut, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan. akan tetapi pada kenyataannya tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. akan tetapi,bruto tertentuorang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, direktur jenderal pajak menerbitkan norma penghitungan. norma penghitungan penghasilan netto sangat membantu bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan netto. norma penghitungan disusun berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi, atau data lain dan dengan memperhatikan kewajaran. sebagaimana diketahui bahwa perubahan perekonomian global pada saat ini begitu cepat, seperti krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara negara maju yang dampaknya juga dirasakan oleh negara negara berkembang. untuk merespon perkembangan perekonomian yang begitu cepat diperlukan pengaturan sesegera mungkin. sebagai contoh, apabila terjadi perubahan ekonomi yang begitu cepat, sedangkan norma penghitungan penghasilan netto dan batas peredaran bruto yang ada sudah tidak sesuai dengan keadaan perekonomian dan kemampuan wajib pajak, maka diperlukan pengaturan sesegera mungkin agar pembebanan pajak kepada masyarakat tidak turut menambah kesulitan hidup rakyat banyak khususnya wajib pajak. penggunaan norma penghitungan penghasilan netto bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas bukan merupakan kewajiban, hal ini hanya suatu pilihan. apabila wajib pajak orang pribadi merasa dirugikan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto maka dapat memilih alternatif lain yaitu dengan menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi untuk menentukan penghasilan netto. pelimpahan kewenangan untuk menyesuaikan norma penghitungan penghasilan netto oleh direktur jenderal pajak dan penyesuaian besarnya batas peredaran bruto dengan peraturan menteri keuangan merupakan amanat dan perintah tegas tahun tahun sendiri merupakan amanat langsung dari uud sehingga dan tahun tidak bertentangan dengan uud terhadap tahun yang mengatur(2a) tahun yang mengatur(2c) tahun yang mengatur: dan (2d) tahun yang mengatur , pemerintah berpendapat bahwa perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada dan (2a) tahun bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung masyarakat. menurut penjelasan tahun pembahasan perubahan tarif tersebut dikemukakan oleh pemerintah kepada dpr untuk dibahas dalam rangka penyusunan apbn. jadi walaupun perubahan tarif tersebut diatur dengan peraturan pemerintah, dpr sebagai wakil rakyat tetap ikut serta untuk membahasnya. pelimpahan wewenang pengaturan perubahan atau penurunan tarif kepada peraturan pemerintah diperbolehkan karena hal tersebut merupakan amanat perintah dari tahun tahun sendiri merupakan amanat langsung dari uud sehingga ketentuan dalam dan (2a) tahun tidak bertentangan dengan uud terhadap tahun yang mengatur, pemerintah berpendapat bahwa penyesuaian besarnya lapisan penghasilan kena pajak dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi setiap tahunnya. dewasa ini perubahan ekonomi dan moneter dunia berlangsung begitu cepatperlu kiranya respon yang cepat dari pemerintah untuk pengaturan pajak agar bisa dihindari potensi kerugian pajak. oleh karena itu sekiranya aturan aturan yang ada dalam tahun dirasakan memberatkan wajib pajak, maka menteri keuangan diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak. kebijakan pemerintah mengenai lapisan penghasilan kena pajak, selama ini memberikan banyak kemudahan kemudahan bagi wajib pajak. bagi wajib pajak orang pribadi tarif tertinggi diturunkan dari menjadi dan menghapus lapisan tarif 10x,untuk lapisan terendah yang semula s.d. menjadi s.d.pajak pajak s.d. rp200. s.d. rp500. dari tabel tersebut atas, perubahan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif dalam tahun banyak memberikan kemudahan bagi wajib pajak. hal ini baru ditinjau dari sudut tarif dan lapisan penghasilan kena pajak, masih banyak lagi kemudahan bagi wajib pajak, antara lain: kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak, penurunan tarif dividen, penambahan batasan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan, pembebasan pembayaran fiskal luar negeri: dan penetapan angsuran untuk pengusaha tertentu. pelimpahan kewenangan pengaturan penyesuaian besarnya lapisan penghasilan kena pajak kepada keputusan menteri keuangan merupakan amanat langsung tahunyek lembaga pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan pendelegasian. sedangkan tahun merupakan amanat atau perintah langsung dari uud jadi tahun tidak bertentangan dengan uud terhadap tahun yang mengaturmerintah berpendapat bahwa pelimpahan kewenangan kepada menteri keuangan untuk menerbitkan peraturan menteri keuangan untuk menetapkan tarif pajak tersendiri atas selisih penilaian aktiva tetap ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan bidang moneter yangbiaya yang kurang wajar. jadi penerbitan peraturan menteri keuangan ini bertujuan untuk melindungi wajib pajak dari beban pajak yang melebihi kemampuan wajib pajak dan pelimpahan kewenangan pengaturan tarif tersendiri terhadap selisih evaluasi aset kepada peraturan menteri keuangan merupakan amanat langsung tahun yang sudah melalui pembahasan dengan dpr sebagai representasi warga negara atau subyek lembaga pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan pendelegasian. oleh karena itu tahun tidak bertentangan dengan uud terhadap tahun yang mengatur, pemerintah berpendapat bahwabertujuan untukdengan pertimbangantentara nasional indonesia,tentara nasionaloleh karena itu presiden menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur penerapan tarif progresif yang lebih rendah dari ketentuan umum tarif pajak penghasilan agarpenghasilan tertentu lainnya yang disebut pada huruf ph, juga membuka jalan untuk menetapkan pajak atas penghasilan tanpa ada pembatasan, yang berarti kekuasaan tanpa batas atau tidak ada kepastian hukum. telah salah dan keliruhal ini adalah bertentangan dengan uud dan keadilan sosial yang disebutkan dalam pembukaan uud ini sesuai juga dengan penjelasan uud yang berbunyi, .pr pr menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan dpr lebih kuat daripada pemerintah. ituerdasarkan uraian diatas pemohon mohon agar dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatargumentasi pemohon: menetapkan penghasilan tidak kena pajak adalah sama dengan menetapkan jumlah pajak karena akan menentukan penghasilan bersih. oleh sebab itu tidak dapat ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan, walaupun disebutkan setelah dikonsultasikan dengan dpr . mengkonsultasikan tidak berarti sama dengan jaditidak bertentangan dengan uud hal ini sejalan dengan ketentuan uud yanglembaga pelaksana undang undang. selain itu dalam praktek ketatanegaraan dan tata urut. terhadap huruf tahun yang mengaturdan tahun yang mengatur bahwapemerintah berpendapat bahwa pemungutan pajak berdasarkan ketentuan inipelimpahan kewenangan pengaturan pemungutan pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah merupakan amanat perintah tegas dari tahun pemungutan ini bersifat sebagai pembayaran muka, yang diperhitungkan dengan pajak penghasilan akhir tahun. jadi bukan bukan final. ini hanya metode how collect taxes through others (withholding system)hingga dan tahun tidak bertentangan dengan uud terhadap tahun yang mengatur bahwa, pemerintah berpendapat bahwa pengenaan fiskal luar negeri terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki npp dan telah berusia tahun bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perawakannya. dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai fiskal luar negeri tersebut, diatur juga pengecualian pembayaran fiskal luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang akan bertolak luar negeri. tidak semua wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bertolak luar negeri diwajibkan membayar fiskal luar negeri. wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki npp dibebaskan dari kewajiban membayar fiskal luar negeri demikian pula pelajar yang menuntut ilmu luar negeri tidak diwajibkan membayar fiskal luar negeri sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. hal tersebut berlaku pula bagi pekerja yang akan berangkat luar negeri juga dibebaskan dari fiskal luar negeri asalkan memenuhi syarat syarat yang ditentukan. pemungutan fiskal luar negeri juga bersifat pembayaran muka, yang dibayarkan ketika seseorang akan berangkat luar negeri (pay youfiskal luar negeri bukan jenis pajak bersifat final. perlu disampaikan juga bahwa menurut huruf tahun pengenaan fiskal luar negeri hanya berlaku sampai dengan tanggal desembercara keseluruhan yang dimohonkan untuk diuji adalah mengenai pelimpahan wewenang pengaturan kepada peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan peraturan direktur jenderal pajak. pada prinsipnya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan peraturan direktur jenderal pajak tersebut diperbolehkan karena merupakan amanat perintah tegas dari tahun hal itu diperbolehkan sepanjanglain itu uud menyebutjadi tahun tidak bertentangan dengan uud selanjutnya mengenai pokok permohonan pengujian materiil terhadap norma tahun mengenai. pemerintah berpendapat bahwa dalam rangka pemungutan pajak yang berlandaskan peraturan perundang undangan, serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan keadaan perekonomian bangsa indonesia, diperlukan pembuatan pengaturan pemungutan pajak yang cepat dan sesederhana mungkin. pembuatan pengaturan melalui undang undang dirasa akan memakan waktu lama sehingga diperlukan fleksibilitas pengaturan yang tinggi agar dapat mengakomodir kepentingan pengamanan penerimaan negara dari pajak. hal ini menimbulkan pemikiran untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam pembuatan aturan aturan yang menjadi landasan pemungutan pajak. efisiensi dalam pembuatan aturan bidang perpajakan menyangkut beberapa aspek antara lain aspek prosedur, biaya, sumber daya, dan kegunaan. prosedur pembuatan untuk membuat suatu undang undang dibutuhkan prosedur yang panjang dan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak baik dari eksekutif maupun legislatif. proses yang panjang dari pembuatan suatu undang undang yang tidak mampu mengakomodir perubahan dalam masyarakat tentu berdampak negatif pada banyak hal termasuk rasa keadilan dalam masyarakat terkait pembebanan pajak. sisi pemerintah, ketidaksetaraan tersebut berdampak pada kepentingan penerimaan negara yang pada akhirnya mempengaruhi kepentingan nasional dalam hal pembiayaan belanja negara. tidak demikian halnya dengan pembuatan sebuah peraturan perundang undangan bawah undang undang yang tidak terlalu membutuhkan proses yang panjang dan tidak terlalu menuntut keterlibatan banyak pihak. pemilihan bentuk atau jenis peraturan perundang undangan dalam bidang perpajakan terlepas dari muatan atau isi pengaturan, dapat dikatakan mengedepankan efisiensi dalam prosedur pembuatannya dan terpenuhinya rasa keadilan bagi wajib pajak. namun demikian, pertimbangan efisiensi tidak diharapkan berubah bentuk menjadi kesewenang wenangan. oleh karena itu, untuk dapat menjalankan prinsip efisiensi ini, diperlukan koridor dari undang undang itu sendiri sebagai batasan terhadap kewenangan yang diberikan. biaya pengukuran pada biaya biasanya berbanding lurus dengan prosedur pembuatan. semakin pendek prosedur yang dilewati maka akan semakin kecil biaya yang diperlukan sehingga efisiensi dari biaya akan dapat diperoleh. biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan peraturan direktur jenderal pajak dapat dikatakan akan lebih sedikit dibanding biaya yang diperlukan dalam pembuatan sebuah undang undang. sumber daya prinsip efisiensi mengedepankan pemanfaatan sumber daya minimal dengan pencapaian tujuan yang optimal. dalam pembuatan peraturan perpajakan dalam bentuk peraturan direktur jenderal pajak kebutuhan sumber daya diharapkan tidak sebesar kebutuhan dalam pembuatan undang undang. kegunaan suatu peraturan perundang undangan haruslah memiliki kegunaan atau manfaat. salah satu kegunaan suatu peraturan pemungutan pajak adalah memberikan legitimasi secara hukum kepada otoritas perpajakan dalam melakukan pemungutan pajak. jenis atau bentuk pengaturan tidak menjadi masalah sepanjang peraturan perundang undangan tersebut dapat diterapkan dan memiliki manfaat yang diharapkan. perkembangan aktivitas ekonomi yang sangat cepat, dapat menimbulkan potensi kehilangan sumber penerimaan pajak. untuk itu diperlukan pengaturan secepat mungkin yang akan mengakomodasi perkembangan ekonomi, menutup celah penghindaran pembajakan, dan yang terpenting mengamankan penerimaan negara yang menampung kepentingan rakyat banyak. hal tersebut sesuai dengan pendapat gustav radbruch yang menguraikan adanya tiga unsur dalam pembentukan hukum yaitu: filosofi (keadilan), sosiologis (kemanfaatan), dan yuridis (kepastian hukum). radbruch berpendapat bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi suatu peraturan hukum memiliki validitas. selain prinsip efisiensi atas, prinsip lain yang mendukung pendelegasian wewenang dalam pengaturan pemungutan pajak adalah diterapkannya asas kesederhanaan, baik dari struktur tarif maupun tata cara pemungutannya. melalui penerapan prinsip efisiensi dan kesederhanaan maka biaya pemungutan bagi administrasi perpajakan dan juga biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak dapat ditekan. hal ini berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya kepada penerimaan dari pajak itu sendiri. berdasarkan uraian atas, menurut pemerintah, diperbolehkan dengan alasan fleksibilitas dengan memperhatikan efisiensi dan kesederhanaan sepanjang pengaturan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir dan tidak secara nyata dilarang oleh uud vii. dampak seandainya permohonan pengujian materiil tahun dikabulkantelah admerupakan persetujuan bersama pembuat undang undang yaitu dpr sebagai wakil rakyat dan pemerintah, melalui undang undang yang secara tegas mengamanatkan untuk membuat peraturan perundang undangan pelaksanaan tahun sebaliknya, apabila permohona: bila asal guo dalam tahun oleh mahkamah konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akibatnya sudah sangat jelas, yaitu tidak ada dasar hukum yang memadai bagi peraturan pemerintah, menteri keuangan, dan direktur jenderal pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, seperti, utamanya hak hak ekonomi, sosial dan budaya. berkenaan dengan hak hak ekonomi, sosial dan budaya, uud antara lain, mengaturkohesi) yang sudah diratifikasi oleh republik indonesia. berdasarkan ketentuan hukum internasional itu, pemerintah republik indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai berikut: bukti pet. hak atas pekerjaan: hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak hak serikat pekerja:sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan uud dan s.d. kohesi tersebut atas, negara, yakni pemerintah, merupakan pihak yang dibebani kewajiban untuk melindungi, memajukan, melaksanakan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu dalam hal ini adalah hak hak ekonomi, sosial dan budaya. pemerintah jelas membutuhkan biaya yang besar untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum,.. uraian panjang tersebut atas membawa kita pada suatu pengertian,dari (tiga puluh) peraturan pelaksanaan tahun ratusan peraturan pelaksanaan perundang undangan pajak lainnya ppn dan bm, pbb, bpt dan bea meterai) dan ratusan peraturan daerah yang mengatur pungutan yang bersifat memaksa,, agar tidak terjadi kekosongan hukum. berdasarkan analisa perhitungan penerimaan negara, apabila permohonan pengujian materiil tahun dikabulkan, maka diperkirakan negara akan berpotensi kehilangan penerimaan kurang lebih sebesar triliun enam puluh sembilan triliun rupiah) untuk tahun pajak bukti pet. hanya untuk pajak penghasilan saja. hal iniana sebesar triliun apabila dipergunakan untuk kepentingan rakyat dapat dipergunakan: untuk membangun sekolah dasar inpres sebanyak sekolah dasar inpres, untuk membangun jalan beraspal sepanjang km, untuk membangun puskesmas didaerah terpencil sebanyak puskesmas. bukti pet. ixhuruf dan tahun terhadap dan uud dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum,huruf huruf huruf huruf dan tahukalinya, pemerintahet fotokopi uud beserta amandemen: :b. bukti pet fotokop, huruf huruf huruf (1c), bukti pet bukti petahun bukti pet"persetujuan. ketentuan ini bertentangan dengan uud oleh sebab itu dimohon agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. tidak boleh menyerahkan wewenang pengaturan besarnya penghasilan tidak kena pajak kepada menteri keuangan, karena pengaturan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak termasuk pajak haruslah dengan undang undang atau dengan kata lain tidak boleh didelegasikan. pendelegasian hanyalah untuk pengaturan pelaksanaannya yang bersifat teknis administratif. menetapkan jumlah pajak bukanlah merupakan peraturan yang bersifat teknis administratif, akan tetapi merupakan peraturan yang mengatur unsur penting dari pajak yaitu menyangkut tarif atau jumlah pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, pemohon mohon agar mahkamah konstitusi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumargumentasi pemohon: norma penghitungan penghasilan netto npsn) adalah suatu cara penghitungan penghasilan dan menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yang dalam dinyatakan akan diatur oleh direktur jenderal pajak. ketentuan besarnya peredaran bruto yang menentukan jumlah penghasilan dan pajak berhutang dalam dinyatakan dapat dirubah dengan peraturan menteri keuangan. pemberian wewenang kepada direktur jenderal pajak dan menteri keuangan dimaksud diatas bertentangan dengan uud karena seharusnya pengaturan mengenai npsn dan besarnya peredaran bruto itu diatur dengan undang undang, bukti pet undang undang nomor tahun tentang bea meterai bukti petbukti pet prof. dr. maria farida indrawi s.,s.h.,m.h., dalam bukunya ilmu perundang undangan jenis, fungsi dan materi muatan , penerbit paniscus, cetakan ke tahun hal, hal hans kersen dalam bukunya general theory law and states, new york, russel and russel, menyatakan bahwa ada dua system norma yaitu norma yang static (nomostatics) dan norma yang dinamik (nomodynamics), hal dwp ruter dalam kepustakaan eropa kontinental, peraturan perundang undangan atau wet materiel zin mengandung tiga unsur. hal fungsi dari pelaksanaan peraturan perundang undangan. bukti pet prof. dr. jimmy asshidigie, buku perihal undang undang indonesia, sekjen kepaniteraan jakarta, penerbit sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, cetakan pertama tahun hal jeremy bentham dan john austin, misalnya mengaitkan istilah legislation sebagai. hal prof. dr. jimmy asshidigie, s.h., dalam buku perihal undang undang indonesia , hal kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara dapat berpindah kepada. hal. hal pendelegasian kewenangan pengaturan baru dapat dilakukan dengan tiga alternatif syarat:. bukti pet undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bukti pet naskah komprehensif perubahan uud latar belakang, proses, dan hasil pembahasan buku vii, keuangan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, penerbit sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi tahun hal bukti pet heru subiyantoro dan singgih right (ed), kebijakan fiskal, pemikiran, konsep dan implementasi, kompas, hal bukti pet kebijakan ekonomi publik indonesia subtansi dan urgensi, kumpulan tulisan dr. gurita mangkoesoebroto, penerbit gramedia pustaka utama, jakarta hal bukti pet nota keuangan dan apbn departemen keuangan bukti pet laporan penerimaan pajak djp dan apbn p tahun bukti pet r.santoso brotodihardjo, pengantar ilmu hukum perpajakan, ketika ditata, bandung, hal2, pengertian pajak menurut prof. dr.pja petpet bahari, s.h., pengantar hukum pajak. raja grafindo persada, jakarta, hal adam smith dalam bukunya wealth nations mengemukakan empat asa pemungutan pajak. hal w.j langen seorang ahli pajak kebangsaan belanda .yang menyebutkan asas pokok perpajakan sebagai berikut :. hal dalam literatur yang sama adolf wagner mempunyai dimensi yang lain dalam memandang asas pemungutan pajak.empat postulat untuk terpenuhinya prinsip pemungutan pajak yang ideal yaitu. bukti pet undang undang nomor tahun tentang keuangan negara :a. angka huruf bukti petbukti petbukti petukti pet peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak penghasilan atas hadiah undian, bukti pet keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan,, bukti pet keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang, bukti petukti pet peraturan pemerintah nomor tahun std nomor tahun (perubahan ketiga)(perubahan kedua)pelaksanaan ketentuan peralihtata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas .penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bukti pet peraturan pemerintah tahun std tahun tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi bukti petmotongan, penyetoran, pelaporan dan ketatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksibayaran pajako3tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak bukti pet peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak bukti pet keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan bukti pet peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak penghasilan atas deviden yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bukti petukti petbukti petentang penunjukan pemungut pajak penghasilan sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan laporannya bukti pet peraturan pemerintahbukti pet peraturan direktur jenderal pajak nomor per pj tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak bagi anggota keluarga bukti pet peraturan direktur jenderal pajak nomor per pj sebagaimana telah diubah dengan per pj tentang tata cara pembayaran, pengecualian pembayaran dan pengelolaan administrasi pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak luar negeri bukti pet hans kersen, teori umum tentang hukum dan negara. nusamedia dan nuansa, bandung, hal kadang kadang pembentukan norma norma umum itu dibagi kedalam dua tahapan atau lebih. bukti pet, nusamedia dan nuansa, bandung, hal dalam konteks perkembangan hubungan konstitusi.menyatakan sebagai berikut bahwa sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi bukti pet kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial, dan budaya kohesi) yang sudah diratifikasi oleh republik indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pengesahan international covenant economic social and cultural rights: bukti pet realisasi penerimaan tahun estimasi penerimaan tahun dan potensial loss penerimaan pajak tahun terkait permohonan uji materiil undang undang tahun bukti pet peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara selain itu, untuk menguatkan keterangannya, pemerintahjanuari yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut: keterangan ahli pemerintah ahli pemerintah prof. dr. philips. hadron, s.h., ll.m. bahwa intinya adalah pajak dan semua pungutan yang sifatnya memaksa oleh negara harus diatur dengan undang undang, bahwa dengan undang undang nomor tahun mengenai pendelegasian itu ada dua istilah hukum yang digunakan, dengan atau berdasarkan , bahwa rumusan yang ada dalam itu mengenai pajak: bahwa dari sudut pandang hukum tata negara pajak situ pertama tama adalah menyangkut objek pajak, bahwa apa saja yang bisa dikenakan pajak oleh negara, intinya dari tadi, bahwa titik tolak dari sana yang diperintahkan oleh undang undang dasar untuk diatur dengan undang undang ialah objek pajak, bahwa mengenai objek pajak itu sendiri sejak awal termasuk undang undang taat apa yang bisa dipungut pajak itu ditetapkan oleh undang undang termasuk pajak daerah pun harus ditetapkan dengan undang undang tidak bisa daerah menentukan sendiri apa yang menjadi pajak daerah, bahwa perlu dicermati dulu dari ketentuan mengenai pendelegasian wewenang: bahwa pendelegasian wewenang merupakan hal yang lazim sekali apabila kaitkan dengan ketentuan dan pendelegasian sini ini bukan pendelegasian penetapan tarif karena tarifnya sudah diatur dalam bahwa yang didelegasikan itu adalah suatu diskresi. konsep diskresi itu karena ada kata dapat', jadi dalam hukum tata negara dan hukum administrasi kalau kewenangan itu diawali dengan kata dapat' itu menunjukkan direksi: bahwa bagi yang berwenang dalam bidang ini punya pilihan untuk berkaitan dengan tarif. , bahwa yang dipermasalahkan oleh pemohon juga nomor tahun bahwa yang berwenang menguji peraturan perundang undangan dikalau: bahwa menyangkut apakah penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak tidak dapat didelegasikan kepada menteri keuangan, bahwa penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak berada dalam ranah teknik, dan sisi lain bukan delegasi blank karena harus dikonsultasikan dengan dpr ini satu yang sifatnya imperatif mengenai kewenangan, bahwa menyangkut juncto rasio legis delegasi kewenangan dalam dan adalah pendelegasian kewenangan dalam dan satu sisi merupakan hal teknis dan sisi lain mengantisipasi kondisi yang berubah ubah, bahwa menyangkut huruf huruf dan huruf pertanyaannya apakah pendelegasian kewenangan penurunan tarif itu inkonstitusional? rasio legis pengaturan pajak dengan undang undang adalah pajak adalah perampasan atas kekayaan pribadi. kekayaan pribadi merupakan hak kodrat jadi sifatnya nalienable right: bahwa untuk kepentingan publik hak bisa kodrat dirampas hanya dengan persetujuan rakyat. instrumen hukum dalam hukum tata negara adalah undang undang. dalam ini tarif tertinggi telah ditetapkan oleh undang undang sehingga delegasi kepada peraturan pemerintah untuk penurunan tarif pajak ini tidak bertentangan dengan rasio legis pengaturan pajak dengan undang undang, dan itu sebetulnya mengenai objek pajaknya yang paling utama, bahwa menyangkut ketentuan bertentangan rasio legis pengaturan pajak harus dengan undang undang besarnya penghasilan kena pajak hal teknis, oleh karena itu delegasi kewenangan tidaklah inkonstitusional: bahwa dan menyangkut ini perkecualian adalah penetapan tarif pajak inkonstitusional? ini juga prinsipnya sama pendelegasian kewenangan dalam bukan delegasi blank karena dibatasi dengan ketentuan, dapat dilihat dalam sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah: bahwa menyangkut huruf dan adalah karakteristik wewenang tersebut dalam huruf bahwa dari ketentuan ini dapat mencirikan adanya wewenang diskresi. diskresi mengandung makna ada pilihan choice dalam penggunaan wewenang: bahwa rasio legis ketentuan guo adalah peran serta masyarakat dalam mengumpulkan pajak dan bukan menyangkut final, bahwa kewenangan adalah konsep hukum publik, kewenangan dpr lahir secara atribusi, wewenang dpr itu diberikan oleh undang undang dasar, bahwa dpr itu wakil rakyat tapi janganlah dirumuskan wewenang dpr adalah juga wewenang rakyat, ini analogis sesat. rakyat itu mempunyai hak dan kewajiban bukan kewenangan sehingga kalau bicara soal wewenang memutus tidak pada rakyat dalam konteks pajak, undang undang pajak. wewenang memutus itu ada pada dpr jadi tidak bisa dikatakan wewenang dpr adalah juga wewenang rakyat: bahwa apa rasio legis ini? ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perawakannya, yang artinya dalam hal ini rakyat dapat berbicara melalui wakil wakilnya untuk menentukan hal tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan uud maupun penjelasannya. wewenang yang diserahkan kepada direktur jenderal pajak dan menteri keuangan diatas sesungguhnya adalah kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud kepada pemohon dan warga negara lainnya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dpr sebagai wakil rakyat. selain dari pada itu cara penetapan pajak berdasarkan npsn yang khusus berlaku untuk perusahaan kecil tidak adil, karena walaupun perusahaan rugi dikenakan pajak yang berarti bertentangan dengan keadilan sebagaimana disebutkan dalam pembukaan uud dan juga bertentangan dengan sendiri. perubahan besarnya peredaran bruto bukan merupakan hal yang bersifat teknis administratif, besarnya peredaran bruto merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi perhitungan jumlah pajak, karenanya harus diatur oleh undang undang yang dikeluarkan oleh dpr sebagai wakil rakyat dan merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat. karena bertentangan dengan uud pemohon mohon agar dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatbahwa berdasarkan analisis yang dilakukan materi muatan undang undang nomor tahun yang diajukan permohonan uji materil perkara nomor puu vii tidaklah inkonstitusional: ahli pemerintah drs. ashari tonga, s.h., m.h. bahwa pelimpahan wewenang melalui undang undang kepada pemerintah, menteri keuangan dan kepada direktorat jenderal pajak dalam menentukan tarif, menentukan lapisan penghasilan kena pajak untuk dikenakan tarif dan penemuan pajak fiskal bagi orang yang tidak memiliki npp dan penentuan norma yang ditugaskan kepada direktorat jenderal pajak, bahwa tinjauan hukum dalam rangka konvensional sumber hukum dan tata perundang undangan yang berlaku indonesia dan adalah tinjauan terhadap ketentuan yang diatur dalam yang diajukan pengujian, bahwa terhadap tindakan hukum sebagai sumber hukum dan tata urutan perundang undangan yang berlaku indonesia itu mengacu kepada tap mars nomor tahun yang kemudian dikukuhkan dengan tap mpr nomor tahun pada waktu itu masih ditentukan mulai dari undang undang dasar, undang undang, keputusan mpr, peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah baru peraturan pelaksanaan termasuk instruksi menteri keuangan, peraturan menteri keuangan dan peraturan lainnya, bahwa hal itu kemudian diperbaiki beberapa kali dengan putusan mpr sehingga terakhir dengan keputusan mpr nomor tahun dimana urutannya menjadi undang undang dasar, ketetapan mpr, undang undang dan atau setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, bahwa dengan direvisi undang undang dasar khusunya dimana struktur, fungsi dan kewenangan mpr berubah maka ketetapan mpr tidak menjadi sumber hukum lagi sehingga urutannya undang undang dasar, undang undang sekaligus memang dengan perppu atau peraturan pemerintah pengganti undang undang baru peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahwa tata urutan tersebut kalau dikaji atau ditinjau dengan pendekatan hukum ini secara teori berjenjang yang dikemukakan oleh kersen dan ditindak lanjuti oleh hansnafiaski fosil dimana menyebut sebagai urutan itu adalah sebagai staat fundamental norm sebagai dasar dasar pokok, dimana oleh kersen sebenarnya grundnorm sebagai asas yang disebut sebenarnya hamid atamimi adalah pancasila itu sebagai grand fundamental staat grundnorm tetapi oleh hans kersen dipisahkan antara staat fundamental norm dengan staat grand gescheit sebagai undang undang dasar, bahwa kalau dikaitkan dengan staat fundamental norm sebagai pembukaan uud staat gescheit sebagai uud baru formal gescheit sebagai undang undang dan sebagai peraturan pelaksanaannya ini yang berlaku, yang disebutnya sebagai urutan yang berjenjang yang berlaku ketentuan yang lebih rendah harus mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan atau undang undang yang lebih tinggi: bahwa dengan demikian yang diatur dalam tata norma hukum, sumber hukum dan tata perundang undangan sudah sejalan dengan teori yang berlaku tersebut:, uud mengatakan dpr sebagai hak budgetnya sebagai legislator sebagai pembuat undang undang, maka kewenangan dpr untuk membuat dan menetapkan undang undang tentu sudah mengkaji segala dampak dan segala kemungkinan, sehingga ditetapkan ada pendelegasian tersebut, ini sesuai dengan bahwa oleh karena itu adanya pendelegasian wewenang dalam undang undang kepada pemerintah untuk menetapkan melalui peraturan pemerintah kepada menteri keuangan, bahwa pelimpahan wewenang diberikan kepada pemerintah melalui peraturan pemerintah atau menteri keuangan atau direktur pajak dikatakan bertentangan dengan bahwa bagian dari pada hal hal mengenai keuangan yang diatur dalam uud. hal hal yang mengenai uud itu ada mengenai apbn dan mengenai pajak untuk negara sedangkan dalam macam harga dan mata uang ditetapkan dalam undang undang, lalu hal hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang undang, lalu mengenai negara memiliki bank sesuai kedudukannya diatur dengan undang undang, bahwa dari seluruh hal hal yang mengenai keuangan yang diatur dengan uud seluruhnya diatur dengan undang undang, bahwa dalam pelaksanaanya tersebut dan juga ada pelimpahan kepada menteri keuangan atau kepada pemerintah. yaitu mengenai apbn disebutkan dalam undang undang apbn tahun rincian lebih lanjut dalam anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana diatur dengan keputusan presiden. dalam apbn nomor tahun juga pengaturan lebih lanjut dari dipa sebagaimana yang dimaksud dalam ditetapkan oleh presiden. menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan perimbangan dau diatur oleh menteri keuangan. jadi dalam hal ini dalam juga semua ada pendelegasian yang diatur melalui undang undang, bahwa dan mengenai mata uang juga situ disebutkan mata uang itu harus bagaimana nominalnya atau bagaimana materinya, bagaimana nilainya intrisiknya, bahwa dengan demikian maka pengaturan pada yaitu pajak diatur dengan undang undang adalah juga sejalan dengan undang undang yang diatur dalam tata urutan tersebut, bahwa pelaksanaan jelas situ adalah hal hal lain untuk mengatur mengenai keuangan negara diatur undang undang. mengenai keuangan negara termasuk pemungutan pajak semuanya dan sebagainya, dimana dalam dan undang undang keuangan negara, undang undang nomor mengenai keuangan negara menyebut presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolanya dan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. dan kekuasaan yang dimaksud dikatakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara, bahwa disebut dalam rangka pelaksanaan kekuasaan pengelolaan fiskal tersebut menteri keuangan melakukan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang undang dan menteri pemimpin lembaga sebagai pengguna anggaran atau kementrian negara dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyebarkannya kas negara. jadi situ juga ada pendelegasian baik kepada pemerintah, baik kepada menteri keuangan: bahwa dan uud menyebut presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut uud dan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya. dan presiden dibantu oleh menteri keuangan, bahwa pengeluaran peraturan pemerintah dalam mengatur melaksanakan undang undang adalah sejalan dengan uud tersebut, dengan demikian tentu tidak bertentangan dengan dimaksud oleh pemohon, bahwa terkait dengan yang diajukan pengujiannya oleh pemohon, khusunya mengenai penentuan tarif final atau tarif pajak, bahwa pada dasarnya tarif pajak itu ditentukan dengan undang undang, yaitu sudah jelas menurut kelipatan pajaknya, hanya memang dalam pengurangan ditentukan pajak itu akan diturunkan pajaknya yang sekarang maksimum menjadi penurunan itu yang didelegasikan kepada pemerintah sehingga tarif yang diharapkan bukan semakin naik pasti semakin turun, jadi semakin rendah, artinya beban pajak yang ditentukan kepada masyarakat akibat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah tidak akan menambah beban pajak. jadi kerugian nyata atau kerugian aktual tidak akan terjadi atas kewenangan dari pemerintah tersebut, bahwa penentuan lapisan tarif juga sama berikan kewenangan kepada pemerintah pusat lapisan tarif, dalam arti menikmati tarif yang lebih rendah dengan pkb yang lebih besar. artinya akan mengurangi pajak bagi wajib pajak bukan menambah beban pajak, bahwa pajak fiskal luar negeri atau bagi orang pergi keluar negeri yang tidak memiliki nomor pokok diberikan pajak, itu adalah alternatif artinya apabila masyarakat menganggap dengan kena fiskal itu karena kewajiban maka sebenarnya sesuai ketentuan semua orang harus mendaftarkan diri,dengan mendaftarkan diri otomatis memang tidak akan kena fiskal luar negeri: bahwa sedangkan pemberian wewenang norma juga itu adalah alternatif, artinya bagi orang yang memilih alternatif tidak menyelenggarakan pembukuan maka tidak bisa dihitung penghasilan mottonya, maka harus dibuatkan norma. oleh karena itu apabila dengan diberikan kewenangan kepada pemerintah atau dirjen pajak menentukan norma pemohon atau wajib pajak merasa dirugikan, maka akan mengikuti alternatif melaksanakan, menyelenggarakan pembukuan. dimana pada prinsipnya mengatakan seluruh wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi karena memang bagi wajib pajak yang golongan kecil dianggap melaksanakan pembukuan dengan membutuhkan biaya maka diberikan alternatif boleh tidak menyelenggarakan pembukuan maka ditetapkan norma, bahwa norma tersebut bermacam macam banyak sekali, untuk jenis pajak antara dokter spesialis dengan yang bukan spesialis normalnya berbeda. izin usaha yang satu dengan yang lain normalnya berbeda. berbeda harga pokok berbeda bahan mentah, berbeda pemilikan modal, berbeda treatment nya maka normalnya akan berbeda, bahwa kalau norma itu diatur dengan undang undang bisa dikatakan bagaimana undang undang harus berubah. dengan pertimbangan itu maka diberikan pendelegasian kepada pemerintah tetapi apabila dengan wewenang yang diberikan didelegasikan norma itu kepada direktur jenderal pajak, wajib pajak atau pemohon merasa dirugikan maka bisa mengambil alternatif dengan cara menyelenggarakan pembukuan. karena pada prinsipnya seluruh wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. dengan menyelenggarakan pembukuan tentu tidak ada kerugian materil, tentu ada kerugian norma: ahli pemerintah prof. dr. guna, m.sc. ak. bahwa yuridiksi itu merupakan atribut dari kedaulatan, dan negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi termasuk yuridiksi pembajakan sehubungan dengan orang atau objek yang berada wilayahnya, bahwa beberapa negara seperti amerika serikat, belanda, indonesia menyiratkan yuridiksi pembajakan dalam konstitusinya. sedangkan beberapa negara lain termasuk inggris tidak. walaupun demikian ketentuan pajak inggris juga mendasarkan pada prinsip legalitas dengan berpedoman pada yuridiksi tax without representation, bahwa sesuai dengan asas legalitas tersebut maka tidak ada pembayaran pajak atau beban lainnya tanpa adanya persetujuan berupa undang undang oleh parlemen: bahwa prinsip tersebut merupakan salah satu pilar mekanisme sistem demokrasi dalam arti persetujuan yang diberikan para wakil pembayar pajak dalam parlemen dianggap sebagai garansi demokrasi atas pembajakan yang dipungut pemerintah: bahwa undang undang perpajakan merupakan peraturan yang sering mengalami perubahan karena mengikuti realita kehidupan ekonomi dan sosial serta lingkungan termasuk sistem dan metode serta kebijakan pembajakan yang dinamis dan selalu berubah dari waktu waktu. walaupun dalam negara demokrasi ada doktrin pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan sesuai dengan asas legalitas, perpajakan harus diatur dengan undang undang, bahwa salah satu hal yang paling membingungkan yang dihadapi eksekutif dan legislatif adalah seberapa detail ketentuan yang harus diatur dalam undang undang dan bagaimana distribusi kewenangan penyusunan perpajakan antara legislatif dan eksekutif, bahwa penerapan atas pertanyaan ini dapat berbeda untuk tiap negara tergantung kepada tradisi, kebiasaan, konstitusi, hukum administrasi praktik hukum tiap negara dan ketentuan dalam undang undang pajak yang telah disetujui lembaga legislatif negara dimaksud. kadangkala ketentuan dasar pengatur legalitas delegasi kewenangan, menyusun ketentuan perpajakan dapat bersifat elastis, bahwa membuat peraturan berbagai masalah yang memerlukan fleksibilitas tinggi, kesiapan dan kecepatan bertindak.erikan peraturan pelaksanaan, bahwa yang dapat diatur termasuk ketentuan detail berdasar delegasi undang undang, prosedur denan adanya suatu ketidakpastian atau indefiniteness atau sekurang lengkap dalam pengaturan perpajakan. kekuranglengkapan ini umumnya dapat dianggap sebagai suatu intensive policy atau kebijakan yang diinginkan oleh para pembuat undang undang. dan proses demikian disebut flying the general cost. ini berlaku baik negara penganut common law maupun negara penganut sistem kontinental: bahwa yurisdiksi pembajakan indonesia disiratkan paddengan merujuk pada asas legalitas dalam uud tersebut, disusunlah undang undang perpajakan termasuk undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan yang sampai sekarang sudah empat kali diubah, terakhir dengan undang undang nomor tahun bahwa sebagaimana terjadi semua hampir negara pemungut pajak dan berdasarkan ketentuan uud serta beberapa ketentuan dalam undang undang perpajakan itu sendiri atau praktik ketatanegaraan dan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun semangat flying the general costdalam masalah masalah yang mungkin timbul, maka terdapat delegasi pengaturan dalam undang undang kepada peraturan pemerintah menteri keuangan atau direktur jenderal pajak, bahwa secara konstitusional berdasarkan untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya, pemerintah diberi wewenang untuk membuat peraturan berdasarkan perintah dalam undang undang. karena itu pelimpahan wewenang pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pajak penghasilan dalam adalah pengaturan yang merupakan kebijakan delegasi kewenangan yang diinginkan atau intentional policy oleh para pembentuk undang undang melalui prosedur dan proses yang valid dan legitimate: bahwa melalui prosedur dan proses legislatif yang valid dan legitimate karena sesuai dengan ketentuan uud undang undang telah dibahas dan dapat persetujuan dari pemerintah dan dpr sebagai representasi dari rakyat termasuk para pembayar pajak, walaupun dari segi materi suatu pengaturan pendelegasian tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang undang, yang dijalankannya peraturan pemerintah adalah sarana yang disediakan uud untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut atas satu atau beberapa ketentuan undang undang: bahwa garis garis besar ketentuan tersebut diatur dalam undang undang yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan dpr. namun, rinciannya atau garis kecilnya dibentuk oleh pemerintah berdasar garis besar tanpa memerlukan persetujuan dpr lagi, yang telah menyetujui garis besarnya: bahwa dalam bahasa uud dpr sebagai representasi rakyat termasuk para pembayar pajak yang semua sini terutama yang membayar pbb bersama pemerintah telah melaksanakan ketentuan uud yaitu yang mengatur pungutan pajak penghasilan dengan undang undang, yang antara lain telah terjadi pengaturan mengenai subjek, objek, tarif, sanksi, dan pungutan pajak paling kurang dalam garis garis besar, termasuk pelimpahan pengaturan pelaksanaan garis garis besar tersebut dalam peraturan yang lebih rendah: bahwa pengaturan berdasarkan pendelegasian demikian sesuai dengan tata urutan peraturan perundang undangan dalam praktik ketatanegaraan maupun undang undang nomor tahun tentang tata urutan peraturan perundang undangan, bahwa pendelegasian peraturan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan pemikiran dalam menjalankan tata pemerintahan negara pengaturan tidak cukup hanya dengan undang undang saja namun undang undang dapat mendelegasikan kewenangan pengaturan kepada peraturan yang lebih rendah: bahwa sehubungan dengan undang undang merupakan kebijakan tertulis dan bersifat makro, umum, dan mendasar karena itu dapat mewujudkan arah dan pelaksanaan kebijakan pembajakan atas suatu kategori penghasilan indonesia. berdasar strukturnya terdapat tiga tipe pembajakan atas penghasilan yaitu global, unitary atau synthetic income tax systems yaitu memakai semua kategori penghasilan dari berbagai sumber dari satu formula tarif dengan schedule atau analytical income tax systems yaitu memakai berbagai kategori penghasilan dari berbagai sumber dengan berbagai formula tarif yang berbeda dengan maksud pembedaan beban pembajakan atas capital atau passive income yang umumnya lebih berat dibandingkan dengan active income termasuk penghasilan dari kekaryaan dan dual sticks atau composite audit income tax systems, bahwa definisi objek pajak atau penghasilan secara umum paling kurang terdapat dua konsep yaitu recent concept, konsep pertambahan kemampuan ekonomis yang komprehensif sebagaimana terdapat dalam ph. yang kedua adalah source concept, ini konsep kanonisasi kategori penghasilan. menurut beberapa sumber secara limitation sebagaimana terdapat dalam huruf ordonansi pajak penghasilan bahwa dalam ini sekaligus ingin menerapkan dua konsep tadi, yaitu pembajakan secara global dan pembajakan secara schedule, yaitu jenis jenis penghasilan dikenakan satu formula tarif. karena dalam ini dimunculkan sehingga dengan demikian ini merupakan suatu legal policy dan sekaligus internal policy daripada pembuat undang undang untuk merumuskan sistem perpajakan tersebut, bahwa aplikasi dari semangat flying the general cost iniatas beberapa kategori objek pajak dan masalah lain besaran tarif pajak maka dimunculkan sekaligus delegasi peraturan kepada peraturan pemerintah dalam yang garis garis besarnya tarif ini ada dirumuskan situ dengan ketentuan maksimal adalah sebesar tarif menurut yaitu 30x orang pribadi dan wajib pajak badan, bahwa sehubungan dengan validitas hukum terdapat tiga elemen yang harus dijelaskan. yang pertama adalah justice atau keadilan, yang kedua legal, yang ketiga adalah ekspedisi atau kegunaan atau kemanfaatan,, berdasarkan prinsip ekspedisi serta kenyamanan bayar pajak dapat dibenarkan dan karenanya dapat dianggap cukup valid. walaupun mungkin dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan: bahwa dikatakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan karena dalam teori ada dua keadilan yaitu horisontal dan vertikal, walaupun secara vertical leguited dapat diperdebatkan karena schedule tax system memang tujuannya adalah untuk memberikan sesuatu pembedaan pembajakan antara capital income termasuk bunga deposito dengan active income termasuk penghasilan dari jasa kekayaan, bahwa system final tax system pemajakakan dengan tarif tunggal sepadan dan final agar mudah dan sederhana memang sengaja mengesampingkan kompleksitas tarif progresif sebagai perwujudan dari prinsip vertical equity, namun dari sisi horisontal equity dan efisiensi tax system ini schedule dengan tax system bagaimana diperkenalkan dalam ph,secara rasional dapat diterima: bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf yang menyebutkan penghasilan tertentu itu lainnya nampak pendelegasian itu bukannya tanpa batas, bahwa sebetulnya kepastian hukum dan terbatasnya ketentuan flying the general cost dalam tersebut dapat pada kata tertentu yang harus dibaca merujuk pada beberapa kriteria kategori penghasilan, yang dapat menjadi sasaran schedule final income tax system, bahwa beberapa kriteria yang merupakan garis garis besar ini ada dalam penjelasan mengenai pajak penghasilan dapat mendorong investasi atas masyarakat, bahwa kesederhanaan pemungutan pajak atas penghasilan: bahwa efisiensi pemungutan pajak yaitu murahnya biaya administrasi dan kepatuhan pajak: bahwa pemerataan dalam pemungutan pajak dari semua wajib pajak penghasilan: bahwa terdapat pengaruh perkembangan ekonomi dan moneter dari pembajakan sebagaimana dimaksud. dengan demikian hanya kategori penghasilan yang paling kurang memenuhi kelima syarat tersebut yang dibenarkan untuk dijadikan kategori penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ph: bahwa kategori penghasilan selain yang memenuhi persyaratan tadi harus dimasukan dalam kelompok kategori penghasilan komprehensif sebagaimana dimaksud dalam yang menjadi sasaran dari unitary tax system: bahwa sehubungan dengan pemberian kelonggaran personal berupa pembebasan sejumlah penghasilan dari pengenaan pajak yang dihubungkan dengan wajib pajak dalam ph, yang dalam disebut sebagai penghasilan tidak kena pajak ini menunjukan karakteristik daripada penghasilan orang pribadi sebagai pajak obyektif personal, bahwa ada beberapa fungsi daripada p3p yang pertama adalah membebaskan kelompok small hard tax income dari sistem secara tidak langsung. yang kedua efisiensi perpajakan dengan mengecualikan mereka dari pengenaan dan npp serta serta menyampaikan spt dan yang ketiga sistem pajak penghasilan membebaskan sebagian penghasilan sebesar dari semua wajib pajak orang pribadi dengan dari pengenaan pajak. karena besaran tkp akan mempengaruhi jumlah pajak yang berhutang bagi sebagian dan mengurangi penerimaan dan anggaran belanja negara sebesar penerimaan pajak dari sebagian yang lain, maka untuk kepastian hukum besaran nominal jumlah inisial tkp diatur dalam ph, bahwa sedangkan perubahannya ini karena menyangkut bidang tugas dari menteri keuangan ini maka didelegasikan pada menteri keuangan dan sekaligus dasar policy dari pembuat undang undang untuk kesalahan tersebut. namun garis garis besarnya juga diatur dalam undang undang yaitu, yang pertama setelah konsultasi dengan dpr karena akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dan hurufargumentasi pemohon tarif pajak adalah merupakan unsur terpenting dari pajak, yang untuk menentukan merubah (menaikkan atau menurunkan) tarif pajak adalah wewenang dari undang undang sebagaimana diamanatkan oleh uud pengaturan tarif pajak dengan peraturan pemerintah tidak menjamin kepastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan maupun uud serta penjelasannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan oleh sebab itu dimohon agar ketentuan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatrgumentasi pemohon: merubah lapisan kena pajak adalah sama dengan merubah tarif pajak yang menjadi wewenang undang undang dan bukan pemerintah apalagi menteri keuangan sebagai pembantu presiden. ini yang menyatakan pengaturan tentang pajak oleh menteri keuangan melalui keputusannya adalah bertentangan dengan uud dan penjelasannya, yang mensyaratkan pengaturan pajak harus dengan undang undang dan oleh sebab itu dimohon agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnerimaannegara, yang kedua mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter dan ketiga perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya, bahwa istilah perkembangan harga setiap tahunnya. sepertinya membuka peluang besaran tkp yang terjadi adalah perubahan kenaikan tkp. kenaikan tkp ini akan mengurangi beban pajak, bukan menambah beban pajak masyarakat sehingga pengaturan kepada menteri keuangan tidak bertentangan dengan uud bahwa mengenai dan ini menyangkut norma penghasilan dapat disampaikan norma penghasilan ini adalah merupakan standar assessment sica yaitu tuntunan pada wajib pajak yang belum mampu untuk melaksanakan kewajiban pembukuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan prinsip self assessment. dan ini karena namanya standar self assessment terkait. jadi kemudahan kepada wajib pajak untuk tidak menggunakan pembukuan tapi harus menyelenggarakan catatan: bahwa dari catatan ini dirasa belum cukup memberikan suatu data dan informasi untuk menghitung penghasilan netto kena pajak. oleh karena itu penghasilan netto kena pajaknya dihitung berdasarkan norma penghasilan, jadi sifatnya norma penghasilan ini memberikan satu kemudahan kepada wajib pajak, bahwa apa yang berlaku sini adalah bukannya suatu pembajakan yang optimal tapi suatu adalah the theory the second besi. jadi kalau tidak bisa terjadi pembajakan yang optimal maka dicarikan suatu kebijakan yang sub optimal, yaitu dengan pemberian norma penghitungan. sehingga dengan demikian prinsip keadilan ini akan dikesampingkan. jadi kalau wajib pajak ingin dapatkan keadilan yang penuh maka jangan memakai norma tetapi kembali kepada sistem yang pokok pada main row yaitu mengadakan pembukuan dan menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan actual income menurut pembukuan. dengan demikian akan tercapai adalah adanya suatu kesepakatan, bahwa karena norma ini setiap tahun perlu ada suatu perubahan sesuai dengan perubahan dan sebagainya, ini agak bersifat teknis maka kewenangan untuk mengadakan perubahan didelegasikan kepada direktur jenderal pajak dan ini juga sudah sesuai dengan kaidah pembuatan undang undang karena sudah secara bersama sama disetujui antara pemerintah dan dpr dalam membuat undang undang, bahwa sehubungan dengan ini merupakan suatu policy yang akan ditempuh oleh perpajakan apabila terjadi suatu devaluasi atau suatu summary. jadi suatu inflasi yang jumlahnya cukup besar. untuk menghadapai hal yang sebenarnya ini didelegasikan kepada menteri keuangan sesuai dengan bidang pemerintahannya. ini yang dilakukan sesuai dengan dievaluasi perekat dan indikasi bea dan penghasilan: bahwa tarifnya sekaligus diberikan kepada wewenang kepada menteri keuangan, ini merupakan suatu intens policy dari para legislator dan sini diberikan suatu garis garis besar atau suatu kriteria yaitu tarifnya tersendiri tidak melebihi pajak tertinggi sebagaimana maksud bahwa dalam teori ini akan terdapat suatu gejala tingkat inflasi ini akan menyebabkan keuntungan dari guidance ini akan menyebabkan suatu pembuncitan atau runcing effect ini maka harus dihilangkan pembuncitan ini dengan suatu indikasi, bahwa pendelegasian yang diberikan menteri keuangan itu kecenderungannya akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak sekaligus tarifnya juga dikurangkan untuk mengurangi over take action dari adanya suatu inflasi, bahwa delegasi pengaturan dalam ini sejalan dengan memberikan garis garis besar yang jelas dan berpotensi pajak masyarakat: bahwa selain pengaturan tersebut legitimate juga dapat dikatakan tidak bertentangan dengan uud karena justru akan meringankan beban pajak masyarakat, bahwa dalam ini sifatnya sanksi policy karena ini berlaku sampai dengan akhir tahun dan ini merupakan cara lain dalam sistem perpajakan: bahwa pajak atas penghasilan berdasarkan prinsip ability pay bisa diukur juga selain dari penghasilan juga dari expenditure. jadi sini itu memperkenalkan suatu sistem pembajakan berdasarkan expenditure: bahwa hakekatnya pajak ini bersifat optional karena dapat dihindari apabila yang berpergian dimaksud mendaftarkan diri untuk ber npp. dengan demikian ketentuan ini berpotensi tidak menimbulkan beban pajak sehingga bukan kompetensi uud bahwa seandainya yang bersangkutan dengan berbagai alasan kurang suka berurusan dengan npp sehingga suka membayar beban pajak secara sistematis menurut mengenai pajak ini bukan merupakan beban final tetapi sebagai angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan,yang menurut huruf dapat dikreditkan dengan utang pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak tersebut, bahwa dengan demikian pembayaran pajak menurut merupakan bagian dari pungutan pajak penghasilan yang diatur dalam tahun atas kuasa uud bahwa betapa kurang mudahnya untuk mengalami peraturan perundang undang pajak sehingga sedikit orang dapat memahami peraturan perpajakan tetapi banyak orang mengetahui apa yang kurang benar dengan peraturan perpajakan: ahli pemerintah abdul hakim garuda nusantara. s.h., ll.m. bahwa, guo dapat mengancam kehormatan, martabat dan harta benda pemohon. pemohon hanya mengatakan secara umum guo melanggar padahal sebagaimana dikemukakan atas guo memberikan delegasi ri: bahwa guo justru untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada setiap wajib pajak, itu berarti perlindungan tiap wajib pajak dari perlakuan sewenang wenang dari aparat pemerintah, itu berarti pula sejalan dengan dan dengan demikian sejalan dengan uud bahwa pemohon tidak pula menjelaskan dalam hal bagaimana dan dalam situasi seperti apa hak hak pemohon sebagaimana tertuang dalam dilanggar, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tidak menjelaskan dalam hal apa dan bagaimana guo dalam undang undang guo telah melanggar atau bertentangan dengan uud bahwa guo atau bahkan mengambil alih miliknya secara sewenang wenang. guo sekali lagi justru merupakan pelaksanaan amanah yang diperintahkan oleh undang undang guo,guo dalam undang undang guo justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap wajib pajak. karena itu guo dalam undang undang guo tidak melanggar uud bahwa bila guo dalam undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan oleh dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akibatnya sudah sangat jelas yaitu tidak ada dasar hukum yang memadai bagi dirjen, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, seperti, utamanya hak hak ekonomi, sosial, dan budaya, bahwa berkenaan dengan hak hak ekonomi, sosial dan budaya itu uud antara lain, mengatur sebagai berikutyang sudah diratifikasi oleh republik indonesia melalui undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan ketentuan hukum internasional itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai berikut: hak atas pekerjaan, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak hak serikat pekerjaan,bahwa dalam kutipan uud dan sampai dengan kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya, negara, yakni pemerintah merupakan pihak yang dibebani kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakan dan pemenuhan ham, yaitu dalam hal ini hak hak ekonomi, sosial dan budaya, bahwa pemerintah jelas membutuhkan biaya yang besar untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum, bahwa, bahwa bila guo dan akibat lanjutannya merosotnya pendapatan negara dari sektor pajak yang hal itu akan membuat kemampuan pemerintah untuk memenuhi hak hak asasi manusiaemerintah prof. anna erliyana, s.h., m.h. bahwa pemohon mengajukan empat dari uud yaitu dan bahwa berkenaan dengan teori teori pajak sangat menunjang ini karena pada intinya pajak itu sumber pembangunan untuk pemerintah. jadi dengan upaya paksa pemerintah dibolehkan untuk memungut pajak karena tanpa pajak tidak akan ada finance untuk public goods dan service seperti penerangan jalan maupun kebersihan secara umum: bahwa pemungutan pajak pada intinya bergantung pada pendapatan, jadi tidak mungkin orang yang tidak punya pendapatan akan dijajaki dan orang yang mempunyai pendapatan dengan tingkat pendapatan tertentu baru bisa dijajaki. sedangkan itu mengenai jaminan perlindungan hukum berdasarkan undang undang perpajakan itu sudah ada jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, bahwa itu intinya adalah hak atas rasa aman. kalau ditelusuri hak atas aman itu sangat erat kaitannya dengan konsep konsep yang tercantum dalam undang undang pidana khususnya kuhp dan sepuluh hak atas rasa aman yang tercantum dalam undang undang nomor tahun jadi situ kaitannya adalah ketentuan ketentuan pidana bagaimana seseorang rasa amannya terganggu karena ada ancaman pembunuhan, ada ancaman penganiayaan, ada ancaman kesusilaan, ada pencemaran nama baik, dan seterusnya. jadi tidak ada kaitannya dengan ketentuan ketentuan undang undang perpajakan, bahwa pajak itu masuk dalam kaitannya dengan hukum publik. yang sangat menarikan eksekutifbisa dilaksanakan tanpa bantuan eksekutif. legislatif menerbitkan undang undang dengan materi dengan membentuk undang undang dengan penciptaan hukum sedangkan eksekutif bisa menteri dengan materi dan menciptakan hukum baru yang masih bersifat umum dan abstrak, bahwa undang undang nomor tahun memberikan delegasi untuk mengatur lebih lanjut undang undang perpajakan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan peraturan direktur dirjen pajak. dari itu baru tujuh ada peraturan pelaksanaannya. kemudian dari itu juga, dua seharusnya tidak dimasukan dalam pengujian yaitu (2a) karena tidak mengatur lebih lanjut. sedangkan pernah dilakukan judicial review mahkamah konstitusi pada mei bahwa delegasi peraturan ada (sembilan belas) ketentuan ternyata dari (sembilan belas) ketentuan baru (empat) yang terbit. dan selanjutnya dapat mencermati karena dari yang diajukan pengujian ini yang paling penting adalah karena ini erat kaitannya dengan legal standing pemohon. apakah pemohon melampirkan, penghasilan berupa bunga deposito tabungan, obligasi dan surat utang negara, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan seterusnya sampai jadi legal standing pemohon dapat terlihat titik tumbuhnya pada bahwa delegasi peraturan berikutnya adalah melalui peraturan menteri keuangan meliputi ketentuan dan baru diterbitkan dua. sehubungan dengan dan bahwa pemerintah sebetulnya masih malas mengatur lebih lanjut, demikian juga delegasi peraturan menyebut direktur jenderal pajak meliputi delapan ketentuan, baru terbit satu yaitu berdasarkan bahwa dari seluruh peraturan pelaksana yang terbit, itu pun setelah dicermati lagi separuh atau sebagian besar terbit bukan berdasarkan undang undang nomor tahun artinya peraturan yang lahir lebih lama lagi, bahwa delegasi kewenangan itu memang penting sekali dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan: bahwa ada pleksibiliti, peraturan yang dibuat pemerintah lebih luwes dibanding peraturan yang dibuat badan legislatif. kemudian juga ada time berasal sic) pemerintah perlu segera melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, bahwa dalam hukum pajak inilah sebenarnya diantara berbagai cabang hukum administrasi negara, maka hukum pajak adalah keterwakilan yang paling depan karena dia mencerminkan modified branch and civil law system. karena akan terasa sekali dalam hukum pajak itu keberangkatan atau hierarkis peraturan itu bisa diterapkaialah menguji konstitusionalitasnomor juncto nomor juncto nomor juncto nomor terhadap danhuruf huruf huruf danmenimbang bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia bukti yang juga adalahjuncto nomor juncto nomor juncto nomor juncto nomoryang dimohonkan pengujian guo karena: pengenaan pajak secara final sebesar untuk deposito yang diatur dalam nomor tahun pemohon merasa berdosa telah mengajarkan sesuatu yang salah karena pajak penghasilan bertentangan dengan uud pelimpahan pengaturan itu menyebabkan pemohon tidak dapat menentukan atau mengatur sendiri (melalui dpr) mengenai pajak: jika ini dikabulkan maka warga negara tidak akan dirugikan, bahwa guo karena didelegasikan lebih lanjut kepada peraturan perundang undangan yang lebih rendah, maka sangat merugikan pemohon, yaitu hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh dan uud telah dilanggar. berdasarkan hal hal tersebut atas maka pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing)argumentasi pemohon: menentukan tarif tersendiri untuk objek pajak tertentu sama dengan menentukan tarif pajak sebagaimana disebut pada ph. kewenangan untuk menentukan tarif pajak ada pada rakyat termasuk pemohon dan merupakan kewenangan konstitusional pemohon dan warga negara lainnya dan bukan merupakan kewenangan pemerintah. pengaturan tarif pajak oleh pemerintah jelas jelas telah melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dan warga negara lainnya. dan ini bertentangan dengan uud dan penjelasannya dan oleh sebab itu dimohon untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatargumentasi pemohon: menteri keuangan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pungutan (tarif): ini adalah wewenang dpr dengan undang undang. kewenangan dpr adalah juga kewenangan pemohon dan warga negara lainnya karena dpr adalah wakil rakyat yang membawakan suara rakyat, termasuk dalam membuat dan menentukan pengaturan mengenai pajak. pokok permohonan menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian guo telah merugikan hak hak konstitusional pemohon: penghasilan bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: penghasilan berupa bunga deposito .: penghasilan berupa hadiah undian .: cc. penghasilan dari transaksi saham .: penghasilan dari transaksi pengalihan harta .: dan penghasilan tertentu lainnya,huruftersebut atas telah menyebabkan kerugian konstitusional pemohon karena: penetapan pajak harus dengan undang undang bukan dengan peraturan yang lebih rendah peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, direktur jenderal pajak), tidak memenuhi unsur materi pajak, karena peraturan bawah undang undang tidak dapat menetapkan subjek, objek, beban dan sanksi pajak, pengenaan pajak tanpa persetujuan dpr adalah perampokan, karenanya harus diatur dalam undang undang, tidak adil karena tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, pengaturan tarif pajak dengan tidak menjamin kepastian hukum yang adil: tersebut atas bertentangan dengbukti dan dua orang ahli, yaitu drs. abi kuno, m.m. dan prof. dr. mohammad zein yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ahli. masalah yang dihadapi sekarang, undang undang pajak yang berlaku adalah undang undang yang terbaru tahun yangkarena kewenangan ini sangat luas diberikan kepada pemerintah, inilah yang dapat menimbulkan kerugian seperti yang disebutkan oleh pemohon: ahli prof. dr. mohammad zein bahwa keadilan dalam perpajakan itu adalah masalah pertimbangan nilai (value judgement), sehingga tidaklah mungkin untuk melakukan suatu scientific validity terhadap keadilan. dalam undang undang perpajakan terlihatgala sesuatunya. pengaturan itu, karena keadaan, tidak disertai rambu rambu yang jelas. hal yang dianggap kurang adil adalah pajak penghasilan yang final, seolah olah wajib pajak hilang haknya untuk menghitung pajak berdasarkan pembukaannya.. bahwa wajib pajak kehilangan haknya untuk melakukan pengeditan pajak pajak yang dibayarkan terlebih dahulu, menimbang bahw:emohodapat dipahami bersamapengujian materinya: juga sama sekali tidak memuat suatu larangan ataupun pengurangan hak dari wakil wakil pemohonyang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud oleh karena itu pelimpahan wewenang lebih lanjut olehtournement pouvoir), menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pemerintah mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: ahli prof. dr. philips hadron, s.h. bahwa pendelegasian wewenang merupakan hal yang lazim sekaliitu adalah suatu diskresi. konsep diskresi itu karena ada kata dapat , jadi dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara kalau kewenangan itu diawali dengan kata dapat' itu menunjukkan diskresi. bagi yang berwenang dalam bidang ini mempunyai pilihan untuk menentukan isi yang berkaitan dengan tarif, akan tesedangkan yang dipermasalahkan oleh pemohon terhadap nomor tahun dalam hal ini yang berwenang menguji peraturan perundang undangan ahli drs. ashari tonga, s.h., m.h.. uud menyatakan bahwa dpr mempunyai hak budget dan mempunyai hak legislasi, atau sebagai pembentuk undang undang. pelaksanaan kewenangan dpr untuk membentuk undang undang tentu sudah didasarkan pada kajian atas segala dampak dan kemungkinan, sehingga dilaksanakanlah pendelegasian tersebut. hal ini sesuai dengan uud (sic). oleh karena itu adanya pendelegasian wewenang dari undang undang kepada pemerintah untuk menetapkan melalui peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri keuangan,: ahli prof. dr. guna, sc. ak. bahwa pembuatan peraturan untuk berbagai masalah memerlukan fleksibilitas tinggi, kesiapan dan kecepatan bertindak,uat peraturan pelaksanaan: bahwa yang dapat diatur termasuk ketentuan detail berdasar delegasi undang undang, prosedur dan kan adanya suatu ketidakpastian (indefiniteness) atau kekuranglengkapan (incompleteness) dalam pengaturan perpajakan. kekuranglengkapan ini umumnya dapat dianggap sebagai suatu intentional policy atau kebijakan yang diinginkan oleh para pembuat undang undang dan proses demikian disebut flying the general clause. ini berlaku baik negara penganut common law maupun negara penganut sistem kontinental: berdasarkan prinsip ekspedisi,, serta kenyamanan bayar pajak dapat dibenarkan dan karenanya dapat dianggap cukup valid, walaupun mungkin dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan: ahli abdul hakim garuda nusantara, s.h., ll.m. bahwa bila, dan akibat lanjutannya merosotnya pendapatan negara dari sektor pajak. hal itu akan membuat kemampuan pemerintah untuk memenuhi hak hak asasi manusia,rof. anna erliyana, s.h., m.h. bahwa hukum pajak itu masuk dalam kelompok hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyatnya. hal yang sangat menarik,pr) dan eksekutif presiden)dapat dilaksanakan tanpa bantuan eksekutif. legislatif membentuk undang undang dengan menciptakan hukum baru, sedangkan eksekutif, misalnya menteri, dapat menciptakan hukum baru yang masih bersifat umum dan abstrak: menimbang bahwa salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah menguji undang undang terhadap uud bukan menguji peraturan pemerintah. oleh karena permohonan pemohon adalah keberatan terhadap peraturan pemerintah maka permohonan pemohon yang berkenaan dengan peraturan pemerintah tidak termasuk kewenangan mahkamah konstitusi, pendapat mahkamah menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa dan menilai bukti bukti surat serta keterangan ahli dari pemohon dan pemerintah serta kesimpulan pemohon dan pemerintah yang diterima mahkamah, maka mahkamah akan mempertimbangkan dua isu hukum yaitu: apakah pendelegasian wewenang penetapan pajak oleh undang undang kepada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan hukum: apakah kerugian konstitusional pemohon diakibatkan oleh bentuk peraturannya yang bukan undang undang ataukah karena substansi peraturan yang lebih rendah dari undang undang, menimbang bahwa sebelum menjawab dua isu pokok tersebut atas mahkamah akan mengemukakan tugas dan kewajiban negara kesejahteraan (welfare state) atau negara hukum materiil serta dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat. bahwa fungsi hukum dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum telah tercantum dalamtu dalam suatu undang undang dasar negara indonesia , terdapat dua hal penting dalam kutipan tersebut atas, yaitu prinsip 'the rule law dan prinsip fungsi hukum' (legal function). masalahnya adalah bagaimana dalam rangka mencapai tujuan tersebut atas, kedua prinsip tersebut dapat berjalan seimbang, artinya dalam masyarakat yang serba kompleks ini prinsip the rule law tetap menjadi landasan dalam upaya mencapai tujuan negara yang harus memenuhi kepentingan umum secara efisien, cepat dan pantas (sensible). the welfare and regulatory state state committed programs, government problem solver, well the guardian law. kenyataannya, semakin negara dapat memenuhi tuntutan (demands) masyarakat semakin bertambah pula tuntutan masyarakat yang acap kali tidak seimbang dengan kemampuan negara untuk memenuhinya (state action creates expectation, demands increase faster than the systems's ability meet them). harapan masyarakat tumbuh secara konstan. pola pertumbuhan ekspektasi masyarakat seperti halnya pola pertumbuhan kepentingan sangat sulit berubah, hal ini seringkali menuju pada situasi keadaan kritis sehingga modern welfare state ungovernable'. meningkatnya harapan masyarakat secara ekstensif tidak selalu dapat dipenuhi oleh negara, seiring pula dengan tidak selalu tersedianya kebutuhan negara akan peraturan perundang undangan sebagai sarana dan landasan pemenuhan tuntutan masyarakat tersebut. seringkali lahir suatu peraturan perundang undangan yang lebih rendah mendahului lahirnya undang undang, misalnyalah lahir lebih dahulu dari undang undang tentang hak milik. padahal baik ketentuan pembebasan tanah maupun pengadaan tanah seringkali menyangkut hak milik atas tanah yang seharusnya menurut undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok pokok agraria. hal itu, menimbang bahwa ketentuan hukum dalam peraturan pemerintah harus tetap memenuhi asas asas pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun antara lain tidak boleh melanggar asas keterbukaan, kepastian hukum, dan keadilan,tidak beralasan hukum. pembuatan peraturan pemerintah pun tidak lepas dari pengawasan dewan perwakilan rakyat. pemohon sendiri sebagai warga negara tidak dapat langsung menentukan pajaknya, karena yang mempunyai wewenang legislasi adalah dewan perwakilan rakyat, menimbang bahwa atas dasar pemikiran demikian, maka mahkamah menilaihuruf dan ini bertentangan dengan uud dan penjelasannya, dan oleh sebab itu dimohon supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatargumentasi pemohon: membuat ketentuan mengenai jumlah pajak adalah wewenang dpr dengan undang undang dan bukan dengan peraturan pemerintah. ini bertentangan dengan uud oleh sebab itu dimohon untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. iv. permohonan yang diminta untuk diputus (petit) berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atasyaitu: (2a): huruf huruf huruf, menimbang pula bahwa mahkamah sependapat dengan ahli philips hadron yang menyatakan bahwamenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum pada paragraf dan paragraf maka menurut mahkamah pada hari rabu tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu sepuluh,. ketua, ttd. moh. mahfud md. anggota anggota, ttd ttd achmad nowiki akil mochtar ttd. ttddan bertentangan dengan dan uud menyatakan bahwa: (2a): huruf huruf huruf dan pajak penghasilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: memerintahkan agar memuat putusan tersebut dalam berita negara, atau apabilajuncto nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun tentang pajak penghasilan, bukti fotokopi uud bukti fotokopi kartu tanda penduduk prof. mena hamid segar pemohon), bukti fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor mpn tanggal pebruari tentang penetapan prof. drs. mena hamid, ma. sebagai guru besar emeritus, bukti fotokopi perhitungan bunga dan penjelasan sptnovember dan januari sebagai berikut: ahli pemohon: bahwa kalau secara implisit berbicara tentang pajak ada subjek pajak, ada tarif pajak dan objek pajak. pajak berarti menyangkut tentang objek, tarif dan subjek, dan ini yang harus diatur dalam undang undang, bahwa masalah yang dihadapi sekarang undang undang pajak yang berlaku undang undang yang terbaru tahun itubahwa inti, yang dimohonkan untuk memberikan kepastian, apakah ini benar,dan menjadi persoalannya: bahwa karena kewenangan pemberian ini dilakukan secara besar sekali kepada pemerintah, inilah yang akan menimbulkan kerugian seperti yang disebutkan oleh pemohon, bahwa menyangkut tentang bunga deposito undang undang pajak yang baru memberikan bracket pajaknya adalah y6, 15y6, 25y6, bahwa dalam kenyataannya seorang, dosen mempunyai uang rp. juta punya deposito tarif bunganya adalah internetnya maka akan memperoleh penghasilan rp. juta dari bunga dan otomatis langsung dipotong pajaknya oleh bank berdasarkan juta: bahwa sesuai dengan undang undang pajak yang berlaku sekarang kalaupun itu satu satunya pendapatan itu belum masuk lapisan kena pajak tkp, bahwa tkp sekarang masih rp. berarti tidak kena pajak, bahwa seandainya punya penghasilan rp. juta lainnya digabung dengan juta, rp. juta masuk dalam lapisan yang bukan bahwa keadilan, apabila seorang yang kaya raya punya uang milyar, lantas dia mendepositokan dapat tarif interest nya milyar, dipotong pajaknya rp. milyar, bahwa menurut undang undang yang berlaku sekarang masuk pada y65 sehingga dimana adilnya?, bahwa seorang rakyat biasa sama dipotongnya dengan orang yang punya harta banyak, bahwa sementara undang undang pajak menyatakan lapisan atas rp. juta, bahwa sifat pengenalannya bisa final itu artinya apa final, tidak merupakan pajak yang bisa dipotong dengan hutang pajak akhir tahun: bahwa inti permasalahannya ada beberapa yang perlu diuji, dan apakah sesuai dengan undang undang dasar atau tidak? bahwa menyangkut tentang apakah tarif, subyek, obyek, itu bisa dilimpahkan kepada pemerintah ini yang problem sebenarnya, bahwa undang undang menyatakan diberikan kewenangan kepada pemerintah, bahwa pendelegasian wewenang itu hanya boleh dalam pelaksananya menyangkut tarif, obyek dan subyek dan menafsirkan undang undang dasar itu tidak diperbolehkan, ahli pemohon prof. dr. mohammad zein bahwa keadilan dalam perpajakan itu adalah masalah pertimbangan nilai,sehingga tidaklah mungkin untuk melakukan suatu science visibility dari pada keadilan itu, bahwa dalam undang undang perpajakan maka tampak terlihat sekali undang undang perpajakan itusuatunya. cuma sayangnya pengaturan itu karena keadaan tidak diberikan satu rambu rambu yang jelas: bahwa yang dianggap kurang adil adalah final dengan pajak penghasilan yang final itu seolah olah wajib pajak hilang haknya untuk menghitung pajak berdasarkan pembukaannya, bahwa dalam ini adalah final, ii. kedudukan hukum (legal standing)enjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan warga negara indonesia bukti yang adalah jugabeberapa ph, yaitu: bahwa wajib pajak hilang haknya untuk melakukan pengeditan pajak pajak yang dibayarkan terlebih dahulu: bahwa wajib pajak kehilangan hak untuk kompensasi kemudian: bahwa wajib pajak dengan final ini kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan dan banding, bahwa faktor faktor inilah yang menunjukkan kemungkinan besar ini tidak mencerminkan sedikit keadilan dalam perpajakan. begitu pula kalau wajib pajak menggunakan norma penghitungan. norma penghitungan juga kalau dilihat ini akibat daripada tidak ada pembukuan tetapi hanya mencatat saja. dan dengan mencatat saja adanya pencatatan saja maka wajib pajak menetapkan besarnya berapa tarif untuk pengenaan pajaknya itu, bahwa wajib pajak juga tidak mempersoalkan laba atau rugi, akan tetapi akan membayar sejumlah tertentu yaitu norma penghitungan pajak. ada kehilangan berupa hak bagi wajib pajak dalam norma perhitungan: bahwa insentif pajak dengan pembebasan beberapa jenis pajak sebagai bagian bantuan modal nasional, ini pun merupakan suatu hal yang diskriminatif tidak semua dikenakan hal ini: bahwa kewenangan mengatur itu tidak terlihat adanya rambu rambu perbatasannya, terutama menyangkut masalah tarif, bahwa dalam itulah sebenarnya terdapat ketentuan yang diatur oleh pemerintah atau menteri keuangan: bahwa undang undangnya sendiri sebenarnya sah cuma kewenangan yang diberikan oleh pemerintah tidak ada rambu rambutnya, tidak ada hal hal yang mengikat pemerintah dalam rangka menetapkan peraturan peraturan itu, menimbang bahwa pada persidangan tanggal november dan tanggal januari pemerintah yang diwakili oleh abdul wahid direktur jenderal perundang undangan), mohamad tjiptarjo direktur jenderal pajak), jhonifar sekretaris jenderal pajak), indra surya kepala bantuan hukum departemen keuangan), syarifuddin aliyah direktur perpajakan ii), catur rini didasari direktur perpajakan ii), sumbar petrus tambunan direktur potensi dan kepatuhan penerimaan), hana kartika kepala bagian bantuan hukum departemen keuangan), abdul wahid dirjen departemen hukum dan ham), gumarudin direktur litigasi departemen hukum dan ham), dr. muslimin abdi kabar penyajian dan penyiapan keterangan pemerintah pada sidang mndahuluan keterangan pemerintahpemerintah yang diwakili oleh sri mulyani, menteri keuangan republik indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama presiden republik indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal november menyampaikan pendapat pendahuluan keterangan pemerintah untuk mengawali keterangan pemerintah: pendahuluan keterangan pemerintah atau keterangan pembukaan ini juga merupakan satu kesatuan dengan keterangan pemerintah yang disampaikan secara lebih lengkap sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk dijadikan pertimbangan mahkamah konstitusiuntuk selanjutnya disebut tahun terhadap dan uud yang ajukan oleh pemohon prof. mena hamid segar, sebagaimana registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal oktober dengan perbaikan permohonan tertanggal november bahwa sebenarnymohon oleh prof. mena hamid segar ini tidak patut untuk diterima, karena bila ditilik dengan sepemohon seperti tercantum dalam dan uud setidak tidaknya, permohonan harus ditolak, karena isnyata tidak bertentangan dengan dan uud pemerintah menyadari bahwa. pemerintah menyadari hal itu, dan akan menjadi pegangan pemerintah. bersamaan dengan itu, berkat ajaran dan pengetahuan yang sama, jugrof. mena hamid segaretentuan undang undang. atau, menganggap bahwa dengan berlakunya undang undang tersebut pemohon merasa berdosa, sebagai seorang pengajar atau dosen telah mengajarkan hal hal yang salah kepada anak didiknya. bahwa sesuai dengan permohonan pengujian materi, pemohon berpendapat bahwa undang undang guo bertentangan dengan dan uud selanjutnya pemohon berpendapat bahwa akibat diberlakukannya huruf a),imbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga pemohon dalam petitumnya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan ketentuan ketentuan undang undang guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama, mengenai pajak diatur dalam undang undang bidang perpajakan di pembentukan undang undang bidang perpajakan tersebut atas telah sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan uud yang mengatur bahwabahwa undang undang perpajakan dibuat oleh pemerintah bersama dpr yang merupakan representasi dari seluruh warga negara. oleh karena itu peraturan perundang undangan bidang perpajakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa tahun yang dimohonkan untuk diuji telah memuat pengaturan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan sanksi termasuk mengatur mengenai pelimpahan pengaturan sebagai pelaksana undang undang. peraturan pelaksana perundang undangan memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik hampir semua negara hukum moderkita pahami bersama tahunuji materiil. tahun juga sama sekali tidak memuat suatu larangan ataupun pengurangan hak dari wakil wakil pemohon,tahun yang dimohonkan diuji bertentangan dengan uud terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa yang diajukan uji materierintah berpendapat bahwa dalil tersebut tidak beralasan karena tahun sama sekali tidak mengatur pemberlakuan yang membeda bedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam pengenaan beban pajak. demikian pula peraturan perundang undangan pelaksana tahun juga tidak membedakan pemberlakuan ketentuan tersebut secara diskriminatif, sehingga secara substantif sama sekali tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pemberlakuan yang sama hadapan hukum. mengenai dalil pemohon yang menyatakan bahwa yang diajukan uji materiil bertentangan dengan uuduud yang menyatakan bahwamerintah berpendapat bahwa dalil pemohon tersebut sangat keliru dan tidak didasarkan pada fakta. pada kenyataannya tahun guo justru merupakan dasar pengambilalihan hak milik melalui pemungutan pajak bagi seluruh warga negara sehingga pengambilalihan hak milik tersebut nyata tidak dilakukan sewenang wenang karena tahun telah dibuat dengan dasar hukum dan cara yang sah oleh pemerintah bersama sama dengan dpr yang merupakan representasi seluruh warga negaradalil pemohon mengenai adanykarena pendelegasian dan pelimpahan kewenangan yang diberikan bukan tidak spesifik dan tidak terbatastelah sesuai dengan uud tahun yang menyatakan bahwa, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya. pendelegasian atau pelimpahan kewenangan pengaturan tersebut dilakukan melalui persetujuan pembuat undang undang, yaitu pemerintah dan dpr sebagai wakil rakyat yang secara tegas telah diamanatkan dalam tahun yang ditujukansebaliknya, apabila pemoho, kekosongan hukum dalam upaya menghimpun dana masyarakat melalui pajak, tidak hanya terhadap pengaturan atas pajak penghasilan saja tetapi juga berimbas pada pengaturan semua jenis pajak lainnya. hal ini akan berdampak buruk bagi penerimaan negara, dimana sektor perpajakan memiliki konstribusi yang besar bagi penerimaan negara. seperti kita ketahui negara indonesia membutuhkan dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan. bila penerimaan negara menurun akibat dikabulkannya permohonan pengujian materiil tahun maka negara akan kekurangan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. pembangunan akan terhambat dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia tidak dapat terwujud. lebih dari peraturan pelaksanaan tahun agar tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana dimaksud dalam angkapenjelasannya yang sedang diuji ini, baik secara negatif yaitu terbukti tidak bertentangan dengan uud maupun secara positif yaitu bahwa tersebut jelas bertujuan menjalankan uud khususnya dan karena itu pemerintah memohon agar mahkamah konstitusi memutuskan untuk menyatakan permohonan pemohon dalamditolak. keterangan tertulis pemerintah adalah sebagai berikut: pendahuluan permohonan bahwa merujuk pada permohonannya, menurut pemohon, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dan warga negara yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan uud dianggap telah dirugikan oleh tahun yangmerasa telah dirugikan karena kesalahan tahumenurut pemohon,tahun bahwa kerugian yang menurut pemohon alami dengan diberikannya kewenangan oleh tahunsebagaimana terdapat dalam berikut ini: dan tahun bertentangan dengan uud dan keadilan sosial yang disebutkan dalam pembukaan uudtahun bertentangan dengan uud sebab telah mendelegasikan penetapan tkp dengan peraturan menteri keuangan pmk), karena penyusunan pmk dilaksanakan secara sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan dpr. dan dianggap bertentangan dengan uud karena memberi wewenang kepada dirjen pajak untuk menerbitkan peraturan direktur jenderal pajak yang mengatur norma penghitungan penghasilan netto npsn), yang menurut pemohon seharusnya menjadi wewenang undang undang. dan huruf bertentangan dengan dan uud karena wewenang untuk menentukan mengubah tarif pajak adalah wewenang undang undang dan bukan pemerintah. ketentuan ini tidak menjamin kepastian hukum yang adil. huruf dan huruf bertentangan dengan uud karena memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan tarif pajak. bertentangan dengan uud karena mengubah lapisan kena pajak sama dengan mengubah tarif pajak menjadi kewenangan undang undang bukan pemerintah apalagi menteri keuangan sebagai pembantu presiden. dan bertentangan dengan uud karena menetapkan tarif pajak merupakan wewenang dpr dengan undang undang bukan pemerintah atau menteri keuangan dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri keuangan. huruf dan bertentangan dengan uud karena menteri keuangan tidak mempunyai kewenangan menentukan besarnya tarif, hal ini merupakan wewenang undang undang. bertentangan dengan uud karena membuat ketentuan mengenai jumlah pajak merupakan kewenangan dpr dengan undang undang bukan dengan peraturan pemerintah. singkatnya menuruttahun yaitu huruf huruf huruf huruf dan bertentangan dengan dan uud menyatakan bahwa (2a), huruf huruf huruf huruf huruf dan bahwa dan bagian huruf tersebut atas telah jelas jelas sangat merugikan pemohon, yaitu hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh uud terutama dan yang telah dilanggar secara aktual oleh keberadaan dan bagian huruf dimaksud, bahwa kerugii dan putusan nomor puu iii yang akan diuraikan berikut ini: adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud bahwa uud menggatakan bahwa setiap orang berhak atas . mengatakan bahwagatas mempunyai pengertian bahwa adalah merupakan kewenangan konstitusional dari warga negara untuk mengatur mengenai pajak melalui wakil wakil dewan perwakilan rakyat (selanjutnya disebut dpr) dengan mengeluarkan undang undang mengenai pajak. dan adalah merupakan hak konstitusional bagi huruf huruf dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. memerintahkan agar memuat putusan tersebut dalam berita negara. il. kewenangan mahkamah konstitusi dan legal standingtahun ini diajukan mahkamah konstitusi. bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, pemberlakuan tahun merupakan pelaksanaanbukti pet.1b). berdasarkan ketentuan tersebut, undang undang bidang perpajakan, termasuk tahun merupakan penjabaran dari uud yang merupakan legal policy karena memuat pendelegasian kewenangan terbuka. dengan demikian pengujian terhadap huruf huruf huruf huruf dan tahun bukti pet.1uderdasarkan putusan putusan mahkamah atas, pengaturan pengenaan pajak dalam tahun merupakan kewenangan pendelegasian dari uud oleh karena itu pelimpahan wewenang lebih lanjut oleh tahun tournament pouvoir): merujuk pada permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa kewenangan dan hak konstitusional yang telah dirugikan dengan adanya yang dimohonkan untuk diuji adalah kewenangan untuk mengatur mengenai pajak melalui wakil wakilnya sebut dpr ddan hak untuk mempunyai hak milik, yang tidak boleh diambil kecuali dikehendaki oleh undang undang. selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa hak dan kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan karen, pemohon menganggap telah dirugikan karena kesalahan undang undang yang memberikan wewenang kepada yang tidak berhak untuk menetapkan pajak. kerugian yang dialami oleh pemohon dengan diberikannya kewenangan tersebut oleh tahundikehendaki oleh uud bahwa kerugian aktual yang dialami pemohon sebagai akibat pemberian wewenang kepada pemerintahyang menetapkan tarif pajak bunga atas deposito sebesar (dua puluh persen) yang melebihi tarif tertinggi bagi wajib pajak yang berpenghasilan sampai dengan rp. sebagaimana diatur dalam tahun menurut pemohon, peraturan pemerintah nomor tahun"orang kaya" maka seharusnya (sesuai tahun dikenakan dengan tarif pajak tetapi kenyataannya tetap dikenakan pajak dengan tarif menurut pemohon,sendiri (melalui dpr) mengenai pajak sebagaimana diamanatkan oleh uud dari uraian atas, dapat disimpulkan bahwa pemohon beranggapan telah mengalami kerugian karena tahun telah menetapkan mendelegasikan pengaturan tarif atas pajak penghasilan terhadap bunga deposito. kerugian aktual yang timbul dari pendelegasian tersebut adalah dikenakannya tarif atas penghasilan dari bunga deposito sebesar yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun melihat pada kesimpulan tersebut, maka menurut pemerintah, permohonan uji materiil yang diajukan pemohon sebenarnya adalah keberatan pemohon atas penetapan tarif sebesar yang diatur dalam peraturan pemerintah yang dianggap pemohon tidak adil dan tidak sesuai dengan dan uud dan dasar negara pancasila. hal ini menjadi semakin jelas jika permohonan dipandang dari kerugian aktual yang timbul sebab apabila tidak terdapat penetapan tarif sebesar dalam peraturan pemerintah maka sudah dapat disimpulkan bahwa tentunya tidak akan terdapat dalil mengenai kerugian konstitusional seperti yang didalilkan pemohon yang dengan demikian tidak akan terdapat permohonan uji materiil ini. mengenai kewenangan mahkamah konstitusi, uud telah mengatur sebagai berikut: bukti pet. 1gmengatur sebagai berikut: bukti pet. 3aundang undang terhadap uud bukan menguji peraturan pemerintah. oleh karena itu, mengingat permohonan pemohon adalah mengenai keberatan pemohon terhadap peraturan pemerintah maka permohonan pemohon tidak termasuk kewenangan mahkamah konstitusi. selain itu, apabila dicermati lebih jauh, penghasilan atas bunga deposito sebagai objek pajak diatur dalam tahun sedangkan tarif atas objek pajak tersebut diatur dalam tahun yang ditentukan terikat pada tahun dengan demikian, jelaslah undang undang guo telah mengatur tentang objek dan tarif pajak atas penghasilan dari bunga deposito. pelaksanaan selanjutnya dari ketentuan ketentuan tersebut juga ditentukan dalam tahun yaitu untuk diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. dengan demikian jelaslah peraturan pemerintah merupakan penerapan dari dan tahun atau dengan kata lain, dan tahun mengatur mengenai bagaimana penerapan pajak penghasilan atas bunga deposito sehingga tidak dapat diuji mahkamah konstitusiukti pet. 3b)bukti pet. 3b)tentang hal hal sebagai berikutdiatas?, apakah profesi pemohon sebagai akademisi dirugikan dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji?. terkait dengan pertanyaan pertanyaan mengenai legal standing pemohon, secara singkat pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut: dalam permohonannya, pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia yang adalah juga seorang akademistelah dirugikan oleh sejumlah materi muatan dalam beberapa yaitu huruf huruf huruf huruf tahun yang masing masing berbunyi sebagai berikut: bukti pet. bukti pet. 2b) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. bukti petukti pet. 2c)" bukti pet. 2d)" bukti pet. 2f) besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada dapat diubah dengan peraturan menteri keuangan bukti pet. 2g)huruf bukti pet. 2hhuruf bukti pet. 2i), huruf bukti pet. 2j)" bukti pet. 2k) bukti pet. 2m)bukti pet. huruf bukti pet. 2p)bukti pet. 2g)bukti pet. 2r). menurut pemohon, hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam dan uud yang masing masing berbunyi( bukti pet. 1b)kti pet. 1h) mengaturukti pet. 1i) mengaturkti pet. 1j) berdasarkan tersebut atas maka hak kewenangan konstitusional yang dimaksud pemohon dapat diuraikan sebagai berikut: kewenangan konstitusional untuk mengatur mengenai pajak melalui wakil wakil dpr dengan mengeluarkan undang undang mengenai pajak,hak konstitusional dari warga negaramerujuk pada kedua hal atas, pemerintah berpendapat bahwa tidak ada hak kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya lima belas kaidah dalam tahun tersebut atas, dengan penjelasan sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa pemegang kekuasaan membentuk undang undang adalah dprnggota anggota dpr dipilih melalui pemilihan umum, sehingga anggota anggota dpr menjadi wakil wakil rakyat yang bertindak untuk kepentingan rakyat termasuk dalamnya pemohon sendiri. dikaitkan dengan bidang perpajakan, peran serta masyarakat melalui dpr telah nyata ikut menentukan pengaturan mengenai perpajakan yang antara lain dapat diketahui dari terbitnya berbagai undang undang bidang perpajakan ., yang tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang, kecuali dikehendaki oleh undang undang.bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dan warga negara yang lainnya sebagaimana dimaksud atas dianggap telah dirugikan oleh yang saat initelah dirugikan karena kesalahaphpemerintah,(selanjutnyabumi dangmaterai. bukti pet. sesuai dengan uud diatur bahwa setiap rancangan undang undang dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. bukti pet.2n) kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh dpr sebagai representasi rakyat sehingga pada prinsipnya rakyat termasuk pemohon telah ikut serta dalam pembentukan undang undang tersebut. dengan demikian hak dan kewenangan rakyat dalam pembentukan undang undang termasuk menentukan materi telah terpenuhi dengan berlakunya undang undang tersebut. berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan konstitusionalnya, yaitu kewenangan untuk ikut menentukan peraturan bidang perpajakan, telah dirugikan dengan adanya dalam undang undang yang dimohonkan untuk diuji, pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut sama sekali tidak relevan sebab yang diuji sama sekali tidak mengatur tentang kewenangan pemohon untuk ikut menentukan materi undang undang. pada intinya, yang dimohonkan untuk diuji adalah tentang pendelegasian wewenang untuk mengatur. sebagai delegasi wewenang, wewenang tersebut pada awalnya berada pada pembuat undang undang yang selanjutnya didelegasikan kepada pemerintah, menteri keuangan dan direktur jenderal pajak. oleh sebab itu dalil pemohon tersebut patut dikesampingkan. selanjutnyapemerintah berpendapat bahwa hak konstitusional yang didalilkan pemohon juga tidak relevan dengan yang dimohonkan untuk diuji. pada intinya, yang diuji adalah tentang pendelegasian kewenangan pembuat undang undang kepada pemerintah untuk membuat aturan tertentu sebagai aturan pelaksanaan dari tahun sedangkan yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak menyinggung hak hak konstitusional yang diuraikan pemohon. demikian pula, mengenai hak konstitusionalyang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak memuat aturan pengambilalihan kepemilikan rakyat. dengan demikian, dalil dalil pemohon mengenai hak konstitusional yang dirugikan karena adanya yang dimohonkan untuk diuji, patut dikesampingkan karena tidak relevan. hubungan yang tidak relevan antara yang dimohonkan untuk diuji dengan hak hak konstitusional yang didalilkan pemohon dapat dilihat pada dalil pemohon mengenai kerugian yang timbul dari berlakunya yang diuji sebagai berikut, dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa peraturan pemerintah nomor tahun yang merupakan tindak lanjut dari dan tahun bertentangan dengan uud dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat mencolok karena wajib pajak yang berpenghasilan kecil yang menurut tahun dikenakan tarif atau paling tinggi y6, tetap dikenakan tarif pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan keberatan pemohon terhadap besarnya tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah bukan keberatan pemohon terhadap aturan pendelegasian pengaturan dalam undang undang. dengan demikian, tidak ada korelasi hak konstitusional pemohon yang didalilkan dengan yang dimohonkan untuk diuji. selain itu, pemohon telah menggunakan logika yang sangat keliru, pemohon dalam dalilnya menguji antara materi yang diatur dalam peraturan pemerintah dengan uud dan menyimpulkan bahwa peraturan pelaksanaan tersebut telah bertentangan dengan uud padahal adanya pertentangan antara materi yang diatur dalam peraturan pelaksanaan tidak berarti dapat disimpulkan bahwa undang undang atas peraturan pelaksana tersebut bertentangan dengan uud pemerintah berpendapat bahwa dalil pemohon inmendalilkan pengenaan tarif atas penghasilan bunga deposito sebagai kerugian aktual dan spesifik dari adanya tahun menurut pemerintah, dalil dalil pemohon sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemohon telah mengalami kerugian dari pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito tersebut. pemohon tidak menjelaskan apakah pemohon merupakan pemilik deposito atau sebagai penerima penghasilan atas bunga deposito yang telah dikenakan pajak. dalil pemohon lebih merupakan perhitungan perhitungan yang bersifat abstrak. demikian juga, terhadap lain, pemohon sama sekali tidak menguraikan fakta yang merupakan kerugian yang bersifat spesifik. oleh karena itu, tidak terdapat hak kewenangan konstitusional pemohon yang telah dirugikan dengan adanya yang dimohonkan untuk diuji. selanjutnya,menurut pemerintah, pendapat pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan sebab pengaturan mengenai pajak jelas didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian (non diskriminasi). berkaitan dengan kekuatan mengikat dari yang dimohonkan untuk diuji, pemerintah berpendapat bahwa suatu ketentuan dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila ketentuan tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang undangan, sebagai contoh tahun dibuat karena hal tersebut merupakan amanat dari uud demikian juga dengan peraturan perundang undangan bawah undang undang seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan peraturan perundangan lainnya, dapat dibuat apabila hal tersebut merupakan amanat dari tahun bahwa dengan demikian, tidak benar apabila keberadaan peraturan perundang undangan bawah undang undang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebab berlakunya ketentuan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangvide uud terhadap dalil mengenai hak konstitusional pemohon, pemerintah berpendapat bahwa sesuai ketentuan uud pembuat undang undang telah mengeluarkan tahun yang mengatur mengenai pajak penghasilan. dalam tahun telah diatur mengenai pembajakan terhadap penghasilan yang merupakan milik wajib pajak misalnya mengenai jenis jenis penghasilan yang merupakan objek pajak ataupun mengenai siapa siapa yang menjadi subjek pajak serta jumlah yang dapat diambil dari wajib pajak. hal ini berarti dalil pemohon mengenai kesewenang wenangan tidak terbukti karena tidak terdapat kesewenang wenangan dengan berlakunya yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji mahkamah konstitusi. berkaitan dengan kedudukan pemohon selaku akademisi, menurut pemerintah, keberadaan yang diuji sama sekali tidak mengurangi atau menghalang halangi pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selaku akademisi termasuk melakukan kegiatan mengajar berdasarkan keyakinan pemohon. berdasarkan uraian atas, berkaitan dengan legal standing pemohon, pemerintah dapat menyimpulkan sebagai berikut: bahwa sama sekali tidakatas sebab yang diuji adalah ketentuan ketentuan yang mendelegasikan kewenangan untuk mengatur beberapa hal mengenai pajak penghasilan kepada peraturan perundang undangan bawah undang undang. bahwa tidakb substansi yang diuji adalah ketentuan mengenai pendelegasian pengaturan mengenai hal tertentu dalam pajak penghasilan. dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah dirugikan karena tidak dapat turut serta menentukan aturan mengenai pajak penghasilan sama sekali tidak aktual dan tidak spesifik sedangkan adanya peraturan pemerintah nomor tahun yang mengatur pengenaan tarif pajak atas penghasilan dari bunga deposito bukti pet. yang juga diuraikan pemohon sebagai bentuk kerugian aktual yang bersifat spesifik, jelas keliru, sebab bukan kerugian yang dialami oleh pemohon. selain itu, dalil tersebut merupakan keberatan pemohon terhadap ketentuan dalam peraturan pemerintah bukan keberatan pemohon terhadap undang undang. seandainya benar (good non) terdapat kerugian sebagai akibat adanya yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana didalilkan pemohon, pemerintah berpendapat bahwyang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak menghalangi atau membatasi pemohon untuk memberi masukan melalui wakil wakilnya dpr dalam penyusunan undang undang, sedangkan pengenaan tarif pajak penghasilan atas bunga deposito, tidak ditimbulkan sebagai akibat adanya yang dimohonkan untuk diuji. berkaitan dengan profesi pemohon sebagai akademisi juga sama sekali tidak dirugikan dengan berlakunya yang dimohonkan untuk diuji, karena tersebut atas tidak berkaitan dengan profesi pemohon sebagai pengajar. oleh karena itu, tidak terdapat satupun hak konstitusional pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya, telah dilanggar dengan berlakunya dalam tahun berdasarkan uraian atas, menurut pemerintah, pemohon tidakengan demikian, menurut pemerintah, pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan oleh bukti pet. 3b). dan karenanya, sangatlah tepat apabili. tinjauan mengenai undang undang dan tata urutan perundang undangan norma hukum prof. dr. maria farida indrawi s., s.h., m.h., dalam bukunya ilmu perundang undangan , menyatakan bahwadalam kehidupan masyarakat selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. norma norma yang masih dirasakan negara republik indonesia adalah norma adat, norma agama, norma moral dan norma hukum negara.( bukti pet. 12a) hans kersen dalam bukunya general theory law and states new york, russel and russel, menyatakan bahwa ada dua sistem norma yaitu norma yang statik (nomostatics) dan norma yang dinamik (nomodynamics). bukti pet. 12b) sistem norma yang statik (nomostatics) adalah sistem yang melihat pada isi norma. dalam sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma norma khusus, atau norma norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum. penarikan norma norma khusus dari suatu norma umum tersebut diartikan bahwa, dari norma umum itu dirinci menjadi norma norma yang khusus dari segi isi nya. sistem norma yang dinamik (nomodynamics) adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya atau penghapusannya . norma itu berjenjang jenjang dan berlapis lapis dalam suatu susunan hierarki, berlakunya norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, berlakunya norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya regresi berhenti pada suatu norma yang lebih tinggi yang disebut norma dasar grundnorm) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau darimana asalnya. norma dasar ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak bersumber dan tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat. hukum merupakan sistem norma atau menghapusnya. sehingga hukum tidak dilihat dari segi isi norma tersebut, akan tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya. hukum adalah valid apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi dan hukum itu berjenjang dan berlapis lapis membentuk suatu hierarki. menurut d.w.p. ruter dalam kepustakaan eropa kontinental, peraturan perundang undangan atau wet materi le zin mengandung tiga unsur, yaitu: bukti pet. 12c) unsur norma hukum (rechts norm), yang dalam peraturan perundang undangan dapat berupa: perintah (geboy), larangan period), mengizinkan (toestemming), pembebasan (vrijstelling). unsur berlaku keluar naar buatan werken): menurut ruter, dalam peraturan perundang undangan, terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan. norma hanya ditujukan kepada rakyat baik dalam hubungan dengan sesamanya maupun antara rakyat dengan pemerintah. norma yang mengatur hubungan antara bagian bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya dan hanya dianggap norma organisasi. oleh karena itu norma hukum dalam peraturan perundang undangan selalu disebut berlaku keluar. unsur bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid rime zin). terdapat perbedaan antara norma yang umum dan yang individual, hal ini dilihat dari alamat yang dituju yaitu ditujukan kepada setiap orang atau kepada orang tertentu , serta antara norma yang abstrak dan yang konkret jika dilihat dari hal yang diatasnya. menurut ruter, unsur unsur sebuah norma adalah sebagai berikut: cara keharusan berperilaku (disebut operator norma), seseorang atau sekelompok orang (subjek norma): perilaku yang dirumuskan (objek norma), dan syarat syarat (kondisi norma). unsur suatu norma itu berlaku karena mempunyai daya laku atau mempunyai keabsahan, hal mana daya laku ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. misalnya suatu peraturan pemerintah adalah sah apabila dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang undang dan berdasarkan uud atau suatu keputusan presiden yang dibentuk oleh presiden berdasarkan uud pengertian undang undang undang undang merupakan suatu naskah hukum dalam arti yang luas yang menyangkut materi dan bentuk tertentu. jeremy bentham dan john austin, misalnya mengaitkan istilah legislation sebagai any form law making . the term is, however, restricted particular form law making, viz. the declaration statutory form rules laws the legislature the state. the law that has its source legislation called enacted law statute written law'. dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian enacted law', statute atau undang undang dalam arti yang luas.( bukti pet.13a) yang dimaksud dengan undang undang dalam arti yang sempit adalah legislative act atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif. yang membedakan sehingga naskah hukum tertulis tersebut disebut sebagai legislative act', bukan executive act adalah karena dalam proses pembentukan legislative act' itu peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiil peraturan perundang undangan dimaksud. mengingat bahwa dalam negara yang berdemokrasi pada dasarnya rakyat yang berdaulat, maka rakyat pulalah yang berhak menentukan kebijakan kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat. pemerintah sebagai pihak yang mendapat mandat untuk menjalankan tugas tugas pemerintahan negara, tidak boleh menetapkan sendiri segala sesuatu yang menyangkut kebijakan bernegara, yang akan mengikat warga negara dengan beban beban kewajiban yang tidak disepakati oleh mereka sendiri, baik yang menyangkut kebebasan, prinsip persamaan, ataupun pemilikan yang menyangkut kepentingan rakyat. jika sekiranya kebijakan kebijakan kenegaraan tersebut akan membebani rakyat maka rakyat harus menyatakan persetujuannya melalui perantaraan wakil wakil mereka lembaga legislatif. karena itu, kebijakan kebijakan kenegaraan tersebut harus dituangkan dalam bentuk undang undang sebagai produk legislatif (legislative act) sebagaimana dimaksud diatas. jika seandainya pemerintah menetapkan suatu kebijakan tidak dalam bentuk undang undang, melainkan dalam bentuk peraturan presiden, padahal seharusnya dalam bentuk undang undang, apakah peraturan presiden tersebut dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya mahkamah konstitusi? prof. dr. jimmy asshidigie, s.h., dalam buku perihal undang undang indonesia , berpendapat bahwa peraturan presiden bukan merupakan undang undang dan karena itu berdasarkan uud yang berwenang mengujinya terhadap undang undang adalah mahkamah agung, bukan mahkamah konstitusi.( bukti pet. 13b) tata urutan peraturan perundang undangan ketetapan mars nomor xx mars tentang sumber tertib hukum menentukan hierarki peraturan perundang undangan sebagai berikut: uud ketetapan mpr s undang undang dan peraturan pemerintah pengganti undang undang peraturan pemerintah keputusan presiden peraturan menteri, dan sebagainya. ketetapan mars sebagaimana tersebut diatas disempurnakan dengan ketetapan mpr nomor iii mpr yang menentukan tata urutan peraturan perundangan sebagai berikut: undang undang dasar uud): ketetapan mpr s, undang undang uu), peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu): peraturan pemerintah pp), keputusan presiden keppres): peraturan daerah perda). saat ini, tata urutan peraturan perundang undangan diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. dalam bagian pertimbangan undang undang ini dinyatakan: (a) bahwa pembentukan peraturan perundang undanga(b)(c)(d). undang undang nomor tahun menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut: uuddan peraturan daerah. bukti pet. 14a) disebut yang mengatur mengenai pengenaan pajak secara final sebesar untuk bunga deposito. jika tidak ada ketentuan mengenai pemberian wewenang pengaturan dengan peraturan pemerintah seperti disebutkan dalam ph, maka pemohon dan warga negara lainnya dapat dikenakan pajak yang lebih kecil ataupun mungkin tidak dikenakan pajak. tetapi karena ada ketentuan itu maka pemohon dirugikan karena membayar pajak yang seharusnya lebih kecil atau tidak dikenakan pajak, bahwa samping itu, bagi pemohon selaku seorang akademikus tidak ada dosa yang lebih besar dari pada mengajarkan sesuatu yang salah. pemohon menjadi warga kampus sejak tahun sebagai mahasiswa dan sebagai staf pengajar sejak tahun dan mengajarkan pajak terutama sejak beberapa tahun yang lalu hingga sekarang. kesimpulan hasil penelitian dan analisis yang pemohon lakukan sejak undang undang mulai berlaku tahun ternyata mengandung beberapa kesalahan yang bertentangan dengan uud merupakan kewajiban moral dan akademis bagi pemohon sebagai seorang akademikus untuk berusaha agar peraturan yang diajarkan sesuai dengan kebenaran, karena fungsi dari seorang pengajar pada universitas adalah mengatakan yang benar sebagai bagian dari hak dan kewajibannya. ternyata adalah salah dan bertentangan dengan uud permohonan yang dimohonkan ini merupakan bagian dari hak dan kewajiban pemohon sebagai pengajar universitas dan bila hak pemohon ini tidak dikabulkan merupakan kerugian akademis bagi pemohon karena gagal untuk mempertahankan kebenaran karena berdasarkan keyakinan pemohon bahwa undang undang yang salah tidak diperbaikbahwa, yang kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pajak, jelas jelasdiri sendiri (melalui dpr) mengenai pajak sebagaimana yang diamanatkan oleh uud selanjutnya dalam disebutkanbukti pet.14b). dewasa ini indonesia terdapat beberapa aturan pelaksanaan perundang undangankewenangan membuat peraturan pelaksanaan undang undang. prinsip kedaulatan rakyat menganut bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan bernegara. dalam perspektif kedaulatan rakyat, semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dari rakyat, sehingga fungsi fungsi kekuasaan negara yang dibedakan dalam (tiga) cabang utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dianggap berasal dari rakyat yang berdaulat. atas dasar prinsip kedaulatan rakyat, maka sumber norma yang terkandung dalam segala bentuk peraturan perundang undangan yang mengikat untuk umum haruslah berasal dari atau atas persetujuan dari rakyat sendiri sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara republik indonesia. negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil wakil mereka yang duduk lembaga parlemen. pemerintah tidak dapat menetapkan sesuatu norma yang bersifat mengatur (regering) dan mengikat untuk umum, kecuali jika pembentukan norma hukum yang demikian itu diperintahkan oleh legislator melalui undang undang. pendelegasian kewenanganapabila suatu kewenangan diamanatkan kepada suatu lembaga lain untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat, maka lembaga pemberi mandat tersebut dapat saja menarik kembali mandatnya itu sewaktu waktu dari lembaga penerima mandat. akan tetapi, dalam hal pendelegasian, maka pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan secara permanen. kewenangan yang sudah didelegasikan kepada lembaga yang lain tidak dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga pemberi delegasi. begitu kekuasaan telah dilimpahkan kepada lembaga lain, maka lembaga penerima limpahan kewenangan itulah penyandang tugas dan kewenangan hukum atas kekuasaan yang telah dilimpahkan. sehubungan dengan hal tersebut,berdasarkan tata urutan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun uud adalah peraturan tertinggi indonesia. urutan peraturan perundang undangan berikutnya bawah uud adalah undang undang. bukti pet. 13d)anan. peraturan pelaksanaan perundang undangan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya dan penjelasannya yang mengukti pet.14b peraturan pelaksanaan perundang undangan dianggap memegang peranan yang sangat penting dan bahkan terus berkembang dalam prakteprof. dr. maria farida indrawi dalam buku ilmu perundang undangan berpendapat bahwa fungsi dari pelaksanaan peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut: bukti pet.12d fungsi peraturan pemerintah adalah: merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang undang yang tegas tegas menyebutnya. fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan uud (sebelum dan sesudah perubahan) yang menentuhal ini peraturan pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu undang undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.apabila suatu ketentuan dalam undang undang memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas tegas untuk diatur dengan peraturan pemerintah, maka presiden dapat membentuk peraturan pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang undang tersebut. pelaksanaan ketentuan dalam undang undang yang tidak tegas tegas memerintahkan ini, dilandasi suatu kenyataan bahwa ketentuan dalam uud telah merupakan delegasi kepada setiap peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang undang. fungsi peraturan presiden. fungsi ini merupakan suatu kewenangan atribusi dari uud kepada presiden. george jellineck berpendapat bahwa dalam kekuasaan pemerintahan itu termasuk pula fungsi mengatur dan memutus. fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan membentuk suatu peraturan perundang undangan, dalam hal ini adalah pembentukan suatu keputusan presiden.yang kedua ini seringkali dirumuskan terhadap pengaturan yang lebih konkret terhadap suatu masalah. salah satu contoh adalah yang dirumuskan sebagai berikut:jin penggunaan jalan, yang pemberlakuan dan kepastian objeknya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan presiden . berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut presiden telah menetapkan keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan kawasan terbatas lalu lintas wilayah daerah khusus ibukota jakarta. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas tegas menyebutnya. kedua fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merupakan fungsi peraturan presiden yang merupakan fungsi delegasi dari peraturan pemerintah berdasarkan pada stufentheori, dimana suatu peraturan yang bawah itu selalu berlaku, bersumber dan berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi atasnya. fungsi peraturan menteri dibidangnya. penyelenggaraan fungsi ini adalah berdasarkan uud perubahan dan kebiasaan yang ada. fungsi ini dimiliki oleh setiap menteri sesuai dengan bidang tugasnya, misalnya menteri kesehatan mempunyai kekuasaan mengatur segala hal yang menyangkut bidang kesehatan, menteri keuangan mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala hal yang menyangkut bidang keuangan, demikian juga menteri menteri lainnya. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. fungsi ini merupakan delegasi berdasarkan ketentuan uud perubahan yang menentukan bahwamengingat bahwa fungsi peraturan menteri sifatnya merupakan delegasi dari peraturan presiden, maka peraturan menteri tersebut sifatnya adalah pengaturan lebih lanjut dari kebijakan presiden yang dituangkan dalam peraturan presiden. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang undang yang tegas tegas menyebutnya. sebagai contoh dari fungsi ini adalah undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia, khususnya yang berbunyi sebagai berikut: ketentuan lebih lanjut mengenai tata . berdasarkan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia yang disahkan dan diundangkan pada tanggal agustus saat ini telah dibentukyang ditetapkan pada tanggal septemberperaturan direktur jenderal departemen adalah: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis peraturan menteri. fungsi ini dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dalamalam tersebut dirumuskan bahwa direktur jenderal departemen dapat membentuk suatu peraturan yang bersifat teknis dari kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang ditentukan oleh menterinya dalam peraturan menteri. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan menteri. fungsi ini dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang ada. dalam hal ini apabila ketentuan ketentuan dalam peraturan menteri memerlukan pengaturan lebih lanjut, maka direktur jenderal departemen yang bersangkutan akan mengaturnya dengan peraturan direktur jenderal departemen. dalam ketentuan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang undangan, yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, peraturan direktur jenderal departemen memang tidak dicantumkan didalamnya, akan tetapi dalam diiv. tinjauan terhadap uud tinjauan historis kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya merupakan kewajiban asasi bagi setiap orang yang hidup indonesia. kewajiban tersebut sekaligus merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap warga negara indonesia yang ditentukan dalam bab viii perihal keuangan negara perubahan ketiga uud yaituukti pet.1b). sebelum diatur dalam uud landasan konstitusional pemungutan pajak hanya diatur dalam satu yaitu pada uud tersebut secara umum mengatur tentang keuangan negara). disarikan dari rapat pembahasan perubahan ketiga uud tentang keuangan negara diperoleh informasi sebagai berikut: bukti pet. tim ahli mengusulkan menempatkan pajak dalam satu dalam uud sedangkan mpr berpendapat bahwa terhadap pajak diberikan dalam tersendiri, sehingga munculahjadi semua yang membebani rakyat harus ada persetujuan dpr. dengan diatasnya landasan konstitusional pemungutan pajak yang sebelumnya merupakan ketentuan yang hanya diatur dalam satu kemudian berubah menjadi satu tersendiri, hal ini menunjukkan bahwa hak konstitusional pemungutan pajak diberi perhatian yang lebih khusus dari sebelumnya. hal ini dapat dipahami mengingat keuangan negara merupakansehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dimana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan pajak. dengan kata lain, keuangan negara itu meliputi juga pendapatan negara yang diperoleh melalui pemungutan pajak. hal ini berarti mengukuhkan makna bahwa fungsi pajak merupakan alat keuangan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. disarikan dari risalah rapat pleno panitia hoc ke dan ke mengenai hal keuangan sebagian besar fraksi utusan golongan sependapat dengan tim ahli karena ingin menempatkan dpr lebih kuat kedudukannya dalam pemerintahan sebagai manifestasi dalam menyusun apbn dan setiap tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan beban bagi rakyat banyak, seperti pajak dan pemungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang. bukti pet. namun demikian dalam pembahasan tersebut, tidak ditemukan adanya pembahasan secara khusus mengenai subjek, objek, tarif dan sanksi perpajakan yang mengharuskan diatur dengan undang undang. sehingga apabila dpr telah memberikan pendelegasian kepada pemerintah dalam tahun termasuk untuk mengatur mengenai subjek, objek, tarif dan sanksi perpajakan maka pendelegasian kewenangan kepada pemerintah, menteri keuangan dan direktur jenderal pajak sebagaimana diatur dalam tahun tersebut merupakan perwujudan dari persetujuan dpr dalam rangka pemungutan pajak. disamping itu, secara filosofis pengaturan uud tersebut tidak mengalami perubahan, bahwa pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada negara dalam hidup bersama yang mengandung sifat gotong royong dan kekeluargaan. rakyat memberikan baktinya berupa uang dengan tiada mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum (individu). dengan kata lain, apa yang berasal dari wajib pajak (hanya sebagian kecil masyarakat) digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga sini nampak terjadi pemerataan. sesuai dengan filosofi tersebut atas, yaitu bahwa pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung maka pajak adalah merupakan kewajiban konstitusional warga negara indonesia. tinjauan sosiologis kemanfaatan pajak pajak ditinjau dari segi sosiologis memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara antara lain sebagai sumberbiaya pemeliharaan.kepada masyarakat berpenghasilan rendah.,ajak selain memberikan manfaat bagi penerimaan negara juga dapat bermanfaat untuk merangsang investasi. dalam rangka menggairahkan investasi, pajak harus memiliki sistem yang fleksibel sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan berupa terbukanya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat dan pundi pundi pajak yang dibayar sebagai akibat dari kegiatan ekonomi (investasi). bahwa segala aktivitas perekonomian yang berlangsung sekitar kita sesungguhnya hanya dapat berlangsung selama otoritas fiskal mampu menjaga agar posisi keuangan negara tetap kuat dan mampu memenuhi semua kewajiban yang harus dibayar. bukti pet. bahwa untuk mencapai kestabilan ekonomi diantaranya diperlukan kepastian hukum. pajak sebagai salah satu indikator kebijakan fiskal memerlukan pembentukan peraturan peraturan untuk menjamin kepastian hukum. sekalipun potensi penggalian dana dari pajak masih ada dalam jumlah besar, persoalan pajak tetap saja sangat kompleks. kendala fundamental yang tipikal dihadapi, diantaranya adalah sistem administrasi dan hukum, kualitas aparat perpajakan, dan kepatuhan masyarakat membayar pajak. sudah tentu untuk mengatasi masalah ini diperlukan prasyarat kehendak politik (political will) yang kuat. kehendak politik harus diwujudkan dalam hukum positif, dalam bentuk produk hukum yang memiliki muatan materi yang diperlukan. untuk meredam gejolak ekonomi, maka pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang berimbang dan dinamis, serta bersifat hati hati (prudent policy). hal ini dilakukan untuk mengatasi putaran bisnis (business cycle) yang kadang kadang membutuhkan kebijakan fiskal yang bersifat counter encyclical bukti pet. tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pengaturan pemungutan pajak, yang menjalankan fungsi regulerend dalam kebijakan fiskal, menganut juga prinsip kehati hatian. kendala fundamental dalam perpajakan yang paling berat adalah penataan aspek hukum dan administrasi perpajakan. sehubungan dengan hal tersebut, maka dibentuk tahun untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. kontribusi penerimaan pajak penghasilan dalam pembiayaan negara data dari apbn) pada periode tahun atau periode paska perubahan ketiga uud kebijakan keuangan negara tetap diarahkan pada upaya untuk mewujudkan apbn yang sehat, memelihara ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara guna mendukung proses pemulihan ekonomi bukti pet. stimulus fiskal merupakan insentif bagi para pelaku ekonomi sehingga perekonomian tidak terdistorsi. dalam jangka menengah langkah langkah penting dalam menjagapabila mahkamah konstitusi menyetujui permohonan pemohon dan menyatakan yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pemohon dan warga negara tidak akan dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya karena dapat mengatur dan menentukan pajak sebagaimana yang diamanatkan oleh uud melalui lembaga dpr. kerugian kehilangan hak dan atau kewenangan konstitusional untuk menentukan nasib sendiri yang merupakan ciri dari negara berkedalaman rakyat, hak untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama hadapan hukum dan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang wenang, tidak akan dialami lagi oleh pemohon apabila permohonan ini dikabulkannya. bahwa dengan demikian pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dan permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf mk, ii. alasan permohonan bahwa ketentubahwa hak konstitusional yang dimaksud diatas dalam belum sepenuhnya terwujud terhadap pemohon sendiri termasuk rakyat yang lain. landasan tentang kepastian hukum dan keadilan dalam masalah pajak yang seharusnya ditentukan oleh uud dan juga ph, ternyata sebagian kewenangan tersebut oleh diserahkan kepada peraturan yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jenderal pajak. ketentuan seperti ini tidak sepenuhnya dapat ketahanan fiskal yang berkesinambungan (sustainable fiscal) terutama mencakup, antara lain, memperkuat basis pajak. selama berlangsungnya krisis moneter tahun peran kebijakan fiskal menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung langkah langkah penyelamatan ekonomi serta mendorong program pemulihan ekonomi nasional. peran itu terasa berat karena basis pendapatan negara relatif menyusut terimbas dampak krisis. berikut ini ditampilkan data peran pajak penghasilan dalam penerimaan negara periode tahun paska perubahan ketiga uud tabel penerimaan pajak direktorat jenderal pajak periode (dalam miliar rupiah) beneran ear non migas ppn pbb bpt ever penerimaan djp tanpa ala ren aan penerimaan djp termasuk nan sana san fee pee dalam negeri penerimaan pajak penghasilan tahun memberikan kontribusi sebesar 41x terhadap penerimaan dalam negeri. bila dibandingkan sejak awal diberlakukannya reformasi perpajakan tahun maka realisasi penerimaan meningkat dari triliun tahun menjadi triliun pada tahun (atau peningkatan penerimaan pajak dalam kurun waktu tahun tersebut sangat signifikan. meningkatnya penerimaan pajak ini tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan dan kemajuan dalam bidang perekonomian. hukum pajak sebagai legitimasi pemungutan pajak dalam kurun waktu ini benar benar mendukung upaya upaya pemungutan pajak yang dilakukan tahun per tahun seiring dengan target penerimaan. namun eksistensi suatu hukum pajak (sebagai dasar pemungutan pajak) masih tetap eksis sampai saat ini, walaupun peraturan tersebut bentuk beberapa belas tahun lalu. hal ini disebabkan antara lain, pemungutan pajak telah diterima oleh masyarakat sehingga pemungutan pajak yang dilakukan dapat terus berlangsung menjadi sebuah kelaziman. sistem dan tata cara pemungutan juga mendukung eksistensi peraturan perpajakan yang berlaku sampai sekarang. sebagai contoh, sistem pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat final, mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perawakannya. tinjauan yuridis ketentuan yang mengatur pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, adalah satu dari lima yang mengatur tentang hal keuangan yang diatur pada bab viii uud yaitu dan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: bukti petewan perwakilan daerah dst.cam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang undang , hal hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang undang kelima mengenai hal keuangan negara tersebut, dalam setiap disebutkan lebih lanjut ditetapkan diatur dengan undang undang . vud yang terdiri dari bab dan hanya mengatur dasar dasar hal yang pokok saja. sesuai prinsip dalam teori hukum berjenjang, maka pengaturan lebih lanjut diatur dalam hierarki yang lebih rendah yaitu undang undang. demikian selanjutnya, apabila ada pengaturan dalam undang undang yang dianggap legislator perlu ditindak lanjuti, maka diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam hierarki hukum yang lebih rendah yaitu dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri keuangan. ketentuan pada dan bahwa pengelolaan keuangan negara, untuk apa uang dari kas negara dipergunakan harus dengan persetujuan rakyat (melalui perwakilannya dpr), sama halnya dengan pemungutan beban pajak juga harus dengan persetujuan rakyat (melalui perwakilannya dpr). dalam undang undang apbn yang ditetapkan setiap tahun, juga tetap ada pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan menetapkan penjabaran ketentuan ketentuan yang sudah digariskan dengan undang undang apbn, antara lain penentuan rincian satuan tiga oleh menteri keuangan dengan menteri menteri terkait. contoh: apbn tahun menyebutkan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana maksudkan dalam menurut organisasi dan menurut fungsi ditetapkan dengan keputusan presiden . pada undang undang apbn tahun nomor tahun berbunyi: pengaturan lebih lanjut dipa l sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh presiden . menyebutkan ketentuan lebih lanjut (pembagian dan perimbangan dau, dak dan bh) daerah otonomi baru diatur dalam peraturan menteri keuangan . uud mengaturetentuan uud tersebut atas sesungguhnya diturunkan dari prinsip taxation without representation,itu berarti pajak dan pungutan lain yang dibebankan oleh negara, yaitu pemerintah, kepada rakyat harus bahas dan disetujui oleh wakil wakil rakyat parlemen atau dpr. sudah menjadi praktek ketat negarawan yang parlemen. para wakil rakyat dpr itu sesuai dengan amanah dan kewajibannya akan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat berkenaan dengan rancangan undang undang pajak yang diajukan oleh pemerintah. bila rancangan undang undang pajak atau pungutan lain itu akan memberatkan rakyat, dan karena itu mengandung potensi yang dapat menimbulkan dampak yang bakal menurunkan perekonomian nasional, khususnya kesejahteraan rakyat, maka para wakil rakyat itu tentu dapat merubah atau bahkan menolak samajadi, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara itu tidak secara langsung (indirect participation) tapi melalui wakil wakil rakyat dpr, yang telah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang demokratis. dalam koridor prinsip taxation without representation yang terkandung dalam uud berbagai rancangan undang undang pajak diajukan oleh pemerintah kepada dpr, mana setelah dibahas secara mendalam, termasuk dikonsultasikan dengan rakyat, akhirnya disetujui oleh wakil wakil rakyat menjadi undang undang, yaknian demikian pula halnya ketentuan dalam dan untuk mengatur macam dan nilai mata uang, serta kewenangan bank sentral sebagai penanggung jawab moneter. penentuan macam harga mata uang b), apakah itu dalam nilai nominal (yang tertulis dalam lembaran atau kepingan mata uang) atau nilai instristik nilai materi, atau nilai tukar, tidak tertulis secara baku (disebut secara detail) dalam undang undang terkait undang undang bank indonesia atau undang undang perbankan), tetapi diberikan kewenangan kepada gubernur bank indonesia untuk mengaturnya. ketentuan hal hal lain mengenai keuangan negara, yaitu sepanjang berhubungan dengan keuangan negara yang belum tercakup dengan dan diatur dengan undang undang, antara lain undang undang keuangan negara yaitu undang undang nomor tahun undang undang perbendaharaan negara yaitu undang undang nomor tahun (sebagai pengganti icw style tahun undang undang bumn yaitu undang undang nomor tahun dengan segala pertimbangan dan pembahasan yang matang sewaktu pembuatan undang undang, wakil wakil rakyat sebagai pembuat undang undang legislator), melalui proses pembahasan dpr, secara sadar mengerti dan faham dalam mencantumkan yang memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah atau menteri keuangan menteri terkait atau direktur jendral pajak (termasuk direktur jendral perbendaharaan, direktur jendral anggaran dll), dengan maksud untuk mengatur dan menetapkan penjabaran yang ditentukan dalam undang undang. tinjauan umum atas pemungutan pajak pengertian, asas dan fungsi pajak untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih", menyatakan bahwa: bukti pet. 20 bukti pet. 20b):.bukti pet. 20c)ukti pet.4a: bukti pet. 22a) equality (asas persamaan)::::: bukti pet. 22b)dibawah basic need dibebaskan dari pajak. cc. asas keuntungan istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya: bukti pet. 22c)ii, iiiiiiii iii.ii.dari uraian tersebut atas, asas asas pemungutan pajak yang selama ini dianut oleh pemerintah telah mencerminkan best practice sebagaimana yang dikemukakan antara lain: hasil pemungutan pajak dewasa ini, telah mampu membiayai kurang lebih dari apbn, dan target penerimaan pajak selalu bersifat dinamis, karena besarnya target menjamin kepastian hukum yang adil seperti disebutkan pada uud bahwa dalam hal kewajiban pembayaran pajak, yang merupakan hak konstitusional rakyat adalah bahwa pajak ditetapkan dengan undang undang dan bukan dengan peraturan yang lebih rendah, sebagaimana juga dianut negara lain seperti amerika serikat yang dijelaskan oleh seorang penulis seperti berikut: this country, local, state, and federal tax laws are the result democratic systems which elected appointed representatives decide the appropriate tax structure. sally jones, principles taxation, demikian juga seorang penulis indonesia terkenal mengenai pajak mengatakan: jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan peraturan lain yang lebih rendah dari pada undang undang, prof. rachmat sumatra s,h.: asas dan dasar perpajakan hal. bahwa secara universal ditafsirkan bahwa pajak terdiri dari unsur unsur objek pajak (yang menjadi sasaran pajak), subjek pajak (siapa penanggung pajak) tarif pajak (jumlah atau beban pajak) dan sangsi pajak sebagai hukuman terhadap pelanggaran pajak. hal ini juga disebut pada penjelasan yang mengatakan bahwa mengatur materi yang menyangkut subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak. tanpa ada unsur unsur ini tidak ada pajak. bahwa pajak adalah suatu pemaksaan terhadap rakyat untuk membayar pajak, dan pemaksaan dengan legal hanya dapat dilakukan melalui proses politik dengan persetujuan rakyat melalui wakilnya dpr dengan undang undang. berbeda dengan pemaksaan tanpa persetujuan rakyat, dengan penggunaan kekuasaan absolut serta kekerasan yang sama dengan perampokan, seperti disebutkan oleh seorang penulis: ". ihe government has the power force one group give its resources other group. this transfer has been linked theft, with one mayor difference: while both are voluntarily transfers, transfers through the government wear the mantle legality and respectability conferred upon them the political process. penerimaan tersebut selalu meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro indonesia. pemungutan pajak indonesia didasarkan pada sistem self assessment yang mengandung pengertian bahwa wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar didasarkan pada perhitungan wajib pajak sendiri atas penghasilan yang diperolehnya sehingga, kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang berhutang ada pada wajib pajak. penerapan tarif progresif dalam ph, adanya penetapan penghasilan tidak kena pajak dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar, adanya penetapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak dalam menghitung pajak bumi dan bangunan adalah sebagian contoh penerapan prinsip asas keadilan dan kesamaan beban dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. artinya, sistem perpajakan indonesia tidak bersifat diskriminatif dan memperhatikan daya pikul atau kemampuan membayar seseorang. penerapan pengenaan tarif tunggal untuk pajak penghasilan wajib pajak badan mulai tahun sebesar dan tarif final pajak penghasilan atas bunga simpanan bank serta penggunaan formulir spt sangat sederhana spt ss) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan sejumlah tertentu yang bersumber dari satu pemberi kerja, merupakan contoh bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk selalu berupaya melakukan penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan agar wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya. sehingga, administration cost yang menjadi beban pemerintah maupun masyarakat wajib pajak dapat ditekan seminimal mungkin. sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, pemerintah menyadari perlu dilakukan perubahan undang undangada saat ini, pemerintah bersama dengan dpr telah selesai mengamandemen undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ph, dan undang undang pajak pertambahan nilai. dalam hal ini, pemerintah berkeyakinan bahwa undang undang pajak harus dapat memberikan jaminan yang diperlukan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik untuk negara maupun untuk wargany. 20, dalam perkembangannya, selain kekuatud(amandemen ketiga), pemerintah mempunyai kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan pelaksanaan tahun dengan peraturan perundang undangan bawah undang undang. pengaturan lebih lanjut mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara termasuk dalam melakukan pungutan pajak dituangkan dalam undang undang sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dalam ketentuan umum angka yang dimaksud dengan keuangan negarkti pet. 23a)undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. lain pihak, undang undang tentang keuangan negara sebagaimana telah dikemukakan atas, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan negara, telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal. untuk lebih jelasnya, hal tersebut diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negarabukti pet. 23d)alam menjalankan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, menteri keuangan bertugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. bukti pet. 23e)kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro: . bukti pet. 23f) pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibahterkait dengan hal tersebut, berikut ini diberikan contoh berbagai undang undang yang mengatur tentang perpajakan sebagai berikutngatur mengenai: bukti pet. ketentuan umum penetapan dan ketetapan pajak penagihan pajak keberatan dan banding pembukuan dan pemeriksaan ketentuan khusus ketentuan pidana penyidikan ketentuan peralihanajak penghasilan mengatur mengenai: bukti pet. ketentuan umum subjek pajak objek pajak cara menghitung pajak pelunasan pajak dalam tahun berjalan perhitungan pajak pada akhir tahun ketentuan lain lain ketentuan peralihan ketentuan penutuptinjauan terhadaptahunsubjek pajak penghasilan menurut tahun adalah: bukti pet. 2namun demikian, dalambukti pet.bukti pet.ahun memberikan delegasi untuk mengatur lebih lanjut dalam tahun terdapat beberapa kaidah yang memberikan delegasi untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang undangan bawah undang undang, sebagai berikut: peraturan pemerintah, meliputi huruf huruf angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan peraturan menteri keuangan, meliputi huruf angka huruf angka huruf huruf angka huruf huruf huruf (p. the slogan taxation without representation tyranny provided one the central motifs the revolution. joseph stiglitz, economics the public sector, norton company co., new york, oleh sebab itu keempat unsur ini wajib ditetapkan dengan undang undang, dan tidak dapat didasarkan atas peraturan yang lebih rendah dari itu seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jenderal pajak. undang undang adalah hasil keputusan melalui wakil rakyat dpr bersama sama dengan pemerintah. keputusan pemerintah adalah keputusan yang bukan keputusan bersama dengan rakyat melalui dpr, hanya ditetapkan dengan kewenangan pemerintah, keputusan menteri keuangan adalah keputusan menteri yang merupakan pembantu presiden, sedangkan keputusan direktur jenderal pajak adalah keputusan dari seorang pegawai negeri yang membantu menteri keuangan yang berkaitan dengan pajak. ketiga jenis peraturan ini keputusan pemerintah, keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jenderal pajak) hanya melaksanakan undang undang dan tidak dapat disamakan dengan undang undang, dan oleh sebab itu tidak dapat menetapkan objek pajak, subjek pajak, beban pajak dan sanksi pajak. bahwa ditinjau dari pembayar pajak, dimana pemohon adalah salah satu pembayar pajak, dan uud tersebut adalah merupakan hak konstitusional semua pembayar pajak. semua peraturan pelaksana perpajakan tidak dapat mengatur keempat unsur yang disebutkan itu. oleh sebab itu setiap penetapan keempat unsur yang dilakukan dengan peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jenderal pajak tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan oleh sebab itu bertentangan dengan dan uud bahwa negara lain seperti amerika serikat juga menganut prinsip yang sama mengenai pengenaan pajak dengan undang undang melalui wakil rakyat, seperti disebutkan dalam konstitusi negara tersebut article section yang mengatakan:: the congress shall have power levy and collect taxes, duties, imports, and excisus, pay the debts and provide for the common defense and general welfare the united states. huruf angka huruf huruf huruf huruf huruf aa. huruf bb. cc. dd. dan ee. peraturan direktur jenderal pajak, meliputi huruf dan vi. tinjauan terhadap yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana diamanatkan dalam uud tahun telah mengatur hal hal pokok mengenai materi pajak penghasilan. sedangkan untuk hal hal yang bersifat pengaturan lebih lanjut, tahun memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah atau melalui peraturan perundang undangan yang lebih rendah. pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tercermin pada sebagai berikut: tahun mengatur pengenaan pajak atas penghasilan tertentu yang dapat dikenai pajak bersifat final. jenis jenis penghasilan yang diatur dalam meliputi bukti pet. 2b):. pengaturan tersendiri atas jenis jenis penghasilan tersebut atas dilakukan dengan peraturan pemerintah dan terbatas pada sifat, besar, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutannya. adapun pertimbangan pengaturan tersendiri atas jenis jenis penghasilan tersebut adalah: pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. ketentuan tahun memberikan wewenang kepada pemerintah untuk dapat mengenakan pajak penghasilan yang bersifat final atas jenis jenis penghasilan sebagaimana tersebut atas. pengenaan pajak yang bersifat final dilakukan dengan pertimbangan utama kesederhanaan administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat jenderal pajak. terkait dengan pengaturan besarnya tarif pajak penghasilan atas jenis jenis penghasilan tersebut atas diatur lebih lanjut dalam yaitu tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur dalam tahun yaitu tarif atas wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif tertinggi sebesar dan tarif pajak penghasilan atas wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif tertinggi sebesar (yang akan menjadi sebesar mulai tahun pajak adapun peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan adalah sebagai berikut:peraturan pemerintah nomor tahun bukti pet. pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. peraturan pemerintah nomor tahun bukti pet. pajak penghasilan atas hadiah undian. peraturan pemerintah nomor tahun bukti pet. keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj bukti pet. pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham bursa efek. peraturan pemerintah nomor tahun stdbukti pet.nomor tahun state peraturan pemerintah nomor tahun (perubahan ketiga), bukti pet. keputusan menteri keuangan nomor kmk. state peraturan menteri keuangan nomor pmk. (perubahan kedua):bukti pet. pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. peraturan pemerintah nomor tahun std peraturan pemerintah nomor tahun bukti pet. dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. std peraturan menteri keuangan nomor pmk. bukti pet. pembayaran pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. peraturan pemerintah nomor tahun std peraturan pemerintah nomor tahun bukti pet. keputusan menteri keuangan nomor kmk. std keputusan menteri keuangan nomor kmk. (perubahan kelima) bukti pet. dan tahun mengamanatkan menteri keuangan setelah berkonsultasi dengan dpr dapat menyesuaikan besaran penghasilan tidak kena pajak per tahun yang telah diatur dalam yaitu,tkp)baik dalam tahun tahun dan tahunrbrp1. (satu juta empat ratus pribadi, pajak, empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk rp1. (satu juta ratus del (empat ratus delapan wajib pajak yang kawin: tiga ratus dua puluh ribu rupiah) puluh ribu rupiah) tambahan untuk tambahan untuk wajib pajak yang wajib pajak yang kawin: rp2. (dua juta delapan ratus kawin (sembilan ratus enam delapan puluh ribu rupiah) tambahan puluh ribu rupiah) tambahan untuk untuk seorang isteri yang rp15. (lima belas seorang isteri yang mempunyai penghasilannya digabung dengan juta delapan ratus empat puluh ribu penghasilan dari usaha atau dari penghasilan suami sebagaimana rupiah) tambahan untuk seorang isteri pekerjaan yang tidak ada dimaksud dalam dan yang penghasilannya digabung hubungannya dengan usaha suami rp1. (satu juta empat ratus dengan penghasilan suami atau anggota keluarga lain: empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk sebagaimana dimaksud dalam (empat ratus delapan setiap anggota keluarga sedarah dan dan puluh ribu rupiah) tambahan untuk keluarga semena dalam garis rp1. (satu juta setiap orang keluarga sedarah dan keturunan lurus serta anak angkat, yang tiga ratus dua puluh ribu rupiah) semena dalam garis keturunan menjadi tanggungan sepenuhnya, paling tambahan untuk setiap anggota lurus, serta anak angkat, yang banyak (tiga) orang untuk setiap keluarga sedarah dan keluarga menjadi tanggungan sepenuhnya, keluarga. semena dalam garis keturunan lurus paling banyak (tiga) orang untuk serta anak angkat, yang menjadi setiap keluarga.bukti pet. dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. mama tahun esa peg kmk.o3 pmk.o3 jmmatam camat sa0ooo| sana) sam yang kawin tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dgn penghasilan suami laoamam mora) sm0ooo| sanam taken0 tanggungan dengan memperhatikan data pada tabeldelegasi wewenanguo), yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu konstitusionalitas.dalam rangka pengenaan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak dibutuh, disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. oleh karena itu perlu diberikan kemudahan melalui mekanisme lain yang tidak didasarkan pada pembukuan yaitu melalui penerapan norma penghitungan penghasilan netto. tahun mengamanatkan kepada direktur jenderal pajak untuk membuat norma penghitungan penghasilan netto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang tidak mampu menyelenggarakan pembukuan. dalam menentukan besarnya norma penghitungan penghasilan neto, direktur jenderal pajak harus mendasarkan pada hasil penelitian, atau data lain dan dengan memperhatikan kewajaran. untuk lebih mencerminkan tingkat kewajaran dari kondisi usaha wajib pajak, besarnya norma penghitungan penghasilan netto perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus. adapun peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan adalah keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. bukti pet. berdasarkan tahun(empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto. bukti pet. 2e) berdasarkan tahun menteri keuangan dapat melakukan penyesuaian batasan peredaran bruto sebesar atastarif tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar 30x (tiga puluh persen)penurunan tarif ini dilakukan oleh pemerintah bersama dengan dpr pada saat pembahasan dalam rangka menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. huruf tarif tertinggi untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar mulai tahun pajak diturunkan menjadi yang telah diatur dalam huruf tahun bahwa norma huruf sama sekali tidak mengatur mengenai pelimpahan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai besarnya tarif ataupun hal lain terkait dengan tersebut. oleh karena itu sudah sepatutnya majelis mengesampingkan pengujian terhadap dimaksud. huruf dan huruf pengenaan pajakatur dengan peraturan pemerintah. berdasarkan amanat huruf besarnya pajak atas penghasilan berupa dividen tersebut diberikan batasan paling tinggi dan bersifat final. adapun peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan huruf dan huruf adalah peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tersebut telah mengatur besarnya pajak atas penghasilan berupa dividen sebesar bukti pet. tarif sebesar tersebut tidak melebihi batas tarif tertinggi yang ditentukan oleh undang undang. dengan demikian sangatlah jelas bahwa peraturan pemerintah tersebut tidak menambah berat beban wajib pajak. besarnya lapisan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan tahun adalah sebesar sebagai berikut: tabel lapisan penghasilan kena pajak berdasarkan tahun untuk wajib pajak orang pribadi untuk wajib pajak badan tidak terdapat adanya lapisan penghasilan kena pajak) bahwa besarnya lapisan penghasilan kena pajak tersebut berdasarkan dapat diubah dengan keputusan menteri keuangan disesuaikan dengan faktor penyesuaian yang didasarkan pada kondisi perkembangan perekonomian antara lain tingkat inflasi. penetapan tarif tersendiri atas jenis jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dibatasi tidak melebihi tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu sebesar dan tarif tertinggi bagi wajib pajak badan yaitu sebesar dalam ketentuan ini pemerintah diberikan kewenangan oleh undang undang untuk menetapkan besarnya tarif tersendiri berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan tahun meskipun demikian pemerintah dalam melaksanakan kewenangan menetapkan besarnya tarif tersendiri untuk harus memenuhi syarat sebagai berikut: sebelumnya pajak negara itu dikenakan berdasarkan kekuasaan absolut yang memicu terjadinya revolusi. oleh sebab itu setiap pembebanan pajak atas warga negara tanpa persetujuan wakil wakil rakyat, tanpa kepastian hukum yang adil adalah pelaksanaan kekuasaan absolut. keadilan merupakan dasar dari hukum pajak sebagaimana disebutkan oleh seorang penulis: . belastingrecht ware zin, hetwelk street naar legging van listen fulgens reguler, die toe tekken het rechtgevoel bevredigen. het belastingrecht van indonesie, w.f. prins, terjemahan bebas: . hukum pajak dalam arti yang sebenarnya berusaha untuk pengenaan pajak yang tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan ) bahwa konstitusi mengatakan bahwa pajak ditetapkan dengan undang undang, tetapi ketentuan ini menurut pemohon tidak dipatuhi dan telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai pembayar pajak, sebagaimana disebutkan dalam materi muatan dan atau bagian undang undang yang akan dijelaskan dibawah ini. kalau sekiranya dianggap bahwa itu adalah benar dan tidak bertentangan dengan uud maka yang sekarang yang terdiri dari cukup dibuat dengan satu yang berbunyi: ini memberikan wewenang kepada pemerintah, menteri keuangan dan direktur jenderal pajak untuk menentukan dan mengatur tentang pajak penghasilan dan dengan demikian berakhirlah demokrasi indonesia dan kita beralih pemerintahan absolut. bahwa materi muatan dalam dan atau bagian yang bertentangan dengan uud serta pembukaannya adalah.: penghasilan berupa hadiah undian ., penghasilan dari transaksi saham .j penghasilan dari transaksi pengalihan harta .: dan penghasilan tertentu lainnya: yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.dengan mempertimbangkan aspek kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak. menteri keuangan berdasarkan ini diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (evaluasi) dengan mempertimbangkan: perkembangan harga yang mencolok, atau perubahan kebijakan bidang moneter, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara unsur unsur biaya dan penghasilan, sehingga mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. namun demikian, menteri keuangan dalam menetapkan besarnya tarif pajak tersendiri atas penilaian kembali aktiva tetap dibatasi yaitupada prinsipnya pemotongan pajak penghasilanatau kegiatan dipotong pajak berdasarkan tarif huruf tahun namun demikianbukti pet.raturan pemerintah nomor tahun bukti pet. huruf dan dalam rangka pengenaan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak, sudah sewajarnya terhadap wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang lebih tinggi dikenakan pajak lebih dibandingkan dengan yang mempunyai kemampuan ekonomis lebih rendah. dengan dasar pemikiran tersebut, berdasarkan ini menteri keuangan diberikan wewenang: menetapkan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. menetapkan dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak dari penjualan barang sebagaimana dimaksud pada angka namun demikian, dalam melaksanakan wewenang tersebut menteri keuangan harus mempertimbangkan,dan prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan. adapun peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan huruf dan adalah sebagai berikut: peraturan menteri keuangan nomor pmk. bukti pet. dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. state peraturan menteri keuangan nomor pmk. bukti pet. berdasarkan ini pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur pengenaan pajak atas orang pribadi yang bertolak luar negeri. pengenaan pajak tersebut adalah dalam rangka mendorong partisipasi setiap warga negara untuk ikut membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak. dengan demikian sudah selayaknya. walaupun demikian dengan peraturan pemerintah diatur mengenai wajib pajak orang pribadi yang bertolak luar negeri yang dikecualikan dari kewajiban membayar pajak sepanjang memenuhi syarat syarat yang ditentukan antara lain pelajar yang menuntut ilmu luar negeri dan pekerja yang akan berangkat luar negeri. pemungutan fiskal luar negeri bersifat pembayaran muka, yang dibayarkan ketika seseorang yang memenuhi ketentuan akan berangkat luar negeri (pay you go),state per pj bukti pet. vii. penjelasan mengenai pokok permohonan pengujian materiil tahun bahwa terhadap ketentuan dalam tahun yang diajukan permohonan pengujian materiil, pemerintah berpendapat sebagai berikut: pemohon dalam posisinya mendalilkan, bahwa dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud namun dalam petitumnya pemohon meminta agar dalam undang undang guo dinyatakan bertentangan dengan dan uud disitu terlihat adanya inkonsistensi antara polita dengan petit yang tertuang dalam surat permohonan pemohon.ndang undang guo justru untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada setiap wajib pajak. guo justru dimaksudkan untuk memberi kejelasan dan kepastian hukum sehingga setiap wajib pajak akan terhindar dari perlakuan sewenang wenang ago dapat mengancam kehormatan, martabat, dan harta benda pemohon. pemohon hanya mengatakan secara umum guo melanggar uud padahal sebagaimana dikemukakan atas ago memberikan pendelegasian. guo justru untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada tiap wajib pajak. itu berarti perlindungan tiap wajib pajak dari perlakuan sewenang wenang dari aparat pemerintah. itu berarti pula sejalan dengan dan dengan demikian sejalan dengan uud dalam bagian polita surat permohonannya pemohon menyatakan, bahwa peraturan pemerintah tahunengan tahun dikenakan dengan tarif pajak y6, tetapi kenyataannya tetap dikenakan pajak dengan tarif ss. lihat surat permohonan halaman pernyataan pemohon ini menjadtidak pula menjelaskan dalam hal bagaimana dan dalam situasi seperti apa peraturan pemerintah nomor tahun itu melanggar padahal sebagaimana atas telah dikemukakan, bahwa guo justru untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap wajib pajak, yaitu kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan oleh uud itu berarti tidak melanggar uud pemohon mendalilkan pula, bahwa guo melanggar uudemohon dalam surat permohonannya tidak menjelaskan, dalam hal apa dan bagaimana dalam undang undang guo telah melanggar atau bertentangan dengan uud, atau bahkan mengambil alih miliknya secara sewenang wenang. dalam undang undang guo sekali lagi, justru merupakan pelaksanaan amanah yang diperintahkan oleh uuddalam undang undang guo, justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap wajib pajak. karena itu dalam undang undang guo tidak melanggar uud terhadap pengujian dan tahun yang mengaturmerintah berpendapat bahwatahun kepada peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan uud karena menurut uuddan peraturan daerah. sebagaimana diketahui bahwa dalam hierarki peraturan perundang undangan indonesia, peraturan tertinggi bawah uud selalu berbentuk undang undang, dimana yang berwenang membentuk undang undang adalah dpr atas persetujuan bersama dengan presiden.baru dapat dilakukan dengan tiga alternatif syarat, yaitu:, bukti pet. 13d) atas a.penghasilan berupa deposito: penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, .dst, dst, sebagaimana didalilkan pemohon.departemen untuk membuat suatu peraturan atau norma umum adalah suatu prakte: substansi norma hukum yang lebih rendah. dalam konteks perkembangan hubungan konstitusi dengan proses pembuatan undang undang, ahli konstitusi cf. strong menyatakan sebagai berikut: bahwa sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu dalam aturan aturan yang sudah disiapkan. bukti pet. dengan demikian sebuah konstitusi menggariskan prinsip umum yang mendasari hubungan hak dan kewajiban antara negara, yaitu pemerintah, dengan rakyat, berkenaan dengan pajak dan pungutan lain. prinsip umum ini kemudian dikembangkan melalui proses pembuatan undang undang dan peraturan pelaksanaanya. uud sesungguhnya meletakkan prinsip umum,. itu bermakna, bahwa pemerintah selaku pihak yang mewakili negara dapat mengenakan pajak dan pungutan lain kepada rakyat atas dasar undang undang. atas dasar prinsip umum itulah pemerintah dan dpr menyetujui berbagai undang undang pajak dan pungutan lainnya. selanjutnya atas dasar undang undang tersebut dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan untuk tujuan menjalankan amanah yang tertuang dalam norma undang undang pajak dan pungutan lain itu. bahwa norma hukum yang tertuang dalam undang undang dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada peraturan peraturan yang kedudukannya lebih rendah daripada undang undang, baik secara implisit maupun eksplisit dibenarkan oleh undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. undang undang tersebut mengatur sebagai berikut:penjelasan undang undang nomor tahun menyatakan bahwa:erkaitan dengan ketentuan dan kedua ketentuan tersebut memuat secara tegas bentuk peraturan perundang undangan yang didelegasikan dan muatan materi yang diatur sehingga memenuhi syarat pendelegasian. berkaitan dengan muatan materi yang didelegasikan berupa penentuan tarif termasuk tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah berpendapat bahwa, penentuan tarif tersebut tidak terlepas dan berdiri sendiri dari pengaturan dalam undang undang. sebagaimana diatur dalam tahun tarif yang ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tersebut terikat pada ketentuan yaitu tidak diperkenankan lebih tinggi dari tarif tertinggi yang diatur dalam berdasarkan penjelasan atas, sudah jelas bahwa dan tahun tidak bertentangan dengan uud terhadap pengujian tahun yang berbunyi pemerintah dapat menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan menetapkan penghasilan tidak kena pajak dengan peraturan menteri keuangan setelah dikonsultasikan dengan dpr merupakan amanat perintah yang tegas dari tahun tahun itu sendiri merupakan produk bersama antara presiden dan dpr sebagai wakil rakyat, sehingga pelimpahan kewenangan untuk menetapkan penghasilan tidak kena pajak dengan peraturan menteri keuangan adalah sudah sepengetahuan dan sudah mendapat persetujuan dpr. tahun sendiri merupakan amanat langsung dari uud sehingga kedudukan tahun tidak bertentangan dengan uud penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembanganterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: i1. nama arif fathurohman warga negara indonesia alamat perumahan bukit gading balaraja blok nomor cangkul, balaraja, kabupaten tangerang, provinsi banten selanjutnya disebut sebagai . . pemohon: i1. membaca permohonnovem perpu terhadap uud maka terkait hal tersebut mahkamah konstitusi sudah mengeluarkan keputusan pad, dan walikota secara langsung, antaranya sebagaimana terdapat pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii1.6j, oleh sebab itu, sebagaimana telah menjadi tekad mahkamah untuk menegaterkait dengan dinamika pelaksanaan demokrasi yang ditemukan dalam perjalanan berlakunya nomor tahun yang ternyata banyak mengancam demokrasi substantif itu sendiri yang diantaranya sesuai dengan dinamika dan fakta yang dijelaskan dalam pandangan mahkamah konstitusi atas, pada tahun pemerintah mulai mensosialisasikan ide pengembalian pilkada dprd, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan ruu dpr yang salah satu intinya adalah pengembalian pemilihan gubernur oleh dprd dan bupati, walikota tetap secara langsung rancangan undang undang ini kemudian dibahas bersama antara pemerintah dan dpr hingga diputuskan untuk disahkan dalam sidang paripurna dpr pada tanggal september dan ditandatangani oleh presiden pada tanggal oktoberpresiden dalam pertimbangannya huruf ini mereduksi makna kedaulatan rakyat dan demokrasi hanya dengan memakainya sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat. dalam memaknai frase kedaulatan rakyat dan demokrasi secara konstitusional pemohon menganggap tidak bisa melepaskan diri dari pengertian kedaulatan rakyat yang tercantum dalamjelas bahwa uud menyatakan bahwa kedaulatsanakan menurut undang undang dasar, terkait hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, undang undang dasar memberikan ketentuan sebagaimana tercantumyang pengertian demokratis itu sudah dijelaskan atas sebagaimana putusan mahkamah konstitusi pada puu perkara nomor puu vii selain itu uud juga menjelaskan pengertian kedaulatan rakyat dalam penjelasan tentang undang undang dasar negara republik indonesia bagian umum nomor ii. pokok pokok pikiran dalam pembukaan pokok yang ketiga yang terkandung dalam 'pembukaanuud menegaskan bahwa permusyawaratan perwakilan adalah aliran pandangan yang sesuai dengan sifat masyarakat indonesia. berdasarkan uraian atas,sifat masyarakat indonesia. clam pertimbangan huruf ini setidaknya mendasarkan pada dua hal yaitu. untuk alasan penolakan yang luas oleh rakyat pemohon memandang tidak ada alasan yang relevan, mengingat dalam sistem demokrasi yang kita kenal suara mayoritas rakyat hanya dapat diakui melalui suatu pemilihan umum atau referendum. dan jika mengacu pada uud dalam penjelasan mencantumkan kalimatjelas sekali uud menegaskan bahwa konstitusi mengakui bahwa suara rakyat itu terwujud dalam dewan perwakilan rakyat. jika penolakan rakyat yang dimaksud hanya karena banyaknya hashtag #shameonyou sby twitter maka hal ini sama sekali tidak dapat dijadikan alasan, karena hanya sangat sedikit dari ratusan juta penduduk indonesia, selain itu kami yang setuju dengan undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang disyahkan oleh dpr tahu bahwa konstitusi sudah mengatur ketentuan jika kita merasa keberatan dengan suatu aturan perundang undangan, karena kami adalah rakyat negara republik indonesia bukan rakyat republik twitter. bahkan dukungan rakyat terhadap undang undang tersebut juga sangat jelas dengan penegasan dua ormas yang anggotanya merupakan mayoritas penduduk negara republik indonesia, sebagaimana dukungan yang diberikan oleh nahdlatul ulama dan muhammadiyah. jika penolakan luas itu dikarenakan banyaknya demo penolakan yang dilakukan terutama oleh pendukung yang partainya kalah dalam pengambilan keputusan dpr, maka pendukung dari partai yang lain pun dapat melakukan hal yang sama. dan jika penolakan melalui demo jalanan itu adalah sumber legalitas maka sungguhyang telah diberikan oleh undang undang dasar sangat terancam. untuk alasan proses pengambilan keputusan, maka pemohon memandang kita harus mengaitkannya dengan perundang undangan yang berlaku dalam proses pengambilan keputusan tersebut. proses pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari undang undang dasar khususnya yang menjadi sorotan dari pemerintah dalam pernyataan sikapnya yang beredar luas youtube berbunyiukti persetujuannya adalah pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kemendagri selalu terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang undang setiap tahapannya, dan belum pernah menyatakan ketidaksetujuan atas rancangan undang undang yang sedang dibahas dan kemudian disetujui dalam sidang paripurna dewan perwakilan rakyat. bahkan diperkuat pula oleh bukti bahwa presiden menandatangani pengesahan undang undang tersebut. jika presiden beralasan bahwa presiden tidak dapat menyetujui undang undang tersebut, hal ini juga tidak beralasan mengingat meskipun dalam kapasitas jabatannya sebagai presiden republik indonesia, bapak susilo bambang yudhoyono tidak dapat dipisahkan karena rangkap jabatan yang beliau miliki sebagai ketua umum partai demokrat dan ketua majelis tinggi partai demokrat yang seharusnya mampu mengarahkan fraksi partai demokrat untuk mewujudkan ketidaksetujuannya terhadap pengambilan keputusan terhadap pengesahan undang undang tersebut, namun dalam faktanya fraksi partai demokrat tidak menyatakan ketidaksetujuan terhadap pengesahan rancangan undang undang tersebut. selain itu untuk memandang sah dan tidaknya proses pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat tidak bisa tidak harus mengacu kepada tata tertib dewan perwakilan rakyat itu sendiri khususyang disepakati oleh anggota rapat. penghitungan suara dilakukan denganii. .d. perpu nomor tahun bertentangan dengan uud berbunyiuud harus ada unsur "bahwa peraturan pemerintah pengganti undang undang hanya dapat diterbitkan untuk kondisi tidak adanya hukum atau kekosongan hukum dan tidak bisa untuk membatalkan suatu hukum yang berlaku, hal ini juga berlaku sebagai kelaziman dalam penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang sebelumnya, tidak satu pun peraturan pemerintah pengganti undang undang membatalkan undang undang yang sudah ada, sehingga perpu nomor tahun ini harus dinyatakan bertentangan dengan uud konklusi:. terpenuhrpu nomor tahun harus dinyatakan bertentangan dengan uud berdasarkan uraian atas,dengan sifat masyarakat indonesia pemilihanperpu nomor tahun bertentangan dengan uud petit: berdasarkan uraian atas pemohon minta mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. menyatakan bahwa perpu nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar menyatakan tafsir konstitusi yang tegas bahwa peraturan pemerintah pengganti undang undang hanya bisa untuk mengisi kekosongan hukum, bukan membatalkan hukum yang berlaku. menyatakan bahwa perpu nomor tahun bertentangan dengan uud dan menyatakan berlaku kembalinya undang undang nomor tahun memerintahkan agar putusan perkara ini dimuat dalan berita negaraktp atas nama arif fathurohmanbukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota,p fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bukti fotokopi rancangan undang undang pemilihan kepala daerah, bukti fotokopi tata tertib dpr: bukti print out berita dari laman bukti print out berita dari laman bukti print out berita dari laman jakbarkota.com bukti print out berita dari laman republika.cmohontau setidaknya perpu yang menyatakanperpu atau setidaknya perpu terhadapii. kedudukan hukum legal standing) pemohon il1terhadap permohonan pemohon. bahwa berdasarkan dan mk, mahkamah telah melakukan pemanggilan kepada pemohon secara sah dan patut. pemanggilan demikian dilakukanpada hari rabu, november pemanggilan dilakukan kembalikedua pada hari rabu, november serta telah dikonfirmasi kembali secara lisan melalui telepon: bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada hari rabu, november dan tidak pula hadir pada sidang kedua hari rabu, november tanpa keterangan apapun tentang ketidakhadirannya, i3.6j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah menilai pemohon tidak bersungguh sungguh dalam permohobersungguh sungguh dalampada hari kamis, tanggal dua puluh tujuhnitera pengganti, dengan)ii.. dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan berngsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud uud pemohon sebagai warga negara republik indonesia menyadari bahwa setiap warga negara indonesia memiliki harapan dan cita cita hukum yang berbeda beda, dan untuk menetapkan hukum yang mengatur kehidupan bernegara uud sudah menetapkan bahwa dpr dan presiden secara bersama sama untuk membuat undang undang sebagaimana uud dan untuk menyalurkan aspirasinya untuk terwujudnya undang undang yang sesuai dengan aspirasinya pemohon sebagai warga negara telah memilih wakilnya dpr melalui sebuah pemilu sebagaimana diatur dalam uud sesuai ketentuan uud pemerintah dan dpr telah membahas ruu tentang pemilihan kepala daerah yang telah diputus pada sidang paripurna menjadi nomor tahun yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui dprd yang sesuai dengan harapan hukum yang diinginkan oleh pemohon. namun kemudian karena banyaknya desakan dari pendukung partai yang tidak setuju dengan nomor tahun yang kebetulan partai tersebut kalah dalam proses pengambilan keputusan pada sidang paripurna tersebut kemudian presiden menetapkan perpu nomor tahun yang membatalkan nomor tahun tersebut tanpa memperhatikan adanya suara warga negara lain yang setuju terhadap nomor tahun tersebut yang antaranya adalah pemohon, sehingga pemohon merasa adanya kerugian konstitusionaluud sudah mengatur bahwa jika ada warga negara yang merasa hak hak konstitusinya dirugikan oleh suatu undang undang maka bisa mengajukan permohonan pengujian undang undang kepada mahkamah konstitusi, bukan diambil alih oleh presiden dengan menerbitkan perpu. bahwa pada tanggal oktober presiden telah menandatangani persetujuan nomor tahun yang sudah memenuhi harapan dan hak pemohon sesuai konstitusi, namun pada hari yang samabitkan juga perpu nomor tahun yang merugikan hak konstitusional pemohon, dan juga menimbulkan preseden buruk dalam ketatanegaraan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalamdan kerugian. konstitusional yang dialami pemohon sebagaimana uraianu nomor tahun pokok permohonan il. perpu nomor tahun cacat formil dan cacat materiil il1.a. bahwa pemohon menilai peru guo terhadap uud pengujian ini untuk membuktikan apakah materi perpu guo bertentangan dengan materi uud il1. bahwa dari segi formal atau prosedur pembentukan perpu guo melanggar prosedur pembentukan perpu sebagaimana lazimnya, yaitu: harus ada unsur ,kepentingan yang memaksa". bahwa ,kepentingan yang memaksa"terkait hal kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang, pemohon berpendapat bahwa pada saat perpu diterbitkan tidak ada kondisi mendesak, mengingat pemilihan gubernur, bupati dan walikota paling dekat baru akan dilaksanakan pada tahun terkait halpemohon berpendapat kondisi ini tidak terpenuhi,terkait halpada saat diterbitkannya perpu nomor tahun kondisi kekosongan hukum ini tidak adajika ada ketidaksetujuan terhadap nomor tahun tersebut dapat dilakukan jalan melakukan permohonan peninjauan undang undang mahkamah konstitusi atau presiden mengajukanncangan undang undang baru dpr. hal ini menyebabkan alasan keadaan mendesak tidak ada mengingat pemilihan gubernur, bupati dan walikota baru akan diadakan paling cepat adalah pada tahun dewan perwakilan rakyat tidak sedang reses.ada saat pemerintah mengeluarkan perpu nomor tahun pada saat bersamaan dewan perwakilan rakyat sedang melaksanakan sidang. terpenuhi, sehingga perpu nomor tahun harus dinyatakan bertentangan dengan uud .c. bahwa dalam penerbitan perpu nomor tahun presiden mempertimbangkan beberapa pertimbangan dalam bagian menimbang a.pendapat pertimbangan presiden dalam menerbitkan perpu nomor tahun ini tidak beralasan dan bahkan bertentangan dengan uud sebagai berikutpresiden melandaskan pertimbangan pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun terutama pada frase demokratis dan menganggap pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara tidak langsung adalah tidak atau kurang demokratis, menurut pemohon adalah tidak beralasan mengingat bahwa demokratis tidak hanya dapat dimaknai sebagai pemilihan langsung saja, namun juga mencakup pemilihan tidak langsung melalui perwakilan. sebagaimana jawaban tertulis pemerintah pada beberapa sidang puu mahkamah konstitusi dengan nomor registrasi nomor puu vii dan nomor puu viii yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi nomor puu vii dan nomor puu viii yang dalam jawabannya pemerintah menjelaskan bahwa, maupun sistem pemilihannya. terkait hal tersebut juga mahkamah konstitusi sudah membuat putusan dalam putusan nomor puu viidari keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dan juga keputusan mahkamah konstitusi tersebut pemohon memandang adalah tidak beralasan dan tidak konsisten jika sekarang presiden memandang bahwa pemilihan kepala daerah melalui dprd bukan merupakan pemilihan yang demokratis atau kurang demokratis. terkaitmahkamah konstitusi juga telah melihat berbagi dinamika demokrasi selama masa berlakunya undang undang nomor tahun yang berkaitan dengan pemilihan. gubern: tempat tanggal lahir maumere, mei .h.: tempat tanggal lahir semarang, agustus umur tahun, agama islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan tebet timur dalam nomor rt. rw. tebet timur, tebet, jakarta selatan: selanjutnya disebut sebagai . pemohon il: nama dr. hakim soribada pohan, dog, tempat tanggal lahir panyabungan, tapanuli selatan, september umur tahun, agama islam: pekerjaan anggota dpr ri: kewarganegaraan indonesia:, selanjutnya disebut sebagai pemohon ill:ara pemohon, selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam tabel perbandingan atas, dampak hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii adalah berupa munculnya dualisme kekuasaan kehakiman terhadap hak uji undang undang oleh mahkamah konstitusi dengan mengisikan hak uji peraturan perundang undangan bawah undang undang oleh mahkamah agung. hal ini dapat dilihat pada butir pertimbangan hukum, halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii guo yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: "i3" (garis bawah oleh para pemohon). bahwa selain menimbulkan dualisme kekuasaan kehakiman yang berakibat kepada munculnya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), dari tabel perbandingan atas terungkap pula hal hal sebagai berikut: bahwa undang undang pileg sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang penghitungan tahap kedua hanya dapat diikuti oleh parpol peserta pemilu yang memperoleh suara bpp, hal mana dipertegas dalam putusan mahkamah agung bahwa undang undang pileg sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi pertimbangan hukum, halaman putusan mahkamah agung nomor p hum yang mana penetapan kursinya ditentukan oleh perolehan suara parpol butir amar putusan mahkamah agung nomor p hum bahwa peraturan kpu nomor tidak mendasarkan penghitungan penetapan sisa kursi tahap kedua berdasarkan perolehan suara parpol bpp, tetapi mendasarkan perhitungannya berdasarkan sisa suara dengan cara penggunaan redaksional yang menyesatkan frase "suara sah atau sisa suara" yang kemudian pada rincian ketentuannya menjadi tinggal hanya phrase "sisa suara" saja: bahwa istilah canggih "konstitusional bersyarat (conditional constitution) yang dimaksud mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii guo ternyata hanyalah salin ulang (copy paste) belaka dari peraturan kpu nomor lewat sedikit perubahan redaksional yang bersifat peningkatan kalimat saja dari pada kalimat yang digunakan dalam peraturan kpu nomor guo, tanpa pertimbangan hukum terhadap uud mana tafsir undang undang pileg itu dicantumkan. ini berarti, mahkamah konstitusi telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengujian undang undang dengan menafsirkan suatu undang undang berdasarkan peraturan perundang undangan bawah undang undang, bukan berdasarkan uud: bahwa padahal sebelumnya, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember bukti p 19j|, mahkamah konstitusi sendiri telah menyatakan bahwa pileg tidak bertentangan dengan uud (lihat angka konklusi pertimbangan hukum, hlmundang undang pileg harus diatasi'undang undang pileg guo sebagaimana tercantum dalam peraturan kpu nomor tanggal maret atas, akibatnya, muncul dualisme putusan pengadilan terkait makna dan maksud pileg dimana melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal agustus mahkamah konstitusi menafsirkannya sesuai tafsir peraturan kpu nomor yakni mengatur tentang sisa suara (konteks filosofi bpp), sedangkan mahkamah agung menganggapnya sudah cukup jelas dan tegas mengatur tentang perolehan suara (konteks filosofi pt) sesuai undang undang pileg junction putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember yang diikuti pula oleh putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal juni guo, dikaitkan dengan filosofi perubahan sistem electoral threshold et) yang dianut undang undang pileg sebelumnya juncto juncto perpu yang kemudian telah diubah menjadi parliamentary threshold pt) sebagaimana dianut dalam undang undang pileg, maka dapat dikatakan bahwa argumentasi "double counting sebagaimana dasar argumen mahkamah konstitusi adalah kurang tepat, karena seorang caleg yang memperoleh suara atas bpp sekalipun tidak akan mendapat kursi ketika partai politik yang menjadi kendaraan politiknya tidak lolos pt. ini berarti putusan mahkamah agung lebih tepat karena lebih menafsirkan "perolehan suara" dari pada "sisa suara" dalam bpp (alat saring kedua) untuk menentukan jumlah kursi suatu partai pada tahap kedua penghitungan kursi bagi partai politik yang dapat memiliki kursi parlemen (pt, alat saring pertama) dalam rangka tujuan bangsa ini melakukan seleksi alamiah yuridis demokratis menuju penyederhanaan sistem kepartaian indonesia. filosofi ini sebenarnya juga diakui mahkamah konstitusi sendiri dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal februari yang menyatakan mengenai kebijakan yang tercantum dalam adalah sama konstitusionalnya dengan kebijakan yang tercantum dalam dan (lihat angka hlm. bukti p 20j: terlepas dari semua tafsir itu, secara normatif terdapat permasalahan dimana deskripsi hukum juncto ternyata tidak mengantisipasi kemungkinan adanya praktik upaya hukum "by pass" terhadap kewenangan hak uji mahkamah agung terhadap suatu ketentuan peraturan perundang undangan bawah undang undang lewat kewenangan hak uji mahkamah konstitusi terhadap suatu undang undang terhadap uud. sebagaimana diketahui, dualisme putusan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi atas muncul dari suatu permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang yang kemudian pass oleh pihak pihak yang tidak puas terhadap putusan mahkamah agung itu lewat upaya hukum permohonan pengujian undang undang mahkamah konstitusi: bahwa dengan demikian maka dapat dipastikan kewenangan yudisial mahkamah agung sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi lewat uud juncto huruf juncto juncto juncto dan serta dan perma nomor tahun tidak akan pernah efektif berlaku jika mahkamah konstitusi menjalankan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam uud juncto huruf juncto angka huruf huruf huruf dan juncto angka dan pmk sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii guo, menimbang bahwa karena kewenangan mahkamah agung tersebut hanya efektif berlaku dalam kondisi sebagaimana dimaksud saja, dan mengingat kekuatan hukum atasbergantung sepenuhnya pada kekuatan hukum putusan mahkamah agung nomor puu vii tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kewenangan pengujian undang undang bawah undang undang oleh mahkamah agung menjadi hanya akan efektif lewat pelaksanaan kewenangan pengujian undang undang oleh mahkamah konstitusi belaka, dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sejak (enam puluh) hari kerja setelah mahkamah konstitusi terbentuk, segala permohonan hak uji materil terhadap peraturan perundang undangan bawah undang undang maupun setara undang undang sepenuhnya menjadi kewenangan mahkamah konstitusi (vide, iii aturan peralihan uud juncto juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bahwa berdasarkan uud juncto huruf dan huruf(selanjutnya disebut bukti, antara lain "asas dapat dilaksanakan" dalam artian pembentukan peraturan perundang undangan tersebut harus memperhati, dan "asas ketertiban dan kepastian hukum" dimana setiap materi muatan peraturan perundang undangan tersebut harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum, bahwa sebagaimana telah diuraikan atas, pelaksanaan pemeriksaan dan pengadilan atas suatu permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang oleh akan selalu dapat dianulir lewat pelaksanaan pemeriksaan oleh pengadilan atas suatu permohonan pengujian undang undang oleh mahkamah konstitusi sebagaimana telah pernah terjadi terhadaplewat putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii maka dengan demikian "asas dapat dilaksanakan" sebagaimana dimaksud huruf dan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud huruf junction dan uud selamanya menjadi tidak terpenuhi oleh ketentuan ketentuan konstitusi maupun undang undang organik sebagaimana disampaikan atas, yakni bahwa pelaksanaan mahkamah agung atas amanat uud juncto huruf juncto akan selalu dapat dianulir lewat kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam uud dan huruf juncto huruf juncto bahwa kondisi yudisial demikian secara nyata telah melanggar konstitusi sebagaimana dimaksud dalam uud yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum (rechtszekerheid) yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, melanggar uud yang memberikan hak kepada setiap orangfair access justice), melanggar uud yang menjami(non retroaktif), dan juga uud yangrule law) sebagaimana dimaksud dalam bahwa kenyataan sebagaimana diuraikan atasmahkamah konstitusi nomor puu vii guo. terlepas dariundang undang pileg versi putusan mahkamah agung ataukah berdasarkan versi putusan mahkamah konstitusi guo, bahwa berdasarkan uraian uraian atas nyatakan adanya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheidserta nyata pulalah tiadanya kemudahan dan manfaat keadilan (fair access justicekarena sesungguhnya access justice lewat hak uji materil bawah undang undang melalui kewenangan yang diamanatkan kepada mahkamah agung niscaya selalu dapat dimuntahkan lewat hak uji materil pengujian undang undang melalui kewenangan yang diamanatkan kepada mahkamah konstitusi:atas dengan diundangkannya undang undang sebagaimana disebut pada butir atas: bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dan uud jis. dan penjelasannya juncto huruf pik junctiontanggal maret guna menghindari kerugian demikian kemudian hari, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum agar majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menyatakan bahwa huruf dan huruf huruf dan dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan dan uud: mengingat bahwa permohonan sebagaimana disampaikan atas menyangkut ketentuan substansial terhadap keseluruhan materi peraturan perundang undangan yang dimohonkan pembatalannya lewat permohonan ini akan dapat menyebabkan batalnya pemberlakuan serta secara keseluruhan, dan mengingat bahwa berdasarkan uud pengubahan terhadap dan uud adalah sepenuhnya kewenangan mpr ri, maka dengan ini sudah kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan petit sebagai berikut: petit mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan salah satu kewenangan yudisial berikut: hak uji materil mahkamah agung sebagaimana dimaksud huruf juncto atau hak uji materil mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud huruf huruf dan adalah bertentangan dengan dan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan kepada pembuat undang undang untuk segera mengundangkan ketentuan mengenai hak uji materil terhadap peraturan perundang undangan baik yang setara maupun bawah undang undang sepenuhnya dialihkan kepada mahkamah konstitusi atau sepenuhnya dialihkan kepada mahkamah agung demi terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagai wujud jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan akses peradilan yang murah, cepat dan sederhana (fair access justice) berdasarkan hukum (rule law) sebagaimana diamanatkan uud menyatakan semua isi keputusan, peraturan dan atau putusa: apabila majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadilkekuasaan kehakiman:kutipan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,dr. andreas hugo pereira, bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama hr. sunarko, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama dr. hakim soribada pohan: bukti fotokopi kartu anggota partai demokrasi indonesia perjuangan nik atas nama dr. andreas hugo pereira, bukti fotokopi kartu anggota partai golongan karya papa) nomor atas nama hr. sunarko, s.h: bukti fotokopi kartu tanda anggota partai demokrat nomor atas nama dr. hakim soribada pohan, bukti fotokopi daftar tetap calon anggota dpr dalam pemilu atas nama dr. andreas hugo pereira: bukti fotokopi daftar tetap calon anggota dpr dalam pemilihan umum atas nama hr. sunarko, s.h, bukti fotokopi daftar tetap calon anggota dpr dalam pemilihan umum atas nama dr. sarimuda pohan: bukti fotokopi kutiputipan peraturan komisi pemilihan umum nomor kewenangan mahkamah konstitusi bahwa berdasarkan uudberdasarkan uudlam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut kewenangan mana ditegaskan kembali dalam huruf(selanjutnya disebut pmk pengujian undang undang terhadap uud tersebut, antara lain, adalah terhadap materi muatan dalam dan atau bagian undang undang yang dianggap bertentangan dengan uud cast dalam permohonan ini adalah materi muatan huruf dan huruf(selanjutnya disebut serta huruf danjuncto huruf dan huruf dan huruf juncto pmk juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal april dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal desember maka beralasan dan berdasar menurut hukum bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini:bukti fotokopi kutipan putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal junibukti fotokopi kutipan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember bukti fotokopi kutipan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal februari bukti fotokopi kutipan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan,eriksa pokok permohonan guo dan memutus perkara0d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 'hasil pemilihan umum". menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah: huruf dan huruf dan huruf dan bertentangan dengan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat, menimbang bahwa secara prima face mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan guo karena yang dimohonkan pengujian adalah materi undang undang, namun mahkamah perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut menyangkut materi muatan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon untuk menentukan kewenangan mahkamah: menimbang bahwa rumusan masing masing yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah sebagai berikut: hurufmenguji peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang: dan kewenangan lainnya yang diberikan undang undang @d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".. menimbang bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo adalah yang mengatur kewenangan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, menimbang bahwa bab uud tentang kekuasaan kehakiman mengatur kewenangan mahkamah agung dalam dan mahkamah konstitusi dalam adapumahkamah agung dan mahkamah konstitusi yang terdapat dalam dan uud dan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut vide: menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, oleh karenanya permohonan para pemohon tidak dapat diterima,mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan guo,para pemohon, kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para pemohon tidak perludua puluh sembilan janrtono, hamdan zelda, muhammad alim, arsyad sanusi, akil mochtar, maria farida indrawi, dan ahmad fadli semadhamdan zelda muhammad alim ttd. ttd. arsyad sanusi akil mochtar ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadijunction putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal mei hlm. dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal desember halamanbahwa masing masing para pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perorangan warga negara indonesia, hal mans dapat dibuktikan dari kepemilikan kartu tanda penduduk republik indonesia ktp) nomor atas nama pemohon bukti p 5j, ktp nomor atas nama pemohon bukti p 6j, dan ktp nomor atas nama pemohon iii bukti p 78j, kartu anggota partai golongan karya papa) nomor atas nama pemohon bukti p 9j, dan kartu tanda anggota partai demokrat nomor atas nama pemohon iii bukti p 10dalam daftar tetap calon anggota dpr dalam pemilihan umum atas nama pemohon bukti p 11j, pemohon bukti dan pemohon iii buktikarena telah menimbulkan dualisme kekuasaan yudisial yangtidak memberiyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, kepentingan konstitusional para pemohon berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut pada butir atas, bahwaharus memenuhi (lima)dalam undang undang sebagaimana diuraikan pada butir atas adalah hilangnya hak para pemohon dalam mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagaimana secara konstitusional telah dianugerahkan oleh juncto uud, serta hilangnya hak para pemohon untuk mendapat kemudahan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat keadilan (access justice) sebagaimana secara konstitusional telah dianugerahkan oleh juncto uud, yakni sebagaimana akan diuraikan bawah ini: bahwa berdasarkan dan uud adalah negara hukum sebagai wujud kedaulatan berada tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang undang dasar, bahwa berdasarkan uudberdasarkan uud kekuasaan kehakiman tersebut , bahwa berdasarkan uud,juncto cuma juncto peraturan mahkamah agung perma) nomor tahun tentang hak uji materil, yang pada pokoknya mengatur bahwa pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang mahkamah agung merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusannya,huruf angka huruf juncto huruf juncto juncto angka pmk yang memberikan kepada mahkamah konstitussebelum diundangkannya sebagaimana dapat dilihat dari isi kewenangan mahkamah konstitusi tersebut atas sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh mahkamah agung, bahwa selain daripada itu, berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang yang sedang dilakukanbahwa ternyata telah terjadi kondisi yang berbeda dengan deskripsi legislasi dimana ternyata setelah mahkamah agung mengadili dan memutuskan suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam uud juncto huruf juncto juncto juncto dan juncto dan perma nomor tahun baru kemudian kewenangan mahkamah konstitusi digunakan sebagai jalur upaya hukum untuk mengadili dan memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam uud juncto huruf juncto angka huruf huruf juncto huruf juncto juncto angka dan pmk bahwa kondisi demikian dapat dilihat dari permohonan hak uji materil terhadap(selanjutnya disebut peraturan kpu bukti p 15j, sebagaimana telah diperiksa dan diputuskan oleh mahkamah agung lewatbukti p 16j: bahwa kemudian, dasar hukum penerbitan peraturan kpu nomor guo, yakdiajukan permohonan hak uji materil terhadap uud kepada mahkamah konstitusi dan telah diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal agustus bukti p 18j, bahwa akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor puuvii berdampak terhadap maksud dan tujuan serta akibat hukum yang terkandung dalatabel analisis perbandingan nomor peraturan kpu putusan mahkamah agung nomor p hum dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii peraturan kpu dalam hal masih terdapat sisa kursi eatakukan penghitungan tahap kedua penghitungan perolehan kursi jana bagi partai politik peserta pemilu anggota dpr lah elsa naa mem setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud julian sisa kursi yang belum dalam dilakukan dengan: terbagi kepada partai optik menentukan kesetaraan (lima puluh kaka keseratus) suara sah dari angka bpp, yaitu ang xu dengan cara mengalikan angka (lima lima puluh keseratus) dariiasi ikan angka pecahan, maka angka pecahan atau lebih dibulatkan atas dan angka pecahan dibawah dihapuskan . putusan mahkamah agung putusan mahkamah konstitusi nomor p hum nomor puu vii menimbang bahwa substansi yang menyatakan undang undang diatur dalam huruf adan nomor tahun adalah konstitusional dan dari bersyarat (conditional constitutional). artinya, peraturan komisi pemilihan umum konstitusional sepanjang dimaknai bahwa nomor tahun adalah penghitungan tahap kedua untuk penetapan bertentangan dengan isi perolehan kursi dpr bagi parpol peserta pemilu undang undang nomor dilakukan dengan cara sebagai berikut: tahun karena sudah secara menentukan kesetaraan (lima puluh jelas dan texas mengatur tentang keseratus) suara sah dari angka bpp, yaitu sisa kursi sehingga karenanya (lima puluh keseratus) dari angka bpp huruf dan setiap daerah pemilihan anggota dpr: dan cacat yuridis substansial membagikan sisa kursi pada setiap daerah dan harus dibatalkan,(hal.:rnabas sumbu, s.h. warga negara indonesia, pekerjaan gubernur papua, agama kristen protestan, beralamat jalan trikora iv, kota jayapura, kelurahan jayapura, distrik jayapura utara1erdasarkan surat kuasa khusus nomor est xi1 tertanggal desember memberi kuasa khusus kepada sulit, s.h., as'ad yusuf bongkar, s.h., m.h.: syarief shebubakar, s.h., airin harahap, s.h., si. yanto ariyanto, s.h.: elly muzdalifah, s.h.: fahri apriliansyah, s.h., novanto sumantri, s.h.: mirza zulkarnaen, s.h., m.h. dan nurrohman chaidir, s.h. kesemuanya adalah para advokat, beralamat tebet utara nomor jakarta bahwa terhadap permohonanemohon untuk memperbaiki permohonannya, pemohon telah memperbaiki permohonannya, bahwa pemohon pada tanggal maret dalam persidangan perbaikan permohonan, pemohon telah mengajukan permohonan penarikan kembali terhadap permohonan perkara nomor puu ix tertanggal maret yang disampaikan persidangan mahkamah konstitusi pada tanggal maret dengan alasan belum tersedianya bukti bukti surat dan dokumen yang cukup serta belum sikapnya saksi saksi dan ahli yang diperlukpada hari kamis tanggal maret telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan nomor puu ipada hari kamis tanggal sepuluh, oleh kamii1. nama migran, kmj, pekerjaan pns, perawat, kepala puskesmas pembantu kuala samboja, alamat jalan raya balikpapan handal rt. nomor kelurahan kuala samboja kecamatan samboja, kabupaten kutai kertanegara, provinsi kalimantan timur: nama mahmud, km: pekerjaan pns, kepala puskesmas kyung: alamat desa sektor jaya, kecamatan long ikis, kabupaten paser, provinsi kalimantan timur: nama zulkifli, amd. kep: pekerjaan pns, kepala tata usaha puskesmas lolo: alamat desa peluang, kecamatan karo, kabupaten paser, provinsi kalimantan timur: nama gimana, km, pekerjaan pns, kepala puskesmas krayan: alamat desa krayan makmur rt. rw long ikis, kabupaten paser, provinsi kalimantan timur: nama muchtar sudarso, amd. kep: pekerjaan pns, kepala puskesmas padang pangrapat, alamat jalan sawit desa peluang lolo rt. kecamatan karo, kabupaten paser, provinsi kalimantan timur, nama login anom subagyo, pekerjaan pns, kepala puskesmas pembantu argomulya: alamat jalan ks. tubuh desa argomulyo, kecamatan sepak, kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timur, nama edi waskita, pekerjaan pns, kepala puskesmas pembantu bulu mining,: alamat kelurahan mining kecamatan penajam, kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timur, nama abdul muni, pekerjaan pns, kepala puskesmas pembantu muara jawa ulu: alamat jalan delima kelurahan muara jawa ulu, kecamatan muara jawa, kabupaten kutai kartanegara, provinsi kalimantan timur, nama ariyanto, pekerjaan pns, kepala puskesmas pembantu teluk dalam, kelurahan teluk dalam: alamat jalan swadaya kelurahan teluk dalam, kecamatan muara jawa, kabupaten kutai kartanegara, provinsi kalimantan timur, berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal desember februari dan februari memberi kuasa kepada muhammad ardiansyah, s.h., erwin, s.h., m.h., kesemuanya advokat dan penasihat hukum pada lembaga konsultasi dan bantuan hukum kopi kutai kartanegara beralamat jalan panji nomor tenggarong, selanjutnya disebut sebagai . para pemohon., (dua ratus juta rupiah) . bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas induk dan hampir seluruhnya puskesmas pembantu pusat) yang ada provinsi kalimantan timur bahkan diseluruh wilayah republik indonesia dipimpin oleh tenaga kesehatan seorang perawat yang bertugas daerah terpencil yang berada perbatasan karena pemerintah belum mampu mendayagunakan menempatkan tenaga medis (dokter) dan kefarmasian apoteker tenaga teknis kefarmasian) daerah tersebut: bahwa berdasarkan hasil penelitian fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia dan departemen kesehatan tahun puskesmas kota dan desa, perawat melakukan diagnosa medis dan perawat membuat resep. hasil penelitian ini menunjukkan betapa besar peran perawat masyarakat, namun tidak diakui, bahwa pemberlakuan beserta penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak saja merugikan hak konstitusional para pemohon tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas daerah terpencil tidak ada dokter tidak ada apotek tenaga apoteker seluruh wilayah republik indonesia: bahwa beserta penjelasannya juncto undang undang nomor tentang kesehatan merupakan alasan pembesar bagi para pemohon dan seluruh tenaga keperawatan wilayah republik., maka dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas, para pemohon tenaga keperawatan dituntut untuk memberikan obat obat yang termasuk dalam daftar gevaarlijklberbahaya), misalnya antibiotika, analgesik, dan lain lain, dalam situasi ini, para pemohon atau tenaga keperawatan mengalami dilema dan ketidakpastian hukum. pada satu sisi ada keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan pada saat yang sama ada keterbatasan sumber daya manusia kesehatan atau tidak tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan (tenaga medis dan tenaga kefarmasian) didaerah perifer terpencil. namun pada sisi lain. dengan demikian, beserta penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan bertentangan dengan uud atau dengan kata lain pemberlakuan beserta penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan merugikan melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana dinyatakan dalam dan dan uud petit: berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas dan bukti bukti terlampir, para pemohon memohon kepada majelis hakim konstitusi agar berkenan: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan beserta penjelasannyabahwa beserta penjelasannya junctoperaturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam perkara undang undang mahkamah konstitusi republik indonesiabukti fotokopi kutipan surat kabar: berharap aparat hukum arif : bukti fotokopi kutipan surat kabar: perawat se kukar ancam mogok , bukti fotokopi kutipan surat kabar: usulkan perda kesehatan , bukti fotokopi kutipan surat kabar: beri obat daftar divonis bulan , bukti fotokopi kutipan surat kabar: bidan dan perawat ketakutan warga kecewa , bukti fotokopi kutipan surat kabar: akibat tenaga dokter kurang : bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pekerjaan kefarmasian, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bukti fotokopi turunan putusan nomor pid. pn. tgr: bukti fotokopibukti compact disk pengabdian perawat mencari keadilan :, i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah didengar keterangan pemerintah, saksi saksi dari pemohon, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: keterangan pemerintah bahwa undang undang nomor tahun tentang kesehatan adalah, bahwa ketentuan undang undang nomor tahun dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat (general prevention), sebagaimana dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi. utamanya atas peredaran, perolehan, pendistribusian, maupun pemberian obat obatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukannya:nomor tahun tentang kefarmasian. angka peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatakan,, bahwa angka peraturan pemerintah nomor tahun dipertegasadalah: bahwa beserta penjelasannya undang undang nomor tahun yang intinya mengatur tentang praktik kefarmasian dan karenanya tidak terkait dengan kedudukan para pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang menjabat kepala puskesmas maupun puskesmas pembantu menurut pemerintah tugas, fungsi, dan kewajiban para pemohon telah ditentukan ditentukan secara tersendiri oleh peraturan perundang undangan. mana kewenangan seorang perawat: bahwa apabila permohonanbahwa.kan dan dijamin oleh konstitusi: bahwa permohonan penguji dikabulkandarurat atau terjadi bencana, ikatan dokter indonesia bahwa undang undang nomor tahun sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan uud bahwa definisi praktik kefarmasian yang sangat luas seperti yang tercantum dalam undang undang nomor tahun seharusnya diikuti dengan penjelasan yang memadai dibagian penjelasan atau dalam peraturan pelaksanaanya, bahwa sebagian besar penemuan pengembangan obat dunia ini ditemukan oleh dokter, farmasi, dokter gigi, dan dokter hewan dalam proses menemukan obat tersebut ada proses penyimpanan, mengembangkan dan penelitian bahan obat maupun obat tradisional. sehingga seharusnya dokter, dokter gigi maupun dokter hewan pun mempunyai wewenang terhadap obat mulai dari menyimpan, menyerahkan, penelitian dan pengembangan obat baik ada maupun tidak ada tenaga kefarmasian: bahwa dalam praktik kedokteran, dokter, dokter gigi juga berwenang menyimpan dan menyerahkan obat untuk pasien selama melalui distribusi yang benar. akan tetapi dalam penjelasan maupun dalam peraturan pelaksananya peraturan pemerintah nomor tahun hal ini tidak tercantum, yang tercantum hanya tenaga kefarmasian. padahal filosofi tenaga kefarmasian adalah merubah meracik sediaan farmasi dan pelayanan atas resep dokter, bahwa penjelasan undang undang nomor tahuseharusnya jenis obat beserta tenaga kesehatan mempunyai kewenangan yang tercantum dalam penjelasan undang undang nomor tahun maupun peraturan pemerintah nomor tahun tetapi hal tersebut tidak tercantum. akibat tidak tercantumnya jenis obat tersebut, masyarakat, dokter, dokter gigi, dokter hewan, perawat maupun bidan dapat terancam hukuman pidana: bahwa ikatan dokter indonesia mengharapkan ada perubahan pada penjelasan undang undang nomor tahu, ikatan apoteker indonesia bahwa permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kesehatan, ikatan apoteker indonesia mengusulkan untuk tetap tidak merubah atau menambah yang bersangkutan: bahwa pencabutan undang undang nomor tahun akan berakibat sangat luas yaitu praktik kefarmasian termasuk pembuatan distribusi pelayanan penerbitan obat dapat dilakukan oleh setiap orang dan tidak perlu mengacu kepada standar ilmu pengetahuan, profesi, etika atau moral dan sekaligus tidak menjamin pasien memperoleh hak dasarnya dalam hak memperoleh pelayanan kesehatan terbaik yang dimungkinkan, bahwa undang undang nomor tahun dan tenaga kesehatan yang bertugas daerah terpencil, atau sangat terpencil, perbatasan adalah tenaga perawat karena pemerintah belum mampu mendayagunakan dan menempatkan tenaga medis yaitu dokter dan kefarmasian yang rasional daerah tersebut: bahwa bukti lain menunjukkan hasil penelitian fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia dan departemen kesehatan republik indonesia tahun puskesmas kota dan desa perawat melakukan diagnosis medis dan perawat membuat resep: bahwa pemberlakuan dan penjelasannya undang undang nomor tahun merugikan hak konstitusional para pemohon dan juga berpotensi merugikan hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas daerah terpencil yang tidak ada dokter, tidak ada apotik, tenaga apoteker seluruh wilayah indonesia: bahwa penjelasan undang undang nomor tahun merupakan alasan pembenaran bagi para pemohon dan seluruh tenaga keperawatan seluruh sedangkan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang cepat, tepat, dan berkualitas maka para pemohon tenaga keperawatan dituntut untuk memberikan obat obatan yang termasuk dalam daftar saksi saksi dari pemohon trio widodo bahwa saksi bekerja sebagai anggota dprd kabupaten kutai kartanegara, bahwa saksi kebingungan karena menurut keterangan kepala dinas kesehatan kabupaten kutai kartanegara apa yang telah dilakukan oleh para perawat sudah sesuai dengan jenis dan aturan yang dikeluarkan oleh departemen kesehatan tetapi menurut aparat penegak hukum baik polisi, kejati, dan pengadilan bahwa apa yang selama ini dilakukan perawat bertentangan dengan hukum, yaitu melanggar undang undang kesehatan,, bahwa saksi bekerja sebagai ketua dewan pertimbangan persatuan perawat kalimantan timur, bahwa saksi sepakat, perawat seharusnya tidak mengerjakan selain pekerjaannya. tetapi kalimantan timur melakukan pelayanan masyarakat adalah untuk melindungi masyarakat tetapi: abdul jalal bahwa puskesmas induk hanya ada (satu) orang dokter yang mempunyai tugas struktural sebagai pimpinan puskesmas sehingga tidak bisa melayani secara purna waktu untuk masalah pemberian obat dan kefarmasian: bahwa guo tidak bisa diterapkan secara ideal lapangan khususnya kalimantan timur yang mana asisten apoteker dan apoteker tidak ada puskesmas induk dan pembantu: hj. emy dasima bahwa saksi sebagai plt kepala dinas kesehatan kabupaten kutai kartanegara, bahwa saksi sangat terkejut dengan adanya pemohon yang ditangkap polisi karena pemberian pelayanan obat karena selama ini sudah ada kerjasama puskesmas induk dan pembantu dengan polsek untuk perawatan anggota anggota polsek yang akan berobat. puskesmaslah yang melayani, tidak menutup kemungkinan dilayani juga oleh perawat, termasuk pemohon sendiri, bahwa apabila guo diterapkan maka berapa banyak lagi yang akan terjadi perawat perawat seperti pemohon yang dijatuhi hukuman karena memberikan pelayanan obat sementara kondisi kabupaten kutai kertanegara tidak sebanding antara jumlah penduduk dengan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan: bahwa dengan adanya perawat kabupaten kutai kartanegara mau melayani pasien: andi baharuddin bahwa tahun sampai dengan semua perawat yang ada kabupaten kutai kartanegara takut memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat:, perawat, menimbang bahwa pemerintahdan penjelasannya, serta undang undang nomor tahun tentang kesehatan, telah merugikan hak konstitusionalnya, karena ketentuan guo menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap para pemohon yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pns) yang berprofesi sebagai perawat, kepala puskesmas, dan puskesmas pembantu (di daerah salah satu kabupaten provinsi kalimantan timur),dari para pemohon, mendengar keterangan saksi dari pemerintah, mendengar keterangan, membaca keterangan tertulis pihak terkait dr.drh. bangku steppe: memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon: duduk perkara i2.maret dan telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret menguraikan pada pokoknyaeserta penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan:itusmana daerah terpencil tersebut tidak ada dokter maupun tenaga apoteker, sehingga seluruh pelayanan kesehatan terhadap warga dibebankan kepada para pemohon, sesuai surat keputusan bupati dan nota dinas kepala dinas kabupaten: bahwa menurut para pemohon, dengan memperhatikan hal tersebut atas, ketentuan guo telah menyebabkan para pemohon tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, khususnya dalam praktek kefarmasian (pemberian obat): selain itu menurut para pemohon, ketentuan beserta penjelasannya bersifat kontradiktif dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, karena para pemohon yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, pimpinan puskesmas dan puskesmas pembantu yang berada daerah terpencil yang tidak terdapat dokter dan tenaga apoteker, sangat rentan dipersalahkan oleh pihak aparat penegak hukum (khususnya kepolisian dan kejaksaan), singkatnya menurut para pemohon ketentuan guo, telah memberikan pembedaan, perlakuan yang tidak sama, menempatkan kedudukan yang tidak seimbang dan bersifat tidak adil kepada para pemohon utamanya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat daerah terpencil yang jauh dari rumah sakit, tidak ada dokter dan tidak ada apoteker, karena itubeserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehjika para pemohon menyatakan diri sebagai pegawai negeri sipil pns) yang juga sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat puskesmas), maka menurut pemerintah adalah tidak tepat dan tidak relevan jika para pemohon menyatakan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, karena para pemohon sebagai pns hak dan kewajibannya telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang undangan tersendiri. jika para pemohon (in cast pemohon yang bernama migran) yang, dan putusan pengadilan oleh penegak hukum, menurut pemerintah, hal demikian merupakan tindakan penegakan hukum (law enforcement), yang tidak dapat dipersamakan dengan tindakan yang dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin oleh konstitusi. selain itu proses tindakan hukum terhadap pemohon migran) tersebut berkaitan dengan implementasi undang undang nomor tahun tentang kesehatan, dan bukan didasarkan atas undang undang nomor tahun tentang kesehatan. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah permohonan para pemohon tidak jelas, tidak tegas bahkan tidak relevan, khususnya dalam menginstruksikan kedudukan hukumnya,il. terhadap materi pengujian undang undang nomor tahun tentang kesehatan. sehubungan permohonan pengujian ketentuan beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, yang menyatakan: menyatakan, praktee".anggapan para pemohon tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: terhadap ketentuan beserta penjelasannya undang undang nomor tahun tentang kesehatan, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa untuk dapat memperoleh gambaran dan penjelasan secara komprehensif, maka diperlukan tinjauan secara filosofis maupun sosiologis mengapa diperlukan pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam undang undang guo, yang dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan diperlukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan bidang kefarmasian yang meliputi penyediaan, penyimpanan, peredaran, dan pemakaian obat obatan dan alat kesehatan serta pengendalian, pengawasan dan pembinaan upaya kesehatan bidang obat, termasuk dalamnya narkotika, psikotropika, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, obat memiliki peranan strategis untuk pencegahan penyakit, peningkatan daya tahan tubuh, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan. ada juga obat yang digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh. obat yang digunakan harus aman, efektif, dan bermutu dan harus diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan sehingga menghasilkan efek terapi yang optimal. bahwa obat pada hakekatnya harus diperlakukan sebagai komoditas khusus yang berperan penting dan diperlukan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. oleh karena itu pemberian obat perlu diatur lebih tegas diantaranya dengan pemberian peresmian obat oleh dokter agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penggunaan obat yang salah, tidak rasional dan membahayakan pasien akibat pemberian obat yang tidak tepat. selain itu, juga diatur obat obat tertentu yang hanya dapat diberikan atas resep dokter. bahwa apabila obat diberikan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dapat membahayakan kesehatan bagi yang menggunakan seperti resistensi terhadap obat, kecacatan permanen bahkan mengakibatkan kematian. bahwa dari cara memperolehnya, obat dapat digolongkan atas (dua) cara yaitu: obat yang diperoleh secara bebas yaitu obat yang termasuk dalam kelompok ini golongan obat bebas terbatas dan obat bebas, serta obat wajib apotek yang diperoleh berdasarkan pertimbangan apoteker pengelola apotek. obat yang hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter, termasuk dalam kelompok ini adalah obat golongan narkotika, psikotropika, dan obat keras. namun tidak tertutup kemungkinan dokter dapat menulis obat dalam resepnya obat yang tergolong dalam obat bebas dan obat bebas terbatas. dari uraian tersebut atas menurut pemerintah, ketentuan beserta penjelasannya undang undang nomor tahun tentang kesehatan, adalah dimaksudkan untuk mempertimbangkan secara hati hati dan seksama akan bahaya yang dapat timbul dalam penggunaan obat yang tidak sesuai peruntukannya,. lebih lanjut pemerintah dapat menyampaikanpp) nomor tahun tentang pekerjaan kefarmasian (vide angka yang menyataka). selanjutnya ketentuan atas dipertegas dalam yang menyatakan bahwakemudian yang dimaksud dengan. berdasarkan seluruh yang pada intinya mengatur tentang praktek kefarmasian, dan karenanya tidak terkait dengan kedudukan para pemohon sebagai pegawai negeri sipil pns) yang menjabat sebagai kepala puskesmas maupun kepala puskesmas pembantu, karena menurut pemerintah tugas, fungsi dan kewajiban para pemohon tersebut telah ditentukan secara tersendiri oleh peraturan perundang undangan yang mengaturnya. misalnya tugas dan fungsi pegawai negeri sipil pns) pada umunya diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian maupun peraturan perundang undangan bawahnya. kemudian yang berkaitan keberadaan, tugas dan fungsi puskesmas diatur dalam keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk ! tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. sedangkan pengaturan tentang kewenangan seorang perawat (termasuk para pemohon dalam permohonan ini). sehingga menurut pemerintah, permohonan para pemohon dengan mengajukan pengujian ketentuan beserta penjelasannya adalah salah alamat dan tidak relevan. selain itu. perlindungan dan pengawasan terhadap masyarakat atas penggunaan obat obatan menjadi tidak terjamin. dari, justru dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat (general prevention) sebagaimana dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi, utamanya atas peredaran, perolehan, pendistribusian maupun pemberian obat obatan yang dilakukan oleh orang pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa substansi ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan, pada dasarmeminta uang muka dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat atau bencana. bahwa kewajiban pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan adalah menyelenggarakan upaya kesehatan mana salah satu diantaranya adalah upaya pelayanan pengobatan termasuk pemberian pertolongan dalam keadaan darurat atau bencana untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah kecacatan terlebih dahulu, bahkan meminta uang muka, menunjukkansehingga menurut pemerintah, adalaholeh konstitusi. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah, permohonan pengujian ketentunya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi,keadaan darurat atau terjadi bencana alam. ilbeserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang lebih lanjut, huruf antara lain menyatakan,padaundang undang ini. kedudukan hukum legal standing) para pemohon undang underdasarkan ketentuan atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi para pemohon dalam perkara uji materiil sebuah undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan syarat kedua adalah bahwa hak konstitusional pemohon sebagaimana tercantum dalam uud dirugikan dilanggar dengan berlakunya suatu undang undang, kesehaserta penjelasannya juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan terhadap uud adapun bunyi guo adalah sebagai berikut: berbunyiberbunyiberbunyipenjara paling lama (sepuluh) tahun dan denda paling banyak rp. (satu milyar rupiah). parasehatan dalam permohonan guo dikemukakan, dengan berlakunya beserta penjelasannya juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan menurut pemohon hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan sebagai berikut: bahwa dengan berlakunya dan penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan, hak konstitusional para pemohon sebagai pegawai negeri sipil warga negara yang bekerja sebagai tenaga kesehatan profesi perawat yang berdinas daerah terpencil sebagai pimpinan puskesmas dan puskesmas pembantu mana para tenaga dokter dan tenaga apoteker tidak ada, telah dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga pasien. bahwa menurut para pemohon sebagai tenaga kesehatan yang berasal dari tenaga perawat daerah terpencil dan jauh dari rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal terhadap warga pasien khususnya dalam kefarmasian (pemberian obat) sebagaimana yang tercantum dalam beserta penjelasannya dan ketentuan tersebut juga dianggap oleh para pemohon kontradiktif dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. hal ini melanggar hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana yang dijamin dan dilindungi oleh uud bahwa peraturan perundang udangan sebagaimana dimaksud dalam dan penjelasannya undang undang nomor tahun tentang kesehatan sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah, sementara pelayanan kesehatan khususnya praktik kefarmasian tetap dilakukan oleh para pemohon yang diakibatkan kondisi daerah mana tidak adanya tenaga dokter dan tenaga apoteker yang bekerja berdinas disana. hal ini menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam uud yakni hak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun disisi lain hal ini sangat rentan dipersalahkan pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan. hal ini sangat merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai abdi negara. bahwa menurut para pemohon sebagai tenaga kesehatan dari perawat memiliki hak hak untuk mendapatkanalam hukum dan kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan. oleh karena ituuntuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat daerah daerah terpencil yang jauh dari rumah sakit, tidak ada tenaga dokter dan apoteker mengenai pelayanan kefarmasian, hal ini melanggar prinsip prinsip hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh uud bahwa menurut para pemohon ketentuan dan penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak efektif dan tidak tepat diberlakukan daerah daerah terpencil kabupaten provinsi kalimantan timur sebelum departemen kesehatan republik indonesia menempatkan tenaga dokter dan apoteker pada puskesmas dan puskesmas pembantu. dengan pertimbangan hampir seluruh pimpinan puskesmas dan puskesmas pembantu tenaga perawat bukan dokter dan apoteker. dengan demikian menurut para pemohon ketentuan beserta penjelasannya juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahun adapun bunyi ketentuan undang undang dasarterangan dpr bahwa terhadap dalilkmeskipun sebagai subjek hukum para pemohon memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam mk, namun demikianbeserta penjelasannya dan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan dengan penjelasan sebagai berikutoleh para pemohon selaku pns dalam jabatannya sebagai perawat, kepala puskesmas dan kepala puskesmas sebagai akibat berlakunya beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan tidak dapat bekerja dengan optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena ketiadaan tenaga dokter dan tenaga apoteker daerahnya, dpr berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. oleh karena jika para pemohon dan putusan pengadilan oleh penegak hukum sebagai akibat menjalankan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh para pemohon, dpr berpandangan hal demikian persoalan penerapan norma guo. berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan dan penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehat terhadap uud pengujian materiil atas undang undang nomor tahun tentang kesehatan.penjelasannya juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, menurut para pemohon ketentuan guo melanggar hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan diskriminatif, sehingga hal ini dianggaphuruf uud adalah landasan konstitusional kesehatan. ketentuan ini tidak saja memperkuat landasan pemikiran kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sekaligus memunculkan paradigma baru bahwa kesehatandimana setiap individu atau warga negara dalam keadaan sehat, sehingga dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. bahwa perkembangan ketatanegaraan sejak reformasi telah mengalami pergeseran yang sangat besar, hubungan pusat dan daerah bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. undang undang guo memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada masing masing daerah mana setiap daerah diberi wewenang untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. bahwa tidak adanya tenaga dokter dan tenaga apoteker dan jauhnya rumah sakit daerah daerah terpencil seperti kalimantan timur adalah persoalan tehnis pemerintah daerah dalam perekrutan tenaga kesehatan daerah yang bersangkutan yang telah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan dan hal tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan konstitusionalitas dan penjelasannya juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. guo justru memberikan kepastian hukum bagi para pemohon untuk melakukan praktek kefarmasian, jika daerahnya tidak terdapat tenaga apoteker. bahwa seandainya anggapan para pemohon dan penjelasannya kesehatan inkonstitusional dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka justru akan menghambat para pemohon dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kehilangan dasar yuridis bagi para pemohon untuk melakukan praktik kefarmasian, mengingat penjelasan kesehatan yang berbunyi .. bahwa dpr berpandangan ketentuan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, justru memberikan dasar yuridis dan kepastian hukum bagi para pemohon untuk melaksanakan praktek kefarmasian. bahwa substansi materi ketentuan pidana dalam tentang kesehatan, pada prinsipdalam pemberian pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat atau bencana, berartibahwa oleh karena itu dpr berpandangan adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan memiliki logika hukum yang jelas dan berdasar jikdalam uud bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dikemukakan, maka ketentuan dan penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, sama sekalidan penjelasannya juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak para pemohon adalah tenaga kesehatan berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten dinas kesehatan pada puskesmas pembantu pustu) sebagai pimpinan puskesmas dan atau tenaga keperawatan daerah terpencil, tidak ada tenaga medis (dokter) dan tenaga kefarmasian (apoteker asisten apoteker) kabupaten kutai kertanegara, kabupaten paser dan kabupaten penajam paser utara provinsi kalimantan timur, sehingga seluruh pelayanan kesehatan terhadap warga dibebankan kepada para pemohon. dengan demikian, para pemohon merupakan perorangan sekelompok orang warga negara indonesia sebagaimana dimaksud undang undang mahkamah konstitusi dan memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, menurut uud para pemohon memiliki hak hak konstitusiontentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahun menyatakan dan penjelasannya juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatmenimbang bahwa pada persidangan tanggal juni telah didengar keterangan ahli pemohon dan saksi saksi dari pemerintah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pemohon prof. dr. dr. azul azwar, m.ph dosen fakultas kedokteran universitas indonesia) undang undang nomor tahun tentang kesehatan menunjukkan kewenangan pengaturan tentang obat, yang tidak jelas dan tidak perlu dipertahankan, menyebutkan obat tradisional dan menyebutkan pengobatan tradisional. kedua tersebut bertentangan satu sama lain: ketika zaman aristotle, zaman socrates kewenangan kefarmasian melekat pada dokter dan tenaga medis, bahwa perawat harus juga diberikan kewenangan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, saksi saksi pemerintah dr. agus asmara kes kepala dinas kabupaten serang)mem dan polimer, dengan adanya undang undang nomor tahun tentang kesehatan petugas daerah daerah terpencil merasa lebih tenang melaksanakan kegiatannya karena dimungkinkan untuk memberikan pelayanan teknis medis sarana kesehatannya pustu dan poskesdes. sedangkan tingkat kabupaten dan dinas kesehatan mempunyai payung hukum yang jelas dengan adanya undang undang tersebut, drs. asep nisbah adalah, apt., m.m kepala dinas kesehatan kota serang) kota serang2. menimbang bahwa pihak terkait atas nama dr. drh. bangku steppe mengajukan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober yang pada pokoknya sebagai berikut: penyusunan undang undang nomor tahun tentang kesehatan telah terintervensi jauh oleh bisnis. obat diidentikkan sebagai barang dagangan belaka. praktek kefarmasian dimonopoli oleh tenaga farmasi sedangkan kefarmasian salah satu bagian dari pelayanan kesehatan. kepentingan bisnis mendominasi praktek kefarmasian sehingga menimbulkan kontroversi. harga obat salah satu faktor penentu dalam berbisnis obat obatan indonesia, walaupun telah disahkan undang undang nomor tahun tentang kesehatan sebagai revisi dari undang undang nomor tahun tetapi indonesia masih dijumpai staatsblad nomor menjadi undang undang nomor tahun tentang obat keras yang masih berlaku indonesia yang juga mengatur tentang praktek kefarmasian yang bukan dimonopoli oleh tenaga kefarmasian, pengadaan obat daftar baik rumah sakit, unit pelayanan kesehatan sampai tingkat puskesmas harus yang dapat menuliskan resep atas persetujuan apoteker. keberadaan obat daftar puskesmas sudah atas tanggung jawab dokter kabupaten dengan persetujuan apoteker bila kepala puskesmas seorang perawat. tetapi penyerahan obat daftar kepada pasien harus oleh mereka yang memiliki kewenangan medis seperti dokter, dokter gigi, paramedis dan bidan: pemberian obat daftar kepada pasien puskesmas dapat diberikan oleh paramedis atau bidan. paramedis dan bidan sudah dididik sudah dididik dan dilatih untuk menjadi mereka yang memiliki kewenangan medis hanya mereka tidak memiliki kewenangan untuk menuliskan resep. apoteker tidak diizinkan memberikan obat data langsung kepada pasien harus melalui resep tetapi apoteker dapat meracik obat, menyimpan obat, membuat obat dan sebagainya sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang obat keras, undang undang nomor tahun tentang kesehatan mulai pembuatan, pengendalian, pengaman beserta pengembangan obat bahan obat dan obat tradisional. tetap sama sekali tidak menyentuh penggunaan obat, undang undang nomor tahun tentang kesehatan, prakteundang undang nomor tahun tentang kesehatan dengan ketentuan prakte. menimbulkan berbagai controversialundang undang nomor tahun tentang kesehatan. undang undang nomor tahun tentang kesehatan bertentangan denganyang menyatakan, yang dimaksud dengan ": yangwarga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan para pemohon mendalilkan undang undang yang dimohonkan untuk diuji menyebabkan para pemohon sebagai tenaga keperawatan mengalami dilema dan ketidakpastian hukum dengan adanya keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum tetapi sisi lain para pemohon berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan,guo menguji konstitusionalitas norma penjelasan dan terhadap dan sertasekelompok orang warga negara indonesia, dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh dan serta uud sebagaimana dikutip dalam paragraf dirugikan dengan berlakunya penjelasan dan i3.9j menimbang bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual atau potensial akan terjadi dengan berlakunya ketentuan penjelasan di3. menimbang11j menimbang bahwa isu hukum permohonan para pemohon adalah mengenai konstitusionalitas penjelasan dan terhadap dan serta uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon migran) telah ditangkap, ditahan dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan denda sebesar rp. (dua juta rupiah) dengan tuduhan melanggar huruf dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bahwa fakta lapangan sebagian besar puskesmas induk dan hampir seluruh puskesmas pembantu yang ada provinsi kalimantan timur bahkan seluruh indonesia dipimpin oleh tenaga kesehatan seorang perawat yang bertugas daerah terpencil karena pemerintah belum mampu menempatkan tenaga medis (dokter) dan kefarmasian (apoteker tenaga teknis kefarmasian) daerah tersebut: para pemohon mengalami dilema dan ketidakpastian hukum karena keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan pada saat yang sama ada keterbatasan sdm kesehatan atau tidak tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan daerah terpencil. namun pada sisi lain,, i3dan ahli azul azwar serta saksi saksi yang masing masing bernama trio widodo, edy suharto, abdul jalal, hj. emy dasima, dan andi baharuddin yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: ahli azul azwar bahwa perawat harus juga diberikan kewenangan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat: saksi saksi trio widodo bahwa saksi sepakat, perawat seharusnya tidak mengerjakan selain pekerjaannya tetapi kalimantan timur melakukan pelayanan masyarakat adalah untuk melindungi masyarakat. oleh karena itu,, abdul jalal bahwa guo tidak dapat diterapkan secara ideal lapangan khususnya kalimantan timur karena asisten apoteker dan apoteker tidak ada puskesmas induk dan pembantu, hj. emy dasima bahwa dengan adanya perawat kabupaten kutai kartanegara dibersedia melayani pasien, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .bahwa praktik kefarmasian yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatmenurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang pekerjaan kefarmasian tenaga kefarmasian terdiri atas: apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan dinyatakan bahwa: andi baharuddin atau perawat,: i3.bahwa: bahwa angka peraturan pemerintah nomor tahun dipertegas lagi, bahwa apabila permohonan para:menimbang bahwa pemerintah mengajukan saksi saksi bernama agus asmara dan asep nisbah adalah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: agus asmaratelah di, dan polimer, asep nisbah adalah kota serang pada,3. menimbang bahwa mahkamah telahketentuan beserta penjelasan tersebut justru memberikan dasar yuridis dan kepastian hukum bagi para pemohon untuk melaksanakan praktik kefarmasian: bahwa ketentuan dan penjelasannya juncto dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dan serta uud i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan, dan keterangan tertulis dr. drh. bangku steppe yang pada pokoknya sebagai berikut: ikatan dokter indonesia bahwa sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan uud bahwa penjelasa,ikatan dokter indonesia mengharapkan ada perubahan pada penjelasa: ikatan apoteker indonesia ikatan apoteker indonesia mengusulkan untuk tetap tidak merubah atau menambah guo, bahwa: dr.drh. bangku steppe praktidengan ketentuan prakti menimbulkan berbagai kontroversibertentangan dengan uudpenjelasan dari yaitu:menyatakan, yang dimaksud dengan 'tenaga kesehatan"daling lama (dua) tahun dan denda paling banyak rp. (dua ratus juta rupiah) , dan penjelasan undang undang guoi3. menimbang bahwa pada pokoknya mengatur tentang praktik kesehatan dalam bidang kefarmasian yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian. penjelasan pada pokoknya mengatur perkecualian dari ketentuan yang terdapat dalam yakni dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian, praktik kefarmasian dapat dilakukan secara terbatas oleh tenaga kesehatan tertentu lainnya, selain tenaga kefarmasian, seperti dokter gigi, bidan, dan perawat, sesuai peraturan perundang undangan. pada pokoknya mengatur tentang ancaman pidana terhadap pimpinan dan tenaga kesehat, ketentuan konstitusional dalam uud yang didalilkan oleh para pemohon adalah berkenaan dengan prinsip prinsip: kesederajatan muka hukum dan pemerintahan (vide uuduud i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut atas maka permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah ketentuan dalam dua dan satu penjelasan dimaksud bertentangan dengan prinsip prinsip: kesederajatan muka hukum dan pemerintahan (vide uud 1945j,i3. menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:, termasuk dalamnya tenaga keperawatan dan tenaga kefarmasian,i3. praktik kefarmasian, dalam rangka memelihara dan mewujudkan kesehatan, samping dapat mewujudkan tercapainya tujuan pemeliharaan kesehatan, juga mengandung risiko yang kontra produktif terhadap kesehatan, seperti cacat fisik baik sementara atau permanen (penderitaan seumur hidup) bahkan dapat mengakibatkan kematian, ilmu pengetahuan dan keahlian dalam bidang kesehatan telah berkembang sangat maju dan melahirkan spesialisasi spesialisasi yang sangat tinggi. demikian pula teknologi dalam bidang kedokteran telah pula menghasilkan cara cara dan peralatan yang sangat canggih. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan spesialisasi spesialisasi tersebut sangat menentukan bagi upaya untuk menghindari risiko sekecil apapun dalam melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diuraikan atas. karena itu maka praktik kefarmasian harus dilakukan oleh sumber daya manusia terdidik secara baik (well educated), yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidangnya. sumber daya manusia yang demikian merupakan keluaran dari suatu proses pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keahlian bidangnya yang dalam menjalankan praktiknya didukung oleh teknologi dan peralatan yang memadai: i3. atas dasar itu, negara berkewajiban untuk melakukan pengaturan dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi masyarakat dalam bidang kesehatan, dalam hal ini, terhadap pasien yang mendapatkan pengobatan, maupun terhadap tenaga kesehatan. dalam pengaturan tersebut, negara harus mempertimbangkan unsur unsur hukum yang sangat fundamental, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kaitannya dengan keadaan yang nyata dalam masyarakat: i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca keterangan dewan perwakilan rakyat, keterangan pemerintah, dan keterangan pihak terkait, ahli pemohon, saksi pemohon dan pemerintah serta memeriksa dengan saksama bukti bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3. menimbang, mahkamah berpendapat bahwa dalam perspektif pengkaidahan, ketentuan pokok dalam yang dalam deskripsinyayang mempunyai keahlian dan kewenangan tidaklah dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan konstitusional manapun dalam uud oleh karena, menurut mahkamah, ketentuan tersebut mengimplementasikan prinsip mendudukkan seseorang pada posisi dan fungsi yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya (the right man the right place). hal demikian merupakan salah satu dari implementasi prinsip keadilan. sebaliknya, mendudukkan seseorang pada posisi dan fungsi yang tidak sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya, terlebih lagi dalam praktik kefarmasian yang mengandung risiko sangat tinggi, maka dampaknya bukan saja akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat juga berakibat pada kematian. berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat, bahwa sepanjang mengenai ketentuan pokok, adalah konstitusional atau secara khusus tidak bertentangan dengan dan uud namun demikian, khususguo dikaitkan dengan penjelasannya yangmenimbulkan persoalan konstitusional, sehingga mahkamah akan mempertimbangkannya secara tersendiri: i3. menimbang, tentang mahkamah berpendapat bahwa dalam perspektif pengkaidahan, guo yang memberikan ancaman pidana penjara atau denda kepadarupakan ketentuan yang tepat. pertimbangannya adalah bahwa pimpinan dan atau petugas fasilitas kesehatan merupakan representasi negara dalam pemenuhan hak asasi warga negara, yaitu hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tersebut dalam uud serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin oleh uud maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya sebagaimana ditentukan dalam uud pimpinan dan atau petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada pasien dalam keadaan darurat berarti dengan sengaja telah mengabaikan kewajiban negara, terutama pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga negara. dengan demikian mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan konstitusional atau secara khusus tidak bertentangan dengan dan uud i3. menimbang, para pemohon mendalilkan bahwa berikut penjelasannya juncto menimbulkan dilema, karena satu pihak ketentuan dalam berikut penjelasannya memberikan kewenangan yang sangat terbatas kepada tenaga kesehatan, selain tenaga kefarmasian, terkait dengan praktik kefarmasian, sedangkan lain pihak ketentuan dalam menyatakan apabila dengan sengaja tidak memberi pertolongan terhadap pasien yang dalam keadaan darurat diancam pidana penjara atau denda. hal demikian, menurut para pemohon, mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang adil yang bertentangan dengan uud terhadap dalil tersebut, mahkamah berpendapat bahwa dalam perspektif pengkaidahan, yangtidaklah terdapat persoalan konstitusionalitas, kecualyang menurut penjelasannya adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, yangketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan yang memberikan ancaman pidana penjara atau denda terhadapnjadi persoalan konstitusionalitas apabila dikaitkan dengan kondisi indonesia daerah daerah tertentu. norma yang demikian itu tepat dan adil manakala fasilitas pelayanan kesehatan seluruh indonesia telah terpenuhi infra strukturnya, dan telah pula tersedia sumber daya manusia yang memadai, dalam pengertian semua jenis kompetensi dan profesionalitas yang diperlukan oleh persyaratan fasilitas kesehatan yang baik telah ada. fakta menunjukkan bahwa, keadaan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia sangat minim. samping itu, akses fasilitas kesehatan yang ada pun sangat sulit. hal itu disebabkan karena berbagai faktor, seperti besar dan luasnya negeri ini, sehingga masih banyaknya wilayah yang terpencil dan tidak terjangkau, sulitnya medan karena masalah topografi, kemampuan keuangan negara untuk pengadaan infra struktur, sedikitnya sumber daya manusia bidang kesehatan dengan berbagai spesialisasinya, dan lain lain, sebagaimana yang terjadi pada daerah para pemohon. kesemuanya itu menjadikanengan penjelasannya manakala dikaitkan dengan (juncto) tidak tepat untuk diberlakukan sama semua tempat seluruh indonesia, i3. menimbang,an penjelasannya, mahkamah berpendapat bahwa perumusan norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena tersebut mendasarkan kematiannya pada subjek keahlian dan kewenangan yang dimaksud dalam peraturan perundang undangan lain. sekiranya kepastian hukum itu ada, hal tersebut hanya terdapat dalam penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam guo adalah tenaga kefarmasian. penjelasan(seratus juta rupiah) .dengan diberlakukannya beserta penjelasannya undang undang nomor tahun tentang kesehatan, maka dalam kondisi tidak tersedianya tenaga kefarmasian, maka para pemohon dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas dalam peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat, ditegaskan bahwa perawat boleh memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas). namun, pembatasan kewenangan ini sangat kontradiktif dengan kewajiban para pemohon untu: undang undang nomor tahun menyatakan: dalam keadaan daruratlam mencegah kecacatan terlebih dahulu. dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka, selanjutnya undang undang nomor tahun menyatakan:: tersebut tidak diperlukan sekiranya ketentuan mengenai norma dimaksud telah dirumuskan dalam berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat bahwamenimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan uud jika tidak dimaknai dengan pemaknaan tertentu yang memberikan kepastian, supaya kaidah yang terdapat dalamnya dapat berlaku seluruh wilayah indonesia dalam kondisi apapun, i3 menimbang, mengenai penjelasan yang dalamnya terdapat ketentuan pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam nya, mahkamah berpendapat bahwa penempatan ketentuan pengecualian dalam bagian penjelasan merupakan penempatan yang tidak tepat, oleh karena ketentuan yang demikian juga masih termasuk kategori penamaan bukan semata mata menjelaskan. terlebih lagi penamaan yang terdapat dalam penjelasan tersebut telah ternyata dapat berimplikasi dikenakannya sanksi pidana terhadap pelanggannya, meskipun untuk ketentuan sanksi tersebut terdapat yang lain. norma seharusnya ditempatkan dalam mahkamah juga berpendapat, samping penempatan norma yang tidak tepat, ketentuan pengecualian tersebut lapangan, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menimbulkan keadaan yang dilewati. karena, satu sisi petugas kesehatan dengan kewenangan yang sangat terbatas harus menyelamatkan pasien dalam keadaan darurat, sedangkan sisi lain untuk memberikan obat atau tindakan medis yang lain dibayangi oleh ketakutan terhadap ancaman pidana bila melakukannya. hal yang terakhir ini bahkan telah dialami oleh pemohon. sementara itu, peraturan perundang undangan apapun dibuat oleh negara adalah untuk manusia, untuk hidup dan kesejahteraannya. adanya ketentuan pengecualian yang sangat terbatas demikian, menurut mahkamah, tidak memberikan perlindungan kepada pasien dalam keadaan darurat, dan tidak pula memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan. dengan demikian maka mahkamah dapat membenarkan dalil para pemohon tersebut: i3.27j menimbang, berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian dan beralasan menurut hukum untuk sebagian yang lain, yaitu sepanjangadalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai,pasien dan diperlukannya tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien. penjelasan yang memberikan kewenangan sangat terbatas menimbulkan keadaan dilewati dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil sehingga, panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan selanjutnya dalam kondisi darurat, biasanya diperlukan pula obat obatan berbahaya yang termasuk dalam obat daftar gevaarlijk), misalnya antibiotika. dan jika para pemohon tidak melakukannya pelayanan diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana dimaksud: undang undang nomor tahun tentang kesehatsebaliknya, jika para pemohon melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam penjelasan melebihi batas yang telah ditentukan, maka diancam dengan pidana denda sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang kesehatan menyatakanda paling banyak rp. (seratus juta rupiah) pemberlakuan beserta penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan merugikan hak hak konstitusional para pemohon sebagai tenaga kesehatan untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum, memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan dan uud sehingga dimohon agar penerapan beserta penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak mengikat secara hukum, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menunjukkan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan permohonan pengujian beserta penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang kesehatan terhadap uud alasan alasan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kesehatan. bahwa pada tanggal maret pemohon migran) ditangkap pihak kepolisian republik indonesia kalimantan timur dan ditahan rumah tahanan negara sampai maret disangka dengan tuduhan melanggar huruf juncto undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kesehatan: huruf undang undang nomor tahun tentang kesehatan menyatakan: barangsiapa yang tanpa keahliannya dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara selama (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. (seratus juta rupiah): selanjutnya undang undang nomor tahun tentang kesehatan menyatakan: bahwa pada tanggal oktober pihak kejaksaan negeri tenggarong pengadilan negeri tenggarong menuntut pemohon migran) dengan tuntutan bulan penjara dan denda (lima) juta rupiah: bahwa pada tanggal november pihak pengadilan negeri tenggarong mengadili menjatuhkan putusan terhadap pemohon migran) pidana penjara selama (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar rp. ., (dua juta rupiah): bahwa pada tanggal oktober pemerintah indonesia mencabdan mengganti dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bahwa pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, peraturan pemerintah nomor tentang kefarmasian dan peraturan menteri kesehatan nomor hk. menkes tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat menurut para pemohon pada dasarnya hampir sama dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan khususnya mengenai kefarmasian tidak ada keberpihakan terhadap tenaga perawat yang berdinas pada daerah desa terpencil yang tidak ada tenaga dokter tenaga apoteker dan sangat rentan dipersalahkan pihak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk dijadikan tersangka dalam pelayanan kefarmasian: dalamselanjutnya dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan dinyatakan bahwa., (seratus juta rupiah) .

kd) bag rnyang diajukan oleh: nama philips soekarno pekerjaan ketua umum asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya dan direktur pt. agung kimia jaya mandiri: alamat jalan kyai caringin nomor jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai . pemohoneriksa bukti bukti tertulis dari pemohon:membaca kesimpulan tertulis dari pemerintah.jam wib dengan register perkara nomor puu viibukti menyatakan bahwa,huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,enderal bea dan cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan", menurut pemohon telah bertentangan dengan: uudantara menteri yang satu dengan menteri yang lainnya adalah berbeda beda, dan tidak boleh ada tumpang tindih atau duplikasi, artinya porsi kewenangan, tanggung jawab dan kekuasaan telah dibagi secara proporsional sehingga mewajibkan orang atau importir untuk melakukan "registrasi" sebagai syarat melakukan pemenuhan kewajiban pabean merupakan format hukum yang mengada ada karena pemenuhan kepabeanan sudah diwajibkan dan tersirat pada pengisian dan mengajukporsi kewenangannya sudah diserahkan dan ada menteri perdagangan dan bukan direktur jenderal bea dan cukai menteri keuangan. hal ini telah dipertegastertanggal januari bukti yang menyatakan,dibidang perdagangan", yang memberikan pengertian hukum bahwa kewenangan menteri perdagangan adalah mengatur tentang peredaran perdagangan termasuk mengenai "registrasi" yang sudah diatur dalam bentuk kewajiban memiliki api angka pengenal importir) bagi importir yang ingin melakukan kegiatan importasinya sebagaimana tertuang tertanggal januari bukti dan sudah diterapkan oleh departemen perdagangan. sedangkan menteri keuangan direktorat jenderal bea dan cukai mendapatkan porsi kewenangan hanya dibidang keuangan dan kekayaan negara sebagaimana dituangkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang kewenangan menteri keuangan yang menyatakan bahwa,hanya dibidang keuangan dan kekayaan negara". uud terutama berkaitan dengan ketentuan "registrasi" yang telah menempatkan dan memposisikan pemohon tidak memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, dan format hukum "registrasi" ini telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum sejauh registrasi terhadap importir oleh mahkamah agungsaat ini yang terbukti dengan masih disahkannya barang impor berupa fcl metrik ton senyawa potasium permanganat milik pemohon dengan alasan dictum hukum ini:yang memberikan pengertian hukum bahwa semua pejabat aparat bea dan cukai dari direktur jenderal sampai eselon terbawah memiliki kewenangan "penindakan" terhadap barang impor milik pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahayalkewenangan penindakan yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai", yang memberikan pengertian hukum bahwa yang memiliki kewenangan berdasarkan uud diseluruh wilayah republik indonesia adalah polisi dan tentara dan bukan seluruh pejabat bea dan cukai,tidak memiliki wewenang melakukan penindakan dan ", yang memberikan pengertian hukum bahwa kepolisian republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi lainnya hanya sebagai "alat bantu karena sekedar dimintakan bantuan oleh semua pejabat aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas "penindakan", namun wajib hukumnya untuk dipenuhi dan dilaksanakanhukum dan rakyat sebagai kekuatan pendukung', yang memberikan pengertian hukum bahwa yang memiliki kewenangan berdasarkan uud seluruh wilayah republik indonesia adalah polisi dan tentara. dan polisi dan tentara justru yang memiliki kewenangan mutlak dibidang keamanan dan pertahanan, yang memiliki kewajiban melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukumdan tidak memiliki hak untuk mewajibkan dan memerintahkan alat negara yaitu polisi, tentara dan instansi lainnya untuk wajib memenuhi permintaan seluruh pejabat bea dan cukai. bahwa dictbahwagatur tentang kewenangan pejabat bea dan cukai melakukan audit kepabeanan, sebagaimana dinyatakan dalam bahwa,enurut pemohon telah bertentangan dengan: uud (vide bukti terutama berkaitan dengan ketentuan "sistem audit", yang saat ini telah menimbulkan duplikasi pengaturan bagi para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya termasuk pemohon, karena "sistem audit" juga dilakukan oleh direktorat jenderal pajak, yang mana dua direktorat tersebut yaitu direktorat jenderal bea dan cukai dan direktorat jenderal pajak berada dalam satu atap departemen keuangan yang seyogyanya tidak perlu dua direktorat itu melakukan audit dengan obyek yang sama yaitu pembukuan administrasi pembukuan, sistem audit cukup dilakukan oleh satu direktorat saja yaitu direktorat jenderal pajak dan bukan oleh direktorat jenderal bea dan cukaibukan melakukan audit, bahwa dictum hukumimana beban yang dipikul semakin berat bahkan sangat berat, karena bukan saja rugi waktu, tetapi juga rugi tenaga, pikiran serta ekonomi biaya semakin tinggi, bahwa, apabila dinyatanyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi dalam putusannya juga menyatakan bahwa ketentuan hukum mengenai format registrasi dalam bentuk srp sertifikat registrasi pabean) atau spr surat pemberitahuan registrasi) tidak boleh diberlakukan terhadap kegiatan important yang telah dilakukan oleh pt. agung kimia jaya mandiri, khususnya terhadap kegiatan important yang dilakukan pada tanggal september yang barang iparnya sampai dengan saat ini masih ditahan oleh bea dan cukai. petit bahwa berdasarkan segala yangundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon yang kamarnya berbunyi, sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakanserta penjelasannya bertentangan tidak sesuai dengan uud menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karen, yang telah diberi meterai cukup yangbukti fotokopi perubahan ketiga undang undang dasar negara republik indonesia tahun tertanggal november bukti fotokopi tap mpr nomor iii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan, tertanggal agustus bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, tertanggal juni bukti fotokopi anggaran dasar aspembaya asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya): bukti fotokopi akta asosiasi aspembaya asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya) nomor tanggal januari bukti fotokopi anggaran rumah tangga aspembaya asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya), bukti fotokopi akta notaris pendirian pt. agung kimia jaya mandiri berupa tambahan berita negara republik indonesia nomor tanggal mei bukti fotokopi surat kantor pelayanan bea dan cukai tanjung priok dengan nomor wbc. kp. tertanggal oktober perihal important potasium permanganat: bukti fotokopi surat direktorat jenderal bea dan cukai dengan nomor bc tertanggal agustus perihal klarifikasi atas somasi dewan pengurus asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya, bukti fotokopi perubahan kedua undang undang dasar negara republik indonesia tahun tertanggal agustus bukti fotokopi perubahan pertama undang undang dasar negara republik indonesia tertanggal oktober bukti fotokopitertanggal januari bukti fotokopi keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor mpp kep l tentang angka pengenal importir api) tertanggal januari bukti fotokopi: bukti fotokopi keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk. tentang registrasi impor, bukti fotokopiputusanbahwterhadap uud bahwa pemohon adalah direktur pt. agung kimia jaya mandiri, badan hukum publik atau privat yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor tertanggal desember dan telah disahkan dengan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ht. .th. tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, tanggal februari sebagaimana tercantum dalam tambahan berita negara republik indonesia nomor tanggal mei bukti yang mempunyai kepentingan terkait: bahwa pemohon juga adalah ketua umum aspembaya asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya), organisasi profesi dibidang bahan berbahaya yang didirikan dengan akta notaris asosiasi aspembaya" nomor tanggal januari yang telah didaftarkan pengadilan negeri jakarta pusat dengan nomor tertanggal november bukti dan didaftarkan departemen dalam negeri, direktorat jenderal sosial politik nomor tahun div, tanggal mei bukti yang mempunyai kepentingan terkait, dimana berdasarkan anggaran dasar asosiasi yang terdapat dalam akta notaris asosiasi aspembaya" (vide bukti asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya aspembaya) dapat melakukan usaha dan kegiatan memberikan jasa jasa baik antara lain dalam bentuk bantuan hukum . bahwa pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah, khususnya yang diatur dalam angka dan dan dan ta), dan serta bahwa angka dan bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor tahun div tanggal mei dari departemen dalam negeri republik indonesia, direktorat jenderal sosial politik atas nama asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya, bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara dki jakarta nomor pt.tun.jkt, tertanggal april menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal agustus telah didengar keterangan lisan dan tulisannyamohonan dari mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vii tanggal maret pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan angka dan dan dan (la), dan kepabeanan yang menurut pemohon dengan berlakunya ketentuan ketentuan tersebut telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. bahwa pemohon berpendapat dengan diberlakukannya ketentuan ketentuan kepabeanan tersebut atas menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemohon menjadi terganggu, dan juga persyaratan persyaratan yang ada dalam kepabeanan tersebut atas sangat memberatkan pemohon dalam menjalankan usahanya. adapun bunyi ketentuan ketentuan pada kepabeanan yang menurut pemohon bertentangan dengan uud adalah sebagai berikut: angka kepabeanayang menurut pemohon telah bertentangan dengan uud yangkepabean,, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri :"kepabean .dan kepabeanfatau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya'(la), dan kepabean:,:kepabeananyangsebagai berikutpengurus suatu badan hukum privat (dalam hal ini ketua umum aspembaya) yang dapat bertindak untuk dan atas nama guna mewakili asosiasi tersebut, atau juga sebagai direktur pt. agung kimia jaya mandiridalam status sebagai apa? dengan perkataan lain pemohon telah mencampur adumohon pada intinya hanya tidak puas kecewa terhadap putusan mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), tetapi tidak dapat diimplementasikan dilaksanakan dilapangan, disisi lain pemohon juga merasa kecewa karena dalam undang undang yang dimohonkan untuk diuji, masih mencantumkan frasa "registrasi", padahal frasa tersebut telah dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan putusan mahkamah agung. pemohon dalam permohonannyabea dan cukai departemen keuangan, kepolisian dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. sisi lain pemohon juga mempersoalkan kewenangan para menteri menteri terkait sebagai pembantu presiden sebagaimana ditentukan oleh uud jika demikian halnya menurut pemerintah, yang terjadi pada diri pemohon adalah berkaitan dengan implementasi putusan lembaga peradilan (putusan mahkamah agung) yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan pemohon, dengan demikian permohonan pemohon atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang undang guo menjadi tidak relevan, atau dengan perkataan lain permohonan pemohon tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan norma undang undang yang dimohonkan diuji tersebut. selanjutnya menurut pemerintah, kalaupun anggapan pemohon tersebut benar adanya, maka alangkah lebih tepat jika ide ide, masukan masukan pemohon tersebut disampaikan kepada pembuat undang undang dewan perwakilan rakyat bersama presiden) guna perubahan undang undang guo melalui mekanisme legislative review dan bukan melalui constitutional review, dengan harapan undang undang guo lebih mewujudkan sistem koordinasi yang lebih baik, maupun guna mendorong iklim ekspor impor maupun investasi pada umumnya. berdasarkan hal tersebut atas. ill. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian kepabeanan tugas pemerintah bidang keuangan negara tujuan berbangsa dan bernegara telah ditegaskan dalam alinea pembukaan uudkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dilaksanakan oleh departemeudyang diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. adapun dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas pengelolaan fiskal, departemen keuangan mempunyai tugas dan fungsi:hak dan kewajiban departemen keuangan yang timbul akibat dikatakannya pengelolaan keuangan negara terhadap departemen keuangan sebagaimana tersebut atasdirektorat jenderal bea dan cukai yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok departemen keuangan dalam bidang kepabeanan dan cukai, sebagai: trade fasilitator atau pemberian fasilitas perdagangan,legal trade, serta membantu peningkatan daya saing produksi dalam negeri, dan kesehatan masyarakat (seperti narkoba maupun bahan bahan baku pembuat dan dan tsebut diatur telah jelas jelas sangat merugikan pemohon yaitu hak hak konstitusional pemohon dilanggar secara potensial, sebagaimana dijamin oleh uud terutama dan dan dengan demikian pemohon memiliki pendapat bahwa permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwanarkoba), serta dapat meresahkan dan membahayakan keamanan bangsa dan negara (seperti barang barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan tindakan separatis): kebutuhan adanya peraturan perundang undangan bidang kepabeanan dalam setiap kegiatan perdagangan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik pihak pembeli maupun penjual, hal tersebut juga terjadi dalam kegiatan lalu lintas barang yang merupakan mata rantai dari kegiatan perdagangan internasional, dimana akan timbul suatu hak dan kewajiban diantara para pihak yang terlibat dalam kegiatan lalu lintas barang. dengan timbulnya suatu hak dan kewajiban tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur antara hak dan kewajiban tersebut agar tidak terjadi suatu benturdalam bidang kepabeanan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negar termasuk dalamnya kewajiban atas pajak lalu lintas barang masuk dan keluar, merupakan suatu amanat dari konstitusi negara republik indonesia, diaka dari itu keberadaan kepabeanan sangat diperlukan dalam sistem pengelolaan keuangan negara indonesia. maksud dan tujuan perubahan kepabeanan ketentuan peraturan mengenai kepabeanan indonesia telah dimulai sejak berlakunya indische tarif wet undang undang tarif indonesia) staatsblad nomor dan seiring dengan perkembangannya serta untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pelanggaran dalam bidang kepabeanan maka peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, ddapun secara rinci proses perubahan tersebut adalah sebagai berikut: rechten ordonnantie ordonansi bea) staatsblad nomor mengenai perubahan atas indische tarif wet undang undang tarif indonesia) staatsblad nomor tarif ordonnantie ordonansi tarif) staatsblad nomor mengenai perubahan atas rechten ordonnantie ordonansi bea) staatsblad nomor undang undang nomor tahun yang menggantikan tarif ordonnantie ordonansi tarif) staatsblad nomor perkembangan yang pesat dalam dunia perdagangan dan industri menimbulkan tuntutan daridalam mewujudkan peraturan perundang undangan yang berlandaskan pancasila dan uud yang yang dibuatdan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. dalam rumusan undang undang nomor tahun tentang kepabeanan, disadari masih banyak kekurangan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran bidang kepabeanan, oleh karena itu dipandang perlu untuk merubah peraturan bidang kepabeanan. selain hal hal tersebut atas, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, peraturan perundang undangan mengenai kepabeanan idealnya mengikuti konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap undang undang nomor tahun tentang kepabeanan dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut. maka dapat dikatakan bahwa perubahan undang undang nomor tahun tentang kepabeanan merupakan tuntutan perdagangan global. perubahan undang undang nomor tahun tentang kepabeanan diharapkan dapat lebih memberikan penegasan akan yang dahulu menjadi "grey area" menjadi lebih jelas, sehingga tidak lagi terjadi banyak penafsiran yang dapat merugikan penerimaan negara. oleh karena itu, maka dalam perubahan undang undang mengenai kepabeanan dimasukan ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap lalu lintas barang baik secara preventif (sebagai contoh melalui ketentuan audit kepabeanan) maupun secara represif (sebagai contoh melalui penindakan terhadap barang barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan atau kejahatan lintas negara). mengingat letak geografis indonesia yang sangat strategis sebagai negara kepulauan yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang lalu lintas barang. sehingga instansi pabean menjadi garda terdepan bagi suatu negara dalam mengawasi masuknya barang barang yang dapat merugikan negara, terutama barang barang yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan, narkoba dan obat obatan terlarang, maupun barang barang yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan negara tersebut (seperti barang barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme maupun kejahatan lintas negara). maka dalam kepabeanan terdapat beberapa perubahan yang bertujuan meningkatkan pengawasan atas barang yang keluar dan masuk daerah pabean dan upaya penegakan hukum dalam rangka tata pemerintahan yang baik. dalam upaya merespon aspirasi dan tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepabeanan, serta dalam melakukan penetapan berbagai program perbaikan dan penyempurnaan bidang kepabeanan yang diaktualisasikan dalam bentuk perubahan peraturan kepabeanan, dianut beberapa filosofi dan prinsip prinsip dasar pemikiran, antara lain: keadilan dalam memberikan pelayanan kepabeanan, perlakuan pelayanan harus adil dan proporsional, dimana perusahaan yang mempunyai reputasi baik harus diperlakukan dengan baik serta diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, sedangkan perusahaan yang kurang baik harus diawasi seketat ketatnya dan didorong agar termotivasi menjadi perusahaan yang bereputasi baik. transparansi dalam sistem pelayanan kepabeanan, harus secara transparan dijelaskan tugas, kewajiban dan wewenang pegawai petugas direktorat jenderal bea dan cukai, demikian juga hak dan kewajiban pengguna jasa kepabeanan, sehingga dapat dengan jelas dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan. penyederhanaan proses dilakukan penyempurnaan dan penyederhanaan proses sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepabeanan tanpa mengurangi pengawasan terhadap suatu penyimpangan. otomatisasi sistem otomatisasi dan pengiriman data secara elektronik terutama untuk pengiriman dokumen kepabeanan, sehingga selain dapat menjamin kelancaran pelayanan juga dapat menjamin keamanan penerimaan negara. penjelasan yang diuji terhadap uud keberatan pemohon terhadap materi angka kepabeanan terhadap uud dalamsuai dengan ketentuan tersebut pemerintah daerah diberikankekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. sisi lain pemberian otonomi tersebut tetap harus memberikan perhatian kepada keutuhan negara sebagai suatu negara kesatuan republik indonesia. atas dasar hal tersebut maka pemberian otonomi kepada daerah tetap mempunyai batasan batasan tertentu, dan hal ini diatur secara tegasuud. hal ini kemudian: musisi, moneter dan fiskal nasional: dan agama. dari ketentuan tersebut atas, terlihat jelas bahwa urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang moneter dan fiskal nasional tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. disisi lain sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada sub bab mengenai tugas pemerintah bidang keuangan negara atas, maka telah jelas bahwa sebagian urusan pemerintah bidang fiskal nasional dikatakan pengelolaannya kepada direktorat jenderal bea dan cukai. hal ini sesuai dengan tugas pokok direktorat jenderal bea dan cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok departemen keuangan dalam bidang kepabeanan dan cukai yang meliputicukai. semua kegiatan bidang kepabeanan yang berkaitan dengan impor dan ekspor akan berhubungan dengan kegiatan pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan yang wajib dilakukan oleh pihak pihak yang melakukan kegiatan kepabeanan. kegiatan tersebut sangat erat hubungannya dengan pemeriksaan pabean oleh direktorat jenderal bea dan cukai dan pemenuhan kewajiban kewajiban pabean yang wajib dilakukan dengan melaksanakan serta mematuhi ketentuan perundang undangan kepabeanan dan peraturan lainnya yang berlaku. dalam rangka melaksanakan tugas pokok departemen keuangan dalam bidang kepabeanan, maka kegiatan pembongkaran dan penimbunan barang impor yang belum dipenuhi kewajiban pamannya harus dilaksanakan bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai karena atas barang impor tersebut masih melekat kewajiban kewajiban kepada negara baik berupa kewajiban fiskal (keuangan negara) maupun kewajiban pabean lainnya. dalam rangka pengawasan atas pemenuhan kewajiban kewajiban kepada negara baik berupa kewajiban fiskal maupun kewajiban pabean lainnya yang masih melekat pada barang impor, maka ditetapkanlah kawasan tertentu dimana kegiatan pembongkaran dan penimbunan barang impor yang belum dipenuhi kewajiban pamannya tersebut sepenuhnya bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai. kawasan yang ditujukan untuk pengawasan kegiatan kepabeanan oleh direktorat jenderal bea dan cukai serta pemenuhan kewajiban kewajiban pabean oleh pihak pihak yang melakukan kegiatan kepabeanan tersebut adalah kawasan pabean yang dapat diberikan pengertian sebagai suakegiatan lalu lintas barang yang sepenuhnya berada bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai. pengawasan tersebut guna memastikan bahwa kewajiban pabean baik berupa pemenuhan kewajiban fiskal (hak keuangan negara) maupun kewajiban pabean lainnya yang melekat atas barang impor dipenuhi oleh importir sebelum barang tersebut dikeluarkan dari kawasan pabean peredaran bebas. disisi lain, mengingat sangat banyaknya kegiatan lalu lintas barang seluruh wilayah indonesia, maka diperlukan adanya kawasan pabean yang tidak terpusat satu daerah saja, tetapi tersebar hampir seluruh wilayah indonesia. faktor utama yang mendasari keperluan tersebut dikarenakan luasnya wilayah dan penyebaran daerah yang harus diawasi, mengingat pengawasan tidak akan berjalan efisien jika kawasan pabean hanya terpusat pada satu daerah, apalagi jika dilihat dari sisi importir maupun eksportir, karena importir maupun eksportir yang akan memasukkan ataupun mengeluarkan barang daerah indonesia harus melalui satu kawasan pabean yang terpusat dan tidak bisa langsung daerah tujuan barang itu dikirim atau dikeluarkan. atas dasar hal hal tersebutlah maka dalam kepabeanan dimasukan ketentuan angka yang mengatur mengenai pengertian kawasan pabean. lebih lanjut apabila ketentuan tersebut tidak diatur dalam kepabeanan, maka undang undang tersebut dapat bertentangan dengan uud yang menyatakanpermohonan pengujian yang diajukan oleh pemohon mengenai angka kepabeanan yang dipertentangkan dengan uud yang mengatur mengenai pemberian otonomi kepada daerah daerah, pemohon menganggap bahwa uud tidak memberikan sedikitpun kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintah daerah. pemerintah berpendapat bahwa ketentuan uud tersebut tidak dapat ditafsirkan diinterpretasikan secara parsial terpisah. uud terdiri dari (tujuh) yang mana antara yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan dan merupakan suatu kesatuan. oleh karena itu sudah seharusnya bahwa uud tersebut dipahami secara utuh dan menyeluruh sebagai norma konstitusi yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, bukan hanya dilihat dari saja. sehingga jelas bahwa berdasarkan keterangan keterangan yang telah dipaparkan atas, terlihatberdasarkan atas penjelasan hal hal tersebut atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan angka kepabeanan tidak bertentangan dengan uud keberatan pemohon terhadap materi dan kepabeanan terhadap uud dalam rangka reformasi bidang kepabeanan, perubahan dalam kepabeanan mengacu kepada beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan, transparansi, amplifikasi atau penyederhanaan proses, dan otomatisasi sistem. atas dasar prinsip otomatisasi sistem tersebut dan dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi maka dalam perubahan kepabeanan dimasukkan ketentuan mengenai kewajiban registrasi. hal tersebut atas didasari adanya pemikiran agar kegiatan kepabeanan yang bersifat administratif dapat dilakukan melalui media elektronik teknologi informasi it) dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik pde) atau electronic data interchange edi). dengan digunakannya sistem pde edi dalam kegiatan kepabeanan mengakibatkan adanya konsekuensi para pengguna jasa kepabeanan untuk melakukan registrasi, dimana registrasi tersebut bertujuan untuk memastikan hanya orang pengguna jasa kepabeanan yang mempunyai otoritas dan hak yang dapat mengakses dirinya jaringan komputer direktorat jenderal bea dan cukai, atau dengan kata lain kewajiban registrasi kepabeanan dilakukan para pengguna jasa kepabeanan untuk mendapatkan hak akses. para pengguna jasa kepabeanan yang telah melakukan registrasi tersebut diberikan nomor identitas kepabeanan nik), dan hanya orang tertentu yang memiliki nik tersebut yang berhak atau dapat memasukan data sistem pde. sistem ini dimaksudkan untuk mengenali dan melindungi kerahasiaan penggunaan jasa kepabeanan yang benar benar mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat pemberitahuan. sebagaimana tercantum dalam penjelasan kepabeanan,,." bahwa nik bukanlah suatu produk yang dimaksudkan untuk perizinan namun lebih kepada proses dalam rangka akses kepabeanan, dimana secara sederhana dapat disamakan dengan proses registrasi kesisteman dalam penggunaan teknologi informasi bidang lainnya (seperti atm, kartu kredit, layanan e banking), dimana dalamnya disisipkan suatu nomor pin agar seseorang dapat mengakses layanan yang disediakan. pada sisi lain pemberlakuan sistem pde ini dan dengan adanya akses sistem komputer direktorat jenderal bea dan cukai maka akan mempercepat proses penyelesaian prosedur pengeluaran barang. selain itu sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir importir fiktif dalam menggunakan nomor registrasi orang lain yang masih berlaku untuk mengurus pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, dimana jika hal tersebut terjadi maka dapat menimbulkan adanya kerugian negara, disisi lain penggunaan sistem tersebut juga bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data data para pengguna jasa kepabeanan dari pihak pihak lain. selain hal hal tersebut atas, kewajiban akan adanya registrasi kepabeanan sebagai dampak dari otomatisasi sistem merupakan adopsi dari konvensi konvensi internasional dan juga praktek praktek kepabeanan internasional dimana instansi instansi kepabeanan negara negara lain seperti jepang, cina, amerika serikat dan negara lainnya telah menggunakan sistem tersebut. selain hal tersebut world customs organization wco) sebagai organisasi kepabeanan internasional juga menganjurkan akan adanya otomatisasi sistem dan penggunaan registrasi kepabeanan dalam setiap kegiatan kepabeanan. atas dasar pertimbangan pertimbangan atas tersebut maka dalam kepabeanan dimasukan ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan registrasi dalam dan diuji karenjelas jelas bertentangan dengan uud yaitu dan dan bahwa dengan demikian pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang memiliki hak dalam permohonan pengujian undang undang terhadap uud ill. fakta yuridis bahwa berdasarkan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, tanggal juni bukti menyatakan bahwa,. iv. pokok permohonan bahwa kegiatan usaha harus diakui sebagai bentuk dan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahwa kemerdekaan dan kebebasan berusaha dengan segala haknya adalah wahana yang sangat strategis untuk memacu dan memicu gairah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan perekonomian negara yang dijamin oleh uud sehingga wajib memperoleh perlindungan hukum dan bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun sebagaimana tertuangserta pertentangan dan kepabeanan dengan uud dalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa dan kepabeanan bertentangan dengan yang pada intinya menyatakan departemen keuangan dalam hal ini direktorat jenderal bea dan cukai hanya mempunyai kewenangan dalam bidang keuangan dan kekayaan negara, dan tidak mempunyai kewenangan dalam bidang perdagangan termasuk mengenai ketentuan registrasi yang telah diatur dalam bentuk kewajiban kepemilikan angka pengenal importir api) yang diberlakukan oleh departemen perdagangan. terhadap pendapat pemohon tersebut pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan registrasi yang diatur dalam kepabeanan sangat berbeda dengan api. pada dasarnya diberlakukannya ketentuan registrasi pabean adalah lebih kepada hak akses bagi para importir maupun eksportir dengan tujuan untuk menghindari adanya importir fiktif dan mempercepat proses penyelesaian prosedur pengeluaran barang sedangkan api lebih berfungsi sebagai proses pengadministrasian terhadap kegiatan perdagangan dan penyusunan profil para importir. atas dasar perbedaan tersebut maka jelas terlihat bahwa kedua ketentuan tersebut diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dari masing masing institusi, dan ketentuan mengenai registrasi pabean merupakan suatu penunjang pelaksanaan tugas direktorat jenderal bea dan cukai dalam bidang kepabeanan dan tidak memberikan kewenangan kepada direktorat jenderal bea dan cukai untuk mengatur kegiatan perdagangan, tetapi tetap dalam kerangka kegiatan fiskal. mengenai pernyataan pemohon dalam permohonannya yang pada intinya menyatakan bahwa format hukum registrasi pabean adalah kewenangan dari menteri perdagangan merupakan suatu alasan yang mengada ada dan tidak berdasar, karena kedua hal tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda sehingga registrasi kepabeanan dan api ada dalam tertib administrasi yang berbeda dan tidak dapat disatukan. pertentangan dan kepabeanan dengan uud dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa dan kepabeanan telah bertentangan dengan uud dengan alasan bahwa ketentuan dan kepabeanan telah menempatkan dan memposisikan pemohon tidak memperoleh hak atas kepastian hukum yang adil, karena keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk.ntang registrasi impor, serta perubahannya yaitu keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk. tentang registrasi impor sebagai peraturan pelaksana dari dan kepabeanan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum sejauh registrasi terhadap importir yang format hukumnya dituangkan melalui putusan hak uji materiil nomor p hum th. dan nomor p hum th. tanggal maret yang dilakukan oleh mahkamah agung. dalam hal ini pemerintah berpendapat bahwperaturan yang berbentuk undang undang dengan peraturan pelaksanaannya, dalam artian bahwa jika peraturan pelaksana undang undang tersebut bertentangan dengan uud maka bukan peraturan yang ada dalam undang undang yang harus diuji materiil, melainkan peraturan pelaksana tersebut yang harus diuji materiil. dan oleh karena peraturan pelaksanaannya tersebut yang harus diuji materiil, maka tidak semestinya permohonan pengujian materiil tersebut diajukan mahkamah konstitusi hal ini sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka sangat tidak tepat bila pemohon mengajukan permohonan uji materiil kepabeanan dengan dalil bahwa peraturan pelaksana kepabeanan telah bertentangan dengan uud oleh karena itu pemerintah berpendapat bahwa dan kepabeanan tidak bertentangan dengan uud berdasarkanmaupun uud keberatan pemohon terhadap materi dan kepabeanan terhadap uud institusi kepabeanan setiap negara mempunyai peranan penting dalam pengawasan keluar masuknya barang dalam setiap negara, hal ini dikarenakan berdasarkan kebiasaan kepabeanan internasional yang memfungsikan institusi kepabeanan tersebut sebagai community protector pelindung masyarakat) karena institusi kepabeanan merupakan, penjaga pintu gerbang" bagi suatu negara dalam hal keluar masuknya barang negara tersebut. dalam praktek kepelabuhanan internasional, hanya instansi yang diperbolehkan melakukan pemeriksaan pada daerah perbatasan atau pelabuhan dan bandar udara internasional yaitu @. . c @quarantine, instansi yang melakukan pengawasan atas lalu lintas kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, migration, instansi yang melakukan pengawasan atas lalu lintas manusia (memeriksa orang), dan customs instansi yang mengawasi lalu lintas barang (memeriksa barang). atas dasar alasan alasan tersebut maka direktorat jenderal bea dan cukai memiliki fungsi sebagai filter dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap masuknya barang barang yang dapat merusak mental, moral dan kesehatan masyarakat, serta dapat meresahkan dan membahayakan keamanan bangsa dan negara, dengan kata lain direktorat jenderal bea dan cukai merupakan instansi yang bertugas mengamankan kepentingan negara terhadap arus lalu lintas masuk dan keluarnya barang dan dari daerah pabean indonesia. berkenaan dengan hal tersebut atas, sisi lain tindakan terorisme juga merupakan suatu hal yang sangat merugikan karena dapat menggangu stabilitas keamanan nasional yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian nasional. dengan terjadinya suatu tindakan terorisme maka kepercayaan masyarakat serta investor terhadap kepentingan negara dalam menjaga keamanan akan menurun, sehingga hal tersebut membuat para investor berpikir ulang untuk menginvestasikan dana mereka indonesia, dan kondisi tersebut akan menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. atas pertimbangan tersebut maka tindak pidana terorisme mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, walaupun pemerintah telah menerbitindak pidana terorisme) namun dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan mengenai upaya pencegahan terorisme pada peraturan perundang undangan lainnya untuk membatasi ruang gerak terorisme dan meminimalisir terjadinya tindak pidana terorisme. dalam usaha untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi berkenaan dengan adanya tindakan terorisme, maka dalam pembentukan kepabeanan dimasukkan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan pergerakan barang impor maupun ekspor yang terkait dengan tindakan terorisme. hal ini dipandang penting dengan pertimbangan bahwa institusi kepabeanan dalam hal ini direktorat jenderal bea dan cukai mempunyai wewenang dan tanggungjawab serta berperan penting dalam mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang (termasuk barang barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme) dari dan daerah pabean indonesia. hal ini juga dimaksudkan untuk turut membantu tni polri dalam mengawasi dan melakukan penindakan dibidang kepabeanan, terhadap barang yang menurut bukti permulaan terkait dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, yang terjadi dalam proses kepabeanan. pengawasan dan penindakan dimaksud antara lain dilakukan pada pelabuhan pelabuhan baik laut maupun udara yang ditunjuk sebagai pelabuhan ekspor dan impor kawasan pabean. selain dari tindak pidana terorisme tersebut yang pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan kejahatan lintas negara, terdapat juga beberapa permasalahan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan barang tertentu dengan kategori illegal, antara lain adalah masalah narkotika dan psikotropika, perdagangan senjata illegal, kejahatan dunia maya (cyber crime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), pelanggaran dalam bidang hari dan kejahatan ekonomi internasional lainnya. seperti halnya tindak pidana terorisme, permasalahan permasalahan kejahatan lintas negara juga dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional suatu negara, atas dasar alasan tersebut maka peraturan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara perlu diberlakukan, dan juga peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan tersebut (termasuk dalam hal ini kepabeanan) setidaknya memasukan klausul klausul yang dimaksudkan dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan lintas negara, sehingga stabilitas nasional tidak terganggu. secara nasional, pemerintah juga menggalang partisipasi segenap pihak termasuk instansi seperti jbc dalam mendukung upaya perang melawan terorisme dan kejahatan lintas negara. selain pertimbangan tersebut atas, dimasukkannya ketentuan mengenai penindakan atas barang yang terkait dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara juga didasarkan atas adanya konvensi internasional, dimana indonesia sebagai anggota world customs organization maupun world trade organization dan praktek kepabeanan internasional, telah meratifikasi dan menerapkan ketentuan ketentuan konvensi dengan memasukan ketentuan ketentuan tersebut dalam kepabeanan. ketentuan mengenai tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara telah mendapat perhatian khusus dari organisasi organisasi internasional tersebut karena tindakan terorisme telah menjadi permasalahan internasional dan bukan lagi hanya menjadi permasalahan nasional suatu negara saja. dengan meratifikasinya ketentuan ketentuan konvensi tersebut dalam sistem perundang undangan nasional, pemerintah menilai bahwa ratifikasi tersebut tidaklah bertentangan dengan uud melainkan sejalan dengan uud hal ini dapat terlihat pada alinea keempat pembukaan uud yang menyatakan bahwa ".." dimana ketentuan ketentuan yang telah diratifikasi tersebut juga dimaksudkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. disisi lain apabila ketentuan ketentuan mengenai penindakan terhadap barang yang menurut bukti permulaan terkait terorisme dan atau kejahatan lintas negara dihilangkan dalam kepabeanan maka akan memperlemah pengawasan terhadap keluar masuknya barang barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, dan hal ini akan mempermudah para pelaku tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara dalam melakukan tindakan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, karena keluar masuknya barang barang yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat teratasi dan terkontrol dengan baik, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan fungsi dan misi direktorat jenderal bea dan cukai sebagai community protector pelindung masyarakatjelaskan bahwa ketentuan dan kepabeanan memang tidak bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada direktorat jenderal bea dan cukai untuk mengurus mengenai masalah pertahanan dan keamanan negara, tetapi tersebut lebih dimaksudkan sebagai bentuk upaya direktorat jenderal bea dan cukai guna mendukung upaya tni polri dalam membatasi ruang gerak dari para pelaku terorisme dan atau kejahatan lintas negara dalam kegiatan kepabeanan agar dapat mencegah adanya tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, mengingat bahwa direktorat jenderal bea dan cukai sebagai garda terdepan dalam mengawasi keluar masuknya barang barang wilayah indonesia, khususnya pengawasan melalui pelabuhan pelabuhan internasional baik laut maupun udara yang berfungsi sebagai tempat lalu lintas impor maupun ekspor. secara eksplisit dan kepabeanan, menjelaskan bahwa upaya penindakan yang dilakukan direktorat jenderal bea dan cukai terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan dari instansi yang berwenang dalam hal ini tni polri, untuk selanjutnya hasil penindakan atas barang tersebut diserahkan kepada tni polri untuk diproses lebih lanjut. hal yang demikian dalam prakteknya sudah sering dilaksanakan oleh polri dan direktorat jenderal bea dan cukai, sebagai contoh kasus penindakan terhadap important shabu shabu atau ekstasi yang terjadi bandar udara internasional, hal tersebut merupakan kerjasama polri dan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menggali informasi dan setelah dilakukan penindakan oleh direktorat jenderal bea dan cukai, proses penanganan kasus selanjutnya diserahkan kepada polri sebagai institusi yang berwenang dalam melakukan penyidikan kasus narkotika. secara implisit ketentuan dari dan kepabeanan adalah bertujuan agar usaha pertahanan dan keamanan negara yang ditangani oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah tni polri menjadi akan lebih terbantu dengan adanya dukungan direktorat jenderal bea dan cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadapdari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa direktorat jenderal bea dan cukai tidak mempunyai kewenangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melainkan lebih kepada upaya kerjasama lintas sektoral dari direktorat jenderal bea dan cukai untuk mendukung tni polri dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara, dengan tetap mengacu pada tugas pokoknya yakni sebagai instansi kepabeanan yang mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean indonesia. dimana pelaksanaan dan tersebut, dilakukan berdasarkan koordinasi, informasi dan bukti permulaan yang bersumber dari pihak tni polri, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sewenang wenang. dengan demikian dapat disimpulkan kembali bahwa ketentuan dan kepabeanan tidak bertentangan dengan uuddalam hal ini pemerintah telah menjelaskan dalam angka atas bahwa ketentuan dan kepabeanan bersifat kerjasama antara direktorat jenderal bea dan cukai dengan tni polri, sehingga tidak ada unsur arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikasi kewenangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya duplikasi kewenangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, maka argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa dan kepabeanan tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, tidak terbukti. pertentangan dan kepabeanan dengan dan uud dalam permohonannyapemerintah memberi penjelasuntuk membantu tni polri dalam mengawasi dan melakukan penindakan terhadap barang, yang menurut bukti permulaan terkait dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, dalam proses kepabeanan. dalam pelaksanaannya direktorat jenderal bea dan cukai tidak bertindak secara sendiri melainkan lebih bersifat tindakan secara terkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yaitu tni polri, dan ketentuan mengenai adanya koordinasi tersebut juga telah diatur dalam kepabeanan. berdasarkan atas penjelasan tersebut atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan kepabeanan tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan serta dan uud keberatan pemohon terhadap materi dan kepabeanan terhadap uud direktorat jenderal bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean indonesia, mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan yang berasal dari instansi teknis terkait lainnya seperti hari pornografi, narkotika, obat obatan, makanan dan minuman, senjata api, benda purbakala, dan lainnya, atau dengan kata lain direktorat jenderal bea dan cukai juga melaksanakan tugas pengawasan yang dititipkan oleh instansi instansi lainnya untuk mengawasi pergerakan atau peredaran barang tertentu saat masuk atau keluar daerah pabean melalui pelabuhan pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat ekspor maupun impor kawasan pabean. oleh karena itu dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum tersebut direktorat jenderal bea dan cukai tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan perlu adanya koordinasi dan bantuan dari instansi instansi terkait lainnya seperti tni polri, departemen kesehatan, departemen kebudayaan maupun instansi instansi pemerintah lainnya untuk dapat melaksanakan penegakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berasal dari instansi instansi tersebut secara maksimal. selain hal tersebut atas, sehubungan dengan pelaksanaan tugas dari direktorat jenderal bea dan cukai yang mempunyai kemungkinan berhadapan dengan para penyelundup, pengedar narkoba, maupun teroris yang akan memasukkan barang barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme, maka terdapat resiko pekerjaan yang besar terhadap pelaksanaan tugas tersebut. untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya direktorat jenderal bea dan cukai memerlukan bantuan dari kepolisian republik indonesia maupun tentara nasional indonesia. berdasarkan atas hal hal tersebut atas maka dalam kepabeanan diatur mengenai antisipasi dari permasalahan tersebut yang tertuang dalam dan lain hal apabila pejabat direktorat jenderal bea dan cukai dalam melaksanakan tugas dibidang kepabeanan yang secara tidak langsung berkaitan dengan keamanan (misalnya mencegah penyelundupan barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme) tidak meminta bantuan ataupun tidak berkoordinasi dengan kepolisian republik indonesia maupun tentara nasional indonesia, melainkan menangani sendiri pelaksanaan tugas keamanan dimaksud maka hal tersebut akan bertentangan dengan dan uud karena usaha pertahanan dan keamanan negara pada hakekatnya merupakan tugas dari tni dan polri, dengan kata lain apabila ketentuan dan kepabeanan tidak ada maka kepabeanan akan bertentangan dengan dan uud pertentangan dan kepabeanan dengan uud dalam permohonan pengujian yang diajukan,dapat menjelaskan bahwa ketentuan dan kepabeanan lebih dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat direktorat jenderal bea dan cukai dapat bekerja secara maksimal, karena mendapatkan bantuan dari instansi instansi lainnya termasuk tni dan polri. dari penjelasan tersebut dapat terlihat jelas bahwa fungsi dan tugas dari direktorat jenderal bea dan cukai hanya dalam bidang kepabeanan yang menyangkut lalu lintasuntuk menjamin kebebasan dan hak pengusaha beserta karyawannya dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak seorangpun atau lembaga manapun yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan uud untuk menghentikan, melarang apalagi menahan barang barang milik para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya, bahwa penahanan barang milik pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya dan menghalang halangi kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya termasuk melarang para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya untuk melakukan kegiatan usaha adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, terutama terhadap undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya", dan yang". sedangkan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya yang menjalankan kegiatan usahanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, dapat diancam dengan hukum pidana badan dan atau denda: bahwa meskipun kegiatan usaha perdagangan telah diatur berdasarkan undang undang dan peraturan dari departemen perdagangan, para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya termasuk pemohon telah dirugikan dengan diterbitterutama yang mengatur dan mewajibkan orang atau pengusaha atau importir untuk melakukan "registrasi" bea dan cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean, dan proses registrasi itu adalah merupakan persyaratan administrasi atau sama dengan izin yang apabila tidak dimiliki dan dipenuhi oleh importir yang telah barang ekspor maupun impor dan bukan dalam bidang pertahanan dan keamananmenurut pemerintah argumentasi pemohon dalam permohonannya merupakan suatu argumentasi yang terbalik dan sangat tidak mendasar, karena dengan tidak adanya ketentuan dan kepabeanan maka direktorat jenderal bea dan cukai dalam menangani masalah masalah kepabeanan yang berkaitan dengan masalah masalah keamanan maupun masalah masalah yang berkaitan dengan kewenangan instansi lainnya tidak akan berkoordinasi dengan instansi instansi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh direktorat jenderal bea dan cukai, maka hal tersebut dapat menimbulkan arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikat. pertentangan dan kepabeanan dengan ddapat pemerintah jelaskhanya bersifat koordinasi antara pejabat direktorat jenderal bea dan cukai dengan tni dan polri, sehingga jelas bahwa pejabat direktorat jenderal bea dan cukai mempunyai hak untuk meminta bantuan kepada tni dan polri dalam rangka koordinasi untuk mengatasi permasalahan kepabeanan yang berkaitan dengan usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. dan hal tersebut bukan untuk mewajibkan tni dan polri untuk membantu tugas direktorat jenderal bea dan cukai tetapi berdasarkan dan uud tni dan polri mempunyai kewajiban dalam usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka tni dan polri mempunyai kewajiban untuk membantu instansi lain termasuk direktorat jenderal bea dan cukai dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepabeanan yang dalam kasus tertentu berkaitan dengan usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. berdasarkan atasdan dan uud keberatan pemohon terhadap materi (la), dan serta kepabeanan. audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. sedangkan tujuan dari audit secara umum adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu audit diperlukan dalam setiap sistem, proses atau produk, termasuk juga dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. adanya sistem audit dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara merupakan bentuk nyata dalam rangka mewujudkan pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan negara, yang mensyaratkan bahwa. audit kepabeanan adalah suatu proses dari pemeriksaan mengenai kepatuhan pengguna jasa atas peraturan perundang undangan kepabeanan, audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan kegiatan kepabeanan sebagai konsekuensi diberlakukannya: sistem self assessment, adalah suatu cara pengisian, penghitungan, penyampaian maupun pelaporan sendiri besarnya pajak lalu lintas barang yang harus dibayar. prinsip ini ada dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengeluaran barang yang dilakukan oleh pabean atas barang impor maupun ekspor. oleh karena itu sebagai pengawasan atas pemberlakuan sistem ini dilakukan audit kepabeanan, yang berfungsi untuk memastikan importir maupun eksportir melaporkan kewajiban kepabeanan yang seharusnya dibayarkan. penerapan ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi adalah ketentuan bahwa importir memberitahukan nilai barang yang impor berdasarkan nilai yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. kepatuhan terhadap ketentuan ini hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan. pemberian fasilitas kepabeanan adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada negara dengan tujuan untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri. audit kepabeanan dilakukan terhadap perusahaan perusahaan yang mendapatkanaudit kepabeanan dilakukan terhadap perusahaan perusahaan tersebut dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan pemberian fasilitas kepabeanan oleh perusahaan perusahaan tersebut, yang apabila penyalahgunaan tersebut terjadi, secara tidak langsung dapat mengakibatkan adanya kerugian negara. dalam rangka mempercepat arus barang dan dokumen impor maupun ekspor, direktorat jenderal bea dan cukai tidak memeriksa semua barang dan dokumen impor maupun ekspor pada saat barang tersebut berada dalam kawasan pabean (on clearance), melainkan pemeriksaan dapat dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean melalui audit kepabeanan, sehingga kegiatan pemeriksaan tersebut tidak mengganggu arus barang dan dokumen. audit kepabeanan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko, keberhasilan pelaksanaan audit kepabeanan akan membantu memperkuat penegakan hukum dan memberikan dukungan dan kepercayaan akan pelaksanaan pemberian fasilitas dalam perdagangan dan juga penyederhanaan prosedur proses pengeluaran barang. direktorat jenderal bea dan cukai yang melaksanakan tugas tugasnya bidang kepabeanan dan cukai, melakukan audit kepabeanan untuk mengamankan hak hak negara dan menghilangkan hambatan hambatan yang dirasakan oleh dunia industri, seperti biaya ekonomi tinggi, adanya distorsi dalam kelancaran arus barang impor pelabuhan. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka ketentuan mengenai audit kepabeanan diatur dalam kepabeanan yang pengaturannya ada dalam ketentuan ta), dan serta dalam permohonan pengujian yang diajukan, pemohon berpendapat bahwa (la), dan serta kepabeanan telah bertentangan dengan uud dengan argumentasi bahwa dan kepabeanan telah menimbulkan duplikasi pengaturan bagi para pelaku usaha termasuk pemohon, karena sistem audit juga dilakukan oleh direktorat jenderal pajak, sehingga membuat beban kewajiban yang dipikul oleh pelaku usaha termasuk pemohon semakin bertambah. dalam hal ini pemohon telah mencampuradukkan antara sistem audit direktorat jenderal pajak dengan sistem audit yang ada direktorat jenderal bea dan cukai. bahwa walau kedua instansi tersebut menjalankan sebagian tugas departemen keuangan dalam hal ini sebagai pengelola keuangan negara, namun antara keduanya memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. direktorat jenderal pajak sebagai instansi yang diberi kewenangan dalam menyelenggarakan sistem perpajakan, yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan audit pajak yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan pajak. sedangkan direktorat jenderal bea dan cukai melakukan audit kepabeanan untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. hal mengenai audit kepabeanan tersebut telah dengan secara tegas diatur dalam penjelasan (la) kepabeanan. dengan demikian walaupun antara audit pajak dengan audit kepabeanan mempunyai sifat yang sama yaitu merupakan audit ketaatan, akan tetapi kedua audit tersebut tetap tidak dapat disatukan, karena kedua audit tersebut mengacu kepada peraturan yang berbeda dan juga ada dalam tertib administrasi yang berbeda. dari uraian tersebut atas jelas bahwa antara audit kepabeanan dengan audit pajak mempunyai acuan yang berbeda, dimana audit pajak lebih kepada audit ketaatan kepada peraturan perpajakan sedangkan pada audit kepabeanan adalah audit ketaatan kepada peraturan kepabeanan, sehingga antara audit pajak dan audit kepabeanan tidak dapat disamakan. berdasarkan pada penjelasan tersebut atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan ta), dan serta kepabeanan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan uud ivangka dan kepabeaangka dan kepabeanan tidak bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan angka dan kepabeapada tanggal septemberud sebagai berikut: angka berbunyiberbunyi ". berbunyi". berbunyi:"itu sebagai berikut: menurut pemohon bahwa angka undang undang nomor tahun bertentangan dengan perubahan kedua uud yang dengan jelas dan tegas telahantaranya dalam hal pengawasan kawasan pabean, dandengan demikian kawasan pabean, seharusnya bukan berada bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai semata dan eksklusif tetapi seharusnya juga berada bawah pengawasan pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan dinas perhubungan, karena kawasan tersebut berada dalam wilayah otonomi daerah. dalam permohonannya, pemohon beranggapan bahwa undang undang nomor tahun adalah merupakan format hukum yang mengada ada, karena pemenuhan kepabeanan sudah diwajibkan dan tersirat pada pengisian dan pengajumerupakan kewenangan dari menteri perdagangan dan bukan kewenangan dirjen bea dan cukai menteri keuangan. oleh karena menurut pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimanadan juga bertentangan dengan uud yang berbunyi, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". selanjutnya pemohon beranggapan bahwa dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan perubahan kedua uud oleh karena menurut pemohon dalam dan perubahan kedua uud telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dan yang berperan sebagai kekuatan utama serta sebagai alat negara dalam rangka usaha pertahanan dan keamanan serta menjunjung keamanan (penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lalu lintas negara) sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana penyeludupan negara kesatuan republik indonesia adalah kepolisian negara dan tidak sedikitpun memberikan kewenangan kepada direktorat jenderal bea dan cukai untuk melakukan upaya penindakan sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun bahwa pemohon beranggapan kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan audit kepabeanan sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun dan hal ini menyebabkan para pelaku usaha merasa sangat dirugikan dan merasa beban yang dipikulnya semakin berat sehingga kepastian hukum tidak akan pernah terwujud. oleh karena itu menurut pemohon ketentuan"memiliki izin impor, barang iparnya tidak dapat dikeluarkan dari wilayah kepabeanan alias ditahan barang iparnya sebagaimana dialami oleh pemohon yang barang iparnya sudah ditahan sejak tanggal september padahal seluruh kewajiban kepada negara seperti pembayaran bea masuk, pajak pajak dan pengajuan pib permohonan impor barang) atas impor barang tersebut sudah dipenuhi dengan baik, namun dikarenakan pemohon tidak memiliki izin administrasi "registrasi" yang pada waktu itu diatur melaluibukti dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. tertanggal oktober tentang registrasi importir bukti serta perubahannya yaitu keputusan menteri keuangan nomor kmk. tertanggal desember tentang registrasi importir bukti yang diterbitkan berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang kepabeanan dan dikenal dengan nama srp sertifikat registrasi pabean) atau spr surat pemberitahuan registrasi) yang oleh pemohon telah diajukan uji materiil mahkamah agung, selanjutnya oleh mahkamah agung dibatalkan melalui putusan hak uji materiil mahkamah agung nomor p hum th. bukti dan nomor p hum th. bukti tanggal maret dengan bunyrtanggal oktober tentang tata registrasi importir dan perubahannya yaitu keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk. tertanggal desember tentang registrasi importir, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, sejauh registrasi terhadap importir. menghukum pihak menteri keuangan republik indonesia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini sebesarpadadan penjelasan tersebut serta persyaratan menurut putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu dan putusan perkara nomor puu v dpr berpendapat bahwaundang undang nomor tahun dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa pemohon tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hak hak konstitusionalnya yang dijamin oleh uud yang telah atau setidak tidaknya potensial dilanggar dirugikan akibat melakukansebagaimana disyaratkan agar seseorang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji materiil undang undang terhadap uud (vide dan penjelasan mk): bahwa pemohon mendalilkanbertentangan dengan uud terhadap dalil tersebut, dpr berpandangan bahwa uud yang dijadikan salah satu dasar dalil oleh pemohon, substansinya tidak mengatur secara tegas dan eksplisit atau bukan yang mengatur hak konstitusional pemohon, sehingga uud tidak relevan untuk dijadikan dasar dalil hak konstitusionalitas pemohon, bahwa uud yang substansinya mengatur kewenangan, tidak ada kaitannya tidak relevan dengan hak konstitusional pemohon, yang dalam permohonan guo berkedudukan hukum sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya selaku ketua umum aspembaya dan direktur pt. agung kimia jaya mandiri. begitu pula ketentuan angka ago yang dimohonkan pengujian, substansinya tidak mengatur hak konstitusional pemohon, sehingga tidak terdapat causal terbang antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan angka ago. bahwa ketentuan guterhadap dua hal yang berbeda yaitu persoalan registrasi kepabeanan dan perizinan kegiatan usaha yang tentunya merupakan otoritas dari dua instansi yang berbeda untuk menanganinya. jadi tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya ago. bahwa demikian juga halnya dengan dan guo, substansinya yang mengatur kewenangan melakukan penindakan dan penyidikan atas suatu tindak pidana, sama sekali tidak terkait dengan hak konstitusional pemohon, apalagi pemohon mendasarkan dalilnya pada dan uud yang substansinya jelas jelas tidak terkait dengan hak konstitusional pemohon. sehingga tidak terdapat hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya dan ago. bahwa dan agdalam melakukan audit kepabeanan yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai, serta audit perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak. oleh karena itu tidak benar apabila dan ago terdapat ketidakpastian hukum. dengan demikian tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya ketentuan dan ago. berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpandangagoi dan perkara nomor puu v berkenaan denganterhadap dalil dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonan guo, dpr memberi keterangan sebagai berikut: menanggapi pernyataan pemohon bahwa angka guo bertentangan dengan perubahan kedua uud perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pengejawantahan desentralisasi melalui otonomi daerah tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi, melainkan kontinum. tidak mungkin dilaksanakan desentralisasi tanpa sentralisasi. desentralisasi tanpa sentralisasi akan terjadi disintegrasi. oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma kedaulatan. otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat resiprokal. oleh karena itu uud menyebutkan" bahwa dalam hubungan pusat dan daerah, uud dan undang undang nomor tahun memakai istilah urusan pemerintahan. dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah otonom yang saling terkait, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan". bahwasebagaimana diaturtersebut, hal ini kemudian kembali dipertegas), musisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. bahwa berdasarkan pada uud, urusan pemerintah bidang kepabeanan merupakan bagian dari urusan moneter dan fiskal nasional. sehingga jelaskarenanya ketentuan angka kepabeanan tidak bertentangan dengan uud ketentuan yang mengatur kewajiban registrasi sebagai syarat melakukan pemenuhan kewajiban kepausan merupakan satu rangkaian tertib administrasi bidang kepabeanan dan hal tersebut merupakan kewenangan instansi yang tugas dan tanggung jawabnya bidang kepabeanan. oleh karena itu, pengaturan tentang kewajiban registrasi sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud ketentuan dan guo yang memberikan kewenangan kepada direktorat jenderal bea dan cukai untuk melakukan penyidikan dan penindakan adalah sejalan dengan ketentuan huruf juncto undang undang nomor tahun tentang kurap yang memungkinkan pemberian wewenang kepada pegawai negeri sipil tertentu untuk bertindak sebagai penyidik yang selama ini dikenal dengan penyidik pegawai negeri sipil ppn). dengan demikian dan guo tidak bertentangan dengan dan uud bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang mengemukakan dan guo, sehingga dianggap pemohon bertentangan dengan uud dalam hal ini dpr berpandangan bahwa dan guo yang memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan audit kepabeanan adalah merupakan suatu rangkaian standar operasional prosedur dalam rangka tertib administrasi yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. dengan demikian ketentuan tersebut justru merupakan pelaksanaan ketentuan uud yang antara lain memberikan jaminan atas kepastian hukum. bahwa berdasarkan pada dalil dalil tersebut atas, dpr berpandangan bahwa ketentudengan demikianada persidangan tanggal oktober telah didengar keterangan lisan dan tertulis ahli pemohon dian puji simatupang yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kewenangan sebagai kekuasaan didasarkan pada hukum yang melekat pada pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja menimbulkan keuntungan dan kerugian pada warganegaranya: bahwa ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun apabila ditelaah secara mendalam beberapa nya mengandung diskresional yang memberikan kebebasan kepada pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang akan mengarah pada penyalahgunaan wewenang. hal ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan pembentukan undang undang untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik: bahwa jika pemerintah beranggapan tindakan atau perbuatan dalam merupakan penambahan ketentuan dalam perpu yang terjadi justru mengubahnya dengan memberikan kewenangan yang luar biasa kepada pejabat bea dan cukai dengan mengabaikan proses hukum yang seharusnya, bahwa dengan adanya tambahan kewajiban kepabeanan sebagaimana diatur dalam jelas aturan administrasi tidak dapat bertentangan dan memberatkan warga masyarakat akibat ditetapkannya regulasi, tetapi ketentuan itu memberikan pengecualian bagi orang tertentu, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober yang pada pokoknya tetap pada permohonannya: menimbang bahwa pemerintah telah mengajukan tambahan jawaban dan kesimpulannya kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober yang pada pokoknya tetap pada jawabepabeanan yang kemudian kewenangan tersebutguo adalah pengujian undang undang terhadap undang undang dasar cast kepabeanan terhadap uud sehingga mahkamah berwenang untukrp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah): menolak permohonan selebihnya. putusan ini tidak pernah ditanggapi dan dilaksanakan oleh pihak bea dan cukai, malahan dictum hukum "registrasi" tersebut dimasukkanmana tertuang dalam dan yang digunakan sebagai produk hukum untuk tetap melakukan penahanan barang impor milik pemohon sebagaimana dituangkan dalam surat dari bea dan cukai nomor bc tertanggal agustus perihal klarifikasi atas somasi dewan pengurus aspembaya bukti karena pemohon sampai saat ini tidak memiliki izin "registrasi" dan pemohon sangat dirugikan sebagai akibat diberlakukan dan tetap diberlakukan persyaratan izin "registrasi" bagi importir yang telah memiliki izin sebagai importir dari instansi yang memiliki kewenangan hukum yaitu departemen perdagangan: bahwa pemohon juga sudah mengajukan gugatan administrasi melalui pengadilan tata usaha negara dengan nomor ptun jkt, yang telah dimenangkan secara mutlak oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dki jakarta dengan putusan nomor pt.tun.jkt, tertanggal april bukti yang disikapi oleh pihak bea dan cukai secara arogan dengan memilih mengajukan kasasi mahkamah agung, yang sampai saat ini belum ada putusannya, padahal kasus hukum tersebut sudah mengendap mahkamah agung sejak tanggal september tahun): dengan masih disahkannya barang impor milik pemohon berupa fcl metrik ton senyawa potasium permanganat dengan alasan tidak memiliki izin registrasi (vide bukti telah menyebabkan kegiatan usaha pemohon menjadi terhenti dan kolaps padahal ada jiwa pimpinan, staf dan karyawan beserta keluarganya yang sangat bergantung terhadap kelangsungan kegiatan usaha pemohon dan ada sejumlah besar pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya yang tergabung dalam asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya yang juga merasa dirugikperorangan warga negara indonesia, baik atas nama pribadi, selaku direktur pt. agung kimia jaya mandiri bukti maupun selaku ketua umum asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya aspembaya, bukti menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu yang tercantum dalam berikut: setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan , menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tentang hak hak konstitusional yang dimilikinya yang diberikan oleh uud sebagaimana tersebut dalam paragraf atas mahkamah berpendapat bahwa hanya ketentuan dan yang merupakan hak konstitusional (constitutional rights) untuk seseorang atau warga negara indonesia, sedangkan hanya berkaitan dengan bidang tugas menteri, hanya berkaitan dengan tugas pemerintahan daerah, hanya berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara, dan hanya berkaitan dengan tugas kepolisian, sehingga bukan merupakan hak hak dasar yang merupakan hak konstitusional warga negara cast hak pemohon: menimbang bahwa pemohon menganggap hak hak konstitusionalnya yang tercantum dalam dan uud dirugikan oleh berlakunya beberapa kepabeanan, yaitu: angk : dddta), d1menimbang bahwa terhadap masalah kedudukan hukum (legal standing) pemohon ini, pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya persidangan mahkamah pada tanggal agustus menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: pemohon telah mencampuradukkan kedudukan hukumnya sebagai pemohon antara legal standing perseorangan warga negara indonesia dan legal standing badan hukum yakni sebagai ketua aspembaya, dan sebagai direktur pt. agung kimia jaya makmur mandiri, sehingga menjadi tidak jelas adanya kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya kepabeanan yang dimohonkan pengujian: permohonan pemohon tidak jelas dan tidak fokuskepabeanan guo, karena: pemohon pada intinya hanya tidak puas atau kecewa atas tidak dilaksanakannya putusan mahkamah agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga kecewa bahwa kepabeanan masih mencantumkan frasa registrasi padahal mahkamah agung telah menyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pemohonjenderal bea cukai, kepolisian, dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemohon malahan mempersoalkan kewenangan para menteri sebagai pembantu presiden sebagaimana ditentukan oleh uud bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh pemohomahkamah agung, sehingga tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma kepabeanan yang dimohonkan pengujian: bahwa dengan demikian, menurut pemerintah, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang bahwa dalam keterangan tertulisnya dewan perwakilan rakyat dpr) bertanggal agustus juga mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai berikut: bahwa pemohon tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hak hak konstitusional yang dijamin oleh uud yang telah atau setidak tidaknya dirugikan oleh berlakunya kepabeanan yang dimohonkan pengujian, bahwa uud tidak ada kaitan dan relevansinya dengan hak konstitusional pemohon: bahwa kepabeanan yang dimohonkan pengujian tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas norma undang undang, melainkan hanya masalah penerapan hukum, bahwa menurut dpr, pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) yang dipersyaratkan oleh dan pendirian mahkamah selama ini mengenai lima syarat kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya suatu undang undang, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil dalil pemohon beserta alat alat bukti yang diajukan, keterangan pemerintah, dan keterangan dpr mengenai masalah kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon, baik dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara indonesia (sebagai pribadi), sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara indonesia dalam kapasitas sebagai ketua aspembaya, maupun dalam kapasitas sebagai pemohon badan hukum (yakni sebagai direktur pt. agung kimia jaya mandiri) sebagaimana dimaksud mk, meskipun pemohon terkesan mencampuradukkan kapasitas kedudukannya tersebut, bahwa mengenai hak hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud sesuai dengan penilaian mahkamah sebagaimana telah dikemukakan pada paragraf atas, hanya dan uud yang ada kaitannya dengan hak konstitusional seorang warga negara cast pemohon, sedangkan dan uud tidak ada kaitan dan relevansinya dengan hak hak konstitusional. oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan sebagai hak hak konstitusional pemohon apakah dirugikan atau tidak oleh berlakunya kepabeanan yang dimohonkan pengujian hanyalah dan uud bahwa mahkamah sependapat dengan pemerintah dan dpr yang menyatakan dalil dalil pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel) dalam menginstruksikan adanya kerugian hak hak konstitusional pemohon dalam korelasinya dengan kepabeanan yang dimohonkan pengujian:bahwa dengan demikian, pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dantanggal september menimbang bahwa karenadan keterangan ahli yang diajukan tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan: menimbang bahwa terlepas dari masalah tidak dipenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan tidak dipertimbangkannya pokok permohonan, namun terkait dengan nasib barang barang impor milik pemohon yang ditahan oleh pihak bea dan cukai dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mahkamah memerintahkan agar pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan dan direktur jenderal bea dan cukai segera memulihkan hak pemohon dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan rasa keadilanaria farida indrawi, achmad nowiki, maruarar siahaan, arsyad sanusiyang mewakili, dan dewan perwakilan rakyatmaruarar siahaan ttd. ttd. arsyad sanusi hartono ttd. ttd. akil mochtar muhammad alim ttd. ida ria tambunan dengan adanya kebijakan hukum tersebut, padahal kelangsungan hidup organisasi sangat bergantung pada donasi dan iuran anggota, apabila kegiatan usahanya para anggota aspembaya terganggu, tentu akan mengurangi bahkan menghentikan kewajiban iuran atau donasi induk organisasinya, sehingga kegiatan organisasi menjadi terganggu bahkan dapat terhenti, hal ini tentu saja sangat tidak diharapkan karena sangat merugikan pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya. disamping itu penerapan angka dan dan (la), dan dan telah memunculkan arogansi kekuasaan yang eksklusif, duplikasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya dan pemohon sangat mendambakan hak pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya atas kepastian hukum yang berkeadilan sesuai bunyi uudrtentangan dengan uud yaitu dan dan adapun pertentangan pertentangan tersebut adalahyatakan,", menurut pemohon penggunaan kata "sepenuhnya" memberikan pengertian hukum "hak eksklusif" yang tidak dapat diganggu gugat yang menurut pemohon telah bertentangan dengan uud bukti yang dengan tegasyangdiantaranya dalam hal kawasan pabean, dan dalam inisehingga dengan demikian kawasan pabean, seharusnya bukan berada dibawah direktorat jenderal bea dan cukai semata dan eksklusif tetapi seharusnya juga berada dibawah pengawasan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, karena kawasan tersebut berada dalam wilayah otonomi daerahkepabeananbukan menguasai dan mengawasi teritorialnya atau wilayahnya, bahwa dictum hukum angka ini yang diberlakukan telah menimbulkan sikap, perbuatan, dan putusan yang sarat dengan arogansi kekuasaan yang.gatur mengenai ketentuan registrasi, seperti yang dinyatakan dalam bahwa, orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi direktorating aer la) nama dra. sumilatun, m.pd.i apr: alamat tegalsari, rt rw muncar banyuwangi senpai jawa timur: lena sebagai n2n 22n00200n2000n520n l n. . pemohon nama jn. rasial hag, si. alamat tegalsari, rt rw muncar banyuwangi jawa timur, sebagai nnn00n0 nnnlllllllllllll0o1:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goduatkan dengan dikuatkan dollartahun norma norma yang dimohonkan, dasar hukum, dalil dalil dan alasan alasan permohonan bahwa berlakunya dan dan dan dan pengelolaan keuangan haji guo, merugikan hak konstitusional pemohon yang berupa, hak setiap warga negara berhak atas perlindungan harta bendanya yang menjadi kekuasaannya, yang tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun dan berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bahwa pemohon sebagai jemaah haji daftar tunggu, menganggap hak konstitusional pemohon dirugikan karena diwajibkan untuk membayar setoran awal bpi sebesar juta dan uang pemohon tersebut beserta nilai manfaatnya masuk rekening atas nama menteri agama republik indonesia yang akan dialihkan rekening atas nama bpk badan pengelola keuangan haji). bahwa pemohon menganggap hak konstitusional pemohon dirugikan karena tambahan nilai manfaat setoran awal bpi pemohon, dapat dipergunakan untuk operasional kantor bpk beserta gaji karyawan bpk, padahal tambahan nilai manfaat dari setoran awal bpi mutlak menjadi hak milik pribadi pemohon. bahwa pemohon mendalilkan hal tersebut merugikan hak konstitusional pemohon karena hak milik pemohon yang berupa dana setoran awal bpi tersebut diambil alih bpk dan pemohon tidak dapat mengambil dan memanfaatkan setoran awal bpi beserta nilai manfaatnya, karena dikuasai sepenuhnya oleh bpk, padahal semestinya yang boleh dikelola dan dikuasai oleh bpk menurut pemohon adalah dana setoran bpi dan tambahan dari nilai manfaatnya adalah dari bpi pada tahun berjalan, dan seharusnya untuk mendaftarkan sebagai calon jemaah haji daftar tunggu tidak wajib membayarhak konstitusional pemohon untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dirugikan oleh , dalam hal ini pemohon merasa tidak memperoleh kepastian hukum yang pasti karena bpk dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sedangkan dalam pembayaran bpi pada tahun berjalan menggunakan satuan dollar. bahwa apabila pemohon diharuskan membayar dengan mata uang rupiah, sedangkan yang digunakan. perhitungan riil bpi menggunakan satuan dollar, maka disini terjadi ketidakpastian nilai rupiah yang sudah pemohon bayarkan, misalkan pada saat membayar nilai kurs dollar sama dengan ribu rupiah, sedangkan pada waktu pelunasan bpi kurs dollar sama dengan ribu rupiah, maka yang diperhitungkan adalah nilai kurs dollar terakhir, berarti pemohon sangat dirugikan karena pada saat pembayaran awal nilai kurs dollar masih ribu rupiah. bahwa sebagai contoh pada tahun bpi sekitar juta rupiah, waktu itu terjadi waiting list yang pertama kali sehingga sebagian calon jemaah haji tidak bisa berangkat tahun itu dan harus menunggu pada tahun berikutnya, namun pada saat tahun pemberangkatan haji nilai rupiah merosot atas nilai kurs dollar sehingga bpi menjadi juta rupiah atau naik sekitar tiga kali lipat dari bpi sebelumnya, dan calon jemaah haji yang pada saat itu sudah melunasi bpi pada tahun sebelum waiting list, harus menambah bpi lagi sesuai dengan nominal tahun pemberangkatan, padahal semestinya kalau setoran pelunasan bpi sebelumnya kutukan dengan dollar semestinya calon jemaah haji tidak harus menambah bpi lagi, karena saat itu sudah dianggap lunas (terlampir bukti bahwa pemohon mendalilkan hak hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya guo, apabila yang ada dalam pengelolaan keuangan haji guo tidak dibatalkan atau tidak dinyatakan bertentangan dengan uud atau setidaknya dinyatakan konstitusional secara bersyarat akan merugikan hak hak konstitusional pemohon dan apabila tersebut dibatalkan atau dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka hak hak konstitusional pemohon merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tersebut tidak akan dirugikan oleh berlakunya pengelolaan keuangan haji, dalam pengertian pada saat mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji daftar tunggu tidak diharuskan membayar setoran awal bpi. setoran awal bpi sifatnya sukarela dan tidak diwajibkan, pemohon yang sudah terlanjur membayar setoran awal bpi rekening atas nama menteri agama bpk, setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya harus masuk kembali rekening tabungan haji atas nama pemohon, dan pemohon dapat mengambil kembali atau memanfaatkan biaya setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya. biaya operasional dan gaji pegawai bpk tidak boleh diambilkan dari tambahan nilai manfaat dari setoran awal bpi. setoran awal bpi pelunasan bpi harus dinilai dengan kurs dollar yang menjadi standart biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. bahwa berdasarkan dasar hukum. dalil dalil dan uraian uraian tersebut atas maka menurut pemohon,ud dengan dasar hukum, dalil dalil, alasan alasan yang telah pemohon uraikan dalam uji materi atas nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji terhadap uud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam permohonan ini. bahwa pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas secara bersyarat terhadap yang ada dalam pengelolaan keuangan haji guo terutama terhadap yang mengandung norma bahwa, yang penjelasannya adalah sebagai berikut. bahwa pemohon mendalilkan sepanjang frasa yang tercantum dalam pengelolaan keuangan haji yang menyangkut frasa bpi, keuangan haji, saldo keuangan haji, tambahan nilai manfaat , pemohon menganggap bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai sebagai bpi, keuangan haji, saldo keuangan haji, tambahan nilai manfaat, dari setoran bpi pada tahun berjalan setelah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dimaknai sebagai bpi, keuangan haji, saldo keuangan haji, tambahan nilai manfaat , dari setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa pemohon menganggap yang ada dalam pengelolaan keuangan haji sebagai berikut bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai: bahwa pengelolaan keuangan haji yang menyatakan, bertentangan dengan uud sepanjang frasa setoran bpi sepanjang tidak dimaknai sebagai setoran bpi pada tahun berjalan . bahwa pengelolaan keuangan haji yang menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god, sepanjang frasa nilai manfaat keuangan haji bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai sebagai nilai manfaat keuangan haji dari setoran bpi pada tahun berjalan . bahwa pemohon mendalilkan dalam pengelolaan keuangan haji guo pemohon anggap bertentangan dengan uud dan guo, apabila yang dimaksud dengan setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaat setoran bpi adalahbpi dan tambahan nilai manfaatnya yang boleh disetoryang menjadi permasalahan saat ini adalah besarnya nominal setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya dari jamaah haji daftar tunggu, yang saat ini dipermasalahkan oleh banyak kalangan, siapa yang berhak untuk mengelola dana tersebut, dan untuk apa dana tersebut digunakan. bahwa saat ini setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya dari jamaah haji daftar tunggu yang jumlahnya sudah mendekati seratus trilyun rupiah pengelolaannya dilakukan oleh kementerian agama, dan nilai manfaat dari setoran awal tersebut, menurut peraturan menteri digunakan untuk operasional penyelenggaraan haji yang dianggap sebagai sumber dana indirect cost bahwa alokasi dana indirect cost dan transparansi dari penggunaannya sampai saat ini dianggap bermasalah dan kurang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god transparan, sehingga banyak yang mengusulkan perlunya dibentuk lembaga lain yang lebih berhak untuk mengelola dana setoran awal bpi dan nilai manfaatnya dari jemaah haji daftar tunggu. bahwa pada tahun ini pemerintah mengesahkan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji yang pada intinya membuat lembaga baru yang berhak untuk mengelola keuangan haji yang disebut dengan badan pengelola keuangan haji bpk), yang berwenang untuk mengelola dana setoran awal bpi dan nilai manfaatnya dari setoran awal calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa pembentukan bpk yang berwenang mengelola setoran awal dana tersebut beserta tambahan nilai manfaatnya untuk mengambil alih wewenang kementerian agama sebelumnya, pemohon anggap inkonstitusional karena pada dasarnya dana setoran awal bpi beserta nilai manfaatnya adalah hak mutlak dari calon jemaah haji daftar tunggu yang tidak boleh dikuasai oleh siapapun dan harus dikembalikan kepada tabungan haji dari calon jemaah haji daftar tunggu, bukan dimasukkan dalam rekening atas nama bpk ataupun rekening virtual atas nama calon jemaah haji yang pada dasarnya hanyalah merupakan rekening simbolis bayangan atas nama calon jemaah haji daftar tunggu yang tidak bisa diambil dan dimanfaatkan untuk kebutuhan calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa pemohon mendalilkan dan mengkhawatirkan pengalihan setoran awal bpi beserta nilai manfaatnya dari rekening atas nama menteri agama rekening atas nama bpk pemohon menilai kurang efektif dan efisien dan merupakan pemborosan, sebab biaya operasional bpk dibebankan kepada calon jemaah haji daftar tunggu dengan menggunakan anggaran dari prosentase nilai manfaat setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu. hal ini menurut pemohon jangan sampai terjadi anggapan bahwa nasib tambahan nilai manfaat setoran awal bpi bisa seperti pepatah lepas dari mulut naga jatuh mulut buaya, sebab saat ini penggunaan nilai manfaat dari setoran awal bpi dianggap kurang transparan dan dianggap menguap begitu saja oleh beberapa kalangan, walaupun menurut kementerian agama merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dana tersebut untuk tambahan operasional penyelenggaraan ibadah haji yang dilaporkan sudah sesuai prosedur dan transparan, sedangkan saat mendatang nilai manfaat dari setoran awal bpi akan digunakan untuk biaya operasional kantor dan gaji pegawai bpk. bahwa pemohon mendalilkan keberadaan bpk kalau sekadar untuk mengelola dana setoran bpi beserta tambahan nilai manfaatnya sangatlah tidak diperlukan, sebab kebijakan untuk mengelola setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya menurut pemohon cukup diserahkan kepada bank pengelola setoran awal bpi dan kesepakatan dengan calon jemaah haji daftar tunggu, untuk memilih jenis pengembangan mana yang pas yang sesuai dengan keinginannya, apakah dalam bentuk investasi syariah ataupun bentuk investasi lain yang tidak perlu campur tangan bpk yang hanya akan menjadi beban calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa pemohon mendalilkan yang dapat digunakan untukyang dapat dikategorikan saldo setoran keuangan haji adalah setoran bpi dan tambahan nilai manfaat setoran bpi pada tahun berjalan dan dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang undangsetoran awal bpi dan tambahan nilai manfaat setoran awal bpi pada hakekatnya adalah hak milik pribadi calon jemaah haji daftar tunggu yang harus mendapat perlindungan dan tidak boleh dimanfaatkan atau diambil paksa secara sewenang wenang oleh siapapun sesuai dengan ketentuan yang ada dalan uud guo. oleh karena itu pengalihan hak milik calon jemaah haji daftar. tunggu (setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya) rekening atas nama bpk adalah inkonstitusional dan pemohon menganggap merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god konstitusional manakala dana yang masuk. bahwa pemohon mendalilkan dana yang boleh digunakan dan pemohon menganggap inkonstitusional manakala yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah termasuk setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal bpi. bahwa pemohon menganggap dan dan dan dalam pengertian apabila guo tidak dimaknai secara bersyarat undang undangapengambil amaah haji walaupun kedudukan bpk dianggap sebagai wakil yang sah dari jamaah haji, sebab setoran awal bpi dan tambahan nilai setoran awal bpi pemohon dipastikan akan beralih pada rekening atas nama bpk melaluiamaah haji daftar tunggu,berdasarkan dalil dalil tersebut dan alasan alasan tersebut pemohon menganggap bahwa dan dan nomor tahun tidak bertentangan dengan uud apabila dimaknai yang dibayarkan rekening atas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun gopengelolaan keuangan haji dan dan dan damerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godbpi serta nilai manfaat setoran bpi pada tahun berjalan , dan pemohon menganggap inkonstitusional apabilaawal bpi serta nilai manfaat saldo setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa pemohon mendalilkan saldo setoran awal bpi serta nilai manfaat saldo setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu, harus masuk rekening tabungan haji calon jemaah haji daftar tunggu dan sewaktu waktu dapat dimanfaatkan serta diambil lagi oleh calon jemaah haji daftar tunggu, karena dana tersebut merupakan dana pribadi yang menurut uud dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godmohon mendalilkan yang tidak boleh diambil adalah bpi dan tambahan nilai manfaatnya pada tahun berjalan, sedangkan setoran awal bpi sifatnya hanya untuk menunjukkan bahwa calon jemaah haji daftar tunggu mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi bpi dan seharusnya dapat pula cukup menunjukkan aset yang dimiliki yang membuktikan calon jemaah haji mempunyai kemampuan finansial untuk membayar bpi, bahkan dapat pula dengan menunjukkan slip gaji atau yang lainnya. bahwa pemohon mendalilkan dan merugikan hak hak konstitusional pemohon dan bertentangan denga. bahwa pemohon menganggap, dan guo tidak menjamindeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godlam pengertian pemohon dapat mengambil setoran awal bpi pemohondan pengelolaan keuangan haji yang menyatakan:, sepanjang frasa ditentukan berdasarkan prosentase dari nilai manfaat keuangan haji bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai ditentukan berdasarkan prosentase dari nilai manfaatketentuan yang ada dalam pengelolaan keuangan haji guo inkonstitusional secara bersyarat apabila dimaknai dana operasional dan gaji pegawai bpk dapat diambilkan dari nilai manfaat setoran awal bpi, karena hal tersebut pemohon menganggap tidak layak dan tidak pada tempatnya sebab pemohon tidak merasa berkepentingan atas keberadaan bpk untuk mengelola setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu. pemohon tidak mempermasalahkan apabila dana operasional kantor dan belanja pegawai bpk diambilkan dari dana tambahan nilai manfaat bpi pada tahun berjalan dan dari sumber sumber lain yang dibenarkan menurut peraturan dan perundang undangan. bahwa pemohon mendalilkan keberadaan bpk apabila sekedar untuk mengelola dana bpi tahun berjalan keberadaanya semestinya tidak diperlukan, karena bpi dan tambahan nilai manfaat bpi tahun berjalan digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. dengan demikian tidak memerlukan badan pengelola khusus seperti bpk tersebut, tetapi kalau keberadaannya untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mengelola dana abadi umat ataupun dana dana lain keberadaannya tidak pemohon permasalahan asalkan biaya operasional dan gaji pegawai bpk tidak dibebankan kepada calon jemaah haji calon jemaah haji daftar tunggu, terutama tidak diambilkan dari tambahan nilai manfaat setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggudalilkan yang ada dalam dan dapateksetoran awal bpiahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut atas pemohon beranggapan dan. bahwa pemohon mendalilkan"ar yang digunakan sebagai standart dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji . merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa pemohon mendalilkan uang adalah merupakan salah satu bentuk kepemilikan harta benda yang menurut uud guo harus juga mendapat perlindungan yang adil dan memperoleh kepastian hukum yang jelas, dalam hal ini pemohon menganggaplar yang digunakan sebagai standart dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji . bahwa pemohon mendalilkan hak hak pemohon tersebut potensial untuk dirugikan oleh berlakunya guo yang kerugiannya pasti akan terjadi manakala nilai setoran bpi hanya menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sedangkan pada saat pelunasan bpi pada tahun berjalan yang digunakan standart sebagai biaya perjalanan ibadah haji menggunakan kurs dollar. dalam pengertian apabila terjadi kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap kurs dollar maka pemohon akan dirugikan dan harus membayar lebih banyak dari biaya yang sewajarnya pemohon bayarkan, namun apabila setoran awal bpi sejak awalibadah haji tidak akan dirugikan oleh berlakunya guo. bahwa pemohon mendalilkan berlakunyakamirdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godyangdollar.erahkan dengan dollar. bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut atas pemohon beranggapandan mengadilinganggap dalam undang undang nomor tahun tantang pengelolaan keuangan haji guo tidak bertentangan dengan uud apabila dinyatakan konstitusional secara bersyarat: pemohon menganggap bahwa danbahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan tersebut atas pemohon beranggapan bahwa dan nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji tidak bertentangan dengan uud sepanjang dimaknai nilai manfaat bpi yang ditempatkan pada kas haji adalah nilai manfaat dari bpi tahun berjalan bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut atas pemohon beranggapan dan nomor tahun tentang pengelolaan keuangan hajibpi tahun berjalan, dan dana dana dari sumber lain yang sah menurut perundang undangandari bpi tahun berjalan, serta tidak dimaknai sebagai setoran awal bpi. menyatakan bahwa dan nomor tahun tentangdan mempunyai kekuatan hukum mengikatmenyatakan bahwa, serta tidak dimaknai sebagai setoran awal bpi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tanggal mei dan putusan nomor puuberlakunya dan dan dan dan pengelolaan keuangan haji, merugikan hak hak konstitusional yang tercantum dalam dan yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil perlindungan dari memperoleh peril dungan dari harta benda yang menjadi kekuasaanya yang tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun(bukti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godhaji, fotokopi nomor tahun tentang hak asasi manusia, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama father sampai hadir, sumilatun, dan jn. rasial hag: dengan bukti bukti fotokopi tabungan haji atas nama father hadir: bukti fotokopi surat pendaftaran pergi haji, atas nama sumilatun: bukti fotokopi bukti setoran bpi atas nama sumilatun dan bukti pembayaran setoran awal bpi: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bukti fotokopi artikel yang disadur dari bukti fotokopi artikel berjudul kisah tragis calon haji tahun dari laman bukti fotokopi tabungan haji, atas nama sanusi affandi dan bukti pembayaran setoran pelunasan bpi: selain itu, para pemohon menghadirkan dua orang saksi dan seerlakunya dan merugikan hak hak konstitusional pemohon yang terdapat dalam dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godsebagaimana dalil pemohon bahwakarena dan, dan semestinya tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun. pemohon mendalilkan kerugian konstitusional tersebut dengan tanpa syaratmenurutmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godhak hak konstitusionalnyadengan demikian,sebagaimana dalil pemohon bahwadan,sebagaimana dalil yang dikemukakan pemohoselain itu,dengan demikian dapat dikemukakan, bahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godsebagaimana dalil yang dikemukakan pemohomenurutkami sependapat dengan pemohon bahwadengan demikian,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godtersebut, perihalkami selaku ahli memohon kepada yang mulia mahkamah konstitusi berkenan memutuskan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa, serta tidak dimaknai sebagai setoran awal bpi. menyatakan bahwa dan pengelolaan keuangan haji yang menyatakantidak bertentangan dengan uud dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai saldo setoran bpi tahun berjalan dan tidak dimaknai sebagai saldo keuangan haji dari setoran awal bpi serta nilai manfaat setoran awal bpi. menyatakan bahwa serta tidak dimaknai sebagai setoran awal bpi sertamenyatakan bahwa dan, dan tidak dimaknai sebagai prosentase dari nilai manfaat setoran awal bpi,,merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god:tersebut dirugikan oleh berlakunya dan dan dan danfmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god:,,, menimbang bahwa presiden pada persidangan tanggal maretcalon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu yang merasa dirugikan dan atau berpotensi dirugikan dengan ketentuan dan undang undang guo karena pengambilalihan setoran awal bpi merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id, sehingga tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan dan uud para pemohon merasa dirugikan atas ketentuan dan undang undang guo apabila tidak dimaknai konstitusional bersyarat dalam pengertianalih oleh calon jamaah haji: para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dan undang undang guo dimaknai dana yang boleh digunakan untuk biaya penyelenggaran ibadah haji adalah setoran bpi dan tambahan nilai manfaat setoran bpi pada tahun berjalan dan para pemohon bahwa para pemohon merasa dirugikan atas ketentuan apabila. dimaknai pengeluaran operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor bpk diambil alih dari prosentase nilai manfaat setoran awal bpi, dan ketentuan merugikan para pemohon karena biaya operasional penyelenggaran ibadah haji dan pelunasan bpi bagi calon jemaah haji pada tahun berjalan selalu dihitung dan ditentukan dengan kurs dollar sehingga tidak menjamin kepastian hukum. bahwa para pemohon menganggap ketentuan pengelolaan keuangan haji merugikan jika nilai setoran awal bpi menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sedangkan pada saat pelunasan bpi pada tahun berjalan menggunakan kurs dollar. kerugian para pemohon akan terjadi pada saat terjadi kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap kurs dollar, karena para pemohon harus membayar biaya yang lebih banyak. lain halnya jika sejak awal setoran awal bpihaji tidak akan dirugmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godgelolaan keuangangelolaan keuangan haji, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: terhadap ketentuan pengelolaan keuangan haji yang mengatur pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh bpk, menurut pemerintah: bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan: kualitas penyelenggaraan ibadah haji: rasionalitas dan efisiensi penggunaan bpi: dan manfaat bagi kemaslahatan umat islam. oleh karena itu, pengelolaannya dibagi dengan dasar penerimaan, pengeluaran: dan kekayaan.(vide dan pengelolaan keuangan haji). bahwa penerimaan keuangan haji terdiri dar: dau: dan atau, sumber lain yang sah dan tidak mengikat. setoran bpi dan atau bpi khusus diperoleh dari jemaah haji danbahwa pengelolaan keuangan haji yang dibayarkan rekening atas nama bpk karena kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji melalui bps bpi. hal ini dilakukan semata mata pengelolaan keuangan haji dapat dikelola dengan baik dengan rasionalitas dan efisiensi serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat islam. terhadap ketentuan pengelolaan keuangan haji, para pemohon merasa dirugikan karena bpk dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah. menurut pemerintah sebagai berikut.(vide nomorketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan(bukti bahwa pemohon menganggap hak hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya bahwamerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idgelola keuangan haji sebagaimana telah ditentukan dalam undang undang guo bahwa:sepenuhnya untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji. selanjutnya ketentuan undang undang guo sebagai berikut:kemudian ditentukan dalam undang undang guo bahwa bpi yang disetorkanerdasarkan ketentuan dan undang undang guo sebagaimana dikutip atas, sangat jelas bahwa secara normatif yuridis bahwa pengelola keuangan haji adalah menteri agama. menteri agama oleh undang undang guo diberi kewenangan untuk: mengusulkan besaran bpi kepada presiden setelah mendapat persetujuan dpr, menerima setoran bpi rekeningnya melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk: dan mengelola bpi yang disetor rekeningnya melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang telah ditunjukdengan demikian, menteri agama berdasarkan undang undang yang secara konstitusional diberi amanat untuk melaksanakan undang undang dasar adalah pengelola keuangan haji. namun demikian, dalam perkembangannya, setelah melalui proses pengkajian yang sangat panjang dan komprehensif, baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka pemerintah dan dpr sepakat untuk meninjau kembali kewenangan menteri agama sebagai pengelola keuangan haji. atas dasar pertimbangan dari aspek filosofis bahwa penyatuan suatu kewenangan kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan suatu kebijakan publik, dapat menimbulkan hanyalah gunakan kekuasaan bagi pemilik kewenangan atau pemegang kekuasaan tersebut. apalagi kewenangan kekuasaan disini adalah untuk mengelola keuangan haji yang sangat besar dan merupakan uang titipan calon jamaah haji untuk biaya penyelenggaraan haji. secara sosiologis, keuangan haji berasal dari bpi yang disetorkan rekening menteri agama oleh calon jamaah haji melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk merupakan biaya penyelenggaraan ibadah haji. oleh sebab itu, hal tersebut merupakan amanah dari calon jamaah haji kepada pemerintah agar dikelola secara professional, adil, dan akuntabel dengna prinsip nirlaba. nilai manfaat hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan dalam dalam rangka pengelolaan keuangan haji juga harus digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. oleh sebab itu, potensi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan haji harus ditutup rapat jangan sampai terjadi. dengan demikian, perlu ada pemisahan kewenangan antara regulator dan pelaksanaan regulasi (operator) dalam pengelolaan keuangan haji. untuk itu, secara tegas dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji harus ada pemisahan yang jelas antara pengelola keuangan haji dengan pelaksana penyelenggaraan ibadah haji. selain pertimbangan dari aspek filosofis dan sosiologis tersebut, aspek yuridis juga harus dipertimbangkan, karena hal ini akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel. atas dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut pemerintah dan dpr pada tanggal oktober menyetujui bersama rancangan undang undang tentang pengelola keuangan haji untuk disyahkan menjadi undang undang. rancangan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god undang undang tentang pengelolaan keuangan haji telah disyahkan menjadi undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji dan diundangkan dengan penempatannyamenyatakan: pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh badan pengelola keuangan haji bpk). bpk sebagaimana dimaksud pada merupakan badan hukum publikerdasarkan ketentuan undang undang guo, sangat jelas normalnya bahwa bpk adalah pengelola keuangan haji. bpk sebagai pengelola keuangan haji adalah badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. pengelolaan keuangan haji dilakukan secara korporasi dan mandiri. dengan ketentuan ini berarti secara hukum bpk dalam mengelola keuangan haji berwenang mengembangkan keuangan haji, baik melalui.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godguo sebagai berikut: tugas bpk undang undang guo menyatakan bahwa:,ago sebagai berikut: tugas bpk undang undang guo menyatakan bahwa:fungsi bpk undang undang guo menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bpk menyelenggarakan fungsi: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji:wewenang menentukan bahwa, melalukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang bpk sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan dan undang undang guo dapat dijelaskan bahwa secara normatif yuridis bpk memiliki mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat penting dan mendasar serta menentukan dalam mengelola keuangan haji. tugas, fungsi, dan wewenang tersebut diperlukan oleh bpk dalam mengelola keuangan haji dalam rangkakeuntungan sebagai nilai manfaat melalui pengembangan keuangan haji. dengan nilai manfaat yang sangat besar, diharapkan depan ongkos biaya haji yang disebut bpi dan harus disetorkan oleh calon jamaah haji akan semakin rendah karena pertambahan nilai manfaat keuangan haji yang diperoleh bpk melalui pengelola keuangan haji semakin besar, sehingga bisa digunakan untuk menutup sebagaian atau bahkan seluruhnya biaya penyelenggara ibadah haji yang dibutuhkan. dengan demikian, dengan diundangkan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji secara yuridis kedudukan menteri agama sebagai penyelenggaraan ibadah haji dipisahkan dengan kedudukan sebagai pengelola keuangan haji. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ketentuan mengenai. pemisahan status menteri agama sebagai penyelenggara ibadah haji dengan menteri agama sebagai pengelola keuangan haji ini dapat dibaca dalam undang undang guo yang menjelaskan bahwaerdasarkan ketentuan undang undang guo tersebut, sangat jelas normalnya bahwa beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan pengelola keuangan haji yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji beserta peraturan pelaksanaannya tidak berlaku, kecuali yang tidak bertentangan dengan undang undang guo. untuk itu ketentuan yang mengatur mengenai pengelola keuangan haji, secara yuridis yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengelola keuangan haji. atau secara jelas dapat dikatakan bahwa bpk adalah badan hukum publik yang secara hukum berwenang mengelola keuangan haji.menteri agama sebagai regulator penyelenggaraan ibadah haji dipisahkan fungsinya dari pengelola keuangan haji (operator). hal dimaksudkan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan secara professional, transparan, adil, dan akuntabel dengan prinsip independen dan nirlaba. selain itu, dengan pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. ill. konstitusionalitas beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang pengelolaan keuangan haji beberapa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god terhadap ketentuan undang undang pengelolaan keuangan haji, menyatakan bahwa( )lam tersebut diatas normalnya mengatur mengenai larangan pengambilan setoran bpi dan bpi khusus oleh jemaah haji. terhadap ketentuan ini menurut ahli justru untuk menjamin adanya kepastian hukum, bahwa calon jamaah haji yang sudah terdaftar dalam siskohat (telah memiliki porsi harus tetap komit untuk menunaikan ibadah haji). calon jamaah haji tersebut tidak boleh main main dengan niatnya untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan jadwal sebagaimana telah tercantum dalam daftar pemberangkatan. apabila calon jamaah haji degan bebas kapan saja dapat mengambil setoran bpi dan atau bpi khusus maka kepastian penyelenggaraan ibadah haji dapat terganggu karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah. direncanakan. namun demikian, berdasarkan ketentuan nya sangat jelas pengaturannya yaitu saldo setoran bpi dan atau bpi khusus tersebut dapat diambil apabila jamaah haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang syah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaran ibadah haji. terhadap ketentuan dan menurut ahli pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang undang dasar dalil yang menganggap bahwa tersebut atas inkonstitusional menurut ahli tidak tepat karena dalilnya menyatakan bahwa keuangan haji dan nilai manfaat tersebut harus dihitung dari tahun berjalan. argumentasi yuridis untuk masalah tersebut sudah diuraikan pada uraian sebelumnya. oleh sebab itu, menurut ahli tidak ada hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh ketentuan ketentuan tersebut atas. khusus terkait dengan undang undang pengelolaan keuangan haji yang berbunyi bpk dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah". terhadap ketentuan tersebut, menurut ahli dapat dijelaskan bahwaymbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibandingkan oleh seluruh warga negara indonesia, (videgelolaan keuanganmerdeka darat jakarta tol f2x email sokre hajieemaah haji daftar tunggu. uang titipdan undang undang pengelolaan keuangan hajimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god . pemohon beranggapan ketentuan undang undang. oleh berlakunya dan dan dan dan dangelolaan keuangan haji, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo. pengujian pengelolaan keuangan haji terhadap permohonan pengujian dan dan dan dan dan undang undang guo, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa pemberlakuan undang undang guo telah dijamin dan sejalan dengan undang undang dasar yaitu dalammbentukan undang undang guo didasari atas meningkatnya jumlah jemaah haji tunggu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, dimana akumulasi dana jemaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya, sehingga dapat digunakan dalam mendukung penyelenggaraan haji yang berkualitas. bahwa pengaturan pengelolaan keuangan haji yang diatur lebih lanjut merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idyang berbunyi,ahwa pemohon mendalilkan berlakunya dan merugikanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam undang undang ago bertujuan untuk meningkatkan: kualitas penyelenggaraan ibadah haji: rasionalitas dan efisiensi penggunaan bpi, dan manfaat bagi kemaslahatan umat islam. bahwa pengelolaan keuangan haji tidak mengatur mengenai setoran awal tetapi mengatur mengenai setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. biaya penyelenggaraan ibadah haji bpi) dan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus bpi khusus) pada prinsipnya merupakan bagian dari dana haji sebagaimana diatur dalam angka undang undang guo yang secara keseluruhan berbunyi:bahwa setoran bpi dan bpi khusus yang diperoleh dari jemaah haji yang selanjutnya sebagaimana diatur dalam dan undang undang guo bukan merupakan pengambilalihan setoran sebagai salah satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang: wenang dari bpk. hal ini mengingat bahwa bpk merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang undang guo untuk melakukan pengelolaan keuangan haji, bersifat mandiri, berbadan hukum publik, dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. lembaga ini juga memiliki tugas untuk sebagaimana diatur dalam angka dan undang undang guomerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang sah sebagaimana diatur dalam dan undang undang guo, karena hal dimaksud dapat mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan. bagaimana jadinya jikg . bahwa nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji ditempatkan pada kas haji sebagai mana diatur dalam dan undang undang guo, merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tepat, apabila melihat pengertian dari keuangan haji dan kas haji sebagaimana diatur dalam angka dan angka undang undang guo. dalam angka secara keseluruhan berbunyiselanjutnya angka secara keseluruhan berbunyi: bahwa penempatan nilai manfaat keuangan haji pada kas haji sebagaimana tertuang pada poin dimaksudkan agar alur rekening bpk dapat diketahui dan ditentukan karena hanya terdapat kas haji yang jelas sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan haji yang salah satunya adalah pengelolaan nilai manfaat dari keuangan haji dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. bahwa besaran pengeluaran operasional bpk yang ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang guo tidak ditentukan secara sepihak oleh bpk, namun persentase merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dimaksud ditentukan berdasarkan usulan bpk dan ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari dpr sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo. sehingga dengan demikian besaran persentase dimaksud diharapkan tidak akan merugikan nilai manfaat yang akan diterima dikembalikan kepada jemaah haji. bahwa struktur komponen bpi, bagian yang dibayar dengan menggunakan mata uang dollar usa hanya biaya penerbangan haji, sedangkan untuk biaya pelayanan haji arab saudi dibayar dengan menggunakan mata uang riyal arab, dan biaya pelayanan haji dalam negeri dibayarkan dengan rupiah. pembayaran bpi dengan mata uang rupiah juga bertujuan untuk memudahkan calon jamaah yang mungkin kurang mengerti mata uang asing. oleh karenanya, untuk memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh calon jamaah maka penyelenggaraan ibadah haji menggunakan mata uang rupiah. bahwa pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh bpk dengan menggunakan satuan hitung mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo tidak bertentangan dengan undang undang dasar karena hal ini juga telah sesuai dengan pelaksanaan terhadap undang undang nomor tahun tentang mata uang, yang secara keseluruhan berbunyi: rupiah wajib digunakan dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran: penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang: dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan wilayah negara kesatuan republik indonesia. bahwa berdasarkan uraian atas, dpr berpendapat dan dan dan dan dandan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan dan dan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5j menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan tambahan (admerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id'aheka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa pemohon menganggap dan undang undang ago tidak menjamin adanya.ahwa pemohon mendalilkan sertan setoran bpi dan atau bpi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari jemaah haji.para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia calon jamaah haji yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dan dan serta dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dengan berlakunya tersebut atas telah mengambil alih setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji bpi) dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal bpi rekening badan pengelola keuangan haji bpk), hal tersebut merupakan satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang wenang hak milik calon jemaah haji dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena dapat dimaknai setoran awal bpi merupakan hak milik pribadi para pemohon yang semestinya harus dilindungi dan tidak boleh diambil oleh siapapun: bahwa para pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan tidak memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya, karena setoran awal bpi merupakan hak milik pribadi calon jamaah haji, maka seharusnya calon jamaah haji berhak mengambil dana setoran awal dari bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji bps bpi) tanpa syarat apapun dan kapanpun calon jamaah haji daftar tunggu menghendaki: bahwa dengan berlakunya tersebut atas setoran awal bpi digunakan untuk gaji pegawai dan operasional kantor bpk, seharusnya hal tersebut tidak boleh, karena nilai setoran awal bpi harus dikembalikan rekening calon jamaah haji: bahwa pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah telah merugikan hak konstitusional para pemohon karena tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil. seharusnya agar para pemohon maka setoran bpi harus dihargai dengan kurs dollar seharga kurs dollar pada saat calon jamaah haji membayar setoran bprseorangan warga negara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji berpotensi dirugikan dengan berlakunya dan dan sertagajukan pengujian konstitusionalitas dan dan serta yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagaimana tersebut atas dan termuat lengkap dalam bagian duduk perkara: i3.9j menimbang bahwa terhadap pokok permohonan para pemohon tersebut atas, sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena setelah dicermati dari undang undang yang diajukan pengujian oleh para pemohon ternyata saling berkaitan erat kecuali maka dalam hal ini mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamai3. bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim terhadap allah swt. kewajiban tersebut dapat diartikan bahwa umat muslim tersebut sudah diizinkan oleh allah swt atau sudah mampu berhaji, yaitu sudah mempunyai niat, mampu secara materi dan fisik serta hal hal yang mendukung dalam melakukan ibadah haji. dalam islam tidak membeda bedakan umat muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji, semua golongan, suku, maupun status sosial berhak untuk melaksanakan ibadah haji. umat muslim yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji adalah orang orang yang beruntung, karena untuk mendapatkan nomor porsi haji sangatlah sulit, mereka harus menunggu bertahun tahun, menunggu antrian dari sekian juta umat muslim yang akan berangkat tanah suci. oleh karena itu bagi umat muslim yang telah mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji seharusnya tidak menyia nyamannya, kecuali terjadi kejadian atau kondisi yang menyebabkan seseorang atau umat muslim gagal untuk melaksanakan ibadah haji: bahwa dengan semakin banyaknya umat muslim yang berminat melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya, terutama dari indonesia, pemerintahan kerajaan arab saudi telah mengeluarkan kebijakan kuota bagi umat muslim dari seluruh negara yang hendak melaksanakan ibadah haji. dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah indonesia sejak beberapa tahun lalu telah menerapkan pendaftaran haji dengan sistem tabungan haji terbuka sepanjang tahun yang memungkinkan adanya daftar tunggu (waiting list). oleh karena itu, untuk calon jamaah haji yang belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini akan dimasukkan dalam daftar tunggu untuk berangkat tahun berikutnya. kebijakan tersebut, menurut mahkamah, merupakan dasar untuk menerapkan prinsip keadilan dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji agar setiap warga negara indonesia yang beragama islam memperoleh kesempatan yang sama. oleh karena itu,:rdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id pengaturan atau pengelolaan keuangan haji dimaksudkan untuk meningkatkan keuanganoleh karena itu pengelolaannya dibagi sebagai dasar untuk penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. dengan besarnya biaya perjalanan ibadah haji, menurut mahkamah, pemerintah sudah tepat mengeluarkan aturan yang termuat dalam khususnya mengenai ketentuan yang mengatur mengenai setoran bpi. dengan adanya pembayaran setoran awal atau cicilan bpi tersebut dimaksudkan agar meringankan calon jamaah haji yang akan berangkat haji dengan cara dicuci, yang kemudian,masalah kepemilikan dana dan pengelolaan dana haji telahlain itu,dari calon jemaah haji. lagipula, setoran awal bpi anggota sangat bermanfaat bagi seluruh calon jemaah haji. setiap anggota akan menikmati manfaat yang berasal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dari setoran awal bpi anggota sebelumnya dalam bentuk rasionalitas biaya haji dan calon anggota sesudah (tahun berjalan) calon jemaah haji yang bersangkutan belum melaksanakan pelunasan karena ih nya belum ditetapkan. masyarakat bebas untuk tidak membayar setoran bpi,yang tidak akan merugikan para calon jemaah haji. dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut atas, menurut mahkamah,, bahwa dalam konsiderans menimbang, huruf undang undang nomor tahun tentang mata uang, menyatakan, . begitupula pada bagian umum penjelasan atas undang undang guo, antara lain menyatakan, bahwakemudian dalampada konsiderans menimbang huruf dan huruf yang menyatakan, a.: . hal tersebut juga diatur dalam surat edaran bank indonesia nomor disp, tanggal juni perihal kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesia, pada bagian ketentuan umum, huruf menyatakan, kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god republik indonesia menganut asas teritorial. setiap transaksi yang dilakukan wilayah negara kesatuan republik indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib menggunakan rupiah. bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, ketentuan yang menyatakan, bpk dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah , menurut mahkamah, ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap transaksi yang berada wilayah republik indonesia dengan menggunakan rupiah termasuk dalam pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh bpk. lagipula, ketentuan tersebut justru memberikan kepastian hukum yang adil, karena ketentuan tersebut mengatur proses administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran bpi oleh jemaah haji harus dalam bentuk rupiah seperti yang didalilkan oleh para pemohon,suhartono maria farida indrawi ttd. ttd. santo dewa gede laguna ttd. ttd. materialis akbar menahan m.p sitompulasosiasi penyelenggara jasa internet (api), yang berkedudukan hukum gedung cyber lantai ii, jalan kuningan barat nomor jakarta selatan yang dalam hal ini diwakili oleh: nama sekuel ariani pangeran tempat tgl. lahir makasar, desember warga negara indonesia pekerjaan ketua asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api) alamat jalan dirender raya taman bali persona bali rt. rw. pisangan ciputat timur, tangerang selatan nama romaji sapto anggora tempat tgl. lahir jombang, oktober warga negara indonesia pekerjaan sekretaris umum asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api) alamat jalan pondok bambu kuning rt. rw. bojong gede, bogor sebagai n5n5 5n50505205050 .ahmad sugandi idris tempati tgl. lahir malang, februari warga negara indonesia pekerjaan wiraswasta alamat jalan anyer xvi nomor menteng, jakarta pusat sebagai 5n 0n5 0n0 . pemohon ii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada heri sutrisno, s.h., m.h., edy christiyono nugroho, s.h., m.h., daru supriyanto, s.h., pradana berbudi, s.h., m.h., dan achmad deva permana, s.h., kesemuanya adalah advokat pengacara konsultan hukum advokat magang pada kantor hukum partners yang beralamat jalan tunjung baru biro, yogyakartoleh pemerintah yang merupakan pnb. tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil tersebut dapat dilihat dari: diatasnya pnb dalam dan pnb dimana berdasarkan ketentuan tersbeut jenis pnb dapat ditambah melalui peraturan pemerintah. berdasarkan pnb, biayaitarif pnb dapat ditentukan dengan undang undang atau peraturan pemerintah. adanya kata atau dalam rumusan pnb yang mengatur penentuan biaya tarif pnb, lebih merupakan pilihan alternatif kepada pemerintah untuk menetapkan biaya tarif pnb dengan undang undang ataukah dengan peraturan pemerintah. rumusan norma tersebut adalah bentuk tidak adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil dalam hal biaya tarif pnb. dan telekomunikasipungutan terhadapdan telekomunikasi tidak pernah menyebutkan bahwakan tetapi, karena pemerintah diberikan wewenang yang luas berdasarkan dan pnb untuk menambah jenis pnb dalam peraturan pemerintah, makdapat dijustifikasi dalam sebagai pnb dalam peraturan pemerintah. dan dan telekomunikasi mengatur bahwa biaya'untuk mengantisipasi adanya potensi dari penerimaan negara yang bisa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pnb, juga mengatur bahwa jenis penerimaan negara bukan pajak lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (vide dan pnb). bahwa dapat dijelaskan sifat dabahwabahwa jenis penerimaan negara bukan pajak yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah juga harus dikemukakan kepada dewan perwakilan rakyat untuk dibahas dan disusun dalam rancangan undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (vide penjelasan pnb. berdasarkan hal hal tersebut atas pemerintah berkesimpulan penetapan peraturan pemerintah terhadap jenis penerimaan negara bukan pajakkemewan perwakilan rakyat ri, sehingga guo tidak bertentangan dengan dan dan uud oleh karena itu, terhadap dalil para pemohon yang menganggap pemerintah sewenang wenang dan tanpa batas dengan menambah jenis penerimaan negara bukan pajak dengan peraturan pemerintah, hal tersebut terbukti tidak benar dan tidak berdasar, karena justru dengan memberikan ketentuan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. terhadap dalil para pemohon yang menganggap pengaturan tentang tarif penerimaan negara bukan pajak diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pnb, memberikan wewenang pemerintah untuk menentukan tarif semuanya dan sewenang wenang, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:"materi peraturan pemerintah adalah untuk melaksanakan undang undang sebagaimana mestinya"selain itu, pada saat pnb dibentuk pada tahun potensi jenis penerimaan negara bukan pajak yang belum dapat teridentifikasi sangat banyak (saat ini terdapat lebih dari jenis penerimaan negara bukan pajak), dan mengingat penetapan tarif perlu mengikuti perubahan ekonomi yang sangat dinamis, sehingga perlu penyesuaian dan tidak mungkin semuanya diatur dalam undang undang, oleh karena itu diatur lebih lanj(vide penjelasan pnb. pengaturan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dalam undang undang atau peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pnb justru telah membuktikan adanya keterwakilan masyarakat melalui dewan perwakilan rakyat dalam pengaturan dimaksud, berdasarkan hal tersebut atas, jelas bahwa anggapan para pemohon yang menyatakan pemerintah sewenang wenang dalam menetapkan tarif dalam peraturan pemerintah tidak benar dan tidak berdasar. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan telekomunikasi yang mengatur tentang kontribusi kewajibanenerimaan negara bukan pajak mengenai hai tersebut berdasarkan guo diatur dalam peraturan pemerintah, menurut para pemohon menjadi tidak terjamin haknya dengan pengaturan peraturan pemerintah tersebut. pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa telekomunikasi sebagai payung hukum penyelenggaraan telekomunikasi nasional,penyelenggaraan jaringan dan atau jasadan telekomunikasi. bahwa pembebanan kewajiban dimaksud merupakan kompensasi atas hak penyelenggara telekomunikasi dalam menyelenggringan dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan instrumen perizinan sebagaimana diatur dalam telekomunikasi dengan penjelasan sebagai berikut: telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk memberikan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi bagi terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi masyarakat, khususnya daerah terpencil dan belum berkembang. telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari pendapatan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetor kas negara. telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang juga merupakan.artinya pengaturanbagi pemerintahkontribusi kewajiban pelayanan universal, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, dan. biaya penggunaan frekuensi radio dalam telekomunikasi telah membuktikan adanya keterwakilan (representasi)dewan perwakilan rakyat terhadap pengaturan penerimaan negara bukan pajak sektor telekomunikasi, sehingga pengaturan dimaksud telah konstitusional dengan dan dan uudmerintah tidak pernah bersikap semena mena dalam menetapkan besaran tarif atasdalilkan para pemohon dalam permohonannya karena penetapan dimaksud telah sesuai dengan pnb. penetapan besaran tarif atas penerimaan negara bukan pajak sektor telekomunikasi yang pernah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana telah dicabut dan digantjumlah total besaran penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari kontribusi kewajiban pelayanan universal dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi adalah tetap sebesar dari persentase pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi, dengan penjelasan sebagai berikut:or penyelenggara telekomunikasi,kotor penyelenggara telekomunikasi. bahwanb: terkait dengan penetapan tarif biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibedakan untuk setiap jenis penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu: biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiunyaitu dengan menggunakan formula sebagai berikut: bhp isr help ddp xp)ditetapkan melalui: mekanisme seleksi dengan memperha, sebagai berikut: bhp ipar i. bahwa dalam menetapkan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka atas, pemerintah tidak dimungkinkan sewenang wenang menetapkan tarif mengingat kewajiban untuk memperhatikan komponen: jenis frekuensi radio: lebar pita dan atau kanal frekuensi radio: luas cakupan layanan, lokasi pemancar frekuensi radio, dan minat pasar. (vide peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit), selain itu, proses penyusunan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dan telekomunikasi. untuk itu dalil dalil para pemohon yang menyatakan pemerintah bertindak semena mena sangat tidak relevan dan tidak memiliki landasan hukum yang sah. iv. kesimpulan berdasarkan keterangan pemerintah tersebut atas, maka disimpulkan sebagai berikut: para pemohon, sehingga sangat jelask dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pnb dan telekomunikasi:sebagai salah satu perwujudan uud pnb mengaturemberlakuan dan dan pnb serta dan telekomunikasi membuktikan bahwa negara telah memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan kepada para pemohon dalam kedudukannya sebagai penyelenggara jasa internet akan kewajiban kewajiban pembayaran pnb yang harus dipenuhinya dalam menyelenggarakan layanan jasa internet. bahwa ketentuan pnb, mengamanatkan dengan tegas" bahwa pengaturan jenis penerimaan negara bukan pajak sektor telekomunikasi dalam dan telekomunikasi telah memenuhi amanat dan dan uud bahwa pengaturan tarif penerimaan negara bukan pajak sektor telekomunikasitelah memenuhi amanat dan uud serta dan dan pnb. dengan demikian anggapan para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan telekomunikasi telah menyebabkan tidak adanya keadilan dan kepastian adalahidak berdasar karena apabila pemungutan penerimaan negara bukan pajak tidak diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang undangan maka akan timbul ketidakpastian hukum. bahwa apabila permohonan pengujian undang undang ini dikabulkan, menurut pemerintah, negara tidak hanya berpotensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak sebesar kurang lebih rp. (tiga belas triliun lima ratus sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang merupakan total penerimaan negara bukan pajak kementerian komunikasi dan informatika tahun melainkan berpotensi kehilangan seluruh penerimaan negara bukan pajak, karena pada hakikatnya seluruh tarif atas jenis pnb yang berlaku diatur dengan peraturan pemerintahidak bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun untuk membuktikan keterangannya, presiden dalam persidangan dalam juli mengajukan dua orang ahli, yakni jonathan harchruddin yang memberikan keterangan lisan dalam persidangan tersebut dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal juli yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: jonathan harapan pendahuluan seperti telah ditegaskan dalam pertimbangan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi, peran telekomunikasi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan pancasila dan uud dan sangat strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa: penyelenggaraan telekomunikasi sangat ditentukan oleh perkembangan yang sangat pesat dari teknologi telekomunikasi dan informasi, dan sudah memungkinkan perubahan dan perkembangan kehidupan manusia segala bidang. kekeliruan pembinaan telekomunikasi dan pengaturan teknologinya dan frekuensi dapat menjadi malapetaka kehidupan masyarakat, dan perekonomian negara. kegiatan pertelekomunikasian sendiri telah merupakan salah satu komponen penting dan besar dari perekonomian nasional, oleh karena pentingnya dan strategisnya telekomunikasi, maka pada mulanya seluruh dunia telekomunikasi dikuasai dan diselenggarakan oleh negara dan langsung dibina oleh pemerintah: dengan perkembangan teknologi dan kemasyarakatan serta kemajuan ekonomi, penyelenggaraan yang semula dimonopoli pemerintah berangsur mulai melibatkan peran swasta masyarakat, namun peranan pembinaan oleh pemerintah regulator akan semakin penting: perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi perkembangan telekomunikasi sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi telekomunikasi yang pada umumnya dianggap mulai dengan penemuan alexander bell pada dengan teknologi telegraph yang sangat sederhana, berkembang pesat seperti yang kita saksikan sekarang seperti internet, satelit, telepon selular, dan lain lain: selama perkembangan penyelenggaraan yang semula semuhak penggunaan spektrum frekuensi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bahwa berdasarkan hal atas, maka jelas pemohon tidak akan mendapatkan kepastian hukum yang adil berkaitan dengan jenis dan biaya tarif pnb yang akan dikenakannyabertambahwa tidak adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil bagi pemohon akan berdampak terhadap pemohon ii. pemohon yang berkedudukan hukum sebagai perorangan warga negara indonesia, yakni sebagai pengguna internet tentu yang akan menerima dampak dari tidak adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil daripemohon tentu akan membebankankepada pemohon yang juga mempunyai kedudukan sebagai masyarakat indonesia. dengan demikian, pemohon sebagai masyarakat indonesia yang menggunakan internet ikut menerima dan merasakanbahwa berdasarkan uraian atas, dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb), mana pada bab mengatur tentang jenis dan tarif , serta undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi) yangnopoli baik diselenggarakan langsung oleh pemerintah maupun oleh badan usaha milik negara bumn) diperhadapkan kepada berbagai tantangan antara lain kemajuan pesat teknologi, pemerataan layanan dan akses layanan, penataan pengaturan pemakaian sumber alam yang terbatas serta partisipasi masyarakat. nomor tahun adalah yang secara tegas telah memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi: dengan maraknya partisipasi masyarakat, maka berbagai aspek penting hams atur untuk menjamin mutu dan akses layanan termasuk daerah terpencil, pemanfaatan teknologi tepat guna, pemanfaatan sumber daya alam terbatas seperti frekuensi, orbit satelit, dll. oleh karena kompleksnya pengaturan dari berbagai aspek seperti interkoneksi, persyaratan teknis, teknologi, maka sangat wajar adanya kontribusi para penyelenggara untuk optimalisasi dan peningkatan mutu layanan telekomunikasi bagi masyarakat, kpu uso. bhp frequency. orbit satellite. bhp telekomunikasi seluruh dunia, penyelenggaraan telekomunikasi sudah diserahkan kepada badan usaha, baik perusahaan bumn maupun swasta. dalam pelaksanaan umumnya penyelenggaraan memusatkan penyediaan jasa dan akses kota besar, yang menguntungkan, dan enggan bahkan tidak mau menyediakan layanan daerah terpencil atau pedesaan. oleh karena itulah muncul konsep uso universal service obligation) keharusan membangun atau berkontribusi untuk pembangunan telekomunikasi daerah pedesaan terpencil. nomor tahun menegaskan indonesia,sep uso ini sesungguhnya sudah mulai pada amerika oleh president at&t, theodore voil dengan semboyan one system, one policy, and universal service". indonesia diatur dengan kontribusi dalam bentuk penyediaan prasarana telekomunikasi atau kontribusi dana yang diatur melalui peraturan pemerintah. kewajiban kontribusi pelayanan umum ini diberlakukan banyak negara dengan format yang berbeda beda. indonesia kontribusi ini dimanfaatkan untuk layanan telekomunikasi pedesaan dan pendidikan: salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah "frekuensi radio". karena sumber daya alam yang sangat terbatas ini, telah menjadi bagian yang sangat penting dan strategitelekomunikasi, lebih khusus lagi dengan pesatnya perkembangan telekomunikasi selular bergerak. pemakaian satu bagian pita frekuensi berarti tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh orang lain. namun demikian teknologi dapat memungkinkan satu frekuensi dipakai lebih dari satu kali dengan pengaturan polarisasi, kekuatan pemancar dari teknologi antena yang dipakai. oleh karena itu peranan regulator pemerintah) sangat penting untuk menjaga ketertiban pemakaian. frekuensi tertentu. oleh karena pemancaran frekuensi terjadi ruang udara angkasa yang bebas dan terbuka, maka pemanfaatan alokasi frekuensi diatur secara internasional. nilai ekonomi frekuensi tertentu telah meningkat sangat tinggi, oleh karena itu sangat wajar untuk nilai harga dimanfaatkan untuk sebesar besama kesejahteraan rakyat. sebagai ilustrasi adalah pemanfaatan tanah, termasuk harga nop, dan pbb, daerah jl. thamrin yang sangat berbeda dengan daerah pedalaman karawang. oleh karena itulah ketentuan sangat penting yang selanjutnya atur dengan peraturan pemerintah. pengaturan dan optimalisasi pemanfaatan frekuensi yang terbatas ini sangat kompleks dan memerlukan keahlian serta peralatan canggih. oleh karena itu mustahil untuk menetapkan pnb frekuensi pada tingkat undang undang, bahkan demi kecepatan penyesuaian mengikuti perkembangan teknologi, sebaiknya ditetapkan pada tingkat keputusan menteri: serupa dengan frekuensi, penguasaan orbit satelitpun merupakan sumber daya terbatas. oleh karena lintasan orbit satelit umumnya mencakup beberapa negara, maka pengaturannyapun bersifat internasional melalui itu. yang berhak ikut dalam pengaturan international adalah negara. oleh karena itu, siapapun yang akan memanfaatkan orbit satelit harus melalui pengaturan persetujuan negara. hal mana dalam undang undang nomor tahun telah diatur dalam deregulasi atau mengikutsertakan masyarakat telah mulai dirintis melalui undang undang nomor tahun secara historis penyelenggaraan telekomunikasi indonesia dimulai dari jawatan pemerintah ptt, kemudian p.n. telekomunikasi, peritel, dan akhinya p.t. telkom yang sudah "public". partisipasi swasta dimulai dengan harinya indosat, sebagai pma nomor indonesia yang kemudian menjadi bumn akhir tahun dan menjadi perusahaan publik pada kini kondisi pertelekomunikasian kita indonesia memprihatinkan oleh karena penyelenggaraan telekomunikasi yang sangat strategis itu, sudah lebih banyak dimiliki dikendalikan oleh perusahaan asing, seperti indosat, xusahaan lain. transisi dari era monopoli partisipasi masyarakat berbagai negara melalui berbagai pola. ada yang melalui lelang dengan harga tinggi dengan kontribusi tahunan, ada yang hanya melalui mekanisme perizinan dan kontribusi tahunan dalam bentuk biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. indonesia, melalui undang undang nomor tahun ditegaskan bahwa: setiap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan: beberapa negara seperti amerika, australia, ada semacam fcc, yang mengembangkan, mengawasi regulasi telekomunikasi. indonesia telah dibentuk arti yang menjadi regulator telekomunikasi indonesia. beberapa negara, anggaran badan regulasi didanai oleh penyelenggaraan melalui ketentuan perundangan yang berlaku. untuk maksud pendanaan berbagai aspek yang sangat kompleks itulah, partisipasi penyelenggaraan telekomunikasi melalui cara yang diatur dalam undang undang dan peraturan pemerintah dalam bentuk biaya hak penyelenggaraan. ketentuan ketentuan yang mengatur kontribusi uso, bhp frekuensi dan bhp, telah diatur dengan rapi baik melalui undang undang maupun pp, sehingga baik secara filosofis, historis, teknis dan pengaturan, semuanya terarah pada penyelenggaraan telekomunikasi untuk sebesar besama kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, secara historis pengaturan regulasi selalu terlambat, maka pendekatan yang bijaksana adalah "peranan pemerintah" yang diatur melalui undang undang, untuk menetapkan komponen best pnb telekomunikasi dapat dapat diturunkan tingkat menteri teknis, seperti yang terjadi disektor lain, sehingga manfaat kemajuan teknologi dapat secepatnya dinikmati oleh rakyat: fachruddien undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, telah mengatur sedemikian rupa perihal ihwal pembentukan peraturan perundang undangan, bentuk, asas, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan peraturan perundang undangan, disertai pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. serta lampiran yang terdiri atas teknik penyusunan naskah akademik dan teknik penyusunan teknik, asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dijelaskan dalammateri muatan peraturan perundang undangan, harus mencerminkan asas: pengayoman: kemanusiaan: cc. kebangsaan,materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang undang sebagaimana mesinnya. demikian beberapa hal prinsip perundang undangan sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. jika pemohon mengajukan judicial review atas ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak, dan dan undang undang telekomunikasi, apakah tersebut bertentangan dengan uud pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negarailah kita cermati bersama ketentuan tersebut, dan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb) dan dan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi), yang berbunyi: pnbb.frekuensi: pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah: dari rumusan dan pnb, dan telekomunikasi dalam ilmu perundang undang dikenal rumusan delegasi, artinya pembentuk undang undang dpr dan pemerintah) sadar betul bahwa perumusan tentang jenis pnb tidak hanya sebatas pada makanya hal tersebut ada delegasi dalam selanjutnya tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ditetapkan dengan undang undang atau peraturan pemerintah, pembentuk undang undang menginginkan suatu pedoman bahwa tarif atau jenis pnb ditetapkan dengan memperhatikan dampak penugasan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya biayanya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis pnb yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat, dengan demikian pnb merupakan rambu rambms diperhatikan oleh pembuat peraturan pemerintah terkait pada penerimaan negara bukan pajak termasuk beberpa yaitu yang oleh undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi yang mendelegasikan pada peraturan pemerintah terkait pada kontribusi pelayanan universal, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya pengguna spektrum frekuensi radio pengguna orbit satelit, dan biaya hak penggunaan orbit satelit oleh karena itu rumusan dsudah pararel dan tidak ada pertentangan dengan uud pesan dari uud sudah pahami oleh pembentuk undang undang dpr dan pemerintah) yaitu dalam rangka mengikuti perkembangan masyarakat apresiasi kebutuhan masyarakat tidak mungkin hal tersebut namakan secara lengkap dalam suatu undang undang oleh karenanya pembentuk undang undang mendelegasikan dalam peraturan pemerintah, sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahunkita dapat membayangkan betapa rumitnya apabila semua jenis tarif atau biayanya pnb tertuang secara lengkap dalam undang undang, pada kenyataannya kita dapat melihat suatu kementrian dapat memiliki lima sampai sepuluh pnb jika hal tersebut secara detail hams atur dengan undang undang maka undang undang tersebut akan ketinggalan zaman karena apresiasi kenaikan tarif dalam kehidupan bisnis sangat fluktuatif dan itu tidak mungkin atur dalam undang undang (dimana kita ketahui bersama proses penyusunan undang undang memerlukan waktu tiga sampai lima tahun) jika ini terjadi maka akan semakin banyak lost penerimaan negara bukan pajak yang hal tersebut justru lebih menyulitkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud sebagai akhir rain ini dapat kami sampaikan bahwa perumusan dana undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi dari segi teknik perundang undangan sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ddewan perwakilan rakyatketentuan pnb dan telekomunikasipnb dan dan dan telekomunikasi, para pemohon beranggapan ketentuannb dan telekomunikasnb dan dan dan telekomunikasi yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan ketentuan dan pnbluar jenis pnb yang sudah ditetapkan dalam pnb dengan peraturan pemerintah, bahwa para pemohon juga berpendapat pnb yang mengatursemuanya sewenang wenang:n dan telekomunikasi yang mengatur kewajiban",nb mengenai hal tersebut berdasarkan guo diatur dalam peraturan pemerintah karena menurut para pemohon menjadi tidak terjamin haknya pengaturannya dengan peraturan pemerintah tersebut:undang undang guoiiijian dan pnb dan dan dan telekomunikasi bahwa uud menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengnb sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan ketentuan uud b. bahwanbpbn, melalui optimalisasi penerimaan negara. selaku fungsi regulatory,bahwa dalam kerangkauntuk itu pnb sebagai pelaksanaan dari amanat uud telah mengatur penerimaan negara bukan pajak dalam beberapa jenis pnb dalam beberapa kelompok sebagaimana dimaksud dalam pnb: bahwa untuk menjangkau perkembangan potensi dari penerimaan)enerimaan negara bukan pajak pnb) telah mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon dan atau setidak tidaknya potensial dianggapnya hak konstitusional para pemohon serta pihak terkait lainnya. para pemohon beranggapan dengan berlakunya,pungutan negara oleh pemerintahberdasarkan uraian atas membuktikan bahwa para pemohonundang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb) serta undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi) undang undangan beserta penjelasannya): bahwa (vide penjelasan pnbpij: bahwa berdasarkan hal tersebut atas dpr berkesimpulundang undangan yang berlaku, sedangkan subdan uud bahwa kewenangan untuk menetapkan tarif dalam pemerintah sudah sesuai dengan pnb. sebagaimana diketahui "materi peraturan pemeranpembentukan peraturan perundang undangan beserta penjelasannya), bahwa terhadap dalil para pemohon yang menganggap bahwa ketentuan dan telekomunikasi, menyebabkan para pemohon menjadi tidak terjamin haknya, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa telekomunikasi merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi nasional yangtelekomunikasi:hal tersebut bermakna bahwanbbertanggal agustus dan tanggal agustus yang pada pokoknya presiden dan pemohon tersebut tetap pada permohonan dan keterangasosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api) yang dibuktikan dengan akta pendirian api dari notaris plat dari, sh., nomor tertanggal agustus dan mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tanggal oktober sertadan bukti dalam hal ini diwakili masing masing oleh sekuel ariani pangeran sebagai ketua dan romaji sapto anggora sebagai sekretaris umum, pemohon adalahtu tanda penduduk atas nama ahmad sugandi (vide bukti para pemohon mendalilkan bahwa berlakunya dan serta dan merugikan dan atau berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon: menurut pemohon dengan berlakunya guo menyebabkan pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil karena dan tidak menyebutkan adany, akan tetapi karena pemerintah berdasarkan dan diberikan wewenang yang luas untuk menambah jenis pnb dalam peraturan pemerintah maka pemohon akan dikenakan dipungut: menurut pemohon ii, sebagai pengguna internet, dengan berlakunya dalam undang undang guo akan menerima dampak darimohon sebagai pengguna internet: menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum para pemohon dan kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana diuraikan atas, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mahkamah akan memeriksa secara saksama bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, khususnya bukti dan bukti tentang akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga api. akta pendirian api menyatakan, api dijalankan oleh dewan pengurus yang keanggotaannya dipilih dari anggota dan sekurang kurangnya terdiri dari: satu dewan ketua yang terdiri dari (lima) anggota dewan: satu orang sekretaris jenderal: . selanjutnya huruf anggaran dasar dan anggaran rumah tangga api menyatakan, dewan pengurus berfungsi: . mewakili hal tindakan hukum, kecuali melakukan kerjasama dengan pihak tiga yang bersifat material harus mendapatkan persetujuan dewan pengawas , dengan demikian pemohon yang menjabat ketua dan sekretaris umum api dapat mewakili api untuk mengajukan permohonan guo, indonesia sebagai pengguna internet mengajukan permohonan pengujian guo karena akan menerima dampak dari tidak adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil karena adanyangguna internet pemohon berdasarkguo kerugian konstitusional pemohongujian konstitusionalitas dan serta dandan,, ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah: menurut para pemohon dan serta dan bertentangan dengan dan jasa kedaulatan rakyat, (prinsip negara hukum|, dan uud dengan alasan sebagai berikut:bersama dpr dan pemerintah presiden). hal ini mengandung arti bahwa dalam pembentukan undang undang. antara lembakutif dan legislatifnorma konstitusi tersebut mengandung makn, tidak relevan lagi karena undang undang guo yang berlaku sejak sama sekali belum mengalami perubahan, padahal uud yang merupakan konstitusi negara indonesia telah mengalami (empat) kali perubahan,an peraturan pemerintah adalah sama, padahal sejatinya sangat berbeda, apalagi materi yang akan diatur berkaitan dengan masalah pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa, yang secara konstitusional harus mendapat persetujuan rakyat: serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pemohon sebab berdasarkan uud menegaskan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang undang. pengaturan demikian sebagai perwujudan dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum sebagaimana diatur dalam dan uud dan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan jenis dan tarif pnb dengan peraturan pemerintah berpotensi menimbulkan perbuatan sewenang wenang dari pemerintah sebab pemerintah dapat mengatur, menambah menentukan dengan sangat luas dan tanpa batas mengenai jenis, biaya tarif pnb.merupakan bukti kesewenang wenangan pemerintah dalam menerapkan tarif atas jenis pnb. selain itu,, dalam bentuk lampiran merupakan bukti kesewenang wenangan pemerintah dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, dan yang mengatur mengenai penambahan jenis pnb dan pengaturan tarif atas jenis pnb dalam peraturan pemerintah menimbulkan tidak adanya jaminan hukum atas kepastian hukum yang adil sebab pemerintah dapat menambah jenis pnb luar dari yang sudah diatur dalam ketentuan demikian berdampak terhadap perbuatan sewenang wenang dari pemerintah terhadap para pemohon untuk menetapkan jenis pnb selain yang sudah ditetapkan dalam makna yang terkandung dalam uud adalah segala jenis serta tarif atas pajak atau pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus diatur melalui undang undang. ketentuan. tersebut jelas mengandung kepastian hukum agar tidak memberikan kebebasan yang luas terhadap pemerintah untuk berlaku sewenang wenang mengatur tarif pajak dan pungutan lainnya dengan kehendaknya, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil. pungutan terhadap kewajiban pelayanan universal uso) dan pungutan biaya pengguna frekuensi tidak pernah disebutkan sebagai pnb dalam namun disebutkan dalam. pungutan pungutan terhadap para pemohon yang diatur dalam dandengan peraturan pemerintah jelas tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bag. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dan dan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb)turan tarif pnb melalui lampiran dalam peraturan pemerintah sebagai amanat dan merupakan bentuk perbuatan sewenang wenang dari pemerintah untuk:(dua) orang saksi bernama wahyu pranoto dan lis sabarudin, serta (tiga) orang ahli bernama nikmat huda, mustagiem, dan aula nordiana, yang memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal april dan atau menyerahkan keterangan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa dprmerupakan salah satu perwujudan pelaksanaan dari uuduntuk menjangkau perkembangan potensi dari penerimaan yang dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak, diperlukan ketentuan yang mengatur jenis pnb lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahselain itu, menurut penjelasan jenis pnb yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintmpaikan kepada dpr untuk dibahas dan disusun dalam ruu tentang apbn: peraturan pemerintah terhadap jenis pnb yang diatur dalam ketentuan dan baik materi maupun sifatnya telah sesuai dengan perundang undangan, sedangkan substansi yang terdapat dalam peraturan pemerintah juga telah sesuai dengan aspek keadilan dan pengenaan beban kepada masyarakat karena jenisnya akan disampaikan kepada dpr, sehingga dan tidak bertentangan dengan dan uud merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi nasional, yang antara lain,ncabutan izin (vide dan 1999j. hal itu mengandung makna kewajiban penyelenggara telekomunikasi, dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak merupakan alat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi,nb kepada penyelenggara telekomunikasi, tetap dalam koridor dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa presiden dalam persidangan tanggal april memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulisjuli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pemberlakuan merupakan pelaksanaan amanat salah satu perwujudan ketentuan uuditu, merupakan kebijakan instrumental (instrumental policy) dari pembentuk undang undang. untuk mengantisipasi adanya potensi dari penerimaan negara yang dapat, juga mengatur jenis penerimaan negara bukan pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yang dibentuk pada tahun belum dapat mengindentifikasi semua jenis penerimaan negara bukan pajak yang pada saat ini berjumlah lebih dari jenis penerimaan negara bukan pajak. penjelasan menegaskan penetapan tarif mengikuti perubahan ekonomi yang sangat dinamis sehingga tidak semuanya diatur dalam undang undang. oleh karenanya ketentuan tarif tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.berdasarkan hal tersebut, menurut presiden, penetapan peraturjenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, aspek keadilan, dan pengenaan beban kepada masyarakat, baik materi, sifat maupun substansinya sehingga tidak bertentangan dengan dan uuddan tidak bertentangan dengan dan uudroses penyusunan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan danselain itu, presiden mengajukan (dua) orang ahli bernama jonathan harapan dan fachruddin yang telah didengar keterangan nisannya dalam persidangan tanggal juli dan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan yang sama, sebagaimana selengkapara pemohon, keterangan dpr, keterangan presiden, bukti suratitulisan dari para pemohon, keterangan saksi dan ahli dari para pemohon, keterangan ahli dari presiden, serta kesimpulan tertulis dari para pemohon dan presiden, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pada pokoknya para pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan mengenai, padahal biaya biaya dimaksud tidak diatur dalam dan pengaturan biaya dalam peraturan pemerintah dapat menyebabkan pemerintah berbuat sewenang wenang untuk menetapkan pungutan luar dari yang telah diatur dalam undang undang, terhadap dalil parabahwa berdasarkan pertimbangan atas,ujuk pada permasalahan yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam permohonan guo, menurut mahkamah merupakan perintah dari dan selain itu, menurut mahkamahmerupakan pengaturan yang bersifat teknis, sehingga apabiladiatur dalam undang undang maka tidak sesuai dengan materi muatan undang undang yang bersifat umum, berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah dan serta dantelekomunikasi telekomunikasi)ll. alasan permohonan pengujibersesuaian dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,objek permohonan para pemohon, mengajukan pengujian terhadap berlakunya: dan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb) serta dan dan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi), yang berbunyi: pnketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah. pokok permohonan alasanberatan keberatan para pemohon terkait terbitnyatersebut, adalah sebagai berikut: dan serta undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak (uu pnb) bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat serta prinsip prinsip dalam negara hukumsebagaimana termaktub dalam pembukaan uud alania ke yang menyatakan dengan tegas tujuan negara indonesianya, untuk mencapai tujuan tersebut, itulah sebabnybidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia yang berkeadilan sosial. namun demikian, untuk mencapai tujuan negara itu ternyata tidak hanya cukup dengan kekuasaan negara saja tetapi membutuhkan peran hukum untuk mengendalikan kekuasaan. lord action menyatakan kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan (power tends corrupt), maka untuk mencegah adanya kemungkinan, penyalahgunaan kekuasaan itulah hukum dibutuhkan. ajaran basah, ilmu negara, citra aditya bakti, bandung, hal hukum yang dimaksudkan diwujudkan dalam bentuk konstitusi. dalam konstitusi diatur berbagai macam persoalan pokok kehidupan berbangsa dan bernegara, dari mulai masalah hak asasi manusia hingga masalah pembagian kekuasaan negara.negara keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan negara itu sendiri. munculnya ide membatasi kekuasaan berdasarkan kepada konstitusi tidak terlepas dari perkembangan konsep negara. negara indonesia adalah negara hukum. demikian konstitusi kita secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, sebagaimana dirumuskan dalam bunyi undang undang dasar setelah perubahan. artinya, bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan aturan hukum yang mengaturnya. undang undang dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. selain undang undang dasar, terdapat aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alania ke pembukaan undang undang dasar yaitu:masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicita citakan dalam alania ke pembukaan uud jelas dibutuhkan biaya biaya yang tidak sedikit. kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hanya sekadar cita cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan undang undang. dalam arti pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan cita cita negara. dengan kata lain, pencapaian tujuan negara tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut. muhammad djafar saidi,uangan negara, rajawali pers, jakarta, hal (vide buktisekalipun apbn. keharusan adanya undang undang yang mengatur tentang pungutan yang bersifat memaksa baik dalam bentuk pajak maupun pungutan lainnya secara tegas dinyatakan dalam undang undang dasarebut tegas mengatur bahwa pungutan negara baik dalam bentuk pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa harus dilakukan berdasarkan undang undang.antara pemerintah presiden) dengan dewan perwakilan rakyat dpr). hal ini mengartikan bahwa dalam pembuatan undang undang tersebutantara lembaga eksekutif dan legislatif. dengan demikian, berkaitan dengan uud bahwa norma konstitusi tersebut bermakna setiap pungutan negara terhadap masyarakat harus melalui adanya perwakilan (representation) bahwa: kedauda tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. norma konstitusi tersebut bermakna bahwkonsepsi perwakilan dalam pungutan negara ternyata telah dikenal dan dipraktikkan oleh negara negara maju yang berpaham hukum. negara negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajakindonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam uud jelas mengatur pungutan negarasebgai bentuk penerimaannjutnya undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dalam huruf sumber penerimaan negara dalam bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa yang berlaku indonesia adalah bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara luar sektor pajak, yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb). bahwa perlu diketahui juga, pnb adalah undang undang yang berlaku sejak tahun hingga sekarang. hal mana pnb yang berlaku sejak.tahun tersebut belum pernah mengalami perubahan sama sekali berkaitan dengan materi isinya. alih alih, uud yang merupakan konstitusi negara indonesia telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak kali sejak tahun berkaitan dengan hal tersebut, maka jelas secara umum pnb yang merupakan dasar pungutan negara terhadap warga negara yang bersifat memaksa sudah tidak relevan tidak sesuai lagi dengan konstitusi. bahwa dalam bab pnb diatur mengenai jenis dan tarif pnb, mana dalam dan pnb, discc.hwa norma yang diatur dalam dan serta pnb tersebut adalah norma yang bertentangan dengan konstitusi. bahwa dan pnb merupakan norma yang memberikan wewenang untuk mengatur jenis pnb lainnya baik yang sudah diatur dalam pnb ataupun yang belum diatur dalam pnb melalui peraturan pemerintah. bahwa merupakan norma yang mengatur tarif atas jenis pnb melalui undang undang atau peraturan pemerintah. artinya, norma tersebut memberikan pilihan kepada pemerintah untuk mengatur tarif atas jenis pnb dengan undang undang atau peraturan pemerintah. bahwa lebih lanjut, ketentuan pnb tersebut dapat diartikan sama halnya dengan menyamakan antara produk hukum berupa undang undang dengan produk hukum. padahal, kedua produk hukum tersebut adalah sangat berbeda, baik secara definisi, kewenangan membuat serta hirarkisnya. undang undang menurut jayabaya, dikatakan bahwa: berdasarkan juncto uud pemegang kekuasaan membentuk undang undang sekarang berada ditangan dpr, tidak lagi tangan presiden. wet formel zin memang dapat dipersamakan dengan undang undang, karena secara formal, wet merupakan hasil bentukan pembentuk wet yang negara belanda terdiri dari pemerintah (regering) dan staten generaal bersama sama, sedangkan undang undang negara republik indonesia dibentuk oleh presiden dengan persetujuan dpr (berdasarkan uud atau dpr dengan persetujuan bersama presiden (setelah amandemen uud ) . tim penyusun buku hakim konstitusi prof. jayabaya, s.h., ll.m, menata ulang sistem peraturan per undang undangan indonesia, jejak langkah dan pemikiran hukum prof. jayabaya, s.h., ll.m hakim konstitusi periode sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, jakarta, hal (vide bukti peraturan pemerintah menurut maria farida indrawi suprapto, dikatakan bahwa: apabila kita menyebut peraturan pemerintah, harus kita tafsirkan secara teknis saja sebab walaupun namanya peraturan pemerintah, sebenarnya yang membentuk adalah presiden. peraturan pemerintah ini berisi peraturan peraturan untuk menjalankan undang undang, atau dengan perkataan lain peraturan pemerintah merupakan peraturan peraturan yang membuat ketentuan ketentuan dalam suatu undang undang bisa berjalan diberlakukan hamid attamimi sebagaimana dikutip oleh maria farida indrawi suprapto, mengemukakan beberapa karakteristik peraturan pemerinttidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang undang yang menjadi induknya . peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana. ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang undang yang bersangkutan. untuk '"menjalankan', menjabarkan, atau merinci ketentuan undang undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang undang tersebut tidak memintanya secara tegas tegas. ketentuan ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan: peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata. maria farida indrawi suprapto, ilmu per undang undangan dasar dasar dan pembentukannya', paniscus, yogyakarta, hal (vide bukti definisi undang undang juga dapat dilihat dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. dalam ketentuan umum angka menyebutdangkan yang dimaksud dengan peraturan pemerintah dalam ketentuan umum angka(vide bukti dari segi wewenang membuatnya, berdasarkan uud menyatakan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat . kemudian dalam uud menyatakan dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang . norma konstitusi tersebut mengartikan adanya wewenang konstitusional untuk membuat undang undang, yaitu adbersama presiden. (legislatif dan eksekutif), sedangkan wewenang membuat peraturan pemerintah berdasarkan uudnorma konstitusi tersebut mengartikan bahwa adanya wewenang konstitusional untuk membuat peraturan pemerintah yaitu ada pada presiden, dan harus diperintahkan terlebih dahulu oleh undang undang 'induknya'. kemudian dari hirarki (kedudukannya),g .erdasarkan tersebut atas, maka jelas secara hirarkis kedudukan undang undang lebih tinggi dari pada peraturan pemerintah. sehingga, menyamakan antara undang undang dengan peraturan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam pnb adalah jelas bertentangan dengan sistem hirarkis peraturan perundang undangan yang tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa jelas undang undang dibuat oleh lembaga parlemen dpr) dan pemerintah presiden). adapun peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari undang undang, yang diresiden. sehingga secara hirarki kedudukan undang undang jauh lebih tinggi dan kuat dibandingkan dengan peraturan pemerintah. bahwa ketentuan pnbengan peraturan pemerintah adalah sama, padahal sejatinya sangat berbeda. apalagi hal yang akan diatur berkaitan dengan masalah pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa, secara konstitusional harus mendapat persetujuan rakyat. dengan demikian, pengaturan alternatif dalam ketentuan pnb bertentangan dengan konstitusi uud bahwa berdasarkan hal atas, maka ketentuan dalammenyamakan antara undang undang dengan peraturan pemerintah, hal mana secara hukum jelas berbeda satu sama lainnya. berdasarkan hal tersebut, maka jelas ketentuan pnb yang menyamakan undang undang dengan peraturan pemerintah untuk menetapkan tarif pnb adalah ketentuan yang inkonstitusional. bahwa uud tegas mengatur bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dalam undang undang. artinya, tidak boleh ada peraturan perundang undangan lain selain undang undang untuk mengatur pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. dengan demikian, ketentuan dalam dan serta dan pnb yang mengatur adanya peraturan pemerintah untuk mengatur jenis dan biaya tarif pnb adalah bertentangan dengan uud bahwa rumusan norma yang diatur dalam dan serta pnb sebagaimana tersebut atas, adalah rumusan norma yang tidak memberikan kepashukum bagi para pemohon. rumusan norma tersebut adalah rumusan norma yang jelas bertentangan denganngandung arti, bahwa jenis dan tarif pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang undang. hal ini sebagai perwujudan dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam dan uud bahwa oleh karenanya, pnb yang dapat dikategorikan sebagai pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan dan serta uud baik jenis dan tarifnya haruslah diatur dan ditetapkan dalam undang undang. dengan demikian, adanya norma yang mengatur bahwa jenis dan biaya'tarif pnb ditetapkan dalam peraturan pemerintah adalah jelas bertentangan dengan dan serta uud bahwa dengan demikian, ketentuan dan yang mengatur jenis pnb dapat ditambah dengan peraturan pemerintah sertabertentangan dengan prinsip negara hukum demokrasi sebagaimana tertuang dalam konstitusi. bahwa berdasarkan uraian atas, keberadaan dan serta pnb, yang mengatur jenis atas pnb serta biaya tarif atas jenis pnb diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah adalah ketentuan yang merugikan hak konstitusional para pemohon atau setidak tidaknya potensial merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon adalah jelas dari adanya wewenang yang luas dan tanpa batas, yang diberikan kepada pemerintah oleh dan serta pnb. wewenang yang diberikan oleh dan serta pnb kepadatapkan jenis dan tarif pnb dengan peraturan pemerintah, berpotensi menimbulkan perbuatan sewenang wenang dari pemerintah. bahwa norma dalam dan serta pnb telah nyata memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah untuk dapat menambah jenis pnb serta mengatur biaya tarif pnb dengan sewenang wenang melalui peraturan pemerintah. sebagai bukti bentuk sewenang wenang pemerintah sebagai akibat dari berlakunya dan serta pnb, adalah pemerintah telah mengeluarksebelumnya pemerintah telah terlebih dahulu mengeluyang saat ini sudah tidak berlaku karena telah digantikan dengsebagai pnb yang wajib dibayarkan oleh pemohon ada putetapkan oleh pemerintah dalam lampirlampiran dalam jenis dan hirarki peraturan perundang undangan indonesia tidak dikenal sebagai bagian daritersebut jelas tidak menyebutkan adanya lampiran sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangrena lampiran bukan merupakan peraturan perundang undangan, maka keberadaan lampiran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa biaya tarif pnb adalah merupakan norma yang mengikat kepada seluruh masyarakat indonesia. hal ini jelas karena uud mengatur bahwa pajak dan pungutan lain itu mempunyai sifat memaksa, sehingga keberadaan pajak dan pungutan lain harus dapat mengikat seluruh warga negara indonesia. dengan demikian, biaya tarif pnb seharusnya ditetapkan dalam undang undang agar mempunyai kekuatan mengikat. bukan diatur dalam lampiran pada peraturan pemerintah. bahwa dengan ditetapkannya adalah bukti dari perbuatan sewenang wenang pemerintah sebagai akibat (implikasi) dari berlakunya pnb. bahwa dengan diatasnya besaraalam bentuk lampiran, adalah mutlak kebijakan pemerintah tanpa adanya persetujuan dari perwakilan rakyat dpr). dengan demikian, ketentuan yang mengatur bahwa biaya tarif pnb ditetapkan dalam undang undang atau peraturan pemerintah adalah jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. bahwa pemohon sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara jasa internet seluruh indonesia jelas telah dirugikan dengan keberadaan dan serta pnbundang undang nomor tahun tentang pendapatan negara bukan pajak pnb) serta dan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi) yang bertentangan dengan uud bahwa menurut mk, pemohon adalahambah baik jenis maupun biaya tarif pnb nyakan fakta hukum membuktikan bahwa pemerintah menetapkan biaya tarif pnb dengan menggunakan lampiran. bahwa berdasarkan uraian atas, dengan adanya ketentuan dan serta pnb yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk boleh menambah jenis pnb dalam peraturan pemerintah serta mengatur besaran tarif pnb melalui peraturan pemerintah, adalah jelas merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa melalui peraturan pemerintah, maka pemerintah dapat berbuat untuk menambah jenis pnb serta mengatur menentukan besaran tarif pnb dengan semuanya, yang dikenakan terhadap para pemohon. dengan demikian ketentuan dan serta pnb tersebut adalah jelas bertentangan dengan dan serta uud bahwa dengan demikian, keberadaan huruf dan serta pnb adalah norma yang bertentangan dengan uud sehingga dan serta pnb harus dinyatakan inkonstitusional. dan serta undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak (uu pnb) menyebabkan terjadinya tidak adanya jaminan hukum atas kepastian hukum yang adil dalam pungutan negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajakdalam konteks penerimaan negara, sekalipun anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), baik penerimaan dari sektor pajak maupun dari sektor bukan pajak. landasan hukum yang dimaksud dalam hal penerimaan negara pungutan negara baik dari sektor pajak maupun dari sektor bukan pajak adalah undang undang. keharusan penerimaan negara pungutan negara baik dari sektor pajak maupun dari sektor bukan pajak dengan undang undang, secara tegas dinyatakan dalam undang undang dasarmi terwujudnya tujuan cita cita negara, maka negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak dan pungutan lainnya. penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu unsur anggaran pendapatan dan belanja negara. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara, dimana penyelenggaraan negara dalam bidang keuangan harus memenuhi asas asas umum penyelenggaraan negara maupun asas asas pengelolaan keuangan negara dan dikelola sesuai dengan mekanisme apbn. bahwa penerimaan negara bukan pajak pnb) merupakan salah satu sumber pendapatan negara.nbbahwa dasar hukum pendapatan negara dari pnb adalah undang undang nomor tahun tentangp) lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara nomor jenis pnb yang diatur dalam pnb dapat dilihat dalam yang menyahwa dan pnb merupakan ketentuan yang jelas mengamanatkan untuk mengatur jenis penerimaan negara bukan pajak yang sudah diatur dalam pnb serta jenis pnb yang belum diatur dalam pnb, pengaturannya untuk kemudian ditetapkan dalam peraturan pemerintah. hal tersebut mengartikan bahwa norma dan pnb memberikan wewenang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur jenis atas pnb yang belum diatur dalam pnb. adanya ketentuan dan pnb mengartikan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menambah jenis atas pnb diluar yang sudah diatur dalam pnb melalui peraturan pemerintah. adanya ketentuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk dapat menambah jenis atas pnb diluar yang sudah ditetapkan dalam pnb ini melalui peraturan pemerintah adalah jelas merupakan ketentuan yang tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum. bahwa kemudian terkait dengan tarif pnb, pnb tidak mengatur berapa besaran tarif atas pnb. pnb hanya mengatur prinsip prinsip yang harus diperhatikan saja untuk menentukan tarif pnb. ada pun ketentuan pnb menyatakannorma pnb tersebut atas jelas hanya mengatur prinsip prinsip rambu rambu saja untuk menentukan besarnya tarif pnb yang hendak dikenakan kepada masyarakat pada umumnya dan pada para pemohon khususnya. berapa besaran nilai tarif pnb yang hendak dikenakan kepada masyarakat pada umumnya dan para pemohon pada khususnya ditentukan melalui pilihan, apakah ditentukan oleh pemerintah atau ditentukan oleh dpr bersama pemerintah. hal ini jelas sebagai konsekuensi dari pnb yang menyebutkan bahwa tarif atas jenis penerimaan negara bukfrasa ditetapkan dalam undang undang atau peraturan pemerintah pada pnb tersebut jelas memberikan pilihan kepada pemerintah untuk mengatur tarif atas pnb dengan undang undang ataukah dengan peraturan pemerintah. adanya pilihan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif pnb melalui undang undang ataukah melalui peraturan pemerintah jelas merupakan suatu bentuk ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum. bahwa berdasarkan uraian atas, dan serta pnb tersebut, jelas menunjukan adanya ketidakpastian hukum dan ketidak adilan hukum. jika dilihat, maka sebenarnya antara dan pnb adalah saling berkaitan. ketentuan adalah ketentuan yang mengatur tentang jenis atas tarif pnb, sedangkan adalah rambu rambu dalam menetapkan tarif pnb. persoalannya adalah terkait dengan dan pnb. tersebut jelas memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah untuk dapat menambah jenis pnb dengan semuanya melalui peraturan pemerintah. sedangkan terkait dengan pnb, hanya mengatur rambu rambu untuk menetapkan tarif pnb, sedangkan berapa besarnya tarif atas jenis pnb, mengatur bahwa tarif pnb diatur dalam bentuk pilihan, apakah akan diatur dengan undang undang ataukah akan diatur dengan peraturan pemerintah. berdasarkan uraian atas, jelas terlihat bahwa ketentuan dan serta pnb membedakan serta memisahkan antara jenis pnb dengan tarif pnb. jenis pnb diatur dalam undang undang pnb dengan masih boleh ditambah jenisnya oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah, sedangkan tarif pnb didelegasikan untuk diatur kemuditarifnya melalui pilihan apakah dengan undang undang ataukah dengan peraturan pemerintah. bahwa pengaturan norma yang demikian jelas tidak dibenarkan, karena menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum. ketentuan tersebut jelas berdampak terhadap perbuatan pemerintah yang dapat berbuat sewenang wenang terhadap para pemohon. pemerintah jelas mempunyai kewenangan yang besar untuk bertindak semuanya sewenang wenang untuk menetapkan jenis pnb selain yang sudah ditetapkan dalam pnb. lebih lanjut, pemerintah juga tidak akan menetapkan tarif atas jenis pnb sebagaimana diatur dalam pnb dengan undang undang. pemerintah jelas akan lebih memilih mengatur tarif atas jenis pnb dalam peraturan pemerintah. hal ini jelas, dari segi waktu relatif lebih singkat dibandingkan harus mengaturnya dalam undang undang. dari segi proses pembentukannya, pemerintah tidak perlu melibatkan dpr untuk menetapkan tarif atas jenis pnb, karena peraturan pemerintah tidak memerlukan persetujuan dari dpr. dari political will pemerintah, jelas akan lebih leluasa bagi pemerintah untuk menetapkan jenis atas tarif pnb dalam peraturan pemerintah, dibandingkan dengan undang undang. bahwa berdasarkan uraian atas, maka ketentuan dan serta pnb jelas tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pemohon. dengan demikian, ketentuan dan serta pnb jelas bertentangan degan konstitusi yang jelas menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. bahwa negara negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut penerimaan negara baik dalam bentuk pajak maupun pungutan lain yang bersifat memaksabahwa dalam konteks pajak sebagai penerimaan negara, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut mardiasmo pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: mardiasmo, perpajakan indonesia, edisi revisi, andi, jogjakarta, hal pemungutan pajak harus. adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. undang undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing. sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak. pemungutan pajak harus berdasarkan undang undang (syarat yuridis). indonesia, pajak diatur dalam uud hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya. tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. pemungutan pajak harus efisien (syarat financial) sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. sistem pemungutan pajak harus sederhana sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perawakannya. syarat ini telah dipenuhpajakan yang baru. bahwa indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, jelas mengatur pungutan pajakmenurut arifin soeria armada berkesimpulan, bahwa hakikat public revenue and expenditure apbn adalah kedaulatan. apabila kedaulatan tangan raja, majalah yang berhak sepenuhnya untuk menentukan apbn tersebut. arifin soeria armada, keuangan publik dalam perspektif hukum: teori, praktik, dan kritik, jakarta: rajawali pers, hal. dalam negara demokrasi, kedaulatan berada tangan rakyat. negara indonesia merupakan negara demokrasi. undang undang dasar menyatakan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. dengan demikian, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan,bahwa berdasarkan kedua pakar hukum atas, mengartikan bahwa baik jenis maupun tarif pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa itu haruslahpemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dan serta pnb. para penyelenggara jasa internet yang tergabung dalam api pemohon jelas tidak mempunyai kepastian dan keadilan hukum akan pnb yang dipungut oleh pemerintah. pemerintah dengan produk hukumnya berupa peraturan pemerintah tentunya dapat semuanya sewenang wenang menambah jenis pnb serta menentukan tarif pnb terhadap penyelenggara jasa internet. pemohon sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara jasa internet seluruh indonesia jelas. dengan dirugikannya hak konstitusional pemohon maka jelas akan berdampak kepada pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara indonesia. dengan demikian, pemohon juga bahwa dengan demikian, dapat terlihat sebenarnya persoalan dari pnb yang dipungut terhadap para penyelenggara jasa internet adalah berawal dari dan serta pnb. secara teoritis, berkaitan dengan pendapatan negara melalui pungutan oleh negara, rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan pendapatan maupun belanja publik. jadi, kekuasaan kedaulatan tersebut tidak seharusnya tangan penguasa pemerintah. masyarakat mempunyai hak dalam menentukan pendapatan maupun belanja, baik secara langsung maupun perwakilan. hal tersebut tentunya harus ditentukan dalam konstitusi.sewenang wenang dengan mengatur tarif pajak dan pungutan lainnya itu semuanya. hal mana tentunya akan merugikan hak konstitusi warga negara. bahwa indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam uud dimana berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum , memiliki makna bahwkonstitusi telah memberikan jaminan akan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara. jaminan tersebut tegas termaktubaperoranganberdasarkan ketentuan konstitusi tersebut atas, maka para pemohon jelas dijamin hak konstitusionalnya untuk dipungut pnb oleh pemerintah dengan adanya jaminan kepastian hukum yang adil. pungutan pnb yang didasarkan atas dan serta pnb jelas tidak akan memberikan jaminan akan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon. hal ini karenauuk: bahwa para pemohon adalah warga negara republik indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan per undang undangan indonesia baik berdasarkan uud maupun per memberikan wewenang yang luas dan tanpa batas kepada pemerintah melalui peraturan pemerintah untuk memungut pnb dari para pemohon dengan semuanya. dengan menggunakan peraturan pemerintah, pemerintah tentunya dapat sesuka hati mengatur pnb baik untuk menambah jenis pnb maupun untuk menaikan tarif pnb. bahwa dengan demikian, dan serta pnb adalah norma yang tidak memberikan jaminan akan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon. dengan demikian, ketentuan dan pnb adalah norma yang inkonstitusional yang bertentangan dengan uud cc. dan serta undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi tidak memberikan kepastian hukum yang adil bahwa pungutan pnb terhadap penyelenggara jasa internet indonesia pemohon didasarkan pada nomor tahun tentang telekomunika.berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggara jasa internet, yaitu: pungutan terhadap kewajiban pelayanan universal uso) pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi bhp telekomunikasi) pungutan biaya pengguna frekuensi radio dari pungutan tersebut atas, yang tegas disebutkan sebagai pnb oleh undang undang hanya pungutan terhadap. bhp telekomunikasi. sedangkan pungutan terhadap. uso dan pungutan biaya pengguna frekuensi tidak pernahnb dalam undang undang. pengaturan terhadap uso dan biaya frekuensi sebagai pnb adalah diatur dalam peraturan pemerintah, yaknitelekomunikasi yang mengatur mengenai kewajiban terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal jelas tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pemohon. ketentuan telekomunikasi telah terdapat dualisme dalam pengaturannya. dalam beserta penjelasannya jelas disebutkan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) yaitu kewajiban penyediaan jaringanakan tetapi, dalam beserta penjelasannya diatur juga bahwa kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) dapat berbentuk kompensasi lain. kompensasi lain dalam penjelasan adalah berbentuk kontribusi biaya untuk pembangunan yang dibebankan melalui biaya interkoneksi. mana lebih lanjut pengaturan terhadap kompensasi lain dalam bentuk biaya tersebut berdasarkan diatur dalam peraturan pemerintah. terjadinya dualisme dalam telekomunikasi yang mengatur pelayanan universal (universal service obligation) adalah jelas merupakan bentuk ketidak pastikan dan ketidak adilara pemohon. ketentuan tersebut jelas menjadi pilihan pemerintah apakah akan memberlakukan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi berupa kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi atau berupa kontribusi biaya. adanya dualisme hukum tersebut dalam telekomunikasi jelas merupakan bentuk tidak adanya jaminan akan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon. bahwa telekomunikasi tidak hanya menentukan bentuk kontribusi pelayanan universal berupa penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi saja. telekomunikasi menetukan adanya bentuk kontribusi pelayanan universal berupa kompensasi lain . dalam penjelasan disebutkan bahwa: . berdasarkan penjelasan telekomunikasi, maka jelas yang dimaksud kompensasi lain adalah berbentuk biaya untuk pembangunan yang dibebankan melalui biaya interkoneksi. hanya saja berapa besarnya biaya yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi tidak disebutkan secara tegas dalam telekomunikasi. mengamanatkan untuk mengatur lebih laut bentuk kontribusi pelayanan universal melalui peraturan pemerintah. dengan demikian, ketentuan telekomunikasi memberikan ruang celah yang bebas kepada pemerintah untuk mengatur kontribusi pelayanan universal berupa penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi atau berupa biaya. hal mana pengaturannya kemudian diatur dalam peraturan pemerintah. adanya peraturan pemerintah sebagai regulasi untutuk kontribusi pelayanan universal, jelas memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengatur bentuk kontribusi pelayanan universal berupa pungutan terhadap biaya saja. bahwa telekomunikasi mengaturbhp) telekomunikasi yang diambil dan persentase pendapatan. bhp berdasarkan penjelasan telekomunikasi adalah merupakan pnb. dengan demikian, jelas bagaimana pengaturannya lebih lanjut mengenai bhp telekomunikasi mengikuti pnb. bahwa dalam ketentuan disebutkan ketentuan mengenai bhp telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah. dengan demikian, bhp telekomunikasi yang merupakan pnb lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur pnb. bahwa ketentuan dan telekomunikasi tidak mengatur jelas mengenai tarif bhp telekomunikasi. dan telekomunikasi menyerahkan pengaturan besaran tarif pnb bhp telekomunikasi dengan peraturan pemerintah. adanya peraturan pemerintah sebagai regulasi untuk mengatur untuk menetapkan besaran tarif pnb bhp yang harus dibayarkan oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi, jelas memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengatur dan menetapkan besaran tarif pnb tersebut semuanya pemerintah. bahwa ketentuan telekomunikasi mengatur kewajiban pengguna spektrum frekuensi radio untuk membayar biaya penggunaan frekuensi, dimana besaran tarifnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. ketentuan ini juga tidak menyebutkan berapa besaran tarif biayaekuensi yang harus dibayarkan oleh para pengguna spektrum frekuensi radio. ketentuan mengenai besaran tarif biaya penggunaan frekuensi diatur dalam peraturan pemerintah. dalam telekomunikasi tegas diatur bahwa besaran tarif biaya penggunaan frekuensi diatur dalam peraturan pemerintah. hal ini jelas mengartikan bahwa pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan besaran tarif biaya penggunaan frekuensi. adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk menetapkan besaran tariflpenggunaan frekuensi adalah jelas memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah untuk menetapkan besaran tarif biaya penggunaan frekuensi sesuka suka pemerintah sendiri. bahwa jika dicermati secara seksama dan dikaji secara mendalam, ketentuan dan adalah ketentuan yang mengaturbaik biaya uso, bhp telekomunikasi, dan biaya penggunaan frekuensi. artinya, para pemohon dalam menjalankan usahanya sebagai penyelenggara jasa internet telah dikenakan (tiga) pungutan diluar pajak, yang mana pungutan tersebut merupakan pnb, yaitu pungutan terhadap uso, pungutan terhadap bhp telekomunikasi dan pungutan terhadap penggunaan frekuensi. bahwa pungutan pungutan terhadap para pemohon yang diatur dalam dan telekomunikasi tersebutsebagaimana diatur dalam dan pnb melalui peraturan pemerintah adalah jelas tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagyang ditentukan dalam tersebut, mana besaran tarif biayanya ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah adalah kewajiban yang inkonstitusional. artinya, yang mengatur kewajiban pembayaran biaya uso, bhp telekomunikasi dan penggunaan frekuensi sebagaimana diatur dalam dan telekomunikasi adalah ketentuan yang merugikan hak konstitusional para pemohon.norma konstitusi tersebut, makasebagai perorangan warga negara indonesiaadanya norma undang undang yang mengatur pungutan terhadap warga negara dimana norma tersebut tidak mengatur besaran tarif tuntutannya sebagaimana diatur dalam dan telekomunikasi adalah jelas ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. bahwa para pemohon sebagai penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta perorangan jelas telah dirugikan dengan adanya ketentuan dan telekomunikasi. ketentuan dan dan telekomunikasi yang mengatur bahwa besaran biaya tarif atas pnb yang dikenakan terhadap pemohon melalui peraturan pemerintah jelas tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum. pemerintah tentunya dapat dengan sangat mudah menentukan biaya tarif pnb secara sewenang wenang yang dikenakan kepada pemohon melalui peraturan pemerintah. bahwa sebagai bukti sewenang senangnya pemerintah akibat dari berlakunya dan telekomunikasi, dapat dilihatperaturan pemerintah tersebut adalah peraturan yang mengatur berkaitan dengan pnb yang berlaku pada departemen komunikasi dan informatika. dalam peraturan pemerintah ini jenis dan tarif pnb pada sektor komunikasi dan informatika. ada pun jenis pnb berdasarkan peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada departemen inform(universal services obligation) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.. informatikkedudukan hukum pemohon adalah sebagai asosiasi dengan akte pendirian yang dibuat oleh notaris plat dari, dengan akta pendirian asosiasi penyelenggara jasa internet api) nomor tertanggal agustus hal mana asosiasi telah berbadan hukum indonesia yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh menteri hukum dan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tanggal oktober danbahwa pemohon berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh dewan pengurus asosiasi penyelenggara jasa internet api) tertanggal januari serta berdasarkan huruf anggaran dasar asosiasi penyelenggara jasa internet, api mempunyai fungsi untuk melakukan tindakan hukum.: (vide buktisebagaimana dimaksud dalam dan penjelasannya. bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia, (vide buktiyang menyebutkan: kelompok penerimaan negara bukan pajakbesaran biaya tarif pnbidak disebut secara tegas nilai biaya tarifnya. besaran nilaituangkan dalam, adalah sebagai akibat dari berlakunya. dari berlakunya dan dan telekomunikasidan telekomunikasi adalah jelas bertentangan dengan dan uud sehingga secara nyata atau setidak tidaknyaerumusan norma dalam dan dan telekomunikasi adalah perumusan norma yang bertentangan dengan konstitusi. konstruksi hukum penerimaan negara bukan pajak (pnb) yang berlaku pada kementrian komunikasi dan informatika tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan denganerimaan negara bukan pajak pnb) adalah suatu pendapatan negara yang berasal bukan dari sektor pajak. pungutan yang demikian secara konstitusional berdasarkan uud termasuk kedalam kualifikasi pungutan lain yang bersifat memaksa. oleh karena sifatnya yang memaksa, maka setiap pajak maupun pungutan lain dalam hal ini pnb baik jenis dan tarifnya harus didasarkan pada undang undang (diatur dalam undang undang). bahwa pada sektor komunikasi dan informatika pemerintah telah melakukan pungutan pnb terhadap para pelaku penyelenggara jasa internet, yaitujenis pungutan pnb tersebut secara umum diatur dalam undang undang tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi). ada pun pengaturannya sebagai berikutrumusan norma tersebut dalam mengatur pungutan terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi serta pengguna spektrum frekuensi berdasarkan dan telekomunikasi, hanya mengatur jenis pungutan saja, tidak ada satupun dalam tersebut yang menyebutkan besaran tarif pungutan tersebut. ketentuan tersebut mengatur bahwadiatur dengan peraturan pemerintah. bahkan, dari jenis pungutan tersebut yang tegas disebuadalah hanya pungutan terhadap biaya hak penyelenggaraan bhp) telekomunikasi. pungutan terhadap pelayanan universal telekomunikasi (universal services obligation) serta biaya hak penggunaan spektrum frekuensi tidak dikategorikan sebagai jenis pnb. bahwa atas amanat ketentuan tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan. berkaitan dengan pungutan tersebut, dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan telekomunikasi, diatur sebagai berikut: kewajiban uso: atau: jumlah kapasitas jaringan setiap wilayah pelayanan universal:cal:cal:,: tarif biaya hak penyelenggaraanditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri. ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut atas ternyata juga tidak mengatur berapa besaran tarif terhadap pungutan tersebut. hal yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, untuk uso besarnya kontribusi kewajiban pelayanan universal diatur dengan keputusan menteri. sedangkan besaran tarif biaya bhp telekomunikasi disebutkan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. khusus mengenai penggunaan spektrum frekuensi diatur dalam nomor tahun tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. ada pun ketentuan biaya hak penggunaan bhp) spektrum frekuensi radio adalah sebagai berikut:: jenis frekuensi radio, lebar pita dan atau kanal frekuensi radio, luas cakupan: lokasi:bankan secara penuh kepada masing masing pengguna. dari ketentuan tersebut atas, juga tidak diatur besaran tarif bhp spektrum frekuensi radio. dalam peraturan pemerintah tersebut hanya diatur formulanya saja. bahwa baik dalamternyata juga tidak diaturdalam bagian menimbang huruf, disebutkan .. ketentuan menimbang tersebut mengartikan bahwayang mengatur jenis dan tarifrupakan pelaksanaan dari pnb. peraturan pemerintah inilah yang menjustifikasi bahwatermasuk pnb. alih alih, telekomunikasi tidak pernah memberikan penegasbahwa berdasarkan uraian atas, maka dapat digambarkan bentuk konstruksi hukum dalammerupakan pnb sebagai berikut: tentang pnb telekomunikasi dan juncto bahwa konstruksi hukum tersebut jelas menggambarkan bahwa kewajibanaka ketentuan dan dan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb) tersebut merugikan atau setidak tidaknya potensial merugikan hak konstitusionalan spektrum frekuensi radio adalah merupakan pnb yang berlaku pada departemen komunikasi dan informatika. ada pun berdasarkan konstruksi hukum tersebut, pungutan pnbsecara spesifik baik jenis dan tarifnya diatur dalam nomor tahun juncto nomor tahun bahwa pungutan pnb terhadap pelayanan universal telekomunikasi (universal.adalah merupakan pnb mana termasuk kategori pungutan lain yang bersifat memaksa.iatur dengan undang undang artinya by wet geregela , diatur dengan undang undang. prof. dr. lica marzuki dalam keterangan ahli pada perkara uji materi undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mengatakan: .tatkala negara salah menempatkan tatbestand, perpajakan dari seseorang atau sekelompok warga, maka negara atau diskus tidak lain dari penyamun, tidak lebih dari perampok, kata agustinus, ahli hukum romawi purba masa lalu. sebagaimana dikutip oleh prof. mr. hotstar dalam pidato guru besar beliau pada tanggal oktober rijksbelasting academie, rotterdam. hal dimaksud tidak boleh terjadi karena menurut ramesh dutt kalau kita baca, dikutip dalam buku barli halim, ekonom yang terkenal sekali. dia katakan, pajak atau blasting atau tax yang dipungut oleh raja, yang dipungut oleh negara, yang dipungut oleh diskus dapat dipisahkan sebagai embun atas tanah yang dihisap oleh matahari, lalu dikembalikan sebagai curah hujan yang menyuburkan. pajak tidak boleh menganiaya. pajak tidak boleh menimbulkan kezallihat dalam risalah sidang materi undang undang mahkamah konstitusi perkara nomor puu xi tertanggal september bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut atas, berkaitan dengan pnb dan telekomunikasi,adalah jelas konstruksi hukum yang menganiaya dan menimbulkan kezaliman terhadap para pemohon. dengan demikian, konstruksi hukum tersebut tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil bagi para pemohon. bahwatelah memisahkan antara jenis dan tarif pnb tersebut. hal mana jenis pnb diatur dalam undang undang dan boleh untuk ditambah jenisnya dengan peraturan pemerintah, sedangkan besaran tarif pnb diatur dengan peraturan pemerintah, yang dalam hal ini pada faktanya diatur dalam lampiran peraturan pemerintah: bahwa dengan mendasarkanpada tahun kementerian komunikasi dan informatika berhasil meningkatkan penerimaan pnb penerimaan negara bukan pajak) hingga persen. capaian pnb hingga tanggal desember melebihi target dan ada peningkatan dibandingkan tahun yaitu sebesar persen atau nominal.( dan telekomunikasi capai rp t). (vide bukti pada tahun penerimaan negara bukan pajak pnb) dari sektor telekomunikasi meningkat lagi menjadi sebesar triliun dan menjadi yang kedua terbesar setelah sektor energi. angka tersebut lebih tinggi dari tahun hanya mencapai triliun. kementerian komunikasi dan informasi kominfo) mengatakan, penyumbang lonjakan pnb berkat merger operator seluler dan lelang pita 3g. telekomunikasi tembus angka rp triliun.html). (vide bukti bahwa naiknya pendapatan negara tersebut sangat memungkinkan dan sangat wajar bila merujuksebagaimana yang telah para pemohon uraikan atas. bahkan, realisasi pnb kementerian komunikasi dan informasi kominfo) sebesar triliun pun akan sangat mudah untuk dicapai. tentunya hal ini dapat dilakukan dengan cara menaikan tarif pnb. menaikan tarif pnb tersebut dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara merubah lampiran nomor tahun juncto nomor tahun yang mengatur tarif pnb tersebut. dengan konstruksi hukum tersebut, pemerintah dalam hal ini departemen komunikasi dan informatika dapat berbuat sewenang wenang mengubah besaran tarif pnb tersebut. hal ini dapat dilakukan tanpa perlu merubah peraturan pemerintahnya, cukup dengan merubah lampiran yang mengatur besaran tarif pnb tersebut. hal ini jelas sangat merugikan hak konstitusional para pemohon pada khususnya, dan masyarakat pada umterdapat jugamerupakan amanat dari dan serta pnb danserta pnb danserta pnb dan dan dan telekomunikasi adalah jelas bertentangan dengan dan uud bahwa dengan demikian, secara nyata atau setidak tidaknya dan serta pnb danrumusan norma dalam dan serta pnb dan dan dan telekomunikasi adalah perumusan norma yang bertentangan dengan konstitusi kesimpulan bahwa permohonan pengujian undang undang ini adalah menyangkut (empat) hal, yaitu: pertama, konstitusionalitas dan pnb,diluar jenis pnb yang sudah ditetapkan dalam pnb dengan peraturan pemerintah. kedua, konstitusionalitas pnpnb semuanya sewenang wenang. ketiga,.. keempat, konstitusionalitas dan dan telekomunikasi yang mengaturmana pengaturan besaran tarif pnbberdasarkan ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. bahwa para pemohon menyadari akan dampak yang besar terhadap pendapatan negara dari pengujian pnb ini. para pemohon juga sangat mengerti dan mengetahui bahwa penerimaan negara dalam apbn yang berasal dari pnb tidak kurang dari triliun rupiah setiap tahun. bahkan realisasi pnb dari sektor telekomunikasi dalam apbn tahun saat ini mencapai kurang lebih triliun rupiah. bahwa para pemohon sangat menyadari sepenuhnya akibat dari pengujian pnb ini yang akan mempengaruhi pembangunan indonesia. bahwa akan tetapi, bagaimanapun juga tidak dibenarkan negara memungut pajak pungutan lainnya yang bersifat memaksa tanpa adanya representasi dari perwakilan dalam hal ini dewan perwakilan rakyat dpr). pnb yang dikenakan terhadap para pemohon dengan mengatur tarif pnb melalui peraturan pemerintah bahkan diatasnya dalam bentuk lampiran adalahnarkan secara hukum. adanya undang undang yang memberikan wewenang untuk menetapkan tarif pnb melalui peraturan pemerintah adalah sama halnya membuat masyarakat warga negara berada pada dilema ketidakpastian hukum. dalam hal ini para pemohon berada pada rechts onzekerheid. berlakunya dan serta pnb dan dan dan telekomunikasi tersebut, sama halnya dengan menjadikan negara tak ubahnya sebagai perampok yang merampok warga negaranya sendiri. bahwa konstitusi jelas mengatur agar pungutan negara itu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi warga negara, maka pungutan yang bersifat memaksa itu harus diatur dengan undang undang baik jenis dan besaran tarifnya. hal ini jelas mengartikan adanya kedaulatan rakyat dalam pungutan negara, karena pungutan negara melalui undang undang pasti melibatkan dpr sebagai representasi perwakilan rakyat. bahwa dengan demikian, dan serta pnb dan dan dan telekomunikasi adalah jelas bertentangan dengan konstitusiserta pnb dan dan dan telekomunikasi bertentangan dengan dan sertaseandainyatersebut conditional constitutional,serta uud para pemohon juga menyadari, apabila dan serta pnb dan dan dan telekomunikasi dinyatakan bertentangan dengan dan sertapenerimaan negara yang berasal dari pnb. sementara, penerimaan negara yang berasal dari pnb sangat besar jumlahnya yang digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia sebagaimana tujuan negara yang terkandung dalam alania ke pembukaannb dan telekomunikasijenis dan tarif pnb atasundang undang, serta guna menjaga kredibilitas mahkamah konstitusi, yaitu meminta: pemerintah untuk tidak mengeluarkan serta merubah peraturan pemerintah mengenaimbatalkan dan serta pnb serta dan dan telekomunikasi dengan terlebih dahulu berlaku selama. apabila sampai dengan, dpr tidak menerbitkan pnb yang baru, maka dan serta pnb serta dan dan telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku. bahwa hal serupa pernah dinyatakan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iii putusan nomor puu iv dan putusan nomor puu xi iv.gabulkan permohonan uji materiil para pemohon untuk seluruhnya:bertentangan dengan dan serta uudtidak mempunyaberlakunya ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi) yang menyebutk , bukti fotokopi akta pendirian asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api), tanggal agustus nomorsosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api): bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para pemohon samuel ariani pangeran, remaja sapto anggora, dan ahmad sugandi idris: bukti fotokopi kutipan buku hukum keuangan negara, dr. muhammad djafar saidi, s.h., mh: bukti fotokopi kutipan buku pembaharuan hukum pajak, dr. muhammad djafar saidi, s.h., mh:san informatika, buktibukti fotokopi kutipan buku h.a.s jayabaya menata ulang sistem peraturan perundang undangan indonesia, jejak langkah dan pemikiran hakim konstitusi prof. h.a.s jayabaya, llm: bukti fotokopi kutipan buku maria farida indrawi suprapto, ilmu perundang undangan dasar dasar dan pembentukutipan artikel berita internet pnb pos dan telekomunikasi capai rp. bukti fotokopi kutipan artikel berita internet penerimaan telekomunikasi tembus angka rp. triliunyelenggaraan telekomunikasi, bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, selain itu, para pemohon mengajukan dua orang saksi, yakni wahyu pranoto dan lis sabarudin, serta dan tiga orang ahli, yakni dr. nikmat huda, s.h., hum, dr. mustagiem, s.h., si, dan prof. dr. dra. aula nordiana, si, yang memberikan keterangan lisan bawah sumpahjjanji dalam persidangan tanggal april dan atau menyerahkan keterangan tertulis yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: saksi para pemohon wahyu pranoto saksi bekerja pada satu perusahaan penyelenggara jasa internet isp), salah satu anggota asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api): dalam menjalankan usaha, pnb memang menjadi salah satu bagian dari beban usaha saksi karena persentasenya lumayan: sejak tahun usaha saksi telah diterapkan pnb dalam bentuk bhp yang besarnya dari cross revenue, pnb dari universal service obligation uso) atau kewajiban pelayanan umum yang mulai diterapkan tahun yang semula sebesar sehingga totalnya 75y6, pada tahun ada perubahan persentase namun totalnya tetap dari gross revenue. bhp atau biaya hak penyelenggaraan diubah menjadi kemudian uso diubah menjadi dari gross revenue ini pengutipan pnb tidak melihatuntung atau rugi,namun pendapatan kotoran yang diambil yang menjadi dasar pengenaan pnb: pada tahun usaha jasa internet dilakukan perbaikan yang diatur dalam peraturan menteri nomor tahun yaitu beberapa pendapatan kotor yang tidak dimasukkan sebagai dasar pengenaan pnb yang tidak berkaitan dengan lisensi penyelenggara jasa internet. namun demikian, berikutnya yang menyebutkan bahwa pendapatan kotor yang menjadi dasar bhp masih dapat dikurangkan, yaitu dari piutang yang tidak tertatih dan dari jasa interkoneksi yang merupakan hak dari penyelenggara lainnya. pendapatan kotor lumayan besar sehingga ketentuan tersebut sangat memberatkan usaha yang pada akhirnya saksi dan masyarakat pengguna internet yang memanggangnya: jasa internet sebetulnya merupakan penjualan bandwidth dan saksi harus membelinya hierarki atasnya yang disebut jasa network access provider, atau network access point nap) atau jasa interkoneksi internet. mereka ini juga tergolong pada penyelenggara telekomunikasi yang juga sudah terkena pnb berupa bhp dan uso sehingga pnb tersebut dikenakan dua kali kepada saksi dan jasa nap. berbeda dengan ppn yang hanya membayar selisihnya: tanpa ada provider atau penyelenggara jasa akses interkoneksi internet atasnya maka saksi tidak dapat menyelenggarakan jasa internet. berkat interkoneksi user internet dapat terhubung dunia luar, pnb itu dibebankan kepada pemakai (user), namun apabila tidak dapat dibebankan pemakai maka saksi yang harus mengorbankan keuntungan (profit), padahal keuntungan saksi tidak terlalu besar, jasa jasa lainnya, selain nap juga terkena juga pnb, bhp, uso: lis sabarudin saksi pada ini bekerja sebagai konsultan, tetapi pada tahun sampai bekerja berbagai lembaga, saksi akan menerangkan pengalaman tentang internet pada kurun waktu sampai pada tahun saksi pernah bekerja kabupaten ketapang, kalimantan barat dengan tugas melakukan survei ilegal logging. saksi membuat laporan laporan mengenai ilegal logging sehinggalapangan itu dapat direspons oleh pihak pihak yang berwajib. namun saksi pada waktu lapangan tidak mendapatkan manfaat internet untuk membuat laporan dari hasil hasil pengamatan lapangan. untuk mendapatkan akses internet, saksi harus pergi kota kabupaten yang jaraknya kurang lebih jam dan apabila naik speedboat kurang lebih jam, pada tahun saksi bekerja untuk orang utan fauna flora internasional dan saksi juga kesulitan untuk mendapatkan akses internet. walaupun harus pergi kota kabupaten aksesnya internet sangat lamban untuk mengirimkan foto foto melalui attachment sebagai lampiran laporkan. atas fakta tersebut maka saksi terpaksa harus mengkopi dan mengirimkannya melalui pos: pada tahun saksi bekerja sipirok, kecamatan sipirok, tapanuli selatan dan tempat tersebut ada internet, namun hanya dapat diakses pada malam hari. untuk akses siang hari sulit sekali untuk mendapatkan koneksi sehingga saksi harus bekerja pada malam hari: pada bulan juli agustus saksi pernah melakukan survei kabupaten murung raya, kalimantan tengah, kecamatan uut murung yang berada hulu sungai murung kalimantan tengah. untuk mengirimkan laporan laporan, saksi harus pergi ibu kota kabupaten murung raya yang dapat ditempuh dengan perjalanan jam sehingga keadaan tersebut sangat menyulitkan, pada bulan september agustus saksi melakukan survei terkait mata pencaharian masyarakat kecamatan pejantan, kabupaten madina, provinsi sumatera utara. daerah tersebut sulit sekali untuk dapat berkomunikasi karena sinyal handphone hanya beberapa titik, apalagi untuk mengirimkan laporan sangat sulit sekali, kesimpulan saksi selama menjalankan pekerjaannya saksi merasakan infrastruktur dan koneksi internet sangat sulit dan koneksinya kadang kadang tidak ada dan atau sangat lamban sehingga untuk dapat mengirimkan laporan, saksi harus menuju kota terdekat yang jaraknya lumayan jaara pemohon dr. nikmat huda, s.h., humsalah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan pejabat administrasi berdasarkan undang undang. tanpa dasar undang undang, badan pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat ideal), gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk. undang undang. dan berbagai. keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggara yang tertuang dalam undang undang ridwan, indonesia, asas legalitas berupa atribut tersebut pada tingkat pusat sumbernya dapat diperoleh (berasal) dari mpr berupa uud dan dari dpr bersama sama pemerintah berupa undang undang, sedangkan atribut yang asalnya diperoleh dari pemerintahan daerah yang sumbernya dari dprd dan pemerintah daerah adalah peraturan daerah: kedua asal wewenang tersebut atas disebut original legislator atau berasal dari pembuat undang undang asli (originale wetgever), atas dasar hal itulah kemudian terjadi penyerahan suatu wewenang (baru) lari pembentuk undang undang (rakyat melalui wakil wakilnya parlemen) kepada badan pejabat administrasi indonesia. selanjutnya atas dasar atribut itu tindakan badan pejabat administrasi indonesia menjadi sah secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat umum karena telah memperoleh persetujuan dari wakil wakilemen sf. marbusebagai berikut: negara indonesia adalah negara hukum". konsekuensisekaligus, dalam negara hukum, hukuman yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip 'the rule law, and not man', yang sejalan dengan pengertian 'mocratie', yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, 'nomor', dalamitsstaat), jimmy asshiddigie, seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip tersebut: berkaitan dengan permohonan guo, pemohon mendalilkatelah merugik tidaknya potensial merugikan hak konstitusional para pemohon: berbunyi sebagai berikutf.erbunyimenegaskan:dalam pandangan ahli, ketentuan sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnb) memberi keleluasaan kepada pemeksekutif) untuk menentukan jenis pnb selain yang ditentukan dalam meskipun demikian, keleluasaan pemerintah dibatasi oleh ketentuanadapun ketentuan dalam, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. penjelasan sudah sangat jelas menyatakan. bahwa .", tarif atas jenis penerimaan negara membebani masyarakat." sehingga tidak tepat kalau diatur luar undang undang, apalagi diatur dalam peraturan pemerintah: demikian pula ketentuan dalam dan dan nomor tahun tentang telekomunikasi yang mengatur bahwa biaya mp) telekomunikasi, dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi ditetapkan dengan peraturan pemerintah, untuk melihat kecenderungan pandangan fraksi fraksi mpr ketika membahas perihal keuangan negara, khususnya mengenai pajak dan pungutan lainnya sebagaimana tertuang dalam uud menarik disimak pendapat marzuki usman yang mewakili fraksi utusan golongan naskah komprehensif, berbunyi: pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan uu" ini kata kata 'pungutan yang bersifat memaksa' itu bisa ditafsirkan bermacam macam. pungutan itu satu saat pungutan negara bukan pajak diundangkan sebagai salah satu hal yang luar biasa dalam keuangan suatu negara. sebenarnya ini adalah kegagalan eksekutif mengatur para birokratlalu menggunakan tangan uu. oleh karena itu, sesuai dengan definisi pajak, pajak adalah pungutan yang bersifat bukan benda dan dipaksakan berdasarkan definisi umum pajak. oleh karena itu saya lebih cenderung kembali kepada konsep semula daripada uud segala pajak untuk. negara berdasarkan uu". nanti kalau daerah, berdasarkan perda." demikian pula pandangan dari fraksi tni polri yang diwakili taufigurrahman rugi, menyampaikan pandangannya mengenai rumberikut naskah komprehensif, mengenai ahli tetap sepakat bahwa pungutan pungutan lain yang bersifat memaksa dilakukan dengan undang undang. dengan demikian setiap pemasukan negara dapat dikontrol oleh dpr, semua akan masuk kas negara dan karenanya dapat dikontrol. tidak ada lagi nanti yang masuk rekening menteri atau segala macam apalagi rekening yayasan. sinilah sebetulnya ada jalan untuk mengontrol, dpr untuk mengontrol anggaran anggaran nonbudget. banyak pungutan pungutan yang yang bersifat memaksa yang tidak didukung dengan undang undang." mpr akhirnya menyepakati rumusan uud. negara republik indonesia tahun sebagai berikutari kajian original intens pembahasan mengenai keuangan negara khususnya masalah pajak dan pungutan lainnya, dapat diketahui bahwa fraksi fraksi mpr menyepakati bahwa pajak dan pungutan lain yang mengikat masyarakat harus diatur dengan undang undang: pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara dibedakan antara pajak dan retribusi. keduanya harus sama sama diatur dengan undang undang atau peraturan daerah yang mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dan wakil wakil rakyat yang berdaulat. dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa negara pemerintah dilarang membebani kekayaan tiap tiap orang warga negara dalam bentuk apa pun dan berapa pun nilainya, kecuali berdasarkan ketentuan undang undang. undang undang harus menentukan dengan jelas apa saja yang dijadikan objek pajak dan berapa nilai tarifnya (rate). artinya, jika negara bermaksud memungut dana milik warga, maka pungutan semacam itu harus dilakukan dengan berdasarkan persetujuan rakyat atau warga negara sendiri jimmy asshiddigie, oleh karena yang berdaulat dalam demokrasi atau yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, maka rakyatlah yang berhak untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat rakyat dengan pembatasan atas hak hak dan kebebasan asasi setiap warga negara serta kebebasan kemerdekaan atas hak milik pribadi: ketentuan undang undang mengenai pajak dan pungutan memaksa itu, harus mencakup tidak hanya jenis kekayaan yang dijadikan objek pajabesaran nilai pajaknya (tax rate) harus didasarkan atas kesepakatan bersama. dengan kata lain, baik objek pajak maupun nilai pajak harus ditentukan dengan jelas dalam undang undang. dengan demikian, manakala pungutan penerimaan negara bukan pajak diatur dalam peraturan pemerintah jelas bertentangan dengan uud penjelasan pnb menyatakan, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ini dikemukakan oleh pemerintah kepada dpr dalam rangka pembahasan dan penyusunan ruu tentang apbn." dalam perspektif nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dalam pembentukan peraturan pemerintah tidak dikonsultasikan atau pun dimintakan persetujuan dari dpr ri, tetapi yang harus disetujui bersama dpr adalah undang undang. peraturan pemerintah secara sepihak cukup dibentuk oleh presiden, tanpa perlu persetujuan dpr: untuk menentukan tarif pungutan jelas harus dikonsultasikan dan disetujui oleh wakil wakil rakyat dpr. dengan demikian, ketentuan sangat bertentangan dengan prinsip prinsip demokrasi dan negara hukum, karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan: pengaturan yang memberikan pilihan pengaturan tarif atas jenis pnb ditetapkan dalam undang undang atau peraturan pemerintah telah mendegradasikan kedudukan undang undang setingkat lebih rendah sehingga sama dengan peraturan pemerintah, padahal menurut nomor tahun peraturan pemerintah adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang undang sebagaimana mestinya. apalagi secara hirarkis peraturan pemerintah berada bawah undang undang: oleh karena nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak lahir era orde baru yang sangat sentralistik, sudah seharusnya segera dilakukan pengkajian ulang untuk disesuaikan dengan zamannya, mana pasca orde baru bangsa indonesia sudah memasuki era demokratisasi dan kedaulatan sudah tangan rakyat dan tidak lagi tangan mpr, maka semua bentuk pajak atau pungutan yang membebani rakyat harus dikonsultasikan dengan rakyat atau wakil wakil rakyat. pnb junctnomor tahun tentang telekomunikasi mereduksi hak rakyat untuk mengatur tarif pungutan penerimaan negara bukan pajak, yang seharusnya dimintakan persetujuan dari rakyat atau wakil wakil rakyat dpr, tetapi justru diatur dengan peraturan pemerintah, dr. mustagiem, s.h., negara indonesia yang kemerdekaannya diproklamirkan pada agustus bukanlah tanpa tujuan. tetapi memiliki beberapa tujuan, yang meliputi "negara indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" pembukaan uud alania tujuan negara dalam pembukaan uud merupakan suatu yang permanen sifatnya, karena tujuan negara bukan hanya sekedar pajangan, tetapi tujuan negara harus diwujudkan. untuk mewujudkan tujuan negara diperlukan beberapa unsur sebagai faktor pendukung, seperti organisasi negara, sdm, peraturan perundang undangan, dan sumber sumber penerimaan negara. semua faktor ini, adalah diperlukan dan penting. apabila ada salah satu unsurnya tidak ada, maka negara akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuan negara. oleh karena itu semua unsur pendukung bagi negara untuk mewujudkan tujuan negara, adalah semua penting. meskipun demikian terdapat salah satu unsur yang keberadaannya sangat diperlukan, ialah sumber sumber penerimaan negara, adapun sumber sumber penerimaan negara berasal dari berbagai macam sumber, meliputi migas, pajak, retribusi, keuntungan bumn bumi, hibah, pinjaman dari pihak ketiga. dari sebagai sumber penerimaan negara tersebut, sekarang sumber penerimaan negara dikategorikan menjadi (tiga), ialah pajak, penerimaan negara bukan pajak pnb) dan hibah. karena negara kita indonesia) berstatus sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya hams didasarkan atas hukum, demikian pula sumber sumber pendapatan negaranerimaan negara bukan pajakantara lain berupa penerimaan jasa, giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain berupa royalty dibidang perikanan kehutanan dan pertambangan. penerimaan dari hasil hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain berupa dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah: antara lainwan tidak dipisahkan. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi: antara lain berupa lelang barang rampasan negara dan denda, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah: antara berupa, danpermasalahan hukum. apakah keberadaan pnb serumpun dengan pajak ditinjau dari makna yang dikehendaki oleh uud apakah undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak penerimaan lainnya yang diatur dalam undang undang tersendiri"", serta jenis penerimaan negara bukan pajak yang belum tercakup dalam", danselaras secara yuridis konstitusional dengan uud apakah dapat ditemukan produk hukum yang berbentuk undang undang yang membatasi keleluasaan produk hukum yang berbentuk peraturan pemerintah pp) dalam menetapkan besar kecilnya pemungutan negara terhadap masyarakat? analisis ditinjau dari aspek yuridis konstitusional keberadaan pnb sama dengan pajak, karena keduannya diatur dalam yang sama. sehubungan dengan hal ini, maka keduanya otomatis memiliki karakteristik yang harus sama. baik dalam pembuatan dasar peraturan perundang undangannya, pemunguprosedur pemanfaatannya. hal tersebut sudah sangat jelas jika dikaitkan dengan bunyi rumusan dalam uud pajak dan pungutan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk negara diatur dalam undang undang . karena pajak dan pungutan pungutan lain untuk negara diatur dalam satu dalam batang tubuh uud maka kedua macam pungutan tersebut secara yuridis konstitusional pengaturannya harus tunduk kepada kehendak yang mengaturnya yang sudah ditetapkan secara yuridis konstitusional dalam uud penjelasan undang undang dasar (yang diamandemen dengan uud antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain lainnya yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus pasarkan pada undang undang sumber: depkes.go.id. badan kebijakan. fiskal pusat kebijakan pendapatan negara). oleh karena itu apabila undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak, dan sertroduk hukum dalam nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak, ini merupakan produk hukum yang ragu ragu sehingga tidak selaras dengan kehendak uud agar supaya selaras dengan kehendak uud maka rumusan hukumnya harus berhenti pada redaksi yang berbunyi ditetapkan dengan undang undang. apabila redaksinya berhenti pada ditetapkan dengan undang undang maka menunjukkan adanya kepastian hukum, karena selaras dengan kehendak uud bahwa dapat ditemukan produk hukum yang berbentuk undang undang bidang pajak yang dipergunakan untuk menentukan tari pajak (pengendalian persoalan tari) meskipun selanjutnya pengaturannya dilimpahkan pada produk hukum yang berbentuk peraturan pemerintah pp). hal ini, dapat ditemukan padatari pajak pertambahan nilai adalah (sepuluh persen). tari pajak pertambahan nilai adalah (nol persen) diterapkan atas: ekspor barang kena pajak berwujud. ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. tariknya diatur dengan peraturan pemerintah: berdasarkan salah satu contoh produk hukum bidang pajak yang menempatkan besarnya prosentase tari pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat wajib pajak) diatur dalam undang undang, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan oleh negara kepada masyarakat penentuan besar kecilnya tarif harus ditempatkan pada produk hukum yang tingkatannya adalah undang undang. supaya masyarakat sebagai pihak pembayar dapat dilibatkan meskipun melalui sistem perwakilan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. dan posisi undang undang adalah sebagai "pengendali terhadap peraturan perundang undangan bawah undang undang. undang undang nomor tahun tentang:: ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada atur dengan peraturan pemerintahersentasenya pendapmengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagai mana maksud pada diatur dengan peraturan pemerintah: pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar penggunaan frekuensi besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi, pengguna orbit satelit wajib membayar: permasalahan apakah nomor tahun tentang telekomunikasi, dan serta harus diselaraskan dengan asas keadilan apakah nomor tahun tentang telekomunikasi, dan serta harus diselaraskan dengan kehendak uud analisis karena pajak dan pungutan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan undang undang. dan tujuan undang undang adalah untuk menciptakan keadilan, maka undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi yang diberlakukan ini tentu tujuannya juga untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. dalam hal yang diatur dalam . apabila setelah wajib bayar melaksanakan kewajibannya membayar kontribusi pelayanan universal kemudian jumlah yang dibayarkan tidak diperhitungkan untuk mengurangkan penghasilan bruto wajib bayar sebagai subjek pajak badan, maka akan terjadi pembayaran ganda yang dilakukan wajib bayar, yaitu bayar pajak penghasilan dan bayar kontribusi pelayanan universal. maka ketentuan hukum yang menimbulkan kewajiban pembayaran ganda oleh masyarakat adalah jauh dari rasa keadilan: karena kehendak uud menghendaki pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang undang, sehingga dalam bidang telekomunikasi penentuan besaran prosentase tari pungutan negara kepada masyarakat harus ditetaptelekomunikasi (seperti halnya dalam bidang pajak), tidak sepenuhnya pengaturan prosentase tarif pungutan diserahkan melalui produk hukum yang dinamakan peraturan pemerintah: prof. dr. dra. aula nordiana, undang undang pnb ada pada tahun atau undang undang pnb itu sendiri ada amandemen ketiga undang undang dasar pada tahun kelemahan pnb adalah tidak membuat demarkasi yang jelas antara pnb yang esensinya merupakan royalti dan fee charges sehingga dalam implementasi pnb, terdapat beberapa jenis pnb yang esensinya merupakan gusi pajak pseudo tax. diskresi yang terlalu luas kepada eksekutif untuk menetapkan objek dan tarif, bahkan pajak saja harus dipungut berdasarkan undang undang (no tax without representation, tax without representation robbery), hukum pajak material dan hukum pajak formal tidak dipisahkan. tidak ada mekanisme untuk bagi wajib bayar untuk mencari mendapatkan. keadilan secara optimal, karena dispute settlement tidak diatur dengan adil karena hanya ada mekanisme keberatan. padahal keberatan hanya merupakan peradilan semu. namun menyatakan penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada merupakan penetapan yang bersifat final : beberapa jenis pnb (seperti bhp kastel) justru lebih berat dibandingkan pajak penghasilan, karena menggunakan gross base sebagai dasar pengenaan pajak ada beberapa jenis pemungutan seperti bhp kastel itu sebetulnya merupakan kuasi pajak karena ciri cirinya sama dengan pajak. artinya pembayar pajak tidak mendapatkan kontrapretasi yang langsung dirasakan sebab pajak itu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan: apabila diperhatikan, penggunaan pnb yang kembali kominfo, seharusnya untuk cost recovery atau untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih baik, apalagi jika dikaitkan dengan mds terdapat target yang ingin dicapai dan jika bicara mengenai daya saing, itu tidak menjadi sesuatu yang mendukung karena yang kembali kominfo hanya sekitar 26f yc nan. sedangkan yang berkaitan dengan frekuensi malah lebih kecil lagi sekitar y6 nan, artinya ini sama dengan pajak, pemungutan pajak pajak harus diatur dengan undang undang, penetapan tarif, penetapan objeknya, namun untuk pnb diskresi yang diberikan terlalu besar. padahal pajak sangat menekankan tax without representationposisinya jauh lebih tinggi, yang bukan hanya sekedar harus ada atau diatur dalam undang undang, tetapi juga harus ada keterwakilan dari masyarakat dalam penyusunan undang undang tersebut: otoritas pemungut pajak yang resmi, ada direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal bea dan cukai. bahkan direktorat jenderal bea dan cukai pun sekarang sudah mulai ada pergeseran fungsinya yang lebih kepada arus lalu lintas barang. sementara ini ada satu lembaga yang juga melakukan pemungutan negara, tetapi tidak dilengkapi dengan instrumen sebagaimana seharusnya pungutan negara secara komprehensif, misalnya dispute settlement. bicara mengenai sengketa pajak, hanya berhenti pada keberatan saja dan putusan keberatan itu bersifat final. padahal yang namanya keberatan, itu sebetulnya peradilan semu. bagaimana mungkin dua orang yang saling bersengketa, yang salah satu pihak mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan. itu tidak bisa diajukan pengadilan pajak atau peninjauan kembali mahkamah agung: ini yang menjadi persoalan, belum lagi kalau pajak diberikan instrument yang lengkap, mulai dari undang undang penagihan pajak, undang undang pengadilan pajak dengan surat paksa dan sebagainya. menurut ahli, salah besar kalau pnb tidak membebani konsumen karena pnb adalah bagian dari cost. jadi ketika ada pungutan negara sebetulnya itu menambah cost, sehingga ini akan berpengaruh terhadap price yang ditanggung oleh konsumen. berbicara pajak penghasilan) base nya adalah net income. jadi, kalau rugi dia tidak bayar pajak, tetapi dalam pnb, basisnya adalah gross: paradoks penerimaan dan jumlah lembaga pemungut dari sisi nominal, pajak merupakan sumber dominan dan pungutan negara yang paling cenderung terus meningkat setiap tahunnya, sementara pungutan pnb cenderung mengalami fluktuasi yang stokastik, namun dari sisi prosentase cenderung menurun. ironisnya, paska perubahan ketiga uud pertambahan lembaga kementerian yang memungut pnb serta bertambahnya objek pemungutan pnb tidak menambah pendapatan negara secara berarti, bahkan cenderung menurun secara prosentase, rekonstruksi kebijakan pungutan negara supply side tax policy tidak identik dengan "tax cut" atau tax incentives. supply side tax policy seharusnya dimaknai sebagai "setiap bentuk kebijakan pungutan negara yang bertujuan untuk mengurangi beban pungutan negaranstruksi ssp" lebih mengakomodir untuk menjaga keselarasan antara asas asas pemungutan pajak (revenue productivity ease administration equality neutrality): rekonstruksi konsepsi cost taxation beban perpajakan pada hakekatnya merupakan semua semua beban (cost) dan biaya (expense), baik yang bersifat berwujud (intangible) maupun terwujud (intangible), yang harus ditanggung oleh seluruh komponen negara (baik wajib pajak, rakyat, dan pemerintah) sebagai implikasi suatu kebijakan pajak, rekonstruksi konsepsi beban perpajakan beban perpajakan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, meliputi beban kepatuhan dalam berbagai pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan berbagai hak perpajakan (compliance costs). beban perpajakan yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk melakukan administrasi dan tata kelola pemungutan pajak (administrative costs). beban perpajakan yang harus ditanggung oleh seluruh komponen negara baik pemerintah maupun rakyat, sebagai konsekuensi dari kebijakan perpajakan yang dipilih (policy costs), kesimpulan postur pungutan negara, khususnya pnb saat ini memperberat cost taxation, maupun cost state levis yang harus ditanggung oleh pembayar pajak, rakyat dan negara. hal ini berpotensi mengganggu daya saing nasional. dalam perspektif supply side tax policy, pnb gusi pajak dan gusi retribusi menambah cost taxation yang harus ditanggung oleh pengusaha, sehingga dapat mengganggu produktivitas dan melemahkan daya saing nasional. pnb bukan saja menambah biaya yang intangible yang harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah, tetapi juga yang bersifat intangible seperti psychological costs dan time costs, regulatory charges indonesia ditinjau dari konsepsi keuangan negara dan supply side policy pada hakekatnya pnb atas bhp frekuensi tidak ada bedanya dengan pajak. sehingga tidak tepat apabila dipergunakan istilah pnb untuk pungutan pungutan tersebut. selain itu, karena pnb memiliki karakteristik yang sama dengan pajak, maka pada hakikatnya telah terjadi pajak berganda atas penyelenggaraan jasa telekomuniseharusnya dipungut dengan menggunakan konsepsi charges pemungutan dilakukan karena adanya services yang diberikan oleh government, misalnya dalam bentuk pengawasan, pemeliharaan pengaturan dan sebagainya. sehingga dalam hal ini, dengan melakukan pungutan atas bhp frekuensi, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada operator terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi: sebaiknya penentuan besarnya bhp frekuensi indonesia diperhitungkan berdasarkan cost recovery pemerintah untuk mengelola spektrum. penggunaan charges tersebut dilakukan dengan menggunakan konsepsi earmarking. dengan demikian, seharusnya instansi yang memungut pnb diberi wewenang yang besar untuk mengatur menggunakan pnb sesuai dengan visi, misi dan fungsi instansi yang bersangkutan. bukan hanya memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian kecil dari penerimaan bhp frekuensi seperti yang terjadi saat ini. pnb berkaitan dengan telekomunikasi memang ada yang kaitannya yang termasuk dalam pnb yang sifatnya sumber daya alam, seperti misalnya bandwith. kalau bicara kastel seharusnya berkaitan dengan konsep cart atau indonesia semacam retribusi. artis, pertama bentuknya harus penetapannya cost recovery, kedua, untuk penggunaannya harus marking. apakah pnb dipungut untuk kemakmuran rakyat, tetapi untuk telekomunikasi berkaitan dengan masalah masalah telekomunikasi namun bagaimana dengan masalah teledensitas, akses internet indonesia. jadi wajar jika daerah terpencil sulit sekali mendapatkan akses. seharusnya dengan banyaknya pnb yang dipungut dapat membantu untuk mendorong target digit yang spesifik dengan isis. apabila berbicara mengenai konsep supply side tax policy maka ada yang disebut dengan cost taxation. khusus indonesia dapat dikembangkan, bukan lagi masalah cost taxation tetapi mengenai cost taxation karena ada beberapa pungutan yang pada hakikatnya adalah kuasi pajak. jadi yang ingin dicapai adalah target digit, bukan karena presiden sudah terlanjur teken kontrak tetapi bagaimana akses internet dapat mensejahterakan rakyat. banyak penelitian menunjukkan bahwa satu persen pertumbuhan industri telekomunikasi itu three cordon effect nya luar biasa terhadap perekonomian, setelah amandemen uud tahun namun justru undang undang pnb sama sekali belum ada pengganti (perubahan). padahal lembaga yang memungut pnb dan jenis pnb bertambah banyak. bicara penerimamaka ketentuan dan dan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi)guo atas merupakan dasar hukum dilakukannya pungutan untuk penerimaan negara bukan pajak pnb) yang teridiri dardikenakan terhadap pemohoyang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan jenis serta tarif biaya pnb dengan peraturan pemerintah merupakan bentuk dari tidak adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil dalam hal pungutan negara terhadap para pemohonmohon sebagai asosiasi penyelenggara jasa internet, yang menaungi penyelenggara jasa internet seluruh indonesia tidak akan mendapatkan jaminan akan kepastian hukum yang adil berkaitan dengan dipungutnya kontribusi kewajiban masalah stokastik. menjadi suatu keprihatinan tidak jelas kontribusi pnb terhadap negara. jika terjadi demikian maka siapa yang mengawasi pnb. berbeda pajak banyak yang mengawasi, misalnya kompas pajak, itjen dan sebagainya. jadi pajak atau pungutan negara adalah sebagai bentuk hubungan antara negara dan rakyat. seberapa besar legitimasi negara kepada rakyat dapat terlihat dari pembayaran atau pungutan oleh negara, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, presiden dalam sidang tanggal april memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanggal april yang diterima kepaniteraan mahkamah juli yang menguraikan hal hal sebagai berikut: i. pokok permohonan bahwa menurut para pemohon, dan pnb, luar jenis pnb yang sudah ditetapkan dalam pnb dengan peraturan pemerintah. bahwa pnb yang mengatur tarif pnb, mana besaran tarif pnb diatur dalam peraturan pemerintah, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan tarif semuanya sewenang wenang.diatas jenis pnb diatur dalam peraturan pemerintah. bahwa dan telekomunikasi mengatur kewajiban pnb berupa kewajiban kontribusiselanjutnya dan telekomunikasi mengatur besaran tarif jenis pnb dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah, menurut para pemohon menjadi tidak terjamin haknya akibat pengaturan dengan peraturan pemerintah dimaksud. menurut para pemohon bahwa konstitusi jelas mengatur agar p. sehingga menurut para pemohon dalam guo bertentangan dengan d!enyelenggara jasa internet berdasarkan dan telekomunikasi dikualifikasikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, yang dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasinya menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. mengingat bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, maka pemohon sebagai asosiasi yang membawahi penyelenggara jasa telekomunikasi khususnya penyelenggara jasa internet maupun pemohon yang merupakan perseorangan warga negara indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. mengingat bahwa ketentuan dan telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya tidak pernah dibebankan kepada para pemohon maka menjadi sangat jelas tidak adanya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan olehohonkan diuji. berdasarkan hal tersebut atasnb dan telekomunikasi. selain ituresidenresidenterhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon sebelum presidenresiden akan menyampaikan landasan filosofis pengenaan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pnb, dan landasan filosofis pengenaanmaksud dalam telekomunikasi, yakni sebagai berikut: penerimaan negara bukan pajakbahwa untuk melaksanakud dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak. bahwa pemberlakuan. untuk keperluan negara diatur dengan undang undang". berdasarkan ketentuan tersebut, untuk keperluan negara, pengenaan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus didasarkan pada suatu undang undang.pn, dapat dikatakan bahwa pnb merupakan kebijakan instrumental (instrumental policy) yang dipilih oleh pembentuk undang undang sebagai penjabaran dari uud bahwa dalam pnb mengamanatkan tentang pembentukan peraturan pelaksanaan atau ketentuan lebih lanjut mengenai hal hal yang perlu diatur kemudian, yang dalam hal ini peraturan pelaksanaan dimaksud berbentuk peraturan pemerintah. bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam dan pnb serta berpedoman pada ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentuan.enerimaan negara bukan pajaknggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. selaku fungsi regulatory, penerimaan negara bukan pajak,,pnb mencakup segala penerimaan pemerintah pusat luar penerimaan perpajakan tersebutmbentukan pnb adalah:nikahinya dari kegiatan kegiatan yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak,penerimaan negara bukan pajak sektor telekomunikasi bahwa untuk melaksanakan ketentuan amanat uud dan pnb, maka telekomunikasi mengatur jenis pnb sektor telekomunikasi antara lain sebagaimana dimaksud dalam dan telekomunikasi, antara lain: kontribusi kewajiban pelayanan universal universal service obligation) kewajiban pelayanan universal telekomunikasi mengatur kontribusi pelayanan universal berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain. selanjutnya sesuai dengan ketentuan telekomunikasi nomor tahun tentang penyelenggaraan telekomunikasi mengatur kontribusi pelayanan universaldalam pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan univerelekomunikasi memilih bentuk kontribusi lainnya. selanjutnya berdasarkan hasil pertemuan pemerintah dengan penyelenggara telekomunikasi, disepakati bahwa kontribusi lainnya adalah biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor (gross revenue) penyelenggara telekomunikasi, sebagai berikut:risalah rapat penetapan besaran kontribusi kewajiban pelayanan universal uso) bidang telekomunikasi, tanggal septemberberita acara sosialisasi perubahan besaran kontribusi kewajiban pelayanan universal uso) dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, tanggal mei i. biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi merupakan kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan danpenyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta merupakan pendapatan negara bukan pajak yang disetor kas negara. ii. biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai pelaksanaan amanat uud khususnyhal hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dikuasai oleh negara. sebagai bentuk penguasaan oleh negara tersebut, dalam serta telekomunikasi diatur ketentuan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajizin pemerintah, dimana atas penggunaannya wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi radio sesuai izin yang diterima. disamping itu, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio: sehubungan dengan anggapan para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan dan pnb dan telekomunikasi yang menyatakan: dan pnbpnbada diatur dengan peraturan pemerintah. telekomunikasi" telekomunikasi ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah." ketentuan atas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan dan uud yang menyatakan: dan uud kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar, negara indonesia adalah negara hukumhubungan dengan anggapan para pemohon tersebut, pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut: terhadap dalil para pemohon yang menganggap ketentuan dan pnb bertentangan dengan dan uud pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: pnb sebagai pelaksanaan daritelah mengatur penerimaan negara bukan pajak dalam beberapa kelompok jenis pnb sebagaimana dimaksud dalamtambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. dana pensiun. manfaat. iuada pokoknya undang undang nomor tahun tentang dana pensiun berupaya untuk menciptakan industri dana pensiun sehat dan kompetitif sehingga dana pensiun dapat memberikan jaminan kesinambungan penghasilan purwakarta (pensiunan) untuk kesejahteraan hari tua baik untuk dirinya maupun keluarganya. seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini serta berkembangnya sistem ketenagakerjaan indonesia diperlukan penyesuaian regulasi dana pensiun khususnya terkait iuran dan manfaat pensiun. salah satu penyesuaian yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan bentuk manfaat lain yang dapat dikelola oleh dana pensiun. diharapkan penyesuaian tersebut dapat semakin meningkatkan pertumbuhan industri dana pensiunhitungan secara prolata adalah perhitungan secara proporsional, dengan memperhitungkan pengakuan masa kerjasetaraan dan keadilan adalah prinsip yang didasarkan antara lain pada perbedaan usia, masa kerja atau jabatan peserta, dan tidak didasarkan pada faktor yang bersifat subjektif. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. huruf dokumen yang membuktikan peserta atau pihak yang berhpihak yang berhpihak yang berhhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus adalah pembayaran manfaat pensiun pertama sebagaimana dimaksud dalam dan atau pembayaran manfaat pensiucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dapat menjual kepemilikan sahamnya yakni pada saat peserta memasuki usia pensiun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.apabila terdapat peserta berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat atau berhenti bekerja setelah usia pensiun dipercepat maka perhitungan periode pembayaran manfaat pensiun secara berkala terhitung periode paling cepat adalah (sepuluh) tahun sampai dengan (dua puluh lima) tahun setelah peserta tersebut mencapai usia pensiun dan atau peserta yang dibayarkan secara jump sumpremi jaminan kesehatan untuk peserta pada saat yang bersangkutan pensiun. huruf yang dimaksud dengan dana pesangon adalah dana yang dihimpun dari pemberi kerja yang digunakan untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaanjaminan pensiun adalah program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. dana pensiun. laporan berkadana pensiun, diperlukan data dan informasi kegiatan operasional program pensiun serta manfaat lain yang mutakhir dan akurat, serta lebih komprehensif, berkualitas, dan cepat, bahwa untuk memudahkan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporannya diperlukan penyederhanaan a1. bab iii penyampaian laporan berkala dana pensiun wajib menyampaikan laporan berkala kepada otoritas jasa keuangan sebagai berikut:paling lambat tanggal april tahun berikutnya, dan cc. laporan lain sebagaimana dimaksud dalamketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab sanksi administratiflapobagi dana pensiun, keterlambatan penyampaian. pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam berlaku apabila dana pensiun terlambat atau tidak menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam bagi dprk dan bagi dpl. kewajiban pembayaran atas sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada dikenakan kepada pendiri dana pensiun dan dibayarkan melalui dana pensiun. pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan untuk setiap laporan tahunan dikenakan denda sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar rp36. (tiga puluh enam juta rupiah). pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan tanggal penyampaian laporan tahunan. surat pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan disampaikan oleh otoritas jasa keuangan kepada dana pensiun dan pendiri dana pensiun. dalam hal pendiri dana pensiun belum membayar denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada denda keterlambatan tersebut dinyatakan sebagai utang pendiri dana pensiun kepada otoritas jasa keuangan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan yang bersangkutanselain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan atau telah dikenakan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalamdps, pengurus dprk, dan atau pelaksana tugas pengurus, dan atau cc. pemberian perintah tertulis kepada pendiri dana pensiun untuk mengganti dewan pengawas, dps, pengurus dprk, dan atau pelaksana tugas pengurus. dana pensiun yang dibubarkan dan masih memiliki kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan berkala, tetap diwajibkan untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam dan bagi dana pensiun yang dibubarkan dan tidak menyampaikan laporan berkalambubardansendiri (self assessment)bentuk dan susunan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam danlaporan teknisdana pensiun sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku. dana pensiulaporan berkala adalah laporan yang disusun oleh dana pensiuahudana pensiun untuk kepentingan otoritas jasa keuangan selain laporan bulanan dan laporan tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu. atau perubahan peraturan dana pensiun. pengurus adalah pengurusyusunan laporan berkala dana pensiubagi menjadi jenis laporan sebagai berikut: laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan lain. bagian kesatu laporan berkala dana pensiun pemberi kerja laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi dprkrkrkrk disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya. laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi dprk terdiri atas: laporan evaluasi kinerja investasi dana pensiun oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai investasi dana pensiun,, dan laporan lainnya. laporan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi dprkdan laporan lainnya. bagian kedua laporan berkala dana pensiun lembaga keuangan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi dpllll disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya. dpl wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam pada situs web dpl dan atau surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar secara nasional paling lambat (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dimaksud. laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi dpl terdiri atas:: dan laporan lainnya. laporan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi dplrencana kegiatanbukti pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada situs web dpl dan atau surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar secara nasional sebagaimana dimaksud dalam dan laporan lainnya. bagian ketiga tanggung jawab penyusunan laporan berkala pengurus dprk dan pelaksana tugas pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan berkala. pengurus dprk dan pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk pegawai atau karyawan sebagai petugas pelaksana laporan untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan laporan berkala kepada otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan bulanan

dana pensiunberkala yang disampaikan oleh industri jasa keuangan kepada otoritas jasa keuangan. dana pensiuindustri dana pensiundana pensiun sehingga dapat memudahkan pelaku usaha dana pensiun dan otoritas jasa keuangan dalam menyusun dan menganalisis laporan. selain itu, dengan ditetapkanyang secara substansi memperbolehkan dana pensiun menyelenggarakan manfaat lain kepada peserta dana pensiun dan adanya kewajiban yang mengharuskan adanya pencatatan terpisah antara manfaat pensiun dengan manfaat lain, penyempurnaan terhadap format laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengakomodasi pencatatan akuntansi terhadap penyelenggaraan manfaat lain yang dilakukan oleh dana pensiun sebagaimana diaturtersebutdana pensiun untuk penyampaian laporan, lain sisi bagi otoritas jasa keuangan berguna untuk mengotomasidana pensiunyampaian laporan yang telah ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. cukup jelas dan,rk yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit, daninformasi yang diumumkan pada situs web dpl dan surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar secara nasional memuat informasi antara lain laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kekayaan untuk pendanaan. hurufl yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, termasuk dpl yang memiliki paket investasisebagai contoh, apabila pada tanggal adalah batas akhir penyampaian laporan danpengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban penerapan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengenaan sanksi tambahan kepada dana pensiun juga dapat dikarenakan dana pensiun telah menerima teguran tertulis ketigbuatan nomor tunggal identitas. administrasi efekpemodal adalah pemegang efek warkat yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang diadministrasikpembuatan nomor tunggal identitas pemodalmbuat nomor tunggal identitas pemodal pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian bagi pemodal yang belum memiliki nomor tunggal identitas pemodal. untuk pembuatan nomor tunggal identitas pemodal,sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan data pemodal kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian paling sedikit terdiri atas: nama, tempat lahir bagi pemodal orang perseorangan atau pendirian bagi pemodal kelembagaan, cc. tanggal lahir bagi pemodal orang perseorangan atau pendirian bagi pemodal kelembaga bagi pemodal kelembaganyampaikan nomor tunggal identitas pemodal kepada masing masing pemodal yang bersangkut&mbuatan nomor tunggal identitas. administrasi efeklarasan dengan perubahan kebijakan pengaturan penyelenggaraan sertifikasi wakil perusahaan efek dan pihak yang melakukan kegiatan pasar modal syariah, bahwa untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ahli syariah pasar modal dan mengantisipasi dinamika perkembangan industri pasar modal syariah, perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan otoritas jasa keuangan mengenai ahli syariahyang selanjutnya disingkat tasasam yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini harus memiliki sertifikat kompetensi dari lsp yang terdaftar otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai bukti pemenuhan persyaratan kompetensi pada saat mengajukan perpanjangan izin asam. ketentuan dan berlaku secara mutasi mutans terhadap permohonan perpanjangan izin asam. apabilaasam berakhir, masa berlaku izin asam diperpanjang paling lama sampai dengan (dua puluh satu) hari kerja sejak izin asam berakhir. apabila batas waktu (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada telah terlampaui, proses perpanjangan izin asam tidak dapat dilakukan dan izin asam menjadi berakhir. bab tugas, tanggung jawab, dan wewenang asam dapat diangkat atau ditunjuk oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal sebagai anggota dps dan atau anggota tas atas rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. dalam memberikan rekomendasi kepada asam sebagaimana dimaksud pada dewan syariah nasional majelis ulama indonesia memperhatikan integritas asam yang direkomendasikan. dalam melakukan kegiatan sebagai dps dan atau tas sebagaimana dimaksud pada asam wajib memberikan:pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah pasar modal, sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannyadalam hal asam diangkat atau ditunjuk sebagai dps sebagaimana dimaksud dalam pengangkatan atau penunjukkan asam sebagai dps mulai berlaku sejak: tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau tanggal pelaksanaan mekanisme lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham yang mengangkat asam sebagai dps, tanggalcc. tanggal penunjukan oleh direksi. asam yang diangkat atau ditunjuk sebagai dps sebagaimana dimaksud pada mulai berhenti sebagai dps sejak: tanggal berakhirnya masa jabatan dps sebagaimana diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau tanggal berakhirnya masa jabatan dps sebagaimana diputuskan dalam mekanisme lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, tanggal lain yang ditentuktanggal berakhirnya masa jabatan dps sesuai kesepakatan dalam kontrak dps. dalam hal terdapat asam yang mengajukan pengunduran diri, asam mulai berhenti sebagai dps: paling lambat (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal surat pengajuan pengunduran diri, atau sejak tanggal surat persetujuan pengunduran diri, jika sebelum (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri. dalam melakukan kegiatan sebagai dps sebagaimana dimaksud dalam asam memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang: memberikan nasihat dan saran kepada direksi mengenaioleh pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal, melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan prinsip syariah pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal, memberikan peringatan tertulis dan meminta direksi atau organ lain yang setara dari pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal untuk melakukan upaya perbaikan, paling lama (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan, dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal yang diawasi dan diberi nasihat, meminta data dan informasi kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah pasar modal, mendampingi atau:ireksi atau organ lain yang setara dari pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal wajib melakukan upaya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah peringatan tertulis diterima. dalam melakukan kegiatan sebagai tas sebagaimana dimaksud dalam asam memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenangihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal, memberikan pendapatihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal dalam rangka memberikan pernyataan kesesuaian syariah. bab sertifikasi ulang asam wajib mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh lsp yang terdaftar otoritas jasa keuangan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi asam yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan asam dimaksud. lsp sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi ulang kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya setiap pelaksanaan kegiatan sertifikasi ulang. apabila batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud padaapabila lsp menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi ulangpelaksanaan kegiatan sertifikasi ulang dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan sertifikasi ulang mengikuti ketentuan pelaksanaan sertifikasi ulang yang ditetapkan oleh badan nasional sertifikasi profesi. bab vii pelaporan asam wajib menyampaikan: laporan perubahan data, dan laporan kegiatan tahunan. selain laporan sebagaimana dimaksud pada bagi asam yang melakukan kegiatan sebagai dps wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal. laporan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan oleh asam kepada otoritas jasa keuangan dengan menggunakan format laporan perubahan dataubahan data sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan: mulai dan berhenti sebagai dps disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukan tanggal efektif mulai atau berhenti sebagai dps, dan atau pindah atau terjadinya perubahan alamat. asam wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan untuk periode kegiatan sejak tanggal januari sampai dengan tanggal desember pada setiap tahun. laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat pada tanggal januari tahun berikutnya. dalam hal izin asam baru diperoleh setelah tanggal januari, laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada mencakup kegiatan pada periode mulai tanggal diperolehnya izin asam sampai dengan tanggal desember. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib meliputi: bagi asam yang melakukan kegiatan sebagai dpperiode bekerja, dan nomor dan tanggal: pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau tanggal pelaksanaan mekanisme lain yang setara rapat umum pemegang saham,penunjukan oleh direksi, dan bagi asam yang melakukan kegiatan sebagai tanomor dan tanggal surat keputusan surat penunjukan pengangkatan, dan nama produk. selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada laporan sebagaimana dimaksud pada wajib pula meliputi rekapitulasi bekerja sebagai, paling sedikit memuat: informasi nama pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal dimana asam ditunjuk, dan periode bekerja. laporan hasil pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat hasil pengawasan asam sebagai dps mengenai pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah pasar modal pada pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal yang diawasi. laporan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal kepada otoritas jasa keuangan sebagai laporan pemenuhpenyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat bersamaan dengan batas waktu penyampaian: laporan tahunan, bagi emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan tahunan, bagi produk pengelolaan investasi, laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional akuntan publik, bagi bank kustodian, laporan kegiatan pihak penerbit daftar efek syariah, bagi pihak penerbit daftar efek syariah, atau laporan lain bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal. dalam hal asam memperoleh penugasan sebagai dps setelah awal tahun buku, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib mencakup hasil pengawasan padaviii permohonan nonaktif sementara asam dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada otoritas jasa keuangan dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara disertai dengan alasan. permohonan nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan paling lambat (dua puluh satu) hari kerja sebelum rencana nonaktif sementara sesuai dengan format surat permohonannonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan: surat persetujuan dari pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal dimana asam melakukan kegiatan sebagai dps, dan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalamjangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada paling singkat (satu) tahun dan paling lama sampai dengan masa berlaku izin asam berakhir. asam yang sedang dikenai sanksi administratif dari otoritas jasa keuangan berupa pembekuan izin kegiatan, tidak dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada asam dapat memperpanjang atau mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara. apabila asam akan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada permohonan perpanjangan. apabila asam akan mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada permohonan untuk mempersingkatbaru yang dimohonkan. permohonan sebagaimana dimaksud pada dan harus disampaikan sesuai dengan format surat permohonan memperpanjang mempersingkat jangka waktubadan nasional sertifikasi profesiotoritas jasa keuangan melakukan penelaahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan dan serta menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud melalui surat pemberitahuan. dalam hal otoritas jasa keuangan menyetujui permohonan nonaktif sementara asam sebagaimana dimaksud dalam asam dinyatakan nonaktif sementara. apabila belum memberikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada paling lambat: (dua puluh satu) hari kerja sejak diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud dalam atau (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud dalam atau otoritas jasa keuangan dianggap menyetujui permohonan dimaksud. asam yang sedang menjalani masa nonaktif sementara: dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai dps dan atau tas, dan dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal alasan asam yang akan mengajukan nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam karena diangkat dan atau ditetapkan sebagai pejabat negara, jangka waktu nonaktif sementara asam dimaksud dapat mengikuti masa jabatan sebagai pejabat negara. dalam hal masa nonaktif sementara asam telah berakhir dan akan kembali melakukan kegiatan sebagai asam, asam harus menyampaikan surat permohonan kepada otoritas jasa keuangan dengan format surat permohonan aktif kembal:dan daftar perubahan data dan informasi dari asam dengan disertai bukti pendukung meliputi: pindah dan perubahan alamat, jika terjadi perubahan alamat, pasfoto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak (satu) lembar, dan fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir, jika terdapat perubahan ijazah yang dimiliki. dalam hal asam yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, ketentuan menyampaikan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi asam dimaksud. permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sembilan puluh) hari sejak waktu nonaktif sementara berakhir. apabila tidak menyampaikan permohonan aktif kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada asam sebagaimana dimaksud pada dianggap mengembalikan izin. persetujuan aktif kembali asam diberikan otoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan aktif kembali yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal permohonan persetujuan aktif kembaliaktif kembaliaktif kembalidalam hal tambahan informasi dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada telah diterima otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan memberikan: persetujuan aktif kembali izin asam, jika tambahan informasi dan atau dokumen yang disampaikan memenuhi syarat, atau penolakan persetujuan aktif kembali izin asam, jika tambahan informasi dan atau dokumen yang disampaikan tidak memenuhi syarat, paling lambat (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya tambahan informasi dan atau dokumen yang disampaikan. pemohon yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dianggap mengembalikan izin asam. asam yang telah mendapatkan persetujuan aktif kembali dari otoritas jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pada periode pelaporan terdekat. apabila masa berlaku izin asam telah berakhir namun asam yang diangkat dan atau ditetapkan sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam masih menjalani nonaktif sementara, permohonan perpanjangan izin asam dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan aktif kembali. apabila asam mengajukan permohonan perpanjangan izin asam dan permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan akan menerbitkan izin baru bagi asam dimaksud yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bab pengembalian izin asam asam dapat mengembalikan izin yang dimilikinya kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format surat pengembalidan tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab asammemiliki izin asam. bab rangkap jabatan asam yang melakukan kegiatan sebagai anggota dps dilarang merangkap jabatan. asam dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dimana asam melakukan kegiatan sebagai dps dan atau tas. bab penyampaian permohonan dan pelaporan secara elektronik dalam hal otoritas jasa keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian: permohonan izin asam sebagaimana dimaksud dalam permohonan perpanjangan izin asam sebagaimana dimaksud dalam permohonan nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam permohonan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam permohonan mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan pengembalian izin asam sebagaimana dimaksud dalam harus disampaikan kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem elektronik. dalam hal otoritas jasa keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian: laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam laporan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam dan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem elektronik. dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada dan mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan dan atau laporan sebagaimana dimaksud pada dan dapat disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring disertai dokumen pendukung dalam bentuk dokumen elektronik. bab xii9gmohonan izin dan perpanjangan izin asamizin atau persetujuan perpanjangan izin asam, permohonan izin dan perpanjangan izin asam dimaksud mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang ahli syariah pasar modal. dalam hal pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku belum terdapat lsp yang terdaftar otoritas jasa keuangan maka: otoritas jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan tertentu atau menunjuk pihak atau lembaga tertentu untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan perolehan rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia bagi asam untuk diangkat atau ditunjuk sebagai anggota dps dan atau anggota tas sebagaimana dimaksud dalam belum diharuskan. selama belum terdapat lsp sebagaimana dimaksud pada rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf harus disampaikan sebagai salah satu dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam asam yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan batasan jumlah rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal asam melebihi batasan jumlah rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam asam sebagaimana dimaksud pada harus menyesuaikan pemenuhan ketentuan rangkap jabatan paling lambat (satu) tahun setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. bab xivb perizinan dan persyaratan asam orang perseorangan yang:memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah pasar modal, wajib mempunyai izin asam dari otoritas jasa keuangan. pemohon izin asam harus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakupmengajukan permohonan izin asam tidak pernah:mengajukan permohonan izin asam tidak pernah: dikenaidikenai sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan atau pembatalan lampiran peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor poj. tentang ahli syariah pasar modal permohonan izin ahli syariah pasar modal, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon nabi alamat pemohon ganpunoursewurparerespesunyan nen nue sean esaray nga ben aep kerana nana (nama jalan dan nomor) anus man hns pan pena maag memegang sia (kota dan kode pos) nomor telepon ara pemohon email untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut: daftar riw hidup terbaru yangfotokopi ijazah pendidikan formal terakhirlika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat kartu tanda penduduk), pasfoto terbaru ukuran 1mama (nama jelas dan tanda tangan) ken daftar riw hidup data pribadi nama pln pun dan non uan uan npl nun danau daun nun ann non non neon enn tempat tanggal .oooococoooo wooooooo woman lahir jenis kelamin annanaanan nana anna anakan lan aan lan aaaa agama ananananan anna anna ana naa nana ana kewarganegaraan nnanananananannnaa ena aan aan alamat nnanaannankaan aan aan aan anakan (nama jalan dan nomor) manan anna ddd (kota dan kode pos) nomor telepon nanananananan ana aan ana ana ena nana nomor telepon seluler: anna izin perseorangan .oooococooo woo kenalan anna aan riw pendidikan formal tingkat lho aan non formal (bersertifikat) pendidikan keahlian profesi) sertifikasi penyelenggara tahun lulus riw kerja nama uraian tanggal mulai tanggal alasan jabatsaya yang bertandatangan bawah ini nama $aa anne akan hary emn mop senna ter ken mana upin bara das ras alamat lengkap ranks kah buana hala pen kena plan beri kai ieg binaan gas (nama jalan dan nomor) aini desa nia sekda san gea ana wan akan yana sa kick (kota dan kode pos) nomor senna yanng nan pena ras era akan epa kak ara telepon emailcc selama (lima) tahun terakhir, meterai (nama jelas dan tanda tangan)on)oyaoya tidak apakah saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara pengadilan? aoya tidak (tempat dan tanggal) pemohon kat meterai (nama jelas dan tanda tangan) surat permohonan perpanjangan izin ahli syariah pasar modalpenanaman tanggal . sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: ammem oho pesan aanertengkan: hebben (nama jalan dan nomor) sancannasannsenandsannannanenane sana sananaanena lilit (kota dan kode pos) telepon email untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut: pasfoto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak (satu) lembar,benununanannunanuna ana ppi app pin ppp plat (nama jelas dan tanda tangan)persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memiliki: pendidikan paling rendah strata (satu) atau sederajat, dansertifikat kompetensi asam yang diterbitkan oleh lsp sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup kompetensi bidang pasar modal dan kompetensi pengawas syariah. lsp sebagaimana dimaksud pada harus mengakui kompetensi bidang pasar modal dari pemohon yang memiliki:, dengan ketentuan paling singkat (dua) tahun pada posisi manajerial atau paling singkat (lima) tahun pada posisi pelaksanaatau surat tanda terdaftar dari otoritas jasa keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal. lsp sebagaimana dimaksud pada harus mengakui kompetensi pengawas syariah dari pemohon yang memiliki pengalaman muamalah aliyah, yang laporan perubahan data ahli syariah pasar modalkaaaaana kanan kan akan anna kenamaan akan alamatlengkap l.ooooco.voodoo woo makanan kawasan (nama jalan dan nomor) mentan nana dodol (kota dan kode pos) nomor akanaananana kanan ana ana ana ana nan akan aan asalan telepon email nomer izin seecoecekakannkkenaakaaa naa nana aan asam tanggal lokal aan nana aaaaaa asam sesuai dengan . peraturan otoritas jasa keuangan nomor . tentang ahli syariah pasar modal tanggal ., melapor bahwa saya'): mulai bekerja sebagai anggota dps pada.(nama perusahaan), berhenti bekerja sebagai anggota dps dari .nama perusahaan), dan atau cc. pindah alamat ke. alamat baru) sejak tanggal . (tanggal bulan tahun). sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan dokumen pendukung atas perubahan data atassurat permohonannanan nana akan ana laa aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomer nnannnnaaan nana aan anna ana aan aan telepon email nomor izin neneenennananeenannannnlnnnanana anna asam asam dengan ini bermaksud mengajukan nonaktif sementara sebagai asam dalam jangka waktu .tahun sejak . (tanggal, bulan, tahun) sampai nng . (tanggal, bulan, tahun). adapun alasan saya mengajukan nonaktif sementara yaitu untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut: surat persetujuan dari perusahaan tempat saya bekerja sebagai dps (jika sedang bekerja sebagai dps), dan laporan kegiatan tahunansurat permohonan memperpanjang mempersingkat") jangka waktuor nanannnnanne ana rencana anakan ana ana anak telepon email nomor izin neneenennananeenannannnlnnnanana anna asam asam dengan ini bermaksud memperpanjang mempersingkat") jangka waktu nonaktif sementara sebagai asam yang semula .(tanggal, bulan, tahun) menjadi . (tanggal, bulan, tahun). adapun alasan saya memperpanjang mempersingkat ) nonaktif sementara yaitucoret yang tidak perlu surat permohonan aktif kembali lampiran perihal permohonan aktif kembaler nnanananana nana aan anna aan telepon email nomor izin nrocococekaananklanala nana alasan asam asam dengan ini bermaksud mengajukan permohonan untuk aktif kembali dari nonaktif sementara sebagai asam, mulai dari . (tanggal, bulan, tahun) atau sesuai dengan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bersama ini saya lampirkan:dan daftar perubahan data dan informasi beserta dokumen pendukung meliputi: pindah dan perubahan alamat ii. pasfoto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak (satu) lembar, dan iii. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir, jika terdapat perubahan ijazah yang dimilikidalam hal terjadi perubahan surat pengembalian izin ahli syariah pasar modallan nan nan kun alamat lengkap lan all ton nun (nama jalan dan nomor) kenakan anna akan eka dodol (kota dan kode pos) nomor nannannan tenan aan anna anna ena anna telepon emaioo woo woo wommenaaaanake,& dibuktikan dengan bukti pengalaman kerja paling singkat (lima) tahun pada posisi badan pelaksana harian dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. asam yang telah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensikepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format surat permohonsertai kelengkapan dokumenuhan persyaratan integritas dengan meterai cukup dan telah ditandatangani dengan menggunakan format surat pernyataan persyaratpermohonan izin asapermohonan izin asam:fotokopi ijazah pendidikan formal paling rendah strata (satu) atau sederajatjiksesuai dengan format daftar pertanymproses permohonan izin asam, otoritas jasa keuangan berwenang: melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, dan atau meminta tambahan informasi dan atau dokumen kelengkapan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan memastikan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalamasam yang memenuhi kelengkapan persyaratan. dalam hal permohonan izinrizinanperizinanpenyampaian tambahan informasi dan atau dokumetambahan informasi dan atau dokumen tersebut pada sistem perizinan otoritas jasa keuangan. sejak diterimanya tambahan informasi dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada pada sistem perizinan otoritas jasa keuangan, permohonan izin asamnanggapi permintaan tambahan informasi dan atau dokumeizin asam izin asam mempunyai masa berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. dalam hal pada saat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada asam masih mempunyai kewajiban kepada otoritas jasa keuangdapat menolak permohonan perpanjangan izin asam dimaksud. izin asam tidak berlaku jika: asam meninggal dunia, masa berlaku izin asam telah berakhir namun asam tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin asam: cc. masa berlaku izin asam telah berakhir dan permohonan perpanjangan izin asam ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf sudah tidak berlaku, atau izin asam dicabut oleh otoritas jasa keuangan. permohonan perpanjangan izin asam sebagaimana dimaksud dalam harus diajukan kepada otoritas jasa keuangan paling cepat (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin asam: pasfoto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak (satu) lembar:ahli syariah pasar modal umum latar belakang diterbitkannya peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang ahli syariah pasar modal bertujuan membangun kepercayaan pasar agar pasar modal syariah dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan. dengan keberadaan asam, yang merupakan pihak yang mendapat izin dari otoritas jasa keuangandiharapkan akan memberikan keyakinan kepadanamun demikian, dalam mengantisipasi dinamika yang terjadi dalam praktik maupun perkembangan pengaturan terhadap profesi yang melakukan kegiatan pasar modal, khususnya profesi yang mendapat izin dari otoritas jasa keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas poj nomor poj. tentang ahli syariah pasar modal. selain penyesuaian sebagaimana dimaksud atas, untuk mengakomodir kebutuhan industri pasar modal syariah pada umumnya dan asam pada khususnya, dan menciptakan mekanisme pengawasan terhadap asam agar lebih efektif dan efisien, perlu juga dilakukan beberapa perubahan substansi dan atau tambahan substansi pengaturan baru dalam poj poj. tentang ahli syariah pasar modal tersebut, antara lain terkait dihapusnya ketentuan asam badan usaha, ketentuan mengenai persyaratan kompetensi, percepatan service level agreement sla), penyampaian dokumen secara elektronik, pelaporan, ketentuan nonaktif sementara, dan rangkap jabatan. ii. demi(lima) tahun terakhir adalah jangka waktu antara sejak pemohon izin asam dinyatakan bebas dari hukuman pidana sampai dengan tanggal permohonan izin asam disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan antara lain lembaga atau pihak yang mendapatkan izin, persetujuan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, dan atau pengesahan dari otoritas jasa keuangan. penangkapan jabatan tersebut perlu mempertimbangkan tingkat kompleksitas kegiatan usaha, produk, dan jasa perusahaan. contoh: ketentuan larangan rangkap jabatan asam yang bertindak, yaitu: fulan merupakan pemegang izin asam yang bertindak sebagai dps pada manajer investasi kemudian fulan dapat melakukan rangkap jabatan sebagai: dps pada manajer investasi dps pada manajer investasi dps pada manajer investasi dan dps pada bank umum syariah cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian surat permohonan dan atau laporan kepada otoritas jasa keuangan ditujukan kepada kepala eksekutif pengawas pasar modalcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hurufcukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan adalah otoritas jasa keuangan, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. yang dimaksud dengan posisi manajerial adalah posisi minimal setingkat kepala subbagian atau sederajarmohonan perizinan belum lengkapcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh kewajiban kepada otoritas jasa keuangan yang belum dipenuhi antara lain kewajiban penyampaian laporan berkala atau kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda yang belum dilakukan oleh asam. cukup jelas. permohonan perpanjangan izin asam tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin asam dimaksud berakhir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal antara lain pihak yang melakukannyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasicukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. & huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf tanggal berakhirnya masa jabatan dps sesuai kesepakatan dalam kontrak dps juga mencakup jika terhadap kontrak dps berhenti lebih awihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh lsp memiliki tujuan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan pelaksanaan sertifikasi ulang yang ditetapkan oleh badan nasional sertifikasi profesi antara lain tugas lsp dalam menyelenggarakan sertifikasi ulang dan pertimbangan penetapan periode sertifikasi ulang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: asam mendapatkan izin setelah tanggal januari contohizin setelah tanggal januari contohlaporan lain bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal antara lain laporan tahunan penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi. cukup jelas. yang dimaksud dengan nonaktif sementara adalah tidak menjalankan kegiatan untuk sementarasam mendapatkan persetujuan aktif kembalipersetujuan aktif kembaliontoh: izin baru bagi asam memiliki masa berlaku, yaitu tahun sejak masa berlaku izin asam berakhir. asam fulan mendapatkan izin asam dari otoritas jasa keuangan pada tanggal desember izin asam berlaku sampai dengan tanggal desember asam fulan mengajukan permohonan nonaktif sementara karena diangkat dan atau ditetapkan sebagai pejabat negara pada tanggal oktober selama tahun dan telah disetujui otoritas jasa keuangan pada tanggal oktober sehingga izin asam fulan non aktif sementara sampai dengan oktober asam fulan mengajukan permohonan aktif kembali pada tanggal desember (tidak melebihi dari hari sejak oktober dan otoritas jasa keuangan memberikan surat pemberitahuan bahwa izin asam fulan kembali aktif pada tanggal desember otoritas jasa keuangan akan memberikan izin baru kepada asam fulan dengan mekanisme perpanjangan izin sebelumnya yang berakhir pada tanggal desember kemudian diperpanjang selama tahun menjadi tanggal desember cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia perkreditkredit dan inklusi keuangan nasional terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan dukungan lembaga pengelola informasi perkreditan yang menghasilkan informasi perkreditan yang beragam, komprehensif, dan memiliki nilai tambah sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan informasi perkreditan dengan perluasan cakupan data kredit atau pembiayaan dan data lainnya yang bersumber dari lembaga keuangan dan nonlembaga keuangan, bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan informasi perkreditan diperlukan lembaga pengelola informasi perkreditan yang mampu menjalankan bisnis secara berkesinambungan melalui penataan kelembagaan, bahwa dengan adanya perkembangan dinamika industri lembaga pengelola informasi perkreditan, perlu mengganti peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang lembaga pengelola informasi perkreditan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi lembaga pengelola informassedikit (lima puluh persen) anggota direksi sebagaimana dimaksud pada wajib merupakan warga negara indonesia. paling sedikit (satu) anggota direksi sebagaimana dimaksud pada harus memiliki pengetahuan dan atau pengalaman industri pengelolaan informasi perkreditan. anggota direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai direksispip wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. paling sedikit (lima puluh persen) anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada wajib merupakan warga negara indonesia. spip mengadministrasikan setiap pengangkatan, perubahan, dan atau pemberhentian pejabat eksekutif. administrasi pengangkatan, perubahan, dan atau pemberhentian pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup: pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm, fotokopi bukti identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, surat keputusan pengangkatan, perubahan, dan atau pemberhentian pejabat eksekutif, dan riw hidup. bagian keenam tenaga kerja asing spip dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, tenaga ahli, atau konsultan. tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud padadan atau luar indonesia, dan cc. memiliki pengetahuan mengenai ekonomi, bahasa, dan budaya indonesia. spip dilarang memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang tugas: personalia, dan kepatuhan. pemanfaatan tenaga kerja asing wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. dalam pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif, tenaga ahli, atau konsultan sebagaimana dimaksud dalampendamping lokal untuk masing masing tenaga kerja asing, dan cc. memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaandalam berlaku persyaratan dan ketentuan bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. rencana pemanfaatan, perubahan pemanfaatan, dan masa jabatan tenaga kerja asing wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan. spip wajib menyampaikan rencana pemanfaatan dan rencana perubahan pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada sebagai bagian dari rencana bisnis tahunan untuk mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan. rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada paling sedikit: nama dan informasi mengenai tenaga kerja asing, yang dilengkapi dengan dokumen paling sedikit: fotokopi paspor, dan riw hidup dan pasfoto (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak (satu) lembar, alasan penggunaan tenaga kerja asing dan alasan tidak belum menggunakan tenaga kerja lokal dalam bidang tugas yang dijabat tenaga kerja asing, bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi meliputi ruang lingkup dan kompetensi, masajabatan, dan rencana program alih pengetahuan. dalam hal akan dilakukan perubahan pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif, tenaga ahli, atau konsultan, spip harus menyampaikan rencana beserta alasan perubahan pemanfaatan tenaga kerja asing kepada otoritas jasa keuangan. bagian ketujuhapat dikenai sanksi administratif berupa: pembekuan sementara kegiatan usaha tertentu, penghentian pemberian data kredit atau pembiayaan dari otoritas jasa keuangan, dan atau pencantuman manajemen dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utamterganggunya operasional spip secara signifikanperizinan spip bagian kesatu umum izin pendirian dan penyelenggaraan kegiatan usaha spip terdiri atas: persetujuan prinsip, dan izin usaha. bagian keduatahunan, pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perseroan, j . kebijakan dan prosedur operasional, bukti setoran modal paling sedikit (seratusdalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, calon pemegang saham spip harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonemegang saham spip tidak memenuhi kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada calon pemegang saham spip dianggap membatalkandokumen permohonan, penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan, cc. penilaian kemampuan dan kepatutan, penelitian sumber dana setoran modal, dan analisis lain berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan. untuk mendukung penelitian dan analisis otoritas jasa keuangspip. permohonan persetujuan prinsip pemegang saham spip yang telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan dilarang: dialihkan kepada pihak lain: dan atau mengubah komposisi kepemilikan pemegang saham sampai dengan permohonan izin usaha disetujui. dalam hal spip melakukan pengalihan persetujuan prinsip dan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham sebelum permohonan izin usaha disetujui sebagaimana dimaksud pada persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. persetujuan prinsip berlaku paling lama (duatanggal penolakan dari otoritas jasa keuangan. bagian ketigpaling sedikitjika terjadi perubahan, arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan, dan bukti kesiapan operasionempat puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan prasarana pendukung telah memadai untuk pelaksanaan kegiatan operasional spiterhadap dokumen permohonan, penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi perubahan, penelitian kesiapan operasional,otoritas jasa keuangan mengumumkan spip yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan dalam situs web otoritas jasa keuangan.pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditsuai dengan ketentuan peraturan perundang unddata kredit atau pembiayaan adalah data mengenai kondisi fasilitas penyediaan dana debitur atau nasabah. data lain adalah data selain data kredit atau pembiayaan termasuk pola perilaku debitur atau nasabah. informasi perkreditan adalah produk dan atau layanan yang dihasilkan oleh spip secara tertulis,a (duadalam hal terdapat keadaan kahar, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan ojkdua belas) bula dapat mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh persetujuan prinsip, setelah (dua belas) bulanggota dewan komisaris bagian kesatu penambahan modal disetor penambahan modal disetor pada spip wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. penambahan modal disetor spip kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam dan diajukan secara tertulis,persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufbagian kedua perubahan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perubahan terhadap komposisi kepemilikananggota dewan komisaristelharus mendapat persetujuan rapat umum pemegang sahamoleh spip kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan data rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. spip wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan mengenai: penambahan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam paling lamatelah tanggal rapat umum pemegang saham diselenggarakan, cc. perubahan struktur kelompok usaha sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif perubahan, pengangkatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisarisjak tanggal rapat umum pemegang saham, dan pelaksanaan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penampenilaian kembali pihak utama dan pejabat eksekutif spip otoritas jasa keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap: pihak utama dan atau pejabat eksekutif spip, dan pihak utama dan atau pejabat eksekutif yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan atau mempunyai pengaruh terhadap spip pada saat dilakukan penilaian kembali.. penilaian kembali terhadap pihak utama pengurus dan atau pejabat eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan, rangkap jabatan,. penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukandan atau pejabat eksekutifdan atau pejabat eksekutif yang dinilai kembali, cc. tanggapan dari pihak utama dan atau pejabat eksekutif yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali: dan penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak utama dan atau pejabat eksekutif yang dinilai kembali dengan predikat: lulus: atau tidak lulus. hasil penilaian kembali bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh spip. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kembali pihak utama pengendali, pihak utama pengurus, dan atau pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. permasalahan integritas dan atau kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:dan atau pegawai spip untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan, kondisi keuangan, dan atau transaksi yang sebenarnya, memengaruhi dan atau menyuruh pihak utama pengurus, dan atau pegawai spip untukmengaruhi dan atau menyuruh pihak utama pengurus, dan atau pegawai spip untukspip menghadapi kesulitan permodalan, dan atau permasalahan integritas dan atau kelayakan keuanganermasalahan integritas, reputasi keuangan, dan atau kompetensi,untuk pengembangan spip:ihak utama dan atau pejabat eksekutif dan atau pejabat eksekutiflisan, atau dengan metode lain, yang bersumber dari data kredit atau pembiayaan dan data lain yang dihimpun dan diolah oleh spip. lembaga keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan bidang keuangpip. bab kegiatan usaha spip kegiatan usaha yang dilakukan oleh spip terdiri atas: menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan atau data lain, memberikan jasa pemeringkatan terhadap debitur atau nasabah berdasarkan data kredit atau pembiayaan dan atau data lain, dan cc. menghasilkan informasi perkreditan yang memiliki nilai tambah berdasarkan data kredit atau pembiayaan dan atau data lain. spip dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada spipspipkeuangandan atau pejabat eksekutifkeuangan, permasalahan reputasi keuangan, dilarang menjadi: pihak utama pengendali atau memiliki sahamdan atau pejabat eksekutif bagi:pihak utama pengurus dan atau pejabat eksekutifselama jangka waktu (lima) tahun bagi:pihak utama pengurus dan atau pejabat eksekutifdan atau pejabat eksekutifapabiladan atau pejabat eksekutifan keempathak dan kewajiban spip spip yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan dapat menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain. data kredit atau pembiayaan dan data lain yang dihimpun serta diolah oleh spip sebagaimana dimaksud pada dilarang digunakan selain untuk menghasilkan informasi perkreditandebitur atau nasabah dengan jumlah denda paling banyak rp5. (lima miliar rupiah). dalam melaksanakan kegiatan berupa menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain sebagaimana dimaksud dalam spip wajib: menjaga keakuratan, keabsahan, keterisian, keamanan, dan kerahasiaan data,:retensi data:ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan prosedur operasional ditetapkan oleh otoritas jasa keuangn mengolah data, spip memperoleh data kredit atau pembiayaan dari sistem layanan informasi keuangan. otoritas jasa keuangan menetapkan cakupan data kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada spip sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenai mekanisme perolehan dan cakupan data kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam menghasilkan informasi perkreditan yang memiliki nilai tambah, spip melakukan pengembangan pengolahan data dengan menambahkan data kredit atau pembiayaan yang diperoleh dari sistem layanan informasi keuangan dengan cakupan: informasi dan atau data dari lembaga keuangan nonpelapor sistem layanan informasi keuangan, dan informasi dan atau data lain dari non lembaga keuangan. spip dapat memberikan layanan solusi data besar serta model berbasis faktor makroekonomi berdasarkan permintaan dari pengguna. untuk mendukung pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada spip dapat menambah sumber data lain baik dari lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan.enam) bulan setelah spip melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalamdua belas) bulan setelah spip melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam spip melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan non lembaga keuangan untuk memperluas dan memperkaya cakupan data kredit atau pembiayaan dan data lain. kerja sama spip untuk memperluas dan memperkaya cakupan data kredit atau pembiayaan dan data lain sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cakupan data kredit atau pembiayaan yang diperoleh dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan data. perolehan data kredit atau pembiayaan oleh spip dari sistem layanan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan biaya perolehan data. pengenaan biaya perolehan data kepada spip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat: meminta data yang diperoleh spip secara langsung sebagaimana dimaksud dalam dan atau meminta spip untuk menghasilkan informasi perkreditan berdasarkan kategori tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permintaan dan cakupuntuk pemanfaatan data kredit atau pembiayaan dan data lain sebagaimana dimaksud dalam sumber data telah mendapat persetujuan dari pemilik data akhir. pengelolaan data kredit atau pembiayaan dan data lain oleh spip paling sedikit melalui kegiatan: penghimpunan data, pengolahan data, dan cc. pendistribusian data. pengeloladalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada spip wajib melakukan langkah pengamanan untuk menjaga keakuratan, keabsahan, keterisian, keamanan, dan kerahasiaan data. dalam melakukan pengelolaan data kredit atau pembiayaan dan data lain, spip dilarang: dengan sengaja mengubah data kredit atau pembiayaan dan atau data lain yang diperoleh spip dari sistem layanan informasi keuangan, lembaga keuangan, dan atau non lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan memindahkan dan atau menyalin data kredit atau pembiayaan dan atau data lain kepada pihak lain, dalam atau luar wilayah republik indonesia, dan atau cc. membuat dapat aksesnya data kredit atau pembiayaan dan atau data lain oleh pihak lain, dalam atau luar wilayah republik indonesia. larangan pemindahan, penyalinan, dan pembuatan dapat aksesnya data kredit atau pembiayaan dan data lain kepada atau oleh pihak luar wilayah republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf juga berlaku bagi informasi perkreditan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undanganatau pembiayaan dan atau data lain secara langsung kepada spip, atau sebagaimana dimaksud pada huruf atau lembaga keuangan, non lembaga keuangan, debitur atau nasabah, dalam halsebagaimana dimaksud pada huruf untuk menjaga keakuratan, keabsahandalam hal spipspip dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. informasi perkreditan yang dihasilkan oleh spip sebagaimana dimaksud dalam huruf baik yang bersifat individu maupun agregat, paling sedikit memuat: karakter dan rekam jejak debitur atau nasabah, kemampuan debitur atau nasabah untuk memenuhi kewajiban, informasi statistik untuk perencanaan, pengembangan usaha, dan penentuan kebijakan, informasi untuk pengukuran kinerja dan pemantauan profil risiko debitur atau nasabah, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai calon debitur atau nasabah. bab kelembagaan spip bagian kesatu badan hukum dan permodalanadan200. (dua ratus miliar rupiah).pip dapatdalam jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangankerugian bagi masyarakat luas dan atau kepentingan negarailiki nilai tambah. informasi perkreditan yang memiliki nilai tambah sebagaimana dimaksud pada merupakan informasi yang dihasilkan dari penghimpunan dan atau pengolahan data kredit atau pembiayaan dan atau data lain oleh spip selain informasi standar. informasi standar sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: identitas pemilik data akhir, identitas pengurus bagi pemilik data akhir badan usaha, dan cc. profil keuangan pemilik data akhir. informasi standar sebagaimana dimaksud pada dapat dilengkapi dengan: fasilitas penyediaan dana, agunan dan atau penjamin, cc.informasi perkreditan sebagaimana dimaksud dalam dilarang memuat data yang: tidak diketahui sumbernya, tidak diketahui secara jelas identitas pemilik data akhir, cc. mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan, dan dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. periode data kredit atau pembiayaan yang diolah oleh spip untuk menghasilkan informasi perkreditan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan: data kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam paling singkat untuk posisi (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal kondisi terkini, dan khusus data kredit atau pembiayaan mengenai tunggakan fasilitas penyediaan dana, tetap diolah oleh spip sampai dengan fasilitas penyediaan dana dilunasi, dihapusbukuselama paling singkat (satu) tahun terakhiryang menjadi obyek pengaduansebagaimana dimaksuddilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: non lembaga keuangan yang menjadi sumber data spip yang bersangkutan, debitur atau nasabah, dan atau pihak lain. pihak selain sebagaimana dimaksud pada dilarang untuk memperoleh informasi perkreditan. pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengara pihak sebagaimana dimaksud dalam harus mengelola informasi perkreditan yang diperoleh dari spip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganadministrasi permintaan terhadap informasi perkreditan spip sebagaimana dimaksud pada mencakup dokumen yang mendasari permintaan informasi perkreditan. ketentuan mengenai dokumen yang mendasari permintaan informasi perkreditan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan otoritas jasa keuangan atau pihak lain yang berwenang, pengelolaan sumber daya manusia pada lembaga keuangan, dan atau verifikasi untuk kerja sama lembaga keuangan dengan pihak ketiga.nongiatan operasional non lembaga keuangan yang berkaitan dengan proses identifikasi integritas pelanggan dari sisi risiko kredit, dan atau seleksi calon pegawai, rekanan, agen, pedagang, dan atau vendor non lembaga keuangan, dan atau pemenuhan peraturan perundang undangan. nonsuai dengan ketentuanketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan informasi perkreditanspip yang berdasarkan hasil pemeriksaan otoritas jasa keuangan5. (limaisu keakuratan, keabsahan, keterisian, keamanan, dan kerahasiapembiayaan dan atau data lain kepada spip. dalam hal pengaduan debitur atau nasabah disebabkan karena ketidakakuratan hasil olahan data kredit atau pembiayaan dan atau data lain oleh spip berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam spip wajib menindaklanjuti dengan melakukan koreksi. dalam menindaklanjuti pengaduan debitur atau nasabah yang disebabkan karena ketidakakuratan data kredit atau pembiayaan dan atau data lain yang bersumber dari: lembaga keuangan yang merupakan anggota spip dan atau non lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalamdalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan. & sumber dana modal disetor untuk mendirikan spip sebagaimana dimaksud padasumber dana untuk peningkatan setoran modal spip dapat berupa uang tunai atau aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung spip. selama spip beroperasi, spip wajib memenuhi ketentuan mengenai: permodalan sebagaimana dimaksud pada dan sumber dana sebagaimana dimaksud pada dan spip wajib menjaga nilai modal bersih sebesar (lima puluh persen) dari modal disetor minimumbagian kedua penerapan tata kelola spip wajib menerapkan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usahanyharus diwujudkan dalam bentuk:jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama (dua puluh) hari kerja. dalam hal spip meminta perpanjangan jangka waktu kepada debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud pada spip wajib menyelesaikan pengaduan debitur atau nasabah dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja. spip wajib menginformasikan jangkaproses pengaduan selesai. spip wajib mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterima. ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dan penyelesaian pengaduatau teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud padapengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh otoritas jasa keuangan melalui pemeriksaan terhadap spip maupun pihak terafiliasi: secara berkala, dan setiap waktu dalam hal diperlukan.ketentuan peraturan perundang undangan, pengamanan data, dan penanganan pengaduan, serta hal lain yang diperlukan persyaratan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dengan cakupan tertentu sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: berbentuk badan hukum, bukan pihak terafiliasi spip, cc. independen, kompeten bidangnya, dan memahami ketentuan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam spip wajib memberikan kepada otoritas jasa keuangan keterangan dan data yang diminta, pembukuan, dokumen, akses terhadap sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dan hal lain yang diperlukan. dalam pelaksanaan pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam spip menyampaikan laporan dan atau rencana berupa: laporan bulanan, laporan triwulanan, cc. laporan semester, laporan tahunan, rencana bisnis tahunan, dan laporan lain yang bersifat insidentatriwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat laporan keuangan spip. laporan triwsemester sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat paling sedikit: laporan realisasi rencana bisnis tahunan, laporan perubahan rencana bisnis, dan cc. struktur organisasi spip termasuk pejabat eksekutif. laporan semester sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan.ba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, laporan pemanfaatan tenaga kerja asing, laporan penerapan tata kelola:keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf, rencana pemanfaatan tenaga kerja asing,a pada akhir bulan november sebelum tahun rencana bisnis dimulai. spip wajib menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. spip harus menyampaikan permohonan, laporan, dan atau rencana bisnis tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. dalam hal penyampaian permohonan, laporan, dan atau rencana bisnis tahunan secara daring sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilakukan, spip menyampaikan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan. penyampaian permohonan, laporan, dan atau rencana bisnis tahunan secara luring ditujukan kepada satuan kerja yang menjalankan fungsi perizinan dan informasi perbankan otoritas jasa keuangan. apabila batas waktu penyampaian laporan dan rencana bisnis tahunan jatuh pada hari sabtu, hari minggu, dan atau hari libur, laporan dan rencana bisnis tahunan disampaikan pada hari kerja berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan serta penyampaian laporan dan rencana bisnis tahunnyampaikan laporan bulanan per laporan. spip yang tidak menyampaikan laporan dan atau rencana bisnis tahunan setelah batas akhir penyampaian laporan dan atau rencana bisnis tahun50. (lima puluh juta rupiah) per laporan atau rencana bisnis tahunan. spip yang tidak menyampaikan laporan insidental setelah batas akhir penyampaian laporan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. spip yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan atau tetap wajib menyampaikan laporan dan atau rencana bisnis tahunan kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal spip telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada dan atau dan tidak menyampaikan laporan dan atau rencana bisnis tahunan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan,hentian kegiat, alasan penghentian, rencana penyelesaian seluruh kewajibanrisalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana penghentian kegiatan usaha spip dan perintah kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban spipyang mewajibkan spip: menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai spip: mengumumkan penghentian kegiatan usaha sebagai spip dan rencana penyelesaian kewajiban spip dalam (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs resmi spip, dan akun resmi media sosial spipdalam hal spip tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pihak utama spipini. dalam hal seluruh kewajiban spip sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diselesaikan, spipkeputusan pencabutan izin usaha spip. sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan, dalam halkeputusan pencabutsejak tanggalketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam sampai dengannanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit intern, audit eastern, dan pedoman operasional terkait kerja sama dengan anggota spip: rencana bisnis tahunan spip: dan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan melalui publikasi. spip wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagai bagian dari laporan tahunan. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada dan cakupan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian ketiga penilaian kemampuan dan kepatutan spipterdiri atas: pihak utama pengendali, dan pihak utama pengurupada memenuhi persyaratan: ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha spip selain yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab xii ketentuan peralihan spip yang telah berdiri sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku dapat. otoritas jasa keuangan dapat meminta spip yang telah berdiri dengan, untuk melakukan pemenuhan modal disetor yang lebih tinggi guna mendukung kegiatan operasional yang berkesinambungan dan kelangsungan pengembangan kegiatan usaha spip depntegritas dan kelayakan keuangan bagi calon pihak utama pengendali, dan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon pihak utama pengurus. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. persyaratan integritas bagi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit: cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, cc.spip yang sehat, menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi debitur atau nasabahbagi pihak utama pengurus sebagaimana dimaksud dalambagi pihak utama pengendalimendukung perkembangan bisnis spip, dan cc. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan jika spip menghadapi kesulitan keuangan. persyaratan kompetensi bagi pihak utama pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit: pengetahuan dan atau pengalaman bidang yang relevan dengan jabatan, dan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan spip secara strategis. bagian keempat pemegang saham pemegang saham spip wajib berbentuk badan hukum. bentuk badan hukum pemegang saham spipdalam hal badan hukum pemegang saham spip sebagaimana dimaksud pada merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya bursa, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki pengalaman industri pengelolaan informasi perkreditan paling sedikit (tiga) tahunumdalam hal badan hukum pemegang saham spip sebagaimana dimaksud dalam sebagian dimiliki oleh pihak asing, berlaku ketentuan: total kepemilikan (satu) atau lebih pihak asing pada (satu) spip dibatasi paling tinggi (dua puluh persen), dan total kepemilikan (satu) pihak asing pada lebih dari (satu) spip dibatasi paling tinggi (dua puluh persen). ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan spip ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kelima direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif spip spip wajib memiliki anggota direksi dengan jumlah paling sedikit (tiga) orang.

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. lembaga pengelola informasi perkredituntuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya spip sebagai lembaga penunjang sektor jasa keuangan. spip menyediakan informasi perkreditan yang beragam, komprehensif, dan memiliki nilai tambah sebagai dasar pertimbangan bagi lembaga jasa keuangan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah. sejalan dengan arah kebijakan penguatan peran dan fungsi lembaga jasa keuangan dalamdukung kesinambungan usaha spip. kesinambungan usaha spip dimulai dari penguatan permodalan sejak awal pendirian, penataan kelembagaan melalui uji kelayakan pemegang saham dan pengurusketentuankontribusi spip, tidak hanya bagi lembaga keuangan namun juga non lembaga keuanganlembaga pengelola informasi perkreditan. ii. demi cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf termasuk dalam informasi perkreditan yang memilikatau pembiayaan dan atau data lain yang dikelola spuntuk penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu salah satu anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari badan hukum. huruf cukup jelas. huruf analisis lain berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan antara lain analisis terhadap ekosistem pendukung bisnis spanalisis lain berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan antara lain rencana produk yang akan dipasarkan. cukup jelas. cukup jelas. contoh pelaksanaan kegiatan usaha antara lain menyampaikan bukti pengenalan dan atau pemasaran produk spip kepada calon anggotarubahan terhadap komposisi kepemilikan spip antara lain mengenai penggantian, pengurangan, dan penambahan jumlah pemilikadalah lembaga jasa keuangan yang memberikan fasilitas penyediaan dana. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasspip dan atau pihak utama dalam penanganan permasalahan spip, dan atau tindak lanjut penanganan permasalahan spip sehubungan dengan pelanggaran ketentuan otoritas lain oleh spip. angka pihak lain antara lain calon pihak utama spip yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan spip. huruf contoh permasalahan integritas dan atau kelayakan keuangan antara lain pihak utama pengendalimasalahan integritas, reputasi keuangan dan atau kompetensi antara lain dewan komisaris cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem layanan informasi keuanganhuruf informasi dan atau data dari lembaga keuangan nonpelapor sistem layanan informasi keuangan antara lain informasi dan atau data dari entitas yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. huruf informasi dan atau data dari non lembaga keuangan antara lain data tagihan listrik, data pembayaran telepon, data pembayaran tagihan air, data healthcare, dan data marketplace. layanan solusi data besar dikenal dengan istilah big data solutions. model berbasis faktor makroekonomi dikenal dengan istilah macroeconomic factor based modeakupan data kredit atau pembiayaan yang diperoleh dari lembaga keuangan berbeda dengdimaksudkan untuk menghindari kemungkinan duplikasi perolehan data kredit atau pembiayaandata kredit atau pembiayaantara lain plafon, baki debut, dan data kualitas kredit atau pembiayaan. cukup jelas. huruf permintaan data oleh otoritas jasa keuangan dilakukan sewaktu waktu dan atau secara berkala. huruftermasuk pemilik data akhir yaitu debitur atau nasabah. cukup jelassistem layanan informasi keuangan yaitu status kolektibilitas (dalam perhatian khusus), diubah oleh spip menjadi status kolektibilitas (lancar). huruf memindahkan data kredit atau pembiayaan dan atau data lain antara lain kegiatan mentransfer data menggunakan teknologi informasi. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufantara lain lembaga keuangan dan atau non lembaga keuangan secara teknis tidak dapat melakukan pengisian datauntuk melaksanakan pengujian keandalan sistem dan keamanan pengelolaan data, pelayanan helpdesk, dan pelayanan pengaduan debitur atau nasabah. huruf informasi untuk pengukuran kinerja dan pemantauan profil risiko debitur atau nasabah antara lain peringatan penyimpangan (fraud alert) dan peringatan atas perubahan portofolio debitur atau nasabah (portfolio alert). huruf informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai calon debitur atau nasabah antara lain informasi untuk proses perekrutan calon pegawai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. nilai setoran modal atas aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung spip adalah nilai wajar yang penilaiannya dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar otoritas jasa keuangan. cukup jelas. yang dimaksud dengan modal bersih adalah jumlah ekuitas sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan dan tidak termasuk pendapatan komprehensif lain. contoh spip a didirikan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan modal disetor sebesar rp200. (dua ratus miliar rupiah). spip diwajibkan menjaga nilai modal bersih sebesar rp100. (seratus miliar rupiah). cukup jelasmindahkan data kredit atau pembiayaanketentuan peraturan perundang undangan antara lain data simpanan nasabah yang ada bank. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. spip dapat menyediakan informasi perkreditan dalam bahasa lain sesuai dengan permintaan dari pemohon namun dengan tetap menyajikan informasi dalam bahasa indonesia. huruf perolehan informasi perkreditan oleh lembaga keuangan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan spip. huruf perolehan informasi perkreditan oleh non lembaga keuangan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan spip huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak lain antara lain penegak hukum dan instansi publik untuk pelaksanaan tugas. pihak selain sebagaimana dimaksud pada antara lain spip lain, disertai dengan dokumen pendukung9a cukup jelas. cukup jelasrlembaga keuangan. huruflembaga keuangan. huruf contoh: penggunaan informasi debitur untuk seleksi rekanan, agen, merchant, maupun vendor lembaga keuangan. cukup jelas. huruf contoh pembiayaan pelanggan antara lain penggunaan telepon pascabayar, penempatan barang entitas pada distributor, dan pemberian fasilitas piutang kepada pelanggan. huruf pedagang dikenal juga dengan istilah merchant. huruf yang dimaksud dengan pemenuhan peraturan perundang undangan adalah pemenuhan terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur penggunaan informasi perkreditan selain dari yang telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. cukup jelas. cukup jelas. untuk melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentu, dokumen, data, dan atau informasi lain yang disampaikan oleh spip. yang dimaksud dengan pihak terafiliasi meliputi anggota spip, debitur atau nasabah anggota spip, pihak lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional spip, dan auditor eastern yang melakukan audit terhadap laporan keuangan spip. cukup jelas. pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak lain hanya dilakukan untuk hal hal tertentu sebagaimana tercantum dalam surat tugas dari otoritas jasa keuangan. contoh: pemeriksaan terhadap keakuratan algoritma data oleh kantor akuntan publik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: laporan bulanan posisi data bulan februari disampaikan paling lambat pada tanggal maret cukup jelas. penyampaian laporan triwulatriwulanan periode triwulan yang memuat laporan keuangan posisi data bulan maret disampaikan paling lambat pada tanggal april huruf cukup jelas. huruf laporan perubahan rencana bisnis disampaikan untuk periode semester huruf informasi pejabat eksekutif disertai informasi pendukung antara lain kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, nama lengkap, serta alamat pejabat eksekutifsemester periode semester tahun disampaikan paling lambat pada tanggal juli: laporan tahunan posisi data tanggal desember disampaikan paling lambat tanggal mei penyampaian laporan tahunan tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bulanan untuk periode bulan desember laporan triwulan tahun dan laporan semester tahunrencana bisnis tahunan untuk tahun disampaikan paling lambat tanggal november cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. termasuk hari libur yaitu hari libur nasional dan cuti bersama. cukup jelas. cukup jelas. contoh: laporan bulanan posisi data bulan maret disampaikan paling lambat tanggal april spip a menyampaikan laporan bulanan pada hari kamis tanggal april spip a dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah rp500. (lima ratus ribu rupiah) yaitu (lima) hari kerja rp100. (seratus ribu rupiah). contoh laporan tahunan posisi data desember disampaikan paling lambat tanggal mei spip b menyampaikan laporan tahunan pada hari rabu tanggal juni spip b dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah rp11. (sebelas juta rupiah) yaitu (sebelas) hari kerja rp1. (satu juta rupiah). contoh laporan triwulanan periode triwulan yang memuat laporan keuangan posisi data bulan juni disampaikan paling lambat pada tanggal juli spip c menyampaikan laporan triwulanan periode triwulan pada tanggal september sehingga spip c dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dimaksud selama (lima puluh empat) hari kerja. atas pelanggaran dimaksud, spip c dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp1. (satu juta rupiah) rp54. (lima puluh empat juta rupiah). dengan demikian, spip c dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. contoh spip b didirikan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku dengan modal disetor sebesar rp50. (lima puluh miliar rupiah). spip diwajibkan menjaga nilai modal bersih sebesar rp25. (dua puluh lima miliar rupiah). cukup jelas. yang dimaksud dengan tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan spipdan bentuk pertanggungjawaban spip atas pemanfaatan data debitur atau nasabah. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan melalui publikasi dilakukan pada situs web spip.atau pembiayaandan rencana pemusnahan dberbeda terkait pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha spip berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyesuaian batas waktu penyampaian laporan yang berbeda pada kondisi yang membatasi spip untuk menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang ditentukanutama pengendali adalah pemegang saham pengendali spip. yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum yang memiliki saham atau setara dengan saham spipspipspip. yang dimaksud denganspip, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. huruf yang dimaksud dengan pihak utama pengurus adalah anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pelaksana tugas pengurus. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf.alam waktu (dua puluh) tahununtuk menilai sikap mematuhi ketentuan yang berlaku antara lairoan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. pengalaman industri pengelolaan informasi perkreditan bagi badan hukum asing antara lain ditunjukkan dengan bukti tertulis bahwa badan hukum tersebut berpengalaman memiliki atau mengelola biro kredit negara lain dan atau berpengalaman menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan produk peringkat kredit (credit rating) atau skor kredit (credit scoring). bukti tertulis dimaksud antara lain berupa surat keterangan dari otoritas atau fotokopi anggaran dasar dari calon pemegang saham spip. cukup jelas. kepemilikan berdasarkan keterkaitan antarpemegang saham didasarkan pada antara lain: hubungan kepemilikan, dan adanya kerja yang dimaksud dengan pihak asing adalah badan hukum asing atau warga negara asing. cukup jelas, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlabaspip. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bukti identitas antara lain kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia dan paspor bagi warga negara asing. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud denganyang dimaksud dengan tenaga ahli danyang dimaksud dengan lembaga keuangan yang berkedudukan indonesia dan atau luar indonesia khusus untuk pengetahuan bahasa indonesia dibuktikan dengan sertifikat uji kemahiran berbahasa indonesia ubi) yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia atau bukti penguasaan berbahasa indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan bahasa indonesia yang terdaftar instansirogram alih pengetahuan antara lain rencana pelatihan oleh tenaga kerja asing untuk tenaga pendamping lokal. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. reksa dana. wakil agen penjualcakap melakukan perbuatan hukum, cc. memiliki akhlak dan moral yang baik:: pengetahuan efek: pengetahuan tentang produk dan kegiatan reksa dana, ketentuan:: pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak (satu) lembar:penjual. perizinmengenaiaturketentuan::mengenaicc.,,yelenggara dana perlindungan pemodal, beserta peraturan nomor vmengenaipermohonan izin usaha sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal nomor anannanaanaanananan kandang ananta ana rom. lampiran? lek perihal permohonan izin usaha sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodalenyelenggara dana perlindungan pemodal. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon panannananannananannananannanana mean aan alamat pemohon denkananananananananaana nana aan anna (nama jalan dan nomer) pennanannanannaann nana door (kota dan kode pos) nama penyelenggara dana perlindungan pemodal panannanananannnnananana anna mana ana anna nomor pokok wajib pajak. modal panannanananannnnananana anna mana ana anna modal dasar benanakannan tenan aan aan kanan modal disetor pewaananakann ana nana ena ana aan alamat perseroan denkannanatnannnan tanaka anakan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon, tele, dan facsimile danaannanannananaanan nana naa nana nana anna pegawai penghubung panannananannananannananannanana mean aan (sertakan surat kuasa) izin usaha perseroan yang sudah dimiliki banannananannananannanananana me:caloatausurat pernyataan pengendali pemegang saham calon pengendali calon pemegang saham yang bertanda tangan bawah ini: nama ponnananaantan tanaka ana anna kanan nana alamat lengkap ponnanannnannannananananann anna aan nana ana aan nama jalan nomor) mentan ena tudung kota kode pos) selaku pengendali pemegang saham calon pengendali calon pemegang saham dari .memilikiftidak memiliki akhlak dan moral yang baianggota direksi anggota dewan komisaris calon anggota direksi calon anggota dewan komisaris yang bertanda tangan bawah ini: nama dadkakaaa kanan aan alamat lengkap penannananannnnananananan anne aan nana ana nama jalan nomor) dengan anna anna tudung kota kode pos) selaku anggota direksi anggota dewan komisaris calon anggota direksi calon anggota dewan komisaris ) dari pt. ena dengan ini menyatakan bahwa saya: cakap tidakrangkap jabatan bagi anggota direksi calon anggota direksi yang bertanda tangan bawah ini: nama ponkananananananananaana aan aan ana ana alamat lengkap penannanananaanananaananananaa aan ana nama jalan nomor) dengan anna anna tudung kota kode pos) selaku anggota direksi calon anggota direksi loccoooocoooo yang beralamat di. ee. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan direksi dan atau yang bertanda tangan bawah ini: nama danke nana nana akan alamat lengkap ponnanannnanaannananananan ana aan nana anna aan nama jalan nomor) mantan anakomisaris ee. yang beralamat kenaenakameepihak pengguna jasa perusahaan yang bertanda tangan bawah ini: nama pon kananananananananananan ana aan ana nana anna alamat lengkap ponnanannnanaannananananan ana aan nana anna aan nama jalan nomor) mantan tanaka duludewan komisaris cook yang beralamat dipihak yang menjadi pengguna jasa perusahapaling tinggij . menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim pemodal, daftar pertanyaan petunjuk dalam menjawab pertanyaan semua pertanyaan wajib dijawab oleh masing masing. ditandatangani olehngendali pemegang saham atau anggota direksi dan anggota dewan komisarislembaga penilai harga obligasidalam jangka waktu (sepuluh) tahun terakhir, apakah saudara tel, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan? tidak atau kejahatan lainnya? tidak apakah pengadilan: pernah menyatakan saudara pailit? tidak dalam sepuluhketahudapatkan saudara menyebabkantidak apakah instansi berwenang lainnya pernah: pernah mendapatkan saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fairsuatusedang menghadapi perkara dari sidang pengadilan? seratus) pada suatu emiten atau perusahaan publik atau (dua puluh per seratuscalon pengendali calon pemegang saham, anggota direksi anggota dewan komisaris pengendali pemegang sahamkeseratusgl. jabatan persentasi npp keluarga lengkap bln. thn berakhir pemilikan negarawan biketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd. musiman hadadatur dalam ketentuansedikit (tiga) tahun pada jabatan manajerial,paling sedikit

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pemodal. perlindungan. dana. penyelengglhurufrasiopedoman perhitungan dan penyusunan laporan rasio pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio) latar belakang peran bank dalam sistem keuangan menyebabkan bank secara inheren terpapar terhadap risiko likuiditas. pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun menunjukkan bahwa meskipun permodalan bank memadai namun apabila bank tidak mengelola likuiditasnya secara berhati hati maka dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. kesulitan yang dihadapi sebagian besar bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. selain itu, aktivitas bank berupa penerimaan pendanaan dengan jangka waktu tertentu dan penempatan pada aset dengan jangka waktu yang berbeda (maturity transformation) juga merupakan bagian penting dari kesinambungan proses intermedia. ketika bank memiliki motivasi yang rendah dalam membatasi ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil, bank cenderung bergantung pada sumber dana jangka pendek yang berasal dari nasabah korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertumbuhan neraca bank secara cepat. neraca bank yang tumbuh secara cepat dan ketergantungan bank pada sumber dana yang tidak stabil dapat mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban (insolens) dan dapat menurunkan kemampuan bank dalam menghadapi kesulitan likuiditas. hal tersebut dapat menyebabkan bank terkena dampak sistemik ketika bank gagal memperhitungkan dampak yang timbul akibat terdapat rentang (gap) pendanaan yang besar. keterkaitan yang tinggi antar sistem keuangan cenderung dapat memperburuk dampak sistemik tersebut. sebagai respon atas kondisi atas, cbs pada tahun menerbitkan principles for sound liquidity risk management and supervision serta memperkuat kerangka penilaian likuiditas dengan mengembangkan dua standar pengukuran risiko likuiditas dengan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi. standar pertama, yaitu liquidity coverage ratio lcr) yang telah diimplementasikselanjutnya disebut poj lcr, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek bank dengan memastikan bank memiliki kecukupan persediaan high quality liquid asset bola) yang bebas dari segala klaim (unencumbered). bolaadapun standar kedua, yaitu net stable funding ratio nfr) yang bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. nfr juga bertujuan untuk membatasi ketergantungan pada pendanaan korporasi jangka pendek, mendorong penilaian risiko likuiditas terkait pendanaan yang lebih baik untuk seluruh posisi neraca dan rekening administratif, dan mendorong pendanaan yang stabil. struktur pendanaan yang stabil bertujuan untuk mengurangi masalah pada sumber pendanaan bank yang dapat mengganggu posisi likuiditas bank dan berpotensi menyebabkan terjadinya stres sistemik yang lebih luas. penerapan kedua standar tersebut secara bersama sama akan dapat meningkatkan ketahanan bank terhadap stres likuiditas, mendukung profil pendanaan yang lebih stabil, dan secara keseluruhan meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas. il. umum nfr didefinisikan sebagai perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia available stable funding) yang selanjutnya disingkat asf, dengan pendanaan stabil yang diperlukan required stable funding) yang selanjutnya disingkat rsf. nilai nfr yang wajib dipenuhi bank adalah paling rendah sebesar (seratus persen). nilai nfr dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut spr tag definisi istilah istilah yang digunakan dalam ketentuan nfr, seperti istilah simpanan dan pendanaan stabil, simpanan dan pendanaan kurang stabil, simpanan operasional, "high quality liquid asset" bola), dan istilah istilah lain, konsisten dengan yang digunakan dalam poj lcr kecuali apabila secara spesifik disebutkan berbeda, dan bentuk bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itumerintah indonesia adalah: pemerintah pusat republik indonesia, dan badan dan lembaga pemerintah indonesientitas sektor publik adalah: badan usaha milik negara bumn) sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai bumn kecuali bumn berupa bank, pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai pemerintah daerah, cc., dan badan atau lembaga pemerintah republik indonesia yang tidak memenuhi kriteria pemerintah indonesia. bank pembangunan multilateral adalah bank pembangunan multilaterii. pendanaan stabil yang tersedia (available stable funding) umumdalam menentukan tingkat stabilitas nilai asf, terdapat (dua) faktor yang dijadikan pertimbangan, terdiri atas: jangka waktu, yaitu diasumsikan bahwa liabilitas jangka panjang dinilai lebih stabil dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. pengelompokan jangka waktu yang digunakan dalam perhitungan asf terdiri atas: kurang dari (enam) bulan, (enam) bulan sampai dengan (satu) tahun, dan lebih dari (satu) tahun, dan jenis pendanaan dan pihak lawan transaksi, yaitu diasumsikan bahwa simpanan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari (satu) tahun yang berasal dari nasabah perorangan serta nasabah usaha mikro dan usaha kecil dinilai lebih stabil dibandingkan pendanaan dari korporasi dengan jatuh tempo yang sama. perhitungan nilai pendanaan stabil yang tersedia available stable funding) perhitungan nilai aliabilitas dan faktor asf, dan seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (carrying value) ekuitas dan faktor asf. nilai tercatat (carrying value) liabilitas dan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka tidak termasuk faktor pengurang berdasarkan pengaturan (regulatory deduction), danyang selanjutnya disebut poj komm. bank memastikan bahwa jumlah seluruh nilai tercatat (carrying value) liabilitas dan ekuitas sebelum mendapatkan faktor aliabilitas dan ekuitas dalam rangka perhitungan nilai asf, bank perlu untuk menentukan jangka waktu liabilitas dan ekuitas. penentuan jangka waktu liabilitas dan ekuitas secara umum adalah berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual namun juga mempertimbangkan kondisi kondisi yang dapat mempengaruhi jatuh tempo aktual, sebagai berikut: h0. hak opsi beli (call option) yang dimiliki investor diasumsikan akan dieksekusi pada waktu yang paling awal, atau dalam hal bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi atas pendanaaneksekusi atau tidak melakukan eksekusi atas opsi tersebut. pertimbangan faktor reputasi sebagaimana dimaksud dalam butir antara lain ketika bank diperkirakan akan menghadapi risiko likuiditas terkait pendanaan apabila bank tidak mengeksekusi opsi atas pendanaan yang dimiliki, antara lain sebagai berikut: opsi percepatan yang dimiliki oleh bank untuk memperpendek jangka waktu liabilitas diasumsikanopsi capable. bank diasumsikan akan mengeksekusi opsi untuk menarik obligasi pada jangka waktu yang tercepat sesuai tanggal kontrak opsi. opsi perpanjangan yang dimiliki oleh bank untuk memperpanjang jangka waktu liabilitas diasumsikan tidaksoft bullet structures, yaitu fitur opsi untuk memperpanjang jatuh tempo dari obligasi apabila telah memenuhi kriteria yang terdapat dalam kontrak. bank diasumsikan tidak mengeksekusi opsi tersebut sehingga bank tidak dapat menunda pembayaran liabilitas dengan cara memperpanjang jangka waktu obligasi. ketika pelaku pasar memandang bahwa liabilitas tertentu akan ditarik sebelum masa jatuh tempo (legal final maturity date), bank mengasumsikan bahwa perilaku dimaksud akan terjadi dan memasukkan liabilitas tersebut dalam kategori asf yang terkait. untuk liabilitas jangka panjang, dalam hal terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dengan waktu yang lebih cepat dari jatuh tempo kontrak utamanya maka porsi arus kas diperhitungkan dalam kelompok jangka waktu sesuai dengan jatuh tempo arus kas tersebut. contoh: bank memiliki liabilitas dengan jatuh tempo (lima) tahun namun terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari (enam) bulan maka porsi arus kas tersebut akan dikelompokkan dalam liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari (enam) bulan. faktor pendanaan stabil yang tersedia available stable funding) dalam rangka menentukan nilai asf sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menghitung pemenuhan nfr, bank menggolongkan seluruh liabilitas dan ekuitas dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor asf sebagai berikut: liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor asf (seratus persen) liabilitas yang mendapatkan faktor asf (seratus persen) terdiri atas: seluruh pinjaman yang diterima (borrowing) dan liabilitas dengan agunan (secured) maupun tanpa agunan (secured) dengan sisa jangka waktu (satu) tahun atau lebih. untuk liabilitas dengan jangka waktu lebih dari (satu) tahun namun terdapat porsi arus kas dengan jangka waktu kurang dari (satu) tahun maka porsi arus kas tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan faktor asf (seratus persen). contoh: deposito, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas pajak gangguan dengan sisa jangka waktu (satu) tahun atau lebih. penentuan jangka waktu liabilitas pajak gangguan adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekatsaat liabilitas pajak gangguan diharapkan diselesaikan. ekuitas yang mendapatkan faktor asf (seratus persen), terdiri atas: modal, yaitu: modal bagi bank yang berkantor pusat indonesia yang terdiri dari modal inti tier dan modal pelengkap tier atau modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri, sebagaimana diatur dalam poj komm. dalam rangka pemenuhan nfr, modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan harus memenuhi persyaratan: tidak termasuk instrumen modal pelengkap tier dengan sisa jangka waktu kurang dari (satu) tahun, ii. tidak memperhitungkan faktor faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam poj komm, dan iii. (instrumen modalsuai poj komm, tidak dapat diakui sebagai komponen modal dalam perhitungan asf, instrumen modal yang tidak termasuk dalam angka dapat diperhitungkan dalam perhitungan nfr apabila memenuhi persyaratan: memiliki sisa jangka waktu (satu) tahun atau lebih: dan instrumen modal tidak disertai dengan fitur opsi yang eksplisit atau melekat (embedded options) yang jika dieksekusi akan mengurangi jangka waktu menjadi kurang dari (satu) tahun. contoh: instrumen modal yang memiliki sisa jangka waktu (satu) tahun atau lebihbagaimana dimaksud dalam poj kommsatu) tahun atau lebih. liabilitas yang mendapatkan faktor asf (sembilan puluh lima persen) liabilitas yang mendapatkan faktor asf (sembilan puluh lima persen) terdiri atas: simpanan stabil yang berasal dari nasabah perorangan, dan pendanaanstabil sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah simpanan dan pendanaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poj lcr. cc. pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang diperhitungkan dalam nfr, total pendanaan dari setiap nasabah paling tinggi rp5. (lima miliar rupiah), danapabila bank tidak dapat mengidentifikasi simpanan nasabah perorangan atau pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang termasuk dalam kriteria stabil maka simpanan nasabah perorangan atau pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil tersebut seluruhnya harus diklasifikasikan sebagai simpanan atau pendanaan kurang stabil. contoh liabilitas yang mendapat faktor asf (sembilan puluh lima persen) antara lain:sembilan puluh persen) liabilitas yang mendapatkan faktor asf (sembilan puluh persen) terdiri atas: simpanan kurang stabil yang berasal dari nasabah perorangan, dan pendanaan kurangkurang stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah simpanan dan pendanaan yang memenuhi persyaratan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam poj lcr. contoh: simpanan yang tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan. simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan namun: nasabah tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan bank, atau rekening simpanan tidak digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin. cc. contoh liabilitas yang mendapatkan faktor asf 90f2 (sembilan puluh persen)lima puluh persen) liabilitas yang mendapatkan faktor asf (lima puluh persen) terdiri atas: pendanaan dengan agunan (secured) dan tanpa agunan (secured) yang berasal dari nasabah perusahaan non keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari (satu) tahun, pendanaan yang berasal dengan sisa jangka waktu kurang dari (satu) tahun, simpanan operasional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poj lcr, pendanaan dengan agunan (secured funding dan tanpa agunan (secured funding) lainnya yang tidak masuk dalam kategori atas, antara lain pendanaan dari bank indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan, dengan sisa jangka waktu (enam) bulan sampai dengan kurang dari (satu) tahun, liabilitas pajak gangguan dengan sisa jangka waktu (enam) bulan sampai dengan kurang dari (satu) tahun. penentuan jangka waktu adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekat saat liabilitas pajak gangguan diharapkan diselesaikanenam) bulan sampai dengan kurang dari (satu) tahun. simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam butir ditetapkan sebagai berikut: dalam menetapkan faktor asf, bank mengklasifikasikan pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi dalam: simpanan operasional, atau simpanan non operasional dan atau liabilitas lainnya yang bersifat non operasional, sebagaimana diatur dalam poj lcr. bankliabilitas lainnya yang bersifat non operasionaldiklasifikasikan sebagai simpanan non operasional danfatau liabilitas lainnya yang bersifat non operasional. faktor asf atas simpanan dimaksud ditentukan berdasarkan pihak lawan dan sisa jangka waktu. pendanaan dengan agunan (secured funding) sebagaimana dimaksud dalam butirens), likuidasi, atau resolusi. pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam butir adalah liabilitaspailitan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens), likuidasi, atau resolusi. liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor asf (nol persen) liabilitas yang mendapatkan faktor asf (nol persen) terdiri atas: seluruh liabilitas yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya, antara lain pendanaan lain dari bank indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari (enam) bulan. contoh: interbank rail money, seluruh liabilitas lain tanpa jangka waktu, termasuk posisi short dan posisi yang tidak memiliki jangka waktu (open maturity position). contoh: liabilitas yang tercatat pada rekening tunda (suspense account), user liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan nfr aset derivatif dengan formula: asf max (info liabilitas derivatif nfr aset derivatif), dan utang tanggal perdagangan (trade date playable) yang timbul dari pembeliekuitas yang mendapatkan faktor asf (nol persen) adalah ekuitas lain yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya. contoh: surat utang subordinasi (tier dengan sisa jangka waktu kurang dari (satu) tahun. perhitungan liabilitas derivatif dalam menghitung nilai asf sebagaimana dimaksud dalam huruf bank memperhitungkan nilai asf yang bersumber dari liabilitas derivatif. liabilitas derivatif diukurnegatif atau potensi kerugian antara nilai kontrak dengan nilai wajar (mark market) transaksi derivatif pada tanggal laporan. perhitungan nilai asf untuk liabilitas derivatif merupakan hasil perkalian antara: nfr liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan nfr aset derivatif: dan faktor asf (nol persen). nfr liabilitas derivatif sebagaimana dimaksud dalam butir adalah nilai tercatat liabilitas derivatif dikurangi dengan total agunan yang diserahkan sebagai variation margin, dengan formula: nfr liabilitas derivatif liabilitas derivatif total agunan yang diserahkan sebagai variation margin. aset yang digunakan sebagai agunan yang diserahkan sebagai variation margin dan menjadi faktor pengurang liabilitas derivatif sebagaimana dimaksud dalam angka tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai rsf untuk menghindari perhitungan ganda (double counting), sepanjang aset tersebut tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca). dalam hal bank memiliki dua atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan yang sama dan dapat dilakukan saling hapus (getting) melalui proses inovasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (getting agreement) yang memenuhi syarat tertentu, replacement cost dari transaksi derivatif tersebut akan menjadi net replacement cost. persyaratan proses inovasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (getting agreement) sebagaimana dimaksud dalam angka adalah sebagai berikut: perjanjian saling hapus (getting agreement) memuat prosedur untuk melakukan proses saling hapus (getting), yaitu pihak bank atau pihak lawan (counterpart), dalam hal terjadi gagal bayar (default, kepailitan, dan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens). besarnya kewajiban legal dimaksud didasarkan pada hasil saling hapus (getting) atas seluruh nilai positif dan seluruh nilai negatif dari nilai mark market setiap transaksi yang dilengkapi dengan perjanjian saling hapus (getting contract), terdapat opini hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum maka pengadilan atau lembaga terkait lain akan memutuskan nilai eksposur bank adalah sebesar nilai hasil proses saling hapus (getting) dan telah sesuai dengan: hukum dan peraturan yang berlaku yurisdiksi tempat kedudukan bank maupun pihak lawan (counterpart), hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait dengan transaksi, dan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait dengan perikatan atau perjanjian antara bank dan pihak lawan (counterpart), dan cc. tidak terdapat klausul walkway yaitu klausul yang menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak mengalami gagal bayar (default) maka memungkinkan pihak yang tidak gagal bayar (non defaulting party): hanya membayar sebagian kewajiban, atau tidak membayar kewajiban sama sekali, dalam hal hasil proses saling hapus (getting) menyebabkan pihak yang tidak gagal bayar (non defaulting party) memiliki kewajiban (net editor) kepada pihak yang mengalami gagal bayar (default. bank harus memiliki prosedur kaji ulang untuk memastikan bahwa inovasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (getting agreement) tetap sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan terutama dalam hal terdapat perubahan terhadap hukum dan ketentuan peraturan peraturan perundang undangan yang terkait. iv. pendanaan stabil yang diperlukan (required stable funding) umumdalam menentukan nilai rsf, kriteria yang dipertimbangkan untuk mencerminkan tingkat likuiditas suatu aset adalah sebagai berikut: kesinambungan proses intermedia, yaitu pinjaman yang dimiliki bank wajib didanai oleh sumber dana stabil sebesar eksposur pinjaman, perilaku bank, yaitu dalam hal suatu aset akan jatuh tempo, bank diasumsikan akan memperpanjang (roll over) sebagian besar fasilitas pinjaman dalam rangka menjaga hubungan bisnis dengan nasabah, cc. jangka waktu aset, yaitu aset dengan sisa jangka waktu kurang dari (satu) tahun memerlukan jumlah dana stabil yang lebih sedikit karena terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari aset tersebut jatuh tempo dan tidak diperpanjang (roll over), dan atau kualitas aset dan nilai likuidasi, yaitu aset yang bebas dari segala klaim (unencumbered) dan berkualitas tinggi, yang dapat sekuritisasi atau diperdagangkan sehingga dapat dijadikan untuk mendapatkan tambahan pendanaan, tidak harus didanai seluruhnya dari dana stabil. seluruh bentuk aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet non performing loan) mendapat faktor rsf tertinggi, yaitu (seratus persen). dalam rangka menghitung nilai rsf, instrumen yang juga diperhitungkan adalah: dalam hal pesanan pembelian (purchase order) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang timbul dari transaksi pembelian dimasukkan dalam perhitungan nilai rsf, dan dalam hal pesanan penjualan (sales order) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang dijual harus dikeluarkan dari perhitungan nilai rsf meskipun aset tersebut masih tercatat pada neraca karena penerapan metode akuntansi yang digunakan adalah berdasarkan tanggal penyelesaian (settlement date), sepanjang memenuhi persyaratan: transaksi dimaksud tidak termasuk dalam transaksi derivatif atau secured financing transactions dalam laporan posisi keuangan (neraca) bank, dan transaksi dimaksud akan tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) bank pada saat telah dilunasi (settled). perhitungan nilai pendanaan stabil yang diperlukan required stable funding) perhitungan nilai raset dan faktor rsf, danseluruh hasil perkalian antara seluruh nilai komitmen pada rekening administratif dan faktor rsf. nilai tercatat (carrying value) aset sebagaimana dimaksud dalam butir i.a adalah nilai tercatatyang diperhitungkan adalah cken atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai secara individu. bank memastikan bahwa jumlah seluruh nilai tercatat (carrying value) aset dan transaksi rekening administratif sebelum mendapatkan faktor rdan laporan rekening administratifaset dalam rangka perhitungan nilai rsf, bank perlu untuk menentukan jangka waktu aset. penentuan jangka waktu aset secara umum adalah berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual dan mempertimbangkan kondisi yang dapat mempengaruhi jatuh tempo aktual, sebagai berikut: opsi perpanjangan jangka waktu yang dimiliki debitur diasumsikan akan dieksekusi. contoh: aset berupa pinjaman dengan fitur suku bunga mengambang (floating rate) yang bebas dari segala klaim (unencumbered) dan tidak memiliki jangka waktu akhir. meskipun debitur dapat meminta pelunasan pada saat tanggal penyesuaian suku bunga berikutnya (next rate reset date) tanpa terkena penalti namun tetap diasumsikan bahwa debitur akan memperpanjang jangka waktu. dengan demikian, aset tersebut dianggap memiliki sisa jangka waktu efektif lebih dari satu tahun. dalam hal bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi atas asetatau tidak melakukan eksekusi atas opsi. pertimbangan faktor reputasi antara lain ketika bank dianggap akan menghadapi risiko likuiditas terkait pendanaan dalam hal bank tidak mengeksekusi opsi atas aset yang dimiliki, antara lain sebagai berikut: diasumsikan bahwa opsi perpanjangan yang dimiliki oleh bank untuk memperpanjang jangka waktu aset akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi. contoh: pinjaman tanpa jangka waktu (non maturity loan) seperti fasilitas hovercraft dimana bank dapat menentukan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu. apabila terdapat perjanjian kontraktual yang mencantumkan tanggal kaji ulang (review date), bank dapat menggunakan tanggal kaji ulang berikutnya (next review date) sebagai tanggal jatuh tempo. diasumsikan bahwa opsi yang dimiliki oleh bank untuk tidak memperpanjang fasilitas kredit tidak akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi. ketika pelaku pasar memiliki pandangan bahwa jangka waktu aset tertentu akan diperpanjang, bank harus mengasumsikan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan dan memasukkan aset dalam kategori rsf yang terkait. d5, klasifikasi aset dalam rangka perhitungan nilai rsf, klasifikasi aset akan mempengaruhi faktor rsf yang ditetapkan pada aset tersebut. bank mengklasifikasikan aset sebagai berikut: aset likuid berkualitas tinggi high quality liquid asset) dalam rangka menghitung nilai rsf, bank mengidentifikasi aset tertentu sebagai aset likuid berkualitas tinggi atau bola. komponen bola yang diperhitungkan dalam pemenuhan nfr sebagaimana dimaksud dalam angka terdiri atas: bola level dan bola level yang meliputi: bola level da, dan bola level dh, sebagaimana diatur dalam poj lcr. bola sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diperhitungkan dalam nfr adalah: aset yang dimiliki oleh bank pada saat perhitungan nfr tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan, memenuhi persyaratan bola sebagaimana dimaksud dalam poj lcr namun tidak termasuk persyaratan operasional yang dikecualikan dari perhitungan bola dalam pemenuhan nfr, bola level dan bola level yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan nfr tidak dibatasi jumlahnya, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah indonesia dan bank indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai bola level tidak dibatasi jumlahnya, yaitu tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (net cash outflow) dalam valuta asing tersebutdapat diperhitungkan sebagai bola level sepanjang: bank memiliki perusahaan anak atau cabang negara lain dimaksud, dan tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar (outflow) pada mata uang negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud. aset terikat numbered asset) dalam rangka menghitung nilai rsf, bank wajib mengklasifikasikan nilai aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dalam: aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (numbered asset), dan aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (unencumbered asset). aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (numbered asset) sebagaimana dimaksud dalam butir a.l), antara lain aset yang sedang menjadi underlying untuk surat berharga (assets backing securities) atau covered bonds, dan aset yang sedang dijadikan untuk securities financing transactions (seperti repo dan reverse repo) atau collateral swaps. cc. aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (unencumbered asset) sebagaimana dimaksud dalam butir antara lain aset yang tidak sedang menjadi agunan dalam transaksi repo, bebas dari tuntutan hukum, batasan regulasi dan perjanjian, serta batasan lapenetapan faktor rsf untuk aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (unencumbered asset) mengacu pada ketentuan faktor rsf untuk aset. penetapan faktor rsf untuk aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (numbered asset) adalah sebagai berikut: dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah (satu) tahun atau lebih, aset dimaksud mendapat faktor rsf sebesar (seratus persen). dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah (enam) bulan sampai dengan (satu) tahun, penetapan faktor rsf dilakukan: mendapat faktor rsf lebih tinggi dari (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor rsf lebih tinggi dari lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim, mendapat faktor rsf sebesar (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor rsf lebih rendah atau sama dengan lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim, atau dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah kurang dari (enam) bulan, aset dimaksud mendapat faktor rsf yang sama dengan faktor rsf ketika aset dimaksud sedang tidak terikat. penetapan kualitas aset kualitas aset dalam rangka perhitungan nilai rsf ditetapkan sebagai berikut: kredit bermasalah non performing loan) adalah aset yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. kredit tidak bermasalah performing loan) adalah aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus. penetapan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum. rb. faktor nilai pendanaan stabil yang diperlukan required stable funding) untuk aset faktor rsf ditetapkan untuk seluruh aset dengan tujuan untuk memperkirakan jumlah aset yang perlu didanai oleh pendanaan stabil, antara lain karena aset akan diperpanjang (roll over), aset tidak dapat dicairkan dengan dijual, atau aset sedang digunakan sebagai agunan dalam transaksi pinjaman dengan agunan (secured borrowing) dengan jangka waktu (satu) tahun tanpa biaya yang signifikan. dalam rangka menentukan nilai rsf sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menghitung pemenuhan nfr, bank menggolongkan seluruh aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dalam kategori faktor rsf yang penetapannya didasarkan pada sisa jangka waktu atau nilai likuiditas aset, yaitu: aset yang mendapatkan faktor rsf (nol persen) meliputi: kas dan setara kas, penempatan pada bank indonesia, tanpa melihat jangka waktu. penempatan pada bank indonesia adalah, cc. tagihan kepada bank indonesia dan bank sentral negara lain yang memiliki sisa jangka waktu sampai dengan (enam) bulan, contoh: sertifikat bank indonesia sbi) dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain yang dikenakan bobot risiko (nol persen) atau lebih dari (nol persen) sebagaimana dimaksudan piutang tanggal perdagangan (trade date receivable) yang timbul dari penjualaset yang mendapatkan faktor rsf (lima persen) aset yang mendapat faktor rsf (lima persen) meliputi bola level yang memenuhi persyaratan: bebas dari segala klaim (unencumbered), dan tidak termasuk aset yang telah mendapat faktor rsf 0f4 (nol persen). aset yang mendapatkan faktor rsf (sepuluh persen). aset yang mendapatkan faktor rsf (sepuluh persen) adalahcc. memiliki sisa jangka waktu kurang dari (enam) bulan, dijamin dengan bola level dan agunan yang diperoleh dapat secara bebas digunakan kembali atau diagungkan kembali (hipotek) selama jangka waktu pinjaman. contoh: pinjaman dengan agunan (secured loan) antara lain tagihan reverse repo. aset yang mendapatkan faktor rsf (lima belas persen) terdiri atas:memiliki sisa jangka waktu kurang dari (enam) bulan, dan tidak memenuhi kriteria aset yang mendapat faktor rsf (sepuluh persen), bola level yang bebas dari segala klaim (unencumbered), dankurang dari (enam) bulan, termasuk simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro dan tabungan). aset yang mendapatkan faktor rsf (lima puluh persen) terdiri atas: bola level yang bebas dari segala klaim (unencumbered), simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk keperluan aktivitas operasional yang mendapatkan faktor asf (lima puluh persen). contoh: penempatan dana untuk kegiatan kliring, kustodian, atau cash management, cc.enam) bulan sampai dengan (satu) tahun, pinjaman pada bank indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu (enam) bulan sampai dengan (satu) tahun, seluruh bola yang memenuhi persyaratan: tidak bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (numbered), dan sisa jangka waktu penjaminan adalah (enam) bulan sampai dengan kurang dari (satu) tahun. contoh: bola yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi repo, dan seluruh aset yang tidak termasuk dalam kategori bola dan tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka sampai dengan angka huruf dengan sisa jangka waktu kurang dari (satu) tahun. contoh: pinjaman kepada korporasi non keuangan, pinjaman kepada nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, serta pinjaman kepada pemerintah dan entitas sektor publik. aset yang mendapatkan faktor rsf (enam puluh lima persen) terdiri atas: kredit beracun rumah tingg, dan pinjaman lain yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam angka sampai dengan butir danaset yang mendapatkan faktor rsf (delapan puluh lima persen) terdiri atas: kas, surat berharga, dan aset lainnya yang dicatat sebagai marjin awal (initial margin) untuk kontrak derivatif, dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai dana kontribusi (default fund) pada central counterpart (ccp). margin awal (initial margin) yang dicatat atas nama nasabah dan bank tidak memberikan jaminan atas kinerja dari pihak ketiga dapat dikecualikan dari aset yang mendapatkan faktor rsf 858y6 (delapan puluh lima persen). kondisi tersebut dapat terjadi ketika bank menyediakan akses pihak ketiga (contoh: ccp) bagi nasabah dengan tujuan untuk melakukan kliring transaksi derivatif dan transaksi dilakukan atas nama nasabah bank. dalam hal surat berharga atau aset lain tersebut mendapatkan faktor rsf yang lebih tinggi dari (delapan puluh lima persen) maka yang harus digunakan adalah faktor rsf atas (delapan puluh lima persen), saham yang diperdagangkan bursa, yang memenuhi persyaratan: tidak mengalami gagal bayar (default, dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai bola, komoditas yang diperdagangkan, termasuk emas, pinjaman lain yangfunencumbered), memiliki sisa jangka waktu (satu) tahun atau lebih: dan tidakcontoh: kredit beracun properti komersial, dan surat berharga yang memenuhi persyaratan: bebas dari segala klaim (unencumbered), memiliki sisa jangka waktu (satu) tahun atau lebih, tidak mengalami gagal bayar (default, dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai bola.aset yang mendapatkan faktor rsf (seratus persen) terdiri atas: seluruh aset yang tidak bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (numbered) dengan sisa jangka waktu penjaminan adalah (satu) tahun atau lebih,satu) tahun atau lebih, cc. aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka sampai dengan angka huruf antara lain: kredit bermasalah non performing loan), pinjaman dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus performing loan) kepada lembaga keuangan yang memiliki sisa jangka waktu (satu) tahun atau lebih: saham yang tidak diperdagangkan bursa, aset tetap, faktor faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam poj komm:, bunga gangguan (retained interest), kepentingan dalam entitas anak (subsidiary interest): dan surat berharga yang gagal bayar (default), nfr aset derivatif setelah dikurangi dengan nfr liabilitas derivatif, dengan formula: rsf 100y0x max (info aset derivatif nfr liabilitas derivatif), dalam hal nilai nfr aset derivatif lebih besar dari nfr liabilitas derivatif, nilai rsf adalah (nfr aset derivatif nfr liabilitas derivatif). dalam hal nilai nfr aset derivatif lebih kecil dari nfr liabilitas derivatif, nilai rsf adalah dan (dua puluh persen) dari liabilitas derivatif sebagaimana dimaksud pada butir le. sebelum dikurangi dengan variation margin. perhitungan nilai aset derivatif dalam menghitung nilai rsf sebagaimana dimaksud dalam huruf bank memperhitungkan nilai rsf yang bersumber dari aset derivatif. aset derivatif dihitungpositif atau potensi keuntungan antara nilai kontrak dengan nilai wajar (mark market transaksi derivatif pada tanggal laporan. perhitungan nilai rsf untuk aset derivatif terdiri atas: hasil perkalian antara nfr aset derivatif dengan faktor rsf 100p (seratus persen), dan hasil perkalian antara (dua puluh persen) dari jumlah liabilitas derivatif (sebelum dikurangi dengan agunan kas yang diperoleh) dengan faktor rsf (seratus persen). user aset derivatif sebagaimana dimaksud dalam butir dihitung dengan formula: nfr aset derivatif aset derivatif agunan kas yang diperoleh sebagai variation margin. agunan yang diperoleh sebagai variation margin yang dapat diakui sebagai pengurang aset derivatif adalah variation margin berupa kas yang memenuhi persyaratan: untuk transaksi yang tidak diselesaikan melalui qualified central counterpart ccp), variation margin berupa kas harus memenuhi kriteria non segregation. yang dimaksud dengan kriteria non segregation adalah tidak terdapat hambatan secara hukum, regulasi, atau kontraktual dengan pihak lawan (counterpart) yang dapat membatasi pihak penerima untuk menggunakan variation margin berupa kas dimaksud, perhitungan dan penyerahan variation margin dilakukan secara harian dan didasarkan pada perhitungan selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar (mark market) transaksi derivatif: cc. denominasi mata uang variation margin berupa kas harus sama dengan denominasi mata uang yang digunakan dalam proses penyelesaian transaksi derivatif, nilai variation margin yang diserahkan adalah dalam jumlah penuh (full amount) yang dapat memitigasi risiko terhadap selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar (mark market) sesuai dengan batasan dan jumlah minimum tertentu, dan terdapat master getting agreement mna) dengan entitas legal yang merupakan pihak lawan (counterpart) dalam transaksi derivatif, yang memenuhi persyaratan: mna telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yurisdiksi tempat kedudukan bank maupun pihak lawan (counterpart) serta dapat diterapkan pada saat terjadi gagal bayar (default), kepailitan, dan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens), mna memenuhi seluruh persyaratan dalam bilateral getting agreement, dan mna mensyaratkan adanya proses saling hapus (getting) sebagaimana dimaksud dalam butir ii.e. bank atau pihak lawan) dengan turut memperhitungkan variation margin yang diterima atau diserahkan. liabilitas yang tersisa yang tercatat pada neraca dan terkait dengan: variation margin yang diterima namun tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka atau margin awal (initial margin) yang diterima, tidak dapat digunakan untuk mengurangi aset derivatif. liabilitas sebagaimana dimaksud pada angka mendapatkan faktor asf 0y6 (nol persen). faktor nilai pendanaan stabil yang diperlukan required stable funding) untuk transaksi rekening administratif penetapan faktor rsf untuk transaksi rekening administratif dilakukan untuk menjamin bahwa bank memiliki dana stabil atas porsi eksposur rekening administratif yang diperkirakan membutuhkan pendanaan dalam jangka waktu (satu) tahun depan. pengelompokan eksposur rekening administratif dalam perhitungan nilai rsf didasarkan pada bentuk komitmen yang dimiliki bank, misalnya fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, atau bentuk kewajiban kontingensi lainnya. pengelompokan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam poj lcr. dalam menentukan nilai rsf untuk menghitung pemenuhan nfr, bank mengklasifikasikan transaksi rekening administratif dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor rsf sebagai berikut: transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor rsf (lima persen) terdiri atas: fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang belum ditarik dancontoh: kredit modal kerja,, kewajiban kontingen pendanaan lainnya meliputi: kewajiban yang berasal dari letter credit l c) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban pembiayaan perdagangan (trade finance)conducts, securities investment vehicles,misalnya adjustable rate notes dan variable rate demand notes vrd ns), dan kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (managed fund) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai. transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor rsf (tiga persen) adalah: kewajiban yang berasal dari instrumen pembiayaan perdagangan (trade finance), termasuk bank garansi dan letters credit (l c), contoh instrumen pembiayaan perdagangan (trade finance)pembiayaan perdagangan (trade finance) seperti shipping guarantees, dansebagaimana dimaksud dalam angka transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor rsf (nol persen) adalah kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (unconditional removable) dan tanpa komitmen (committed)securities financing transactions bank memperhitungkan nilai asf dan nilai rsf yang bersumber dari securities financing transaction (sft). sft mencakup pendanaan dengan agunan (secured funding) misalnya transaksi repo dan pinjaman dengan agunan (secured lending| misalnya transaksi reverse repo. yang dimaksud dengan pendanaan dengan agunan (secured funding) sebagaimana dalam angkapailitan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens), likuidasi, atau resolusi. dalam rangka perhitungan nilai rsf, bank menetapkan perlakuan atas aset yang digunakan dalam sft sebagai berikut: untuk transaksi reverse repo, aset yang diterima tidak diakui sebagai aset alihan bagi pihak yang menerima sepanjang pengalihan aset tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. dengan demikian, aset yang diterima oleh bank dalam transaksi reverse repo tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai rsf. untuk transaksi repo, aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi repo tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut. dengan demikian, aset yang dialihkan dalam transaksi repo dimasukkan dalam perhitungan nilai rsf dan mendapat faktor rsf yang sesuai. penetapan faktor rsf atas aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi repo dan sft, sebagaimana dimaksud dalam butir .b, dilakukan berdasarkan penetapan faktor rsf untuk aset terikat (numbered) sebagaimana dimaksud dalam butir iv.d. .e. contoh: aset yang diserahkan atau dijadikan dalam repo atau sft memiliki sisa jangka waktu kurang dari (satu) tahun namun sisa jangka waktu repo adalah lebih dari (satu) tahun. dengan demikian, sisa jangka waktu yang digunakan dalam menentukan faktor rsf adalah sisa jangka waktu repo yaitu lebih dari (satu) tahun sehingga aset tersebut mendapatkan faktor rsf (seratus persen). a7. nilai rsf atas aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud dalam butir .b. merupakan perkalian antara: nilai tercatat bersih aset yang menjadi dasar (underlying) transaksi repo. nilai tercatat bersih aset adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan cken atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlakuuntuk aset terikat (numbered) sebagaimana dimaksud dalam butir iv.d. .e. penetapan nilai asf dan nilai rsf atas liabilitas kas dan tagihan kas yang berasal dari sft dilakukan sebagai berikut: untuk liabilitas kas dari transaksi repo, nilai asf merupakan hasil perkalian antara: nilai tercatat dari liabilitas repo, dan faktor asf yang didasarkan pada jenis liabilitas, sisa jangka waktu liabilitas, dan pihak lawan transaksi, sebagaimana dimaksud dalam butir il. contoh: liabilitas repo berupa pendanaan dari bank indonesia atau lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu (enam) bulan sampai dengan kurang dari (satu) tahun akan mendapat faktor asf (lima puluh persen). untuk tagihan kas dari transaksi reverse repo, nilai rsf merupakan hasil perkalian antara: nilai tercatat dari tagihan reverse repo setelah dikurangi dengan cken atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansiyang didasarkan pada jenis tagihan, sisa jangka waktu tagihan dan pihak lawan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir iv.e. contoh: tagihan reverse repo berupa pinjaman kepada lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari (enam) bulan dan dijamin dengan bola level akan mendapat faktor rsf (sepuluh persen). liabilitas kas dalam sft (contoh: liabilitas repo) dan tagihan kas dalam sft (contoh: tagihan reverse repo) dengan satu pihak lawan transaksi (single counterpart) dapat dihitung secara saling hapus (getting dalam hal memiliki perjanjian saling hapus (bilateral getting agreement) yang memenuhi persyaratan: transaksi memiliki tanggal penyelesaian final yang sama yang dinyatakan secara eksplisit, hak untuk mengeliminasi (set off) nilai tagihan dan kewajiban pihak lawan (counterpart) dapat dieksekusi secara legal baik pada waktu normal maupun pada saat terjadi gagal bayar (default, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens), atau kepailitan, dan cc. pihak lawan (counterpart) memiliki intensi untuk melakukan penyelesaian secara bersih (settle net) dan simultan, atau transaksi lain yang tunduk pada mekanisme penyelesaian (settlement) yang serupa dengan penyelesaian secara bersih. settlement kedua transaksi dilakukan melalui sistem settlement yang sama dan pengaturan settlement yang didukung dengan kas dan atau fasilitas kredit intrahari. hal tersebut bertujuan agar penyelesaian kedua transaksi akan terjadi pada akhir hari. vi. penyesuaian faktor nilai pendanaan stabil yang diperlukan (required stable funding) dan pendanaan stabil yang tersedia (available stable funding) hubungan saling bergantung interdependensi) antara aset dan liabilitas yang dimaksud dengan hubungan saling bergantung (interdependensi) antara aset dan liabilitas adalah ketikadimaksud tidak akan jatuh tempo selama aset yang terkait masih tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca), arus pembayaran pokok dari aset yang terkait tag.faktor asf dan faktor rsf untuk aset dan liabilitas yang saling bergantung (interdependensi assets and abilities) dapat diturunkan menjadi 0y4 (nol persen) sepanjang memenuhi persyaratan: komponen aset dan liabilitas yang saling bergantung harus teridentifikasi dengan jelas, aset dan liabilitas yang saling bergantung memiliki jangka waktu dan nilai pokok yang sama: bank hanya bertindak sebagai pass through unit untuk menyalurkan dana yang diterima oleh interdependensi liabilitas kepada interdependensi aset, dan pihak lawan (counterpart) transaksi untuk masing masing pasangan aset dan liabilitas yang bergantung tidak boleh sama. operasi likuiditas yang eksepsional faktor rsf untuk aset yang sedang dijadikan atau tidak bebas dari segala klaim (numbered) dapat diturunkan menjadi sebesar faktor rsf dalam kondisi aset tersebut tidak terikat (unencumbered), sepanjang memenuhi kondisi: aset tersebut dijadikan kepada bank indonesia dalam rangka operasi likuiditas bank indonesia yang bersifat eksepsional, operasi likuiditas yang bersifat eksepsional memenuhi kriteria: operasi yang bersifat tidak standar, operasi yang bersifat sementara, dan cc. operasi dilakukan oleh bank indonesia dalam rangka melaksanakan mandat padafinancial stress) danfatau tantangan kondisi makroekonomi yang eksepsional, dan penetapan faktor rsf yang lebih rendah atas aset milik bank yang dijadikan dalam transaksi repo dengan bank indonesia dalam rangka operasi likuiditas bank indonesia yang bersifat eksepsional dilakukan atas persetujuan otoritas jasa keuangan, setelah berkoordinasi dengan bank indonesia. vii. lain lain selain kewajiban memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menghitung nfr, bank juga memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu, antara lain melalui penyusunan metric maturity mismatch secara kontraktual, terutama untuk aset dan liabilitas dengan sisa jangka waktu lebih dari satu tahun.as keluar (outflow). vih. tabel ringkasan faktor pendanaan stabil yang tersedia (available stable funding) dan nilai pendanaan stabil yang diperlukan (required stable funding) penetapan faktor asf untuk liabilitas dan ekuitas berdasarkan sisa jangka waktu komponen dari kategori asf berdasarkan sisa jangka waktu bulan tahun modal inti tier dan modal pelengkap tier dengan sisa jangka waktu tahun. instrumen modal lainnya, kecuali opsi yang eksplisit atau melekat explicit embedded option). pinjaman yang diterima dan liabilitas dengan agunan dan tanpa agunan (termasuk deposito). liabilitas pajak gangguan dan kepentingan non pengendali (non controlling interest), termasuk yang bersifat permanen (perpetual). simpanan stabil dari nasabah perorangan dan pendanaan stabil dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil. simpanan kurang stabil dari nasabahperorangan dan pendanaan kurang stabil dari simpanan operasional. pendanaan dengan agunan dan tanpa agunan yang berasal dari nasabah perusahaan non keuangan. pendanaan. pendanaan dengan agunan dan tanpa agunan lainnya luar kategori atas. pendanaan dari bank sentral dan lembaga keuangan. liabilitas pajak gangguan dan kepentingan non pengendali. instrumen liabilitas dan ekuitas lainnya yang tidak masuk kategori atas. seluruh liabilitas lainnya tanpa jangka waktu, termasuk short position dan open maturity position. contoh: giro dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi syarat simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam poj lcr. utang tanggal perdagangan (trade date playable). user liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan nfr aset derivatif. pendanaan dari bank indonesia dan bank sentral negara lain, serta lembaga keuangan. penetapan faktor rsf untuk aset berdasarkan sisa jangka waktu. rsf tagihan kepada bank indonesia (contoh: sbi) dan bank sentral negara lain. kas dan setara kas. penempatan pada bank indonesia. piutang tanggal perdagangan (trade date receivable) yang muncul dari penjualan instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang memenuhi persyaratan tertentu. bola level yang bebas dari segala klaim (unencumbered), tidak termasuk aset besar dari bulan). pinjaman kategori lancar atau dalam perhatian khusus (performing) kepada lembaga keuangan yang rsf bebas dari segala klaim (unencumbered) dan memenuhi persyaratan tertentu. pinjaman kategori lancar atau dalam perhatian khusus (performing) lainnya kepada lembaga keuangan yang bebas dari segala klaim (unencumbered) dan tidak memenuhi persyaratan pada aset yang dikenakan bobot faktor rsf dimaksud dalam poj lcr. bola level yang bebas dari segala klaim (unencumbered), sebagaimana dimaksud dalam poj lcr. simpanan pada bank lain untuk tujuan operasional sebagaimana dimaksud dalam poj lcr. pinjaman kategori lancar atau dalam perhatian khusus (performing) kepada bank indonesia dan bank sentral negara lain serta lembaga keuangan. bola sebagaimana dimaksud dalam poj lcr yang digunakan sebagai jaminan (numbered). seluruh non bola yang tidak termasuk dalam kategori atas. contoh: pinjaman kepada korporasi non keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah dan entitas sektor publik. kredit kategori lancar atau dalam perhatian khusus (performing) beracun rumah tinggal rsf yang bebas dari segala klaim (unencumbered) dan memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko atau kurang, sesuai ojk attr untuk risiko kredit. kredit kategori lancar atau dalam perhatian khusus (performing) lainnya yang bebas dari segala klaim (unencumbered) dan tidak termasuk dalam kategori atas, yang memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko atau kurang sesuai ketentuan ojk attr untuk risiko kredit (tidak termasuk kredit kepada lembaga keuangan). kas, surat berharga, dan aset lainnya yang dicatat sebagai margin awal initial margin). saham yang diperdagangkan dengan syarat tertentu. komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas. pinjaman kategori lancar atau dalam perhatian khusus (performing) lainnya yang bebas dari segala klaim tunencumbered) dan tidak memenuhi 350x4 kualifikasi untuk mendapatkan bobot risiko atau kurang sesuai ketentuan ojk attr untuk risiko kredit, namun tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan. surat berharga yang bebas dari segala klaim (unencumbered), tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai bola. faktor komponen kategori rsf berdasarkan sisa jangka waktu rsf bulan tahun seluruh aset yang tidak bebas dari segala klaim (numbered) pinjaman kategori lancar atau dalam perhatian khusus (performing) kepada lembaga keuangan. aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas, termasuk pinjaman kategori kurang lancar, diragukan, macet (non performing loan), saham yang tidak diperdagangkan bursa, aset tetap, faktor pengurang modal, bunga ditahan (retained interest), subsidiary interest, dan surat berharga yang gagal bayar. nfr aset derivatif, apabila nilai nfr aset derivatif lebih besar dibandingkan dengan nfr liabilitas derivatif. 20x dari liabilitas derivatif (replacement cost dengan nilai negatif) sebelum dikurangi variation marginkertas kerja nfr nama bank bank. (individu konsolidasi)" posisi laporan bulan tahun ntt modalbagi bank umumberkantorpusatdiindonesia: oo lo (kad modalinti(7er oo " dv| deo oo oo o0 |i12| modalpelengkap( tier2) eos ojo lo aon ika modatbagikeda jinstrumenmodallamnya yoon joe to toe |aoe o o | isimpananyangberasaldarinasabahperorangan: alt nan. m mm. simpanantanpajangkawaktu(contoh:giro,tabungan) | tas ina ima ina oo simpanandenganjangke waktu (contoh: deposito) ina iss simpanankurangstabil eee aini ehi jadi|oo simpenantanpajanga waktu gomemgre bana simpanan denganjangke waktu (contoh: deposito) op ina iso iso par pendanaanyangberasaldarinasabahusahamikrodanusahakeci: ,?. . . dasi pendanaantapakangaweku kemengre mba pendanaandenganjanekawaktu (contoh:deposito,suratberhara) ) | ' e ina ise pendanaan kurangstabil (ad pendanaantanpajanekawaktu (contohgiro,tabungan) take ina ima ima oo o0 pendanaandenganjangka waktu (contoh: deposito, surat berharga) ' ) o| jna oo iso to iso too tao pendanaanyangberasaldarinasabahkorporasi: hei simpananoperasional iss oo jae aan operasional yang berasal dari: perusahaannya keuangan too too isa jar o pemerintahindonesia jaga pemerintah egaratain e3 (aza entitassektorpublik uut yo iso yo |aoe oo (a25| obankpembangunanmuttilateral oo iso too (sos to jie a26) bankindonesia isa tao oo (a27 banksentralnegaralin jos j428| embagakeuangan hor| o o ja2s tanya yeo joo iso vio jisabilitasyangmemilikihubungankebergantungan denganasetterteru ) to ) toe too toe toe too loe jijabilitasdanekuitaslainnya: ee o e wabiitespajaktangguhan ho to tar oo men ara diperhitungkan sebagai modal inti utama tier isa utangtanggalperdaganganftradedatepayabeh toe too oo ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, pps tan pps dan pes wotalass total hol adalamrangkaperhitungan nfr poo poo poo too poo (tt aaleveli oo poo poo |t14 kasdansetaraks fog ina ina ina |z12 penempatanpada bankindonesia fog tag log los i113 bola level itidaktermasuk setang mendapatkanfaktor fos o | oo il13. bebasdarisegalaklaim(uneneumbered) ina iso pen bee ppa bnn nan waktu pengikatan aset batateve2ph doo i121 bebasdarisegalaklaimfunencumbered) ina jas las las dan waktu pengikatan aset bebas dari segala klaim funencumbered) mna tidak bebas dari segala klaim fencumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset bean operasional (bi bebasdansegalaklamfumencumbered) (sos (saw (sos |itoe tdakbebasdarisegalaktaimfencumbered) sisajangkawaktupengikatanasetc6bulan )| o(s sgg sgp tagore sisajangkawaktupengikatanasetz6bulansdeithun ' ) | )'(so6 iso iso jago i223 sisajangkawaktupengikatanasetzitahun |ggg taps tagore a00 dee ariana berharga yang tidak gagal bayar (default) atslaaenakaodena tetes ade ban diberikan kepada: maka persyaratan ibl bebasdarisegalaklaimfunencumbered) ina dao iso jago tidakbebasdarisegala klaim fencumbered) uud bal. | ) sisajangkawaktupengikatanasere6bulan ina jago iso |ao0oe o jati22 oia jangka waktu pengikatan aset26bulang item sok sisa jangka waktu pengikatan aset tahun memenuhi persyaratan tertentu atau tanpa agunan jaa bebasdarisegalaklaimfunencumbered) ina tas iso tao tidak bebasdarisegala klaimfencumbere) poo doo sisajangkawaktupengikatanasete bulan ) | ina jas iso fa sisajangkawaktupengikatanaseta6bulansdcithun | ) ina o(sage iso tag o jazz2s sisa jangka waktupengikatanaset21tahun tao tanoe lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa sasa bukan untuk aktivitas operasional bebasdarisegalaklaim(unencumbered) tag jas iso ago too tidak bebasdarisegalaklaim(numbered) poo doo |ala21 sisajangkawaktupengikatanaserc6bulan '| (na jasa iso jago sisajangkawaktupengikatanaseta6bulan ditahun ' ) | ) ina sgp sos jago sisajangkawaktupengikatanasetzitahun ona jago |a00e |ao0oe o (ata perusahaan non keuangan, nasabah perorangan dan nasabah sama mira dan usaha kecil, pemerintah indonesia, pemerintah negara lain, entitas tertanam doll pena meamsiass nia dengan pendekatan standar jaa bebasdarisegalaklaimfunencumbered) (na iso iso jess jasa. tidakbebasdarisegalaklaim fencumbered) poo doo jalal21 sisajangkawaktupengikatanasete abuan ) | ) (na sgg iso tes sisajangkawaktupengikatanaset26bulan 1tahun ina iso (sos les dapat3 jangka waktu pengikasanasetaitahun ina igo tao tag dengan pendekatan standar aaa21 bebasdarisegalaklaimfunencumbered) ina iso (sos i314. tidakbebasdarisegalaklaimfencumbere) oi| jazz2i jangka waktu pengkatanasete abuan str hadap alnaampnkamn aman ang toe sisa jangka waktu pengikatan aset tahun tagihan (termasuk pinjaman) kepada bank indonesia dan bank sentral berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh bank indonesia dan bank sentral negara lain bebasdarisegalaklaimfunencumbered) ina fog iso too tidakbebasdarisegalaklaimfencumbered) poo (3as. sisajangkawaktupengikatanasete bulan ina jos iso sisa jangka waktu pengikatan aset bulan s.d tahun man 2ao mupingdteotmosterwomeamemeemamgawn| loo berharga yang diterbitkan oleh bank indonesia dan bank sentral negara lain) bebasdarisegalaklaimfunencumbered) ina foam dansa tak bebasdari segalaklaim fencumbere) sisajangkawaktupengikatanasete6bulan ina toga sisajangkawaktupengikatanasetz6bulan ditahun | ina iso (sos iso sisajangkawaktupengikatanasetaitahun ina dago |ago fgog kreditberagunrumahtinggal yangdiantranya: poo doo dikenakan bobot risiko dalam perhitungan attr risiko kredit dengan pendekatan standar bebas dari segala klaim funencumbered) mna tidak bebasdari segalaklaim fencumbered) pooh (3a7a21 sisajangkawaktupengikatanasete6bulan ) | (na iso iso jess sisajangkawaktupengikatanaset 6bulan itu ) (na iso iso jess sisajangkawektupengikatanasetaltahun ona |ax00e |r000e oo |a000 o panen near dengan pendekatan standar (3ag24 bebasdarisegalaklaimfunencumbered) (na sgg iso tes #dakbebasdarisegalaklaimfencumbereg) pop sisajangkawaktupengikatanasetc abuan ina iso o(sos iss sisajangkawaktupengikatanaset26bulansdltaun ' ' ina o(sge o iso jasa dhayaza ssa janekawaktu pengikatan asetzitahun i00e ios tanoe dongapessgngan dinar engan ana ang diperdagangkan bursa dan non bola, dengan syarat tertentu bebesdarisegalaklaim(uneneumbered) ina iso iso jas dag tidak bebas ari segala klaim fencumbere) chap ssalengkawaktu pengkatnasetc bun sisajangkawaktupengikatanaset2 b6bulansdditahun ona (so jess sisajangkawaktupengikatanasetzsitahun ing troop |r00e ir006 jasetyangmemilikipasangan labiitasyangsalingbergantung joe pasetlainnya isl komoditasfisikyangdiperdagangkan, termasukemas a90 kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin max max max faktor ,faktor .faktor rsf rsf rsf aset) aset) aset) icons |role 2096liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin |aoe |aog tag piutangtanggalperdagangan fog dog lom los awt bandang damlodas macet non performing loan) ima aset tetap isa faktorpengurangmodal (na dao |r00e ir00x6 |s1o suratberhargayanggagalbayar oo (na fans |aoe |r06 o sal asetlainnyayangtidakbebasdari segalaklaimlencumbered) | | mengikuti fasetsaatbebasdarisegalaklaim isa2 asetlainnyayangtidak masuk dalam kategoridiatas"") roof taro lak oo etalase kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan (irrevocable) atau dapat dibatalkan dengan syarat (conditional removable) lunconditionally removable) letters credit (l c)) ben finance kewajiban non kontraktual ema semar total rsf pilih sesuai cakupan laporan. #) liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori atas, antara lain liabilitas kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan, bunga simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo, transfer, cek perjalanan (traveller's cheeses) yang telah dijual, beban bunga yang masih harus dibayar, dividen yang belum dibayar, taksiran pajak penghasilan, pendapatan yang ditangguhkan, penyisihan kerugian untuk risiko operasional, rekening tunda (suspense account), liabilitas pajak penghasilan, liabilitas imbalan kerja, electronic money, goodwill negatif, dan liabilitas diestimasi. pedoman pengisian kertas kerja nfr: format kertas kerjakertas kerja nfr adalah: setiap baris yang berwarna abu abu tua menunjukkan kategori utama dari kertas kerja nfr,cc. setiap baris yang tidak berwarna menunjukkan subkomponen dari komponen sebagaimana dimaksud pada huruf dan setiap baris yang berwarna hitam tidak perlu diisi. nilai yang dimasukkan pada kertas kerjakertas kerjaketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttdnfr nama bank bank. (individu konsolidasi)" posisi laporan bulan tahun perhitungan nfr todas comma lao instrumen modallaannya loo ( lx a .a simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: smamsmteamnaas lol lol stabil kem eren loe teri korporasi: simpananoperasional la (ee dari nasabah korporasi peer ang saling bergantung |liabilitas dan ekuitaslainnya: le w ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori s.d. atas perhitungan nfr meme lai maa ain untuk tujuan operasional pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga bejakamametoaten dijamin dengan bola level kai kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan bola level dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan kepada perusahaan non keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah indonesia, pemerintah negara lain, bank indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya: memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko atau kurang, sesuai ojk attr untuk risiko kredit kredit beracun rumah tinggal yang tidak sedang dijadikan, yang diantaranya: memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko atau kurang, sesuai ojk doo kutuk risiko kredit) doo surat berharga yang tidak sedang dijadikan, tidak gagal bayar dan tidak masuk sebagai bola, termasuk saham yang diperdagangkan bursa ang saling bergantung selamnya: h3 @ipestangan, senemucemar diperdagangkan, termasuk emas kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin w dikurangi dengan variation margin masuk dalam kategori atas'') anfrauitar loe kate funding radio esa stable funding ratio (fo)pilih sesuai cakupan laporan. aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori atas, antara lain commemorative coins dan notes, cck perjalanan (travellers' cheese) yang dibeli diambil alih, uang muka kepada nasabah, tagihan inkaso, tagihan lainnya, pendapatan yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit, pendapatan bunga yang akan diterima, uang muka pajak, biaya dibayar dimuka, biaya yang ditangguhkan, talangan dalam rangka program pemerintah. pedoman pengisian laporan perhitungan nfr format laporanlaporan perhitungan nfr adalah: setiap baris yang berwarna abu abu tua menunjukkan kategori utama dari laporan nfr:setiap baris yang tidak berwarna menunjukkan subkomponen dari komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan setiap baris yang berwarna hitam tidak perlu diisi. nilai yang dimasukkan pada laporan perhitunganlaporananalisis perkembangan nfr analisis secara individu analisis perkembangan nfr paling sedikit menjelaskan: faktor utama yang mempengaruhi nfr yang dipublikasikan, faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan nfr (misalnya: terdapat perubahan strategi dan struktur pendanaan), dan komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (interdependensi dan keterkaitan antar transaksi. analisis secara konsolidasi analisis perkembangan nfr paling sedikit menjelaskan: faktor utama yang mempengaruhi nfr secara konsolidasi yang dipublikasikan, faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan nfr secara konsolidasi (misalnya: terdapat perubahan strategi dan struktur pendanaan), dan komposisi yang saling bergantung (interdependensi) dan keterkaitan antar transaksirencana tindak pemenuhan nfr nama bank bank. posisi laporan bulan tahun berisi uraian rencana tindak yang dilakukan oleh bank dalam hal nfr bank berada bawah pemenuhan minimum). berisi uraian rencana tindak yang dilakukan oleh bank dalam hal nfr bank secara konsolidasi berada bawah pemenuhan minimum). ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd musiman hadadnfr sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini.

sma tambahan lembaran negara r.i rasiorsfcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

ae, lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. kegiatan usaha. perantara pedagangan fotokopi dokumen nomor tunggal identitas nasabah, terkait denganyang dipersyaratkan dalamsurat kuasa dari nasabah yang berbentuk badan hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebuttersebut, surat kuasa dari nasabah yang memberikan wewenang kepada pihak ketigajika terdapat surat kuasa pemberian kewenangan dimaksud, surat kuasa dari nasabah kepada perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud pada angka huruf h), dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan efek dan atau dana, dan kontrak pengelolaan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan atau produk investasi lain yang memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk memberikan pesanan dan atau instruksi untuk kepentingan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan atau nasabah dari produk investasi lain yang dikelolanya, formulir untuk nasabah orang perseorangan memuat paling sedikit informasi mengenai nasabah: penerimaan dan identifikasi nasabah, dan nomor tunggal identitas nasabah bagi nasabah yang sudah memiliki dan bagi nasabah yang belum memiliki wajib dicantumkan setelah dibuatkan sebagaimana dimaksud pada angka huruf b). kontrak pembukaan rekening efek sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angka disetujui dan ditandatangani oleh direktur atau pegawai dan pengawas dalam unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran, dan perusahaan efek memberikan salinan kontrak pembukaan rekening efek dan pembukaan rekening dana pada bank kepada nasabah, dan dalam pelaksanaan tanggung jawab penerimaan pesanan dan atau instruksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka perantara pedagang efek memenuhi paling sedikit: memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan atau instruksi telah memiliki nomor tunggal identitas nasabah, menerima pesanan dan atau instruksi nasabah untuk membeli dan atau menjual efek, mengubah, atau membatalkan pesanan dan atau instruksi nasabah: membuat dan menyimpan catatan dan atau rekaman pembicaraan yang terinci dari setiap pesanan dan atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu, termasuk informasi mengenai: rincian pesanan dan atau instruksi meliputi: nama dan jenis efek, jumlah efek, harga efek, dan atau nama dan nomor identitas rekening efek asal dan tujuan, tanggal dan waktu pesanan dan atau instruksi yang diterima, tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan, atau pembatalan pesanan dan atau instruksi tersebut, persyaratan pesanan dan atau instruksi, kode identitas nasabah, dan nomor tunggal identitas nasabah, meneruskan pesanan dan atau instruksi nasabah dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko, danerantara pedagang efek. bab fungsi manajemen risiko pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan: unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan perantara pedagang efek dan melaksanakan transaksi efek, dengan ketentuan: menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan perantara pedagang efek yang formasinya tertuang dalam prosedur operasi standar perantara pedagang efek, melakukan verifikasi bahwa rekening efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran, melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan atau efek dalam rekening efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi efek tersebut, bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening efek perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf c), verifikasi ketersediaan dana dan atau efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf i), dan pelaksanaan verifikasi terhadap rekening efek dan ketersediaan dana dan atau efek sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko perantara pedagang efek yang terintegrasi, dan unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi efek yang dilakukan untuk kepentingan perantara pedagang efek sendiri atau pihak terafiliasi perantara pedagang efek termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling sedikit: tidak melakukan transaksiantara pedagangantara pedagang efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut, dan melaporkan transaksi efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan. bab fungsi pembukuan pelaksanaan fungsi pembukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan: perantara pedagang efek mencatat seluruh transaksi yang dilaksanakannya setiap hari sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan peraturan otoritas jasa keuangan yang berkaitan dengan hal tersebut, unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, paling sedikit meliputi buku besar, cc. buku besar sebagaimana dimaksud pada huruf memuat secara rinci yang menggambarkan hal sebagai berikut: aset, liabilitas: modal: dan pendapatan dan biaya, yang berlaku, sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut,: unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, meliputi: bukti pengeluaran cek, rekening bank, pembatalan cek jika terdapat pembatalan cek, rekonsiliasi rekening bank, pemberitahuan debut dan kredit rekening efek, saldo semua akun dalam buku besar dalam bentuk neraca saldo, paling sedikit setiap bulan, catatan harian yang merupakan bukti dari semua pendekatan dan pengeditan kas untuk hari tersebut, dan rekonsiliasi harian antara buku besar dan buku pembantu efek, danfungsi kustodian pelaksanaan fungsi kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan: unit kerja yang melakukan fungsi kustodian bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban perantara pedagang efek sebagai kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai rekening efek pada kustodian, unit kerja yang melakukan fungsi kustodian bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, meliputi: rekening efek, buku pembantu efek, buku pembantu dana, dan buku pembantu transaksi, rekening efek sebagaimana dimaksud pada huruf angka memuat hal sebagai berikut: untuk setiap rekening efek perlu dicatat: nama dan alamat pemegang rekening, wakil perantara pedagang efek atau wakil penjamin emisi efek yang ditunjuk, nomor pokok wajib pajak, dan nama, alamat, nomor telepon, dan nomor facsimile perantara pedagang efek, pembelian, penjualan, penerimaan, dan penyerahan efek dan atau dana untuk setiap rekening efek, dicatat paling sedikit atas: tanggal transaksi, uraian transaksi, jumlah dana jika terdapat jumlah dana, jumlah efek jika terdapat jumlah efek, dan kurs transaksi jika terdapat kurs transaksi, laporan rekening efek harus memuat posisi portofolio efek nasabah pada tanggal laporan, dan dikirimkan kepada nasabahnya paling lambat hari ke (kesepuluh) setiap bulan termasuk aktivitas transaksi nasabah selama satu bulan, dan transaksi yang termuat dalam laporan rekening efek mencakup: transaksi yang telah dilaksanakan, jumlah dividen, saham bonus, bunga, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak lainnya, dan penarikan atau penyetoran dana dan atau efek. buku pembantu efek sebagaimana dimaksud pada huruf angka dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan, yang memuat informasi sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pengendalian dan perlindungan efek yang disimpan oleh perusahaan efek, buku pembantu dana sebagaimana dimaksud pada huruf angka memuat secara rinci informasi yang menggambarkan hal sebagai berikut: kepemilikan dana: perusahaan, nasabah: terafiliasi, tidak terafiliasi, penyimpanan dana: rincian saldo setiap rekening bank, saldo dana setiap nasabah setiap hari: saldo dana milik perusahaan setiap hari: status dana milik nasabah, bebas atau dijadikan, dana milik perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka huruf aj) merupakan dana milik perusahaan yang disimpan dan diadministrasikan oleh unit yang menjalankan fungsi pembukuan, laporan buku pembantu dana sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan menggunakan formulir laporan buku pembantu dana formulir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan modal kerja bersih disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan, buku pembantu transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf angka dibuat paling lambat hari kerja berikutnya berdasarkan konfirmasi tertulis yang dikirimkan kepada nasabah dan memuat hal sebagai berikut: tanggal transaksi, jenis transaksi, misalnya jual atau beli, harga, komisi dan biaya, tanggal kewajiban penyelesaian, nama dan kode nasabah: nomor transaksi, jumlah efek, metode penyelesaian, dan informasi mengenai tindak lanjut penyelesaian transaksi, sesuai dengan metode penyelesaian, unit kerja yang melakukan fungsi kustodian harus mendapatkan catatan dan atau rekaman pembicaraan atas transaksi efek untuk melakukan pemeliharaan dan penyelenggaraan catatan dan buku perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf, sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang cukup sehingga dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut:, unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, meliputi: konfirmasi transaksi efek, pemberitahuan debut dan kredit rekening efek, kontrak transaksi efek dengan perusahaan efek lain: dan bukti semua pembukuan untuk buku pembantu efek, unit kerja yang melakukan fungsi kustodian bertanggung jawab atas penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan dana, efek, dan atau dokumen yang berkaitan dengan efek dengan ketentuan sebagai berikut: dana, efek, dan atau dokumen yang berkaitan dengan efek harus disimpan ruangan besi, brankas, lemari besi yang aman, bank, bank kustodian, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dana, efek, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angkasistem perdagangan online adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh perantara pedagang efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat, layanan protokol aplikasi nirkabel, atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksaturan peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku bagi perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. dihitung dan direkonsiliasikan dengan buku pembantu efek dan rekening efek paling sedikit: setiap hari oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian, setiap bulan oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan, dan setiap tahun oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan, dana, efek, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka yang dimiliki perantara pedagang efek disimpan secara terpisah dari dana, efek, dan atau dokumen yang dimiliki oleh nasabah perantara pedagang efek, dengan ketentuan:, efek yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk setiap nasabah atas nama nasabah: dokumen yang terkait dengan nasabah disimpan pada tempat yang terpisah dengan ketentuan: dokumen fisik disimpan dalam tempat yang aman, dan dokumen elektronik disimpan dalam sistem teknologi informasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dana, efek, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka diamankan dari penyalahgunaan, kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan, catatan dan laporan terinci oleh unit kerja yang melakukan fungsi kustodian atas penerimaan dan penyerahan dana, efek, dan atau dokumen yang berkaitan dengan efek, dibuat dan disimpan oleh unit kerja yang melakukan fungsi kustodian yang memuat informasi mengenai: nomor sertifikat jika terdapat nomor sertifikat: nama danjen efek, kode efek, jumlah efek, tanggal transaksi, dan nama dan nomor identitas rekening efek, dana, efek, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka dilarang dikeluarkan dan atau dipindahbukukan dari unit kerja yang melakukan fungsi kustodian, kecuali didasarkan pada wewenang yang sah, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka dituangkan dalam prosedur operasi standar dan uraian jabatan, unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian transaksi efek, meliputi: penghitungan hak dan kewajiban penyelesaian transaksi efek, pemindahan efek dan atau dana, dan penyampaian konfirmasi tertulis kepada setiap nasabah, oo.vii fungsi teknologi informasi pelaksanaan fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan: unit kerja yang menjalankan fungsi teknologi informasi memenuhi halkapasitas sistem yang dapat mengantisipasi pertumbuhan transakfungsi pemasaran dan menyediakan sistem pengganti apabila sistem komunikasi onlineiranti lunak maupun keras, memelihara database dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan, memelihara catatan terkait dengan sistem apabilerantara pedagang efek kepada nasabahnya, database yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi paling sedikit databasedan keluar dalam sistem:terkait akses nasabah dan akses pegawai perantara pedagang efek, dan perubahan atas parameter sistem dan file utama, cc. perantara pedagang efek yang menggunakan sistem perdagangan online menyajikan informasi melalui situs web perantara pedagang efek meliputi: penjelasan mengenai risiko atas transaksi efek, contoh kontrak pembukaan rekening efek bagi nasabahnya, pernyataan mengenai keamanan dan kerahasiaan atas setiap data dan informasi, pernyataan dan informasi umum mengenai bagaimana order diterima, diproses, dan dilaksanakan melalui media komunikasi elektronik, pernyataan mengenai kebijakan penanganan sistem apabila terjadi masalah dan penjelasan mengenai sistem pengganti yang dapat digunakan oleh nasabah: pemberitahuan secara tepat waktu mengenai terjadinya permasalahan sistem baik melalui surat elektronik, situs web atau media lainnya, dan penjelasan mengenai prosedur penanganan pesanan dan atau instruksi yang tertunda ketika terjadinya permasalahan atas sistem perdagangan online, dan perantara pedagang efek yang menggunakan sistem perdagangan online menyediakan bagi nasabahnya petugas khusus dan jalur komunikasi telepon siaga yang cukup dan tersedia terus menerus pada setiap hari bursa untuk memudahkan nasabah berhubungan dengan perantara pedagang efek. bab viii fungsi kepatuhan pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan: fungsi kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat bawah direksi, dengan ketentuan:sifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhanbagian dari struktur organisasiwakil yang ditugaskan oleh perantara pedagang efek untuk menangani proses pemeriksaan dari otoritas jasa keuangan dan bursa efek, dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan, perantara pedagang efek mempertimbangkan: jenis produk dan jasa yang ditawarkan, jenis, jumlah, dan penyebaran nasabah baik nasabah ritel maupun kelembagaan, struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran secara geografis, volume dan nilai transaksi yang dilakukannya, dan jumlah pegawaitanggung jawab terhadap hal paling sedikit: mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan perantara pedagang efek, menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan, memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar, memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai perizinan, memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai, memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal, memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme, memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan efek, paling sedikit dengan melakukan: pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai, pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan, pengawasan terhadap pembukaan rekening efek nasabah baru, pengawasan transaksi efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan perantara pedagang efek sendiri atau pihak terafiliasinya, pengawasan atas pengelolaan portofolio perantara pedagang efek, pengawasan setiap informasi, nasihat, rekomendasi, dan atau hasil riset yang dikeluarkan perantara pedagang efek untuk diberikan kepada nasabah dan atau disebarluaskan kepada masyarakat, dan pengawasan pencatatan dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia, melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah, dengan ketentuan paling sedikit: mempunyai prosedur penanganan pengaduan nasabah, mempunyai prosedur penyelesaian perselisihan, mempunyai arsip pengaduan yang harus disusun menurut abjad nama nasabah: catatan mengenai pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diadukan, catatan mengenai pengaduan harus pula memuat tindakan yang telah dilakukan termasuk penyelesaian permasalahan yang diajukan, dan dalam hal tidak terdapat pengaduan dari nasabah atau pihak lain, makaharus menyimpan arsip pengaduan setiap bulan dengan keterangan bahwa tidak ada pengaduan, melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha, menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan atau direksi, dan menyediakan bantuan dan atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang undangan bidang pasar modal dan peraturan perundang undangan lain yang terkait: dannyusun prosedur operasi standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pasar modal termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan mengenai: prosedur identifikasi risiko dan pelanggaran, prosedur penanganan adanya potensi risiko (mitigasi risiko) dan indikasi pelanggaran, prosedur penyampaian laporan baik insidentil maupun berkala, prosedur pengawasan untuk memperbaiki suatu pelanggaran dan memastikan pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi, dan prosedur pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan, kewenangan fungsi kepatuhan harus ditetapkan dalam pakta yang secara tertulis mengikatn fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam dan dan cc.laporkan secara rahasia kepada dewan komisaris dan otoritas jasa keuangan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh perantara pedagang efek dan atau nasabahnya. bab alih daya fungsi perantara pedagang efek alih daya fungsi perantara pedagang efek kepada pihak lain wajib memenuhi ketentuan: perantara pedagang efek dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan atau fungsi teknologi informasi, dengan ketentuan: alih daya fungsi pemasaran dilakukan dengan bab pengendalian internal perantara pedagang efek perantara pedagang efek wajib memastikan sistem pengendalian internal yang dimilikinya paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan. perantara pedagang efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling sedikit (enam) fungsi: pemasaran, manajemen risiko, cc. pembukuan, kustodian, teknologi informasi, dan kepatuhan. perantara pedagang efek wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal perantara pedagang efek memiliki fungsi riset, fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan ketentuan: pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang: merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya, melakukan tugas luar tugas dan tanggung jawab fungsinya sendiri tanpa persetujuan mengacu pada peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman perjanjian agen perusahaan efek anggota bursa efek, alih daya fungsi kustodian dilakukan kepada penyedia jasa yang merupakan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah atau bank kustodian, alih daya fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan fungsi teknologi informasi dilakukan kepada penyedia jasa dengan ketentuan: perantara pedagang efek melaporkan informasi tentang rencana alih daya fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan atau fungsi teknologi informasi kepada otoritas jasa keuangan dengan menggunakan formulir laporan rencana alih dayaebelum menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan atau fungsi teknologi informasi, perantara pedagang efek melakukan uji tuntas terhadap penyedia jasa yang mencakup, paling sedikit:secara kualitatif dan kuantitatif: faktor reputasi, cakupan asuransi oleh penyedia jasa jika terdapat asuransi oleh penyedia jasa, perantara pedagang efek melakukan revi secara berkala fungsi yang dijalankan oleh penyedia jasa untuk memastikan bahwa fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur operasi standar pelaksanaan fungsi dimaksud: perantara pedagang efek memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia jasa, yang paling sedikit mencakup: nama pihak, ruang lingkup, syarat, dan kondisi fungsi perantara pedagang efek yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia jasa, tanggung jawab perantara pedagang efek dan penyedia jasa, serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut, standar layanan jasa, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat, kerahasiaan dan keamanan informasi, tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi, pelaporan penyedia jasa kepada perantara pedagang efek, pertanggungjawaban dari penyedia jasa kepada perantara pedagang efek atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran lainnya atas perjanjian, jaminan atas kualitas layanan jasa dan ganti rugi, kewajiban penyedia jasa, setiap saat jika diminta, untuk menyediakan setiap catatan, informasi dan atau bantuan berkaitan fungsi fungsi perantara pedagang efek yang dilaksanakannya kepada perantara pedagang efek yang menunjuk penyedia jasa, auditor perantara pedagang efek dimaksud,, larangan bagi penyedia jasa untuk menunjuk pihak ketiga (sub kontrak) dalam menjalankan kewajibannya, ketentuan tentang keberlangsungan fungsi perantara pedagang efek dalam hal penyedia jasa mengalami kondisi darurat sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya, pengakhiran perjanjian, yang paling sedikit meliputi transfer informasi dan langkah langkah pemutusan perjanjian, dan prosedur transisi, dan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara perantara pedagang efek dengan penyedia jasa. perantara pedagang efek memastikan bahwa penyedia jasa menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari perantara pedagang efek, perantara pedagang efek pada hari bursa berikutnya melaporkan kepada bursa efek dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan apabila penyedia jasa tidak dapat melakukan kewajibannya, perantara pedagang efek memastikan bahwa setiap saat dapat mengakses pembukuan, catatan, dan dokumen penyedia jasa berkaitan dengan alih daya fungsi perantara pedagang efek kepada pihak lain, dan perantara pedagang efek menunjuk penyedia jasa yang kegiatan operasionalnya berlokasi indonesia: dan perantara pedagang efek bertanggung jawab terhadap fungsi perantara pedagang efek, yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada pihak lain. bab ketentuan lain lain semua dokumen, rekaman data, dan atau pembicaraan dan pencatatan perantara pedagang efek yang ditentukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib: disimpan paling singkat (lima) tahun, dan paling singkat (dua tahun) pertama dari jangka waktu (lima) tahun dimaksud, wajib disimpan pada tempat yang mudah dijangkau. pihak yang bukan pegawai perantara pedagang efek dilarang masuk ruangan unit kerja yang menjalankanfungsi kepatuhan dan fungsi riset, kecuali jika diawasi dengan ketat dan bersama dengan pegawai perantara pedagang efek yang berwenang atau dalam rangka menjalankan kewenangannya berdasarkan undang undang. setiap pihak yang tidak berwenang dilarang, kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf angka perantara pedagang efek wajib memiliki prosedur dan melakukan pemberitahuan mengenai penanganan pesanan nasabah kepada nasabah dan penyedia jasa dan pihak lain yang terkait apabila kegiatan usaha perantara pedagang efek dibekukan untuk sementara. dewan komisaris perantara pedagang efek wajib mengawasi pelaksanaan tanggung jawab fungsi kepatuhan dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh. perantara pedagang efek wajib menyusun prosedur operasi standar yang baku terhadap pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf c), dan dan memastikan bahwa prosedur dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pegawai yang menjalankan fungsi tersebut. dalam hal terdapat perubahan material terhadap prosedur operasi standar sebagaimana dimaksud pada setiap perubahan material wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tujuh) hari setelah dilakukannya perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan huruf peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perizinangendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai sebagai perantara pedagangaporan rencana alih daya fungsi nomor nanaannannannanaa aan kanaanannanang kena . lampiran perihal laporan rencana alih dayyampaikan rencana perusahaan kami untuk melakukan alih daya fungsi . sebagai informasi, bersama ini terlampir kami sampaikan: deskripsi penyedia jasa yang menerima alih daya fungsi, meliputi: nama penyediajasa, bidang usaha penyedia jasa,penyedia jasa secara kualitatif dan kuantitatif, faktor reputasi penyedia jasa, cakupan asuransi oleh penyedia jasa (jika ada). deskripsi kegiatan yang akan diserahkan kepada penyedia jasa. demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian bapak ibu") diucapkan terima kasih. coret yang tidak perlu direkstertulis dari direksi: memiliki akses terhadap catatan, buku, dan rekening pada fungsi lain dari perantara pedagang efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari direksi, dan atau dimaksud, kecualilam rangka menjalankan fungsinya, dan dalam hal kegiatan usaha perantara pedagang efek masih tergabung dengan kegiatan usaha penjamin emisi efek dan atau manajer investasi dalam perusahaan efek yang sama: prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan atau manajer investasi dimaksud wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam dan dan pelaksanaan setiap fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan atau fungsi riset yang terdapat dalam kegiatan perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan atau manajer investasi dapat dilaksanakan oleh satu unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut. apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, perantara pedagang efek paling lambat pada hari bursa berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada bursa efek dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan yang berisi paling sedikit: penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi, waktu terjadinya permasalahan, lama terjadinya permasalahan, fungsi yang mengalami permasalahan dan pengaruhnya, keterangan mengenai apakah masalah tersebut pernah terjadi sebelumnya, dampak permasalahan tersebut terhadap kepentingan nasabah dan jumlah nasabahnya jika memungkinkan untuk dihitung, langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan, dan langkah yang dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terulang. bab iii fungsi pemasaran pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan: unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk: menerapkan customer due diligence sesuai dengan ketentumbuat kontrak pembukaan rekening efek lainnya dengan nasabah jika terdapat kontrak pembukaan rekening efek lainnya dengan nasabah: pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi online mengalami kelambatan atau tidak berfungsi, dalam membuat kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angka perantara pedagang efek memenuhi ketentuan: transaksi efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali: membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi yang tidak tercatat bursa efek, memesan efek dalam rangka penawaran umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan efek, dan membeli atau menjual efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain, pembukaan rekening efek diikuti dengan: pembukaan subrekening efek pada kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk setiap nasabah: dan pembuatan nomor tunggal identitas nasabah pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki nomor tunggal identitas nasabah, kontrak pembukaan rekening efek memuat paling sedikit ketentuan mengenai: efek dan atau dana dalam rekening efek nasabah yang dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap perantara pedagang efek, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening efek, perantara pedagang efek dapat meminta dana dan atau efek dari pemegang rekening efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi efek,: efek yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada subrekening efek pada kustodian untuk setiap nasabah atas nama nasabah: perantara pedagang efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam efek atau menjual efek lain milik nasabah untuk rekening efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif efek yang tidak dibiayai oleh perantara pedagang efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah, dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening efek reguler nasabah, perantara pedagang efek dapat: menggunakan efek dalam rekening efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya, atau melakukan penjualan efek secara paksa tanpa persetujuan nasabah, hanya untuk penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan, untuk kontrak pembukaan rekening efek pembiayaan dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka memuat ketentuan mengenai perusahaan efekdari nasabah menjual atau membeli efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan nasabah jika nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan,sediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada perantara pedagang efek untuk: melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi efek nasabah: dan memberikan data termasuk mutasi dan atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada bank sebagaimana dimaksud pada angka huruf kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bagi nasabah sebagaimana dimaksud pada angka huruf c), nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit: nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli, dan dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan atau efek maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian: dan ketentuan dan tata cara penutupan rekening efek, mencantumkan paling sedikit ketentuan penutupan rekening efek jika saldo dalam rekening efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama (enam) bulan berturut turut, perjanjian khusus sebagaimana dimaksud pada angka huruf memuat paling sedikit: perjanjian pokok yang mendasari perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam, manfaat yang diperoleh oleh nasabah, cc) prosedur yang disepakati dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan perantara pedagang efek, jangka waktu perjanjian, dan pengakhiran perjanjian, dokumen kontrak pembukaan rekening efek sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angka harus disimpan dalam arsip pada unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran, dilengkapi dengan dokumen: terkait penerimaan dan identifikasi nasabah dan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan

tambahan lembaran negara r.icustomer due diligence adalah termasuk enhance due diligence dalam hal nasabah perantara pedagang efek memiliki risiko tinggihuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan nomor tunggal identitas nasabah yang pada praktiknya sering disebut dengan single investor identification sid) adalah nomor tunggal identitas pemodal pada lembaga penyimpanan dan penyelesaiaktivitas masuk dalam sistem yaitu log in. yang dimaksud dengan aktivitas keluar dalam sistem yaitu log outpembukuan transaksi nasabah. cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. efek. pemeringkat. perilakulakuilaku perusahaan pemeringkat efek, maka peraturan mengenai perilakulakukewajiban dan larangan bagian kesatu perusahaan pemeringkat efek perusahaan pemeringkat efek yang mendapat izin usaha darilaku perusahaan pemeringkat efekotoritas jasa keuangan wajib melakukan kegiatan pemeringkatan melalui analisis yang mendalam (in depth analysis), dilakuk dalam pemberian peringkat. perusahaan pemeringkat efek wajib: bersikap objektif, dan independen dalam melaksanakan kegiatan pemeringkatan, memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan termasuk jangka waktu penyelesaiannya, dengan ketentuan prosedur dan metodologi pemeringkatan wajib memenuhi kondisi paling sedikit: tepat, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian: telah diuji keandalannya: dan penerapannya wajib sesuai dengan objek pemeringkatan dan jenis industrinya, cc. menerapkan dan menaati prosedur dan metodologi sebagaimana dimaksud dalam huruf secara konsisten, menerapkan tahapan proses pemeringkatan yang mencakup paling sedikit: pemaparan atas metodologi pemeringkatan kepada pengguna jasa, dalam hal perusahaan pemeringkat efek melakukan pemeringkatan karena permintaan, baik permintaan dari pihak yang diperingkat maupun permintaan pihak lain: pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang menjadi sumbernya diperingkat, proses analisa dan penetapan peringkat, proses keberatan oleh pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efeknya diperingkat, publikasi hasil peringkat, dan pemantauan hasil peringkat, melakukan kaji ulang secara berkala paling sedikit (tiga) tahun sekali terhadap prosedur dan metodologi pemeringkatan serta penerapannya, untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan objektivitas proses pemeringkatan: bertanggung jawab atas setiap hasil peringkat yang dikeluarkan: mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya hasil peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efeknya diperingkat, menjamin keberlanjutan dan ketersediaan analis dalam setiap proses pemeringkatan, memastikan analisa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan keterbukaan prosedur dan metodologi pemeringkatan dengan pihak yang diperingkat, investor, partisipan pasar lainnya dan masyarakat, memantau entitas (company rating) dan atau efek yang diterbitkan oleh pihak yang diperingkat (instrument rating) secara terus menerus sesuai dengan prosedur standar operasi pemeringkatan, mengkaji ulang secara berkala hasil peringkat yang telah dikeluarkan, mengkaji ulang hasil peringkat yang telah dikeluarkan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil peringkat, memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh dalam rangka proses pemeringkatan adalah relevan dan dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang dapat dipercaya: oo. mendistribusikan secara tepat waktu setiap hasil peringkat sesuai dengan perjanjian pemeringkatan, pp. mengungkapkan hasil pemutakhiran atas setiap hasil peringkat yang dikeluarkannya sesuai dengan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan atau dalam hal terdapat informasi yang material yang menyebabkan perubahan hasil peringkat: mempunyai sistem yang memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia yang diterima dari pihak yang diperingkat, pihak yang efeknya diperingkat dan atau pihak lain, tidak diketahui dan atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menggunakan informasi rahasia hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan aktivitas pemeringkatan atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan perjanjian dengan pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efeknya diperingkat, ss. mempunyai komite pemeringkat dan pejabat kepatuhan: menetapkan secara jelas keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat kepatuhan, memiliki persyaratan dan kualifikasi anggota komite pemeringkat secara tertulis. persyaratan dan kualifikasi anggota komite pemeringkat ini wajib disusun untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hasil pemeringkatan: memastikan bahwa pejabat kepatuhan dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan objektif:xx. menetapkan kompetensi analisa:, menjamin bahwa analisa melakukan analisa yang memadai dan pemantauan yang cermat, dan menjamin bahwa seluruh analis perusahaan pemeringkat efek meningkatkan kemampuan yang terkait dengan pemeringkatan melalui pelatihan yang memadaprosedur dan metodologi pemeringkatan, maka perusahaan pemeringkat efek wajib melakukan perubahan dan menyampaikan prosedur dan metodologi tersebut kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan. kewajiban sebagaimana diatur pada huruf dan huruf:atau efek tertentu. perusahaan pemeringkat efek dilarang: memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal, memberikan kepastian dan atau jaminan baik secara implisit maupun eksplisit atas hasil peringkat tertentu sebelum selesainya proses pemeringkatan: melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan, kecuali kegiatan usaha yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, memberipihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki data dan atau informasi rahasia tersebut ataunentukan hasil peringkat berdasarkan hal lain selain faktor faktor yang relevan dengan objek pemeringkatan, memberikan rekomendasi mengenai struktur produk keuangan terstruktur (structured finance product) yang sedang peringkatnya:, melakukan pemeringkatan suatu objek pemeringkatan apabila: efek yang akan diperingkat diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek, baik langsung maupun tidak langsung: perusahaan pemeringkat efek, komisaris, atau direkturnya mempunyai kepentingan atas efek dan atau entitas yang akan diperingkat dalam waktu (enam) bulan terakhir sebelum melakukan kegiatan pemeringkatan dan atau selama perusahaan pemeringkat efek melakukan pemeringkatan, atau karyawan yang melakukan analisis pemeringkatan mempunyai kepentingan atas efek dan atau entitas yang akan diperingkat. menetapkan syarat atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang meminta untuk diperingkat, agar menghasilkan peringkat tertentu: dan atau memberikan kompensasi kepada analis yang melakukan pemeringkatan dengan mendasarkan pada besarnya biaya pemeringkatan yang dibayar oleh pihak yang diperingkat atau pihak yang efeknya diperingkat. bagian kedua komite pemeringkat dan pejabat kepatuhan komite pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: memiliki wewenang dan tanggung jawab secara jelas: bertindak secara independen dan objektif:pejabat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: bertindak secara independen dan objektif: perusahaan pemeringkat efek, atau tindakan melawan hukum dan atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan pemeringkat efek: dan cc.dimaksud. bagian ketiga karyawan perusahaan pemeringkat efek setiap karyawan perusahaan pemeringkat efek wajib mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga aset dan catatan catatan yang dimiliki perusahaan pemeringkat efek dari kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan. setiap karyawan perusahaan pemeringkat efek dilarang: memberikan dan atau menyebarluassiapapuninta dan menerima uang, hadiah, atau bantuan dari setiap pihak yang menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan pemeringkat efek, dan berpartisipasi atau mempengaruhi proses penetapan peringkat, jika karyawan tersebut: pernah menjadi karyawan atau mempunyai hubungan usaha dengan pihak yang diperingkat atau pihak yang efeknya diperingkat yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam (enam) bulan terakhir, dan atau mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak yang diperingkat selama proses pemeringkatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. bagian keempat analis analis yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeringkatan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk perusahaan pemeringkat efek, yaitu: melakukan kegiatan pemasaran jasa pemeringkatan: melakukan kegiatan penjualan hasil penelitian analis yang berkaitan dengan pemeringkatan, dan atau berpartisipasi atau berdiskusi tentang fee atau pembayaran dengan setiap pihak yang diperingkat: dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemasaran produk perusahaan pemeringkat

kios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. efek. pemeringkat. perilaku perusahalakuv.h. lampiran keputusan ketua bapepam dan nomor kep bl tentang perilaku perusahaan pemeringkat efek, tanggal juniperusahaan pemeringkat efeka sektor industri tertentu. huruf cukup jelas. huruf pelatihan yang memadai antara lain melalui program pelatihan dan program pendidikan yang berkelanjutan. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf mekanisme penetapan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha lain kepada ojk. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf produk keuangan terstruktur (structured finance product) antara lain efek beracun aset, real estate investment rei t. emiten. perusahaan publik. keuangan berkelanjserta bersifat inklusifuntuk menggerakkanmampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai, bahwa pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telahperaturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusaha, cc. tanggal januari sampai dengan tanggal desember untuk ljk berupa baru, tanggal januari sampai dengan tanggal desember untuk, dan tanggal januari sampai dengan tanggal desember bagi ljk berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit rp1. (satu triliun rupiah).yampaian laporan keberlanjutan pertama kali disampaikan oleh ljk untuk periode laporan keberlanjutan yang lebih awal. laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada wajib disusudalam dan laporan keberlanjutljk berupa bank, ditujumemilikiyang membawakan wilayah kantor pusat bank, bagi ljk berupa perusahaan efek, emiten yang bukan merupakan ljk, dan perusahaan publik yang bukan merupakan ljk ditujukan kepada departemen pengawasan pasar modal terkait, bagi ljk berupadana pensiun ditujukan kepada departemen pengawasan industri keuangan nonblok terkait, dan bagi lembaga jasa keuangan lainnya ditujukan kepada departemen yang mengawasi masing masing lembaga jasa keuangan lainnya. ljk, emiten, dan perusahaan publik wajib mempublikasikan laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam publikasi laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan melalui situs web ljk, emiten, dan perusahaan publik paling lambat pada tanggal april tahun berikutnya. bagi ljk yang belum memiliki situs web, laporan keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat pada tanggal april tahun berikutnya. bab sanksi ljk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan atau dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. emiten yang bukan merupakan ljk dan perusahaan publik yang bukan merupakanrencana aksi keuangan berkelanjutan paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, proses penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan, faktor penentu rencana aksi keuangan berkelanjutan, prioritas dan uraian rencana aksi keuangan berkelanjutan, serta tindak lanjut rencana aksi keuangan berkelanjutan. il. ringkasan eksekutif diisi dengan penjelasan rencana aksi keuangan berkelanjutan paling banyak (tiga) halaman yang paling sedikit memuat: pencapaian rencana aksi keuangan berkelanjutan, visi dan misi, tujuan rencana aksi keuangan berkelanjutan, program yang akan dilaksanakan dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan termasuk target waktu (timeline) pelaksanaan dalam jangka waktu (satu) tahun dan jangka waktu (lima) tahun. rencana aksi keuangan berkelanjutan yang berjangka waktu sampai dengan (lima) tahun disampaikan sekali dalam (lima) tahun, alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan, dan pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan rencana aksi keuangan berkelanjutan. iii. proses penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan proses penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan diisi dengan pernyataan paling sedikit mengenai keterlibatan pihak dalam menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rujukan penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan. tv. faktor penentu rencana aksi keuangan berkelanjutan faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas rencana aksi keuangan berkelanjutan paling sedikit: rencana strategis bisnis, kapasitas organisasi, kondisi keuangan dan kapasitas teknis, kerjasama dengan pihak eksternal, strategi komunikasi, sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi, dan kebijakan pemerintah. faktor penentu tersebut diuraikan berdasarkan keterkaitan dengan prinsip keuangan berkelanjutan serta hasil analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut. prioritas dan uraian rencana aksi keuangan berkelanjutan ljk menentukan prioritas penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. contoh program aksi untuk penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan: program pertama: peningkatan portofolio hijau bank lengkapi huruf sampai dengan huruf bawah ini untuk menjelaskan prioritas kerja. dasar pemikiran ljk memilih prioritas pertama, ljk menjelaskan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut, dan ljk menguraikan aktivitas yang akan dilakukan terhadap prioritas pertama tersebut dan tujuannya. kegiatan lengkapi tabel bawah ini dengan kegiatan, periode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan. uraian kegiatan dibuat spesifik dan realistis. dibutuhkan kegiatan logo ooh ohh loo cc. sumber daya diisi dengan penjelasan secara rinci terkait sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana aksi keuangan berkelanjutan, meliputi: sumber dana, sumber daya manusia, dan mitra kerja sama. sistem evaluasi pelaksanaan program sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. ljk menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk setiap program aksi, termasuk metode dan tahapan monitoring dan evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan program aksi. tantangan dan rencana depan diisi dengan penjelasan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program aksi serta rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. program kedua: masukan jenis program) (template mengikuti program pertama, replikasi sampai dengan program terakhir). vi. tindak lanjut rencana aksi keuangan berkelanjutan dalam bagian ini, ljk menguraikan proses yang digunakan dalam mengkaji ulang rencana aksi keuangan berkelanjutan untuk kemudian menetapkan tindak lanjut dari rencana aksi keuangan berkelanjutan. sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi: pegawai, pejabat, dan atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi, penentuan waktu untuk mengukur realisasi rencana aksi keuangan berkelanjutan, tindak lanjut dari rencana aksi keuangan berkelanjutan, dan mitigasi risiko dalam hal rencana aksi keuangan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkanh0.laporan keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. dalam hal laporan keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan, harus memuat informasi paling sedikit: penjelasan strategi keberlanjutan, ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup), profil singkat ljk, emiten dan perusahaan publik, penjelasan direksi, tata kelola keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada, lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada, dan tanggapan ljk, emiten, atau perusahaan publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. dalam hal laporan keberlanjutan disusun sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka laporan keberlanjutan dibuat dalam bahasa indonesia. dalam hal diperlukan, laporan keberlanjutan dapat dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris secara berdampingan. laporan keberlanjutan dapat disertai dengan gambar, grafik, tabel, dan atau diagram dengan keterangan yang jelas dan mudah dipahami pembaca. ii. isi laporan keberlanjutan uraian isi laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada romawi angka memuat rincian sebagai berikut: laporan keberlanjutan memuat informasi mengenai: penjelasan strategi keberlanjutan bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan ljk, emiten, dan perusahaan publik. ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan diisi dengan perbandingan kinerja (tiga) tahun terakhir (bagi ljk, emiten, dan perusahaan publik yang telah beroperasi lebih dari (tiga) tahun) sebagai berikut: aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: kuantitas produksi atau jasa yang dijual, pendapatan atau penjualan, laba atau rugi bersih, produk ramah lingkungan, dan pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis keuangan berkelanjutan. aspek lingkungan hidup, paling sedikit meliputi: penggunaan energi (antara lain listrik dan air), pengurangan emisi: pengurangan limbah dan eileen (limbah yang telah memasuki lingkungan), atau pelestarian keanekaragam. cc. aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana)rofil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik ljk, emiten, dan perusahaan publik, paling sedikit memuat: visi, misi, dan nilai keberlanjutan ljk, emiten, dan perusahaan publik: nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (e mail), dan situs web ljk, emiten, dan perusahaan publik, serta kantor cabang dan atau kantor perwakilan ljk, emiten, dan perusahaan publik, skala usaha ljk, emiten, dan perusahaan publik secara singkat, meliputi: total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah), jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan, persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah), dan wilayah operasional. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan, keanggotaan pada asosiasi, perubahan ljk, emiten, dan perusahaan publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan. penjelasan direksi memuat: kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi: penjelasan nilai keberlanjutan bagi ljk, emiten, dan perusahaan publik, penjelasan respon ljk, emiten, dan perusahaan publik terhadap isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan, penjelasan komitmen pimpinan ljk, emiten, dan perusahaan publik dalam pencapaian penerapan keuangan berkelanjutan, pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan, dan tantangan pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan. penerapan keuangan berkelanjutan, paling sedikit meliputi: pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target, dan penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi ljk yang diwajibkan membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan). cc. strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi: pengelolapemanfaatan peluang dan prospek usaha, dan penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan ljk, emiten, dan perusahaan publik. tata kelola keberlanjutan memuat: uraian mengenai tugas bagi direksi danengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota direksi, anggotarosedur ljk, emiten, dan perusahaan publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendaliktermasuk peran direksi dan dewan komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko ljk, emiten, dan perusahaan publik. penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, rups, surat keputusan atau lainnya, dan pendekatan yang digunakan ljk, emiten, dan perusahaan publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar. permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan. kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat: penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan internal ljk, emiten, dan perusahaan publik. uraian mengenai kinerja ekonomi dalam (tiga) tahun terakhir meliputi: perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal laporan keberlanjutan disusun secara terpisah dengan laporan tahunan: dan perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. kinerja sosial dalam (tiga) tahun terakhir: komitmen ljk, emiten, atau perusahaan publik untuk memberikan layanan atas produk dan atau jasa yang setara kepada konsumen. ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak, persentase remunerasi pegawai tetap tingkat terendah terhadap upah minimum regional, lingkungan bekerja yang layak dan aman, dan pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. masyarakat, paling sedikit memuat:masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan, mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti, dan tsl yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat. kinerja lingkungan hidup bagi ljk, emiten, dan perusahaan publik, paling sedikit memuat: biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan, uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang, dan uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: jumlah dan intensitas energi yang digunakan, dan upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan, kinerja lingkungan hidup paling sedikit memuat: kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruflingkungan hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem, keanekaragaman hi, paling sedikit memuat: dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hi, dan usaha konservasi keanekaragaman yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna, emisi, paling sedikit memuat: jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya, dan upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan, s5) limbah dan ellen, paling sedikit memuat: jumlah limbah dan ellen yang dihasilkan berdasarkan jenis, mekanisme pengelolaan limbah dan ellen, dan tumpahan yang terjadi (jika ada), dan jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan. tanggung jawab pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan, paling sedikit memuat: inovasi dan pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan: jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan, dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk danfatau jasa keuangan berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif, jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya, atau survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika adembiayaan sekunder perumahan, dan badan penyelenggara jaminan sosial:euangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, droduk dan atau jasa keuangan berkelanjutan adalah produk dan atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola dalam fitur fiturnya. rencana aksi keuangan berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja ljk jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk terealisasi rencana dan program kerjtanggung jawab sosial dan lingkungan yang selanjutnya disingkat tsl adalahlaporan keberlanjutan sustainability report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu ljk, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. ljk, emiten, dan perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha ljk, emiten, dan perusahaan publik. penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan: prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, dan prinsip koordinasi dan kolaborasi. penerapan keuangan berkelanjutan untuk ljk, emiten, dan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan dengan ketentuan: bagi ljk berupa bank umum yang termasuk dalam kelompok bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) buku dan bank asing, mulai berlaku pada tanggal januari bagi mulai berlaku pada tanggal januari bagi ljk berupa bpr berdasarkan kegiatan usaha baru) mulai berlaku pada tanggal januari bagi mulai berlaku pada tanggal januari dan bagi ljk berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit rp1. (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal januarierapan keuangan berkelanjutan oleh ljk mulai berlaku pada tanggal penerapan keuangan berkelanjutan yang lebih awal. bab penerapan keuangan berkelanjutan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ljk wajib menyusun rencana aksi keupada wajib disampaikan setiap tahun kepada otoritas jasa keuangan: pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi ljtanggal januari bagi ljk yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis. apabila batas waktu penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf jatuh pada hari sabtu, hari minggu, atau hari libur, rencana aksi keuangan berkelanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. rencana aksi keuangan berkelanjutan wajib disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris. ljk yang juga merupakan emiten atau perusahaan publik wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ljk wajib melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif. ljk wajib mengomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada: pemegang saham, dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada ljk. rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam wajib disusun berdasarkan prioritas masing masing ljk paling sedikit: pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan, pengembangan kapasitas intern ljk, atau penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan atau standar prosedur operasional (standard operating procedure) ljk yang sesuai dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dengan target waktu penerapan. ljk yang diwajibkan melaksanakan tsl wajib mengalokasikan sebagian dana tsl untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan. emiten yang bukan merupakan ljk dan perusahaan publik yang bukan merupakan ljk namun diwajibkan melaksanakan 'tsl dapat mengalokasikan sebagian dana tsl untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan. alokasi dana tsl sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan. laporan penggunaan dana tsl sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam laporan keberlanjutan. bab iii pemberian insentif ljk, emiten, dan perusahaan publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh otoritas jasa keuangan. insentif sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: mengikutsertakan ljk, emiten, dan perusahaan publikbab penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan, pelaporan, dan publikasi ljk, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing masing ljk, emiten, dan perusahaan publik. dalam hal ljk, emiten, dan perusahaan publik menyampaikan laporan keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal april tahun berikutnya. apabila batas waktu penyampaian laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari sabtu, hari minggu, atau hari libur, laporan keberlanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. laporan keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan: tanggal januari sampai dengan tanggal desember untuk ljk berupa buku buku dan bank asing, tanggal januari sampai dengan tanggal desember untuk

sma tambahan lembaran negara r.i perusahaan publik. keuangan berkelanjuntuk mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, serta melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana indonesia, proses pembangunan ekonomi harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. hal ini karena penyelenggaraan pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan segala implikasinya. dalam mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan tersebut diperlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. sistem keuangan tersebut harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dalam model, proses, dan praktik pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun keputusan bisnis menuju stabilitas sistem keuangan dan sukses bisnis dalam jangka panjang dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. tujuan pembangunan berkelanjutan antara laiebagai negara berkembang, indonesia memiliki isu kesenjangan sosial yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian yang memadai. selain itu, indonesia juga merupakan negara yang secara geografis terpapar risiko perubahan iklim. oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik. penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam sistem lembaga keuangan indonesia bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonblok. penerapan prinsip keuangan berkelanjutan jugaberdasarkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan berfungsidengan demikian otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan dan otoritas yang penuh atas penyelenggaraan keuangan berkelanjutan indonesia. komitmen menjalankan keuangan berkelanjutan dicanangkan melalui peluncuran roadmap keuangan berkelanjutan indonesia pada bulan desember dalam roadmap keuangan berkelanjutan salah satu yang harus direalisasikan adalah adanya peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan berkaitan dengan implementasi keuangan berkelanjutan indonesia. peraturan keuangan berkelanjutan merupakan jawaban tentang bagaimana seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan atau ljk menuangkan komitmen dan aksi nyata tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai penghargaan atas partisipasi aktif ljk, emiten, dan perusahaan publik dalam penerapan keuangan berkelanjutan. cukup jelas. cukup jelas. laporan keberlanjutan bagi unit usaha syariah ljk dapat disampaikan secara terpisah dari laporan keberlanjutan ljk yang merupakan induk dari unit usaha syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bagi ljk berupa buku yang juga merupakan emitenbagcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sebagai upaya mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan indonesia. arah dari pengaturan penerapan keuangan berkelanjutan ini adalah mendorong penciptaan keuangan berkelanjutan sektor jasa keuangan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan proses pembangunan indonesia. sasaran pengaturan penerapan keuangan berkelanjutan ini yaitu agar setiap ljk, emiten, dan perusahaan publik memiliki kesadaran atau komitmen terhadap pelaksanaan prinsip keuangan berkelanjutan, berkontribusi dalam pengembangan produk berupa barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. selain itu, dengan adanya pengaturan ini diharapkan akan tercipta kondisi persaingan yang sehat serta menghindari adanya aktivitas arbitrase yang merugikan salah satu pihak. tujuan penerapan keuangan berkelanjutan yaitu: menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai, meningkatkan daya tahan dan daya saing ljk, emiten, dan perusahaan publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan, cc. mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hi, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam, dan mengembangkan produk dan atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip investasi bertanggung jawab adalah pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hiduprinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan adalah pembangunan nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh ljk, emiten, dan perusahaan publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola baik pada setiap sektor maupun strategi dari masing masing lini bisnis. huruf yang dimaksud dengan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup adalah pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam manajemen risiko guna menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup. huruf yang dimaksud dengan prinsip tata kelola adalah penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar. huruf yang dimaksud dengan prinsip komunikasi yang informatif adalah penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan. huruf yang dimaksud dengan prinsip inklusif adalah pemerataan akses produk dan atau jasa ljk, emiten dan perusahaan publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan atau jasa ljk, emiten, dan perusahaan publik. huruf yang dimaksud dengan prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas adalah memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. huruf yang dimaksud dengan prinsip koordinasi dan kolaborasi adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola, dan atau bank umum yang berbentuk badan hukum indonesia yang paling banyak namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan atau badan hukum asingemiten dengan aset skala kecil adalah emiten dengan aset skala kecildengan emiten dengan aset skala menengah adalah emiten dengan aset skala menengahyang dimaksud dengyang dimaksud dengan baru dcukup jelas. contoh: ljk berupa buku yang juga merupakan emiten, kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan mulai berlaku pada januarerapan keuangan berkelanjutan mulai berlaku pada januari cukup jelas. rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi unit usaha syariah dapat disampaikan secara terpisah dari rencana aksi keuangan berkelanjutan ljk yang merupakan induk dari unit usaha syariah tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif adalah antara realisasi dan rencana aksi keuangan berkelanjutan: tidak terdapat deviasi, terdapat deviasi namun tidak material, atau cc. terdapat deviasi material, namun ljk telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhi disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (reasonable) oleh otoritas jasa keuanganaksi keuangan berkelanjutan kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada ljk dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan rencana aksi oleh semua pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi ljk. prioritas penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan dapat ditentukan berdasarkan kesiapan masing masing ljk dengan memenuhi paling sedikit salah satu prioritas dalam huruf sampai dengan huruf selain ljk melakukan salah satu prioritas dalam huruf sampai dengan huruf ljk dapat merencanakan prioritas lain. huruf produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendukung sektor unggulan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional. penetapan sektor unggulan prioritas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tidak mengurangi sektor lain untuk memperoleh akses terhadap sektor jasa keuangan. contoh dari proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan antara lain pembiayaan kepada proyek energi terbarukan (pembiayaan pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, tenaga biogas, biomass serta sumber sumber energi terbarukan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah), efisiensi energi (pembiayaan penggantian thriller air conditioned, pembiayaan penggantian mesin tekstil hemat energi, renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengganti lampu hemat energi), pertanian berkelanjutan (pembiayaan pertanian organik dan pembiayaan wirausaha pupuk kompos), perikanan berkelanjutan (aktivitas penangkapan ikan tanpa jala pukat harimau dan peledak), proyek bangunan hijau (pembiayaan pembangunan gedung ramah lingkungan), dan pariwisata ramah lingkungan (wisata untuk memperbaiki keanekaragaman hi, konservasi fauna, dan sumber daya alam lainnya). huruf contoh pengembangan kapasitas intern ljk antara lain pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia ljk dalam penerapan keuangan berkelanjutan. huruf contoh penyesuaian organisasi antara lain adanya fungsi keberlanjutan dalam organisasi. contoh penyesuaian manajemen risiko antara lain ljk mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan hidup dalam setiap pengambilan keputusan. contoh penyesuaian tata kelola ljk antara lain menambahkan komponen keberlanjutan dalam struktur dan proses tata kelola ljk. contoh penyesuaian standar prosedur operasional ljk antara lain mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan hidup dalam setiap standar prosedur operasional ljk. cukup jelas. contoh alokasi dana tsl yang mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain: penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro yang layak (feasible) namun belum memiliki akses terhadap pendanaan dari ljk yang diarahkan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan, pelatihan bagi calon nasabah mengenai bisnis berkelanjutan, pelaksanaan kampanye pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (sustainable production and consumption), dan subsidi premi asuransi bagi petani, nelayan dan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah yang rentan terhadap bencana. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemberian insentif merupakan penjabaran dari instrumen ekonomi lingkungan sebagaimana diatur dalam undang undang

seameliharaan dokumen olehliharaan dokumen oleh bank umum sebagai kustodian, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pemeliharaan dokumen oleh bank umum sebagai kustodianmeliharaan dokumen oleh bank umum sebagai kustodian bank kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, serta keterangan tertulis yang berhubungan dengan: nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian, posisi efek yang disimpan pada bank kustodian, buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanannya serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan, dan tempat penyimpanan yang aman dan terpisah. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: kontrak dengan nasabah jasa bank kustodian, dan daftar biaya untuk jasa yang diberikan. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: status efek nasabah yang disimpan, rahasia efek yang disimpan, dan bentuk efek sebagai sertifikat atau bukti penitipan kolektif lainnya. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: daftar transaksi harian efek, pembagian dividen, bonus, pelaksanaan hak memesan efek terlebih dulu atau hak atas efek lainnya, termasuk penggunaan hak suara yang diwakilkan: dan cc. memorandum penyelesaian perselisihan antar nasabah, biro administrasi efek dan anggota bursa efek. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: pegawai yang khusus bertanggung jawab atas pengoperasian jasa kustodian, perubahan penanggung jawab bank kustodian, cc. spesifikasi ruangan penyimpanan efek, lemari besi atau brankas, dan buku pedoman operasional. dokumen sebagaimana dimaksud dalam wajib: disimpan tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan lain bank umum, dan(sepuluh) tahuank umum. kustodibank umum sebagai kustodian yaituank umum sebagai kustodian. ii. demi cukup jelas. dokumen yang diadministrasikan, disimpan, dan dipelihara dapat berbentuk cetak atau tertulis maupun dokumenkustodian untuk memperbaiki tempat penyimpanan dokumen dan atau efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pemeringkatan. perjanjijanjian pemeringkatan, maka peraturan mengenai pedoman perjanjian pemeringkatjanjian pemeringkatan:janjian pemeringkatbab, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan pihak dimaksud. perusahaan pemeringkat efek yang atas permintaan pihak, melakukan pemeringkatan atas efek tertentu dan atau atas pihak yang menerbitkan efek tertentu tersebut, wajib membuat perjanjian pemeringkatan yang paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek: nama dan alamat pihak yang meminta pemeringkatan, maksud dan tujuan pemeringkatan, hak dan kewajiban perusahaan pemeringkat efek, hak dan kewajiban pihak yang meminta pemeringkatan: jangka waktu penyelesaian pemeringkatan, pembatalan dan penundaan prosespenyelesaian sengketa: dan pengakhiran kontrak. hakdapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan, termasuk melalui peninjauan lapangan dan pertemuan dengan pihak pihak terkait: b.mendapatkan akses untuk melakukan peninjauan dan atau pemeriksadapatkan informasi dan atau penjelasan tambahan yang bersifat material, yaitu informasi dan atau penjelasan tambahan yang dapat mempengaruhi hasil peringkat awal, dalam hal terdapat pengajuan keberatan atas hasil peringkat awal: dan d.melakukan publikasi atas setiapmeminta pemeringkatan dan atau pihak yangketentuan peraturan perundang undangan. kewajibanyelesaikan pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan, memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan yang bersifat rahasiaberikan jawaban atas tanggapan dan keberatan yang diajukan pihak yang meminta pemeringkatan mengenai hasil peringkat, mengeluarkan peringkat awal setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya, membuat keputusan akhir atas peringkat setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan tambahan yang relevan, dalam hal pihak yang diperingkat mengajukan keberatan, melakukan kaji ulang secara terus menerus terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dan menyampaikan peringkat hasil kaji ulang kepada pihak yang meminta pemeringkatan selama masa perjanjian pemeringkatan belum berakhir: melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan, sepanjang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan, paling lama (tujuh) hari sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting, mempublikasikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tanpa persetujuan dari pihak yang meminta pemeringkatan dan atau dari pihak yang diperingkat, dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf atau jika dilakukan pemeringkatan ulang. hak pihak yang meminta pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf atas efek tertentu dan atau atas pihak yang menerbitkan efek tertentu, paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: memperoleh hasil peringkat awal dari perusahaan pemeringkat efek: mengajukan keberatan secara tertulis kepada perusahaan pemeringkat efek terhadap hasil peringkat awal dalam hal terdapat informasi dan atau penjelasan tambahan yang material yang belum diungkapkan sebelumnya, dan memperoleh hasil pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan. kewajiban pihak yang meminta pemeringkatan atas efek tertentu dan atau atas pihak yang menerbitkan efek tertentu paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu yang telah disepakati setelah diterimanya hasil peringkat awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a,: menyampaikan kepada perusahaan pemeringkat efek seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeringkatan, memberikan akses perusahaan pemeringkat efek untuk melakukan peninjauyampaikan informasi dan atau penjelasan tambahan yang material dalam hal mengajukan keberatan atas hasil peringkat awal: menyampaikan kepada perusahaan pemeringkat efek informasi material yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan paling lambat (dua) hari kerja sejak adanya informasi atau fakta material tersebut, dalam hal efek yang diperingkat dimaksud diterbitkan melalui penawaran umum, dan menyetujui perusahaan pemeringkat efek untuk melakukan publikasi atas setiap peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu objek pemeringkatan dalam perjanjian pemeringkatan, kecuali terhadap hasil peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf jangka waktu penyelesaian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat hal hal sebagai berikut: proses pemeringkatan perdana,, b.proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang karena dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat kepada pihak yang meminta peringkat, paling lambat (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan, dan cc. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang secara berkala wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya kaji ulang berkala dan publikasi hasil peringkatnya wajib dilaksanakan paling lambat (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan. pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat hal hal sebagai berikut: kondisi yang memungkinkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas proses pemeringkatan: dan peringkat yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan. keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat hal hal sebagai berikusebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat hal hal sebagai berikut: kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan, setiap pihak yang mengetahui hasil peringkat dengan tidak melawan hukum, wajib: dan kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan, dan hasil peringkat dimaksud tidak berlaku dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh bapepam dlarangan pemberitahuan hasil peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat ketentuan bahwa setiap pihak yang mengetahui hasil peringkat dengan tidak melawan hukum, dilarangdoman perjanjian pemeringkatanprosedurpenangguhanprosedur penangguhanrosedur penangguhan penawaran umum, peraturan mengenai prosedur penangguhedur penangguhpenangguhan penawaran umum. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini,sedur penangguhan penawaran umum otoritas jasa keuangan dapat menangguhkan penawaran umum setelah menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan penjamin pelaksana emisi efek, jika diperoleh kesimpulan bahwa: pernyataan pendaftaran, prospektus, atau dokumen lainnya yang disampaikan sebagai bagian dari proses pendaftaran efek, mencakup informasi dan atau fakta material yang: palsu, menyesatkan, atau mengabaikan fakta material yang diperlukan pada saat itu dan sesuai dengan keadaan waktu pernyataan tersebut dibuat, atau menjadi tidak benar, menyesatkan, atau mengabaikan fakta material karena terjadinya perubahan keadaan dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat, emiten atau pihak lain yang terafiliasi dengan emiten dalam penawaran umum, telah melanggar undang undang nomor tahun tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, atau cc. setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta otoritas jasa keuangan. keputusan penangguhan penawaran umum dikeluarkan oleh kepala eksekutif pengawas pasar modal. kepala eksekutif pengawas pasar modal dapat mencabut penangguhan sebagaimana dimaksud dalam apabila yang menjadi dasar ketetapan penangguhan telah diselesai. tentang prosedur penangguhtambahan lembaran negara r.i deliverance forwardlat kelengkapan hukum bagi pelaku pasar yang akan melakukan transaksi ddf. ii.df dengan nominal paling banyak usd1,1, (satu juta dolar amerika serikat) dapat melakukan transaksi ddf jual paling banyak usd1, (satu jut, sehingga kurs tengah transaksi bank indonesia adalah rp10.l dari perhitungan rp10. (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dikurangi dengan rp10. (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikalikan dengan aud1, (satu juta dolar australia). cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perpanjangan transaksi (roller1, 1,

lembaran negara republik indonesia makroprudensial. buk. bus. uu

tepi tambahan lembaran negara r.i makroprudensial. bubuk. bus. uus5) contoh: buk menetapkan besaran kewajiban pemenuhan rpm posisi akhir bulan desember sebesar y6. realisasi rpm buk pada posisi akhir bulan desember sebesar

hi"limsegitiga berwarna ung: pada sebelah kiri gambar utama berupa tulisan "bi" sebagai latar belakang ornamen daerah bali:'bi50000 yang tersusun horizontal dan tulisan "bankindonesia dan '"bi50000 yang tersusun diagonal: tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berupa logo bank indonesia""bank indonesiama lembaran negara republik indonesia pendek. likuiditas. pembiaykhususnya perbankan syariah serta turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, bahwa dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan khususnya perbankan syariah dan turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariahembiayaan likuiditas jangka pendek kepada bank umumbank indonesia memberikan plus untuk jangka waktu paling lama (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian plus. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian pluslusluslus sebagaimana dimaksud dalam bab persetujuan dan penolakan permohonan pluslus meskipun bank telah memenuhi seluruh persyaratan plus. bab pencairan plus bank dapat mengajukan pencairan plus sejak tanggal aktivasi pemberian plus oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pencairan plusluslusluslus. pembatasan pencairan plusluslus diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia berwenang menghentikan pencairan plusbab perpanjangan jangka waktu plus:bab vii penambahan dan penurunan plafon plus, nilai tambahan agunan tidak mencukupi penambahan plafon plusbank dapat mengajukan permohonan penurunan plafon pluslus diatur dalam peraturan anggota dewan gubernubab vii larangan dan pembatasan kegiatan bagi bank penerima plus selama periode pemberian plus atau selama bank belum melunasi kewajiban plus, bank dilarang: melakukan penempatan dana, menyalurkanlus bank hanya dapat mengikuti operasi moneter syariah bank indonesia yang bersifat ekspansi. bab bagi hasil bank indonesia memperoleh bagi hasil secara harian dari bank atas saldo pokok plus. dalam perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ditetapkan nisbah bagi hasil untuk bank indonesia sebesar (delapan puluh persen). bagi hasilbagi hasillus pada saat jatuh waktu sebesar saldo pokok dan bagi hasil plus. bank yang belum melakukan pelunasan pluslus lunas. dalam hal bank belum melunasi saldo pokok plus pada saat jatuh waktu, bank dikenakan kewajiban membayar (gharamah aliyah). pengenaan kewajiban membayar (gharamah aliyah) sebagaimana dimaksud pada dilakukan sampai dengan bank melunasi saldo pokok plus. kewajiban membayar (gharamah aliyah) dihitung secara harian dari saldo pokok plus yang belum dilunasi. dalam perhitungan kewajiban membayar (gharamah aliyah) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk bank indonesia sebesar (delapan puluh persen). kewajiban membayar (gharamah aliyah)kewajiban membayar (gharamah aliyah) diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia mendebat rekening giro bank dalam rupiah bank indonesia dalam hal: sebelum pluslus jatuh waktu, dan atau pluslussaldo pokok dan bagi hasil plus sebagaimana dimaksud dalam serta kewajiban membayar (gharamah aliyah). ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan plus diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal kewajiban plusbank tidak melakukan penyetoran kekurangan kewajiban plus sebagaimana dimaksud pada atau bank melakukan penyetoran kekurangan kewajiban plusluslus menjadi beban bank. ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan proses plus diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab xii pelaporan bank yang menerima pluslussukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan bank indonesia: pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan plus oleh nasabah bank, dan atau aset pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas:luslus sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali plus sesuai dengan perjanjian pemberian pluslus selama periode pemberian plus. bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang menerima pluslus tidak dapat diperpanjang, dan atau tidak dapat mengajukan permohonan plus dalam jangka waktu tertentu. bank yang tidak melakukan pelunasan plusdan cc. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah. bank yang tidak melakukan pelunasan pluscc. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah, penurunan status kepesertaan sistem kliring nasional bank indonesia seni): penurunan status kepesertaan bank indonesia real time gross settlement bi rtgs)pembiayaan dalam laporan daftarlus yang diajukan setelah tanggal juli ketentuan mengenai persyaratan bahwa agunan berupabab persyaratan plusplus yang diberikan bank indonesia kepada bank sebagaimana dimaksud dalam menggunakan akad al mugaradhah dhawan ra's al mal.dan huruf atau bank memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada huruf di agunan berupa sbs ditetapkan paling rendah sebesar ,5y0 (seratus enam koma lima persen) dari plafon plus yang dihitung berdasarkan nilai pasar sbs, cc., dan nilaibank dapat memperbarui laporan daftarlusluslusnyataan bank bahwa, surat pernyataan kesanggupan bank untuk membayar segala kewajiban terkait

sma tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. bank umum syariah. jangka pendek. likuiditas. pembiaytermasuk perbankan syariahtermasuk perbankan syariah termasuk perbankan syariahsyariahsyariah tersebut dan untuk turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariahlus dari bank indonesia sebagai leader the last resort. akses bank untuk memperoleh pembiayalus bagi bank yang diharapkan dapat memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan termasuk perbankan syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariahcukup jelas. dengan pembatasan pencairan plus maka bank hanya dapat mencairkan pluslus adalah saldo pokok plus, bagi hasil plus, dan biaya lainnya terkait plusberdasarkan prinsip syariah puas) dan pembelian surat berharga syariah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. operasi moneter syariahfinancing facility dalam rangka standing facilities. cukup jelas. cukup jelas. rumus perhitungan besarnya bagi hasil plus adalah sebagai berikut: roket keterangan: besarnya bagi hasilbagi hasil. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. rumus perhitungan besarnya kewajiban membayar (gharamah aliyah) plus adalah sebagai berikut: roket keterangan: besarnya kewajiban membayar (gharamah aliyah)kewajiban membayar (gharamah aliyah). cukup jelas. huruf pendekatan saldo rekening giro bank dilakukan sepanjang terdapat saldo pokok plus, paling tinggi sebesar nilai terendah antara saldo pokok pluslus jatuh waktu dilakukan dengan mendebat saldo rekening giro bank sebesar saldo pokok dan bagi hasil plus. huruf apabila saat jatuh waktu plusagi hasil pluslusbiaya yang timbul sehubungan dengan proses plusumum syariahcukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf sbs yang dapat digunakan sebagai agunan plus adalahdalam rangkaal aktivasi pemberian plusluskepada ojk mengenai kondisi bank yang mengajukan pluslulus. surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan pasar uang. huruf cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia perbankan. bibertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta mendorong fungsi intermedia yang seimbang dan berkualitas, bahwa untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermedia, perlu dilakukan penguatan fungsi intermedia dan pengendalian risiko melalui perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermedia dan likuiditas yang memperhatikan siklus perekonomian, bahwa perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermedia dan likuiditas dilakukan melalui penyempurnaan pengaturana1.menuhan kewajiban giro rim atau giro rim syariah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.persen), batas atas target rim atau target rim syariah sebesar (sembilan puluh dua persen), komm insentif sebesar (empat belas persen): parameter disinsentif bawah sebesar (nol koma satu), dan parameter disinsentif atas sebesar (nol koma dua)lebih kecil dari komm insentiflebih kecil dari komm insentifsama atau lebih besar dari komm insentif maka giro rim ditetapkan sebesar (nol persen) dari dpk buk dalam rupiah, dansama atau lebih besar dari komm insentifriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh bank dalam rupiah dan valuta asingkorporasi dalam bentuk: obligasi korporasi dan atau sukuk korporasi, bagi buk, dan sukuk korporasi, bagi bus dan uus, surat berharga korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk, surat berharga korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering), surat berharga korporasikorporasikorporasi yang dimilikikorporasi yang dimiliki oleh bank diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. kriteria surat berharga yang diterbitkandalam bentuk: medium term notes mtn), floating rate notes (frn), dan atau obligasi selain obligasi subordinasi untuk surat berharga yang diterbitkan buk, dan medium term notes (mtn) syariah dan atau sukuk selain sukuk subordinasi untuk surat berharga syariah yang diterbitkan bus atau uus, surat berharga dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk, surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering), surat berhargayang diterbitkanyang diterbitkan oleh bank diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan rim dan rim syariah. batas maksimum surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (seratus persen) dari surat berharga korporasi yang dimiliki bank. dalam hal terdapat perubahan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimilikiatas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh bank diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan giro rim atau giro rim syariah sebagaimana dimaksud dalampenghimpunan dana, danpenghimpunan danmempertimbangkan rekomendasi dari ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan giro rim atau giro rim syariah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.dan surat berharga untuk perhitungan rim diperoleh dari: laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam labu yang disampaikan buk, untuk data kredit dan dpk buk dalam rupiah dan valuta asing, dan laporan surat berharga yang disampaikan buk kepada bank indonesia secara berkala, untuk data surat berharga korporasi yang dimiliki buk dan data surat berharga yang diterbitkan bukdiperoleh dari: laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam lobus yang disampaikan bus dan udan laporan surat berharga syariah yang disampaikan bus dan uus kepada bank indonesia secara berkalas dalam rupiah dan dpk uus dalam rupiah untuk pemenuhan giro rim syarbank wajib menyampaikan laporan surat berharga kepada bank indonesia secara berkala sebagai dasar perhitungan rim sebagaimana dimaksud dalam dan rim syariah sebagaimana dimaksud dalam laporan sebagaimana dimaksud pada mencakup data surat berharga korporasi yang dimiliki bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan data surat berharga yang diterbitkan bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam kewajiban sebagaimana dimaksud pada tetap berlaku bagi bank yang tidak memiliki surat berharga korporasi atau memiliki surat berharga korporasi namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam dengan isi laporan surat berharga yang dimiliki nihil. kewajiban sebagaimana dimaksud pada tetap berlaku bagidalam dengan isi laporan surat berharga yang diterbitkan nihil. laporan surat berharga bank dari laporan bulanan bank umum, laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan, atau sistem aplikasi laporan lainnya. data surat berharga korporasi yang dimiliki bank dan data surat berharga yang diterbitkan bank sebagaimana dimaksud dalam pertama kali dilaporkan kepada bank indonesia untuk posisi bulan: mei untuk surat berharga korporasi yang dimiliki buk dan surat berharga yang diterbitkan buk, dan agustus untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki bus dan uus, dan surat berharga syariah yang diterbitkan bus dan uus. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan surat berharga bank sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia melakukan evaluasi kebijakan rim dan ririm dan rim syariah sebagaimana dimaksud pada diinformasikan oleh bank indonesia kepada bank. bab pengaturan plm dan plm syariahmpat persen) dari dpk buk dalam rupiah, dan plm syariah ditetapkan sebesar (empatcc.agi buk, ditetapkan paling banyak sebesar 2y6 (dua persen) dari dpk buk dalam rupiah, dan bagi bus, ditetapkan paling banyak sebesar (dudata dpk buk dalam rupiah untuk pemenuhan plm dan dpk bus dalam rupiah untuk pemenuhan plm syariah sebagaimana dimaksud dalam dan diperoleh dari: laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam labu, untuk pemenuhan plm, dan laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam lobus, untuk pemenuhan plm syariahbank indonesia melakukan evaluasi kebijakan plm dan plplm dan plm syariah sebagaimana dimaksud pada diinformasikan oleh bank indonesia kepada bank. bab pemenuhan giro rim, giro rim syariah, plm, dan plm syariah untuk penggabungan atau peleburan buk atau bus, perubahan kegiatan usaha buk menjadi bus, dan pemisahan uus menjadi buskomm, dpk bus dalam rupiah, dan saldo rekening giro rupiah bus, dan untuk pemenuhan plm syariah meliputi data saldo rekening bisrus memenuhi giro rim syariah dan plm syariah sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha bus, dan pemenuhan giro rim syariah dan pl. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan giro rim syariah2g.rim, rim syariah, plm, dan plm syariahjk kepada bank. bab vii sanksikan, 125y6dananksi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dikecualikan bagi bank yang mendapatkan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan giro rim atau ketentuan giro rim syariah sebagaimana dimaksud dalam pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan mendebat rekening giro rupiah bank bank indonesia. pendekatan rekening giro rupiah bank bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran pemenuhan giro rim, giro rim syariah, plm, dan atau plm syariah. dalam hal kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendekatan rekening giro rupiah bank bank indonesia sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat mendebat atau mengedit rekening giro bank tersebutapabila pada saat pendekatan sebagaimana dimaksud pada saldo rekening giro rupiah bank bank indonesiabank indonesia tidak mencukupi untuk pendekatan sebagaimana dimaksud pada maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalami ketentuan peralihan pelanggaran atas ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan giro wajib minimum sekunder, kewajiban pemenuhan giro wajib minimum loan funding ratio, dan atau kewajiban penyampaian laporan surat berhargaab ketentuan penutup ketentuan danmulai laporan posisi bulan mei kewajiban pemenuhan giro rim dan plm sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku pada tanggal juli kewajiban pemenuhan giro rim syariah dan plm syariahnk indonesia menetapkan instrumen kebijakan makroprudensial berupa: rim, rim syariah, plm: dan plm syariah. bab kewajiban pemenuhan giro rim, giro rim syariah, plm, dan plm syariah untuk pelaksanaan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia mengatur kewajiban pemenuhan: giro rim, giro rim syariah, plm: dan plm syariah.ketentuan pemenuhan giro rim dan plm sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi buk yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek. ketentuan pemenuhan giro rim syariah dan plm syariah sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi bus yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. pemenuhan giro rim, giro rim syariah, plm, dan plm syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan pada saat bank indonesia menyelenggarakan sistem bank indonesia real time gross settlement. pemenuhan giro rim, giro rim syariah, plm, dan plm syariah sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan posisi akhir hari. pemenuhan giro rim sebagaimana dimaksud dalam dan giro rim syariah sebagaimana dimaksud dalam dan menggunakan saldo rekening giro rupiah bank setelah pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah secara harian. saldo rekening giro rupiah bank bank indonesia sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari sistem bank indonesia real time gross settlement. bab iii pengaturan giro rim dan giro rim syariah kewajiban pemenuhan giro rim sebagaimana dimaksud dalam dan giro rim syariah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur sebagai berikut: giro rimdan target rim, serta dpk buk dalam rupiah, giro rim syariahsyariah dan target rim syariah, serta dpk bus dalam rupiah atau dpk uus dalam rupiah, dan dalam hal rim lebih besar dari batas atas target rim atau rim syariah lebih besar dari batas atas target rim syariah, pemenuhan giro rim sebagaimana dimaksud dalam huruf atau giro rim syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhatikan komm buk, komm bus, atau komm buk yang menjadi induk uus, dan komm insentif. kewajiban pemenuhan giro rim dan giro rim syariah sebagaimana dimaksud pada menggunakan periode laporan sebagai berikut: giro rim dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo rekening giro rupiah buk bank indonesia setiap akhir hari selama (dua) periode laporan terhadap giro rim yang dihitung menggunakangiro rim syariah dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo rekening giro rupiah bus atau saldo rekening giro rupiah uus bank indonesia setiap akhir hari selama (dua) periode laporan terhadap giro rim syariah yang dihitung menggunakan rata rata harian jumlah dpk bus dalam rupiah atau dpk u periode laporan untuk pemenuhan giro rim dan atau giro rim syariah sebagaimana dimaksud pada perubahan

capai tujuan bank indonesia yaitukrisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, bank indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional bank dan atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan atau kelompok masyarakat. pengaturan makroprudensial diperlukan pula untuk memengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan. perilaku sektor keuangan khususnya perbankan cenderung procyclical dengan naik turunnya perekonomian. saat kondisi ekonomi sedang baik, perbankan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. sedangkan ketika kondisi ekonomi menurun, perbankan cenderung menahan ekspansi dengan menahan penyaluran kredit. perilaku bank yang cenderung procyclical dapat mengganggu fungsi intermedia yang seimbang dan berkualitas dalam sistem keuangan. untuk mendorong fungsi intermedia perbankan yang seimbang dan berkualitas diperlukan kebijakan makroprudensial melalui pengelolaan fungsi intermedia perbankan yang sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta dengan tetap menjaga prinsip kehati hatian. oleh karena itu, bank indonesia merumuskan instrumen makroprudensial berbasis intermedia yang bersifat countercyclical dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian. instrumen makroprudensial berbasis intermedia dirumuskan guna mendukung upaya stabilitas sistem keuangan dan bersinergi dengan upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik. sebagai bagian dalam upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik, bank indonesia mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil melalui penyesuaian rasio kredit terhadap pendanaan (loan funding ratio lfr) bagi buk menjadi rim dengan menambahkan kepemilikan surat berharga pada kredit. perubahan rasio tersebut akan mengubah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh buk dalam bentuk giro rim bank indonesia. fungsi intermedia juga telah dijalankan secara konsisten oleh perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan dan sistem keuangan dengan menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil. dukungan kebijakan untuk mendorong fungsi intermedia perbankan syariah telah dilakukan dengan penetapan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing deposit ratio) menjadi indikator likuiditas untuk pemenuhan giro wajib minimum sejak tahunevaluasi kebijakan rim dan rim syariah dilakukan antara lain terhadap sumber data untuk pemenuhan giro rim dan giro rim syariah, besaran dan parameter rim dan rim syariah, kriteria surat berharga, batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki bank, dan atau waktu pemberlakuan rim dan rimoneter syarevaluasi kebijakan plm dan plm syariah dilakukan antara lain terhadap besaran persentase plm dan plm syariah, jenis surat berharga untuk pemenuhan plm dan plm syariah, sumber data untuk pemenuhan plm dan plm syariah, besaran persentase surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada bank indonesia, dan waktu pemberlakuan plm dan pllaksanaan peraturan bank indonesia inicukup jelas. huruf data mengenai kibor dalam rupiah yaitu kibor dalam rupiah yang tercatat pada labu. huruf cukup jelas. hurufpada pasar perdana yang diperoleh dari labu. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufinstrumen makroprudensial yang berbasis intermedia, penetapan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing deposit ratio) merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial berupa rim syariah dengan memasukkan unsur surat berharga syariah baik yang dimiliki oleh bus atau uus, maupun diterbitkan oleh bus atau uus. rim syariah juga bersifat countercyclical dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian. keberadaan risiko likuiditas mampu mengakibatkan amplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. sifat risiko likuiditas yang melekat dalam sistem keuangan dan sifat amplifikasi risikonya yang cepat, memerlukan perhatian khusus dari pihak otoritas. selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga menunjukkan perilaku procyclicality terhadap kondisi perekonomian. rasio alat likuid bank cenderung menurun saat kondisi perekonomian sedang ekspansi dan berada pada posisi terendah sesaat sebelum krisis. oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan berbasis likuiditas yang berlaku untuk buk dan bus dan mampu mengatasi permasalahan procyclicality likuiditas. berdasarkan kebutuhan tersebut, bank indonesia melakukan penyesuaian atas instrumen likuiditas dalam bentuk cadangan minimum dalam rupiah yang dipenuhi oleh buk dan bus dalam bentuk surat berharga, yang sebelumnya disebut giro wajib minimum sekunder, menjadi instrumen plm. instrumen tersebut bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. selanjutnya, memperhatikosisi akhir hari adalah saat tutup sistem pada sistem bank indonesia real time gross settlement. yang dimaksud dengan giro wajib minimum dalam rupiah secara harian adalah giro wajib minimum dalam rupiah secara hariangi bank berupa buk yang memiliki uus, saldo rekening giro rupiah buk tidak termasuk saldo rekening giro rupiah uus. cukup jelas. huruf kewajiban pemenuhan giro rim didasarkan pada dpk buk dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:giro rim syariah didasarkan pada dpk bus dalam rupiah atau dpk uus dalam rupiah, dengan periode laporan sebagai berikut:dalam menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh bank, bank indonesia mempertimbangkan antara lain jumlah kredit yang diberikan buk atau pembiayaan yang diberikan oleh bus atau uus, dan ketersediaan surat berharga korporasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan giro rim antara lain berupa perubahan target rim dari yang ditetapkan. huruf pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan giro rim syariah antara lain berupa perubahan target rim syariah dari yang ditetapkan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. data kredit, dpk buk dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berhargabuk yang disampaikan kepada bank indonesia, untuk data: surat berharga korporasi yang dimiliki buk posisi (dua) periode laporan sebelumnya, dan surat berharga yang diterbitkan buksyariah bus dan uus yang disampaikan kepada bank indonesia, untuk data: surat berharga syariah korporasi yang dimiliki bus dan uus posisi (dua) periode laporan sebelumnya, dan surat berharga syariah yang diterbitkan bus dan uuspembiayaan untuk perhitungan rim syariah merupakan pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing.

lembaran negara republik indonesia,,ii.

lembaran negara republik indonesia perubah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, bank indonesia perlu memberikan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum kepada perbankanks dan uus serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan negara majuuntuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan, bank indonesia memandang perlu untuk memberikan insentif berupa pelonggaran pemenuhan gwm kepada perbankan untuk kebijakan makroprudensial. oleh karena itu, bank indonesia perlu melakukanpelonggaran atas kewajiban pemenuhan gwm dalam rupiah dapat diberikan kepada bukangka pelonggaran atas kewajiban pemenuhan gwm dalam rupiah dapat diberikan kepada bus dan uus":persegi panjang berwarna hija", pada sebelah kiri atas dan electrolyte berupa logo bank indonesia dan ornamen daerah jawa baratperbankan. bi. bank umum konvensional. pinjamaninjaman likuiditas jangka pendek kepada bankinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank umum konvensional dengan mempertimbangkan penilaian dari otoritas jasa keuangan dan pengaturan agunan aset kredit dan atau:jpjp, dihapus,&yangjpjp didapatkan bank indonesia dari ojk. persyaratanmberian kredit. &s5)dan ataujp. angkatransaksi valuta asing. rupiah. sistem monitoring. pencabutan. bahwa integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan global memunculkan berbagai tantangan dan risiko bagi bank indonesia sebagai otoritas moneter sehingga perlu strategi pengelolaan nilai tukar yang antisipatif dan responsif, bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan nilai tukar yang cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan pasar, diperlukan penguatan sistem monitoringantar bank adalah antar bank dalam negeri dan atau antara bank dengan bank luar negeri. antara bank dengan nasabah adalah antara bank dengan pihak non bank. sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah yang selanjutnya disebut sismontavar adalah sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadap rupiah secara langsung dan seketika (real time). sistem transaksi valuta asing adalah sistem transaksi secara elektronis yang digunakan oleh bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah. prosedur konfirmasi adalah prosedur pengiriman informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara elektronis sismontavar. perusahaan pialang pasar uang dan valuta asing yang selanjutnya disebut pialang pasar ubab tujuan dan ruang lingkup penerapan sismontavar bank indonesia menerapkan sismontavar yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara langsung dan seketika (real time). bank indonesia menerapkan sismontavar atas transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh: antar bank, dan antara bank dengan nasabah. penerapan sismontavar atas transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap jual beli uang kertas asing. penerapan sismontavar atas transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar bank sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku untuk seluruh nilai transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan melalui sistem transaksi valuta asing. penerapan sismontavar atas transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antara bank dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku untuk: transaksi spot dengan nilai paling sedikit usd250, (dua ratus lima puluh ribu dolar amerika serikat) atau ekuivalennya, dan atau transaksi derivatif dengan nilai paling sedikit usd1, (satu juta dolar amerika serikat) atau ekuivalennya. dalam hal diperlukan bank indonesia dapat mengubah besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada perubahan besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan. perubahan besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii penerapan sismontavar bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar bank melalui sistem transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan koneksi sistem transaksi valuta asing tersebut dengan sismontavar. bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan koneksi sistem transaksi valuta asing dan atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan dalam transaksi dengan sismontavar. sistem pendukung transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud pada merupakan sistem treasure dan atau sistem setelan yang digunakan oleh bank. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koneksi dengan sismontavar diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bankdan penyampaian rencana tindak (action planharus melakukan prosedur konfirmasi pada sistem transaksi valuta asing dan atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang telah terhubung dengan sismontavar. prosedur konfirmasi sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar bank dan antara bank dengan nasabah. prosedur konfirmasi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar bank sebagaimana dimaksud pada termasuk yang dilakukan melalui pialang pasar uang. & prosedur konfirmasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur konfirmasi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal terdapat kesalahan data transaksi valuta asing terhadap rupiah setelah prosedur konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam bank harus menyampaikan koreksi atas data transaksi kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koreksi atas data transaksi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pengawasan bank indonesia dalam penerapan sismontavar bank indonesia melakukan pengawasan terhadap bank terkait penerapan sismontavar yang meliputi: pengawasan tidak langsung berupa pemantauan, dan atau pemeriksaan, dalam hal diperlukan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank indonesia mengenai pengaturan dan pengawasan moneter. bab keadaan tidak normal dalam hal terjadi keadaan tidak normal yang menyebabkan gangguan pada sistem transaksi valuta asing dan atau sistem pendukung transaksi valuta asing sehingga tidak terkoneksi dengan sismontavar maka pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku. keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada berupa: sismontavar terkendala sehingga data transaksi tidak dapat terkirim kepada bank indonesia, jaringan data terganggu sehingga sistem transaksi valuta asing dan atau sistem pendukung transaksi valuta asing tidak terkoneksi dengan sismontavar, sistem transaksi valuta asing tidak dapat dioperasikan, sistem pendukung transaksi valuta asing tidak dapat dioperasikan, dan atau kejadian luar biasa (force majeure) sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan tidak normal diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab ketentuan lain lain bank harus menyusun rencana tindak (action plan) terkait pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bank indonesia paling lambat pada tanggal juli pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh bank paling lambat pada tanggal januari ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab v&,

tepi tambahan lembaran negara r.i&:terhadap uang kertas rupiah pecahan (dua ribu) tahun emisi perlu dilakukan perubahan penandatariku rupiah dalam bentuk melingkar, tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan ""uang rupiah pecahan (dua:&&s5)jasa pembayaran. penyedidia jasatermasuk penyediaan jasa pembayaran,perkembangan model bisnis dan inovasi penyediaan jasa pembayaran dari penyelenggara kepada pengguna jasa, serta keterhubungan dengan penyelenggara atau pihak lain dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan, bahwa perkembangan aktivitas penyediaan jasa sistem pembayaran menuntut dilakukannya penguatan fungsidia jasadia jasa pembayaran. paragraf jangka waktu izin pjp dalam hal diperlukan bank indonesia dapat menetapkan jangka waktu izin pjp. penetapan jangka waktu izin pjp sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada: kategori izin, aktivitas yang diselenggarakan, dan atau sumber dana yang diproses. paragraf persyaratan perizinan pjpsatu dan kategori izin dua harus laporan pengakhiran dan hasil pelaksanaan uji coba disampaikan kepada bank indonesia paling lama (sepuluh) hari kalender setelah tanggal uji coba berakhir. penyampaian laporan rencana pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada huruf angka paling sedikit memuat: tata cara atau mekanisme uji coba, termasuk informasi jumlah pengguna uang elektronik, cakupan wilayah, dan jangka waktu, penerapan manajemen risiko, dan cc. penerapan perlindungan konsumen. dana float merupakan seluruh nilai uang elektronik yang beradajp tersebut kepada pengguna uang elektronik dan penyedia barang dan atau jasa. dana float bukan merupakan aset atau kekayaaninkan merupakan aset atau kekayaan pengguna uang elektronik yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan pjp tersebut sebagai dana titipan. dalam hal pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik dinyatakan pailit, dana float sebagaimana dimaksud pada bukan bagian dari model likuidasi atau model pailitlakukan pencatatan dana float pada pos kewajiban segera atau rupa rupa alembaga selain bank, dan paling banyak 70x (tujuh puluh persen) dari dana float pada: surat berharga atau instrumen keuangan yang likuid yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesia atau bank indonesia, atau rekening bank indonejamin keamanan atas dana float yang ditempatkan dan atau ditatausahakan dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, risiko pasar, maupun risiko operasionaluang elektronik dan penyedia barang dan atau jasa dalam (dua belas) bulan terakhir yang dimonitor secara harian. pencatatan dana float sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut: pencatatan dana float uang elektronik registered harus dilengkapi dengan daftar nominatif yang paling sedikit meliputi nama pengguna uang elektronik, nomor uang elektronik, dan nilai uang elektronik: dan pencatatan dana float uang elektronik unregistered harus dilengkapi dengan nomor dan nilai uang elektronik. bank indonesia dapat menetapkan perubahan komposisi pengelolaan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada serta mekanisme pencatatan dana float sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: perkembangan transaksi pembayaran, menjaga pertumbuhan industri, efisiensi nasional, kepentingan publik, dan ataukomposisi pengelolaan dan penempatan serta mekanisme pencatatan dana float sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dana float hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik kepada pengguna uang elektronikuang elektronik dan penyedia barang dan atau jasa: mencatat dana float secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki, dan menempatkan dana float pada rekening yang terpisah dari rekeningfitur uang elektronik yang dapat disediaterdiri atas: pengisian ulang (yediakan fiturpada huruf meliputi: transfer antarpengguna uang elektronik yang terdiri atas: antarkan elektronik registered, dan atau uang elektronik registered uang elektronik unregistered yang diperlakukan sebagai pengisian ulang (top up), transfer dari pengguna uang elektronik rekening simpanan, dan cc. transfer dari rekening pengguna uang elektronik yang diperlakukan sebagai pengisian ulang (top up). dalam hal uang elektronik registered disertai dengan fitur transfer dana, maka transaksi transfer dana melalui uang elektronik registered harus diproses secara daring (online) dan seketika (real time). pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik dengan fitur transfer dana harus menyediakan fasilitas tarik tunai, kecuali dalam pelaksanaan program pemerintah republik indonesia. dalam penyediaan fitur tarik tunaibekerja sama dengan tempat pengurangan tunai. fitur tarik tunai sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh nilai uang elektronik, dan atau menghapus, mengubah, atau menghilangkan nilai uang elektronik kecuali pada saat pengguna uang elektronik mengakhiri penggunaan uang elektronik sesuai dengan mekanisme yang disepakati dengan pengguna. pengisian ulang nilai uang elektronik wajib menggunakan sumber dana yang didasarkan atas dana yang disetorkan terlebih dahulu dan bukan didasarkan pada fasilitas kredit. selain menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angk atau standar keamanan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia dapat menetapkan perubahan batas nilanilai uang elektronik sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam penyelenggaraan uang elektronikgenakan biaya yang meliputi: biaya pembelian media instrumen uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media instrumen uang elektronik yang rusak atau hilang, biaya pengisian ulang (top up): biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (off us), biaya transaksi transfer dana antarpengguna pada instrumen uang elektronik darberbeda, dan atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. pengenaan biaya oleh pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada tidak boleh bertentangan dengan kebijakan bank indonesia terkait skema harga sebagaimana dimaksud dalam pjp dilarang melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk penyediaan layanan umum secara eksklusif. suatu kerja sama bersifat eksklusif apabila kerja sama tersebut memenuhi unsur seperti: kerja sama hanya dilakukan antara penyedia layanan umum dengan (satu) atau beberapa pjp atau pip sehingga menghambat masuknya pjp atau pip lain:agen lkd berupa badan usaha berbadan hukum indonesia dan atau individu. pjp dengan aktivitas ketatausahaan sumber dana yang menyelenggarakan lkd wajib memastikan uji tuntas terhadap agen lkd. penyelenggara lkd dapat bekerja sama dengan agen lkd, dengan memperhatikan paling sedikit aspek: manajemen risiko, aset dan permodalan, cc. pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, sistem informasi yang memadai, dan sistem monitoring dan penyampaian keluhan agen (agent complaint) yang andal. dalam penyelenggaraan lkd, agen lkd harus mendukung interkoneksi dan interoperabilitas layanan transaksi pembayaran yang disediakan oleh antarpenyelenggara lkd untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna jasa. pjp yang menyelenggarakan lkd dapat menggunakan jasa pihak ketiga berupa badan hukum indonesia, untuk: mencari dan mendidik agen lkd, melakukan uji tuntas (due diligence) agen lkd, memfasilitasi penjenamaan (branding) agen lkd, mengelola likuiditas agen lkd, memonitor dan mengawasi agen lkd, dan atau tujuan lainnya untuk memfasilitasi agen lkd, dengan tanggung jawab tetap berada pada pjpjp berupayang bekerja sama dengan pihak penerbit uang elektronik luar negeriketerhubungan uang elektronik yang diterbitkan luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dengan kanal pembayaran, termasuk pjp yang diajak kerja sama. untuk perlindungan konsumen,batasi permintaan dan penggunaan data dan atau informasi pengguna uang elektronikuntuk pengisian ulang (top up) secara luas untuk keperluan pengguna uang elektronik, dan berbentuk perseroan terbatastiga harus berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha berbadan hukum indonesia lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai transfer danaanggota direksi atau anggota dewan komisaris calon pjcalon pjcalon pjcc. memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna uang elektronik sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna uang elektronik. penyelenggaradilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. sebagaimana dimaksud pada penempatan dana float sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada rekening giro:untuk penempatan dana floatpenempatan dana floatperintah transfer dana pelaksanaan perintah transfer dana dalamparagraf akses sumber dana berupa alat pembayaran menggunakan kartu alat pembayaran menggunakan kartu merupakan alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu anjungan tunai mandiri, dan atau kartu debit, baik dalam bentuk fisik atau bentuk lain yang memiliki karakteristik, fitur, dan atau model bisnis yang sama dengan kartu kredit, kartu anjungan tunai mandiri, dan atau kartu debit. kartu kredayaran dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pengguna alat pembayaran menggunakan kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh pjp yang menyelenggarakan aktivitas payment initiation dan atau acquiring services atau pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana, dan pengguna alat pembayaran menggunakanataupun dengan pembayaran secara angsuran. kartu anjungan tunai mandiri merupakankartu debpjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana dan aktivitas payment initiation dan atau acquiring services terkait pemrosesan transaksi alat pembayaran menggunakan kartu wajib menggunakan standar yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagai standar nasional alat pembayaran menggunakan karerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling sedikit:: batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada pengguna kartu. untuk penerapan manajemen risiko kreditlakukan pembaruan data pengguna kartu kredit. dalam hal pengguna kartu kreditjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu kredit dapat memberikan plafon kredit dan jumlah kartu kredit sesuai dengan analisis risiko. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku secara mutasi mutans untuk penerbitan kartu kredit yang dijamin: oleh pihak lain, termasuk perusahaan atau korporasi pengguna kartu kredit, dan atau simpanan pengguna kartu kredit pada pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu kredit. ketentuan teknis dan mikro terkait dengan, batas maksimum plafoningkatkan standar keamanan untuk transaksi dengan kriteria tertentu. peningkatan standar keamanan transaksi kartu kredit sebagaimana dimaksud pada diterapkan melalui penyediaan transaction alert kepada pengguna kartu kredit melalui media yang disetujui oleh pengguna kartu kredit dan atau standar keamanan lainnya. ketentuan teknis dan mikro terkait dengan transaksi dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada dan standar keamanan transaksikan informasi secara tertulis kepada pengguna kartu kredit paling sedikit meliputi: prosedur dan tata cara penggunaan, hal hal penting yang harus diperhatikan oleh pengguna kartu kreditngguna kartu kredit, dan ringkasan transaksi pengguna kartu kredit (summary performance), berdasarkan permohonan dan atau persetujuan pengguna kartu kredit. dalam hal terjadi perubahan atas informasiperubahan informasi tersebut secara tertulis kepada pengguna kartu kreditinformasi tagihan kepada pengguna kartu kredit secara benar, akurat, dan tepat wakjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu kredit dilarang mengenakan denda kepada pengguna kartu kredit yang melakukan pembayaran tagihan pada kelonggaran waktu pembayaranusun dan melaksanakan kebijakan perkreditan. kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: prinsip kehati hatian dalam penerbitan kartu kredit: organisasi dan manajemen penerbitan kartu kredit: kebijakan persetujuan kartu kredit, dokumentasi dan administrasi kartu kredit, pengawasan kartu kredit, dan penyelesaian kartu kredit bermasalah. penilaian kualitas kredit oleh pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu kredit, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan otoritas sektor jasa keuangan. penghitungan bunga yang timbul atas transaksi kartu kredit wajib dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit: untuk transaksi pembelanjaan: biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga: dandalam melakukan penagihan kartu kredit, pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana dengan penerbitan kartu kredit wajib mematuhi pokok etika penagihan utang termasuk namun tidak terbatas pada: menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan oleh pjpketentuan peraturan perundang undangan, dan dalam hal penagihan utang menggunakan penyedia jasa penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf pjp wajib menjamin bahwa: pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang dengan kualitas kredit diragukan atau macet, dan kualitas pelaksanaan penasihatnya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh pjp. ketentuan teknis dan mikro terkait dengan pokok etika penagihan utanganjungan tunai mandiri dan atau kartu debit wajib menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan paling sedikit hal sebagai berikut:njungan tunai mandiri dan atau kartu debit. batas maksimum nilai transaksi, dan batas maksimum penarikan uang tunai. batas maksimum nilai transaksi dan batas maksimum penarikan uang tunai sebagaimana dimaksud pada tidak boleh bertentangan dengan kebijakan bank indonesia. pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana dengan menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri dan atau kartu debit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan atau kartu debit, paling sedikit meliputi: prosedur dan tata cara penggunaan kartu anjungan tunai mandiri dan atau kartu debit, fasilitas yang melekat pada kartu anjungan tunai mandiri dan atau kartu debit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu anjungan tunai mandiri dan atau kartu debit: hak dan kewajiban pengguna kartu anjungan tunai mandiri dan atau kartu debit, dan tata cara pengajuan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan kartu anjungan tunai mandiri dan atau kartu debit dan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebucek penyelenggaraan instrumen berupa cekakses sumber dana berupa billet giro penyelenggaraan instrumen berupa billet girobillet giro.mohonmohonan, tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan, dan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau billet giro kosong yang ditatausahakan bank indonesia pada saat mengajukan permohon. aspek kelembagaan yang berupa kepemilikan dari calon pjcalon pjp berupa lembaga selain bank diatur dengan ketentuan: komposisi kepemilikan saham paling sedikit (lima belas persen) sahamnya dimiliki oleh: bagian kesembilan akses sumber dana berupa kanal perpindahan dana penyediaan akses sumber dana berupa kanal harus memperhatikan pemenuhan aspek: manajemen risiko, standar keamanan, cc. perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh layanan penyimpanan data akses sumber dana berupa instrumen pembayaranyang menyediakan platform untuk memfasilitasi pengguna jasa dalam menyimpan data instrumen pembayaran aktif wajib memperoleh izin sebagai pjpdengan pengguna aktif belum mencapai atau belum direncanakan mencapai jumlah pengguna aktif sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat menyesuaikan batas jumlah pengguna aktif yang dikecualikan dari kewajiban izin sebagai pjp sebagaimana dimaksud pada denganketentuan mengenai penyesuaian batas jumlah pengguna aktif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (resund) atas pembatalan transaksi pembayaran menggunakan instrumen yang disimpan,segera melaksanakan pengembalian dana (resund) tersebut kepada pengguna layanan penyimpanan data instrumen.belas kebijakan terkait nilai yang dapat dipersamakan dengan uang pjjjnilai yang dapat dipersamakan dengan uang yang tidak memenuhi unsur sumber dana sebagaimana dimaksud dalam meliputi: nilai yang direpresentasikan secara digital atau media lainnya, dan uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter (virtual currency) yang memiliki karakteristik: dinyatakan dalam suatu satuan, menggunakan kriptografi dan buku besar yang terdistribusi, atau teknologi terkini lainnya untuk mengatur penciptaan unit baru dan mekanisme pemrosesan transaksinya, digunakan untuk tujuan pembayaran atau pemenuhan kegiatan ekonomi, dapat dialihkan, disimpan atau diperdagangkan secara elektronik, dan memenuhi karakteristik lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. nilai yang direpresentasikan secara digital atau media lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki batasan: tidak dapat diklaim kepada penerbit, tidak dapat dialihkan atau dijual untuk ditukarkan dengan rupiah, hanya dapat digunakan penerbit atau penyedia barang dan atau jasa tertentu yang ditunjuk oleh penerbit, memiliki masa berlaku, dijamin dengan dana yang memadai sesuai nilai yang dapat digunakan oleh konsumen, dan batasan lainnya yang ditetapkan bank indonesia. bank indonesia dapatnilai yang dapat dipersamakan dengan uang yang digunakan untuk tujuan pembayaran dan atau pemenuhan kegiatan ekonomibelasalamjp, atau pihak lain yang ditetapkan bank indonesia, atau inisiatif dari bank indonesia. pj:calongi calon pjcalon pjdancalon pjp:jp menyampaikan asesmen mandiri (self assessment) mengenai struktur kepemilikan:izi,sistem pembayaran bagian kesatu pendekatan pengawasobjek pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran yaitu pjp. dalam melakukan pengawasan terhadap pjjp. pihak yang melakukan kerja sama dengan pjjp dalam memfasilitasi transaksi pembayaran. bagian keempat mekanisme pengawasjp. bagian kelima cakupan pengawasdan cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bagian keenam data dan atau informasi untuk pengawasan pjjp. pjp bertanggung jawab untuk memastikan pihak yang bekerja sama dengan pjp memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pjp sebagaimana dimaksud pada dan pihak yang bekerja sama dengan pjj, yang dapat memengaruhi kesinambungan kegiatan operasional dan pemrosesan pembayaran pjjjkomposisi kepemilik:calon pjbagi calon pjjyesuaian kategori izin pjp, pengumuman kepada publik, cc.jp. bank indonesia dapat melakukan tindak lanjut pengawasan terhadap pjp yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. pjjjdalam mengenakan sanksi administratif kepada pjesuaian kategori izinjjp menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan izin. perubahan sanksi denda menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal pjizin dari bank indonesia. pjpengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran bagian kesatu evaluasi izin pjp bank indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada pjp. evaluasi terhadap iziizi, permohonan perpanjangan izin dalam hal bank indonesia menetapkan jangka waktu izin, rekomendasi otoritas lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, permohonan pjiziiziiziizin dalam hal izin diberikan dengan jangka waktu, mencabut izin pjp, atau melanjutkan keberlangsungan usaha pjp. pjp yang dicabut izinnya wajib memberitahukan kepada seluruh pihak yang bekerja sama bahwa izin yang dimiliki pjp telah dicabut. pjp yang masih memiliki izin dari bank indonesia wajib menghentikan kerja sama dengan pjp yang dikenai sanksi pencabutan iziizin sebagaimana dimaksud pada pj jp yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan atau pencabutan iziizin paling lambat (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan atau pencabutan iziizin sebagai pjp, berdasarkan permohonan penghentian kegiatan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada setelah penyelesaian hak dan kewajiban pjp. pjp harus melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan atau pencabutan iziiziizinsaian kewajiban pjp pjp harus menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pengguna jasa dan atau pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan sistem pembayaran sebelum izin pjjjjizijp kepada balai harta peninggalan atau tindak lanjut lainnya. dengan dilakukannya pencabutan izin oleh bank indonesia, segala dampak yang timbul atas kewajiban antara pjp dengan pengguna jasa dan pihak yang bekerja sama menjadi tanggung jawab pjp. tindak lanjut berupa penyerahan kewajiban dari pjjjizin atas permintaan sendiri dalam hal pencabutan izin dilakukan atas permintaan tertulis dari pjp, pj:izin sebagai pjjjizin sebagai pjp. pjizin dari bank indonesia yang dilengkapi dengan:caloncalon pjp menyampaikan asesmen mandiri (self'pengendalicalon pjmohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf bank indonesiajpizin yang didasarkan pada permohonan dari pjp, dalam hal terdapat permohonan pembatalan pencabutan izin dari pjp yang masih dalam proses penyelesaian kewajiban atau proses pencabutan izin. permohonan pembatalan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pjizijiziizin. bab vii data dan atau informasi bagian kesatu subyek perolehan data dan atau informasi pjjp, penyelenggaraan sistem pembayaranjjp sebagaimana dimaksud pada termasuk namun tidak terbatas pada: penyelenggara penunjang, dan penyedia barang dan atau jasajp dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan pjj(united)ketentuan mengenaisanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf bagi pjp yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau pihak yang bekerja sama dengan pjp wajib: menerapkan prinsip pe, mekanisme pemrosesan data dan atau informasi pembayaran antar pjp, cc. mekanisme pemrosesan data dan atau informasi pembayaran antara pjmohonan izin sebagai pjjjjp dan atau pihak yang bekerja sama dengan pjp harus memenuhi paling sedikit: akses dan surveilans bank indonesiaj,dalamjjp dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin sebagai pjp kepada bank indonesia. keanggotaan pjp sro berlaku efektif ketika pjp telah mendapatkan izin sebagai pjp dari bank indonesiajjizin pjp berdasarkan asesmen yang dilakukan bank indonesiaiziizirizinan pjp, dilakukan evaluasi izirizinan pjp, dilakukan evaluasi iziizin pjp tetap berlaku, atau mencabut izin pjjp sesuai dengan hasil konversi izijp sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan bagi pjjjjjjp sebagaimana dimaksud dalam yang belum memenuhi kewajiban tertentu sesuai klasifikasi pjjizin pjp. pj: ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran dalamrizinan dalam peraturan bank indonesia nomor pbi tentang transfer laksanaan dari:paling lama (satu) tahun sejak peraturan bank indonesia ini berlaku,calon pjizicalon pjcalon pjp sampai dengan pemegang saham akhir (ultimate shareholder) terkini, kepengurusan yang terdiri atasrizinrizinrizincalon pjp: untuk kategori izin satu paling sedikit rp15. (lima belas miliar rupiah), untuk kategori izin dua paling sedikit rp5. (lima miliar rupiah), dan cc. untuk kategori izin tiga paling sedikit: rp500. (lima ratus juta rupiah) bagi calon pjp yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh pjp kategori izin tiga lain, atau rp1. (satu miliar rupiah) bagi calon pjp yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh pjp kategori izin tiga lain. pemenuhan ketentuan modal disetor minimum (initial capital) bagi calon pjizi: direksi dan dewan komisaris bagi caloncalonizicalon pjiziizin pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai pjp harus: mematuhi mekanisme dan tata cara pengajuan izirizinan, dan cc. menyampaikan dokumen persyaratan perizinan terkait aspek perizinan yang diminta oleh bank indonesia. mekanisme dan tata cara pengajuan izirizinan tertentu atau mengalami gangguan, mekanisme dan tata cara pengajuan izirizinan pjp. penelitian perizinan pjizinan pjp sebagaimana dimaksud pada bank indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (on site visit) bagi calon pjizinan pjrizinan calon pjp, bank indonesia melakukan: pre consultation meeting, consultation meeting,calon pjcalon pjdalam huruf dilakukan dengan ketentuan: bank indonesia melakukan analisis substansi persyaratan izirizinan belum sesuai berdasarkan hasil analisis bank indonesia, calon pjizicalon pjp menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan. bank indonesia menolak permohonan perizincalon pjp kepada bank indonesia, atau penyampaian dokumen perbaikan yang dilakukan oleh calon pjcalon pjrmohonan perizinlapangan (on site visit)calon pjp. penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana dimaksud dalamcalon pjizin calon pjp ditolak: calon pjp dapat mengajukan kembali permohonan izirizinrizinan bank indonesia berwenang meminta calon pjrizinan pjcalon pjp yang sedang dalam proses perizinan. bagian ketiga pemberian izin pjp bank indonesia memberikan izin terhadap permohonan perizinan yang diajukan berdasarkan: hasil penelitian perizinizinizmperoleh iziizin dari bank indonesia. pjizin yang telah diberikan oleh bank indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku. pjp yang izinnya dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan izin kembali paling cepat (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal batalnya izinaktivitas sebagai pjp dalam laman bank indonesia. bab iii penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pjp bagian kesatu prinsip umum penyelenggaraan pj::aragraf kewajiban pjyang memiliki dampak sistemikyang memiliki dampak kritikaljatau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan cc. tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. pjselain berbadan hukum perseroan terbatas,hurufjp dan atau klasifikasi pj: tingkat kesiapan industri dan infrastruktur nasional, dan atau cc.jdikecualikan untuk instrumen atau kanal yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui pip yang ditetapkan oleh bank indonesiajp wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap penyedia barang dan atau jasa yang bekerja sama dengan pjp. pjp wajib menghentikan kerja sama dengan penyedia barang dan atau jasa yang melakukan tindakan yang dapat merugikan dan atau tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan akses sumber dana tertentu. pjp dapat melakukan tukar menukar informasi atau data dengan pjp lainnya mengenaiteknis dan mikro terkait dengan klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara pjp dengan penyedia barang dan atau jasa dapat diatur oleh sro dengan persetujuan bank indonesia. penyedia barang dan atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh pjp kepada penyedia barang dan atau jasa. pjp wajib memastikan kepatuhan penyedia barang dan atau jasa atas larangan sebagaimana dimaksud pada pjp yang bekerja sama dengan penyedia barang dan atau jasa untuk pemrosesan transaksi pembayaran harus menyediakan informasi terkait pemrosesan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa. penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mendukung terlaksananya penyerahan barang dan atau jasa kepada konsumen akhir setelah konsumen akhir melakukan pembayaran dalam transaksi daring (online)jp kepada pengguna jasa, skema harga dari pjp kepada penyedia barang dan atau jasjjjjnggaraan transfer danabagian ketiga klasifikasi pjjp. klasifikasi pjp sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: psps, spk, dan psp. paragraf kriteria penetapan klasifikasi pjp dalam menetapkan klasifikasi pjjjjp dengan pjp lainnya, pijjp dalam penyelenggaraan aktivitas pjp. bank indonesia dapat menggunakan klasifikasi pjjp sesuai klasifikasi pjp sebagaimana dimaksud dalam pjp wajib memenuhi kewajiban tertentu sesuai klasifikasi pjinklusif. bab aktivitas dan perizinan penyedia jasa pembayaran bagian kesatu ruang lingkup aktivitas paragraf aktivitas pjp pjp menyelenggarakan aktivitas yangbank indonesia dapat menetapkan aktivitas pjp selain sebagaimana dimaksud pada aktivitas penyediaan informasi sumber dana sebagaimana dimaksud dalampenyelenggaraan aktivitas penyediaan informasi sumber dana yang diselenggarakan untuk inisiasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kerja sama dan atau keterhubungan dengan pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana atau pjp lain berdasarkan penetapan bank indonesia. paragraf kewajiban permodalan sistem pembayaran pjjjp: dan tambahan persyaratan modal (surcharge) berdasarkan klasifikasi pjp sebesar: (dua koma lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk psps, dan (satu koma lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk spk::j, cc.diatur dengan ketentuan: beban transaksi pjp kategori izin satu dan kategori izin dujjjp dengan rentang atas rp1. (satu triliun rupiah), beban transaksi pjp kategori izin tiga dihitung sebesar (nol koma satu persen) dari nominal transaksi incoming dan outgoing yang diproses baik transaksi dalam negeri maupun luar negeribeban transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditambahkan (lima persen) dari dana float yang dikelolanominal transaksi yang diperhitungkan yaitu transaksi outgoing yang terdiri dari transaksi belanja, transfer, dan rede, dan atau bagi pjp dengan kategori izin satu atau kategori izin dua yang menyelenggarakan aktivitas payment initiation dan atau acquiring services yang meneruskan transaksi pembayaran menggunakan berbagai instrumen, nominal transaksi dihitung dari: seluruh transaksi yang diproses dengan model bisnis merchant aggregator, dan atau 10y6 (sepuluh persen) dari seluruh transaksi yang diproses dengan model bisnis fasilitator. kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (ongoing capital) bagi pjjp. dalam hal terdapat perbedaan perjjberupa pjp kategori izin tiga yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan pjp kategori izin tiga lain,fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, atau fungsi manajemen risiko, melaksanakan praktik pengelolaan fraud, dalam hal layanan didukung oleh sistem informasi, paling sedikit memiliki: infrastruktur sistem informasi pada pusat data dan pusat pemulihan bencana secara terpisah, dan melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun termasuk melakukan asesmen keamanan sistem informasi layanan sistem pembayaran utama, pelaksanaan audit laporan keuangan oleh fungsi audit internal, dan melakukan praktik pengjjaktivitas payment initiation dan atau acquiring services sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup penerusan transaksi pembayaran. penerusan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada meliputiberupa data instrumen, data nominal transaksi pembayaran, dan data transaksi pembayaran lainnya. dalam melakukan penerusan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada pjp dapat: menyimpan data sumber dana dan atau akses sumber dana termasuk menyediakan platform untuk memfasilitasi pengguna dalampjp yang menyelenggarakan aktivitas payment initiation dan atau acquiring services yang dalam penyelenggaraan aktivitasnya melakukan penerusan dana (disbursements) sebagaimana dimaksud pada huruf kepada penyedia barang dan atau jasa, wajib: memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai:jp sebagaimana dimaksud dalam pjjp yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufjjp. bank indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pjp mengenai: hasil klasifikasi pjp, dan hasil evaluasi terhadap penetapan klasifikasi pjp, dalam hal terdapat perubahan klasifikasi pjjp. bank indonesia menetapkan batas waktu pemenuhan kewajiban sesuai klasifikasi pjp berdasarkan rencana tindak lanjut yang disusun oleh pjjpada kategori izin pjp yang samaambahan jenis akses sumber dana berupa instrumen atau kanal: cc.:atau produk yang bersifat lintas batas (crossborder):jjjjdalam hal pjjp menyampaikan laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada pjp dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada bank indonesia. bagi pjjmilihan penyedia barang dan atau jasa (merchant acquisition) yang difasilitasi dengan penyediaan layanan yang diselenggarakan, dan penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasanyedia barang dan atau jasa. mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh pjp. penetapan mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. aktivitas ketatausahaan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup ketatausahaan akun sumber dana dan pelaksanaan otorisasi transaksi pembayaran. otorisasi transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada merupakancc. memastikan kecukupan sumber dana. aktivitas ketatausahaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada disertai dengan penerbitan akses sumber dana bagi pengguna jasa. dalam melakukan aktivitas ketatausahaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada pjp dapatpadajp pada tahap perbaikan dokumen persyaratan dan pemeriksajjcc.ataujp pada tahap perbaikan dokumen persyaratjjjp. dalam hal diperlukan, bank indonesia dapat meminta pjj. menyelenggarakan aktivitas transfer dana sebagai fitur akses sumber dana yang diterbitkan. aktivitas layanan remitansi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan aktivitas penyelenggaraan transfer dana beruparja sama pjp dengan penyelenggara penunjang pjjp, penyelenggara penunjang menyelenggarakan aktivitas dengan ketentuan:dan kewajiban pjp untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna jaskewajiban pjp untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna jasjjjp mengajukan dalam (satu) permohonan persetujuan. pjp sebagaimana dimaksud pada merupakan pjp yang melakukan pengembangan aktivitas dan atau pengembangan produk. pjjdalam hal terdapat permohonan persetujuan kerja sama antar pjp atau antara pjp dan pip, permohonan persetujuan diajukan oleh salah satu pjp atau pip yang: memiliki sistem atau infrastruktur: atau telah disepakati antar pjp atau antara pjp dan pip yang akan melakukan kerja sama. bank indonesia dapat menentukan pjp atau pikendali pemrosesan transaksi pembayaran tetap berada pada pjyang meliputi penyediaan layanan teknologi, sistem, dan atau platform yang digunakan oleh pjp,dalam jangka waktu (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada pjjjp mendapatkan penilaian manajemen risiko yang baik dari bank indonesia, pjjjjtanggung jawab pjp dalam kerja sama dengan penyelenggara penunjang pjjjnetapkan aspek prudentialng meliputi: memiliki perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan dana secara jelas, termasuk tingkat layanan (service level agreement) penerusan pembayaran dari penyelenggara penunjang kepada penyedia barang dan atau jasa, penampungan dana tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia atau ketentuan sro, dana yang akan diteruskan tidak ditempatkan pada aset yang memiliki risiko sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban penyelenggara penunjang. bank indonesia dapat meminta pjjp. paragraf penyelenggaraan kerja samaategori izin dan atau klasifikasi pjp. bagian kelima kebijakan kepemilikan tunggalsaham kurang dari 25x (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkanizin sebagai pjp dalam kategori izin yang sama dan atau pada lebih dari (satu) lembaga selain bank yang memiliki izin sebagai pjp dan penetapan sebagai pip. pihak sebagaimana dimaksud pada harus memastikan pemenuhan terkait permodalan pjp yang dimilikinya. pjjp, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama (lima) tahun sejak iziizin untuk memperoleh manfaat tertentu. pihaknam aksi korporasi, perubahan kepemilikan, dan perubahan pengendalian pjp dalam hal pj, berlaku ketentuan: pjberupa bank, wajib menyampaikan laporan kepada bank indonesiajp yang melakukan penggabungan dengan pjp lain, pjjp. dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap pjp, izin pjp tetap melekat pada bank atau lembaga selain bank yang diambilalih. pjizin sebagai pjp harus terlebih dahulu memperoleh izin dari bank indonesia dalam hal akan melakukan aktivitas sebagai pjsumber dana dan akses sumber dana paragraf unsur,kepada pihak yang menatausahakan sumber dana kecuali untuk sumber dana yang didasarkan pada fasilitas kredit. bank indonesia dapat menetapkan unsur sumber dana dengan memperhatikan perkembangan model bisnis dan penyelenggaraan sistem pembayaran. sumber dana yang didasarkan pada fasilitas kredit merupakan sumber dana yang didasarkan pada fasilitas yang disediakan melalui kartu kredit. penyediaan infrastruktur dan sistem bagi pjp lain untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran (white labelling): layanan meneruskan dana (disbursements) kepada penyedia barang dan atau jasa, dan layanan penunjang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas pjp. bagian kedua perizinan pjp paragraf izin sebagai pjp setiap pihak yang bertindak sebagai pjp harus memperoleh izin dari bank indonesia. izin kepada pjp untuk melakukan aktivitas pjp diberikan berdasarkan kategori izin yang terdiri atas: kategori izin satu meliputi aktivitas: ketatausahaan sumber dana, penyediaan informasi sumber dana, payment initiation dan atau acquiring services, dan ataukarakteristik, fitur dan atau model bisnis akses sumber dana yang didasarkan pada fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada meliputi: memiliki kode identifikasi fasilitas kredit: memiliki plafon fasilitas kredit, digunakan pada model bisnis transaksi yang melibatkan pjp, pengguna dan atau penyedia barang dan atau jasa dengan menggunakan platform (media atau aplikasi) tertentu, fasilitas kredit dapat digunakan untuk tujuan pembayaran secara berulang sepanjang sesuai dengan plafon fasilitas kredit yang diberikan, dan pelunasan fasilitas kredit dilakukan secara sekaligus, dan atau dengan pembayaran secara angsuran. bank indonesia dapat menetapkan karakteristik, fitur dan atau model bisnis akses sumber dana yang sama dengan kartu kredit sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan perkembangan model bisnis dan penyelenggaraan sistem pembayaran. badan hukum yang menawarkan produk atau layanan berupa akses sumber dana yang didasarkan pada fasilitas kredit yang tidak memenuhi karakteristik sebagaimana dimaksud pada tidak dapat memasarkan produk atau layanan dengan menggunakan terminologi akses sumber dana berupa instrumen pembayaran. paragraf penyelenggaraan sumber dana dan akses sumber dana untuk pembayaran akses sumber dana merupakan alat, media, dan atau seperangkat prosedur dalam berupa: instrumen, kanal, dan atau akses sumber dana lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. instrumen sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: uang elektronik, perintah transfer, alat pembayaran menggunakan kartu atau bentuk virtual yang memiliki karakteristik seperti alat pembayaran menggunakan kartu, cek, billet giro, dan instrumen perpindahan dana lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia dapat menetapkan akses sumber dana berupa instrumen lainnya berdasarkan mekanisme transfer kredit dan transfer debit dengan mempertimbangkan: perkembangan teknologi, dan atau perkembangan model bisnis transaksi pembayaran. kanal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kanal pembayaran menggunakan teknologi quick response code dengan skema merchant presented mode atau skema lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia, mesin electronic data capture, cc. mesin anjungan tunai mandiri, kanal pembayaran online menggunakan teknologi berbasis mobile atau internet, termasuk proprietary channel atau shared channel oleh pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana: dan kanal pembayaran menggunakan metode atau penggunaan teknologi tertentu lainnya untuk perpindahan dana transfer debit dan transfer kredit. dalam penyelenggaraan akses sumber dana, bank indonesia dapat menetapkan: kewajiban dan aspek prudential penyelenggaraan meliputi: fitur, fasilitas dan batasan penyelenggaraan akses sumber dana, skema harga atas penyelenggaraan akses sumber dana: standar penyelenggaraan akses sumber dana, suku bunga, denda keterlambatan, dan minimum pembayaran bagi akses sumber dana berupa instrumen yang didasarkan pada sumber dana berupa fasilitas kredit, dan atau kewajiban dan aspek prudential lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia, batasan penyelenggaraan akses sumber dana untuk pemenuhan manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen meliputi: batasan nominal transaksi: batasan nilai yang disimpan dalam akses sumber dana berupa instrumen atau layanan penyimpanan data instrumen pembayaran, batasan penarikan uang tunai, dan atau batasan penyelenggaraan akses sumber dana lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. penetapan kebijakan penyelenggaraan akses sumber dana sebagaimana dimaksud dalampjp dan pihak yang bekerja sama dengan pjp wajib memenuhi standar penyelenggaraan akses sumber dana yang ditetapkan bank indonesia, termasuk standar nasional untuk interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran. standar penyelenggaraan akses sumber dana sebagaimana dimaksud pada meliputi: spesifikasi teknis, spesifikasi operasional, cc. spesifikasi keamanan, dan atau aspek lainnya. bank indonesia dapat menugaskan sro atau lembaga lain yang ditetapkan bank indonesia untuk menyusun, mengelola, dan atau mengembangkan standar sebagaimana dimaksud pada untuk melindungi kepentingan publik, kepemilikan atas standar sebagaimana dimaksud pada dan menjadi milik bank indonesia. sebagai bagian dalam penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat menetapkan: tata cara perolehan dokumen, pihak yang wajib melakukan pemrosesan transaksi, cc. batas nominal transaksi: skema harga pemrosesan transaksi, dan atau mekanisme dan tata cara lainnya dalam penetapan standar. pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa penerbitan instrumen pembayaran harus menyediakan informasi kepada calon konsumen dan konsumen secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan lengkap dan jelas paling sedikit mengenai: produk dan biaya yang dikenakan, karakteristik produk yang diterbitkan, prosedur dan tata cara penggunaan, fitur dan fasilitas yang melekat, risiko yang mungkin timbul dari penggunaan instrumen pembayaran, tata cara pelaporan kehilangan dan permohonan pemblokiran, hak dan kewajiban, mekanisme pengenaan biaya, tata cara pengaduan, dan informasi lainnya yang ditetapkan bank indonesia. bank indonesia dapat menetapkan persyaratan dan atau batasan tertentu atas penggunaan sumber dana yang ditatausahakan dan atau akses sumber dana yang diterbitkan luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. penetapan persyaratan dan atau batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada berlaku terhadap penggunaan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang meliputi: penggunaan akses sumber dana, kerja sama dengan pjp atau pip, dan atau skema atau arrangement pemrosesan pembayaran termasuk skema hargakses sumber dana berupa instrumen paragraf akses sumber dana berupa uang elektronik uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang memenuhi unsur: diterbitkan atas dasar sumber dana berupa nilai uang rupiah yang disetor terlebih dahulu kepada pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana: dan sumber dana berupa nilai uang rupiah disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. nilai uang elektronik merupakanpemindahan dana. nilai uang elektronik sebagaimana dimaksud pada yang dikelola oleh pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan. berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi: closed loop: dan open loop. akses sumber dana berupa uang elektronik dapat dibedakan berdasarkan: media penyimpan nilai uang elektronik berupa: server based: dan chip based, dan pencatatan data identitas pengguna uang elektronik berupa: 'registered, dan unregistered.nilai uang elektronik sebagaimana dimaksud pada yang dapat disimpan dan batas nilai transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi akun pencatatan nilai uang elektronik dari penyedia barang dan atau jasa. bank indonesia dapat menyesuaikan batasan nilai uang elektronik yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada dan batas nilai transakstermasukan nilai uang elektronik yang dapat disimpan dan batas nilai transaksi uang elektroniketapkan masa berlaku media uang elektronik. penetapan masa berlaku media uang elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: batas usia teknis dari media uang elektronik yang digunakan, dan aspek lainnya. berakhirnya masa berlaku media uang elektronik sebagaimana dimaksud pada tidak menghapus dan atau menghilangkan nilai uang elektronik yang belum digunakanginformasikan kepada pengguna uang elektronik mengenai berakhirnya masa berlaku media uang elektronik dan menyampaikan mekanisme penyelesaian atas nilai uang elektronik yang belum digunakan. bagikurang dari rp1. (satu miliar rupiah), dikecualikan dari keharusan memperoleh izin sebagai pjp sebagaimana dimaksud dalam dalam hal terdapat pihak yang menyelenggarakan lebih dari (satu) uang elektronik closed loop, jumlah dana float sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan dari seluruh uang elektronik closed loop yang diselenggarakan oleh pihak tersebut. dalam hal lembaga selain bank yang telah menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan izin kepada bank indonesia, selama dalam proses perizinan, lembaga selain bank tersebut tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan membatasi jumlah dana float dan atau jumlah pengguna uang elektronik. pihak yang menyelenggarakan uang elektronik closed, loop sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan paling sedikit: penerapan manajemen risiko, dan perlindungan konsumesebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat menyesuaikiatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. selama masih dalam proses perizinan, calon pjp dilarang menyelenggarakan aktivitas pjp kecuali dalam rangka menguji kesiapan penyelenggaraan aktivitas pjp dengan ketentuan: uji coba dilakukan pada pengguna uang elektronik dan cakupan wilayah terbatas dengan jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan bank indonesia: dan menyampaikan laporan kepada bank indonesia mengenai rencana pelaksanaan dan pengakhiran uji coba yang terdiri atas: laporan rencana pelaksanaan uji coba disampaikan kepada bank indonesia paling lambat (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji coba, dan

sea tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. jasa pembayaran. penyedidia jasadalam rangksistem pembayaran secara end to end yang mengedepankan praktik bisnis yang sehat serta penyederhanaan pengaturan yang diawali dengan penerbitimplementasikan pokok pokok reformasi pengaturan dalaukan pengaturan lebih lanjut, termasuk untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan dan mitigasi risiko, berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis bidang sistem pembayaran dengan tetap mengedepankan prinsip forward looking, agile, dan terstruktur. tindak lanjut reformasi pengaturan sistem pembayaran yang dimuat dalam peraturan bank indonesia ini diarahkan untuk mengatur mengenai penyediaan jasa pembayaran, antara lain akses industri, penyelenggaraan, pengawasan, pengakhiran penyelenggaraan kegiatan, serta pemrosesan data dan atau informasi sistem pembayaran yang didukung dengan penguatan fungsi dan kewenangan bank indonesia serta kewajiban penyelenggaraan pjp. pada aspek mengenai akses industri sistem pembayaran, pengaturan ditujukan untuk menyederhanakan ruang lingkup aktivitas pjp serta pemrosesan dan persyaratan perizinan, termasuk keterhubungan antara proses perizinan dengan ruang uji coba inovasi teknologi sistem pembayaran. selain itu, pengaturan juga diarahkan memastikan penerapan praktik bisnis yang sehat terkait pengaturan kepemilikan dan pengendalian. reformasi pengaturan juga dilakukan melalui optimalisasi fungsi sro dalam menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro serta keanggotaan sro untuk meningkatkan efektivitas pengaturan bank indonesia. pada aspek mengenai penyelenggaraanjuntuk memperkuat ruang kebijakan bank indonesia terkait aspek pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, serta memastikan merasionalisasi, pendekatan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan berdasarkan risiko sesuai klasifikasi pjp, termasuk penetapan kriteria klasifikasi, kewajiban permodalan, serta manajemen risiko dan sistem informasi. sisi lain, fungsi pengawasan bank indonesia juga akan diperkuat melalui optimalisasi tindak lanjut pengawasan terhadap pjp, termasuk pengawasan secara terintegrasiserta integrasi pengaturan mengenai sumber dana dan akses sumberatau rekonsiliasi transaksi, yang dilakukan secara terintegrasi dengan kantor pusat pjp luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. yang dimaksud dengan kantor pusat pjp luar wilayah negara kesatuan republik indonesiacukup jelas. kewajiban terhubung dengan pip berlaku untuk masing masing instrumen dan atau kanal pembayaran. contoh instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui pip antara lain uang elektronik chip based. cukup jelas. cukup jelas. contoh tindakan yang dapat merugikan dan atau tidak sesuai peruntukan misalnya tindakan penyedia barang dan atau jasa yang merugikan pjp, pip, dan atau pengguna jasa, seperti melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (fraudster), memproses penarikan atau gesek tunai (cash withdrawal transaction) kartu kredit, atau mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna jasa atas biaya yang seharusnya dikenakan oleh pjp kepada penyediaontoh skema harga dari pjp kepada pengguna jasa antara lain biaya pengisian ulang saldo nilai uang pada instrumen, biaya tarik tunai, biaya transfer, dan mapping suku bunga. huruf contoh skema harga dari pjp kepada penyedia barang dan atau jasa antara lain biaya merchant discount rate, dan biaya transaksi daring (online). huruf contoh skema harga antar pjp, pip, dan atau pihak terkait lainnya antara lain terminal usage fee, sharing infrastructure, dan distribusi skema harjjp. kriteria kompleksitas diukur antara lain mempertimbangkan kompleksitas layanan pembayaran seperti layanan digital banking dan online payment. kriteria ketergantian diukur antara lain mempertimbangkan penyediaan kanal pembayaran dan pemrosesan pembayaran terhadap instrumepjasi revitalisasi fungsi evaluasi perizinan pjjjp dan pihak yang bekerja sama dengan pj dan inovasi serta upaya dalam memelihara stabilitas dan mitigasi risiko. ii. demiontohitu merchant aggregontoh mesin electronic data capture edc) antara lain mesin electronic data capture edc) untuk alat pembayaran menggunakan kartu dan reader uang elektronik. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan proprietary channel adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh pjp dengan aktivitas ketatausahaan sumber danahuruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka contoh standar penyelenggaraan akses sumber dana antara lain standar nasional teknologi chip dan standar nasional quick response code untuk pembayaranlosed loop adalahjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana tersebut. huruf yang dimaksud dengan open loop adalahjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana tersebut. huruf angka yang dimaksud dengan server based adalah uang elektronik dengan media penyimpan berupa server. angka yang dimaksud dengan chip based adalah uang elektronik dengan media penyimpan berupa chip. huruf yang dimaksud dengan pengguna uang elektronik adalah pengguna jasa yang menggunakan instrumen uang elektronik. angka yang dimaksud dengan registered adalah uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana tersebut. angka yang dimaksud dengan unregistered adalah uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana tersebut. cukup jelas. cukup jelas. termasuk transaksi yang bersifat incoming antara lain setoran awal, transfer dana masuk, dan atau pengisian ulang (top up). yang dimaksud dengan akun pencatatan nilai uang elektronik adalah akun pencatatan yang hanya digunakan oleh penyedia barang dan atau jasa untuk menerima pembayaran atas transaksi barang dan atau jasa yang disediakan oleh penyedia barang dan atau jasa dan tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat outgoing. termasuk transaksi yang bersifat outgoing antara lain pembayaran transaksi pembelanjaan, pembayaran tagihan, transfer dana, dan atau tarik tunai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tidak menghapus dan atau menghilangkan nilai uang elektronik yang belum digunakan adalah pengguna uang elektronik masih memiliki hak tagih. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh penggunaan dana float yang dilarang digunakan untuk kepentingan lain yaitu penggunaan dana float sebagai jaminan kepada pihak ketiga atau untuk kepentinganhuruf yang dimaksud dengan pengguna kartu kredit adalah pengguna jasa yang menggunakan instrumen kartu kredit. huruf dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). dalam menganalisis batas minimum pendapatan calon pengguna kartu kredit, pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana dengan menerbitkan instrumen kartu kredit atau bentuk virtual yang memiliki karakteristik seperti kartu kredit dapat memperhitungkan pendapatan lain (surrogate income) dari calon pengguna kartu kredikartu anjungan tunai mandiri adalah pengguna jasa yang menggunakan instrumen kartu anjungan tunai mandiri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "pengguna aktif adalah pengguna layanan penyimpanan data instrumen pembayaran yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan layanan penyimpanan data instrumen pembayaran secara reguler dan atau melakukan transaksi pembayaran menggunakan layanan penyimpanan data instrumen pembayaran paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengguna layanan penyimpanan data instrumen adalah pengguna jasa yang menggunakan layanan penyimpanan data instrumenhuruf nilai yang direpresentasikan secara digital atau media lainnya antara lain pulsa, voucher, loyalty reward konsumen atau poin, aset dalam permainan onlin (onlindanajiban pjp antara lain kewajiban dana float yang belum dibayarkan kepada pengguna uang elektronikjangka cukup jelas. angka penyediaan layanan penunjang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas pjpdireksi meliputi juga anggota dari fungsi atau organ yang menjalankan fungsi pengawas bagi pjp lembaga selain bank yang berbadan hukum selain perseroan terbathuruf yang dimaksud dengan data dan atau informasi kinerja pjj dan laporan harian dana float yang dikelola oleh pjp kategori izin satu yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana berupa uang elektronikyang tidak diaudit (unaudited). huruf contoh laporan tahunan yaitu:. laporan keuangan yang telah diaudit (united)jjjr:atauyang berwenang adalah dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban permodalanyang berwenang. dalam hal ketentuan otoritas yang berwenang mengatur mengenai kewajiban permodalanbagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini(on site visit) dengan cara melakukan kunjungan lokasi usaha pj cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia internasional. kebija,: dan underlying transaksi lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. &epi tambahan lembaran negara r.i internasional.

renn perbankan. bi. bank umum. pinjamanberdampak pada aliran modal asing dan nilai tukar rupiah, bahwa perekonomian membutuhkan aliran modal asing baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang: bahwa dalam upaya menjaga kestabilan moneter dan pasar keuangan domestik perlu dilakukan upaya pendalaman pasar: bahwa ketentuan mengenai pinjaman luar negeri bank perlu disesuaikan dengan perkembangpersenuntuk pembelian sertifikat bank indonesia sbi) dan hasil penjualan kembali sertifikat bank indonesia sbi): kewajiban bank kepada bukan penduduk yang timbul dari transaksi derivatif lindung nilai, giro milik bukan penduduk non pemegang saham pengendali yang digunakan dalam rangka penyaluran kredit sektor riil dan proyek proyek infrastruktur, dan ataudalam rangka pembiayaan sektor riil dan proyek proyek infrastrukturada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, maka dalam peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pinjaman luar negeri bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan bank indonesia ini beserta semua peraturan pelaksanaannya, semua penyebutan: direktorat luar negeri harus dibaca sebagai departemen surveillance sistem keuangan, dan direktorat pengawasan bank atau kantor bank indonesia harus dibaca sebagai otoritas jasa keuangenar banbankan. bi. bank umum. pinjaman luar negeumum perekonomian domestik saat ini masih membutuhkan aliran modal asing baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. aliran modal asing tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan upaya pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. sisi lain, aliran modal asing tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan nilai tukar rupiah. untuk mengurangi dampak negatif dari dinamika perekonomian global terhadap aliran modal asing dan kestabilan nilai tukar rupiahsektor riil adalah kegiatan usaha suatu entitas indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk dalamnya kegiatan usaha sektor keuangan. huruf cukup jelas. huruf giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing yanternational monetary fund imf) dan islamic development bank b). huruf cukup jelas. huruf hasil penjualan kembali (divestasi) meliputi pokok dan imbal hasil. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kewajiban adalah liabilitas bank yang muncul akibat kegiatan mark to market transaksi derivatif bank dengan bukan penduduk dan tercatat balance sheet. yang dimaksud transaksi derivatif adalah transaksi yang didasarkanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit. yang dimaksud denganhuruf penggunaan giro milik bukan penduduk non pemegang saham pengendali bank dalam rangka penyaluran kredit kepada debitur sektor riil dan proyek proyek infrastruktur meliputi: untuk menampung sementara dana sebelum disalurkan oleh pemilik rekening giro tersebut kepada debitur sektor riil dan proyek proyek infrastruktur: dan untuk menerima pembayaran dari debitur sektor riil dan proyek proyek infrastruktur, kredit yang dimaksud pada huruf ini bukan merupakan two step loan. huruf yang dimaksud dengan lembaga supranasional adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh dua atau lebih negara dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan atau bantuan teknis dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya. contoh lembaga supranasional antara lain asian development bank adb), islamic development bank idb), dan world bank group yang terdiri dari international bank for reconstruction and development bird) dan international finance corporation ifc). buktinjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung atau penjualan kembali surat surat berharga, paling kurang meliputi bukti perubahan kepemilikan saham atau surat berharga. untuk sbnsbiposisi kewajiban transaksi derivatif lindung nilai bank terhadap nasabah bukan penduduk paling kurang berupa deal ticket dan blatter. untuk giro milk bukan penduduk yang menampung dana yang diterima bank dari kreditur non pemegang saham pengendali terkait pemberian kredit sektor riil dan proyek proyek infrastruktur paling kurang berupa salinan perjanjian kredit antara pemilik giro dengan debitur sektor riil dan proyek proyek infrastruktur. il. untuk giro milk bukan penduduk yang menampung dana dari penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional terkait pembiayaan sektor riil dan proyek proyek infrastruktur paling kurang prospektus dan bukti penerbitan obligasi. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. infrastruktur. sistem pembayar,aktivitas yang diselenggarakan, dan atau sumber dana yang diproses. paragraf persyaratan penetapan pip pihak yang akan ditetapkan menjadi pip harus memenuhi persyaratankewenangan dan sumber daya pengaturan dan pemantauan (oversight): cc., rekomendasi kebijakan, pengaturan, atau pengembangan, cc. koordinasi dengan otoritas terkait,lcc.ip: atau pihak lain yang ditetapkan bank indonesia, atau inisiatif dari bank indonesia.,,dan pemantauan sistem pembayaran bagian kesatu pendekatan pengawasan dan pemantauanobjek pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran yaitu pip.pi, tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan persyaratan penetapan, dan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau billet giro kosong yanga., asesmen:ling terhubung. bagian kelima cakupan pengawasan dan pemantau, kinerja operasional, kondisi likuiditas peserta, dan pemrosesan pembayaran pipilam diberikan dalam halpilamb pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran bagian kesatu evaluasi penetapan pip bank indonesiapenetapaip, permohonan perpanjangan penetapan dalam hal bank indonesia menetapkan jangka waktu penetapan, rekomendasi otoritas lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, permohonan pi, mencabut penetapan pip: atau melanjutkan keberlangsungan usaha pip.ippenetapan sebagaimana dimaksud pada pi19aiipl jawab pip.i,iippenetapan yang didasarkan pada permohonan dari pip, dalam hal terdapat permohonan pembatalan pencabutan penetapan dari pip yang masih dalam proses penyelesaian kewajiban atau proses pencabutan penetapan. permohonan pembatalpenetapaiip, penyelenggaraan sistem pembayaran, pemantauan kepatuhan peserta infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan bank indonesia, dan anggota pipatau,ip menyampaikan asesmen mandiri (sel,, mekanisme pemrosesan data dan atau informasi pembayaran antar pip, cc. mekanisme pemrosesan data dan atau informasi pembayaran antara pip dengan bank indonesia, mekanisme pemrosesan data dan atau informasi pembayaran antaranggota,,i:cualikan menjadi anggota sropenetapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telahda1., atau mencabut penetapan pilamiiipihak yang akan ditetapkan menjadipihak yang akan ditetapkan menjadi pippengendali it,ling sedikit rp100.,netapan, dan cc.: consultation meeting:huruf dilakukan dengan ketentuan: bank indonesia melakukan analisis substansi persyaratnetapan belum sesuai berdasarkan hasil analisis bank indonesia,pihak yang akan ditetapkan menjadi pip yang sedang dalam proses penetapan. paragraf pemberian penetapan pipip yang telah memperoleh penetapaiiilah lembaga yang mengelola fungsi services dalam gpnip yang memiliki dampak kritikal terhadap sistem pembayaran dan atau sistem keuangan dalam hal pip mengalami, seni: infrastruktur fast payment bank indonesia,,, cc. penyelesaian akhir bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, dan prinsip lainnya., bank, lembaga selain bank, dan atau pihak lain.,lam keadaan normal, keadaan tidak normal, keadaan darurat, dan atau keadaan lain yang ditetapkan bank indonesia, cc. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan, melaksanakan kegiatan operasional, menetapkan kebijakan batas nominal, waktu operasional, dan skema harga atau biaya, melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan, melakukan pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan bank indonesia, mengenakan sanksi administratif kepada peserta, dan atau kewenangan lainnya dalam penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran. dal,lui infrastruktur, ken melaksanakan perjanjian dengan bank indonesia dalam hal diperlukan dalam penyelenggaraan infrastruktur, melaksanakan kegiatan operasional, menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan,, mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh sro, mematuhi ketentuan lain terkait operasional penyelenggaraan infrastruktur oleh bank indonesia,kewajiban membayar,kewajiban peserta dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi bank indonesia. 3a, dan atau cc., dan pihak yang terhubung dengan gpn. penyelenggara gpn sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas: lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services. pihak yang terhubung dengan gpn sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pjp yang menyelenggarakan aktivitas ketatausahaan sumber dana,, memberikan penetapan atau persetujuan kepada penyelenggara gpn, cc. menetapkan fungsi dan tugas yang dapat dilakukan oleh masing masing penyelenggara gpn, menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara gpn, menetapkan kewajiban pelaporan, menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terhubung dengan gpn, menetapkan kebijakan skema harga, melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara gpn, dan atau menetapkan kebijakan tertentu dalam penyelenggaraan gpn. penyelenggara gpn sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: memproses penyelesaian akhir bank indonesia, memproses transaksi pembayaran domestik melalui gpn, cc. menggunakan branding nasional sesuai tata cara yang ditetapkan bank indonesia, mematuhi kebijakan skema harga,:hak yang terhubung dengan gpn sebagaimana dimaksud dalam wajib: menjadi anggota pada paling sedikit (dua) lembaga switching, menggunakan branding nasional sesuai tata cara yang ditetapkan bank indonesia, cc.,, manajemen risiko termasuk prinsip kehati hatian:pi direksi dan dewan komisaris:ratransaksi adalah aktivitas awal yang dilakukan untuk memulai pemrosesan transaksi pembayaran. inisiasi adalah aktivitasliputi: pengawasan aktif oleh:, cc. tingkat kesiapan industri dan infrastruktur nasional,iip. klasifikasi pip sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: psps: spk, dan psp. paragraf kriteria penetapan klasifikasi pipiip dengan pip lainnya, pbank indonesia dapat menggunakan klasifikasi pimodalan sistem pembayaran piip,sps,,,i,, pip lain, dan atau cc. pihak lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. aktivitas kldiakumulasikan,iip dengan rentang atas rp1.ip. dalam hal terdapat perbedaan peng:iip sebagaimana dimaksud dalamz0ip. bank indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pip mengenai: hasil klasifikasi pip: dan hasil evaluasi terhadap penetapan klasifikasi pip, dalam hal terdapat perubahan klasifikasi piaktivitas penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf merupak,produk yang bersifatgaatau:: dan layanan penunjang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas pip.cc.ilitdan kewajiban pip untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabahnykewajiban pip untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabahnybagian kedua penetapan pip paragraf penetapan sebagai pip setiap pihak yang bertindak sebagai pip harus memperoleh penetapan dari bank indonesia. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan bagi bank indonesia sebagai pip., dan atau,llah satu pip atau pjp yang: memiliki sistem atau infrastruktur:pip atau pj,i.g0.kelayakan teknis, operasional, dan tata kelola, nilai dan frekuensi transaksi yang diproses, cc. cakupan layanan, keterhubungan dengan pjp dan atau pip lainnya, cakupan jaringan yang disediakan secara global dalam konteks transaksi pembayaran lintas batas jurisdiksi (cross border payment), dampak terhadap industri sistem pembayaran nasional,, dan atau dampak terhadap kenyamanan pengguna dan kepercayaan publik dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan atau infrastruktur.minta piii:ip. dalam hallam hal akan melakukan aktivitas sebagai pi9g.l,, parameter penetapan infrastruktur, penyelenggaraan yang dilaksanakan sesuai standar internasional yang berlaku,, infrastruktur fast payment bank indonesia, dan cc. infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh bank indonesia lainnya.aspek penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: dasar hukum, tata kelola: kerangka untuk manajemen risiko komprehensif, risiko kredit, jaminan, risiko likuiditas: kepastian penyelesaian akhir (settlement finalis),,, prosedur dan standar komunikasi,

tambahan lembaran negara r.i pembayarforwrastructpip switching yang satu dengan jaringan pip switching yang lainnya. huruf yang dimaksud dengan interkoneksijppjpip,rekonsiliasi transaksi, yang dilakukan secara terintegrasi dengan kantor pusat pip,ltransaksi pasar valuta asing dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwaguna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter bank indonesia dan kegiatan ekonomi nasional, bahwa dalam mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, dapat dilakukan melalui pengembangan pasar valuta asing yang memperhatikan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar, bahwa untuk mendorong pengembangan pasar valuta asing diperlukan pengaturan pasar valuta asing yang terintegrasi dan memberikan fleksibilitas kepada pelaku pasarpasarserta bank umum syariah dan unit usaha syariah pemindahan dana pokok secara penuh (gross): dan pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (getting). bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (gross). bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk bank notes. bankgi transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan: perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), atau cc. pengakhiran transaksi (wind). perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), atau pengakhiran transaksi (wind) sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan untuk transaksi derivatif nilai tukar tertentuvaluta asing dapat dilakukan dengan close out getting sepanjang dipersyaratkan atau disepakati dalam kontrak. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketujuh larangan dan batasan transaksi bank dilarang melakukan transaksi: transfer rupiah luar negeri, transaksi non deliverance forward valuta asing terhadap rupiah luar negeri, cc. memberikan cerukan serta kredit dan atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah, memberikan cerukan serta kredit dan atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada bukan penduduk, membeli surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh bukan penduduk, melakukan investasi dalam rupiah kepada bukan penduduk: dan transaksi lain yang ditetapkan bank indonesia. larangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk: kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement), cerukan intrahari untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah, pemberian kredit atau pembiayaan kepada bukan penduduk dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu indonesia: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu indonesia, dan transaksi lain yang ditetapkan bank indonesia.penerima transfer rupiah wajib memastikan transfer rupiah rekening indonesia milik bukan penduduk, atau milik bukan penduduk dan penduduk berupa rekening gabungan (joint account) atas jumlah tertentu memiliki underlying transaksi. transfer rupiah yang: berasal dari transaksi derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah, untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah, atau merupakan transfer rupiah antarrekening rupiah milik bukan penduduk yang sama, dikecualikan dari kewajiban mengenaiketentuan lebih lanjut mengenai larangan transaksi sebagaimana dimaksud dalam dan batasan transaksi sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pelaku transaksi dan lembaga pendukung pasar uang pasar valuta asing pihak yang melakukan kegiatan pasar valuta asing meliputi: pelaku transaksi pasar valuta asing, dan lembaga pendukung pasar uang pasar valuta asing. pelaku transaksi pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penduduk: dan bukan penduduk. lembaga pendukung pasar uang pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: perusahaan pialang, penyedia electronic trading platform, dan cc. pihak lain yang ditetapkan bank indonesia. pelaku transaksi pasar valuta asing harus melakukan transaksi pasar valuta asing dengan lawan transaksi berupa: bank, dan atau pihak lain yang ditetapkan bank indonesia. transaksi pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui lembaga pendukung pasar uang pasar valuta asing. transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dimohonkan oleh: penduduk dan atau bukan penduduk selain bank kepada bank umum syariah atau unit usaha syariah, bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum syariah lainnya atau unit usaha syariah lainnya, atau cc. bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum konvensional. bank indonesia dapat menetapkan penggunaan identitas investor bagi pelaku transaksi pasar valuta asing yang melakukan transaksi dengan underlying transaksi tertentu. ketentuan mengenai penggunaan identitas investor sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank harus melakukan pencatatan atas transaksi pasar valuta asing. pencatatan atas transaksi pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. bank harus menatausahakan dokumen underlying transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi pasar valuta asing. jangka waktu ketatausahaan dokumen underlying transadokumen perusahaan. bab kurs acuan bank indonesia menetapkan kurs acuan pasar valuta asing yang meliputi: jakarta interbank spot dollar rate, dan kurs acuan non usd idr. kurs acuan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai acuan untuk transaksi pasar valuta asing. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kurs acuan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernurvaluta asing yang terdiri atasbank indonesia. bank indonesia menetapkan jenis dan standardisasi transaksi pasar valuta asing untuk: ditransaksikan melalui penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf dikeringkan melalui penyelenggara sarana pelaksanaan kliring sebagaimana dimaksud pada huruf b:, dan atau dilaporkan melalui penyelenggara sarana pelaporan dan pengelolaan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf bank wajib memenuhyang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab vii data dan informasi bank wajib melaporkan data dan atau informasi transaksi yang dilakukan pasar valuta asing kepada bank indonesia melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh bank indonesia. sistem pelaporan yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan bank indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. untuk monitoring transaksi pasar valuta asing, bank indonesia dapat melakukan capturing data dan atau informasi dari pelaku transaksi pasar valuta asing. bab viii pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan pasar valuta asilain yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaanb prinsip kehati hatian dan manajemen risiko bank harus menerapkan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko secara efektif. penerapan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab perlindungan konsumen bank dan lembaga pendukung pasar uang pasar valuta asing haruslainnya dalam melakukan pengembangan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam bab xii ketentuan peralihan bank yang telah melakukan transaksi valuta asing sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan dengan jatuh waktu transaksi sebagaimana diatur dalamunderlying transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi valuta asing terhadap rupiahk tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. pasar valuta asing. transaksi. pencabuttransaksi pasar valuta asing umumyang salah satunya dicapai melalui pengembangan pasar valuta asing. pasar valuta asing indonesia perlu ditingkatkan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi dunia yang dinamis serta kebutuhan dari pelaku pasar terutama dengan meningkatnya transaksi cross border dan perekonomian digital. menyikapi perkembangan ekonomi global tersebut, bank indonesia melakukan amplifikasi dan integrasi pengaturan pasar valuta asing sehingga diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pelaku pasar dan mendorong optimalisasi penawaran dan permintaan valuta asing pasar valuta asing. pengembangan pasar valuta asing diharapkan akan mendorong tercapainya kondisi pasar valuta asing yang ideal yaitu pasar valuta asing yang dalam dan didukung dengan prinsip tata kelola yang baik, transaksi derivatif nilai tukar dan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yang meningkat, penawaran dan permintaan valuta asing yang optimal, memenuhi komitmen global, dan memiliki konsep pengaturan yang adaptif, memperhatikan kebutuhan industri, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah adalah dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh transaksi derivatif nilai tukar yang standar (plain vanilla) misalnya forward, domestic non deliverance forward, swap, cross currency swap, dan option, luar transaksi valuta asing terhadap valuta asing yang diperdagangkan bursa berjangka. huruf transaksi structured product dapat berupa gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dengan: transaksi derivatif nilai tukar lainnya, transaksi derivatif lainnya, dan atau nonderivatif. huruf yang dimaksud dengan transaksi lindung nilai sederhana (agd al tahawwuth al masih) adalah transaksi lindung nilai dengan skemahuruf yang dimaksud dengan transaksi lindung nilai kompleks (agd al tahawwuth al munakab) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi yang bersifat tunai dancukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan forward agreement (al muda'adat 'agd al sharf al fahri al mustagbal) adalah saling berjanji (muda'adah) untuk transaksi yang bersifat tunai dan dokumen forward agreement (al muda'adat 'agd al sharf al fahri al mustagbal) tidak dapat diperjualbelikan. contoh kontrak yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan atau diterbitkan oleh asosiasi terkait antara lain perjanjian induk derivatif indonesia dan international swaps and derivatives association master agreement termasuk credit support annex dan kontrak mengenai penerapan margin. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dokumen pendukung transaksi antara lain berupa identitas diri dan atau surat pernyataan. huruf cukup jelas. hurufmenunjukkan waktu dan atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing yang tidak berubah. huruf yang dimaksud dengan dokumen underlying transaksi yang bersifat prakiraan adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasionalpraktik pasar yang berlaku umumsesuai dengan data historis yang dimiliki oleh bank dan atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi pasar valuta asing. cukup jelas. cukup jelas. huruf termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (current account) antara lain ekspor, impor, dan income transfer (primary dan secondary). huruf termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (financial account) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio. huruf termasuk dalam kegiatan transaksi modal (capital account) antara lain transfer modalcukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aset kripto adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi. yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain: transaksi jual domestic non deliverance forward, untuk transaksi yang memiliki underlying transaksi berupa penempatan dana, atau transaksi cross currency swap, untuk transaksi yang memiliki underlying transaksi berupa fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi tertentu antara lain perdagangan menggunakan sistem elektronik (e commerce) dan transaksi investasi portofolioprinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam transaksi pasar valuta asingbank indonesia melakukan pengembangan pasar valuta asing melalui: pengaturan, dan pengawasan dan pengenaan sanksi, atas transaksi pasar valuta asing yang diselenggarakan antarpulau pasar. transaksi pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk: fisik, rekening, dan atau cc. instrumen keuangan digital. cakupan pengembangan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada meliputi:cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi derivatif nilai tukar tertentu antara lain domestic non deliverance forward. yang dimaksud dengan close out getting adalah proses pengakhiran awal (early termination), valuasi, dan getting atas seluruh transaksi pasar keuangan dalam satu kontrahuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufcukup jelas. ken huruf termasuk investasi dalam rupiah antara lain penempatan dalam rupiah dan penyertaan modal dalamperaturadalah penyedia electronic trading platform sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan bank indonesia mengenai penyedia electronic trading platform. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam identitas investor antara lain single investor identification yang dikeluarkan oleh kustodian sentral efek indonesia dan legal entity identification yang diatur oleh the global legal entity identifier foundation. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam standar akuntansi antara lain pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh ikatan akuntan indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi antara lain penyedia electronic trading platform dan perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing. huruf yang dimaksud dengan penyelenggara sarana pelaksanaan kliring antara lain central counterpart dan lembaga kliring a1. dan penjaminan. huruf yang dimaksud dengan penyelenggara sarana pelaporan dan pengelolaan data dan atau informasi antara lain trade repositorytermasuk ketentuan peraturan perundang undangan antara lain ketentuan mengenai prinsip kehati hatian dan manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. cukup jelas. termasuk ketentuan peraturan perundang undangan antara lain ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh bank indonesia dan otoritas perbankan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. produk, pelaku pasar (participants): harga (pricing): dan infrastruktur pasar keuangan. transaksi pasar valuta asingpasar valuta asingtransaksi pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bab iii transaksi bagian kesatu jenis transaksi jenis transaksi pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: transaksi yang bersifat tunai, transaksi derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah, dan cc. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi ransaksi tomorrow): dan cc. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi spot). transaksi derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: transaksi derivatif nilai tukar yang standar (plain vanilla): dan transaksi structured product. transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: transaksi lindung nilai sederhana (agd al tahawwuth al masih): dan transaksi lindung nilai kompleks (agd al tahawwuth al munakab). ketentuan lebih lanjut mengenai jenisdua kontrak transaksi derivatif nilai tukar pasar valuta asing dilakukan atas dasar kontrak. transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah pasar valuta asing dilakukan atas dasar forward agreement (al muda'adat 'agd al sharf al fahri al mustagbal).apat mengacu pada kontrak dan forward agreement (al muda'adat 'agd al sharf al fahri al mustagbal) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan atau diterbitkan oleh asosiasi terkait. ketentuan lebih lanjut mengenaiiatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga waktu transaksi bank indonesia menetapkan waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar bank pasar valuta asing. bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar bank pasar valuta asing diluar waktu transaksi yang ditetapkan bank indonesiamengenai waktuempat underlying transaksi bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan: transaksi valuta asing terhadap rupiah berupa: transaksi yang bersifat tunai beli dengan nilai nominal atas jumlah tertentu (threshold): transaksi derivatif nilai tukar dengan nilai nominal atas jumlah tertentu (threshold), dan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah, memiliki underlying transaksi, pelaku transaksi pasar valuta asing menyampaikan dokumen underlying transaksi untuk setiap transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. pelaku transaksi pasar valuta asing menyampaikan dokumen pendukung transaksi, nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal underlying transaksi, dan atau jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu underlying transaksi. underlying transaksi sebagaimana dimaksud pada dibuktikan denganrakiraan. bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen underlying transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi pasar valuta asing. transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar bank dikecualikan dari kewajiban pemenuhanunderlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kegiatan transaksi berjalan (current account), kegiatan transaksi finansial (financial account), kegiatan transaksi modal (capital account), kredit atau pembiayaan dari bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi, perdagangan barang dan jasa dalam negeri, dan underlying transaksi lain yang ditetapkan oleh bank indonesiafasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik: atau aset kripto. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf dan fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menjadi underlying transaksi untuk transaksi tertentu. bank wajib memastikan underlying transaksi yang digunakan untuk transaksi pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariahunderlying transaksi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima transaksi melalui pihak ketiga transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga. bank harus memperhatikan prinsip kehati hatian dalam menganalisis dokumen underlying transaksi yang digunakan untuk transaksi pasar valuta asing yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekonomi tertentu dan transaksi melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian keenam penyelesaian transaksi penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan cara:

perbankan. bi. rasio. loan value. financing valuejaga pertumbuhan perekonomian nasional, bahwa penyesuaian kebijakan makroprudensial tetap dilakukan secara proporsional dan terukur untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas sistem keuangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenakantor atau rumah toko. rumah tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal (enam puluh persen) untuk ruko syariah atau bukan syariah, dan (limatapan rasio ltv dan rasio ftv untuk kredit atau pembiayaanatau nasabah suami dan istri sebagai (satu) debitur atau nasabah kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh notaris,syariah yang masih berjalan (outstanding), dan cc. menolak permohonan dan atau syariahpada huruf bagian keempat tambahan kredit atau pembiayaan top up) dan kredit atau pembiayaan yang diambil alih take over) dalam hal bank memberikan kredit atau pembiayaan tambahan (top up) berdasarkan properti yang masih menjadi agunan dari atau syariah sebelumnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: kredit atau pembiayaan tambahan (top up) tersebut diperlakukan sebagai kredit atau pembiayaan baru, rasio ltv atau rasio ftv kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada rasio ltv atau rasio ftv sebagaimana dimaksud dalam atau dan cc. jumlah kredit atau pembiayaan tambahan (top up)dalam hal bank memberikan kredit atau pembiayaan dengan mengambil alih (take over) kredit atau pembiayaan dari bank lain, berlaku ketentuan sebagai berikut: kredit atau pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit atau pembiayaan sebelumnya bank lain tidak diperlakukan sebagai kredit atau pembiayaan baru, atau kredit atau pembiayaan yang disertai dengan tambahan (top up) diperlakukan sebagai kredit atau pembiayaan baru sebagaimana ketentuan dalamsyariah, kkb, dan kkb syariah kepada debitur atau nasabah. dalam rangka penerapan ketentuan mengenai rasio ltv dan atau rasio ftv, bank hanya dapat memberikan atau syariah jika properti yang akan dibiayai telah tersedia secara utuh. bank dapat memberikan atau syariah dengan properti yang akan dibiayai belum tersedia secara utuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: kredit atau pembiayaan merupakan atau syariah pada urutan pertamadalam hal bank memberikan atau syariah sebagaimana dimaksud dalam maka pencairan atau syariah dimaksud hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai. perkembangan pembangunan properti yang dibiayai didasarkan atas laporan perkembangan pembangunan properti yang berasal dari: pengembangsampai dengan rp5. (lima miliar rupiah), atau penilai independenatas rp5. (lima miliar rupiah).peraturan perundang undangan yang berlakumengenai rasio ltv atau rasio ftv untuk atau syariah. bab iii pengaturan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotordua puluh limaketentuan mengenai uang mukakkb atau kkb syariah bermasalah dari total kkb atau kkbkkb atau kkblimatiga puluhbab pemeriksaan oleh bank indonesia bank indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kepada bank untuk memastikan kepatuhan bank terhadapatau pembiayaan yang diberikan dengan plafon kredit atausyariah. bank indonesia dapat meminta bank untuk menyampaikan rencana pelaksanaan perbaikan action plan) atas pelanggaran bank sebagaimana dimaksud pada dan bank yang tidak menyampaikan dan atauatau pembiayaan untuk setiap kredit atau pembiayaan yang melanggar ketentuan. sanksi sebagaimana dimaksud padasurat edaran bank indonesia nomor dump tanggal september perihal penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit atau pembiayaan pemilikan properti, kredit atau pembiayaan konsumsi beracun properti, dan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotkantor atau rumah tokokantoran, pertokobelibelian rumah susun, termasuk kredit konsumsi beracun rumah susun, yang selanjutnya disebut rusun, dan kredit yang diberikan bank untuk pembelian rumah toko dan atau rumah kantor, termasuk kredit konsumsi beracun rumah toko dan atau rumah kantor, yang selanjutnya disebut ruko atau bukan. pembiayaan properti yang selanjutnya disebut syariah adalah pembiayaan konsumsi yang terdiri atas: pembiayaan yang diberikan bank untuk pembeli syariah, pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian rumah susun, termasuk pembiayaan konsumsi beracun rumah susun, yang selanjutnya disebut rusun syariah, dan pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian rumah toko dan atau rumah kantor, termasuk pembiayaan konsumsi beracun rumah toko dan atau rumah kantor, yang selanjutnya disebut ruko syariah atau bukan syariah. masyarakat mutanagisah yang selanjutnya disingkat mmo adalah masyarakat atau syirkah dalam rangka kepemilikan properti antara bank dengan nasabah dengan kondisi penyertaan kepemilikan properti oleh bank akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh nasabah. uang jaminan yang selanjutnya disebutjazah mentahnya bittamlik imut)rga penilaian terakhirrga penilaian terakhir. kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut kkb atau kkb syariahharga pembelian properti atauatau rasio ftv atau syariah dan batasan uang muka kkb atau kkb syariah. bank wajib memenuhi batasan rasio ltv atau rasio ftv atau syariah dan batasan uang muka kkb atau kkb syariah sebagaimana dimaksud pada bab pengaturan rasio ltv atau rasio ftv bagian pertama fasilitas kredit, nilai agunan dan penilaian agunan perhitungan kredit dan nilai agunan dalam perhitungan rasio ltv untuk bank umum ditetapkperhitungan pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan rasio ftv untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah ditetapk.tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai berikut:,atau rasio ftv rasio ltv atau rasio ftv untuk bank yang memberikan dan syariahdan rusunlima persen) untuk rumah tapak syariah dan rusun syariah berdasarkan akad mmo atau akad imut, dengan luas bangunan atas 70m? (tujuh puluh meter persegi): dan 80y0 (delapan puluh persen) untuk rusun, rumah tapak, rusun syariah, dan rumah tapakdelapanatau bukan, dan (tujuh70y0o0ntuan urutan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperhitungkan seluruh dan syariah yang telah diterima debitur atau nasabah bank yang sama maupun bank lainnya. ketentuan mengenai rasio ltv dan atau rasio ftvatau syariah bermasalah dari total atauataurasio ltv atau rasio ftvsyariah berdasarkan akad mmo atau akad imutmah tapak syariah dan rusun syariah berdasarkan akad mmo atau akad imut dengan luas bangunan atas 70m? (tujuh puluh meter persegi), dan (tujuh puluh persen) untuk rumah tapak, rusun, rumah tapak syariah, dan rusun2(enamdengan luas bangunan sampai dengan 70m? (tujuh puluh meter persegi), yo0 (enam puluh persen) untuk ruko atau bukan, dan (limaenam

hid perbankan. bi. rasio. loan value. financing valueumum dalam rangka menjaga pertumbuhan perekonomian nasional agar tetap berada pada momentum yang positif,. penyesuaian kebijakan makroprudensial dilakukan secara proporsional dan terukur untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. hal tersebut dilakukan dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk pemberian kredit atau pembiayaan sektor properti dan kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan aspek kehati hatian. pelonggaran ketentuan perkreditan kedua sektor tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor properti dan kendaraan bermotor memiliki multiplier effect yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. upaya yang ditempuh yaitu dengan menurunkan beban biaya yang ditanggung oleh anggota masyarakat yang berkeinginan untuk membeli properti maupun kendaraan bermotor. langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan pelonggaran rasio loan value atau rasio financing value untuk kredit properti dan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. namun demikian, agar kebijakan tersebut tidak meningkatkan potensi risiko kredit atau pembiayaan, maka pelonggaran kebijakan dimaksud dikaitkan dengan pemenuhan rasio kredit atau pembiayaan bermasalah yang terjaga. ii. demi cukup jelas.yang dimaksud dengan proyek yang sama adalah properti yang berada pada area yang sama dan dibangun oleh pengembang yang samasebagaimana dimaksud pada ketentuan perbankan yang berlakukredit atau pembiayaan dilakukan dengan menggabungkan seluruh kredit dan pembiayaan yang telah diperoleh debitur atau nasabah, baik berupa dan atau syariahdiawali dari kredit atau pembiayaan dengan nilai agunan paling rendahatau syariah bermasalah adalah rasio antara jumlah kredit atau pembiayaan ke. cukup jelas. cukup jelas. contoh penetapan rasio ltv yang diserahkan kepada kebijakan bank adalahcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf mengingat kredit atau pembiayaan tambahan (top up) diperlakukan sebagai kredit atau pembiayaan baru maka urutan dan besaran rasio liv dan atau rasio ftv mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf perlakuan terhadap kredit atau pembiayaan dengan mengambil alih (take over) kredit atau pembiayaan dari bank lain yang disertai dengan kredit atau pembiayaan tambahan (top up) disamakan dengan kredit atau pembiayaan tambahan (top up). cukup jelas. yang dimaksud telah tersedia secara utuh yaitunilai jaminan yang diberikan oleh pengembang paling kurang atau bank guarantee. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaskkb atau kkb syariah bermasalah adalah rasio antara jumlah kredit atau pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pada sektor rumah tanggakendaraan bermotorsyariah dari setiap debitur atau nasabah,perbankan. bi. giro wajib minimum. rupiah. valuta asing. bank umu: bahwa salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui pertumbuhan kredit perbankan, bahwa pertumbuhan kredit perbankan masih tergantung dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai sumber utama pendanaan perbankan, bahwa guna memperluas sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan serta mendorong penyaluran kredit diperlukan penyesuaian kebijakan terkaitbank indonesia dapat menetapkan untuk tidak mengenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam terhadap bank dalam status pengawasan tertentu yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh ojk terkait dengan penyaluran kredit umkm. penetapan untuk tidak mengenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas dasar permintaan ojklaporan bank wajib menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan oleh bank kepada bank indonesia secara berkala sebagai dasar perhitungan gwm lfr. surat berharga yang digunakan sebagai dasar perhitungan gwm lfr dan dilaporkan bank indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: diterbitkan dalam bentuk medium term notes mtn), floating rate notes frn), dan obligasi selain obligasi subordinasi, ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering): cc. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi, dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk, danbank indonesia dapat mengubah kriteria surat berharga yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan gwm lfr sebagaimana dimaksud padapada tetap diwajibkan menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan laporan nihil. laporan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud pada dan wajib disampaikan kepada bank indonesia paling lambat (sepuluh) hari kerjadan disampaikan melalui email kepada bank indonesia. dalam hal penyampaian laporan melalui email sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan, bank menyampaikan laporan dalam bentuk softcopy dan hardcore kepada bank indonesia. bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada bank indonesia. bank indonesia dapat menghentikan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dan dengan surat pemberitahuan kepada bank. laporan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud pada dan pertama kali disampaikan kepada bank indonesia untuk posisi bulan juni ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyampaian laporan surat berharga yang diterbitkan oleh bankpada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku semua penyebutan bank devisabank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. semua penyebutan loan deposit ratio atau ldrloan funding ratio atau lfr sejak tanggal agustus perhitungan gwm lfr mulai berlaku pada tanggal agustus perhitungan jasa giro sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku pada tanggal febrberupa sertifikat bank indonesia, sertifikat deposito bank indonesia, surat berharga negara, dan suratingkat kibor adalah kiborexcess reserve adalah kelebihan saldo rekening giro rupiah bank dari gwm primer dan gwm lfr yang wajib dipelihara bank indonesia. rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya disingkamkm sebagaimana diaturtermasuk kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor non migas yang diberikan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri dan bank campuran. rasio kredit umkm adalah perbandingan antara jumlah kredit umkm terhadap total kredit. rasio non , terhadap total kredit. rasio non , terhadap kredit umkm. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank wajib memenuhi gwm sebagaimana dimaksud dalam dan secara harian pada setiap..surat edaran bank indonesia.tujuh puluh delapan persen). batas atas lfr target sebesar (sembilan puluh dua persen). cc5y6antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pemenuhan gwm bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi: perhitungan gwm dalam rupiah dan valuta asingmerger atau konsolidasi. sejak (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan gwm dalam rupiah dan valuta asing hanya dihitung untuk bank hasil merger atau konsolidasi. perhitungan pemenuhan gwm dalam rupiah dan valuta asing untuk bank hasil merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan menggunakan data gabungan bank yang melakukan merger atau konsolidasi sampai dengan data bank hasil merger atau konsolidasi tersedia. data gabungan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi dpk, kredit, komm, saldo rekening surat berharga yang terdapat pada sisi aset bank, saldo surat berharga yang diterbitkan bank yang terdapat pada sisi kewajiban bank, saldo rekening giro rupiah, saldo rekening giro valas, total kredit, kredit umkm, non performing loan untuk total kredit, dan non performing loan untuk kredit umkm. data komm sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari bank yang melakukan merger atau konsolidasi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh bank atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan komm masing masing bank sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi. dalam hal bank indonesia memberikan jasa giro atau mengenakan sanksi kepada bank yang menggabungkan diri atau bank yang meleburkan diri setelah tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka pemberian jasa giro atau pengenaan sanksi ditujukan kepada bank hasil merger atau konsolidasi. pemenuhan gwm bagi bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: bank harus memenuhi gwm dalam rupiah dan valuta asing yang berlaku bagi bank umum konvensional sampai dengan (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. perhitungan gwm bagi bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan menggunakan data saat bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah sampai dengan data bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah tersedia. perhitungan gwm dalam valuta asing untuk bank yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan gwm terhadap bank yang melakukan merger atau konsolidasi, bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, dan bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asingdikenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam apabila: bank tidak memenuhirasio npl total kredit secara bruto (gross) lebih dari atau sama dengan (lima persen), atau rasio npl kredit umkm secara bruto (gross) lebih dari atau sama dengan 5y6 (lima persen). perhitungan rasio kredit umkm sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam dan perhitungan rasio npl total kredit sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan data sebagaimana dimaksud pada dan perhitungan rasio npl kredit umkm sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan data sebagaimana dimaksud pada dan pengurangan jasa giro dilakukan sebagai berikut: dalam hal bannamun memiliki rasio npl total kredit dan atau rasio npl kredit umkm lebih dari atau sama dengan y6 (lima persen) maka bank dikenakan pengurangan jasa giro sebesar (nol koma lima persen). dalam hal bank tidamaka bank dikenakan pengurangan jasa giro sebesar (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara (nol koma satu) dengan selisih pencapaian target rasio kredit umkm.

perbankan. bi. giro wajib minimum. rupiah. valuta asing. bank upertumbuhan ekonomi berpotensi tumbuh lebih rendah dari perkiraan semula yang diiringi dengan pertumbuhan kredit perbankan yang menunjukkan perlambatan sejak tahun sehingga berada bawah kisaran perkiraan pertumbuhan kredit tahun ditengah perlambatan pertumbuhan kredit, terdapat peningkatan kerentanan baik yang bersumber dari pasar keuangan global dan domestik. situasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan. dalam kondisi demikian, kebijakan moneter yang cenderung ketat masih dipandang perlu untuk dipertahankan, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan makroprudensial yang diharapkan dapat mendorong proses intermedia perbankan, pendalaman pasar keuangan dan penyaluran kredit. peningkatan penyaluran kredit tersebut diharapkan juga dapat disalurkan sektor produktif. salah satu kebijakan makroprudensial yang diharapkan dapat mengakomodir tujuan tersebut adalah melalui penyesuaian kebijakan gwm. penyesuaian dilakukan dengan memasukkan surat surat berharga ssb) yang diterbitkan bank dalam perhitungan loan deposit ratio ldr) dalam kebijakan gwm ldr. sejalan dengan masuknya ssb yang diterbitkan bank dalam perhitungan ldr maka istilah ldr diganti menjadi loan funding ratio lfr). dalam upaya untuk mendorong kredit umkm, bank indonesia juga akan memperlonggar batas atas lfr bagi bank yang sudah memenuhi pencapaian tertentu kredit umkm dengan kualitas kredit yang baik. selain itu, bagi bank yang belum memenuhi pencapaian tertentu kredit umkm dimaksud akan mendapatkan penyesuaian jasa giro. dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diii. demi cukup jelas. perhitungan pemenuhan gwm secara harian dilakukan berdasarkan posisi akhir hari. contoh: pada tanggal september pemerintah daerah memutuskan tanggal tersebut sebagai hari libur wilayah tersebut. namun kantor perwakilan bank indonesia wilayah tersebut tetap beroperasi. dalam hal terdapat: bank yang berkantor pusat wilayah tersebut beroperasi, maka bank tersebut tetap dikenakan kewajiban pemenuhan gwm. bank yang berkantor pusat wilayah tersebut tutup, maka bank tersebut tidak dikenakan kewajiban pemenuhan gwm apabila telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank indonesia.sampai dengan maret bank wajib memenuhi gwm dalam rupiah harian sebagai berikut: gwm primersebesar o (empat persen) dari dpk dalam rupiah, yaitu sebesar rp2. (dua triliun rupiah), dn gwm lermaret sdb sbnpada tanggal desember adalah sebesar (tiga persen) maka jasa giro yang diperoleh bank adalah sebesar: ,5y0 yo. bagian saldo rekening giro rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar (tigsatu koma delapan persen) per tahun untuk tanggal maret adalah sebagai berikut: rp1. rp74. yang dimaksud dengan "dalam status pengawasan tertentu" adalah pengawasan luar pengawasan normal. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf peringkat dan lembaga pemeringkat adalah peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh otoritas pengawas bank sesuai ketentuan yang berlaku. huruf cukup jelaspenetapan kriteria surat berharga yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan gwm lfr dilakukan sesuai dengan arah kebijakan bank indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi perbankan dan pasar keuangan. cukup jelaspenghentian laporan dilakukan apabila bank indonesia sudah dapat menerima laporan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dari kustodian sentral efek indonesia atau lembaga berwendua) masa laporan sebelumnyaakhir, lfr bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan gwm lfr harian sejak tanggal sampai dengan tanggal.contoh: lfr bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan gwm lfr harian untuk bulan januari didasarkan pada data surat berharga yang dilaporkan pada posisi bulan november tahun sebelumnya. lfr bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan gwm lfr harian untuk bulan agustus didasarkan pada data surat berharga yang dilaporkan pada posisi bulan juni tahun yang sam.hurufontoh perhitungan gwm primer untuk bank yang melakukan merger: bank dan bank melakukan merger menjadi bank yang berlaku efektif pada tanggal september selasa), perhitungan gwm primer dilakukan sebagai berikut: periode sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger sampai dengan (du hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger yaitu tanggal agustus jumat) pemenuhan gwm primer untuk bank dan bank dihitung secara terpisah masing masing untuk bank dan bank sesuai dengan tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam pada (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger pemenuhan gwm primer untuk tanggal agustus senin) hanya wajib dipenuhi oleh bank mengingat saldo rekening giro rupiah bank pada tanggal tersebut telah bersalah nihil karena dipindahkan rekening giro rupiah bank periode setelah tanggal efektif pelaksanaan merger sejak tanggal (satu)eptember pemenuhan gwm primer untuk bank sebagai bank hasil merger dihitung sesuai tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalhitungan gwm bagi bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut: bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah efektif pada tanggal oktober perhitungan gwm bank sebagai bank umum syariah sejak tanggal sampai dengan oktober menggunakan data rata rata harian jumlah dpk saat bank belum efektif sebagai bank umum syariah. perhitungan gwm bank dengan menggunakan data sebagai bank umum syariah mulai dihitung sejak tanggal oktober dengan menggunakan rata rata harian jumlah dpk untuk masa laporan tanggal sampai dengan oktober contoh perhitungan gwm dalam valuta asing terhadap bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagai berikut: bank mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing efektif pada tanggal oktober dengan demikian kewajiban pemenuhan gwm dalam valuta asing untuk bank mulai dihitung sejak tanggal oktober dengan menggunakan rata rata harian jumlah dpk dalam valuta asing untuk masa laporan tanggal sampai dengan oktober cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: pada tanggal maret bank telah memenuhi seluruh kewajiban gwm dalam rupiah yang meliputi gwm primer gwm sekunderpada bulan desember pencapaian rasio kredit umkm bank adalah sebesar (enam persen). rasio npl kredit umkm dan rasio npl total kredit bank masing masing sebesar (lima koma lima persen) dan 4y6 (empat persen). jasa giro yang diperoleh bank adalah sebesar jasa giro yang berlaku yaitu ,5y6yo y0# rasio kredit umkm bank)sampai dengan maretmaret sebesar (sembilan puluh tujuh persen), komm bank posisi akhir bulan desember sebesar (dua belas persen), dan pencapaian rasio kredit umkm bank pada posisi desember sebesar (tigsampai dengan maret adalah sebesar (satu persen) dari dpk dalam rupiah yang

perbankan. bi. kredit. bank umum. usaha mikro. kecil. menengahdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam struktur perekonomian nasional, bahwa untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dimaksud, diperlukan kebijakan yang dapat lebih mendorong pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain berupa pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi bank umumbeberapa ketentuanumum wajib memberikan kredit atau pembiayaan umkm. jumlah kredit atau pembiayaan umkm sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling rendah 20y6 (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan umkm terhadap total kredit atau pembiayaan. pencapaian rasio pemberian kredit atau pembiayaan umkm sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:sepuluhbelas persen), dan sejak tahun rasio kredit atau pembiayaan umkm terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah (dua puluh persen). perhitungan pencapaian rasio kredit atau pembiayaan umkm untuk bank umum sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan pada setiap akhir tahun. bank umum konvensional harus menjaga rasio kredit umkm secara bulanan atas rasio kredit umkm yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada perhitungan besarnya persentase pemberian kredit atau pembiayaan umkm sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum. penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. antara bab iii dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab iii yang berbunyi sebagai berikut: bab iii laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan umkm bank umum wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan umkm sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia secara online melalui laporan bulanan bank umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum dan laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah. dalam hal penyampaian laporan secara online untuk laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan umkm melalui kerja sama pola executing belum tersedia, bank umum wajib. bank indonesia menetapkan batas waktu penyampai sebagaimana dimaksud dalam bank umum dinyatakan terlambatditerima bank indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada bank umum dinyatakan tidakbelum diterima bank indonesia sampai dengan batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada bank umum dapat melakukan koreksi atas laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu, prosedur dan tata cara penyampaian laporan secara offline diatur dalam surat edaran bank indonesia. judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab publikasi, penghargaan, pembinaan, dan insentif ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal pencapaian realisasi pemberian pembiayaan umkm sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf tidak terpenuhi pada akhir tahun, bank umum syariah wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang tidak sedang dan atau belum pernah mendapat pembiayaan umkm. jumlah dana pelatihan sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkanpada setiap akhir tahun, dengan jumlah paling banyak rp10. (sepuluh miliar rupiah). penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan paling lambat september tahun berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenaicapaian rasio pemberian kredit umkm sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf dan huruf oleh bank umum konvensional dapat menjadi faktor untuk memperoleh kelonggaran batas atas loan funding ratio target atau pengurangan jasa giro sebagaimana diatur. bank indonesia dapat memberikan insentif kepada bank umum yang menyalurkan kredit atau pembiayaan umkmantor cabang bank yang berkedudukan luar negeri dan bank campuran yang melanggar huruf dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. bank umum syariahantara dan disisipkan (tiga) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: bank umum yang terlambat menyampaikan laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksiumum yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar rp30. (tiga puluh juta rupiah). pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada dan atau dilakukan dengan cara pendekatan rekening giro bank umum yang ada bank indonesia. pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada dan atau mulai berlaku untuk penyampaian laporan secara offline untuk posisi junipengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan tidak menghilangkan kewajiban bank umum untukpengawas bank untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannytambahan lembaran negara perbankan. bi. kredit. bank umum. usaha mikro. kecil. menengahumum dalam rangka mendorong pemberian kredit dan pembiayaan perbankan kepada usaha mikro kecil dan menengah umkm) bank indonesia telah mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada umkm dengan tahapan pencapaian pada tahun dan tahun yang disesuaikan dengan kemampuan bank umum pada tahun yang ditetapkan paling rendah sebesar tahun paling rendah sebesar tahun paling rendah sebesar dan sejak tahun paling rendah sebesar dalam penerapannya, masih terdapat kendala dalam penyaluran kredit atau pembiayaan umkm yang antara lain disebabkan rendahnya akses umkm untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan. oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan untuk lebih meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada umkm. kebijakan peningkatan penyaluran dana perbankan kepada umkm tersebut dilakukan antara lain melalui bauran kebijakan terkait umkm dengan kebijakan makroprudensial mengenai giro wajib minimum berdasarkan loan funding ratio, dan pemberian insentif bagi bank umum yang menyalurkan kredit atau pembiayaan umkm. untuk mendukung peningkatan kredit atau pembiayaan umkm tersebut, diperlukan perubahan terhadapii. demi angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemantauan oleh bank indonesia terhadap kepatuhan bank umum konvensional atas pemenuhan rasio kredit umkm secara bulanan antara lain dilakukan melalui laporan bulanan bank umum. cukup jelas. angka huruf pengertian kredit ekspor mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. huruf cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan penyampaian laporan secara offline adalah penyampaian laporan melalui sarana elektronik berupa email, atau dengan hardcore dan softcopy (compact disc usb) dalam hal terdapat gangguan sistem email. penetapan batas waktu penyampaian laporan mencakup pula penetapan batas waktu bahwa bank umum dinyatakan terlambat atau dinyatakan tidak menyampaikan laporpemberian insentif kepada bank umum berupa: pelatihan kepada pejabat kredit account officer bank umum, pelatihan kepada usaha mikro dan usaha kecil, fasilitasi dalam pemanfaatan meme singkatan kredit (credit rating) untuk usaha kecil dan usaha menengah, dan publikasi keberhasilan serta pemberian penghargaan (award) kepada bank umum. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

tak umumjumlah tertentu (threshold)s5) cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas.

enya perbankan. bi. transaksi valuta asing. bank umum. pihakdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:kurang (satu) kali dalam (satu) bulan1pihakmeningkatkan pasokan valuta asing pasar domestik dengbank. domestidinamika kondisi ekonomi dan keuangan global membutuhkan upaya untuk peningkatan stabilitas nilai tukar dan penguatan daya tahan pasar keuangan domestik: bahwa peningkatan stabilitas nilai tukar dan penguatan daya tahan pasar keuangan domestik dapat dicapai melalui pengembangan pasar valuta asing domestik yang sehat dan seimbang: cc. bahwa dalam rangka mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat dan seimbang diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan likuiditas transaksicc., dan memenuhi ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, dan. khusus untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi forwardnegotiate certificate deposit ncd).cc. pengakhiran transaksi (wind)bawahwajib(l) jenis dokumen underlying transaksipenetapan jenis dokumen sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran bank indonesiae

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. valuta asing. rupiah. bank. domestiii. demi: danangka cukup jelas. cukup jelas.

neii. demihuruf cukup jelassurat berhargurat berharga bank indonesia dalam valuta asingkebijakan moneter khususnya stabilisasi nilai tukar rupiah, diperlukan cadangan devisa, bahwa dalam rangka memperkuat cadangan devisa, bank indonesia menerbitkan surat berharga bank indonesia dalam valuta asing: bahwa melalui penerbitan surat berharga bank indonesia dalam valuta asing juga diharapkan dapat mendukung pendalaman pasar keuangan domesrat berharga bank indonesisurat berharga bank indonesi dan telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asingpeserta lelang adalah pihak yang dapat melakukan transaksi lelang kbbi valas dengan bank indonesiayang diinginkan penawar. penawaran pembelian nonkompetitif nonyang diinginkan penawar. pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan kbbi valas untuk pertama kali. pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan kbbi valas yang telah dijual pasar perdana. bank indonesia scripless securities settlement system yang selanjutnya disingkat bi sss adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai bi sss. bab tujuan penerbitan kbbi valas bank indonesia menerbitkan kbbi valas dalam rangka penguatan cadangan devisa dan pendalaman pasar keuangan, guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. bab iii karakteristik kbbi valas kbbi valas memiliki karakteristik antara lainlam valuta asing: diterbitkan tanpa warkat (scripless):kbbi valas diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab mekanisme penerbitan, peserta, kepemilikan, dan pelaksanaan lelang penerbitan kbbi valas pasar perdana dilakukan melalui mekanisme lelang atau nonlelang. peserta lelang terdiri atas bank dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. peserta lelang dapat mengikuti transaksi lelang kbbi valas untuk kepentingan diri sendiri dan atau pihak lain. bank indonesia menetapkan persyaratan bagi peserta lelang. ketentuan lebih lanjut mengenai peserta lelang diatur dalam surat edaran bank indonesia. penduduk dan atau bukan penduduk dapat memiliki kbbi valas pasar perdana atau pasar sekunder melalui mekanisme pasar. peserta lelang mengajukan penawaran lelang melalui sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. peserta lelang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang diajukan. peserta lelang yang telah mengajukan penawaran tidak dapat membatalkan penawaran. peserta lelang harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam pelaksanaan transaksi kbbi valas yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal peserta lelangketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan penawaran lelang kbbi valas diatur dalam surat edaran bank indonesia. bank indonesia melaksanakan lelang kbbi valas pasar perdana dengan menggunakan sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. peserta lelang kbbi valas pasar perdana dapat melakukan penawaran pembelian dalam lelang kbbi valas dengan cara penawaran pembelian kompetitif competitive bidding) dan atau penawaran pembelian nonkompetitif noncompetitive bidding). ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan lelang diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab ketatausahaan kbbi valas bank indonesia melakukan ketatausahaan kbbi valas atas transaksi penerbitan kbbi valas pasar perdana dan transaksi kbbi valas pasar sekunder. ketatausahaan kbbi valas sebagaimana dimaksud pada menggunakan bi sss atau sarana lain yang ditetapkan olehkbbi valas. sistem pencatatan kepemilikan kbbi valas sebagaimana dimaksud pada dilakukan tanpa warkat (scripless). catatan kepemilikan kbbi valas bi sss atau sarana lain yang ditetapkan oleh bank indonesia merupakan bukti kepemilikan yang sah. bank indonesia dapat menunjuk atau bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan ketatausahaan kbbi valas sebagaimana dimaksud pada dalam hal pihak lain yang ditunjuk dalam pelaksanaan ketatausahaanserta lelang harus memiliki rekening giro valuta asing bank indonesia dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. peserta lelang harus memiliki rekening surat berharga bi sss dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. peserta lelang wajib menyediakan dana yang cukup rekening giro valuta asing dan atau kbbi valas yang cukup rekening surat berharga bank indonesia dan atau pihak lain yang ditetapkan bank indonesia untuk penyelesaian kewajiban pada waktu penyelesaian transaksi. dalam hal peserta lelang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dan atau kbbi valas sebagaimana dimaksud pada transaksi yang bersangkutan dinyatakan batal. dalam rangka penyelesaian transaksi kbbi valas, bank indonesia berwenang untuk melakukan pendekatan rekening giro valuta asing dan atau surat berharga bank indonesia. bank indonesia melunasi kbbi valas pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal. bank indonesia dapat melunasi kbbi valas sebelum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik kbbi valas. pelunasan kbbi valas dilakukan oleh bank indonesia berdasarkan posisi kepemilikan kbbi valas yang tercatat bi sss atau sarana lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. bab sanksi peserta lelang yang transaksinya dinyatakan batal:. dalam hal peserta lelang dikenakan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (tiga) kali berturut turut selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada peserta lelang juga dikenakan sanksi berupa penghentian sementara mengikuti lelang kbbi valas untuk (dua) lelang kbbi valas berikutnyavii ketentuanvaluta asing.rat berharga bank indonesia dalam valuta asing umum sesuai dengsehubungan dengan tujuan dimaksud, bank indonesia melaksanakan tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bank indonesia terkait kebijakan moneter diperlukan penguatan cadangan devisa yang antara lain dilakukan melalui penerbitan kbbi valas. kbbi valas tersebut memiliki karakteristik antara lain dapat diperdagangkan (readable) dan berjangka pendek. selain itu, penerbitan kbbi valas diharapkan pula dapat mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya pada pasar valas domestik antara lain melalui pembentukan suku bunga acuan (reference rate) untuk surat berharga valas berjangka pendek, perluasan cakupan investor, dan sebagai alternatif instrumen investasi pasar valas domestik, dan bukti kepemilikan bagi pemegang kbbi valas berupa pencatatan elektronkurang (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik republik indonesia luar negeri. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan membatalkan penawaran adalah peserta lelang menarik kembali penawaranpenguatan infrastruktur sistem pembayaran dan sistem keuangan yang diselenggarakan oleh bank indonesia, perlu dilakukan pengembangan sistem yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan transaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan dana seketika, bahwa pengembangan sistem yang dapat mendukung pelaksanaanpenyelenggaraan transaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan dana seketika dilakukan melalui implementasidan sistem bank indonesia real time gross settlement, yang terintegrasi agar lebih aman dan efisien, bahwa dan sistem bank indonesia real time gross settlement, yang terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penerapan prinsip prinsip yang berlaku secaantransaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan dana seketika. dalam penyelenggaraan bi sss dan sistem bi rtgs berlaku4 (empat) jenis status kepesertaan, yaitu: aktif, ditangguhkan, dibekukan, atau ditutup.tidak berlaku bagi peserta sistem bi sss yang memiliki fungsi sebagai penerbit surat berharga dan sub registry. bagian kedua perubahan status peserta penyelenggara dapat mengubah status kepesertaan sebagaimana dimaksuddalam dan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan: dalam rangkapengenaan sanksi administratif oleh penyelenggara, berdasarkanpermintaan tertulis dari pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan peserta: dan atau berdasarkan permintaan tertulis dari peserta yang bersangkutan. permintaan tertulis dari pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan pertimbangan: dan atau cc. pembekuan kegiatan usaha peserta, pencabutan izin usaha, putusan kepailitan, dan ataulikuidasi. perubahan status kepesertaan atas permintaan tertulis dari peserta sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain dalam hal peserta melakukanperubahanstatus kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam sistem bi etp dapat berupa perubahan status dari: aktifmenjadi dibekukan, aktif menjadi ditutup: atau dibekukan menjadi ditutup. perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam bi sss dan sistem bi rtgs dapat berupa perubahan status dari: aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya: aktif menjadi dibekukan, aktif menjadi ditutup, ditangguhkan menjadi dibekukandalamdalam hal status peserta berubah menjadi ditutup sebagaimana dimaksuddalam huruf dan huruf, dan huruf dan huruf peserta harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan atau sistem bi rtgs. dalam rangka penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada penyelenggara dapat membuka rekening penampungan (crow account bank indonesia atas nama peserta. bagi peserta sistem bi etp dan atau peserta bi sss yang menjadi peserta sistem bi rtgs, perubahan status kepesertaan pada sistem bi rtgs berdampak terhadap status kepesertaan pada sistem bi etp dan atau bi sss. bagi peserta sistem bi etp yang menjadi peserta bi sss, perubahan status kepesertaan pada bi sss berdampak terhadap status kepesertaan pada sistem bi etp. bab kewajiban peserta dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, peserta wajib: menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, bertanggungjawab atas kebenaran transaksidan atau instruksi setelan, serta seluruh informasi yang dikirim peserta kepada penyelenggara melalui sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, cc. melaksanakan kegiatan operasional terkait sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs sesuai dengan perjanjian penggunaan sistem antara penyelenggara dan peserta, dan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, serta ketentuan terkait lainnya, menginformasikan biaya transaksi melalui sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs kepada nasabahsecara transparan, memberikan data dan informasi terkait kegiatan operasional sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs kepada bank indonesia: dan mematuhiketentuan yang dikeluarkan oleh asosiasiterkait penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs bagian kesatu penyelenggaraan sistem bi etp pelaksanaan transaksi melalui sistem bi etp dilakukan secara lelang ataunonlelang. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi melalui sistem bi etp diatur dalam surat edaran bank indonesia. pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara langsungdan atau menunjuk peserta sistem bi etp lain sebagai lembaga perantara (broker). dalam hal peserta sistem bi etp menunjuk peserta sistem bi etp lain sebagai lembaga perantara (broker) sebagaimana dimaksud pada peserta sistem bi etp harus menetapkan batas paling tinggi nominal penawaran (broker bidding limit per hari bagi lembaga perantara (broker) yang ditunjuk. penetapan batas paling tinggi nominal penawaran (broker bidding limit sebagaimana dimaksud pada diatur dalam: perjanjiantersendiri antara peserta sistem bi etp dengan lembaga perantara (broker), atau prosedur internal peserta sistem bi etp. bagian kedua penyelenggaraan bi sss paragraf ketatausahaan ketatausahaan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam bi sss meliputi: ketatausahaan surat berharga:dan ketatausahaan hasil transaksi. ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara elektronis dan tanpa warkat. dalam ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara berfungsi sebagai central registry. dalam rangka mendukung ketatausahaan, central registry sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan sub registry atau pihak lain guna mendukung ketatausahaan. ketentuan lebih lanjut mengenai ketatausahaan dan kerja samaantara central registry dengan sub registry diatur dalam surat edaran bank indonesia. penatausahaandilakukan oleh: central registry untuk kepentingan peserta bi sss, dan sub registry untuk kepentingan nasabah. pihak yang melakukan transaksi surat berharga namun tidak memiliki rekening surat berharga harus menunjuk sub registry untuk melakukan ketatausahaan surat berharga yang dimilikinya. paragraf pencatatan surat berharga pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan surat berharga dilakukan secara book entryoleh central registry dan sub registry. pencatatan kepemilikan surat berharga pada central registry dan sub registrymerupakan bukti kepemilikan yang sah atas surat berharga sebagaimana dimaksud pada pencatatankepemilikan surat berhargamilik nasabah pada rekening surat berharga sub registry central registry bersifat global (omnibus account. pencatatan kepemilikan surat berharga milik nasabah secara individual dilakukan dalam sistem internal sub registry. sub registrywajibmencatat secara terpisah antara surat berharga milik nasabah dengan surat berharga milik sub registry. sub registrydilarangmemelihara rekening surat berharga untuk dan atas nama sendiri, pengurus, pemegang saham, dan pengelola. sub registrybertanggungjawab atas kebenaran pencatatan dan laporan kepemilikan surat berharga atas nama nasabah. sub registry wajib menyampaikan: laporan pencatatan kepemilikan surat berharga milik nasabah sebagaimana dimaksud dalam kepada central registry, dan b.laporan setelan atas transaksi surat berharga milik nasabah sub registry, sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. sub registrybertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat kesalahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada sub registry wajib menyampaikan koreksi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam hal sub registryterlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada dan koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud pada sub registrytetap wajib menyampaikan laporan berkala dalam batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. sub registry dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada dan koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud pada apabila sub registry tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata caravan batas waktu penyampaian laporan sub registry diatur dalam surat edaran bank indonesia. paragraf setelan setelan melalui bi sss bersifat final. setelan melalui bi sss dapat dilakukan dengan setelan dana atau tanpa setelan dana. setelan sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan apabila: surat berharga yang terdapat pada rekening surat berharga: dan atau b.dana yang terdapat pada rekening setelan dana peserta, mencukupi untuk pelaksanaan setelan. ketentuan lebih lanjut mengenai setelan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam rangka pelaksanaan setelan dana sebagaimana dimaksud dalam dan atau pembayaran kewajiban lainnya melalui bi sss, peserta bi sssbank pembayar. bank peserta sistem bi rtgs yang ditunjuk sebagai bank pembayar sebagaimana dimaksud pada harus mengelola batas setelan danauntuk setiap peserta bi sss yang menunjuk bank pembayar. batas setelan dana yang dikelola oleh bank peserta sistem bi rtgs yang ditunjuk sebagai bank pembayar sebagaimana dimaksud pada diatur dalam: perjanjian tersendiri antara bank pembayar dengan peserta bi sss yang menunjuk bank pembayar dimaksud,dan atau prosedur internal bank pembayar. penyelenggara melakukan setelan melalui bi sss berdasarkan: instruksi setelan yang dikirim peserta bi sss melalui bi sss, b.instruksi setelan yang dikirim melalui sistem bi etp, dan atau instruksi setelan dari peserta bi sss penerbit surat berharga. penyelenggara tidak meneruskan instruksi setelan berdasarkan permintaan salah satu peserta bi sss, keputusan lembaga pengawas yang berwenang, keputusan lembaga arbitrase, dan atau keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. permintaanuntuk tidak meneruskan instruksi setelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk transaksi surat berharga yang memiliki (dua)penyelenggara tidak meneruskan instruksi setelan berdasarkan permintaan salah satu peserta bi sss sebagaimana dimaksud pada apabila peserta bi sss dapat menunjukkan adanya pemberian kuasa kepada peserta bi sss dimaksud untuk membatalkan instruksi setelmendari peserta bi sss lawan transaksinya. peserta bi sss yang mengajukan permintaan kepada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas kebenaran pemberian kuasa pembatalan instruksi setelan. ketentuan lebih lanjutmengenai tidak ditemukannya instruksi setelan diatur dalam surat edaran bank indonesia. sub registry wajib meneruskan hasil setelan kepada nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan setelan. paragraf pembayaran kupon bunga atau imbalan dan pelunasan pokok nominal surat berharga peserta bi sss yang menerbitkan surat berharga harus memiliki dana yang mencukupi pada rekening setelan dana untuk membayar kupon bunga atau imbalan dan melakukan pelunasan pokok nominal surat berharga pada saat jatuh waktu. penyelenggara melakukan pembayaran kupon bunga atau imbalan dan pelunasan pokok nominal surat berharga pada saat jatuh waktu kepada pemilik rekening surat berharga atas beban rekening setelan dana peserta bi sss yang menerbitkan surat berharga. penyelenggara dapat melakukan pembayaran pelunasan pokok nominal surat berharga sebelum tanggal jatuh waktu dan accused interest atas kupon bungaatau bagian imbalan kepada pemilik rekening surat berharga berdasarkanpermintaan tertulis peserta bi sss yang menerbitkan surat berharga, sepanjangdana pada rekening milik penerbit surat berharga bank indonesia mencukupi. sub registryharus meneruskan pembayaran kupon bunga atau imbalan dan pelunasan pokok nominal surat berharga kepada nasabahpemilik surat berharga pada tanggal yang sama dengan tanggal sub registrymenerima pembayaran kupon bunga atau imbalan dan pelunasan pokok nominal surat berharga dari penerbit surat berharga. sub registry harus memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pemilik surat berharga, dalam hal sub registry tidak meneruskan pembayaran kupon bunga atau imbalan dan nilaipokok nominal surat berharga pada tanggal yang sama kepada nasabahpemilik surat berharga sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran kupon bunga atau imbalan, pelunasan pokok nominal surat berharga, dan jasa, bunga, atau kompensasi diatur dalam surat edarantransaksi adalah transaksi dengan bank indonesia dan transaksi pasar keuanganoperasi moneter syariah, dan atau transaksi surat berharga negarasecara konvensional, atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka transaksi pasar tangan atau transaksi surat berharga pasar sekunderalhasil transaksian dana, rekening surat berharga,sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik. paragraf pembebanan rekening surat berharga peserta dan atau rekening setelan dana dalam rangka kegiatan ketatausahaan, penyelenggara melakukan pendekatan rekening surat berharga peserta bi sss, rekening setelan dana peserta bi sss, dan atau rekening setelan dana bank pembayar yang ditunjuk oleh peserta bi sss. bagian ketiga penyelenggaraan sistem bi rtgs paragraf transfer dana dalam sistem bi rtgs transfer dana yang dilakukan melalui sistem bi rtgs meliputi layanan: single credit, multiple credit,dan single debit. bank indonesia sebagai peserta sistem bi rtgs dapat menggunakan semua layanantransfer dana sebagaimana dimaksud dalam peserta sistem bi rtgs selain bank indonesia hanya dapat menggunakantransfer danyang dapat dilakukan dalammeliputi: transfer dana dari peserta sistem bi rtgs kepada peserta sistem bi rtgs lainnya: transfer dana dari peserta sistem bi rtgs kepada nasabah peserta sistem bi rtgs lainnya dan sebaliknya: dan cc. transfer dana dari nasabah peserta sistem bi rtgs nasabah peserta sistem bi rtgs lainnya. transfer dana yang dapat dilakukan dalam layanan transfer dana single debitsebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyelesaian kewajiban peserta sistem bi rtgs kepada bank indonesia: koreksi atas transaksi yang dikirim oleh bank indonesia, dan pelaksanaan setel men dana atas transaksi dan penyelesaian kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan bank indonesia. dalam pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara menetapkan: jenis transaksi yang wajib dilakukan melalui sistem bi rtgs, pembatasan jenis transaksi melalui sistem bi rtgs yang dapat digunakan oleh peserta sistem bi rtgs tertentu: dan atau batas nilai nominal transfer dana yang dapat dilakukan melalui sistem bi rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis transaksi, pembatasan jenis transaksi, cantatas nilai nominal transfer dana melalui sistem bi rtgs diatur dalam surat edaran bank indonesia. peserta pengirim pada sistem bi rtgs harusmembuat instruksi setelan dana sesuai dengan tata karawang ditetapkan oleh penyelenggara. instruksi setelan dana sebagaimana dimaksud pada wajib menggunakankode transaksi yang ditetapkan oleh penyelenggara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan pengiriman instruksi setelmenserta penggunaan kode transaksi diatur dalam surat edaran bank indonesia. peserta sistem bi rtgspeserta sistem bi rtgs pengirim wajib mengirimkan instruksi setelanpengirim. instruksi setelan dana sebagaimana dimaksud pada wajib dikirim oleh peserta sistem bi rtgs pengirim paling lama (satu) jam sejak peserta sistem bi rtgs pengirim melakukan pengaksesan atas perintah transfer dana dari nasabahgirim tidak mengirimkan instruksi setelan dana sebagaimana dimaksud pada peserta sistem bi rtgs, pengiriman instruksiaragraf setelan dana setelan dana melalui sistem bi rtgs bersifat final. setelmendana melalui sistem bi rtgs dilakukan dengan menggunakan dana yang terdapat pada rekening setelan dana. setelan dana sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan apabila dana yang terdapat pada rekening setelan dana mencukupi untuk pelaksanaan setelan dana. penyelenggara menetapkan mekanisme setelan dana sebagaimana dimaksud pada dalam hal dana tidak mencukupi untuk pelaksanaan setelan dana. ketentuan lebih lanjut mengenai setelan danadiatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam hal peserta sistem bi rtgs penerima melakukan pengaksesan atas instruksi setelan dana sebagaimana dimaksud dalam peserta sistem bl rtgs penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan tanggal setelan dana.satu) jam sejak instruksi setelan dana diterima oleh peserta penerimaerima tidak melakukan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada peserta sistem bi ritus penerima harus memberikanhasildalam sistem bi rtgs disediakan fasilitaspengelolaan risiko likuiditas dan risiko kredit untuk peserta sistem bi rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis fasilitas pengelolaan risiko diatur dalam surat edaran bank indonesia. paragraf pembebanan rekening setelan dana dalam rangka pelaksanaan setelan dana, penyelenggara melakukan pendekatan rekening setelan dana. paragraf fasilitas likuiditas intrahari penyelenggara menyediakan fli kepada bank peserta sistem bi rtgs yang terdiri atas fli rtgs dan fli kliring. penyelenggara menetapkan persyaratan penggunaan fli yang harus dipenuhi oleh bank peserta sistem bi rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan fli sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. bank peserta sistem bi rtgs yang akan menggunakan fli harus menyediakan surat berharga yang ditetapkan oleh penyelenggara. penggunaan fli sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara purchase agreement (repo) fli rtgs dan atau fli kliring atas surat berharga yang dimiliki oleh bank peserta sistem bi rtgs. surat berharga yang telah disediakan untuk fli kliring sebagaimana dimaksud pada tidak dapat digunakan untuk fli rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fli dan penggunaan fli diatur dalam surat edaran bank indonesia. penggunaan fli rtgs atasmenuhi kewajibpenggunaan fli sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berdasarkan kecukupan nilai surat berharga yang tersedia pada rekening fli rtgs dan rekening fli kliring yang ditetapkan oleh penyelenggara. penyelenggara peserta sistem bi rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan fli dan biaya lainnya yang terkait dengan penggunaan fli diatur dalam surat edaran bank indonesia. bank peserta sistem bi rtgs wajib menyelesaikan penggunaan fli sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam hal bank peserta sistem bi rtgs tidak dapat menyelesaikan penggunaan fli sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada terhadap penggunaanfli yang tidak dapat diselesaikan diberlakukan sebagai transaksi lending financing jfacilitydengan bank indonesia. transaksi lending financing facilitysebagaimana dimaksud pada tunduk pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter dan operasi moneter syariah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian penggunaan fli diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian keempat data transaksi dan setelan penyelenggara mengirimkan data transaksi dan atau data hasil setelan kepada masing masing peserta setiap akhir hari. dalam hal terdapat perbedaan antara data transaksi dan atau data hasil setelan yang dimiliki oleh masing masing peserta dengan data transaksi dan atau data hasil setelan yang dimiliki oleh penyelenggara, data yang digunakan adalah data yang ada pada penyelenggara. bagian kelima waktu operasional penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs dilakukan pada waktu operasional yang ditetapkan oleh penyelenggara. waktu operasional sistem bi etp sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: hari operasional: dan jam operasional. waktu operasional bi sss dan sistem bi rtgs sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: hari operasional, jam operasional, dan periode waktu kegiatan. peserta wajib melakukan kegiatan operasional terkait sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs sesuai dengan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada dan kecuali dalam kondisi yang ditetapkan oleh penyelenggara. penyelenggara dapat melakukan perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada dan peserta hanya dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dalam bi sss dan sistem bi rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional dan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian keenam biaya penyelenggara menetapkan jenis dan besarnya biaya dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs. penyelenggara dapat membebaskan biaya dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs apabila terjadi keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besarnya biaya, pembebasan biaya, serta tatacara pembebanan biaya diatur dalam surat edaran bank indonesia. penyelenggara dapatmenetapkan. penyelenggara dapat meminta kepada peserta untuk menyampaikan informasi mengenaibesarnya. penyelenggara dapat mengumumkan besarnya biaya yang dikenakan oleh penyelenggara kepada peserta dan sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat. ketentuan lebih lanjut penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan peserta kepada nasabah diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian ketujuh penanganan keadaan tidak normal dan atau keadaan daruratiuvii pembebasan tanggung jawab penyelenggara penyelenggara dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian peserta atau pihak ketiga yang timbul dan atau yang akan timbul akibat: keterlambatan atau tidak terlaksananya transaksi, setelan, dan pembayaran kupon bunga atau imbalan serta pelunasan pokok nominal surat berharga, yang diakibatkan karena kelalaian peserta, keadaan tidak normal, dan atau keadaan darurat, pengiriman transaksi atau instruksi setelan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang: kesalahan data transaksi atau instruksi setelan yang dikirimkan oleh peserta: dan atau tidakditeruskannya instruksi setelan sebagaimana dimaksud dalam bab viii pemantauan kepatuhan peserta penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. bank indonesia scripless securities settlement systemdalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional sistem bi rtgs dan ataudalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelan transaksi surat peserta sebagaimana dimaksud pada peserta wajib: menyampaikan laporan berkala dan laporan sewaktu waktu: memberikandata, informasi, dan atau dokumen yang diperlukan penyelenggara terkait penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs:istem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, dan kegiatan operasional peserta: dan menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh penyelenggara. dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada penyelenggara dapat meminta peserta untuk melakukan pengujian terhadap infrastruktur peserta yang digunakan dalam operasional penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan kepatuhan peserta, jenis laporan, dan tata cara penyampaian laporan dalam rangka pelaksanaan pemantauan kepatuhan peserta diatur dalam surat edaran bank indonesia.ketatausahaan yang dilakukan oleh sub registrydan atau pihaklain sebagaimana dimaksud dalamiatur dalam surat edaran bank indonesia. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampai yang ditetapkan oleh penyelenggara, peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala dalam batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. peserta dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala apabila peserta tidak menyampaikan laporan berkala sampai batas waktu sebagaimana yang ditetapkan pada bab ketentuan lain lainiliki peran sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan menjadi peserta sistem bi etpjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan menjadi peserta bi ssssistem bi rtgs berdasarkanmenjadi peserta bi rtgs berdasarkan peraturan bank indonesia ini. bab sanksi peserta yang tidak memenuhi kewajiban menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtiga pulginformasikan biaya transaksi dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem rtgteguran tertulis. sub registry yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksiadministratif berupa kewajiban membayar sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak batas waktu penyampaian pelaporan yang ditetapkan oleh penyelenggara dengan jumlah paling banyak sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah). sub registry yang terlambat dan atau tidak menyampaikan koreksi laporan sesuai batas waktu yang ditetapkan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupateguran tertulis. dalam hal sub registry tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada sub registrydikenakan sanksi administratif berupateguran tertulis. peserta sistem bi rtgs pengirim yang mengisi kode transaksi tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud daladalam bulan berjalan. dalam hal instruksi setelan dana dari peserta sistem bi rtgs pengirim tidak dikirim oleh peserta sistem bi rtgs pengirim sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam peserta sistem bl rtgs pengiridalam hal peserta sistem bi rtgs penerima tidak meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam peserta sistem bi rtgs penerimamenyampaikan: laporan sewaktu waktusebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau data, informasi, dan atau dokumen terkait penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi administratif berupaujadministratif berupapenurunan status kepesertaan. peserta yang terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupakewajiban membayar sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatpeserta dikenakan sanksi administratif berupaadministratif berupapenurunan status kepesertaan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksiadministratif diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal juli ketentuan mengenai kewajiban peserta menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam dan sanksi administratif atas kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku untuk periode laporan tahun ketentuan mengenai sanksiadministratif berupa kewajiban membayar atas: keterlambatan penyampaian laporan oleh sub registry sebagaimana dimaksud dalam pelanggaran pengisiankode transaksi sebagaimana dimaksud dalam selain kode transaksi tertentu yang ditetapkan dalam surat edaran bank indonesia mengenai penyelenggaraan setelan dana seketika melalui sistem bank indonesia real time gross settlement, cc. pelanggaran batas waktu pengiriman instruksi setelan dana kepada peserta sistem bi rtgs penerima sebagaimana dimaksud dalam dan pelanggaruliharga, transaksi dengan bank indonesia, dan atau transaksi pasar keuangani ssspenyelenggaraan transaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan danaseketikadilakukan melalui (tiga) sistem, yaitu: sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs. bab penyelenggara dalampenyelenggaraan transaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan dana seketika, penyelenggara paling kurang melakukan hal hal sebagai berikut: menetapkan ketentuan dan prosedur dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs: menyediakan sarana dan prasarana sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, cc. melaksanakan kegiatan operasional sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, melakukan upaya untuk, dan melakukan pemantauan kepatuhan pesertapenyelenggaraansebagaimana dimaksud pada (l)diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab iii kepesertaan bagian kesatu peserta sistem bi etp pihak yang dapat menjadi peserta sistem bi etp yaitu: bank indonesia, kementerian keuangan, lembaga penjamin simpanan, bank, perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing: perusahaanefek: dan lembaga lain yang disetujui oleh penyelenggara. pihak sebagaimana dimaksud pada harus memiliki peran sebagai berikut: penerbit surat berharga, b.peserta operasi moneter atau peserta operasi moneter syariah, lembaga perantara dalam kegiatan operasi moneter atau operasi moneter syariah, peserta transaksi sbn pasar perdana, peserta transaksi pasar keuangan, dan atau peranan yang ditetapkan oleh penyelenggara. pihak sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi peserta sistem bi etpetp diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam hal peserta sistem bi etpetpdua peserta bi sss pihak yang dapat menjadi peserta bi sss, yaitu: bank indonesia, kementerian keuangan, bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek:: dan atau fungsi lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. pihak sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi peserta bi sssbi sss diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam hal peserta bi ssbi sspeserta bi sss yang memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan atau huruf namun juga memilikisebagai sub registry. bagian ketiga peserta sistem bi rtgs pihak yang dapat menjadi peserta sistem bi rtgs, yaitu: bank indonesia, bank, penyelenggara kliring dan atau penyelenggara setelan, dan lembaga lain yang disetujui oleh penyelenggara. pihak sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi peserta sistem bi rtgrtgs diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam hal peserta sistem bi rtgrtgempat hubungan hukum hubungan hukum antara penyelenggara dengan peserta dalam rangka penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs diatur dalam peraturan bank indonesia ini, peraturan pelaksanaan dari peraturan bank indonesia ini, dan perjanjian antara penyelenggara dengan peserta. bab status dan perubahan status peserta bagian kesatu status peserta dalam penyelenggaraan sistem bi etp berlaku (tiga) jenis status kepesertaan, yaitu: aktif, dibekukan, atau ditutup. status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi peserta sistem bi etp yang memiliki fungsi sebagai penerbit surat berharga.

mid sistem bi rtgs yang telah digunakan sejak tahun telah menjadi infrastruktur yang penting dalam sistem pembayaran, sistem keuangan, dan perekonomian indonesia. sistem tersebut telah menjadi muara berbagai transaksi keuangan indonesia, baik untuk transaksi ritel, transaksi pasar keuangan maupun transaksi pasar modal. selain sebagai suatu infrastruktur utama dalam sistem keuangan indonesia, sistem bi rtgs telah pula dikenal dan banyak digunakan untuk setelan pembayaran antar bank dari berbagai transaksi ekonomi lainnya. kondisi ini menyebabkan volume transaksi pembayaran antar bank yang diselesaikan melalui sistem bi rtgs semakin meningkat dari tahun tahun. peningkatan volume transaksi pembayaran pada sistem bi rtgs tidak lepas dari kontribusi peningkatan volume transaksi surat berharga pada bi sss. bi sss merupakan sarana untuk transaksi operasi moneter, pemberian fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank, pelaksanaan lelang dan perdagangan sbn serta ketatausahaan sertifikat bank indonesia dan sbn. sejalan dengan peningkatan volume transaksi pembayaran pada sistem bi rtgs dan bi sss, dalam rangka meningkatkan pengelolaan likuiditas secara lebih efisien, bank indonesia memandang perlu untuk melakukan pengembangan atas sistem bi rtgs dan bi sss yang telah ada saat ini. selanjutnya dalam rangka mengakomodasi perkembangan transaksi operasi moneter dan transaksi pasar keuangan, pengembangan sistem dimaksud tidak hanya terbatas pada pengembangan sistem bi rtgs dan bi sss, tetapi meliputi pula pengembangan sistem bi etp. berkenaan dengan hal tersebut atas, guna mewujudkan penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs yang lebih aman dan efisien serta agar lebih mudah mengintegrasikan dengan infrastruktur sistem keuangan lainnya baik domestik maupun lintas negara, pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan sistem bi rtgs, bi sss, dan sistem bi etp yangselanjutnya, dalam rangka memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, diperlukan satu peraturan bank indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan transaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan dana seketika. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf ketentuan dan prosedur penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs antara lain meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, dan atau keadaan darurat. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, perusahaan efek sebagai peserta operasi moneter dan operasi moneter syariah: dan bank dan perusahaan efek sebagai peserta transaksi sbn. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengaturan dalam prosedur internal peserta sistem bi etp berlaku dalam hal peserta sistem bi etp yang menunjuk dan peserta sistem bi etp yang ditunjuk sebagai perantara (broker) merupakan bagian dalam satu badan hukum yang sama. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam ketatausahaan untuk kepentingan nasabah, sub registry menggunakan sistem internal sub registry. cukup jelas. yang dimaksud dengan book entry adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan dalam suatu jurnal. pencatatan kepemilikan surat berharga hasil setelan transaksi purchase agreement (repo) collateralized borrowing dan pengagungan tidak diperhitungkan sebagai milik pemberi pinjaman atau penerima agunan. yang dimaksud dengan bersifat global (omnibus account adalah pencatatan yang. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sub registry. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bersifat final adalah setelan yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. cukup jelas. persyaratan kecukupan dana yang terdapat pada rekening setelan dana pesertacukup jelas. yang dimaksud dengan pembayaran kewajiban lainnya antara lain adalah pembayaran biaya penggunaan sistem. penetapan batas setelan dana dimaksudkan untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan setelan. huruf cukup jelas. huruf penetapan batas setelan dana dalam prosedur internal berlaku apabila peserta bi sss yang menunjuk dan bank pembayar merupakan bagian dalam satu badan hukum yang sama. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. adanya pemberian kuasa pembatalan instruksi setelanatau surat kuasa tersendirgle credit adalah transfer dana yang hanya berisi (satu) instruksi setelan dana untuk diteruskan rekening setelan dana peserta sistem bi rtgs penerima, baik untuk kepentingan peserta sistem bi rtgs penerima maupun untuk kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam instruksi setelan dana. huruf yang dimaksud dengan multiple credit adalah transfer dana yang berisi lebih dari (satu) dan paling banyak (sepuluh) instruksi setelan dana untuk diteruskan beberapa rekening nasabah penerima pada (satu) peserta sistem bi rtgs penerima. huruf yang dimaksud dengan single debit" adalah transfer dana yang dilakukan oleh bank indonesia yang berisi (satu) instruksi setelan dana untuk mendebat rekening peserta sistem bi rtgs baik untuk kepentingan bank indonesia maupun untuk kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam instruksi setelan dana. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan nasabah adalah nasabah yang memiliki rekening peserta dan yang tidak memiliki rekening peserta. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyelesaian kewajiban peserta sistem bi rtgs kepada bank indonesia adalah pendekatan rekening giro oleh bank indonesia antara lain untuk pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan bank indonesia dan pembebanan sanksi administratif berupa kewajiban membayar kepada bank indonesia atas pelanggaran terhadap ketentuan bank indonesia. huruf cukup jelas. huruf pelaksanaan setelan dana atas transaksi antara lain: setelan dana atas transaksi, kewajiban membayar selisih kurang atas setoran kas: setelan hasil kliring: dan atau setelan dana atas transaksi surat berharga negara. yang dimaksud dengan penyelesaian kewajiban lainnya antara lain pendekatan rekening setelan dana peserta sistem bi rtgs oleh bank indonesia atas permintaan otoritas sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai rekening giro bank indonesia. cukup jelas. cukup jelasgirim yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi perintah transfer dana yang diterima. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bersifat final adalah setelan dana yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. cukup jelas. kecukupan dana yang terdapat pada rekening setelan dana memperhitungkan pula fli yang dimiliki oleh peserta sistem bi rtgs. mekanisme penyelesaian setelan dana yang ditetapkan oleh penyelenggara antara lain: mekanisme antrian yaitu pengaturan urutan instruksi setelan dana yang belum dapat dilakukan setelan. menetapkan tingkat prioritas pelaksanaan setelanerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi instruksi setelan dana yang diteri rtgs adalah fli yang digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional sistem bi rtgs. yang dimaksud dengan fli kliring adalah fli yang digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan purchase agreement (repo) adalah transaksi penjualan surat berharga, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakatioleh bank peserta sistem bi rtgs, langsung digunakan untuk menutup ketidakcukupan dana yang terdapat pada rekening setelan dana. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perbedaan data transaksi dan atau data hasil setelan antara lain terjadi karena adanya gangguan teknis dan atau gangguan jaringan komunikasi datasistem bi etpsistem bi etpbi sss dan sistem bi rtgsbi sss dan sistem bi rtgs pada setiap hari operasionaltransaksional dalam penyelenggaraan bi sss dan sistem bi rtgs, seperti periode waktu kegiatan pengiriman instruksi setelan dana untuk kepentingan nasabah, periode waktu kegiatan pengiriman instruksi setelan atas surat berharga untuk kepentingan peserta: keterlambatan setelan dana hasil perhitungan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal: dan atau alasan lain dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran. alasan perpanjangistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs antara lain biaya atas setiap pengiriman instruksi setelan, biaya perpanjangan periode waktu kegiatan, biaya penggunaan sistem lokasi penyelenggara, dan biaya administrative message. yang dimaksud dengan membebaskan biaya dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs adalah membebaskan biaya tertentu pada saat keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat. cukup jelas. huruf yang dimaksud denganpenyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs antara lain dilakukan dengan menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, sertapenetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan peserta kepada nasabah dilakukan dalam rangka perlindungan nasabah pengguna sistem bi rtgs. cukup jelas. pengumuman besarnya biaya kepada masyarakat dilakukan dalam rangka perlindungan nasabah pengguna sistem bi rtgspengujian infrastruktur merupakan salah satu saranacukup jelas. cukup jelasdalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgssistem bi etp dan atau pertimbangan pengembangan pasar keuanganran lain bagi peserta sistem bi etp oleh penyelenggara apabila dipandang perlu yang berlakupemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan bi sss atas nama diri sendiri dengan kepesertaan sub registry dimaksudkan untuk memperjelas pemisahan kepemilikan aset surat berharga atas nama peserta bi sss yang bersangkutan dengan aset surat berharga atas nama nasabah.dan. huruf lembaga lain dapat menjadi peserta sistem bi rtgs dengan persetujuan penyelenggara sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut antara lain untuksistem bi etp sesuai dengan hak akses peserta yang bersangkutansistem bi etpsistem bi etp dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai peserta.huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. rekening penampungan (crow account) digunakan antara lain untuk menerima pembayaran kupon bunga atau imbalan dan pelunasan nilai pokok nominal surat berharga. yang dimaksud dengan berdampak antara lain: perubahan status kepesertaan pada sistem bi rtgs menjadi ditangguhkan mengakibatkan status kepesertaan pada bi sss menjadi ditangguhkan dan pada sistem bi etp menjadi dibekukan. perubahan status kepesertaan pada sistem bi rtgs menjadi dibekukan mengakibatkan status kepesertaan pada bi sss dan sistem bi etp menjadi dibekukan. perubahan status kepesertaan pada sistem bi rtgs menjadi ditutup mengakibatkan status kepesertaan pada bi sss dan sistem bi etp menjadi ditutup. yang dimaksud dengan berdampak antara lain: perubahan status kepesertaan pada bi sss menjadi ditangguhkan dan dibekukan mengakibatkan status kepesertaan pada sistem bi etp menjadi dibekukan. perubahan status kepesertaan pada bi sss menjadi ditutup mengakibatkan status kepesertaan pada bi etp menjadi ditutup. huruf contoh kegiatan yang dilakukan peserta dalam menjaga kelancaran dan keamanan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs antara lain dengan menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam operasional penyelenggaraan sistem bi etp, bi sss, dan sistem bi rtgs, melakukan pemeriksaan internal, dan security audit. huruf dalam rangka memastikan kebenaran transaksi dan atau instruksi setelan, pengiriman transaksi dan atau instruksi setelan harus didasarkan pada dokumen pendukung. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan biaya transaksi adalah biaya transaksicukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. peserta sistem bi etp lain sebagai lembaga perantara (broker) adalah peserta sistem bi etp yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas terkait yang meliputi antara lain:

mid lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. lelang. ketatausahaan. surat berharga neuntuk mengakomodasi perkembangan transaksi operasi moneter dan transaksi pasar keuangan, bank indonesia melakukan pengembangan infrastruktur transaksi operasi moneter dan transaksi pasar keuanganggunaan infrastruktur untuk transaksi pasar keuangan yang telah dikembangkadan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut::sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. sarana yang digunakan dalam pelaksanaan lelang sbn sebagaimana dimaksud padalembaran negara r.i perbankan. bi. lelang. ketatausahaan. surat berharga nendukung peran bank indonesia sebagai agen lelang, bank indonesia mengembangkan infrastruktur transaksi pasar keuangan yang dapat mengakomodasi perkembangan transaksi pemerintah yang terintegrasioleh karena ituii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas.

perbankan. bi. suku bunga penawaran antar bank17 pbi tentang suku bunga penawaran antarkanenawaran antarkan yang kredibeku bunga penawaran antarkuku bunga penawaran antarkan. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: suku bunga penawaran antarkan adalah jakarta interbank offered rate dan jakarta interbank bid rate(secured)tenor tertentu indonesia. jakarta interbank bid rate yang selanjutnya disebut jilid adalah rata rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan (secured)tenorsuku bunga penawaran antarkan. asking bank adalah bank kontributor yang meminta gunting bank untuk melakukan transaksi dengan asking bank. gunting bank adalah bank kontributor yang menerima permintaan asking bank untuk melakukan transaksi dengan asking bank. bab penetapan suku bunga penawaran antarkan suku bunga penawaran antarkan ditetapkan oleh bank indonesia berdasarkan suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor. bank kontributor ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suku bunga penawaran antarkan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia.memperhatikan spread antara offer rate dan bid rate. tata cara penyampaian suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada mengacu padasurat edaran bank indonesia. bank kontributor dapat bertindak sebagai asking bank atau gunting bank. asking bank dapat meminta gunting bank untuk: meminjam rupiah dari asking bank, atau meminjamkan rupiah kepada asking bank, pada tingkat suku bunga sesuai suku bunga indikasi yang disampaikan oleh gunting bank. gunting bank wajib memenuhi permintaan transaksi (deal) dari asking bank sebagaimana dimaksud pada sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan tertentu. dalam hal bank kontributor yang bertindak sebagai gunting bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada bank kontributor yang bertindak sebagai asking bank harus menyampaikan informasi mengenai penolakan tersebut secara tertulis kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai batasan waktu dan batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab iiipada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, dan hurufning perbankan. bi. suku bunga penawaran antar bankpenawaran antarkan umum suku bunga penawaran antarbankberperanpentingdalammendukungs tabilitasmoneterdansistemkeuanganyaitudenganmeningkatkanefisiensitran saksi pasaran. penetapan suku bunga penawaran antarkan akan mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standardisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan. pengaturan suku bunga penawaran antarkan bertujuan untuk memastikan bahwa proses penetapan suku bunga penawaran antarkan dilakukan secara terpercaya dan akurat dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas dari suku bunga yang disampaikan oleh bank kontributor. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. suku bunga indikasi yang disampaikan adalahsuku bunga pinjaman tanpa agunan (secured) dimana bank kontributor bersedia untuk: meminjamkan rupiah kepada bank kontributor lain (offer rate): dan meminjam rupiah dari bank kontributor lain (bid ratantara lainbahwa dalam rangka menjalankan tugas bank indonesiperlu didukung infrastruktur sesuai dengan perkembangan terkini dan efektifitas pengaturan serta keselarasan pengaturan kebijakan moneter dan,dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bank indonesia menatausahakan sbi dan sdb dalam suatu sistem ketatausahaan secara elektronis njelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta operasi moneter:diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: dalam hal transaksi memiliki second leg, nilai transaksi operasi moneter yang batal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah nilai transaksi pada saat first legpeserta operasi moneter yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intraharioperasi monetedalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas bank indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, bank indonesia melakukan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan kegiatan operasi moneter. dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, perlu memperhatikan pelaksanaan tugas bank indonesia bidang sistem pembayaran. salah satu upaya bank indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah melalui penyediaan fasilitas likuiditas intrahari. untuk itu, diperlukan keselarasan pengaturan bidang moneter dan sistem pembayaran. ii. demi angka cukup jelas. angkaangkacukup jelascukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. transaksi yang memiliki second leg antara lain transaksi repo dan reverse repo. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia umum konvensional. girostabilitas makro ekonomi yang semakin baik dan laju inflasi yang terkendali memberikan ruang untuk dilakukan pelonggaran moneter, bahwa diperlukan peningkatan kapasitas pembiayaan dari perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomtujuh koma lima persen) dari dpk dalam rupiah. gwm sekunder dalam rupiah sebesar (empat persen) dari dpk dalam rupiah. gwm lfr dalam rupiahduaumum konvensional. giro ekonomi yang semakin baik dan laju inflasi yang terkendali memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. namun tantangan dari sisi eksternal masih tinggi seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan suku bunga bank sentral amerika serikat fed fund rate) dan keberagaman kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral eropa, jepang, dan tiongkok. mengingat tantangan eksternal tersebut,untuk periode tanggal sampai dengan tanggal januari bank memiliki saldo rekening giro rupiah bank indonesia serta jumlah sbi, sdb, dan sbn sebagai berikut: tanggal januari saldo rekening giro rupiah sebesar rp5. (lima triliun rupiah) serta jumlah sbi, sdb, dan sbn sebesar rp1. (satu triliun delapan ratus miliar rupiah):: cc.: tanggal januari saldo rekening giro rupiah sebesar rp4. (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta jumlah sbi, sdb, dan sbn sebesar rp2. (dua triliun rupiah):tanggal dan januari adalah hari libur (hari sabtu dan atau hari minggu) serta diasumsikan tanggal dan februari adalah hari libur. berdasarkan contoh tersebut maka bank mendapatkan jasa giro hanya untuk tanggal dan tanggal januari karena: pada tanggal januari bank kekurangan jumlah sbi, sdb, sbn, dan excess reserve untuk pemenuhan gwm sekunder,: dan dan bank kekurangan jumlah sbi, sdb, sbn, dan excess reserve untuk pemenuhan gwm sekunder. perhitungan jasa giro untuk masing masing tanggal danrp50. rp1. pengeditan jasa giro untuk masing masing tanggal dan tanggal januari dilakukan oleh bank indonesia pada rekening giro rupiah bank paling lambat pada tanggal februari karena tanggal dan tanggal februari diasumsikanfebruari adalah sebesar: rp85. rp171.100. yox1 e selain itu, pada tanggal januari200. yox1 ebank kekurangan pemenuhan gwm dalam rupiah sebesar rp300. (tig00. (dua ratus miliar rupiah).300. yox1 gs selain itu, pada tanggal januarijanuarjanuari adalah sebesar: usd100. usd8. saldo rekening giro valas bank pada bank indonesia pada tanggal januari2. rp36iun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dan bank memiliki sbi, sdb, dan900. (sembilan500. (lima ratus miliar rupiah):januari jumat), pembebanan rekening giro dilakukan paling lambat pada tanggal februari rabu) dan apabila pada tanggal februari diasumsikan sebagai hari libur nasional maka sanksi dibebankan paling lambat pada tanggal februari kamissampai dengan tanggal januari adalah sebesarsbn sehingga terdapat kekurangan pemenuhan gwm dalam rupiah sebesar rp4. (empat triliun lima ratusratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan gwm sekunder dalam rupiah sebesar rp2. (dua triliun rupiah). suku bunga kibor dalam rupiah pada tanggal januari diasumsikan adalah sebesar (enam1 rp947januarijanuari dan saldo rekening giro rupiah bank adalah sebesar rp800. (delapan ratus miliar147. (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) maka atas kekurangan tersebut bank dikenakan sanksi sebesar: rp147. x6wx1l bo cukup jelas. sebesar (tujuh koma lima persen) berubah menjadi sebesar (enamtujuh puluh limbawah (batas bawah lfr target lfr bank) dpk dalam rupiah ,1xtanggal sampai dengan tanggal januariratus persen) dan komm bank posisi akhir bulan sept)insentifenam yang berlakujanuaridua koma limdua koma lima persen) per tahun untuk tanggal

romans tempat, tanggal lahir malang, januari alamat jalan sembodro purbosuman, ponorogo nama harsono tempat, tanggal lahir ponorogo, november alamat jalan onggolono, rt. rw. desa golan sukorejo, ponorogo nama khalid hanafi tempat, tanggal lahir ponorogo, juni alamat dukuh tenggang rt. rw. desa ngrupit, jenangan, ponorogo nama arif kusuma yuliansyah tempat, tanggal lahir ponorogo, juli alamat dusun tamansari, desa sambil kecamatan sambil, ponorogo nama harmoni tempat, tanggal lahir ponorogo, februari alamat jalan srikandi rt. rw. ganda marak, ponorogopura raga lestari tempat, tanggal lahir ponorogo, februari alamat jalan batara kantong ponorogo nama indah puspitaningrum tempat, tanggal lahir nganjuk, juli alamat perum kertasari indah blok nomor rt. rw. kertosono babadan, ponorogoengan surat permohonan bertanggal agustusuud tentang mahkamah konstitusi huruf lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor untuk selanjutnya aga kesehatan dan undang undangnya tentang kesehatan terdapat kalimat yang menyatakan", serta pada tertera "tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum ketika melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya": pada tertera "ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan akan diatur dengan undang undang". sampai detik ini tenaga kesehatan yang diatur dengan undang undang hanyalah profesi kedokteranmasih paling tinggi berwujud peraturan pemerintah (misalnya profesi apoteker, lainnya masih sebatas peraturan menteri, misalnya saja bidan, perawat, elektro medis, sanitation, psikolog dan lain lain). memang terdapat tentang tenaga kesehatan, semoga saja peraturan pemerintah ini bisa diubah menjadi undang undang yang isinya menjelaskan kewenangan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban yang bekerja sarana kesehatan baik milik pemerintah maupun pemerintah daerah ataupun swasta agar tidak ada diskriminasi atas dasar profesi serta terdapat pemenuhan hak normatif yang dimiliki oleh setiap petugas kesehatan terutama yang tidak berstatus pegawai negeri sipil (atau yang disetarakan), tentang kesehatan merupakan pengganti tentang kesehatan. pada masih menyatakan berlaku semua pengaturan dibawah yang ada sepanjang ini masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan yang ada pada serta pada yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku tentang rumah sakit merupakan undang undang yang baru yang sebelumnya belum ada. sebelum ada maka pengaturan yang ada masih merupakan produk hukum dibawah undang undang atau bukan merupakan produk hukum yang memiliki nama dan pengaturan tersendirumah sakit menyatakan terutama frasa kata rumah sakit harus.sumber daya manusia.dan peralatan , serta terutama frasa kata .dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kemampuan sesuai dengan kebutuhan dan terutama frasa kata .bekerja rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, .menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien, pada dan terdapat perkenan pemda untuk memanfaatkan tenaga kerja yang bukan sebagai pegawai negeri sipil (pegawai honorer) untuk mencukupi tenaga kerja pns yang mungkin akan lebih sulit diperoleh dengan cepat. hanya saja pengaturan upah yang ada tidak menggunakan rujukan hukum dalam juncto tentang pokok pokok kepegawaian, namun menggunakan rujukan hukum tentang ketenagakerjaan: tentang ketenagakerjaan angka mengartikan perusahaan dalam dua versi, yaitu huruf terutama frasa kata semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, .. serta membagi dua jenis pekerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tak tertentu. pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu terdapat larangan pada jenis kerja yang bersifat tetap (lihat serta terdapat pengaturan tentang pemberian upah yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (lihat huruf dan besaran upah harus sesuai dengan upah minimum huruf yang ditetapkan gubernur atas usulan walikota bupati berlakunya tentang pelayanan publik kaitan dengan tentang sisdiknas serta tentang guru dan dosen dan tentang kesehatan serta tentang rumah sakit. tentang pelayanan publik lembaran negara tahun nomor bagian penjelas tambahan lembarrutama frasa kata .meliputi.dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang undangan, menyatakan jasa pub(sebetulnya masih ada huruf dan huruf namun tidak relevan dengan uji materi): menerangkan fungsi pembina dan penanggung jawab serta tugas pembina yang intinya melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penanggung jawab serta melaporkan berdasarkan siapa yang bertugas sebagai pembina (misal bupati pada dprd dan gubernur): mendefinisikan penanggungjawab adalah dst atau pejabat yang ditunjuk pembina, serta pada berisi tugas penanggungjawab: tertera kalimat, dalam konteks ini maka keanehan yang berakibat pada ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan merupakan tanggung jawab penyelenggara, kemenkesmenggunakan rujukan hukum tentang ketenagakerjaan dan pengaturan itu belum dicabut. kemenkes nomor menkes per tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan yang menggunakan rujukan hukum antara lain dan belum pula dicabut yang berarti pula kedua produk hukum itu mengikat pembina (bupati wali kota), pengangkatan tenaga tidak tetap baik pada rumah sakit pemerintah dan atau pemda) dan sarana kesehatan milik pemerintah menjadi benar bilamana sesuai dengan tentang kesehatan serta tentang rumah sakit, serta benar bila tidaktentang tenaga kesehatan. pada masih terdapat perkenan mengangkat tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter dan bidan, lihat (13a) yang dinyatakan masih berlaku dan pada tidak ada ketentuan yang mencabutnya), pada bab viii terdapat ketentuan sanksi yang mengatur pula ketentuan bagi penyelenggara. sanksi bisa berwujud sanksi administratif semisal penurunan jabatan, penundaan gaji berkala ataupun teguran, atau bahkan sanksi perdata dan atau pidana, dan sangat dimungkinkan penyelenggara pimpinannya memiliki jabatan setara pimpinan tinggi, peraturan pemerintah khusus dan implikasinya berlaku pula dan yang merupakan kewenangan khusus (asas diskresi oportunis) pemerintah presiden) sehingga terlahir produk hukum yang ditujukan untuk mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil selain yang ditujukan bagi pelamar umum (belum mengabdi sebagai tenaga honorer pada instansi pemerintah). perkenan khusus ini bersumber pada pada dan terutama bagi instansi yang menunjang kepentingan nasional (lihat kewenangan mengangkat langsung menjadi pns diatur oleh peraturan pemerintah tertulis dengan jelas pada tanggal november tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil pada konsiderans menimbang" huruf untaian kalimat bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas tugas pemerintahan dan pembangunan terdapat (perkenan) pejabat instansi pemerintah mengangkat tenaga tertentu sebagai tenaga honorer": tertulis dengan jelas pada pada angka pengertian, tertulis pula dengan jelas pada khususnya pada frasa .dan anggaran pendapatan belanja daerah dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil" tertulis pula dengan jelas pada "restriksi" yang berbunyi sejak ditetapkan peraturan pemerintah inietapkan dengan peraturan pemerintah". hal ini berarti masih terdapat perkenan bilamana diijinkan undang undang, misalnya instansi yang menunjang kepentingan nasional. restriksi inilah yang menjadikan munculnya istilah tenaga honorer non kategori yang adanya semenjak lebih dari tanggal januari sekali lagi tertulis disahkan dan diberlakukan pada tanggal november dipergunakan khusus bagi tenaga honorer yang setidak tidaknya mengabdi mulai tanggal januari sampai dengan desember, .yang berarti satu sisi "merugikan" setiap individu honorer yang terdaftar secara resmi setelah tanggal penentuan tersebut hari senin, tanggal januari hingga november bilamana mengacu pada tanggal penerbitan menjadikan standar mundur yang diberlakukan menyisakan masalah adanya tenaga yang kerja honorer yang masih diangkat sebelum diberlakukannya yang disahkan dan dinyatakan berlaku tanggal juli tentang perubahan atas tidak juga mengatur bagi kepentingan sebagian tenaga honorer non kategori bahkan menegaskan diskriminasi : yang disahkan tanggal mei tentang perubahan kedua malah semakin membebani karena tidak menjelaskan nasib yang tidak lulus tes hingga (tenaga honorer lihat serta tidak pula menjelaskan nasib tenaga honorer golongan yang hingga belum diangkat seperti yang tertera pada dan untuk tenaga honorer dan itu kembali melupakan nasib tenaga honorer non kategori (diluar katagori dan k2) yang mengabtenaga honorer, namun tidak tergolong yang diatur dalam tersebut padahal kesemua tenaga honorer tersebut atas telah mengabdi hingga sekarang: .pp terutama frasa katkesehatan milik pemerintah dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. berikutnya memutuskan bagi tenaga honorer tidak berlaku ketentuan seperti yang ada pada yang penting bersedia ditempatkan pada daerah terpencil: maka demi hukum sudah selayaknya kesemua tenaga honorer dan serta tenaga dokter seperti yang tertera pada selayaknya menjadi pns demi persamaan hukum terlebih mereka hanya dihambat dengan pencabutan dan perubahannya, yaitu yang kesemuanya mengatur pokok kepegawaian khususnya yang mencabut kewenangan khusus pemerintah mengangkat langsung tenaga honorer itu, tanggal januari terbit nomorgagalan (lihat tentang asn walauputidak bertentangan dengan tentang asn. namun frasa kalimat sepanjang tidak bertentangan dengan menjadikan mereka semua tidak jelas dasar hukum pengangkatannya (bilamana menggunakan sebagai dasar hukum pengangkatannya): pencabutan serta tidak ada pengaturan lebih lanjut khususnya pada terutama frasa kata ".pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi pns bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional". pada bagian penjelasan keterangan yang ada terutama frasa kata ".dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang dipandang telah berjasa dan diperlukan" serta pada terutama frasa kata ".dimaksud dalam diatur dalam peraturan pemerintah". pada bagian penjelasan tertera kalimat singkat "cukup jelas". pencabutan menciptakan ketidakadilan karena terdapat ketidakrunutan undang undang, ketidakrunutan yang aneh terbukti terbitnya juncto juncto yang kesemua peraturan pemerintah itu mendasarkan pada konsiderans seperti yang tertera pada huruf (a) seperti pada frasa kata ".tenaga tertentu sebagai tenaga honorer", (b) terutama frasa kata ".tenaga honorer.dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil" dan (c) frasa kata ".tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.dengan peraturan pemerintah". pada pada terutama pada frasa kata .mulai formasi tahun anggaran sampai dengan formasi tahun anggaran dan terutama pada frasa kata ".( ditetapkan pada tahun anggaran berjalan" serta terutama pada frasa kata .dapat diangkat.berdasarkan formasi sampai dengan tahun anggaran pada tertera jelas adanya perkenan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap terdapat restriksi yang ambigu seperti yang tertera pada angka terutama pada kalimat berupa jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil , padahal dalam pengaturan undang undang yang spesialis terdapat perkenan mempekerjakan tenaga kontrak baik seperti yang berlaku pada dunia medis ataupun pada dunia pendidikan yang kesemua tenaga itu dalam konteks pengelompokan jabatan yang ada difungsikan sebagai (mayoritas jabatan fungsional), dan atau tidak adanya pengaturan tentang bagaimana kelanjutan kariernya. hal yang sama terjadi pula pada tentang sisdiknas, tentang guru dan dosen, dan atau tentang kesehatan, serta tentang rumah sakit yang kesemua aturan undang undang itu mengizinkan pengangkatan tenaga kerja (tidak tetap dan konsultan untuk undang undang tentang rumah sakit), terdapat ketidakjelasan makna khususnya pada pekerja dengan status pegawai honorer pegawai tidak tetap, baik pada pekerja yang bersifknis profesional maupun administrasi, baik pada dunia medis yang mengacu pada kemenkes padahal undang undang yang mengatur dunia medis (dalam hal ini tentang kesehatan serta tentang rumah sakit) mengizinkan pengangkatan tenaga tidak tetap. hal sama terjadi pula pada dunia pendidikan atau instansi pemerintah lainnya. ketidakjelasan makna aturan itu bertentangan dengan uud terutama pada terutama frasa kata mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan terdapat ganda pengaturan setara undang undang bilamana dikaitkan dengan tentang ketenagakerjaan pada terutama frasa kata yang intinya tidak diperkenankan untuk sifat kerja yang tetap padahal pada angka huruf tegas mengatur tentang definisi perusahaan serta pada terutama pada frasa kata maka menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu . kaitan dengan justru timbul karena penggunaan sebagai rujukan hukum dalam mempekerjakan tenaga honorer (contoh lihat kemenkes pada terdapat perkenan mengangkat secara langsung walaupun terdapat pembatasan terutama frasa kata bagi instansi yang menunjang kepentingan nasional. tidak terdapat penjelasan yang memadai tentang batasan pada frasa kata instansi yang menunjang kepentingan nasional . pada bagian penjelasan terdapat frasa kata dipandang telah berjasa dan diperlukan oleh negara . pemakaian kata dan bukannya dan atau memiliki implikasi logis berupa bilamana tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak pernah bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil: sangat menarik bilamana frasa kata itu dipenggal menjadi apa yang terjadi bilamana terdapat individu yang berjasa pada negara tapi tidak diperlukan oleh negara atau diperlukan oleh negara tapi tidak berjasa pada negara. contoh yang pernah terjadi adalah putera kandung mantan presiden ri, yaitu habibie. keahlian yang langka yang ditunjang oleh kualifikasi akademik pesawat terbang membuatnya diperlukan oleh negara tapi belum berjasa pada negara (termasuk mereka yang berada luar negeri dan berkarya disana karena negara ini belum bisa memanfaatkan merekabkan anugerah kualifikasi akademis yang belum tersedia lapangan kerja yang memenuhi kualifikasi akademisnya), kemungkinan kedua berjasa kepada negara namun tenaganya tidak bisa dimanfaatkan oleh negara karena tenaga kerja yang ada telah tercukupinya. contoh klasik adalah keberadaan tenaga honorer tenaga tidak tetap atau bahkan atlet yang berprestasi, namun telah terlewati masa peak'nya. pernah dibutuhkan oleh negara (lihat konsiderans huruf untuk pegawai tidak tetap), restriksi yang ada pada yang hanya pada beberapa bidang saja padahal sebelumnya sudah ada (tenaga administrasi) yang keberadaannya atas dasar undang undang (lihat terutama frasa kata .diprioritaskan bagi mereka yang bertugas sebagai, dst" menjadikan mereka tidak terlindungi dan memperoleh perlakuan yang tidak adil padahal jelas maknanya serta pada yang menjadikan mereka pegawai tidak tetap merupakan implikasi logis karena sudah merupakan pengaturan yang bersifat normatif dan tertera dengan jelas. sementara bagi atlet tidak ada jaminan kepastian kariernya ketika sudah tidak lagi berprestasi terlebih bilamana latar belakang pendidikan formalnya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi yang mungkin saja waktu yang ada digunakan untuk intens berlatih dan atau bertanding, fakta menunjukkan bagi yang lulus tes, verifikasi dan validasi masih berlangsung tahun dan mereka belum dan atau masih baru diangkat yang berarti pengangkatan cons sepanjang tahun semenjak diberlakukannya tentang asn yang bukan dari jalur umum (tenaga honorer) harus batal demi hukum karena pada tentang asn pada paragraf kata pengadaan hanya menyiratkan untuk pelamar umum saja, tanpa sama sekali terdapat kemungkinan hak khusus seperti yang tertera pada beserta penjelasan. oleh karenanya, bertentangan dengan hukum karena tidak mencerminkan kepastian hukum dan mencerminkan ketidakrunutan pengaturan sekelas undang undang, tentang asn yang mencegah adanya kekosongan hukum berupa kalimat peraturan pemerintah) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkini menciptakan makna yang ambigu karena asn tidak terdapat perkenan mengangkat secara langsung pegawai negeri sipil padahal hak itu telah ditiadakan dengan dicabutnya yang mengatur kewenangan khusus presiden dan andai dasar pengangkatannya menggunakan khusus (pp dan perubahannya) tetap bertentangan dengan hukum karena tidak diperkenankan bertentangan dengan undang undang, padahal asn menetapkan memberi kuasa presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengangkat pegawai agar terjamin kelancaran jalannya pemerintahan serta terdapat kewenangan semisal "demi kepentingan umum". namun asas oportunis itu tetap harus memperhatikan asas legalitas yang meniadakan kewenangan khusus presiden untuk mengangkat secara langsung: asn bagian keempat manajemen ppp mulai hingga merupakan mimpi buruk bagi pegawai honorer non kategori karena dengan penerbitan asn nasib belum mewadahi masih juga menghadapi badai berupa pengaturan ppp yang tahu tahu ada sebelum nasib tenaga honorer non kategori dipastikan sementara umur selalu bertambah yang berarti pula dalam pengertian penerimaan tenaga kontrak ini tidak bisa mencerminkan jaminan kepastian dan kelanjutan kariernya karena perlakuan yang ada pada asn yang beranggapan seolah pelamar ppp berpengalaman nol tahun. walau ada pengaturan yang menerangkan gaji yang layak namun belum ada penjelasan yang memadai apakah perpanjangan kerja itu nantinya akan membuat penghasilan mereka bertambah setiap perpanjangan kerja atau apakah bilamana tidak diperpanjang dalam satu masa padahal pernah diperpanjang sampai lima kali misalnya akan diperlakukan seperti pelamar baru dalam arti standar penghasilannya bilamana diterima sebagai tenaga ppp kembali, atau apakah pengaturan yang baru mempertimbangkan pula pengalaman bekerja pada instansi pemerintah padahal sebelum berlaku mereka telah bekerja pada instansi pemerintara pemohoyang mewakili tenaga honorerntoh kasus devia kabupaten ponorogo dan pengelolaan tenaga honorer" sebagian besar tenaga honorer non kategori ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan. mereka seharusnya memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan sosial tentang guru dan dosen) huruf serta diangkat dengan aturan sekelas undang undang (lihat masih harus menderita karena tidak terjaminnya hak normatif yang dimiliki pekerja semisal berupa jaminan kesehatan serta upah yang layak. hal yang sama pada pegawai kontrak blue rsud dr. hartono ponorogo yang ada mulai april hingga sekarang. serta yang terdapat pada dinas kesehatan puskesmas yang ada ponorogo walau tidak semua puskesmas memiliki tenaga honorer): tenaga kontrak rsud dr. hartono ponorogo, terlepas pada kesalahan dasar hukum pengangkatannya yang melanggar tentang rumah sakit pada khususnya pada frasa kata .mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan" serta kesalahan yang tertera pada materi bulir kontrak yang ada. salah satu kesalahan yang ada pada bulir kontrak adalah gaji tidak dibedakan atas dasar tingkat pendidikan. untuk lebih memperkuat posisi pekerja kontrak maka direktur rsud berinisiatif membuat aturan yang lebih tinggi dan diajukan pada bupati agar memperoleh legalitas yang lebih kuat. lahirlah perlu kabupaten ponorogo dan perubahannya perlu kabupaten ponorogo baik materi kontrak maupun rujukan hukum kedua perlu menggunakan rujukan hukum hanya saja beberapa bertentangan dengan misalnya perpanjangan terus menerus mulai dari hingga dengan tanpa jeda (masa tenggang hari berakhirnya masa kontrak kerja berakhir) menjadikan mereka semua harus menjadi pegawai tetap blue rsud beserta hak normatif yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap pekerja demi persamaan didepan hukum dan pemerintahan. serta diatur dalam perda kabupaten ponorogo yang dalam beberapa bagian tidak mampu melindungi hak hak pelaksana pekerja baik (yang berstatus pns maupun yang non pns (bukti perda terlampir, perda dan perlu yang mengatur raif rerlu dan telah diujimaterikan pada mahkamah agung oleh pemohon yang pns pada bulan juli hanya saja hasil uji materi belum ada keputusan hingga sekarang): tenaga kesehatan yang ada pada puskesmas ponorogo terutama penerimaan tahun atau lebih nasibnya lebih memprihatinkan lagi mereka hanya memperoleh surat penugasan, tanpa diberi gaji serta hak normatif yang seharusnya mereka miliki bahkan sudah phk namun masih pula dipekerjakan, sehingga seolah mereka adalah "pegawai siluman". dan ketika bekerja barulah memperoleh "imbalan" yang akumulasi dalam satu bulan sangat memprihatinkan sebagai akibat aturan dalam perda kab ponorogo bagian yang mengatur tarif puskesmas yang tidak mampu melindungi mereka, baik perda kab ponorogo bagian yang mengatur puskesmas telah diujimaterikan pada mahkamah agung oleh pemohon pertama rochmadi suhartono bulan juli kopi bukti uji terlampir hanya saja hasil uji materi belum ada hingga tanggal agustus serta menciptakan gugatan pada ranah phi (gugatannya adalah kembali dipekerjakan serta pemenuhan hak normatif) dan perdata (tuntutannya antara lain kekurangan gaji yang selama dipekerjakan yaitu bulan april hingga bulan desember serta hak lainnya, gaji yang dibayarkan adalah rp. per bulan, uniknya gaji itu dibayarkan pada semua tenaga kontrak dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan) yang digunakan oleh saksi bernama arief noor handoko akibat phk karena tidak menulis sendiri perpanjangan kontrak. ketidakmampuan mengajukan perpanjangan kontrak terjadi karena yang bersangkutan sebelumnya telah melakukan gugatan mengenai materi kontrak yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan misalnya kemenkes khususnya yang berkaitan dengan gaji serta hak normatif pekerja yang tidak dipenuhi dalam kontrak. ketidakdipenuhinya hak normatif itu dibenarkan dalam perlu kabupaten ponorogo (dalam hal ini hak terdaftar dalam peserta jamsostek, saat ini jaminan sosial lihat lampiran perlu kab ponorogyang sama pada tenaga honorer non kategori tenaga pendidik dan kependidikan, yang sudah berpengalaman mengabdi selama lebih dari tiga tahun. sudah selayaknya mereka menjadi pegawai tetap honorarium daerah setidaknya demi kepastian hukum itu sendiri dan yang tak kalah pentingnya hak normatif yang ada yang dimiliki pekerja harus terpenuhi. upah mereka saat ini hanya honorarium atau istilah lain yang setara, misalnya biaya transport bukannya gaji imbalan kerja. besar "take home pay" yang diterima tidak bisa melebihi umk bilamana menggunakan rujukan dan yang memprihatinkan masih dimungkinkan terjadi juga pada kabupaten kota yang lainnya. jamsostek atau istilah lain yang senada hanya angin sorga, sehingga tidak perlu terjadi karena hantaman penerapan kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional khususnya penghapusan dua mata pelajaran dalam hal ini bahasa inggris dan teknologi informasi dan komunikasi membuat guru tidak tetap menjadi nol jam tetap muka pada mata ajar bahasa inggris serta teknologi informasi dan komunikasi dan kembali tenaga honorer tidak terpayungi nasibnya karena tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang kejelasan nasib tenaga honorer non katagori: atau bisa juga jam guru tetap yang mengajar mata pelajaran yang dihapuskan (bilamana sudah berstatus pns) dialihkan mengajar yang merupakan jatah mata ajar guru tidak tetap. berarti pula tenaga honorer tidak terlindungi apa yang menjadi hak dasarnya. tanpa bermaksud mengeluh, perkenalkan dalam tulisan ini semua yang masih memiliki sanubari menjadi hakim yang adil, sebuah tanya sudah layakkah tenaga honorer non katagori menerima penghasilan jauh bawah upah minimal kerja yang diberlakukan kota kabupaten (dalam kasus ini kabupaten ponorogo) karena pada perlu jawa timur umk kabupaten ponorogo tertera rp. (satu juta rupiah) serta tidak terpenuhi hak normatif lainnya semisal asuransi masih juga memperoleh perlakuan yang diskriminayang ambigu dan diskriminatif adil dan kesetaraan dalam ujian perlakuan diskriminatif dan mengusik keadilan tampak pada terutama bilamana membandingkan antara terutama kata "sanksi" dan dijabarkan pada terutama frasa kata "" tentang asn dengan yang terdapat pada dan khususnya bilamana berasal dari pns yang menjabat sebagai pemimpin tinggi, perlakuan istimewa yang tertera pada tersebut berpotensi merusak ketentuan yang ada pada semangat pembentukan good clean and corporate government" dan menggagalkan fungsi pegawai asn sebagai pelayan publik serta menciptakan "kesimpangsiuran hukum" serta menyuburkan perilaku tidak bertanggungjawab padahal kegagalan pencapaian kinerja dimungkinkan merugikan keuangan negara secara langsung serta menghamburkan sumber daya manusia yang dipimpinnya: perlakuan istimewa itu bertentangan dengan tentang pelayanan publik padahal tidak mencabut ketentuan yang terdapat pada bagian sanksi misalnya serta yang mengatur sanksi administratif, adanya pertentangan undang undang jelas mengakibatkan pemohon pertama terganggu hak konstitusionalnya utamanya pada dan uud salah satu contoh adalah kasus ponorogo yang dilakukan direktur rsud dalam menciptakan produk hukum, baik dalam wujud perda maupun perlu. dir rsud menjabat pula sebagai plt. dinkes menggantikan pejabat sebelumnya yang telah purna (sekitar mei andai permohonan uji materi pada dimenangkan oleh pemohon maka atas dasar menjadi tidak berdampak apa apa baginya padahal kerugiannya jelas baik bagi pelaksana maupun bagi pengguna jasa, perlindungan dan bantuan hukum seperti yang tertera pada kesemua aturan hukum atas ternyata tidak mampu untuk membela dirinya sendberhadapan dengan sengketa kepegawaian oleh pejabat yang berwenang yang terbukti dihapusnya kewenangan ptun (lihat upaya membela diri hanya menggunakan cara yaitu keberatan yang digunakan terhadap protes pekerja asn) pada penjatuhan hukuman disiplin, sedangkan banding administratif tidak jelas untuk apa. pada bagian penjelas sengketa kepegawaian diberi batasan "": perlindungan diri dalam hal iniyang ada dalam asn (lihat hingga bandingkan dengan yang ternyata membenarkan pada instansi pemerintah (termasuk daerah lihat angka tapi pada bagian. ( ) yang diatur hanya pejabat pimpinan tinggi (tanpa dibagi utama, madya dan pratama). makna yang kabur karena adanya pertentangan makna antar membuat pada yang dipaparkan menjadi tidak memiliki kepastian hukum yang merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi: kaum yang dilupakan yang hilang dan yang kurang pada asn belas kasih pada sesama merupakan suatu hal yang secara kodrati ada pada manusia. secara yuridis belas kasih itu satu hal yang sah sah saja ada dan sudah sepatutnya dikuburkan. perlindungan anak serta perlindungan pada kelompok rentan ada, keduanya berbicara anak yang memiliki kekhususan dan harus dilindungi. pada ponorogo yang mungkin ada pula pada kota kabupaten lain pasti ada kemiskinan yang membuat anak terhambat terpenuhi hak dasarnya dalam bidang pendidikan menengahnya, mereka mungkin harus bekerja dan mengizinkannya dengan beberapa syarat berupa lama jam kerja serta harus tidak menghambat bilamana mau bersekolah. pada sisdiknas dan yang membahas prasyarat tenaga kependidikan yang harus ada tertera petugas kebersihan suatu profesi yang mungkin saja dikerjakan oleh pekerja anak anak dan tidak akan mengganggu aktivitas bersekosangat dimungkinkan mereka digunakan sebagai petugas kebersihan berstatus pns hanya saja terhambat prasyarat usia: prinsip tidak boleh ada diskriminasi bagi siapapun merupakan satu hal yang pasti karenanya mereka seharusnya tidak layak dihambat oleh batasan bernama "usia" dan masih pula dimungkinkan ditambah dengan adanya "differentiated ability" yang disandangnya (ingat gelaran desa "idiot" yang ada pada suatu desa kabupaten ponorogo) yang miskin tapi mereka ingin bekerja pada bidang pemerintah namun keterbatasan prasyarat usia merupakan petaka baginya, kemungkinan individu terserang kegilaan bisa terjadi pada level usia berapa saja. mereka mungkin berobat secara kontinyu dan harus melayani rawat inap sampai lama misalkan saja terbilang bulan atau bisa juga tidak dirawat inap hanya rawat jalan yang memungkinkan pekerja yang "sial" itu anggap saja dipisahkan pegawai ppp. yang ada tidak terpikirkan, padahal seharusnya ada ketentuan yang mengaturnya: jaminan diterima secara langsung sebagai pegawai negeri sipil setiap individu yang telah berjasa pada negara pada bidang olah raga dan atau seni dan atau pengetahuan serta dan atau pengabdiannya pada kemanusiaan yang dibuktikan dengan prestasi dan dedikasinya baik dalam top performance atau sudah melewati masa "peak'nya (untuk seni dan olah raga serta pengetahuan) maka demi penghargaan serta jasa yang pernah disandangnya sangat layak untuk memperoleh perlakuan khusus seperti itu agar diharapkan konsistensinya bisa lebih terjamin: yang pemohon memohonkan pegawai negeri bilamana mengacu pada tentang perubahan atas tentang pokok pokok kepegawaian khususnya pada dan dan dalam hal ini anggota angkatan bersenjata republik indonesia dan kepolisian republik indonesia tentunya membutuhkan kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan dirinya. walau dalam bagian penjelas terdapat frasa kata "diatur dengan undang undang" maka demi kepastian hukum itu sendiri berkaitan dengan pencabutan undang undang yang mengatur pokok pokok kepegawaian khususnya yang merupakan dasar pengaturan uu. untuk tpolisian maka ketentuan produk hukum yang mengatur kedua profesi itu akan tercabut pula (walau diatur tersendiri dengan undang undang pengaturan yang kemudian akan tetap tercabut), tenaga kesehatan baik berstatus tetap ataupun honorer baik bekerja pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun pemerintah daerah serta milik swasta membutuhkan persamaan derajat perlindungan hukum. tenaga kesehatan yang sudah terlindungi dalam wujud undang undang adalah tenaga kedokteran, agar tidak ada diskriminasi profesi maka semua tenaga kesehatan yang bekerja semua jenis sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah khususnya berhak memperoleh persamaan perlakuan depan hukum karenanya membutuhkan pengaturan setara undang undang terlebih lagi merupakan amanah yang ada pada tenaga kesehatan yang belum diatur dalam undang undang adalah psikolog, petugas kefarmasian, perawat, bidan, elektromedis, sanitation, dan lain lain sementara yang ada pada asn "membingungkan". hal ini tampak bilamana membandingkan antara hingga dengan huruf (f) terutama frasa kata "fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana": tenaga honorer baik yang berkategori maupun non kategori yang terserak pada dunia kesehatan, dunia pendidikan, atau pada instansi pemerintah lainnya masihlah manusia biasa yang memiliki ketakutan, harapan, impian, asa, dan yang terpenting ingin berbakti secara wajar pada persada ini,pegawai swasta atau aneka pengabdian lainnya: pengangkatan tenaga honorer terutama pada frasa kata baik "teknis fungsional maupun administrasi" seperti yang tertera pada bilamana digabungkan dengan tentang guru dan dosen, tentang kesehatan, dan tentang rumah sakit sepanjang tidak ada pengaturan yang setara undang undang baik berwujud dan atau tersendiri akan menjadi tidak memiliki payung hukum yang kokoh karena tidak terpayungi apa yang menjadi hak dasarnya serta bertentangan dengan tentang ketenagakerjyang intinya menyatakan "tidak terdapat perkenan melakukan kontrak kerja berbatas waktu bilamana sifat kerjanya tetap" serta bertentangan dengan terutama frasa kata .demi hukum menjadi pegawai tetap" khususnya yang memiliki masa pengabdian atas tiga tahun terus menerus. relevansi pembanding rujukan hukum karena ini sering digunakan sebagai pembesar pengangkatan tenaga honorer tidak tetap hanya saja sering terdapat pertentangan antara pekerja kontrak dengan "majikan" bilamana berkaitan dengan hak normatif seperti yang diatur dalam berlakunya tentang sisdiknas, yang mulai tanggal mei yang menyiratkan adanya ketentuan berupa pengaturan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus ada pada setiap satuan pendidikan serta berlakunya tentang guru dan dosen yang mengizinkan setiap satuan pendidikan mengangkat pegawai baik difungsikan sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dengan status pegawai guru tidak tetap dengan segala persyaratannya serta tentang perubahan atas tentang pokok pokok kepegawaian yang memperkenankan pengangkatan tenaga honorer menjadikan tenaga honorer baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan masih ada dan masih mungkin bertambah hingga saat ini. khusus pengangkatan mulai tanggal januari hingga sekarang diistilahkan dengan tenaga honorer non kategori sepanjang berlaku ketentuan yang ada pada menjadi tidak terjamin kepastian kariernya bilamana menginginkan menjadi pns karena prasyarat usia, berlakunya paragraf tentang pengadaan pns pada kata "seleksi" serta yang diatur terutama pada frasa kata diatur dengan peraturan pemerintah" serta yang intinya semua produk hukum yang bersifat pengaturan jo. tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang undang ini". khusus menyangkut prasyarat penerimaan cons menjadikan tenaga honorer baik yang baru diangkat sebagai cons semenjak diberlakukannya tentang asn, tenaga honorer yang masih tersisa baik ataupun serta tenaga honorer non kategori terhambat nasibnya sebagai cons, khususnya pada tenaga non kategoririmaannya antara tanggal januari sampai dengan november serta mulai november hingga akhir lama prasyarat usia terutama bagi yang lama pengabdiannya dan atau berpendidikan setara sarjana: berdasarkan restriksi yang ada telah mematikan hak untuk mengabdi dan berprofesi sebagai pns atau setidak tidaknya bukan menjadi pegawai tidak tetap yang mengabdi pada negara, padahal tenaga honorer pasca terbitnya berasal dari undang undang peraturan pemerintah. namun undang undang peraturan pemerintah pula yang meniadakan kesempatan menjadi pns tanpa sempat melawannya, terdapat makna yang ambigu yang berarti pula tidak terjaminnya kepastian hukum khususnya yang mengatur penempatan jabatan yang mengatur pejabat tinggi, terdapat makna yang ambigu khususnya yang mengatur jabatan fungsional padahal makna yang ambigu bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan: terdapat diskriminasi aturan khususnya yang menyangkut yang bukan pejabat dengan yang pejabat tinggi padahal diskriminatif termasuk hal yang dilarang dan melanggar asas kepastian hukum' hak konstitusional para termasuk karena ganda aturan yang saling bertentangan,persamaan dalam hukum (equality before the law) serta perlindungan atas hak asasi manusia. adanya perkenan pada yang disebut affirmative actions (tindakan khusus yang bersifat sementara misal lahirnya dan segenap perubahannya) yang mengizinkan melakukan "fries emerson" atau demi kepentingan umum berupa berlakunya kebijakan penerimaan tenaga honorer (di satu sisi) bukan berarti penghilangan atas hak dasar yang melekat pada tenaga honorer lainnya dalam hal ini tenaga honorer non kategori, pada bagian yang dilupakan (nomor dan berkaitan dengan batas usia pelamar bilamana terdapat tenaga honorer dan yang terhamsia karena terlalu muda (di bawah tahun), sehingga tidak memungkinkan diangkat menjadi pns atau pelamar yang sudah bekerja sebagai ptt pada instansi pemerintah namun terhambat usia (lebih muda dari yang dipersyaratkan) bilamana miskin, dan atau terlebih mengidap dia dan atau yatim dan atau piatu maka harus diprioritaskan untuk diterima sebagai pekerja tetap pegawai tidak tetap: hal yang sama pada pengandaian seperti terganggu kesehatan rohaninya. harus ada jaminan berupa pengaturan tidak diputuskan kontrak kerjanya bilamana terdapat halangan yang seperti dicontohkan, hal yang sama pada pengandaian (lihat angka bagi mereka yang berjasa pada negara, maka sangat wajar birama mereka memperoleh keistimewaan karena dedikasi dan pengabdiannya serta karena prestasi yang ditorehnya, konsekuensi uud negara indonesia adalah negara hukum . wujudnya adalah berlakunya suatu ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (lex certa). prinsip asas lex certa mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karenanya tidak boleh ada keragu raguan dalam pemberlakuannya: salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman termasuk juga lembaga peradilan tata usaha negara ptun) dan dijamin seperti yang tertera pada uud implikasi penerapannya pada tentang kekuasaan kehakiman terutama pada yang intinya menegaskan kewenangan peradilan tata usaha negara. peradilan tata usaha negara dibentuk atas dasar tentang ptun, tentang perubahan atas tentang ptun serta tentang perubahan kedua tentang ptun. pada tegas menyatakan kewenangan ptun adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara. kesemua produk undang undang yang mengatur kewenangan ptun seperti yang tertera pada pada meniadakan upaya penyelesaian sengketa dengan tanpa mempertimbangkan eksistensi peradilan tata usaha negara serta tidak terdapat yang membatalkan produk hukum sekelas undang undang yang membatalkan kewenangan ptun. oleh karenanya sepanjratur sipil negara terutama pada kata seleksi serta terutama pada frasa kata ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pns.diatur oleh peraturan pemerintah serta bagi pemohon yang berstatus pns hak konstitusional yang dirugikan ada pada uud khususnya frasa kata wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya dan uud terutama frasa kata jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dan janji pns terutama frasa kata negara dan pemerintah serta kalimat mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku . tidak akan mungkin terpenuhi sumpah dan janji jika terdapat pertentangan aturan yang ada atau adanya makna yang ambigu dalam produk hukum. beberapa yang merupakan hak konstitusional para pemohon (katagori honorer) khususnya pada bagian yang mengatur mereka yang tercantum pada uud adalah: terterntumkan penyelesaian sengketa tata usaha negara bisa dengan ptun merupakan pengaturan yang ambigu dan karenanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum: petit gugatan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan dan menyatakan bahwa yang bertentangan dengan huruf (f) tentang aparatur sipil negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan serta menyatakan bahwa tentang asn bagian manajemen pns terutama paragraf kata pengadaan" pada terutama kata "seleksi" sepanjang tidak mencantumkan "perkenan pemerintah untuk mengangkat langsung pegawai negeri sipil bagi mereka yang mengabdi pada instansi yang menunjang kepentingan nasional". maka sepanjang itu pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud hingga serta menyatakan bahwa tentang asnbilamana petit gugatan pada nomor dikabulkan maka bagian penjelas pada kata "dan" pada frasa "berjasa dan diperlukan tenaganya" bukannya "dan atau" maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan serta menyatakan bahwa sepanjang tidak mengatur pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah yang diistilahkan tenaga honorer non kategori maka tentang asn khususnya dan pada bagian manajemen ppp tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karenadan makna "pengisian pejabat tinggi" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud menyatakan bahwa dan serta ketentuan yang mengatur penilaian kinerja pada tentang asn tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud menyatakan sepanjang tidak mencantumkan kewenangan ptun sepanjang itu pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan serta menyatakan bahwa frasa kata sepanjang tidak bertentangan dengan ini bilamana dikaitkan dengan kewenangan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pns tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan dan 28h menyatakan bahwa kata "seleksi" pada dalam hal ini berkaitan dengan batas usia (harus tahun untuk pns) atau yang diisyaratkan pada ppp kata seleksihuruf (e) "tidak cakap jasmani dan atau rohani, dst" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan menyatakan bahwa kata "pengangkatan menjadi pns" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud 28d dan 28j memerintahkan memuat putusan ini padaundang undang tentang peradilan tata usaha negara:tenaga kesehatg, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan: bukti fotokopi surat kementerian pendidikan dan kebudayaan ri: bukti fotokopi bukti pendukung tambahan, siti mujiratul hifalijah mewakili ptt kec. jetis sebanyak data yang terdiri dari: sdn wonorejo, sdn pangasinan, smpn jetis: bukti fotokopi bukti pendukung tambahan, uswatun khasanah mewakili gtt kec. jetis sebanyak data yang terdiri dari: smpn jetis, sdn tegalsari, sdn jetis, sdn pangasinan, sdn mojokerto, sdn wonorejo, sdn karanggebang: bukti fotokopi bukti pendukung tambahan, yeti dwi novia mewakili gtt ptt sman kauman sebanyak data yang terdiri dari: gtt sebanyak data, ptt sebanyak data, bukti fotokopi bukti pendukung tambahan, wahid ahmad nachrowi mewakili gtt ptt kec. jambon sebanyak data yang terdiri dari: sdn karang kidul data, sdn sendang data, sdn jonggol data, smpn satu atap datalayanan publik: bukti fotokopiukti fotokopi: bukti fotokopi, bukti lampiran surat kuasa dan bukti pendukunghurufmengadili permohonan guorepublik indonesia nomor selanjutnya disingkat kekuasaan kehakiman)dan huruf dan as, para pemohon mendalilkan: hak konstitusional para pemohon yang berstatus pegawai negeri sipil pns) dirugikan yang disebabkan sumpah dan janji pns yang ada pada asn bagian sumpah dan janji pns, terutama frasa negara dan pemerintah serta kalimat mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku : para pemohon mendalilkan sengketa undang undang, yakni: pencabutdan implikasi hukumnya. dalam konteks ini, para pemohon mempermasalahkan hal hal sebagai berikut: asn mencabut ketentuan bab undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mulai sampai dengan dan peraturan pelaksanaannya, membatasi pengangkatan pegawai negeri sipil secara langsung oleh pemerintah: tidak mengatur secara khusus manajemen pegawai tidak tetap: pencabutan pada asn menciptakan ketidakrunutan aturan hukum, khususnya menyangkut anggota tni dan polri, serta ketidakadilan bagi pegawai tidak tetap, undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen (selanjutnya disebut serta undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional (selanjutnya disebut dan problematikanya. dalam konteks ini, para pemohon mempermasalahkan hal hal sebagai berikut: mengatur pendidik dan tenaga kependidikan yang bisa bekerja lintas daerah yang ternyata dalam penjelasannya . penggunaan kata memperhatikan memiliki kesuburan makna dalam konteks pemenupastian hukum apakah cukup diperhatikan atau harus dipatuhi, tidak ada satu pun, tenaga kesehatan dan undang undangnya: undang undang nomor tahun tentang kesehatan (selanjutnya disebut menyatakan, ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang undang. namun menurut para pemohon, tenaga kesehatan yang diatur dengan undang undang hanyalah profesi kedokteran,paling tinggi diatur dalam peraturan pemerintah: berlakunya undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik (selanjutnya disebut berkaitan dengan serta dan serta undang undang nomor tahun tentang rumah sakit menurut para pemohon, pengangkatan tenaga tidak tetap baik pada rumah sakit pemerintah dan atau pemda) maupun pada sarana kesehatan milik pemerintah menjadi benar bilamana sesuai dengan tentang kesehatan dan tentang rumah sakit dan tidak bertentangan dengan tentang tenaga kesehatan. dalam masih terdapat perkenan isi!) mengangkat tenaga kesehatan yang dinyatakan masih berlaku dan pada tidak ada ketentuan yang mencabutnya peraturan pemerintah khusus dan implikasinya. dalam konteks ini, para pemohon mempermasalahkan hal hal sebagai berikut: merugikan setiap individu honorer yang terdaftar secara resmi setelah tanggal penentuan tersebut (hari senin, tanggal januari hingga november bila mengacu pada tanggal penerbitan hal ini menimbulkan masalah adanya tenaga yang kerja honorer yang diangkat sebelum berlakrubahan atas tidak juga mengatur bagi kepentingan sebagian tenaga honorer non kategori, bahkan menimbulkan diskriminasi,: tentang perubahan kedua semakin membebani karena tidak menjelaskan nasib tenaga honorer: tenaga kesehatan dokter sudah diatur dalam undang undang, namun tenaga kesehatan lainnya seperti psikolog, petugas farmasi, perawat, bidan, elektromedis, sanitation belum diatur. sementara, yang ada dalam asn membingungkan bila membandingkan s.d. dan huruf asn, terutama frasa fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana :dalam asn lihat sampai dengan asn,, bandingkan dengan yang ternyata membenarkan pada instansi pemerintah, tetapi pada bagian ( ) yang diatur hanya pejabat pimpinan tinggi (tanpa dibagi utama, madya, dan pratama), perlakuan diskriminatif dan mengusik keadilan tampak pada asn terutama : bagian keempat asn mulai s.d. merupakan mimpi buruk bagi pegawai honorer non kategori karena dengan asn nasib belum mewadahi dan menghadapi badai berupa pengaturan ppp yang ada sebelum nasib tenaga honorer non kategori dipastikan, sehingga tidak dapat mencerminkan kepastian hukum dan kelanjutan kariernya, karena perlakada pada asn yang beranggapan seolah olah pelamar ppp berpengalaman nol tahun: menimbang bahwa dalam polita permohonan, para pemohon mempermasalahkan asn, yaitu dan dan dan sampai dengan serta yang menurut para pemohon dinilai bertentangan dengan serta uud menimbang bahwa selanjutnya dalam petit permohonan, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan bahwa dan huruf dan bertentangan dengan dan dan dan serta uud i3. menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para pemohon, menurut mahkamah, para pemohon tidak fokus menguraikan dengan jelas dan terperinci permohonannya karena para pemohon justru mendalilkan sengketa antara berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang undangan, yakni undang undang yang telah dinyatakan dicabut oleh asn), dan semestinya para pemohon memaparkan secara detail asn yang dimohonkan pengujian dengan mengemukakan alasan yang jelas dan argumentasi hukum bahwa asn yang dimohonkan pengujian dianggap bertentangan dengan uud dengan demikian, sengketa peraturan perundang undangan yang didalilkan para pemohon tidaklah tepat karena hal tersebut justru terkait dengan hal yang berhubungan dengan materi muengketa undang undang: pencabutan dan implikasi hukumnya tentang pemerintahan daerah terukir dengan tinta emas untaian kalimat, . inilah suatu era dimana manajemen kepegawaian tidaklah sentralistik sebagaimana sebelumnya. inilah awal era otonomi, pada era ini semua kewenangan yang merupakan kewenangan daerah, dan tugas tugas desentralisasi yang semula terpusat menjadi kewenangan daerah. implikasinya terjadi perubahan terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengangkatan pegawai menjadi kewenangan daerah: upaya penyempurnaan manajemen terus dilakukan. pada tahun terbit .aturan baru sebagai akibat ketidakmampuan mengakomodasikan kebutuhan yang berubah dengan cepat. undang undang itu bernomor tentang pemerintah daerah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berkaitan dengan manajemen pegawai negeri sipil daerah tertera pada bab hingga terdapat frasa kata yang menggelitik terutama pada .meliputi penetapan formasi, pengangkatan, pemindahan, .kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah serta pada mengesankan hanya penetapan formasi yang harus berkoordinasi dengan menpan melalui gubernur. berlakunya tentang aparatur sipil negara tegas menyatakan pada mencabut ketentuan pada bab kepegawaian daerah mulai hingga dan peraturan pelaksanaannya,nkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang undangan yang bukan merupakan kewenangan mahkamah, selain itu, para pemohon juga salah mendalilkan ketentuan asn karena asn sesungguhnya menyatakan,dengan demikian, ketentuan asn bukanlah mengenai sumpah dan janji pns sebagaimana yang didalilkan para pemohon, i3 menimbang bahwa, menurut mahkamah, antara polita dan petit permohonan para pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. satu sisi, dalam polita permohonan, para pemohon mempermasalahkan dan dan dan sampai dengan serta asn. namun demikian, para pemohon tidak menyebutkan yang dipermasalahkan tersebut dalam petitumnya, kecuali huruf asn. sementara sisi lain, para pemohon memohon kepada mahkamah agar ketentuan dan serta asn dinyatakan bertentangan dengan uud tetapi para pemohon tidak menguraikan yang dimohonkan tersebut dalam posisinya. terlebih lagi, para pemohon menyebutkan dan serta uud dalam petitumnya, namun uud tersebut tidak disebutkan dan diuraikan dalam polita permohonan, sehingga antara polita dan petit permohonan tidak sejalanoleh karena itu, mahkamah tidakmahkamah berwenang mengadili permohonan guo: i4.hmad fadli semadi, muhammad alim, santuadewi nurul safitangka tentang perubahan atas tentang pokok pokok kepegawaian memberi batasa: pada undang undang yang sama memberikan gambaran bahwa yang disebut pegawai negeri selain pegawai negeri sipil pada huruf (b) tertera anggota tentara nasional indonesia serta pada huruf (c) tertera anggota kepolisian negara republik indonesia. pada bagian penjelasan baik pada huruf (b) dan (c) tertera frasa kata diatur dengan undang undang (lihat tambahan lembaran negara republik indonesia nomor khusus pegawai negeri sipil terdapat restriksi seperti yang tertera pada angka terutama pada kalimat berupa jabatan karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan : sendiri membatasi pengangkatan pegawai negeri sipil secara langsung oleh pemerintah demi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan syarat bagi instansi yang menunjang kepentingan nasional dan dalam penjelasan tertera dipandang telah berjasa pada negara dan tenaganya diperlukan : menyatakan bahwa manajemen anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian republik indonesia masing masing diatur dengan undang undang tersendiri. pada ini tampak jelas mulai ada pemilahan manajemen pegawai negeri yang meliputi pegawai negeri sipil, tentara nasional indonesia, dan kepolisian republik indonesia, serta pegawai tidak tetap. namun manajemen pegawai tidak tetap yang meliputi hak normative yang seharusnya ada tidak diatur secara khusus, tanpa pengaturan secara khusus serta adanya pencabutan pada tentang aparatur sipil negara. mencipidakrunutan aturan hukum (mata rantai aturan hukum yang terputus) khususnya menyangkut anggota tni dan polri serta ketidakadilan bagi pegawai tidak tetap yang kala itu hak normatif pekerja tidak diatur secara khusus: undang undang guru dan dosen serta sisdiknas dan problematika tentang guru dan dosen yang diberlakukan pada desember tertera indah untaian kalimat penyejuk jiwa pada terutama frasa kata pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran. dan masyarakat" serta huruf yaitu memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial" dan diatur dengan peraturan pemerintah lihat makna satuan pendidikan pada angka adalah, "" terter" peraturan perundang undangan"': pada: pada terdapat restriksi yang ada pada pengangkatan guru oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintahan daerah yaitu: harus diatur oleh peraturan pemerintah. kewenangan produk aturan dalam wujud peraturan pemerintah pada urusan pengangkatan dan penempatannya, pada pengertian atas tidak dibedakan sama sekali status kepiawaiannya yang mungkin saja pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil (termasuk dalam hal ini pegawai tidak tetap dalam konteks lihat angka namun yang jelas upahmenjamin atas kehidupan minimum dan terdapat perkenan mengangkat guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau oleh satuan pendidikan: tentang sistem pendidikan nasional yang diberlakukan tanggal juli lembaran negara republik indonesia tahun nomor bagian penjelas pada tambahan lembaran negara pendidik dan tenaga kependidikan diatur pada bab mulai hingga memberi batasan tenaga kependidikan sebagaidiberi batas terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. hak pendidik dan tenaga kependidikan meliputi(lihat sedangkan kewajibannya tertera pada mengatur perkenan pendidik dan tenaga kependidikan yang bisa bekerja lintas daerah yang ternyata dalam penjelasan "undangan yang berlaku". penggunaan kata "memperhatikan" memiliki kesuburan makna dalam konteks pemenuhan prinsip kepastian hukum apakah cukup diperhatikan atau harus dijatuhi, dan berisi pengaturan pengangkatan penempatan serta persebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya harus dilandaskan pada kebutuhan satuan pendidikan formal (lihat dan fungsi pemerintah serta pemerintah daerah wajib memfasilitasinya untuk menjamin pendidikan yang bermutu (lihat bagian penjelas ternyata ditekankan pada keadilan persebaran tenaga pendidik dan kependidikan. agar jangan ada suatu daerah yang kekurangan sementara daerah lain kelebihan (lihat tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dan pengaturan lebih lanjut akan dijabarkan dalam bentuk (lihat berisi kualifikasi minimal serta sertifikasi tenaga pendidik. tidak ada satu: berisi promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja pada bidang pendidikan. pada terdapat pengaturan yang merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berupa (sayang pada bagian penjelas hanya tertera "cukup jelas") tidak ada pembedaan antara yang berstatus pegawai negeri sipil dengan yang berstatus pegawai tidak tetap: (kopi terlampir) tanggal mei tentang standar nasional pendidikan yang didasarkan pada nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional pada angka menyatakan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan dan dijabarkan lebih lanjut pada bab tentang standar pendidik dan tenaga kependidbab bagian kesatu hingga menyatakan kualifikasi akademis tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan adalah minimal diploma empat div) atau sarjana (s1), serta sertifikat profesi guru yang relevan dengan jenjang pendidikan (lihat sampai dengan pada namun pada terdapat kekhususan terutama nampak pada frasa kata ." dan pada tertera . sampai dengan dikembangkan oleh bsnp dan ditetapkan oleh menteri" (lihat pada mulai hingga pendidik pada setiap jenjang pendidikan penugasannya dilakukan oleh setiap satuan pendidikan sesuai keperluan karena kewenangan ini, serta dibenarkan oleh undang undang dimungkinkan adanya tenaga honorer guru yang diangkat sesuai kebutuhan oleh setiap jenjang satuan pendidikan, bagian kedua tenaga kependidikan pada menyatakan bahwa pada tingkat pendidikan tempat beragam setara dengan jenjang pendidikannya. namun sekurang kurangnya harus memiliki tenaga kependidikan mulai dari kepala sekolah, petugas kebersihan (untuk tk sederajat hingga setara sma ma dan smk mak), tenaga administrasi, tenaga perpustakaan (mulai sd mi hingga sma ma serta smk mak), tenaga laboratorium (mulai smp mts hingga sma ma serta smk mak), dan khusus pendidikan luar biasa harus ditambah dengan teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, serta terapis (lihat adanya pengangkatan secara langsung oleh satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, ternyata menciptakan masalah bagi tenaga kerja, yaitu status kepiawaiannya, serta istilah honorer yang diartikan digaji atas dasar honor, bukannya imbalan upah sebagaimana layaknya dalam konteks tentang ketenagakerjaan, sehingga sering tenaga honorer versi sisdiknas maupun versi tentang guru dan dosen penghasilan rata rata sebulan dibawah upah minimal kabupaten kotbekasi sebagai 5n 5050n0 . pemohon nama joko pidato, s.h., m.h. pekerjaan dosen universitas esa unggul alamat kampung guci rw kelurahan duri kepa, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat sebagai n5n5 n2n2n2n0505050505050 . pemohon il, nama kurniawan pekerjaan mahasiswa alamat komplek dermis nomor rw kelurahan pluit, kecamatan penjaringan, jakarta utara sebagai 5n n2n250505505050 . pemohon illpada agustus pemerintah telah mengundangkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tentang pembentukan peraturan perundang undangan nomor tahun sebagai pengganti dari nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. namun yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah dengan masuknya kembali ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tap mpr) dalam jenis dan hierarki perundang undangan tengah perubahan struktur ketatanegaraan mana mpr secara yuridis konstitusional sudah diposisikan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. masuknya tap mpr dalam jenis dan hierarki peraturan perundang undangan tersebut ada pada nomor tahupenjelasan huruf nomor tahun disebutmars) danpengujian nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan hubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapan huruf yang dikaitkan dengan dan uud nrisetelah terjadi perubahan undang undang dasar uud yang dimulai sejak tahun hingga tahun dengan diawali tuntutan reformasi segala bidang, membawa dampak pula pada perubahan struktur organisasi kenegaraan republik indonesia. struktur ketatanegaraan yang semula terbagi dalam lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menjadikan tidak adanya lembaga tertinggi negara. majelis permusyawaratan rakyat mpr) yang semula berposisi sebagai lembaga tertinggi negara, secara yuridis konstitusional menjadi sama posisinya dengan lembaga lembaga negara yang lain. kesamaan posisi dari lembaga lembaga negara yang ada menunjukkan adanya kewenangan satu dengan yang lain pada tugasnya masing masing yang tidak dapat saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. dalam posisi yang demikian nampaknya kewenangan mpr menjadi lebih sempit dan kurang strategis serta sangat terbatas, karena apa yang menjadi kewenangannya ditegaskan dalam beberapa yang ada dalam perubahan uud hanyalah satu kewenangan rutin yang dilakukan sekali dalam lima tahun sebagai kewenangan penetapan semata, sedangkan kewenangan yang lain berupa kewenangan insidental yang muncul seandainya ada kejadian kejadian yang sifatnya penyimpangan bahwa menurut hans kersen berdasarkan teori stufenbau dikagar peraturan hukum mempunyai dasar kekuatan mengikat, harus ada rujukan pembentukan peraturan hukum sampai pada tingkat paling tinggi, yaitu norma dasar. tanpa adanya susunan bertingkat atau berjenjang, maka peraturan hukum tidak mengandung tertib hukum. bahwa perubahan uud mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkannya pada uud yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum . negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip due process law. pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab yang berjumlahperadilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. sedangkan badan badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang. implikasi yang diharapkan dari pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia dalam uud1945 ini adalah berjalannya pemerintahan yang berdasar atas prinsip due process law, yaitu setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan atas ketentuan hukum. tidak ada kebijakan yang boleh keluar dari hukum yang berlaku. setiap kebijakan negara dan pemerintah dapat digugat oleh setiap orang atau warga negara mana kala terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum terhadap hak hak warga negara yang dijamin konstitusi. bahwa yang perlu mendapat catatan terhadap posisi mpr setelah perubahan uud membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang mpr. mpr yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti kepresidenan, dpr, dpd, bpk, ma, dan mk). bukan hanya kedudukannya, kewenangan mpr pun dipersempit. maksudnya mpr hanyalah memiliki satu kewenangan rutin yaitu melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum, selebihnya merupakan kewenangan insidental mpr, seperti memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang undang dasar uud perubahan), mengubah dan menetapkan undang undang dasar uud perubahan) serta kewenangan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan uud bahwa setelah uud dirubah dan berdasarkan tahun dikatakan bahwa mpr merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara , sehingga berdasarkan tersebut mpr tidak dapat lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara yang kedudukannya lebih tinggi dariperubahan paradigma kelembagaan mpr ini turut mempengaruhi kewenangan mpr mengeluarkan ketetapan mpr karena mpr tidak dapat lagi bertindak dengan dasar kekuasaan tak terbatas sehingga dapat mengeluarkan ketetapan mpr dalam berbagai bentuk dan mengatur berbagai hal seperti masa lalu. bahwa dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, tap mpr tidak dimasukkan dalam hierarki perundang undang, tetapi bukan berarti keberadaan tap mpr tidak diakui. akan tetapi norma yang diatur dalam setiap tap mpr sejak tahun hingga tahun tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang undang formal yang ditetapkan setelahnya. namun kemudian berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, maka tap mpr dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. bahwa dimasukkannya kembali tap mpr dalam tata urutan perundang undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, hanya merupakan bentuk penegasan saja bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan tap mpr, masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang undangan indonesia. namun demikian, dimasukkannya kembali tap mpr dalam tata urutan perundang undangan tersebut, tentu saja membawa implikasi atau akibat hukum yang membutuhkan penjelasan rasional, agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda beda. bahwa berdasarkan penjelasan nomor tahun menyatayang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam dbahwa melihat sifat dan karakteristik suatu norma hukum, maka ketetapan mpr tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang undangan, sebab ketetapan mpr merupakan suatu aturan dasar negara aturan pokok negara (staatsgrudgesetz). suatu ketetapan mpr seharusnya adalah suatu keputusan yang hanya mengikat atau ditujukan kepada presiden, oleh karena ketetapan mpr merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh presiden dalam rangka menjalankan pemerintahannya, dan tidak mengatur umum. sebagai suatu aturan dasar aturan pokok negara, maka ketetapan mpr juga merupakan sumber dan dasar pembentukan peraturan perundang undanganketetapan mpr juga berisi garis garis besar atau pokok pokok kebijakan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. oleh karena itu ketetapan mpr tidak dapat digolongkan kedalam peraturan perundang undangan karena mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda dengan norma yang terdapat dalam undang undang.dengan dimasukinya tap mpr dalam hierarki peraturan perundang undangan huruf nomor tahun memiliki konsekuensi logis harus adanya kepastian hukum dalam pengujiannya, jika ada norma hukum yang saling berbenturan atau dianggap merugikan hak konstitusional individu warga negara. bahwa sebagai salah satu opsi yang mungkin ditempuh untuk mengisi kekosongan hukum ini demi menyelesaikan persoalan hukum yang demikian, maka secara teoritis dan praktik dimungkinkan terbukanya ruang bagi penafsiran hukum atas ketentuan yang tertuang secara yuridis formal itu. jimmy asshiddigie menyatakan bahwa yang dapat dilakukan adalah dengan menafsirkan bahwa kedudukan tap mpr itu setara dengan undang undang, sehingga dapat diuji oleh mk. adapun dasar yang digunakan adalah ketentuan dalam tap mpr nomor tahun yang mengatakan bahwa ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan permusyawaratan rakyat sebagaimana dimaksud bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang undang. dari ketentuan yang demikian, dapat ditafsirkan bahwa tap mpr itu materinya setara dengan undang undang, bahkan dapat disebut sebagai undang undang dalam arti materil (wet materiel zin) jimmy asshiddigie, perihal undang undang, rajawali pers, jakarta, bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 dalam pertimbangan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa menurut mahkamah permohonan para pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah sehingga mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon, maka kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. bahwa berdasarkan putusan tersebut maka telah terjadi kekosongan hukum dalam pengujian tap mpr yang merugikan hak konstitusional para pemohon yang menganggap bahwa pemberlakuan tap mpr tersebut bertentangan dengan uud bahwa menjadi suatu pilihan yang tepat apabila kedudukan ketetapan mpr dalam hierarki peraturan perundang undangan tersebut dilakukan perubahan antaranya tetap masuk dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan namun bukan pada hierarki atau jika tetap dipandang perlu ketetapan mpr masuk dalam hierarki peraturan perundang udangan, maka posisinya disamakan dengan uu perpu, sehingga dapat dilakukan penafsiran terhadap pengujiannya menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa apabila tap mpr tetap berada atas undang undang dalam hirarki peraturan perundang undangan sebagaimana yang termaktub dalam huruf nomor tahun yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengujian normalnya, maka akan mencederai prinsip prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negaranya sebagaimana yang termaktub dalam uud nri (amandemen) yang berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum". bahwa selain mencederai prinsip prinsip negara hukum. apabila keberadaan tap mpr dalam (|) huruf nomor tahun masih berada atas undang undang, maka menyebabkan jaminan dan perlindungan hukum warga negara terabaikan. sehingga dalam hal demikian, warga negara dirugikan dengan keberadaan tap mpr tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa keberadaan tap mpr tidak memiliki kepastian hukum yang adil. hal demikian tentunya sangat bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam uud nri (amandemen)". bahwa beberapa pertimbangan dari para pendapat ahli hukum tata negara dan teori stufenbau, sudah selayaknya bahwa mengenai tap mpr yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar sebagaimana dimaksud dalam dan ketetapan mprdisetarakan dengan undang undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil mahkamahminta kepada mahkamah konstitusi republik indonesiamemerintahkan amar putusan mahkamah konstitusi republik indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan terhadap uud untuk dimuat dalam berita negarud bukti fotokopi surat keputusan pengesahan forum kajian hukum dan konstitusi khk) dari kementerian hukum dan ham nomor. ahu .ah. bukti fotokopi identitas kartu tanda penduduk ktp) viktor santoso sandiaga, s.h. dan okta hermawan, s.h. mewakili forum kajian hukum dan konstitusi: bukti fotokopi identitas kartu tanda penduduk ktp) pemohon joko pidato, s.h., m.h., bukti fotokopi surat keputusan yayasan pendidikan kemala bangsa nomor kyk sk d iv kepada pemohon sebagai dosen fakultas hukum universitas esa unggul: bukti fotokopi sertifikat seminar, pembicara, dii, bukti aktivitas pemohon ii: bukti fotokopi identitas kartu tanda penduduk ktp) pemohon iii kurniawan: bukti fotokopi surat keputusan jabatan ketua badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas esa unggul bem ueu), bukti fotokopi dokumentasi aktivitas pemohon ijenis dan hierarki peraturan perundang undangan terdiri atas: ketetapan majelis permusyawaratan rakyat: cc. . dstetetapan majelis permusyawaratan rakyat mpr) yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam dan ketetapan mpr nomor sebelumnya, dalam nomor tahun tap mpr dikeluarkan dari jenis dan hierarki peraturan perundang undangan indonesia. tap mpr memang sempat masuk dalam hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam tap mars nomor tahun dan tap mpr nomor iii tahun setelah itu tap mpr dikeluarkan dari jenis dan hierarki dengan berlakunya nomor tahun kemudian dimasukkan kembali dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. kekhawatiran ini sudah lama berjalan, hingga pada tanggal maret mahkamah konstitusi menggelar sidang pengujian tap mpr terhadap uud dan kemudian pada september mahkamah konstitusi menolak perkara nomor puu xi permohonanud dengan dasar pertimbangan bahwa permohonan para pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi. jika kita melihat berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan, dalam nomor tahuk )ma ). sehingga dalam hal suatu undang undang yang dianggap bertentangan dengan tap mpr, atau tap mpr yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud maka hal tersebut tidak masuk dalam lingkup kewenangan mahkamah konstitusi dalamkumpulankan konstitusionalisme dengan nama forum kajian hukum dan konstitusi khk) yang dibentuk pada tahun dan secara sah pendiriannya berdasarkan akta pendirian perkumpulan nomor tahun oleh notaris reni herlianti, s.h. dan mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. pada tanggal november (vide bukti bahwa pemohon merupakan perseorangan warga negara indonesia (vide bukti pengajar hukum tata negara universitas esa unggul berdasarkan surat keputusan yayasan pendidikan kemala bangsa nomor kyk sk d iv (vide bukti yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga lembaga negara, ide ide konstitusionalisme, dan merupakanvide bukti bahwa pemohon iii adalah perseorangan warga negara indonesia pembayar pajak (vide bukti yang merupakan aktivis mahasiswa dan menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas esa unggul periode (vide bukti pemohon iii juga sangat concern terhadap penerapan nilai dan semangat nasionalisme serta konstitusionalisme indonesia dengan melakukan kegiatan kajian d(vide bukti bahwa para pemohon mendalilkan memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya huruf karena pemberlakuara pemohon yang telah dijamin oleh dan uud i3. menimbang bahwa berdasarkan dan dikaitkan dengan putusan putusan sebelumnya, serta dalil dalil kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para pemohondan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh uud yang merasa dirugikan akibat berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian.mengenai formalitas permohonan para pemohon, sebagai berikut: i3 menimbang bahwa dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa kedudukan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat yang berada atas undang undang sebagaimana diatur dalam yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengujian normalnya, sehingga mencederai prinsip prinsip negara hukum dan menyebabkan jaminan dan perlindungan hukum warga negara terabaikan. para pemohon mendalilkan, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat layak disetarakan dengan undang undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil mahkamah konstitusi. kemudian, para pemohon dalam petit permohonannya memohon mahkamah:i3 menimbang bahwa dengan mempertimbangkan polita dan petit permohonan yang dimohonkan para pemohon, menurut mahkamah, para pemohon tidak jelas dan tidak konsisten dalam permohonan pengujian konstitusionalitasnya, khususnya mengenai adanya pertentangan norma yang dimohonkan untuk diuji terhadap uud walaupun pertentangan norma tersebut sudah diuraikan dalam polita permohonan, akan tetapi dalam petit tidak tercantum permohonan adanya pertentangan undang undang terhadap uuil permohonan sebagaimana ditentukan dalamhartono materialis akbar ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyono tahun tentang mahkamah konstitusi) juncto nomor tahun demikian pun halnya mpr tidak punya wewenang untuk menguji undang undang yang diduga bertentangan dengan tap mpr, atau biasa dikenal dengan istilah parlemen review. karena berdasarkan uud wewenang mpr adalahmengacu pada penjelasan nomor tahun berdasarkan pada jenis dan hierarki perundang undangan, masih ada beberapa tap mpr yang berpotensi berbenturan dengan peraturan perundang undangan dibawahnya (uu) maupun dengan peraturan perundang undangan diatasnya (uud yangmasuknya tap mpr dalam jenis dan hierarki peraturan perundang undangaterhadap pengujian huruf undang undang nomor tahun ditujukan terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam hubungan itu maka parhuruf undang undang tahun ditujukandari kementerian hukum dan ham nomor ahu .ah. (bukti pada tanggal november bahwa pemohon adalah merupakan organisasian konstitusionalisme. sehingga pemohonyang diwakili oleh viktor santoso sandiaga, s.h. dan okta hermawan, s.h. (identitas bukti memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya huruf nomor tahun karena memberlakukwarga negara indonesia yang telah dijamin oleh uud bahwa pemohon ii, merupakan pemohon perseorangan, warga negara (identitas bukti yang merupakan pengajar hukum tata negara universitas esa unggul berdasarkan yayasan pendidikan kemala bangsa nomor kyk sk d iv (buktibahwabukti bahwa pemohon iii, adalah para pemohon yang merupakan warga negara indonesia pembayar pajak identitas bukti aktif sebagai aktivis mahasiswa, ketua bem universitas esa unggul periode (bukti(bukti bahwa oleh sebab itu para pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan huruf (a)1 dan nomor puu v serta putusan nomor puu vii telah terpenuhi:nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanganpotensi kerugian para pemohon yang akan ditimbulkan dengan diberlakukannya huruf dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dengan:keberadaan guo nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang diuji tersebut, jelas jelas telah membatasi dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengujian peraturan perundang undangan,nomor tahun yang diuji tersebut diduga berpotensi merugikan hak hak pemohon dan masyarakat indonesia sehingga dipandang dapat merugikan secara langsung kepada aktivitas para pemohonperaturan perundang undanga

uazakat terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: i1. yayasan dompet dhuafa, beralamat jalan ir. juanda nomor perkantoran ciputat indah permai c28 ciputat, jakarta, diwakili oleh rini suprihartanti selaku pengurus yayasan dompet dhuafa republika: sebagai . pemohon yayasan rumah zakat indonesia, beralamat jalan tangga nomor bandung, diwakili oleh nur efendi selaku ketua yayasan rumah zakat indonesia: sebagai .o in. pemohon il, yayasan yatim mandiri, beralamat jalan raya jambangan surabaya, diwakili oleh much. hasyim selaku ketua pengurus yayasan yatim mandiri, sebagai .oo pemohon ill, yayasan portal infak, beralamat jalan palapa ii pasar minggu jakarta selatan, diwakili oleh faizaludin yang bertindak untuk dan atas nama pengurus yayasan portal infak: sebagai .oo te. pemohon iv: yayasan dana sosial falah malang, beralamat jalan kahuripan nomor kelurahan klien, kecamatan klien, kota malang, jawa timur, diwakili oleh agung wicaksono, s.t., selaku direktur pelaksana yayasan dana sosial falah malang: sebagai .voodoo pemohon lembaga pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infak, shadagoh dan wakaf harapan ummat lpp siswa harum), beralamat jalan pesona singosari jj atau jalan candi panggung nomor malang, jawa timur, diwakili oleh muhammad choirullah selaku ketua pengurus lpp siswa harum: sebagai n055005050000n0nn . pemohon vi, yayasan harapan dhuafa banten, beralamat jalan waru raya pondok citra nomor kota serang, banten, diwakili oleh mulyadi selaku ketua pengurus yayasan harapan dhuafa banten: sebagai 25500055005050n . . pemohon vii: lembaga manajemen infak lmi), beralamat jalan sinden intan raya nomor kelurahan sinden lingkungan, kecamatan semolowaru, diwakili oleh amin, ak, selaku pengurus lembaga manajemen infak lmi): sebagai . pemohon viii: ypi bina madani mojokerto, beralamat jalan benteng pancasila nomor mojokerto, jawa timur, diwakili oleh drs. mudi taher kes., selaku pengurus yayasan pengembangan infak bina madani: sebagai n055005050 l . pemohon ix, nama rudi dwi setiyanto tempat tanggal lahir gresik, november pekerjaan peternak alamat dusun pucanganom rt0o0o2 rw006 desa pucangsimo, kecamatan bandar mulyo, kabupaten jombang. sebagai 5n0n5 null. pemohon nama arif rahmad haryono tempat tanggal lahir jakarta, september alamat jalan taman pembangunan nomor rt rw kalibening baru, pondok gede, kota bekasi. sebagai ll. pemohon xi: nama fathullah, ag., si. tempat tanggal lahir serang, desember sementara dalam nomor tahun tentang pengelolaan zakat, dantersebut, menempatkan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat sipil sebagai sub koordinasi dari panas dengan secara eksplisit menyatakan eksistensi pendirian lembaga amil zakat hanya sekedar membantu panas. data statistik mengenai proporsi penerimaan dana siswa berdasarkan institusi yang diolah dari laporan tahunan panas, analisis pers feri menyebutkan bahwa: pada tahun proporsi penerimaan dana siswa: panas adalah yang berkeinginan menjadi laz boleh memilih salah satu status, yaitu apakah berbentuk organisasi kemasyarakatan islam: atau lembaga berbadan hukum. terkait dengan pendaftaran atau keterbatasan lembaga oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan pelaksanaan zakat, kedua bentuk lembaga tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. pilihan menjadi organisasi kemasyarakatan memiliki konsekuensi bahwa lembaga bersangkutan harus didaftarkan. sementara pendaftaran tidak dilakukan jika lembaga bersangkutan memilih bentuk badan hukum, karena dalam proses pembentukan badan hukum sudah pasti dilakukan pencatatan dan atau pendaftaran sebagaimana mestinya. terhadap kedua pilihan tersebut, mahkamah sekali lagi menegaskan bahwa baik berbentuk organisasi kemasyarakatan, badan hukum, maupun perseorangan, kewajiban umum yang harus dipenuhi oleh calon amil zakat dimaksud adalah bergerak bidang keagamaan islam: ii) bersifat nirlaba, iii) memiliki rencana program kerja pendayagunaan zakat, dan iv) memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana program kerjanya. bahwa dalam konteks amil zakat kumpulan orang atau perseorangan yang bukan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga yang bukan badan hukum, negara memiliki kewajiban untuk membina amil zakat kumpulan orang atau perseorangan tersebut agar menjadi lebih profesional dan untuk selanjutnya amil zakat perseorangan atau kumpulan orang tersebut bertransformasi menjadi laz sebagaimana yang dimaksud oleh undang undang guo. berdasarkan pertimbangan tersebut atas menurut mahkamah huruf dan huruf harus ditafsirkan secara konstitusional oleh mahkamah supaya tidak bertentangan dengan uud oleh karena itu syarat dalam huruf dan huruf harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan bawah ini: i3. menimbang bahwa untuk menilai konstitusionalitas huruf mahkamah harus membacanya secara utuh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari yang pada pokoknya mengatur mengenai izin pembentukan laz. pihak yang berwenang memberi izin pembentukan laz adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (vide hal demikian mengandung maksud bahwa penilaian atas pemenuhan syarat yang diatur kemudian dalam dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hanya menteri dan atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang dapat menentukan apakah suatu lembaga dapat menjadi laz atau tidak. oleh karena itu menurut mahkamah syarat mendapat rekomendasi dari panas" yang diatur dalam huruf bukan dalam konteks panas menjadi pihak yang menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu lembaga menjadi laz. panas dalam konteks pemberian rekomendasi ini adalah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara pemerintah) untuk membantu memberikan pertimbangan terkait izin pendirian laz, sehingga terhadap masyarakat, panas menjadi pihak yang memberikan konsultasi dalam pendirian laz dan selanjutnya terhadap pemerintah menjadi pemberi rekomendasi dan pertimbangan. berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat kewenangan panas untuk memberikan rekomendasi dalam perizinan pendirian laz adalah bukan persoalan konstitusionalitas, sehingga pengujian huruf tidak beralasan menurut hukum. i3. bahwa dari frasa memiliki dalam huruf yang selengkapnya menyatakan, d. memiliki pengawas syariah?', mahkamah menafsirkan bahwa posisi pengawas syariat yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah bersifat inheren dan bahkan merupakan bagian internal dari laz bersangkutan. dari perspektif pengawasan, menurut mahkamah sebenarnya pengawas syariat dapat diartikan sebagai pengawas syariat yang dibentuk secara internal oleh laz bersangkutan, maupun pengawas syariat yang bersifat eksternal. jika pengawas syariat dalam kaitannya dengan laz adalah pengawas yang bersifat internal, maka hal yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah tepat konsep pengawasan oleh diri laz itu sendiri. pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri dapat saja berhasil dan mencapai tujuannya, namun juga ada kemungkinan atau ada potensi terjadinya kegagalan pengawasan jika pengawas tersebut secara struktural ditempatkan dan diperlakukan sebagai layaknya satuan organisasi. untuk mengurangi potensi kegagalan pengawasan, atau dengan kata lain untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan, mahkamah berpendapat syarat huruf dimaksud harus ditekankan pada independensi pengawas syariat terhadap laz yang dialaminya, sehingga meskipun dibentuk oleh laz bersangkutan, penunjukan atau pemilihan (anggota) pengawas syariat harus mempertimbangkan atau memperhatikan integritas dan independensi dari orang orang yang akan dipilih atau ditetapkan sebagai pengawas syariat. walaupun terdapat pengawas syariat internal dimungkinkan juga adanya pengawas syariat yang bersifat eksternal untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap laz yang tidak memiliki pengawas syariat internal. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa huruf yang menyatakan, . memiliki pengawas syariat" tidak bertentangan dengan uud sepanjang huruf dimaknai memiliki pengawas syariat, baik internal atau eksternal, bahwa menurut mahkamah kesediaan untuk diaudit syariat dan diaudit keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud oleh huruf adalah salah satu bentuk upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. audit secara syariat semata mata dilakukan untuk memastikan bahwa tata cara pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat telah sesuai dengan tuntunan (syariat) agama islam, sedangkan audit keuangan pada pokoknya ditujukan agar zakat yang disalurkan oleh mulai melalui amil untuk kepentingan mustahil benar benar didistribusikan serta didayagunakan secara efektif dan tepat tujuan. kedua audit yang bertujuan untuk mencapai transparansi demikian tidak bertentangan dengan uud bahkan diperlukan sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak mulai serta terhadap pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat sebagai ibadah. berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat bahwa dan huruf tidak bertentangan dengan dan serta dan uud kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin dan i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyatakan,an yang menyatakan, , potensial mengakibatkan kriminalisasi terhadap pengurus laz atau para amil zakat tradisional yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang. dengan demikian, menurut para pemohon dan bertentangan dengan dan serta dan uud terhadap dalil para pemohon dimaksud menurut mahkamah bahwa dalam kedua yang memuat larangan dan ketentuan pidana dimaksud, yaitu yang memuat norma larangan, dan yang memuat ancaman pidana, terdapat dua pertanyaan hukum yang harus dijawab. pertanyaan hukum tersebut adalah apakah pelaksanaan ibadah (syariat) zakat, infak, dan sedekah perlu diancam dengan sanksi pidana, dan ii) siapa saja pihak yang dapat dikenai saksi pidana dimaksud?, pada pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, mahkamah telah menyatakan pendapat bahwa negara c.g. pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan terlibat dalam pelaksanaan ibadah keagamaan yang memiliki relasi sosial yaitu pada aspek atau unsur ibadah yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas. hal demikian, dalam konteks keberadaan bahwa penggunaan instrumen pidana dimaksudkan untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan dalam undang undang guo dalam rangka mewujudkan tertib bermasyarakat, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. berkaitan dengan hal tersebut mahkamah perlu mengutip syarat syarat yang terdapat dalam doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa terdapat tiga kepentingan hukum yang wajib dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan hukum perseorangan: ii) kepentingan hukum masyarakat, dan iii) kepentingan hukum negara. mahkamah menilai keberadaan ketentuan pidana pada dan telah memenuhi doktrin hukum pidana yang disebutkan atas. artinya memang terdapat keterkaitan kepentingan yang erat antara individu, masyarakat, dan negara dalam hal pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. salah satu pertimbangan yang menguatkan mahkamah adalah bahwa warga negara yang memberikan atau membayarkan zakat perlu dilindungi dalam hal kepastian penyaluran zakat yang dibawakannya, sekaligus menjamin bahwa zakat dimaksud memenuhi fungsi sosialnya tanpa merugikan kepentingan perseorangan, masyarakat, dan negara. namun demikian, mahkamah menilai rumusan norma larangan terutama frasa setiap orang pada terlalu umum luas, sehingga berpotensi mengkriminalisasi pelaksanaan zakat yang selama ini telah berjalan, yaitu pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh perkumpulan, perseorangan, takmir pengurus mesjid, dan lain sebagainya, bahwa menurut mahkamah tersebut pada intinya melarang setiap orang yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk bertindak sebagai amil zakat. dengan perkataan lain, menghendaki agar penyelenggaraan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh semua amil zakat yang ada wilayah hukum negara indonesia harus dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang. mahkamah dapat memahami niat baik pembentuk undang undang yang berupaya melakukan rekayasa sosial terhadap pelaksanaan zakat. ketentuan pidana yang diatur dalam dan undang undang guo berlaku pada tanggal diundangkannya undang undang guo, yaitu pada tanggal november pada saat pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilarang oleh undang undang guo, mahkamah menemukan fakta bahwa negara c.g. pemerintah belum dapat membentuk struktur badan amil zakat dan atau unit pelayanan terkait yang mampu menjangkau seluruh wilayah yang selama ini dilayani oleh para amil zakat tradisional. artinya, dilarangnya kegiatan amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, sejak undang undang guo mulai berlaku, telah atau setidaknya berpotensi memunculkan kekosongan pelayanan zakat masyarakat dengan belum terbentuknya laz atau panas seluruh pelosok negara. seandainya pun telah dibentuk badan amil zakat tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, kenyataannya masih banyak daerah wilayah yang belum terjangkau oleh panas, banda, ataupun juga laz. tentu tidaklah wajar untuk mengharuskan (memaksa) para mulai suatu wilayah agar mendatangi banda tingkat provinsi atau kabupaten kota, laz, maupun unit pelayanan zakat terdekat, apabila ternyata jaraknya cukup jauh, hanya demi mematuhi ketentuan dan undang undang guo. belum tersedianya baz dan laz dalam penyaluran zakat dimaksud, sementara pada saat yang sama amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang telah dilarang memberikan pelayanan, tentu mengakibatkan terhalanginya hak warga negara untuk membayarkan menyalurkan zakat sebagai bagian dari ibadah mereka. terulangnya warga negara untuk menunaikan kewajiban maupun tuntunan agamanya inilah yang menurut mahkamah bertentangan dengan uud terutama dan uud menurut mahkamah, pengorganisasian pelaksanaan zakat oleh negara bukanlah hal yang bertentangan dengan uud namun terulangnya hak hak warga negara dalam membayarkan menunaikan zakat akibat belum tertangkapnya pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan undang undang guo sesuai waktu yang diatur dalam itu sendiri, adalah akibat perumusan norma dan undang undang guo yang tidak tepat secara sosiologis, karena tidak memperhitungkan realitas sosial lapangan, sehingga berakibat terjadinya pelanggaran terhadap uud apalagi nyata nyata mengabaikan eksistensi amil zakat yang telah melayani umat sejak lama sebelum diberlakukan. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat frasa, setiap orang dalam dan bertentangan dengan uud sepanjang frasa tersebut, i3 . menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebu: b. berbentuk lembaga berbadan hukumhuruf yang menyatakan, "berbentuk lembaga berbadan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatgawas syariat, baik internal, atau eksternaltidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "pengawas syariat, baik internal, atau eksternal , :.d., selaku ketua merangkap anggota, achmad nowiki, ahmad fadli semadi, anwar usman, hartonohmad fadli semadi, anwar usmanmartian wibowo banda 10x lembaga amil zakat pada tahun proporsi penerimaan dana siswa: panas banda dan lembaga amil zakat pada tahun proporsi penerimaan dana siswa: panas banda lembaga amil zakat data data tersebut menunjukkan bahwa kinerja lembaga amil zakat sangat signifikan dalam pengumpulan dana siswa indonesia. apabila peran lembaga amil zakat kemudian hanya bersifat membantu panas, hal ini merubah secara mendasar sistem pengelolaan zakat sebelumnya yang berdasarkan nomor tahun tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen oleh nomor tahun mana pengelolaan zakat nasional dilakukan oleh pemerintah baz) dan masyarakat sipil lembaga amil zakat) secara sejajar dan berdampingan. berdasarkan nomor tahun tentang pengelolaan zakat, pada yang berbunyi:perubahan tujuan sistem pengelolaan zakat nasional ini, yaitu sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah, bertujuan untuk meningkatk sebagaimana dinyatakan atas, adalah tidak valid, historis dan mengingkari peran masyarakat sipil dalam konteks indonesia kontemporer yang demokratis. kinerja zakat nasional justru mengalami kebangkitan tangan lembaga amil zakat bentukan masyarakat sipil era an,kelompok masyarakat sipil ini memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas melalui media massa, melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, dan mendayagunakan zakat secara produktif. era ini kemudian dikenal menjadi erasejak era inilah kemudian potensi filantropi islam yang besar, khususnya zakat, mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. nomor tahun tentang pengelolaan zakat yang diamandemen oleh nomor tahun ini, jauh lebih bijak mana lembaga amil zakat diakui dan diakomodasi sejajar dengan lembaga amil bentukan pemerintah, yaitu badan amil zakat nasional panas). sebagai contoh adalah yayasan dompet dhuafa pemohon i). lembaga amil zakat nasional ini memiliki program program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan relief yang begitu luas. bidang pendidikan dompet dhuafa memiliki sekolah smart ekselensia indonesia, sekolah satya cendekia semen cibinong, dan future islamic school filial smart ekselensia. mereka juga memberikan dan mengembangkan pendidikan melalui program institut kemandirian indonesia, beastudi indonesia, sekolah guru indonesia dan mammal pendidikan. bidang kesehatan, dompet dhuafa memiliki layanan kesehatan cuma cuma dan rumah sehat terpadu. bidang pengembangan ekonomi, dompet dhuafa memiliki baitul maal desa, bmt center, program pemberdayaan masyarakat rural, program pemberdayaan masyarakat urban dan pemberdayaan petani. bidang relief, dompet dhuafa memiliki program bantuan korban bencana dan konflik sosial dan penanganan pekerja migran indonesia. dan secara nyata, keberadaan panas ataupun banda banda yang telah ada pada saat sebelum undang undang ini ada, juga tidak mengalami peningkat. saat yang sama, nomor tahun tentang pengelolaan zakat melakukan diskriminasi secara luar biasa antar operator zakat nasional yaitu antara lembaga amil bentukan pemerintah yaitu panas dan lembaga amil bentukan masyarakat sipil yaitu lembaga amil zakat. berdasarkan nomor tahun pendirian panas tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota dilakukan oleh pemerintah menteri agama) tanpa persyaratan bahkan menjadi amanat undang undang ini dan ketentuan nomor tahun tentang pengelolaan zakat atas memberi privilege secara luar biasa kepada panas sebagai operator zakat bentukan pemerintah, sehingga menciptakan level playing field yang tidak sama antar sesama operator zakat nasional apalagi ranah lokal. ketika lembaga amil zakat mendapat restriksi persyaratan pendirian yang sangat ketat hal yang sama tidak diterapkan kepada panas hanya karena adalah lembaga bentukan pemerintah, bahkan pendirian panas hingga tingkat kabupaten kota menjadi amanat uu. ketika lembaga amil zakat dihadapkan kepada disiplin finansial yang tinggi karena kelangsungan operasionalnya sepenuhnya bergantung pada zakat yang dihimpun yaitu hak amil, dan sama sekali tidak mendapat bantuan pemerintah panas mendapat pembiayaan dari apbn dan apbd dan saat yang sama tetap berhak menggunakan zakat untuk operasional nya, yaitu hak amil. dengan demikian diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat tersebut atas, jelas ini bertentangan dengan: undang undang dasar undang undang dasar angka dan angka serta angka dan angka undang undang dasar sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon untuk turut berpartisipasi membangun masyarakat indonesia dan mendapat perlakuan yang sama hadapan hukum dan pemerintahan. iv. pokok permohonan bahwa dengan telah disahkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal november undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat tersebut, jelas telah merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa semangat dan substansi nomor tahun tentang pengelolaan zakat secara keseluruhan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai berikut: bahwa dan nomor tahun tentang pengelolaan zakat ini, telah desentralisasi pengelolaan zakat atas maka kemudian nomor tahunlembaga amil zakat indonesia yang selama tiga dekade terakhir telah secara aktif turut membangun masyarakat, khususnya melalui program program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, perkembangannya terancam terhambat bahkan berpotensi mengalami kemunduran besar. hal ini adalah pelanggaran terhadapangka dan angka undang undang dasar yang selengkapnya berbunydan nomor tahun tentang pengelolaan zakat,atas, telah secara eksplisit mensubordinasikan kedudukan lembaga amil zakat bentukan masyarakat sipil, yaitu lembaga amil zakat,. nomor tahun menyebutbahwa nomor tahun menyebutkan bahwa. adanya frasa . memenuhi persyaratan paling sedikit. dalam klausul syarat perijinan tersebut merupakan suatu bentuk kesewenang wenangan. frasa tersebut menjadi karet" yang membuka kesempatan bagi negara (dalam hal ini pemerintah yang diwakili menteri agama) untuk bertindak sewenang wenang dalam mengeluarkan ijin bagi lembaga amil zakat,dalam draft rpp zakat (ketika permohonan ini diajukan masih berupa rpp) misalnya, terbaca dengan jelas bahwa bagi lembaga amil zakat tingkat nasional diantaranya harus memiliki wilayah operasional sekurang kurangnya (tiga puluh) persen dari seluruh propinsi, sedangkan lembaga amil zakat tingkat propinsi diwajibkan menjangkau (empat puluh) persen dari seluruh kota kabupaten dalam setiap provinsinya, dan calon lembaga amil zakat tingkat kota kabupaten harus mampu beroperasi sekurang kurangnya pada (lima puluh) persen dari seluruh kecamatan dalam setiap kota kabupatennya. undang undang zakat memang memerintahkan pembentukan yang akan mengatur tatacara pembentukan cabang atau perwakilan lembaga amil zakat. sebaliknya, cabang atau perwakilan panas telah selesai diatur dalam nomor tahunjin menteri. bahwa angka huruf menyebutkan bahwa:ini adalah klausul yang diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari (tiga ratus) lembaga amil zakat yang kini eksis, akibat tercantumnya syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam. pada kenyataannya hampir seluruh lembaga amil zakat berbadan hukum yayasan, yang berarti secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai ormas. undang undang yayasan nomor tahun secara implisit menyatakan bahwa yayasan tidak memiliki anggota. sedangkan ormas secara eksplisit dinyatakan dalam ormas nomor tahun sebagai entitas yang berbasis keanggotaan. dalam bab peralihan nomor tahun tentang pengelolaan zakat inipun, lembaga amil zakat yang telah memperoleh izin dari menteri (yakni lembaga amil zakat saja dari sekitar lembaga amil zakat seluruh indonesia) diberi kesempatan selama lima tahun untuk menyesuaikan diri . namun, tidak ada payung hukum yang tersedia bagi upaya untuk mengubah badan hukum yayasan menjadi badan hukum lain. klausul syarat 'terdaftar sebagai ormas islam' telah menghasilkan komplikasi hukum, yakni kekosongan atau ketidakpastian hukum. satu satunya kepastian hukum akibat syarat tersebut adalah lembaga amil zakat yang berbadan hukum yayasan membubarkan diri atau lembaga amil zakat tersebut berhenti mengelola dana zakat. kemudian memulai lagi kegiatan dari awal dengan membentuk badan hukum perkumpulan, mendaftarkan sebagai ormas islam lalu mengajukan permohonan ijin untuk beroperasi sebagai lembaga amil zakat, mana izin tersebut juga belum tentu akan dikeluarkan, mengingat panas yang juga menjalankan fungsi sebagai operator, adalah pihak yang diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi atas izin operasional tersebut. sesuatu yang rasanya mustahil untuk mendapatkan rekomendasi, mengingat, selama inipun, dari ratusan lembaga amil zakat yang sudah beroperasi ber tahun tahun, sejak didirikan, padahal tanpa syarat tertentu yang lebih detail, (sebelum berlakunya undang undang ini), lembaga amil zakat tersebut, tidak mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat nasional. sampai saat ini, hanya lembaga amil zakat, yang mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat nasional, dari jumlahnya yang lebih kurang an lembaga amil zakat. bahwa ketentuan pada huruf (a) tentang syarat pendirian lembaga amil zakat harus berbentuk ormas islam adalah historis dan mengingkari peran masyarakat sipil yang sejak tiga dekade terakhir secara gemilang telah membangkitkan zakat nasional dari ranah amal sosial ranah pemberdayaan pembangunan, yang antara lain dipeloporiseluruh lembaga amil zakat perintis dan terbesar ini adalah tidak didirikan oleh ormas islam dan tidak sekali kali akan menjadi ormas apabila ketentuan tentang ormas yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam ormas tahun yang sudah kadaluwarsa dan mengandung semangat yang tidak demokratis dari orde baru. hal ini melanggar hak konstitusional para pemohon yang merupakan lembaga amil zakat. bahwa benar nomor tahun tentang pengelolaan zakat ini memang tetap mengakui lembaga amil zakat yang sekarang sudah dikukuhkan berdasarkan nomor tahun namun disaat yang sama mereka tetap diharuskan menyesuaikan diri dengan nomor tahun maksimal dalam tahun depan dengan demikian, dalam tahun depan lembaga amil zakat harus mengikuti persyaratan pendirian lembaga amil zakat baru jika ingin pengukuhan dan ijin operasional nya tidak dicabut oleh menteri agama. ketentuan ini sangat potensial digunakan untuk melemahkan bahkan "mematikan" lembaga amil zakat karena sebagian besar lembaga amil zakat saat ini, khususnya lembaga amil zakat lembaga amil zakat besar, tidak ada yang didirikan atau berafiliasi dengan ormas islam. permasalahan berikutnya adalah ormas seperti apa yang dimaksud oleh ini? karena hingga permohonan uji materiil ini dibuat, negeri belum mempunyai ormas kecuali ormas lama nomor tahun sebagai produk orde baru yang terbukti telah amat kadaluwarsa dan bertentangan dengan semangat demokrasi dan reformasi. bagaimana pula dengan lembaga amil zakat lembaga amil zakat yang sangat potensial namun hingga kini belum mendapat ijin dan belum dikukuhkan oleh menteri agama, seperti lembaga amil zakat al azhar peduli ummat dan ppa darul gur'an, juga terancam layu sebelum berkembang. jelas ini adalah salah satu pelanggaran terhadap hak konstitusional para para pemohon iii s.d. vii, utamanya padapada nomor tahun tentang pengelolaan zakat tersebut adalah suatu ketentuan yang melemahkan, bahkan mematikan perkembangan lembaga amil zakat. dengan demikian, ketentuan ini secara jelas merugikan hak konstitusional para pemohon untuk dapat turut serta membangun masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan. suatu hak asasi yang diatur dalam konstitusnomor tahun juga menetapkan persyaratan pendirian lembaga amil zakat harus mendapatkan rekomendasi dari panas huruf padahal berdasarkan nomor tahun ini, panas juga menyandang status sebagai operator zakat nasional, status yang sama sebagaimana halnya dengan lembaga amil zakat. hal ini secara jelas menimbulkan conflict interest. bahwa seluruh hal atas secara jelas adalah kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja zakat nasional, khususnya dalam upaya mengoptimalkan potensi dana filantropi islam yang besar untuk penanggulangan kemiskinan. kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan semata mata oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah melalui perundang undangan nasional. kinerja zakat nasional indonesia terbukti justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat umum yang kredibel dan partisipasi publik yang optimal. bahwa keberadaan lembaga amil zakat terus mengalami peningkatan yang sampai sekarang telah tersebar berbagai daerah indonesia, baik cabang lembaganya maupun distribusi zakatnya dalam bentuk program programnya. berbagai layanan sosial masyarakat telah berhasil dikembangkan, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, maupun lembaga lembaga pemberdayaan masyarakat. lembaga amil zakat lain yang juga cukup signifikan dalam perkembangannya adalah rumah zakat indonesia rzi) yang ada bandung dan beberapa kantor cabang serta programnya yang juga sudah menyebar berbagai daerah: lembaga amil zakat al azhar peduli ummat: baitul maal hiduplah bmh), dan lain lain. kemudian, sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah, berkembang pula lembaga amil zakat lembaga amil zakat yang terintegrasi dengan perbankan syariah sebagai windows baitul mahalnya, seperti: baitul maal muamalah bmm), lembaga amil zakat amanah takhayul, bsm ummat, dan lain lain. tidak ketinggalan pula, banyak perusahaan perusahaan yang juga berperan dalam pengembangan zakat indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil alamat taman widya asri blok nomor rto3 rwo21 serang, banten. sebagai . pemohon xl, nama sylvia abdul hamid tempat tanggal lahir bandung agustus pekerjaan ibu rumah tangga alamat being nomor rto0o7 rwo09 kelurahan tengah, kecamatan kramat jati, jakarta timur sebagai .o pemohon xiii, dalam hal ini, masing masing berdasarkan surat kuasa khusus nomor dd corse vii1 bertanggal agustus surat kuasa khusus nomor sks eo rumah zakat! viii bertanggal juli surat kuasa khusus nomor ku yym vii bertanggal juli surat kuasa khusus nomor sen vii bertanggal juli surat kuasa khusus nomor sku dsf mlgivii bertanggal juli surat kuasa khusus nomor sen vii bertanggal juli surat kuasa khusus nomor harfaiviii bertanggal agustus surat kuasa khusus nomor sen, vii bertanggal juli surat kuasa khusus nomor sen vii bertanggal agustus surat kuasa khusus nomor sen vii bertanggal juli surat kuasa khusus nomor sen vii bertanggal juli surat kuasa khusus bertanggal september surat kuasa khusus nomor sen vii bertanggal agustus dan surat kuasa khusus nomor sen vii bertanggal juli memberi kuasa kepada heru setyo, s.h., l.lm., si.: ii) evi rina yanti, s,h.: dan iii) nasrulloh nasution, s.h., yaitu advokat pada setyo, evi nasution law firm legal consultant yang beralamat jalan simatupang, komplek departemen sosial nomorlalui kelembagaan zakatnya, seperti: baitul maal pupuk kaltim empat), baitul maal pupuk kujang bpk), baituzzakah pertamina baza), dan lain lain. bahwa sejarah nusantara menunjukkan bahwa dunia peralatan telah hidup dan berkembang sebagai bagian dinamika masyarakat. sekian lama negara tidak pernah hadir dalam urusan zakat, namun zakat (termasuk infak, shodagoh dan juga wakaf) tetap hidup dan berkembang masyarakat. masyarakat muslim menyadari bahwa zakat adalah rukun islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu. berkembangnya lembaga lembaga pendidikan muhammadiyah, pesantren pesantren nu, dan ormas ormas lain, tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya amal sosial masyarakat muslim (zakat, infak, sedekah, wakaf) yang tersebar berbagai daerah. kemegahan rumah sakit rumania semarang, universitas islam indonesia uii), pondok pesantren gontor, adalah beberapa contoh lembaga lembaga yang juga terkait dengan amal sosial masyarakat muslim dan hingga hari ini masih memberi manfaat yang besar bagi kaum muslimin. maka, keberadaan lembaga amil zakat sebagai lembaga yang diinisiasi masyarakat, bagaimanapun, masih sangat diperlukan. bahwa nomor tahun menyebutkan bahwa. kemudian yang sama menyebutkan bahwajuncto nomor tahun ini telah memberikan dasar hukum untuk berlangsungnya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang. tercakup dalam pengertian atas adalah para amil zakat tradisional dan dalam hal ini adalah pemohon s.d. pemohon xiv. juncto nomor tahun ini mencederai hak konstitusional pada para pemohon utamanya padalebih jauh lagi, bagi amil zakat dan lembaga amil zakat yang tetap beroperasi tanpa ijin menteri, terancam dikriminalkan oleh nomor tahun ini yang melarang lembaga amil zakat yang beroperasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan memberi ancaman pidana kurungan maksimal tahun dan atau pidana denda maksimal juta bagi amil zakat yang tak memiliki ijin berdasarkan ini, semua amil zakat yang beroperasi tanpa ijin meski memiliki kredibilitas tinggi dan karenanya, mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, akan dikriminalkan apakah dikenakan denda ataupun kurungan. bahwa berbagai ketentuan atas secara jelas bersifat diskriminatif mana tidak terdapat kesetaraan perlakuan antara sesama warga negara hadapan hukum. sebaliknya, telah terjadi marginalisasi dan subordinasi. secara teknis ekonomi, diskriminasi yang dilakukan nomor tahun kepada lembaga amil zakat dengan memberi berbagai privilege kepada panas sebagai operator zakat bentukan pemerintah, telah menciptakan tingkatan arena berkompetisi yang tidak sama antarsesama operator zakat nasional. bahwa alasan demi konsolidasi organisasi pengelola zakat opz) mendapat pembenaran karena kini jumlah operator zakat nasional memang sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan inefisiensi karena mayoritas opz beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil. hal ini juga menyulitkan pengaturan dan pengawasan opz yang efektif, terlebih dengan ketiadaan regulator zakat yang kuat. karena itu restriksi pendirian lembaga amil zakat memiliki rasionalitas yang kuat. namun restriksi terhadap lembaga amil zakat ini menjadi tidak valid ketika restriksi dikaitkan dengan status sebagai ormas islam. restriksi pendirian ini juga semakin kehilangan kredibilitas ketika hal ini tidak diterapkan panas hanya karena lembaga bentukan pemerintah. berdasarkan nomor tahun pendirian panas justru menjadi amanat tanpa persyaratan sama sekali dan meskipun menyatakan bahwa panas adalah lembaga pemerintah non struktural namun pendirian panas secara jelas mengikuti struktur pemerintahan. berdasarkan ini maka depan akan terdapat panas pusat, panas provinsi dan panas kabupaten kota. alih alih melakukan konsolidasi, ini justru memperkuat status guo mana saat ini telah terdapat panas, baz provinsi dan baz kabupaten kota. bahwa dengan diberlakukannya nomor tahun tentang pengelolaan zakat akan merugikan tidak hanya para pemohon dan lembaga amil zakat tetapi juga berdampak pada seluruh warga negara indonesia, khususnya masyarakat miskin dan marjinal, para mustahil dan penerima manfaat dana zakat, yang selama ini telah banyak terbantu oleh berbagai program yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. padahal uud telah menyebutkan bahwaalam dalam konteks masyarakat madani indonesia yang demokratis, zakat semestinya mengokohkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang membayar zakat (muzakki), menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi sektor filantropi islam untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan dunia zakat nasional. namun undang undang ini justru mematahkan praktek pengelolaan zakat yang baik oleh masyarakat sipil yang telah berjalan lama sekaligus memarjinalkan partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sebagaimana yang selama ini telah dilakukan oleh lebih dari lembaga amil zakat indonesia. bahwa dengan disahkannya nomor tahun tentang pengelolaan zakat, ini justru akan menjadi langkah mundur bagi dunia zakat nasional. yang merupakan perubahan terhadap nomor tahun ini, gagal menjalankan misi utamanya dalam mengoptimalkan potensi dana filantropi islam yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. bahwa dari uraian uraian tersebut atas jelas terlihat bahwa undang undang nomor tahun sangat bertentangan dan melanggar undang undang dasardan uud lain yang berpotensi dilanggar oleh nomor tahun adalahemikian para pemohon menyimpulkan bahwa para pembentuk undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat, tidak memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan hukum tertinggi negara yaitu uud dalam membentuk undang undang tersebut. bahwa pada prinsipnya pemberlakuanara pemohon untuk membatalkan undang undang nomor tahun secara keseluruhan tersebut serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. alasan para pemohon bahwa dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat tersebut akan memarjinalkan, menghambat dan bahkan mematikan kelangsungan operasional organisasi para pemohon dan juga lembaga amil zakat lainnya khususnya dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan kerja bagi rakyat indonesia, disebabkan: terjadi diskriminasi antar sesama operator zakat nasional mana memberi keistimewaan yang luar biasa kepada panas: pendirian panas tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota menjadi amanat tanpa persyaratan apapun dan saat yang sama pendirian lembaga amil zakat mendapat mendapat restriksi yang sangat ketat terjadi sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya tangan pemerintah, yaitu panas, dan mensubordinasi kan dan memarjinalisasi kan lembaga amil zakat bawah panas yang statusnya adalah sama sama sebagai operator zakat nasional: panas adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional dan eksistensi lembaga amil zakat hanya sekedar membantu panas pendirian lembaga amil zakat mendapat restriksi yang sangat ketat dan bahkan berpotensi mematikan seperti ketentuan lembaga amil zakat didirikan oleh ormas islam huruf aj) dan mendapat rekomendasi panas huruf terjadi kriminalisasi terhadap lembaga amil zakat dan amil zakat tradisional yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, padahal selama ini lembaga lembaga tersebut telah dipercaya oleh para muzakki indonesia karena telah mengelola dana zakat dengan amanah, professional dan akuntabel. mereka terancam dipidana berdasarkan juncto nomor tahun terjadi marginalisasi dan penyempitan akses bagi para mustahil dan penerima manfaat dana zakat untuk memperoleh manfaat dari dana zakat, akibat adanya pembatasan terhadap lembaga amil zakat dan amil zakat yang boleh beroperasi. terjadi pembatasan terhadap preferensi dan pilihan para muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya, akibat diatasnya lembaga amil zakat dan amil zakat yang boleh beroperasi dengan persyaratan ijin operasi yang tidak adil. vi.. menyatakan bahwa serta dan dari undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat secara keseluruhan bertentangan dan melanggar undang undang dasar undang undang dasar dan dan dan undang undang dasar menyatakan undang undang nomorrapat dewan pembina yayasan dompet dhuafa republika nomor tanggal februari bukti fotokopi akta pendirian yayasan dana sosial falah malang nomor tanggal juni bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat. bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat dewan pembina yayasan rumah zakat indonesia nomor tanggal desember bukti fotokopi akta yayasan yatim mandiri surabaya nomor bertanggal april bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat dan perubahan anggaran dasar yayasan portal infak nomor bertanggal agustus bukti fotokopi akta lembaga pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infak, shodagoh, dan wakaf harapan umat lpp siswa harum) nomor bertanggal januari bukti fotokopi akta harapan dhuafa banten nomor bertanggal februari bukti fotokopi akta pendirian yayasan lembaga manajemen infak ukhuwah islamiyah. bukti fotokopi akta pendirian yayasan pengembangan infak bina mandiri berkedudukan mojokerto. bukti fotokopi pendapat tertulis ahli topo santoso, s,h., m.h., ph. bertanggal oktober bukti fotokopi pendapat tertulis ahli citra arsip, s.h., m.h. bertanggal november selain itu, para pemohon mengajukan tiga orang ahli yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis serta satu ahli yang memberikan keterangan tertulis, dan enam saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang oktober oktober dan oktober yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. ahli para pemohon dr. amelia fauzi saksi adalah pengajar sekolah pascasarjana universitas islam negeri syarif hiduplah. zakat adalah kewajiban agama islam yang pelaksanaannya terkait dengan fenomena sosial, ekonomi, dan politik umat islam. ijtihad utsman bin affan menyatakan bahwa harta yang dimakamkan adalah harta yang terlihat dan harta yang tidak terlihat. hanya harta terlihat yang zakatnya wajib diserahkan kepada negara. ulama dan ahli hukum pada masa dinasti umayyah dan abbasiyah menyatakan membolehkan pengumpulan zakat oleh penguasa dengan syarat penguasa tersebut bersikap adil. praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat dianggap kurang baik karena adanya penggabungan administrasi keuangan negara dan perpajakan serta pendapatan negara lainnya. mundurnya kekuasaan politik penguasa islam (abad membuat pengumpulan zakat menurun dan terjadi pergeseran pengelolaan (distribusi) zakat dari penguasa beralih kepada masyarakat. pascakolonialisme banyak negara muslim yang merdeka mengatur zakat sebagai praktik swasta. hanya ada enam negara islam yang menerapkan pengaturan pembayaran zakat mal tertentu, yaitu arab saudi, libya, yaman, malaysia, pakistan, dan sudan. ruang partisipasi publik dalam praktek zakat cukup besar. adanya masa mana masyarakat menyerahkan zakat kepada negara tidak berarti tidak ada masyarakat yang mendistribusikan zakat secara langsung. zakat yang dikelola kebanyakan negara adalah zakat lahiriah dan bukan zakat fitrah. zakat fitrah indonesia menjadi tradisi yang lepas dari pengelolaan negara. sejarah kedermawanan islam indonesia memperlihatkan bahwa zakat, sedekah, dan wakaf menjadi pendorong gerakan sosial kemasyarakatan dan membiayai pendidikan islam. muhammadiyah menjadi pionir dalam gerakan kedermawanan islam modern indonesia dan memiliki ribuan aset masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain lain dari gerakan derma. pengaturan filantropi islam, khususnya zakat, dimulai pada pada masa pemerintahan soeharto namun tidak berhasil. posisi pemerintah soeharto) sebagai amil zakat nasional berakhir pada karena sangat sedikit mulai yang mau membayar zakat melalui soeharto. pascareformasi, legislasi zakat dilakukan melalui yang cukup akomodatif dalam hal memfasilitasi organisasi zakat baik milik pemerintah yaitu badan amil zakat baz) maupun milik masyarakat yaitu lembaga amil zakat laz). praktek zakat sangat tergantung kepada trust masyarakat. sejak berlaku dari laz dan baz nasional, peringkat lima besar ditempati oleh laz milik masyarakat. selain praktek zakat melalui organisasi zakat modern, masih banyak masyarakat yang mengelola zakat secara tradisional. survey csrc uin tahun menunjukkan masyarakat memberikan zakatnya tidak kepada organisasi zakat modern. mengatur terlalu ketat dan tidak menyisakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberdayakan dirinya sendiri. terkait konsep unit pengumpul zakat upz), pengelolaan zakat tidak dapat dipotong hanya mengumpulkan saja, namun harus meliputi juga mendistribusikan. justru keberhasilan dalam pendistribusian ini yang menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat. yusuf wibisono, s.e., m.e. ahli adalah wakil kepala pusat ekonomi dan bisnis syariah pers) fakultas ekonomi universitas indonesia. indonesia adan amil zakat, infak, dan sedekah baris) mulai bermunculan setidaknya sejak namun zakat nasional benar benar mengalami kebangkitan nasional tangan lembaga amil bentukan masyarakat sipil era andenganpada berdiri forum zakat foz) yang pada secara resmi ditujukan menjadi asosiasi baz dan laz seluruh indonesia. pada foz memiliki anggota. kemudian baz yang merupakan bentukan pemerintah berhimpun bawah koordinasi panas pada milestone zakat indonesia adalah yang membawa berbagai dampak positif, yaitu perlindungan dan pelayanan bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya: ii) memberi kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat, iii) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat sebagai pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan iv) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga. mendorong pengikatan pesat jumlah organisasi pengelola zakat (opz) namun kelemahan adalah tidak diamanatkannya pembentukan regulator dan tidak adanya pengawasan yang memadai. kemunculan opz yang sangat banyak mengindikasikan inefisiensi dunia zakat nasional terkait penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil. mendorong munculnya perda perda yang beberapa daerah tidak jelas. amandemen cacat secara proses. dalam prosesnya terdapat dua versi draf pengelolaan zakat, yaitu draf versi pemerintah dan draf versi masyarakat sipil. pembahasan ruu zakat gagal diselesaikan oleh dpr pada periode kemudian diambil alih oleh dpr sebagai ruu inisiatif dpr pada pembahasan kemudian berdampingan dengan draf ruu versi dpr (yang mencerminkan aspirasi masyarakat sipil) muncul draf ruu versi pemerintah, dan dalam bulan kemudian draf versi pemerintah tersebut disahkan oleh dpr sementara draf versi dpr hilang. pokok pokok reformasi pengelolaan zakat nasional dalam adalah: sentralisasi pengelolaan zakat nasional oleh pemerintah melalui badan amil zakat nasional panas). peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat dimarjinalkan. panas dibiayai dari apbn, apbd, dan hak amil, sementara laz hanya dibiayai dari hak amil. menteri agama melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap panas dan laz. kelemahan adalah: panas adalah operator yang sekaligus menjadi regulator. kewenangan pengelolaan zakat secara nasional dipegang panas sementara kewenangan yang sama milik laz yang diperoleh berdasar dihapuskan.ihak terkait badan amil zakat nasional panas) dan majelis ulama indonesia mui): mendengar keterangan ahli serta saksi para pemohon dan pemerintah: mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh mahkamah konstitusi: memeriksa bukti bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon, pemerintah, dan pihak terkait badan amil zakat nasional panas)dulaz harus didirikan atau merupakan bagian dari ormas islam. ketentuan ini historis dan memukul laz terbesar yang selama ini berbentuk yayasan dan bukan ormas. tidak ada rasionalisasi secara ekonomis dari kewajiban berbentuk ormas ini. hingga saat ini banyak laz yang tidak memiliki ijin operasional. pendirian laz yang harus mendapat rekomendasi panas merupakan sesuatu yang janggal karena panas bertindak juga sebagai operator. panas adalah lembaga non struktural tetapi mengikuti struktur pemerintahan nasional. hal ini membuat panas akan dibentuk sangat besar banyak. panas boleh menjadi regulator tetapi harus dilepaskan dari posisi operator sehingga tidak terjadi conflict interest. laz memang harus dikenai syarat tertentu dan demikian pula terhadap panas. pemerintah harus mengikutsertakan lembaga zakat yang kredibel dalam pengentasan kemiskinan. dr. hamid chalid ahli adalah staf pengajar tetap fakultas hukum universitas indonesia. putusan nomor tahun menyatakanketuru serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan peradaban. jika pemberlakuan hukum islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum islam memang menjadi sumber hukum nasional, bersama hukum adat, hukum barat, serta tradisi hukum lain. dalam perspektif ajaran islam, zakat harus diatur oleh negara. salah satu argumen dalam sejarah islam adalah keputusan khalifah abu bakar as sidik untuk memerangi kaum yang menolak membayar zakat. keputusan tersebut dilaksanakan oleh salicina abu bakar, menurut hemat kami merupakan kewenangan yang timbul karena adanya kewajiban zakat yang diterapkan secara imperatif pada kaum muslimin pada masa itu. hal ini berbeda dengan indonesia, mana membayar zakat lebih dilandaskan pada iman dan kesadaran sebagai seorang muslim ketimbang karena ketakutan akan adanya sanksi oleh negara. semangat berbakat semakin berkembang dengan tumbuhnya lembaga lembaga amil zakat yang profesional, transparan, akuntabel, serta sanggup menyalurkan zakat yang dikumpulkan tempat tempat dan dalam bentuk bentuk yang tidak mungkin dilaksanakan secara individu oleh para mulai. rumusan dan undang undang guo menyatakan pesan bahwa pemerintah adalah pihak tunggal yang berwenang untuk mengatur salah satu rukun islam, yaitu zakat. memberikan kesempatan yang sama antara pemerintah (dalam hal ini panas) masyarakat (dalam hal ini laz), dan lembaga lembaga zakat lain (informal) untuk melakukan pengelolaan zakat. memposisikan berbeda, yaitu panas sebagai lembaga tunggal yang memiliki wewenang, sedangkan laz hanya membantu. kata membantu tersebut semakin menegaskan bahwa hanya panas sesungguhnya yang memiliki wewenang guo. negara dapat mengatur atau meregulasi pengelolaan zakat dalam konteks menciptakan tata kelola yang baik dan mempersempit ruang penyimpangan dalam pengelolaan zakat sebagaimana diatur saksinya dalam dan undang undang guo, tetapi negara tidak dapat mengambil alih hak pilih masyarakat untuk menentukan amil yang dipercayai untuk menyalurkan zakat mereka. persoalan sesungguhnya bukan pada ada tidaknya kewenangan negara untuk mengatur kehidupan keagamaan, tetapi diadakannya peran masyarakat sipil untuk melaksanakan kewajiban keagamaannya secara sukarela. amil amil zakat tradisional yang bersifat informal oleh zakat diancam pidana hanya karena membantu masyarakat menyalurkan zakat lingkungannya yang mungkin tidak terjangkau oleh panas maupun laz yang memiliki izin. undang undang guo menyebutkan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh laz untuk mendapatkan izin, adalah terdaftar sebagai ormas islam berbentuk badan hukum. penjelasan tentang ormas atau organisasi kemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu ciri penting dari ormas adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaan. sisi lain ormas bukan badan hukum. apabila dikaitkan antara dua syarat tadi dengan syarat berbentuk badan hukum, maka satu satunya badan hukum yang memenuhi kemungkinan itu adalah perkumpulan yang saat ini masih diatur dalam staatsblad tahun nomor tentang perkumpulan perkumpulan berbadan hukum, dan kuh perdata. undang undang guo melarang laz dalam bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam dan diubah dengan keharusan laz berbentuk ormas berpotensi menciptakan fragmentasi sosial masyarakat. jika semula zakat yang dikumpulkan oleh laz disalurkan seluruhnya bagi masyarakat yang membutuhkan, maka bukan tidak mungkin kemudian zakat dari laz mensyaratkan keanggotaan bagi para mustahil yang ingin memperoleh penyaluran zakat dari laz bersangkutan. hal ini dapat terjadi mengingat laz diharuskan berbentuk ormas yang memiliki sifat menghimpun anggota. akibat lain adalah keengganan para mulai untuk membayar zakat kepada laz tertentu karena adanya keanggotaan tertentu. definisi ormas islam bukan terminologi hukum. hal yang termasuk terminologi hukum adalah ormas. at tambah berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui. dalam kitab babun nuzul karya ali bin ahmad wahid, ibnu abbas menjelaskan bahwa tersebut turun berkaitan dengan adanya sekelompok sahabat yang menolak pergi berjihad bersama rasulullah s.a.w dalam perang tabuk. lalu mereka menyesali perbuatannya ketika rasulullah telah berangkat menuju tabuk. mereka lalu mengikatkan diri mereka salah satu tiang masjid dan membiarkan diri mereka dalam keadaan demikian sampai allah dan hasilnya memaafkan mereka. rasulullah kembali dari tabuk dan bertanya kepada salah seorang sahabat yang kemudian sahabat menjelaskan. kemudian rasulullah bersabda, aku tidak akan mengambil tindakan apa pun sebelum datang perintah dari allah s.w.t lalu turun yang atas dasar itu rasulullah membebaskan dan memaafkan mereka. sedangkan perintah pada berikutnya muncul karena semula rasulullah menolak menerima sedekah mereka. babun nuzul tersebut merujuk kepada pengertian sedekah sebagaimana bunyi literal dari tersebut. adapun kata sedekah dimaknai sebagai zakat dan diberlakukan sebagai ketentuan umum, pesan tersebut asalnya adalah pada kewajiban membayar zakat yang berimplikasi pada munculnya hak penguasa untuk mengambilnya. adanya hak penguasa untuk mengambil, dengan sendirinya gugur apabila kewajiban telah ditunaikan. dengan menilik hadist hadist nabi s.a.w yang sangat banyak berisi anjuran bersedekah, bertindak, dan beramal kebajikan lain kepada lingkungan terdekat, maka dapat dikatakan bahwa norma imperatifnya adalah membayar atau menunaikan kewajiban mulai, bukan pada mengambil oleh negara. jika norma imperatifnya adalah pada kewenangan mengambil oleh negara, maka tidak sah zakat yang dibayarkan melalui atau kepada pihak lain secara langsung. adanya lembaga pemerintah yang diberi wewenang memungut zakat adalah baik. dengan demikian, eksistensi panas sangat didukung sebagaimana juga adanya laz yang seyogianya diatur, tetapi bukan disubordinasikan. atas itu semua, membiarkan masyarakat membayarkan dan menyalurkan zakatnya kepada dan atau melalui pihak mana pun yang dipercayainya, baik laz atau siapa pun, resmi atau tidak resmi, adalah juga hak yang harus dilindungi oleh konstitusi. menerapkan ketentuan pidana atas suatu pelaksanaan kewajiban agama sama sekali tidak layak dan tidak konstitusional. topo santoso, ph. keterangan tertulis ahli topo santoso diajukan oleh para pemohon sebagai bukti saksi para pemohon arifin purwakananta secara islam, saksi halal berbakat masjid depan rumahnya, dan masjid tersebut halal menerima serta menyalurkan zakat yang diserahkan saksi. menurut undang undang guo, untuk dapat mengelola zakat, masjid tersebut harus terdaftar sebagai lembaga amil zakat laz) dan untuk menjadi laz harus berbentuk ormas. ali yasin sejak dua tahun lalu saksi menjadi manajer masjid alauddin, gedangan, sidoarjuncto sebagai pengurus masjid, saksi secara moral berkewajiban menerima dan mengelola dana zakat. ramadhan tahun lalu masjid saksi mengelola zakat sekitar rp. dan infak rp. yang diminta oleh para mulai agar dipergunakan untuk membantu lingkungan sekitar, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. dalam kaitannya dengan undang undang guo, saksi pernah ditanya seseorang mengapa berani menerima mengelola zakat sementara tidak memiliki badan hukum. sejak adanya undang undang guo, saksi merasa tidak lagi memiliki semangat untuk mengelola zakat. superba panji utama saksi adalah warga lampung yang menjadi pelaku pemberdayaan masyarakat dengan dana zakat dari laz. undang undang guo mengatur bahwa laz harus mendapat rekomendasi dari baz, sementara daerah saksi tidak ada baz. berdasar (uu zakat yang lama) hanya ada dua lembaga provinsi lampung yang diberi ijin oleh gubernur, padahal banyak lembaga yang mengajukan ijin untuk mengelola zakat. jika tidak ada atau sedikit sekali lembaga yang diberi ijin, lalu apakah potensi zakat tidak akan dikelola. lembaga saksi mengelola zakat untuk membantu sekitar kepala keluarga per tahun keluar dari kemiskinan. mengapa tidak dibentuk juga undang undang untuk mengatur potensi zakat masyarakat non muslim. lembaga zakat daerah tidak menggunakan apbn apbd sementara badan yang akan dibentuk oleh negara akan menggunakan dana apbn apbd. pembentukan laz harus berdasarkan rekomendasi baz. terkait hal tersebut, selama ini baz sudah ada lampung tetapi tidak aktif. bimo tunggal prasetyo saksi bergiat lada dsm amanat, batam. warga sekitar saksi (di batam) memiliki unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh baz dan telah mengumpulkan zakat, namun ketika ada warga sekitar yang membutuhkan bantuan pertolongan, justru tidak mendapat bantuan. berdasarkan hal tersebut lembaga zakat dsm membentuk satuan pengelola zakat spz) untuk menampung keinginan mulai yang ingin zakatnya disalurkan kepada masyarakat sekitar. amil setempat takut komplain masyarakat jika hanya mengumpulkan zakat tetapi tidak menyalurkannya kepada masyarakat sekitar. dai desa binaan (tidak ada baz wilayah tersebut) mempertanyakan bagaimana pengelolaan zakat jika kegiatan mereka dilarang sementara baz belum dibentuk. saifuddin zuri saksi bergiat lada dsm bali. pada saksi mengurus legalitas dsm bali tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. terkait hal tersebut mui bali mempersilakan (memberi rekomendasi) agar saksi terus menjalankan kegiatannya mengelola zakat. zakat yang dikelola adalah dari masyarakat setempat dan disalurkan kepada anggota masyarakat setempat yang masih miskin. jika lembaga amil saksi tidak boleh lagi mengelola zakat, siapa yang akan membantu mustahil yang selama ini dibantu oleh laz saksi dan teman temannya. saksi merasa tidak dapat memenuhi persyaratan dari undang undang guo untuk menjadi laz. semangat pengelolaan dsm bali adalah untuk membantu masyarakat yang tidak terbantu oleh pemerintah. tuan guru haji muharram mahfudz saksi adalah wakil pimpinan ponpes nurul hakim dan ketua panti asuhan ponpes nurul hakim, nusa tenggara barat. selain itu saksi adalah dai lingkungannya. sekitar tahun yang lalu mulai langsung memberikan zakat kepada mustahil tanpa dikenal adanya amil. distribusi langsung tersebut tidak merata, yang akhirnya melahirkan gagasan untuk membentuk amil zakat tingkat mushalla dan masjid. amil dipilih oleh masyarakat yang sebagian besar dari amil tersebut adalah pengurus masjid. tingkat kemiskinan lombok cukup tinggi. banyak orang yang menitipkan zakat kepada saksi atau kepada tokoh tokoh agama lainnya, yang bukan amil, karena saksi dan tokoh agama lainnya adalah orang orang yang berada tengah tengah masyarakat sehingga zakat dapat disalurkan langsung kepada masyarakat setempat. panti asuhan, termasuk yang diasuh saksi, selama ini mendapat sumbangan dari damai dan departemen sosial, tetapi jumlah bantuan setiap tahun berkurang sementara jumlah anak asuh tetap besar. berangkat dari hal tersebut, panti asuhan saksi menyerap sumbangan baik zakat maupun infak agar jumlah anak asuh tidak sampai dikurangi. biaya pembangunan pondok pesantren (dan madrasah) tidak cukup jika hanya digantungkan kepada sumbangan pada awal pembangunan. karena itu ponpes mengajukan permohonan kepada para petani agar sebagian zakat pertanian disalurkan kepada pondok pesantren. hal tersebut dilakukan juga oleh ponpes lain. hal yang sama juga dilakukan untuk membiayai pembangunan masjid. dari zakat fitrah hanya sedikit yang dialokasikan untuk pembangunan, lebih dari dialokasikan untuk membantu fakir miskinoktober dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan november yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember menyatakan sebagai berikut. pokok permohonan pemohon bahwa menurut para pemohon, ketentuan ketentuan yang terdapat dalam dan pengelolaan zakat menyebabkan terjadinya sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya tangan pemerintah, yaitu badan amil zakat nasional panas), dan mensubordinasikan serta memarjinalisasi lembaga amil zakat laz) bawah panas yang statusnya adalah sama sama sebagai operator zakat nasional. bahwa dan undang undang guo dapat melemahkan, bahkan mematikan perkembangan laz, serta adanya konflik kepentingan (conflict interest), karena panas menyandang status sebagai operator zakat dan memiliki kewenangan regulator, selain itu menurut para pemohon, ketentuan ketentuan dalam dan undang undang guo menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, meskipun para amil zakat tersebut memiliki kredibilitas tinggi, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat, singkatnya menurut para pemohon, ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang undang guo menimbulkan ketidakjelasan, kekhawatiran, menegaskan prinsip prinsip kebebasan berserikat, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga ketentuan dan dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan uudngelolaan zakat, pemerintah dapat menyampaikan beberapa halzakat, samping sebagai ibadah masalah, juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, sebagaimana yang dinyatakan dalam nomor tahun junctongelolaan zakat, mana keseluruhan semangat dan substansi undang undang tersebut bertentangan dengan undang undang dasar dan sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan para pemohokedudukan hukum legal standing) para pemohon bahwn sebagai instrumen sosial ekonomi, zakat indonesia memiliki potensi yang sangat besar. berdasarkan penelitian panas dan fakultas ekonomi dan manajemen institut pertanian bogor fem ipb), yang didanai oleh arti idb, potensi zakat nasional mencapai angka trilyun atau persen dari pdb. potensi zakat nasional ini terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu potensi zakat rumah tangga (individu) nasional, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat bumn, dan potensi zakat tabungan nasional. jika melihat pada angka zakat, infak dan sedekah (zis) yang terkumpul secara nasional, maka terdapat kesenjangan yang sangat besar antara antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunannya. pada tahun jumlah zis yang terhimpun secara nasional, melalui panas dan jaringan baz daerah, serta jaringan laz secara keseluruhan, baru mencapai angka trilyun. angka ini mengalami kenaikan sebesar persen jika dibandingkan dengan penghimpunan tahun yang mencapai angka trilyun. akan tetapi, jika dibandingkan dengan penghimpunan nasional yang terdata pada tahun maka terdapat kenaikan penghimpunan zis sebesar kali lipat atau persen dalam kurun waktu sembilan tahun. ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berbakat melalui panas dan laz, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. hal ini juga berarti bahwa upaya sosialisasi dan edukasi publik yang telah dilakukan selama ini, mulai menampakkan hasil yang positif, meski harus terus menerus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan. sedangkan dari sisi pemanfaatan, program program penyaluran zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahil. berdasarkan studi terbaru yang diterbitkan dalam indonesia zakat and development report sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh baik dan tani pada rubrik igtishodia harian republika edisi februari lalu, program penyaluran zakat terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahil sebesar persen. dalam survey yang dilakukan lima kota besar seluruh indonesia terhadap rumah tangga mustahil, terbukti bahwa dari rumah tangga mustahil yang telah dibantu, rumah tangga diantaranya mampu dipentaskan dari garis kemiskinan. ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terencana dan terorganisir melalui institusi yang amanah, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. bahwa tujuan pengelolaan zakat adalahnomor tahun tentang pengelolaan zakatenguatan kelembagaan panas dengan kewenangan yang disebutkan secara eksplisit dalam undang undang, sama sekali tidak membawa ekses bahwa panas mematikan aktivitas pengumpulan zakat masjid masjid dan tempat lainnya. tetapi justru diwadahi melalui unit pengumpul zakat upz) sehingga lebih terkoordinir untuk kemaslahatan umat dan hal itu telah dibuktikan secara faktual. sebagai contoh, undang undang nomor tahun telah memberi dasar hukum yang cukup kuat bagi panas untuk memperbarui dan menerapkan kebijakan pengelolaan upz lingkungan kementerian lembaga dan bumn. terkait pokok permohonanketentuan pengelolaan zakat akan mematikan laz. pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:, dan penanggulangan kemiskinan, serta kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. bahwa berlandaskan undang undang dasarkemasyarakatan dan bernegara tentu harus sejalan dengan prinsip prinsip negara hukum, yaitu harus berdasarkan pada peraturan per undang undangan sebagai hukum positif guna menciptakan serta menjamin adanya kepastian hukum. untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada mulai, mustahil, dan pengelolaan zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, maka pemerintah membentuk panas yang merupakan lembaga yangdan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. keberadaan panas tidak dimaksudkan untuk memarjinalkan, menghalang halangi bahkan mematikan laz, bahkan keberadaan laz dalam pengelolaan zakat ditegaskan dalam pengelolaan zakat dan keberadaan (vide pengelolaan zakat) berdasarkan penjelasan tersebut ketentuan mengenai pembentukan panas tersebut tujukan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, yang pelaksanaannyain itu pembentukan panas juga tidak dimaksudkan untuk mematikan laz, bahkan laz menjadi mitra panas dalam pengelolaan zakat dan oleh karenanya ketentuan dan tersebut tidak bertentangan dengan dan uud terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan pengelolaan zakat bertentangan dengan dan dan uud pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: menurut pemerintah ketentuan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan zakat yang merupakan sebuah pranata keagamaan dan salah satu sumber potensial bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. penilaian zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. pada prinsipnya peran negara tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan zakat. mengabaikan peran negara adalah bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki keteraturan dan ketegasan hukum. pengelolaan zakat, samping terikat dengan ketentuan syariah, tidak bisa mengabaikan legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan. tidak seorangpun dapat membantah bahwa keamanan dana zakat akan lebih terjamin apabila dikelola oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kepastian hukum. dalam islam, zakat bukan urusan individu dengan tuhan semata, tetapi terkait dengan hak negara dan masyarakat. kenapa pengelolaan zakat mesti diatur oleh negara, adalah untuk menciptakan kesatuan sistem (unified system) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, atau dapat disederhanakan dengan kata kunci integrasi dan akuntabilitas . sedangkan ketentuan pengelolaan zakat mengatur tentang fungsi lembaga panas untuk melaksanakan tujuan pembentukannya dan hal tersebut tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas suatu norma dan tidak merugikan para pemohon. berdasarkan penjelasan tersebut atas maka menurut pemerintah, dan pengelolaan zakat tidak dapat artikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat sebagaimana anggapan para pemohon akan tetapi pembentukan panas adalahsehingga menurut pemerintah pembentukan panas tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para pemohon dan karenanya ketentuan guo tidak bertentangan dengan dan dan uud terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan undang undang pengelolaan zakat telah mensubordinasikan kedudukan laz. pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa undang undang guo mengamanatkan pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. dengan sistem ini, diharapkan dapat melindungi dan mengelola dana masyarakat secara maksim agamabahwa ketentuan pengelolaan zakat tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau merubah sistem zakat yang telah ada sebelumnya, kata membantu' dalam dimaksudkan untuk membantu sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi dalam arti kelembagaan. pembentuk undang undang menyadari sepenuhnya bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan zakat dengan potensi yang begitu besar, tidak dapat dilakukan sendiri oleh panas tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat. untuk itu,, kata membantu dalam undang undangordinasi dari panas, sebagaimana didalilkan para pemohon. pembentukan laz oleh masyarakat dapat dimaknai sebag perizinan dalam ketentuan pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memenuhi prinsip responsibility yaitu untuk menjamin kepastian kedudukan laz sebagai subjek hukum dalam sistem hukum indonesia yang akui dalam pengelolaan zakat dan dapat makin memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zis karena tidak ada keraguan terhadap laz yang salurkan dananya dalam hal pembentukan laz, kewajiban mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama, merupakan pelaksanaan asas kehati hatian (prudent principle) dan dalam rangka memenuhi asas legalitas. hal ini dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu laz dapat dilakukan dengan baik, guna mencegah berdirinya laz tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam undang undang guo. frase paling sedikit dalam pengelolaan zaka dalam undang undang pengelolaan zakat. jika ada persyaratan lain akan dirumuskan dalam peraturan pelaksanaan pengelolaan zakat yang mewajibkan laz melakukanlaz, namu, lebih lanjut pelaporan pengelolaan zakat oleh laz kepada pemerintah juga sebelumnya telah diatur dalam tahun tentang pengelolaan zakat. berdasarkan penjelasan tersebut atas maka menurut pemerintah ketentuan dan zakat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat yang berasal dari mulai kepada yang berhak menerima zakat (mustahil) sehingga tidak bertentangan dengan dan dan uud bahwa terhadap ketentuan dan undang undang pengelolaan zakat pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: pengelolaan zakat, menyatakan: setiap orang larang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, mendistribusikan, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang bahwa ketentuan tersebut atas dalam rangka menginventarisir, menertibkan, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat, sehinggga dengan izin dari pejabat yang berwenang diharapkan para pihak (amil zakat) yang mengelola zakat dari masyarakat adalah yang memang benar benar akan menyalurkan zakat yang dikelola secara benar, dengan perkataan lain lembaga amil zakat tidak menyimpang dari tujuan semula misalnya lembaga amil zakat menjadi sebuah korporat yang mencari keuntungan. sehingga adalah tidak tepat jika izin dari pejabat berwenang tersebut bertujuan untuk mempersulit, mempersempit, dan mematikan ruang gerak lembaga amil zakat. bahkan dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang tersebut akan memperkuat lembaga amil zakat laz) dan amil zakat tradisional masjid masjid akan menjadi bagian unit pengumpul zakat upz). pengelolaan zakat yang menyatakan: ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan guo bertujuan untuk menegakan ketentuan norma larangan yang diatur dalam undang undang guo dan telah sesuai dengan teknik penulisan ketentuan pidana yang diatur dalam lampiran nomor undang undang tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan yang menyatakan berdasarkan penjelasan tersebut atas maka menurut pemerintah terkait ketentuan pidana dalam pengelolaan zakat adalah tidak dalam rangka mengkriminalisasikan lembaga amil zakat laz) dan amil zakat tradisional sehingga menurut ketentuan guo tidak bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun iv. tanggapan klarifikasi pemerintah atas keterangan ahli yang diajukan para pemohon pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli para pemohon bernama amelia fauzi yang pada pokoknya menyatakan pengelolaan zakat mempersempit dan menghalangi hak individu untuk menunaikan zakat. menurut pemerintah, pengelolaan zakat tidak menghalang halangi para muzzaki dalam menyalurkan siswa nya, justru ketentuan guo bertujuan memberikan kepastian hukum agar dana yang diberikan dan dikelola amil zakat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. hal ini sesuai dengan keterangan ahli pemerintah bernama aries mufti yang dalam persidangan menyatakan, sebetulnya tidak akan masalah laz yang ada masih tetap bisa mengelola zakat bawah koordinasi panas kalau mereka bersedia dan ikhlas. mana panas sebagai lembaga pengayom mengumpulkan sebagai upz nantinya dan dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan, maka bisa disusun bersama programnya. jadi sebetulnya, dengan program bersama efeknya akan lebih positif, proporsional, dan merata. sehingga apa yang ada akan tercapai. jangan sampai asset hanya beredar kalangan tertentu saja. (vide risalah tanggal oktober pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli para pemohon bernama yusuf wibisono yang pada pokoknya menyatakan pengelolaan zakat berusaha mensentralisasikan pengelolaan zakat melalui pembentukan panas. menurut pemerintah pengelolaan zakat tidak mengarah pada sentralisasi pengelolaan zakat dan tidak ada dominasi pemerintah terhadap panas ataupun laz. undang undang ini bertujuan untuk mensinergikan peran masyarakat dan negara dalam pengelolaan zakat. dominasi pemerintah terhadap baz sebagaimana dikhawatirkan oleh para pemohon sangatlah tidak relevan dan mengada ada, karena pengaturan tentang komposisi keanggotaan terdiri dari unsur mayarakat sejumlah (delapan) orang dan unsur pemerintah sebanyak orang pengelolaan zakat). terhadap keterangan ahli para pemohon bernama hamid chalid yang pada pokoknya menyatakan, adanya lembaga pemerintah yang diberi wewenang memungut zakat adalah baik sekali. dengan demikian, eksistensi panas sangatlah didukung sebagaimana juga adanya laz yang seyogianya diatur tetapi bukan disubordinatkan, menurut pemerintah keterangan ahli pemohon tersebut misleading. berdasarkan undang undang guo, keberadaan panas tidak dalam rangka mensubordinasikan laz, karena keberadaan laz menurut pengelolaan zakat tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk melakukan pelaporan kepada panas terhadap pengelolaan. ketentuan pengelolaan zakat tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau mengubah sistem zakat yang telah ada sebelumnya. kata membantu dalam dimaksudkan untuk membantu sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi dalam arti kelembagaan. namun demikian laz berkewajiban untuk memberikan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatannya kepada panas sebagaimana diatur dalam pengelolaan zakat. terhadap keterangan saksi saksi dari para pemohon yang pada pokoknya menyatakan terganggunya kegiatan para saksi dalam pengumpulan pengelolaan zakat dengan berlakunya pengelolaan zakat, menurut pemerintah hal tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena: amil zakat masjid masjid tetap dapat melaksanakan pengumpulan zakat dari mulai (lingkungan sekitar) dan dengan pengelolaan zakat, para amil zakat tersebut mendapat pembinaan, bimbingan dan arahan dari panas dengan menjadi upz unit pengumpulan zakat), kalaupun dalam pengelolaan zakat mencantumkan mengatur sanksi pidana namun ketentuan tersebut bersifat ultimatum medium, dengan pengertian lain bahwa ketentuan tersebut tidak diterapkan serta merta. pemerintah dapat menggunakan mekanisme lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah dalam rangka mengatur pola pembinaan terhadap amil zakat agar dalam merasionalisasi sesuai dengan pengelolaan zakat (mekanisme stelsel aktif) menuju penerapan sanksi pidana yang bersifat ultimatum medium. kesimpulan pemerintah terhadap persidangan pengujian undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat berkaitan dengan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, pemerintah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada persidangan pleno mahkamah konstitusi baik secara tertulis maupun secara lisan dan berdasarkan keterangan ahli ahli baik dari pemerintah, yang pada intinya bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, juga tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut: dari fakta persidangan telah ternyata bahwa keberadaan pengelolaan zakat, khususnya keberadaan dan fungsi panas sangat butuhkanhal ini juga didukung oleh keterangan pihak terkait majelis ulama indonesia mui) dalam persidangan yang menyatakan mui meyakini bahwa dengan dituangkan segala sesuatu yang diatur dalam murah dan sunah, maupun yang sudah menjadi fikih tentang zakat, tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat ini dan kami yakin bahwa ketentuan ini sudah sesuai dengan nilai nilai ajaran yang ada @uran, dan sunah, serta yang telah menjadi fikih selama ini yang bisa dikatakan dalam undangundang yang lama belum tertampung sedemikian rupa, khususnya untuk unifikasi pengelolaan zakat. selain itu menurut mui undang undang guo sejalan, selaras dengan dan juga tidak bertentangan dengan undang undang dasar karena ini merupakan bahwa para pemohon merupakan badan hukum indonesia, berbentuk yayasan yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap nomor tahun bahwa para pemohon dan merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah memenuhi syarat ketentuan hukum indonesia sebagai badan hukum yayasan yang bergerak bidang sosial, utamanya sebagai pengumpul dan terdistribusi dana zakat, infak dan shadagah zis) selama ber tahun tahun sebelum nomor tahun tentang pengelolaan zakat dan telah disahkan dan memiliki izin operasional sebagai lembaga amil zakatnya lembaga amil zakat nasional). bahwa para pemohon iii dan adalah para pemohon berbadan hukum yayasan, yang telah menjalankan kegiatan sebagai lembaga amil zakat dalam skala nasional, sebelum nomor tahun disahkan, tetapi sejak didirikan, sudah mengajukan permohonan kepada menteri agama untuk menjadi lembaga amil zakat nasional, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan izin operasional dari menteri agama. bahwa para pemohon v viii adalah lembaga amil zakat daerah lembaga amil zakatnamun juga belum mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat daerah dari gubernur ataupun walikota bupati kepala daerah nya masing masing. bahwa pemohon lembaga amil zakat daerah ladadan telah mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat daerah dari bupati kepala daerah nya. bahwa pemohon adalah amil zakat (perorangan), yang telah menjalankan amanah sebagai amil zakat selama bertahun tahun, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan rasa kepercayaan para mulai, yang terpaksa menghentikan kegiatannya sebagai amil zakat perorangan, karena tidak terdaftar. bahwa para pemohon xi xiii adalah muzakki, yang aksesnya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, sebagai bentuk dari pelaksanaan dari sila pertama dari pancasila, ketuhanan yang maha esa. dan ketentuan undang undang dasar tahun yang mana mengamanatkan untuk kita menjalankan apa . bahwa kepada warga negara dijamin kemerdekaannya untuk pelaku . memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya. mui berharap jangan sampai pengujian ini justru menimbulkan citra buruk dan negatif terhadap lembaga zakat itu sendiri, dan terhadap masyarakat islam sendiri yang seolah olah ada perebutan dalam pengelolaan zakat ini ya. dalam undang undang ini tidak bermaksud panas itu menjadi pihak yang merebut pengelolaan zakat ya, oleh karena laz laz yang sudah ada akan tetap ada. hanya ditata kelola dengan yang baik dan transparan serta punya akuntabilitas. nah, kemudian kami berharap bahwa pengujian yang dilakukan mahkamah konstitusi yang terhormat ini tidak akan mengarah pada pelemahan efektifitas pengelolaan zakat, dan juga tidak melemahkan lembaga lembaga sosial keagamaan yang selama ini mengabdikan diri dalam pengelolaan zakat. hanya bentuknya perlu disempurnakan menjadi badan hukum sebagaimana kami sampaikan depan tadi. (vide risalah sidang tanggal oktober bahwaataupun menjadikan laz sebagai subordinasi panas, namun ketentuan guo dimaksudka. hal ini juga diperkuat oleh ahli yang diajukan oleh mahkamah konstitusi prof azyumardi azra, yang menyatakan: baz laz yang mengelola dana zakat dan swaf yang sangat besar, jelas jelas pula merupakan dana publik . ya, dana publik dana publik nonpemerintah, tegasnya dana masyarakat muslim sendiri harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat muslim dan negara, bangsa indonesia, baik dunia maupun akhirat. sebab itu, meskipun bagian baz laz sebagai amil zakat hanya seperdelapan jumlah komulatifnya bisa menjadi sangat besar, kalau misalnya katakanlah tahun bisa rp200 miliar, rp300 miliar, seperdelapan dari itu jelas dana yang sangat besar. oleh karena itu, dana bagian amil yang biasa sangat besar itu wajib pula dilakukan .cial umat, bukan dana komersial, misalnya. sebabtersebut merupakan kewajiban. dana dan badan lembaga amil zakat wajib terbuka bagi public scrutiny, bisa . harus bisa terbuka, harus terbuka untuk publik tentu saja dengan . oleh pihak yang berwenang dan representatif. jadi tidak semua orang tiba tiba . tapi harus representatif, sesuai dengan kepantasan dan ketentuan hukum. berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan panas bukan ditujukan untuk mempersempit akses laz terhadap sumber dana umat dan memindahkannya panas, melainkan agar dapat menjamin pengelolaan zakat secara lebih baik dan masyarakat menunaikan kewajiban zakatnya melalui amil resmi baik laz maupun panas. adapun adanya penolakan dari para pemohon terhadap beberapa ketentuan dalam pengelolaan zakat, menurut pemerintah lebih pasarkan pada kekhawatiran dan asumsi asumsi semata dari para pemohon, yang sesungguhnya menurut pemerintah kekhawatiran yang demikian (kekhawatiran yang berlebihan) tidak terjadi apabila para pemohon memahami maksud dan tujuan keberadaan pengelolaan zakat secara jernih, bijak dan komprehensif. pelaksanaan undang undang nomor tahun tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi amil zakat tradisional, seperti masjid masjid dan tempat lainnya, karena masih tetap bisa mengelola zakat dengan status sebagai upz bawah koordinasi panas. hal ini juga ditegaskan oleh ahli pemerintah dr. mudzakkir dalam persidangan yang menyatakan, undang undang zakat telah mengatur lembaga pengelolaan zakat karena zakat mengandung unsur penarikan atau menghimpun dana masyarakat ya, sebut saja ini menghimpun dana masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam bagi orang islam, maka diperlukan aturan hukum administrasi, yaitu izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanpenarikan dana atau pengumpulan dana zakat dari masyarakat. jadi adanya izin ini, dalam perspektif ini, diperlukan pertimbangan menghimpun dana masyarakat sesuai dengan hukum administrasi, dalam penarikan dana zakat atau penghimpun dana zakat ini dari masyarakat tersebut, harus ada organisasi yang jelas dan sistem pertanggungjawaban yang jelas. berarti harus didukung dengan suatu organisasi. adanya pertanggungjawaban keuangan negara, jelas ini sesuai dengan mekanisme yang diatur. ujungnya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan zakat dan jika terjadi penyalahgunaan, akan mudah meminta pertanggungjawaban hukumnya terhadap siapa, terhadap penyalahgunaan ini. sehingga kalau terjadi penyalahgunaan zakat, siapa yang bertanggung jawab. inilah yang nanti dikenakan dan sehingga menurut ahli bagaimana kalau itu tidak punya organisasi, tanpa izin, dan sebagainya, siapa yang harus dikenakan jadi, hal tersebut agak membingungkan. nah, itu ternyata regulasi yang seperti ini juga berlaku dalam dunia pendidikan juga sama, mereka yang mau mendirikan suatu lembaga pendidikan, itu pun juga harus ada izin. jadi semuanya hampir sama . dengan demikian menurut pemerintah ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan zakat penerapannya bersifat ultimatum medium. selain hal hal tersebut atas, menurut pemerintah apabila permohonan para pemohon dianggap benar gua nonpotensi siswa (zakat, infak, shadagoh, dan wakaf) yang jumlahnya mencapai ratusan miliar bahkan triliunan tidak dapat dikelola secara baik, akuntabel dan transparansi, oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kecukupan persyaratan baik sebagai ormas islam maupun amil zakat yang berbadan hukum, apalagi fakta menunjukkan saat ini kalangan umat islam menegah atas semakin tumbuh dan meningkat kesadaran untuk menyalurkan siswa. dapat menimbulkan sikap apriori oleh laz yang tidak sesuai dengan pengelolaan zakat dalam pengelolaan siswa, dengan kata lain dana siswa akan dipergunakan sesuai dengan selera pengurus laz itu sendiri. semakin banyak muncul laz yang tidak menerapkan prinsip prinsip pengelolaan dana siswa sebagaimana diatur pengelolaan zakat, dengan perkataan lain siapa saja (setiap orang) atau dapat semuanya mendirikan laz. tidak terkoordinasi dengan baik dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terhadap para mustahil yang membutuhkan, dengan perkataan lain dapat menimbulkan terjadinya pemusatan dan tumpang tindih dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada para mustahil. dapat menimbulkan potensi pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan syariah islam, padahal negara negara lain terdapat kecenderungan mengadopsi pengelolaan zakat yang mengarah pada model model pengelolaan keuangan syariah. vi. petit berdasarkan penjelasanelolaan zakat,. menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan uud selain itu, pemerintah mengajukan tiga orang ahli dan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang oktober dan oktober yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. ahli pemerintah dr. mudzakir, s.h., m.h. pihak yang tidak masuk dalam dan pengelolaan zakat adalah bukan lembaga yang diberikan hak untuk mengelola zakat. sehinga jika terjadi penggelapan maka tidak tunduk pada dan undang undang guo. terhadap orang yang tidak mendaftar atau tidak terdaftar, hanya tunduk pada kaidah umum hukum pidana saja, yakni penggelapan uang zakat sehingga sanksi pidananya ada dalam kuhp. unsur pokok undang undang guo adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum . perbuatan yang dilarang pada intinya adalah yang secara melawan hukum bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. konteks ketentuan tersebut adalah, adalah harus ada izin, dan ii) melawan hukum, baru kemudian dipidana. dalam hukum administrasi yang sifat jahatnya tidak jelas, maka diselipkan kata melawan hukum. jadi sifat jahatnya atau kriminalisasinya terletak pada melawan hukum. penarikan atau menghimpun dana zakat dari masyarakat harus dengan organisasi dan sistem pertanggungjawaban yang jelas. penyalahgunaan zakat akan dikenai pertanggungjawaban yang didasarkan pada dan undang undang guo. melawan hukum bermakna: bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan per undang undangan): perbuatan tersebut tercela atau bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang berhak untuk memperoleh pembagian harta zakat atau mustahil, dan perbuatan tersebut tidak baik dan tidak dikehendaki oleh masyarakat. organisasi amil zakat yang tidak memperoleh izin dari pejabat berwenang tidak boleh beroperasi karena bertentangan dengan hukum administrasi. pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum administrasi dan dikenakan sanksi administrasi. dalam hubungannya dengan undang undang guo adalah sanksi pidana dalam bidang administrasi, sehingga mengedepankan proses proses administrasi atau hukum administrasi. organisasi zakat yang tidak memperoleh izin dari pejabat berwenang, tetapi tetap beroperasi setelah memperoleh teguran sesuai dengan mekanisme hukum administrasi, maka perbuatan melawan hukum administrasi tersebut bisa masuk dalam hukum pidana bidang administrasi. pengenaan sanksi pidana bidang hukum administrasi tersebut adalah alternatif terakhir (ultimatum medium). dikaitkan dengan undang undang guo tidak bertentangan dengan norma konstitusi karena tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi wajib zakat dan kepada mustahil zakat. undang undang guo secara horizontal telah sesuai dengan ketentuan norma hukum administrasi bahwa menghimpun dana masyarakat diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang. dalam sanksi administrasi atau sanksi pidana dalam hukum administrasi, harus terdapat pelanggaran hukum administrasi, yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum administrasi. melawan hukum administrasi tersebut dapat diselesaikan secara administrasi atau menjadi melawan hukum pidana. kekhawatiran kriminalisasi oleh ketentuan guo terlalu berlebihan. hal tersebut baru mungkin terjadi sepuluh tahun mendatang, ketika sistem tersebut sudah berjalan. dalam konteks hukum peralihan, peran peraturan pemerintah pp) sebagai peraturan pelaksanaan adalah penting. bertugas melakukan harmonisasi atau sinkronisasi dengan norma norma hukum lain dan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, serta praktik pengelolaan zakat dalam masyarakat. oleh sebab itu harus bijaksana mengatur lebih lanjut hal hal yang diatur dalam norma hukum dalam undang undang pengelolaan zakat. dr. aries mufti, s.e., s.h., m.h. saksi adalah ketua umum asosiasi bmt se indonesia, ketua dewan pakar masyarakat ekonomi syariah, ketua dewan pakar icmi. saksi ikut mendirikan bank muamalah, pendiri takhayul, pendiri republika dan membantu pendirian dompet dhuafa, pendiri foz termasuk panas, dan sebagainya. tren ekonomi saat ini cenderung mengarah kepada ekonomi syariah. adalah jalan sementara, bukan yang terbaik, untuk membumikan @uran dan hadits mengenai ekonomi syariah, khususnya zakat. nafas uud khususnya pancasila adalah syariat dan bukan liberalisasi. idealnya pengelolaan zakat dianalogikan dengan pengelolaan zakat, yaitu ada sanksi bagi wajib zakat: dan zakat mengurangi pajak. pendistribusian dan pendayagunaan dapat dilakukan oleh baz dan laz yang terakreditasi. semua laz harus mengumpulkan dulu sebanyak banyaknya, jangan berebut sesama laz dalam mengumpulkan zis. seharusnya negara yang mengumpulkan zakat dan pajak lalu laz yang mengelolanya. gurun dan hadits mengatur zakat secara sentralisasi sebagaimana organisasi modern untuk bank (yaitu ada bank sentral) dan lkm (yaitu ada apex lkm). dengan analogi dimaksud, laz yang ada masih tetap dapat mengelola zakat bawah pengayoman panas dengan program yang disepakati dan disusun bersama. visi hanya adalah jangan sampai aset hanya beredar kalangan tertentu saja. semua pihak sebaiknya duduk bersama untuk merancang peraturan pemerintah nya untuk mencari konsep yang win win solution bagi panas dan laz. panas dan laz harus bersatu untuk bekerjasama dan bukan berkompetisi. dalam prosesnya perlu fungsi koordinasi yang berdasarkan undang undang guo diserahkan kepada panas. tujuan zakat adalah mentransformasi kaum dhuafa menjadi berdaya yang hanya terjadi jika kaum dhuafa memiliki penghasilan tetap. dr. irfan saudi baik, sc. ahli adalah ketua program studi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan manajemen ipb, ketua dpp ikatan ahli ekonomi islam iai), dan board member international association islamic economics. pelaksanaan zakat indonesia selama ini dengan pendekatan bottom up. seberapa lama pendekatan bottom dapat men trigger peran zakat yang lebih besar dan monumental jika tidak disertai pendekatan top down. dalam dua dekade terakhir, sejak modernisasi zakat pada an, masi terdapat kesenjangan besar antara zakat yang berhasil dihimpun dengan potensi zakat. pada penghimpunan zakat oleh panas dan laz hanya sebesar dari potensi zakat yang sekitar rp. triliun. dari perspektif kebijakan negara, instrumen zakat saat ini belum menjadi instrumen utama dan menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi negara. memberi penguatan kepada zakat. dibandingkan denga lebih kuat menekan pemerintah untuk mendorong pembangunan zakat. abu usaid dalam kitab al awal mengatakan bahwa zakat memiliki karakter ibadah masalah (zakat berlaku hingga akhir zaman) dan karakter politik zakat (pembunuhannya tergantung kondisi negara dan masyarakat). abu usaid juga menyatakan bahwa meskipun secara politik dapat naik dan turun, keterlibatan negara dalam hal zakat tetap tidak boleh diabaikan. sifat zakat yang terkait dengan orang banyak memerlukan daya pengaturan. zakat harus memiliki manfaat yang sebanyak banyaknya bagi mustahil, sehingga keterlibatan negara mutlak diperlukan, meskipun negara dalam kondisi lemah. paradigma pengelolaan zakat selama ini menggunaan paradigma sektor keuangan, yaitu karena adanya bank pemerintah dan swasta yang bersaing, maka diperlukan regulator. paradigma tersebut kurang tepat, dan sebaiknya menggunakan paradigma sektor fiskal, yaitu pengelola zakat adalah tubuh yang satu. panas dan laz harus diposisikan sebagai satu tubuh, dengan panas sebagai koordinator sebagaimana diatur dalam indikator keberhasilan pembangunan zakat bukan terletak pada seberapa banyak dana yang berhasil dihimpun, melainkan pada keberhasilan penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. tumpang tindih penyaluran zakat sangat mungkin terjadi, karena tidak adanya koordinasi pada pendistribusian zakat. hal ini menjadikan keberadaan koordinator penting. diperlukan perluasan kantor pelayanan zakat sampai pelosok negeri untuk menjangkau mustahil sebanyak banyaknya. hal hal baru dalam adalah: penguatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan basah dan laz. ketentuan audit syariah. adanya ketentuan pelaporan. mengoreksi dalam hal: pemanfaatan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ketentuan penghimpunan zakat dari luar negeri. baru tidak melarang laz untuk menghimpun zakat dari luar negeri. tiga faktor yang akan menciptakan kekuatan adalah imamah, jamaah, dan ukhuwah. penyaluran zis tetap harus ada bank sentralnya, dalam hal ini panas adalah bank sentralnya. bank sentral dunia terpecah dua, yaitu menjadi regulator tanpa ikut menjadi operator, dan ii) menjadi regulator sekaligus operator. dalam kasus indonesia, saat laz sudah tersertifikasi dapat ditunjuk pelaksana distribusi suatu daerah namun harus tetap ada sentralnya, yaitu panas. jika panas dinilai tidak kompeten maka silakan diganti saja posisinya oleh laz yang kompeten, tetapi tanpa mengubah konsep. saksi pemerintah h.m. jalani saksi adalah anggota dewan pertimbangan baz kota balikpapan. pada saksi adalah sekretaris baz kota balikpapan. pascalahirnya baz kota balikpapan (yang dibentuk sejak mencari bentuk pola pengumpulan zis yang akhirnya sepakat membentuk upz seluruh masjid kota balikpapan. seluruh penerimaan zakat diserahkan kepada baz kota balikpapan setelah dikurangi hak amil. sedangkan zakat fitrah, infak, dan shodagoh langsung dikelola oleh masjid setempat. pascalahirnya infak sholat jumat disisihkan sebagian (sesuai kesepakatan) untuk dikumpulkan kepada baz kota balikpapan. baz kota balikpapan membiayai kegiatan antara lain: pelatihan peningkatan peran masjid dalam pengumpulan zis: membantu menyelenggarakan dakwah masjid masjid: insentif imam rawat dan kaum masjid sebanyak masjid: bantuan renovasi perbaikan masjid pinggiran kota, insentif kesejahteraan guru tk tpa setiap masjid yang berjumlah orang. pengumpulan zis kota balikpapan menerapkan asas domisili yaitu pengumpulan zis dilakukan kepada seluruh potensi mulai baik melalui instansi lembaga pemerintah polri tni dan swasta yang berkedudukan balikpapanwajib menyalurkan zis kepada baz kota balikpapan. hal ini telah dituangkan dalam peraturan walikota balikpapan, walaupun masih ada beberapa lembaga, khususnya perbankan, yang menyalurkan zis nya instansi pusat. pendistribusian dan pendayagunaan dana zis mengedepankan sinergi program berkesinambungan, antara lain: sinergi program berupa pemerintah menggratiskan biaya pendidikan anak sekolah: namun baju seragam, buku dan fasilitas sekolah lainnya dibiayai oleh baz kota balikpapan dan laz. pelaksanaan khitanan massal tahunan yang bekerjasama dengan baz kota balikpapan dan didukung laz. dadang samsudin saksi adalah pengelola unit pelayanan zakat infak shodagoh masjid jami' nurul huda, kampung sinaga, desa jarak utara, kecamatan jarak, kabupaten sukabumi, sejak pada upz hanya mengelola infak mingguan (sholat jumat) dan zakat fitrah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional masjid saja dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat fakir miskin. dengan pembinaan panas kabupaten sukabumi pengelolaan zis oleh upz saksi semakin terarah dan mulai mengelola infak shodagoh luar infak jumat untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, meskipun belum maksimal. kesadaran masyarakat akan zis semakin tinggi karena sinergi antara upz masjid dengan panas kabupaten sukabumi. dana infak dipergunakan untuk, antara lain, santunan fakir miskin rutin setiap bulan, santunan yatim piatu secara periodik, bantuan kesehatan, pembangunan sarana umum seperti jalan, bantuan biaya kematian, penanggulangan korban rentenir dengan kegiatan komunitas usaha mikro muamalah berbasis masjid kum3) yang merupakan kerjasama panas sukabumi dengan baitul mal muamalah bmm). keyakinannya untuk menunaikan kewajibannya, yang akan terhambat dikarenakan tidak beroperasinya lembaga amil zakat yang dipercayainya tersebut, karena lembaga amil zakat tersebut, setelah berlakunya undang undang ini, tidak mendapatkan rekomendasi, untuk menjadi lembaga amil zakat nasional atau lembaga amil zakat daerah. bahwa kepentingan dari para pemohon secara keseluruhan adalah, bahwa nomor tahun tentang pengelolaan zakat ini, akan merugikan atau berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon terkait dengan pengelolaan zakat indonesia. nomor tahun ini, berpotensi menimbulkan diskriminasi, marginalisasi, sentralisasi, sub koordinasi dan kriminalisasi terhadap para pemohon. ill. kepentingan para pemohon bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yangpentingan para pemohon berkenaan dengan permohonan uji materiil ini adalah karena hak konstitusional para pemohon sebagai badan hukum privat, ataupun sebagai perorangan, sebagaimana yang tercantum pada uud telah melanggar dengan adanya tertentu dalam nomor tahun tentang pengelolaan zakat. adapun pada uud yang mengakomodasi hak hak konstitusional para pemohon, yang melanggar atau berpotensi melanggar dengan adanya beberapa dalam tersebut adalah sebagai berikut: upz masjid jami' nurul huda bernilai positif, yang antara lain terlihat dari: masyarakat yang ber zis luar upz masjid makin berkurang. perolehan zis mengalami peningkatan. terjadi pemerataan pembagian zis kepada mustahil. ada lumbung beras upz masjid untuk mencukupi kebutuhan masyarakat fakir miskin. dapat membantu kebutuhan masyarakat dalam kesehatan dan penanganan kematian. mempermudah pembangunan renovasi sarana keagamaan maupun sarana umum. program kum3 membantu permodalan masyarakat sehingga tidak perlu meminjam rentenir. kas masjid meningkat signifikan. mustafa kamal saksi adalah pedagang yang dipercaya menjadi ketua panas kabupaten sukabumi. panas sukabumi melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan pemkab sukabumi dalam bentuk: menjadikan program membangun peradaban zakat menjadi ikon keagamaan pemerintah daerah. mendorong lahirnya peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pengelolaan zakat. membentuk upz organisasi perangkat daerah opd). aksi cepat tanggap penanganan bencana daerah dipimpin langsung oleh bupati. melakukan pembinaan secara rutin (mingguan) terhadap semua pegawai lingkungan pemerintah daerah melalui majelis taklim aparatur. melakukan koordinasi program penanganan permasalahan fakir miskin seperti bedah rumah, insentif guru madrasah diniyah, santunan mustahil lingkungan opd, aksi cepat tanggap penanganan bencana daerah, penanganan daerah rawan pangan dan rawan akidah. kerjasama pembentukan upz sekolah untuk pendidikan zis sejak dini. panas kabupaten sukabumi melakukan koordinasi dan pembinaan upz dengan menempuh langkah, antara lain: membentuk upz setiap masjid, upz opd, upz sekolah, koordinator upz desa, upz forum komunikasi diniyah takmiliyah fkt), upz bmt, dan upz perusahaan, untuk memudahkan pembayaran zakat oleh mulai. melakukan pembinaan triwulanan baz kecamatan, upz utd pendidikan, upz fkt. mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan zakat. menerbitkan buku panduan zis untuk upz masjid, upz sekolah, dan panduan syari zakat profesi untuk pns, tni, polri, profesional, dan pengusaha. panas kabupaten sukabumi melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada alilin tradisional dengan cara: membangun kerjasama dengan forum silaturahmi majelis taklim aparatur dan forum komunikasi masjid. melakukan koordinasi dan fasilitasi agar alilin tradisional menjadi bagian dari pengurus upz masjid agar seluruh aset zakat masuk upz masjid demi meminimalisir pengumpulan zakat luar alilin resmi. panas kabupaten sukabumi melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan laz dalam pendayagunaan zis, dengan cara: bekerjasama dengan baitul maal muamalah bmm) dalam program desa peradaban zakat untuk kum3 empat kecamatan. bekerjasama dengan villa domba dalam program pesanggrahan domba zakat empat kecamatan. ikut membina koperasi riung mukti dalam kerjasama dengan laz dompet dhuafa kecamatan kalapa tunggal. khatib suryaatmaja saksi adalah ketua upz dkm falah cimanggu permai bogor dan penasehat forum silaturahmi upz masjid kota bogor. masjid falah melakukan pengumpulan, melakukan pendistribusian, dan pelaporan zis. kepada mulai yang membayar zakat diberikan bukti setoran yang tertera logo baz dan upz. bukti setoran zakat tersebut dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. hal tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pengumpulan zis upz masjid falah. sesuai kewenangan yang diberikan baz kota bogor, upz masjid falah mendistribusikan zis kepada masyarakat sekitar antara lain: bantuan bulanan dhuafa orang masing masing rp. ., ) beasiswa untuk orang. bantuan biaya pengobatan. bantuan dhuafa anak yatim. bantuan usaha produktif (sudah disalurkan orang dengan total rp. , ) bantuan kesejahteraan guru guru tp@ falah. bantuan pendidikan anak asuh. khitanan massal. i. membantu mualaf. membiayai operasional masjid falah. laporan pertanggungjawaban dibuat bulanan, triwulan, dan tahunan. baz bogor telah membentuk upz masjid dari sekitar masjid yang ada kota bogor. darwis saksi adalah ketua masjid sekaligus ketua upz masjid tambah, balikpapan. pengelolaan zis balikpapan dilakukan dengan bersinergi antara dewan masjid indonesia kota balikpapan dengan baz kota balikpapan, sejak seluruh infak jumat disisihkan untuk baz kota balikpapan dengan jumlah berdasarkan kesepakatan. dari penerimaan zakat harta oleh upz masjid disalurkan kepada baz kota balikpapan. baz kota balikpapan menyusun program untuk pemberdayaan dan kemakmuran masjid, antaranya untuk peningkatan sdm pengurus masjid, pelatihan manajemen masjid, pelatihan amil masjid sebagai upz, dan sebagainya. penyaluran atau distribusi zis sangat membantu masjid masjid yang berada pelosok dan pinggiran kota balikpapan. mensosialisasikan zakat melalui masjid lebih mudah dan efektif serta semakin mendekatkan lembaga dengan umat. i2oktober dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal november yang menguraikan sebagai berikut: ketentuan pengelolaan zadan pengelolaan zakat yang berbunyi sebagai berikut: untuk melaksanakan pengelolaan zakatpengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat: dan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, panas dapat bekerjasama dengan fihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan. panas melapork,pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat: dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkalaelolaan zakangelolaan zakat dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon berpendapat ketentuan dan pengelolaan zakat, telah desentralisasi pengelolaan zakat secara, maka pengelolaan zakathal ini adalah pelanggaran terhadap dan dan uud tahun (vide halaman angka permohonan guo). para pemohon berpendapat kata "membantu" pada pengelolaan zakat telah secara eksplisit mensubordinasikan lembaga amil zakat (vide halaman permohonan guo). para pemohon berpendapat adanya frase . merupakan suatu bentuk kesewenang wenangan. frase tersebut menjadizin menteri. hal tersebut melanggar uud tahun (vide halaman angka permohonan guo). para pemohon berpendapat ketentuan juncto pengelolaan zakat telah memberi dasar hukum berlangsungnya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat yang berwenang. berdasarkan ketentuan guo. hal ini mencederai hak konstitusional para pemohon utamanya uud tahun (vide halaman permohonan guo). berdasarkan dalil dalil para pemohon sebagaimana diutarakan atas, para pemohon berpendapat ketentuan dan pengelolaan zakat bertentangan dengan dan dan dan uud tahunnuraninya. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatbagi manusia yang bermartabatpengelolaan zakatkonstitusi memerintahkan negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk serta beribadat menurut agamanya masing masing. bagi umat islam, zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai syariat islam, untuk kemudian zakat tersebut diberikan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya. bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai nilai ekonomi dan duniawi. beragamnya nilai nilai yang terkandung dari ajaran zakat tersebut, memberikan landasan yang kuat dan rasional bagi pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyatu dan menyeluruh dari potensi zakat. dengan demikian zakat dalam islam, dan penanggulangan kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta efektivitas, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. bahwa berlandaskan uudbermasyarakat dan bernegara sebagai hukum positif guna menciptakan serta menjamin adanya kepastian hukum. bahwamenjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, maka disusunlah pengelolaan zakat yang dalamnya mengatur perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka ketentuan dan pengelolaan zakat telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk badan amil zakat nasional panas) yang berkedudukan ibu kota negarayang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. bahwa pembentukan panas sebagaimana diatur dalam dan pengelolaan zakat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk sentralisasi dan sub koordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional berada sepenuhnya tangan pemerintah, masyarakat tetap dapat membantu dan berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga amil zakat laz). bahwa hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam pengelolaan zakat diatur dalam ketentuan pengelolaan zakat undang undang dasar yangndang undang dasar yang selengkapnyngka dan angka undang undang dasarundang undang dasar yang selengkapnyaiundangkannya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat tersebut, telah membuat pengelolaan zakat nasional khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan melalui lembaga amil zakat yang berbadan hukum maupun amil zakat tradisional akan berpotensi mengalami kemunduran dan atau penghentian. para pemohon dengan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat tersebut, akan mengalami kerugian konstitusional, kemudian mengalami diskriminasi, marginalisasi, sentralisasi, sub koordinasi, kriminalisasi dan ketidaknyamanan dalam beraktifitas selaku lembaga amil zakat. mereka akan berada dalam bayang bayang ketakutan karena berpotensi mengalami diskriminasi dan kriminalisasi akibat lahirnya beberapa dari nomor tahun bahwa dengan diberlakukannya beberapa dari undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat tersebut atas, yang bertentangan dengan: yang menyebutkan menyadari sepenuhnya bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan zakat dengan potensi yang begitu besar tidak dapat dilakukan sendiri oleh panas tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat, untuk itu kata membantu dalam koordinasi dari panas sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. pembentukan laz oleh masyarakat seharusnya dimakn. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada muzakki, mustahil dan lembaga amil zakat laz) dalam melaksanakan pengelolaan zakat, maka ketentuan pengelolaan zakat mengatur secara tegas bahwa untuk pembentukan laz wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. mekanisme perizinan dalam pembentukan laz adalah merupakan penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. dengan adanya kepastian hukum maka kepentingan kepentingan dari muzakki, mustahil dan lembaga amil zakat laz) dalam pelaksanaan pengelolaan zakat akan terlindungi. bahwa dalam mekanisme pemberian izin pembentukan laz diatur persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh laz agar dapat diberikan izin oleh menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh laz tersebut tercermin dari frase apabila. bahwa frase . memenuhi persyaratan paling sedikikan dalam pengelolaan zakat. jika ada persyaratan lain akan dirumuskan dalam peraturan pelaksana. bahwa dengan demikian pendapat para pemohon yang menyatakan adanya frase . memenuhi persyaratan paling sedikit' dalam klausul syarat pemberian ijin sebagaimana diatur dalam pengelolaan zakat adalah merupakan, adalah tidak benar dan tidak berdasar. bahwa dpr berpendapat ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam juncto pengelolaan zakat adalah suatu ketentuan yang dirumuskan untuk penegakan hukum dari mekanisme perizinan dalam pembentukan laz sebagaimana diuraikan atas. samping itu ketentuan sanksi juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada muzakki, mustahil, dan lembaga amil zakat laz) dalam melaksanakan pengelolaan zakat dari perbuatan melawan hukum yang mungkin saja dilakukan oleh orang atau badan yang tidak bertanggungjawab. bahwa terhadap kekhawatiran para pemohon yang menyatakan adanya ketentuan juncto undang undang guo akan menyebabkan . dpr berpandangan kepadadiberikan waktu yang cukup yaitu selama tahun untuk menyesuaikan dengan undang undang guo. diharapkan dalam waktu yang cukup tersebut lembaga amil zakat yang beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi, mengurus perizinannya guna terciptanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat. bahwa berdasarkan uraian atas dpr berpandangan ketentuan dan pengelolaan zakat telah sejalan dengan dan dpengelolaan zakat tidak bertentangan dengan dan dan dan uud tahun menyatakan ketentuan dan pengelolaan zakat bertentangan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, badan amil zakat nasional panas) memberikan keterangan dalam persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: zakat adalah ibadah harta yang memiliki fungsi sosial sangat strategis dan menentukan dalam mensejahterakan masyarakat. hal ini hanya mungkin tercapai ketika zakat dikelola secara melembaga. zakat adalah satu satunya ibadah yang diungkapkan gurun at tambah dan dan hadits secara eksplisit mana terdapat petugas. zaman rasulullah saw dan para sahabat serta para khalifah, zakat selalu dikelola oleh lembaga yang resmi, amanah, terintegrasi, dan profesional. pada zaman nabi tidak ada zakat yang diserahkan langsung oleh mulai kepada mustahil, kecuali infak dan shadagah luar zakat. pada masa khalifah umar bin abdul aziz, zakat dikelola oleh petugas yang amanah dan resmi. negara yang sekarang berhasil mengelola zakat melalui petugas resmi, dibandingkan negara lain, adalah malaysia, brunei darussalam, singapura, kuwait, arab saudi, latar, dan sudan. malaysia berhasil menghimpun zakat sebesar miliar ringgit malaysia rp. triliun) pada arab saudi berhasil mengumpulkan zakat sebesar sar miliar rp. triliun) pada memperjelas dan mempertegas kedudukan serta tugas panas secara kelembagaanterdapat empat fungsi koordinasi yang wajib diselenggarakan panas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. kelahiran undang undang guo adalah jawaban dan solusi terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi dunia peralatan nasional, antara lain adalah: undang undang guo memberikan penguatan kewenangan kepada panas untuk melakukan koordinasi antara baz dan laz yang selama ini belum terlaksana karena tidak diatur secara tegas dalam per undang undangan sebelumnya. il) undang undang guo memberikan legalitas dan ruang gerak bagi panas untuk membangun sistem dan jaringan informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional. selama ini tidak ada keharusan bagi baz dan laz untuk menyampaikan laporan pengelolaan zakat sebagai data nasional. iii) undang undang guo mendorong akselerasi penghimpunan dana zis melalui office head panas. iv) undang undang guo memungkinkan panas membuat peta potensi dan penyaluran zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. dengan undang undang guo sebagai payung hukum, panas akan memiliki data mulai dan mustahil secara nasional. selain itu akan mempermudah pembuatan program bersama untuk pengentasan kemiskinan. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara bersama sama, tidak seperti saat ini mana setiap lembaga melakukan sosialisasi, edukasi, dan bahkan mungkin dengan iklan dengan biaya mahal, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi manfaat zakat bagi upaya mensejahterakan masyarakat. dalam undang undang guo, samping bertindak sebagai operator, panas juga bertugas sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. penguatan kelembagaan panas dengan kewenangan yang disebutkan dalam undang undang guo sama sekali tidak membawa ekses bahwa panas akan mematikan aktivitas pengumpulan zakat masjid, pesantren, majelis taklim, dan tempat lainnya, melainkan kegiatan tersebut harus terkoordinasi dengan panas. panas tidak berkepentingan untuk mempersempit akses laz terhadap sumber dana umat dan memindahkannya panas, namun panas berkepentingan agar umat islam yang termasuk mulai dapat menyalurkan zakat melalui institusi amri yang resmi, baik melalui laz maupun panas pusat maupun daerah. persyaratan ormas islam dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan individu atau kelompok yang bertentangan dengan tujuan zakat itu sendiri. persyaratan pendirian laz menurut panas sebagaimana termaktub dalam undang undang guo bersifat kumulatif. semua laz wajib memenuhi syarat berbentuk badan hukum dan dibuktikan dengan akta yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. dalam ketentuan peralihan undang undang guo, dinyatakan bahwa masa penyesuaian bagi laz terhadap persyaratan dalam undang undang paling lambat lima tahun terhitung sejak undang undang guo diundangkan. pembentukan laz baru langsung berlaku ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam undang undang guo. pejabat yang berwenang memberikan izin bagi amil zakat, berdasarkan undang undang guo adalah menteri agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dalam hal ini kepala kantor wilayah kementerian agama. terkait banyaknya masyarakat yang memberikan zakat kepada para kiai atau kepada para ustaz pesantren, sebenarnya bukan kapasitas para kiai tersebut untuk bertindak sebagai amil zakat. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, majelis ulama indonesia mui) memberikan keteranganundang undang guo adalah penyempurnaan dari undang undang yang lama dalam rangka mewujudkan good government. tujuan undang undang guo adalah untuk menata amil agar jelas pertanggungjawabannya. mui terlibat sejak awal dalam pembahasan ruu pengelolaan zakat. sanksi dirumuskan agar tidak ada penyalahgunaan zakat dan agar tidak ada penyalahgunaan posisi mulai maupun mustahil. sebagai perbandingan, bidang wakaf terdapat badan wakaf indonesia, dan industri jasa keuangan selain terdapat bank indonesia juga terdapat otoritas jasa keuangan ojk). melalui pengelolaan zakat tersebut, mui berharap agar salah satu rukun islam dapat dilaksanakan secara optimal, tertib, teratur, akuntabel, dan transparan. undang undang guo adalah tools social engineering, karena tanpa undang undang guo ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara nasional. ketentuan dalam sudah sesuai dengan nilai nilai ajaran yang ada dalam @uran, sunah, serta yang telah menjadi fikih yang selama ini belum tertampung dalam lama.uu pengelolaan zakat hendaknya dijalankan dengan sebaik baiknya. undang undang guo sejalan dan selaras dengan nilai nilai pancasila dan konstitusi. jangan sampai pengujian undang undang guo menimbulkan citra buruk dan negatif terhadap lembaga zakat. jangan sampai ada anggapan rebutan pengelolaan zakat antara panas dengan lembaga amil lainnya. putusan kelak jangan sampai mengarah pada pelemahan efektivitas pengelolaan zakat dan tidak melemahkan lembaga lembaga sosial keagamaan yang selama ini mengabdikan dirinya dalam pengelolaan zakat. zakat tidak dapat dikelola secara liberal sehingga liberalisasi zakat harus dicegah. pengelolaan zakat harus dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat dan lembaga pemerintah yang berwenang agar senantiasa sesuai dengan ajaran islam. karena undang undang guo baru berumur akan satu tahun maka agar diberi kesempatan untuk dijalankan terlebih dahulu selama beberapa tahun sebelum dievaluasi. pengelola zakat depan harus berbadan hukum, tidak boleh lagi perorangan. pengawasan terhadap ketentuan tersebut akan dilakukan oleh panas, bukan mui, karena panas memiliki anggaran untuk itu. mui berharap pemerintah melakukan sosialisasi kepada laz dan pengelola lainnya agar segera membentuk badan hukum. mui berharap agar kyai dan perorangan yang selama ini menjadi amil agar menyatu dan diharapkan salah satunya menjadi pembimbing bagi amil amil yang ada sekitar. badan hukum yang dimaksud dalam undang undang guo adalah upz dengan bentuk badan hukum sesuai peraturan per undang undangan yang berlaku. upz bisa berupa satu unit subsidiari dari induk yang telah berbadan hukum. seperti bank syariah yang badan hukumnya satu tetapi membuka unit unit berbagai daerah. undang undang guo bertolak dari semangat untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat, misalnya penggelapan dana zakat. mui ingin ada penyatuan lembaga amil dengan lembaga wakaf wilayah yang sama. agar semua komponen bangsa memberi kesempatan kepada undang undang guo untuk dilaksanakan terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu. setelah lima atau sepuluh tahun baru dievaluasi dan disempurnakan. kontrol terhadap, misalnya masyarakat pedesaan yang memberikan zakat kepada kiai atau ustadz, dilakukan oleh panas yang akan mengelola, mengontrol secara proaktif, dalam stelsel aktif. terdapat dua semangat dalam terkait dengan dan undang undang guo, yaitu dar magasin mugaddam ala jambi masalah (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada membuat kemaslahatan). terkait dengan badan hukum, undang undang guo menyebutkan upz. jika pemerintah, badan, atau lembaga tertentu membentuk upz, maka dengan restu dari panas sebagai regulator upz tersebut menjadi sah. terkait kekhawatiran akan adanya kriminalisasi, pemberlakuan undang undang guo masih akan melalui masa peralihan selama lima tahun. semangat undang undang guo adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak sampai terjerembab dalam penyalahgunaan zakat. upz (unit) dapat merupakan subsidiary unit atau subsidiary company sebagaimana dimaksud dalam hukum korporasi. unit tersebut adalah unit kegiatan dari satu badan hukum, sehingga harus ada badan hukum induknya. i2. menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara guo, mahkamah mengundang ahli dr. azyumardi azra untuk memberikan keterangan baik lisan atau tertulis dalam persidangan tanggal november yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: tarik menarik kepentingan pengelolaan zakat antara laz dengan panas tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan menyangkut potensi dana yang sangat besar tengah meningkatnya jumlah kelas menengah muslim. karena itu pengelolaan dana zakat dan filantropi islam lainnya harus bisa dipastikan berpijak pada prinsip prinsip good and responsible governance, yang memiliki integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas, baik secara administratif maupun etik dan moral. pertanggungjawaban administratif saja tidak cukup, melainkan harus ada pertimbangan etik dan moral atau akhlak karimah: serta harus digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan dan malahan umat dan bangsa. pengelolaan dana zakat dan swaf dahulu dilakukan secara tradisional dan konvensional baik dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan secara langsung kepada mustahil, perorangan, dan lembaga islam tanpa terlalu mempersoalkan akuntabilitas, kredibilitas, dan efektifitas dana tersebut bagi pemberdayaan pihak penerima atau mustahil. sejak zaman orde baru, muncul baris yang merupakan lembaga semipemerintah yang dibentuk oleh pemda provinsi dan kabupaten kota. dua dasawarsa terakhir muncul laz non pemerintah yang khusus bergerak dalam pengelolaan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat dan swaf (infak, sedekah, dan wakaf) seperti dompet dhuafa dan semacamnya. mereka ini dapat disebut sebagai laz yang sekaligus menjadi lsm advokasi zakat. meski umumnya dahulu dikelola secara konvensional, dana zakat dan swaf merupakan tulang punggung bagi banyak lembaga dakwah dan pendidikan islam seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid, rumah sakit dan klinik, rumah yatim piatu, panti perda, pesantren, madrasah dan sekolah islam, serta gedung dan fasilitas, kegiatan kegiatan keagamaan, pembinaan para da'i, dan sebagainya. pengelolaan dana zakat dan juga swaf seyogianya tetap berada tangan umat islam sendiri, yang dengan cara ini umat islam tetap dapat mempertahankan warisan dan kekayaan historis, religio historisnya, dan sekaligus independennya vis vis negara. hal demikian karena apbn, bahkan pada zaman belanda hingga kemerdekaan, tidak pernah mencakup anggaran untuk ormas, masjid, dan para fungsionarisnya. panas menurut adalah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dalam hal ini menteri agama. keanggotaan panas, diatur dalam undang undang guo, delapan dari anggotanya adalah unsur masyarakat, yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam. unsur pemerintah hanya tiga orang dari kementerian instansi yang terkait pengelolaan zakat, terutama dari kementerian agama. dengan struktur dan komposisi tersebut, pengelolaan dana zakat dan juga swaf tidak sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. adalah berbahaya jika pengelolaan zakat dan swaf sepenuhnya dikuasai pemerintah, hal tersebut dapat melumpuhkan sumber pendanaan untuk berbagai kepentingan pemberdayaan umat. lebih berbahaya lagi, dapat membuat umat islam tergantung kepada pemerintah yang pada gilirannya dapat terkomputasi oleh rezim penguasa yang memiliki kepentingan sendiri terhadap umat islam secara keseluruhan. diperlukan penegasan penyempurnaan mengenai batas batas wewenang panas dan baz tingkat provinsi dan kabupaten, untuk memastikan bahwa panas tidak mendominasi seluruh pengelolaan zakat dan swaf dengan memberlakukan restriksi restriksi yang menyulitkan pertumbuhan dan eksistensi laz. idealnya panas menjadi semacam lembaga yang berperan sebagai katalisator, clearing house, dan supervisor bagi terwujudnya usaha bersama yang terpadu dan komprehensif dalam pengelolaan filantropi islam untuk sebesar besar kemaslahatan umat dan bangsa. terpeliharanya eksistensi laz dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu perwujudan kebebasan beragama yang dijamin uud dan peraturan per undang undangan lainnya. muslim dan muslihat yang terkena kewajiban zakat (mulai), infak, dan sedekah lainnya, seharusnya memiliki kebebasan berdasarkan ijtihad dan pertimbangan religi sosialnya untuk menyalurkan zakat dan swaf kepada baz atau laz manapun yang menurut dia paling pas. selanjutnya baz dan laz yang menerima wajib mengelola secara bertanggung jawab tanpa dibayang bayangi kemungkinan kriminalisasi personel dan lembaga pengelolanya. kredibilitas dan akuntabilitas administratif moral dan etik seluruh baz dan laz harus ditingkatkan. dana bagian amil sebesar namun bisa menjadi sangat besar tergantung pengumpulan zakat dan swaf, wajibsial umat, bukan dana komersial. karenamerupakan kewajiban. laporan regular dan dari auditor internal atau dari kantor akuntan publik yang biasa dilakukan laz atau baz tidak cukup memadai dan terpercaya kebenarannya. wajibnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas etik serta moral sangat penting, karena dana zis bisa jadi dikumpulkan dengan susah payah oleh mulai. pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini merupakan kekayaan kaum muslim nusantara. panas yang anggotanya delapan orang mayoritas dari unsur masyarakat muslim, kecil kemungkinan akan bisa didominasi oleh pemerintah yang diwakili tiga orang. panas sebagai clearing house bertindak untuk memberikan informasi atau bimbingan kepada laz yang lain. panas melakukan supervisor dalam hal melakukan pengawasan seandainya terdapat penyelewengan. kecenderungan atau gejala sentralisasi dominasi pemerintah harus ditolak. undang undang dasar undang undang dasar angka dan angka undang undang dasar angka dan angka undang undang dasar itu pula, pada akhirnya merugikan hak konstitusional para pemohon untuk turut membangun masyarakat dan mendapat perlakuan yang sama hadapan hukum dengan fakta fakta sebagai berikut: nomor tahun tentang pengelolaan zakat dan yang isinya menyatakan:i2. menimbang bahwa parpemerintahdesember dan pihak terkait panas)mohon pengujian konstitusionalitasuntuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk panas . panas sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibu kota negara . panas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional an laz wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri :9g.merhadapdalil para pemohon pada pokoknya adalah, pemohon dan pemohon merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah memiliki izin operasional dari menteri agama republik indonesia: pemohon iii dan pemohon adalah yayasan yang telah menjalankan kegiatan sebagai lembaga amil zakat dalam skala nasional tetapi belum mendapatkan izin operasional dari menteri agama republik indonesia: pemohon sampai dengan pemohon viii adalah lembaga amil zakat daerah yang belum mendapatkan izin dari kepala daerah: pemohon adalah lembaga amil zakat daerah yang telah mendapatkan izin dari kepala daerah: pemohon adalah mantan amil zakat (perorangan), dan pemohon sampai dengan pemohon xiii adalah mulai. para pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh dan dan uud dirugikan oleh berlakunya menurut para pemohon, diundangkannya akan membuat para pemohon mengalamiembaga amil zakat laz). lebih lanjut, menurut para pemohon hal tersebut akan berakibat pengelolaan zakat nasional khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik lembaga amil zakat yang berbadan hukum maupun tradisional, berpotensi mengalami kemunduran dan atau penghentian, menimbang bahwa pemohon sampai dengan pemohon adalah yayasan yang bergerak bidang sosial dan keagamaan, dan dalam kegiatannya berhubungan erat dengan praktik pengelolaan zakat, infak, shadagoh, dan atau wakaf (bukti bukti dan bukti sampai dengan bukti pemohon sampai dengan pemohon xiii adalah perseorangan warga negara yang mendalilkan dirinya sebagai mulai atau pembayar zakat. menurut mahkamah, para pemohon sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan (amil) zakat maupun para pemohon yang adalah mulai, berpotensi untuk mengalami hambatan terhadap aktivitas mereka terkait dengan pengaturan tentang pengelolaan zakat dalam dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para pemohon karena adanya dan atau dalam guo, dalam hal ini potensi perlakuanaz, atau pada umumnya berakibat pada kemunduran pengelolaan zakat nasionalmohon pengujian konstitusionalitas dan terhadap dan uud dengan alasan: dan telah memusatkan pengelolaan zakat nasional tangan pemerintah melalui panas, sehingga berpotensi mematikan lebih dari laz indonesia: dan mensubordinasikan kedudukan laz yang dibentuk masyarakat menjadi berada bawah panas: yang mengatur bahwa pembentukan laz wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, telah membuka kesempatan bagi negara untuk sewenang wenang dengan menambahkan syarat syarat baru: huruf yang mengatur izin pendirian laz hanya diberikan bagi organisasi kemasyarakatan islam, adalah bersifat diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari laz yang ada, karena hampir seluruh laz berbadan hukum yayasan yang secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai ormas. undang undang nomor tahun tentang yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, sedangkan undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan menyatakan ormas sebagai entitas yang berbasis keanggotaan. huruf yang mensyaratkan laz harus berbentuk ormas islam adalah pengingkaran terhadap peran masyarakat yang sejak tiga dekade terakhir telah membangkitkan zakat nasional. huruf menetapkan bahwa pendirian laz harus mendapatkan rekomendasi dari panas yang sekaligus bertindak sebagai operator zakat. melarang setiap orang untuk dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. terhadap pelanggannya, memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan dan atau pidana denda. juncto membuka potensi terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat berwenang. laz yang telah memperoleh izin dari menteri diberi kesempatan selama lima tahun untuk menyesuaikan diri, namun tidak menyediakan payung hukum bagi upaya perubahan badan hukum dimaksud. i3 menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan para pemohon tersebut mahkamah mengkategorisasi isu yang harus dipertimbangkan sebagai berikut: sentralisasi organisasi pengelola zakat bawah panas, subordinasi laz kepada panas, kesewenang wenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh pemerintah: dan kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin. i3nguraikan beberapa hal berikut ini. bahwa terbentuknya negara kesatuan republik indonesia nkri) tidak terlepas dari nilai dan sejarah yang melatarbelakanginya. hidup berketurunan merupakan nilai nilai yang hidup dan dianut oleh bangsa indonesia sejak lama. pahit setimnya hidup tanpa perikemanusiaan dan tanpa berkeadilan sebagai akibat dari adanya penjajahan oleh bangsa asing merupakan fakta sejarah yang dialami oleh bangsa indonesia. oleh karena itu, terbentuknya nkri diyakini oleh bangsa indonesia sebagai buah dari perjuangan kemerdekaan dalam waktu yang sangat panjang serta atas berkat rahmat allah, tuhan yang maha kuasa, yang didorong oleh cita cita luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. berdasarkan nilai nilai yang dianut dan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya bangsa indonesia tersebut maka ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia merupakan beberapa hal yang diletakkan sebagai dasar negara dalam menjalankan fungsi dan tujuannyabahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut, uud menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, sehingga (vide uud dalam perspektif warga negara, uud menentukan bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara (vide dan uud dengan demikian, beragama dan beribadat menurut agama merupakan objek hubungan konstitusional antara warga negara dan negara, yaitu setiap warga negara berhak dan bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan. secara spesifik sebagai hak asasi, ditentu(vide uud sebaliknya, setiap warga negarahinggdengan perkataan lain, dalam pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang, negara berhak atau berwenang untuk melakukan pembatasan dengan menggunakan instrumen undang undang dan warga negara berkewajiban untuk mentaati undang undang dimaksud dalam kerangka kedudukannya kepada pembatasan yang dilakukan oleh negara, bahwa beragama adalah mempercayai atau mengimani suatu ajaran kebenaran yang diyakininya dari tuhan dan melaksanakan atau mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosialnya. oleh karena itu, beragama memiliki dua ranah dalam diri manusia. pertama, adalah ranah dalam forum internux, yaitu ranah internal atau ranah batin seseorang yang faktanya merupakan ranah yang bersifat personal yang menjadi milik pribadi seseorang, sehingga dalam ranah tersebutlah sesungguhnya kebebasan beragama menjadi milik pribadi sepenuhnya. dalam ranah tersebut seseorang bebas mempercayai atau mengimani suatu ajaran agama yang diyakininya dari tuhan. kedua, adalah ranah dalam forum external, yaitu ranah eksternal atau ranah pelaksanaan atau pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari hari dengan menggunakan media fisik, baik berupa tutur kata, tingkah laku, atau perbuatan yang lain, atau dengan menggunakan media harta benda, sehingga forum external memiliki relasi sosial: bahwa dalam perspektif beragama sebagaimana diuraikan atas, zakat merupakan pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama yang berada dalam forum external yang memiliki relasi sosial., antara lain, mengenai keamanan harta kekayaan atau properti yang dimilikinya, secara konstitusional berwenang untuk turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien secara manajerial serta amanah sesuai dengan ajaran islam, sehingga sampai kepada mereka yang berhak. itulah maksud dan tujuan utama dari pembentukan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat (vide pertimbangan dan penjelasan umum lagi pula secara khusus terkait dengan negara, zakat memiliki tujuan yang terhimpit dengan tujuan dan dasar negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. oleh karena itu, hubungan konstitusional antara negara dan warga negara dalam soal agama yang bersifat resiprositas sebagaimana diuraikan atas memiliki dasar dasar yang tepat, baik secara konstitusional maupun rasional. karena itu pula maka dan undang undang pengelolaan zakat ini, menggambarkan secara tegas, semangat untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya tangan pemerintah, yaitu melalui keberadaan panas badan amil zakat nasional) dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban, mana panas adalahagama. padahal dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat ini juga, pada dasarnya mengatur dan dinyatakan hal hal sebagai berikut: berbunyi:nkan hasil guna dan daya guna zakat. berbunyi: lembaga amil zakat dikukuhkanberbunyi: badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas utama mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat jelas terlihat adanya semangat kebersamaan, dan adanya pengaturan dalam undang undang saat itu justru bertujuan untuk meningkatkan peranan pranata keagamaan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. dalam undang undang guo ditentukan bahwa penilaian zakat dapat mengurangi kewajiban pembayaran pajak. dengan demikian, negara sebagai suatu entitas dengan fungsi yang diamanatkan kepadanya untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara, sesuai dengan konstitusi yang menjadi kerangka kerjanya, memiliki hak atau kewenangan semata mata demi tercapainya tujuan dimaksud. dalam setiap pengaturan dalam bentuk hukum apapun negara haruslah memperhatikan hal yang secara sosiologis telah secara efektif berjalan. dengan memperhatikan keadaan yang demikian maka setiap pengaturan menurut mahkamah tidak dapat dibenarkan jika meniadakan pranata sosial yang telah berjalan tersebut, melainkan negara melalui instrumen peraturan perundang undangan berkewajiban untuk membimbing dan membawanya supaya dapat berseling dengan dinamika kemajuan suatu bangsa yang telah senegara, i3. menimbang bahwa terhadap norma norma yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: sentralisasi organisasi pengelola zakat bawah panas dan serta dan i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyatakan: untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk panas : panas sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibu kota negara :, panas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional , ,,, bertentangan dengan dan serta dan uud terhadap dalil para pemohon dimaksud mahkamah berpendapatreligious welfare state bukan hanya berhak, melainkan memiliki kewajiban, untuk menciptakangelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien. pengelolaan dimaksud, yang berakibat tidak melayaninya kepentingan warga negara, sementara satu sisi negara tidak dapat memaksa agar masyarakat tetap memberikan pelayanan publik secara maksimal. titik inilah terlihat perbedaannya dengan keikutsertaan negara dalam pelayanan publik. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah kemungkinharus menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara, bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang dalam prakteknya berkaitan erat dengan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan,gelolaan zakat dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk organisasi sederhana seperti kemakmuran mesjid atau musholla, oleh pengurus pondok pesantren: oleh pemuka agama setempat, bahkan oleh perseorangan yang mendistribusikan sendiri zakat, infak, maupun setelahnya. terdapat juga pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang lebih modern, seperti yayasan dompet dhuafa, pos keadilan peduli umat, yayasan rumah zakat indonesia, yayasan yatim mandiri, dan lain sebagainya, yang beberapa antaranya menjadi pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang undang ini. tanpa menafikan fakta historis bahwa kebangkitan pengelolaan zakat indonesia dipacu oleh lembaga amil zakat bentukan masyarakat, keberadaan lembaga lembaga amil zakat tersebut, yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap pelaksanaan pelayanan zakat, infak, dan sedekah, senjatanya masih belum mampu melayani keseluruhan mulai (pembayar zakat) yang tersebar seluruh wilayah indonesia. demikian pula dengan amil perorangan yang kemampuan pelayanannya sangat terbatas. menurut mahkamah, harus dipertimbangkan juga kemungkinan memperluas kemanfaatan zakat, infak, dan sedekah, dengan cara mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara merata dari daerah yangberkelebihan daerah yang masih berkekurangan. hal demikian tentu tidak dapat dilakukan oleh amil, baik lembaga maupun perseorangan, yang memiliki keterbatasan sumber daya. selain itu secara umum tentu akan memberikan beban tambahan bagi amil zakat yang beraktivitas daerah jika harus merencanakan serta mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah daerah lain luar wilayah kerjanya. pemerataan manfaat zakat, infak, dan sedekah menjadi hal yang sama pentingnya dan bahkan inheren dengan keberadaan zakat, infak, dan sedekah itu sendiri sebagai salah satu instrumen untuk kesejahteraan masyarakat. berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi mulai dan amil untuk memahami atau setidaknya mengetahui pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang dibayarkan. hal demikian bukan hanya terkait dengan masalah transparansi dan atau akuntabilitas penyaluran zakat, melainkan pemenuhan esensi dari ibadah zakat, infak, dan sedekah dalam dimensi sosialnya, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dimulai dari masyarakat yang berada pada level kualitas hidup paling rendah, i3. menimbang bahwa mengenai kedudukan panas dan sifat kelembagaannya yang non struktural sebagaimana diatur dalam danselain itu, terlepas dari pilihan sifat struktural maupun non struktural, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sudah sewajarnya bertanggung jawab kepada pembentuknya, yaitu pemerintah. dalam hal ini, undang undang guo mengatur bahwa pertanggungjawaban dimaksud kepada presiden melalui menteri. terkait laporan pelaksanaan tugas oleh panas kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam menurut mahkamah, laporan demikian adalah bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas panas, yang bersesuaian dengan semangat pertanggungjawaban panas yang diatur dalam adapun mengenai yang mengatur fungsi yang harus dijalankan panas dalam pelaksanaan tugasnya, mahkamah menilai bahwa fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, justru adalah fungsi dasar yang harus dimiliki oleh semua organisasi atau lembaga pengelola zakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. dalam perspektif manajerial fungsi dimaksud adalah syarat mutlak bagi terselenggaranya pelayanan zakat yang efektif dan efisien, yang selanjutnya akan memberikan jaminan terlaksananya ibadah zakat masyarakat. demikian pula dengan dibukanya kemungkinan kerjasama antara panas dengan pihak terkait menurut mahkamah menilai hal demikian harus diartikan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi panas sebagai amil zakat: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat pembentukan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang bersifat nasional oleh pemerintah yang dipadukan (bersinergi) dengan lembaga amil yang telah ada dan atau yang akan ada, tidak menghalangi hak warga negara untuk, antara lain, membangun masyarakat, bangsa, dan negara: meyakini kepercayaan: bebas dalam berserikat dan berkumpul, maupun mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. pembentukan suatu lembaga pengelola zakat oleh pemerintah harus dimaknai dalam konteks memperkuat dan atau mensinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat maupun oleh amil perorangan. berdasarkan pertimbangan demikian, menurut mahkamah, permohonan pengujian konstitusional yang diajukan oleh para pemohon terhadap dan dan tidak beralasan menurut hukum: subordinasi laz kepada panas dan i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyata, bertentangan dengan dan serta dan uud menurut para pemohon pada pokoknya guo menurunkan posisi lembaga amil zakat bentukan masyarakat menjadi subordinasi dari panas. terhadap dalil tersebut, menurut mahkamah kata membantu dalam undang undang guo memang dapat menimbulkan konotasi bahwa laz adalah subordinasi dari panas. hal demikian disebabkan karena kata membantu secara harfiah mengandung makna sebuah tindakan yang dilakukan oleh bukan pelaku utama. begitu pun jika mencermati akan memunculkan pemahaman bahwa laz memang menjadi subordinat dari panas karena laz dikenai kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada panas mengenai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit: dengan memperhatikan ketentuan dalam uud terutama yang diajukan oleh para pemohon sebagai dasar pengujian konstitusionalitasnya, menurut mahkamah pengaturan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan masyarakat merupakan mekanisme perlindungan negara terhadap masyarakat dari terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. selain itu, menurut mahkamah pengaturan tersebut tidak dilakukan secara diskriminatif atau dilakukan dengan melakukan. kata membantu dalam yang menurut para pemohon mengakibatkan subordinasi posisi laz bawah panas menurut mahkamah tidak tepat jika dimaknai dalam konteks diskriminasi. hal demikian adalah suatu bentuk opened legal policy dari pembentuk undang undang yang menurut mahkamah dapat dibenarkan oleh uud dari konstruksi undang undang guo mahkamah menilai para pemohon tidak terhalang haknya untuk tetap melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para pemohon selama ini. lagipula, kata membantu dalam tersebut haruslah dimaknai membantu panas dalam membantu negara melakukan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel. jika dikaitkan dengan hal yang seolah olah menghalangi hak para pemohon adalah kewajiban laz untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh panas secara berkala. menurut mahkamah, kewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tidak merugikan hak konstitusional para pemohon. undang undang guo tidak mencampuri hak laz dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, melainkan hanya mewajibkan tindakan administratif tertentu berupa laporan. kewajiban yang diatur undang undang guo adalah kewajiban administratif yang tujuannya tidak dapat diartikan lain selain untuk memastikan bahwa semua laz sedang atau telah mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat sesuai dengan norma dan peraturan perundang undangan yang berlaku masyarakat. sehingga, dapat dijamin bahwa semua laz telah meneruskan amanat masyarakat yang membayarkan zakat kepada yang berhak menerimanya sebagai suatu kepentingan hukum masyarakat, baik yang membayar maupun yang menerima, yang harus dilindungi oleh undang undang, bahwa jika keberatan para pemohon terhadap didasarkan bahwa secara historis kebangkitan kinerja zakat nasional serta didasarkan pada prestasi kinerja panas dan banda dibandingkan kinerja laz, mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut. kebangkitan kinerja zakat nasional memang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan laz yang dibentuk masyarakat, namun keberhasilan laz membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat tentunya tidak dimaksudkan oleh para pemohon untuk menghalangi kemunculan lembaga amil zakat yang lain, apalagi jika kemunculan laz yang lain tersebut ditujukan untuk turut memaksimalkan potensi manfaat dari zakat untuk kesejahteraan masyarakat. adapun mengenai hal yang diyakini oleh para pemohon bahwa selama ini kinerja panas dan banda belum semuanya maksimal dan masih tertinggal dibandingkan dengan kinerja laz bentukan masyarakat, menurut mahkamah, jika benar demikian adanya, masalah ketertinggalan kinerja tersebut adalah masalah lain dan tidak terkait dengan isu konstitusionalitas berdasarktidak beralasan menurut hukum: kesewenang wenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh pemerintah dan i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyatakan: pembentukan laz wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri , dan:: dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. bertentangan dengan dan serta dan uud terhadap dalil para pemohon dimaksud, mahkamah berpendapat bahwa dalam pembentukan suatu lembaga bagi pelaksanaan ibadah wajib, dalam hal ini adalah zakat, lembaga tersebut harus memenuhi beberapa syarat mutlak atau syarat yang harus ada. dalam hal ini syarat syarat yang demikian harus dipenuhi bukan semata karena peraturan perundang undangan yang kewajibannya demikian, melainkan karena syarat demikian adalah perluasan dari makna ibadah (zakat) sebagaimana dimaksud dan dilindungi oleh uud sementara itu terdapat syarat yang tidak bersifat mutlak melainkan lebih bersifat sebagai penyempurna, dalam arti tidak terkait langsung dengan substansi penyaluran dan atau pendayagunaan zakat. menurut mahkamah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang bergerak bidang penyaluran dan atau pendayagunaan zakat adalah bergerak bidang keagamaan islam, ii) bersifat nirlaba, iii) memiliki rencana program kerja pendayagunaan zakat: dan iv) memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana program kerjanya. selain itu, jika ada syarat luar keempat syarat tersebut atas, bukan berarti bahwa syarat luar keempat syarat dimaksud tidak harus dipenuhi, melainkan tetap harus dipenuhi selama syarat dimaksud tidak bertentangan dengan uud karena dengan dipenuhinya syarat tersebut akan menjadikan suatu pengelolaan lebih baik. berdasarkan pendapat mahkamah tersebut atas, syarat yang disebutkan dalam yaitu: memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya: bersifat nirlaba: memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, adalah syarat yang tidak bertentangan dengan uud dan karenanya harus dipenuhi oleh setiap lembaga yang ingin beraktivitas bidang pengumpulan, penyaluran dan atau pendayagunaan zakat. sementara konstitusionalitas syarat lainnya dalam yaitu syarat yang tercantum pada huruf huruf huruf huruf dan huruf mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. bahwa para pemohon, yang antara lain, mengkhawatirkan bahwa harus ada perubahan bentuk lembaga dari yang semula badan hukum yayasan menjadi organisasi kemasyarakatan sebagaimana disyaratkan oleh huruf kekhawatiran demikian dapat dipahami karena pada saat diajukannya pengujian konstitusional terhadap penerapan huruf terutama terkait frasa organisasi kemasyarakatan memiliki hubungan erat dengan undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut namun demikian, posisi hukum huruf dan huruf yang demikian berubah ketika undang undang guo sedang menjalani proses pengujian mahkamah. perubahan tersebut terjadi akibat diundangkan dan diberlakukannya undang undang nomor tentang organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan mengenai syarat yang tercantum dalam huruf dan huruf secara sekaligus meskipun syarat huruf tidak dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon: bahwa jika frasa organisasi kemasyarakatan dalam huruf ditafsirkan dengan merujuk pada maka dalam kaitannya pula dengan huruf para pemohon yang telah berbadan hukum yayasan tidak harus mengubah badan hukum dan mendaftarkan diri sebagai suatu organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, karena pada pokoknya menyatakan bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan, dan yang pada pokoknya menyatakan ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapat pengesahan badan hukum. namun demikian, terlepas dari keberadaan menurut mahkamah syarat pemberian izin pembentukan laz sebagaimana dimaksud oleh huruf dan huruf tidak harus berbentuk ormas. serta dan uud telah memberikan kepada setiap orang hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil: serta hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. bahwa uud tidak membatasi siapa yang berhak melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, akan tetapi uud mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat baik sebagai mulai maupun sebagai penerimadayagunaan zakat. terkait dengan hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa(vide uud 1945j): mahkamah mempertimbangkan bahwa sebelum diundangkan, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sendiri, baik oleh organisasi (antara lain organisasi kemasyarakatan yang bergerak bidang dakwah atau pendidikan), organisasi berbadan hukum (yayasan), perkumpulan orang (seperti pengurus takmir mesjid atau musholla), atau bahkan oleh satu atau beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh agama (alim ulama) dengan mengumpulkan dan membagi zakat dalam komunitas tertentu yang anggota dan wilayahnya relatif kecil. berdasarkan fakta tersebut, mahkamah berpendapat huruf dan huruf yang mensyaratkan bahwa laz harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam atau berbentuk lembaga berbadan hukumamil zakat: berdasarkan pertimbangan tersebut atas, meskipun yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah huruf sedangkan huruf tidak dimohonkan pengujian, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan huruf dan huruf tidak dapat dimaknai sebagai syarat kumulatif, melainkan kedua syarat dalam dua poin (huruf) dan tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif. dengan perkataan lain, lembagamuan alamsyah, s.h pekerjaan wiraswasta alamat jalan falah rt rw. kelurahan sukabumi selatan, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat, provinsi dki jakarta, indonesia nama wiki andini, s.h pekerjaan pengacara alamat jalan mataraman dalam iii nomor kelurahan pemangsaan, kecamatan menteng, jakarta pusat, provinsi dki jakarta, indonesia nama regginaldo sultan, s.h., m.m pekerjaan wiraswasta alamat jalan ratu melati rt rw. kelurahan duri kepa, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat, provinsi dki jakarta, indonesia selanjutnya disebut sebagai .para pemohon, i1. membaca permohonan para pemohon:n dengan yuridiksi mahkamah konstitusi tersebut ataspat ditangani oleh masing masing satu wakil ketua yang berjumlah bersesuaian dan sama dengan jumlah komisi yang saat ini ada. bahwa selain itu, dprd dki jakarta saat ini terdapat, sehingga akan efektif dan kinerja tinggi (competence) apabila jumlah wakil ketua sama dengan jumlah komisi dan badan yang ada pada dprd dki jakarta,impinan dprd provinsi khusus.atas belum diatur mengenai jumlah yang lebih dari anggota dewan.uud dan menjawab realitas pemilu legislatif tahun khususnya untuk dprd provinsi dki jakartasalah satunya mengatur jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi dki jakarta pada periode sebelumnya tahun karena pada saat itu berjumlah (sembilan puluh empat) orang samping itu, jika pun diterapkan mengenai pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi untuk dprd provinsi dki jakarta. akibatnya,,huruf undang undang republik indonesia nomor tahun jikasecara lengkap merubah dan menambahkan ketentuan materi muatan hurufkeputusan penetapan dapil dan alokasi kursi anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kotseptember yang pada persidangan tersebutseptember menimbang bahwa mahkamah telah menerima surat permohonan para pemohon pada tanggal september pada pokoknya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena keterlambatan hadir dalam persidangan disebabkan adanya demonstran penolakan ruu pemilukada, ruu advokat serta penyelenggaraan paniscus fair dan memohon agar agenda sidang pemeriksaan pendahuluan dapat diagendakan kembali. menurut mahkamah seharusnya para pemohon berusaha datang lebih awal, apalagi para pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal september sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal september pukul wib sehingga ada waktu yang cukup bagi para pemohon untuk hadir lebih awal. oleh karena itu mahkamah menilai bahwa alasan para pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum dan parsanto, wahiduddin adamsterialis akbar, santo, wahiduddin adams, muhammad alimwahiddudin adams ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawtakan bahwa:: cc.atan telah menimbulkan multitafsir atas penerapan uud disebabkan para pemohon sebagai warga negar dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam dan uud ii. kedudukan hukum legal standing) para pemohon il1.bahwa para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang kesemuanya berdomisili provinsi dki jakartmpr,aterkait ketidakjelasan tafsir huruf akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada para pemohon sebagai warga dki jakarta, yaitu kinerja maksimal dari anggota dewan perwakilan daerah sebagai perwakilan masyarakat yang memilihnya termasuk para pemohon akan tidak efektif, mengingat susunan kedudukan khususnya wakil ketua dprd dki jakarta yang saat hanya (empat), sedangkan jumlah anggota dewan telah meningkat dari (sembilan puluh empat) anggota drd dki priode yang saat ini berjumlah (seratus enam) anggota dprd priode artinya ada peningkatan sebanyak anggota dewan sesuai dengan amanbahwa perubahan jumlah anggota dprd ini adalah refleksi dari keterwakilan penduduk dki jakarta harus diikuti dengan adanya perubahan susunan kedudukan wakil ketua dprd secara proporsional guna meningkatkan kinerja (competence) daripada anggota dprd dki jakarta itu sendiri. mahkamah konstitusi dapat memberikan penafsiran dalam memberlakukan dalam pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan untuk dprd provinsi dki jakarta yang beranggotakan lebih dari (seratus) orang, mengingat jumlah anggota dprd dkiberjumlah (seratus enam) orang, sedangkan huruf hanya mengatur dengan jumlah anggota dprd sebanyak maksimal orang dengan pembagian wakil ketua dprd. bahwa jika pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi lain dipersamakan untuk dprd provinsi dki jakarta, maka tentunya mengingkari kekhususan dki jakarta dan tidak akan menunjang profesionalitas serta kinerja dari anggota dprd provinsi dki jakarta untuk berkinerja tinggi (competence) pada periode tahun mendatang. mengingat beban kerja dprd provinsi jakarta semakin berat dan mengingat serta begitu kompleksnya masalah masalah kota jakarta sebagai ibukota negara indonesia, dan jauh berbeda dengan daerah daerah lainnya indonesi : dengan munculnya potensi kerugian konstitusional para pemohon dari aspek pembangunan daerah, aspek proporsionalitas,pokok pokok permohonan ilundang undang nomor tahun tentang majelis permusyawaratan rakyat, daerah perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerahbahwa jumlah anggota dprd provinsi dki jakarta pada periode tahun s d sebanyak (sembilan puluh empat) orang, sehingga sesuai dan jelas mengacu kepada huruf bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah mengesahkan revisi pada tanggal juli menjadi undang undang nomor .sejak . pada saat mulai berlaku pada tanggal diundangkan, mngaturan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan dprd provinsi diatur: anggota dprd dki jakarta saat ini berjumlah orang periode ii. bahwa pengaturan akan memberikan pengaruh terhadap penentuan jumlah ketua dan wakil ketuisebabkan muatan undang undang, yang mengalami perubahan penomoran saja:dki jakarta: bahwa mengacu kepada tersebut, pemohon berpendapat belum mengakomodasi untuk anggota dprd provinsi yang jumlahnya lebih dari (seratus) orang: merujuk penjabaran tersebut pada tiap jika terjadi peningkatan jumlah anggota dewan (satu) orang saja maka susunan dan kedudukan dari pimpinan dewan jelas berubah sebagai kelengkapan dewan (lihat penjabaran c.) sudah seharusnya peningkatan (seratus enam) anggota dprd provinsi dki jakarta nam) anggota dewan, il. bahwa komisi pemilihan umum kpu : hal ini sudah sesuai dengiimenurut para pemohon, dengan adanya penambahan kursi wakil ketua dprd provinsi dki jakarta sebanyak (satu) kursi dinilai memenuhi aspek proporsionalitas terhadap seluruh jumlah keanggotaan dprd provinsi dki jakarta yang melebihi (seratus) orang, yaitu (seratus enam) orang, serta dapat meningkatkan kinerja (competence) daripada alat kelengkapan dewan yang profesional, bahwa dengan adanya penambahan (satu) kursi untuk wakil ketua dprd provinsi dki jakarta dapat bertujuan untuk peningkatan kinerja tinggi (competence) legislator dprd provinsi dki jakarta, karena dari (lima) komisi yang saat ini dimiliki oleh dprd provinsi dki jakarta yakaa, wehas alamat jalan pancoran barat nomor jakarta selatan sebagai 0505200000000000n unenulellll. pemohonpi alamat jalan mampang prapatan xiv nomor jakarta selatan sebagai n25n 00000n lau lulnlnlll ll. pemohon il, pasar minggu, jakarta selatan sebagai 2n null null. pemohon iii:pslamet riyadi iv kelurahan kebun manggis, kecamatan mataraman, jakarta timur sebagai 00m nnnnnnllll ll. pemohon iv, konsorsium pembaruan agraria kpa), dalam hal ini diwakili oleh: nama iwan nurdin jabatan sekretaris jenderal kpa alamat komplek liga mas indah, jalan pancoran indah blok nomor pancoran, jakarta selatan sebagai ala lee nee menu hewan pem koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara), dalam hal ini diwakili oleh: nama abdul halim jabatan sekretaris jenderal kiara alamat jalan manggis blok perumahan kalibata indah, jakarta sebagai iii1x21. pemohon vi,bina desa alamat jalan saleh abad nomor otto iskandardinata jakarta sebagai lisa. pemohon vii, indonesia for global justice igj), dalam hal ini diwakili oleh: nama muhammad riza adha damanik pekerjaan direktur eksekutif igj alamat jalan tebet barat xiii nomor jakarta selatan sebagai n nn ll. pemohon viiikotamadya bogor, jawa barat sebagai 20m nnnnnnnnnlll ll.iiiakta: ana lanun anunnunnnnn kegiatan n:badan hukum privat yang bergerakserta dikenal sebagai organisasi yang telah memperjuangkan hak konstitusional, khususnya bidang hak atas tanah dan keadilan agraria indonesia yang tercermin dalam ad art dan aktifitas sehari hari para pemohon yang secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan dalam ad art para pemohon: bahwa para pemohon beranggapan akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap hak asasi petani serta menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tujuan pendirian organisasi dari para pemohon terhalangi yang pada akhirnya menyebabkan para petani terhalangi akses jaminan kepastian hak atas tanah dan terhalanginya kemerdekaan berserikat. selain itu, para pemohon beranggapan bahwa keberadaan undang undang guo telah lahan dan ketiadaan lahan pertanian, serta menghambat berkembangnya organisasi petani, selain itu, menurut para pemohon dengan adanya undang undang guo tujuan pendirian organisasi para pemohon akan terhalangipara petani, gabungan kelompok tani: asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional danterhadap uud dengan alasan menurut para pemohon pada pokoknya sebagai berikut: dalam undang undang guo danselain itu, tanah yang didistribusikan kepada petani tersebut tidak dapat,sebesar besar kemakmuran rakyat, sehingguud selain itu, adanya hak sewa tanah negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan undang undang pokok agraria yang menyatakan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai yang bukan sewa menyewa: undang undang guo selain mengatur adanya hak sewa,. hal tersebut telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yangerdasarkan hal hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar uud konsep petani menyewa tanah kepada negara adalah suatu konsep yang menghidupkan kembali praktezmengingat petani sebagai kelompok rentan yang tidak akan mampu membayar sewa dan mengurus periz, logikanya untuk memenuhi hak para petani tentang penghidupan yang layak sebagaimana amanat uud sudah sepatutnya pemerintah berkewajiban untuk,atkan oleh uud materi muatan undang undang guo adalah praktek dari korporatisme negara yaitu pemerintah memfasilitasi terbentuknya dan menentukan bentuk lembaga petani. korporatisme negara masa lalu dilakukan oleh rezim militer orde baru, yaitu pemberlakutersebut memungkinkan terbentuknya lembaga petani dengan berbagai macam sesuai dengan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat petani:tidak dilindungi oleh pemerintah, sehingga pemberlakuan undang undang guo menimbulkan diskriminasi terhadap petani karena tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sehingga bertentangan dengan uud selain itu, berdasarkan uud setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan ataupun menjadi pengurus organisabukanlah kewajiban sebagaimana atur dalam undang undang guo, sehinggaluar dari inisiatif petani telah bertentangan dengan kemerdekaan atau kebebasan untuk berserikat sebagaimana diamanatkan dalam uudmin, umat, abdul gas, aan suhendar, ongkos kosasih dan enam orang ahli yaitu mohammad maksum mahfuselengkapnya termuat dalam duduk perkara: pemerintah telah mengajukan dua saksi yang bernama maman suparman, hasan basri dan dua orang ahli yaitu sumardi dan herman khatron yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari dan maret yang pada pokoknya menyataresiden, kesimpulan tertulis dari para pemohon dan presiden, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3.16j menimbang bahwaoleh karena guo dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf maka mahkamah memandang perlu untuk mengutip secara utuh tersebut yang menyatakan:i3 menimbang bahwa sesuai amanat konstitusi guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara berkewajibanundang undang guo dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan memberdayakan petani sebagai pelaku pembangunan pertanian gunai3. menimbang bahwa maksud dan tujuan undang undang guo adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan segala upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, kelembagaan petani baik yang dibentuk pemerintah maupun yang dibentuk atas inisiatif para petani, pemanfaatan tanah negara yang terlantar untuk dijadikan lahan pertanian atau konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian: bahwa berdasarkan undang undang guo untuk memudahkan para petani memperoleh tanah negara bebas yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan agar para petani mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang diberikan oleh negara dari tanah negara bebas agar berdaya guna dan berhasil guna, serta berkesinambungan dan tidak mudah dipindahtangankan serta menjaga agar lahan pertanian tetap dapat dimanfaatkan secara turun temuta tidak mudah diambil begitu saja oleh negara pemerintah) kecuali untuk kepentingan umum dan yang dilaksanakan dengan suatu itikad baik dan atau memberikan ganti lokasi yang setara, maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum kepada para petani. terdapat tiga persoalan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan pengujian guo yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah yaitu: (i) tentang pemberian hak milik kepada petani atas tanah negara bebas kawasan pertanian, (ii) tentang pemberian hak sewa kepada petani setelah dilakukan redistribusi dari tanah yang semula tanah negara bebas, dan (iii) tentang izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan atas tanah negara bebas. i3. menimbang bahwa terhadap tiga persoalan tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut mahkamah, pemberian hak milik kepada petani atas tanah negara bebas yang menjadikan kawasan pertanian sangat berpotensi akan mengubah kebijakan politik negara untuk mempertahankan suatu kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian. apabila diberikan hak milik kepada para petani maka itu akan dimiliki secara turun temurun dan bebas untuk dialihkan dan diperjualbelikan yang pada akhirnya juga dapat mengubah peruntukan kawasan pertanian menjadi peruntukan yang lain sehingga akan mengurangi kawasan pertanian. pemberian hak milik kepada petani memang akan memberikan kepastian kepada para petani untuk memiliki tanah, tetapi dalam hal ini pemberian hak milik tersebut akan mengancam upaya negara untuk mempertahankan suatu kawasan sebagai kawasan pertanian. tanpa diberikan hak milik para petani pun dapat diberdayakan untuk memanfaatkan kawasan pertanian tersebut dengan memberikan izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan, bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya undang undang pokok agraria rupa) karena politik hukum demikian adalah politik hukum peninggalan hindia belanda yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat. menurut mahkamah, jika membaca yang menyatakan, kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertani, maka dapat dimaknai bahwa negara atau pemerintah dapat memberikan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan terhadap tanah negara bebas kepada petani. hal itu berarti bahwa negara dapat menyewakan tanah kepada petani. menurut mahkamah hal demikian bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam rupa yang melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani (warga negara). walaupun presiden dalam keterangannya menerangkan bahwa hak sewa dimaksud adalah hak sewa antara petani dengan petani, sehingga frasa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana ditentukan dalam adalah sewa menyewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sesama petani pertanian, menurut mahkamah, sewa menyewa.antara petani dengan petani tidak perlu diatur dalam undang undang guo karena praktik tersebut berada pada hubungan hukum kepercayaan biasa yang juga dimungkinkan oleh rupa. demikian pula keterangan presiden bahwa yang dimaksud izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan antara negara pemerintah) dengan petani adalah suatu konstruksi yang tidak mungkin secara hukum karena hubungan perizinan adalah hubungan antara negara pemerintah) dengan warga negara, sehingga jika yang dimaksud oleh presiden adalah izin dari swasta atau petani kepada petani yang lain, hal itu juga tidak perlu diatur dalam undang undang guo karena praktik tersebut merupakan hubungan hukum kepercayaan biasa. walaupun demikian, mahkamah perlu menegaskan bahwa negara dapat saja memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan kepada petani terhadap tanah negara bebas yang belum didistribusikan kepada petani, tetapi negara atau pemerintah tidak boleh menyewakan tanah tersebut kepada petani. sewa menyewa tanah antara negara atau pemerintah dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelola(vide uud demikian pula denganahan sebesar hektar tanah negara bebas kepada petani haruslah memprioritaskan kepada petani yang betul betul belum memiliki lahan pertanian dan bukan diberikan kepada petani yang cukup kuat dan telah memiliki lahan. bahwa untuk menjawab persoalan yang ketiga, mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu i bertanggal desember putusan nomor puu vii bertanggal juni putusan nomor puu x bertanggal november yang pada pokoknya mempertimbangkan hal sebagai berikut: bahw,:,: melakukan advokasi terhadap kasus dan kebijakan yang merugikan anggotanya, memperbanyak dan memperkuat organisasi anggota, mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan spi:::elah menyebabkan melanggarnya hak asasi petani anggota dari serikat.. konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain lain : dalam putusan mahkamah tersebut, mahkamah telah berpendirian bahwa bentuk penguasaan negara terhadap bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dapat dilakukan dengan tindakan pengurusan dalam hal ini termasuk memberikan izin, lisensi, dan konsesi, tindakan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. salah satu dari keempat tindakan tersebut dapat dilakukan oleh negara sepanjang berdasarkan penilaian tindakan yang memberikan manfaat bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, tindakan negara memberikan izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan tanah negara bebas kawasan pertanian harus memberikan manfaat bagi sebesar besar kemakmuran rakyat, sehingga pemberian izin tersebut dapat dilakukan oleh negara, i3. menimbang bahwa terhadap undang undang guo menurut mahkamah penguatan kelembagaan petani memang sangat perlu dilakukan oleh negara dalam rangka pemberdayaan petani, untuk itu bisa saja negara membentuk organisasi organisasi petani dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, namun tidak dapat diaregara mewajibkan petani harus masuk dalam kelembagaan yang dibuat oleh pemerintah atau negara tersebut. undang undang guo telah membatasi kelembagaan petani terbatas padanyebutan secara limitation organisasi kelembagaan petani dalam guo dengan penulisan nama organisasi dalam huruf besar menunjukkan nomenklatur organisasi yang telah ditentukan. menurut mahkamah, pembentukan kelembagaan bagi petani yang dibentuk oleh negara harus juga diberikan kesempatan kepada petani untuk membentuk. negara sebagai fasilitator bagi petani sesuai dengan kewenangannya seharusnya juga bertugas mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan dilaksanakan sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yangitikad baik dari negara untuk membentuk organisasi ataupun kelembagaan petani sangatlah positif karena akan lebih efektif dalam melakukan pembinaan kepada para petani seperti penyuluhan, inventarisasi petani yang sesungguhnya, penyaluran bantuan, memudahkan pertanggungjawaban, koordinasi, dan komunikasi pemerintah dengan petani, antar petani, kegiatan atau sosial gotong royong. akan tetapi, adanya pembentukan kelembagaan petani oleh negara tidak diartikan bahwa petani dilarang untuk membentuk kelembagaan petani lainnya, atau diwajibkannya petani untuk bergabung dalam organisasi atau kelembagaan petani bentukan pemerintah saja. petani harus diberikan hak dan kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kelembagaan petani bentukan pemerintah dan juga dapat bergabung dengan kelembagaan petani yang dibentuk oleh petani itu sendiri. selain itu, menurut mahkamah kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani juga harus berorientasi pada tujuan untuk membantu dan memajukan segala hal ihwal yang ada kaitannya dengan pemberdayaan petani. bantuan pemerintah tidak boleh hanya diberikan kepada kelembagaan petani yang dibentuk oleh pemerintah atau hanya kepada petani yang bergabyang dibentuk oleh pemerintah saja, tetapi juga harus diberikan kepada kelembagaan yang dibentuk oleh petani sendiri atau kepada petani yang bergabung pada organisasi yang dibentuk oleh petani sendiri yang diberitahukan atau dikoordinasikan kepada pemerintah: i3. menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah ketentuan undang undang guo telah menghalangi hak para pemohon yang dijamin oleh uud untuk membentuk wadah berserikat dalam bentuk kelembagaan petani. mahkamah melihat adanya korelasi undang undang guo dengan melanggarnya hak hak para pemohon untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani khususnya dalam pembentukan wadah kelembagaan petani yang murni berasal dari petani itu sendiri sebagaimana dijamin oleh uud oleh karena itu, undang undang guo harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan bawah, i3. menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para pemohonmenurut mahkamah, maksud dan tujuan keberadaan kelembagaan petani, sebagaimana dimaksudkan undang undang guo adalah untuk memudahkan akuntabilitas terhadap fasilitas dari pemerintah agar tepat sasaran, mencegah terjadinya konflik antar petani dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dan mengefektifkan pembinaan petani. semangat tersebut bukan berarti melarang petani membuat kelompok petani yang sesuai dengan kemauan para petani. mahkamah berpendapat bahwa frasa berkewajiban dapat disalahartikan sebagai sesuatu yang wajib sehingga akan mengekang kebebasan petani untuk berkumpul dan berserikat. menurut mahkamah, frasa berkewajiban tidak bisa dilepaskan dari adanya suatu keharusan ditaati, dipatuhi, dan tidak bisa dibantah, sehingga apabila ada petani yang tidak bergabung dengan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah akan mengalami diskriminasi atas perlindungan petani oleh pemerintah. dengan demikian frasa berkewajiban . bertentangan dengan uud sehingga dalilelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani dan dewan komoditas pertanian nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani ,tani bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalamaterialis akbar ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadsfarmer initiatives for ecological livelihoods and democracy field) bahwa pemohon iii tercatat akta notaris zarkasyi nurdin, s.h., dengan akta nomor, organisasi petani, ketrampilan pemasaran produk:perlindungan dan pemberdayaan petani, bahkan ketiadaan lahan pertanian, serta menghambat berkembangnya organisasi petani. sehingga tujuan pendirian organisasi pemohon iii peri kehidupan petani yang layak dan keberadaan organisasi field akan terancam dan terhalangi, terlebih lagi komunitas yang didampingi oleh pemohon iii yaitu para petani gurem dan buruh tanialiansi petani indonesia api) padamemperjuangkan sistim pemilikan lahan yang adil terhadap petani: memperjuangkan perlindungan hukum terhadap ketersediaan sarana produksi bagi kaum tani: dan mempersatukan berbagai serikat tani seluruh wilayah indonesia. bahwa berdasarkan ad art organisasi tersebut, pemohon melakukan advokasi hak atas tanah bagi para petani melalui sistem kepemilikan lahan yang adil terhadap petani. adapun anggota pemohon adalah petani gurem dundang undang guo berpotensi menyebabkan melanggarnya hak asasi petani anggota dari aliansiaakta: menyelenggarakan penelitian serta studi perbandingan tentang agrarian:dan: keadilan dan kesetaraan gender: non sektarian: non partisan, perdamaian dan anti kekerasan::dahwa pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petaniyaitu memperjnuhan hak hak rakyat terutama petani buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin. terlebih lagi komunitas yang advokasi pemohon adalah karena dilaksanakannya undang undang guoyang telah diperbaharui dengan akta notaris ardiansyah,kiara adalah rakyat berdaulat mengelola sumber day#.ainun unuuuun lenan tujuanyang layak dari pemerintah republik indonesia. bahwa menyatakan: nnnnunununnnnuununnn. kegiatan untuk mencapai tujuan, kiara melakukan kegi dan masyarakat pesisir (petani) yang tinggal daerah pesisir dan petani pesisir, bahwa dengan adanya undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, visi misi dan tujuan pemohonbahwa tujuan pemohon adalah untuk memperkuat rakyat agar berdaulat mengelola sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil secara adil dan berkelanjutan menjadi terhalangi dan juga berpotensi menghambat perjuangan keadilan agraria wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. salah satu unsur masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil adalah petani yang juga melakukan usaha menjadi nelayan tradisional dengan salah satu bentuk dari sumber daya pesisir serta pulau pulau kecil adalah tanah, sehingga pengaturan hak sewa dan kelembagaan yang diatur dalam undang undang berpotensi merugikan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil. bahwa oleh karena itu, keberadaan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petaniyang dilakukan adalah melakukan uji materi. yayasan bina desa sadajiwa bina desa) bahwa pemohon vkomunitas yang berada wilayah sampingan oleh pemohon vii yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahterundang undang guo juga berpotensi memunahkan tradisi musyawarah rakyat tani yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi petani.indonesia for global justice igj) bahwa pemohon vvviii karena pemberlakuan hak sewa tanah terhadap petani adalah kebijakan nasional yang tidak melindungi, menghargai nilai nilai hidup dan kehidupan para petani yang bersumber dari persoalan pertanahan. bahwa pemohon viii memandang undang undang guo menghalangi tujuan pendirian organisasi pemohon viii sehingga menciptakan kerugian konstitusional, oleh karena itu pemohon viiikotamadya bogor, jawa barat sebagai ane luna nan uan pemohon wahana lingkungan hidup indonesia walhi), dalam hal ini diwakili oleh: nama aset nego tarigan jabatan direktur eksekutif nasional walhi alamat jalan tegal parang utara nomor jakarta selatan sebagai nchen0te daan lea nae keren pemohon xi: komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras), dalam hal ini diwakili oleh: nama haris azhar pekerjaan koordinator badan pekerja kontras alamat jalan borobudur nomor menteng, jakarta pusat sebagai n non ll. ll. pemohon xii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september september dan oktober memberi kuasa khusus kepada decline situmorang, s.h., henry david oliver sitorus, s.h., anton febrian, s.h., priadi, s.h., muhammad zaitun umam, s.h. m.h., numar koto sitorus s.h., ahmad martin adiwiyata s.h., muhammad yudha mahoni s.h., yati andriana s.h., janes sihaloho, s.h., b.p. beni dirty sinaga, s.h., ridwan darmawan, s.h., rando tambunan, s.h., arif suherman, s.h., dona fusion, s.h., sri suparyati s.h., ll.m., syamsul munir s.h., mundur, s.h., advokat dan pembela hak hak konstitusional yang tergabung dalam tim advokasi hak asasi petani yang berdomisili jalan pancoran barat nomor jakarta selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai keberadaan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petanperkumpulan sawit watch, melemahkan kemampuan dan kapasitasundang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani."dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemberdayaan dan perlindungan petani telah berpotensi menghambat tujuan pemohon xi, karena masalah tanah pertanian merupakan permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya, yang mana pemberian hak sewa tanah pertanian sebagaimana diatur dalam undang undang guo bukanlah alternatif pemecahan permasalahan tanah dan ekologi kaum tani. sehingga undang undang guo berpotensi menghalangi pengembangan program pemohon xi. bahwa pembentukan kelembagaan petani sepihak oleh pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam undang undang guo bertentangan dengan programbahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pemohon selaku organisasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia memandang perlu untuk melakukan uji materi undang undang guo mahkamah konstitusi, kontras bahwa pemohon xii dalam ad art tentang tujuan kontras menyebutkan: kontras bertujuan untuk:bahwa pemberian hak sewa tanah pertanian kepada petani kecil telah mencederai prinsip prinsip yang telah diatur dalam konstitusi dan hukum agrarian, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia dibidang tanah dan jaminan kepastian hukum atas tanah, sehingga kedaulatan rakyat atas tanah mendiskriminasi akibat kebijakan hak sewa, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. bahwa undang undang guo yang mengatur mengenai kelembagaan petani yang mana bentuk kelembagaannya telah ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak mengakibatkan keadilan dan penghormatan kehendak rakyat sebagai subyek demokrasi terhalangi dan berpotensi menciptakan tindakan diskriminatif terhadap kelembagaan petani yang diinisiasi oleh masyarakat yang bentuknya berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga undang undang guo menghalangi tujuan pendirian pemohon xfakta fakta hukum bahwa pada tanggal juli dpr telah mengesahkan ruu perlindungan dan pemberdayaan petani ruu perintah) menjadi undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor bahwa dewan ham pbb pada bulan september telah menyetujui perlunya dibentuk kelompok kerja antar pemerintah untuk merumuskan deklarasi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja pedesaan. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiilbahwa undang undang nomor tahunbahwaalam bagian menimbang undang undang guo menyebutkan pertimbangannya antara lain tentang: bahwa dalam bagian menimbang undang undang guo,. undang undang guoitupun dalam undang undang guo, tanah yang didistribusikan, dalam artian petani penggarap membayar sewa terhadap negara adalah melanggar prinsip dari hak menguasai negara, karena berarti menjadikan negara menjadi pemilik tanah yang tanahnya disewa oleh petani,?. bahwabahwa dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu telah menjelaskan makna uud yang pada intinya adalah hmn bukan berarti tanah milik negara dan landreform sebagai kewajiban negara dalam rangka sebesar besar kemakmuran rakyat, sebagaimana penjelas . bahwa menurut bodi harsono hak menguasai dari negara adalah: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang kasa tersebut, meneangkasa. bahwa berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan diatasesar besar kemakmuran rakyat, yang artinya bertentangan dengan undang undang dasar 28dlihat dari undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria rupa yang merupakan pelaksana dari ketentuan dari undang undang dasar menyatakan: tanah negara menimbulkan ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan undang undang pokok agraria nomor tahun yang menyatakan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai yang bukan sewa menyewa rupa hal ini juga dipertegas dengan penjelasan dan undang undang nomor tahun bahwa pada bagian penjelasan tentang dan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria menyatakan:bahwa hak sewa tanah pertanian adalah hak yang bersifat sementara yang akan dihapus berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agrariabahwa undang undang guo selain hak sewa, bahwa menurut para pemohon seharusnya bentuk hubungan hukum antara tanah dan penerima hak atas tanah negara adalah dalam bentuk hak bukan dalam bentuk izin, bahwa dalam ringkasan pemikiran l.j. van apeldoorn dan sri soedewi masjchoen sofyan menjelazin sifat hubungan ada hubungan hukum tidak ada hubungan langsung antara subjek kepemilikan kepunyaan. yang dan objek berupa ada hanya hubungan hukum hubungan antar subjek berkenaan kepemilikan kepunyaan dengan objek isi kewenangan memberikan hanya memberi kewenangan kewenangan yang luas terbatas yaitu memanfaatkan yaitu memanfaatkan menikmati benda hasilnya menikmati benda objek yang bersangkutan atau hasilnya, melakukan semua perbuatan hukum atas benda, dan memanfaatkan nilai ekonomis benda daya lekat hak nya haknya melekat hak hanya melekat selama mengikuti terus berada dalam penguasaan menerus ditangan subjek yang diberi siapapun benda berada (droit suite pembebanan dapat dibebani dengan tidak dapat dibebani dengan dengan hak lain hak lain, baik hak hak yang lain apapun perorangan maupun hak kebendaan lainnya dan hak jaminan untuk pelunasan hutang bahwa berdasarkan penjelasan dalam tabel tersebut, seharusnya negara memberikan tanah kepada petani dalam bentuk hak bukan dalam bentuk izin, karena dengan bentuk hak, posisi petani sebagai pemegang hak atas tanah mempunya posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan sekedar pemegang izin dan secara langsung dapat menunjang perekonomian petani karena dengan negara memberikan tanah dengan bentuk hak maka tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis. bahwa ketidakpastian hukumahwa, sudah seharusnya berdasarkan undang undang pokok agraria nomor tahun untuk memperkuat hak atas tanah petani, petani diberikan hak milik, minimnya hak pakai, yang tanpa melibatkan hubungan sewa menyewa. bahwa berdasarkan hal hal yang kami uraikan atas, jelas pemberlakuan undang undang guo sepanjang frasa hak sewa, izin pengusahbesar menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap undang undang dasar idan 28hkonsep petani menyewa tanah kepada negara adalah suatu konsep yang menghidupkan kembali praktijdengan mengingat petani sebagai kelompok rentan yang tidak akan mampu membayar sewa dan mengurus perij? logikanya untuk memenuhi hak para petani tentang penghidupan yang layak sebagaimana amanat undang undang dasar sudah sepatutnya pemerintah berkewajibserta saksi dan ahli presiden: memeriksa bukti bukti surat tulisanhampir setengah dari populasi dunia adalah petani dan mayoritas warga negara indonesia adalah petani. bahkan era teknologi tinggi, sumber bahan pangan manusia dihasilkan oleh petani. pertanian skala kecil bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga kehidupan bagi kita semua. keamanan dan ketertiban dunia dan negara indonesia bergantung pada kehidupan petani dan keberlangsungan pertanian. untuk melindungi kehidupan umat manusia sangatlah penting untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi petani. kenyataannya, sejumlah pelanggaran terhadap hak hak petani terus mengancam kehidupan umat manusia. bahwa jutaan rakyat petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka karena pengambilan lahan atau perampasan tani yang difasilitasi oleh kebijakan nasional yang didukung hukum dan aparat keamanan. lahan diambil dari petani untuk pembangunan industri skala besar atau proyek proyek infrastruktur, industri ekstraksi seperti pertambangan, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, supermarket dan perkebunan untuk menghasilkan perputaran uang yang cepat. hasilnya, jumlah lahan hanya terkonsentrasi pada beberapbahwa berdasarkan sensus pertanian jumlah keluarga tani selama sepuluh tahun terakhir susut menjadi juta keluarga. pada periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah perusahaan. artinya terjadi formalisasi. namun yang mengkhawatirkan adalah jumlah petani gurem terus meningkat.( harian kompas, selasa september halaman bahwa dari data atas, menunjukkan kemiskinan paling banyak dialami oleh penduduk pedesaan yang pada umumnya adalah petani. dari total rakyat miskin indonesia, sekitar persen berada pedesaan dan sekitar persen menggantungkan hidup sepenuhnya pada pertanian. diketahui pula bahwa dari seluruh penduduk miskin pedesaan ini ternyata persen bekerja yang berarti mereka bekerja keras tetapi tetap miskin. bahwa. bahwa pemberlakuan praktek sewa menyewa tanah juga akan membawa petani dalam perangkap lintah darat dan sistem icon. sisa sisa penginapan feodalisme inilah yang sesungguhnya hendak diberantas oleh undang undang pokok agraria nomor tahun bahwakan olehv. bahwa undang undang nomor tahun menyebabkan diskriminasi, sehingga bertentangan dengan 28i undang undang dasar bahwa undang undang guo menyatakan: kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kelompok tani: gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian: dan dewan komoditas pertanian nasional. bahwa undang undang dasarndang undang guo, adalah praktek dari korporatisme negara.yaitu pemerintah memfasilitasi terbentuknya dan menentukan bentuk lembaga petani (sentralisme). bahwa korporatisme negara masa lalu dilakukan oleh rezim militer orde baru, yaitu memberlakukbahwa:ini memungkinkan terbentuknya lembaga petani yang berbagai macam sesuai dengan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakatundang undang guo menyatakan: bahwadilindungi oleh pemerintah. sehingga pemberlakuan undang undang guo menimbulkan diskriminasi terhadap petani, karena tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama berdasarkan undang undang guo, yang selanjutnya adalah bertentangan dengan undang undang dasar v.bahwa undang undang nomor tahun sepanjang kata berkewajiban bertentangan dengan 28e undang undang dasar bahwa undang undang guohwa undang undang dasar menyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. bahwa berdasarkan undang undang dasar(memberikan keleluasaan kepada pemegang hak mempergunakan haknya atau tidak) bukanlah kewajiban sebagaimana atur dalam undang undang guo,bahwadiluar dari inisiatif petani, telah bertentangan dengan kemerdekaan atau kebebasan untuk berserikat sebagaimana telah diamanatkan dalam undang undang dasar kesimpulan bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:imbulkan pelanggaran hak asasi petaniyebabkan ketidakpastian hukumdipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat: dannyatakan ketentupetani bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria bukti p fotokopi surat pengangkatan pemohon i xnomor pleno i, selaku pemohon iii suratsurat keputusan munas tentang penetapan sekretaris jenderal kpa periode nomor munas vi selaku pemohonselaku pemohon akta pernyataan keputusan berita acara rapat gaorgan yayasan bina desa sadajiwa, selaku pemohon vii berita acara rapat anggota indonesia untuk keadilan global, selaku pemohon viii surat keputusan badan pengurus koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan nomor bp kkp tentang pengangkatan koordinator pelaksana koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan kkp), selaku pemohon suratselaku pemohon pernyataan keputusan rapat pembina yayasan wahana lingkungan hidup indonesia, selaku pemohon ketetapan rapat umum anggota kontras nomor tap ruang kontra s viii tentang pengangkatan dan pengesahan koordinator kontras selakuserikat petani indonesia spi) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon iv, aliansi petani indonesia api) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon konsorsium pembaruan agraria kpa) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon vi, koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon vii, yayasan bina desa sadajiwa bina desa) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon viii, indonesia for global justice igjti fotokopi anggaran dasar pemohon ix, koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan kkp) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon perkumpulan sawit watch bukti fotokopi anggaran dasar pemohon xii, wahana lingkungan hidup indonesia walhi) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon xiii, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras) selain itu, para pemohon juga mengajukan lima saksi yang bernama amin, umat, abdul gas, aan suhendar, ongkos kosasih dan enam ahli yaitu mohammad maksum machfoemenerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon amin saksi adalah kelompok tani dari indramayu, desa kalendar, kecamatan didasari, indramayu bango dua. didasari, indramayu, jawa barat. tempat saksi ada tanah panganan atau tanah terlantar milik negara yang dikelola oleh saksi untuk lahan pertanian: saksi diminta untuk membayar hak sewa atas lahan tersebut sebesar dua kuintal yaitu per katanya lima kuintal. uang sewa tersebut diserahkan kepada melelang yang bekerja sama dengan kepala desa setempat, saksi mendapat lahan sebesar hektar yang disewa selama setahun, pada tahun saksi pernah membuat lembaga kelompok tani yang kemudian bentuk oleh ppl oleh karena sudah dibantu ppl maka saksi kemudian membuat kelompok tani baru yang bernama buritan tetapi setiap kali ada bantuan saksi tidak pernah mendapatkannya: saksi memang sering diundang juga apabila ada pertemuan tetapi apabila ada pemberian pupuk saja yang saksi terima sedangkan untuk pestisida saksi tolmat saksi adalah petani penggarap kelurahan gambir, kecamatan subang, kabupaten subang, saksi melanjutkan penggarapan lahan negara sejak dipegang oleh orang tua saksi yaitu sejak saksi meneruskan lahan garapan sebesar m2, pada tahun sampai saksi diberikan tugas meminta kepada masyarakat dan saksi tidak menyewa lahan tersebut dan hanya membayar pajak. abdul gas saksi menggarap tanah seluas bata, sampai tahun tanah tersebut saksi hanya membayar pbb dan tidak membayar sewa aan suhendar saksi tinggal kampung lio, desa sirnajaya, kecamatan warung kiara, kabupaten sukabumi, saksi adalah petani penggarap yang tidak mempunyai tanah pertanian sebesar hektar, lahan saksi saat ini sudah mendapatkan dari bpn, saksi bergabung dengan serikat petani indonesia dikarenakan sudah diberikan penyuluhan: saksi tidak membayar sewa sejak tahun dikarenakan sudah masuk organisasi petani ongkos kosasih saksi tinggal desa sirnajaya, kecamatan warung kiara. kabupaten sukabumi: saksi adalah petani penggarap lahan bekas hgu pt. sugih mukti: saksi sudah masuk serikat pekerja dan saksi tidak dipungut sewa pengelolaan tanah tersebut saksi juga telah mengajukan permohonan bpn tapi belum respon padahal hgu sudah habis: dulu saksi menyewa tanah tersebut dengan jumlah sewa sebesar per panpara pemohon mohammad maksum machfoedz bahkan semenjak republik ini memiliki kementerian pembangunan masyarakat dengan menteri subagyo pada masa kabinet halim ada satu yang membedakan dengan nyata kalau kegagalan pemberdayaan petani pada masa awal republik ini, pemimpin bangsa masih disibukkan oleh urusan benar negara pasca kemerdekaan: pada penggalan kedua, rakyat tani cenderung dikorbankan oleh bangsa ini atas nama pembangunan nasional. petani selalu diputuskan untuk menjadi tumbal pembangunan nasional ketika ada hiruk pikuk inflasi dan kabinet takut inflasi dua digit, pasti hal pertama yang dikumandangkan oleh para menteri jajaran kabinet adalah harga pangan enggak boleh naik, meskipun harga harga yang lain naik: ketika negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja alternatif pedesaan, maka semua tertampung sawah sebagai angkatan kerja dan pada masa masa pembangunan inilah kesalahan pemilihan kiblat pembangunan yang teramat bias improving industries telah serta merta mengorbankan domestic based industries dengan rakyat tani sebagai korban terdepan, sebagai the most disoriented people suasana keterpurukan dan margin margin sektoral yang sekian lama mendera petani menjadi salah satu nurani, salah satu latar belakang nurani terbitnya undang undang guo. sangat disayangkan bahwa undang undang ini masih memerlukan kajian ulang untuk berapa hal karena berpotensi memperpanjang ketidakberdayaan petani untuk tidak menyebutnya justru memperdaya bukan memberdayakan. pertama, berkenaan dengan persoalan keagrariaan sebagai salah satu materi pengujian, dalam hal perkenalkan ahli menyampaikan bahwa hakikatnya semangat membangun landasan ekonomi negeri agraris republik indonesia dideklarasikan berapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan bangsa melalui dibentuknya panitia agraria jogjakarta, berdasarkan capres tahun tertanggal mei. semangat agraris yang tidak pernah luntur secara berturut turut dilanjutkan dengan dibentuknya panitia agraria jakarta tahun dan panitia suharto tahun serta diikuti dengan terumusnegara mengabaikan keadaan dimana sektor pertanian dan rakyat petani menerima pendapatan yang tak layak dari hasil produksi pertaniannya. bahwa telah terjadi peningkatan konflik agraria dengan kekerasan bersenjata daerah pedesaan dengan dampak pelanggaran serius ham rakyat petani. bahwa oleh karena kehilangan tanah, rakyat petani juga kehilangan bentuk bentuk otonomi wilayahnya, kedaulatan produksi, distribusi dan konsumsi, serta identitas kebudayaannya. bahwa hak hak perempuan dan anak anak adalah yang paling terkena dampak. perempuan adalah korban kekerasan psikologis, fisik dan ekonomi. mereka didiskriminasi dari akses terhadap tanah dan sumber sumber produktif, serta dipinggirkan dalam proses pembuatan keputusan. bahwa sebagai akibat dari pelanggaran hak hak petani, saat ini kehidupan rakyat petani dihantui kekerasan, kelaparan dan gizi buruk (malnutrisi) serta kemiskinan. hal ini bukan karena jumlah pangan yang ada indonesia tidak cukup, tapi karena sumber sumber agrarian dan sumber sumber pangan dimonopoli oleh perusahaan perusahaan transnasional. bahwa krisis dalam sektor pertanian menyebabkan perpindahan (migrasi) dan terusir serta hilangnya petani dan masyarakat adat dalam jumlah besar. bahwa dalam menghadapi kenyataan ini, rakyat petani indonesia dan seluruh dunia terus berjuang untuk hidup. indonesia ratusan dan seluruh dunia ribuan pemimpin petani ditangkap karena memperjuangkan hak asasi petani dan kehidupan mereka. mereka dibawa pengadilan dengan sistem peradilan yang tidak adil, pembunuhan karakter (stigmatisasi), pembunuhan ekstra yudisial (extra judicial killing), penangkapan dan penahanan yang sewenang wenang, serta penganiayaan dan pelecehan, keseluruhannya merupakan hal yang dialami rakyat petani. bahwa keterbatasan dari instrumen hak asasi manusia khusus untuk petani, adalah penting untuk menciptakan produk hukum nasional dan instrumen ham internasional untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakan hak asasi petani sebuah konvensi internasional hak asasi petani. ruu perlindungan dan pemberdayaan petani, idenya bermula dari konferensi nasional pembaruan agraria dan hak asasi petani tahun yang melahirkan deklarasi hak asasi petani dan ide tentang knupka komisi nasional untuk penyelesaian konflik agrarrancangan sunarko dan disempurnakan menjadi rancangan suharto setelah melalui konsultasi intensif, terutama dengan universitas gajah mada dengan prof. bojonegoro, akhirnya draf itu disahkan menjadi undang undang nomor tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang lebih dikenal dengan singkatan rupa. kepentingan perlindungan dan pemberdayaan rakyat petani untuk mewujudkan kesejahteraan adalah esensi utama diundangkannya rupa, yang semangat revolusionernya didokumentasikan sebagai konsideran atas terbitnya keputusan presiden nomor tahun tertanggal agustus tentang penetapan september sebagai hari tani yang detailnya menyebutkan bahwa tanggal september hari lahir undang undang pokok agraria merupakan hari kemenangan bagi rakyat tani indonesia, dengan diletakkannya dasar dasar bagi penyelenggaraan untuk mengikis habis sisa sisa imperialisme dalam lapangan pertanahan agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari segala macam bentuk penginapan manusia atas manusia dengan beralas tanah. sehingga melapangkan jalan menuju arah masyarakat adil dan makmur. pembebasan bisa dilestarikan dari konsideran yang melestarikan watak politis rupa. pertama, semangat revolusioner yang anti imperialisme dan terutama dalam hal pertanahan merupakan esensi dasar pemikiran pemerintahan nasional untuk mengatasi kolonialisasi pertanahan semenjak penjajahan, kedua, rakyat tani sebagai jutaan subjek ekonomi sekaligus sebagai jutaan investor harus mampu membebaskan diri dari eksploitasi ekonomi, sehingga menghindarkan diri dari penginapan manusia atas manusia,. ketiga, adalah sebuah barisan dan instrumen kebijakan utama,keempat, tanah sebagai alat ekonomi menuju terwujudnya keadilan dan kemakmuran, keempat watak politis rupa itu menjadi semangat operasional pelaksanaan undang undang dasar yang menyatakan, bumi danejutkan sekali ketika mandat revolusioner dalam agrarian tersebut pada hari ini ditentukan dengan undang undang guo yang menyatakan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk hak sewa izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. kecuali mengingkari makna penguasaan yang kemudian diplesetkan dipelintir menjadi pemilikan. semua dasar perlindungan dan pemberdayaan menjadi cenderung kualitatif dan bermakna pemberdayaan kolonialisasi bentuk bentuk kolonialisasi baru yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. kecenderungan ini mudah sekali dipahami karena mekanisme persewaan dan perizinan jelas sekali sudah sekian lama terjerat moral hajat. dengan demikian, komplit sudah pemberdayaan petani akan menjadi pemberdayaan petani akan menjadi outcome utama dari perlindungan dan pemberdayaan model undang undang guo,karena jeratan moral hajat akan menjadi sempurna ketika perolehan lahan yang diamanatkan oleh sama sekali tidak pernah menjamin kepastian hukum sebagaimana dicontohkan oleh rekan rekan indramayu, subang, dan dengan demikian mengingkari uud sekaligus menjerat dan mencederai hak asasi petani untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mencapai persamaan dan keadilan: dalam kaitan dengan masalah kedua, ingatan kita masih segar mencatat amplifikasi pembangunan masyarakat yang selalu diurus berbasis pendekatan generalisasi dan tidak pernah menggubris lokalitas, tidak pernah peka terhadap karakter kelompok, tidak pernah melihat masa ideologis yang beragam, dan sebagainya. kebhinekaan pada masa itu selama lebih dari dekade, bahkan sampai hari ini telah diperkosa menjadi keesaan. ketika itu terbunuh, sarbumusi, dan khususnya pertani persatuan tani nu), dan lainnya harus dikubur hidup hidup dan dilebur menjadi pgri, sisi, dan hati, sebagai ketua pengurus persatuan nahdlatul ulama, ahli hanya menuntun, terbatas sekali hanya mampu menyentuh anak anak lembaga dibawah nahdlatul ulama. pertani dibunuh pelan pelan harus menjadi hati, begitu pula yang lain lain. bahkan induk organisasinya pun dijinakkan dengan organ jadi jadian yang tidak punya jamaah, yang harus menjadi payung bersama yang menjinakkan. desa desa pun diseragamkan. konfigurasi politik mutakhir telah membawa perubahan, tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter telah bergeser sempurna menjadi demokratis, desentralisasi,eseran paradigmatik telah membawa konsekuensi bergesernya segala macam pendekatan yang tadinya monolitik dan top down secara revolusioner bergeser menjadi pendekatan dari bawah (bottom up), lokalistik, dan partisipatif, sesungguhnya hati kecil ahli sangat bahagia ketika mencermati adanya semangat perubahan dalam rumusan yang menyatakanhal yang kedua, pembentukan kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. akan tetapi, semangat perubahan itu menjadi tidak jelas, tidak jelas pula arah kenegaraan undang undang guo. ketika berikutnya, dan itu menyatakan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komunitas, dan bawah komunitas pertanian. sementara menyatakantanpa pengetahuan legal secuil pun seperti ahli mudah sekali mengernyitkan mata ketika membaca berurutan, dari sebuah naskah legal yang ternyata saling bertolak belakang. satu memanjatkan lokalitas, nilai, kepekaan lokal, kearifan setempat, sementara yang lain mendikte wajib bergabung dengan empat jenis kelembagaan. ini adalah pendekatan model orde baru, sangat federalistik dan sangat top down. satu memberikan mandat untuk mengapresiasi lokalitas budaya, nilai, dan kearifan dalam kelembagaan petani, sementara berikutnya mengharuskan generasi yang sangat terbatas perlakuannya, tetapi mewajibkan. pemakaian kata berkewajiban yang sama dalam berurutan ternyata teramat kontradiktif semangat letaknya. kontradiksi ini sudah tentu menjadi tantangan tersendiri yang harus membatalkannya demi hukum, pada tingkat realitas, beberapa bentuk lembaga wajib ini memiliki kelakuan yang teramat terbatas. kita sudah mendengar dari tiga orang saksi, ahli juga mempunyai binaan kelompok tani yang sangat khusus, petani mantan narapidana. untuk bergabung dengan kelompok tani ditolak, advoklakukan selama sekian lama betul betul baru berhasil mendatangkan seorang kepala dusun berkenalan dengan kelompok tersebut. kelompok tersebut diberlakukan lebih jelek dari kelompok binatang karena mereka adalah mantan napi. kelompok tersebut banyak dalam binaan ahli dan begitupun kelompok adat, serikat serikat petani yang tidak tersentuh oleh lembaga lembaga yang dibakukan oleh undang undang guo, diberlakukan tersebut harus inklusif, keraguan adat yang tidak tergantung jumlahnya, kesesuaian sosial, keragaman kelompok sosial dan aktifis, serta lokalitas lainnya sudah barang tentu memerlukan rekomendasi yang sama atas nama keadilan dan kesamaan. layanan hak asasi, yakni berprinsip invisible dan inclusive. pernyataan letaknya undang undang dasar menjamin bahwa setiap orang berhak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. sementara lain menyebutkan: fakta tentang kontroversinya dua yang telah disampaikan sebenarnya tidak hanya menyiratkan kerancuan dan sekedar memerlukan tinjauan ulang, akan tetapi frasa yang sama kontroversi dan tidak inklusifnya urusan kelembagaan merupakan pertanda nyata bahwaada cacat mekanik, cacat proses materi yang dirumuskan jelas sekali bukan sebuah prosesi partisipatif. adanya partisipasi pelantikan, akan mengulangi kesalahan pemberdayaan petani yang seharusnya berintikan partisipasi, kreatifitas, dan stimulasi, justru menjadi super kontra produktif karena prosesi partisipasi yang teramat formalistik dan pelantikan tersebut dalam rancangan ruu yang bersangkutan sampai disahkannya menjadi undang undang guo. setyawan unit mengenai perspektif kesejarahan dan kelembagaan, undang undang nomor tahun seharusnya mengenai petani karena itu sepantasnya diletakkan dalam perspektif sejarah panjang pergumulan petani dengan konteks politik ekonominya. muhammad tauhid merangkum pergumulan ini dengan sangat jitu dalam pernyataannya pada dekade pertama kemerdekanomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria merupakan salah satu usaha yang besar untuk membuat perubahan dalam kedudukan petani. suatu usaha yang rupanya terlambat karena segera ditiadakan oleh pemerintah orde baru. tap mpr ri nomor ix mpr tahun kemudian merupakan juga semacam kesepakatan nasional setelah tahun orde baru yang berupa mandat kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan besar kembali dalam manajemen dan distribusi sumber daya alam yang ditengarai sebagai akar dari kemiskinan pedesaan. tap mpr tersebut mencirikan konsekuensi dari tahun pemerintahan orde baru sebagai berikut,bahwa pengelolaan sumber daya agraria d, dan pemanfaatannya, serta menimbulkan berbagai konflik. atas dasar penilaian tersebut, maka dianggap perlu adanya ketetapan mpr tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber .daya alam. apa yang dimaksud dengan pembaruan agraria dikemukakan pada tap mpr ri nomor ix mpr tahun pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan,dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia: cakupan pembaruan agraria memperlihatkan keluasan dan kedalaman dari konsep ini. ahli kemukakan beberapa hal, pertama,sesuai dengan badan pertanahan nasional terdapat produk hukum yang mengatur masalah pertanahan. antaranya yang tumpang tindih, kontradiktif, dan ada beberapa masalah pertanahan yang tidak diatur sama sekali. kedua, melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. kemudian,, dan pemanfaatan tanah secara komprehensguo tidak mempertimbangkan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok agraria, juga tap mpr ri nomor ix mpr tahun keputusan mpr ri nomor v mpr tahun dimana mandat yang disampaikan sebelumnya diulang kembali. tidak satu kata pun mengenai program pembaruan agraria nasional atau landreform. kedua, bagaimana menempatkan undang undang nomor tahun guo dalam mandat mpr kepada pemerintah untuk, dengan dorongan untuk mempercepat pengesahan rencana undang undang pelaksanaan pembaruan agraria, rencana undang undang penataan struktur agraria, dan rencana undang undang penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. ketiga, seberapa jauh undang undang nomor tahun ini senapan dan sejalan dengan pemikiran agraria dari produk produk kelembagaan atas. menurut pandangan ahli mengenai konteks atau perspektif kesejarahan dan kelembagaan. selanjutnya, ahli ingin memberikan pandangan mengenai beberapa yang menjadi fokus persidangan. undang undang nomor tahun menyatakan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagian dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk sewa izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan. beberapa poin yang ingin ahli kemukakan, pertama, kandungan undang undang nomor tahun tidak jiwa dengan tujuan merubah struktur penguasaan dan pemilikan lahan atau tanah agar lebih berkeadilan yang dimandatkan oleh tap mpr nomor tahun mengubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah paling tidak berarti membatasi ekspansi dari penguasaan dan pemilikan besar. konsekuensinya adalah tanah yang tersedia untuk diatribusikan pada petani miskin akan menjadi lebih luas: undang undang tahun tidak bicara mengenai perubahan struktur agrarian, membatasi kemudahan akses tanah bagi petani miskin pada maksimum dua hektare tanah negara bebas. ini ironis karena selama ini tanah negara bebas lebih diperuntukkan pemodal besar, terutama oleh pemerintah daerah era otonomi daerah. sedemikian sehingga banyak daerah tidak tersisa lagi tanah negara bebas dan kini ekspansioleh pemodal besar harus tanah tanah garapan dan milik penduduk. ironis juga ketika bpn menempatkan legislasi tanah petani sebagai program prioritas, undang undang nomor tahun justru membatasi pada sewa izin penguasaan, izin pengelolaan, dan izin pemanfaatan. betapa tidak bila masih ada atau bidang tanah indonesia ini yang belum mendapatkan sertifikat. sebaiknya disimak latar belakang dari program legislasi tanah yang menjadi prioritas bpn, sesungguhnya percepatan legislasi tanah merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional bidang pertanahan. masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertifikat hak atas tanah akan berpengaruh terhadap kapasitas kepastian hukum atas aset tanah baik bagi masyarakat, pemerintah, dan pemilik usaha. pada gilirannya pemilikan, penguasaan tanah yang belum terealisasi tersebut akan rentan terhadap terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. adanya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah indonesia sudah mengambil bentuk yang luar biasa. mantan kepala bpn ri, joo into menyatakan bahwa penduduk indonesia menguasai aset ekonomi nasional yang lebih dari setengahnya berupa penguasaan atas tanah. ketimpangan ini juga dapat juga dilihat dari data bpn mengenai jumlah dan luas tanah legal per jenis hak. jumlah hgu hanya dari total jumlah bidang tanah dengan hak legal namun hgu menguasai dari total luas bidang tanah dengan hak legal dengan rata rata penguasaan hektare. ketimpangan pedesaan jawa juga sudah terkenal prof. sherman dan michael mengemukakan data tahun bahwa petani memiliki lahan kurang dari hektare dari petani adalah endless. jadi, lebih sekitar petani kita adalah petani gurem yang memiliki tanah sekitar hektare hektare. dalam ketimpangan seperti ini, maka melanggar rasa keadilan bila petani miskin masih dibatasi status penguasaan tanahnya dan untuk luasan yang juga sangat terbatas tersebut dan ini ada hubungannya juga dengan poin keempat. lahan pertanian terus bertambah sempit karena alih fungsi penggunaan lain, terutama untuk perluasan kota industri sebagai konsekuensi penguasaan absence oleh pendudukjak tahun terjadi penyiaran sawah. bila tahun terdapat juta hektare sawah, maka berturut turut luasnya sawah berkurang menjadi juta hektare, kemudian juta hektare, dan juta hektare tahun dalam kondisi seperti ini, maka dalam kondisi seperti ini dimana sumber produksi pangan terus menciut, undang undang nomor tahun tidak memberi stimulus untuk perluasan sawah atau pertanian pangan. undang undang guo mengusulkan salah satu mekanisme transfer tanah kepada petani miskin adalah melalui mekanisme pasar tanah walau pemerintah memberikan subsidi modal pada petani miskin. pengalaman berbagai negara memperlihatkan bahwa mekanisme pasar untuk redistribusi tanah atau market that landreform berdampak pada harga yang tinggi namun kualitas tanah yang paling buruk. membatasi status penguasaan sawah, penguasaan pada sewa, serta izin penggunaan tidak juga merupakan stimulus bagi perluasan pertanian tanaman pangan. dengan membatasi redistribusi tanah pada luasan bawah hektar maka undang undang nomor tahun jelas sangat buyers jawa, petani luar jawa yang umumnya mengadopsi sistem pertanian campuran antara tanaman keras, seperti kopi, karet, dan dicampur dengan tanaman musiman membutuhkan tanah jauh lebih luas juga karena tanah tidak subur luar jawa dan ini ada hubungannya juga dengan poin yang keenam. huruf dan mencantumkan kriteria subjek penerima kemudahan akses tanah pada petani miskin yang mengusahakan pertanian lahan yang diperuntukan sebagai kawasan pertanian. kriteria ini sangat membatasi untuk kondisi luar jawa dan juga jawa sebetulnya karena banyak sekali petani yang hidup dan bertani tanah yang oleh negara definisikan sebagai tanah negara atau hutan negara. pendefinisian negara ini umumnya ditolak oleh kebanyakan desa, hutan, atau masyarakat desa hutan karena penduduk memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna yang kawasan hutan dan mana yang merupakan kawasan pertanian penduduk. menurut data bps terdapat desa yang tersebar provinsi yang berada dalam kawasan hutan negara. sesuai dengan undang undang nomor tahun penduduk desa ini tidak akan mendapatkan fasilitas negara bahkan dapat dikriminalitdari undang undang nomor tahun membatasi bentuk organisasi dan mewajibkan petani bergabung dalam organisasi organisasi yang ditentukan oleh pemerintah. kandungan dari ini melanggar kebebasan berorganisasi yang telah dipastikan oleh undang undang, serta mengingatkan kembali pada kebijakan masa mengambang atau floating mass masa pemerintahan orde baru. selain melanggar hukum pendekatan top down atau patriarkal seperti ini akan mematikan kreatifitas penduduk dan sebaliknya menumbuhkan budaya priyayi. organisasi yang baik harus tumbuh dari dalam anggotanya sendiri sesuai budaya dan kondisi lokal, dan selama ini terutama sejak reformasi politik tahun organisasi tani tumbuh dimana mana atas inisiatif petani sendiri, petani tidak disadarkan dan diwajibkan untuk berorganisasi mereka sudah sangat sadar akan hal ini, dan mereka aktif dalam pertanian organik, mendirikan sekolah untuk anak anak mereka, dan tentu saja dalam rangka menuntut dan mempertahankan tanah, bahwa dipandang dari berbagai aspek atas maka harus dikatakan undang undang nomor tahun merupakan khas undang undang yang oleh bpn akan dikualifikasikan sebagai yang undang undang dan peraturan pemerintah yang bertumpang tindih, serta kontradiktif satu dengan yang lain, dan hanya menciptakan kebingungan dan kekacauan dalam pelaksanaan. undang undang ini tumbuh seakan akan tanpa pertautan historis dan semangat dengan undang undang ranah agraria yang lain sejak dekade pertama kemerdekaan indonesia sampai sekarang. petani indonesia yang sebagian besar berada anak tangga masyarakat paling bawah, namun memikul tanggung jawab besar sebagai produsen pangan nasional sangat pantas untuk diberikan perangkat undang undang yang lebih memberdayakan danang mengkhawatirkan adalah bahwa kita sedang menyaksikan seluruhnya semangat pro petani dan pembangunan pertanian, serta ekonomi pedesaan yang kuat, dan tumbuhnya liberalisme yang tidak terkendali untuk kepentingan segelintir dan jangka pendek. use setiawan pada dasarnya ada dua kelemahan utama yang ahli temukan dari undang undang guo,pertama, undang undang ini tidak menempatkan masalah agraria dalam hal ini pemilikan penguasaan tanah sebagai bagian pokoini dan tidak tercermin dalam konsideran dari undang undang guo. undang undang guo menempatkan hak sewa atas tanah pertanian bagi petani itu sebagai mekanisme penyediaan tanah bagi petani yang dimaksudkan untuk memberdayakan petani. konsep mengenai hak sewa, ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikritisi dalam undang undang guo dan berikutnya masih terkait dengan konteks agraria. tidak memasukkan agenda redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda pemberdayaan petani. hal lainnya masih terkait keagrariaan, cakupan objek atau tanah yang disediakan untuk petani masih sangat terbatas, dalam hal ini hanya dua objek yang dimungkinkan oleh undang undang guo yakni tanah negara bebas atau tanah eks terlantar, aspek kedua yang menjadi kelemahan utama dalam undang undang guo yang ahli temukan dan digarisbawahi adalah mengenai kelembagaan petani. pada prinsipnya undang undang guo yang mengatur mengenai kelembagaan petani. tidak memberikan kebebasan dan jaminan kepastian hukum terhadap lembaga lembaga petani yang sudah ada dan pada kenyataannya bentuk dan nama dari organisasi organisasi petani yang ada itu beragam. undang undang guo dengan demikian secara kelembagaan dapat memberi jalan bagi proses korporatisme negara atas organisasi organisasi petani kita. itulah dua kelemahan utama dari undang undang ini yang penting digarisbawahi: menurut ahli harus memberikan kritik substansi dan dalam konteks sosiologis kenyataan sosial yang ada masyarakat dan juga bisa dalam konteks konstitusional. jadi ahlimelihat konteksnya dengan undang undang dasar. yang kedua, pandangan umum juga penting disampaikan adalah dari undang undang guo memandang perlu ada pembaruan hukum yang komprehensif dan integratif antara berbagai undang undang yang terkait dengan petani, pertanian, dan masalah masalah yang lain yang terkait seperti keagrariaan: secara spesifik ahli menyampaikan catatan kritis yang spesifik terkait dengan dua hal,pertama terkait seputar pertanahan atau keagrariaan dan yang kedua seputar keagrariaan petani secara lebih rinci. terkait dengan pertanahan atau keagrariaan ada tiga poin yang menjadi catatan spesifik. pertamaklarasi hak asasi petani inilah yang kemudian secara internasional didorong menjadi konvensi internasional tentang hak asasi petani, dimana telah menjadi laporan advisory committee dewan ham pbb dan secara nasional didorong menjadi ruu lewat prolegnas progam legislasi nasional). akan tetapi undang undang yang dibahas dpr bukanlah undang undang tentang hak asasi petani, melainkan undang undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang isinya tidak mengadopsi deklarasi hak asasi petani. padahal dewan ham pbb pada bulan september telah menyetujui perlunya deklarasi human rights peasant, dimana indonesia termasuk negara yang menyetujuinya. ini adalah ironi ketika tidak terjadi koordinasi antara kementerian luar negeri yang mendukung deklarasi tersebut dengan dpr serta instansi pemerintah terkaitdapuwa. undang undang nomor tahun menyatakan bahwa kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. atas ini ahli memiliki empat catatan spesifik dan ketentuan guo bagi ahli mengandung empat masalah mendasar yang penting untuk diperhatikan. yang pertama, pengaturan mengenai atas tanah yang disediakan bagi petani tidak sejalan dengan semangat dan isi dari undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang dikenal sebagai rupa. undang undang tersebut diatur mengenai jenis jenis hak atas tanah dan hak sewa dan tidak dikenal hak hak yang lain yang sebenarnya dimungkinkan menjadi terkubur oleh klausul tersebut. yang kedua, ketentuan guo juga menyimpang dari konsepsi hak menguasai negara. sebagaimana tertera dalam undang undang dasar dengan cara menempatkan petani sebagai penyewa,artinya bukan pemilik atas tanah pertanian,tetapi yang membayar dengan uang jumlah tertentu, dalam waktu tertentu, dengan imitasi yang sudah dengarkan tadi dari para saksi dan itu jelas bertentangan dengan konsepsi hak menguasai dari negara karena negara tidak memiliki tanah dan sumber daya alam yang lain. bahwa hak menguasai dan mengatur uang punya hak milik adalah bangsa indonesia dan rakyat indonesia khususnya petani, merekalah yang harusnya punya hak milik atas tanah. yang ketiga, ketentuan guo juga mendorong feodalisme lapangan agraria. sebagai negeri agraria yang sebagian besar penduduknya bekerja sektor pertanian. ketentuan guo akan melanggengkan feodalisme lapangan agraria. rakyat atau khususnya petani tergantung pada yang punya uang dan itu tentu harus kita tuntaskan sebagai bagian dari pekerjaan sejarah kita sekarang, tugas sejarah kita sekarang. ketentuan mengenai hak sewa juga memicu spekulasi dan komersialisasi atas penguasaan dan pengelolaan tanah. jadi hanya orang orang atau hanya petani petani yang memiliki cukup uang untuk menyewa tanah itulah yang punya kesempatan luas untuk menggarap dan mengelola tanah pertanian. ahli mengkritisi secara spesifik mengenai klausul yang terkait dengan konsolidasi lahan. ini penting, apabilamelihatundang undang nomor tahun yang mengatur mengenai konsolidasi dan jaminan luas lahan pertanian, ahli menggarisbawahi bahwa ketentuan guo tidak memberi peluang bagi petani untuk memiliki hak milik atas tanah. dengan demikian, kedaulatan petani dalam pengelolaan tanah itu bisa sirna, tidak berdaulat atas tanahnya sendiri karena tetap tanahnya milik pihak lain. petani hanya diberi hak hewan dan izin tertentu atas tanah negara bebas atau tanah terlantar. petani tidak punya hak milik kolektif atau hak milik bersama dengan semangat gotong royong dalam penguasaan tanah dan ini menyulitkan petani untuk mengelola tanahnya secara mandiri. bahwa ketentuan mengenai konsolidasi lahan tidak akan berjalan efektif. pengalaman ahli lapangan sepanjang tidak ada koreksi atas struktur agraria yang timpang, yaitu dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan untuk mengatasi guo, jawabannya bukan konsolidasi lahan. secara konvensional dikenal istilah redistribusi adalah inti dari program iandreform atau penataan, pemilikan, dan penguasaan tanah sebagai bagian dari program reforma agraria yang berlandaskan kepada ketentuan tap mpr nomor tahun tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, bahwa tap mpr nomor ditugaskan oleh mpr pada tahun kepada presiden dan dpr dalam berbagai peraturan perundang undangan, termasuk undang undang yang mengatur soal petani. adapun mengenai ketentuan jaminan luas lahan bagi petani tidak akan bermakna banyak karena alas hak yang diberikan adalah hak sewa yang tidak menjadikan petani bermartabat, yaitu petani sebagai pemilik tanah. bahwa isu keagrariaan dalam undang undang guo yang ahli anggap penting adalah pembatasan objek lahan yang bisa diakses oleh petani. dalam undang undang guo, hak sewa atau izin yang dapat diberikan itu hanya atas tanah negara bebas atau tanah terlantar. ketentuan guo menyempatkan potensial objek atau tanah yang bisa diakses oleh petani untuk kesejahteraan hidupnya dan tidak berimplikasi pada perbaikan struktur agraria yang timpang sebagai sumber ketidakadilan, khususnya bagi petani pedesaan selama ini. bahwa apabila kita pelajari ketentuan ketentuan lain yang terkait dengan keagrariaan, potensial objek yang bisa diakses oleh petani itu jumlahnynyak dibanding yang ada diatur dalam undang undang. ahli sudah mengidentifikasi, ada lebih dari potensial objek yang lain yang diabaikan oleh undang undang guo. bahwa terkait kelembagaan petani,ada dua hal yang mendasar, pertama, mengenai pembatasan bentuk lembaga, kedua, mengenai kewajiban mengikuti kelembagaan yang diatur dalam undang undang. sebagaimana menjadi materi gugatan dari para pemohon, dari undang undang nomor tahun ini menyatakan bahwa kelompok petani,. sehingga hanya empat itu yang diatur. pada bagian berikutnya undang undang guo dinyatakan bahwa petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani, sebagaimana dimaksud dalam menurut ahli, ada empat permasalahan mendasar yang berpotensi juga melanggar hak hak konstitusional petani. pertama, ketentuan tersebut mengebiri kebebasan, berserikat, dan berorganisasi bagi petani. jadi, hanya kelompok kelompok tani atau organisasi organisasi tani yang sesuai dengan undang undang yang bisa dinyatakan legal dan ini membahayakan kebebasan berorganisasi bagi petani. kedua, mendorong koorporatisme negara atas organisasi petani. jadi, kemungkinan nanti petani disatuwadahkan, atau diwadahtunggalkan, dan dikendalikan sedemikian rupa, sehingga kreatifitas dan kemandiriannya menjadi hilang. ketiga, ketentuan guo juga memicu ketergantungan petani pada negara. jadi, kontradiksi atau ironi yang dalam undang undang guo, satu sisi ingin melindungi dan memberdayakan, tetapi ketentuan mengenai kelembagaan tersebut membatasi, dan mengekang petani, serta mengarahkan petani untuk selalu tergantung kepada berbagai program dan bantuan yang dirancang oleh pemerintah, dan tidak bisa dan tidak mungkin mendorong kemandirian petani yang diinginkan. keempat, ketentuan mengenai kelembagajuga menunjukkan, mengarahkan kepada kebijakan pertanian indonesia kepada liberalisasi pertanian yang kapitalistik. rianto bachriadi saksi adalah anggota komnas ham petani secara klasik dalam literatur atau dalam peraturan perundangan kita disebut sebagai orang atau rumah tangga yang hidupnya bergantung pada usaha penggarapan lahan pertanian, apakah dia menguasai atau tidak menguasai lahan pertanian? artinya buruh tani dan petani petani yang tidak memiliki tanah juga termasuk dalam kategori petani ini, walaupun dalam undang undang ini tidak disebut secara eksplisit: hasil penelitian yang ahli lakukan tiga tahun yang lalu yang sekarang sedang diperbaiki karena ada satu hasil sensus penduduk yang terbaru. jadi apabila kita melihat sejak tahun sampai tahun sekarang hasil sensus pertanian terakhir, jumlah petani indonesia luar biasa besar hampir meliputi pada tahun yang pada tahun hanya saja sudah cukup besar dari puluhan juta rumah tangga petani dan terus meningkat. artinya, petani petani kecil indonesia jumlahnya bertambah, tingkat ketunawismaan petani yang tidak memiliki tanah indonesia juga luar biasa besar. tahun dari seluruh rumah tangga petani indonesia. tahun sensus terakhir sebelum tahun jumlahnya y4. ahli memang belum menghitung untuk tahun hasil sensus pertanian,tetapi kalau melihat turunnya, angkanya akan terus bertambah: ketunawismaan dan petani gurem adalah sumber kemiskinan indonesia. tugas negara untuk mensejahterakan rakyatnya tentu saja memberantas kemiskinan. dalam konsep hukum agraria indonesia sudah mengatakan salah satu prinsipnya adalah landreform (pembagian tanah), redistribusi tanah. tanah negara yang diberikan kepada petani petani miskin, petani penggarap khususnya dan petani tidak bertanah atau buruh tani. hal tersebut sudah diatur dengan jelas sekali dalam rupa dan sejumlah peraturan turunannya seperti misalnya undang undang nomor prp tahun1960 dan juga nomor tahun tentang siapa saja yang berhak, siapa saja yang tanahnya bisa diambil oleh negara dan distribusi, serta pembatasan pembatasan penguasaan atasalam hal ini apabila mengacu pada prinsip landreform seperti yang disebut dengan undang undang pokok agraria tahun yang merupakan turunan langsung dari uud, maka seperti yang disebutkan dalam rupa, diberikan menjadi hak milik walaupun ada sejumlah prasyarat prasyarat tertentu yang juga diberikan sebagai hak milik setelah digarap secara produktif tahun oleh yang bersangkutan penerima. setelah dipenuhi, pembayaran ganti rugi dengan cara mencuci apabila tanah negara berasal dari tanah tanah individu yang diambil oleh negara untuk dibagikan. misalnya tanah absent dan tanah kelebihan dan setelah membayar biaya administrasi yang juga dicuci selama tahun tetapi setelah itu dipenuhi semua akan menjadi hak milik, prinsip utamanya dalam hukum agraria dan menjadi turunan dari uud adalah tanah negara bisa diberikan kepada masyarakat miskin, petani kecil, sebagai hak milik dalam rangka untuk mensejahterakan petani dan menurut ahli. suatu poin penting yang luput dalam undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang sekarang sedang bahas karena dalam hanya disebut tanah negara bisa diberikan kepada petani dalam bentuk jenis jenis hak, yaitu hak sewa, izin usaha, dan sebagainya. tidak ada disebut pemberian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ketentuan hukum agraria tentang redistribusi tanah atau yang dikenal dengan andreform, dalam pandangan ahli, juga tidak tepat dan tidak sesuai dengan amanat uud dan juga bertentangan dengan prinsip hak pengungsian negara. prinsip hak pengungsian negara yang menjadi inti dari uud mana negara bukan pemilik tanah, tetapi negara hanya menguasai. artinya negara hanya mengatur diberi kewenangan untuk mengatur dan mengadministrasikan peruntukan hak atas tanah, apabila sewa menyewa tanah negara, negara menyewakan tanahnya kepada petani. maka tidak ada aturannya, dan bertentangan dengan rupa, serta uud. hak sewa adalah sejenis hak yang diberikan kepada seseorang yang menyewa hak tanah atau bangunan milik seseorang atau badan hukum lain. negara bukan badan hukum yang bisa terlibat dalam hubungan persewaan. bahkan rupa sebagai turunan langsung dari sesungguhnya sudah menghapus prinsip prinsip penyewaan tanisewakan dikenal dalam hukum kolonial dengan hakerfpacht, bahkan hgu sekalipun yang diberikan kepada perusahaan besar bukan petani untuk lahan pertanian dan itu bukan sewa. hgu itu adalah sejenis hak pakai yang boleh digunakan oleh perusahaan yang sudah memenuhi persyaratannya secara cuma cuma. mereka hanya mau membayar pajak tanah dan mereka hanya mau membayar biaya administrasi untuk mendapatkan hgu itu. jadi dengan kata lain, ini dalam pandangan ahli jelas selain tadi tidak tepat, bertentangan, serta diskriminatif sifatnya, pertanyaannya adalah mengapa untuk usaha besar saja tidak perlu sewa,tetapi untuk petani kecil yang miskin, yang tak bertanah, yang diberi amanat oleh undang undang dasar untuk diberi tanah oleh negara, disewakan tanah negara. ahli juga ingin menyoroti mengenai hak seseorang atau warga negara untuk memiliki properti yang dijamin oleh undang undang, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. pemberian tanah negara kepada seseorang melalui redistribusi tanah, atau pembagian tanah, atau landreform adalah cara cara yang legal dan dibenarkan oleh peraturan hukum untuk memperoleh hak milik. jadi, pertanyaannya juga kemudian, mengapa hak tersebut menjadi bagian dari hak asasi manusia tidak dipenuhi oleh negara? apabila memang negara diberi kewajiban untuk memberikan tanah negara kepada rakyatnya, khususnya rakyat petani yang berkekurangan, bahwa apabila kita bicara petani, maka perlindungan dan pemberdayaan petani, tidak hanya bisa menyoroti hak hak ekonomi, sosial, dan budaya tetapi juga harus komplit meliputi soal hak hak sipil dan politiknya. petani tentu saja punya hak untuk berserikat, berkumpul untuk memperjuangkan semua hak aslinya. itu adalah bagian dari upaya upaya untuk menempatkan relasinya dengan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. menurut ahli semua tahu kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi, termasuk menentukan sendiri bentuk organisasi. jadi, menentukan bentuk organisasi, tentu hal tersebut adalah bagian dari hak asasi yang kita sebut dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. tidak bisa dibatasi, dalam hal ini hak tersebut ditentukan hanya organisasi tertentu seperti yang disebutsedang dibahas, misalnya hanya kelompok tani, gabungan kelompok ini, dan sebagainya. tetapi juga menjadi tertutup pintu orang atau masyarakat untuk menentukan organisasi apa yang mereka ingin bentuk. apakah perserikatan, apakah perkumpulan, apakah asosiasi, itu semua diserahkan kepada yang memiliki hak untuk berkumpul: dengan kata lain yang menyebut mengenai jenis jenis organisasi yang boleh dibentuk dan bahkan wajib diikuti yaitu dan dalam undang undang guo jelas dalam pandangan ahli bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang undang dasar mengenai kebebasan berserikat, berorganisasi: bahwa kebebasan berserikat, berorganisasi, berkumpul, adalah sejenis hak yang bukan ada dalam kategori nonderogative atau nonderogable rights yang tidak bisa dikurangi. berorganisasi, berserikat boleh dibatasi, tetapi tentu perbatasannya hanya dalam semua norma norma hukum ham internasional, dan pergaulan internasional, serta juga yang sudah diadopsi: bahwa kebebasan berorganisasi harus dihormati, apa pun bentuk organisasinya selama tidak melanggar dua hal tersebut, yang mengakibatkan negara dalam keadaan darurat atau mengganggu keamanan nasional: bahwa seharusnya undang undang yang dibuat, yang tujuannya mulia, memberdayakan, dan memperkuat petani, serta melindunginya, tidak justru mempersempit ruang untuk pemberdayaan itu sendiri dan perlindungan itu sendiri. kedua, tidak justru melanggar beberapa aturan aturan atau prinsip prinsip hak asasi manusia yang sudah menjadi bagian undang undang dasar berdasarkan amandemen yang keempat. bahwa nilai permohonan uji materi yang diajukan oleh pemohon terhadap undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya dan menemukan argumentasi logis, dan dasar pikir megalitik, maupun sosiologisnya. bahwa tersebut tidak sejalan dengan amanah undang undang dasar hasil amandemen keempat yang sangat menekankan tentang perlunya hak asasi manusia dihormati, ditegakkan, serta perlunya hak hak petani dipenuhi, tanpa pengecualian, apalagi diskrimjo pramono ada beberapa hal yang mengagetkan ahli menyangkut istilah dari perlindungan dan pemberdayaan, artinya undang undang guo berkeinginan untuk melindungi dan memberdayakan petani, apabila melihat pertanian indonesia hari ini yang mayoritas dilaksanakan oleh pemerintah adalah model pertanian revolusi hijau yaitu model pertanian mana inputpertanian pestisida, benih benih dan sebagainya ada dalam satu sistem ekonomi yang mana semua input input tersebut harus dibeli oleh petani. artinya input input tadi disediakan oleh perusahaan perusahaan besar, bahwa perusahaan perusahaan besar tanpa kehadiran petani tidak memiliki pasar, artinya dalam hubungan sini, petani diposisikan sebagai buyers untuk produk produk pertanian yang mereka miliki. undang undang guo bertujuan untuk melanggengkan proses mana transaksi perusahaan kepada petani terus berlangsung dan dalam hal ada perlindungan. supaya petani tetap bisa membeli, supaya tetap ada subsidi dari pemerintah yang sebenarnya tidak kepada petani tetapi kepada sang produsen dari alat alat dan input input pertanian: bahwakrisis dari model pertanian revolusi hijau ini telah banyak dilakukan penelitian oleh para ahli. penelitian paling besar dilakukan pada tahun yang dilakukan oleh institusi institusi yang mengumpulkan peneliti peneliti dunia, ada peneliti dengan satu kesimpulan bahwa model revolusi hijau tidak bisa lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan dunia dan dicerminkan juga dengan krisis pangan banyak negara, kerentanan terhadap hama karena agroekologinya sudah semakin rusak, terjadi krisis biodiversitas, terjadi krisis genetik karena penyeragaman benih, terjadi kontaminasi dan sebagainya dan nantinya akan semakin banyak ongkos produksi, akan semakin banyak. kontaminasi dari pangan yang kita makan dan panennya pun akan semakin banyak frekuensi gagal panen, terutama dengan perubahan iklim: bahwa ada berkaitan dengan undang undang yang dibahas dengan kemunculan empat lembaga yang disebutkan dalam undang undang guo yang berisi dari kelompok tani, gapoktan, asosiasi dan dewan komoditi. kehadiran lembaga kelompok tani dan gabungan kelompok tani inilahir dari semangat revolusi hijau,artinya kelompok kelompok tani yang dibuat adalah kelompok yang akan melaksanakan program yang telah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini banyak kasus mana mereka akan mendapatkan pestisida, akan mendapatkan benih dan akan mendapatkan sorotan dan prodi yang telah dimasukkan, ada fakta indonesia, petanimasyarakat adat yang melakukan praktik pertanian agroekologi. mereka dengan inisiatif pribadi membuat dan memuliakan benih lokal, mereka melakukan pengomposan dan melakukan rotasi tanam, serta praktik praktik ekologis dalam pertanian luar model yang ada yang dominan. kelompok yang melakukan luar yang dilakukan oleh pemerintah ini otomatis ter exclude atau tidak memasukkan dalam undang undang guo, undang undang guo menggunakan frame tertentu dalam model pertanian yaitu frame agrobisnis yang menyebabkanadanya kelangsungan petani sebagai pasar sementara model pertanian lain yang harus buat adalah sesuai dengan amanat dan cita cita kemerdekaan petani yang harus berdaulat, makna berdaulat adalah dalam mengembangkan teknologinya sendiri, membuat benihnya sendiri, dan mengadakan sarana produksi sendiri. artinya ketika petani harus mengikuti organisasi tertentu, maka hal tersebut telah diarahkan kepada frame agrobisnis tersebut sehingga hal tersebut akan menyebabkan petani indonesia tidak berdaulat danyang berdaulat adalah korporasi korporasi agrobisnis dan meletakkan petani sebagai pembeli dari sarana produksi pertanian yang mereka buat: visi pertanian indonesia itu adalah keluarga tani yang memiliki tanah dan mengolah tanahnya, memproduksi sendiri benih, dan menurut ahli guo tidak mencerminkan hal tersebut. achmad nowiki sejarah bangsa kita penuh diwarnai oleh penderitaan rakyat jelata. oleh karena bangsa indonesia terdiri dari kaum tani, maka yang paling menderita adalah mereka kaum tani tersebut. sebagaimana telah menjadi garis sejarah bahwa bangsa indonesia sebagaian besar terdiri dari petani sejak zaman penjajahan telah berusaha agar terlepas dari belenggu penjajahan, baik bidang politik maupun ekonomi. keadaan demikian akibat politik penjajengan dikeluarkannya domain verklaring dan agrarische wet banyak tanah yang secara yuridis dikuasai oleh pemodal (suara tidak terdengar jelas) kapitalis perkebunan dengan hak eerfpacht yang tunduk pada burgerlijk webbook. tanah yang tidak dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum adalah tanah milik negara. bahkan tanah tanah yang dimiliki oleh bumi putra banyak dibeli oleh perusahaan perkebunan. kemiskinan rakyat pescara tanam paksa telah sampai pada puncaknya. bangsa indonesia telah menjadi kuli negerinya sendiri yang dibayar oleh yang empunya perkebunan besar, yakni perkebunan asing karena politik liberalisasi yang diterapkan oleh penjajah hindia belanda. kini setelah merdeka hampir tahun. penderitaan kaum tani tersebut yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat indonesia belum berakhir. walaupun diakui banyak kemajuan negeri ini, bidang yang bisa dinikmati bersama. ironisnya, dengan suasana dan keadaan yang berbeda, apa yang terjadi pada zaman domain verklaring dan agrarische wet masih tersisa muka mata kita bersama. kita bisa menyimak betapa modal besar, baik asing maupun dalam negeri menguasai perkebunan indonesia. betapa mudahnya mendapatkan ribuan hektare hak guna sah oleh mereka yang bermodal besar yang merupakan pertautan antara aspek ekonomi dan politik. sebaliknya, betapa sulitnya petani tak bertanah mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan undang undang, sekalipun hanya dua hektare. kini jutaan petani hanya mempunyai tanah bawah hektare. banyak tanah pertanian yang menjadi lahan industri, sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan pembukaan lahan pertanian lainnya. banyak petani yang semula tanahnya sendiri akhirnya menjadi penggarap tanah orang lain. mereka menjadi kuli atas tanah bekas miliknya sendiri. mereka tidak bisa diserap tenaga kerja pedesaan karena semakin menjemputnya lahan pertanian. pilihan terkahir mereka menjadi tenaga kasar perkebunan perkebunan luar indonesia, misalnya malaysia. sebagian legal dan sebagian ilegal, banyak antara mereka kemudian ditangkap dan dipenjarakan, bahkan orang diancam hukuman mati, menyedihkan. jika dulu zaman penjajahan mereka masih bisa menjadi kuli negerinya sendiri, sekarang untuk menjadi kuli negaranya sendiri sudah amat sulit. itulah sebabnya, maka tahun dilancarkan landreformkepada petani tak bertanah, menata ulang struktur kepemilikan tanah, sehingga akan terwujud masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai dengan kehendak konstitusi. namun program demikian gagal dilaksanakan oleh karena orde baru mengabaikannya yang diganti dengan revolusi hijau yang menaikkan produksi padi misalnya, tetapi tanpa pemerataan pendapatan. harga padi pun dikendalikan oleh bulog, sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. para petani merasa dibohongi karena tidak mendapatkan tanah garapan sesuai dengan undang undang landreform, tetapi sebaliknya, demi industrialisasi yang lebih diutamakan oleh pemerintah orde baru untuk membangun untuk pembangunan. jadi, justru terjadi proses dislandowning process, proses kehilangan tanah dengan ganti rugi yang sangat murah, dia harus melepaskan tanahnya. muncullah berbagai konflik pertanahan tanah air karena pembebasan hak atas tanah: penderitaan petani tidak hanya sampai situ. beberapa tahun yang lalu pemerintah akhir akhir ini juga berjanji memperhatikan land reform plus, land reform dan akses reform dengan membagi tanah, antara lain tanah terlantar kepada petani disertai dengan usaha pemberdayaan. jumlah tanah yang akan dibagi sangat fantastik, juta hektare. tentu hal ini disambut gembira oleh para petani. samping ini, akan pula diselesaikan konflik konflik pertanahan, baik antara rakyat dengan pihak perkebunan atau antara rakyat dengan pihak instansi pemerintah. pemerintah melalui keppres akan mendistribusikan lewat and reform plus, artinya para petani akan mempunyai hak milik atas tanah tersebut. namun sekali lagi, realisasi program itu nyaris tidak terdengar dan tidak dapat dinikmati secara nyata oleh petani. ada kekhawatiran jangan jangan petani dibohongi lagi. pertanyaan besar, mengapa kalau untuk perkebunan kelapa sawit ribuan hektare? ini kata menteri kehutanan. mereka yang mempunyai modal besar dapat dengan mudah memperoleh hgu. sebaliknya, negara pelit memberikan tanah milik pertanian dua hektare saja kepada petani kecil. namun dari berbagai pengalaman sejarah tersebut. pertanyaannya adalah apakah memang land reform plus pemerintah telah dia batalkan dan diganti dengan menyewakan tanah saja? hal ini sangat merugikan setidak tidaknya potensial merugikan pemohon atau ketidakpastian hukum program pemerintlum kering lidah ini mengadu kepada mahkamah. kini muncul undang undang nomor tahun dengan perlindungan dan pemberdayaan petani, yang beberapa nya telah secara konstitusional tentu sangat merugikan atau potensial merugikan para pemohon. undang undang nomor tahun menyatakan, kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud huruf diberikan dalam bentuk sewa, izin pengusahaan, izin pengolahan, dan izin pemanfaatan. yang berkenaan dengan hak atas tanah tunduk pada izin rupa, negara prinsipnya tidak boleh menyewakan tanah pertanian. negara menyewakan tanah terjadi itu dahulu pada zaman raffles. raffles menginstruksikan negara sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak milik. oleh karenanya, dapat menyewakan tanah kepada para pengusaha besar (landrente). hal ini diteruskan zaman belanda dapat memiliki hak milik, sehingga hak milik itu tunduk pada hukum perdata, dalam bentuk sini adalah erfpacht. setelah merdeka, konstitusi menginstruksikan negara sebagai organisasi politik yang mempunyai hak menguasai atas nama bangsa indonesia. oleh sebab itu, tidak boleh menyewakan tanah karena bukan pemilik. hal ini ditindaklanjuti oleh rupa dalam rangka land reform yang menyatakan, setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian, wajib mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif dengan mencegah cara cara pemerasan. mengerjakan sendiri tanahnya secara aktif, maka menyewakan tanah pertanian oleh siapa pun pada hakikatnya bertentangan dengan rupa. oleh sebab itu, rupa memasukkan hak sewa tanah pertanian sebagai hak sementara dan akan diusahakan dihapus. undang undang nomor tahun mengalah mau menghidupkan kembali praktik negara menyewakan tanah pertanian sebagaimana zaman raffles dan zaman hindia belanda yang setelah keluarnya rupa tidak dikehendaki, yaitu dalam bentuk sewa karena potensial merugikan petani karena bisa menjadikan alat pemerasan dan tidak menjamin adanya kepastian hukum. undang undang guo tersebut merugikan atau setidaknya merugikan petani tak bertanah, petani gurun karena undang undang tidak secara eksplisit menyebut petani yang bagaimana yangmudahan apakah petani lemah, petani kuat, petani berhasi yang tinggal kota kota dan tidak mengerjakan sendiri tanahnya? dalam persaingan bebas, uang, relasi, kekuasaan sangat penting, sehingga kemungkinan petani yang benar benar membutuhkan lahan dua hektare akan tersisih. keterangan pemerintah yang menyatakan, sewa terjadi antara petani dengan petani dan bukan antara pemerintahan negara dengan petani juga mengkhawatirkan akan terjadi konsentrasi penguasaan tanah dengan hak sewa tersebut pada segelintir orang yang mempunyai modal besar. hal tersebut jelas akan menjadikan aset negara tidak mendistribusikan secara adil dan merata. akan memperluas jurang ketidakadilan sosial. demikian juga terhadap izin pengusahaan, izin pengelolaan, dan izin pemanfaatan potensial memberikan dampak yang sama. sebagaimana mahkamah sendiri telah memutus mengenai izin izin yang dikeluarkan bidang kehutanan yang semrawut sekali: persaingan tidak seimbang itu pulalah yang dikhawatirkan oleh mahkamah konstitusi. menurut putusan mahkamah berkenaan undang undang wilayah pesisir yang disebut dengan indirect discrimination karena nelayan pesisir pantai jelas tidak mampu bersaing dengan pemodal besar untuk memperoleh hak pengelolaan pesisir pantai sekalipun diberi kesempatan yang sama oleh undang undang: kesimpulan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasarmendapatkan kemudahan dan seterusnya. " undang undang nomor tahun kelembagaan petani secara limitation membatasi jenis kelembagaan petani, pembentukan kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani. seharusnya menurut kebutuhan petani itu sendiri. namun, undang undang guo sangat jelas hendak menggiring semua jenis kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani hanya terbatas pada empat jenis kelembagaan tersebut. samping itu, ada kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas bagi yang membutuhkannya. hal ini mengingatkan kita pada jenis kelembagaan bentukan pemerintah seperti hati, huni, dan sebagainya yangfektif bekerjanya membela petani atau nelayan karena tidak bisa mencerminkan kehendak tani, tetapi lebih mencerminkan kepentingan politik yang berkuasa. dalam alam demokrasi ini, seharusnya hal kelembagaan petani merupakan kelembagaan secara bebas yang dibentuk oleh petani dan untuk petani, dan bukan merupakan kepanjangan tangan penguasa sekalipun dalam nya pembentukan kelembagaan tersebut dilaksanakan dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani: hal ini juga mengingatkan kita atas kehendak yang berkuasa pada awal orde baru. partai partai dibatasi, disederhanakan menjadi dua partai, satu golongan, yaitu partai persatuan pembangunan, partai demokrasi indonesia, dan golongan karya. akhirnya, semuanya dikendalikan oleh yang kuasa. oleh sebab itulah, undang undang guo merugikan atau setidak tidaknya potensi merugikan para pemohon karena bertentangan dengan kenyataan bahwa terdapat banyak kelembagaan petani yang tidak tercakup dalam undang undang guo, misalnya serikat tani dan sebagainya. dengan demikian, undang undang guo bertentangan dengan konstitusi. undang undang nomor tahunsekalipun demikian, kewajiban ini ternyata tidak disertai sanksi yang jelas, sehingga diragukan keefektifannya. jika hanya demikian, maka kata berkewajiban seharusnya dihapus saja untuk memberikan keleluasaan petani membentuk organisasinya. kewajiban demikian bertentangan dengan undang undang dasar yang menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. belajar dari berbagai putusan mahkamah konstitusi yang berkenaan dengan perkara yang menyangkut minerva, yang menyangkut hak rakyat, perkara pengelolaan pesisir pantai yang menyangkut hak nelayan putusan nomor tahun perkara pemuliaan benih yang menyangkut hak petani untuk pemuliaan sendiri agar bisa mandiri putusan nomor tahun hak hak buruh (outsourcing) untuk diberikan hak upah yang layak putusan nomor tahun hak menyangkut masyarakat adat dan hutan adat yang telah tergusur putusan nomor tahun dan putusan nomor tahun dan lain putusan, semuanya mencerminkanhkamah konstitusi membenarkan hak hak masyarakat miskin agar tidak dilanggar dan menutup jurang ketidakadilan sosial tengah tengah persaingan bebas. kini para petani telah lama menunggu, lebih dari tahun sejak landreform tahun mendapatkan hak milik atas tanah yang telah dijanjikan oleh berbagai undang undang yang selalu gagal realisasinya. sampai apakah mereka petani harus sabar menunggu? ahli sangat berharap hendaknya dapat mengabulkan permohonan guo, sehingga bukan hak sewa yang diterima, tetapi hak milik, sehingga dapat mengelola, mengusahakan, dan memanfaatkan tanah yang dilepaskan oleh negara. samping itu, para petani membutuhkan kebebasan untuk membentuk kelembagaan petani sesuai dengan hak asasi manusia. cukup sudah diakhiri pembentukan kelembagaan petani seperti terjadi masa lalu yang hanya merupakan alat alat politik untuk kepentingannya, bukan kepentingan petani seperti masa yang lalupada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkannya terkait kedudukan hukum para pemohon, walaupun ada catatan dari pemerintah terkait dengan kedudukan hukum para pemohon khususnya kontras. menurut pemerintah, kontras adalah terkait dengan hal hal yang terkait dengan komisi yang terkait dengan orang hilang sehinggamenurut pemerintah adalah tidak tepat apabila memohon hal hal yang terkait dengan undang undang yang dimohonkan saat ini: bahwa undang undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petanitanian adalah diarahkan untuk meningkatkan sebesar besarnyapetani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberikan. guna mewujudkan kedaulatan. pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan:yang besar. pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil,yaitu rata rata luas usaha tani kurang dari hektare atau setengah hektaredan.bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut sebagai petani penggarap dan bahkan juga sebagaiterhadap pasar. selain itu,adanya upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani. undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani, terdapat beberapa lingkup pengaturan yaitu yang,, bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasmoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan kepabeanan. selain itu, penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh menteri pertanian itu sendiri serta dapat memberikan bantuan ganti rugi terhadap para petani yang gagal panen akibat kejadian yang luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan keuangan negara itu sendiri,, mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan, dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha tani. beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya yaitu antara lain berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana,, pembiayaan dan permodalan, serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi. perlindungan petani yang menggarap paling luas dua hektar atau dengan perkataan lain, tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknyadua hektar. petani holtikultura, perkebunan, atau peternak skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. adapun sasaran dari pemberdayaan petani adalah seluruh petani yang melakukan usaha tanimelindungi petani dari kegalauan daridari penjelasan filosofis maupun sosiologis, maupun ruang lingkup yang diatur dalam undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani, maka nampak jelas undang undang guo memang dimaksudkan untuk memberikan sebesar besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi para pertanian oleh karenanya menurut hemat pemerintah, undang undang guo telah sejalan dengan amanat konstitusi, utamanya adalah pembukaan undang undang dasar terhadap materi muatan undang undang yang dimohonkan diuji oleh para pemohon, maka pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. undang unddianggap oleh para pemohon bertentangan dengan undang undang dasar karena menurut para pemohon, tanah yang redistribusiterhadap anggapan tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut, menurut pemerintah, pada dasarnya para pemohon adalah kurang cermat dalam memahami keseluruhan isi dari undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut karena menurut pemerintah, tujuan pemberlakuan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani adalah dalam rangka untuk menyejahterakan para petani itu sendiri. oleh karena itu, dalam memahaminya tidak dipahami secara parsial. pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani, untuk melaksanakan usaha petani yang lebih baik, yaitu melalui pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, pengembangan sistem, dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, dan jaminan luasan lahan pertanian. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. sedangkan,definisi tersebut, tentunya akan keliru dan tidak tepat, apabila memaknai pemberdayaan petani dicampuradukkan dengan memaknai perlindungan petani itu sendiri karena perlindungan petani diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare. petani yang memiliki dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare, dan atau petani hortikultura, perkebunan, dan peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberdayaan petani diberikan kepada seluruh petani, termasuk petani sebagaimana yang sudah pemerintah sampaikan atas. strategi pemberdayaan petani antara lain dilakukan melalui konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian. dalam memahami ketentuan tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan yang menyatakan,, sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi petani, sebagaimana dimaksud dalam undang undang perlindungan dan pemberdayaan pertanian.dua hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit lima, sebagaimana dimaksud dalam untuk memiliki dan atau memperluas kepemilikan lahan pertanian. disebutkan, petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian. bahwa ditetapkannya sebagai kawasan pertanian, karena ini memiliki makna yang berbeda, sebagaimana dimaksud dalam wajib mengusahakan lahan pertanian yangmemanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. sehingga, frasa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan, sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo adalah sewa menyewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan adalah sesama petani itu sendiri yang berada kawasan pertanianpertanian. dengan perkataan lain, sewa menyewa tersebut bukan antara petani dan pemerintah atau dalam hal ini dengan negara. bahwa hak milik atas tanah kawasan pertanian oleh petani yang dikhawatirkan oleh para pemohon sebenarnya tidak terhalang oleh ketentuan karena hanya menjelaskan lebih lanjut atas ketentuan huruf kekhawatiran para pemohon tersebut atau kekhawatiran ketiadaan adanya hak milik atas tanah oleh petani dalam kawasan pertanian oleh karena itu sendiri adalah menurut pemerintah tidak beralasan karena kepemilikan lahan dan perluasan kepemilikan lahan dalam kawasan pertanian dijelaskan secara gamblang dan jelas dalam sebagai berikut,jug, sehingga pemerintah dengan demikian tidak sependapat dengan argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dianggap saling bertentangan atau disharmoni dengan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani karena menurut pemerintah antara keduanya saling melengkapi. bahwa terkait dengan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dianggap membatasi kelembagaan petani sebagaimana terdapat pertentangan menurut pemohon dengan dan yang menyebutkan bahwa pembentukan kelembagaan petani harus dengan perpaduan budaya norma nilai nilai kearifan lokal sehingga oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan undang undang dasar terhadap anggapmendapatkan kepastian hukum, berhak atas penghidupan yang layak,berhak atas kebebasan berserikat, berhak atas perlakuan yang bersifat diskriminasi, berhak atas perlakuan khusus serta berhak atas kekayaan alam yang sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyadapat memberikan penjelasan sebagai berikut, pertama, lembaga merupakan terjemahan langsung dari institution dan organisasi adalah terjemahan langsung dari organization, keduanya merupakan kata benda. sementara kelembagaan adalah terjemahan dari institusional yang bermakna sebagai berbagai hal yang berhubungan dengan lembaga itu sendiri. lembaga dapat dirumuskan sebagai hal yang berisi norma, regulasi dan kultural kognitif yang menyediakan pedoman sumber daya dan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor itu sendiri. pemerintah kutip dari wahyudi tahun fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. demikian pula petani, lembaga memberikan pedoman kepada petani dalam menjalankan aktivitasnya sehari hari, khususnya dalam bidang agrobisnis yang dalam hal ini adalah usaha tani. sedangkan terminologi organisasi dinyatakan bahwa organisasi merupakan elemen dari lembaga, organisasi merupakan sebuah unit pembuatan keputusan, diambil dari binswanger dan rotan tahun yaitu tempat aktor berinteraksi secara lebih intensif untuk menjalankan aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah didefinisikan secara lebih tegas. organisasi juga menjadi wadah untuk mengelola sumber daya, sini tercakup kepemimpinan, keanggotaan, manajerial, keuangan organisasi, kapasitas organisasi, serta relasi dari organisasi atau dengan organisasi lain. selanjutnya, bahwa definisi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani adalahunitas, dan keakraban untuk meningkatkan,hwa undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani dispenamaan kelompok petani pada pengertian ini sesuai dengan definisinya, yaitu kumpulan para petani merupakan penamaan secara umum yang dapat digunakdentitas bagi kumpulan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh para petani secara demokratis, sehingga, sepanjang tidak menyimpang dari definisi yang termaksud dalam undang undang ini. bahwa pengertian kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada telah sesuai dengan terminologi kelembagaan yang pemerintah sudah sampaikan atas karena sebagai suatu pengertian dalam undang undang, telah memuat spirit dari esensi lembaga itu sendiri, dimana kelembagaan petani, baik dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, maupun dewan komoditas nasional, mengandung makna, konsep, dan sebuah struktur yang bersendikan norma regulasi dan kultural kognitif yang menyediakan pedoman dan sumber daya yang harus ada dalam setiap bentuk kelembagaan tersebut agar dapat berfungsi untuk menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani, tidak membatasi kelembagaan petani. petani tetap dapat berkumpul, berorganisasi, dengan berbagai wadah. misalnya serikat petani, kelembagaan subak bali, kelompok perempuan tani, dan lain sebagainya. bahwa terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani dianggap bertentangan dengan undang undang dasar karena kata kata berkewajiban adalah bentuk intervensi dari pemerintah. terhadap anggapan tersebut, pemerintah dapat menjelaskan bahwa yang pertama, diwajibkannya petani bergabung dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk mendorong petani agar secara moral mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan kelompok itu sendiri. hal ini dilaksanakan untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan petani melalui pendekatan kelompok dalam penyuluhan pertanian, mengingat pembinaan petani melalui penyuluhan tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan perorangan atau individual karena keterbatasan tenaga penyuluh dan biaya, mengingat sifat demografis petani dan geografissebut menurut pemerintah, telah sejalan dengan paradigma bahwa untuk mewujudkan tindakan kolektif, dibutuhkan daya kohesi, relasi sosial yang stabil, adanya hierarki, dan saling percaya dalam relasi yang saling tergantung. diambil dari berg dan dasgupta, tahun agar tindakan kolektif berjalan, maka harus dapat ditemukan cara untuk memotivasi individu agar mau melibatkan diri. untuk ini, dibutuhkan struktur yang dapat memobilisasi petani agar tindakannya tersebut adalah berupa tindakan kolektif yang efektif. dengan demikian, kata berkewajiban dalam undang undang perlindungan pertanian dan pemberdayaan petani, sejalan dengan amanat konstitusi karena pada hakikatnya pembentukan kelembagaan petani dilakukan oleh, dari, dan untuk petani itu sendiri, sebagaimana diatur dalam sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban atau mempunyai tanggung jawab untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukannya. bahwa menurut pemerintah, good non apabila permohonan para pemohon dianggap benar adanya dan permohonan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka menurut pemerintah, dikhawatirkan akan mengakibatkan hal hal sebagai berikut, pertama, terjadinya konversi lahan pertanian nonpertanian semakin meningkat. meningkatnya petani gurem karena tidak adanya kepastian lahan pertanian, terjadinya fragmentasi lahan, posisi petani semakin lemah karena tidak adanya kelembagaan yang mewadahi para petani, tidak efisien dan efektifnya pembinaan petani, tidak adanya jaminan usaha tani, dan kurangnya permodalan petani kecil, tidak tercapainya kemandirian, dan kedaulatan, serta pertahanan pangan nasional. selanjutnyadapat memberikan putusan, pertama,selain itu, presiden juga mengajukan dua saksi yang bernama maman suparman, hasan basri dan dua orang ahli yaitu sumardi, herman khidengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari dan maret yang menerangkan sebagai berikut: saksi presiden maman suparman saksi adalah ketua kelompok tani giri raharja, desa saluran mandiri, kecamatan saluran, kabupaten sukabumi: alasan dibentuknya kelompok tani adalahkarena situasi sosial terjadi desa saluran mandiri, kecamatan saluran, kabupaten sukabumi pada periode tahun memperlihatkan keasrian budaya lokal yang belum melembagakan secara formal dalam hubungannya dengan pengembangan usaha tani. sifat kearifan lokal yang mencakup norma norma sosial dan pemanfaatan potensi lokal belum berjalan secara sinergis. norma norma sosial seperti sifat gotong royong, kekeluargaan, kesetiakawanan, keagamaan, dan sebagainya belum terintegrasi dalam suatu ikatan mata pencaharian yang umumnya adalah bertani pada lahan kering. potensi pertanian yang cukup besar belum dapat dikelola secara ekonomi produktif, sehingga tidak memberikan penghasilan yang menjanjikan. mereka adalah buruh tani dan petani penggarap lahan pada tanah negara bebas yang penguasaan lahannya rendah, yaitu antara sampai hektare. saksi adalah petani penggarap lahan kering hak milik seluas hektare yang berada sekeliling yaitu para petani kecil yang berpenghasilan rendah. berpangkal dari rasa solidaritas yang teramat dalam, timbul pemikiran untuk melakukan perubahan arah kemajuan sosial ekonomi masyarakat lokal. saksi sering mendengar informasi dari media dan penyuluh pertanian bahwa banyak desa yang maju pertaniannya karena digerakkan oleh kekuatan kelompok tani yang berbasis kearifan lokal. bahkan saksi melakukan observasi lapangan kelompok tani yang telah maju dan memberikan keyakinan bahwa desa saksi pun bisa maju. atas bimbingan penyuluh pertanian, maka pada tanggal agustus saksi mengumpulkan buruh tani dan petani penggarap sekitar lahan usaha tani, saksi bermusyawarah membentuk kelompok tani. terjadilah kesepakatan membentuk kelompok tani dan memilih saksi menjadi ketua kelompok tani. kesepakatan awal meliputi agendmbangun komitmen kebersamaan untuk menumbuhkembangkan kelompok tani yang sudah dibentuk, mengembangkan sistem pembelajaran dalam menguasai dan menerapkan teknologi usaha tani lahan kering, memperkuat kerja sama penyediaan sarana produksi, mengembangkan pola pertanian aman yang produktif. menerapkan teknologi usaha tani berwawasan lingkungan. dan meningkatkan partisipasi dalam program pembangunan pertanian. berdasarkan penjelasan faktual tersebut, dapat dikemukakan bahwa pembentukan kelompok tani tersebut berbasis kearifan lokal yang mencakup norma norma sosial dan pemanfaatan potensi lokal. visi yang ingin diwujudkan adalah peningkatan produktivitas lahan kering menuju kesejahteraan petani, bahwa perkembangan dinamika kelompok tani yang dibentuk diberi nama kelompok tani giri raharja yang bergerak dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan kering dengan menerapkan teknologi usaha tani konservasi. lahan usaha tani kelompok seluas hektare dengan rataan penguasaan lahan antara satu hektare sampai dua hektare. jumlah anggota kelompok tani tercatat petani yang berusia antara tahun sampai tahun, kelompok tani memiliki rencana kerja kelompok tani yang disepakati bersama setiap tahun. pertemuan kelompok tani dilaksanakan setiap dua minggu atau satu minggu sekali, untuk pengendalian masalah masalah yang dihadapi dalam kegiatan usaha tani. selain itu, membahas informasi pembangunan pertanian yang berkembang setiap waktu. kata kunci dinamika kelompok tani adalah semangat kebersamaan antara pengurus dan anggota kelompok tani, sehingga berbagai rencana bisa dilaksanakan dan berbagai masalah dapat diskusikan. secara faktual, aktivitas kelompok tani semakin berkembang yang antara lain adalah: penerapan teknologi konservasi dan penghijauan atau hutan rakyat. pengembangan pola usaha tani lahan kering produktif. pembibitan tanaman penghijauan. penyelenggaraan pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya. penyediaan dan pelayanan sarana produksinguatan kerja sama pemasaran produksi pertanian. pelatihan usaha tani lahan kering konservasi. pemupukan modal usaha tani lahan kering. partisipasi dalam pembangunan irigasi pedesaan. mengikuti program program pembangunan pertanian. secara bertahap, terjadi peningkatan produktivitas usaha tani lahan kering yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok tani. para petani semakin yakin bahwa kelompok tani adalah kekuatan kelembagaan tani yang mampu berfungsi sebagai wahana pembelajaran, wahana kerja sama, wahana peningkatan produksi dan pendapatan: eskalasi kiprah kelompok tani giri raharja, dinamika kelompok tani giri raharja memperlihatkan eskalasi kiprahnya tingkat kabupaten dengan seringnya dilibatkan dalam event event program pembangunan kabupaten sukabumi. dengan berkelompok, petani menjadi lebih cepat penerapan teknologi. dan ada saling mengingatkan antara petani, sehingga mengurangi terjadinya masalah atau konflik karena secara bersama dapat saling asah pengetahuan dan bimbingan dengan bimbingan penyuluh. selain itu, dengan berkelompok, para petani tidak lagi diambang ambingkan oleh tengkulak karena adanya kebersamaan dalam memasarkan hasil, dengan harga yang disepakati antara petani. menurut saksi, keberadaan kelembagaan petani justru harus ditingkatkan kemampuannya, sehingga dapat sejajar dengan pengusaha dan pelaku usaha lainnya: kelembagaan tani, khususnya kelompok tani dan gabungan kelompok tani, secara faktual dirasakan pentingnya bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. penghasilan petani dan partisipasi dalam program pembangunan pertanian. hasan basri saksi adalah ketua kelompok tani mekar asih,beralamat kampung curug, desa dikembang, kecamatan caringin, kabupaten sukabumi, provinsi jawa barat, saksi bertani sejak dari kecil dan dilatih oleh orang tua bekerja sawah, ladang, dan kebun karena ibu dan bapak saksi seorang petani dan ketika tamat sekolah, saksi bertani menyewa sawah tetangga karena lahanua sedikit. desa saksi, sejak dulu telah ada kelompok tani, tetapi kegiatannya kurang aktif. pada waktu itu, saksi juga ikut berkelompok karena agar guru dengan petani lainnya karena saksi pada waktu itu masih muda, maka saksi ditunjuk sebagai sekretaris kelompok tani mekar asih, dengan ketua nanang ashari dan bendahara thalib: bahwa pada tahun ketua mengundurkan diri karena usia sudah lanjut dan sering sakit sakitan dan dibentuklah kepengurusan baru, saksi dipilih menjadi ketua kelompok tani mekar asih. melalui bimbingan penyuluh pertanian, maka kelompok tani mekar asih mulai meningkat kegiatannya. hal ini disebabkan saksi mulai melakukan pendataan anggota, termasuk luas lahan yang dimiliki, sehingga ada pemberian benih, kelompok tani saksi dapat menerima benih sesuai dengan luas lahan yang dimiliki dan benar benar dapat dimanfaatkan, sekaligus hasilnya juga dapat diketahui. hal ini berbeda, apabila perorangan yang diberi bantuan menurut kepala desa, yang seperti ini sering tidak amanah karena ada yang lahannya tidak jelas, dan ujung ujungnya hasilnya juga tidak ada. dengan berkelompok tani, tumbuh kesadaran bergotong royong, kekeluargaan, dan rasa sosial dengandibuktikan ketika kelompok merencanakan peningkatan produksi, menghindari hama penyakit, menjaga kekeringan, serta lancarnya saluran air melalui perkampungan kelompok diatur yaitu menggarap sawah yang paling didahulukan hari pertama adalah pemilik sawah yang paling hulu, kemudian penggarap bawahnya, terus sampai hilir, penggarap yang paling akhir. cara menyemai dan menanam juga berangsur dari hulu hilir. pembagian air diatur sesuai dengan kebutuhan. pengaturan tersebut tidak ada tantangan dari anggota karena dapat dirasakan oleh anggota, hal itu sangat baik untuk menuju keberhasilan usaha tani. selain kelompok tani berkembang, saksi sebagai ketua mendapat kesempatan mewakili kelompok tani mengikuti pelatihan pelatihan, baik kecamatan, kabupaten, maupun tingkat provinsi. setiap pulang dari pelatihan, melalui pertemuan kelompok, saksi sampaikan ilmu dari pelatihan dan saksi dipraktikkan tempat sendiri, diamati semua anggota, dievaluasi, kemudian dipraktikkan oleh semua anggota, termasuk mengelola lahan pertanian yang ramah lingkungan. memakai pupuk organik, pengendalian hama penyakpakai racun nabati. pemakaian pupuk inorganic sebagai pupuk tambahan tidak lebih dari per hektare. serta bila terpaksa harus memakai racun, dilaksanakanlah dosis yang seminimal mungkin. pernah ada masalah kelompok, tetapi ujung ujungnya keberpihakan kepada kelompok, seperti ada anggota yang mengadu kepada saksi, katanya ada petani yang bilang, saya mah tidak akan masuk kelompok tani karena saya punya sawah hanya dua petak. berada paling hulu, dan juga tanah saya mah kebanyakan lahan kering dijadikan kebun. pengaduan anggota tidak saksi tanggapi dengan serius, karena menurut saksi masuk kelompok tani tidak dipaksa, dan dipersilakan itu hak mereka, yang penting yang berkelompok harus bersatu padu tidak goyah terhadap hasutan orang karena berkelompok, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. selain meningkat dalam praktik budidaya, dengan berkelompok juga memberi manfaat dalam meningkatkan harga pemasaran. saksi pernah mengikuti temu usaha kelompok tani subur, yang memasok pisang tanduk jakarta. dia kekurangan bahan, mengajak saksi untuk bekerja sama penyediaan barang, harganya pun menjanjikan rp1. per kg, sedangkan tempat saksi harga paling tinggi rp1. per kg. saksi sanggup dengan perjanjian, pengadaan barang seadanya, artinya tidak harus tetap jumlahnya, saksi membentuk kelompok tani, mendasar kepada domisili dan hamparan. jadi, semua petani yang ada lingkungan atau kampung curug meskipun tanahnya ada luar kampung curug, bila mau masuk kelompok diterima dan yang punya tanah hamparan kampung curug, meskipun domisilinya luar kampung curug, bila mau bergabung menjadi anggota kelompok tani juga diterima. ahli presiden sumardi ahli adalah sebagai peneliti dan juga sebagai praktisi pemberdayaan petani sejak tahun sampai sekarang, berkaitan dengan kemudahan petani untuk memperoleh lahan dengan kepastian hukum, yaitu tentang utamanya dalam hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, dan atau izin pemanfaatan. setelah ahli cermati, hal ini senapanitu hak hak sifatnya sementara sebagai yang dimaksud pada ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. ini yang ahli garis bawahi diatur untuk membatasi sifat sifatnya yang bertentangan dengan undang undang guo, intinya adalah persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya untuk keperluan mempertimbangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu. menurut ahli undang undang nomor sejalan dengan rupa bahwa ahli sering menemukan ketidakadilan, itu terjadi karena dampak ketika setelah mendapat hak, terutama hak milik, itu mudah berpindah tangan, sehingga kalau kelestarian pertanian menjadi terancam dan petani yang mempunyai hak terpinggirkan. kemudian, beberapa hal yang juga ditarik, petani sebagai orang orang yang memenuhi kebutuhan khusus petani yang merupakan ciri suatu kelembagaan. jadi kelembagaan sini berbeda dengan lembaga, itu lebih menekankan pada aspek nilai norma yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dalam hal ini pertanian. sewajarnya menghargai, dalam arti memiliki tanggung jawab atas atau istilah dalam undang undang, berkewajiban menghargai sistem nilai dalam kelembagaan petani. bahwa kegagalan sering terjadi karena petani tidak menghargai nilai nilai dan norma yang ada dalam dan bagaimana memenuhi kebutuhan khusus. jadi, redistribusi tanah menjadi hak milik, kenapa dipilih hak sewa, cenderung mudah pindah tangan. jadi kalau hak sewa, itu kalau tidak diolah untuk pertanian, segera dipindah, dicabut untuk digunakan untuk yang bersedia untuk menggunakan bagi usaha pertanian. ahli sangat menghargai dan berterima kasih pada sikap kritis para pihak yang telah bersaksi dan para ahli dalam sidang sidang sebelumnya, yang sempat ahli cermati karena dengan sikap kritis tersebut layak menjadi pertimbangan dalam menjabarkan peraturan turunan dari undang undang nomor tahun sehingga akan membatasi terjadinya kesalahan dan penyimpangan atau ketidakadilan serupa yang pernah terjadi, seperti yang disampaikan oleh para saksi sebelumnya, yang dikemukakan juga oleh parademikian, tidak perlu mengubah atau membatalkan undang undang nomor tahun undang undang guo sebagai praktisi pemberdayaan, sudah lama sebetulnya ditunggu, juga oleh pihak pihak yang benar benar ingin memberdayakan petani, agar ada kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan upaya mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan petani. juga agar petani terhindar dari dominasi pihak luar yang kuat melalui tangan atau seringkali melalui elite, peran elite lokal. sebagai praktisi pemberdayaan petani dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya, ahli menyadari dan merasakan bahwa pembatalan undang undang tersebut akan potensial. berdampak memperpanjang dan menghambat upaya pemberdayaan petani secara berkeadilan dan bermartabat, padahal tahun akan menghadapi globalisasi yang sudah berjalan. apabila ditunda, maka ahli yang bergerak bidang penyuluhan merasakan kelembagaan penyuluhan sekarang ini terburuk karena kurangnya berfungsinya kepedulian dari. pimpinan daerah terhadap pemberdayaan petani ini, bahwa dalam undang undang guo tidak perlu banyak yang membahas tentang pertanahan karena masalah pertanyaannya akan dibahas dalam undang undang khusus mengatur pertanahan yang kini masih dalam pembahasan berbagai pihak tentang ruu nya dan ahli mengikuti fgd fgd yang diadakan untuk itu. bahwa berkaitan dengan pentingnya kelembagaan petani seperti yang diamanahkan dalam yang terdiri dari: kelompok tani. gabungan kelompok tani. asosiasi komoditas pertanian. dewan komoditas pertanian nasional. fakta menunjukkan keberhasilan bangsa indonesia mencapai swasembada pangan era replika, membuktikan bahwa fungsi kelompok tani itu terbukti efektif menurunkan dan bahkan mengatasi kerawanan pangan menjelang era pelita. ahli melihat dan menyaksikan hal tersebut adalahpelajaran berharga tentang fungsi nyata kelompok tani era pelita sangat layak diperhatikan dan diangkat sebaga.tersebut:yang menyangkut kuatnya kelembagaan petani, untuk penguatan kelembagaan petani, mencegah terjadinya dominasi pihak kuat yang sering terjadi desa dalam sistem agribisnis yang selama ini telah berlangsung dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem agribisnis hulu hilir karena memang belum ada aturan yang berfungsi untuk itu dengan kepastian hukum yang jelas yang telah banyak merugikan petani dan bahkan potensial mematikan motivasi petani dalam berprestasi dalam usaha petani dan para pelaku usaha pertanian setempat, bagi petani yang telah menyadari bahwa kelompok merupakan alat atau media bagi petani yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha taninya atau bukan sebaliknya, yaitu dominasi kepentingan, bisa juga pemerintah bahkan pada waktu itu, ternyata telah menjadi kelompok yang dinamis, efektif, dan produktif. sebaliknya, dominasi kepentingan pemerintah untuk mencapai target produksi dengan undang undang tersebut menjadi bergeser, kepentingan meningkatkan kesejahteraan petani. bahwa kelembagaan petani bukan alat pihak lain, tetapi menjadi alat petani, itu semakin tegas dengan undang undang nomor penahan atas nilai esensi dalam implementasi kelembagaan petani sebagaimana dan menurut hemat ahli telah terbukti mendukung pemberdayaan petani, walaupun pada waktu itu belum diundangkan, tetapi esensinya sudah. sehingga tidak layak dibatalkan. dapat dilihat dari pengalaman dan pelajaran dari hasil penelitian ahli terhadap unit unit kelompok tani, yang bisa ahli secara cepat sampaikan. mana kelompok tani menjadi media pembelajaran yang efektif bagi upaya mengatasi masalah kerawanan pangan yang terjadi masa masa sebelum tahun an, bahkan mencapai swasembada beras pada tahun jadi, artinya kelompok ini bisa untuk mencapai target itu. tetapi, waktu itu memang dominasi pemerintah dan dengan undang undang guo menjadi kepentingan petani. unit kegiatan kelompok irigasi telah terbukti efektif mengendalikan berkembangnya konflik serius antara petani hamparan, baik dalam satu kelompok tani maupun antarkelompok tani. ini merupakan fakta kajian secara partisipatif yang ahli ikuti dan ahli pimpin pada waktu itu pada desa lima provinsi dan bekerjauruan tinggi provinsi tersebut, yang disponsori oleh jica dan pu, kementerian pu. pengalaman positif terkait dengan fungsinya kelembagaan petani bisa dilihat. pengalaman ahli mengembangkan, memberdayakan lumbung kelompok tani yang mempunyai usaha lumbung pangan, telah terbukti efektif mengendalikan kecukupan pangan dan usaha anggota kelompok tani dan bahkan bisa mencegah terlibat hubungan dengan rentenir. ini pengalaman sejak tahun sampai desa, jawa tengah dan jawa barat. pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan konflik papua ahli juga punya pengalaman sampai sekarang dalam tahun terkahir ini, dan perbatasan titik dengan pendekatan kelompok tani juga efektif. era revolusi informasi, kelompok tani merupakan kegiatan yang efektif sebagai media pembelajaran karena tidak semua petani akses terhadap teknologi informasi. yang akses bisa mengolahnya bersama sama, sharing kelompok tani. cianjur, petani sayuran, itu bahkan bisa memasarkan produknya internet. kelompok sendiri enggak cukup, kemudian gabungan kelompok tani bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen produk mereka, pengalaman lain, terkait dengan asosiasi komoditi pertanian, menjadi media efektif untuk pengendalian potensi konflik meluas bidang pertanian, ini kajian ahli tahun lalu bagaimana api asosiasi petani tembakau indonesia) dan mati asosiasi masyarakat tembakau indonesia) memperjuangkan nasibnya mana tembakau itu diadakan, sementara industri rokok berkembang, tembakannya impor. yang keluar itu ditunda implementasinya karena itu akan menimbulkan konflik, jadi api dan mati ini berhasil untuk memperjuangkan advokasi petani karena itu menyangkut juta petani. apabila hal tersebut hilang begitu saja, akan menimbulkan konflik, sementara ada alternatif yang diajukan oleh mati dan api ini. asosiasi asosiasi komoditas pertanian dalam memperjuangkan kurang beruntungnya nasibnya atas dominasi importir gula, kedelai, jagung, dan komoditi lainnya, berhasil masuk menjadi kebijakan nasional pada tahun banyak fakta dan bukan sekadar teori yang mendukung diberlakukannya dan dalam undang undang nomor tahun yang sebenarnya dapat diuraikan, misalnya impor bawang merah, impor tembakau, impor daging, impor beras. siapa kalau bukan asosiasi komodtanian ini yang memperjuangkan punya posisi tawar. pelaku yang meminggirkan petani ini tampaknya telah nyaman dengan mendominasi sistem agribisnis pertanian. boleh jadi, mereka sangat khawatir kalau asosiasi komoditi pertanian dan atau kelembagaan petani ini eksis, apalagi kelembagaan ini berkembang, menguat, untuk memperjuangkan keadilan melalui pemberdayaan kelembagaan petani dan perlindungan petani: keberhasilan kelompok tani tidak terlepas dari pemahaman petani, penahan, dan pengamatan atas perpaduan dari nilai budaya, pertanian, norma, nilai sosial, dan kearifan lokal petani. hal ini senapan dengan yang menyatakan bahwa petani berkewajiban yang bermakna bertanggung jawab secara moral, bergabung, dan berperan aktif dalam kelembagaan petani, sebagaimana dimaksud dalam kelompok tani dan tempat yang dimaksud itu hanya sekadar wadah dari kelembagaan itu. ada juga pengalaman negatif kelembagaan petani, sebagian kegagalan kelompok tani tidak terlepas dari lemahnya pemahaman, penahan, dan pengalaman petani, atas perpaduan dari nilai budaya pertanian, norma, nilai sosial, dan kearifan lokal. hal ini senapan dengan yang menyatakan petani berkewajiban yang maknanya adalah bertanggung jawab secara moral, bergabung, dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam keberadaan tersebut justru berpotensi mengatasi kasus dominasi kepentingan luar petani atas petani, baik itu elite lokal maupun pemerintah sendiri bahkan kelemahan tersebut disebabkan oleh dominasi petani oleh kepentingan luar petani yang tidak jarang memanfaatkan oknum petani atau bahkan elite lokal, tokoh lokal yang mengutamakan kepentingan sempit diri dan kelompoknya sendiri. terjadinya kasus kepentingan sempit elite lokal yang sering dimanfaatkan oleh pihak luar petani untuk kepentingan sempit diri dan kelompoknya, kasus konflik antarperang dalam pengelolaan jaringan irigasi karena merasa mempunyai dukungan yang kuat oleh pihak tertentu, sehingga musyawarah, kerja sama menjadi terganggu. yang memanjatkan lokalitas, nilai, kepekaan lokal, kearifan setempat, tidak saling bertentangan dengan yang lain yang seolah. tampak mendikte karena dikatakan berkewajiban yang menimbulkan persepsi yang berbeda. undang undang nomor tahundikembangkan oleh, dari, dan untuk petani sebenarnya membalikkan paradigma pihak luar petani atas petani atau rekayasa sosial kalau dalam istilah sosiologi yang top down paradigma partisipatif dalam pemberdayaan kelembagaan petani. patut dihargai sikap kritis atas para pengusul uji materi undang undang dan saksi yang telah melihat kata berkewajiban itu menyadarkan kita bersama, sehingga dalam pengaturan pp nya nanti harus diperjelas operasionalnya. pada tingkat realitas, setelah mencermati ini ahli sampai pada kesimpulan atas timbulnya sikap kritis para pengusul uji substansi undang undang, yaitu ada kerancuan cara memandang antara substansi aturan dan terjadinya kasus kelemahan dalam upaya menegakkan suatu etika dan norma yang sebenarnya telah tercermin dalam undang undang tersebut karena belum diundangkan, maka pelanggaran itu lebih mudah terjadi sebab secara leluasa. atas dasar fakta hasil kajian dan pengalaman empiris yang telah diuraikan, ahli juga berpendapat bahwa dan undang undang nomor tahun patut dipertahankan sebab sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil petani lapangan. herman khatron pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun antara laimaka disusun tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional yang akan diwujudkan melalui pencapaian pilar target sukses utama, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan petani:oleh karena itu, petani. ketahanan pangan secara berkelanjutan. dalam kenyataannya,ian besar petani hampir dari juta rumah tangga petani indonesia adalah petani gurem atau sub sistem dengan hanya mengelola lahan usaha tadi seluas rata rata hektare dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki lahan sendiri, lahan usaha tani, atau biasa disebut petani penggarap atau buruh tani. selain itu, petani jugpetani juga globalisasi, dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani melalui undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, serta penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam usaha tani yang lebih baik, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, saat ini lahan pertanian yang dimiliki oleh petani semakin sempit karena alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan luar kegiatan pertanian. rendahnya luasan lahan pertanian yang dimiliki oleh petani membuat usaha tani menjadi tidak efisien. sehingga petani kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraannya. padahal, lahan merupakan salah satu modal penting bagi petani dalam berusaha tani. atas dasar pemikiran tersebut, maka diberikan tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian paling luas dua hektare kepada petani yang telah melakukan usaha tani, paling sedikit lima tahun berturut turut dengan klasifikasi, yaitu: petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare. dan atau, petani horbebas adalah tanah yang belum dilekati hak dalam rangka konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, tanah negara bebas tersebut ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan dikelola oleh pemerintah daerah. lahan pada kawasan inilah yang akan diberikan kepada petani melalui kemudahan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. lahan diberikan tidak dalam bentuk hak milik karena apabila dalam bentuk hak milik akan dapat diperjualbelikan atau dijadikan jaminan utang. sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan petani terkait lahan yang semakin sempit. untuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperluas lahan pertanian bagi petani, lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. pengembangan kelembagaan petani merupakan salah satu komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan sebagai aset komunitas masyarakat pedesaan yang berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri. sehingga menjadi mandiri, berbasis modal sosial setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keekonomian dan pemberdayaan. kelembagaan petani ditinjau dari aspek sosiologis, merupakan suatu interaksi dan jaringan sosial dari masyarakat yang terbentuk dari adanya norma, tata nilai, kebutuhan, dan tujuan yang sama dalam mengambil manfaat, baik secara materiil maupun materiil. hal ini merupakan prasyarat bagi para petani untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan agrobisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkeadilan. pengertian ini telah memberi warna pada yang menykearifan lokal petani. secara pragmatis, kelembagaan petani merupakan wadah yang ideal untuk meningkatkan posisi tawar petani yang berfungsi sebagai unit penyedia sarana produksi, unit usaha pengolahan dan unit usaha pemasaran, serta unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. namun demikian, fakta yang terjadi sekarang ini menunjukkan masih rendahnya aksesibilitashadap informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya yang berakibat rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan sumber daya lainnya oleh petani. kondisi ini berakibat rendahnya tingkat produktivitas, kualitas, efisiensi, dan daya saing usaha. berdasarkan kondisi tersebut, maka keberadaan telah memberikan ruang bagi aspek sosiologis maupun pragmatis pembentukan kelembagaan petani. berkaitan dengan bentuk kelembagaan petani yang terdapat dalam maka untuk kelembagaan petani adalah kelembagaan yang sudah melembaga dan sudah dikenal, serta dipahami oleh petani selama ini. keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagai wadah kelembagaan petani, sebenarnya diangkat dari pengalaman panjang pembinaan petani yang dapat yang dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut, mulai dari pembinaan petani yang sangat sederhana pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. kelompok tani dan gabungan kelompok tani merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian swasembada beras pada tahun pada masa transisi dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi otonomi daerah. keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani tidak berkembang secara baik. selain itu, dan untuk mencegah terjadinya pelemahan kapasitas petani atau bahkan potensi mematikan motivasi dan etos kerja petani dalam berprestasi akibat ketidakjelasan payung hukum bagi keberlanjutan kelembagaan petani, untuk dapat menjadi kelembagaan yang kuat dan sejajar dengan kelembagaan usaha lainnya dalam pengembangan agrobisnis. dengan demikian, undang undang nomor tahun dapat menumbuhkembangkan keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan. telah mengelompokkan bentuk kelembagaan petani, yaitu lembaga yang ditumbuhkembangkan dari dan oleh petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. kelembagaan petani meliput. anggota gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama dalam meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. kelompok tani terdiri beranggotakan sekitar sampai orang petani yang sudah saling kenal, dekat, dan memiliki trust terhadap anggota lainnya, serta mempunyai ketua yang berasal dari mereka sendiri. karakteristik demografi, ekonomi, sosial, kesamaan kepentingan, dan tujuan, serta budaya yang sama akan mempermudah setiap anggota dalam berinteraksi kelompoknya dalam suatu desa ditumbuhkan sekitar sampai oktan yang difasilitasi oleh seorang penyuluh. pengamatan lapangan menunjukkan bahwa semakin banyak kesamaan akan memperkecil jumlah perbedaan, sehingga akan sangat mengurangi potensi konflik. misalkan, keberadaan oktan dan gapoktan dapat secara efektif mengurangi terjadinya konflik, terutama dalam pengaturan air persawahan. hal ini terjadi karena mereka memiliki kepentingan yang sama dan mampu mencari solusi bersama sesuai dengan prinsip dari, oleh, dan untuk petani. selama ini, kelembagaan petani sering dirancukan dengan pengertian organisasi pertanian. kelembagaan petani memiliki arti yang luhur melalui upaya perlindungan, dan pemberdayaan para petani akan menjelma menjadi kesatuan entitas petani yang ahli bidang pertanian, serta memiliki posisi tawar dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani (agrobisnis). bahwa kelembagaan merupakan hal yang berkenaan dengan lembaga. menurut north, kelembagaan adalah hal hal yang menyangkut aturan main (the rules game) yang dibangun secara filosofis dan empiris berdasarkan komitmen yang kuat untuk memberikan haluan arah yang lebih baik. sedangkan organisasi adalah pemain yang menggunakan aturan main, mana lembaga menentukan organisasi sosial yang terbentuk institution determine social organization). jadi, kelembagaan merupakan wadah, tempat organisasi organisasi untuk tumbuh dan berkembang. memang tidak mengatur tujuan serta misi tiap lembagakan sebagai wujud hak petani untuk berserikat, berdemokrasi, mana petani memiliki akses yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya. jadi, inti yang terkandung pada guo,bukan pada bukan pada nomenklatur wadahnya, melainkan visi dan misi wadah tersebut dibuat. sehingga,. rumusan yang tercantum pada mengandung makna anjuran yang sangat kuat kepada petani untuk bergabung dalam kelembagaan petani, sebagaimana dimaksud dalam penggunaan frasa berkewajiban bermakna menganjurkan demi kepentingan pemberdayaan petani sebagai wujud tanggung jawab, moral, dan sosial, serta komitmen untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan agrobisnis yang sulit untuk dapat dilakukan secara sendiri sendiri tanpa terbentuknya satu kelembagaan petani yang kuat dan berdaya saing. ketentuan dalam bila tidak dilaksanakan oleh petani, tidak membawa konsekuensi petani dikenai sanksi formal dan terdiri atasmbentukan kelembagaan petani tersebut merupakan tingkatan yang didasarkan pada perbedaan wilayah administratif. sesuai asosiasi komoditas pertanian dapat berkedudukan kabupaten kota atau provinsi, dan dewan komoditas pertanian nasional merupakan mitra pertanian dalam perumusan strategi, dan kebijakan perlindungan, dan pemberdayaan petani, serta merupakan gabungan dari berbagai asosiasi komoditas pertanian, sesuai dengan dan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani,buat dengan huruf kapital dalam ketentuan umum dan norma. hal ini sesuai dengan lampiranpembentukan peraturan perundang undangan.muat dalam ketentuan umum disebabkan memuat batasan pengertian atau definisi dan digunakan berulang ulang dalam atau beberapa lampiran nomor dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. dalam angka angka angka dan angka undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dirumuskan mengenadidefinisikan sebagai, serta mengembangkan usaha anggota. gabungan kelompok tani didefinisikan sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. sedangkan asosiasi komoditas pertanian didefinisikan sebagaiterakhir, dewan komoditas pertanian nasional didefinisikan sebagaiatas dasar tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa penamaan kelembagaan petani, baik yang berbentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanahan nasional dan dewan komoditas pertanian nasional bukan merupakan penamaan baku. apa pun nama kelembagaan petani, harus merupakan lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani, guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. huruf kapital dalam menyebutkanalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan undang undangakta nomorperlindungan dan pemberdayaan petani akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan khususnya terhadap hak asasi petani (human rights peasant) oleh negara, hal ini mengakibatkan pemenuhan ham dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita cita organisasi pemohon terhalundang undangan dalam merumuskan definisi yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. dengan demikidan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani patut dipertahankan karena sesuai dan dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan petani lapangan. undang undang nomor tahun tentang perlindungan pemberdayaan petani tetap mempunyai hukum yang mengikat sebagai bentuk pemahaman terhadap negara . sebagai bentuk pemahaman negara terhadap petani. bahwa proses pembentukan undang undang ini kami sudah lalui sangat panjang, bahkan kami sudah pernah mengundang pak jimmy asshidiggie, kami ingin berkonsultasi karena banyaknya sekali undang undang kami yang kemudian digugat dan tidak mengikat nya. pada waktu itu, kami mendapatkan masukan yang sangat berharga bahwa sepanjang bahwa undang undang ini dibentuk untuk rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan harapan harapan rakyat, tentunya undang undang itu tidak akan mendapatkan sorotan yang begitu penting mahkamah konstitusi. dalam proses pembahasan undang undang guo, ahli telah mengundang berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, para ahli dan pakar, bahkan kami berulang kali mengonsultasikan draf rancangan undang undang ini kepada rekan rekan yang aktivis pertaniberdasarkan keputusan pimpinan dpr ri nomor pim tanggal oktober telah menugaskan anggota komisi iii dpr ri, yaitu hari wicaksono, s.h., anggota dan drs. nurdin, anggota dalam hal ini baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri bertindak untuk dama dewan perwakilan rakyat indonesia republik indonesia yang selanjutnya disebut dpr, sehubungan dengan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani selanjutnya disebut undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang diajukan oleh indonesian human rights committee for social justice. ketentuan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petaniperlindungan dan pemberdayaan petani yang dianggapnya bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terhadap pendapat para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut. tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebutyang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu ii1 dan perkara nomor puu v pokok pengujian undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani. bahwa pembentukan undang undangtujuan pembentukan undang undang guo diwujudkan dengan merumuskan ketentuan ketentuan yang dapat memberikan jaminan kepada petani antara lain dalam antara lain: ketersediaan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam pengembangumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani,, dan berkelanjutan. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. bahwa dalam kerangka memberdayakan petani, khususnya dalam hal pemberian jaminan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani, yaitu berupa luasan lahan pertanian, maka dalam undang undang pelindungan dan pemberdayaan petani telah ditentukan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada petani dalam memperoleh paling luas dua hektare tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian, serta memfasilitasi pinjaman modal bagi petani 'untuk memiliki dan atau memperluas kepemilikan lahan pertanian. bahwa rumusan ketentuan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk menentukan bentuk bentuk kemudahan bagi petani dalam memperoleh paling luas dua hektare lahan pertanian sebagaimana diatur dalam huruf undang undang guo. adapun bentuk bentuk kemudahan tersebut adalah berupa hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan atas tanah negara bebas yang telah diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian. bahwa untuk menjamin keberadaan dan keberlanjutan lahan tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian, maka juncto undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani secara tegas menentukan bahwa petani yang menerima, serta dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang diperolehnya menjadi nonpertanian. selain itu petani juga dilarang untuk mengalihkan lahan pertanian dimaksudlihat bahwa kemudahan perolehan lahan pertanian yang diberikan kepada petani dalam bentuk hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan dimaksudkan agar pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengawasi pemanfaatan tanah negara bebas yang telah diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang telah diberikan. tujuan pengawasan dimaksudkan agar tanah tersebut tetap jumlahnya, yaitu dua hektare per petani. dengan jumlah tersebut diharapkan petani mampu memperoleh keuntungan dalam mengelola tanah yang diberikan. bila tidak ada instrumen pengawasan dari pemerintah dikhawatirkan petani akan mengurangi luas lahan yang diberikan dengan mengalihkan kepada pihak lain dan dihabiskan lahan kawasan pertanian akan berkurang. instrumen pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai lahan pertanian terdapat dalam ketentuan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang berbunyi sebagai berikut, petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa seizin sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin. bahwa dalam risalah rapat panitia kerja pembahasan ruu pelindungan dan pemberdayaan petani pada tanggal februari menyebutkan bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang menyebutkan hak pakai hanya untuk instansi pemerintah hak guna usaha diberikan minimal hektar sehingga rumusan dari dim yang menyatakan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak guna usaha dirasakan tidak tepat. oleh karenanya bentuk perolehan kemudahan lahan pertanian dimaksud (suara tidak terdengar jelas) adalah dengan hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan. bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas maka dalam menafsirkan ketentuan undang undang perlindungan dan pemberdaytani yang mengatur bentuk bentuk kemudahan dan memperoleh lahan tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian harus dikaitkan dengan lainnya yang pada intinya mengatur kewajiban pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan jaminan luasan lahan pertanian, serta kemudahan fasilitas pinjaman modal bagi petani untuk mendapatkan lahan pertanian sebagaimana diatur dalam sampai dengan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani, i. bahwa mengenai pengujian dan undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani dpr terlebih dahulu menjelaskan mengenai urgensi pengaturan kelembagaan petani dalam undang undang guo sebagai berikut. aspek sosiologis kelembagaan petani. kelembagaan petani sebenarnya dapat menjadi wadah yang ideal untuk meningkatkan posisi tawar petani, bahkan berfungsi sebagai unit penyedia sarana produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. namun demikian baik kelembagaan teknis seperti gabungan kelompok tani, maupun maupun kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi tani dibentuk dengan pendekatan top down yang notabene hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan fasilitas dari program pemerintah. pendekatan pembentukan kelembagaan seperti ini akhirnya membuat dana yang disalurkan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani tidak berkembang sesuai yang diharapkan. pada saat ini asosiasi asosiasi bidang pertanian tumbuh dan berkembang secara parsial diberbagai komunitas, seperti asosiasi obat hewan, asosiasi pengusaha bahan ternak, asosiasi petani tebu rakyat, asosiasi petani kelapa sawit, gabungan asosiasi petani kelapa sawit, dewan hortikultura nasional, paguyuban petani padi organik. dewan agung asosiasi asosiasi yang bersifat parsial ini ditengarai lebih berorientasi kepada kepentingan pengusaha daripada memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan petani. beberapa lembaga petani saat ini lebih bersifatkonomi melalui pengobatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan, dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani, dan usaha pertanian. sisi lain kelembagaan usaha yang ada pedesaan, seperti koperasi sebelum dapat sepenuhnya mendapat akomodasi kepentingan petani atau kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. berbagai kelembagaan petani yang sudah ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, perhimpunan petani, pemakai air dan subak dihadapkan pada tantangan dep. penguatan kelembagaan petani, hal itu merupakan prasyarat keharusan untuk menjadi kunci pembuka pengembangan agri bisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkeadilan. secara operasional sosok koperasi agribisnis dan koperasi masyarakat petani semacam badan usaha milik petani dipandang sebagai bangun keseimbangan yang mampu berperan dan mewujudkan pembangunan pertanian. bahwa kelembagaan petani yang terdapat dalam adalah kelembagaan yang sudah melembaga dan dikenal, serta dipahami oleh petani selama ini. kelembagaan tersebut bertujuan untuk menyebut wadah kelembagaan sesuai tingkatannya yang sudah ada saat ini juga sedangkan tujuan serta misi tiap lembaga dalam tidak dibatasidimaksudkan sebagai bentuk hak berdemokrasi untuk membuat petani memiliki akses untuk memperjuangkan kepentingannya, jadi bukan pada nomenklatur wadahnya, melainkan visi dan misi wadah tersebut. saya ulangi. sebagaimana dimaksud dalam penggunaan frasa berkewajiban pada undang undang ini adalah menganjurkan demi kepentingan pemberdayaan petani. sebaiknya petani bergabung kepada kelembagaan petani yang disebut dalam ketentuan dalam bila tidak dilaksanakan oleh petani tidak membawa konsekuensi petani dikenai sanksi. ketentuan dalam juga bertujuan petani bergabung pada kelembagaan petani. petani tersebut berkewajiban untuk berperan aktif memajukan kelembagaan petani. konseptujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam undang undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang terkait dengan kelembagaan petani adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani. serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan.kiranya sebagai berikut: menerima keterangan dpr secara keseluruhan. menyataklindungan dan pemberdayaan petani, merupakan tetap mempunyai hukum yang mengikatdan maret yang pada pokoknyadan dewan komoditas pertanian nasional",berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatawan tempat tanggal lahir jakarta, agustus pekerjaan pelajar alamat kampung bulak nomor rt. kelurahan tugu utara, koja, jakarta utara sebagai . pemohon nama kasino tempat tanggal lahir purworejo, mei pekerjaan wiraswasta alamat pangkalan rt. kelurahan semana, kalideres, jakarta barat sebagai pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada veri junaidi, s.h., m.h., pengabdi bantuan hukum, yang memilih domisili gedung dana graha lt. ruang jalan gondangdia kecil nomor jakarta pusat, telpon faxdilakukan pada (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara tpspada persidangan tanggal oktoberdan kartu keluarga kk) atas nama kasino dan wawenurutnya (vide buktibahwa menurut para. para pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya guo, para pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalamberdasarkan dalil dalil permohonan para pemohon atas, mahkamah berpendapat meskipun pemohon tidak dapat membuktikan bahwa para pemohon tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt)namun berlakunya berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional kepada para pemohon terhadap dan dan uud para pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya para pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnyapermohonan pengujian terhadap dan dan uud telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal maret pukul wib, sehingga permohonan guo adalahrizki amaliaundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah": bahwa pemohon dan pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia yang telaherintahan daerah (bukti bahwa sebagai warga negara indonesia yang telah memenuhi persyaratan yakni berumur lebih dari tahun, para pemohon mempunyai hak pilih sebagaimana dijamin oleh uud dan juga sejumlah peraturan perundang undangan lainnya, sepertihak pilihnya dapat digunakan, bahwa hadirnya undang undangtidaknya potensial dialami para pemohon, antara lain adalah tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dki jakarta putaran pertama, juli dan putaran kedua, septemberkepala daerahterbang) terhadap berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan dl. tentang pokok perkara bahwa penyelenggaraan pemilu puat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum dalam yang berbunyi, "" bahwa memuat pula ketentuan yang berbunyi" bahwa untuk terdaftar sebagai pemilih, hanya memberikan persyaratan yakni nyata nyata tidak sedang terganggu jiwadengan ketentuan dapat disimpulkan bahwa berusia tahun dan atau sudah kawin tidaklah cukup untuk dapat memilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. seorang warga negara juga harus terdaftar sebagai pemilih. seorang warga negara yang tidak terdaftar sebagai. menyebutkan bahwamenyebutkan bahwamenyebutkan, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. dengan ketentuan ini,tetapjelas bahwa" bahwaketentuan ini diperkuat dengan" bahwa juga berpotensi untuk melanggar beberapa ketentuan baik undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia.bahwa jaminan terhadap hak pilih juga diatur dalam instrumen internasional, baik deklarasi universal hak asasi manusia dunam) maupun kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik kovenan hak sipil). ketentuan internasional tentang ham telah memberikan landasan atas pemenuhan hak pilih. pengaturan tentang hak pilih menjadi hak yang berlaku secara universal sebagai hak asasi yang dimiliki manusia. dunam menyebutkan bahwa: setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaraarabahwa kovenan internasional hak sipil juga mengatur hal yang sama. yang menyebutkan bahwa: ", memperoleh akses pada pelayanan umum negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum" ditingkat nasional, ketentuan tentang kovenan internasional hak sipil dan politik telah diratifikasinjelasan umum angka tentang pokok pokok isi kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik, menyebutkan bahwa: .menjadi serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik negaranya" bahwa ketentuan tentang persamaan dalam pemerintahan baik dalam dunam maupun kovenan hak sipil diatur secara beriringan. bahwa hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilannya. masyarakat dalam pengambilan kebijakan maupun penentuan jabatan tertentu memiliki hak untuk memberikan suaranya. oleh karenanya, dunam maupun kovenan hak sipil, mengiringi ketentuan persamaan dalam pemerintahan yakni hak untuk memilih dan dipilih melalui pemilihan umum. bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu vii pernah mengeluarkan putusan terhadap ketentuan yang sama terhadap ketentuan guo yakni terhadap permohonan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menyatakan keharusan untuk terdaftar sebagai pemilihbahwa terhadap putusan tersebut mahkamah memberikanyakniyang mengharuskan warga negara terdaftar sebagaikecuali dibuka kesempatan bagi warga negara yang tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnyamereka yang tidak terdaftar dapat memilih sepanjang telah berusia tahun dan atau sudah kawin dengan syarat: selain warga negara indonesia yang terdaftar dalam dpt, warga negardr. heru cahyono pekerjaan pegawai negeri sipil dokter alamat jalan suryatmajan nomor rt. rw. kelurahan suryatmajan, kecamatan danurejan, kota yogyakarta dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada albert riyadi buwono, s.h., kn., dan adler perlindungan, s.h., yang semuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum riyadi partners yang berkedudukan hukum jalan bukit pakis timur blokg konstitusi diunduh dari lamng konstitusi diunduh dari laman.tengan dinyatakan dtahun dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon berharap hak hak konstitusionalnya menjadi terjamiundang undang dasar tahun dan benar benar asas asas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumdiberlakukan dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga tidak ada rakyat pihak yang berhak di polisi, diperlakukan tidak adil dan dirugikan hak hak konstitusional nya. bahwa undang undang dasar tahun menentujelaslah ketentuan dan perlu dimaknai sebagaimana tersebut atas, agar tidak ada lagi ketakutan yang dialami rakyat (pihak yang berhak), dan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penguasa dalam memaksa pihak yang berhak dengan cara cara yang semena mena, beritikad buruk, melanggar hak konstitusional, dan melawan hukum: bahwa meskipun hukum pertanahan indonesia menganut fungsi sosial atas tanah tanah wilayah republik indonesia, namun tetaplah hak hak pemegang tanah dilindungi secara proporsional, wajar, patut, berkepastian hukum, berkeadilan, bermanfaat, dan tidak merugikan, sekalipun oleh penguasa pemerintah, tanah tersebut diminta atas nama pembangunan untuk kepentingan umumdilina konstitusi diunduh dari laman demi hukum, dan gubernur demi hukum menerima keberatan tersebut dengan segala akibat hukumnya oktoberfotokopi kartu tanda penduduk pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta, kota yogyakarttas nama heru cahyono, ir.: bukti fotokopi sertifikat hak guna bangunan nomor sym. kelurahan desa suryatmajan, kecamatan danurejan, kotamadya yogyakarta, provinsi daerah istimewa yogyakarta, surat ukur nomor atas nama heru cahyonmohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitasyang masing masing selengkapnya menyatakan:menurut pemohon, kedua ketentuan teryang selengkapnyasuryatmajan, yogyakarta, selaku peserta konsultasi publik rencana pengadaan tanah kepatihan pemerintah d.i. yogyakarta komplek kepatihan sepanjang jalan suryatmajan. pemohon juga selaku pemegang hak guna bangunan yang terkena dampak rencana pengadaan tanah tersebut, bahwa terkait dengan rencana pengadaan tanah, pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas dan yang menurut pemohon, kedua ketentuan tersebut merugikan hak hak konstitusional pemohon karena: tersebut,dan konstitusi diunduh dari laman: bahwa berdasarkan alasan atas, menurut pemohon, dan tersebut melanggar dan merugikan hak hak konstitusional pemohon yang diatur dalam datelah memenuhi ketentuan huruf yaitu sebagai perseorangan warga negara indonesia.dengan dikabulkannya permohonandalam pokok permohonan i3.9j menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut::,g konstitusi diunduh dari laman dimaksud dalam nomor tahun sebagaimana: dr. heru cahyono sebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti kartu tanda penduduk nomor atas nama: heru cahyono, dr. yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta kota yogyakarta, dan pemohon juga merupakan sebagai pihak yang berhak dan salah satu peserta dalam konsultasi publik rencana pengadaan tanah komplek kepatihan sepanjang jalan suryatmajan, kelurahan suryatmajan, kecamatan danurejan, kota yogyakarta: bahwa pemohon: dr. heru cahyono adalah pemegang hak guna bangunan sym. yang terkena dampak rencana pengadaan tanah kepatihan pemerintah yogyakarta, sehingga pemohon memiliki legal standing dan kepentingan hukum terhadap permohonan inipada pokoknya mendalilkan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf menimbang : persiapan: pelaksanaan:, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan cc.tersebut membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan dimaksud yang bertugi3. menimbang bahwa terhadap proses atas, pemohon sebagai pihak yang berhak menyatakan tidak mendapat kepastian hukum dan diperlakukan secara diskriminatif karena kesulitan memperoleh data dokumen terkait proses pengadaan tanah atas yang akan dapat dipergunakan oleh pemohon untuk mengajukan gugatan ptun apabila masih terdapat keberatan terhadap proses pengadaan tanah tersebut, bahwa, menurut mahkamah, sesuai dengan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan yang diuraikan dalam paragraf f3. atas, (,divide mencerminkan ciri negara hukum yang tidak menghendaki adanya main hakim sendiri, i3. menimbang bahwa selain proses pembuktian pengadilan sebagaimana dipertimbangkan atas untuk mengetahui semua dokumen yang diperlukan, telah ternyata bahwa tidak mengatur dengan tegas dan jelas perihal bagaimana prosedur atau mekanisme untuk memperoleh dokumen terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. namun, perihal mekanisme memperoleh informasi publik termasuk dokumen yang menjadi kepentingan publik yang dapat pula diartikan terkait pula tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, telah diatur: bahwa kip menyatakan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publikhwa kip menyatakanbahwa kip menyatakankip dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik, bahwa pemohon dalam hal ini selain sebagai pihak yang berhak menurut juga sebagai pengguna informasi publik menurut kip, sehingga sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kip tersebut, pemohon sebenarnya tetap memiliki hak untuk memperoleh segenap informasi data dokumen yang dibutuhkan terkait proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dalam hal ini berada bawah wewenang pemerintah d.i. yogyakarta, bahwa (vide kip yangkip dengan mekanisme lebih lanjut yang telah diatur pula dalam sampai dengan kip. apabila terdapat keberatan dan sengketa informasi publik, maka pemohon dapat mengajukannya kepada komisi informasi provinsi yang pada kasus dialami pemohon berkedudukan provinsi d.i. yogyakarta (vide kip) yang hukum acaranya telah diatur pula dalam bab tentang hukum acara komisi kip, bahkan pemohon juga dapat meneruskan proses keberatan dan sengketa tersebut dalam bentuk gugatan pengadilan dan kasasi sebagaimana telah diatur pula dalam bab tentang gugatan pengadilan dan kasasi kip: bahwa kip menyatakan,bahwa berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik yang telah diatur dalam kip sebagaimana diuraikan atas, dapat diartikan bahwa pemohon tetap memiliki kepastian dan perlindungan hukum untuk menuntut haknya mengakses dan memperoleh informasi khususnya terkait pengadaan tanah tersebut: bahwa permasalahan yang dialami pemohon sebenarnya adalah terkait dengan implementasi norma baik terhadap norma yang diatur dalam maupun norma yang diatur dalam kip karena sebenarnya hak pemohon untuk memperoleh informasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan kepentingan pemohon tersebut telah dijamin dan dilindungi berdasarkan konstitusi (vide dan uud sehingga pemohon tetap dapat mengupayakan penyelesaiannya dengan menggunakan prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan terkait kebebasan informasi publik, bahwa, dengan demikian, tidak terbukti ketentuan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon.tentuan yang dimohonkan tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud akan menjadikan hilangnya kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat lainnya sebagai pihak yang berhak. termasuk pula, apabila dimaknai sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, sebagaimana telah dijelaskan atas, hal tersebut terkait dengan implementasi norma dan pemohon tetap dapat berupaya memperoleh informasi publik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang kebebasan informasi publik: menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atassanto ttd. ttd. muhammad alim wahiduddin adams ttd. ttd. ahmad fadli semadi, salinan putusan mahkamah konstitusi eksis diunduh dari laman ttd. maria farida indrawusang konstitusi diunduh dari laman mengajukan upaya hukum baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri dikemudian hari untuk mempertahankan hak haknya sebagai pihak yang berhak:tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon dibeberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yakni:enturmohonan uji materiilsetelah pemohon meneliti dan mempelajari pokok materi perkaranya berbeda dengan perkara pengujian materiil dalam perkara nomor puu x sehingga pemeriksaan perkara ini tidak nobis idem sebagaimanmeriksaan perkara guo dapat tetap dilanjutkan, bahw mana dimaksud dalam huruf (c) : huruf (c) undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. umum lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor menentukan, instansi yang memerlukan tbersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan"perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yangrencana pembangunan nasional dan daerah: letak tanah: luas tanah yang dibutuhkan: gambaran umum status tanah: perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah: perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan: perkiraan nilai tanah: dan rencana penganggaran. bahwa konsultasi publik bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun sehingga sudah sepatutnya demi kepastian hukum baik instansi yang memerlukan tanah bersama sama pemerintah provinsi memberitahukan secara tertulis dan terbuka kepada pihak yang berhak tentang dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud juncto undang undang nomor tahun bahwa hal tersebut adalah patut dan wajar apabila dianalogikan dengan sahnya suatu perjanjian menurut kuh perdata dimana harus ada syarat subjektif maupun syarat objektif yang meliputi: (dikutip dari kitab undang undang hukum perdata terjemahan prof. subjektif, s.h. dan tjitrosudibio): untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat sysepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (legal). dari ketentuan tersebut, hukum perdata indonesia mengajarkan dalam suatu kesepakatan yang sah dan beritikad baik haruslah jelas hal atau objeknya, sehingga bagaimana dapat terjadi kesepakatan, keterbukaan dan keikutsertaan dengan pihak yang berhak manakala pihak instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi tidak memberitahukan secara tertulis dan terbuka dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut ???? bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah merupakan hak dari pihak yang berhak karena salah satu asas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah asas keterbukaan, sehingga dokumen perencanaan pengadaan tanah bukan merupakan dokumen rahasia yang hanya boleh diketahui, dipegang, dan disimpan oleh instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi, tentulah hal ini tidak adil (unfair), dapat mengakibatkan penyalahgunaan keadaan dan kekuasaan oleh penguasa terhadap rakyat, serta menyesatkan mengurangi informasi dan alat bukti guna pihak yang berhak untuk menuntut haknya muka pengadilan baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri kemudian hari, bahwa dikarenakan pihak yang berhak juga berhak memperoleh akses yang luas untuk memperoleh dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut, hal ini perlu dijamin kematiannya oleh undang undang, bahwa pemohon sebagai warga negara indonesia berhak atas hak hak konstitusionalnya berdasarkan uud tahun untuk memperoleh pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil ini untuk seluruhnya guna tercapainya kepastian hukum bagi pemohon dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berhak dalam undang undang nomorjelas ditentukan: pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan: keadilan: kemanfaatan: kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan: keberlanjutan: keselarasanmengajukan upaya hukum baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri kemudian hari untuk mempertahankan hak haknya sebagai pihak yang berhak,tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon ,cana konstitusi diunduh dari laman", bahwa selanjutnya sesuai dengan hemat pemohon, perlukah ada akibat hukum yang dijamin dan ditegaskan dalam undang undang bagi pemohon sebagai pihak yang berhak dalam undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, agar instansi yang memerlukan tanah maupun pemerintah provinsi tidak menyalahgunakan kekuasaannya terutama ketika gubernur mengeluarkan surat keputusan tentang diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, bahwa frasa dalam undang undang nomor tahun ini tidak memberikan batasan kewenangan menurut hukum bagi gubernur dalam menentukan diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, sehingga tentunya tidak mencerminkan kepastian hukum dan hal ini dapat dipakai sebagai celah tindakan sewenang wenang penguasa terhadap pihak yang berhak karena kekuasaan gubernur dalam menentukan diterima atau ditolaknya keberatan tersebut tanpa adanya parameter atau syarat syarat yang diatur dalam undang undang: yang diwakili oleh: nama viktor santoso sandiaga, s.h pekerjaan mahasiswa pascasarjana, selaku ketua umum forum kajian hukum dan konstitusi alamat jalan mean raya nomor rt. rw. kelurahan jaticempaka, kecamatan pondok gede, kota bekasi: nama denny audisi, s.h pekerjaan advokat, selaku ketua bidang hukum dan advokasi forum kajian hukum dan konstitusi alamat jalan raya bogor radar auri kp. ipar, rt. rw. nomor manggis depok, nama kurniawan pekerjaan mahasiswa, selaku anggota bidang hukum dan advokasi forum kajian hukum dan konstitusi alamat jalan kompleks dermis nomor rt. rw. kelurahan pluit, kecamatan penjaringan, kota jakarta utara selanjutnya disebut sebagai para pemohon:kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal november telah menerima surat dari pemohon viktor santoso sandiaga), bertanggal november yang pada pokoknya pemohon mengajukan pencabutan permohonan nomor puu xi bahwa pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal november yang dihadiri pemohon, pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa pemohon mencabutnovhartonpanitera pengganti, ttd. ida ria tambunajukan oleh: nama dominus matriks letnan, s.h.: suhardi somomoelyono, s.h., m.h.: abdurrahman taro, s.h.: tb. mansyur abubakar, s.h.: nl.a. radjagukguk, s.h., m.h.: malam bow, s.h.: l.a. lada, s.h.: hj. megawati, s.h., m.h.: betty lestari, s.h.: dan shinta marghiyana, s.h. pekerjaan advokat alamat lembaga advokat pengacara dominika, jalan tanah tinggi xii nomor jakarta pusatara pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, pengurus pusat pos bantuan hukum advokat indonesia, badan konsultasi dan bantuan hukum universitas muhammadiyah malang, dan biro konsultasi dan bantuan hukum fakultas hukum universitas stikubank semarang, mendengar keterangan saksi para pemohon dan pihak terkait: mendengar keterangan ahli pihak terkaitpermohonannya pada tanggal septemahwa oleh karena itu, mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini, kedudukan para pemohon (legal standing) para pemohon masing masing warga negara indonesia adalah advokat diangkat oleh kementrian hukum dan hak asasi manusia sebelum diberlakukannya undang undang advokat (bukti setelah diberlakukannya undang undang advokat, ketua mahkamah agung mengeluarkan surat edaran nomor kma vi perihal pelaksanaan undang undang advokat, ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, ketua pengadilan negeri, dan ketua pengadilan tata usaha negara se indonesia tanggal juni (bukti undang undang bantuan hukum berbunyi: pemberiketentuan menjadi tidak jelas siapa pemberi bantuan hukum, tetapi dalam penjelasan menyebutkan ketentuan ini tidak mengurangi profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan undang undang mengenai advokat, hal ini justru menghilangkan kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas bantuan hukum yang telah diatur dalam undang undang advokat berbunyi: advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) , padahal menurut nomor tahun advokat ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum, hal seperti ini menunjukkan bantuan hukum terjadi tumpang tindih dengan advokat, tidak ada kepastian hukum, bertentangan uud dan serta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ketentuan undang undang bantuan hukum, menimbulkan dualisme penyelenggaran bantuan hukum, sebab satu sisi menteri sebagai perpanjangan tangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan disisi lain, advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum cuma cuma diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat, hal ini menjadi tumpang tindih dengan advokat dan ketidakpastian hukum bertentangan dengan uud serta dianggap para pemohon tidak bebas dalam menjalankan tugas profesinya serta dirugikan hak hak konstitusional para pemohon, karena tumpang tindih dengan kebebasan para pemohon dalam menjalankan tugas profesinya diatur dalam undang undang advokat, sehingga undang undang bantuan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab tidak ada keseimbangan, tidak ada keserasian, dan tidak ada keselarasan dengan undang undang advokat, advokat, karena pihak yang paling dirugikan dari konflik adalah masyarakat pencari keadilan, bahwa dengan tidak adanya kerugian konstitusional para pemohon, dan tidak jelasnya status hukum dan mandat dari organisasi, maka dengan sendirinya para pemohon tidak memiliki legal standing, permohonan bersifat prematur dan memasuki wilayah pelaksanaan bantuan hukum bahwa untuk mengimplementasikan bantuan hukum, mengamanatkan (empat) peraturan pelaksanaannya, yaitu: peraturan menteri tentang tata cara verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum: peraturan menteri tentang standar layanan bantuan hukum, peraturan pemerintah mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, peraturan pemerintah mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum. pemerintah diberikan waktu untuk merumuskan dan menyusun ke empat peraturan pelaksana dalam kurun waktu dua tahun sejak undang undang diundangkan. pernyataan menteri hukum dan ham, materialis akbar menyatakan bahwa bantuan hukum diharapkan pada tahun sudah bisa diberlakukan. dan saat ini menteri hukum dan ham sedang dalam proses menyusun ke empat peraturan pelaksana bantuan hukum: bahwa dengan demikian, bantuan hukum akan mulai berlaku efektif setelah pemerintah selesai menyusun empat peraturan pelaksananya atau setidak tidaknya pada tahun sehingga dengan demikian permohonan bersifat prematur, bahwa dalil dalil yang diajukan para pemohon memasukiyang akan diatur dalam peraturan pelaksana, yang bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas suatu undang undang terhadap uud bukan terhadap implementasi dan penerapan suatu norma, iii. dalam pokok perkara pemohon tidak dapat membedakan proton republic dan legal aid bahwa dalam permohonan bantuan hukum, batasan badan hukum dalam undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum: bahwa dalil dalil pemohon disebabkan pemohon tidak dapat membedakan bantuan hukum dalam sistem proton dan sistem legal aid: bahwa dalam pembukaan kode etik advokat indonesia kai) menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (official nobile). kata "official nobile"" mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. serupa dengan ungkapan yang kita kenal "noblesse blige", yaitu kewajiban perilaku yang terhormat (honorable), murah hati (generous), dan bertanggung jawab (responsible) yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. setiap perkembangan konsep bantuan hukum tersebut tetap melibatkan peran peran profesi advokat. sehingga, sampai saat ini advokat menjadi aktor terpenting dalam gerakan bantuan hukum dan tetap dituntut memiliki perilaku yang terhormat, murah hati, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemudiannya. salah satunya melalui pelaksanaan kewajiban proton publico: bahwa kata proton public berasal dari bahasa latin, yang artinya "for the public good", untuk kepentingan masyarakat umum. proton lazim digunakan untuk kegiatan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa dibayar sama sekali, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. gerakan ini, bukan hanya sekedar bersukarela dengan kemampuan seadanya untuk membantu masyarakat, tapi juga terdapat orang orang dengan keahlian keahlian profesional tertentu. dengan keahlian tersebut, maka gerakan ini bisa berkembang sesuai dengan spesifikasinya tertentu, misalkan designer, arsitek, dokter, dan tentunya advokat: menurut the global public interest lawyer network, proton merujuk pada pengertianthe law council australia mendefinisikan proton sebagai situasi dimana lawyer, without fee without expectation fee ata reduced fee, advises and or represents client cases where: (i) client has other access the courts and the legal system: and or: (ii) the client's case raises wider issue public interest: the lawyer involved free community legal education and or law reform: the lawyer involved the giving free legal advice and or representation charitable and community organizations, dari definisi definisi tersebut, konsep proton meliputi empat elemen utama, yaitu: (i) meliputi seluruh kerja kerja wilayah hukum (broad range legal work), (ii) sukarela (voluntary), (iii) cuma cuma (free charge): dan (iv) untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan (underrepresented and vulnerable): bahwa untuk melaksanakan kewajiban probononya, seorang advokat dapat memberikan layanan proton secara individual maupun melalui kantor hukumnya. secara umum, proton dilakukan dengan cara yaitu: proton practice, kerja kerja proton menjadi bagian dari kerja kerja kantor hukum. amerika, kantor hukum diminta memberikan komitmennya dari jam kerjanya untuk kerja proton setiap tahunnya aba mengeluarkan ranking law firm yang memberikan layanan proton bagi masyarakat marginal dan rentan, specialist proton lawyers: kantor hukum memiliki advokat yang bertugas memberikan supervisi terhadap seluruh kerja kerja proton kantor hukumnya, house counsel: kantor hukum membentuk satu departemen khusus untuk proton, outreach services: kantor hukum bekerja sama dengan komunitas masyarakat organisasi kemasyarakatan untuk memberikan layanan hukum. misalkan bulan oktober, terdapat satu minggu yang diperuntukkan untuk proton, dimana para advokat selama seminggu datang wilayah tertentu untuk memberikan layanan hukum: secondment: seorang advokat bekerja penuh atau paruh waktu pada organisasi masyarakat. sini sering disebut juga voluntering lawyer, bahwa kewajiban proton indonesia diatur dalam advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada warga negara yang tidak mampuaparat penegak hukum. perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer, dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara non litigasi. persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara cuma cuma: bahwa selanjutnya untuk mengimplementasikan advokat dan bantuan hukum, perawi membentuk pusat bantuan hukum pbh perawi) dengan nomor perawi dpn v pada tanggal maret pembentukan pbh adalah wujud komitmen perawi untuk memenuhi tanggung jawab sosial organisasi kepada tiga penerima manfaat utama, yaitu masyarakat, advokat dan negara, melalui: penyediaan akses terhadap pelayanan berkualitas bagi masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan: peningkatan kapasitas dan kapabilitas advokat, dan partisipasi aktif dalam pembangunan hukum, keadilan dan kesejahteraan, sebagai bagian dari struktur organisasi profesi, pbh perawi ditugaskan untuk: melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat sesuai advokat, bantuan hukum, kode etik advokat indonesia, dan peraturan perawi yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma cuma, mendistribusikan permintaan bantuan hukum secara cuma cuma kepada advokat dan atau lembaga bantuan hukum, cc. apabila dipandang perlu, setelah mendapat persetujuan dari dewan pimpinan nasional perawi dapat membentuk lembaga bantuan hukum yang secara langsung akan memberikan bantuan hukum secara cuma cuma secara langsung diwilayah sebagaimana ditetapkan oleh pbh perawi: melakukan kegiatan kegiatan yang diperlukan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat: melakukan kegiatan kegiatan yang dapat menghasilkan dana guna membiayai kegiatan pbh perawi: melakukan kegiatan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat: untuk melaksanakan tugasnya tersebut, pbh perawi diberikan wewenang untuk: melakukan koordinasi dengan instansi, lembaga, ataupun badan, baik yang berada dalam struktur organisasi perawi maupun berada luar perawi dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat, menunjuk advokat untuk melaksanakan bantuan hukum secara cuma cuma, cc. mempekerjakan staf bukan advokat maupun advokat untuk membantu pengurus pbh perawi dalam menjalankan tugas tugasnya, menyusun peraturan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum cuma cuma guna diterbitkan disahkan oleh dpn perawi: melaporkan advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma cuma atau yang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan dalam memberikan batuan hukum secara cuma cuma kepada perawi untuk dijatuhkan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku, melaporkan advokat, meneruskan laporan pihak ketiga, dan atau memberikan keterangan kepada perawi atau badan badan perawi terkait dengan advokat yang diduga melanggar kode etik advokat indonesia ketika menjalankan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma cuma, membuat perjanjian dengan pihak ketiga baik swasta maupun instansi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum secara cuma cuma, menerbitkan laporan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat secara berkala melalui media yang dapat dijangkau oleh publik. melakukan hal hal lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bahwa pbh perawi mulai beroperasi pada maret dengan membentuk badan pelaksana untuk menjalankan tugas tugas pbh perawi. untuk mendukung kinerjanya, perawi selanjutnya menerbitkan peraturan perawi nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum secara cuma cuma. peraturan ini walau mendasarkan kepada advokat dan bantuan hukum, namun memperluas pengertian tidak mampu tidak terbatas pada orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu. termasuk dalam kategori pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik. demikian halnya pbh perawi memberikan. ketentuan lain dalam peraturan ini adalah setiap advokat dianjurkan memberikan minimal jam kerja bantuan hukum bagi orang tidak mampu, baik yang dilakukannya secara sepihak maupun melalui penunjukkan melalui pbh perawi (bukti sedangkan konsep legal aid merujuk pada pengertian "state subsidies"., amerika serikat awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun pemerintah membentuk lembaga the office economic opportunity oeo) yang , dengan demikian, bantuan hukum dirancang sebagai upaya pemenuhan tanggung"": bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya dualisme pelayanan bantuan hukum, dualisme standar bantuan hukum, dualisme pengawasan adalah benar adanya, namun keduanya memiliki perbedaan dan merupakan skema dan dua entitas yang berbeda satu sama lain. perbedaan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut: proton system legal aid system filosofi kewajiban ethic konstitusional kode etik advokat indonesia uud advokat bantuan hukum aturan pelaksana peraturan pemerintah nomor belum ada tahun tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum nomor perawi dpn v pada tanggal maret tentang pembentukan pbh perawi peraturan perawi nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum secara cuma cuma pemberi bantuan advokat advokat (tergabung lbh) hukum paralegal dosen mahasiswa ho. paralel oo ) penerima bantuan pencari keadilan yang tidak mampu orang miskin (ekonomi) hukum termasuk dalam pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik. pengawasan organisasi profesi negara melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran, dan tidak boleh pada kasus yang dibela sehingga keduanya, baik sistem proton maupun sistem legal aid, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. sistem protonadvokat tetap dapat terlibat dengan "minimum payment" dalam arti, berhak mendapatkan pergantian biaya pelayanan hukumnya sesuai dengan standar yang ditentukan negara, melalui proses kontrak antara lbh tempatnya bergabung dengan negara. namun, sistem legal aid ini tidak meniadakan kewajiban proton advokat: bahwa keragaman sistem layanan bantuan hukum, menjadi salah satu rekomendasi komisi pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana pbb yang menyatakan, perlu dicatat bahwa negara negara menggunakan model yang berbeda beda bagi penyediaan bantuan hukum. model model ini dapat melibatkan pembela pembela publik, para pengacara, pengacara yang dikontrak, skema skema proton, asosiasi asosiasi pengacara, paralegal dan lain lain. prinsip prinsip dan panduan panduan tidak mengesahkan model tertentu tetapi mendorong negara negara untuk menjamin hak hak dasar untuk memperoleh bantuan hukum. dan menganekaragamkan skema skema pemberian bantuan hukum (bukti pokoknya adalah bagaimana hak bantuan hukum dapat dipenuhi, semakin banyak skema model akan semakin luas akses warga negara untuk mendapatkan keadilan: penyedia bantuan hukum tidak terbatas pada advokat bahwa pemohon mendalilkan hanya advokatlah yang berhak untuk memberikan bantuan hukum, dan bantuan hukum menghilangkan fungsi advokat untuk memberikan bantuan hukum: merujuk pada panduan pbb istilah "bantuan hukum" mencakup penasehatan hukum, bantuan dan representasi mewakili orang orang yang ditahan, ditangkap atau dipenjara, dituduh atau didakwa atau disangka melakukan pelanggaran kriminal dan untuk korban korban dan saksi saksi dalam proses peradilan tindak kejahatan yang diberikan tanpa dipungut biaya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar atau jika kepentingan kepentingan badan peradilan yang bersangkutan kewajibannya. lebih jauh, "bantuan hukum" dimaksudkan untuk mencakup konsep konsep pendidikan hukum, akses menuju informasi bidang hukum dan jasa jasa lainnya yang disediakan bagi orang orang melalui mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif dan proses peradilan restoratif. dengan demikian bantuan hukum meliputi areal kerja yang luas, dan tidak terbatas pada mewakili kepentingan klien muka persidangan saja, pemberi bantuan hukum dalam artian luas tersebut, tidak terbatas pada advokat, terdapat dalam sejumlah peraturan perundang undangan, dapat diwakili oleh serikat pekerja untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh orangtua wali anak yang berhadapan dengan hukum, oleh pengacara negara (jaksa) untuk kasus kasus yang melibatkan negara, pejabat yang ditunjuk dalam kasus kasus tata usaha negara, mediator untuk proses mediasi dan arbiter untuk proses arbitrase: sedangkan pentingnya lbh kampus sebagai salah satu pemberi bantuan hukum pasca pemberlakuan advokat ditegaskan oleh mahkamah konstitusi nomor puu ii dalam perkara uji materiil advokat. advokat telah mengkriminalkan dosen yang memberikan bantuan hukum. majelis hakim menyatakan bahwa:", bahwa pada bagian lain pertimbangannya, menyatakan bahwa advokat telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh sumber informasi hanya pada seorang advokat. padahal hak atas informasi dijamin dalam uud yaitu dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ad dan atau memberikan informasi hukum: bahwa selanjutnya pasca putusan mahkamah konstitusi, lbh kampus masih mengalami penolakan untuk berbicara persidangan. mahkamah agung melalui sema nomor kma iv tentang tanggapan atas fatwa perihal praktik berbicara lbh kampus, menegaskan kembali bahwa lbh kampus sebagai organisasi berhak untuk mewakili kepentingan orang miskin persidangan (bukti bahwa isi sema pada poin tersebut dikuatkan kembali melalui sema nomor tahun tentang pedoman pemberian bantuan hukum, dimana pemberi bantuan hukum yang tergabung dalam posbakum, salah satunya adalah lbh kampus (bukti kerjasama pengadilan untuk menyediakan advokat piket posbakum, ditegaskan pula dalam sema, sebagai berikut: kerjasama kelembagaan untuk menyediakan advokat piket sebagaimana dimaksuddalam dapat dilakukan pengadilan dengan: lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum: atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, atau cc. lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi: advokat piket yang disediakan oleh lembaga lembaga sebagaimana dimaksud pada adalah orang yang berprofesi advokat yang memenuhi persyaratan praktik dan berbicara berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat, huruf huruf undang undang bantuan hukum antara lain: huruf berbunyi: menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaran bantuan hukum?: huruf berbunyi: menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas asas pemberian bantuan hukum , kedua ketentuan huruf huruf undang undang bantuan hukum tersebut atas, sangat bertolak belakang dengan standar yang dibuat oleh organisasi profesi advokat kaki), sebagaimana ketentuan undang undang advokat, dengan tidak ada keseimbangan, tidak ada keserasian, dan tidak ada keselarasan bagi para pemohon selaku advokat dalam melaksanakan nomor tahun tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma cuma, dua undang undang yang mengatur kepentingan sama merugikan para pemohon selaku advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan dianggap para pemohon tidak ada jaminan perlindungan hukum dan tidak ada kepastian yang adil, bagi para pemohon selaku advokat juga disebut penegak hukum diperlakukan tidak adil dihadapan hukum seperti penegak hukum lainnya, sehingga huruf huruf (b) bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa para pemohon mengajukan pengujian terhadap huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan undang undang bantuan hukum: huruf undang undang bantuan hukum berbunyiundang undang ini : ketentuan tersebut atas, menimbulkan dualisme pengawasan terhadap pemberi bantuan hukum adalah advokat diawasi oleh komisi pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat kaki) diatur dalam juncto undang undang advokat, satu sisi pemberi bantuan hukum diawasi oleh kementrian hukum dan hak asasi dalam kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ketua pengadilan negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain advokat dari lembaga sebagaimana dimaksud pada bawah pengawasan advokat piket, penyedia layanan lain sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari dosen, asisten dosen, atau mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari fakultas hukum yang bersangkutan. bahwa selanjutnya ketentuan dalam sema nomor10 tahun ini akan mengikuti ketentuan dalam bantuan hukum. sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa posbakum menyebabkan advokat tidak dapat memberikan bantuan hukum adalah tidak mendasar, karena salah satu pemberi bantuan hukumnya adalah organisasi profesi advokat, yang disusun dalam skema advokat piket. bahwa tidak diatasnya pemberi bantuan hukum pada advokat, juga tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan jumlah advokat dan distribusi advokat yang tidak merata seluruh indonesia. menurut data perawi, anggota perawi sampai dengan berjumlah advokat. sedangkan untuk sebarannya, jumlah anggota perawi terbanyak berada jawa yaitu sejumlah anggota dan kemudian diikuti dengan sumatera sebanyak anggota. jawa sendiri konsentrasi terbesar advokat berada jakarta selatan anggota dan diikuti jakarta pusat sebanyak anggota. sementara sumatera konsentrasi advokat terbesar berada medan dengan jumlah anggota. dengan data itu dibanding dengan luas wilayah indonesia dan jumlah penduduk indonesia maka ketersediaan advokat terkait dengan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap keadilan masih sangat minim: bahwa ruang lingkup bantuan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen lebih banyak bantuan hukum non litigasi, pendidikan hukum untuk masyarakat, dan konsultasi hukum. sedangkan untuk persidanganllitigasi sampai saat ini tetap bekerjasama dengan advokat. bahwa bantuan hukum mensyaratkan adanya advokat dalam struktur organisasi bantuan hukum dan menjadi salah satu kriteria akreditasi untuk mendapatkan anggaran dari negara. dengan demikian, advokat walau bukan menjadi satu satunya pemberi bantuan hukum, tetap menjadi yang utama. berdasarkan poin poin atas, maka dalil bahwa hanya advokat yang berhak memberikan bantuan hukum adalah tidak benar, karenanya mohon untuk diabaikan. pemohon tidak memahami konsep bantuan hukum dalam pendidikan hukum klinis bahwa pemohon mempertanyakan kewenangan pemberi bantuan hukum untuk merekrut dosen, mahasiswa dan paralegal sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum. pemohon mendalilkan bahwa dosen dan mahasiswa tidaklah masuk dalam badan badan kekuasaan kehakiman, sehingga mereka tidak berhak tidak berwenang untuk memberikan bantuan hukum atau mewakili kepentingan orang miskin persidangan. argumen ini dikarenakan pemohon tidak memahami konsep bantuan hukum dalam pendidikan hukum klinis clinical legal education cle): bahwa strategi pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasibantuan hukum sebagaimana dicanangkan oleh bappenas, merujuk pada konsep pendidikan hukum klinis clinical legal education cle). dalam strategi bantuan hukum dengan implementasi pendidikan hukum yang mendukung bantuan hukum, dinyatakan bahwa: program pendidikan hukum sangatlah penting untuk menyediakan sumber daya para sarjana dibidang hukum yang juga mempunyai paradigma pengetahuan yang berperspektif hak asasi manusia dan menggunakan keahliannya itu untuk bersama sama terlibat dalam gerakan bantuan hukum. karenanya, perlu dikembangkan bantuan hukum, sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan semua universitas dan perguruan tinggi indonesia, yang mempunyai fakultas atau jurusan ilmu hukum": bahwa dalam buku pendidikan hukum klinik, tinjauan umum, istilah pendidikan hukum klinik didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (practical knowledge), keahlian (skill), nilai nilai (values) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif. elemen knowledge merupakan elemen yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa. social justice merupakan sebuah contoh knowledge yang harus dikuasai oleh mahasiswa. untuk keahlian (skills) berkaitan dengan penguasaan keahlian mahasiswa seperti lowering technique, advocacy skill dan lain lain. sementara values berkaitan dengan keberpihakan atas nilai nilai keadilan sosial (bukti bahwa untuk mengembangkan pendidikan hukum klinik dibutuhkan komponen yang merupakan perekat berjalannya pendidikan hukum klinik. komponen tersebut adalah: komponen perencanaan, mahasiswa mempersiapkan dan merencanakan untuk memperoleh pengalaman praktik hukum yang nyata. dalam komponen perencanaan, mahasiswa dan dosen supervisi menyusun program praktik yangmemberikan manfaat baik untuk mahasiswa itu sendiri, maupun legal clinic, komponen praktik. mahasiswa menguji kemampuan kemampuan lowering skill dari mahasiswa dengan supervisi dari dosen senior ataupun pengacara praktikyang kompeten: komponen refleksi berhubungan dengan proses mahasiswa merefleksikan pengalamannya dan evaluasi terhadapmahasiswa dan juga terhadap penyelenggaraan pendidikan hukum klinik itu sendiri secara umum, bahwa elemen kunci dari pendidikan hukum klinik adalah pembentukan legal clinic. legal clinic, yang dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dari dosen senior atau pengacara praktik yang berpengalaman, biasanya merupakan implemented dari pendidikan hukum klinik. sini, legal clinic yang terintegrasi dengan kurikulum dan metode pengajaran pendidikan tinggi hukum. mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan hukum klinik, dapat bekerja legal clinic tersebut. implemented pendidikan hukum klinik tidak harus legal clinic, karena faktor interest dan resource yang ada perguruan tinggi tersebut. misalkan perguruan tinggi amerika latin dan afrika membuka kantor kantor hukum komunitas dengan menyediakan jasa pelayanan hukum untuk masyarakat marjinal. dibukanya kantor kantor hukum komunitas masyarakat marjinal perkotaan dan pedesaan akan melebarkan akses keadilan untuk masyarakat tersebut. samping itu, terdapat aktivitas co modifikasi dari legal clinic, seperti out house clinic. out house clinic ini seperti internship, community clinic dan mobile clinic. internship berhubungan dengan kerja magang mahasiswa sebuah kantor hukum (dalam konteks pro bono) atau lembaga pemerintah, sementara community clinic berkaitan dengan kerja mahasiswa langsung komunitas, dan mobile clinic merupakan aktivitas mahasiswa dalam kontek pendidikan hukum klinik dalam hal mengunjungi komunitas, dan berdiskusi secara interaktif dan setara dengan komunitas mengenai permasalahan permalasalan hukum yang sedang dihadapi oleh komunitas tersebut, bahwa menurut sejarahnya, terbentuknya pendidikan hukum klinik dimulai negara negara amerika latin, sejalan dengan berkembangnya gerakan sosial wilayah anak benua amerika tersebut pada masa tahun an. brazil, chile dan argentina, ketika pasca era industrialisasi menghasilkan permasalahan sosial, muncul masalah penyakit sosial seperti kemiskinan. kemiskinan itu terjadi karena masalah ketidakadilan distribusi sumber daya (ekonomi, hukum, politik). sisi lain, adanya dorongan dunia perguruan tinggi (khususnya pendidikan hukum) untuk terlibat dalam melakukan pembelaan terhadap korban korban ketidakadilan sosial, juga merupakan faktor munculnya pendidikan hukum klinik. kemudian gerakan pendidikan hukum klinik amerika latin menyebar amerika serikat as). komponen praktis dan nilai nilai keadilan sosial mulai diadopsi dalam pendidikan hukum. pendidikan hukum klinik berkembang sangat cepat sekali as, hampir seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta seluruh negara bagian mulai mengadopsi pendidikan hukum klinik. kemudian gagasan pendidikan hukum klinik menjadi semacam referensi untuk menentukan reputasi dan akreditasi sebuah perguruan tinggi khususnya fakultas hukum as. artinya, pendidikan hukum klinik menjadi parameter untuk menentukan kualitas pendidikan tinggi hukum. seperti yang terjadi pendidikan tinggi hukum universitas columbia as, mana perguruan tinggi tersebut penyelenggaran pendidikan hukum klinik yang terintemalisasi dalam kurikulum dan metode pengajaran. juga terintegrasi dengan legal clinic serta unit unit implemented lainnya (bukti indonesia istilah legal clinic identik dengan lbh kampus. walau belum terintegrasi dalam sistem kurikulum, dalam sejarahnya dosen dan mahasiswa telah memberikan bantuan hukum jauh sebelum lakinya bantuan hukum maupun advokat. dalam bentuk yang sederhana, fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun an. tercatat fakultas hukum mendirikan lbh pada tahun sebagai pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. dan yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah prof. mochtar kusumaatmaja, melalui pendidikan hukum klinis, dengan mendirikan biro hukum fakultas hukum universitas pajajaran pada februari mochtar kusumaatmaja telah meluaskan pelayanan lbh kampus tidak sekedar memberikan nasi, bahwa berdasarkan penelitian berbagai negara, pendidikan hukum klinik memberikan manfaat untuk perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial (social change) seperti yang terjadi american latin, as, eropa timur dan afrika selatan. hal tersebut terbukti berdasarkan penelitian dari stephen club dan mary clement many road justice: beberapa negara benua tersebut. sisi lain, pendidikan hukum klinik akan membawa dampak positif reputasi terhadap penyelenggara pendidikan tinggi hukum tersebut. idealnya memang pendidikan hukum klinik menjadi salah satu elemen untuk mengukur kualitas pendidikan tinggi hukum. atau dengan kata lain pendidikan hukum klinik dapat menjadi salah satu parameter dalam menentukan akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan hukum, bahwa dalam pertimbangan putusan nomor puu ii majelis hakim mengakui bahwa "argumen dalam keputusan tersebut secara tidak langsung memberikan sinyal kuat agar ada revitalisasi peran lbh kampus, dan sekaligus mengintegrasikan lbh kampus ini sebagai bagian dari kurikulum pendidikan hukum. artinya, lbh kampus yang ada pun sekarang ini, seharusnya diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan hukum. putusan juga memberikan gambaran bagaimana pendidikan hukum klinik negara lain telah mampu mendorong aktivitas aktivitas untuk terwujudnya keadilan sosial, dan tingkat yang lebih tinggi adalah untuk membuka ruang ruang access justice untuk masyarakat marjinal, bahwa hasil penelitian indonesian legal resource center irc) pasca putusan mk, masih menemukan lbh kampus yang dilarang menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum. hal ini karena aparat penegak hukum, khususnya polisi, tidak mengetahui putusan bahwa advokat tidak mengikat secara hukum. sehingga lbh kampus atau pengabdi bantuan hukum masih diminta menunjukkan kartu advokat jika akan mendampingi masyarakat miskin, berdasarkan hasil penelitian irc, terdapat (tiga) permasalahan internal yang dihadapi oleh lbh kampus, yaitu, visi bantuan hukum, pengelolaan kelembagaan, dan pendanaan (bukti untuk menjawab permasalahan tersebut lbh mencanangkan program program revitalisasi lbh kampus sebagai bagian dari pendidikan hukum klinis. lbh menyadari kekurangannya dan tengah berupaya memperbaikinya untuk mengarah kepada konsep legal klinik yang ideal. upaya ini seharusnya didukung pula oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk profesi advokat karena produk produk fakultas hukum yang baik dan berpihak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan sistem hukum indonesia, dengan demikian, pemberian bantuan hukum oleh mahasiswa dengan supervisi oleh dosen haruslah dipandang sebagai proses pembelajaran kepada mahasiswa. dengan penerapan cle, maka kekhawatiran dan perasaan bahwa kewenangan yang ada mahasiswa dan dosen akan merendahkan martabat profesi advokat para pemohon adalah berlebihan, sehingga sepatutnya untuk diabaikan: bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa bantuan hukum tidak dijabarkan dalam tridharma perguruan tinggi. yang masuk dalam tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat (vide angka huruf f): bahwa perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan juga melakukan upaya upaya yang bersifat sosial atau pengabdian kepada masyarakat. hal ini secara tegas tercantum dalam ketentuan nomor tahun tentang pendidikan tinggi yang menyatakan: bahwa untuk pengabdian kepada masyarakat, diuraikan dalam nomor tahun tentang pendidikan tinggi (bukti sebagai berikut::, untuk dosen dan mahasiswa fakultas hukum, bentuk bentuk kegiatan yang sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan atau otonomi keilmuannya dan kondisi sosial budaya masyarakat adalah memberikan bantuan hukum, baik dengan cara menangani kasus, konsultasi hukum, maupun memberikan informasi hukum kepada masyarakat. walau tidak secara letterliik dinyatakan bahwa pengabdian bantuan hukum untuk fakultas hukum adalah memberikan bantuan hukum, namun hal ini sudah menjadi logika yang berlaku umum, bahwa pilihan fakultas hukum untuk memberikan bantuan hukum melalui lbh kampus sebagai salah satu aktivitas pengabdian kepada masyarakat dikarenakan posisi strategis lbh kampus, yaitu: pertama,, kedua: di:: dan disamping melaksanakan peran pengabdian terhadap masyarakat dan pendidikan bagi mahasiswa, peran lbh kampus diambil untuk menjawab ketidaktersediaan atau ketidakbersediaan advokat dalam memberikan bantuan hukum: bahwa dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin marginal, setiap lbh memiliki pilihan bentuk bantuan hukum yang diberikan. misalkan: lbh pengayoman fakultas hukum universitas parahyangan menggunakan pola modifikasi street law dan mobile community melalui program bina desa yaitu penyuluhan hukum oleh mahasiswa desa desa wilayah bandung. lbh universitas pelita harapan, universitas trisakti, bkb fakultas hukum airlangga, lbh universitas pakuan, lbh pasundan, lbh universitas islam indonesia, mengedepankan legal clinic dalam memberikan bantuan hukum dalam artian penyelesaian secara litigasi dan non litigasi: kasus kasus yang ditangani lbh kampus tidak terbatas pada kasus kasus yang berdimensi individual, tetapi meliputi pula kasus kasus struktural yang dihadapi oleh masyarakat wilayahnya. seperti lbh fakultas hukum uii menangani kasus gugatan kuningisasi jawa tengah, kasus pengrusakan kantor orsospol koda yogyakarta, pengadilan tokoh politik mega bintang", korban penembakan misterius, dan pedagang kios pasar wonosobo. bkb unpad menangani kasus pembangunan pasar baru bandung, dan kasus proyek pembangunan waduk jati gede. bkb fakultas hukum unair secara khusus melakukan penyadaran hak kepada masyarakat korban lumpur latino sidoarjo, dan biro konsultasi dan bantuan hukum bkb) fakultas hukum fh) universitas stikubank unisbank) semarang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,sebagaimana diatur dalam dan tersebut, bkb unisbank telahmenyelenggarakan berbagai program atau kegiatan sebagai berikut: posko bantuan hukum kelurahan cangkang wetan, kecamatan tugu kota semarang, dan kelurahan emiten, kecamatan semarang utara, kota semarang jawa tengah dengan layanan konsultasi hukum secara cuma cuma, pendidikan hukum komunitas, pendidikan hak hak konstitusional sebagai warga negara terhadap komunitas nelayan desa morodemak, kecamatan bonang kabupaten demak jawa tengah, pendidikan hak asasi manusia ham) terhadap komunitas gay, lesbian dan transgender lgbt) lokalisasi sunan kuning kota semarang jawa tengah, layanan konsultasi hukum sekretariat yang dibuka setiap hari kerja, senin jum'at, mulai jam wib kantor bkb fakultas hukum universitas stikubank unisbank) semarang, bahwa selain memberikan layanan konsultasi hukum secara cuma cuma, bkb fakultas hukum universitas stikubank semarang melakukan penanganan kasus, diantaranya kasus konflik tanah antara masyarakat kelurahan emiten kota semarang dengan kereta api indonesia, kasus wanprestasi dan kasus kekerasan dalam rumah tangga kdrt). untuk tahun bkb telah menangani kasus dengan penerima manfaat sebanyak orang, bahwa mahasiswa yang bergabung bkb fakultas hukum unisbank adalah mahasiswa yang lolos dalam proses recruitment untuk menjadi volunteer bkb. persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar yaitu telah menyelesaikan mata kuliah hukum acara, menulis makalah dengan tema "kondisi pemenuhan hak bantuan hukum , dan wawancara. selanjutnya mahasiswa yang lolos, terlibat dalam kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh bkb. bentuk keterlibatan mahasiswa yaitu: merencanakan dan menentukan lokasi posko bantuan hukum. mahasiswamembangun komunikasi dan membangun kerjasama dengan perangkat kelurahanuntuk pembukaan posko bantuan hukum, mensosialisasikan adanya posko bantuan hukum kepada masyarakat wilayah kelurahan, cc. memberikan konsultasi hukum, dalam bentuk melakukan wawancara terhadapmasyarakat yang berkonsultasi. proses konsultasi ini didampingi dosen, memberikan materi dalam penyuluhan hukum pendidikan hukum komunitas: mengelola bkb (pengarsipan,surat menyurat dan lain lain) bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh lbh kampus sebagaimana disebut dalam angka atas memperlihatkan bahwa lbh kampus telah memberikan manfaat bagi masyarakat marginal dan memberikan sumbangan terhadap gerakan sosial masyarakat sekitarnya dalam menuntut pemenuhan hak hak dasar yang dilanggar, dengan demikian, argumen pemohon bahwa bantuan hukum tidak termasuk dalam bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi adalah keliru dan menaikkan bantuan hukum yang telah diberikan civitas akademika melalui lbh kampus, yang belum tentu dilakukan oleh advokat. seyogyanya kita semua memberikan penghargaan terhadap manusia, karena pemberian bantuan hukum identik dengan advokat, maka terdapat dua badan pengawasan, hal ini menimbulkan dualisme pengawasan menjadi tidak independent status advokat, dikatakan bebas dan bertanggung jawab, padahal telah ada putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal februari (bukti membatalkan undang undang tentang mahkamah agung, menyangkut pengawasan para advokat oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan hak asasi manusia tidak memiliki hak dan kewenangan mengawasi para pemohon selaku advokat, dengan demikian huruf menimbulkan ketidakseimbangan, ketidakserasian, dan ketidaksetaraan menjadi ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud juga bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa diberlakukannya huruf undang undang bantuan hukum menunjukkan tidak ada kebebasan dan kemandirian bagi para pemohon selaku advokat yang dikatakan penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya, sebab diberlakukannya ketentuan tersebut menghilangkan eksistensi pengawasan dalam undang undang advokat dan berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon selaku advokat dalam menjalankan tugas profesi yang disebut mulia tersebut, huruf undang undang bantuan hukum berbunyi , ketentuan tersebut atas, menujukkan bahwa menteri dalam hal ini pemerintah mengintervensi tugas dan pelayanan para pemohon selaku advokat yang memberikan pelayanan bantuan hukum, padahal pemberi bantuan hukum merupakan kewajiban para pemohon, hal ini dapat menghilangkan eksistensi undang undang advokat juncto nomor tahun tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma cuma, juncto huruf ketentuan kode etik advokat indonesia yang ditetapkan tanggal mei kemudian kode etik tersebut dimuat dalam inisiatif inisiatif sekecil apapun untuk membantu atau membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal, iv. permohonan legal standing dan permohonan bersifat prematur: hakimbkb universitas stikubank semarang mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti pt.iv sampai dengan pt.iv sebagai berikut: bukti pt.iv fotokopi peraturan perhimpunan advokat indonesia nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma cuma, bukti pt.iv buku berjudul: prinsip prinsip dan panduan perserikatan bangsa bangsa tentang akses terhadap bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, bukti pt.iv fotokopi surat edaran ketua mahkamah agung nomor kma iv perihal mohon tanggapan atas permohonan fatwa mahkamah agung tentang praktek berbicara bagi biro konsultasi dan bantuan hukum pada fakultas hukum negeri: bukti pt.iv fotokopi surat edaran ketua mahkamah agung nomor tahun tentang pedoman pemberian bantuan hukum, bukti pt.iv buku berjudul: pendidikan hukum klinik: tinjauan umum , bukti pt.iv fotokopi buku berjudul: clinical education and experimental learning, bukti pt.iv buku berjudul: mengelola legal clinic: panduan membentuk dan mengembangkan lbh kampus untuk memperkuat akses keadilan, bukti pt.iv fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, selain mengajukan bukti tertulis, pihak terkait bkb universitas stikubank semarang juga mengajukan satu orang ahli dan satu orang saksi yangsebagai berikut: ahli pandang sutrisno, s.h.,m.h.,llm., ph. pendahuluan pendidikan hukum merupakan salah satu upaya yang tidak boleh dikesampingkan dalam membangun negara hukum indonesia. secara sistemik, pendidikan hukum memegang peranan yang sangat penting baik dalam pembentukan norma norma hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. meskipun demikian, kehidupan bernegara hukum tanah air masih jauh dari harapan, terutama jika dilihat dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas. dalam konteks ini, pendidikan hukum yang selama ini diterapkan tanah air turut bertanggung jawab dan perlu dikaji ulang, terutama pendidikan hukum yang semata mata bersifat positivistik yang memandang keadilan semata mata dari rumusan narnia norma hukum tertulis, dan kurang memperdulikan aspek aspek keadilan: pendidikan hukum klinis phk), yang saat ini sedang mengglobal perlu dipertimbangkan untuk merubah atau setidaknya melengkapi sistem pendidikan hukum yang berlaku saat ini. sistem pendidikan hukum yang berlaku saat ini, yang lebih menekankan pada metode socrates" dan meskipun sudah ditambah dengan metode "analisis kasus" cenderung lebih berorientasi "content" daripada "outcome", sehingga lulusan dari pendidikan hukum lebih mengedepankan "profesionalisme" semata. hal ini dalam arti bahwa lulusan pendidikan hukum diharapkan menguasai pengetahuan dan keterampilan hukum. sistem ini akan menghasilkan lulusan yang kurang lebih hanya sebagai "tukang hukum" yang kurang peka terhadap nilai nilai keadilan. tidak berarti bahwa sistem pendidikan hukum semacam ini tidak mengajarkan nilai nilai keadilan. nilai nilai keadilan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari konten pendidikan hukum, tetapi yang lebih dikedepankan adalah nilai nilai keadilan formal daripada keadilan yang lebih bersifat substantif. diharapkan bahwa sistem phk akan lebih efektif untuk menghasilkan lulusan lulusan pendidikan hukum yang "profesional plus" yang lebih peka terhadap nilai nilai keadilan substantif, sehingga akan lebih berkontribusi terhadap pembangunan negara hukum yang berkeadilan: makalah ini akan membahas mengenai bagaimana phk akan lebih efektif berkontribusi terhadap pengembangan negara hukum yang berkeadilan, dengan mengkaji phk tersebut secara konseptual, bagaimana peluang pengembangannya tanah air, dan tantangan tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan phk tersebut: pendidikan hukum klinis: konsep yang dinamis konsep phk dalam pengertian yang sangat luas telah dikenal, diterapkan, dan memainkan peran yang signifikan indonesia sejak tahun an. dalam pengertian yang lebih spesifik, phk baru muncul sejak tahun an, ditandai dengan diperkenalkannya beberapa mata kuliah hukum klinis, dan dibentuknya beberapa klinik hukum beberapa fakultas hukum. lebih konkrit lagi konsep phk diperkenalkan oleh mochtar kusumaatmaja ketika memprakarsai suatu "pilot project clinical legal education" fh unpad pada tahun an. berangkat dari pemikiran mochtar untuk menghasilkan "profesional lawyer", yang akan bekerja bersama sama dengan para teknokrat pembangunan, melalui kep. dikti nomor diperkenalkan konsep "kurikulum inti" dengan mata kuliah "pembuat studi" berupa kewajiban menyusun laporan kasus pengadilan dan mata kuliah "praktek hukum" dalam kurikulum fakultas fakultas hukum, dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan hukum klinis phk) merujuk kepada metode pengajaran hukum yang menekankan pada pengetahuan praktis dan pengembangan keterampilan hukum mahasiswa. dalam pengertian yang lebih spesifik, phk didefinisikan sebagai "an educational program grounded interactive and reflective teaching methodology with the main aim providing law students with practical knowledge, skills, and values for the delivery legal services and social justice." melalui phk, mahasiswa hukum dapat mempelajari hukum bukan semata mata dari buku, tetapi juga dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, sebab metode ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah masalah yang sesungguhnya atau dari kasus kasus nyata. oleh karena itu, phk juga disebut sebagai "experimental learning" atau "learning doing", dengan mengacu kepada pengertian tersebut atas, phk sebenarnya merupakan konsep yang dinamis, mulai dari pengertian yang paling umum sampai kepada yang lebih spesifik. tidak heran jika banyak fakultas hukum yang mengklaim telah menerapkan konsep phk. oleh karena itu yang lebih relevan untuk dilihat bukanlah klaimnya, tetapi implementasinya, mulai dari yang minimalis sampai kepada yang paling komplit atau ideal, terutama implementasi komponen komponen phk itu sendiri, komponen komponen phk dari pengertian phk atas juga dapat ditarik benang merah, setidaknya ada empat komponen untuk dapat dikatakan bahwa suatu fakultas hukum menerapkan konsep phk, yaitu kurikulum, metode, klinik hukum, dan nilai nilai keadilan, melalui phk, fakultas hukum menawarkan beberapa mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis, baik yang sifatnya litigasi maupun non litigasi. mahasiswa diajarkan dan dilatih tentang aspek aspek teknis dan praktis mengenai bagaimana mempraktekkan hukum baik pengadilan maupun luar pengadilan, seperti bagaimana melakukan konsultasi hukum, praktek investigasi, mewakili klien: membuat gugatan, dan lain lain. beberapa negara phk dimasukkan sebagai mata kuliah (mk) yang diberi bobot kredit, dan bahkan phk merupakan nama salah satu mk, seperti afrika selatan, amerika serikat, vietnam, australia, iran, turki, thailand, kamboja, dan lain lain: indonesia, fakultas hukum kebanyakan tidak menggunakan phk sebagai nama mk, tetapi lebih menunjukkan secara implisit beberapa dengan bobot kredit dalam kurikulumnya. ada yang sudah secara eksplisit menggunakan phk sebagai nama yang diberi bobot kredit, yaitu fakultas hukum universitas pasundan bandung. selain secara resmi menjadi bagian dari kurikulum dan diberi kredit, phk dapat juga dikelompokkan dalam ko kurikuler, tidak diberi bobot kredit tapi wajib atau pilihan untuk ditempuh: atau hanya sebagai ekstra kurikuler: komponen yang kedua dari phk adalah metode pengajaran. metode pengajaran ini sangat penting dan harusnya berbeda, mengingat phk mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda pula dengan non klinis. phk mempunyai metode yang khusus yang dikembangkan untuk memaksimalkan kesempatan belajar melalui pengalaman klinis. ada pun yang menjadi jantung metode phk ini tidak lain adalah "experimental learning atau "learning doing dalam rangka mengimplementasikan konsep phk melalui pelatihan keahlian profesional dan nilai nilai. ini berarti phk mengenalkan dunia praktek hukum yang nyata kepada mahasiswa sebagai bahan pelajaran tentang apa yang dilakukan lawyer. melalui metode ini, mahasiswa hukum dihadapkan langsung kepada orang orang atau masyarakat yang membutuhkan jasa hukum mereka. melalui metode phk ini, kesenjangan yang selama ini dirasakan oleh para lawyer, yaitu antara yang diajarkan bangku kuliah fakultas hukum dengan dunia praktek nyata, menjadi tertutupi. adapun ciri utama dari metode phk ini bersifat interaktif dan reflektif: komponen yang ketiga dari phk adalah tersedianya klinik hukum, khususnya klinik hukum yang sesungguhnya (live legal clinic). mayoritas fakultas hukum tanah air mempunyai, atau mengklaim mempunyai klinik hukum dengan nama yang berbeda beda, seperti lembaga konsultasi dan bantuan hukum fh uii): lembaga konsultasi dan bantuan hukum penyelesaian sengketa alternatif fh ui): pusat bantuan dan pendidikan hukum fh unhas), laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum fh umm), dan biro bantuan hukum fh unpad), dan biro bantuan dan konsultasi hukum fh unpad): melalui klinik hukum ini mahasiswa, bersama dengan, dan bawah supervisi dari lawyer profesional atau dosen, terlibat langsung dalam penanganan kasus nyata. mahasiswa terlibat langsung dalam konsultasi dengan klien, dan membantu klien mereka untuk menyelesaikan masalah hukum luar pengadilan, dan dalam memberikan bantuan hukum atau advokasi kepada klien nyata dalam dan luar pengadilan. oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan klinik hukum merupakan aspek yang paling penting untuk menyelenggarakan phk secara lebih efektif. bahkan, keberadaan klinik hukum yang memberikan pengalaman praktek penanganan kasus nyata ini merupakan jantungnya phk, meskipun demikian, penanganan kasus nyata klinik hukum bukan merupakan satu satunya cara dalam menyelenggarakan phk. phk dapat juga menggunakan teknik lain yang mengarah pada tujuan menghasilkan praktisi hukum yang bersifat reflektif, misalnya dengan menyelenggarakan apa yang dalam istilah global disebut sebagai street law" yang juga dapat dilaksanakan melalui klinik hukum: sebuah klinik hukum dapat menyelenggarakan pelayanan hukum yang nyata kepada masyarakat dan sekaligus menyelenggarakan street law", tetapi dapat juga hanya menyelenggarakan salah satu. selain itu, klinik hukum juga bisa berbeda beda dalam hal statusnya fakultas hukum atau perguruan tingginya: dan berbeda beda dalam bidang hukum yang menjadi fokus pelayanannya. meskipun demikian, ada kesamaan dari berbagai klinik hukum ini, yakni misi dari program dan kegiatan mereka terutama ditujukan untuk melayani dan menangani orang orang marginal dan kepentingan publik, klinik hukum pada umumnya menyediakan pelayanan hukum pro bono terhadap orang orang yang kurang mampu. klinik hukum universitas indonesia misalnya menyatakan secara jelas misinya untuk melayani masyarakat (khususnya yang tidak mampu) dengan menyediakan konsultasi dan bantuan hukum, baik dalam maupun luar pengadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. contoh lain adalah klinik hukum fakultas hukum universitas pasundan yang menyatakan bahwa misinya adalah untuk menyediakan pembelajaran praktis kepada mahasiswa mengenai bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu, dan menyediakan pelayanan hukum bagi orang orang yang kurang beruntung, selain targetnya adalah orang orang yang kurang beruntung, misi klinik hukum juga didedikasikan untuk menyediakan pelayanan hukum bagi kepentingan publik. alasannya adalah bahwa proses pembangunan indonesia, dalam banyak hal, menghasilkan kerugian kerugian bagi masyarakat luas, seperti penggusuran orang orang dari tempat tinggal dan tanahnya sendiri, penggusuran pedagang dari pasar pasar tradisional, penggundulan hutan: polusi yang dihasilkan oleh perusahaan7perusahaan besar, intimidasi, problem perburuhan, dan penghancuran gedung gedung serta situs situs bersejarah. kesemua problem masyarakat luas ini menghendaki klinik hukum untuk mengambil bagian dalam mencari solusinya. sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat luas yang menghadapi problem problem tersebut meminta advokasi dari klinik hukum, atau klinik hukum mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah masalah tersebut. klinik hukum fh unpad misalnya, memberikan advokasi dalam menangani berbagai kasus, seperti pedagang melawan pemerintah bandung, kasus pembangunan dam jati gede, dan kasus buruh melawan dirgantara management. klinik hukum fh ui menjadi kuasa hukum abdurrahman wahid (mantan presiden ri, almarhum) dalam kasus class action" pengadilan tinggi jakarta lbh hui pernah menangani kasus dam kedungombo yang menenggelamkan ribuan rumah dan ribuan hektar tanah masyarakat, dan kasus yang berkaitan dengan korban korban pembangunan stet, dan kasus korban korban penipuan perusahaan kooperasi, komponen terakhir dari phk adalah berkaitan dengan masalah nilai, terutama nilai keadilan yang merupakan bagian dari nilai nilai profesional yang harus dipegang dan dilaksanakan dalam pelayanan hukum dan akses terhadap keadilan. roy stuck mengidentifikasi nilai nilai profesional yang perlu untuk menjadi perhatian selama mahasiswa belajar fakultas hukum: . five profesional values that believe deserve special attention during law school: commitment justice, respect for the rule law: honor, integrity, fair play, youthful inews and mandor, sensitivity and effectiveness with diverse clients and colleagues: nurturing quality life, meskipun kesemua nilai profesional tersebut harus mendapat perhatian dalam pendidikan hukum, tetapi mengajarkan mahasiswa, sebagai calon praktisi hukum, untuk selalu memperjuangkan keadilan merupakan tujuan yang paling penting. sebagaimana andrew ban, dalam roy stuck al, nyatakan bahwa, "the integration skills and knowledge should assist practitioners achieving the good legal professions, achieving justice. the development virtues consistent with this social good must central goal legal education", kontribusi phk terhadap negara hukum berkeadilan dari komponen komponen phk sebagaimana diuraikan atas, komponen nilai keadilan merupakan jantung dari phk, bahkan komponen ini yang menjadi indikasi yang paling penting dalam pendidikan hukum yang akan menghasilkan lawyer "profesional plus". hal ini, sebagaimana dikemukakan bagian pendahuluan makalah ini, tidak berarti bahwa pendidikan hukum yang tidak menerapkan konsep phk tidak mengajarkan keadilan terhadap para mahasiswanya, tetapi hendaknya dibaca dalam konteks sebagai berikut: good lawyer must think critically about the law. good lawyer will not only notice when the law produces injustice, but will also something about it. the heart the term "justice education" distinguished from conventional legal education the notion that legal educators should see their role something more than helping law students become good technicians the law. instead, legal educators should install law students understanding of, well commitment to, justice and legal ethics: dari kutipan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dalam phk, mahasiswa diajarkan bukan hanya mengetahui ketika hukum menghasilkan ketidakadilan, tetapi mereka harus berbuat sesuatu untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. hal ini berarti bahwa dalam phk, komitmen mahasiswa sebagai "lawyer" terhadap keadilan harus dimanifestasikan secara nyata, melalui: pertama, sebagai lawyer secara pribadi harus memiliki komitmen terhadap keadilan, dalam arti bahwa harus bertindak secara adil, termasuk memahami dan mematuhi standar standar etika profesi. kedua, sebagai lawyer, bertanggung jawab untuk melibatkan diri dalam keseluruhan merasionalisasi hukum, termasuk memandang hukum dari perspektif kritis, dan menawarkan pengalaman dan keahliannya untuk meminimalkan perbedaan antara hukum dan keadilan. lebih jauh berarti bahwa mahasiswa sebagai lawyer juga berperan dalam melawan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak hak fundamental seseorang, melalui keterlibatannya secara mendalam dan aktif dalam pembaharuan hukum." dengan demikian melalui phk, seorang mahasiswa hukum akan sekaligus mengalami sendiri selain "the sense profesional lawyer" juga "the sense social justice selama menjalani proses pendidikan hukum, karena akan berhadapan langsung dengan masalah masalah masyarakat, terutama masyarakat marginal, dan sekaligus mencarikan solusinya secara profesional. sebagaimana digambarkan oleh justice rosalia wahl: personally feel that the real consequences working with live client has quality and ethical responsibility that person that you cannot experience just listening about it. you will given the opportunity relate people backgrounds that will often very different from your own. you will also find that you will have much learn from your clients you apple with model representation most legal clinics that maximizes client autonomy decision making: melalui phk, mahasiswa akan bergerak dari peran sebagai "spectator" (pengamat) peran sebagai "actor" mana ada orang yang tergantung padanya, harus juga berhadapan dengan penegak penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan para pengacara yang sesungguhnya. dengan memainkan peran sebagai aktor seorang mahasiswa hukum akan memiliki motivasi yang kuat, meningkatkan profesionalisme dan tanggungjawab etik yang besar serta akan sangat sensitif terhadap keadilan. dengan mengarusutamakan nilai nilai keadilan dalam proses pendidikan hukum, diharapkan phk dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan negara hukum yang berkeadilan. peluang dan tantangan pengembangan phk sebelum berlakunya undang undang advokat pengembangan phk indonesia sangat kondusif, karena mahasiswa bisa berbicara pengadilan dengan memperoleh ijin dari pengadilan tinggi. mahasiswa bukan hanya terlibat dalam street law" atau penyuluhan hukum dan konsultasi hukum saja, tetapi juga bisa mewakili klien dalam menangani kasus nyata pengadilan. dengan demikian mahasiswa secara lebih awal diperkenalkan dengan dunia praktek hukum yang sesungguhnya. tetapi pasca berlakunya advokat, mahasiswa tidak bisa lagi berbicara pengadilan. oleh karena itu proses phk tidak optimal, karena mahasiswa tidak berkesempatan untuk merasakan sebagai "lawyer": beruntunglah saat ini telah lahir undang undang tentang bantuan hukum yang memungkinkan mahasiswa yang tergabung dalam klinik hukum fakultas hukum untuk berbicara pengadilan. meskipun hal tersebut tidak mudah, selain mahasiswanya harus memenuhi syarat syarat tertentu, klinik hukumnya juga tampaknya harus melalui semacam akreditasi dan sertifikasi terlebih dahulu. setidaknya hal tersebut merupakan berita baik dan peluang baru bagi klinik hukum kampus dan sekaligus bagi phk, selain itu, peluang pengembangan phk juga tetap terbuka, mengingat kondisi masyarakat kita yang masih banyak yang hidup bawah garis kemiskinan. hal ini merupakan ajang bagi mahasiswa untuk mengabdikan diri dalam membantu masyarakat marginal tersebut dengan terlibat langsung dalam phk. oleh karena itu tantangan tantangan terhadap phk tersebut lebih berasal dari internal sendiri, terutama kelemahan dalam pengembangan klinik hukumnya itu sendiri, sebagaimana telah dikemukakan, bahwa mayoritas fakultas hukum telah mempunyai atau mengklaim telah mempunyai klinik hukum yang akan menjadi pusat kegiatan phk. kenyataannya, banyak fakultas hukum yang kurang berhasil dalam mempertahankan eksistensi klinik hukumnya, dalam arti bahwa klinik hukumnya hanya eksis secara formal, tetapi sesungguhnya secara faktual tidak ada, atau tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, satu sisi berbagai fakultas hukum menempatkan klinik hukum sebagai bagian dari struktur fakultas hukumnya, bahkan ada juga yang merupakan struktur universitasnya. sisi lain keberadaan klinik klinik hukum tersebut diragukan untuk beberapa alasan. misalnya, kita sulit mendapat jawaban dari pertanyaan undang undang advokat dan termasuk fungsi kekuasaan kehakiman dalam kategori badan badan lain , sehingga huruf undang undang bantuan hukum, bertentangan dengan uud dan dan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa dalam huruf undang undang bantuan hukum menteri juga melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum, ketentuan ini sangat kontra produktif dengan huruf sampai dengan huruf juncto undang undang advokat, juncto nomor tahun yang pada intinya organisasi profesi advokat kaki) mengangkat para pemohon selaku advokat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, untuk mengembangkan program bantuan hukum cuma cuma, kedua ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum merugikan para pemohon selaku advokat, serta bertentangan dengan uud sebab organisasi masyarakat bukan organisasi profesi sebagaimana diatur pada undang undang advokat dan tidak dapat dikatakan organisasi profesi penegak hukum, maupun tidak termasuk kategori fungsi kekuasaan kehakiman dalam kategori badan badan lain sehingga diberlakukannya ketentuan huruf undang undang bantuan hukum sangat merugikan para pemohon selaku advokat dalam menjalankan tugas penegakkan hukum, bertentangan dengan uud oleh karena itu huruf undang undang bantuan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, undang undang bantuan hukum, ketentuan ini memberikan kewenangan kepada menteri dalam hal ini pemerintah membentuk panitia untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tehadap lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berakibat merugikan para pemohon yang diangkat sebagai anggota dari organisasi profesi advokat kaki) yang memiliki kewenangan membentuk unit lembaga bantuan hukum sebagaimana nomor tahun tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma cuma, ketentuan ini menjadi rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud dan tidak yang paling sederhana seperti mana letak kantornya? berapa nomor teleponnya? apa program dan aktivitasnya? kita juga tidak dapat melihat fungsi nyata dari klinik hukum yang bersangkutan, karena tidak ada klien yang signifikan mengunjungi klinik hukum yang bersangkutan. oleh karena itu, efektivitas dari phk nya juga dipertanyakan. selain itu, ada juga yang memiliki klinik hukum, tetapi tidak digunakan sebagai sarana phk. klinik hukum semacam ini tidak lebih dari law firm biasa, yang beroperasi secara komersial, dan tidak melibatkan mahasiswa, dan tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan atau kurikulum, beberapa faktor penyebab lain kurang berhasilnya fakultas hukum dalam mempertahankan klinik hukum, diantaranya adalah kurangnya dukungan dari fakultas atau universitasnya, kurangnya komitmen para dosen dan atau lawyer untuk berpartisipasi dalam klinik hukum, dan kurang seriusnya mahasiswa untuk mengikuti proses phk: penutup mengingat pentingnya phk dalam berkontribusi terhadap pengembangan negara hukum berkeadilan, diharapkan fakultas fakultas hukum menerapkan phk. oleh karena itu, sangat penting bagi fakultas fakultas hukum yang masih menghadapi hambatan untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut, terutama yang sifatnya internal, seperti meningkatkan dukungan institusional baik berupa sarana prasarana, pendanaan, maupun sumberdaya manusia. selanjutnya peningkatan komitmen semua stakeholders sangat diperlukan, selain meningkatkan profesionalisme: saksi fajar ramadhan kartabrata latar belakang pendirian lbh dan ham pengayoman" unpar lembaga bantuan hukum merupakan suatu pranata hukum yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan firma hukum pada umumnya yakni dengan memprioritaskan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, baik secara finansial maupun struktural. universitas katolik parahyangan mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan mendirikan lembaga bantuan hukum. lbh dan ham pengayoman" unpar dibentuk untuk memberikan bantuan berupa konsultasi masalah hukum, non litigasi dan litigasi. hal ini pun selaras dengan slogan universitas katolik parahyangan yakni kuning hyang mri guna sanjaya bhakti" yang artinya berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat": lbh dan ham pengayoman" pertama kali dibentuk pada tahun dengan nama biro konsultasi dan bantuan hukum bkb) atas gagasan dari dari effendi yang merupakan bagian dari senat fakultas hukum unpar dan bawah naungan dewan mahasiswa yang dipimpin oleh marzuki barusan. pada tahun biro konsultasi dan bantuan hukum senat fakultas hukum unpar tersebut diambil alih oleh fakultas hukum unpar karena bubarnya dewan mahasiswa yang selama ini menaunginya. pada masa selanjutnya, bkb dipimpin oleh dari effendi dan wakilnya abdoel djamal. anggaran bkb diperoleh dari masyarakat yang menerima jasa dari bkb. pada tahun nama bkb diubah menjadi lembaga bantuan hukum lbh) pengayoman": saat ini, perubahan nama pun kembali dilakukan pada tahun menjadi lbh dan ham pengayoman" berada bawah naungan universitas katolik parahyangan bandung dalam koordinasi fakultas hukum universitas katolik parahyangan bandung. anggaran dana sepenuhnya diperoleh dari universitas, sehingga bagi masyarakat yang menerima jasa dari lbh dan ham pengayoman" unpar tidak dikenai biaya apapun atau cuma cuma: manajemen kelembagaan dan supervisi bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa lbh dan ham pengayoman unpar dipimpin oleh seorang kepala dengan dibantu oleh beberapa staf (tenaga honorer) dan beberapa relawan. untuk penanganan kasus tertentu, kepala lbh ham pengayoman" unpar dapat melibatkan dosen dosen fakultas hukum universitas katolik parahyangan dan pihak lainnya dalam memberikan bantuan hukum setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan, staf dan relawan merupakan mahasiswa aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengelola lbh dan ham pengayoman" unpar. dalam manajemen kelembagaan, staf dan relawan menjadi pelaksana kegiatan maupun pemberian bantuan hukum khususnya dalam pemberian konsultasi hukum kepada penerima bantuan hukum. pemberian bantuan hukum lain yang dijalani oleh staf dan relawan adalah membuat dokumen dokumen hukum, pendampingan klien pengadilan maupun instansi negeri swasta, dan lain lain, lbh dan ham pengayoman" unpar menjadi sarana mahasiswa yang masih aktif untuk mengembangkan diri dalam mengasah hard skill dan soft skill secara bersamaan, karena yang menjalani pengelolaan lbh dan ham pengayoman" dan memberikan bantuan hukum kepada klien pada tingkat pertama adalah staf maupun relawan. peran saksi dalam mengelola lbh ham pengayoman" unpar saat ini, saksi merupakan staf lbh dan ham pengayoman" yang memiliki tugas untuk menjadi penanggungjawab harian dalam pengelolaan lbh ham pengayoman" unpar. saksi sebagai staf lbh ham pengayoman" unpar diangkat oleh rektor universitas katolik parahyangan dengan surat keputusan berdasarkan rekomendasi dari dekan fakultas hukum universitas katolik parahyangan untuk jangka waktu tertentu. sebelum menjadi staf, saksi merupakan relawan pada periode februari agustus yang pada periode selanjutnya hingga saat ini menjadi staf: saksi yang merupakan staf memiliki kewajiban sebagai pelaksana kegiatan harian lbh dan ham pengayoman" unpar untuk memberikan laporan seluruh kegiatan lbh dan ham pengayoman" unpar kepada kepala dan ham pengayoman" unpar, bertanggung jawab dalam tingkat pertama atas semua penanganan kasus oleh lbh ham pengayoman" unpar, menentukan dan menyaring dalam tingkat pertama pemberian bantuan hukum yang diberikan atas suatu kasus serta melaksanakan hal hal yang dianggap perlu guna berjalannya setiap kegiatan lbh ham pengayoman" unpar:, i2.ntuan hukum)terhadap dan sertaselaku advokat yang diangkat oleh kementrian hukum dan hak asasi manusia, dan juga anggota organisasi profesi advokat, yaitu himpunan advokat dan pengacara indonesia hari). selaku advokat, para pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam dan serta uud yang menyatakan:para pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya bantuan hukum, yaitu: angka bantuan hukum, yang menyatakka bantuan hukum, yang menyatakanangka bantuan hukum, yang menyatakanangka bantuan hukum, yang menyatakan, yang menyatakan: bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. bantuan hukum, yang menyatakanfatau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. bantuan hukum, yang menyatakanstandar bantuan hukum berdasarkan asas asas pembericc. menyusun rencana anggaran bantuan hukum: huruf bantuan hukum, yang menyatakan: menteri sebagaimana dimaksud pada bertugas: mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel: dan huruf bantuan hukum, yang menyatakan: menteri sebagaimana dimaksud pada bertugas:bantuan hukum, yang menyatakan: cc. tokoh masyarakat: dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum. bantuan hukum, yang menyatakan:ntuan hukum, yang menyatakanbantuan hukum, yang menyatakan:bantuan hukum, yang menyatakan:huruf bantuan hukum, yang menyatakan:huruf bantuan hukum, yang menyatakan: pemberi bantuan hukum berkewajiban untukhuruf bantuan hukum, yang menyatakan. mempunyai kekuatan hukum, sebab ketentuan undang undang bantuan hukum diundangkan oleh kementrian hukum dan asasi manusia dalam lembaga negara, kemudian ketentuan tersebut dilaksanakan juga oleh kementrian hukum dan hak asasi manusia, dengan menghilangkan eksistensi para pemohon selaku advokat dalam melaksanakan nomor tahun sesuai dengan ketentuan undang undang advokat, huruf huruf undang undang bantuan hukum undang bantuan hukum berbunyi : ketentuan ini, rujukannya menjadi tidak jelas, karena siapa selaku pelaksana bantuan hukum, tetapi dalam penjelasan tertulis cukup jelas, ketidakjelasan dalam ketentuan rumusan tersebut, menjadi tidak ada kepastian hukum, dengan merugikan para pemohon selaku advokat, bertentangan dengan uud sehingga dan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab yang dimaksud pelaksana bantuan hukum adalah advokat, sesuai dengan undang undang advokat juncto nomor tahun karena merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh para pemohon selaku advokat berdasarkan undang undang advokat, dirugikannya para pemohon selaku advokat, karena para pemohon diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma cuma sesuai penjelasan nomor tahun menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan advokat meliputi juga advokat yang berada lembaga bantuan hukum, karena adanya penunjukan dari organisasi profesi advokat kaki) sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh uud huruf huruf huruf huruf huruf undang undang bantuan hukum berbunyi: syarat syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud meliputi: berbadan hukum, bantuan hukum, yang menyatakanntuan hukum, yang menyatakan:dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemohon selaku advokat memiliki fungsi. namun demikian, pemohon mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai advokat dengan berlakunya tersebut ataindonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan keputusan menteri kehakiman tentang pengangkatan sebagai penasihat hukum, kartu advokat yang dikeluarkan oleh himpunan advokat pengacara indonesia hari), dan kartu advokat yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi jakarta (vide bukti s.d. bukti .k). para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut telah merugikan hak konstitusional para pemohon dalam menjalankan fungsinya sebagai advokat: menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tersebut atas, menurut mahkamah, para pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki kepentingan yang sama dan hak konstitusionalnya tersebut potensial dapat dirugikan oleh berlakunya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut dpr), keterangan saksi para pemohon dan pihak terkait, keterangan ahli pihak terkait, bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait, serta kesimpulan tertulis para pemohon dan pihak terkaitbantuan hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma cuma sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang advokat (selanjutnya disebut advokat). bantuan hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh undang undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain lain yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syarat syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut bantuan hukum. apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam bantuan hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma cuma sebagaimana diatur dalam advokat, i3.bahwa para pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas bantuan hukum, dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: angka bantuan hukum tidak memberikan pengertian dan batasan yang jelas terhadap rumusan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum , sehingga menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya karena tidak jelas siapa pemberi bantuan hukum secara cuma cuma kepada penerima bantuan hukum. oleh karena itu, angka bantuan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional para pemohon dalam menjalankan profesinya selaku advokat, sehingga ago bertentangan dengan dan uud angka bantuan hukum tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai siapa pemberi bantuan hukum, siapa yang berada dalam lembaga bantuan hukum, siapa yang membentuk lembaga bantuan hukum, siapa dalam organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, dan siapa yang membentuk organisasi kemasyarakatanangka bantuan hukum tidak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para pemohon selaku advokat karena standar bantuan hukum semestinya dibuat oleh organisasi profesi advokat, bukan ditetapkan oleh menteri. oleh karena itu, angka bantuan hukum bertentangan dengan uud angka bantuan hukum tidak serasi, tidak selaras, dan tidak jelas hubungannya dengan angka angka dan angka bantuan hukumterhadap ketentuan angka angka angka dan angka bantuan hukum, menurut mahkamah,para pemohon juga menguji norma yang berkaitan dengan pengertian atau batasan tersebut maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan lain yang berkaitan, yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan dan bantuan hukum tidak menjelaskan siapa yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum, bahkan membatasi pelayanan bantuan hukum olehdan uud para pemohon pada pokoknya juga mendalilkan bahwa bantuan hukum tidak menjelaskan siapa pemberi bantuan hukum, bahkan menimbulkan dualisme penyelenggaraan bantuan hukum karena satu sisi, menteri menyelenggarakan bantuan hukum, sedangkan sisi lain, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma cuma yang diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat. oleh karena itu, bantuan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan uud selain itu, para pemohon juga mendalilkan bahwa bantuan hukum tidak menjelaskan siapa pelaksana bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukumsyarat pemberi bantuan hukum telah ditentukan secara jelas dalam bantuan hukum yang menyatakan?: advokat juga mengatur bahwa(vide angka advokat). hal tersebut merupakan kewajiban advokat sebagai bagian dari pengabdiannya sebagai official nobile. hal yang sama juga menjadi kewajiban bagi kelompok yang lain seperti perguruan tinggi, pengusaha, dan lain lain yang tentunya berbeda dengan kewajiban konstitusional negara berdasarkan uud persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokatpemberian bantuan hukum secara cuma cuma merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, meskipun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum melalui bantuan hukum, menurut mahkamah, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya bantuan hukum. hal ini dipertegas dalam penjelasan bantuan hukum yang menyatakan, , pemberian bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat sebagaimana diatur dalam bantuan hukum merupakan wujud penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh negara kepada warga negara untuk memenuhi dan mengimplementasikan prinsip negara hukum yang mengakui dan melindungi, serta menjamin hak asasi warga negara, terutama orang atau kelompok orang miskin terhadap keadilan (access justice) dan kesamaan hadapan hukum f(equality before the law). tanggung jawab negara tersebut diimplementasikan melalui bantuan hukum yang juga melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum: bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang miskin. oleh karena itu, upaya bantuan hukum mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar aturan hukum ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum diri. berkaitan dengan ketiga aspek tersebut, peranan menteri sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan bantuan hukum secara optimal. menteri yang menjalankan pemerintahan bidang hukum perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, agar pemberian bantuan hukum tepat sasaran guna memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan masyarakat dapat memahami hukum secara utuh guna mewujudkan kepatuhan terhadap hukummberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian yang adil bagi para pemohon selaku advokat, sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon dalam menjalankan profesinya selaku advokat. oleh karena itu, huruf dan huruf bantuan hukum bertentangan dengan uud para pemohon juga mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas huruf huruf dan huruf bantuan hukum, namun para pemohon tidak menguraikan alasan hukumnya secara jelas dalam permohonannya maupun petitumnya, terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf bantuan hukum, menurut mahkamah, penyusunan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum oleh menteri yang menjalankan pemerintahan bidang hukum merupakan suatu keharusan. bahkan, hal tersebut perlu diwujudkan karena kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh menteri tersebut merupakan pedoman bagi pemberi bantuan hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan: lebih lanjut, mahkamah berpendapat bahwa penetapan menteri mengenai kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tidak merugikan hak konstitusional para pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai advokat. kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tersebut justru mempermudah program pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. hal itu dimaksudkan juga untuk meningkatkan akses bagi orang miskin dan buta hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi, terhadap dalil permohonan huruf huruf dan huruf bantuan hukum, mahkamah tidak mempertimbangkannya karena para pemohon dalam polita permohonannya tidak menguraikan secara jelas dalil permohonan dan tidak pula memohonkannya dalam petithuruf bantuan hukum menghambat para pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat karena berlakunya guo menghilangkan eksistensi pengawasan dalam advokat. oleh karena itu, huruf bantuan hukum merugikan hak konstitusional para pemohon selaku advokat yang juga merupakan penegak hukum, sehingga guo bertentangan dengan dan uud terhadap dalil permohonan tersebut, mahkamah perlu merujuk pertimbangan dalam putusan mahkamah nomor puu ii bertanggal februari yang antara lain menyatakan sebagai berikut: (vide putusan mahkamah nomor puu bertanggal februari halaman (vide putusan mahkamah nomor puu ii bertanggal februari halaman begitu pula dalam hal pengujian huruf bantuan hukum, menurut mahkamah, posisi advokat sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma cuma justru dipertegas dalam bantuan hukum. oleh karena itu, mekanisme dan pengawasan pemberian bantuan hukum oleh menteri terhadap advokat justru memiliki makna tersendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban negara guna optimalisasi pemberian bantuan hukum secara cuma cuma kepada masyarakat. pengawasan pemberian bantuan hukum oleh menteri terhadap advokat dibutuhkan agar pelaksanaan bantuan hukum (vide bantuan hukum). dengan demikian, ketentuan huruf bantuan hukum justru melengkapi ketentuan advokat yang bertujuan agar advokat menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi peraturan perundang undangan dan kode etik profesi advokatberlakunya huruf bantuan hukum yang menentukan bahwa menteri berwenangtelah mengintervensi para pemohon selaku advokat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum. pemohon juga berpendapat bahwa organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf bantuan hukum tidak dapat dikatakan sebagai organisasi profesi penegak hukum dan tidak termasuk pula dalam kategori fungsi kekuasaan kehakiman dalam kategori badan badan lain . oleh karena itu, huruf bantuan hukum bertentangan dengan uud para pemohon juga mendalilkan pada pokoknya bahwa huruf huruf huruf huruf dan huruf bantuan hukum tidak termasuk dalam kategori badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. menurut para pemohon, pemberian bantuan hukum oleh dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan lembaga swadaya masyarakat lsm) tidak termasuk kategori badan badan lain dan merugikan hak konstitusional para pemohon. oleh karena itu,syarat pemberi bantuan hukum yang harusadalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. dalam menentukan kelayakan tersebut, pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum. adapun mengenai syarat memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki pengurus adalah wajar karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. khusus mengenai syarat keharusan memiliki program bantuan hukum, hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan pemberian bantuan hukum. dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia perlu diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tersebut, memang penjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan badan badan lain antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, dan tidak menyebutkan lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan lsm. namun demikian, pemberi bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang oleh para pemohon didalilkan tidak termasuk kategori badan badan lain adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena maksud bantuan hukum adalah pihak yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum disyaratkan untuk memenuhi ketentuan bantuan hukum. hal demikian bertujuan agar identitas pihak yang akan melaksanakan bantuan hukum menjadi jelas, sehingga jelas pula pertanggungjawabannya mengingat dana pemberian bantuan hukum diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). oleh karena itu, verifikasi dan, ketentuan huruf sampai huruf tersebut, bukanproduk dari uud bahkan terjadi kontra produktif dengan dan undang undang advokat, sebab organisasi profesi advokat kaki) yang memiliki wewenang menetapkan kantor advokat adalah merupakan kewajiban para pemohon selaku advokat, memberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang, sehingga program bantuan hukum seharusnya dilakukan oleh organisasi profesi advokat kaki) diatur dalam nomor tahun dapat berjalan dengan baik, namun diberlakukannya huruf sampai dengan huruf undang undang bantuan hukum sangat merugikan hak hak konstitusional para pemohon, kalau pemberian bantuan hukum oleh dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan lsm bukan kategori badan badan lain justru bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian huruf huruf huruf huruf dan huruf undang undang bantuan hukum menjadi tidak jelas dan tumpang tindih siapa pemberi bantuan hukum, kalau diartikan menurut undang undang advokat, pemberi bantuan hukum adalah advokat, hal ini menunjukkan terdapat dua badan, satu sisi advokat termasuk dalam kategori badan badan lain yang telah diumumkan dalam lembaran negara menurut penjelasan nomor tahun dan sisi lain, berbentuk berbadan hukum yang disahkan melalui kementrian hukum dan hak asasi manusia, kemudian diumumkan dalam lembaran negara seperti perkumpulan, yayasan, dan perseroan terbatas, untuk dikelola oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki program bantuan hukum, maka huruf huruf huruf huruf huruf undang undang bantuan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum merugikan para pemohon selaku advokat, bertentangan dengan uudsudah semestinya dilakukan oleh pemerintahdan bantuan hukum yang mengatur mengenai pembentukan panitia untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan pembentukan peraturan menteri mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, menghilangkan eksistensi para pemohon selaku advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma cuma sesuai ketentuanuud terhadap dalil permohonan tersebut, menurut mahkamah, pertimbangan hukum dalam paragraf mutasi mutans berlaku terhadap dalil guo karena substansinya samahuruf huruf huruf huruf huruf dan huruf bantuan hukum tidak menjelaskan kalimat pemberian (sic) bantuan hukum berhak . menurut para pemohon, rumusan guo menimbulkan dualisme pelayanan bantuan hukum karena satu sisi, para pemohon selaku advokat memberikan pelayanan bantuan hukum, namun sisi lain, pelayanan bantuan hukum dilakukan pula oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dengan diberi kesempatan untuk. oleh karena itu, para pemohon berpendapat bahwa huruf hurufserta dan uud terhadap dalil pemohon guo, menurut mahkamah, bantuan hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (vide huruf bantuan hukum dan penjelasannya): dalam putusan nomor puu ii tertanggal desember halaman mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut . berdasarkan putusan mahkamah tersebut, menurut mahkamah, pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dalam menangani persoalan hukum masyarakat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama. oleh karena itu, mahkamah berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu. dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: selain itu, melalui bantuan hukum, pembentuk undang undang juga memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum:menurut mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang undang untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapat keadilan, sehingga dapat membantu pencapaian pemerataan keadilannjelaskan kalimat pemberian bantuan hukum karena tidak menjelaskan siapa yang berkewajiban membuat laporan kepada menteri tentang program bantuan hukum dan siapa pemberi bantuan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum. oleh karena itu,huruf dan huruf telah menjelaskan bahwa yang berkewajiban untuk melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum danadalah pemberi bantuan hukum. definisi pemberi bantuan hukum tersebut telah dirumuskan dalam angka bantuan hukum yang menyata. oleh karena pemberi bantuan hukum melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum maka pemberi bantuan hukum lah yangidak menjelaskan kalimat siapa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum . menurut para pemohon, tersebut menimbulkan benturan kepentingan karena satu sisi, pemberian bantuan hukum menggunakan kode etik advokat, sementara sisi lain, bantuan hukum menggunakan standar bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri. oleh karena itu, bantuan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan dan uud para pemohon juga mendalilkan pada pokoknya bahwa huruf bantuan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum karena satu sisi, penerima bantuan hukum menggunakan standar bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri, sedangkan sisi lain, penerima bantuan hukum menggunakan standar kode etik advokat yang dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat. oleh karena itu, huruf bantuan hukum bertentangan dengan dan uud terhadap dalil permohonan tersebut,pemberian bantuan hukum yang dimaksud dalam undang undang ini adalah pemberian bantuan hukum kepada warga negara miskin yang dilakukan oleh advokat maupun selain advokat, sehingga berbeda dengan pemberian pelayanan bantuan hukum hanya oleh advokat kepada klien yang tidak mampu. oleh karena itu, ketentuan dan tata cara pemberian bantuan hukum yang diatur dalam undang undang ini tunduk pada tata cara yang dibuat oleh pemerintah, walaupun hukum acaranya adalah sama. dengan demikian, tidak ada relevansinya dengan ketentuan konstitusional yang mengesampingkan larangan perlakuan berbeda seperti yang didalilkan para pemohon, serta prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh uudmenimbulkan ketidakpastian hukum karena tata cara pemberian bantuan hukum telah diatur dalam advokat dengan membentukperaturan pemerintah yang mengatur syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum adalah sesuatu yang seharusnya ada karena pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum menurut bantuan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang undang guo. bagi advokat yang melakukan fungsi bantuan hukum berdasarkan bantuan hukum tunduk pada syarat dan tata cara yang ditentukan dalam bantuanelah mendiskriminasi para pemohon yang telah memberikan bantuan hukum dalam dan luar pengadilan, karena. oleh karena itu, bantuan hukum bertentangan dengan serta dan bantuan hukum, terhadap dalil permohonan tersebut, menurut mahkamah, sepanjang advokat melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan undang undang ini tetap dapat mendapatkan anggaran dari negara sebagaimana diatur dalam undang undang ini. akan tetapi, jika advokat memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam advokat, pembiayaannya menjadi tanggung jawab advokat yang bersangkutan sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. dengan demikian, dalil permohonan guo tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas bahwa yang dipersoalkan oleh para pemohon tersebut adalah yang berkaitan dengan tata cara pemerintah memberikan bantuan hukum yaitu dengan cara menyediakan dana bagi mereka yang akan melakukan bantuan hukum kepada masyarakat. oleh karena menyangkut dana apbn maka sudah sewajarnya dalam penggunaan dana tersebut pemerintah mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban keuangan negara, mahkamah berpendapat bahwa cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan bantuan hukum dengan memberikan peluang kepada banyak pihak untuk berpartisipasi sekaligus dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas adalah merupakan kebijakan yang tepat. hal demikian tidak bertentangan dengan undang undang dasar justru dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. hal demikian merupakan sesuatu yang penting bagi tegaknya prinsip negaraerkaitan dengapemohonsehingga huruf huruf huruf huruf huruf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, para pemohon mengajukan pemohon pengujian terhadap huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf undang undang bantuan hukum berbunyi dan seterusnya , ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf undang undang bantuan hukum tersebut menjadi tidak jelas kalimat pemberian bantuan hukum berhak dimana rumusan tersebut siapa sesungguhnya berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, rumusan ini menimbulkan dualisme pelayanan bantuan hukum, satu sisi pelayanan bantuan hukum dilaksanakan oleh para pemohon selaku advokat dan sisi lain, pelayanan bantuan hukum dilakukan oleh bukan advokat seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan termasuk dalam kategori badan badan lain , tetapi diberikan kesempathal ini sangat bertentangan dengan uud kewenangan diberikan kepada dosen dan mahasiswa fakultas hukum bukan advokat untuk membela perkara pengadilan disamakan dengan para pemohon selaku advokat, hal seperti ini, menjadi tumpang tindih dengan menghilangkan eksistensi tugas para pemohon selaku advokat yang dikatakan mulia tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan para pemohon, bertentangan dengan uud sehingga ketentuankewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) dilaksanakan oleh para pemohon selaku advokat dikategorikan penegak hukum tidak terlepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (justice for all) dan hak setiap orang didampingi advokat tanpa kecuali, bantuan hukum secara cuma cuma juga diberikan bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan), namun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan advokat, serta tidak memiliki kode etik dan bukan juga penegak hukum, tetapi oleh huruf tersebut, diberikan kewenangan untuk membela perkara pengadilan, menimbulkan dualisme pemberian bantuan hukum yang oleh para pemohon dianggap merugikan tugas profesi advokat yang memiliki kode etik, menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan juncto uud sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, para pemohon selaku advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) berdasarkan undang undang advokat, juncto nomor tahun juncto huruf ketentuan kode etik advokat indonesia, bahkan para pemohon dilarang menolak permohonan bantuan hukum dari para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin), sebagaimana diatur dalam nomor tahun dan apabila para pemohon melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam nomor tahun oleh karena para pemohon mau atau tidak mau wajib memberikan bantuan hukum, namun diberlakukannya huruf huruf undang undang bantuan hukum, dengan merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan advokat dan tidak tunduk pada kode etik advokat yang diatur dalam undang undang advokat, maka terjadi tumpang tindih pemberian bantuan hukum, sebab ketidakjelasan kalimat pemberi bantuan hukum siapa yang berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat selaku penegak hukum, dan siapa yang melakukan rekrutmen terhadap paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan advokat dan bukan juga penegak hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diberlakukannya ketentuan huruf huruf undang undang bantuan hukum, kontra produktif dengan para pemohon selaku advokat merupakan badan badan lain yang merupakan institusi organisasi profesi advokat yang mengangkat advokat adalah kaki, sebab fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang nomor tahun para pemohon merasa hak dan kewenangannya dirugikan karena menempatkan mahasiswa fakultas hukum belum saatnya menjadi advokat, maupun dosen juga belum memenuhi syarat menjadi advokat untuk menangani perkara pengadilan, padahal kita mengetahui bahwa mahasiswa fakultas hukum dan dosen tidak termasuk kategori badan badan lain yang fungsinya tidak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan juga tidak termasuk dalam kategori advokat, tetapi mahasiswa fakultas hukum dan dosen dapat menjalankan tugas membela perkara pengadilan terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) mendapat jasa anggaran dari negara, padahal advokat tidak mendapat jasa anggaran dari negara, hal ini terjadi menunjukkan huruf huruf undang undang bantuan hukum bertentangan uud dan tersebut ketidakpastian hukum dan bertentangan juga dengan uud sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: memperhatikan huruf huruf undang undang bantuan hukum tersebut, seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum telah mendapat anggaran dari negara dalam melaksanakan tugasnya, tetapi para pemohon selaku advokat, selalu memberikan bantuan hukum merupakan kewajibannya baik litigasi maupun non litigasi tidak mendapat anggaran dari negara, padahal para pemohon adalah advokat selaku penegak hukum, sama dengan polisi, jaksa dan hakim mendapat anggaran dari negara, hal seperti ini menurut uud para pemohon sebagai warga negara indonesia memiliki hak juga untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, namun dalam prakteknya anggaran yang disiapkan negara bagi orang miskin atau tidak mampu yang seharusnya merupakan kewajiban advokat mendapatkan imbalan dari negara tersebut untuk menjalankan tugas profesinya, tetapi diserahkan anggaran tersebut kepada penegak hukum yang lain atau pemerintah yang bukan merupakan kewajibannya, hal seperti ini ternyata advokat diperlakukan tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja, merugikan para pemohon selaku pribadi sebagai warga negara indonesia menjadi advokat dengan melewati beberapa persyaratan, kemudian para pemohon disumpah sesuai dengan undang undang advokat untuk melaksanakan tugas mulia, membela kepentingan masyarakat akan hak haknya baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang mampu, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan juncto uud dan uud sehingga huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf undang undang bantuan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa menurut huruf undang undang bantuan hukum berbunyi bahwa: pemberi bantuan hukum berhak merekrut dosen dan mahasiswa fakultas hukum ketentuan tersebut menjadi tumpang tindih dengan undang undang advokat, karena yang merekrut orang yang memberikan bantuan hukum adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, oleh karena itu dosen dan mahasiswa fakultas hukum masuk dalam kategori perguruan tinggi yang mengenal tri dharma perguruan tinggi antara lain: pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan pengembangan:. cc. pengabdian pada masyarakat: ketiga unsur tersebut atas, tidak ada penjabaran melakukan bantuan hukum, dan bahkan tidak ada kewenangan dosen dan mahasiswa fakultas hukum melakukan bantuan hukum, untuk menjalankan kuasa, membela kepentingan para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) baik pengadilan maupun luar pengadilan dan tidak diatur dalam undang undang nomor tahun tentang sistim pendidikan nasional maupun peraturan pelaksanaannya, namun penempatan dosen dan mahasiswa fakultas hukum pada huruf undang undang bantuan hukum, sangatlah merugikan dan merendahkan martabat profesi para pemohon selaku advokat, karena tidak termasuk dalam kategori badan badan lain sehingga bertentangan dengan uud serta menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud sehingga huruf undang undang bantuan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa isi surat ketua mahkamah agung tersebut, perihal pelaksanaan undang undang advokat menyebutkan, akan menyerahkan (leveling) kepengurusan para advokat baik pengangkatan maupun mutasi para advokat diserahkan untuk dilaksanakan oleh induk organisasi profesi advokat disebut komite kerja advokat indonesia disingkat kaki), dengan perkataan lain kaki sebagai markas besarnya merupakan satu satunya wadah sebagaimana ketentuan undang undang advokat yang mewakili organisasi profesi advokat seperti, kadin: aai: ipni: hari: spi, akhir, hkbp dan api, sesuai advokat, diatur dalam ketentuan kode etik advokat indonesia, ditetapkan pada tanggal mei dimuat dalam undang undang advokat, oleh karena itu kaki sebagai institusi organisasi profesi memiliki kewenangan mengangkat para pemohon, berdasarkan undang undang advokat, mengawasi para pemohon sesuai dengan ketentuan undang undang advokat: oleh karena itu, status para pemohon menurut undang undang advokat juncto ketentuan kode etik advokat indonesia diwajibkan menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi advokat tersebut atas, untuk itu kedudukan para pemohon adalah anggota dari himpunan advokat pengacara indonesia hari) hasil kongres tahun merupakan salah satu organisasi profesi advokat dari ke (kedelapan) organisasi profesi advokat diatur dalam undang undang advokat, bahwa untuk menegaskan kedudukan para pemohon selaku advokat menurut ketentuan: ketentuan tersebut atas, terdapat status advokat yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka fungsi advokat adalah pemberian jasa hukum atau bantuan hukum dan penyelesaian sengketa dalam dan luar pengadilan, sebab advokat tidak mungkin mengangkat advokat, tetapi institusi bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap huruf huruf undang undang bantuan hukum berbunyi: pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk : melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum ketentuan tersebut, menjadi ketidakjelasan, kalimat pemberian bantuan hukum , sebab siapa yang berkewajiban membuat laporan kepada menteri tentang program bantuan hukum, menurut ketentuan kurap merupakan kewajiban penasihat hukum, sekarang dengan adanya undang undang advokat menjadi kewajiban para pemohon selaku advokat, karena program bantuan hukum yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum sesuai dengan nomor tahun sehingga laporan pertanggungjawaban kepada organisasi profesi advokat kaki) diatur dalam nomor tahun bukan kepada menteri, hal seperti ini terjadi benturan kepentingan menteri dengan organisasi profesi advokat kaki), menunjukkan tidak ada kebebasan para pemohon dalam menjalankan tugas profesinya artinya menteri yang mewakili pemerintah mencampuri urusan internal para pemohon selaku advokat, menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan uud juncto bertentangan pula dengan uud sehingga huruf huruf tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatimbulkan ketidakjelasan siapa pemberi bantuan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum, namun dalam huruf undang undang bantuan hukum menyengsarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan advokat, seharusnya diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat yang dikategorikan badan badan lain , sehingga sangat bertentangan dengan uud padahal bantuan hukum itu sendiri adalah advokat sebagaimana dimaksud dalam undang undang advokat juncto juncto dan nomor tahun sehingga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum adalah organisasi profesi advokat kaki) merupakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam juncto undang undang advokat, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan uud sehingga ketentuan huruf huruf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, para pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap undang undang bantuan hukum: ketentuan tersebut atas, juga menjadi ketidakjelasan kalimat siapa yang dimaksud dengan pemberi batuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum, bunyi tersebut sama dengan ketentuan undang undang advokatetika baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan : padahal undang undang bantuan hukum menggunakan standar bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri satu sisi dan sisi lain ketidakjelasan pemberi bantuan hukum menggunakan kode etik advokat yang ditetapkan dan dijalankan oleh organisasi advokat sesuai undang undang advokat menjadi benturan kepentingan, kedua ketetapan tersebut merugikan para pemohon selaku advokat, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud dan uud sehingga ketentuanhuruf undang undang bantuan hukum berbunyi: ketentuan tersebut yang dimaksud penerima bantuan hukum adalah orang miskin dengan menggunakan standar bantuan hukum yang dilakukan oleh menteri sedangkan standar kode etik advokat dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat kaki), kedua standar tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud dan uud sehingga ketentuan huruf undang undang bantuan hukumberbunyi:pemerintah , ketentuan tersebut atas, menjadi tumpang tindih dengan undang undang advokat, karena telah diatur juga dalam nomor tahun mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam peraturan pemerintah pp), hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut telah diatur terlebih dahulu sesuai dengan undang undang advokat, dengan melahirkan nomor tahun tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma cuma, menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan uud sehingga ketentuan undang undang bantuan hukummenyebutkan bahwa anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh dan berada mahkamah agung, kepolisian, kejaksaan agung, dan instansi lainnya tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan: ketentuan tersebut menurut berikut penjelasmenjelaskan bahwa yang termasuk badan badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. keempat institusi tersebut telah memiliki porsi masing masing dalam undang undang untuk melaksanakan pelayanan bantuan hukum, kepolisian memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidik, kejaksaan memiliki hak untuk menuntut, kehakiman (hakim) memiliki hak untuk pelaksanaan putusan, sedangkan advokat memiliki hak memberikan jasa hukum atau bantuan hukum dan penyelesaian sengketa dalam dan luar pengadilan. namum dalam ketentuan undang undang bantuan hukum cuma cuma, padahal dengan adanya undang undang advokat, penyelenggaran bantuan hukum merupakan kewajiban para pemohon selaku advokat warga negara indonesia dalam kategori badan badan lain melaksanakan tugas berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga undang undang bantuan hukum bertentangan dengan uud hal seperti ini bersifat diskriminasi dan merugikan para pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan juga dengan uud dan uud sehingga ketentuan undang undang bantuan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa dengan tidak menempatkan para pemohon selaku advokat dalam kategori badan badan lain , dimana institusi yang mengangkat advokat adalah komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai penyelenggara pemberi jasa hukum dalam undang undang bantuan hukum, padahal para pemohon selaku advokat merupakan kewajiban dalam undang undang advokat diberlakukan terlebih dahulu, hal ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap para pemohon selaku advokat tidak diperlakukan sama dihadapan hukum, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim, sehingga ketentuan tersebut bertentangan uud dan bertentangan juga dengan uud dengan demikian ketentuan undang undang bantuan hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa dengan memperhatikan uraian masing masing atas, terhadap diberlakukannya juncto juncto huruf huruf juncto huruf huruf dansangat merugikan hak hak konstitusional para pemohon selaku advokat dengan diberlakukannya undang undang bantuan hukum tersebut, sebab maksud dan tujuan beberapa dan beberapa tersebut sama maksud dan tujuan beberapa dan beberapa dalam undang undang advokat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan uud serta seluruh ketentuan beberapa dan beberapa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa dalam beberapa muatan dan beberapa yang terdapat dalam undang undang bantuan hukum yang melakukan rekrutmen terhadap paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang melakukan tugas pemberi bantuan hukum tanpa sumpah jabatan sebagaimana dilakukan oleh para pemohon sebelum menjalankan tugas profesi wajib disumpah menurut agamanya masing masing melalui pengadilan tinggi setempat diatur dalam undang undang advokat, dengan tidak sumpahnya paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk melaksanakan tugas, tetapi melakukan jasa pemberian bantuan hukum melalui pengadilan maupun luar pengadilan merupakan pelecehan terhadap para pemohon selaku advokat yang melaksanakan tugas mulanya, sehingga huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf undang undang bantuan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud dan uud sertabahwa para pemohon selaku advokat telah dijamin dan dilindungi oleh undang undang advokat, tetapi diberlakukannya dan undang undang bantuan hukum, para pemohon merasa hak hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, karena kedua dan tersebut, selaku penyelenggara bantuan hukum adalah menteri kemudian menteri diberikan kewenangan mengawasi para pemohon selaku advokat, padahal kementrian hukum dan hak asasi manusia tidak lagi memiliki kewenangan mengawasi para pemohon selaku advokat, karena telah ada putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal februari terhadap pembatalan undang undang tentang mahkamah agung, sehingga para pemohon menganggap kedua ketentuarena tidak diberikan kebebasan seperti penegak hukum lainnya, sehingga roda organisasi profesi advokat disebut komite kerja advokat indonesia kaki) tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas organisasinya dengan baik, bahwa dengan diberlakukannya kedua undang undang yaitu undang undang bantuan hukum dengan undang undang advokat akan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian para pemohon selaku advokat dengan berlakunya undang undang bantuan hukum yang dimohon pengujian, sehingga wajar dan dalam undang undang bantuan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan uud juncto uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa adanya kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan para pemohon terhadap pengujian huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum maka kerugian konstitusional para pemohon yang didalilkan atas tidak akan atau tidak lagi terjadi kemudian hari, sehingga apa yang disebut advokat selaku penegak hukum diangkat oleh organisasi profesi advokat kaki) sebagai lembaga negara lahir dari uud dalam menjalankan pekerjaan yang disebut mulia dengan membela kepentingan para pencari keadilan yang mampu maupun yang tidak mampu (miskin) dapat terwujud: permohonan berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon memohon berkenan mahkamah konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon dalam mengambil keputusan sebagai berikut: mengabulkan dalil permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan materi muatan juncto juncto huruf huruf juncto huruf huruf dan juncto juncto huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), juncto huruf (a), huruf juncto juncto dan undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, bertentangan dengan uud juncto dan uud dan uud menyatakan materi muatan juncto juncto huruf huruf juncto huruf a,b,c,d,ntuan hukbukti p 6adominus matriks letnan, s.h. sebagai penasihat hukum. kartu advokat atas nama dominus matriks letnan, s.h. dikeluarkan oleh hari: bukti p 6b fotokopi kartu advokat atas nama suhardi, s.h. yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi jakarta: bukti p 6c fotokopi kartu advokat atas nama abdurrahman taro, s.h. yang dikeluarkan oleh hari: bukti p 6d fotokopi kartu advokat atas nama t.b. mansyur, s.h. yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi jateng dan hari, bukti p 6e fotokopi petikan keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor .kp. th.l998 mengenai pengangkatan sdr. makan bow, s.h. sebagai penasihat hukum: bukti p 6f fotokopi kartu advokat atas nama drs. paulus pase, s.h.,m.m. yang dikeluarkan oleh hari: bukti p 6g fotokopi kartu advokat atas nama l.a. lada, s.h. yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi jakarta: bukti p 6hmegawati, s.h. sebagai penasihat hukum, bukti p 6y fotokopi kartu pengacara praktek atas nama betty lestari, s.h. yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi jakarta dan kartu advokat atas nama betty lestari, s.h. yang dikeluarkan oleh hari, bukti p 6k fotokopi kartu advokat atas nama shinta marghiyana, s.h. yang dikeluarkan oleh hari: bukti fotokopi surat edaran ketua mahkamah agung nomor kma vi perihal pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang advokat, tanggal junikode etik advokat indonesiasurat udara ketua mahkamah agung nomor: bua. hs sp viii surat edaran nomor: tahun tentang pedoman pemberian bantuan hukum: bukti fotokopi kartu asisten advokat atas nama m.a. radjagukguk, s.h. yang dikeluarkan oleh hari: selain mengajukan bukti bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi halim p.k. sinulingga, s.h.saksi adalah direktur lembaga bantuan hukum lbh) laki yang diangkat oleh ketua umum dewan pimpinan pusat himpunan advokat dan pengacara seluruh indonesia: pada tahun saksi diminta untuk memimpin lbh laki bekasi, saksi telah bekerja sama dengan pihak polres metro kabupaten bekasi. saksi telah memberi bantuan hukum kepada para pencari keadilan, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah, yang dibuktikan dengan memorandum understanding kerja sama antara lbh laki dengan polres metro bekasi, saksi telah menjalani profesi sebagai tenaga bantuan hukum lbh laki, namun saksi belum menerima apa pun dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, saksi memberikan bukti berupa kerja sama antara lbh laki dan polres metro kabupaten bekasitentang pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon yang berprofesi selaku advokat merasa dirugikan dengan pengaturan mengenai bantuan hukum dalam bantuan hukum dalam dan bantuan hukum karena terjadi tumpang tindih pengaturan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat dan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum berdasarkan bantuan hukum: bahwa menurut para pemohon dengan adanya pengaturan bantuan hukum dalam bantuan hukum menimbulkan ketidakjelasan dan dualisme tentang syarat syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan bantuan hukum, pola pengawasan, pola rekrutmen, dan standar pelayanan bantuan hukum: singkatnya menurut para pemohon, ketentuan angka angka angka dan angka dan dan huruf dan huruf danyang mengangkat para pemohon selaku advokat adalah komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai organisasi profesi advokat yang memiliki kepentingan profesi dan wewenang berhubutetapkan tanggal mei bahwa para pemohon selaku advokat dijamin dan dilindungi oleh konstitusi undang undang nomor tahun tentang advokat maka para pemohon menganggap kewenangan konstitusi yang diberikan oleh uuditu undang undang advokat yang melahirkan badan disebut adalah komite kerja advokat indonesia disingkat kaki) disahkan atau ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, oleh karena itu para pemohon yang diangkat dan diatur oleh kaki sebagai lembaga negara sangatlah dirugikan dengan diberlakukannya danundang undang nomor16 tahun tentang bantuan hukum: alasan para pemohon bahwa para pemohon selaku advokat mengajukan untuk menyelidiki dan menilai substansi atau isi atau materi muatan beberapa dan beberapa yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum yang bertentangan dengan uud antara lain: undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum berbunyi: ketentuan pengertian kedua rumusan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum tidak ada batasan yang jelas, begitupun dalam penjelasan tidak ada, hanya tertulis cukup jelas, tetapi menimbulkan multi,bantuan hukumyang berprofesi sebagai advokat yang berfungsi memberikan, seharusnya semakin menunjang para pemohon menjalankan tugas dan profesinya untuk memberikan jasa bantuan hukum bagi pihak pihak yang tidak mampu. selain itu dalam permohonannya para pemohon berusaha mempertandingkan antara pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam advokat dan bantuan hukum, yang mana hal demikian bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi berdasarkan uud juncto mkpemerintah menyampaikan penjelasan terhadap dalil dalil para pemohon, pemerintah akan menyampaikan hal hal yang melatarbelakangi pembentukan bantuan hukum,uud. salah satu bentuk perlindungan negara adalah pemberian bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu hal inidan menyatakannya (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu iisebagaimanasedangkan hal tersebut merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia, akan tetapi kenyataannya, tenaga tenaga profesional advokat jumlah dan distribusinya tidak merata, dari satu tempat tempat lain terutama indonesia sebagai negara yang terdiri atas ribuan kepulauan dari sabang sampai meraukeadvokatundang undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga negara khususnya orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan hadapan hukum. dengan adanya undang undang bantuan hukum, maka semakin mengukuhkan bahwa penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin dapat dilakukan oleh tenaga tenaga profesional yang dapat menjangkau seluruh wilayah kepulauan indonesia, terkait pokok permohonan para pemohon, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: para pemohon menyatakan dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan angka angka angka dan angka bantuan hukum menimbulkan multi tafsir dan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. terhadap anggapan tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan: bahwa angka angka angka dan angka bantuan hukum termasuk dalam bab tentang ketentuan umum, dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. pada lampiran angka menyatakan bahwa materi muatan dari ketentuan umum adalaherdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerinttelah memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan bantuan hukum angka pemberi bantuan hukum angka standar bantuan hukum angka dan kode etik advokat angkaintelijen: pemberian bantuan hukum secara cuma cuma yang dilaksanakan oleh advokat, merupakan pelaksanaan kewajiban pro bono dari seorang advokat, yang atur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat dan nomor tahun kewajiban ini merupakan konsekuensi etika profesi advokat sebagai profesi terhormat (official nobile): sedangkan pemberian bantuan hukum yang dimaksud dalam ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh negara secara cuma cuma kepada penerima bantuan hukum yang merupakan orang atau kelompok orang miskin. hal ini juga dapat disebut sebagai legal aid, ide bantuan hukum yang dibiayai negara (publicly funded legal aid) pertama kali dilak: lebih lanjut standardipertanggungjawabkan, memiliki standar pelaksanaan dan output yang jelas untuk kemudian menteri melaporkan penggunaan dana dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada dewan perwakilan rakyat dpr): para pemohon menyatakan dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan dan bantuan hukum bertentangan dengan uud terhadap anggapan tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: menurut pemerintah dalam undang undang ini telah dijelaskan tata cara pemberian bantuan hukum dan syarat syarat penerima bantuan hukum,yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh menteri serta memenuhi persyaratan berdasarkan undang undang ini: sedangkanyaitu, bantuan hukum yang diberikan meliputi, berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerintah ketentuan dan bantuan hukum, telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara indonesia dan oleh karenanya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan uud terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan dan bantuan hukum bertentangan dengan uud pemerintah dapat memberikan penjelasan: bahwa keberadaan bantuan hukum, tidak ditujukan untuk mengurangi dan menghalang halangi upaya pemberian bantuan hukum yang dilakukan advokat berdasarkan advokat dan nomor tahun justru pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat sinergi dan dapat berbagi peran untuk menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu. sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi, advokat yang, tergabung dalam yayasan atau lembaga yang dan memiliki program bantuan hukum juga berhak memperoleh bantuan dari negara atas pemberian jasa hukum yang dilakukannya kepada pihak penerima bantuan hukum sesuai ini, terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan bantuan hukum bertentangan dengan uud pemerintah dapat memberikan penjelasan: bahwa kegiatan pengawasan, verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh menteri (dalam hal ini menteri hukum dan ham ri) dibutuhkan karena pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum menggunakan uang negara (apbn) maka untuk memastikan penggunaannya. menteri (dalam hal ini menteri hukum dan ham) sebagai pe dan memastikan penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat, pelaporan tersebut lazim dilakukan karena terkait mekanisme pencairan anggaran seperti halnya yang dilakukan pada lembaga pemerintahan dan dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemberi bantuan hukum dalam undang undang ini juga wajib di, sehingga apabila terdapat advokat kantor advokat yang membentuk unit lembaga bantuan hukum dan ingin melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan undang undang ini maka wajib mengikuti verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh menteri. verifikasi dan akreditasi tersebut dilaksanakan oleh sebuah panitia yang terdiri dari berbagai unsur yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi dan lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum: terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan dan bantuan hukum telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa pemberi bantuan hukum, siapa yang melakukan rekrutmen, ketidakadilan karena selaku advokat tidak mendapatkan anggaran dari negara, dan bertentangan dengan uud pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: pada prinsipnya, setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana dia mempunyai keahlian dalam bidang hukum dan mendapatkan kuasa dari seseorang, akan tetapi untuk terbitnya pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara, perlu diberikan batasan dan aturan sebagaimana yang telah dituangkan dalam undang undang bantuan hukum. sedangkan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, selanjutnya disebut undang undang advokat, hanya berlaku secara khusus bagi profesi advokat. hal ini dapat terlihat jelas dari ketentuan menimbang yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat, bahwa aturan yang ada dalam undang undang bantuan hukum adalah aturan yang bersifat lex specialis, untuk memberikan bantuan hukum yang tidak hanya terbatas pada advokat tetapi juga paralegal, dosen, mahasiswa yang ada dalam lembaga bantuan hukum. termasuk dalamnya syarat syarat pemberi bantuan hukum dan hak pemberi bantuan hukum sedangkan pola rekrutmen yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum tetap dilakukan dalam konteks pengaturan dalam undang undang ini yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma cuma dan meterlebih persebaran kampus kampus yang memiliki fakultas hukum lebih merata seluruh indonesia, dan didukung oleh sumberdaya manusia yang cukup baik dan sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi, hal ini tidak berbeda dengan program asistensi yang dilakukan mahasiswa fakultas kedokteran, sehingga diharapkan mahasiswa fakultas hukum dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapatkan bangku kuliah: saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksana dari bantuan hukum, diharapkan tersebut dapat mengatur secara lebih terperinci tata cara pemberian bantuan hukum, sehingga dapat pula menjawab kekhawatiran kekhawatiran para pemohon: terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan huruf dan huruf huruf dan guo, tidak memberikan kebebasan pada para pemohon dalam menjalankan tugas profesinya, karena adanya kewajiban untuk membuat laporan kepada menteri, ini menimbulkan ketidakjelasan dalam standar bantuan hukum, terkait dalil demikian pemerintah dapat memberikan penjelasan: pelaporan kegiatan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada menteri, merupakan konsekuensi dari penerimaan anggaran negara kepada pemberi bantuan hukum, halpertanggungjawaban setiap rupiah penggunaannya,. sehingga klien dari seorang advokat yang akan didampingi oleh advokat tersebut, mendapatkan jasa hukum dari advokat yang independen, yang dapat membela kepentingan klien tanpa ragu ragu. mengingat dalam konteks undang undang guo, dalam menjalankan bantuan hukum juga dilakukan oleh para pihak selain advokat dan akuntabilitas sertaanggapan para pemohon yang menyatakan bertentangan dengan uud pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: ketentuan bantuan hukum adalah pengaturan mengenai ketentuan peralihan. berdasarkan penjelasan tersebut, materi muatan bantuan hukum adalah materi ketentuan peralihan terkait penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang sebelum undang undang guo berlaku, ketentuan peralihan tersebutbaru, yang ber(vide lampiran angka tahun tentang tafsir dan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, sebab siapa sesungguhnya pemberi bantuan hukum secara cuma cuma kepada penerima bantuan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan melanggar uud namun dalam muatan huruf undang undang bantuan hukum, bahwapadahal dalam undang undang advokat adalah pemberi bantuan hukum merupakan kewajiban para pemohon selaku advokat memberikan bantuan hukum cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin), oleh karena itu pemberi bantuan hukum adalah advokat yang diangkat berdasarkan dan huruf sampai dengan huruf undang undang advokat, dalam pelaksanaan bantuan hukum yang diatur dalam dan huruf huruf huruf huruf huruf undang undang bantuan hukum haruslah memenuhi syarat berbadan hukum, pengertian berbadan hukum bisa berbentuk yayasan, perkumpulan, baik perguruan tinggi maupun lsm yang disahkan melalui kementrian hukum dan hak asasi manusia, ketentuan yang demikian terdapat dualisme pelayanan pemberi bantuan hukum disatu sisi pemberi bantuan hukum yang dilaksanakan oleh para pemohon selaku advokat dalam kategori hukum publik dan sisi lain pelayanan bantuan hukum dilakukan oleh lsm, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan advokat dalam kategori hukum privat, padahal ketentuan tersebut atas, tumpang tindih dengan undang undang advokat secara tegas bahwa sebelum menjalankan profesinya advokat wajib disumpah, tetapi dalam undang undang bantuan hukum tidak diwajibkan untuk disumpah, menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan uud pemahaman mengenai bantuan hukum dalam konteks fungsi pelayanan penegakkan hukum dalam kategori kekuasaan kehakiman tentunya telah dibatasi dan diatur masing masing dalam undang undang terhadap penegak hukum, antara lain kepolisian meliputi penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan meliputi penuntutan, hakim meliputi putusan, dan advokat meliputi jasa hukum atau bantuan hukum dan penyelesaian pembentukan peraturan perundang undangan)): berdasarkan penjelasan tersebut atas menurut pemerintah, para pemohon tidak dirugikan atas pemberlakuan ketentuan bantuan hukum, terlebih para pemohon bukanlah subjek yang terkena pengaturan dalam guo, iv. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah, pengaturan mengenai bantuan hukum justru untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum yang merupakan orang kelompok orang miskin:, adapun dalil para pemohon atas terjadinya dualisme pemberian bantuan hukum, menurut pemerintah, hal tersebut tidaklah terjadi dan sebaliknya pemberian bantuan hukum diharapkan menjadi terintegrasi dan sinergis antara advokat dengan lembaga bantuan hukum dengan adanya pembagian peran dan bukan memperebutkan peran, sedangkan penetapan standar, pelaporan, akreditasi dan verifikasi oleh menteri dalam pemberian bantuan hukum diperlukan dalam pertanggungjawaban penggunaan apbn, saat ini, pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah sebagai pengaturan lebih lanjut dari bantuan hukum, diharapkan dengan adanya tersebut akan lebih memperjelas dan menjawab kekhawatiranangka angka angka dan angka dan dan huruf dan huruf huruf dan hurufmemberikan keterangan secara listentuan bantuan hukberbunyi sebagai berikut: angka angka angka dan angka: dan: dan huruf dan hurufhuruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dancc. tokoh masyarakat, dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum,: dan: huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf, huruf dan huruf,antuan hukumpada pokoknya sebagai berikut:bantuan hukum, maka hal yang perlu untuk dipertanyakan adalah hak konstitusional para pemohon seperti apakah yang dirugikan dengan lahirnya undang undang guo? bahwa para pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang memberimenjalankan tugas dan profesinya untuk memberikan jasa hukum bagi pihak pihak yang tidak mampu: yang memegang posisi utama dalam pemberian bantuan hukum pada umumnya adalah para advokat. kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan hadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk didampingi advokat (access legal counsel) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir miskin (justice for all). akan tetapi kenyataannya tenaga tenaga profesional advokat jumlah dan distribusinya tidak merata dari satu tempat tempat lain, terutama indonesia sebagai negara yang terdiri atas ribuan kepulauan dari sabang sampai merauke: dengan adanya undang undang bantuan hukum maka semakin mengukuhkan bahwa penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga tenaga profesional yang dapat menjangkau seluruh wilayah kepulauan indonesia. tenaga tenaga profesional tersebut bukan hanya yang berpendidikan sarjana hukum saja tetapi juga para profesional yang menekuni pemberian bantuan hukum sebagai aktivitas utama sehari hari dan semua aktivitas mereka harus didukung dan diselenggarakan secara sepenuhnya dan nyata oleh negara. dalam hal ini, maka peranan dari lembaga biro bantuan hukum yang ada fakultas fakultas hukum menjadi sangat penting. dalam hal ini kehadiran para mahasiswa hukum dalam pembelaan perkara muka pengadilan juga merupakan penyiapan kader public defender bawah bimbingan para ahli hukum atau dosen yang berpengalaman. selain itu, telah banyak juga berdiri lbh lbh yang mengkhususkan program dan aktivitasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. oleh karenanya kesemua unsur pembela hukum tersebut (advokat, dosen mahasiswa, paralegal) diatur secara sistematis dan terukur dalam undang undang guo: berdasarkan keterangan keterangan tersebut atas dan yang telah dituangkan dalam undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, maka kerugian konstitusional seperti apa yang dialami para pemohon oleh karenanya, dpr berpendapat para pemohon tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan uji materiil terhadap bantuan hukumdan juga sama sekali tidak memiliki keterkaitan sebab akibat terhadap keberadaan undang undang guo, namun demikian1ii dan perkara nomor puu v il. pengujian tentang bantuan hukum. sebelum masuk dalam yang dimohonkan untuk diuji, dpr perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu hal halpengalaman berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. hak bantuan hukum dijamin dalam international covenant civil dan political rights occur), standard minimum rules for the administration juvenile justice, dan declaration the rights disabled persons. hak ini dikategorikan sebagai non derogable rights, hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. hak ini merupakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparsialitas hakim. pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional, bahwa sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan: danseluruh warga negara, bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebutntuk jaminan negara terhadap keadilan tersebut itulah yang diwujudkan dalam undang undang bantuan hukum ini. pemenuhan hak atas bantuan hukum, yudisial untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif kepada kalangan yang tidak mampu, terhadap permohonan pengujian angka angka dan angka tentang bantuan hukum bertentangan dengan dan undang undang dasar dpr perlu menjelaskan: bahwa ketentuan merupakan ketentuan umum yang memuat definisi dan rujukannya telah sesuai dengan asas kejelasan rumu: definisi bantuan hukum telah secara jelas diatur dalam angka bantuan hukum yangdefinisi pemberi bantuan hukum telah secara jelas diatur dalam angka bantuan hukum yang menyebut", dan untuk memperjelas mengenai pemberi batuan sengketa dalam dan luar pengadilan, diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kalimat rumusan bantuan hukum cuma cuma, sesungguhnya telah dikenal sejak diberlakukannya kitab undang undang hukum acara pidana kurap) berbunyi: : ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa pelaksanaan bantuan hukum cuma cuma sudah sejak lama dilaksanakan oleh para pemohon yang disebut penasihat hukum dahulu dikenal dengan pengacara yang mendapatkan pengangkatan dari kementrian hukum dan hak asasi manusia atau pengacara praktek yang mendapatkan pengangkatan dari pengadilan tinggi setempat sebelum diberlakukannya undang undang advokat, kemudian diberlakukannya undang undang advokat status penasihat hukum ditingkatkan menjadi advokat, diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, berbunyi: dalam ketentuan kurap terdapat kalimat memberikan bantuannya dalam arti pemberi bantuan hukum atau bantuan hukum atau apapun namanya yang sifatnya berbentuk pelayanan bantuan hukum termasuk dalam kategori kekuasan kehakiman adalah advokat, bahwa ketidakjelasan kedua rumusan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam undang undang bantuan hukum, ternyata tidak sesuai, antara lain, sistematika, pilihan kata atau istilah, sertasehingga rumusan tersebut tidak sesuai dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, hukum lebih lanjut diatur dalam bab pemberi bantuan hukum, yang dipersyaratkan dengan: telah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang undang ini, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum, ketentuan 'telah berbadan hukum" sebagaimana yang diatur dalam bab tersebut, mengindikasikan bahwa bisa berbentuk yayasan atau perkumpulan yang didirikan oleh setiap orang maupun yang didirikan oleh perguruan tinggi yang disahkan melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia. dalam yayasan ataupun perkumpulan lbh) yang bergerak bidang hukum tersebut dapat saja berisi atau beranggotakan advokat, paralegal, dosen ataupun mahasiswa fakultas hukum. apabila lembaga lembaga tersebut merasa perlu untuk menambah personil untuk menunjang aktivitasnya dengan merekrut dari advokat, dosen, ataupun paralegal maka itu adalah hak dari lembaga tersebut: pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk terbitnya pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara perlu diberikan batasan dan aturan sebagaimana yang telah dituangkan dalam undang undang guo. sedangkan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat (selanjutnya disebut undang undang advokat) hanya berlaku secara khusus bagi profesi advokat, bahwa keterangan dan argumentasi para pemohon yang disampaikan pada permohonannya (pada butir yang mendasarkan pengertian pemberi bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat sebagaimana yang diatur dalam undang undang advokat adalah sangat tidak tepat. dpr dalam hal ini perlu untuk menyampaikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ii yang menyatakan bahwa:""" divide lebih jauh mary clement stephen club, many roads justice, hal. )," bahwa berdasarkan hal tersebut atas telah jelas bahwa justru para pemohon lah yang melanggar hak asasi manusia dengan mendalilkan bahwa hanya advokat yang dapat memberikan bantuan hukum. mahkamah konstitusi sebagai pilar utama penegak konstitusi sudah memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas dalam perkara nomor puu tersebut bahwa hak memberikan bantuan hukum tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh advokat saja, bahwa aturan yang ada dalam undang undang guo adalah aturan yang bersifat lex spesialis untuk memberikan bantuan hukum yang tidak hanya terbatas pada advokat tetapi juga paralegal, dosen mahasiswa yang ada dalam lembaga bantuan hukum. sedangkan: bahwa terhadap keterangan dan argumentasi para pemohon yang disampaikan pada permohonannya (pada butir mengenai angka dan angka undang undang guo, dpr berpendapat bahwa definisi dan pengaturan yang diatur dalam undang undang guo telah menyelaraskan dengan apa yang sudah diatur dalam undang undang advokat. hal ini telah sesuai dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselara. sesuai dengan undang undang advokat, kode etik advokat ditetapkan oleh organisasi advokat dan hanya berlaku bagi advokat. sedangkancastpermohonan pengujian dan tentang bantuan hukum bertentangan dengan dan undang undang dasar dpr perlu menjelaskan: bahwa yang memenuhi syarat memberikan bantuan hukum berdasarkan undang undang guo adalah pemberi bantuan hukum. pengaturan tentang pemberi bantuan hukum berada ketentuan angka juncto undang undang guo yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan hukum berdasarkan undang undang ini. terhadap pemberi bantuan hukum tersebut ada persyaratan persyaratan yaitu: telah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang undang ini, memiliki kantor atau pengurus sekretariat tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum, bahwa terhadap permohonan pengujiandan huruf tentang bantuan hukum, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pengaturan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang ini adalah peran negara dalamnegara menyelenggarakan pemberian bantuan hukum tersebut melalui menteri yang disalurkan dan dilaksanakan oleh para pemberi bantuan hukum, semangat yang ingin dibangun dalam undang undang guo adalah negara sebagai penyelenggara bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum paralegal, dosen mahasiswa fakultas hukum, advokat). sedangkan yang diatur dalam undang undang advokat dan tahun adalah bantuan hukum yang diatur hanya khusus bagi advokat secara profesional pribadi sebagai official nobile. apabila advokat masuk dalam anggota suatu lsm atau lbh pemberi bantuan hukum, maka advokat tersebut juga melaksanakan fungsi bantuan hukum sebagai privat dan sekaligus publik sebagai perwakilan negara dalam melaksanakan bantuan hukum. dengan demikian, pengaturan yang ada dalam undang undang guo dengan pengaturan yang ada dalam undang undang advokat adalah saling beriringan dan saling mendukung,ini. oleh karena itu,: dengan demikian, keterangan para pemohon yang menyatakan bahwabantuan hukum bertentangan dengan undang undang dasar adalah keterangan yang tidak berdasar dan tidak ada saling keterkaitan: terhadap permohonan pengujian huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf bantuan hukum, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa selama ini lbh lbh kampus lbh) memiliki posisi strategis dalam pemberian bantuan hukum. hal ini dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: pertama:: kedua, ,, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan dalam perkara nomor puu ii sebagaimana yang diuraikan dalam keterangan dpr butir atas, pemikiran bahwa kelak hanya advokat yang boleh berbicara muka pengadilan dinilai sebagai materi yang harusnya diatur dalam hukum acar. putusan ini secara tidak langsung memberikan sinyal kuat agar ada revitalisasi peran lbh kampus, untuk ikut mewujudkan keadilan sosial, dan membuka ruang ruang access justice untuk masyarakat marjinal: terhadap permohonan pengujian bantuan hukum, memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa memangnya. sehingga klien dari seorang advokat yang akan didampingi oleh advokat tersebut mendapatkan jasa hukum dari advokat yang independen yang dapat membela kepentingan klien tanpa ragu ragu. mengingat dalam konteks undang undang guo dalam menjalankan bantuan hukum juga dilakukan oleh para pihak selain advokat,: terhadap permohonan pengujian huruf bantuan hukum, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: seperti yang telah dijelaskan dalam keterangan dpr butir atasbagi advokat, secara profesional terikat pada kode etik advokat, sedangkan apabila advokat tersebut melaksanakan bantuan hukum melalui lembaga yang difasilitasi pemerintah berdasarkan undang undang guo, maka advokat juga harus terikat kepada standar bantuan hukum yang telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah tersebut: terhadap permohonan pengujian bantuan hukum, dpr memberikan keterangan sebagai berikut"bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat" peraturan pemerintah yang dimaksud dalam adalah peraturan pelaksana dari undang undang guo yang berlaku bagi seluruh pemberi bantuan hukum (advokat, paralegal, dosen mahasiswa) yang telah mendapatkan dana dari pemerintah untuk melaksanakan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. negara sebagai penyelenggara dan dilaksanakan oleh lbh lbh (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang undang guo) sudah sepantasnya memberikan arahan arahan dan tata cara dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut. hal ini juga sebagai salah bentuk pengawasan dari negara terhadap pelaksanaan dari program bantuan hukum tersebutuud terhadap permohonan pengujian bantuan hukum, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa para pemohon tidak memahami dan membaca secara jelas dan komprehensif terhadap pengaturan pengaturan yang ada dalam undang undang guo. tidak bisa disamakan antara "badan" yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dengan "instansi" yang diatur dalam undang undang guo. keduanya memiliki konteks yang berbeda. konteks pengaturan mengenai "instansi" yang ada dalam undang undang guo adalah badan milik negara dan mendapat dana dari negara yang menyelenggarakan program bantuan hukum. advokat tentu saja tidak dapat dipaksakan dimasukkan dalam kategori badan lembaga milik negara tersebut. advokat adalah profesi terhormat official nobile yang melaksanakan bantuan hukum baik yang bersifat cuma cuma ataupun tidak dengan cuma cuma dengan menggunakan dana dari dirinya pribadi secara profesionalidak bertentangan dengan uud juncto dan dan uudetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikianlah, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia indonesian legal aid foundation, selanjutnya disingkat ylbhiendahuluan permohonan uji materiil terhadap nomor tahun tentang bantuan hukum merupakan buah dari perseteruan organisasi advokat. ini sangat jelas terlihat dari permohonan para pemohon yang mempermasalahkan keberadaan organisasi advokat pasca dilebur dengan sebelum dilebur sehingga berimplikasi kepada proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam skema pro bono, nomor tahun tentang advokat memang mengamanatkan kepada seluruh advokat untuk menjalankan pemberian bantuan hukum sebagai tanggung jawab seorang advokat yang berstatus official nobile, dalam dunia hukum, dikenal (dua) konsep pemberian bantuan hukum yakni pemberian bantuan hukum dalam konsep legal aid dengan pro nomor dalam konsep legal aid, negara bertanggung jawab untuk memberikan pembiayaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin ketika mereka berhadapan dengan hukum. sementara dalam konsep pro bono, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan oleh seorang advokat dengan pembiayaan oleh advokat sendiri sebagai akibat dari pelaksanaan tanggung jawab profesi advokat yang berstatus official nobile, secara umum, permohonan ini mencoba membenturkan skema tanggung jawab negara dalam bantuan hukum dengan tanggung jawab seorang advokat dalam menjalankan konsep pro bono, dalam eksepsi pemohon tidak memiliki legal standing bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak memiliki legal standing. karena dalam permohonan guo, para pemohon tidak secara tegas menjelaskan kapasitasnya. apakah sebagai orang perseorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat atau bahkan sebagai lembaga negara yang hak konstitusionalnya melanggar dengan adanya ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa dalam proses mengajukan pengujian undang undang yang terjadi mahkamah konstitusi ada beberapa pembedaan antara perseorangan dan lembaga badan hukum, sebagaimana dalam penjelasan huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi diatur bahwa: yang dimaksud dengan perseorangan termasuk kelompok orang bahwa rumusan pengertian bantuan hukum yang diberikan para pemohon telah diatur lebih dahulu dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, menyebutkan:, pengertian jasa hukum atau bantuan: sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat, sedangkanketentuan dan dalam undang undang advokat tersebut telah menunjukkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan terhadap kurap,, bahwa dengan memperhatikan penjelasan ketentuan undang undang bantuan hukum dinyatakan cukup jelas, dihubungkan dengan penjelasan ketentuan undang undang advokat sangatlah berbeda kejelasan rumusan, sehingga ketentuan undang undang bantuan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan uud dan para pemohon menganggap bahwa dengan diberlakukannya undang undang bantuan hukum, sangatlah merugikan hak hak konstitusional para pemohon dalam menjalankan tugas profesinya selaku advokat, sehingga undang undang bantuan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, undang undang bantuan hukum berbunyi: bahwa ketentuan tersebut atas, dalam penjelasan cukup jelas, namun dengan memperhatikan rumusan selanjutnya juga menjadi tidak jelas, siapa yang mempunyai kepentingan sama , dan begitu juga terhadap badan hukum. dan bahwa badan hukum adalah badan atau organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama, melalui mana hak dan kewajiban mereka sebagai pribadi untuk hal hal yang tertentu diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan :tidak secara jelas menerangkan kapasitasnya dalam permohonan guo. dimana para pemohon satu sisi mendalilkan kapasitasnya sebagai seorang advokat yang tergabung dalam suatu organisasi profesi sementara). sisi lain, para pemohon mendalilkan permohonan ini diajukan atas nama perseorangan warga negara. hal mana membuktikan permohonan ini tidak mempunyai kejelasan siapa dan dalam kapasitas apa permohonan para pemohon ini diajukan, apabila dicermati secara mendalam, permohonan para pemohon tidak memenuhi standar sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan perkara nomor puu v sehingga patut dan wajar mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dikarenakan permohonan pemohon tidak secara jelas dan tegas menyatakan kedudukan legal standing pemohon apakah badan hukum atau perseorangan, permohonan pemohon prematur dan masuk wilayah implementasi bahwa permohonan pemohon dalamprematur dan masuk kepada wilayah implementasi, karena saat ini sedang dibahas peraturan pelaksana seperti rancangan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum, rancangan peraturan menteri tentang verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum dan rancangan peraturan menteri tentang standar pemberian bantuan hukum. oleh sebab itu, disamping premature, permohonan ini sudah masuk kepadaangka yang pada pokoknya bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam uud junctoud, bukan terhadap implementasi dan penerapan suatu norma, ii. dalam pokok perkara membedakan konsep legal aid dengan pro bono bahwa dalam, batasan, berbadan hukum dalam nomor tahun tentang bantuan hukum tidak jelas dan pemberian bantuan hukum merupakan tanggungjawab dari advokat merupakan hal yang keliru. sebab pemberian bantuan hukum dalam skema nomor tahun tentang bantuan hukum berbeda dengan skema bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun tentang advokat yang selanjutnya diatur dalam nomor tahun tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma cuma, dunia hukum mengenal sistem pemberian bantuan hukum secara pro bono dan logaland. nomor tahun tentang advokat yang terimplementasi dalam nomor tahun tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma cuma secara konseptual merupakan pelaksanaan kewajiban pro bono dari seorang advokat. undang undang nomor tahun tentang advokat menegaskan bahwasanyterkait dengan upaya advokat memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, pro bono adalahbantuan hukum dalam konsep pro bono meliputi (empat) elemen, yaitu: meliputi seluruh kerja kerja wilayah hukum: sukarela: cuma cuma, dan untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan,: sementara itu, konsepsi bantuan hukum dalam nomor tahun tentang bantuan hukum atau legal aid merupakan bantuan pembiayaan dari negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. dahulunya negara absen dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh lbh ylbhi yang kemudian terus berkembang hingga saat ini dengan munculnya beragam organisasi masyarakat yang memberikan bantuan hukum seperti, perhimpunan bantuan hukum dan ham indonesia phi), lbh masyarakat, lbh apik, lbh pers, lbh mawar saron, lbh kampus, elsa, kontras, walhi, dll: sistem legal aid merujuk pada pengertian "sedangkan indonesia, saat ini pemberian bantuan hukum dengan konsep state subsidies telah dikonversikan oleh pemerintah indonesia dalam strategi nasional akses terhadap keadilan berdasarkan keputusan presiden yang memanjatkan melahirkan adanya bantuan hukum dimana negara bertanggung jawab untuk membiayai pendanaan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang tidak mampu. karena keadaannya ini, seseorang menjadi terhambat, atau berkurang untuk menikmati hak hak dasarnya. wujud dari hak atas bantuan hukum ini dapat diperiksa dengan banyaknya anggaran negara melalui apbn yang dialokasikan untuk upaya bantuan hukum: hak bantuan hukum sendiri dijamin dalam sejumlah konvensi dan dikategorikan sebagai non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam setiap pelaksanaan equality before the law hal mana disebutkan dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi ketika memutuskan judicial review advokat dengan perkara nomor puu menyebutkan bahwa uud secara tegas menyatakan indonesia adalah negarahal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu, merujuk prinsip persamaan hadapan hukum dan negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. pasca reformasi terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan termasuk perubahan uud salah satu perubahan adalah gagasan indonesia sebagai negara hukum diperkukuh dan dicatatkan pada uud yang merumuskan secara tegas bahwa negara indonesia adalah negara hukum , dalam negara hukum (rechtstaat) negara harus mengakui dan melindungi ham setiap individu, termasuk hak atas keadilan, sehingga setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama hadapan hukum (equality before the law). dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, maka dpr telah mengesahkan undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, dengan disahkannya undang undang ini terdapat (dua) makna: melalui undang undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya, negara melalui departemen hukum dan ham bertanggungjawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan: bantuan hukum adalah konsep yang lahir atas dasar pemahaman yang mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang sebetulnya hendak memerdekakan bangsa dalam arti sesungguhnya, tidak lagi dijajah, karena penjajahan itu tidak bisa dibenarkan, bahwa semakin berkembangnya wacana dan berbagai macam konsep bantuan hukum indonesia sesungguhnya merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan rakyat terhadap bantuan hukum tersebut. sebagaimana yang kita ketahui rakyat indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan dan buta hukum membuat kurangnya kesadaran sebagian lapisan masyarakat akan hak dan kewajibannya yang secara konstitusi dilindungi oleh negara sebagai anak bangsa yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, oleh sebab itu dengan adanya undang undang bantuan hukum nomor tahun merupakan jawaban dari access justice yang menjadi kebutuhan masyarakat yang berhadapan dan mendapat musibah hukum dalam penyelenggaraan hukum tersebut, sehingga terakhirnya undang undang bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut termasuk meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal pengadilan, dan bantuan hukum luar proses peradilan. adapun yang dimaksud dengan bantuan hukum luar proses peradilan tersebut adalah mencakup upaya pencegahan konflik dalam bentuk pemberian pendapat hukum atau opini hukum, penyelesaian konflik secara informal dalam bentuk negosiasi atau mediasi dan penerapan hukum luar konflik: pemberian bantuan hukum tersebut tentunya diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. selama ini, pemberian bantuan hukum tersebut diberikan oleh advokat dan orang orang yang bukan advokat namun memiliki keahlian yang sama dengan advokat. lahirnya bantuan hukum bermakna penting bagi perkembangan hukum dan hak asasi manusia indonesia. selama ini aturan mengenai bantuan hukum belum berdiri sendiri dan penjabaran mengenai mekanisme penyelenggaraannya masih dalam bentuk peraturan pemerintah dan atau surat keputusan menteri. dapat dikatakan bahwa lahirnya undang undang bantuan hukum ini tak lepas dari agenda reformasi hukum indonesia, suatu negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (access justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), diantaranya melalui hak bantuan hukum. karenanya, hak bantuan hukum menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil setiap negara. demikian halnya dengan sejumlah konvensi internasional yang telah diratifikasi indonesia mewajibkannegara pihak memberikan hak bantuan hukum. salah satu masalah pemenuhan hak bantuan hukum indonesia adalah tidak adanya legislasi yang mengatur sistem layanan bantuan hukum oleh negara. layanan bantuan hukum lebih banyak dilakukan secara pro bono oleh masyarakat sipil: sebelum undang undang bantuan hukum itu terwujud, beberapa aturan telah terlebih dahulu mengamanatkan atas bantuan hukum bagi masyarakat yang buta hukum dan masyarakat miskin yang menjadi hak atas bantuan hukum atas keadilan, aturan aturan hukum yang mengamanatkan untuk pemberian bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilihat juga dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, serta pada undang undang nomor tahun tentang peradilan umum yang dibahas dan yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapatkan bantuan hukum, negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap pengadilan negeri agar dibentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum: hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan inherent dalam prinsip negara hukum dan merupakan salah satu prinsip ham yang telah diterima secara universal. hal ini dinyatakan dalam deklarasi umum hak asasi manusia dunam), yang menjamin persamaan kedudukan muka hukum dan dijabarkan dalam international covenant civil dan political rights occur) atau konvensi hak sipil dan politik. dan occur menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan, sedangkan menjamin hak atas bantuan hukum dan memerintahkan negara untuk menyediakan advokat pemberi bantuan hukum pbh) yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin dan ketika kepentingan keadilan mensyarakatkannya. selain dunam dan occur, hak atas bantuan hukum terdapat dalam standard minimum rules for the administration juvenile justice, terkait pentingnya hak atas bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, declaration the rights disabled persons terkait pentingnya bantuan hukum yang berkualitas pada orang orang difabel (different ability). hak bantuan hukum dikategorikan sebagai non derogable rights (tak dapat dikurangi). secara khusus hak bantuan hukum dijamin dalam dan nomor tentang ham, nomor tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dengan perubahannya dalam nomor khususnya yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, hak inipun melekat pada perumusan hak tersangka terdakwa, saksi dan korban dalam berbagai peraturan perundang undangan yang bersifat sektoral, seperti dalam undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap), undang undang nomor tahun tentang konvensi hak sipil dan politik, undang undang nomor tahun tentang ratifikasi cedar, undang undang nomor. tahun tentang perlindungan anak, undang undang nomor tahun tentang lps dan tentang perdagangan orang. pada awalnya, perihal bantuan hukum telah diatur dalam beberapa dalam heroine indische element hir). pengaturan bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelayanan hukum, secara khusus, pengaturan tentang pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu, dalam arti tidak mampu untuk membayar ongkos perkara dan honorarium bagi advokat diatur dalam hir sampai dengan hir dan hir. hir sampai dengan hir mengatur tentang permohonan untuk berperkara pengadilan tanpa membayar ongkos perkara. sedangkan hir secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana. dalam perkembangannya, maka pengaturan bantuan hukum juga telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari undang undang sampai dengan surat keputusan. sebagaimana yang dijelaskan dalam dan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman berikut dengan perubahannya dalam undang undang nomor tahun menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata: menurut adnan buyung nasution, upaya yang dimaksud memiliki tiga aspek yang saling berkaitan: aspek perumusan aturan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi: aspek pendidikan masyarakat agar aturan aturan tersebut dipahami: karenanya bantuan hukum dimaknai secara meluas, dengan tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat miskin dalam sistem hukum baik dalam maupun diluar peradilan. namun juga diharapkan, adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan kepentingan bersama mereka: adanya pengertian bersama kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan kepentingan mereka dilindungi oleh hukum, adanya pengetahuan dan pemahaman kalangan masyarakat miskin tentang hak hak mereka yang telah diakui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak hak dan kepentingan kepentingan mereka dalam masyarakat: dalam ketentuan peralihan bantuan hukum dijabarkan bahwa pada tahun kementerian hukum dan hak asasi manusia kemenkumham) akan secara penuh melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus pengangkatannya pada tahun dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa:: bahwa berdasarkan uraian pengertian atas, kiranya dapat dipahami bahwasanya pro bono dan legal aid adalah (dua) konsep bantuan hukum cuma cuma yang berbeda satu sama lain, meskipun demikian pelaksana dari kedua sistem tersebut adalah sama yakni mereka yang menjalankan profesi advokat, pemberi dan penerima bantuan hukum bahwa dalam literatur bahasa inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah legal aid yang meliputi legal assistance dan legal service. istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa jasa bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma cumargratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu, sedangkan pengertian legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium. merujuk pada (dua) pengertian bantuan hukum atas khususnya mengenai istilah legal aid yang sering juga disebut bantuan hukum cuma cuma (rodeo), maka dalam perkembangan relevan untuk ditafsirkan kembali, sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahan tafsir atau menyamakan begitu saja dengan bantuan hukum dalam bantuan hukum. hal yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya mengenai undang undang nomor tahun tentang bantuan pemberi bantuan hukum, siapa yang berada dalam lembaga bantuan hukum dan siapa yang membentuk lembaga bantuan hukum atau siapa dalam organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum dan siapa yang membentuk organisasi kemasyarakatan, padahal yang menempatkan advokat pada lembaga bantuan hukum dan membentuk unit bantuan hukum adalah organisasi profesi advokat kaki), sesuai juncto nomor tahun hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud sehingga tersebut atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: undang undang bantuan hukum berbunyi: standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri : bahwa diberlakukannya ketentuan tersebut atas, menunjukkan para pemohon selaku advokat tidak ada jaminan, perlindungan hukum yang adil, padahal hak dan kebebasan para pemohon selaku advokat yang telah dijamin dalam dan undang undang advokat, dengan adanya undang undang bantuan hukum telah digunakan oleh mahkamah agung dengan membuat surat edaran nomor tahun tentang pedoman pemberian bantuan hukum dengan membentuk pos bantuan hukum setiap pengadilan negeri seluruh indonesia seolah olah memiliki kewenangan, sehingga tugas organisasi profesi advokat kaki) tidak berfungsi dengan baik, padahal pengembangan program bantuan hukum yang sesungguhnya adalah ditetapkan dan dibentuk lembaga bantuan hukum oleh organisasi profesi advokat kaki) untuk dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, diatur dalam nomor tahun dan juncto nomor tahun ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan membentuk unit bantuan hukum adalah organisasi profesi advokat kaki), sehingga standar bantuan hukum seharusnya dibuat oleh organisasi profesi advokat kaki) bukan ditetapkan oleh menteri dan mahkamah agung, akan tetapi standar yang dibuat menteri dan mahkamah agung merugikan para pemohon selaku advokat yang diangkat oleh organisasi profesi advokat kaki), hal ini hukum yang bertentangan dengan uud perlu diuraikan secara tegas: bahwa lahirnya bantuan hukum menambah daftar peraturan perundang undangan yang memuat tentang bantuan hukum. meskipun memang peraturan perundang undangan yang bersifat lex speciali baru ada setelah hadirnya undang undang ini, dimana pengertian baku mengenai peraturan perundang undangan tertuang, dimana dalam membentuk sebuah: asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, tertuang dalam undang undang nomor tahun yakn, bahwa dalam bantuan hukum mempunyai kejelasan tujuan sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun dalam undang undang bantuan hukum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan konsep tanggung jawab negara bukan berdasarkan konsep penerapan prinsip pro bono: selain mencerminkan asas asas tersebutraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum adalah undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, sementara ketentuan mengenai bantuan hukum terdapat pula dalam undang undang nomor tahun tentang advokat yang menyebut: bahwa undang undang advokat telah melalui tahapan yang telah dilalui sesuai dengan asas yang tertuang dalam undang undang nomor tahun dimana definisinya. bantuan hukum bisa ditemukan dalam instruksi menteri kehakiman nomor um. tahun yang menegaskan bahwa yang termasuk orang kurang mampu adalah orang orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah, bahwa dalam uraian yang disampaikan pemohon dalam permohonanmerupakan satu rangkaian yang harus dan wajib untuk dilaksanakan oleh advokat sebagaimana amanat dari advokat yang mewajibkan pemohon untuk memberikan bantuan hukum cuma cuma, sehingga apa yang disampaikan para pemohon bahwa huruf huruf huruf bertentangan dengan uud dan konstitusinya adalah tidak bertentangan sama sekali, melainkan adalah membantu advokat itu sendiri dalam penyelenggaran bantuan hukum dan konstitusional sebagaimana dalam uud pada dan merupakan komponen penegakan hukum terhadap bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada uud yang merupakan bagian dari kegiatan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, mengenai huruf huruf terhadap penyelenggaraan bantuan hukum untuk bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana hak konstitusi yang atur dalam pada terhadap negara hukum dan uud merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum justicia yang merdeka dan mandiri, dan filosofi telah berlandaskan hukum dan asas keadilan, persamaan kedudukan hukum, keterbukaan, efesien, efektivitas, dan akuntabilitas dengan tujuan menghormati ham sebagai landasan suatu negara hukum: bahwa dapat diuraikan dalam dan bantuan hukum, yang dimaksudkan dengan bantuan hukum yaknipenerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin : sementara dalam ketentuan berbunyidalam bantuan hukum, secara tersurat menegaskan mengenai peran menteri pemerintah) sebagai penyelenggara pemberian bantuan hukum: perlu dipahami bahwa selama ini indonesia praktek penyelenggaraan bantuan hukum diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum lbh) melalui konsep bantuan hukum struktural dan rodeo. bantuan hukum struktural bhs) pertamakali diperkenalkan oleh prof. paul mudik, yang merupakan pengembangan konsep pendidikan orang dewasa dari paulo free, selanjutnya diperkenalkan dan disahkan sebagai ideologi kerja lbh oleh lbh jakarta tahun dan lokakarya bantuan hukum oleh yayasan lembaga bantuan hukum indonesia tahun selain lembaga bantuan hukum lbh), praktek bantuan hukum cuma cuma ini juga telah lama dilaksanakan oleh advokat: advokat berbunyi advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu , istilah advokat berasal dari bahasa belanda, advocate yang berarti memohon atau memohonkan. pengertian yang demikian masih terlihat sampai sekarang dari kewajiban seorang advokat untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari rakyat dalam statusnya sebagai pembela tertuduh dalam perkara tertuduh dalam perkara pidana untuk meminta atau memintakan keadilan dalam pemeriksaan perkara, bahwa tidak dapat dipungkiri selama ini stakeholder utama pemberian layanan hukum adalah advokat, dan dalam sejarah, advokat yang terlebih dahulu memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin, yang disebut dengan pro bono publico., sehingga kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma cuma tetap dan harus dilaksanakan dalam setiap pengabdiannya, sementara itu undang undang bantuan hukum ini merupakan perwujudan dari tanggung jalan negara terhadap masyarakatnya untuk menghormati ham dan konstitusi negara terhadap keadilan dan negara hukum sebagaimana yang atur dalam uud bahwa bantuan hukum atau undang undang bantuan hukum pada memberikan ruang pada negara adalah wujud dalam penyelenggaraan tertib administrasi dan penertiban bantuan hukum dalam penerapan anggaran yang akan gunakan oleh penerima bantuan hukum, sehingga terlihat jelas bahwa perbedaan antara legal aid dan advokat adalah dua hal yang berbeda dalam pelaksanaan: dimana advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum, dan bantuan hukum adalah merupakan tanggung jawab negara dan kewajiban advokat sebagai wujud dan penegakan justicia, dalam artian sempit, lingkup bantuan hukum ini adalah penyelesaian masalah masalah hukum orang miskin pengadilan. hal ini nampak dari pendapat santoso poedjosoebroto yang mengartikan: .bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa daripada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara : dalam dunia hukum, pro bono menjadi salah satu strategi untuk membela kepentingan umum, selain legal aid. pengertiannya sendiri merujuk pada: very range legal work that performed voluntarily and free charge tounderrepresented and vulnerable segments society : bantuan hukum dalam konsep pro bono meliputi empat elemen, yaitu meliputi seluruh kerja kerja wilayah hukum: sukarela, cuma cuma, untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan: sedangkan konsep legal aid merujuk pada pengertian , amerika serikat, awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun pemerintah kemudian membentuk lembaga the office economic opportunity oeo) yang di. konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama bidang sosial, politik dan hukum. untuk maksud ini maka bantuan hukum dilahirkan sebagai upaya pemenuhan tanggung keadilan (access justice) dan kesamaan hadapan hukum (equality before the law):hingga keduanya, baik sistem pro bono maupun sistem legal aid, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (legal services) bagi masyarakat miskin dan rentan: sistem pro bonodemikian halnya sistem legal aid tidak meniadakan kewajiban pro bono advokat. secara konvensional, bantuan hukum dalam sistem peradilan terbatas pada charity dalam kerangka pemerataan keadilan, menurut luhut pangaribuan, konsep yang demikian menjadikan besarnya alokasi anggaran menjadi indikator utama apakah bantuan hukum telah berhasil atau tidak. anggaran tersebut dikelola oleh pemerintah dan merupakan kebijaksanaan sosial. dengan kebijaksanaan ini, pemerintah dapat mengatakan sekaligus bahwa hak asasi manusia telah dilaksanakan yakni melalui bantuan finansial pada orang miskin untuk membayar jasa advokat: sedangkan arief sidharth memberikan definisi pemberian pelayanan jasa jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi situasi problematis dan atau situasi situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur prosedur yuridis, bahwa terhadap permohonan pemohon pada huruf dan huruf adalah terlalu mengada ada dan sangat keliru dalam permohonannya, dimana pada undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum tidak ada tertuang huruf dan huruf jadi pemohon pemohon jelas terkesan mengada ada dan kejar tayang dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang bantuan ini tanpa terlebih dahulu memahami apa yang menjadi materi pokok dalam undang undang bantuan hukum ini, bahwa apa yang membuat pemohon mengajukan permohonan yang tidak ada tertuang dalam undang undang tersebut dapat berimplikasi batalnya permohonan pengajuan terhadap pengujian padahuruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan juga merupakan bagian yang menjadi rangkaian yang memerlukan kosideran penjelasan lebih lanjut yang hal ini telah dilakukan upaya tersebut dengan mengadakan diskusi terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan menteri dari pemerintah yang hingga hari ini masih dalam tahap penyelesaian, sehingga sangat dibutuhkan beberapa pemikiran dan masukan untuk penyempurnaan wujud dari tersebut untuk dapat memberikan layanan terhadap penerapan undang undang bantuan hukum demi terciptanya access justice bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum sehingga terciptanya equality before the law indonesia, paralegal, dosen dan mahasiswa sebagai komplemen pemberi bantuan hukum data perhimpunan advokat indonesia perawi) tahun terdaftar sebanyak advokat, sementara jumlah penduduk miskin yang membutuhkan bantuan hukum sebanyak juta orang. belum lagi masalah penyebaran advokat yang tidak merata berbagai daerah indonesia. hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan terhadap hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal. oleh sebab itu, pelaksanaan bantuan hukum tidak bisa hanya ditemukan kepada advokat, akan tetapi juga didistribusikan kepada aktor lain untuk menjalankannya, yakni paralegal, mahasiswa dan dosen: dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, selayaknya advokat menjalankan tanggung jawabnya dalam pemberian bantuan hukum. karena keterbatasan sumber daya yang mau dan mampu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, maka suatu keniscayaan ada sumber daya pendukung untuk membantu pelaksanaan bantuan hukum bagi miskin selain advokat. adalah paralegal, mahasiswa dan dosen sebagai jawabannya. paralegal komunitas dapat mengembangkan konsep pemberian bantuan hukum tingkat awal (early legal aid). paralegal komunitas sebagai perwakilan komunitas yang paling mengetahui permasalahannya akan mendampingi persoalan hukum yang dihadapi oleh komunitasnya, baik itu kriminalisasi kelompok maupun pendampingan hukum privat lainnya yang bersinggungan dengan masyarakat, dalam buku improving arterial justice: the roles lawyers and paralegal open society foundations), dikatakan bahwa roles paralegal should play deliver legal aid inter alia untuk memenuhi jangkauan kegunaan dari bantuan hukum terutama yang terkait pada pembelaan dalam perkara pidana sebagaimana dipraktikkan berbagai negara, inggris dan wales, paralegal menjalankan fungsi sebagaimana pengacara dalam memberikan pelayanan hukum: paralegal kerap kali mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat lagi dikerjakan oleh pengacara, atau pekerjaan yang lebih cocok dikerjakan oleh paralegal daripada pengacara, pembela umum bronx, new york, justru mempekerjakan penyelidik, pekerja sosial, advokat pendamping, pengorganisir komunitas dalam rangka memberikan pembelaan secara holistik untuk melawan baik faktor sebab maupun akibat dari keterlibatan dalam criminal justice system, malawi, layanan konsultasi paralegal digunakan sebagai pendekatan fungsional untuk menentukan layanan mana yang lebih baik diberikan oleh pengacara dan layanan mana yang lebih baik diberikan oleh non pengacara. skema ini juga diadopsi bangladesh dan negara negara afrika lain seperti sierra leone, kenya, sudan selatan dan uganda: paralegal juga dapat lebih cocok daripada pengacara untuk mengerjakan tugas tugas yang terkait dengan pekerjaan pembelaan pidana. karena paralegal dianggap lebih dekat dengan komunitas yang mereka layani, dalam hal sampingan, budaya, dan status sosial dan ekonomi, dan kemudian menjadi lebih efektif dibanding pengacara dalam melindungi dari penyelewengan prosedur formal criminal justice system, memberikan nasihat dengan cara yang langsung dapat dimengerti oleh klien, dan dalam mengidentifikasi serta menjaga kerja sama antara penanggung dengan saksi: pembiayaan dalam skema paralegal, termasuk pembiayaan pelatihan dan pengerjaan secara signifikan hampir selalu lebih murah daripada skema berbasis pengacara: dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa pada perkembangannya, skema pemberian bantuan hukum juga secara aktif diselenggarakan oleh kampus kampus atau universitas lewat lembaga konsultasi dan bantuan hukum lbh). pelaksanaan bantuan hukum oleh lembaga konsultasi dan bantuan hukum lbh) kampus (clinical legal education) dilakukan oleh dosen (pengajar) dan mahasiswa hukum. yang mana fungsi dan manfaatnya lebih maju dibanding dengan paralegal. mahasiswa hukum sedikit lebih mirip dengan paralegal, yakni, memberikan konsultasi hukum sekaligus pendampingan pada proses hukum pidana tingkat awal. negara negara seperti nigeria, cina, georgia, afghanistan dan ethiopia sudah mengembangkan lbh sejak dulu. sedangkan amerika serikat, lebih dari universitas yang sudah memiliki lbh yang maju. bahkan, amerika serikat dan sedikit negara lain, mahasiswa hukum tidak hanya melakukan pendampingan tetapi juga bias mewakili klien untuk bersidang muka pengadilan, indonesia praktik paralegal pun sudah dijalankan dan terbukti mampu mendekatkan masyarakat pada akses bantuan hukum. pengalaman paralegal lembaga bantuan hukum jakarta menunjukkan hal itu. kelompok paralegal berbasis komunitas masyarakat didikan lbh jakarta dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan solusi baik litigasi maupun non litigasi dalam penyelesaian kasus kasus yang dihadapi masyarakat komunitasnya masing masing. tercatat saat ini terdapat ratusan paralegal berbasis komunitas dibawah naungan lbh jakarta wilayah jabodetabek. legalitas paralegal sendiri terdapat dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu ii dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang advokat,apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum,ionsnomor tahun dimaksud dapat menjadi menunjukkan tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan hukum yang adil dan tidak ada kepastian hukum bagi para pemohon, sehingga undang undang bantuan hukum bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: undang undang bantuan hukum berbunyi: kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat , ketentuan tersebut, menjadi tidak jelas hubungan antara undang undang bantuan hukum, satu sisi pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum ditetapkan oleh menteri dan disisi lain ditetapkan dan dijalankan oleh organisasi profesi advokat, diatur dalam undang undang advokat, hal ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan, tidak ada keserasian, dan tidak ada keselarasan antara beberapa yang terdapat dalam satu diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. hal ini menimbulkan undang undang bantuan hukum ketidakpastian hukum, bertentangan dengan uud dan dan yang diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, para pemohon mengajukan permohonan untuk menguji undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum undang undang bantuan hukum berbunyi: bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum , ketentuan dan tersebut, menjadi tidak jelas siapa yang memenuhi syarat memberikan bantuan hukum, padahal keputusan pemberian bantuan hukum secara cuma cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama advokat sesuai dengan nomor tahun hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud sehingga undang undang bantuan hukum tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat,pertimbangan dalam putusan pengujian advokat atas menunjukkan bahwa secara konstitusional keberadaan paralegal, dosen maupun mahasiswa untuk menjadi aktor pemberi bantuan hukum selain advokat tidaklah bertentangan dengan hukum dan konstitusi, oleh karenanya, kekhawatiran para pemohon dalam permohonan (vide hal nomor yang mendalilkan bahwa kewenangan diberikan kepada paralegal, dosen, dan mahasiswa untuk membela perkara sama dengan para pemohon selaku advokat, akan menghilangkan eksistensi tugas para pemohon selaku advokat serta rekrutmen terhadap paralegal, dosen dan mahasiswa hukum yang melakukan tugas pemberian bantuan hukum tanpa sumpah jabatan seperti advokat (vide permohonan hal nomor akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau melecehkan para pemohon advokat adalah argumentasi yang tidak berdasar, berdasarkan uraian atas, maka pihak terkait dalam hal ini meminta kepada hakim konstitusi untuk memutuskan: ii. permohonan dalam eksepsiatau: hakimylbhi mengajukanakta pendirian ylbhi: bukti pt.i buku berjudul panduan advokasi paralegal lbh jakarta: kode etik dan standar operasional prosedur, bukti pt.i buku berjudul mengawal perlindungan anak berhadapan dengan hukum: pendidikan dan laporan monitoring paralegal lbh jakarta untuk anak berhadapan dengan hukum: menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait pengurus pusat pos bantuan hukum advokat indonesia (selanjutnya disebut posbakumadin) memberikan keterangan secaraundang undang dasar menjamin konstitusional meliputi: hak kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijaminhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana, ditentuhak perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dala'"': uud menempatkan "hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum", merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa untuk mewujudkan hak hak konstitusional tersebut, negara sebagai pranata penegakan hukum harus berperan mengatur penegakan tatanan atau penegakan hukum. tanpa adanya turut serta negara dalam penegakan hukum, maka akan terciptalah suatu kegaduhan atau kekacauan sebagaimana teori thomas hobbs (homo hominid lupus omnium contra omnes) setiap orang merupakan serigala bagi orang lain. sehingga keadilan itu hanya merupakan milik dan hak dan orang orang tertentu terkuat (survival the fittest), dengan kata lain hak hak konstitusional setiap warga negara yang merupakan hak dasar seperti halnya adanya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud karena perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap warga negara. perbedaan itu tidak hanya pada tataran penegakan hukum untuk mengakses keadilan (access justice) tetapi dimulai sejak pembuatan aturan hukum yang sering kali hanya mewakili kepentingan elit masyarakat. bahkan lebih ironisnya sejak awal pembentukan hukum telah menyimpang dari syarat pembentukan hukum yang baik yang meliputi: asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, asas peraturan tersebut dapat dilaksanakan, dan asas tidak bertentangan dengan undang undang dasar, dan sebagainya, hal ini sudah tentu akan merugikan hak hak konstitusional bagi para pencari keadilan yang tergolong lemah dan atau tidak mampu: sebagai contoh: kurangnya informasi lembaga peradilan sebagai tempat rakyat mencari keadilan tempat belum mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya tidak sedikit dan pengetahuan yang cukup, yang pada kenyataannya saat ini banyak anggota masyarakat yang belum memiliki. akibatnya, akses kepada keadilan pun terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum: oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. tanpa adanya bantuan hukum, hak konstitusional warga negara itu tidak akan terpenuhi. bahkan, keadilan yang menjadi tujuan hukum juga tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. pada saat keadilan tidak dapat ditegakkan, pada saat itu pula tidak ada hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang dapat dilindungi dan dipenuhi, mengingat letak geografis negara kita yang kepulauan dan terbatasnya jumlah advokat serta terbatasnya para advokat yang memiliki kesadaran atau kepedulian dalam memberikan bantuan hukum secara cuma cuma bagi pencari keadilan daerah terpencil in cast dengan adanya undang undang bantuan hukum, dimana pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak mampu dapat dilakukan tidak hanya tertumpu pada advokat saja tetapi melainkan advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa yang berada dalam organisasi pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bantuan hukum dan memenuhi syarat dan verifikasi yang ditentukan pemerintah, sehingga dengan demikian undang undang bantuan hukum ini telah mengakomodir kepentingan hukum atau persamaan depan hukum bagi setiap orang sebagaimana diamanatkan undang undang dasar legal standing pemohon bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan dengan diberlakukannya sebagaimana yang menjadi substansial materi perkara nomor puu x telah mengakibatkan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya tersebut: bahwa kewajiban bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat sebagai bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sudah diatur tersendiri (lex specialis derogat lex generalis)yang sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik dan hanya menjadi peraturan perundang undangan yang sia sia (kalau tidak mau dikatakan tidak berguna) begitu pula dengan ketentuan peraturan induknya yang berkedudukan sebagai "umbrella rule undang undang republik indonesia nomor tahun tentang advokat) juga mengalami kegagalan yang perdana sebagai salah satu raison d'etre lakinya undang undang bantuan hukum yaitu: belum terbentuknya organisasi advokat sebagai satu satunya wadah profesi advokat sebagaimana perintah undang undang divide sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan diantara organisasi advokat yang ada secara facto dan jure, nota neneknya akan berakibat terjadinya kegagalan organisasi advokat untuk dapat melakukan peningkatan sumber daya advokat sebagai profesi yang mulia (official nobile) yaitu memberikan pemahaman, kepedulian dan kesadaran dalam memberikan jasa hukum bagi pencari keadilan tidak hanya semata mata mengacu profit keuntungan saja tetapi harus menitikberatkan pada bantuan hukum secara "pro bono": perekrutan calon advokat yang dilakukan tiap tiap organisasi advokat yang klaim dirinya sebagai organisasi advokat berdasarkan undang undang advokat (belum jelas organisasi apa yang dimaksud undang undang advokat) hanya bertumpu dan berpusat daerah daerah ibukota provinsi saja sehingga keberadaan advokat tidaklah merata dan menjangkau daerah kabupaten kota seluruh wilayah indonesia, khususnya daerah terpencil, penanganan perkara rodeo oleh advokat tidak terwujud sebagaimana mestinya yang disebabkan kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran advokat sebagai profesi "official nobile : bahwa selain daripada itu perlu diketahui tidak ada suatu ketentuan yang mengatur hanya advokat saja yang dapat berbicara pengadilan (vide putusan mahkamah konsitusi nomor puu ii dan lembaga perwakilan (kuasa perkara) telah dihapus pada substansi staatsblad nomor52 juncto nomor63) dengan perubahan diberlakukannya h.i.r r.bg staatsblad nomor staatsblad nomor dan ketentuan kuh perdata tentang pemberian kuasa, bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun telah membantu kinerja advokat, khususnya para pemohon dalam memberikan bantuan hukum secara cuma cuma yang selama ini tidak terjangkau oleh para pemohon, khususnya daerah daerah terpencil. maka oleh karena itu hak konstitusional para pemohon tidaklah dirugikan dengan diberlakukan undang undang bantuan hukum guo, seharusnya para pemohon dan para pemberi bantuan hukum lainnya saling berinteraksi dan selaras dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak mampu, mengenai kedudukan hukum para pemohon dalam mengajukan permohonan guo, posbakumadin sebagai pihak terkait menyerahkan sepenuhnya kepada majelis panelpermohonan pemohon pemohon mendalilkan dengan diberlakukannya huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan bertentangan dengan dan undang undang dasar posbakumadin perlu menjelaskan sebagai berikut: bahwa pemberlakuan ketentuan guo yang merupakan ketentuan umum yang memuat pengertian definisi adalah mengacu pada syarat syarat yang ditentukan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: dalil pemohon yang menyatakan guo adalah merupakan multitafsir dan tidak ada kepastian hukum sehingga bertentangan dengan dan adalah merupakan dalil dalil yang tidak beralasan dan berkorelasi sama sekali dikarenakan undang undang bantuan hukum pada dan seterusnya guo telah memberikan definisi, pengertian yaituorang atau kelompok orang miskin, pemberian,, rumusan ketentuan umum yang terkandung dalam undang undang bantuan hukum guo adalah merupakan ketentuan yang mencerminkan asas dan maksud serta tujuan diberlakukannya undang undang secara umum yang dijadikan dasar acuan berikutnya yang diatur dalam bab tersendiri. seperti bab ruang lingkup yang terdiri dari dan bab iii penyelenggaraan bantuan hukum terdiri dari dan bab pemberi bantuan hukum terdiri dari dan bab hak dan kewajiban penerima bantuan hukum dan seterusnya sehingga ketentuan guo merupakan suatu kepastian hukum tentang maksud dan tujuan diberlakukannya suatu undang undang, khususnya dalam hal ini undang undang bantuan hukum, sedangkan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksudadalah amanat atau implementasi dari ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat, hanya berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para advokat dan berdasarkan nomor guo, para advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma cuma tanpa menerima bayaran honorarium cast manifestasi dari profesi advokat sebagai profesi yang mulia (official nobile): sebaliknya pemberi bantuan hukum yang dimaksud dalam undang undang bantuan hukum terdiri dari advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa yang memang dalam suatu badan hukum yang telah melalui verifikasi dan terakreditasi oleh penyelenggara bantuan hukum dan para pemberi bantuan hukum yang telah memberikan jasa bantuan hukum tersebut memperoleh honorarium dari menteri hukum dan asasi manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum dengan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) sehingga negara sebagai pranata penegakan hukum berperan aktif dalam menjamin hak hak konstitusional adanya persamaan depan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana yang ditegaskan dalam dan undang undang dasar peran serta advokat dalam memberikan bantuan hukum baik secara pribadi maupun secara organisasi yang selama ini tidak terlaksana baik, apakah disebabkan faktor letak geografis maupun faktor sosial ekonomi dan lain sebagainya, dengan diberlakukannya undang undang bantuan hukum guo telah mengakomodir seluruh kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu, maka oleh karena itu permohonan uji materil yang diajukan para pemohon adalah merupakan permohonan yang tanpa dasar dan tidak ada relevansi serta tidak bertentangan dengan undang undang dasar demikian keterangan pihak terkait ini disampaikan dan semoga dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi majelis hakim mahkamah konsitusi, yang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian undang undang agar berkenan: menerima keterangan posbakumadin sebagai pihak terkait secara seluruhnya: menolak permohonan uji materil yang diajukan pemohon dalam perkara nomor puu x untuk seluruhnya,idak bertentangan dengan dan undang undang dasartetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait badan konsultasi dan bantuan hukum universitas muhammadiyah malang (selanjutnya disebut bkb universitas muhammadiyah malang) menyampaikan keterangan secara lisan padapendahuluan bahwa pokok keberatan dari pemohon terhadap keberadapada intinya para pemohon keberatan yang disertai permintaan pembatalan ketentuan ketentuan guo atas, karena dianggap mengganggu profesi pemohon sebagai advokat, selain itu, pemohon berkeyakinan secara konseptual dan praktik pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan (satu satunya) oleh advokat sebagai salah satu penegak hukum sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. dengan kata lain, pemberian bantuan hukum hanya dimandatkan kepada advokat yang diangkat, bekerja, dan diberhentikan oleh organisasi advokat: hal lainnya, pemohon juga mendalilkan ketentuan ketentuan guo akan memberangus atau mengancam profesinya bilamana ketentuan ketentuan guo tidak hapus atau tidak dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi yang berperan sebagai pengawal konstitusi (the guardian the constitution) dan penafsir konstitusi (the sole interpreter the constitution): bahwa secara konseptual, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau miskin atau rentan yang diberikan oleh negara adalah bentuk tanggung jawab kepada warganya dan perwujudan akses terhadap keadilan (access justice) dan kesamaan hadapan hukum (equality before the law) yang pelaksanaannya tidak hanya dimandatkan kepada advokat, melainkan juga dosen, paralegal, dan mahasiswa, bantuan hukum cuma cuma (pro bono) yang diberikan advokat sebagaimana diatur undang undang nomor tahun sesungguhnya tidak sama dengan konsep legal aid yang diberikan dosen, paralegal, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun meskipun keduanya merupakan bentuk pemberian pelayanan hukum (legal services) bagi masyarakat miskin dan rentan, namun aktor utama dalam konsep legal aid dilakukan bersama sama baik oleh advokat, dosen, paralegal, dan mahasiswa. sistem legal aid dalam nomor tahun sesungguhnya ikut mendukung keterlibatan para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang tidak meniadakan kewajiban pro bono advokat, bantuan hukum sebagai obligasi negara telah pula diatur dalam universal declaration human rights, international covenant civil and undang undang bantuan hukum berbunyi: bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada meliputi, ketentuan dan tersebut atas, dalam penjelasan cukup jelas, tetapi menjadi tidak jelas siapa yang memenuhi syarat memberikan bantuan hukum, tentunya orang yang diangkat oleh organisasi profesi advokat kaki), sesuai dengan persyaratan undang undang, tetapi bantuan hukum yang dihubungkan dengan huruf a,huruf undang undang bantuan hukum adalah dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan lsm, ternyata telah dibatasi pelayanan bantuan hukum hanya dilaksanakan oleh ke (kedelapan) organisasi profesi advokat yaitu kadin, aai, ipni, hari isinya, sesuai dengan juncto undang undang advokat, juncto ketentuan kode etik sebab pembatasan dalam konstitusi uud berbunyi:etentuan tersebut atas, bantuan hukum yang dilakukan oleh para pemohon selaku advokat telah ada pengakuan yang telah ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat juncto dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun namun berlakunya undang undang bantuan hukum, dihubungkan dengan huruf huruf bantuan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud juga bertentangan dengan uud sehingga juncto huruf huruf undang undang bantuan hukum tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat, bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk menguji huruf huruf huruf c,huruf huruf undang undang bantuan hukum, political rights occur), dan basic principles the role lawyers. dengan begitu hak bantuan hukum dikategorikan sebagai non derogable rights (tak dapat dikurangi), berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon jelas kurang begitu bisa membedakan tugas profesi advokat yang berkewajiban memberikan bantuan hukum cuma suma (konsekuensi ethic profesi advokat sebagai profesi terhormat) sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun dengan konsep pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara sebagai bagian obligasi negara kepada masyarakat miskin dan rentan yang diamanatkan dan uud dan dan undang undang nomor tahun il. bantuan hukum oleh biro bantuan hukum kampus bahwa dalam sejarahnya, sejak tahun an, bantuan hukum oleh biro bantuan hukum kampus atau sejenisnya telah dilakukan fakultas hukum dengan mendirikan lbh pada tahun sebagai pelaksanaan tridharma perguruan tinggi cast pengabdian kepada masyarakat. wujud pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan tidak hanya memberikan nase: bahwa peraturan mengenai perguruan tinggi sejak kali pertama, telah memberikan mandat kepada segenap civitas akademika yang teridiri dosen dan mahasiwa untuk melakukan "pengabdian kepada masyarakat" yang merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi. tugas konstitusionalitas ini salah satunya meliputi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin: bahwa biro bantuan hukum kampus atau sejenisnya secara historis pembentukannya dimaksudkan sebagai sarana dan tempat bagi civitas akademika fakultas hukum dalam memberikan pelayanan jasa bantuan hukum kepada masyarakat. lembaga ini jelas dimaksudkan untuk menjalankan salah satu peran dan fungsi dari tridharma perguruan tinggi. kualitas peran yang diberikan telah memenuhi standar akademis dan hukum acara (perdata dan pidana): bahwa dosen dan mahasiswa merupakan aktor sentral dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tersebut, mana dosen dan mahasiswa bersama sama bahu membahu dalam biro bantuan hukum kampus memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat yang kurang mampu yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, dan telah dirasakan manfaat serta perannya oleh tengah tengah masyarakat, bahwa selain itu, perguruan tinggi hukum dalam penyelenggaraannya ternyata harus mampu memberikan pendidikan dan kemahiran hukum. salah satu cara yang ditempuh adalah mewajibkan mahasiswa mengikuti praktik berbicara dan pendampingan pengadilan yang diselenggarakan melalui biro bantuan hukum lembaga bantuan hukum kampus, bahwa dengan penyelengaraan itu diharapkan lulusan yang dicetak mempunyai beberapa kemampuan dasar, diantaranya: kemampuan merancang dokumen hukum kontrak, kemampuan bernegosiasi: kemampuan melakukan teknik advokasi depan pengadilan: kemampuan mewawancarai orang klien, kemampuan menyusun dokumen dokumen hukum yang berkaitan dengan prosedur berbicara depan pengadilan: kemampuan menyusun prosedur dan dokumen dokumen hukum yang berkaitan dengan berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan. kesemuanya berjalan beriringan dengan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi, bahwa tentu saja kewajiban dan peran itu telah lama dijalankan tak bisa begitu saja dihapus dengan kelahiran undang undang nomor tahun guo telah menegaskan kembali peran dosen dan mahasiswa sebagai salah aktor pemberi bantuan hukum yang terhimpun dalam organisasi bantuan hukum khususnya biro bantuan hukum kampus perguruan tinggi atau sejenisnya, bahwa telah lama dikenal masyarakat bahwa salah satu tujuan visi dan misi pendidikan tinggi adalah menyelenggarakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kepekaan sosial dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab etik dalam pengembangan profesi hukum dalam masyarakat, bahwa pentingnya biro bantuan hukum kampus sebagai salah satu pemberi bantuan hukum ditegaskan oleh mahkamah konstitusi nomor puu i1 dalam perkara uji materiil advokat. dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menyatakan (sekarang menajdi bkb umm)bahwa badan konsultasi dan bantuan hukum bkb) universitas muhammadiyah malang telah lama didirikan dan memainkan peran penting dalam pemberian bantuan hukum kepada masyakat tidak mampu termasuk dalam melatih mahasiswa dalam kemahiran hukum sebagaimana dimaksud atas, bahwa badan konsultasi dan bantuan hukum bkb) universitas muhammadiyah malang sejak kali awal didirikan mempunyai tujuan untuk: mencegah terjadinya kesewenang wenangan hukum terhadap rakyat miskin: menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengasah kepedulian dan keberpihakan terhadap keadilan terutama kepada rakyat miskin sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan dan ketrampilan dalam praktek hukum: sebagai pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, bahwa dalam rangka mencapai tujuan didirikannya bkb universitas muhammadiyah malang, maka kegiatan kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya: konsultasi hukum dan bantuan hukum secara cuma cuma kepada rakyat miskin baik secara litigasi maupun non litigasi, pendidikan kemahiran hukum kepada mahasiswa fakultas hukum: pendidikan hukum kepada masyarakat, melalui seminar ataupun pendidikan hukum komunitas masyarakat, bahwa dalam menjalankan peranannya, bkb universitas muhammadiyah malang secara nyata dan terus menerus membaktikan dirinya melakukan aktifitas atau program yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita citakan: bahwa mahasiswa yang tergabung dalam program bkb universitas muhammadiyah malang adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan. diantaranya telah mengambil seluruh mata kuliah hukum acara, dan mengikuti pelatihan bantuan hukum untuk mahasiswa. dalam melakukan aktivitasnya, mahasiswa universitas muhammadiyah malang berada bawah bimbingan dan pengawasan kepala bkb universitas muhammadiyah malang dan ketua laboratorium hukum umm, bahwa dengan adanya permohonan pembataldimohonkan oleh lembaga advokat atau pengacara dominika yang dalam hal ini diwakili oleh dominus matriks letnan, s.h. dkk nomor perkara puu x peran biro bantuan hukum kampus dalam memberikan bantuan hukum akan diberangus atau dikurangi hak haknya apabila beberapa ketentuan guo hapus atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka kami berpendapatsama sekali tidak menganggu keberadaan advokat dalam menjalankan tugas konstitusionalitasnya apalagi bertentangan dengan uud menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait iii bkb universitas muhammadiyah malang mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt. ill sampai dengan bukti pt. sebagai berikut: bukti pt. il fotokopi keputusan rektor universitas muhammadiyah malang nomor sk pem il tentang pembentukan badan konsultasi dan bantuan hukum universitas muhammadiyah malang bkb umm), bukti pt. il fotokopi lampiran keputusan rektor universitas muhammadiyah malang nomor sk pem il tentang pembentukan bkb umm mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja bkb umm: bukti pt. il fotokopi keputusan rektor universitas muhammadiyah malang nomor sk st v tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala badan konsultasi dan bantuan hukum bkb) universitas muhammadiyah malang: i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait biro konsultasi dan bantuan hukum fakultas hukum universitas stikubank semarang (selanjutnya disebut bkb universitas stikubank semarang) memberpendahuluan keadilan adalah hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip persamaan muka hukum. setiap orang memiliki hak untuk memperoleh effective remedy atas pelanggaran hak yang mereka derita, yang dibarengi oleh kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak hak tersebut. akumulasi dari hak hak tersebut mengonfirmasi bahwa keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang patut dihormati dan dijamin pembunuhannya. karenanya, akses terhadap keadilan menjadi hal penting untuk terpenuhinya hak hak dasar warga negara: konsep: (i) sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, (ii) sistem hukumwarga negara dari semua kalangan. dan hak atas bantuan hukum merupakan bagian kecil dari hak atas keadilan (access justice). pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai bagian acces justice dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif, indonesia, permasalahan pemenuhan hak ini diantaranya adalah tidak adanya legislasi yang mengatur bantuan hukum dalam perspektif access justice, negara tidak memenuhi tanggungjawabnya terkait struktur dan sistem penganggaran bantuan hukum dan keterbatasan jumlah pemberi bantuan hukum. alhasil, pemenuhan hak bantuan hukum lebih banyak diberikan oleh organisasi bantuan hukum obh) yang dibangun oleh masyarakat sipil. untuk menjawab permasalahan tersebut, bappenas menyusun strategi akses terhadap keadilan, dan untuk strategi bantuan hukum, dirumuskan dua strategi yaitu: pertama, pemenuhan hak bantuan hukum, mencakup: (i) pemenuhan hak bantuan hukum dan memastikan setiap orang miskin dan terpinggirkan memperoleh bantuan hukum saat berhadapan dengan perkara hukum dan mendapat pembelaan saat hendak memperjuangkan haknya melalui pengadilan, (ii) mewujudkan persamaan setiap orang muka hukum, (iii) mewujudkan sistem peradilan yang fair dan efektif, (iv) mempromosikan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, (v) menyelesaikan masalah hukum lebih cepat dan mencegah konflik sosial: kedua, perencanaan legislasi bantuan hukum, melalui penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup: (i) pembentukan peraturan perundang undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum: (ii) pengembangan kapasitas kelembagaan dan sdm, (iii) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, (iv) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum: dan (v) pemberian reward bagi pengabdi bantuan hukum, dari pilihan strategi tersebut, nampak bahwa negara memiliki niatan baik untuk memenuhi hak bantuan hukum, baik pada tatanan legislasi, struktur kelembagaan, pendidikan hukum dan anggaran negara. komitmen ini tidak dapat dilepaskan dari dorongan masyarakat sipil yang mempromosikan pentingnya undang undang bantuan hukum. misalkan, lbh jakarta telah mempelopori penulisan naskah akademik dan ruu bantuan hukum yang selanjutnya diintegrasikan dalam buku bantuan hukum akses masyarakat marjinal terhadap keadilan . ide tersebut direspon baik oleh negara, diantaranya pidato presiden susilo bambang yudhoyono, dalam pertemuan puncak bantuan hukum, pada april yang menyampaikan rencana pemerintah untuk menerbitkan bantuan hukum, dan dalam strategi nasional akses keadilan: dalam sejarahnya, bantuan hukum menjadi hak inisiatif dpr ri, dan masuk dalam prolegnas dan mulai dibahas pada april sebelum adanya hak inisiatif, masyarakat sipil yang dimotori lbh jakarta telah merumuskan draft ruu bantuan hukum pada tahun namun draft ini tidak dapat diajukan pemerintah pada prolegnas menteri hukum dan ham membentuk panitia penyusunan ruu bantuan hukum pada januari dan menghasilkan draft ruu bantuan hukum. dalam proses pembahasan digunakan draft versi caleg dpr ri, dan setelah melalui proses pembahasan selama tiga kali masa sidang, ruu bantuan hukum disahkan menjadi undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, lahirnya bantuan hukum menambah skema layanan bantuan hukum untuk orang miskin dan marginal yang telah ada sebelumnya, yaitu advokat. advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada warganegara yang tidak mampu sebagai bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya atau "proton publico". persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat. dan untuk mengimplementasikannya, perhimpunan advokat indonesia perawi) membentuk pusat bantuan hukum pbh perawi) dengan nomor perawi dpn v pada tanggal maret dan peraturan perawi nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma cuma, yang menganjurkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada orang miskin atau memiliki kebutuhan khusus minimal jam kerja setiap tahunnya. dengan demikian, saat ini berlaku dua sistem yaitu bantuan hukum dalam konteks "legal aid" sebagai bentuk kewajiban negara dan "proton" sebagai bentuk kewajiban profesi advokat: kedua sistem pemberian bantuan hukum tersebut, menjadikan profesi advokat (individu) sebagai pemberi bantuan hukum. ketidakmampuan membedakan kedua konsep ini, yang menurut kami melahirkan permohonan uji materiil ini.apat diklasifikasikan dalam isu isu, yaitu: pemberi bantuan hukum adalah advokat, dualisme pelayanan bantuan hukum, dualisme standar bantuan hukum: bantuan hukum menghilangkan kewajiban advokat, dualisme pengawasan, bantuan hukum melakukan intervensi terhadap profesi advokat: menolak peran mahasiswa, dosen dan paralegal dalam memberikan bantuan hukum: bantuan hukum tidak masuk dalam tridharma perguruan tinggi: untuk menjawab dalil dalil yang diajukan oleh para pemohon, kami tidak akan menjawabnya satu demi satu isu, namun akan menjawabnya dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, il. legal standing, para pemohon tidak memiliki legal standing: permohonan bersifat prematur dan memasuki wilayah pelaksanaan bantuan hukum: ill. dalam pokok perkara, para pemohon tidak memahami proton system dan legal aid system dalam layanan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada advokat, pemohon tidak memahami konsep bantuan hukum dalam pendidikan hukum klinis,: iv. permohonan il. legal standing para pemohon tidak memiliki legal standingberdasarkanlegal standing permohonannya menyatakan diri sebagai warganegara yang berprofesi sebagai advokat, namun pada bagian lain para pemohon mengatasnamakan sebagai anggota himpunan advokat dan pengacara indonesia hari) yang tergabung dalam komite kerja advokat indonesia kaki). sehingga tidak secara tegas menjelaskan kapasitasnya apakah sebagai orang perseorangan warga negara ataukah sebagai badan hukum, bahwa bantuan hukum tidak menghilangkan peran dan fungsi advokat sebagai individu dalam memberikan bantuan hukum, sehingga pada dalamnya para pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusionalkapasitas sebagai anggota hari dan kaki, para pemohon: bahwa sebagaimana telah diketahui, menurut advokat, organisasi advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang undang advokat diundangkanbahwanya sepakat membentuk perhimpunan advokat indonesia perawi). kaki telah menyelesaikan sejumlah persiapan, diantaranya melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif indonesia, dan menjadi anggota perawi lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam kaki. dengan telah terbentuknya perawi, maka dengan sendirinya tugas, fungsi dan kewenangan kaki berakhir dengan sendirinya, bahwa kami berharap permohonan guo tidak ditujukan untuk kembali mengeksiskan kaki dan memperpanjang konflik internal organisasalyssa munawar rahman imran) pekerjaan karyawan swasta alamat sejajar, sidoharjo, ngaglik, sleman, kapan daerah istimewa yogyakarta, tea selanjutnya disebut sebagai pemohon nama hari kurniawan pekerjaan wiraswasta alamat jl. kol. survei nomor rt. rw. desa ditrotrunan, kecamatan lumajang, kabupaten lumajang, jawa timur, selanjutnya disebut sebagai . pemohon il: nama malang corruption watch mcw) yang dalam hal ini diwakili oleh lutfi kurniawan pekerjaan ketua badan pengurus mcw alamat jalan joyosuko metro merjosari, malang, jawa timur, selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: nama yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi) yang dalam hal ini diwakili oleh alvin kurnia palma s.h. pekerjaan ketua badan pengurus ylbhi alamat jalan diponegoro jakarta pusat: selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god nama pengurus pusat pemuda muhammadiyah yang dalam hal ini diwakili oleh daniel antar simanjuntak, pekerjaan ketua umum pengurus pusat pemuda muhammadiyah alamat gedung pusat dakwah muhammadiyah, jalan menteng raya jakarta pusat: selanjutnya disebut sebagai . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus diwakili oleh kuasa hukumnya abdul wahid, s.h., machi ahmad, s.h., ali akbar tanjung, s.h., andi muttagien, s.h., bahrain, s.h., m.h., daud bersih, s.h., erwin natosmal gemar, s.h., gregorius djoko, s.h., jeremiah lambang, s.h., julius ibrani, s.h., kelola easter, s.h., ainun yakin, hi, prasetyo utomo, s.h., roni saputra, s.h., sigung kartu, s.h., wahyu pandang perawan, s.h., wahyu bagian, s.h., dan zainuddin, s.h. yang kesemuanya adalah advokat dan atau pengacara publik serta pegiat reformasi hukum yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri koreksi) yang berkedudukan hukum kantor ylbhi, jalan diponegoro, nomor jakarta pusat, telp. fax. baik sendiri sendiri maupun bersama sama, bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa, kesemuanya atasketerangan dewan perwakilan rakyat, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait kepolisian negara republik indonesia, memeriksa dengan seksama bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait kepolisian negara republik indonesia, mendengar keterang: mendengar dan membaca keterangan ahlmembaca kesimpulan para pemohon, presiden, dan pihak terkait kepolisian negara republik indonesia, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepolisian. bahwa pemohon selama ini dalam mengurus sim (penyandang disabilitas) dipersulit wilayah pemohon. akibatnya, dalam keseharian pemohon ii, sering dibilang oleh kepolisian karena tidak memiliki sim. bahwa tidak adanya fasilitas yang disediakan oleh negara (dalam hal ini kepolisian) dan kesulitan untuk mengakses pengurusan sim tempat tinggal pemohon ii, membuat hak pemohon sebagai warga negara mencederai. bahwa pemohon dan banyak teman pemohon yang menyandang disabilitas sudah pernah mengeluhkan hal ini kepada kepolisian namun tidak dihiraukan. bahwa pemohon dan sejumlah penyandang disabilitas lumajang dan blitar merasa menjadi korban dari pengelolaan sim yang berimbang ini. bahwa pemohon dan sejumlah penyandang disabilitas selama ini tidak berani untuk mempermasalahkan hal ini lebih lanjut karena kepolisian mempunyai kekuasan yang besar. selain berwenang mengeluarkan sim, kepolisian juga berwenang untuk melakukan penegakan hukum. bahwa dengan memiliki kewenangan dari mengurus sim dan melakukan penegakan hukum tersebut, ditambah dengan kondisi pemohon yang menyandang disabilitas, negara tidak akan pernah hadir untuk memperhatikan realitas yang dialami oleh pemohon dan penyandang disabilitas lainnya. bahwa pemohon iii adalah badan hukum indonesia bernama malang corruption watch yang telah terdaftar dengan akte notaris sugianto nomor tanggal juni bukti bahwa berdasarkan akta notaris malang corruption watch disebutkan bahwa perkumpulan ini mempunyai peran antaranya sebagai sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god nomor mesin jf51e nomor bpk berdasarkan nomor register kendaraan bermotor nkb pol.) didapat informasi sebagai berikut nomor polisi edy nama pemilik santa andini suri alamat villa pulang mas rt. rw. kel. bambu apus kec. pulang tangerang kabupaten kota kota tangerang selatan polda metro jaya penerbit bpk dilantai polda metro jaya merk toyota type kendaraan kijang nova tahun warna abu abu metalik nomor rangka mfw42g6a2160537 nomor mesin :17tr6923073 nomor bpk berdasarkan analisa data informasi tersebut, polri berkesimpulan bahwa diduga keras telah terjadi kejahatan dalam bentuk sindikat, terkordinir dan terencana secara sistematis, dengan uraian sebagai berikut diduga keras telah terjadi kasus penggelapan atas mobil toyota yaris, dengan modus mobil dibeli secara kredit leasing, selanjutnya digelapkan, oleh leader kreditor. pada kasus ini diduga keras juga melibatkan pihak oknum leasing, dengan dukungan fakta bahwa atas hilang ditetapkannya mobil dimaksud, belum ada laporan resmi oleh pihak leasing dan belum tidak ada permintaan blokir kepada pelaksana fungsi resident kantor. diduga keras telah terjadi kejahatan asuransi. hal ini didukung fakta bahwa pihak leasing tidak berupaya melapor dan atau mencari mobil dimaksud untuk mendapatkannya kembali. hal ini dapat terjadi oleh karena pihak leasing tidak merasa ada kerugian, kerugian akibat mobil yang digelapkan telah ditanggung pihak asuransi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diduga keras telah terjadi kejahatan pemanfaatan dokumen resmi negara secara salah. hal ini didukung fakta bahwa bpk dengan nomor seri seharusnya merupakan dokumen yang tersimpan dipihak leasing lampung, dapat keluar dan dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan pemalsuan dengan dokumen asli (asli tapi palsu). kejahatan ini setidak tidaknya melibatkan oknum leasing dan atau pihak leasing secara kelembagaan. diduga keras telah terjadi pemalsuan data. hal ini didukung fakta bahwa pol edy, bukan sesuai peruntukannya. diduga keras telah terjadi kasus penipuan. hal ini didukung fakta bahwa mobil dimaksud telah dijual dengan harga yang realistis seolah olah mobil dimaksud asli. berdasarkan uraian itu, polri ini meyakinkan bahwa begitu pentingnya penyelenggaraan fungsi resident bagi tercapainya tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, dengan uraian sebagai berikut pelindung dan pengayom kepada masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor, harus didukung oleh proses penegakan hukum, sesuai tujuannya untuk menyelesaikan masalah masalah ditengah masyarakat dengan cara beradab. oleh sebab itu dijadikannya tugas perlindungan dan pengayoman menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari tugas penegakan hukum, sangatlah tepat. tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilapangan sebagai upaya menekan terbukanya peluang terjadinya kejahatan, membutuhkan koordinasi dan sinergitas yang baik, cepat dan mudah dengan proses penegakan hukum secara administratif. memudahkan dalam proses penegakan hukumnya itu sendiri dan pada gilirannya mampu menekan niat pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. terjadinya kepastian hukum kepemilikan kendaraan dan tegaknya hukum atas kejahatan yang terjadi atasnya, selain memberikan jaminan perlindungan dan pengayoman juga dengan sendirinya akan mendorong terwujudnya ketertiban dan ketentraman umum masyarakat. demikian keterangan tambahan polri sebagai pihak terkait, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan yth. majelis hakim mahkamah konstitusi, dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god memutuskan uji materi atas kewenangan polri dalam menyelenggarakan fungsi resident. polri dalam menyelenggarakan fungsi resident, dan kalau bisa agar ada laporannya. oleh sebab itu, izinkan polri untuk mengajukan keterangan terkait database kantor yang dimiliki polri berikut dengan tujuan dan manfaatnya serta contoh contoh kasus yang sudah mendukung oleh keberadaan database kantor tersebut, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan polri selaku pihak terkait sebelumnya, sebagai berikut sistem resident kantor online yang sudah dikembangkan oleh korlantas mabes polri diantaranya melingkupi . informasi data kendaraan bermotor aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat dengan mengakses atau centre.id infokendaraan.php #|@ resident centred infokendaraanphhp |. markas besar kepolisian republik indonesia korps lalu lintas bidang registrasi dan identifikasi 2pe homo) derita kartika agenda duku tamu menu informasi informasi data kendaraan bia login info kantor ino porsi cam) liner poto tamat password . bermotor pen akan) yp unit kendaraan tak rekap kantor merana mamak. o aaa ngga oo oo. banana memang i3:$5oij$i gambar informasi data kendaraan untuk penggunaannya masyarakat diminta untuk memasukan data polisi dan digit rangka terakhir yang mana fungsi digit rangka terakhir ini berfungsi untuk mencegah data kantor dibuka oleh orang yang tidak berkepentingan. contformasi kendaraan dengan polisi dengan digit rangka terakhir digit rangka terakhir dapat dilihat pada stok ataupun bpk yang bersangkutan) koi resident centred info markas besar kepolisian republik indonesia korps lalu lintas bidang registrasi dan identifikasi sen al) home berita angkat tes ganda buku tamu pen menu informasi informasi data kendaraan perda login info kantor ino posisi gan) reset) user men sub bid kantor password realtime update data kantor rangka 0pit terakhir) loan result tab (query time detik dari sekitar unit kendaraan armor kks pela aan (nama semua efacaman parmar pe owuinos memo, m0061. sewu kec. perang won pewsiemoaraan ifserroamoroa quote jiferommasoto a.a kaa ssi jrumamua pama vw pol gambar contoh informasi data kendaraan manfaat dari fitur ini adalah: masyarakat dapat mengetahui secara pasti apakah dokumen kantor yang dimilikinya benar terdaftar secara legal atau ilegal, sehingga membantu masyarakat untuk terhindar dari penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan bekas second. untuk petugas lalu lintas dijalan raya dapat dengan segera mengetahui peredaran dokumen kendaraan yang palsu atau aspal, dengan membandingkan data elektronik dengan data yang tertera stok. detail transaksi pendaftaran aplikasi ini berguna untuk mendapatkan informasi pendaftaran resident kantor se indonesia secara realtime yang terbuka untuk umum dan yang dapat dipantau setiap harinya centre.id detaildatatransaksi.php atau sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dan informasi kepastian proses akan layanan yang diberikan oleh polri khususnya satuan lalu lintas setempsident centre.id jera avatar aksi ping markas besar kepolisian republik indonesia korps lalu lintas bidang registrasi dan identifikasi home af) berita antik agenda buku tamu detail transaksi pendaftaran tanggal anna maa dapat cal 2konstan2n22a1n esaasto jimmatwan kendaraanbaru ' jam n ma | hi. uddin rebbe duplikat bpk ambon maluku (dl deseogau ipt. seramtumggalpratama )ikendaraanbaru jambon maluku (ima semau hee pemasar maman | o bm3ssen oo (pt. palma satu pengesahan stok pekanbaru riau gambar detail transaksi pendaftaran jumlah data kendaraan per polda aplikasi ini untuk memberikan informasi kepada publik tentang jumlah data kendaraan per polda, yang dapat diakses melalui atau centre.id rekappolda.php. ob: resident centred laprekappoldaph soga markas besar kepolisian republik indonesia korps lalu lintas bidang registrasi dan identifikasi koh home berita radikal agenda buku tamu jumlah data kendaraan refresh keluar (jika semua data jumlahnya berarti system sedang melakukan proses perhitungan, tunggu beberapa saat lalu klik tombol refresh) dan drag ran data app et) fh) ime jaya (ebawatenaan masal soal data) romawi| sser| maman) jawabarat soosi| at088| o o2543s3| sar2real jiwamu ogesase| oo ost37| o o280056| oo ob0assa9| o3naga ot0071217| sumatera utara jodha castrol more| o o or2na28| can sanon| sumatera selatan sme lai avo.06n petomune sasa, 25521sa| kon kalimantan timur tan gambar jumlah data kendarross cek barcode bpk aplikasi ini digunakan untuk mengcrosscek data bpk dengan menggunakan barcode code yang tertera pada setiap material bpk sejak keluaran tahun dengan mengakses secara online yang dapat dibuka dengan menggunakan laptop dan menggunakan webcam pada laptop tersebut sebagai pemindai barcode. aplikasi ini dapat diakses atau segment centred markas besar kepolisian republik indonesia korps lalu lintas bidang registrasi dan identifikasi sun cross cek barcode bpk camera (facing: unknown) hasil scan barcode: gambar contoh hasil cross cek data barcode bpk ik. resident centred t markas besar kepolisian republik indonesia silk naa korps lalu lintas bidang registrasi dan identifikasi setan cross cek barcode bpk camera (racing: unknown) (x) dod hasil scan barcode: gross gek bpk digit rangka terakhir gambar cross cek barcode becurity agar data tidak sembarang diakses oleh orang yang tidak berkepentingan sistem tetap meminta memasukan digit rangka terakhir. aplikasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian kepada masyarakat untuk menghindari penipuan penipuan akibat dokumen aspal. realtime transaksi per polda aplikasi ini digunakan sebagai salah satu keterbukaan informasi kepada publik dengan dibuat per polda agar tiap polda dapat memantau aktifitas jajarannya dengan lebih mudah pula. korlantaspolri.id poldariauphp markas besar kepolisian republik indonesia pir korps lalu lintas sina bidang registrasi dan identifikasi home berita musikal ter agenda buku tamu realtime update data kantor polda riau tanggal gambar realtime update data kantor polda riau informasi rekap jumlah transaksi pendaftaran harian rekorlantaspolriid rekaprealtimetransaksiphp kal markas besar kepolisian republik indonesia sn korps lalu lintas o)y, bidang registrasi dan identifikasi home berita artikel agenda buku tamu rekap transaksi pendaftaran pilih polda riau tanggal tapal kembali depan kendaraan baru . perpanjangan stok mea ' ' ' ' ' ' mutasi masuk mena puplkatstnk pe . naa irubahbentuk (ganti warna gambar rekap transaksi pendaftaran informasi data kantor secara online khusus untuk petugas polri dilapangan polisi lalu lintas dan satuan bareskrim). informini digunakan khusus anggota polri (memiliki login dan password khusus) untuk mengakses data kantor server resident centre korlantas mabes polri yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi kendaraan kantor yang berhubungan dengan tidak kejahatan baik langsung ataupun tidak langsung, dimana identifikasi dapat berdasarkan polisi, rangka, mesin, dan bpk. beta ofmsamamemanksanp psa markas besar kepolisian republik indonesia sih roma berita anita anda buku tamu ann bea gambar informasi data kendaraan manfaat yang dapat dirasakan oleh aplikasi ini adalah tabrak lari hilang temu kasus teror bom dengan kantor kecelakaan tunggal korban meninggal tanpa identitas pengungkapan dokumen kantor aspal jual beli kantor tanpa dokumen kejahatan kejahatan lain lintas provinsi yang menggunakan kantor sebagai alat transportasi dalam melaksanakan aksinya, seperti perampokan, pembunuhan, kantor, hingga distribusi narkotika. contoh kasus nyata yang pernah terjadi diantaranya kasus kecelakaan "adu ayam terjadi daerah polres lampung selatan, pelaku melarikan diri dengan tertinggal unit motor dengan identitas plat nkb diduga palsu, dengan rangka: misc4116ek334294 dengan jenis motor honda cbr warna hitam dan mesin kc41e dilaporkan oleh bareskrim setempat dengan koordinasi baur stok setempat (itu suharto) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hc. didapatkan kendaraan tersebut ternyata memiliki plat nkb asli dengan nomor polisi: hc, atas nama harley simatupang dengan alamat cimande permai siturerate cimande serang. kasus teror bom bali dengan serpihan potongan nomor rangka yang tersisa, dapat diidentifikasi kepemilikannya dan akhirnya dapat terungkap pelaku. kasus perampokan dan pembunuhan toko mas air molek indragiri hulu riau, pada tahun dimana pelaku meninggalkan unit sepeda motor bodong, dan setelah ditelusuri didapat informasi pemilik kendaraannya dan pelaku dapat ditangkap. kasus laka tunggal korban meninggal ditempat tanpa identitas kabupaten siak, dengan menggesek rangka, mesin dan nomor plat kendaraan dapat ditelusuri oleh kait laka polres siak itu indra). kasus pembunuhan yang terjadi lampung utara dengan korban tanpa identitas dan tidak diketahui keluarga untuk mengambil nya untuk segera dimakamkan, dari kendaraan kantor yang ditemukan dilokasi pembunuhan dapat diketahui keluarganya yang ternyata berlokasi lampung selatan. laporan itu hartono kait resident polres lampung utara). kasus hilang temu dari razia kendaraan yang dilakukan plantas didaerah daerah, setelah dilakukan gesek rangka dan mesin sudah cukup banyak kendaraan yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah setelah dilakukan penelusuran baik dari system dan dokumen arsip yang terdapat setiap satuan bpk atau samgat setempat. dan masih banyak kasus kasus kejahatan tindak pidana dan perdata lain yang berhasil diungkap berkat kerjasama satuan bareskrim dengan satuan resident setempat. cross cek mutasi elektronik online aplikasi ini membantu proses layanan mutasi antar provinsi indonesia agar mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi sisi sisi keamanan yang mana jika dilaksanakan oleh lembaga lain yang sifatnya masih kedaerahan provinsi) tentu akan menghambat dan memungkinkan letaknya kendaraan yang sebelumnya ilegal. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan aplikasi cross cek mutasi secara elektronik ini pula dapat mempercepat proses pelayanandikarenakan data dari tempat mutasi awal dapat langsung masuk kedalam aplikasi tujuan, berikut dengan identitas pemilik yang baru, sehingga memberikan jaminan legitimasi kepemilikan. maa masuk server transaksi gambar alur cross cek mutasi elektronik online aplikasi terintegrasi dengan layanan kepolisian lainnya, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan ujicobarpilot project. aplikasi ini akan menggabungkan sistem resident dengan sistem satuan lainnya seperti dengan layanan spk, laka lantas, vakum dan tilang disetiap layanannya sehingga data kantor yang berhubungan dengan tidak kejahatan lain baik pidana ataupun perdata sehingga dapat dilakukan blokir secara nasional. demikian keterangan tambahan polri, terkait dengan database kantor polri berikut dengan tujuan dan manfaatnya, sebagai bahan pertimbangan yth. hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan kewenangan fungsi resident tetap menjadi bagian dari kewenangan polri. selain itu, pihak terkait juga mengajukan satu orang saksi atas nama kastanya dan mengajukan empat orang ahli yaitu prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc., prof. dr. marcus primo suharto, s.h., hum., prof. dr. gde panta astana, s.h., m.h., dan ir. tri tjahjono, sc., ph. yang kesemuanyaprof. dr. nurhasan ismail, s.h., si., prof. dr. philips hadron, s.h., prof. dr. muhammad said karim, s.h., m.h., si., dr. dian puji nugraha simatupang, s.h., m.h., dan adi anuario, sc. pada persidangan hari kamis,kkn): memberdayakan masyarakat sipil agar dapat melakukan pengawasan terhadap sistem politik, ekonomi, hukum dan budaya serta mendorong partisipasi politik masyarakat untuk dapat dan bisa mengontrol proses lahirnya kebijakan publik dan pengambilan keputusan publik, mengupayakan pelembagaan lembaga gerakan sosial untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme kkn), sebagai bagian dari demokratisasi sistem politik, hukum, budaya dan ekonomi. bahwa sejak dibentuk, pemohon iii secara rutin melakukan kegiatan kegiatan yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi indonesia. salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. hal itu sesuai dengan tujuan organisasi pemohon iii yaitu(kkn). bahwa keberadaan pada guo yang diuji dinilai merugikan pemohon iii, karena: bahwa keberadaan guo menyebabkan fungsi utama penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terabaikan. bahwa mencampurnya kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dengan pengurusan residen dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim membuat kepolisian rentan untuk melakukan praktik sewenang wenang. bahwa dengan kekuasaan kepolisian yang besar dari hulu hilir dalam pengurusan residen dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim membuat kepolisian dipersepsikan oleh publik sebagai salah satu lembaga terhirup. bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (nomor faction) bahwa pengurusan residen dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god keterangan saksi kastanya saksi bertempat tinggal jalan assakinah, kepausan, jakarta: saksi dalam hal ini telah memiliki sim dan membuatnya daan mogok, dengan terlebih dahulu mengikuti ujian sesuai prosedur berupa ujian tertulis, kompetensi tertulis, dan juga praktik mengendarai lapangan, saksi telah mengendarai kendaraan sejak tahun dan memiliki sim pertama dibuat polda metro jaya, selama ini saksi tidak pernah mengalami kecelakaan dan puas dengan pelayanan dari penerbitan sim, saksi menyarankan kepada pemerintah terhadap kepemilikan sim yang diberikan khusus kepada tunadaksa atau penyandang cacat, agar pemerintah dapat bekerja sama dngan industri industri otomotif untuk menciptakan teknologi yang dapat digunakan bagi penyandang cacat itu sendiri: saksi selama ini mengendarai motor yang dimodifikasi sendiri: menurut saksi, istilah tuna paksa yang undang undang guo gunakan adalah istilah yang umum, menurut saksi lebih baik diberikan istilah yang lebih spesifik lagi sesuai dengan anggota gerak yang rusaknya. keterangan ahli: prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc. norma undang undang dasar negara tahun lahir dalam perubahan kedua undang undang dasar dengan latar belakang untuk menegaskan perbedaan dan kemudian pemisahan tugas tugas antara tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia. dalam norma itu ditegaskan kedudukan, tugas dan fungsi kepolisian negara yakni sebagai "alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat" dengan tugas untuk "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". saya yang juga pada waktu mengajukan dan membahas rancangan undang undang kepolisian negara ini dpr ri bersama sama dengan menteri pertahanan almarhum saudara matahari abdul jalil, tidaklah merasa ada perbedaan dengan perumusan fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god dalam norma undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara ri, yakni menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan kemapundang undang dasar memang menyebutkan kedudukan polri sebagai "alat negara", hal yang sama juga dikemukakan dalam norma undang undang nomor tahun penyebutan fungsi polri adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rumusan norma undang undang nomor tahun tidaklah terlepas dari konsepsi ketatanegaraan bahwa fungsi kepolisian yang dirumuskan dalam undang undang dasar adalah bagian dari fungsi eksekutif, bukan fungsi peradilan, walaupun tugas tugas polri terkait dengan penegakan hukum. persoalan pokok terkait dengan permohonan pengujian undang undang ini pada hemat saya adalah dengan norma huruf dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara yang menyatakan bahwa polri sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang untukdan norma dan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas angkutan jalan yang terkait dengan norma pengaturan tentang kewenangan polri melakukan registrasi kendaraan bermotor melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor dan manajemen sistem administrasi manunggal yang dikoordinasikan oleh polri. terkait dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi, masalah ini sudah memasuki ranah administrasi negara, yang undang undang dasar kita tidak memberikan pengaturan yang spesifik. dengan demikian, kepada instansi mana kewenangan ini akan diberikan sepenuhnya adalah pilihan pembentuk undang undang dengan berbagai pertimbangan antara lain efektifitas, relevansi dan sejarah penyelenggaraan administrasi pemerintahan sejak zaman kolonial dahulu. saya berpendapat bahwa dalam hal. melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, pemberian kewenangan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tersebut kepada polri adalah semata mata didasarkan kepada efektivitas, relevansi dan akar historis penyelenggaraan pemerintahan bidang ini, lebih lebih jika dilihat dari keadaan sekarang setelah amandemen bab undang undang dasar negara tahun yang memberikan penekanan kepada otonomi daerah. bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pertama tama haruslah dikaitkan dengan efektifitas sebuah instansi pemerintahan dalam penyelenggaraannya. kalau registrasi diserahkan kepada kementerian perhubungan, jelaslah hal tersebut tidak akan efektif oleh karena kementerian ini, dengan adanya otonomi daerah, tidaklah mempunyai aparat yang berada daerah daerah. dinas angkutan lalu lintas jalan daerah daerah bukanlah organ kementerian perhubungan, melainkan aparat pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. tidak ada network yang secara efektif dapat menghubungkan suatu dinas lla suatu daerah dengan daerah lainnya, sehingga negara akan mengalami kesulitan memiliki data base kendaraan bermotor, apalagi melakukan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak jarang terkait dengan kemampuan forensik yang samasekali bukan keahlian dan kemampuan dinas lla, terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan upaya penegakan hukum dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. karena itu, saya berpendapat, polri yang tidak terkena otonomi daerah dan bekerja secara struktural dari pusat sampai daerah daerah terpencil, dan memiliki kemampuan melakukan uji forensik kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu tindak pidana, adalah instansi yang paling relevan untuk diberi kewenangan melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. adapun terkait dengan kewenangan memberikan surat izin mengemudi sim) yang oleh undang undang juga diberikan kepada polri, pada hemat saya hal itu adalah sebuah pilihan yang dilakukan oleh pembentuk undang undang karena undang undang dasar tidak memberikan pengaturan spesifik mengenai hal itu. sebagai sebuah pilihan, maka tidak ada ruang untuk melakukan uji konstitusionalitas terhadap norma yang mengatur hal tersebut. namun demikian, saya perlu menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kata "izin" dalam surat izin mengemudi tersebut, jika dibandingkan dengan kata "dispensasi" yang juga dikenal sebagai istilah merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold dalam tata hukum kita. kata "izin" secara hukum haruslah diartikan sebagai olehnya seseorang melakukan sesuatu yang secara normatif adalah perbuatan yang dilarang. sementara kata "dispensasi" diartikan sebagai olehnya seseorang meninggalkan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu kewajiban. pegawai negeri misalnya wajib masuk kantor pada hari kerja selama delapan jam kerja. namun, jika pegawai tersebut sakit, maka dia mengajukan permohonan "dispensasi" bukan mengajukan permohonan "izin". sebaliknya mengendarai kendaraan bermotor jalan umum pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang karena nyata nyata dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. namun seseorang dapat dibolehkan atau dibebaskan dari larangan itu kalau dia mendapat izin, bukan mendapat dispensasi. karena itulah, maka yang diterbitkan polri itu adalah surat izin mengemudi, bukan surat dispensasi mengemudi. karena demikian pemahaman kata izin dalam surat izin mengemudi itu, maka pilihannya adalah instansi pemerintahan yang manakah yang paling efektif, relevan dan secara historis terkait dengan penyelenggaraan penerbitan sim ini, saya berpendapat yang paling dekat dengan ketiga unsur tersebut melangkah polisi. kewenangan memberikan izin, dalam arti membolehkan suatu larangan menurut hukum, terangan bukan kewenangan kementerian perhubungan yang tugas pokoknya tidaklah terkait secara langsung dengan penegakan hukum, tetapi lebih relevan sebagai tugas polri. penerbitan sim oleh dinas lla tiap kabupaten dan kota, akan menimbulkan persoalan yurisdiksi wilayah mana sajakah sim itu berlaku, karena kewenangan dinas lla suatu kabupaten kota tidaklah otomatis dapat menjangkau kabupaten kota yang lain. akhirnya semua sim akan bersifat lokal perkabupaten kota yang tidak efektif untuk digunakan oleh pengemudi. demikian pula, keterkaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan terkait dengan lalu lintas jalan, adalah bagian dari tindakan penegakan hukum yang tidak ada instansi lain yang lebih relevan untuk melaksanakannya kecuali. aparat polri. demikianlah keterangan saya terkait dengan pengujian undang undang, dalam perkara nomor w puu xni ini. hak lain yang terkait merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id dengan perintah undang undang yang memberikan kewenangan kepada kepala kepolisian negara dalam membuat peraturan pelaksana dari kedua undang undang yang dimohonkan pengujian, tidak perlu saya berikan keterangan rinci, karena pengaturan tersebut bersifat sekunder dan terkait dengan apakah kewenangan polri dalam melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menerbitkan sim dinyatakan konstitusional atau tidak oleh mahkamah yang mulia. kalau kewenangan itu konstitusional, maka norma norma pengaturan yang bersifat sekunder tersebut akan tetap relevan, demikian pula sebaliknya. prof. dr. marcus primo suharto, s.h., hum. huruf dan polri serta dan dan dan dan lla oleh pemohon dianggap bertentangan dengan uud negara dengan alasan:asaiuud negara bahwa terjadinya perluasan kewenangan dimaksud telah, bahwa berkurangnya perhatian polri dalam melaksanakan kewenangan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah menyebabkan munculnya potensi kerugian bagi masyarakat, khususnya bagi diri para pemohon. permasalahan: berdasarkan alasan pengujian yang diajukan pemohon tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: apakaholri merdeka darat jakarta tol f2x email sokretanat omahkamahkonstitii go id dan lla akan mendukung tugas polri ataukah justru pembahasan. bahwa berdasar statistik kriminal, kendaraan bermotor merupakan obyek dari kejahatan pencurian dan kerapkali juga sebagai alat untuk melakukan kejahatan. data beberapa kota besar menunjukkan pencurian kendaraan bermotor menduduki peringkat atas diantara kejahatan pencurian lain yang dilaporkan. salah satu contoh, dki sepanjang tahun kasus pencurian kendaraan bermotor curator menduduki peringkat kedua kasus), setelah pencurian dengan pemberkatan surat kasus), dan pencurian dengan kekerasan curah sebesar kasus sumber: cnn indonesia). demikian pula polrestabes surabaya, sepanjang tahun curator juga menduduki peringkat kedua kasus) setelah surat kasus), selanjutnya baru diikuti curah serta kejahatan lainnya (sumber: bps surabaya data tersebut menunjukkan bahwa dki, pada tahun rata rata setiap hari terjadi (delapan) sampai dengan sembilan) curator dan polrestabes surabaya pada tahun yang sama rata rata terjadi (satu) curator untuk setiap harinya. data statistik kriminal itu belum sepenuhnya menjelaskan realitas kejahatan, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga data curator bisa lebih besar dari yang tergambar dalam statistik kriminal. kendaraan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, banyak terjadi dalam kasus penjambretan, tabrak lari, bahkan dalam kasus bom bali dipakai sebagai alat untuk membawa bahan peledak untuk melakukan teror. bahwa kenyataan sosial yang menunjukkan banyaknya kasus pencurian bermotor dan penggunaan kendaraan bermotor untuk melakukan kejahatan harus disikapi melalui kebijakan pemberian wewenang yang mendukung penegakan hukum yang menjadi tugas polri melalui keputusan politik untuk mempercepat, mengefektifkan dan mengefisienkan tugas penyelidikan dan penyidikan. hal ini berkesenian dengan prinsip open legislative policy yang dianut oleh uud negara dengan prinsip tersebut, pembentuk konstitusi telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mendelegasikan secara atribut kepada presiden dan dpr untuk mengatur lebih lanjut mengenai penjabaran tugas keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. antara ujud penyebarannya adalah kewenangan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri. bahwa bidang penyelidikan, polri selaku penyelidik bertugasdan selanjutnya dibidang penyidikan, polri selaku penyidikan perlu didukung dengan kemudahan untuk mendapatkan alat bukti. dalam hal ada dugaan kejahatan terkait dengan kendaraan bermotor, data resident kantor maupun sim berfungsi sebagai data forensik kepolisian. data ini akan lebih mudah diperoleh penyidik apabila polri diberi kewenangan mengelola data resident kantor dan sim: bahwa kendaraan bermotor pada hakekatnya adalah alat untuk berpindah dari satu tempat tempat yang lain, sehingga kendaraan bermotor juga alat untuk melarikan diri dari satu tempat tempat yang lain. dalam perspektif penegakan hukum penggunaan data resident akan lebih efektif apabila penggunaan data itu dikelola oleh satuan organisasi yang mempunyai kesatuan komando, seperti kepolisian dibandingkan dengan kementrian atau lembaga lainnya karena setiap anggota polisi yang bertugas penegakan hukum akan lebih mudah mengakses data yang diperlukan melalui pangkalan data, termasuk untuk melakukan pelacakan pemilik apabila terkait dengan pencurian kantor dibandingkan apabila data itu dikelola oleh kementrian atau lembaga lainnya, bahwa selain untuk kepentingan forensic kepolisian manakala terkait dengan kejahatan, data resident kantor justru akan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, karena dengan resident terdapat kepastian kejelasan hubungan hukum kepemilikan antara seseorang dengan kendaraan bermotor, termasuk perubahan kepemilikan yang terekam dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pangkalan data kendaraan bermotor yang dikelola polri. selanjutnya menyangkut kewenangan pemberian sim, dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi mengendarai kendaraan bermotor itu berpotensi viktomogeen atau penimbunan korban dalam bentuk membahayakan orang lain atau diri sendiri yang dapat mengarah pada perbuatan pidana. sehubungan dengan hal tersebut maka orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus benar benar mahir dan dibuktikan dengan lulus ujian yang memberikan kompetensi kemampuan mengemudi jalan agar tidak membahayakan dirinya maupun pemakai jalan lainnya dari kecelakaan lalu lintas oleh karena penegakan hukum dijalan juga merupakan tugas kepolisian, maka tugas penegakan hukum itu akan sangat didukung apabila data forensik kepolisian yang menyangkut data pengendara kendaraan bermotor maupun penyelenggaraan uji kemampuan mengemudi kendaraan bermotor dikelola dan diselenggarakan oleh polri: bahwa pengelolaan data resident kendaraan bermotor dan sim akan lebih berdayaguna dan bermanfaat apabila dikelola oleh kepolisian. fakta ini telah terbukti dalam pengungkapan kasus bom bali. kasus bom bali yang semula diragukan dapat terungkap karena nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang digunakan telah dirusak, dalam waktu yang relative cepat dapat diketahui pelakunya setelah polri berhasil mengungkap nomor rangka dan nomor mesin yang telah dirusak dengan cairan kimia melalui metode penimbunan kembali (re etching). selanjutnya, polri dengan memanfaatkan data resident dapat dengan cepat menelusuri siapa pemilik terakhir dari kendaraan bermotor tersebut, sehingga orang ynag menggunakan kendaraan bermotor itu dapat diketahui. bahwa kewenangan melakukan resident dan memberikan sim yang dalam penegakan hukum merupakan bagian dari data forensic kepolisian telah diberikan oleh pembentuk untuk mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan, yang karenanya polri sudah mengembangkan sarana dan prasarana, teknologi, sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas tersebut, dan apabila pindahkan kewenangannya tempat lain justru akan menimbulkan pemborosan dan permasalahan lainnya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kesimpulan dalam perspektif tugas penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan),:, bukan sebaliknya. dengan resident kantor dan penerbit sim sebagai faktor penguat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak mungkin bertentangan dengan uud negara karena keduanya merupakan penjabaran dari ketentuan uud tersebut. dengan kesimpulan ini maka menurut pendapat ahli pemberian kewenangan kepada kepolisian melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan dan penerbitan surat lilin mengemudi kendaraan bermotor sudah tepat prof. dr. gde panta astana, s.h., m.h. dengan merujuk pada permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara guo, pada intinya pemohon menyatakan bahwa ketentuan huruf dan polri serta ketentuan dan dan dan dan lla bertentangan dengan uud dengan alasan: pertama,im) sebagaimana diatur dalam ketentuanketentuan uud kedua, bahwa adanya perluasan kewenangan polri tersebut menyebabkan berkurangnya perhatian atau tidak maksimalnya polri dalam melaksanakan kewenangannya bidang keamanan dan ketertiban merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god masyarakat, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya potensi kerugian bagi masyarakat, khususnya bagi diri para pemohon. secara substansial, dalam polri dan lla yang dimohonkan untuk diuji dengan alasan alasan yang yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana disebutkan atas, bermuara pada persoalan kewenangan. dalam hal ini, para pemohon menilai, menyimpang dari kewenangan polri bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana digariskan dalam ketentuan uud penilaian pemohon dalam memaknai kewenangan polri dalam keseluruhan instrument hukum (positif) yang mengaturnya, tidak dibekali oleh pemahaman tentang makna kewenangan itu sendiri, sumber sumber kewenangan, dan terutama esensi makna kewenangan polri yang terkandung dalam ketentuan uud karena itu, agar diperoleh pemahaman yang relatif utuh tentang kewenangan dan sumber sumber kewenangan, berikut ini disampaikan uraiannya dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. ggemann, dalam verde theories panen selling staatsrechf menyatakan bahwa staat ambtenorganisatie negara adalah organisasi jabatan. sebagai organisasi jabatan, dalam negara dijumpai atau terdapat beragam jabatan, seperti jabatan kenegaraan (lembaga lembaga negara), jabatan politik, jabatan publik, jabatan administrasi negara, dan lain sebagainya. jabatan itu sendiri adalah lingkungan pekerjaan tetap (kring van waste werkzaamheden), oleh karenanya, jabatan itu bersifat tetap, sedangkan pemegang jabatan (ambtsdrager) dapat berganti ganti. terhadap jabatan itu dilekatkan berbagai fungsi dan tugas wewenang untuk mencapai tujuan negara. dalam konteks jabatan itu sendiri terkait dengan kewenangan wewenang. pengertian kewenangan dan wewenang kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. istilah wewenang digunakan dalam kata benda yang disejajarkan dengan istilah "bevoegheid' dalam istilah hukum belanda. terhadap istilah kewenangan dan wewenang itu ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "bevoegheid". perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. istilah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepolisian rentan praktik pungutan liar dan calo. bahwa dengan demikian, kerja kerja yang telah dilakukan pemohon ill yang terlibat dalam pemberantasan korupsi dan pengawasan kelembagaan negara (termasuk kepolisian) telahyayasan lembaga bantuan hukum indonesia adalah suatu lembaga yang telah terdaftar dengan akte notaris nomor tanggal oktober jakarta oleh notaris dr. irawan soerodjo, sh, si. bukti dalam anggaran dasar pemohon dinyatakan bahwa yayasan ini bertujuan untukrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god "bevoegheid" digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat. dalam konsep hukum indonesia, istilah kewenangan dan istilah wewenang digunakan dalam konsep hukum publik. perbedaan antara kewenangan dan wewenang secara tegas disampaikan oleh ateng syafruddin, yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan pengertian kewenangan authority: gelar) dan wewenang (competence: bevoegdheid). kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari dan diberikan oleh undang undang: sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan. dalam kewenangan terdapat wewenang wewenang (rechtsbevoegheden). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik atau lingkup wewenang pemerintahan yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur) tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas. secara hukum, wewenang (bevoegdheid) adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembentuk undang undang kepada subjek hukum publik. dalam "bevoegdheid' ada tugas (tak), hak (rechten), kewajiban (plichten), dan pertanggungjawaban (verantwoordeiijkheid). secara operasional, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan hukum tertentu. sejalan dengan pengertian wewenang atas, bagi manan berpendapat bahwahak dan kewajiban (rechten plichten). terhadap wewenang itu sendiri, h.d. tout berpendapat bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai "keseluruhan aturan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik". sumber dan cara memperoleh wewenang seiring dengan pilar utama negara hukum, asas legalitas , maka berdasarkan asas atau prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang undangan. artinya, sumber wewenang bagi pemerintahan adalah peraturan perundang undangan. merdeka batal jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsttisi golddua cara, yaitu: atribusi dan delegasi. pada atribusi terjadi pemberian wewenang oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang undangan kepada pejabat pemerintah. dalam atribusi dilahirkan atau diciptakan satu wewenang baru. legislator yang berkompeten memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai original legislator, indonesia berdasarkan uud adalah dpr bersama sama pemerintah sebagai institusi yang melahirkan suatu undang undang, yang bertindak sebagai relegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan suatu ketentuan undang undang mengeluarkan peraturan pemerintah dan atau peraturan presiden yang keduanya menciptakan wewenang pemerintahan kepada badan ataupun jabatan pemerintahan tertentu. pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atribut kepada badan atau jabatan pemerintahan lainnya. jadi, suatu delegasi selalu didahului suatu atribusi wewenang. sejalan dengan itu, string dan steenbeek menyebutkan bahwa, hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atribut) kepada organ lain. jadi, delegasi secara logis didahului oleh atribusi. berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yangtertentu dalam suatu dengan tanggung jawab intern dan eastern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan tersebut sepenuhnya berada pada penerima wewenang (tributaries). pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id yang satu kepada pejabat lainnya. tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (elegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). dalam perspektif dan kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum: "geen bevoegdheid zonder verantwoordeiijkheid atau there authority without responsibility" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. berdasarkan seluruh pemaparan tentang wewenang dan sumber sumber wewenang sebagaimana diuraikan atas, bagaimana uud merumuskan wewenang kepolisian negara republik indonesia? dalam hal ini, terdapat (satu) dalam uud yang mengaturnya, yaitu ketentuan dan dalam ketentuan uud disdangkan ketentuan uud menyebutkan" dari bunyi ketentuan dan uud tersebut atas, timbul pertanyaan: apa makna yang terkandung dalam rumusan ketentuan uud khususnya frasdemikian pula apa makna frasa diatur dengan undang undang dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god rumusan ketentuan uud wethistories ketentuan alat uud tanpa bermaksud melakukan interpretasi terhadap ketentuan guo, namun untuk mencari dan menemukan jawaban atas makna frasa alat negara dalam rumusan ketentuan uud mau tidak mau dan tidak dapat dihindari upaya untuk mengungkap wethistories, sejarah ataupun latar belakang pemikiran yang melandasi rumusan ketentuan uud dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian dalam kedudukannya yang ideal, bukanlah suatu pemikiran dan upaya yang singkat, melainkan melalui suatu proses perjuangan yang panjang dengan kronologis sebagai berikut: pertama, berdasarkan peraturan pemerintah tahun tanggal juli kepolisian ditempatkan bawah perdana menteri, kedua, sesudah pengakuan kedaulatan, timbul dua persoalan yang saling berkait dengan posisi kepolisian, yaitu tentang departemen manakah yang seharusnya berwenang atas institusi kepolisian. dalam hal ini, departemen kehakiman dan departemen dalam negeri ingin memasukan kepolisian bawah wewenangnya masing masing. namun pada sisi lain, ada beberapa pihak yang mengusulkan agar kepolisian tetap berada bawah kekuasaan perdana menteri atau dibentuk departemen baru yaitu departemen keamanan. tarik menarik terjadi karena adanya suatu anggapan bahwa membawahi kepolisian akan memperkuat kekuasaan dan prestise departemen yang berhasil memenangkannya, ketiga, pada masa pemerintahan orde baru, kepolisian menjadi bagian dari abri, bersama sama dengan matra yang lain, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. dimasukkannya polri dalam abri menjadikan pengembangan kelembagaan dan personil polri tidak mandiri, karena sering diintervensi dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum. demikian merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pula menempatkan polri sebagai bagian dari abri merupakan satu satunya model dunia. negara manapun seluruh dunia institusi kepolisian bersifat mandiri dan tidak menjadi sub ordinat institusi militer dengan sifatnya yang destruktif defensif dan ofensif, sementara sifat hakiki dari polisi adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat: keempat, mengingat akan peran dan tugas kepolisian sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sifat hakiki polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, kemudian muncul keinginan agar polri dipisahkan dari tni. pemisahan polri dari tni dimulai dengan kebijakan pemerintah yang memisahkan polri dari tni pada april mulai tanggal tersebut, berdasarkan instruksi presiden ri, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional polri dialihkan dephankam. untuk kemudian, inpres ini menjadi titik balik (turning point) dari perubahan paradigma dan praksis polri depan. lewat reformasi ini, polri bertekad untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju polri yang profesional dan mandiri, menjadi alat negara yang efektif, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. reformasi polri diharapkan mampu mewujudkan polri sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip prinsip masyarakat madani (civil society), yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ham), kelima, keputusan presiden tahun tentang kedudukan kepolisian negara lebih mempertegas lagi kedudukan polri yang lepas dari departemen pertahanan ri. dalam ketentuan keppres dinyatakan bahwa kepolisian negara republik indonesia berkedudukan langsung bawah presiden". keppres ini yang lahir bersamaan dengan hut polri pada juli selanjutnya menyatakan juga bahwa untuk masa berikutnya, tidak ada lagi hubungan struktural antara polri museum engan tni, karena selain dipimpin oleh kepala kepolisian merdeka darat jakarta tol f2x email sekretariat omahkamahkonsttsi go d negara republik indonesia, dalam menjalankan tugasnya polri hams berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam urusan yudisial dan departemen dalam negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum keenam, untuk lebih memberikan bobot hukum mengenai kedudukan polri yang baru tersebut, selanjutnya dirumuskanlah ketetapan majelis permusyawaratan rakyat mpr) vi mpr tentang pemisahan tni dan polri. dalam tap mpr tersebut ditegaskan bahwdalam dinyatakan bahwa tentara nasional indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara." sedangkan dalam disebutkan bahwa: kepolisian negara republik indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan". ketujuh, untuk lebih memperkuat peran kedua institusi yang sebelumnya lemah menyatu tersebut, mpr kemudian membuat ketetapan vii mpr tantang peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara republik indonesia. khusus mengenai peran polri dinyatakan dalam ketentuan tap mpr tersebut" dalam tap mpr tersebut juga diatur tentang susunan dan kedudukan kepolisian negara republik indonesia. namun khusus yang berkenaan dengan kedudukan kepolisian negara republik indonesia, ketentuan tap mpr tersebut menyatakan bahwa: kepolisian negara republik indonesia berada bawah presiden", kedelapan, amanat bangsa indonesia yang di merepresentasikan oleh mpr melalui kedua tap mpr tsb, pada waktu bersamaan diperkuat manesomm sengan diumumkannya ketentuan uud (sebagai merdeka barat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonsttsi go d hasil amandemen kedua uud pada tanggal agustus dalam konteks kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara. ketentuan uud menykesembilan, rumusan ketentuan uud sekurang kurangnya mengandung (dua) makna, yaitu: fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas wewenang yang dijalankan sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. sebagai alat negara, kepolisian negara republik indonesia adalah aparat negara yang berkedudukan bawah presiden sebagai kepala negara. kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang berada bawah presiden sebagai kepala negara, didasarkan pada alasan: untuk menghindari ataupun mencegah belenggu struktural dan intervensi kelembagaan yang sarat dengan beragam kepentingan apabila kepolisian berada bawah kelembagaan ataupun kementerian. adanya belenggu struktural dan intervensi kelembagaan tersebut tidak memungkinkan kepolisian dapat mengembangkan diskusinya dengan baik. padahal diskresi kepolisian itu sangat penting artinya dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian sebagai pemelihara ketertiban (order maintenance) dan sebagai penegak hukum (law enforcement officers). itulah sebabnya kepolisian sebagai alat negara berada bawah presiden sebagai kepala negara, dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil (seperti halnya uud negara dipimpin oleh presiden dalam jabatannya selaku kepala negara (head state) dan kepala pemerintahan chief government). dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai alat negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan uud berarti kepolisian dalam menjalankan fungsinya berada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bawah presiden selaku kepala negara. dalam pada itu, fungsi kepolisian yang mengemban salah satu fungsi pemerintahan mengandung arti bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif (vide uud mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian, terutama kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum, yaitu kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara yang antara lain meliputi: tugas dan wewenang administrasi bidang keamanan dan ketertiban umum tugas dan wewenang memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. bahkan dapat dikatakan bahwa asal mula pembentukan negara dan pemerintahan pertama tama ditujukan pada usaha memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum. tugas semacam ini terdapat juga dalam tujuan membentuk pemerintahan indonesia merdeka, sebagaimana digariskan dalam alinea pembukaan uud yaitu antara lain."melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia" tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain lain tugas tugas administrasi termasuk salah satu tugas tradisional pemerintahan, baik berupa surat menyurat maupun pencatatan pencatatan untuk mengetahui keadaan dalam bidang bidang tertentu serta memberi pelayanan administratif kepada masyarakat, tugas dan wewenang administrasi negara bidang pelayanan umum tugas dan wewenang pelayanan umum makin penting sehingga pekerjaan dan tugas administrasi negara lazim disebut sebagai public services. melayani masyarakat pada saat ini dipandang sebagai hakikat penyelenggaraan administrasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga sering disebut sebagai the service state. pelayanan umum meliputi hal hal seperti perijinan, pemberian dispensasi, penyediaan fasilitas umum, dan lain sebagainya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god makna frasa diatur dengan undang undang dalam rumusan ketentuan uud dari dalam uud relatif banyak yang dalam ketentuannya memerintahkan diatur dengan undang undang. satu antaranya adalah ketentuan uud yang (dalam konteks kepolisian) menyebutkan bahwa susunan dan kedudukan serta kewenangan kepolisian negara republik indonesia diatur dengan undang undang. makna dari frasa diatur dengan undang undang mengandung arti bahwa uud secara atribut memberikan kewenangan kepada dpr dan presiden selaku original legislator untuk membuat ataupun menetapkan undang undang tentang kepolisian negara republik indonesia yang dalamnya mengatur tentang susunan dan kedudukan serta kewenangan kepolisian negara republik indonesia, termasuk fungsi kepolisian yang mengemban salah satu fungsi pemerintahan. atas dasar itu, terbit kemudian undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia yang dalamnya mengatur tentang fungsi, tugas pokok, dan wewenang serta susunan dan kedudukan kepolisian negara republik indonesia, dan lain sebagainya. perihal fungsi, ketentuan menyebutkan bahwa' fungsi kepolisian tersebut di breakdown dalam tugas pokok dan wewenang kepolisian negara republik indonesia. tugas pokok kepolisian negara republik indonesia diatur dalam ketentuan yang menyebutkan bahwapengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepolisian negara republik indonesia diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god nomor diantaranya:(vide huruf dan nomor dengan demikian, wewenangadalah sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang bersifat umum, yakni menyelenggarakan administrasi negara sebagaimana yang diuraikan atas. dengan kata lain, ketentuan huruf dan adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan uud demikian pula beberapa ketentuan dalam tahun tentang lla (sebagaimana disebutkan atas) sebagai bentuk harmonisasi dengan (ketentuan huruf dan adalah juga sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan uud ir. tri tjahjono, sc., ph. pemahaman penyebab kemacetan lalu lintas jalan kemacetan lalu lintas kendaraan jalan terjadi karena volume lalu lintas telah melebihi kapasitas aktual pengoperasian sesuatu ruas dan jaringan jalan. pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat tinggi menjadi salah satu penyebab utama indonesia karena tidak seimbang dengan penyediaan infrastruktur jalan dan secara pemahaman saya sebagai ahli transportasi tidak mungkin diantisipasi hanya dengan pembangunan jalan baru. dalam pendekatan transportasi upaya yang terpenting adalah pendekatan kelancaran mobilitas masyarakat dan angkutan barang mana kelancaran kendaraan pribadi bukan menjadi prioritas utama. terkait dengan mobilitas yang berkelanjutan diperlukan system angkutan publik yang handal. upaya pemerintah saat ini sangat diapresiasi dengan mempercepat angkutan masal baik yang berbasis rel seperti moss rapid transit mrt) dan light rapid transit lrt) ataupun berbasis jalan bus rapid transit atau oleh masyarakat jakarta dikenal sebagai busway) dan diharapkan terkoneksi dengan baik dan terintegrasi dengan tataguna lahan seperti konsep tod (transit oriented development) atau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mediasi, konsiliasi (alternative dispute resolution) maupun arbitrase,phrja bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah masalah sosial, ekonomi, dan budaya:memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana, terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usaha usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan mock trial. bahwa keberadaan dalam undang undang guo yang diuji dalam permohonan ini dinilai telah merugikan pemohon karena: bahwa keberadaan tersebut dinilai menyebab. bahwa tata kelola urusan keamanan dan ketertiban yang diatur tidak sesuai dengan prinsip uud karena terjadinya penyimpangan pengaturan norma sebagaimana yang terdapat dalam undang undang yang diuji. pemohon sebagai perwakilan kepentingan umum masyarakat dirugikan karena keberadaan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pengembangan yang berorientasi dengan ketersediaan angkutan publik yang bersifat masal. tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan bidang jalan dan lalu lintas angkutan jalan kependudukan berdasarkan bps (bps, jumlah penduduk indonesia tahun sebesar jiwa dengan pertumbuhan rata rata yo. jumlah rumah tangga pada tahun sebesar dengan rata rata anggota keluarga sebesar jiwa. sedangkan jumlah angkatan kerja pada tahun sebesar jiwa (definisi tahun atas) kendaraan bermotor jumlah kendaraan bermotor pada tahun sebesar unit kendaraan. mana jumlah sepeda motor pada tahun sebesar unit kendaraan atau dari total kendaraan bermotor. jumlah kendaraan bermotor baru produksi dalam negeri pada tahun sebesar unit kendaraan mana unit kendaraan adalah sepeda motor. permasalahan sepeda motor perbandingan jumlah sepeda motor dengan kependudukan pada tahun sebagai berikut: rasio sepeda motor per kapita sebesar sepeda motor untuk penduduk. rasio sepeda motor per rumah tangga adalah rata rata rumah tangga memiliki sepeda motor dan rasio sepeda motor per angkatan kerja (penduduk usia hingga 60t tahun adalah sepeda motor untuk jiwa. pertumbuhan sepeda motor pertahun sebesar pada sini terlihat bahwa dampak dari keberhasilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. kemacetan lalu lintas dan resident kepolisian negara republik indonesia kepolisian lalu lintas memiliki peran dalam mengatasi kemacetan lalu lintas tetapi berada posisi hilir (keamanan, keselamatan, tertib dan kelancaran. lalu lintas kamseltiblancar) dari permasalahan yang ada. tanpa pendekatan perbaikan kebijakan hulu (tataguna lahan dan pengutamaan angkutan publik), maka kota merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god kota besar indonesia tidak akan mampu menyelesaikan dan menguraikan kemacetan lalu lintas yang ada. peran kepolisian skala mikro polisi lalu lintas dapat menyelesaikan kemacetan seperti akibat pelanggaran yang dapat menimbulkan kemacetan seperti ngeles angkutan umum (angkot, bus) yang dilakukan angkutan kota, dan bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk parkir dan keberadaan terminal bayangan. ketika kemacetan jalan raya disebabkan oleh jumlah kendaraan yang terlalu banyak beroperasi jalan raya, maka fungsi pengaturan jalan raya oleh polisi menjadi sulit. satu satunya cara yang mungkin adalah dengan melakukan manajemen pembatasan kendaraan. sedangkan pemanfaatan fungsi resident adalah data kendaraan dan pengemudi untuk mendukung pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui skema jalan berbayar (yang dikenal sebagai erp (electronic road pricing) dan ele (electronic law enforcement). yang menarik dari erp dan ele adalah menyelesaikan pelanggaran tidak dapat dilakukan langsung tetapi harus diidentifikasi melalui kendaraan yang melanggar dan kemudian tilang baru dikeluarkan alamat pemilik kendaraan. bukti pelanggaran didapat dari teknologi sensor dan kamera sehingga mampu mendeteksi nomor kendaraan bermotor pelanggar secara elektronik. bila peran hulu dapat diselesaikan dengan baik seperti tataguna lahan, sistem transportasi, penyediaan angkutan publik maka peran hilir akan lebih ringan dalam penanganan kelancaran lalu lintas sehingga kesuksesan sistem transportasi yang baik dapat dilihat dengan sedikitnya kehadiran polisi dijalan. permasalahan surat ijin mengemudi bagi penyandang cacat khusus untuk kelompok penyandang cacat maupun difabel (different ability people) sangat ditentukan oleh ketersediaan teknologi yang modifikasinya kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan keterbatasan seseorang. tidak mungkin seluruh kelompok ini mendapatkan sim karena sim yang dikeluarkan harus merujuk modifikasi yang sesuai dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god saat ini spk sekolah mengemudi yang intinya membuat norma, standar, pedoman dan kriteria kompetensi mengemudi sedang siapkan oleh pemerintah. upaya penyempurnaan sim juga menjadi bagian dari rencana aksi yang dicanangkan dalam rencana umum nasional keselamatan rank) jalan dan instruksi presiden tahun tentang dekade aksi keselamatan jalan tahun kesimpulan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan penerbitan surat ijin mengemudi bawah kepolisian akan menguntungkan untuk membantu terwujudnya electronic road pricing dan electronic law enforcement yang dapat membantu tugas tugas kepolisian jalan. sedangkan mengatasi kemacetan lalu lintas jalan diperlukan penyelesaian secara komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada, surat ijin mengemudi bagi penyandang cacat hanya dapat dikeluarkan apabila teknologi modifikasi kendaraan bermotor tersedia bagi penyandang cacat tertentu disini diperlukan keyakinan yang kuat bahwa sim yang dikeluarkan harus mampu memberikan keselamatan baik bagi pemilik sim maupun pengguna jalan. prof. dr. nurhasan ismail, s.h., si. pendahuluan undang undang uu) tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan lla) yang berlaku sebelum tahun disepakati oleh unsur unsur pemerintah untuk diganti dalam rangka penyesuaian dengan perubahan yang terjadi bidang lla. antara perubahan yang terjadi adalah semakin banyaknya pertambahan jumlah kendaraan bermotor, semakin tingginya kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, semakin padatnya arus oleh kendaraan bermotor perseorangan, dan perlunya dilakukan penataan dan pengembangan angkutan umum. perubahan terkait lla tersebut disadari memerlukan penanganan yang serius dari semua unsur pemerintah yang diberi kewenangan. unsur unsur pemerintah pusat maupun daerah perlu didorong untuk melaksanakan kewenangan secara terpadu dan sinergitas untuk mewujudkan lla yang aman, selamat, tertib, dan lancar. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god upaya penggantian tahun dihadapkan pada realita adanya (dua) dokumen naskah akademis dan ruu lla yang disampaikan dan diterima dewan perwakilan rakyat dpr) khususnya komisi dpr. pada awalnya, dokumen yang masuk dpr berasal dari kementerian perhubungan yang antaranya terkandung semangat untuk menyerahkan kewenangan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor resident kantor) dan penerbitan sim kepada instansi tertentu yang akan ditunjuk oleh pemerintah dengan mengabaikan realita kedudukan polri yang sudah melaksanakan kedua kewenangan tersebut (lihat dan tahun atas dasar tersebut, polri memasukkan dokumen naskah akademis dan ruu lla sebagai pembanding dengan mendasarkan pada realita pembagian kewenangan bidang lla yang sudah ada, khususnya antara kementerian perhubungan dengan polri. melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang relatif panjang, dengan mendasarkan pada adanya (dua) dokumen atas, dpr mengembalikan kedua dokumen kepada pemerintah untuk dipadukan. pemajuan oleh internal pemerintah dan pembahasan ruu dpr menghasilkan lla yang kemudian disahkan dan diberlakukan sebagai tahun tentang lla. antara isinya adalah adanya pembagian kewenangan atas urusan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi darat kepada (empat) kementerian yaitu kementerian perhubungan untuk kewenangan sarana dan prasarana lla, kementerian pekerjaan umum (sekarang kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat) untuk kewenangan pembangunan jalan, kementerian perindustrian untuk kewenangan pengembangan industri lla, dan kementerian riset dan teknologi (sekarang kementerian riset dan teknologi dan pendidikan tinggi) untuk kewenangan pengembangan teknologi lla, serta (satu) lembaga non kementerian yaitu kepolisian negara republik indonesia polri) untuk kewenangjika sekarang tahun tentang lla diuji kesesuaian materi khususnya penyerahan urusan dan pemberian kewenangan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri terhadap uud negara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god maka hakekatnya yang dim untuk diuji materi adalah kesesuaian atau konsistensi pembagian kewenangan atas urusan lla kepada (empat) kementerian dan polri dengan uud negara artinya, mahkamah konstitusi berkesempatan untuk menguji kesesuaiandengan uud negara mengenaipenyerahan urusan dan pemberian kewenangan sarana dan prasarana lla kepada kementerian perhubungan, jalan kepada kementerian pekerjaan umum, pengembangan industri lla kepada kementerian perindustrian, pengembangan teknologi lla kepada kementerian riset dan teknologi, dkepada polri. meskipun demikian, tulisan sebagai keterangan ahli tertulis ini hanya akan memfokuskan pada kajian kesesuaian penyerahan urusan residents kantor dan penerbitan sim kepada polri dengan ketentuan dan prinsip dalam uud negara termasuk kesesuaian penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri dengan ketentuan dan prinsip uud negara kajian kesesuaian penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim beserta kewenangan melaksanakan urusan tersebut kepada polri dengan uud negara akan dikaji dari (dua) aspek, yaitu penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim bersesuaian dengan prinsip uud negara ketentuan konstitusi atau uud negara manapun baik negara negara kontinental yang menganut "sistem hukum sipil civil law system)" maupun negara negara anglo saxon yang menganut "sistem hukum kebiasaan common law system mengandung ciri atau karakter yang sama. karakter konstitusi terdiri atas pilihan kepentingan yang menjadi tujuan setiap bangsa dan negara yang didirikan mempunyai pilihan kepentingan tertentu sebagai tujuan yang hendak diwujudkan. bangsa indonesia dan negara kesatuan republik indonesia, sebagaimana tercantum pembukaan uud negara menentukan kepentingan sebagai tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia: merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold memajukan kesejahteraan umum:empat kepentingan tersebut atas merupakan tujuan akhir yang harus diwujudkan dan sekaligus menjadi indikator dari keberhasilan kinerja atau tugas alat perlengkapan negara, termasuk kinerja atau tugas presiden sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). jika tugas presiden sebagai kepala pemerintahan dibagi dalam urusan urusan pemerintahan, maka setiap urusan pemerintahan harus mengembangkan kepentingan kepentingan khususnya namun yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian akhir dari kehidupan bangsa dan negara. lla sebagai bagian dari urusan pemerintahan telah menetapkan tujuan khususnya yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan atau kamseltibcar lla, yang diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan umum masyarakat indonesia. prinsip prinsip (hukum) sebagai dasar dan pedoman mewujudkan tujuan konstitusi termasuk uud negara hanya memuat ketentuan ketentuan dasar atau prinsip asas hukum sebagai acuan untuk pengaturan lebih lanjut dalam peraturan organik yaitu undang undang dan peraturan pelaksanaannya. antara ketentuan ketentuan dasar yang terdapat dalam uud negara adalah terkait dengan urusan pemerintahan dan pembagian penanganan urusan kepada kementerian atau lembaga non kementerian serta pemberian kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut dalam hal ini hanya ada ketentuan yaitu. ketentuan uud negara tersebut menjadi dasar dari penentuan macam dan banyaknya urusan pemerintahan, penyerahan urusan itu kepada para pembantu presiden, dan pemberian kewenangan kepada pembantu per bantu presiden untuk melaksanakan urusan pemerintahan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang diserahkan. jika inti ketentuan tersebut dikaji lebih mendalam dan diabstraksi lagi, maka dalamnya terkandung prinsip hukum yaitu prinsip pemberian hak prerogatif kepada presiden dan dpr untuk mengatur lebih lanjut urusan pemerintahan dan kementerian yang akan diserahi urusan tertentu dalam pemerintahan. prinsip hukum ini mengandung makna bahwa penentuan urusan pemerintahan serta penyerahan urusan dan pemberian kewenangan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada dpr dan presiden sebagai bagian dari kebijakan legislatif (legislative policy). artinya, uud negara melalui memberikan kewenangan penuh kepada dpr dan presiden untuk membentuk undang undang terkait dengan urusan pemerintahan dan kementerian yang akan diserahi penanganannya. hal ini telah dilaksanakan dengan membentuk dan mem berlakukan undang undang nomor tahun tentang kementerian negara. lebih lanjut tahun telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada presiden untuk membentuk kementerian kementerian dalam batasan jumlah yang ditentukan dan lembaga non kementerian untuk menangani (tiga) kelompok urusan pemerintahan. ketiga kelompok urusan pemerintahan yaitu pertama, urusan pemerintah yang nomenklaturnya beserta kementeriannya disebut dalam uud negara yaitu urusan luar negeri, urusan dalam negeri, dan urusan pertahanan, kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam uud negara yang berjumlah urusan dan antaranya adalah urusan keamanan dan urusan transportasi. ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penanaman, koordinasi, dansinkronisasi program pemerintah yang berjumlah urusan. lebih lanjut, urusan keamanan kemudian berdasarkan tahun tentang polri dikembangkan menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat. urusan transportasi yang antaranya transportasi darat dan berdasarkan tahun tentang lla dikembangkan menjadi (lima) kelompok sub urusan yaitu (a) jalan: (b) sarana dan prasarana lla: (c) pengembangan industri lla: (d) pengembangan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god teknologi lla: dan (e)rinsip norma yang terbuka opened norm principles dendam pendelegasian pengaturan lebih lanjut. prinsip ini mempunyai makna bahwa ketentuan uud negara bersifat terbuka bagi pengembangan substansi dari satu ketentuan tertentu dan penyebarannya dalam undang undang. ketentuan uud negara khususnya tentang penentuan urusan pemerintahan serta pembentukan kementerian dan lembaga non kementerian yang akan diserahi penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan merupakan bagian dari "norma terbuka". dengan pendelegasian atribut pengaturan lebih lanjut melalui norma terbuka, uud negara jo. tahun sudah memberikan kewenangan penuh kepada presiden atau presiden dengan dpr tanpa pembatasan apapun dengan orientasi harus mampu mencapai tujuan bangsa dan negara melalui pencapaian tujuan masing masing urusan pemerintahan yang diserahkan kepada setiap kementerian dan atau lembaga non pemerintahan. dengan prinsip norma terbuka" dalam pemberian delegasi atribut, presiden atau presiden dan mempunyai kewenangan penuh untuk pertama, mengembangkan bentuk dan jumlah urusan pemerintahan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara, kedua,menyerahkan satu urusan tertentu kepada satu kementerian tertentu atau lembaga non kementerian tertentu, ketiga,menyerahkan bagian tertentu dari satu urusan pemerintahan kepada kementerian tertentu atau lembaga kementerian tertentu. kewenangan presiden atau presiden dan dpr tersebut atas diperkuat oleh ketentuan tahun tentang kementerian negara yang menentukaketentuan ini mengandung (dua) makna, yaitu pertama, satu urusan dapat saja diserahkan untuk ditangani oleh satu kementerian tertentu atau lembaga non kementerian tertentu karena prinsipnya dibentuknya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god satu kementerian atau satu lembaga non kementerian dimaksudkan untuk menangani satu urusan tertentu dalam pemerintahan, kedua, terbuka bagian bagian dari satu urusan tertentu yang terurai atau terbagi dalam sejumlah sub sub urusan yang bervariasi untuk didistribusikan dan diserahkan kepada dua atau lebih kementerian dan lembaga non kementerian. kedua prinsip atas (prinsip pemberian hak prerogatif kepada presiden bersama dpr dan prinsip norma terbuka dalam pendelegasian pengaturan lebih lanjut) dapat digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis kesesuaian penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim sebagai bagian dari urusan lla (transportasi darat) kepada polri, yaitu polri sebagai lembaga non kementerian diserahi urusan keamanan dan melalui tahun tentang polri, presiden bersama dpr melengkapinya dengan nama urusan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum sesuai dengan amanah uud negara serta dilengkapi. dengan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. polri juga oleh presiden bersama dpr berdasarkan tahun dan tahun diserahi urusan lain yang terkait dengan lla, yang antaranya adalah resident kantor dan penerbitan sim sebagai bagian dari urusan lla (transportasi darat). penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri masih dalam lingkup kewenangan presiden bersama dpr. artinya, penyerahan kedua urusan pemerintahan tersebut kepada polri masih konsisten dengan ketentuan uud negara dan konsisten juga ketentuan dalam tahun dengan kata lain, penyerahan kedua urusan tersebut kepada polri secara vertikal tidak mengandung pertentangan dengan prinsip uud negara dan secara horisontal juga tidak tumpang tindih dengan ketentuan tahun sebagai perbandingan sekedar untuk diketahui, penyerahan bagian dari urusan tertentu dalam pemerintahan kepada (dua) atau lebih kementerian tertentu sudah merupakan bagian dari praktik atau konvensi pemerintahan. antaranya, penyerahan urusan pertanahan kepada kementerian kehutanan (sekarang lingkungan hidup dan kehutanan) untuk tanah yang berada kawasan hutan melalui tahun merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id dan kepada kementerian kelautan dan perikanan untuk tanah yang berada pulau pulau kecil melalui tahun yang sudah diamandemen dengan tahun begitu juga penyerahan urusan sumber daya air yang disebut dalam uud negara (meskipun tidak disebut dalam tahun kepada kementerian kehutanan untuk sumber daya air yang ada kawasan hutan berdasarkan tahun beserta peraturan pelaksanaannya dan kepada kementerian pekerjaan umum (sekarang ditambah perumahan rakyat) untuk sumber daya air yang ada sungai danwaduk beserta sistem irigasi termasuk untuk kepentingan pertanian melalui tahun (setelah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi kembali pada tahun jo. tahun tentang pemerintahan daerah sebagaipengganti tahun tafsir hermeneutika atas uud negara sebagai dasar legitimasi penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri hermeneutika merupakan suatu metode tafsir untuk memaknai teks ketentuan peraturan perundang undangan dengan cara memahami kehendak penyusun dan kondisi sosial, ekonomi atau politik yang melingkupi atau mendasari pembentukan teks ketentuan dan yang ada ketika teks ketentuan hendak diberlakukan. semula metode tafsir hermeneutika dikembangkan dan digunakan untuk memaknai teks ketentuan kitab suci bibel dalam konteks kekinian agar teks kitab suci dapat diberlakukan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, atau politik yang ada pada saat sekarang. dalam perkembangannya, metode tafsir hermeneutika banyak digunakan untuk memahami dan memaknai teks ketentuan peraturan perundang undangan. jika dicermati teks ketentuan penyerahan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum kepada polri tidak disertai dengan pembatasan makna dan ruang lingkup bidang cakupan urusan vang diserahkan. hal ini sesuai dengan prinsip norma terbuka opened norm principle) yang dianut oleh uud negara dan bermakna adanya pemberian delegasi atribut kepada presiden bersama dpr untuk menentukan makna dan ruang lingkup bidang urusan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. batasannya bahwa makna dan ruang lingkup urusan tersebut merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id yang diuji ini, kerja kerja yang telah dilakukan pemohon dalam mengembangkan dan memajukan penegakan hukum dan hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik yang sesuai dengan prinsip prinsip konstitusi sebagaimana dijamin uud telah dirugikan dengan keberadaan norma undang undang yang diuji, bahwa pemohon adalah badan hukum indonesia yang bernama pengurus pusat pemuda muhammadiyah adalah lembaga yang terdaftar akta notaris nomor tanggal april jakarta oleh notaris hendro bukit, sh. bukti bahwa dalam pembukaan ad art pemohon disebutkan bahwa pemuda muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom muhammadiyah merupakan gerakan perjuangan yang bertujuan menghimpun, membina dan menggerakan potensi pemuda islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan muhammadiyah, maka setiap gerak dan langkahnya harus merupakan perwujudan dari ajaran islam yang ramalan lil alamin, bahwa dalam pembukaan ad art pemohon dijelaskan pula: menyadari peranan dan fungsi pemuda muhammadiyah sebagai pelopor, belangsung, dan penyempurna amal usaha dan cita cita muhammadiyah, maka harus mampu menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah amal maruf nahi mungkar, khususnya kalangan pemuda, bahwa dalam anggaran dasar pemohon dijelaskan lebih jauh, bahwa dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuannya tersebut, pemuda muhammadiyah mengembangkan kegiatannya melalui usaha bidang: gerakan dakwah sosial kemasyarakatan: gerakan keilmuan: gerakan kewirausahaan: bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pemohon untuk menjalankan gerakan dakwah sosial dan kemasyarakatan, muhammadiyah berkewajiban untuk berperan serta dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god berkontribusi terhadap kesejahteraan umum masyarakat indonesia dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan jo. dan tahun tentang kementerian negara). dengan prinsip norma terbuka, urusan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang dikehendaki oleh perumus perubahan uud negara dapat mencakup: jaminan terbesarnya kepemilikan kendaraan bermotor (harta benda) dari tindak kejahatan serta memberikan perlindungan dan pengayoman melalui pemberian tanda bukti kepemilikan dalam bentuk buku pemilik kendaraan bermotor bpk): jaminan penggunaan atau pengoperasian kendaraan bermotor jalan melalui pemberian legalitas pengoperasian berupa surat tanda nomor kendaraan bermotor stok) dan tanda nomor kendaraan bermotor nkb): jaminan perlindungan dan pengayoman terhadap keselamatan jiwa raga masyarakat terutama yang menggunakan jalan baik berkendaraan maupun berjalan kaki dari kemungkinan mengalami dan menjadi korban kecelakaan lalu lintas melalui pengujian kompetensi pengetahuan tata cara berlalu lintas dan kemampuan mengemudi serta penerbitan surat izin mengemudi sim) bagi setiap orang yang hendak mengemudi kendaraan bermotor, jaminan perlindungan dan pengayoman terhadap hak kepemilikan atas kendaraan bermotor serta terbebas dari perselisihan kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya bpk, dan jaminan dilakukannya pelacakan terhadap kendaraan bermotor yang menjadi korban tindak kejahatan atau menjadi media alat untuk melakukan tindak kejahatan melalui penempatan data identitas kendaraan bermotor dan pemilik serta data pengemudi sebagai bagian dari data forensik kepolisian yang berfungsi sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. hasil identifikasi terhadap kehendak perumus uud negara tentang cakupan urusan keamanan dan ketertiban (masyarakat serta penegakan hukum tersebut atas masih sangat relevan diterapkan pada konteks kekinian. isi kehendak perumus uud tersebut mencakup urusan resident kantor dan penerbitan sim sebagai cara untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god memberikan jaminan keamanan dan ketertiban terhadap kepemilikan kendaraan bermotor dan pengoperasiannya jalan serta keselamatan jiwa raga pemakai jalan. dengan demikian, penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri melalui tahun dan lebih rinci melalui tahun masih menjadi bagian dari kontekstualisasi kehendak perumus uud negara kontekstualisasi tersebut didukung oleh kondisi sosiologis yang ada yaitu: realitas yang sejak indonesia merdeka, resident kantor dan penerbitan sim sudah diserahkan sebagai bagian dari tugas polri. polri sudah mengembangkan infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang menangani tugas tersebut sehingga profesionalisme pelaksanaan resident kantor dan penerbitan sim sudah terbangun terlepas dari kekurangan yang harus diakui masih ada, penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri akan memenuhi prinsip prinsip penyerahan urusan sebagaimana disyaratkan dalam tahun tentang kementerian negara, antaranya adalah: (a) asas efisiensi karena karena polri sudah mengembangkan infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia, (b) asas efektivitas karena pelaksanaan resident kantor dan penerbitan sim sudah berkontribusi terhadap keamanan dan ketertiban dalam kepemilikan, pengoperasian, dan keselamatan jiwa raga pemakai jalan, (c) asas keberlangsungan karena dengan menyerahkan kepada polri hanya melanjutkan praktik yang sudah berlangsung serta tidak perlu membentuk kelembagaan baru, membangun infrastruktur, dan mengembangkan sumber daya manusia baru. melalui pemahaman terhadap teks, konteks, dan kontekstualisasi ketentuan uud negara sebagai komponen dari metode tafsir hermeneutika, maka dapatlah dilakukan penilaian bahwa penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim kepada polri sebagaimana diatur dalam tahun tentang polri dan tahun tentang lla masih menjadi bagian ruang lingkup dari urusan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dalam ketentuan uud negara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kesimpulan penyerahan urusan resident kantor dan penerbitan sim sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang lla (transportasi darat) kepada polri tidak bertentangan dengan prinsip norma terbuka yang dianut dalam uud negara dan prinsip pemberian hak prerogatif kepada presiden dan dpr sebagaimana ditentukan dalam uud negara untuk menyerahkan satu urusan tertentu dalam pemerintahan kepada kementerian atau lembaga non kementerian tertentu atau menyerahkan bagian bagian tertentu dari satu urusan pemerintahan kepada dua atau lebih kementerian atau lembaga non kementerian, penggunaan metode tafsir hermeneutika dengan unsur unsur pemahaman terhadap teks, konteks, dan kontekstualisasi memberikan dasar penilaian bahwa penyerahan resident kantor dan penerbitan sim masih menjadi bagian dari makna dan ruang lingkup urusan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum sehingga tidak mungkin mengandung pertentangan dengan ketentuan uud negara prof. dr. philips hadron, s.h.l. pertanyaan hukum apakah tidak termasuk tugas kepolisian dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? il. analisis tugas kepolisian berdasarkan ketentuan uud dapat digambarkan sebagai berikut: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat: melindungi, mengayomi: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god melayani masyarakat: menegakkan hukum berdasarkan ketentuan tersebut pertanyaan terkait: apakah pelayanan sim dan registrasi kendaraan bermotor tidak termasuk dalam tugas melayani masyarakat dan apakah tugas melayani tersebut tidak termasuk dalam fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? analisis pertanyaan tersebut diawali dengan analisis menyangkut pemberian sim. sim termasuk kategori perizinan. fungsi utama izin adalah mengarahkan dan mengendalikan aktivitas tertentu. dalam konteks ini pemberian sim adalah jelas untuk mengarahkan dan mengendalikan orang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. atas dasar itu apakah fungsi mengarahkan dan mengendalikan cast tidak termasuk fungsi menjaga ketertiban apakah tidak tepat tugas pemberian sim termasuk tugas kepolisian berdasarkan fungsi sim dalam konteks fungsi perizinan jelas terkait dengan fungsi menjaga ketertiban. atas dasar itu adalah rasional pemberian sim termasuk tugas kepolisian. bahwa negara lain pemberian sim tidak dilakukan oleh polisi harus ditelaah ration legis pengaturan tersebut dan hal itu harus dilakukan comparative study dalam tataran makro. uraian supra berlaku juga untuk tugas registrasi dan identifikasi kendaraan. prof. dr. muhammad said karim, s.h., m.h., si. posisi kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menjawab pertanyaan telah benarkah posisi kedudukan hukum para pemohon dalam mengajukan permohonan menimbulkan pertanyaan: apakah dalam permohonan para pemohon, telah terurai dan dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa benar para pemohon sebagai subjek yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godapakah adapakah. apakah ada hubungan sebab akibat causal terbang dalam hukum pidana disebut ajaran kausalitas sebab akibat), antara kerugian dan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji menurut pendapat saya selaku ahli jawaban atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: dalam permohonan para pemohon, bel urn jelas dan belum dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa benar para pemohon sebagai subjek memiliki hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan,dalam permohonan para pemohon,ara pemohon, kerugian konstitusional pemohon tidak dapat diuraikan dengan jelas, tidak dapat dibuktikan, terlebitvlebih lagi tidak pada dan tidak dapat dibuktikan oleh para pemohon. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam permohonan para pemohonhingga tentunya tidak pula dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, dengan kerugian karena hak dan atau kewenangannya para pemohon tidak ada dilanggar, dan tidak ada yang dirugikan. berdasarkan uraian tersebut atas, selaku ahli saya berpendapat bahwmahkamah konstitusi nomor puu dan perkara nomor puu v serta berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi terdahulu. oleh karen, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, namunpun demikian saya tetap menghormati kepada ketua hakim mahkamah konstitusi ri, yang mulia, atas kewenangannya dalam mengadili memeriksa dan memutus perkara ini. ii. apakah benarbertentangan dengan undang undang dasar tahun untuk menjawab pertanyaan angka romawi tersebut diatas perkenalkan saya untuk menjelaskan dan menguraikan hal hal sebagai berikut: tugas kepolisian negara republik indonesia diatur dalam konstitusi negara yakni pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun berbunyi, kepolisian negara republik indonesia merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godfas masyarakat, serta menegakkan hukum. jika ketentuan ini dicermati, ada beberapa aspek yang harus dipahami yaitu: ini memberikan kedudukan kepada polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai salah satu tujuan dari bangsa dan negara. sebagai alat negara, polisi harus mampu mewujudkan kondisi dan rasa aman serta kondisi tertib dalam kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, serta politik.lebih lanjut dalam berbagai kewenangan dalam beberapa undang undang terkait yang antaranya undang undang tahun tentang kepolisian ri, dan undang undang tahun tentang lalu lintas angkutan jalan lla), khususnya terkait dengan registrasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi namun,bahwa ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bersifat open norm, artinya yaitu dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden vide undang undang dasar negara republik indonesia tahunundang undang kepolisian dan undang undang lla. tugas pokok kepolisian negara diatur pula lebih lanjut dalam undang undang tahun tentang kepolisian mengatur: tugas pokok kepolisian negara adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. lebih lanjut undang undang tahun tentang kepolisian mengatur: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepolisian negar. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu:. tugas kepolisian negara republik indonesia, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara yakni pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan dan undang undang tahun tentang kepolisian ri, sesuai dengan prinsip misi dan fungsi dasar kepolisian modern dibeberapa negara maju seperti jepang, inggris, amerika, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang mengatur fungsi kepolisian: enforce the law, maintain order, .to provide police service. the london metropolitan police, sir robert peel). bahwa terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan huruf dan huruf undang undang kepolisian dan ketentuan dan dan dan undang undang lla dianggap bertentangan dengan undang undang dasar tahun izinkan saya untuk menjelaskan sebagai berikut: bahwa antara objek dari tugas polri.dalam rangka membangun keamanan dan ketertiban masyarakat,. berdasarkan undang undang kepolisian dan undang undang wajib memberikan pelayanan dan menerbitkan buku . dengan adanya bpk memberi jaminan terhadap hal yaitu: kepastian atauobjek pemiliknya tercatat dan terekam dalam database atau pangkalan data kendaraan bermotor unit kerja lalu lintas polri.., data kendaraan bermotor dan pemilik yang tersimpan dalam merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id pangkal,, hal ini berkait pula dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, sehingga bila kewenangan kepolisian untuk melayani masyarakat melakukan registrasi kendaraan bermotor, memberikan pelayanan dan menerbitkan buku ke, serta penerbitan sim, ada pemikiran hendak menghapus menghilangkan, atau diserahkan kepada pihak lain, maka menurut pendapat saya ini adalah bentuk upaya pelemahan polri dalam melaksanakan tugasnya, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. oleh karena itu, pemikiran yang demikian seharusnya ditolak, atau dikesampingkan. berdasarkan undang undang tahun tentang kepolisian dan undang undang tahun tentang lla khususnya yang dimohon uji materi, sesungguhnya.kepemilikan kendaraan bermotor. pemberian jaminan legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor dimaksudkan disamping memberikan identitas kendaraan bermotoratau stok dan tanda nomor kendaraan bermotor atau nkb. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam masyarakat, bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, khususnya warga muhammadiyah, terkait dengan tidak transparannya pengelolaan residen dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengelolaan sim. sudah menjadi nomor faction dalam masyarakat bahwa pengelolaan registrasi dan identifikasi serta sim sarat dengan calo dan pungutan liar, bahwa akibat pengelolaan registrasi dan identifikasi serta sim yang tidak baik itu membuat orang meninggal per hari indonesia. bahkan jika dihitung sepanjang tahun orang meninggal jalan raya indonesia. jumlah itu berkurang jiwa jika dibandingkan pada tahun kapolri oranghari meninggal akibat kecelakaan lalu lintas januari bahwa menurut ketua umum road safety association rsa) indonesia, edo riyanto, dalam sepuluh tahun terakhir indonesia harus kehilangan ribu lebih jiwa anak bangsa jalan raya. mereka bergelimpangan lantaran kecelakaan lalu lintas jalan ribu tewas akibat kecelakaan di jalan raya november bahwa banyaknya jumlah korban jalan raya adalah sebuah tragedi nasional dan masalah yang harus dipecahkan oleh bangsa ini. salah satu permasalahan utama yang membuat indonesia tidak keluar dari lingkaran setan kematian jalan raya tersebut adalah buruknya pengelolaan resident dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim indonesia yang dilakukan oleh kepolisian: bahwa jika merujuk kepada konstitusi, kewenangan kepolisian dalam pengelolaan resident dan identifikasi kendaraan bermotor hanya sebatas penegak hukum, bukan sebagai fasilitator atau aktor yang berwenang memberikan sejumlah izin tersebut, bahwa berdasarkan alasan alasan atas, maka merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemberian jaminan legitimasi pemenuhan kompetensi pengemudi berlalu lintas., praktik,ku kepada yang bersangkutan diterbitkan dan diberikan surat izin mengemudi. sim),,, baik berupa kematian maupun luka ringan dan berat serta kerusakan kendaraan bermotor dapat diminimalisir. sinilah letak bahwa kewenangan pemberian sim menjadi bagian tugas polri,sehingga bila ada orang yang bermaksud memperoleh sim untuk berkendaraan dijalan raya, belum dinyatakan lulus memenuhi syarat, oleh pihak kepolisian, maka upaya yang harus dilakukan berusaha menurut hukum memenuhi syarat syarat tersebut agar dapat lulus dan memperoleh sim, pemberian penerbitan sim kepada pemohon benar benar dilaksanakan secara disiplin oleh kepolisian ri, dengan maksud untuk keamanan, keselamatan pemohon dan masyarakat lainnya pengguna jalan dijalan raya, oleh karena itu pemohon yang belum dinyatakan lulus memenuhi syarat mendapatkan sim, tidak lantas serta merta mengajukan permohonan mahkamah konstitusi dengan anggapan bahwa kepolisian melaksanakan tugas dan fungsinya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bertentangan dengan uud upaya langkah ini terasa terlalu jauh dan berlebihan, bagi kepolisian ri, tidak ada niat maksud mempersulit masyarakat, oleh karena sesungguhnya polri sangat menyadari polri adalah pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, tegasnya bagi pemohon sim, penuhi syaratnya, sim dalam waktu singkat akan diterbitkan dan berada dalam genggaman tangan anda. berdasarkan penjelasan tersebut atas,.. iii. apadihapuskan atau tidak dilaksanakan oleh polri atau diserahkan kepada pihak lain. menurut pendapat saya,, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dihapuskan, atau tidak dilaksanakan oleh polri, atau diserahkan kepada pihak lain adalah sebagai berikut: terjadi pelemahan bagi polri dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang undang tahun yakni: a.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat: b.menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, polri sebagai sub sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system), yang bertugas garda terdepan bidang penyelidikan dan penyidikan baik tindak pidana umum, maupun tindak pidana khusus, akan mengalami hambatan dan tidak optimal dalam pelaksanaan tugas. oleh karena salah satu kewenangan pendukung yakni. hal ini dikarenakan data identitas kendaraan bermotor dan mengemudi menjadi data forensik kepolisian yang dapat digunakan untuk melacak pelaku tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana terhadap kendaraan bermotor, maupun tindak pidana yang menggunakan kendaraan bermotor, serta kasus kasus terorisme. bahwa pemikiran memindahkan kewenangan registrasi kendaraan bermotor penerbitan stok, nkb, bpk dan penerbitan pemberian sim yang selama ini dimiliki polri kepada pihak instansi lain, tidak selalu akan menyelesaikan masalah jika instansi lembaga baru yang diberikan kewenangan itu,. dan oleh karena ituan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh lembaga yang saat ini berwenang polri) agar pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan kepada masyarakat semakin menjadi lebih baik, dan hal ini telah dilakukan oleh polri baik menyangkut kualitas sdm, maupun perangkat peralatan pendukung, guna mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god iv. kesimpulan berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut atas,: ketentuan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk di, pemerintah, presiden, dpr ri, dan pihak terkait kepolisian negara ri) dapatagar dapat memberikan kepresiden ri, dari, dan pihak terkait kepolisian negara ri) secara keseluruhan: menyatakan ketentuan huruf dan huruf undang undang kepolisian serta ketentuan dan dan dan dan merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold undang undang lla tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun dr. dian puji nugraha simatupang, s.h., m.h. pengantar undang undang nomor tahun tentang kepolisian nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia uud keterangan ahli yang disampaikan ini dilakukan dengan mengedepankan independensi dan otonomi keilmuan yang dijamin dengan undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen. dasar hukum dalam menyampaikan keterangan ahli ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang undangan yang terkait, yaitupolisjenis.dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian republik indonesia. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god keterangan ahli kewenangan kepolisian republik indonesia dalam perspektif hukum administrasi negara secara teoretis praktis indonesia, kewenangan yang diberikan kepada organ menurut sifat hakikat (wezenlijk) fungsinya dibagi atas dua tingkatan, yaitu organ yang menentukan tugas (taakstelling) politik negara dan organ yang menyelenggarakan tugas (venvpada organ yang pertama ditentukan secara limitation fungsinya sebagai batasan tugas dan wewenang, yaitu bidang legislatif oleh dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah, bidang yudikatif oleh mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan badan peradilan lainnya, serta bidang eksekutif oleh presiden. sementara itu, organ yang kedua pemerintah dan keseluruhan penyelenggara pemerintahan umumnya yang berada bawah presiden sesuai dengan utrecht, hukum administrasi negara indonesia, kepolisian republik indonesia polri) merupakan salah satu organ yang menyelenggarakan tugas (verwsebagai bagian dari organ bawah presiden sebagai pemimpin tertinggi penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan uud wewenang yang diberikan adalah berkembang sesuai dengan batasan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik dengan maksud mencapai suatu kesejahteraan umum (bestuurszorg). sebagai organ bawah presiden, polri sebagai organ yang menyelenggarakan tugas (verwezenlijking van tak) dapat diberikan wewenang tertentu dalam rangka menjalankan tugas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pokoknya yang secara terintegrasi disebut sebagai perbuatan pemerintahan (bestuursdaad). dalam konsep perbuatan pemerintahan, suatu organ dapat ditetapkan untuk menangani dan menyelenggarakan kegiatan tertentu yang memiliki persamaan jenis pelayanan umum. penetapan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan rasionalitas yang diatur dalam suatu undang undang. sebagai organ yang menyelenggarakan tugas (verwezenlijking van tak), politik hukum yang terbuka (opened legal policy) menjadi penentu untuk menetapkan batasan wewenang sesuai dengan kehendak para pembentuk undang undang terhadap suatu organ. misalnya, apabila dpr dan pemerintah menyatakan polri mendapatkan kewenangan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan surat izin mengemudi dengan maksud mendorong pengkonkretan (concretisering) dalam rangka integrasi tindakan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang terkait. pengkonkretan (concretisering) adalah penetapan wewenang yang didasarkan pada praktik kesatuan fungsi organisasi yang terkait dan tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan tujuan yang lebih efisien dan efektif. misalnya, dalam nomor tahun polri diberikan, ".'," maka pengkonkretan (concretisering) fungsi tersebut dalam praktik tidak hanya diwujudkan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan umum bidang keamanan secara keseluruhan, tetapi juga pelayanan publik dengan memberikan wewenang bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan surat izin mengemudi. adanya pengkonkretan (concretisering) fungsi polri yang melekat pada dua aspek, yaitu wewenang hukum dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god wewenang administrasi merupakan sesuatu yang wajar dipandang dari kedudukan polri sebagai organ yang menyelenggarakan tugas (verwezenlijking van tak), sehingga wewenangnya yang diberikan sangat bergantung pada pertimbangan rasionalitas politik hukum terbuka (opened legal policy) oleh pembentuk undang undang. dengan demikian, fungsi dan wewenang yang bersifat dualikatis tersebut seharusnya tidak akan menimbulkan persoalan mengenai fokus penyelenggaraan tugas karena pertama, sebagai organ yang menyelenggarakan tugas (verwezenlijking van tak), polri dapat mengembangkan organisasi sesuai dengan tuntutan tugas dan kebutuhan organisasi. kedua, sebagai bagian dari organisasi administrasi negara, polri dapat membentuk struktur organisasi yang mampu menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya agar terbagi sesuai dengan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). dengan demikian, adanyahal yang lebih utama dalam kaitannya dengan dualikatis fungsi dan wewenang polri tersebut seharusnya adalah pengaturan tata kelola dan akuntabilitasnya, sehingga polri mampu mengelola dan menyelenggarakan fungsi yang diserahkan negara bidang pemeliharaan keamanan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godtata kelola dan akuntabilitas tersebut dijamin dengan adanya pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang digunakan polri dalam melaksanakan seluruh fungsinya, baik kepada badan pengawasan keuangan dan pembangunan maupun badan pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan. hal yang prinsip ini hakikatnya akan menjaga dan menjamin pengelolaan dan penyelenggaraan seluruh fungsi polri, serta akan menjadi dasar penilaian negara terhadap efektivitas penyelenggaraan fungsi tersebut secara terintegrasi. pengelolaan kewenangan kepolisian republik indonesianurut hukum keuangan publik. oleh sebab itu, pelayanan atas bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan surat izin mengemudi termasuk dalam rezim pengelolaan keuangan negara. hal ini dibuktikan dengan penerbitan peraturan pemerintah nomor tahun menurut hukum keuangan publik, tanduknya pengelolaan hakikatnya menunjukkan polri bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan organisasi pemerintahan yang melakukan pelayanan publik. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan terintegrasinya pengelolaan keuangan dalam, polri tidak dapat menggunakan langsung penerimaan tersebut tanpa melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan nomor tahun dan nomor tahun dengan demikian, polri tidak dapat menggunakan langsung pnb dari bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan surat izin mengemudi misalnya untuk mengatasi kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas dan jalan raya. hal ini disebabkan polri harus menyampaikan rencana dan anggaran tersebut dalam pokok pokok apbn kepada menteri keuangan untuk kemudian diintegrasikan dan disampaikan presiden kepada dpr. dalam pembahasan permulaan pokok pokok apbn dan nota keuangan, jika ada kementerian lembaga, termasuk polri, yang menerapkan rencana dan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan fungsinya atau bersinggungan dengan fungsi yang lain, kementerian keuangan atau dpr memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. dengan demikian, tidak beralasan apabila kemudian fungsiyang menghasilkan pnb memberikan keleluasaan kepada polri untuk langsung menggunakan anggarannya guna mengatasi kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas dan jalan raya. nomor tahun mengatur "seluruh penerimaan negara bukan pajak dikelola dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara" hal ini berarti polri tidak dapat begitu saja mempergunakan keuangan yang berasalpergunakan langsung. menurut nomor tahun penggunaan oleh polri sebagai instansi pemungut pnb hanya dibatasi pada kegiatan tertentu, yaitu: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god muhammadiyah merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat sesat pikir guo.guo yang menyebabkan hak konstitusional pemohon secara faktual ataupun potensial telah dirugikan. alasan alasan permohonan sejarah kewenangan pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi penerbitan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim tidak kepolisian undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kepolisian negara bukti ketika undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kepolisian negara masih berlaku, dalam nya menyebutkan:alam negeri. artinya, tugas utama dari kepolisian untuk menjaga sektor keamanan dalam negeri. kepolisian tidak memiliki fungsi untuk menerbitkan sim sebagaimana yang dimaksud oleh undang undang kepolisian saat ini: adapun kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi pada waktu itu hanya merujuk pada tahun tentang perubahan dan tambahan undang undang lalu lintas jalan wegverkeersordonantie, staatsblad dalam undang undang nomor tahun tersebut menyebutkan: keterangan keterangan mengemudi diberikan oleh kepala kepolisian keresidenan. bukti dalam perkembangannya, undang undang nomor tahun digantikan oleh pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu: pelestarian sumber daya alam berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat alasan hukum untuk polri menggunakan keuangangunakan bagi penuntasan masalah kemacetan dan ketertiban lalu lintas dan jalan. mengenai pnb yang dibayarkan masyarakat atas pelayanan pole bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan surat izin mengemudi yang dianggap tidak dikelola secara optimal untuk mengatasi persoalan pengelolaan lalu lintas, menurut nomor tahun "seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya kas negara," sehingga tidak menjadi kewenangan polri untuk meminta dan menentukan semua pnb langsung dapat direncanakan dan dianggarkan mengatasi persoalan pengelolaan lalu lintas. hal ini disebabkan polri dalam menentukan anggaran belanja berpedoman pada peraturan perundang undangan bidang penganggaran, misalnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan apbn dan peraturan menteri keuangan nomor tahun tentang petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rencana kerja. dengan demikian, terdapat alasan yang salah (valuterkait dengan pengelolaan pnb bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan surat izin mengemudi, polri termasuk objek pemeriksaan bpk dan bpk, sehingga pengawasan atas pelaksanaan pnb tersebut akan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dilakukan dalam suatu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan jika diperlukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan nomor tahun dengan demikian, kekuatiran atassimpulan berdasarkan uraian keterangan ahli yang disampaikan atas, disampaikan simpulan sebagai berikut:, sehingga terdapat alasan yang salah (aisdan kekuatiran atas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godadi anuario, sc. secara umum tupoksi polri bidang lla meliputi edukasi, engineering, enforcement, registrasi identifikasi), ii) pusat k3i dan pengelola pusat sis info kom lla: iii) rekomendasi aneh situasi kondisi lla: dan iv) koreas ppn. selain dimiliki polri, kewenangan registrasi dan identifikasi resident) pengemudi dan kendaraan bermotor juga dimiliki polisi negara lain, antara lain, singapore traffic police, japan police traffic bureau, china police, pakistan traffic police, mauritius police force, police finland, royal oman police, abu dhabi police, dan sharma police. kemacetan lalu lintas adalah permasalahan multifaktor penyebab, multidimensi, multidisiplin dan multispektral. masalah kemacetan memiliki kompleksitas tinggi dan membutuhkan penanganan yang comprehensive berikut koordinasi yang melekat antarpembina lla. pengurangan permasalahan kemacetan yang umumnya terjadi kota kota besar indonesia, hanya dapat dilakukan dengan cara: pendekatan mikro kasat mata partial) pendekatan makro kesisteman comprehensive networks base) pendekatan mikro makro total solution) pendekatan mikro adalah suatu pendekatan yang diupayakan untuk mengurangi berbagai permasalahan lla gangguan jalan yang terlihat kasat mata pada titik titik atau ruas jalan tertentu dan berpotensi atau secara langsung dapat mengurangi kapasitas jalan dalam ruang manfaat jalan (trouble spots). penanganan trouble spots tidak selalu dapat diselesaikan oleh polri, misalnya terdapat permasalahan yang mengharuskan adanya perubahan fisik jalan (misal pembangunan flyover atau pelebaran perbaikan jalan), penambahan perbaikan perlengkapan jalan, kelengkapan fasilitas lla, perizinan trayek angkutan umum, kir kendaraan bermotor, api (traffic lightlampu pengatur lalu lintas), merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold aksesibilitas penataan bangunan gedung gedung superblok (mixed development), tata guna lahan (pemanfaatan ruang), yang kewenangannya berada pada instansi pemerintah lainnya. pendekatan mikro ini dapat dikatakan merupakan pekerjaan rutin yang masuk dalam kategori manajemen dan rekayasa lalu lintas traffic engineering management) yang umumnya meliputi: manajemen dan rekayasa lalu lintas traffic engineering management non polri) manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian police traffic engineering management) manajemen operasional lalu lintas kepolisian police traffic operation) manajemen kebutuhan lalu lintas traffic demand management) pendekatan mikro manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian dan manajemen operasional lalu lintas kepolisian) yang dilakukan polri hanya untuk jangka mendesak pendek sebagai tindakan korektif dan sifatnya sementara atas berbagai kekurangan permasalahan yang terjadi ruang manfaat jalan sebagaimana diatur tentang lla. pendekatan makro jika tingkat kemacetan yang terjadi sudah cukup parah atau sudah mencapai titik ketidakseimbangan jaringan lla, maka dibutuhkan cara penyelesaian dengan pendekatan makro. contoh pendekatan makro ini adalah, masalah kemacetan dki jakarta hanya dapat diselesaikan secara makro dengan cakupan multi modal sistem transportasi berikut jaringan lla dan penyelenggaraannya se jabodetabek yang secara utuh harus memiliki keseimbangan demand vs. supply, aksesibilitas, koneksitas dan kesinambungan sistem, berikut pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum spm). selanjutnya disusun berbagai kajian yang kemudian pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan kebijakan pengembangan sistem transportasi terintegrasi yaitu pola transportasi makro ptm) dan rtrw dalam kaitannya dengan ptm rtrw maka pengembangan sistem transportasi terintegrasi akan mengintegrasikan empat moda sistem angkutan yang terdiri dari mass rapid transit underground elevated), merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ii) light rail transit lrt): iii) bus rapid transit brt busway), dan iv) alternative transportation asap). masalah kecelakaan keselamatan) lalu lintas kecelakaan lalu lintas umumnya sebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait berinteraksi satu sama lain, yaitu manusia, kendaraan, infrastruktur jalan dan atau lingkungan. mengamanatkan sbb:.rank):ada mei sekretaris jenderal pbb ban ki moon, me launching global plan for the decade action for road safety menindaklanjuti deklarasi dan who tersebut, pemerintah indonesia pada april mengeluarkan instruksi presiden republik indonesia nomor tahun tentang program dekade aksi keselamatan jalan yang berisikan pedoman (lima) pilar program dekade aksi keselamatan jalan. kelima pilar tersebut adalah manajemen keselamatan jalan ii) jalan yang berkeselamatan: iii) kendaraan yang berkeselamatan: iv) perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan: dan penanganan pra dan pasca keselamatan. pelaksanaan (lima) pilar sebagaimana dimaksud,menteri pekerjaan umum untuk pilar ii, menteri perhubungan untuk pilar iii: kapolri untuk pilar iv: dan menteri kesehatan untuk pilar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan demikian jelas bahwa masalah kecelakaan (keselamatan) merupakan tanggung jawab bersama baik dari para pembina lla, pemangku kepentingan, dan masyarakat pengguna jalan. polri telah menyiapkan rencana umum nasional keselamatan jalan kepolisian, sistem informasi kecelakaan online, pengembangan sim dan kantor online, data base pelanggaran lalu lintas online untuk desert system sesuai amanat serta dan kerkap nomor tahun tentang surat izin mengemudi, dan pelaksanaan implementasi penegakan hukum elektronik secara nasional. mengamanatkan kewajiban dilakukannya analisis dampak lalu lintas. selanjutnya mengatur pelaksana analisis dampak lalu lintas serta syarat persetujuan atas hasil analisis dampak dimaksud. ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. menjelaskan bahwain lintas dan angkutan jalan. kegiatan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai huruf:pengkajian analisis dampak lalu lintas membutuhkan proses pemodelan transportasi pada skala jaringan jalan tertentu yang diperkirakan dapat terkena dampaknya. hal ini perlu dilakukan, mengingat bahwa analisisnya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god harus dapat mencerminkan sebelum dan sesudah adanya pengembangan, yang mana hasil akhir analisisnya dapat mengilustrasikan mendemonstrasikan ketentuan analisis dampak lalu lintas ini diperlukan juga jika ada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan. proses kajian analisis dampak lalu lintas juga harus melibatkan berbagai instansi terkait selaku pembina lla dan tidak ada hubungannya dengan registrasi dan identifikasi pengemudi maupun kantor. i2.6j menimbang bahwa para pemohon dan pihak terkait menyerahkan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah pada hari jumat, oktober serta presiden menyerahkan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah pada hari senin, november yang pada pokoknya masing masing, salah, satu kewenangan, konsyjlglinal mahkamah merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) adalah menguji undang undang terhadap uud i3.2jpolisian)lla)seorangan warga negara indonesia yang sekaligus juga selaku pembayar pajakajak yang dibayarkan oleh pemohon tidak dijalankan dengan optimal oleh negara karena buruknya pengelolaan lalu lintas yang salah satunya memunculkan kemacetan jalan, akibat buruknya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi sim): bahwa pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara indonesia yang mengalami disabilitasemohon dipersulit mengurus sim (penyandang disabilitas) wilayah pemohon ii: bahwa pemohon iii mendalilkan sebagai badan hukum yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi indonesia dengan, salah satunya, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian, yang menurut pemohon iii, merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id yang dimohonkan pengujian tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon iii sebagaimana diatur dalam dan uud yang disebabkan oleh perbaikannya fungsi utama penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, bahwa pemohon mendalilkan sebagai badan hukum yang memberikan bantuan hukum mewakili kepentingan umum, yang pada pokoknya menyatakan yang dimohonkan pengujian tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam uud karena menjadi: bahwa pemohon mendalilkan sebagai badan hukum yang berperan serta dalam mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam masyarakat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimohonkan pengujian tersebut terkait dengan tidak transparannya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengelolaan pemberian sim oleh kepolisianhuruf mk, yaitu sebagai perseorangan warga negara indonesia baik sebagai penyandang cacat maupun yang berbadan hukum,namun, khusus terhadap pemohon iii, mahkamah menerima kedudukan hukum (legal standing) yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang ruang lingkup aktivitasnya berkenaan dengan kegiatan kemasyarakatan dalam bidang hukum, bukan dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lalu lintas dan angkutan jalan raya. dalam undang undang tersebut menyebutkan: bukti artinya, tersebut tidak menyebutkan secara tegas lembaga mana yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin mengemudi, apalagi khusus untuk kepolisian. lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin mengemudi akan diatur dan diberikan berdasarkan peraturan pemerintah. sayangnya, sampai dengan adanya undang undang tahun tentang lalu lintas dan jalan raya untuk menggantikan undang undang nomor tahun peraturan pemerintah yang dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah. sehingga, dalam praktiknya, kewenangan untuk mengeluarkan surat izin mengemudi hanya melanjutkan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian residen sebagaimana yang dimaksud oleh undang undang nomor tahun kekosongan kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga dalam mengatur surat izin mengemudi ini berlangsung cukup lama sampai dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan jalan raya, mana pada kembali dinyatakan: setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi. lalu pada dinyatakan:bukti atas dasar inilah akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pp) nomor tahun tentang kendaraan dan pengemudi. peraturan pemerintah tersebut menyebutkanmeersendonexie, yang selanjutnya dalam perayaan pemerintah ini merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id kedudukan sebagai pengawas kinerja kepolisian sebagaimana didalilkan oleh pemohon iii: bahwa terjadinya permasalahan tentang tanda tangan para kuasa hukum pemohon, dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah, dan tidak ada kewajiban didampingi kuasa hukum persidangan, serta para pemohon prinsipal hadir persidangan, maka berdasarkan pertimbangan hukum atas kepolisian negara republik indonesia, bukti yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait kepolisian negara republik indonesia, ahli dserta kesimpulan tertulis para pemohon, presiden, dan pihak terkait kepolisian negara republikara pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas kepolisian, khususnyadanserta lla khususnya. indonesia , sepanjang frasa peraturan kepala kepolisian negara republik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godkepolisian negara republik indonesia , dan sepanjang frasa peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia , dianggap bertentangan dengan uud khususnya sebagai berikut: setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkannya haknya.3.8j menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam uud tersebut tidak termasukarena hal tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum yang berupa mengartikan frasa melayani masyarakat" dengan menciptakan tugas baru yang sama sekali jauh dari fungsi keamanan dan ketertiban, i3.9j menimbang bahwa sejalan dengan amanat untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan uud uud secara tegasbahwa tugas yang diberikan kepadsecara doktrin maupun praktik berbagai negara adalah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id bagian dari fungsi pemerintahan negara. hal tersebut ditegaskan pula dalam kepolisian (vide kepolisian). dengan demikian, kendatipun ruang lingkup fungsi fungsi pemerintahan senantiasa berkembang dari masa masa sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, secara doktrinal maupun praktik, aspek keamanan dan ketertiban merupakan fungsi pemerintahan yang melekat pada tugas tugas kepolisian, i3. menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf atas,, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo, adalah bagian dari persoalan keamanan dan ketertiban dalam arti luas. dengan demikian sudah tepat jika kewenangan dimaksud diberikan kepada kepolisian negara republik indonesia dan tidak bertentangan dengan uud bahwa, selain itu,harus dilihat pula dari sisi relevansinya, mengingat kemampuan instansi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, khususnya kemampuan forensik, terutama yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana, sehingga pemberian kewenangan tersebut kepada kepolisian adalah efektif dan efisien: bahwamerupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang penting dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara, yang salah satu wujudnya adalah terselenggaranya keamanan dan ketertiban berlalu lintas. selain itu, para pemohon dalam petit perbaikan permohonannya tidak menjelaskan lebih lanjut siapa dan atau lembaga mana yang memiliki kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta kewenangan memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor. sehingga dengan demikian, apabila permohonan para pemohon dikabulkan maka akan terjadi kekosongan hukum yang justru sudah pasti merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan administrasi pemerintahan: bahwa mengalihkan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisiinstansi lain tidak menyelesaikan masalah, terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa apabila lembaga lain atau lembaga baru yang diberikan kewenangan tersebut akan lebih baik kinerjanya. dengan demikian, yang lebih penting untuk diperhatikan dan dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan oleh kepolisian dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pemberian surat izin mengemudi kendaraan bermotor, terutama tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya dugaan tindakan tindakan yang dapat diasosiasikan dengan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan bersifat korupsiepolisian negara republik indonesia atau yang mewakili. ketua, ttd. arief hid merdeka barat jakarta tele fax email selwetanal@mahkammahkonstii go. disebut pelaksana penerbitan surat izin mengemudi. sehingga ini dapat dikatakan sebagai penegasan pertama tentang kewenangan kepolisian dalam menerbitkan surat izin mengemudi sebagai aturan pelaksana undang undang nomor. tahun undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia bukti undang undang ini lahir untuk menggantikan undang undang nomor tahun rumusan mengenai tujuan pembentukan kepolisian dapat dilihat dalam nya yang berbunyi:e, untuk mewujudkannya maka kepolisian memiliki fungsi sebagaimana tercantum padaeraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui fungsi tersebut maka tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum, perlindungan dan: berlakunya undang undang dapat dianggap sebagai penguat wewenang polisi dalam menerbitkan surat izin mengemudi. indikasi ini terlihat dari munculnya salah satu kewenangan polri merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat omohkamahkonslitisi go. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini penerbitan surat izin mengemudi. perjuangan untuk memperkuat kewenangan mengeluarkan surat izin bermotor cukup berhasil sebagaimana diatur dalam huruf yang menyebut:ketentuan ini terus dipertahankan sampai sekarang sebagaimana diatur dalam tahun tentang kepolisian maupun tahun tentang lalu lintas dan jalan raya. b. kewenangan menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diberikan kepada kepala daerah pasca kemerdekaan, kewenangan untuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diberikan kepada kepala residen saat ini kepala daerah). kewenangan tersebut berasal dari tahun tentang perubahan dan tambahan undang undang lalu lintas dan jalan wegverkeerordonantie, staatsblad dalam penjelasan sub dan undang undang tersebut menyebutkan:anegara. dan keterangan merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idperkara nomor puu x111kepolisian republik indonesia menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor i.'c. undang undangdle. tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada frasa peraturan kepala kepolisian negara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mengemudi harus tetap dilakukan secara keresidenan demi keresidenan. ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan tanda nomor (registrasi) berada tangan residen (kepala daerah). meskipun demikian, dalam prakteknya diserahkan kepada kepolisian. depannya pengaturan kewenangan birokrasi pamong praja) terkait dengan registrasi kendaraan ini akan diatur lebih lanjut. adapun kewenangan kepolisian dalam ruang lingkup perlalulintasan hanya sebagai pengawas atau penegak hukum. dalam perkembangannya kemudian, nomor tahun diganti dengan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan jalan raya. undang undang nomor tahun mengatur lebih spesifik proses registrasi kendaraan bermotor, meskipun demikian undang undang ini tidak mengatur lembaga mana yang berwenang dalam mengurus registrasi. undang undang tersebut menyatakan, lembaga yang diberikan kewenangan mengurus registrasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. sebagaimana yang terlihat dalam yang berbunyi sebagai berikut:walaupun undang undang tersebut telah mendelegasikan kewenangannya kepada peraturan pemerintah, namun sampai dengan gantinya undang undang tersebut dengan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan jalan raya, peraturan presiden tersebut tidak pernah terbit. karena tidak diatasnya lembaga mana yang punya kewenangan dalam mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maka dalam praktiknya dijalankan oleh kepolisian: undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan jalan raya juga tidak mengatur dengan tegas lembaga mana yang berwenang mengatur tentang registrasi kendaraan bermotor. dalam undang undang tersebut hanya menyebutkan merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan jalan wajib didaftarkan. sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor. syarat syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pada tahun pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kendaraan dan pengemudi. secara garis besar, peraturan pemerintah tersebut meletakkan kewenangan mengurus lalu lintas kepada menteri perhubungan. meski demikian, dalam tersebut yang berkenaan dengan pendaftaran kendaraan bermotor diampu oleh satuan lalu lintas kepolisian negara republik indonesia, yang berbunyi:pasca reformasi dan amandemen uud kewenangan kepolisian dalam mengurus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diperkuat dalam peraturan setingkat undang undang. dalam huruf tahun menyebutkan,wenangan pengurusan sim berbagai negara dilakukan oleh departemen atau kementerian transportasi dan angkutan darat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kewenangan kepolisian dalam pengurusan sim tidak dimiliki oleh negara negara lain sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini. kewenangan pengurusan sim berbagai negara dilakukan oleh kementerian atau departemen melalui divisi transportasinya. tabel: lembaga yang memiliki kewenangan mengurus sim berbagai negara negara lembang yang pemenang| mangun posisi kepolisian dalam pemerintahan resident kantor amerika serikat department motor vehicle department justice malaysian road transport department ministry home affair ministry transportation minister public security new zealand mini ana pena ministry justice minister police transport agency ministry transport ministry home affairs thailand department land transportation ministry justice department transport home office department interior and local ministry land, infrastructure, . transport, and tourism national public safety commission ministry enterprise, energy, and swedia communication swedish transport ministry justice agency ministry communication the india ministry road transportation and ministry home affairs highways distorsi tahun tentang kepolisian dengan uud sejak amandemen uud kepolisian polri) diatur secara khusus dalam konstitusi. kepolisian bersama tni dimasukkan dalam yang sama: bawah bab pertahanan negara. secara khusus, yang menyangkut polri, uud menyatakan sebagai berikutedangkan polri menyatakapabila dilihat dengan sekilas, (dua) ketentuan atas terlihat sama atau seolah olah undang undang polri telah sesuai dengan uud namun jika dilihat lebih dalam sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara polri dengan uud perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel bawah ini: tabel perbandingan antara uud dengan polri uud1985 pori bunyi kepolisian negara republik fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi indonesia sebagai alat negara yang pemerintahan negara bidang pemeliharaan menjaga keamanan dan ketertiban keamanan dan ketertiban masyarakat, masyarakat bertugas melindungi, penegakan hukum, perlindungan, mengayomi, melayani masyarakat, pengayoman, dan pelayanan kepada serta menegakkan hukum masyarakat fungsi alat negara yang salah satu fungsi pemerintahan negara menjaga keamanan dan bidang: ketertiban masyarakattugas melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban mengayomi masyarakat, masyarakat, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dan menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. berdasarkan perbandingan atas terlihat bahwa undang undang polri telah menambah tugas polri yang bertentangan dengan maksud uud menjadi fungsi itu sendiri. penyelundupan hukum ini membuat tugas polri membesar. apabila mengikuti skema uud pasca amandemen,logika polri, yang meletakan terminologi melayani masyarakat adalah fungsi polri itu sendiri, maka dapat diciptakanlah tugas tugas baru yang sama sekali jauh dari fungsi keamanan dan ketertibsebab itu, dalam nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia dan dalam undang undang tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan bawah ini bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitupengaturan konstitusi tentang fungsi kepolisian dengan kewenangan mengeluarkan sim dan stok tabel bawah ini adalah perbandingan antara uud dan ketentuan undang undang tentang pengaturan sim. undang sebelum bab xii pertahanan negara tentang amandemen perubahan dan tambahan lalu lintas tiap tiap jalan wegverkeersordonantie, staatsblad warga negara berhak dan :'keterangan keterangan wajib ikut serta dalam mengemudi diberikan oleh kepala kepolisian usaha pembelaan negara. keresidenan. syarat syarat tentang pembelaan diatur dengan undang undang lalu lintas dan angkutan jalan raya: surat merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai godtentang kendaraan dan pengemudierbitan surat izin mengemudi. huruf tahun tentang kepolisian negara republik indonesia:. pascaamandemen bab xii pertahanan negara guodalam uud sebelum amandemen tidak mengatur tugas dan fungsi kepolisian secara eksplisit. oleh karena itu, dalam perkembangan ketatanegaraan, tugas dan fungsi kepolisian diatur dalam banyak undang undang. meskipun demikian, uud mengatur dengan tegas tugas dan fungsi kepolisian. dalam uud1945an hukum. secara gramatikal sangat jelas, bahwa tugas kepolisian dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum harus dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun jjrdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god mengemudi kendaraan bermotor" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat , jj.mengikat, ikepolisian: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bukti fotokopi ktp dan npp a n alyssa munawar rahman alias alyssa wahid, bukti fotokopi ktp a n hari kurniawan: bukti fotokopi akta notaris malang corruption watch: bukti fotokopi akta notaris yayasan lembaga bantuan hukum indonesia: bukti fotokopi ad art pemuda muhammadiyah, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kepolisian negara, bukti fotokopi undang undang tentang perubahan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god republik indonesia bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun i.fghkewenangan kepolisian republik indonesia memberikan surat izin mengemudi sim) kendaraan bermotor ictambahan undang undang lalu lintas jalan wegverkeersordonantie, staatsblad bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan jalan raya, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia. selain itu, para pemohon juga mengajukan satu orang saksi atas nama kusbandono yang telah didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan hari rabu, september dan mengajukan satu orang ahli atas nama dr. dimakan pradiptyo yangyenny sucipto, dr. bambang susanto, dan dr. zainal arifin mochtar, s.h., llm., pada persidangan hari kamis, oktober dan selasa, oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan saksi kusbandono saksi mengajukan sim kepolisian resor tuban, saksi selama (empat) tahun ini mengendarai sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi roda tiga, oleh petugas kepolisian, saksi diberitahu bahwa belum ada petunjuk dari polda jawa timur tentang pengajuan sim tersebut, petugas ragu dengan keseriusan saksi untuk mengajukan pengurusan sim dj: saat mengurus sim dalam waktu dua jam tempat, saksi tidak memperoleh kejelasan. saksi kemudian meminta kejelasan apakah bisa mengajukan sim petugas pun kebingungan karena saksi adalah sebagai difabel yang pertama mengajukan sim tersebut: saksi diminta bagian kesehatan untuk tes. dan petugas bagian kesehatan juga tidak bisa memeriksa saksi, alasannya lain yang disampaikan oleh petugas adalah belum ada panduan untuk mengurus sim dj: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god domisili saksi sementara ini jember karena sedang studi s2, dan teman teman saksi jember bisa memperoleh sim dengan mudah. tapi daerah lain mengalami kesulitan: saksi pernah berkendara dari jember tuban sebanyak dua kali, dengan jarak tempuh hampir km. saksi menyetir sendiri: selama mengendarai motor tersebut, saksi tidak pernah menabrak, tapi justru ditabrak berkali kali. petugas lalu lintas tidak pernah mempermasalahkan, tapi yang penting bagi saksi adalah memiliki legalitas untuk berkendara. kendaraan saksi ada nomor kendaraan dan ada stok, saksi diminta juga ikut proses ujian tertulis tapi mendapat perlakuan yang terkesan disepelekan atau diremehkan, keterangan ahli: dr. dimakan pradiptyo visi misi kita adalah kembalikan lagi kepada tujuan nkri. dalam tujuan nkri, tentunya pembukaan undang undang dasar tahun adalah menjadi dasar dari tujuan itu. namun demikian, ada satu permasalahan mendasar yang nantinya akan perlu kita cermati dan terkait dengan nanti fungsi polri yang seharusnya semakin dikuatkan dari hari hari, semakin diprofesionalkan dari hari hari, problem utama yang kita miliki saat ini adalah setiap kali kita mengatakan tentang pembangunan ekonomi, kita selalu masuk kepada tujuan nomor dua yaitu adalah memajukan kesejahteraan umum, tapi ini akan membawa implikasi yang cukup panjang. seharusnya kita tidak hanya fokus pada memajukan kesejahteraan umum, tapi juga yang nomor satu yaitu adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. implikasi dari existing strategy terkait dengan maksimalisasi kesejahteraan adalah bahwa persatuan indonesia dianggap sebagai given atau prerekuisit untuk mencapai maksimalisasi kesejahteraan. pertanyaan berikutnya adalah justru yang berbahaya yaitu adalah siapa yang harus disejahterakan? yang disejahterakan adalah masyarakat. lalu pertanyaan berikutnya yang lebih berbahaya lagi adalah masyarakatnya tinggal mana? yaitu adalah sebagian besar jawa. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan demikian, fokus pembangunan seringkali hanya diberikan jawa dan ini sudah terjadi sejak zaman orde baru sampai sekarang, sementara saudara saudara kita yang ada luar jawa itu seolah olah hanya sekadar indekos negeri ini: konsep nkri kami memimpikan indonesia tetap bertahan seperti sekarang ini untuk tahun yang akan datang. tidak ada satu negara yang bertahan ratusan tahun atau ribuan tahun tanpa masyarakatnya, akademisnya, yudikatifnya, eksekutifnya, politiknya berpikir bahwa negara itu bisa bertahan selama tahun. yang perlu kita lakukan adalah anything necessary (lakukan segala yang perlu untuk membuat indonesia tetap bertahan seperti sekarang ini selama tahun mendatang). dengan cara apa? menciptakan incentive compatibility untuk tetap menjadi bagian nkri. bangga menjadi bagian nkri dan senang serta sejahtera menjadi bagian nkri, itu sebabnya pembangunan harus mulai dari lingkaran luar indonesia, sehingga tujuan mulai dari ipjp dan lain sebagainya, ini yang harus didorong, konsep nkri tidak akan tercapai ketika korupsi masih besar negeri ini. kami tunjukkan betapa bahaya laten korupsi banyak sekali dan kami memiliki naskah akademik untuk prakarsa bulak sumur anti korupsi yang kami mengatakan sana adalah tidak ada satu negara maju pun yang koreksinya masih tinggi. tidak mungkin terjadi. keberlangsungan nkri terancam justru karena maraknya korupsi indonesia. lalu bagaimana dengan peran polri? peran polri kami anggap sebagai salah satu trisula dari penanggulangan korupsi bersama sama dengan kejaksaan dan kpk, untuk mengemban tugas berat dalam penanggulangan korupsi. dan ini ada dalam prakarsa bulak sumur anti korupsi yang kami launch tanggal maret dan deklarasi gerakan anti korupsi lintas alumni perguruan tinggi yang baru dideklarasikan september terdapat kesalahan mendasar bagaimana cara memahami tentang visi dan misi. yang benar bukan visi misi, tetapi misi visi. ini didasarkan pada catatan dari pakar bidang organisasi yaitu adalah pak hani handoko yang merupakan kolega kami dan juga ada buku kaplan dan norton tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god jadi, misi adalah mengapa kita ada, visi adalah kita ingin menjadi apa atau siapa. dari situlah kita munculkan nilai nilai atau apa yang kita percayai, diturunkan dalam penetapan tujuan, diturunkan kepada pemilihan strategi, dan akhirnya pada penganggaran. terkait dengan tugas dan tanggung jawab polri ataupun visi misi polri, maka kita harus kembali kepada undang undang dasar tahun yaitu. itu harus diturunkan dalam bentuk undang undang dan kalau kami lihat dari visi dan misi dari kepolisian republik indonesia, visinya mengatakan, terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum, keamanan dalam negeri mantap, serta terjalinnya sinergi posisional yang proaktif. misi ini dijabarkan dalam delapan poin yang sangat fokus pada penegakan hukum. tantangan depan dari kepolisian adalah sangat kompleks. pertama, adalah kompleksitas jenis dan intensitas tindak pidana, semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. diperlukan kepolisian yang profesional dan berwibawa untuk menghadapi tantangan besar tersebut. tugas kepolisian fokus pada penanggulangan kejahatan dan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, agar kinerja kepolisian efektif dan efisien. kita bisa melihat sini berbagai macam tantangan depan ada kejahatan terorisme, korupsi, fraud, cybercrime, human trafficking, drugs trafficking, maupun pelanggaran ham dalam hal ini misalkan kdrt dan lain sebagainya yang masa lalu tidak masuk dalam kejahatan, sekarang menjadi masuk dalam kejahatan. ini semua karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga pemahaman kita terhadap hukum. dengan demikian, apa yang terjadi adalah tugas dari kepolisian, justru semakin berat dari hari hari, dan ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah baik dari sumber pendanaan ataupun dari sisi remunerasi untuk membuat kepolisian yang profesional dan berwibawa. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god berikut adalah bagaimana peningkatan profesionalisme melalu division labour. division labour dalam konsep ekonomi adalah pembagian tugas. kinerja suatu lembaga akan optimal jika dipenuhi tiga hal. pertama, memiliki tujuan yaitu adalah misi dan visi yang jelas, artinya dia memiliki clear purpose. yang kedua adalah fokus pada tujuan. yang ketiga adalah konsisten dengan fokus pada tujuan tersebut. ketika ketiga hal ini dipenuhi, maka depan tidak akan ada keraguan profesionalisme dalam konteks kepolisian akan semakin baik dari hari hari. profesionalisme kepolisian akan meningkat jika kepolisian fokus pada visinya yaitu adalah kamtibmas. prima yaitu tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap. kepolisian perlu dibebaskan dari fungsi administratif agar fokus pada pencapaian misi dan visi. dukungan sumber daya dari pemerintah terutama dari kementerian keuangan perlu ditingkatkan untuk mendukung profesionalisme polisi. dengan demikian, yang terjadi adalah bagaimana meminimalisasi conflict interest, misalkan kepolisian sini sebagai yang menerbitkan sim tapi pada saat yang bersamaan kepolisian adalah juga yang harus menegakkan hukum terutama jalan jalan. ini akan menciptakan conflict interest dan ini bisa dikurangi dengan cara kepolisian hanya fokus pada fungsi penegakan hukum karena dari hari hari jenis pelanggaran hukum yang harus ditangani itu bukan semakin kecil, tapi semakin banyak dan semakin kompleks. berikut adalah perbandingan sistem sim antara sim indonesia dan sim negara maju. sim indonesia mulai dikenalkan pada mereka yang tahun atas, hal yang serupa terjadi negara maju yaitu adalah umur atau tahun atas. negara negara eropa adalah suatu hal yang jamak untuk memberikan hadiah ulang tahun itu adalah biaya mendapatkan sim. mengapa? karena biaya mendapatkan sim mahal. bukan administrasinya yang mahal, tapi yang mahal adalah biaya untuk latihannya karena latihannya harus berulang ulang dan tidak mudah untuk mendapatkan sim, sehingga sering kali orang harus melakukan ujian sim berkali kali. yang mahal apanya? latihannya, bukan biaya administrasinya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kemudian, perbandingan sistem sim indonesia hanya berlaku tahun sekali, sementara negara negara maju berlaku seumur hidup. tes ulang hanya diberlakukan kepada para manula yaitu adalah mereka yang berumur atau tahun atas. dengan tujuan apa? dengan tujuan untuk mengetahui apakah refleksinya masih cukup layak bagi yang bersangkutan untuk mengendarai jalan. jadi, intinya sini adalah kita harus menanyakan lagi sebagai negara yang maju, gdp kita adalah besar dunia, kita mulai berpikir bukan sebagai negara berkembang, tapi sebagai negara maju dan dalam negara maju kita melihat bahwa yang namanya sim harus berlaku seumur hidup. sisi yang lain adalah penggunaan sistem poin dan denda pelanggaran yang sangat mahal. indonesia sistem poin tidak berlaku. itu yang menyebabkan mengapa orang luar negeri sangat taat dalam menjalankan lalu lintasnya karena setiap kali ada pelanggaran, maka poinnya akan dikurangi dan pada satu titik tertentu dapat dicabut. kemudian, proses yang mudah dan juga administrasi pembuatan sim yang sebenarnya cukup murah indonesia. nah, sisi yang lain negara maju juga murah dari sisi administrasinya, tetapi sulit untuk mendapatkan karena harus comply dengan requirement untuk keahlian dalam berkendara yang sangat tinggi sekali dan ini bukan diterbitkan oleh kepolisian. praktik baik dari pengurusan sim berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sim tidak ada yang dari kepolisian. hal yang sama juga terkait dengan pencatatan atau registrasi dari mobil. registrasi kendaraan bermotor kalau inggris itu adalah dela, itu ministry transportation. namun demikian, hukuman sini kalau kita tunjukan bagaimana hukuman bagi pengemudi yang tanpa lisensi, misalkan inggris itu bisa dicabut im nya. begitu sim dicabut, maka yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan sim lagi. ini jauh berbeda dengan indonesia. namun demikian, apakah kemudian dengan hilangnya hak administratif ini tadi akan mengurangi kemampuan deteksi dari kepolisian? tidak. ketika merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kami ahli bekerja tahun inggris memiliki klien home office use justice board dan juga kepolisian inggris. kami mendapatkan akses kepada pnc. pnc adalah police national computer dan untuk mendapatkan akses itu kami harus memiliki access code ataupun juga security clearance. apa yang ada dalam pnc? situ adalah data interacting atau penggabungan database dari berbagai instansi. yang pertama adalah adanya catatan kriminalitas. kemudian, jenis hukuman pidana ataupun perdata yang pernah diberikan kepada seseorang, kepemilikan kendaraan yang ini dimiliki oleh department transport atau dela. kemudian adalah sim dan serta hukuman yang terkait dengan hukuman lalu lintas dan bahkan kepemilikan senjata. satu sisi ini membaca pnc adalah seolah olah seorang offender itu betul betul ditelanjangi. bahkan sana akan tertulis misalkan berapa kali yang bersangkutan pernah menabrak, berapa kali yang bersangkutan pernah menggunakan obat terlarang, bahkan sana ada juga apakah tubuhnya ada satunya dan satunya bentuknya apa, bahkan piercing nya seperti apa, lokasi mana itu ada, temannya siapa, ada. dan kemudian ada criminogenic factor itu juga ada. kalau kita lihat database kepolisian indonesia, informasi yang dikumpulkan untuk para offenders, ini sebenarnya sudah sangat lengkap sekali. saya mengatakan tidak kalah dengan yang inggris, hanya saja yang menjadi permasalahan hampir semuanya masih manual dan belum dibangun yang namanya pnc ataupun juga yang dibangun sistem yang integratif daerah daerah ataupun tingkat nasional, sehingga kurang mendukung efektivitas kerja dari bapak bapak ibu kepolisian yang ada. setiap pfa police force area) dan pemda inggris mengembangkan apa yang disebut dengan data interacting berbasis geographical information system. jadi modelnya adalah gis dan sini akan menggabungkan antara data kriminalitas dengan kondisi yang ada wilayah itu. jadi, jenis dan intervensi kriminalitas setiap wilayah, bahkan setiap level ward, ward itu adalah kalau tempat kita, mudah dimonitor. jenis dan intensitas kriminalitas setiap waktu selama jam dapat diketahui dengan mudah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan demikian, polisi dan pemda sangat terbantu dalam membuat kebijakan kebijakan terkait dengan penindakan atau pun juga pencegahan terhadap kejahatan. satu hal yang paling memusingkan bagi polisi inggris adalah ketika mendekati liburan sekolah, ketika liburan sekolah kriminalitas tinggi karena anak anak yang biasanya masuk sekolah tidak masuk dan kemudian memiliki waktu yang bebas biasanya kriminalitasnya tinggi. waktu yang sangat rawan bagi kriminalitas misalkan adalah pukul dan pukul mengapa? karena pada saat itulah anak anak sekolah selesai, mereka pulang ketika pulang kadang sambil mengambil sesuatu, dan lain sebagainya. dengan demikian, mereka mengetahui dengan benar apa yang terjadi pada setiap jam, apa yang terjadi setiap jam, daerahnya daerah mana, itu yang kemudian kami membuat university york kami menciptakan york index public safety. contoh kota hull, bisa diakses police.co.uk dan sana kita tinggal memasukkan kode area, lalu diketahui apabila terjadi offences sana pada bulan tertentu. dan laman tersebut juga tersedia informasi apakah kriminalitas itu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari atau subuh itu akan dengan cepat terdeteksi. dengan demikian, deployment dari polisi untuk meminimalisasi kriminalitas itu dengan mudah sekali diperoleh. kami ingin mengembangkan bagaimana aspek institusi atau rule the game yang ada negara indonesia. perbedaan ciri mendasar antara negara maju dan negara berkembang itu adalah pada aspek institusi atau rule the game. negara maju, rule the game sangat kuat, negara berkembang itu compang camping, sehingga dengan demikian apa yang kita katakan sebagai aspek institusi itu adalah aspek denpasar yang akan mendukung mekanisme pasar. mekanisme pasar adalah tip iceberg atau gunung yang harus didukung oleh mekanisme denpasar atau pengembangan institusi. negara maju, ini sangat diperhatikan dan kalau buku terakhir yang terkait dengan why nation fail karangan baron acemoglu mengatakan keberhasilan suatu negara apakah menjadi miskin atau menjadi kaya, apakah dia negara yang gagal atau tidak adalah terletak pada aspek institusi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kita memiliki pasarnya dua yaitu adalah pasar formal dan pasar informal mana pasar informal menguasai perekonomian indonesia, namun sisi yang lain kita aspek institusinya masih compang camping. apa yang harus kita lakukan? yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membangun institusi dan salah satu strategi membangun institusi adalah dengan memperkuat profesionalisme kepolisian, profesionalisme aparat penegak hukum, dan ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai. yenny sucipto latar belakang dalam pnb sejak tahun polri telah melakukan pembaharuan pengelolaan pnb lingkungannya sejalan dengan diterapkannya peraturan pemerintah republik indonesia tahun terdapat beberapa item penerimaan lingkungan polri yang mekanisme pengelolaannya disesuaikan, yaitu: pemberian surat izin mengemudi sim), pelayanan pada test klinik pengemudi kliping): pemberian surat tanda nomor kendaraan stok), seni), adapun mekanisme pengelolaannya telah diatur dengan surat keputusan kapolri pol.: skep x sebagai berikut: pemungut dan menyetor putar) obyek pnb membuka rekening pada kantor bank cabang setempat (tingkat kota kabupaten) sebagai penampungan pnb yang dipungut dari masyarakat terdiri dari rekening sim, rekening stok, rekening stack, rekening bpk, rekening nkb, rekening kliping dan rekening seni. putar menerima dana dari masyarakat sesuai tarif pnb dan menyebarkannya rekening putar (sesuai poin setiap hari kerja serta melaksanakan penatabukuan setiap ada transaksi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bank cabang setempat (tingkat kota kabupaten) berkewajiban setiap hari secara otomatis memindahbukukan hasil pnb dari rekening masing masing putar rekening khusus pnb kepala bidang keuangan kakiku) polda pada bank koordinator (tingkat provinsi) dengan memberikan bukti pemindahbukuan kepada masing masing putar. bank koordinator (tingkat provinsi) berkewajiban setiap hari jum'at atau satu hari kerja sebelumnya apabila hari jum'at dan akhir bulan berjalan secara otomatis memindahbukukan hasil pnb rekening khusus pnb kepala pusat keuangan kapuk) polri pada cabang jakarta serta mengirimkan bukti pemindahbukuan kepada kakiku polda. khusus untuk akhir tahun anggaran paling lambat dua hari kerja sebelum tutup tahun anggaran, seluruh dana pnb telah dilimpahkan rekening kapuk polri. sedangkan penerimaan sesudah pemindahbukuan akhir tahun anggaran tersebut dipindahkan pada tanggal januari tahun anggaran berikutnya. bank cabang jakarta berkewajiban setiap hari pertama bulan berikutnya memindahbukukan hasil pnb dari rekening kapuk polri rekening kas negara sesuai dengan jumlah pnb dan surat setoran bukan pajak ssp) yang disampaikan kapuk polri. sedangkan pemindahbukuan kas negara untuk akhir tahun anggaran paling lambat hari terakhir batas penyetoran pnb dari bank persepsi kas negara. permasalahan dalam prakteknya, tatakelola pnb lingkungan polri terjadi beberapa permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitasnya. hal ini berdasarkan dari analisa hasil audit badan pemeriksa keuangan dengan tema audit pengelolaan anggaran dan pnb kepolisian republik indonesia beberapa daerah, jawa, sumatra, kalimantan, maluku dan papua. permasalahan transparansi dan akuntabilitas antaranya proses yang tidak taat prosedur berpotensi menghambat penerimaan negara. pemungutan biaya yang tidak sesuai dapat merugikan masyarakat. tata kelola penerimaan yang kurang baik berpotensi merugikan keuangan negara. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god idsemua bagian yang diuji seperti disebut atas kemudian untuk selanjutnya disebut guo pendahuluan the police are the public and the public are the police: the police being only the members the public who are paid give full time attention duties which are incumbent every citizen the interests community welfare and existence. sir robert peel mantan perdana menteri inggris demikianlah bunyi dari salah satu pernyataan terkenal sir robert peel, mantan perdana menteri inggris, yang dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi besar dalam menyusun hukum hukum penting bagi negaranya: reform act (reformasi hak pilih) dan membangun konsep kepolisian modern inggris metropolitan police act). meskipun sir peel menjabat sebagai perdana menteri inggris relatif singkat, namun kontribusinya sebagai politisi dan pemikir hukum dianggap oleh banyak kalangan memengaruhi pembentukan sistem politik modern inggris raya dan dunia sampai saat ini. walaupun penyataan sir peel atas dikemukakan hampir tahun silam, namun jika dihubungkan dengan kondisi kontemporer indonesia, masih sangat relevan. indonesia, terlihat adanya keterpurukan yang nyata antara doktrin kepolisian dan masyarakat . pasca reformasi, kepolisian yang seharusnya merupakan bagian dari masyarakat (baca: sipil), berjalan sendirian meninggalkan masyarakat. bahkan sebaliknya, jika mencermati temuan lembaga lembaga riset dan media terkemuka, tergambar bahwa kepolisian dipersepsikan sebagai salah satu bagian masalah bagi masyarakat. salah satu permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat terhadap institusi kepolisian indonesia adalah buruknya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengelolaan sim. yang dimaksud dengan pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hasil pemeriksaan bpk terhadap pengelolaan anggaran dan pnb proses yang tidak taat prosedur berpotensi menghambat penerimaan negara. secara nasional, pada pelaksanaannya, penyetoran pnb lingkungan polri sebagaimana diuraikan dalam dilakukan melalui bank rakyat indonesia. pelaksanaan pengelolaan pnb sesuai dengan tahun telah diterapkan sejak tanggal pebruari berdasarkan surat telegram kapolri pol.: st tanggal pebruari dan keputusan kapolri pol.: skep xi. temuan bpk, dari uraian atas, mekanisme penyetoran tersebut maka akan terjadi pengendapan uang bank koordinator (tingkat provinsi) kurang lebih selama satu minggu dan pada bank bri cabang warung buncit jakarta kurang lebih selama satu bulan dengan bunga dan keuntungan yang kurang jelas. ada potensi konsekuensi terjadi praktek penayangan pihak ketiga. dari keseluruhan pnb lingkungan polri yang diterima oleh negara, sebagian akan dikembalikan kepada polri melalui mekanisme penetapan dik dipa s. penetapan dik dipa s memakan waktu yang relatif lama. sampai dengan waktu pemeriksaan pada biduk polda bali tanggal agustus dik dipa s belum mendapat pengesahan dari mabes polri. disisi lain, dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dananya dimasukkan sebagai pnb, pihak polri (dhi. polda) telah mengeluarkan biaya seperti pencetakan material ssb (formulir, kartu, buku dsb), cetak nkb, biaya pemeriksaan psikologi dan biaya lainnya. hal ini membawa konsekuensi terjadi praktik penayangan oleh pihak ketiga. beberapa kendala yang terjadi tingkat pelaksana dengan mekanisme pengembalian dipa s yang selama ini terjadi antara lain: kekurangan penerimaan material ssb beserta kelengkapannya dari dilantai mabes polri. sebagai contoh, untuk pelayanan bpk samgat badung, sampai dengan pemeriksaan jajaran direktorat lalu lintas polda bali berakhir tanggal agustus diketahui merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god adanya tunggakan kepada para pemohon sebanyak buah. bahkan untuk material cek fisik sebagai ujung tombak fungsi resident kendaraan bermotor terjadi kekurangan material yang sangat signifikan, yaitu pada tahun sejumlah buah dan tahun (s.d. agustus) sebanyak buah apabila dibandingkan dengan produksi stok. pada salah satu kegiatan yang penerimaan dananya langsung masuk kas negara sebagai pnb adalah pembuatan nkb. dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa telah terjadi pengeluaran untuk pekerjaan pencetakan dan pengecatan sebanyak rp21. untuk pembelian cat dan thinker diluar biaya pegawai. pengeluaran pengeluaran tersebut ditanggulangi terlebih dahulu oleh bagian workshop dilantai polda bali. sedangkan pembayarannya tergantung turunnya dana yang sampai saat pemeriksaan berakhir belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengesahan dik dipa s. samping hal tersebut atas, dalam pembuatan surat lain mengemudi sim) telah ditentukan persyaratan persyaratan yang harus dilalui oleh setiap pemohon sim yaitu persyaratan lulus tes kesehatan yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan. dalam tahun hanya ditetapkan bahwa untuk pembuatan sim baru adalah sebesar rp75. dan sim perpanjangan sebesar rp60. tanpa dirinci per item kegiatan pembuatan sim. sejak pemberlakuan pnb, pemeriksaan kesehatan bagi pemohon sim tidak lagi menjadi bagian dalam proses pembuatan sim meskipun persyaratan adanya surat keterangan sehat mutlak didapatkan oleh setiap pemohon sim. pada praktiknya pemberian surat keterangan sehat dilaksanakan oleh dokter yang bertugas pada polres dimana satgas sim berada meskipun pemohon dapat juga memperoleh surat keterangan sehat dari dokter umum. dengan tidak diatasnya secara tersendiri pelaksanaan tes kesehatan ini ini sebagaimana sebelum pemberlakuan pnb maka potensi penerimaan negara (cg. polda bali) dari pemohon sim tidak dapat direalisasikan. dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menggunakan indeks pemeriksaan kesehatan sebesar rp10. pemohon maka nilai keseluruhan potensi penerimaan dari bulan maret s.d. juli mencapai rp1. rp10. penerbitan sim). beberapa permasalahan tersebut tidak sesuai dengan undang undang tahun tentang pnb jo. peraturan pemerintah tahun tanggal oktober yang antara lain menetapkan seluruh pnb wajib disetor langsung secepatnya kas negara. keppres tahun dan menetapkan: orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaditetapkan antara lain bahwa pimpinan dan atau pejabat departemen lembaga pemerintah daerah dilarangcukup tersedia dalam anggaran belanja negara. buku pedoman pembuatan sim antara lain dinyatakan bahwa setiap pemohon sim baik baru maupun perpanjangan harus melalui prosedur pemeriksaan kesehatan. sedangkan untuk pembuatan sim baru dan peningkatan harus melalui prosedur ujian teori, ujian praktik dan rises sim. menurut bpk, kondisi tersebut mengakibatkan: intensifikasi penerimaan negara yang berasal dari pnb polri terlambat diterima rata rata tiap bulan sebesar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god rp4. keuntungan bagi bank bri sebagai bank persepsi yang memperoleh dana segar tanpa kompensasi yang jelas kepada negara. terjadi penayangan oleh workshop nkb untuk biaya pengecatan dan pencetakan diluar biaya personil sebesar rp21. sebagai akibat pembuatan nkb yang belum didukung dana. potensi penerimaan dari rises sim tidak dapat direalisasikan minimal sebesar rp1. pelayanan kepada masyarakat khususnya pengurusan sim, stok dan bpk menjadi terganggu. permasalahan tersebut disebabkan: skep kapolri nomor pol skep xi1 tanggal desember tentang petunjuk administrasi pengelolaan pnb lingkungan polri kurang memperhatikan kepentingan negara dan tidak mengacu pada tahun jo. tahun pengesahan dik dipa s tahun memerlukan waktu lama sedangkan dalam dipa tahun belum ada alokasi anggaran untuk pencetakan nkb ckb. petunjuk pelaksanaan kapolri mengenai pnb lingkungan polri yang mengatur secara rinci pemeriksaan kesehatan dalam pembuatan sim belum ada. temuan tersebut seperti pada polda kalimantan timur hasil audit bpk dari hasil verifikasi tersebut atas diketahui bahwa: pnb polda kaltim tahun sebesar rp27. dari jumlah tersebut telah disetor bri cabang jakarta sebesar rp27. atau sisa belum disetor sampai dengan akhir bulan desember sebesar rp68. pnb polda kaltim tahun sebesar rp15. dari jumlah tersebut telah disetor bri cabang jakarta sebesar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god rp15. atau sisa belum disetor sampai dengan akhir bulan juni sebesar rp237. hasil pemeriksaan secara uji petik pada (tujuh) sambil, masih ditemukan adanya penundaan penyetoran pnb yaitu pada polres bontang, dimana penyetoran dimaksud dilakukan sebagai berikut pnb dari penerbitan stok dan nkb disetor oleh putar rekening putar stok nkb seminggu sekali. pnb dari penerbitan bpk disetor oleh putar rekening putar bpk sebulan sekali. hal tersebut tidak sesuai dengan undang undang tahun tentang pnb jo. tahun tanggal oktober yang antara lain menetapkan bahwa seluruh pnb wajib disetor langsung secepatnya kas negara. hal tersebut mengakibatkan: intensifikasi penerimaan negara yang bersumber dari pnb polri terlambat diterima, yaitu dengan rata rata setiap bulan untuk tahun sebesar rp2. dan s.d bulan juni sebesar rp2. penerimaan pnb pada polres bontang terlambat diterima oleh negara. hal tersebut disebabkan: mekanisme pengelolaan pnb sebagaimana diatur dalam skep kapolri pol.: skep x11 tanggal desember tentang petunjuk administrasi pengelolaan pnb lingkungan polri tidak efektif dan kurang memperhatikan kepentingan negara. ketidakpatuhan putar polres bontang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. masih lemahnya pengendalian dan pengawasan dari kapolres dan kasatlantas polres bontang terhadap pengelolaan pnb yang dilakukan oleh putar. terhadap permasalahan tersebut atas dirantai polda kaltim memberikan tanggapan sebagai berikut: akan melakukan koordinasi dengan kakiku dan putar untuk pencocokan laporan penerimaan dan penyetoran pnb dan untuk memperoleh data yang akurat disertai dokumen merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pendukungnya. memberikan teguran kepada kapolres bontang (dhi. putar) agar melaksanakan penyetoran pnb kas negara tiap hari sesuai dengan ketentuan. atas permasalahan tersebut bpk ri menyarankan agar kapolri menyempurnakan kembali skep kapolri pol.: skep xi11 tanggal desember tentang petunjuk administrasi pengelolaan pnb lingkungan polri supaya menyetorkan langsung pnb polri kas negara, dan mengenai mekanisme pengendalian putar supaya menyampaikan laporan penyetoran secara berjenjang kepada kapuk polri. pemungutan biaya stok angkutan umum melebihi ketentuan sehingga merugikan masyarakat. hasil pemeriksaan atas dokumen ketatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan pnb yang diselenggarakan oleh putar dan pengujian fisik kantor samgat diketahui bahwa: polda jatim pada beberapa polres jajaran polda jawa timur menetapkan tarif pnb stok dan bpk untuk angkutan umum adalah sama dengan tarif roda yaitu rp50. penerbitan untuk stok dan penerbitan untuk bpk. polda sumatera utara hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengenaan besarnya tarif pengurusan penerbitan stok dan bpk untuk umum angkutan umum) yang dilakukan secara uji petik pada beberapa satker kewilayahan jajaran polda sumut diketahui besarnya tarif yang dikenakan kepada masyarakat (pemohon) dalam pengurusan stok angkutan umum baik kendaraan baru bbn i), kendaraan eks luar daerah, dan balik nama kepemilikan bbn ii), serta penggantian perpanjangan stok juga dalam pengurusan bpk angkutan umum baik kendaraan baru maupun untuk bpk hilang (duplikat) perlakuannya tidak sama. kondisi tersebut tidak sesuai dengan surat keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia pol.: skep xi1 tanggal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god desember perihal petunjuk administrasi mukmin) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak lingkungan polri ditetapkan bahwa tarif pnb stok dan bpk untuk angkutan umum adalah sama dengan tarif roda yaitu rp25. penerbitan untuk stok dan rp70. penerbitan untuk bpk. hal tersebut mengakibatkan: beban masyarakat pemilik kendaraan bermotor angkutan umum untuk pengurusan biaya stok dan bpk menjadi lebih besar karena tidak sesuai dengan tarif yang berlaku, ketidakadilan dalam pelayanan pengurusan biaya stok dan bpk karena penetapan tarif yang berbeda beda dalam satu wilayah provinsi. permasalahan tersebut disebabkan karena petugas samgat lingkungan polres dimaksud tidak taat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan khususnya dalam pungutan pnb stok dan bpk untuk angkutan umum, dan kurangnya arahan dan pembinaan dari atasan langsung. tata kelola penerimaan yang kurang baik berpotensi merugikan keuangan negara, hasil pemeriksaan bpk menunjukkan adanya penerimaan yang belum disetor kas negara. seperi hasil pemeriksaan polda papua tahun denda pelanggaran lalu lintas yang telah diputus oleh pengadilan minimal sebesar rp. belum disetorkan kas negara. untuk mengimplementasian surat direktorat perbendaharaan nomor: pb tentang penambahan kode akun baru untuk pendapatan negara bukan pajak lingkungan kepolisian ri, dilantai polda papua dan atlanta polres jajaran polda papua menindaklanjuti dengan membuka rekening giro bank rakyat indonesia bri) untuk penampungan denda pelanggaran lalu lintas (tilang). pendapatan dari denda pelanggaran lalu lintas tersebut kemudian disetorkan kas negara setelah ada keputusan tetap dari pengadilan sebesar nilai denda pelanggaran lalu lintas dalam keputusan tersebut. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran denda pelanggaran lalu lintas menunjukkan hal hal sebagai berikut: pembukaan (enam) rekening giro bri) sebagai rekening penampungan denda pelanggaran lalu lintas dengan total saldo rp1. per tanggal juli belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari menteri keuangan (dhi. bendahara umum negara kuasa bendahara umum negara). berikut rincian rekening bank untuk menampung denda pelanggaran lalu lintas: sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal agustus nilai denda pelanggaran lalu lintas yang telah diputus oleh pengadilan minimal sebesar rp456. belum disetorkan kas negara. kepala atlanta polres terkait menjelaskan bahwa pihak polres sulit menentukan mengetahui nilai denda pelanggaran lalu lintas yang seharusnya disetor kas negara karena data mengenai keputusan pengadilan sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan. sementara itu, kejaksaan tidak secara rutin mengirimkan data putusan pengadilan atas pelanggaran lalu lintas. hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa kejaksaan agung kejagung) telah mengeluarkan surat kejagung e euh. tanggal november yang intinya berisi kejagung belum dapat menerapkan peraturan pemerintah nomor tahun dan surat direktorat perbendaharaan nomor: pb karena belum dapat menyelesaikan tunggakan rekening giro il, ill dan denda tilang pada putusan verse, dan masih menerapkan surat jampidum nomor e tanggal juli perihal penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. dengan demikian, belum ada pengalihan secara resmi atas tanggung jawab pemungutan dan penyetoran pnb denda pelanggaran lalu lintas dari kejaksaan kepada polri sesuai yang diamanatkan peraturan perundang undangan. hal tersebut tidak sesuai dengan: undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menyatakan kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi antara lain penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi : menyatakan seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya kas negarayatakanantara lain denda pelanggaran lalu lintas , peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal juni tentang pengelolaan rekening milik kementerian negara lembaga kantor satuan kerja hal tersebut mengakibatkan: tertundanya penerimaan negara karena belum disetornya pnb dari denda pelanggaran lalu lintas minimal sebesar rp456. kas negara: nilai pnb dari denda pelanggaran lalu lintas yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti: dan pengendalian atas pengelolaan rekening penampungan pnb denda tilang lemah. hal tersebut disebabkan: kejaksaan dan jajarannya belum melimpahkan pengelolaan denda tilang kepada polri dan jajarannya: ketidakjelasan informasi status penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dari pengadilan negeri setempat, polri belum memiliki sop petunjuk teknis pengelolaan pnb sesuai peraturan pemerintah nomor tahun yang mencakup antara lain pencatatan, pemungutan, penyimpanan, penyetoran, pelaporan, dan pengawasan, dan kapolda papua belum melaporkan seluruh rekening yang dibuka digunakan jajarannya kepada menteri keuangan untuk memperoleh persetujuan. temuan bpk polda maluku merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kurang setor atas penerimaan pnb stok, bpk, dan nkb tahun pada dilantai polda maluku sebesar rp119. pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada polda maluku dilakukan secara sampling pada dilantai polda maluku. hasil pemeriksaan serta verifikasi atas laporan penerimaan dan bukti bukti penyetoran pnb bank serta rekening koran putar, diketahui bahwa masih terdapat putar yang belum tertib melaksanakan penyetoran pnb sebesar rp119. selisih tersebut merupakan hasil perbandingan antara penerimaan dana pnb dari pemohon berdasarkan buku kas bank putar dengan bukti setor ssp harian bank. hal tersebut tidak sesuai dengan dalam surat keputusan kapolri pol. skep xi11 tanggal desember sehingga mengakibatkan tertundanya atas penerimaan negara bukan pajak pada jajaran polda maluku yang tidak disetor sebesar rp119. cc) keadaan atas disebabkan oleh kelalaian putar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. kesimpulan perlu ada perbaikan tata kelola dalam pengelolaan pnb negara dari sektor lalu lintas yang dapat merugikan menghambat penerimaan negara, keuangan negara dan merugikan masyarakat. perlu alternatif pengelolaan yang lebih akuntabel yaitu lembaga negara yang lebih berwenang selain polri. dr. bambang susanto gambaran umum sebagai bagian dari reformasi perundang undangan dalam bidang transportasi, ruu lalu lintas dan angkutan jalan lla) merupakan undang undang terakhir yang dibahas oleh dpr dan pemerintah indonesia setelah tentang jalan, tentang perkeretaapian, tentang pelayaran dan tentang penerbangan. pembahasan ruu ini termasuk perlu dicermati dengan seksama, tidak saja karena jadwal yang sangat ketat dapat diterjemahkan bahwa dpr dan pemerintah melakukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god registrasi kendaraan: registrasi pengesahan kendaraan bermotor. pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim dilakukan kepolisian dari hulu sampai hilir: dari penerbitan izin sampai dengan penegakan hukum. jika dilihat dari doktrin pengelolaan negara yang baik dan benar, berkumpulnya kewenangan pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan sim kepolisian membuat penyalahgunaan kekuasaan potensial terjadi yang berujung pada perbaikannya kepentingan publik. pada titik ini, siapa pun yang berharap kepolisian tunduk kepada amanat konstitusi perlu melihat lebih jauh desain atau struktur kepolisian indonesia saat ini. ada keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara permasalahan yang terjadi kepolisian indonesia dengan sesat pikir dalam memahami tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam yang diuji. salah satu bentuk kesalahan tata kelola tersebut adalah memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta mengurus surat izin mengemudi sim), merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god "kejar tayang', tetapi juga karena undang undang ini akan mengatur lebih dari pergerakan orang dan barang indonesia. kondisi ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa ini akan mengatur penerbitan dan pengawasan berbagai ijin untuk pengemudi dan mengangkut, baik bagi orang yang menjalankan alat angkut serta kendaraan yang digunakan. sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini mti menyampaikan hal hal berikut: problem terbesar: tidak adanya evaluasi pelaksanaan problem terbesar dalam melakukan kajian atas usul ruu lla adalah ketiadaan evaluasi atas kinerja lembaga lembaga pemerintah yang melaksanakan baik yang berada pada tingkat pusat maupun daerah. pengalaman pelaksanaan penundaan kewajiban pemakaian sabuk keselamatan dan efektifitas aturan dalam menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam melihat keberhasilan lla yang baru nanti sebagai instrumen untuk tenggara tercapainya tujuan jangka panjang pembangunan transportasi seperti yang dinyatakan dalam tentang rvhpn. pemerintah juga dipandang belum melakukan hal hal yang diwajibkan dalam seperti penyusunan kelengkapan berbagai petunjuk teknis bagi pelaksanaan undang undang tersebut. penilaian kapasitas. penilaian kapasitas implementasi berbagai peraturan perundang undangan lain misalnya tentang kepolisian negara republik indonesia dalam hal kewenangan penyelenggaraan dokumen kendaraan dan pengemudi, serta tentang perindustrian dalam persoalan standar dan desain industri kendaraan bermotor dan peralatan penyelenggaraan transportasi darat, menyebabkan sulitnya para pengamat mengambil sikap dan pandangan yang jernih dalam menilai prinsip prinsip yang diartikulasikan dalam serta dalam ruu lla. tingkat kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan undang undang juga relatif rendah, yang dapat dinilai dari efektifitas penegakan hukum yang dijalankan selama ini. diskursus publik mengenai ruu lla lebih banyak mengarah kepada masalah penerbitan sim dan stok, dan bukan pada advokasi prinsip prinsip dasar dalam tata kelola lalu lintas dan angkutan, serta pemahaman terhadap kepentingan masyarakat banyak. kerusakan masyarakat akademik dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god para professional transportasi akan perdebatan masalah kewenangan pengaturan yang seharusnya menjadi urusan internal pemerintah dan dibawa ranah publik menunjukkan komunikasi birokrasi pemerintah yang belum mantap. fokus pada isu yang belum diatur dalam berbagai yang telah ada. salah satu pemikiran pragmatis yang dapat diambil dalam proses penyusunan ruu lla adalah dengan menaruh perhatian pada hal hal yang secara substantif lemah. penetapan secara eksplisit tujuan kebijakan serta sasaran pembangunan lla haruslah menjadi prioritas penting yang diacu oleh pemerintah, masyarakat dan operator transportasi jalan. bila berbagai transportasi negara negara maju selalu memberikan uraian eksplisit mengenai prioritas dan pemahaman terhadap kelompok pengguna jalan, ada baiknya lla yang baru nanti juga melakukan hal yang sama. inggris misalnya, sangatlah jelas bahwa urutan prioritas pengguna jalan adalah pejalan kaki dan transportasi tidak bermotor, selanjutnya angkutan umum dan yang paling akhir adalah kendaraan pribadi. penetapan prioritas ini memiliki implikasi yang sangat luas mulai dari kebijakan investasi prasarana hingga penyusunan pedoman perancangan geometri yang berlandaskan pada prioritas pengguna. dki jakarta telah memberikan contoh yang baik dalam penataan fasilitas pejalan kaki jalan thamrin dan jalan sudirman, serta prioritas bagi angkutan umum perkotaan. kota surabaya telah juga mengadopsi prinsip prinsip prioritas bagi pejalan kaki sekitar kunjungan dan perlu menjadi acuan bagi kota kota lain. kewajiban pemerintah tidak dinyatakan dengan jelas. ruu lla yang saat ini dibahas juga belum menyatakan kewajiban pemerintah dalam menyediakan berbagai prasarana dan sarana yang wajib digunakan oleh masyarakat, misalnya prasarana untuk pejalan kaki. demikian juga dengan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan undang undang tersebut, termasuk diantaranya bagaimana mekanisme pembiayaan penyelenggaraan lla dirancang. meskipun akan ada dan peraturan lain yang akan membahas masalah ini, ada baiknya ruu lla mengakomodasi konsep dasar pembiayaan pemerintah dan masyarakat yang akan diadopsi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ketidaksiapan penerapan reward and punishment. kurang sikapnya pemerintah dalam menyiapkan ruu lla ini adalah ketiadaan analisis mengenai efektifitas pidana bagi pelanggaran yang dilakukan. pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pidana dalam yang juga tidak pernah dievaluasi, sehingga kredibilitas undang undang dan berbagai peraturan turunannya menjadi rendah. masyarakat juga menganggap bahwa yang mengatur masalah denda dalam hanyalah sebuah pro forma yang tidak dilaksanakan secara konsisten, dan apabila ditegakkan akan memunculkan kekhawatiran "moral hazard" bagi petugasnya. persyaratan dan standard kompetensi sebagai basis pemberian sertifikasi. salah satu isu "panas" dalam pembahasan ruu lla adalah masalah penerbitan sim dan tanda nomer kendaraan bermotor stub). pada dasarnya, semua yang menggunakan ruang publik termasuk ruang jalan harus bertanggung jawab atas keselamatan diri, orang lain, maupun aset publik dan pribadi yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan ruang publik tersebut. prinsip ini menjadi dasar pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban dan persyaratan penggunaan ruang publik, dalam hal ini ruang jalan yang menjadi obyek pengaturan dalam ruu lla. semua orang dan kendaraan yang menggunakan ruang jalan harus memiliki standard dan kompetensi tertentu yang harus terukur. pejalan kaki harus memiliki kompetensi untuk menggunakan ruang jalan bagi kepentingan berjalan kaki. pengemudi mobil juga harus memiliki kompetensi mengemudikan mobil. sisi lain, fasilitas pejalan kaki harus memiliki standard yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, dan jalan raya harus memiliki standard bagi mobil dan kendaraan bermotor dan bermesin yang melintasinya. kendaraan dan orang yang mengangkut dan membawa orang dan barang yang bukan miliknya dan membuat perjanjian pengangkutan memiliki standard dan kompetensi yang lebih tinggi karena memiliki elemen resiko. bukti kecakapan dan kelayakan ini menjadi penting karena ada unsur keselamatan dan resiko kerusakan, yang mencakup semua elemen yaitu kendaraan moda angkutan pribadi, umum), pelaku perjalanan yaitu orang pengemudi, penumpang, pejalan kaki), dan barang yang diangkut, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahkan juga alat bantu operasi rambu, sinyal dan marka, alat bantu navigasi). selanjutnya pemerintah perlu melakukan penilaian kecakapan, kelayakan, dan kompetensi yang memiliki kesesuaian dengan standar (lokal, nasional, internasional) maupun berdasar preferensi dan penilaian khalayak. konsisten terhadap pentingnya kompetensi. untuk menggapai suatu level kompetensi tersebut, calon pengemudi sepatutnya memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang mengemudi yang mencukupi. pengetahuan dan ketrampilan tersebut bisa didapat dari sebuah lembaga pendidikan transportasi terakreditasi yang mengacu pada batuan kompetensi yang ditetapkan pemerintah. tahap kedua setelah tingkat pengetahuan dan ketrampilan calon pengemudi mencukupi, dia haruslah diuji oleh sebuah lembaga independen yang terakreditasi pula. barulah setelah lulus ujian, calon pengemudi yang bersangkutan berhak memperoleh bukti pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya dan berhak mengendarai kendaraan sesuai kelasnya. hal yang sama juga berlaku pada proses kompetensi perijinan trayek angkutan umum. mana kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan angkutan yang aman, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan haruslah dilindungi. proses uji petik lapangan harusnya dilakukan oleh lembaga yang bukan mengeluarkan ijin trayek agar tidak terjadi konflik kepentingan. pemisahan fungsi regulator, operator dan evaluation. agar menjamin tiga tahapan proses penjaminan mutu (quality assurance) kompetensi pengemudi, diperlukan check and balance antar lembaga yang diberi kewenangan, baik untuk lembaga pendidik, lembaga penguji, maupun lembaga pengontrol. istilah yang sering digunakan dalam mengembangkan isu ini adalah pemisahan fungsi regulator, operator, dan evaluation. dalam undang undang perlu ditegaskan peran pemerintah dalam penilaian kecakapan kelayakan dan pemisahan fungsi penilaian misalnya dalam penetapan dan perbaikan berkelanjutan dari standard kecakapan, kelayakan dan kompetensi, pengujian standard kecakapan, kelayakan dan kompetensi serta sertifikasi cakap, layak dan kompeten: serta penjaminan mutu kecakapan, kelayakan dan kompetensi. oleh karena itu isu penting yang perlu disepakati dan bukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diperdebatkan "hak" nya adalah kompetensi lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas tersebut (keabsahan legal dan finansial, kecakapan kelayakan kelaikan kompetensi, dan registrasi) serta penyimpanan, akses dan publikasi data, termasuk didalamnya adalah kapasitas unit penyimpan data dan status kerahasiaan data. pengutamaan angkutan umum massal. sektor transportasi, sebagai sektor yang mentransmisikan harga (price transmitter) pasar, merupakan instrumen penting dalam kerangka daya tahan ekonomi nasional. kadin menyampaikan bahwa biaya transportasi sektor manufaktur adalah dan 38y6 untuk pertanian dan perkebunan (dibandingkan dengan negara negara lain). ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah efisiensi dalam penyelenggaraan angkutan indonesia. inefisiensi itu juga terdapat pada jenis angkutan penumpang, baik karena pilihan jenis moda maupun route yang kurang tepat atau karena pungutan liar. hal itu membawa konsekuensi pada mahalnya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat. keragaman kondisi geografis indonesia menuntut penyediaan moda transportasi umum yang beragam pula sesuai dengan kondisi daerah masing masing. sini diperlukan peran pemerintah yang lebih dominan agar gap antara ketersediaan angkutan umum dan persoalan penyediaan angkutan umum informal yang banyak ditemui daerah perkotaan dapat dikurangi dengan memberikan prioritas pada angkutan umum massal. sedangkan kota kota kecil atau wilayah pedesaan dapat dilakukan dengan perhatian khusus agar keberadaan angkutan umum tidak mati dan tergantikan oleh kendaraan yang tidak diperuntukkan bagi angkutan umum. realitas lapangan yang menunjukkan bahwa sepeda motor tidak lagi berfungsi sebagai kendaraan pribadi, tapi juga berfungsi sebagai angkutan umum (ojek sepeda motor). keberadaan sepeda motor yang berfungsi sebagai angkutan umum ini menimbulkan masalah yang dilewati, karena satu sisi tidak memiliki batuan kompetensi sebagai angkutan umum, tapi sisi lain pemerintah sampai sekarang belum mampu mengembangkan sistem angkutan umum formal yang dibutuhkan oleh masyarakat. pada sisi lain lagi, hak untuk bertransformasi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menuju zero accident? road map "nihil kecelakaan (zero accident) menjadi fokus kebijakan pemerintah, ceg departemen perhubungan. hal itu mengingat besarnya korban jiwa yang meninggal, luka berat, dan ringan akibat dari kecelakaan lalu lintas. sepeda motor, masa mendatang tetap akan menjadi penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas. data ditjen perhubungan darat yang menyebutkan pada dari kecelakaan melibatkan sepeda motor. angka itu akan tetap tinggi mengingat populasi sepeda motor mencapai juta dari total juta kendaraan bermotor menteri perhubungan usman syafii djamal dalam acara save our nation metro tv, konsentrasi pengemudi. fenomena baru berupa penggunaan selama mengendarai motor, baik untuk sms maupun telp yang dapat membahayakan keselamatan, mestinya juga dapat direspon dalam ruu lla, sehingga penegak hukum memiliki landasan yang kuat untuk menindak para pelanggar. tapi substansinya bukan pada hp, melainkan pada gangguan konsentrasi yang ditimbulkan oleh pemakaian teknologi selama mengemudikan kendaraan. prioritas penanganan. tingginya angka kecelakaan juga akibat tidak adanya kompetensi masing masing pengguna jalan. padahal setiap pengguna jalan dituntut kompetensinya dalam memanfaatkan prasarana publik, mulai dari pejalan kaki, pengendara sepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengendara mobil diharuskan memiliki standar kompetensi tertentu. namun, dengan pendekatan permasalahan yang diprioritaskan kepada kegiatan yang beresiko tinggi (khususnya transportasi jalan), maka pengendara motor adalah target utama yang mesti di standar kan kompetensinya. pengaturan kecepatan. penetapan kecepatan maksimum kendaraan jalan umum sesuai dengan fungsi dan klasifikasi jalan juga dapat meminimalisir tingkat kecelakaan, oleh sebab itu penting untuk diatur dalam ruu lla yang sekarang sedang dibahas oleh dpr. pengaturan kelembagaan. upaya menjamin terwujudnya kompetensi pengemudi, dengan menetapkan sistem check and balance antar lembaga yang melakukan fungsi regulator, operator, dan evaluation dapat mengakhiri perdebatan mengenai hak penerbitan sim. terlebih bila merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dikembangkan skenario baru membebaskan kewajiban biaya perolehan sim bagi masyarakat ingin mengemudikan kendaraan. argumen pembebasan biaya perolehan sim ini menjadi pilihan logis bila pemerintah memandang bahwa akses dan mobilitas merupakan hak warga negara, maka ada justifikasi yang kuat bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh sertifikat kompetensi untuk mengemudikan kendaraan tanpa dibebani biaya. secara teoretik, terdapat tiga kemungkinan pembiayaan proses penyelenggaraan kompetensi pengemudi. pertama, adalah bahwa kesemuanya ditanggung pengemudi dan calon pengemudi yang memperoleh manfaat langsung dari perolehan sim. masyarakat yang telah memenuhi syarat dan diuji kompetensi dalam mengemudi kendaraan membiayai seluruh proses tersebut. kedua, pemerintah membiayai seluruh proses dan membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar biaya. proses perolehan sim bisa lebih ketat karena tidak ada dana masyarakat yang dikelola sehingga semua biaya proses harus dianggarkan secara terencana oleh penyelenggara perolehan sim. pemerintah dapat memperoleh dana ini dari penerimaan pajak non kendaraan bermotor maupun pajak kendaraan bermotor. disamping itu, terdapat pula kemungkinan perolehan dana pemerintah melalui pengenaan tambahan pajak bagi pemilikan kendaraan bermotor dengan asumsi basis pajaknya adalah adanya biaya bagi mengemudikan kendaraan yang dimiliki. konsekuensi dari kemungkinan ini adalah penghapusan penerimaan negara bukan pajak yang selama ini dikumpulkan dari penerbitan sim. kemungkinan ketiga adalah "hybrid" antara kemungkinan pertama dan kedua. sebagian biaya ditanggung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan pembiayaan masyarakat calon pengemudi, dan sebagian lagi dibiayai pemerintah melalui mekanisme anggaran dipa yang direncanakan setiap tahun. apabila hal hal mendasar tersebut sudah terjawab, maka tidak akan ada lagi perdebatan salah sasaran yang selama ini terjadi media dan forum forum pembahasan ruu lla, karena semua akan melihat ruu lla sebagai wahana untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dr. zainal arifin mochtar, s.h., llm. falsafah tugas kepolisian uud mengatur kepolisian pada bab xii tentang pertahanan dan keamanan negara dan dari ketiga tersebut, rumusan konstitusi perihal kepolisian yang merujuk pada tugas dan kewenangan kepal isian disebutkan dalam uud" berdasarkan rumusan atas, dapat dimaknai secara gramatikal bahwa kepolisian adalah kepanjangan tangan negara (alat negara) yang dibentuk untuk tujuan menjaga keamanan dan menjaga ketertiban. dua tujuan utama kepolisian tersebut diejawantahkan melalui empat tugas sebagai (a) pelindung masyarakat, (b) pengayom masyarakat, (c) pelayan masyarakat, dan (d) penegak hukum tidak sulit menemukan tuntutan sejarah negara memberikan tujuan dibentuknya kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. pemerintahan perancis pada abad xvi membagi fungsi negara dalam lima bagian: diplomatik, defence, finance, justice, dan police. kelima fungsi negara tersebut memunculkan lembaga pemerintahan dengan urusan masing masing. fungsi negara berupa police yang terdapat pei ncis pada abad xvi juga dikemukakan oleh sarjana hindia belanda van volley hover. fungsi politik bersamaan disampaikan dengan tiga fungsi negara lainnya yang dikenal dengan istilah catur praja, yakni: revealing (menyusun aturan): bestuur (melaksanakan pemerintahan), rechtspraak (mengadili pelanggaran dan kejahatan), dan politik (menjalankan fungsi penjagaan keamanan dan ketertiban). terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara pendapat van volley hover (politik) dengan fungsi negara perancis abad xvi (police). jika van volley merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hover membagi fungsi politik yang dikhususkan kepada menjaga keamanan dan ketertiban. sedangkan dua urusan tersebut (keamanan dan ketertiban) menjadi bagian dari fungsi defence dan justice pada pemerintahan perancis abad xvi. konsekuensinya jelas berbeda. apabila menganut kode pemerintahan perancis abad xvi, maka lembaga yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban akan dijalankan oleh departemen pertahanan keamanan, departemen kehakiman, dan departemen dalam negeri. setidak tidaknya, lembaga yang menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban akan berada bawah tiga departemen tersebut. sedangkan, jika menganut teori van volley hover, maka lembaga yang melaksanakan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban akan berdiri sendiri. tidak tergantung pada departemen kehakiman (rechtspraak), departemen pertahanan keamanan, atau departemen dalam negeri. indonesia pernah menerapkan dua pendapat atas. kepolisian pernah ada dan menjadi bagian dari tentara nasional indonesia yang berkoordinasi dengan departemen pertahanan (police). juga pernah dan diterapkan pada saat ini berdiri sendiri tidak bawah departemen manapun (politik). david bailey yang menulis buku police for the future menginformasikan, kepolisian negara memiliki empat tugas yang sering melekat, yaitu, patroli (patrolling), penyelidikan dan penyidikan (criminal investigation), mengatur lalu lintas (traffic), dan tugas lainnya (other work) yang diarahkan pada urusan administratif. patroli, penyelidikan dan penyidikan, dan mengatur lalu lintas mengambil porsi sekitar persen dari tugas kepolisian. sisanya adalah tugas administratif. bahkan beberapa negara persentase tugas administratif jauh lebih kecil. urusan administrasi yang dijalankan kepolisian, berdasarkan studi david bailey meliputi, rekrutmen anggota baru (recruitment), pelatihan kepolisian (training), hubungan sosial dengan masyarakat dan melaksanakan bakti sosial (public relations), dan fungsi rumah tangga kelembagaan semisal pembelian alat atau jasa (purchasing), pembayaran tagihan (paying), supervisi (supervising) dan sebagainya. intinya, kerja administratif sangat mungkin akan semakin berkurang mengingat filosofi kepolisian yang melindungi (to serve) dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god melindungi (to protect) masyarakat menjadi tujuan utama dari anggota dan kelembagaan kepolisian itu sendiri. polisi komunitas: jalan lebar kepolisian perkembangan kepolisian mendudukkan kelembagaan kepolisian yang lebih terbuka untuk mengatasi masalah warga negara dengan menanggalkan asumsi sektarian. sokabe masakatsu menilai aturan tentang kepolisian seyogianya memuat lima hal dasar, seperti: protecting life, persons, and property individual: preventing, super ssing and investigating crimes, apprehension suspects, traffic enforcement: dan maintaining public safety and order. dalam mendukung kepolisian yang lebih dekat dengan warga negara, departemen kehakiman amerika serikat melalui program community oriented policing services meracik tiga kelompok elemen utama yang mendukung terciptanya polisi komunitas. pertama, kemitraan komunitas community partnerships). kedua, transformasi organisasi organizational transformation). ketiga, penyelesaian masalah problem solving). kemitraan komunitas adalah sebuah kolaborasi clan kerjasama antara lembaga penegakan hukum dengan masyarakat dan orga isasi yang menyediakan waktu untuk mengembangkan solusi atas masalah yang mendera kepolisian. selain itu, juga demi meningkatkan "kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. lembaga kepolisian tidak bisa sendirian mengatasi masalah publik. harus ada interaksi dengan pemangku kebijakan lainnya serta dengan masyarakat. dalam kemitraan komunitas, kepolisian mesti bekerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, aktivis clan organisasi masyarakat, lembaga pelayanan publik dan lembaga nirlaba, sektor swasta, serta media massa. tujuan minimnya adalah untuk menemukan formulasi yang tepat dalam mengatasi masalah kekinian dan menumbuhkan dengan subur kepercayaan terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas polisi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpenafsiran ini adalahmaka merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god selanjutnya, transformasi organisasi dari kelembagaan kepolisian memungkinkan bagaimana lembaga serta infrastuktur kepolisian didesain dengan praktik modern agar melahirkan efektivitas dan efisiensi kerja. elemen utama ketiga dari polisi komunitas adalah menekankan penyelesaian masalah secara proaktif. filosofinya yang dibangun adalah lebih baik mencegah persoalan yang berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat daripada merespon setelah kejahatan terjadi. konsep yang diperkenalkan kepada polisi untuk mendukung elemen ketiga ini adalah sara scanning, analysis, response, and assessment). seorang petugas polisi dikondisikan untuk melakukan identifikasi masalah warga dengan lebih sering terlibat dan berada tengah masyarakat menyediakan waktu yang lebih banyak untuk menggali penyebab konflik dalam masyarakat. kemudian, mengenali kemungkinan penyelesaian konflik tersebut dengan mengambil peran tengah antara arus konflik tersebut polisi harus melakukan kajian dan mengembangkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah warga dan mencegah kejahatan terjadi. evaluasi dibutuhkan atas keberhasilan kerja polisi sehingga dapat diterapkan masalah serupa sektor atau waktu yang lain. polisi komunitas committing police) member!ikan jalan yang lebih lebar bagi lembaga kepolisian untuk mengaplikasikan falsafah melayani (to serve) dan melindungi (to protect) masyarakat. dengan demikian, polisi dapat menghindarkan diri dari tekanan untuk selalu berhadap hadapan. vis vis, dengan masyarakat. sebab, pilihan untuk berada satu gerbong dengan masyarakat lebih menguntungkan dan seiring dengan proses reinkarnasi polisi dan kelembagaan kepolisian modern. catatan akhir dengan mengacu pada falsafah tujuan kepolisian yang menjaga keamanan dan ketertiban dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum, maka ketentuan bahwa kepolisian harus mengurus sektor administrasi seperti menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan mengeluarkan surat izin mengemudi sangatlah tidak sesuai dengan amanat konstitusi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god setidaknya ada dua alasannya. pertama, kepolisian modern sudah jauh meninggalkan urusan administrasi dengan menyediakan sekitar atau adalah kurang dari persen saja dari ruang tugas kepolisian. jika pun ada urusan administrasi, hanya sebatas pada urusan rumah tangga kelembagaan. tidak terpaut secara langsung dengan urusan administrasi warga negara. kedua, kepolisian modern didesak agar menerapkan polisi komunitas communities police) yang menuntut kedekatan kepada warga masyarakat. khususnya demi mencegah terjadinya kejahatan. berkutat pada masalah administrasi (seperti mengurus registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan mengeluarkan surat izin mengemudi) akan rr.menjauhkan polisi dari warga masyrakat. dengan kata lain, akan menyempatkan jalan kepolisian dalam menjalankan tugas falsafah kepolisian yang serve and protect citizenpokok permohonan para pemohon tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum, perlindungan,, negara negara lain, kewenangan dalam pengurusan sim diberikan kepada kementerian atau departemen melalui divisi transportasinya: apabila mengikuti skema uud pasca amandemenskema kepolisian yang meletakkan terminologi "melayani masyarakat" adalah fungsi polri itu sendiri, maka dapat diciptakan tugas tugas baru yang sama sekali jauh dari fungsi keamanan dan ketertiban merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god secara gramatikal sangat jelas bahwa dalam uud serta menegakkan hukum il. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa terhadap keberatan para pemohon yang menganggap ketentuan guo berpotensi merugikan hak konstitusionalnya dikarenakan penyelenggaraanurusan registrasi, pemberian sim serta identifikasi kendaraan bermotor berada tangan kepolisian negara republik indonesia, sehinggatersebut berpendapat tidak ada terhadap permohonan para pemohon baik polita maupun petitumnya yang memohon agar mahkamah konstitusi dapat menafsirkan dan memaknai ketentuan guo, pemerintah berpendapat hal tersebut tidak tepat mengingatdangkan kewenangan untuk melakukan usulan dari suatu perubahan undang undang berada. lembaga legislative review. berdasarkan keterangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpolisian dan lla, sebagai berikut: ketentuan uud negara berbunyi depo isian negara republik indonesia sebagai a at negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, me layani masyarakat, serta menegakkan hukum". jika ketentuan ini dicermati, ada (tigbaik sosial maupun ekonomi dan politik,jam berbagai kewenangan dalam beberapa undang undang terkait, yang antaranya dalam kepolisian dan lla khususnya terkait dengan registrasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi, namun: bahwa ketentuan uud negara bersifat open norm. artinya, penambahan, pengurangan, ataupun penugasan sesuatu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kewenangan yang terkait dengan polri merupakan kewenangan dari pembentuk undang undang, yaitu dewan perwakilan rakyat dpr) dengan persetujuan bersama presiden (vide uud negarakepolisian dan lla (open legal policy). istilah "keamanan dan ketertiban masyarakat" sebagai salah tujuan negara yang diamanahkan uud negara kepada polri untuk diwujudkan dapat dimaknai dan dijabarkan sebagai berikut: makna konsep keamanan istilah keamanan mengandung makna sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, dan terbebas dari gangguan yang mengancam jiwa raga dan harta benda. gangguan berupa tindak pidana baik kejahatan maupun. pelanggaran atau kerusuhan sosial yang dapat mengancam dan atau menimpa jiwa dan raga serta harta benda warga masyarakat. makna konsep ketertiban ketertiban mengandung makna sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang berlangsung secara teratur sesuai dengan norma atau ketentuan hukum yang berlaku tanpa dinamai oleh konflik yang terus menerus. kehidupan yang teraturitertib menunjukkan adanya kepatuhan hukum warga masyarakat. dari makna konsep keamanan dan ketertiban atas, keduanya mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya yang berlaku serta penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran yang akan dan sudah terjadi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tugas memberikan perlindungan bermakna bahwa polri wajib menjaga agar masyarakat terhindar dari bahaya atau gangguan yang mengancam jiwa raga dan harta benda mereka. tugas memberikan pengayoman mengandung makna bahwa polri wajib berupaya menciptakan rasa aman dan kondisi tertib dalam kehidupan masyarakat. tugas memberikan pelayanan bermaknamakna bahwa polri wajib melakukan tindakan pencegahan terhadap potensitindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk mengembalikan pada suasana aman dan tertib dalam masyarakat, bahwa terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan huruf dan huruf kepolisian dan ketentuan dan dan dan lla dianggap bertentangan dengan uud pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa antara obyek dari tugas polri dalam rangka membangun keamanan dan ketertiban masyarakat: berdasarkan kepolisian dan. wajib memberikan pelayanan dan menerbitkan buku pemilikan kendaraan bermotor bpk) yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id kendaraan bermotor. dengan adanya bpk, terdapat jaminan terhadap (tiga) hal, yaitu pertama, kepastiansubyek pemiliknya tercatat dan terekam dalam database (pangkalan data) kendaraan bermotor unit kerja lalu lintas polri, kedua,, ketiga, data kendaraan bermotor dan pemilik yang tersimpan da am angka . perlindungan dan pengayoman jiwa raga pemuka pengguna jalan ketika berlalu lintas. berdasarkan kepolisian dan lla khususnya yang dimohon uji materiresident) kepemilikan kendaraan bermotor. pemberian jaminan legitimasi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepemilikan kendaraan bermotor dimaksudkan samping memberikan identitas kendaraan bermotor,stok) dan tanda nomor kendaraan bermotor nkb) pemberian jaminan legitimasi pemenuhan kompetensi pengemudi berlalu lintas praktik, kepada yang bersangkutan diterbitkan dan diberikan surat izin mengemudi sim) dengan kata lain, sim baik berupa kematian maupun luka ringan dan berat serta kerusakan kendaraan bermotor dapat minimalis ir. disinilah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god letaknya bahwa kewenangan pemberian sim menjadi bagian tugas polriiv. kesimpulan berdasarkan keterangan dan argumen pemerintah tersebut atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa secara yuridis konstitusional kewenangan polri bidang registrasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi dapat ditempatkan sebagai bagian dari tugasjiwa raga warga masyarakat ketika berlalu lintas jalan bahwa secara historis kewenangan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor stok) dan tanda nomor kendaraan bermotor nkb) serta sim sudah ada sebelum undang undang nomor tahun tentang kepolisian diundangkanhuruf dan huruf kepolisian serta ketentuan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan dan lla tidak bertentangan dengan uud selain itu, presiden juga mengajukan satu orang saksi atas nama ahmad zubair serta mengajukan dua orang ahli atas nama dr. maruarar siahaan dan prof. dr. ode hasen, s.h., m.h. yang kesemuanya telah didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan hari selasa, oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan saksi ahmad zubair saksi selaku supir, saksi perlu sim dan stok termasuk uji kir dan trayek: perihal pengurusan sim dan stok, tidak ada kendala lapangan. adapun persoalan adalah tentang pengesahan izin trayek lama kepengurusannya, bisa sampai tiga bulan: saksi mengurus sim sesuai ketentuan, dengan mekanisme yang normal. saat perpanjangan yang kedua, saksi terlambat memperpanjang. saksi sempat ditanya, harus ikut ujian tertulis atau membayar rp. ribu. saksi memilih ikut ujian tertulis dan lulus: saksi dan teman teman saksi pernah ikut ujian sim dengan disponsori telkomsel dan mendapat bimbingan dari petugas kepolisian perihal bagaimana berkendara yang baik: keterangan ahli: dr. maruarar siahaan pendahuluan kebijakan menyangkut kepolisian, baik secara kelembagaan maupun luasan kewenangan sering dilihat dari sisi posisinya dalam sistem dan struktur kenegaraan, yang masih dianggap belum tuntas. diskusi atau wacana tentang hal ini masih terus berlangsung. tetapi kebijakan yang telah diletakkan dalam peraturan perundang undangan menyangkut kepolisian, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan konteks sosial politik bangsa dan negara kita, sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini. perkembangan ketatanegaraan dari suatu sistem yang otoriter menuju demokrasi dengan segala dinamika menyangkut aspek sosial politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god berfungsingujian penafsiran undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia dan undang undangdalam tahun tentang mahkamah konstitusidengan mengacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11 perkara nomor puu v makakewenangan dalam hubungannya dengan lembaga lembaga negara lain, pasti mempengaruhi dan sebaliknya juga merupakan lembaga negara yang meletakkan kebijakan menyangkut kepolisian dan polisi. kebijakan dimaksud bukan hanya meletakkan posisi kepolisian dalam organisasi kekuasaan negara, tetapi yang lebih penting lagi untuk merumuskan tugas dan fungsi kepolisian dalam kehidupan berbangsa,bernegara dan bermasyarakat. saat saat yang menentukan ketika kebijakan negara berubah dari posisi departemen kepolisian yang dipimpin menteri muda kepolisian dan diletakkan bawah presiden, setelah dekrit juli kemudian berubah dengan lahirnya nomor tahun yang meletakkan polri menjadi bagian dan berada dalam lingkungan abri, berangkat dari konteks situasi politik dan pemikiran masa itu. reformasi yang terjadi sejak dan pemisahan kepolisian dari abri tni menjadi salah satu agenda, dan dalam tap vi mpr mpr tahun kemudian menghasilkan pandangan bahwa fungsi polri sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam soal keamanan, dan tni merupakan lembaga negara yang mempertahankan negara dari ancaman luar. tap mpr tersebut dalam proses reformasi selanjutnya dikukuhkan dalam perubahan kedua uud dengan pemisahan polri dari tni, sebagai mana termuat dalam rumusan dan uud yang menegaskan bahwa tni sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. perubahan uud tentang tugas dan kedudukan polri tersebut kemudian menyebabkan dicabutnya nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia dan digantikan dengan undang undang nomor tahun ruang lingkup scope) constitutional review pengujian undang undang merupakan proses evaluasi dalam mekanisme demokrasi atas konstitusionalitas suatu undang undang, sebagai sistem yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran konstitusi ketika suatu keputusan pemerintahan dalam bentuk regering dilakukan oleh cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan legislasi apakah telah melanggar kewenangan lembaga lain atau melanggar hukum dasar atau hukum tertinggi dengan cara yang merugikan hak hak konstitusional orang seorang yang telah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id dijamin konstitusi tersebut. dengan singkat dapat dikatakan apakah keputusan pemerintahan dalam regering tersebut bertentangan dengan konstitusi, menyimpang dari tujuan, makna dan pengertian yang ditetapkan konstitusi. proses interpretasi terhadap makna norma konstitusi yang harus dijabarkan dalam keputusan pembuat undang undang dalam kebijakan dan norma yang disusun, dapat diukur dengan standard ukuran yang boleh jadi tidak sama atau bervariasi, yang menyebabkan satu norma dapat dikatakan atau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), yang dapat bersifat null and void (nicht) dan incompatible (unvereinbar) atau tidak sesuai dengan hukum dasar. undang undang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa dalam hal berpendapat bahwa permohonan beralasan, makaormula putusan yang sederhana ini dalam praktek telah mendapat berbagai varian dengan pernyataan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditional unconstitutional) dan dengan grace period, yang kurang lebih mirip dengan pernyataan unvereinbar yang disebut kommer diatas sebagai praktek jerman. ketika materi atau substansi suatu norma diajukan untuk diuji mk, dan dipersyaratkan bahwa pemohon menguraikan secara jelas alasan alasan yang menjadi dasar permohonan, timbul pertanyaan apa yang menjadi ukuran bagaimana pengujian dilakukan sehingga sampai pada suatu kesimpulan mengabulkan atau menolak satu permohonan pengujian. sudah barang tentu ada pedoman atau prinsip prinsip yang harus dijadikan pegangan, dengan mana fakta fakta yang diajukan mendukung pendapat bahwa norma yang diuji memang menyimpang, tidak serasi atau secara diametral bertentangan dengan konstitusi. uji materi kewenangan polri dalam registrasi kendaraan dan pemberian sim. masalah konstitusionalitas norma sesungguhnya tidak selalu mempersoalkan apakah suatu undang undang mengandung substansi yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god buruk, dirumuskan secara tidak cermat dan dengan jelas, serta menimbulkan kemungkinan tidak efisien dan menjadikan penyelenggara tidak professional. masalah masalah demikian tdak menjadi fokus perhatian dalam menilai konstitusionalitas norma, melainkan hal yang demikian adalah merupakan bagian dari implementasi undang undang, yang seyogianya merupakan kebijakan yang terbuka dari pembuat undang undang terkait dengan legal drafting yang lebih baik dan rumusan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan memberikan kemudahan. apalagi ketika dikatakan bahwa tiap negara dengan sejarah dan perkembangan secara sosial politiknya sendiri akan mempengaruhi cara pengorganisasian kewenangan dari lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk, maka meskipun praktek praktek yang diadopsi negara lain penting sebagai suatu perbandingan, akan tetapi adalah menjadi kedaulatan tiap negara untuk menentukan lembaga lembaga negara yang diberi kewenangan tertentu secara berbeda dengan negara lain. faktor sejarah kelembagaan dan kewenangan yang turut menentukan sikap dan penerimaan atas peletakan kewenangan lembaga mana yang dianggap berhak untuk melaksanakan kewenangan tertentu in cast registrasi kenderaan dan pemberian sim merupakan hal yang secara universal diterima. best practices dalam arti profesionalitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan management dan administrasi kewenangan itu, tentu saja dapat diterima dengan cara yang sama manfaat dan keberhasilannya, tanpa mempersoalkan lembaga negara mana yang ditentukan untuk penyelenggaraannya. apakah seandainya penyelenggaraan kewenangan demikian tidak efisien, tidak profesional dan tidak nyaman bagi pihak pihak yang berkepentingan, maka konfigurasi penyusunan kewenangan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, sepanjang konstitusi memberikan dasar yang cukup bagi undang undang yang dibentuk sebagai sumber kewenangan secara atribut kepada lembaga bersangkutan. dalam kasus ini, pemohon merujuk pada uud yang berbunyi kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dosejarah kepolisian indonesia sejak masa pendudukan kolonial dengan rumusan tugas yang amat luas, dan menjadi bahan perdebatan ketika proses merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id reformasi berlangsung yang mewujud dalam pemisahan polri dari abri atau tni, mengalami perbincangan yang intensif dalam rapat rapat mpr. fungsinya yang sangat beragam, samping fungsi penegakan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan, terdapat juga antaranya fungsi kepolisian umum, yang merupakan bagian dari administrasi negara, sebagaimana tergambar dari sejarah masa kolonial ketika polri pernah berada bawah het departement van binnenland bestuur?, yang menurut hemat ahli menggambarkan apa yang disebut dalam uud sebagai bagian dari tugas "mengayomi dan melayani masyarakat". kata "menjaga keamanan" sendiri merupakan kosa kata yang memiliki makna yang sangat luas, apalagi jika kita melihatnya sebagai padanan kata "security", yang boleh memasuki wilayah wilayah kepentingan masyarakat yang harus dijaga keamanannya. bidang bidang yang ada bukanlah sesuatu yang terpisah satu sama lain, sehingga jikalau kepentingan negara menuntut bahwa fungsi penyidikan dan penyelidikan dalam tahap perkembangan jenis kejahatan yang dihadapi, maka kebutuhan penguasaan data akan sangat terkait dalam melaksanakan fungsi fungsi kepolisian yang satu dengan yang lain. halnya menjadi demikian jika kita berbicara tentang kewenangan registrasi kendaraan dan pemberian izin mengemudi. standards constitutional review ketika kita berbicara tentang uji konstitusionalitas norma dalam pengujian undang undang, maka sebelum menyatakan satu norma konstitusional atau tidak, tentu timbul pertanyaan apakah ukuran pengujian atau standard review yang diterapkan dalam proses pengujian tersebut. pastilah dalam menentukan ukuran tersebut ada prinsip prinsip dalam proses penafsiran yang diterapkan. dilihat dari permohonan pemohon maka ukuran yang dipakai pemohon adalah: tugas polri dilihat dari rumusan uud sebagai ukuran konstitusi, namun tugas kepolisian hendak ditafsirkan dari sudut tujuannya untuk tertib dan tegaknya hukum, secara lebih sempit, dengan alasan demi efisiensi, profesionalisme dan perbandingan dalam best practice negara negara lain: tugas melayani masyarakat harus terkait dengan tugas keamanan dan ketertiban, dan terminologi melayani masyarakat tidak dapat dijadikan merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id sebagai fungsi polri sendiri, karena jika demikian, dapat diciptakan tugas tugas baru: secara gramatikal uud menyebutkan hukum. ukuran atau standard review dalam pengujian undang undang, dalam teori dan praktek, adalah ada tidaknya pertentangan atau kesesuaian norma yang diuji dengan konstitusi, yang mendapatkan guidelines (bimbingan) dari metode interpretasi. suatu metode interpretasi yang digunakan secara tunggal dalam memperoleh pemaknaan norma konstitusi atau norma hukum pada umumnya, disamping bertentangan dengan prinsip konstitusi, tidak pernah memadai untuk memperoleh makna norma konstitusi sebagaimana dimaksudkan. kalau dilakukan dengan satu metode interpretasi tunggal. bahkan dengan doktrin yang dikenal tentang the structural unity the constitution, diperoleh prinsip bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga tiap norma dalam batang tubuh konstitusi tidak dapat dilepaskan dan ditarik secara tunggal keluar dari struktur konstitusi itu dan ditafsirkan secara berdiri sendiri, melainkan ditaksir sedemikian rupa sesuai dengan prinsip prinsip konstitusi dan maksud dari pembentuk uud. kecenderungan tafsir gramatikal secara tunggal semata meskipun tampak jelas, tidak selalu menunjukkan makna konstitusi yang dimaksudkan. oleh karenanya merujuk kepada prinsip konstitusi tentang pembagian dan pemisahan kewenangan lembaga, sejarah dan faktor sosial politik, merupakan konteks yang meliputi penafsiran yang dilakukan, kita akan dapat menemukan maksud pembuat uud. dilihat dari sejarah, faktor sosial politik dan akses data dalam menjalankan fungsi kepolisian dalam menegakkan ketertiban dan hukum, tidak berlebihan dalam konteks saat ini, sehingga ahli tidak melihat pertentangan tugas dan kewenangan kepolisian dalam registrasi kendaraan bermotor dan pemberian sim bertentangan dengan uud kewenangan registrasi dan pemberian sim memiliki relevansi dengan tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, dilihat dari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sejarah kepolisian indonesia dan kebutuhan keamanan dalam rangka penegakan hukum saat ini. kesimpulan pertentangan atau kesesuaian norma yang diuji dengan konstitusi tidak dilihat dari baik atau buruknya implementasi tugas dan kewenangan yang dirumuskan dalam satu norma norma, karena hal demikian bukan masalah konstitusionalitas norma, prinsip konstitusi tentang the structural unity the constitution menyebabkan tidak boleh satu norma konstitusi ditarik keluar dari struktur konstitusi dan ditafsirkan secara berdiri sendiri: norma yang dimohonkan pengujiannya tidak bertentangan dengan uud setidak tidaknya merupakan kebijakan (legal policy) yang terbuka bagi pembuat undang undang, dilihat dari konteks sejarah, kebutuhan saat ini dan konsolidasi kelembagaan. prof. dr. ode hasen, s.h., m.h. kedudukan hukum legal standing) para pemohon sehubungan dengan kedudukan (legal standing) para pemohon, ahli memberikan keterangan sebagai berikut: para pemohon harus memenuhkerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon haruslah kerugian nyata, bukan didasarkan pada asumsi kerugian potensial. kerugian konstitusional yang nyata, meliputi kerugian materil, yakni kerugian nyata yang diderita oleh pemohon dan kerugian materil yakni kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh pemohon kemudian hari, atau kehilangan keuntungan. dengan demikian permohonan pengujian huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia (untuk selanjutnya disebut polri) serta dan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan (untuk selanjutnya disebut lla) terhadap merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id undang undang dasar negara republik indonesia tahun (untuk selanjutnya disebut uudnri menjadi tidak relevan setidak tidaknya para pemohon tidak memiliki hak gugat (legal standing). materi yang dimohonkan untuk diuji materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, tahun tentang kepolisian dan tahun tentang lla, yakni:pada hakikatnya uud nri adalah norma konstitusi constitutional norm) menderivasi tahun dan tahun sebagai general norm. oleh karena itu saya ahli) memberikan keterangan sebagai berikut: sebagai konsekuensi dari in.indonesia negara hukum, kewenangan kepolisian republik indonesia: sebagaimana dimaksud lam uud negara dan undang undang nomor tahun adalahadalah kewenangan atribut dan dari kewenangan atraktif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya melahirkan wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian kewenangan satuan atasan kepada satuan bawahan. pemberian wewenang satuan atasan kapolri) kepada satuan bawahan (kewilayahan) telah dituangkan dalam berbagai peraturan kapolri kerkap) termasuk kewenangan kepolisian yang diujikan telah didelegasikan kepada satuan bawahan. dengan demikian kewenangan kepolisian dalam pemberian surat izin mengemudi dan menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang telah didelegasikan kepada satuan bawahan berdasarkan peraturan kapolri kerkap) tidak menjadi objek pengujian atau kompetensi mahkamah konstitusi ketentuanketentuan ini adalah norma merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id konstitusi yang mejadi dasar hukewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf dan untuk melaksanakan ketentuan ini telah dikeluarkan peraturan kapolri nomor tahun tentang surat izin mengemudi. dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan polri dalammemiliki landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara., selanjutnya pada tahun pemerintah kembali mengundangini menjadi ketentuan yang lex specialis sepanjang berkaitan dengan register kendaraan bermotor. pada menegaskan bahwasebagai pelaksanaan dari ketentuan undang undang nomor tahun sehingga pada tahun kepala kepolisian negara republik indonesia mengeluark, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dari ketentuan ini menunjukan bahwa pada dalamnya polri menjadi salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, oleh karena itulah undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan menegaskan bahwa urusan pemerintahan bidang registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional managemen dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas diselenggarakan oleh kepolisian negara republik indonesia. hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi sinkronisasi perundang undangan secara horizontal, dan secara vertikal tidak bertentangan dengan ketentuan uudnri kewenangan kepolisian yang tercantum dalam dan nomor tahun built dengan tugas polri dalam memberikan perlindungan dalam arti polri wajib menjaga masyarakat agar terhindar dari bahaya atau gangguan yang mengancam jiwa raga dan harta benda mereka, (de preventive tak van. politik melek, maar ook moon). selanjutnya tugas polri dalam memberikan pengayoman mengandung makna bahwa polri wajib menciptakan rasa aman dan kondisi tertib dalam kehidupan masyarakat., dan tugas memberikan pelayanan beratiarti polri wajib melakukan tindakan tindakan dalam rangka pencegahan terhadapsegala ti'adakan hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. oleh karena itu kewenangan polri dalamtidak menghilangkan hak konstitusional pemohon dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan huruf dan dan dan dan dan lla tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa dewan perwakilan rakyatatas huruf dan huruf polri dan dan lla terhadap permohonan ketentuan guo, dpr terlebih dahulu menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (pengurusan sim, stok dan bpk) oleh kepolisian negara republik indonesia merupakan bagian dari tugas kepolisian negara republik indonesia yang tercantum dalam uud yangpenegakan hukum). bahwa selanjutnya kami akan menjelaskan kedudukan hukum masing masing pemohon: c1. bahwa pemohon adalah perseorangkarena: pajak yang dibayarkan pemohon baik dalam periode tahunan atau pajak setiap transaksi keuangan yang dilakukan pemohon tidak dijalankan dengan optimal oleh negara karena buruknya pengelolaan lalu lintas. bahwa setiap hari pemohon mengalami kemacetan jalan raya, yang secara langsung dan tidak langsung juga mengalami kerugian materil dan material. merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi goldbagian dari kegiatan yang terintegrasi dengan penegakan hukum oleh kepolisian republik indonesia. bahwa kepolisian negara republik indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh kepolisian negara republik indonesia terutama yang bersangkutan dengan penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, pelayanan pembimbingan kepada masyarakat, tugas tugas ini berkaitan erat dengan tugas tugas sosial yang sehari harinya berhadapan dengan masyarakat. dalam menjalankan tugasnya kepolisian negara republik indonesia menjalankan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum. bahwa kewenanganmerupakan tugas pokok dari kepolisian negara republik indonesia dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan polri yang merupakan salah satu wujud dari tugas kepolisian negara republik indonesia dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebagai aparatur negara pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan,salah satu pelayanan dasar administratif yang penting dan efektif, mengingatperwujudan dari pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara melalui lembaga lembaga yang telah dibentuk sesuai dengan fungsinya masing masing: bahwa memindahkan kewenangan yang selama ini dimiliki kepolisian negara republik indonesia itu tidak selalu akan menyelesaikan masalah, jika lembaga baru yang diberikan kewenangan itu, dan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh lembaga yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god saat ini berwenang, agar pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor kepada masyarakat semakin menjadi lebih baik: berdasarkan uraian atas, dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia dan dan dan dan dan nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak bertentangan dengan uud nri tahun i2.5j menimbang bahwa pihak. terkait kepolisian republik indonesia (selanjutnya disebut kepolisian) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari senin, september dan telah pula menyerahkan keterangan tambahan tertulis baik yang diterima dalam persidangan maupun luar persidangan oleh kepaniteraan mahkamah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pertimbangan substansi nomor tahun tentang kendaraan dan pengemudi dimasukkan menjadi materi lla, dapat dijelaskan sebagai berikut: mengakomodasikan materi sebagai materi merupakan hasil kesepakatan kementerian khususnya kementerian perhubungan dan polri yang kewenangannya bidang lla dengan anggota dpr khususnya panitia kerja komisi dalam pembahasan ruu lla. bahkan bukan hanya materi nomor tahun tentang kendaraan dan pengemudi yang menjadi materi lla, substansi dalam nomor tahun tentang sarana dan prasarana lla juga diangkat dalam substansi lla. kesepakatannya pada saat pembahasan ruu lla adalah bahwa tidak seluruh norma yang ada dalam kedua tersebut yang diangkat menjadi substansi lla, namun hanya substansi yang termasuk dalam tingkatan asas hukum. begitu juga, substansi terkait dengan registrasi kendaraan bermotor dan pengemudi sim) dalam nomor tahun yang diangkat menjadi substansi lla hanya bersifat asas atau prinsip hukumnya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pelaksana kewenangan atas masing masing substansi yang diangkat dalam lla disepakati sesuai dengan apa yang sudah berlangsung. artinya, kewenangan yang sudah dilaksanakan oleh kementerian perhubungan tetap diatur sebagai kewenangan kementerian yang bersangkutan. begitu juga kewenangan yang sudah dilaksanakan oleh polri termasuk bpk, stok, dan sim tetap diatur sebagai kewenangan polri. penyebarannya dalam peraturan pelaksanaannya kemudian disepakati oleh para anggota dpr, yaitu: sebagian dijabarkan dalam pp: sebagian yang lain penyebarannya dalam peraturan kapolri. pilihan demikian samping didasarkan pada pelaksanaan politik hukum atau kebijakan legislasi oleh dpr juga didasarkan pada regulasi mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang undangan (yang pada saat itu diberlakukan adalah nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan) dan praktik legislasi yang memungkinkan pemberian delegasi attributes dari kepada atau peraturan menteri atau peraturan kapolri yang setingkat kementerian. penjabaran materi lla dalam peraturan presiden dan peraturan kapolri terkait dengan kewenangan polri dapat disampaikan sebagai berikut: samgat) berlaku mulai tanggal januari beberapa peraturan kapolri yang sudah dibentuk sebagai pelaksanaan dari lla yaitu: peraturan kapolri nomor tahun tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, berlaku februari dan peraturan kapolri nomor tahun tentang surat izin mengemudi, berlaku februari beberapa amanah dari lla yang belum dituangkan dalam peraturan kapolri namun substansinya kemudian dituangkan dalam standar operasional prosedur sop), antara lain: sop pelayanan sim, bpk, stok, dan nkb, sop penanganan kecelakaan lalu lintas, dan sop pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas. sejarah kewenangan polri bidang bpk, stok, dan sim dibandingkan dengan negara lain: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pada negara manapun dunia setiap kendaraan bermotor harus registrasi baik kepemilikannya maupun pemberian surat tanda nomor kendaraan bermotor. begitu juga negara manapun setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk mempunyai surat izin mengemudi sebagai bukti kompetensinya mengemudikan kendaraan bermotor dengan aman dan selamat. perbedaannya terletak pada instansi yang diberi kewenangan untuk mengurus registrasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi. perbedaan tersebut dipengaruhi sejarah kepolisian masing masing negara. sejak sebelum indonesia merdeka. dan setelah kemerdekaan, kepolisian sudah diberi kewenangan untuk mengurus lalu lintas, dengan penjelasan sebagai berikut: polisi lalu lintas sudah terbentuk pada tahun melalui surat keputusan kementerian dalam negeri pemerintah hindia belanda nomor tahun untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan mobil jalan. pada zaman penjajahan jepang, polisi lalu lintas diberi kewenangan untuk melakukan registrasi terhadap kantor yang ada indonesia dan ditinggalkan oleh pemiliknya karena kondisi perang. sejak tahun melalui perintah kepala kepolisian negara nomor: iv sek tahun polisi lalu lintas diberi tugas yang lebih luas, yaitu mengurus lalu lintas, mengurus kecelakaan lalu lintas, melakukan pendaftaran nomor kantor (begins) sebagai alat bukti kepemilikan kantor, dan melaksanakan motor brigade keramaian. tugas polisi lalu lintas sebagaimana dimaksud atas, dipertegas dan diperluas melalui perintah kepala kepolisian negara nomor: x111 tanggal juli dan peraturan menteri kepala kepolisian negara nomor: pra mk yaitu: pemeliharaan keamanan dan kelancaran lalu lintas dan kereta api, penyidikan kecelakaan lalu lintas, pendidikan berlalu lintas, dan penanganan kejahatan jalan raya. pada tahun melalui nomor tahun tentang lla, kewenangan kewenangan polisi lalu lintas yang sudah ada berkaitan dengan registrasi kantor dipertahankan dan ditambah dengan kewenangan berkaitan penerbitan sim. hal ini sebagai bentuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pelaksanaan dari nomor tahun tentang kepolisian negara sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengamanan memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberikan pertolongan. kewenangan kewenangan polisi lalu lintas yang sudah ada berdasarkan nomor tahun terus dipertegas dan diperkuat dalam nomor tahun tentang lla, dan khusus mengenai registrasi kantor dan penerbitan sim dijabarkan lebih lanjut dalam nomor tahun ketentuan ketentuan dalam nomor tahun dan nomor tahun beserta peraturan pemerintah lainnya terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan dituangkan dalam nomor tahun tentang lla. problem yang dapat terjadi seandainya kewenangan polri yang berkaitan dengan penyelenggaran registrasi dan identifikasi kendaraan serta penerbitan sim itu tidak dialihkan kepada instansi lain. penyerahan suatu kewenangan kepada suatu institusi negara tertentu sepenuhnya merupakan bagian dari politik hukum atau legislative policy dari badan legislatif dpr) atas persetujuan badan eksekutif pemerintah). penyerahan tersebut sudah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis. begitu juga jika satu kewenangan dialihkan dari satu institusi negara kepada institusi negara lainnya harus diperhitungkan dengan sungguh sungguh dampak yuridis dan sosiologis serta politiknya. kewenangan registrasi kendaraan bermotor dan sim terbuka untuk dialihkan kepada instansi lain jika dpr dan pemerintah atau bahkan mahkamah konstitusi menghendaki. namun demikian, pengalihan kewenangan tersebut kepada instansi dapat dipastikan akan dampak tertentu, yaitu: dampak yuridis: pengalihan kewenangan registrasi kendaraan bermotor dan sim mempunyai yuridis legislatif yaitu harus ada amandemen terhadap minimal (dua) undang undang yaitu polri dan lla, khususnya terkait dengan kewenangan polri bidang registrasi kendaraan bermotor dan penerbitan sim. samping itu, diperlukan peraturan perundang undangan baru terkait registrasi kendaraan bermotor dan sim. dalam bentuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pengganti dari peraturan kapolri yang mengatur keduanya. dampak sosial ekonomis: pelaksanaan registrasi kendaraan bermotor dan sim, terlepas dari masih adanya kekurangan kelemahan, dilakukan oleh polri dalam rentang waktu yang panjang untuk sampai mencapai tertib administrasi dan pelayanan yang terus meningkat kualitasnya. konsekuensi dari proses yang panjang itu antaranya: terbentuknya budaya kerja yang semakin berkualitas dan profesional meski harus diakui terdapat kekurangan, pembinaan sumber daya manusia yang terus membaik yang tentunya memerlukan investasi biaya yang tidak sedikit, pengadaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk melaksanakan kedua kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan investasi biaya yang relatif sangat besar. jika kedua kewenangan tersebut dialihkan atau diserahkan kepada instansi lain, akan terjadi pemborosan pembiayaan untuk mendidik sumber daya manusia baru serta pengadaan sarana dan prasarana pelayanan baru instansi yang baru. andaikata pengalihan kedua kewenangan itu diikuti juga dengan penyerahan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia polri lingkungan instansi yang baru, pengalihan itu masih akan dihadapkan pada kendala yaitu berupa hilangnya budaya kerja pelayanan yang sudah terbentuk dari proses pengalaman yang berlangsung lingkungan polri. membangun budaya kerja tidaklah mudah dilakukan karena membutuhkan proses yang panjang. jika budaya kerja yang sudah terbangun hilang maka tentu akan berdampak bagi pelaksanaan pelayanan publik, yang akhirnya akan merugikan masyarakat juga. dampak politis: jika pengalihan kedua kewenangan tersebut berjalan lancar dan tanpa hambatan, tentu tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan jalannya pemerintahan. sebaliknya, jika terjadi penolakan oleh pegawai polri yang melaksanakan pelayanan kedua kewenangan tersebut, tentu akan menimbulkan kegaduhan politik dan pada akhirnya menuntut perhatian pemerintah. padahal energi dan perhatian pemerintah sedang diarahkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih esensi yaitu pembangunan ekonomi dan kedaulatan pangan, serta kemiskinan. dampak dalam penegakan hukum: pengalihan kedua kewenangan kepada instansi lain akan menyebabkan melemahnya fungsi data kendaraan bermotor dan data pemegang sim sebagai "data forensik kepolisian . data terkait dengan kedua kewenangan akan mengalami perubahan yaitu hanya sebagai data administratif pemerintahan biasa. polisi tidak lagi bebas untuk memanfaatkan data kendaraan bermotor dan pemegang sim sebagai dasar untuk melacak tindak pidana umum atau terorisme yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana tindak pidana, atau tindak pidana terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. untuk mendapatkan data dimaksud, polri masih harus mengajukan permohonan atau meminta kepada instansi lain yang diberi kewenangan. kondisi demikian akan menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dimaksud. transparansi dan penyetoran uang penerimaan negara bukan pajak pnb) yang diperoleh dari pelayanan bpk, stok, dan sim. terkait dengan penerimaan pnb polri yaitu sim, stok, dan bpk sesuai dengan ketentuan nomor tahun tentang pnb pada polri, dapat dijelaskan sebagai berikut: uang sim, stok, dan bpk tersebut merupakan pnb polri yang diterima dari masyarakat dengan menggunakan bangko surat setoran bukan pajak ssp) dan atau bukti penerimaan negara bpn) oleh bendahara penerimaan benda) langsung disetorkan kas negara melalui bank persepsi bri) sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang sistem penerimaan negara secara elektronik dijelaskan bahwa bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menkeu untuk menerima setoran penerimaan negara. uang pnb polri yang disetor kas negara oleh benda melalui bri tersebut sesuai dengan kode akun berdasarkan surat ditjen perbendaharaan kemenkeu nomor pb tanggal juli hal penambahan kode akun baru untuk pnb lingkungan polri yaitu untuk sim dengan kode akun: stok dengan kode akun: bpk dengan kode akun: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penerimaan pnb polri oleh benda dinyatakan sah sebagai penerimaan negara setelah bri mengeluarkan nomor tanda penerimaan negara ntp), selanjutnya bri mengirimkan data pnb polri tersebut ppn secara berjenjang dit apk kemenkeu, sedangkan benda melaporkan pnb tersebut secara berjenjang kepada biksu dan pushes selanjutnya untuk pencocokan rekonsiliasi data penerimaan pnb polri tersebut dilaksanakan setiap triwulan antara polri pushes dan kemenkeu dit apk sesuai dengan perdirjen perbendaharaan nomor pb tentang ketentuan lebih lanjut tata cara pembayaran pnb atas beban apbn. seluruh penerimaan pnb dikelola dalam sistem anggaran pendapatan belanja negara apbn) berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pnb. penerimaan pnb polri dari masyarakat melalui kas negara dikembalikan kepada polri melalui dipa apbn yang bersumber dari pnb yang penggunaannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan sim, stok, bpk sebesar berdasarkan keputusan menkeu nomor kmk. tentang persetujuan penggunaan sebagian dana pnb pada polri. pelaporan dana pnb polri tersebut audit oleh bpk baik dalam bentuk laporan semester atau tahunan dan sudah masuk dalam laporan keuangan polri dan laporan keuangan pemerintah pusat lopp) untuk laporan keuangan polri tahun terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian wtp) dari bpk. upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau pungutan liar pungli) dalam pelayanan bpk, stok, dan sim. sesuai dengan good governance yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif, pelayanan terkait dengan bpk, stok, dan sim sudah diupayakan untuk terus dioptimalkan, yaitu: waktu pelayanan yang lebih cepat. kecepatan pelayanan bidang sim tetap mengacu pada penguasaan kompetensi yang harus dimiliki. artinya, jika kompetensi yang harus dimiliki belum dikuasai maka tetap dinyatakan tidak lulus. kecepatan dalam pelayanan bpk dilakukan dengan menyerahkan kewenangan penerbitan bpk. kepada polres ta. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kecepatan dalam pelayanan stok sudah sedemikian prima yang dilakukan secara bersama dalam satu atap dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan dana kecelakaan lalu lintas. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat baik sim melalui sim keliling, sim corner gerai dan stok melalui inovasi inovasi pelayanan seperti samgat kecamatan kelurahan, samgat keliling, samgat drive thru, samgat corner gerai seluruh jajaran polda seluruh indonesia transparansi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan baik bpk dan stok maupun pengujian kompetensi mengemudi dan berlalu lintas sebagai dasar penerbitan sim. sudah dilakukan baik dalam bentuk banner dan papan pengumuman secara manual maupun secara online (daring). sebagai bukti semakin baiknya kualitas pelayanan lalu lintas oleh polri, ditunjukan dengan: direktorat lalu lintas polda jajaran yang unit pelayanan subst berhasil memenangkan piala piagam dari lomba citra pelayanan prima yang dilaksanakan kementerian pan dan setiap tahun sekali dengan nama piala dan piagam citra pelayanan prima dari presiden. unit pelayanan bpk yang telah berprestasi inovasi mendapatkan sertifikat iso dan iso sebanyak unit dari polda. dalam pelayanan penerbitan sim, satgas yang telah berprestasi inovasi mendapatkan sertifikat iso sebanyak satgas dari polda. pelayanan stok samgat yang telah mendapatkan sertifikat iso sebanyak unit dari polda. dalam rangka transparansi telah dilakukan pengawasan dan pengendalian melalui antara lain: pengawasan struktural, dilaksanakan oleh pimpinan dan atau satuan atas sesuai dengan struktur organisasi, antara lain dalam bentuk pengawasan melekat, arahan pimpinan sebelum memulai kegiatan, budaya inspeksi mendadak, kegiatan supervisi, pemberian petunjuk dan arahan berupa surat telegram, dan sistem sistem laporan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa sejak tahun s.d. telah dikeluarkan (tiga puluh satu) surat telegram seluruh jajaran polda berupa petunjuk dan arahan larangan pungli pada pelayanan resident kantor dan penerbitan sim. pengawasan fungsional, dilaksanakan oleh fungsi itwasum polri dan divpropam polri, dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan, dan pelibatan propam dalam pelaksanaan pelayanan. pengawasan eksternal, dilaksanakan antara lain oleh bpk dengan hasil penilaian wajar tanpa pengecualian wtp) dan laporan laporan masyarakat mengenai pelayanan lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditindaklanjuti dengan teguran kepada pelaksana pelayanan. bagi pelanggar telah dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu penonaktifan beberapa pimpinan pejabat polri wilayah, karena melakukan penyimpangan dalam transparansi pelayanan publik bidang lalu lintas. beberapa kekurangan dalam pelayanan bidang lalu lintas merupakan tantangan dan tetap dijadikan agenda untuk dilakukan pembenahan secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran polri. proses penerimaan pajak kendaraan bermotor pkb). pkb merupakan pajak kendaraan bermotor yang kewenangan pengenaan dan pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi dan sekaligus menjadi pajak daerah berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. ada (dua) aspek dari pemungutan pkb yang terkait dengan polri khususnya kewenangan registrasi kendaraan bermotor, yaitu: dasar pengenaan pkb: pemungutan pkb didasarkan pada kepemilikan kendaraan bermotor yang registrasinya dilakukan oleh polri. pkb dipungut berdasarkan data kepemilikan kendaraan bermotor yang disediakan oleh polri. hal ini dipertegas dalam ketentuan nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diatur obyek pkb adalah kepemilikan kendaraan bermotor dan biaya balik nama kantor. artinya, keberhasilan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa salah satu penyebab utama kemacetan yang dialami oleh pemohon adalah buruknya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan sim. bahwa tidak ada keterpaduan pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan sim dengan kebijakan lalu lintas oleh negara disebabkan oleh diberikannya kewenangan untuk mengurus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim kepada kepolisian. bahwa menurut pemohon seharusnya kepolisian tidak memiliki kewenangan yang begitu luas dalam pengelolaan kebijakan lalu lintas. bahwa, menurut uud kewenangan kepolisian dalam konteks lalu lintas hanya sebatas penegakan hukum, tidak sampai mengurus hal hal administratif pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta sim. bahwa menurut pemohon terkacaunya konsep penegakan hukum (hilir) dan pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan sim (hulu) dalam kebijakan pengelolaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud oleh yang diuji guo telah merugikan pemohon sebagai warga negara yang membayar pajak dengan baik. bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia bukti yang mengalami disabilitaskarena: bahwa uudskipun konstitusi secara jelas sudah memberikan jaminan kepada pemohon untuk diperlakukan sama depan hukum, namun dalam konteks pengurusan sim, pemohon yang menyandang disabilitas diperlakukan secara berbeda oleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan efektivitas pemungutan pkb tergantung pada ketersediaan data kendaraan bermotor yang sudah registrasi oleh polri. cara pemungutannya pajak pkb sebelum tahun dipungut oleh dinas pendapatan daerah provinsi secara langsung. namun hasil pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal. menurut data yang ada, pajak kantor yang dapat dikumpulkan hanya mencapai sekitar dari jumlah kantor yang dimiliki masyarakat. hal ini disebabkan cara pemungutannya hanya mendasarkan pada kesadaran pemilik kantor untuk membayarnya. upaya paksa belum dapat dilakukan secara intensif kecuali melalui operasi jalan yang dilakukan secara berkala. oleh karenanya, dilakukan rintisan kerja sama antara departemen pertahanan dan keamanan panglima abri yang membawahi polri, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan untuk mengintensifkan dan mengefektifkan pemungutan pkb serta ditambah dengan pemungutan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan swdkllj). seperti halnya pkb, pemungutan swdkllj juga mengalami hambatan untuk dioptimalkan. padahal dana asuransi wajib kecelakaan lalu lintas jalan semakin diperlukan terutama untuk memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kantor dengan teknologi yang semakin cepat dan potensi terjadinya kecelakaan semakin tinggi juga. kerja sama antara ketiga departemen kementerian tersebut kemudian ditindaklanjuti secara nyata dan dituangkan dalam surat keputusan bersama mengancam pangan, mendagri, dan menteri keuangan pol kep x11 kep mk iv dan nomor tahun tentang peningkatan kerjasama antara pemda tingkat provinsi), komando daerah kepolisian, dan aparat departemen kementerian)kb. berdasarkan kerja sama tersebut kemudian dibentuk satu lembaga yang disebut sistem administrasi manunggal satu atap samgat) sebagai tempat untuk registrasi kendaraan bermotor khususnya stok, pembayaran pkb, dan pembayaran swdkllj. dasar hukum samgat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diperbaharui tahun dan terakhir dituangkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang penyelenggaraan samgat. penyatuan tersebut tetap tidak menghilangkan eksistensi masing masing instansi yang tergabung dalamnya. penyatuan hanya menyangkut proses pembayaran dengan alur yang dimulai dari registrasi kantor untuk mendaftar dan menjamin pecahan kepemilikan kantor. atas dasar adanya kepastian kepemilikan kantor tersebut dilakukan penetapan dan pembayaran pkb dan pembayaran swdkllj. hasil pembayaran pkb langsung masuk rekening kas daerah, sedangkan dana swdkllj langsung disetorkan juga rekening jasa raharja. dengan penyatuan tersebut, registrasi kantor oleh polri telah berkontribusi pada maksimalisasi pembayaran pkb dan swdkllj. langkah langkah polri untuk melayani penerbitan sim bagi penyandang cacat fisik: berdasarkan huruf lla dan peraturan kapolri nomor tahun sudah diatur bahwa penyandang cacat fisik dapat memohon dan diberi sim golongan untuk mengemudikan kendaraan khusus. persyaratan yang harus dipenuhi bagi penyandang cacat fisik berdasarkan peraturan kapolri nomor tahun antara lain kesehatan jasmani, yang terdiri dari: sehat penglihatan, diukur dari kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik, yang pengujiannya dilakukan dengan cara sebelah mata melihat jelas secara bergantian melalui alat bantu ellen chart dengan jarak (kurang lebih) (enam) meter, tidak buta warna parsial dan total, serta luas lapangan pandangan mata normal dengan sudut lapangan pandangan (seratus dua puluh) sampai dengan (seratus delapan puluh) derajat. sehat pendengaran, diukur dari(seni meter) dari daun telinga, dan kedua membran telinga harus utuh. sehat fisik atau perawakan bagi penyandang cacat, diukur dari penilaian bahwa kecamatannya tidak menghalangi peserta uji untuk mengemudi kantor khusus. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam rangka pemberian sim golongan kepada penyandang cacat fisik menggunakan kantor khusus sesuai dengan bentuk kecacatan fisik. dalam pelaksanaannya, penggunaan kantor khusus disediakan melalui kerja sama dengan yayasan yayasan penyandang cacat atau pemohon sim yang sudah memiliki kantor khusus yang sesuai bagi dirinya. depan, polri akan memprioritaskan penyediaan kantor khusus untuk pelaksanaan ujian praktek bagi penyandang cacat fisik. menindak lanjuti perintah hakim ketua mahkamah konstitusi, pada sidang mahkamah konstitusi tanggal september dan menanggapi keterangan saksi pemohon sdr. kusbandono terkait pelayanan surat ijin mengemudi sim) untuk penyandang cacat, izinkan polri memberikan keterangan secara tertulis, yang diterima kepaniteraan hari rabu, tanggal september sebagai berikut pernyataan pemohon sdr. hari kurniawan menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan oleh karena permohonannya untuk mengapakah sim tidak dilayani. atas pernyataan ini polri menjelaskan bahwa pernyataan itu tidak benar dan tidak beralasan. penyandang cacat diakomodir oleh huruf lla, bagi penyandang cacat untuk mengemudikan kendaraan khusus, diberikan sim sampai saat ini polri telah menerbitkan sim diseluruh wilayah indonesia, sebanyak lembar. (bukti terlampir). kepemilikan sim pada dasarnya adalah merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh uud namun demikian guna terwujudnya keteraturan, ketertiban dan ketentraman umum, maka hak asasi setiap warga negara juga dibatasi oleh uud sebagaimana yang tercantum dalam dan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan setiap orang menjalankan hak dan kebebasannya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang. jin secara filosofis adalah merupakan kebolehan atas sesuatu yang dilarang. mengemudikan kantor dijalan pada dasarnya dilarang oleh negara oleh karena dapat membahayakan jiwa, raga, harta dan benda ketika kantor dioperasionalkan jalan. oleh sebab itu sim tidak serta merta dapat diberikan kepada setiap orang, melainkan hanya diberikan kepada seseorang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang memiliki kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. secara jelas negara mengaturnya dalam lla. penyataan pemohon sdr. hari kurniawan, bahwa tidak dilayani oleh karena belum ada petunjuk tehnis, petunjuk pelaksanaan dan sarana uji praktek lapangan. atas penyataan ini polri menanggapi bahwa pernyataan itu tidak benar. syarat syarat untuk mendapatkan sim, sebagai pedoman tehnis dan petunjuk pelaksanaannya telah diatur secara jelas, dalam lla, kerkap kapolri nomor tahun tentang sim, berikut dengan laporannya dan keputusan korlantas nomor kep x11 tentang sop bidang resident (bukti 3dan terlampir). dengan penjelasan ringkas sebagai berikut: syarat untuk mendapatkan sim diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun yang meliputi syarat: usia, administrasi, dan kesehatan. hal ini mendasari pada ketentuan lla. persyaratan usia, diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun syarat (batasan) usia ini, dimaksudkan adalah untuk memastikan bahwa pemegang sim harus memiliki kematangan berpikir untuk membedakan mana yang baik dan benar sesuai norma undang undang, sedangkan tujuannya adalah guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan keteraturan ketika kendaraan dioperasionalkan jalan. persyaratan administrasi, diatur mulai dari sampai dengan kerkap kapolri nomor tahun adapun syarat administratif dan kegunaannya, dijelaskan secara ringkas, adalah untuk tertib administrasi, menimbulkan hubungan hukum antara dokumen sim dengan pemiliknya, untuk menjamin efektifitas dan efisiensi, bahwa peserta uji telah diketahui memiliki dasar dasar kemampuan mengemudi. persyaratan kesehatan meliputi, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. kesehatan jasmani, sesuai meliputi penglihatan, pendengaran, dan fisik atau perawakan. kesehatan penglihatan meliputi kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik, mampu melihat dalam jarak sekurang kurangnya meter, baik menggunakan alat bantu melihat ataupun tidak, tidak buta wara parsial maupun foley luas lapangan merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold pandangan mata normal dengan sudut pandang sampai dengan derajat. tujuan dari syarat penglihatan adalah untuk memastikan bahwa pengemudi mampu mengendalikan kantor dan menghindari terhadap hal hal yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain serta mampu memahami rambu rambu perintah, larangan dan atau petunjuk, baik berupa simbol, angka, huruf maupun lampu isyarat. kesehatan pendengaran,dari daun telinga dan kedua membran telinga harus utuh. syarat ini adalah untuk memastikan bahwa pengemudi mampu mengenali perintah, larangan dan atau petunjuk yang diberikan melalui suara. contohnya klakson atau semboyan kereta api, ketika kereta api akan melewati perlintasan tidak berpalang, sirene mobil ambulance atau mobil pengawalan polisi, dsb. kesehatan fisik atau perawakan, diukur dari tekanan darah dalam batas normal, tidak ditemukan keganjilan fisik yang dapat menghambat seseorang untuk mengemudikan kantor secara baik dan benar. kesehatan rohani sebagaimana diatur dalam meliputi "a. kemampuan konsentrasi, kecermatan, c.pengendalian diri, kemampuan penyesuaian diri, stabilitas emosi, dan ketahanan kerja . kemampuan konsentrasi adalah kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri pada saat mengemudikan kantor dijalan. kecermatan adalah kemampuan untuk melihat situasi dan keadaan secara cermat sehingga tidak salah dalam mempersepsikan kondisi jalan. pengendalian dirinyalah kemampuan mengendalikan sikapnya dalam mengemudikan kantor. kemampuan penyesuaian diri adalah kemampuan mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi jalan saat mengemudi. stabilitas emosi, diukur dari keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar dirinya dan kemampuan untuk mengontrol emosinya pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi dan ketahanan kerja adalah kemampuan individu untuk bekerja secara teratur dalam situasi yang menekan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god syarat kesehatan jasmani dan rohani, proses ujidilaksanakan olehdokter sebagai ahli dibidang kesehatan, dan psikolog sebagai ahli dibidang kesehatan rohani. selanjutnya keputusan bahwa seorang calon pengemudi memenuhi syarat kesehatan atau tidak adalah sepenuhnya domain ahli, polri hanya menjadikan surat keterangan sebagai syarat dalam proses penerbitan sim. syarat kesehatan jasmani dan rohani yang diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum berlaku dunia internasional, yang didasarkan pada kajian ilmiah dunia kesehatan jasmani dan rohani. persyaratan ini pada dasarnya memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. misalkan saja buta warna, apabila sudah ditemukan tehnologi alat bantu bagi penyandang buta warna dapat mengenali rambu rambu larangan, perintah, petunjuk atau mengenali isyarat lampu sinar pengatur lalu lintas, sudah barang tentu syarat tidak buta warna dapat dievaluasi dan penyandang cacat buta warna dapat dilayani untuk mendapatkan sim. selanjutnya selain persyaratan usia, administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, peserta uji sim dipersyaratkan pula, harus lulus ujian teori dan ujian praktik mengemudi yang bertujuan untuk menggali dimensi kompetensi calon pengemudi yang meliputi dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan dan dimensi sikap. ujian teori, dilaksanakan untuk menggali dimensi kompetensi pengetahuan calon pengemudi, diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun ujian teori dilaksanakan dengan cara manual dan menggunakan sistem audio visual integrated sistem avis) sebagai sarana ujian secara elektronik. polri telah menyiapkan sekitar bank soal yang diberikan kepada calon pengemudi secara acak, dengan standart kelulusan yang ditetapkan dan berlaku umum. ujian praktik, tujuannya adalah untuk menggali dimensi keterampilan dan sikap ketika berlalu lintas dijalan, yang meliputi: praktik simulator, praktik pada lokasi yang disiapkan maupun praktik dijalan umum. ujian ketrampilan simulator diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun ujian praktik lapangan diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dilaksanakan dalam (dua) tahap, yaitu ujian praktik dilaksanakan area ujian yang telah disiapkan dan ujian praktik dilaksanakan dijalan umum. ujian praktik diatur dalam dan ujian praktik diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun sedangkan simulasi tempat ujian praktik telah diatur dalam lampiran kerkap. ujian praktik il, diatur dalam kerkap kapolri nomor tahun meliputi hal sebagai berikut: mengemudikan kantor dengan sempurna jalan yang ramai, cara berbelok tekanan dan kekiri serta cara melewati persimpangan atau mix traffic, tetap mengemudikan kantor belakang kendaraan yang sedang berjalan lambat, mendahului kendaraan lain dengan cara yang benar, berhenti tempat yang telah ditentukan, memarkir kantor dengan cepat dan tepat tempat yang benar bagian jalan yang ramai, dan parker sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar, memutar kantor jalan yang sempit tanpa keluar dari jalur lalu lintas, ketaatan pada peraturan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas pada waktu mengemudikan kantor jalan, menjaga jarak aman pada saat mengikuti kendaraan lain, menggunakan lajur yang tepat pada saat akan mendahului dan memberi kesempatan apabila didahului kendaraan lain, menggunakan lajur, perpindahan lajur serta merubah arah pada jalan sesuai dengan etika dan ketentuan, dan melakukan pengamatan umum melalui tindakan pemindahan, pengidentifikasian, prakiraan, keputusan, dan pelaksanaan (scanning, identification, prediction, decision, and execution) pada saat menjalankan kendaraan jalan. selain persyaratan bagi calon pengemudi juga diatur secara jelas, regulasi terkait dengan sarana dan prasarana berikut dengan petugas uji sim yang harus memenuhi syarat syarat kompetensi, menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam regulasi penerbitan sim secara keseluruhan. adanya petugas polri yang memberikan pernyataan bahwa ada petunjuk tehnis dan lapangan adalah merupakan sebuah kesalahan, menunjukkan yang bersangkutan tidak profesional dan harus dilakukan evaluasi atas keberadaannya sebagai petugas uji sim. secara keseluruhan persyaratan dimaksud diatas adalah untuk menjamin hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan keamanan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god keselamatan, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan dari ancaman gangguan ketertiban umum dan sekaligus dalam upaya mendukung kinerja penegakan hukum oleh polri. untuk sarana praktik bagi penyandang cacat, secara jujur polri belum mampu menyiapkan dengan alasan, kemampuan anggaran negara masih terbatas, prioritas diutamakan pada sarana ujian sim secara umum belum tersedia semua seperti bus, dum truck, alat berat, dsb. guna efektifitas dan efisiensi, untuk penyandang cacat selama ini polri menggunakan kendaraan yang sudah familiar bagi calon pengemudi, oleh karena sudah dimodifikasi secara khusus sesuai kebutuhan atau kecamatannya. atas hal ini polri menyampaikan permohonan maaf dan selanjutnya kedepan polri, menjadikannya prioritas untuk diadakan, tentu dengan didahului oleh pengidentifikasian kebutuhan, sesuai kecacatan yang ragamnya sangatlah banyak. pertanyaan yth. anggota majelis hakim, apakah ada pembedaan syarat dan ujian sim dengan sim lainnya. polri. menyatakan tidak ada pembedaan, oleh karena kendaraan bagi penyandang cacat juga dioperasionalkan jalan umum, sehingga berlaku ketentuan umum. kecuali dalam hal nantinya negara menyiapkan jalan khusus bagi penyandang cacat maka persyaratan dapat dilakukan evaluasi. apabila dipertanyakan mengapa polres jember dapat dilaksanakan sementara polres tuban tidak, perbedaan itu lebih kepada alasan subyektif petugas yang tentu harus dievaluasi oleh polri tehadap petugas pelaksananya. polri menyatakan selama ini cukup akomodatif atas kritik, saran dan masukan masyarakat baik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui lembaga ombudsman, sebagai lembaga penjamin pelayanan publik terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. pernyataan saksi pemohon sdr. kusbandono yang berharap untuk mendapatkan legalitas ketika mengemudikan kendaraannya dijalan. polri menyatakan bahwa polri dapat memahami suasana hati itu, akan tetapi polri dalam memberikan legalitas atau menerbitkan sim harus mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan peradangan, sebagaimana amanat lla. apabila polri tidak menaatinya maka polri dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id pernyataan saksi yang menyatakan bahwa saksi belum pernah menabrak namun sudah ditabrak berkali kali. atas pernyataan ini, polri harus menjelaskan bahwa kehati hatian, taat aturan dan taat tata cara berlalu lintas jalan adalah miliki semua pihak. keistimewaan atau prioritas sesuai peraturan perundangan hanya diberikan kepada pejalan kaki dan kereta api. hal inilah yang menjadikan dapat dipastikan apabila kecelakaan terjadi pada lahan lintasan kereta api berpalang, kesalahan dipastikan terletak pada prosedur perlintasan kereta api, apakah petugas penutup palang dan atau petugas yang memberikan informasi dan atau masinis yang harus membunyikan klakson atau semboyan pada jarak tertentu sebelum melewati lintasan pada jarak tertentu yang telah ditetapkan, sehingga penyidikannyapun dilaksanakan penyidik reserse kriminal bukan penyidik laka lantas polri. kesimpulan akhirnya polri menyatakan bahwa apa yang dipermasalahkan oleh pemohon dan saksi, sepenuhnya adalah pada tataran atau merupakan hal yang bersifat implementasi, bukan terkait dengan materi yang uji bertentangan dengan uud pembatasan sesuai syarat yang diatur dalam peraturan perundangan bukanlah bermaksud mempersulit atau membuat diskriminasi, melainkan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman serta terpeliharanya ketertiban umum. menjalankan atau mentaati ketentuan yang ditetapkan negara, bukan hanya kewajiban polri, sudah barang tentu juga harus ditaati oleh instansi lain selain polri, termasuk dalam hal proses penerbitan sim bagi calon pengemudi kendaraan. selain itu, polri selaku pihak terkait menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis terkait dengan pentingnya fungsi resident menjadi bagian dari tugas pokok polri berdasarkan contoh kasus (terkini) yang sedang ditangani, yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah hari selasa, tanggal oktober sebagai berikut: dasar laporan polisi nomor lp vii skt sulsel res pinrang tanggal agustus tentang pidana penipuan (unit) mobil toyota yaris dengan pol edy. kronologis terungkapnya perkara dimaksud adalah berawal dari pelaksanaan tugas pengawasan polri dilapangan, melakukan operasi razia jalan, selanjutnya dilakukan pengecekan melalui database kantor korlantas polri, (alamat web atau diketahui merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa stok mobil toyota yaris pol edy, palsu, selanjutnya diketahui pula bahwa bpk dan mobilnya palsu. berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, diperoleh informasi bahan keterangan sebagai berikut berdasarkan nomor mesin dan nomor rangka toyota yaris, dapat informasi bahwa nomor rangka mr054hy91a4650924 dan nomor mesin 1nzy166495 terdaftar pada riau dengan data sebagai berikut nomor polisi nama pemilik muslim alamat jl. tambunan komp. nangka indah rt rw wonorejo kec. marpoyan damai kabupaten kota pekanbaru polda riau penerbit bpk dilantai polda riau merk toyota type kendaraan yaris tahun warna putih nomor rangka mro54hy91a4650924 nomor mesin 1nz y166495 nomor bpk berdasarkan nomor seri bpk didapat informasi sebagi berikut nomor polisi nama pemilik wiki alamat purwosari rt. rw. negara ratu kec. natar kab. lampung selatan kabupaten kota lampung selatan polda lampung penerbit bpk dilantai polda lampung merk honda type kendaraan nc11b3c a t (beat) tahun warna merah nomor rangka mh1jf5119ak440306 merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi golkoalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi kpi) diwakili oleh sekretaris jenderal kpi bernama dian kartikasari, yang berdomisili jalan siaga paten barat, pasar minggu, jakarta selatan, selanjutnya disebut . pemohon pusat pemberdayaan perempuan dalam politik diwakili oleh direktur eksekutif politik bernama titi lumbung, s.h., mpa, yang berdomisili jalan hang jebat raya nomor blok kebayoran baru, jakarta, selanjutnya disebut sebagai pemohon ii: yayasan lbh apik jakarta diwakili oleh direktur eksternal bernama ratna batara multi, si., yang berdomisili jalan raya tengah nomor kampung tengah, kramat jati, jakarta timur, selanjutnya disebut sebagai n0n2 ono nnen none nnen pemohon iii: lembaga partisipasi perempuan diwakili oleh chief advisory board bernama dr. adriana benny, yang berdomisili jalan tebet barat dalam jakarta, selanjutnya disebut sebagai pemohon iv: institute perempuan diwakili oleh ketua institute perempuan bandung bernama kota valentina, s.e., s.h., m.h., yang berdomisili jalan dago pojok nomor oblong, kota bandung, selanjutnya disebut sebagai nn ono nnnennnneneneama antarwiki pratiwi, s.h., ll.m. warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta konsultan gender alamat taman manggis permai blok kelurahan sukamaju, kecamatan cilodong, depok, jawa barat selanjutnya disebut sebagai . pemohon vi, nama agung wagon, s.h., m.e. warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat dusun seiring, desa jumbo, kecamatan salam, kabupaten magelang, jawa tengah selanjutnya disebut sebagai pemohon vii: nama ir. fitriyanti warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat jalan pierre tendean, pariaman tengah, pariaman, sumatra barat selanjutnya disebut sebagai pemohon viii: nama khasanah warga negara indonesia pekerjaan wiraswasta tempat tinggal jalan menanti rt rw kedung, kabupaten jepara, jawa tengah selanjutnya disebut sebagai pemohon ix, nama ir. laki paramita warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta (konsultan pengarusutamaan gender) alamat jalan tanjung barat selatan rt rw jarakarna, jakarta selatan. dalam dan anggaran dasarnya, pemohon institute perhimpunan memiliki visi keadilan dan kemanusiaan terhadap perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang melandasi terwujudnya kehidupan yang demokratis. misi institute perempuan adalah membela hak hak perempuan melalui gerakan perempuan untuk mewujudkan kehidupan berkeadilan, berkesetaraan, dan perikemanusia. melakukan kampanye hak hak perempuan. melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan parlemen. cc. melakukan penelitian yang berkaitan dengan perempuan dan pemilihan umum. melakukan pendidikan pelatihan berkaitan dengan kemandirian perempuan.cial dan kesetaraan gender. bahwa dengan demikian, adaberpotensi melanggar hak konstitusional dari pemohon s.d pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung,s.d pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang sehari hari dalam pekerjaannya dan atau dalam kegiatan sosialnya melakukan pembelaan terhadap hak hak perempuan dan terwujudnya demokrasi indonesia. (bukti bahwa para pemohon dari pemohon s.d pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang secara faktual telah mengalami kerugian akibat dihapuskanbahwa para pemohon dari pemohon s.d pemohon merasa penghapusan frasa memperhatikan keterwakilan perempuan padaosisi pimpinan dalam pengambilan keputusaberdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi juncto undang undang nomor tahun2011bagaimana ditentukan dalamdapat dimohonkan pengujianoleh karena objek permohonan hak ujifakta fakta hukum dan alasan alasan permohonan fakta fakta hukum jaminan keterwakilan perempuan dalam undang undang tahun bahwa pada agustus telah disahkan dkonsiderundang undang tersebut bertujuan untukgatur jaminan keterwakilan perempuan dengan. menyebutkan frasa: memperhatikan keterwakilan perempuanengaturan jaminan keterwakilan perempuan dalam undang undang nomor tahun. dengan menyebutkan frasa memperhatikan keterwakilan perempuan, agar disetiap penentuan posisi pimpinan alat kelengkapan dpr, dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr tersebut, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: tentang pimpinan komisi:legislatifnggarantimbangkuntabilitas keuangan negara bank):rja sama antar parlemen besar)hormatanurusan rumah tanggapanitia khususpenghapusan jaminan keterwakilan perempuan dalam undang undang nomor tahun bahwa pada tanggal juli dewan perwakilan rakyat bersama pemerintahebutkan bahwa alat kelengkapan dpr terdiri atas: pimpinan badan musyawarah komisi badan legisanggaran badan kerja sama antar parlemen mahkamah kehormatan dewan badan urusan rumah tangga panitia khusus alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurnaeharusnya dipertegas, tetapi justru menghapuskan jaminan keterwakilan perempuan. bahwa pengaturan sebagaimana disebutkan dalam dalamselengkapnyahak dan kewajiban konstitusional pemohon bahwa perjuangan pemohon untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi laki laki dan perempuan dan mewujudkan tata kehidupan yang demokratis, merupakan pelaksanaan dari hak konstitusional pemohon, sebagaimana diatur dalamjuangan pemohon untuk mewujudkan pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara, laki laki maupun perempuan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana diaturhal ini, pemohon memperjuangkan penghormatan hak asasi manusia kaum perempuan agar setiap kepentingan dan kebutuhannya dalam kenikmatan hak asasi manusia dan hak hak dasar untuk hidup layak dan bermartabat, dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui keberadaan anggota dpr perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr. jaminan keterwakilan perempuan adalah hak konstitusional bahwa konstitusi uud mengakui persamaan kedudukan laki laki dan perempuan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam undang undang dasarentumenyebutkan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. bahwa pengakuan secara jure tentang persamaan kedudukan dan hak antara laki laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam dan dan tidak menggambarkan situasi perempuan secara facto. perempuan telah berabad abad mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pinggiran dalam berbagai aspek kehidupan. nilai nilai kultural dan sistem politik yang didominasi kaum laki laki dan nilai politik yang patriarki, mengakibatkan sempitnya kesempatan bagi perempuan politisi untuk menduduki posisi pimpinan sebagai pengambilan keputusan dan perumusan kebimagdalena hermina, m.s. warga negara indonesia alamat jalan haji ride nomor ulujami, pesanggrahan, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon xi, nama india paramastuti warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat jalan pinang nikel p@a jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon xii: nama soelistijowati secondo, s.h. warga negara indonesia pekerjaan konsultan hukum alamat jalan pengayoman utan kayu, mataraman, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . pemohon xiii, nama wadah suai warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat apartemen taman rasa, menteng atas, setiabudi, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai pemohon xiv, nama zora andi baso warga negara indonesia pekerjaan dosen alamat jalan btn antang jaya b2, kota makasar, sulawesi selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon xv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang masing masing bertanggal dan agustus serta sebagian surat kuasa tanpa tanggal, memberi kuasa kepada asnifriyanti damanik, s.h.: ii) erna ratnaningsih, s.h., ll.m.: iii) nur amalia, s.h., m.d.m.: dan iv) rinto tri hasbro, s.h., yaitu advokat yang tergabung dalam tim advokasi kesetaraan dan demokrasi, yang berdomisrendahnya jumlah anggota dpr perempuan dalam posisi pimpinan sebagai pengambil keputusan dan perumusan kebijakan, berakibat pada tidak atau kurang dipertimbangkannya pengalaman dan kebutuhan kaum perempuan dan anak setiap dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan kebijakan dan alokasi anggaran publik. bahwa berbagai rintangan kultural dan politis bagi perempuan dan kelompok kelompok masyarakat lain yang kurang beruntung untuk menikmati hak asasi manusianya, telah diketahui oleh pembuat undang undang dasar karenanya, dalam uud diatur tentang hak atas kemudahan dan melakukan khusus, sebagaimana diatur dalabagai wujud dari pelaksanaan tersebut adalah tindakan khusus sementara tks) atau affirmative action yang bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok yang kurang beruntung telah dilaksanakan, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, perlakuan khusus bagi lansia, kelompok miskin, masyarakat adat dan perempuan. bahwa agar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik secara adil dan seimbang berbagai peraturan perundangan telah memberlakukan tindakan khusus sementara tks) dalam wujud jaminan keterwakilan perempuan yang diatur dalam bentuk pembatasan sekurang kurangnya perempuan bahwa konstitusi indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab negara, terutama pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalamdalam ini harus dimaknai bahwa lembaga lembaga yang merupakan representasi negara bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, memiliki kewajiban untuk memajukan (to promote), menghormati (to. respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfillpembuatan peraturan perundangan, program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak asasi manusia termasuk didalamnya mengatur tentang tindakan khusus sementara affirmative action). bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dewan perwakilan rakyat dpr) sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama dalam bentuk menjamin persamaan kesempatan bagi anggota dpr laki laki dan perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan alat kelengkapan negara, guna menjamin diakomodirnya kepentingan perempuan dalam tiap tahap dan proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan dan atau alat kelengkapan dpr konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas jaminan keterwakilan sekurang kurangnya perempuan, diatur melalui peraturan perundangan, sebagaimana ditentukan dalamtentuan ini menegaskan bahwa pembuat peraturan perundangan berkewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. bahwa tindakan khusus sementara tks) dalam bentuk jaminan keterwakilan perempuan: sekurang kurangnya keterwakilan perempuan bukanlah tindakan diskriminatif dan inkonstitusional. tindakan khusus sementara, jaminan sekurang kurangnya keterwakilan perempuan, merupakan pelaksanaan darihususnya menciptakan pembatasan dalam bentuk mencegah dojenis kelamin saja dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr, karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi pentingnya menegaskan jaminan keterwakilan perempuan: sekurang kurangnya keterwakilan perempuan. bahwa jaminan hukum tindakan khusus sementara tks) keterwakilan perempuan, perlu mencantumkan jumlah dan atau batas secara tegas, yaitu: sekurang kurangnya 30x (tiga puluh keseratus) keterwakilan perempuan agar ada target yang jelas dan terukur, sejauhmana telah terjadi perubahan kearah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. jumlah prosentase sekurang kurangnya (tiga puluh keseratus) keterwakilan harus secara tegas ditetapkan, untuk menghindarkan terjadinya dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. bahwa jaminan keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan dpr harus dinyatakan dengan tegas, sekurang kurangnya (tiga puluh keseratus) keterwakilan perempuan, karena: mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dpr dipilih dengan sistem paket dan diusulkan oleh masing masing fraksi. hal ini berarti tidak ada proses pemilihan secara bebas dan terbuka yang memberikan kesempatan bagi setiap anggota dewan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon pimpinan. penentuan paket pimpinan alat kelengkapan dewan diputuskan berdasarkan hasil lobby antar pimpinan fraksi. kesepakatan antar pimpinan fraksi tidak akan membahas keterwakilan perempuan, jika tidak ada aturan secara tegas dalam undang undang. fakta menunjukkan bahwa pemilihan pimpinan dpr secara paket, yang merupakan hasil lobby pimpinan fraksi menghasilkan pimpinan dpr periode (satu) orang ketua dan (empat) orang wakil ketua yang seluruhnya laki laki. bahwa fakta menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan jumlah sekurang kurangnya keterwakilan perempuan, mengakibatkan dominasi total anggota dpr laki laki. karena perlu dibatasi, sesuai ketentuan yang menyatakan: dalam menjalankan hak dan kebebanegasan jumlah prosentase sekurang kurangnya 30x (tiga puluh keseratus) merupakan upaya mewujudkan keseimbangan keterwakilan laki laki dan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam kontek demokrasi. bahwa ketentuan batas minimal keterwakilan perempuan ini berdasarkan penelitian perserikatan bangsa bangsa pbb) yang menyatakan bahwa jumlah minimal (tiga puluh keseratus) merupakan suatu critical mass untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahanolitik. bahwa dalam kontek pengaturan pimpinan alat kelengkapan dpr, penegasan ketentuan dengan menyebutkan sekurang kurangnya keterwakilan perempuan, merupakan upaya mempercepat mencapai persamaan facto antara keterwakilan perempuan dan laki laki. penegasan sekurang kurangnya keterwakilan perempuan juga dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan substantive bagi laki laki dan perempuan, dimana anggota dpr laki laki dan perempuan memiliki persamaan akses terhadap informasi dan penyampaian aspirasi, persamaan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pada gilirannya menghasilkan persamaan manfaat bagi masyarakat laki laki dan perempuan dalam menikmati kebijakan publik yang dihasilkan oleh dpr. bahwa pengaturan jaminan keterwakilan perempuan yang tidak diatur secara jelas (sekurang kurangnya keterwakilan perempuan), berisiko menimbulkan akibat multi tafsir dan tidak terukur, serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. akibatnya, penempatan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan jauh dari ambang batas minimal ketempuan. yang pada gilirannya memperlambat pencapaian kesetaraan secara facto dan terwujudnya keadilan substantive. ketentuan sekurang kurangnya keterwakilan perempuan telah diterima dalam perundang undangan dan putusan mahkamah konstitusi. bahwa ketentuan jaminan sekurang kurangnya keterwakilan perempuan, telah diterima dalam perundang undangan indonesia. hal ini. dibuktikan dengan adanya beberapa undang undang yang mencantumkan frasa: sekurang kurangnya keterwakilan perempuan, yaitu: undang undang nomor tahun tentang pemilu (buktiutirdokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: butdalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang kurangnya 30xundang undang nomor tahun tahun tentang penyelenggara pemilu (buktnanganan konflik sosianggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosialunsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus.bukti bahwa ketentuan jaminan sekurang kurangnya keterwakilan perempuan, telah diterima oleh mahkamah konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam: putusan mahkamah konstitusi putusan nomor puu vi (bukti dalam pertimbangan hukumnya mahkamah konstitusiputusan mahkamah konstitusi nomor puu xi (bukti dalam pertimbangan hukumnya mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pemberian kuota 30x (tiga puluh keseratus) dan keharusan satu perempuan diantaraalasan alasan pemohon pentingnya menjamin sekurang kurangnya perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan indonesia, diwujudkan dalam bentuk pengakuan kedaulatan tangan rakyat, sebagaimana disebutkanpraktik demokrasi dalam sistem pemerintahan indonesia, diwujudkan melalui dibentuknya lembaga perwakilan rakyat yang anggota anggotanya dipilih melalui proses pemilihan umum secara berkala dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimana warga negara, laki laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses pemilihan umum tersebut. bahwa melalui pemilihan umum, pemilih, laki laki maupun perempuan, menentukan pilihannya terhadap orang orang yang mereka percaya untuk mewakili kepentingannya dalam penentuan arah negara, perumusan kebijakan publik dan keuangan negara untuk mewujudkan tujuan negarwan perwakilan rakyat adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. dimana hasil legislasi, persetujuan terhadap rancangan anggaran negara dan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan memiliki dampak yang luas kepada seluruh masyarakat, laki laki maupun perempuan. bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif (substantive equality) yang mencakup keadilan memperoleh kesempatan (equal opportunity), keadilan menikmati hasil (equal result) dan keadilan manfaat (equal benefit), maka dalam setiap menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, lembaga dewan perwakilan rakyat harus mempertimbangkan perbedaan peran, pengalaman, kebutuhan dan kepentingan laki laki maupun perempuan, berdasarkan persamaan hak antara laki laki dan perempuan bahwa pengalaman perempuan secara sosial, kultural dan politik, maupun pengalaman perempuan secara biologis karena fungsi reproduksinya, harus disuarakan oleh perempuan. dan tidak dapat diwakilkan. oleh hadirnya laki laki dalam menyuarakan pengalamlaman yang berbeda antara laki laki dan perempuan, menimbulkan akibat yang berbeda pada laki laki maupun perempuan, dalam memperoleh kesempatan atau manfaat dari suatu proses dan hasil dari pengambilan keputusan dan perumusan kebijakalam dalam peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib, khususnya bab xvi tentang tata cara pelaksanaan persidangan dan rapat, bagian ketiga, paragraf tentang jenis jenis rapat, mengatur tentang rapat khusus pimpinan alat kelengkapan dpr. bila dalam pimpinan alat kelengkapan dpr tidak ada keterwakilan sekurang kurangnya perempuan, maka rapat tersebut tidak melibatkan partisipasi anggota legislatif perempuan. bahwa secara kultural, laki laki dipandang sebagai pihak yang paling tepat untuk menduduki jabatan atau posisi sebagai pimpinan, sehingga peluang perempuan untuk menduduki posisi sebagai pimpinan, terutama bidang politik, sangat rendah. bahwa untuk mempercepat persamaan kesempatan antara laki laki dan perempuan, dalam menduduki posisi posisi pimpinan diperlukan tindakan khusus sementara. bahwa menciptakan ketentuan jaminan keterwakilan perempuan, dengan menyebutkan: memperhatikan keterwakilan perempuan atau sekurang kurangnya (tiga puluh per seratus keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan, sebagai perwujudan dari tindakan khusus sementara untuk menjamin persamaan kesempatan bagi laki laki dan perempuan untuk menduduki posisi sebagai pimpinan saat ini masih diperllan siaga nomor paten baratpada agustus mengesahk(bukti bahwa seiring dengan perjuangan organisasi organisasi perempuan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemindonesia sebagai negara pihak dari instrumen ham internasional bahwa pembukaan uudbahwa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, indonesia menjadi anggota dari perserikatan bangsa bangsa dan meratifikasi sejumlah konvensi dan menandatangani kesepakatan dunia. bahwa pengaturan jaminan keterwakilan perempuan, merupakan bagian dari pelaksanaan instrumen hukum internasional, yang telah diratifikasi oleh indonesia sebagai hukum nasional, dan dilaporkan secara berkala implementasinya, yaitu antara lain: undang undang nomor tahun ratifikasi konvensi pbb tentang hak sipil politikperempuan convention all elimination all forms discrimination against women cedar), beserta rekomendasi umum komite cedar tentang kehidupan politik dan publik: dan cedar, sesi ke tahun : undang undang nomor tahun ratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, khususnya negara pihak kovenan ini berjanji untuk menjamin hak hak yang sederajat dari laki laki dan perempuan untuk menikmati semua hak hak sipil dan politik yang diatur dalam kovenan ini undang undang nomor tahun ratifikasi kovenan internasional tentang hak hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya negara pihak kovenan ini berjanji akan menjamin hak hak yang sama antara laki laki dan perempuan dalam kenikmatan semua hak hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditentukan dalam kovenan ini. kerugian konstitusional pemohon kerugian faktual kerugian konstitusional secara langsung yang dialami oleh pemohon, akibat dari dihapuskannya jaminan keterwakilan perempuan dalam: bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang secara perseorangan maupun kelompok melaksanakan hak dan kewajibannya dalam ikut serta dalam upaya pembelaan negara, khususnya dalam mewujudkan keadilan substantive, demokrasi, pemenuhan hak hak perempuan dan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam segala aspek kehidupan bahwa dihilangkannya jaminan keterwakilan perempuan dalam undang undang nomor tahun tentang majelis permusyawaratmerugikan hak konstitusional pemohon, khususnya hak yang diatur dalam undang undang dasarhususnya dalam upaya upaya pemohon mewujudkan indonesia yang berkeadilan dan demokratis, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban duniayebutkan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahanhapusan jaminan keterwakilan perempupotensi menurunkan jumlah atau bahkan absennya anggota dewan perwakilan perempuan yang menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan dpr, karena faktor kultural dan politik dalam poses pemilihan pimpinan alat kelengkapan dpr. bahwa rendahnya jumlah keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr pada gilirannya akan berpengaruh pada rendahnya partisipasi anggota dewan perwakilan rakyat perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr dan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. bahwa penghapusan jaminan keterwakilan perempuan dalam undang unrintangan bagi pemohon untuk mewujudkan keadilan substantif, demokrasi, pemberdayaan politik perempuan, pemenuhan hak hak perempuan dan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalan segala aspek kehidupan. bahwa adanyamelanggar hak konstitusional dari para pemohon, merugikan berbagai macam kegiatan, pekerjaan dan usaha usaha yang telah dilakukan secara konsisten dan terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peran para pemohon untuku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain lain demi demokrasi indonesia. (bukti kertas posisi kpi) bahwa jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam dpt tahun berdasarkan data kpu sebanyak jiwa dari total pemilih jiwa, yang artinya hampir (lima puluh keseratus) pemilih perempuan harus diakomodir aspirasi, suara, serta kepentingan kepentingannya dalam semua alat kelengkapan dpr, utamanya dalam pimpinan alat kelengkapan dpr. dengan pemilih hampir sangatlah wajar dan representatif jika pimpinan badan dalam alat kelengkapan dpr diisi oleh sekurang kurangnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dpr tersebut bahwa frasa memperhatikan dan atau mengutamakan keterwakilan perempuan tidak menyebutkan dengan jelas adanya jaminan sekurang kurangnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dpr. hal tersebut dapat berakibat pada tidak terpenuhinya suatu critical mass untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan, utamanya ditingkat perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berpihak pada pengalaman dan kebutuhan perempuan. bahwa dengan tidak disebutkannya frasa sekurang kurangnya keterwakilan perempuan dengan jelas telah mengakibatkan semakin kuatnya dominasi salah satu jenis kelamin dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr dan semakin menjauhkan perempuan untuk memperoleh persamaan kesempatan dan hasil (manfaat) proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan tingkat pimpinan alat kelengkapan dpr bahwa rendahnya jumlah dan partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan khususnya dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dewan merupakan cermin kemunduran partisipasi politik perempuan. potensi kerugian konstitusional yang akan dialami depan bahwa pemohon s.d pemohon merasa penghapusan frasa memperhatikan keterwakilan perempuimpinan posisi pengambilan keputusihilangkannya frasa keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr akan mempersulit pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang akan dan sedang dilakukan oleh dpr karena tidak ada jaminan dalam alat kelengkapan dpr tersebut ada pimpinan perempuan yang dapat memberikan informasi, menampung serta menyuarakan kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan internal badan alat kelengkapan dpr tersebut. bahwa tinggi atau rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi pimpinan dan proses pengambilan keputusan dalam lembaga publik, termasuk dpr merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur kemajuan atau kemunduran pemberdayaan perempuan indonesia, dan diperbandingkan dengan kemajuan negara negara lain. bahwa rendahnya partisipasi anggota dewan perwakilan rakyat perempuan dalam posisi pimpinan sangat berpotensi untuk menghambat lahirnya atau bahkan tidak adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadapgabulkan seluruh permohonan pengujian ini,dasarndang undang dasartan hukum mengikatkuatan hukum mengikattidak memiliki kekuatan hukum mengikatuud sepanjang tidak dimaknai setiap pimpinan alat kelengkapan dpr dimaknai sekurang kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr tersebubilan keputusan dan perumusan kebijakan, maka undang undang nomor tahun telah mengatur jaminan keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dpr, dengan menyebutkan frasa: mempertimbangkan keterwakilan perempuan bahwa frasa: mempertimbangkan keterwakilan perempuan, telah dimuat undang undang nomor tahun dalam berikutada tanggal juli dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah.identitas pemohon dan surat kuasa, bukti fotokopi kertas posisi tindakan khusus sementara: menjamin keterwakilan perempuan, diterbitkan oleh pokja advokasi kebijakan publik, sekretariat nasional koalisi perempuan indonenyelenggara pemilu, khususnya tentang komposisi keanggotaan kpu, kpu propinsi, kpu kabupaten kota: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang penanganan konflik sosial, khususnya dan tentang satuan tugas penyelesaian konflik sosipertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi bukti fotokopi putusan mah kalah konstitusi nomor puu dan yang masing masi. hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutamara pemohon mendalilkan bahwa pemohon sampai dengan pemohon adalah badan hukum privat, yaitu organisasi masyarakat sipil organisasi non pemerintah lembaga swadaya masyarakat, yang bergiat bidang pembelaan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi perempuan, serta bidang demokrasi indonesia. adapun pemohon sampai dengan pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang memiliki pekerjaan atau bergiat dalam pembelaan hak hak perempuan serta mewujudkan demokrasi indonesia, para pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat dihapuskannya atau tidak adapara pemohon juga mendalilkan berpotensi dirugikan oleh ketentuan guo karena semakin kecilnya peluang perempuan anggota dpr untuk menduduki posisi. pimpinan dalam pengambilan keputnurut mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon sampai dengan pemohon telah dipertimbangkan dan diakui oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xi bertanggal maret adapun pemohon sampai dengan pemohon telah membuktikan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara indonesia dengan alat bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk ktp) dan paspor (vide bukti selain itu mahkamah juga menilai bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon memangberkurang atau bahkan hilangnya peluang perempuan anggota dpr untuk menduduki posisi pimpinan dalam pengambilan keputusa oleh mahkamaharayaitu pengujian serta keterangan dalam perkara lain yang mengandung kesamaantelah beberapa kali dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh mahkamah dalam beberapa putusan. adapun ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini, yaitu dan sudah pernah diuji dan diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xii dan putusan nomor puu xii keduanya bertanggal september namun karena permohonan guo diajukan oleh para pemohon sebelum adanya putusan nomor puu xii serta didasarkan pada dasar pengujian yang berbeda, maka permohonan yang demikian menurut mahkamah bukan merupakan bis idem, dan karenanya mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan guo, i3. menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menghilangkan jaminan keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan dpr, padahal jaminan keterwakilan perempuan adalah hak perempuan yang diakui dalam uud menurut para pemohon jaminan keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan dpr sekurang kurangnya (tiga puluh persen) harus dinyatakan secara tegas dalam i3. menimbang bahwa terhadap semua ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, mahkamah telah pernah mempertimbangkannya dalam putusan nomor puu xii meskipun para pemohon mengajukan beberapa dasar pengujian, berupa norma uud yang berbeda dari dasar pengujian permohonan nomor puu xii namun mahkamah berpendapat kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan substansi, yaitu mengenai keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan dpr, dan karenanya dalam putusan nomor puu x11 ini berlaku pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu xii paragraf sampai dengan paragraf f3. mutasi mutan3.x(hal.telah menghapuskan frasa jaminan keterwakilan perempuan. bahwa pengaturanyang menghapuskan jaminan keterwakilan perempuan, bertentangan dengan dan undang undang dasar dan menimbulkan kerugian konstitusional pemohon. bahwa mahkamah konstitusi telah memutuskan perkara nomor puu x11arena kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh ketentuan dalam dan dan penghapusan alat kelengkapan dpr yang berwenang mengawasi pengelolaan dan pertanggungan jawab pengelolaan keuangan negara., i3 menimbang bahwa dalam putusan nomor puu xii tersebut mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan amar yang pada pokoknya menyatakan dan bertentangan dengan uud sepanjang masing masing dalam tersebut tidak dimaknai dengan menambahkan ketentuan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap tiap fraksi" pada akhir kalimat masing masing dimaksud: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah putusan nomor puu x11 tersebut telah mengakomodasikan permohonan para pemohon mengenai keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan dpr. adapun mengenai permohonan para pemohon agar keterwakilan perempuan tersebut dinyatakan dengan tegas sebesar (tiga puluh persen), mahkamah berpendapat pembatasan jumlah yang demikian sulit untuk direalisasikan karena pemenuhan pencapaian persentase yang demikian harus digantungkan pada kondisi lain yang pembunuhannya tidak dapat dipastikan, yaitu persentase terpilihnya perempuan anggota dpr dan atau persentase perempuan anggota dpr yang masuk dalam alat kelengkapan tertentu: i3. menimbang bahwa pada saat pemeriksaan terhadap permohonan guo oleh mahkamah, pembentuk undang undang melakukan perubahan atas sebagian dan atau dalamtelah mahkamah mencermati dimaksud, ternyata sebagian besar dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon telah diubah, yaitu adapun yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon tidak diubah oleh i3 menimbang bahwa berdasarkan adanya perubahan undang undang dimaksud, menurut mahkamah permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para pemohon kehilangan objek pengujian untuk sebagian, yaitu adapun tetap menjadi objek pengujian konstitusionalitas dan telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam paragraf sampai dengan paragraf ataselah kehilangan objek untuk sebagian dan sebagian yang laiehilangan objek untuk sebagiansatu. dibupaten kota, para pemohon mengajukan uji materi undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar!dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tentang pengaja. bermasyarakat sipil.(affirmative action). (bukti bahwa tugas dan peranan para pemohon dari pemohon s.d nomor dalam melaksanakan kegiatan kegiatan berupa pembelaan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan,.,.a etfirman rahang putra pekerjaan wiraswasta usaha bengkel motor) kewarganegaraan warga negara indonesia alamat jalan kampung mangga nomor rt. kelurahan tugu selatan, kecamatan koja, jakarta utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk myh&r x tanggal oktober memberi kuasa kepada mohammad yusuf hasibuan, s.h., advokat pada kantor advokat mohammad yusuf hasibuan rekan, beralamat komplek ddn, curug, nomor kav. pondok kelapa, jakarta timur dalam hal in,dalam bagian penutup ini perkenankanlah kami pemohon mengutip terjemahan gurun sebagai berikut: dan jika kamu putuskan perkara, maka putuskan (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya allah swt menyukai orang orang yang adil surat kaidah: janganlah kamu bersikap tidak adil pada seorang manusia, karena dia adalah hamba allah swt, dan janganlah kamu menegakan hukum secara zalim dan dusta, karena sesungguhnya hukum itu adalah milik allah swt dan manusia hanyalah mahluk hidup yang lemah, bodoh dan tiada berdaya tanpa seijin allah swt. demikianlah permohonan ini kami sampaikan dan mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkanurat perintah penangkapan nomor sp kap iv v sat resnarkoba, tanggal mei bukti fotokopi surat nomor v sat resnarkoba perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan an. tsk. firman rahang putra bin mufassir, tanggal mei bukti fotokopi berita acara pemeriksaan tersangka firman raman putra bin mufassir, tanggal mei bukti fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka firman raman putra bin mufassir, tanggal juni bukti fotokopi surat dakwaan nomor registrasi perkara pdm ikutnarkotikemohon mendalilkan: namun mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. oleh karena himpitan ekonomi dan pengaruh buruk dari narkotika dimaksudpemohon pada prinsipnya menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah karena seolah olah pemohon sebagai pemilik narkotika tersebut, yang dapat dihukum dengan sangat berat, padahal peranan pemohon adalah sangat kecil sedikit. ketentuan dan narkotika merugikan hak konstitusional pemohon karena menanggung dosa dosa orang lain, dalam hal ini pemilik narkotika yang sampai saat ini tidak dapat tertangkap oleh pihak kepolisian. selain itu, guo juga mengakibatkan pemohon kehilangan keadilan dan kepastian hukum atas diri pemohon. i3. menimbang bahwa dari dalil pemohon kemudian dihubungkan dengan dan narkotika dan narkotikaselain itu,yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya adalah,,. i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, ketentuan dalam ketiga uud tersebut melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang hadapan hukum. artinya, mengharuskan perlakuan yang sama kepada setiap orang hadapan hukum. narkotika khususnya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan yang berlaku untuk semua warga negara yang hidup negara republik indonesia, sehingga setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, ataupun menyalurkan narkotika khususnya narkotika golongan akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan dalam dan narkotika. oleh karena itu, dengan mendasarkan pada dan uud maka setiap warga negara yang melanggar ketentuan narkotika harus diperlakukan sama hadapan hukum dan ketentuan guo berlaku untuk semua orang. selain itu, ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon sebagaimana tersebut atas bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud uud dan sebagaimana juga menjadi pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal februari yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap orang berdasarki3. menimbang bahwa khusus permohonan pengujian konstitusionalitas narkotika, mahkamah dalam putusan nomor puu ix tanggal oktober telah memutus bahwa tersebut tidak bertentangan dengan uud oleh karena itu, pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu ix tanggal oktober mutasi mutans berlaku juga untuk permohonan pemohon guo, sehingga menurut mahkamah permohonan pemohon khusus berkait dengan narkotika menjadi tidak beralasanhartono muhammad alim ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. sholihin nasir melakukan pengujian terhadap dan undang undang nomor tahun tentang narkotika. bahwa oleh karena objek permohonan pemohon dan undang undang nomor tahun tentang narkotiknarkotika. ii. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan kerugian konstitusionaljelaslah pemohon dijamin hak konstitusional serta mendapatkan hak yang seadil adilnya hadapan hukum dan terbebas dari segala bentuk diskriminatif sebagai warga negara indonesiadan undang undang nomor tahun tentang narkotika, antaranya menyatakan sebagai berikutahwmerujuk kepada putusan mahkamah nomor puu iiiprinsipyang dapat dihukum dengan sangat berat, padahal peranan pemohon adalah sangat rendah jika diibaratkan sebagai seorang satpam pada sebuah perusahaan, jadi sangatlah berbeda antara satpam dengan seorang bos besar? begitu pula pertanggungjawaban dalam hukum sesuai dengan ajaranberlakunya ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang narkotika, pada dasarnya berakibat bagi pemohon untuk menanggung dosa dosa orang lain, serta mengakibatkan pemohon kehilangan keadilan dan kepastian hukum bagi dirinyanarkotika, khususnyaiii. alasan alasan permohonan pemohondasardan harus menanggung dosa dosa. bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana yang diajukan oleh von bumi yang dinamakan teori condition sine gua non (syarat syarat tanpa mana tidak). menurut beliau, musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (equivalent). juga dinamakan bedingungstheorie, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat dan musabab. orang yang mengisi pelita dengan minyak, orang yang membuat korek api, orang yang menanam kapas untuk dibikin sumbu pelita itu misalnya, semua adalah sama nilainya dengan yang menyalakan pelita, sebab sama sama merupakan syarat atau musabab untuk nyawanya pelita tadi. orang yang menjual pisau, yang mengasuhnya, adalah sama saja dalam menyebabkan matinya seperti halnya yang menusuk tadi dengan pisau itu. bahwa pendapat prof. moeljatno, s.h. menegaskan tidak menyetujui jalan pikiran tersebut, karena dengan menyamaratakan nilai setiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tetapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab. tidak dapat diterima bahwa orang yang membikin korek api tadi dikatakan menyebabkan nyawanya pelita, sama saja halnya dengan orang yang menyalakan pelita dengan korek api (dalam buku dengan judul asas asas hukum pidana, karya prof. moeljatna, s.h., penerbit pt. rangka cipta, hal. bahwa peredaran gelap narkotika adalah sebuah kejahatan yang terstruktur, tersistematis, dan terorganisir, oleh karena itu sudah pasti ada pucuk pimpinan dalam organisasi peredaran gelap narkotika tersebut, jika boleh diibaratkan seperti sebuah perusahaan perseroan yang dipimpin oleh seorang direktur utama dan mempunyai banyak karyawan bawahnya dengan berbagai jenjang serta terbagi dalam berbagai tingkatan, dari situlah penentuan gaji atau penghasilan diperhitungkan dalam suatu perusahaan sesuai dengan penilaian kinerja seorang karyawan dimaksud. namun yang sangat disayangkan undang undang nomor tahun tentang narkotika tidak sama sekali mampu membedakan peranan dan ancaman hukuman yang sangat adil dalam sebuah peredaran gelap narkotika yang merupakan suatu kejahatan yang terstruktur, tersistematis dan terorganisir tersebut. sehingga berakibat pada menumpuknya pecandu narkotika dan atau hanyalah guna narkotika rumah tahanan negara seluruh indonesia, hal mana tentu saja memberikan luka yang sangat mendalam bagi para pencari keadilan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya masih mempunyai masa depan dan kesempatan yang sama guna berjuang bahu membahu bersama segenap saudara sebangsa dan setalah air untuk menegaskan pada dunia internasional bahwasanya rakyat indonesia adalah rakyat yang tangguh dan bangsa indonesia adalah bangsa yang besar serta disegani dunia. bahwa sedikit menyimpulkan dari teori dan pendapat hukum serta pemaparan dimaksud maka materi muatan hukuman dan undang undang nomor tahun tentang narkotika seolah olah menyamaratakan peranan seseorang dengan pertanggungjawaban hukumnya tanpa ada pemisahan peranan masing masing orang pada saat tertangkap sesuai dengan sifat melawan hukumnya sebagaimana dimaksudberdasarkan teori teori hukum atas lahirnya undang undang nomor tahun tentang narkotika khususnya dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakatbahwa materi muatan dan undang undang nomor tahun tentang narkotikdan undang undang nomor tahun tentang narkotisutan sukarnotomo, s.h., m.h. pekerjaan anggota dpr alamat jalan printing nomor blok kebayoran baru, jakarta selatannomor tambahnomor tentang pemerintahansehubungan dengan itu bersama ini kami memohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian dan penafsiran terhadap ke undang undang tersebut terhadapukti fotokopipermohonan pemohon adalahhuruf dan huruf dansebagai perorangan warga negara indonesiahuruf huruf dan huruf dan huruf dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikutyaituedi. menurut pemohoni3.8jterkait dengan permohonan guopada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas huruf huruf dan huruf serta huruf terhadap uud dengan alasan sebagaimana tersebut dalam paragrafdalam permohonannya, pemohon mendalilkan, antara laina. menurut pemohon,berdasarkan alasan alasan tersebut pemohon memohon kepada mahkamah untuk: . tidak hanya dibuktikan dengan selembar surat pernyataan dengan materai ribu rupiah. pemohon memohon kepada mahkamah untuk melakukan pengujian dan penafsiran terhadap ketiga undang undang tersebut terhadap uud i3. menimbang bahwa menurut mahkamah polita tersebut tidak relevan dengan petit dalam permohonan guo, sebab dalam permohonan guo pemohon memohon supaya mahkamah menafsirdalam guo, akan tetapi tidak disertai uraian yang jelas mengenai pertentangan dengan uud khususnya uud sehingga tidak memenuhi ketentuan huruf yang menyatakan uraian dalam polita permohonan pemohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentua)adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud b) pengujian: hak dan atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi, d)ill. pokok permohonan dengan ini mengajukan permohonan agar mahkamah konstitusi menguji dan menafsirkan terkait dengan: huruf nomor tahun tentang pilpres, huruf dan huruf nomor tahun tentang pileg huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah karena kami menganggap tidak adanya ukuran yang jelas dan terukur serta teruji atas ketentuan undang undang dimaksud. bahwa huruf nomor tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menyatakan bahwa salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalahhuruf tersebut berbunyi:berdasarkan penjelasan huruf tersebut, dinyatakan bahwa kesetiaan kepada pancasila dan uud serta cita cita proklamasi pada.hartono muhammad alim ttd. ttd. hamdan zelda anwar usman panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto agustus hanya didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik. peraturan kpukhususnya frasa didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik dan huruf khususnya frasa surat rekomendasi dan jaminan atas kertas bermeterai cukup bahwa calon telah menunjukan kesetiaanmiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa calon presiden dan wakil presid. dalam kenyataannya, jika presiden dan wakil presid, tidak diminta pertanggung jawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut. bahwersyaratan menjadi peserta pemilu untuk dewan perwakilan daerah dpd) harus memenuhi syarat sebagai berikuhuruf menyatakan bahwa syarat menjadi bakal calon anggota dpd adalhuruf menyatakan bahwa salah satu persyaratan pendaftaran bakal calon anggota dpd adalah suratdpd yang bersangkutan atas kertas bermeterai cukup. surat pernyataan bermeterai cukup tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa bakal calon anggota dpd tersebutkarena, dalam kenyataannya jika anggota dpd melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pancasila dan uud dan cita cita proklamasi.huruf dimana peraturan kpu tersebut, tidak mencantumkan persyaratan administrasi yang merupakan pelaksanaan dari huruf yang berbunykpu tersebut terdapat formulir bb yang merupakan pernyataan kesetiaan kepada pancasila yang hanya ditanda tangani atas materai tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa calon anggota dpd, dpr, dprd provinsi dan kota kabupatkenyataannya, jika anggota dpr, dprd provinsi atau dprd kota kabupattidak diminta pertanggungjawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut. bahwa huruf nomordiantaranpenjelasan huruf nomor tentang pemerintahan daerahda daerah huruf dan huruf yang berbunyib: tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa kepala daerah dan wakil kepadtersebut terdapat formulir model pkk kpu yang merupakan surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, uud dan cita cita proklamasi agustus dan kepada negara kesatuan republik indonesia serta pemerintah, yang bermekaran rupiah. dalam kenyataannya, jika kepala daerah dan wakil kepala daerah. dalam penjelasan atas dapat dilihat bahwa penafsiran terhadap frasa setia. tidak dilengkapi dengan kekuatan hukum yang kuat, namun hanyalah didasari selembar kertas pernyataan yang dibumbui materai rp. tanpa bukti pendukung lainnya. padahal sebagaimana kita ketahui bahwa pancasila adalah dasar negara, pedoman hidup bangsa indonesia sebagai pandangan hidup, way life dan tujuan hidup, sebagai landasan ideal dan landasan riil serta ideologi dan falsafah negara. bahwa pancasila adalah sebagai sumber hukum dan perundang undangan. bahwa pancasila bukan saja sebagai falsafah yang abstrak semata melainkan harus diri dan dilaksanakan secara konkrit oleh seluruh lapisan masyarakat terutama oleh para pemimpin dan pejabat negara. bahwa pancasila adalah sumber dari segala hal sumber hukum. bahwa pancasila bukan hanya merupakan aturan yuridis belaka tetapi merupakan pandangan hidup kesadaran dan cita cita moral. bahwa pancasila adalah perjanjian hukum seluruh rakyat indonesia. bahwa pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara dan pandangan hidup masyarakat indonesia akan selalu memberi bimbingan kepada segala gerak kegiatan kita. azas pembangunan harus tetap dijiwai pancasila, pembangunan itu bukan saja menghasilkan kemakmuran tetapi juga harus menjamin keadilan sosial. bahwa mempertahankan dan mewujudkan pelaksanaan pancasila dan uud hendaklah menjadi tujuan kita bersama. bahwa ilmu dan pengetahuan dan teknologi dapat saja dipelajari dari bangsa bangsa maju lainnya, tetapi bekal kepemimpinan, watak dan tekad harus diambil dan diteladani dari sejarah perjuangan dan kepribadian dan budaya bangsa. j)) bahwa tingkah laku dan perbuatan para pemimpin dan pejabat negara haruslah merupakan teladan yang benar benar merupakan manifestasi dari nilai nilai pancasila dan uud bahwa pancasila merupakan nilai nilai luhur kepribadian bangsa indonesia. bahwa pancasila merupakan nilai nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan kita. bahwa masyarakat modern yang cita citakan haruslah tetap berjiwa dan berwajah indonesia. bahwa masyarakat pancasila adalah masyarakat yang sosialisasi religius (sila ke dan ke bahwa apabila pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak dirasakan wujudnya dalam kehidupan sehari hari maka lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kepada pancasila, lebih lebih generasi yang akan datang akan luntur dan pancasila hanya kan jadi kenangan. dari uraian dan data data tersebut atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pancasila itu digali dari nilai nilai dasar, nilai nilai kepribadian dan nilai nilai luhur budaya bangsa nenek moyang bangsa indonesia. oleh karenanya pancasila adalah jiwa yang menyatu dan berurat berakar serta mendarah daging bagi bangsa indonesia, maka inilah yang disebut manusia pancasila sejati pancasila). bagaimana dengan wni keturunan yang memang nenek moyang mereka bukan bangsa indonesia, yang tidak memiliki nilai nilai dasar, nilai nilai kepribadian, nilai nilai budaya dan nilai nilai luhur budaya bangsa sebagaimana nenek moyang bangsa indonesia, apakah mereka ini bisa memahami, mengi, dan mengamalkan pancasila? sementara mereka tidak pernah belajar pengetahuan moral pancasila dan ikut penataran karena dari kecil sekolah luar negeri kalaupun dalam negeri terbatas komunitas mereka. oleh karenanya pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi agar pernyataan kesetiaan pada pancasila tersebut haruslah dilampirkan dengan sertifikat yang menyatakan pernah mengikuti penataran tingkat pusat untuk calon presiden wakil presiden, caleg, gubernur dan seterusnya sesuai dengan tingkatannya terutama bagi wni keturunan. dalam kenyataannya banyak anggota dpr, dprd provinsi atau dprd kota kabupaten yang tidak hafal sila sila dalam pancasila. dalam hal pertanggungjawaban atas tindakan yang bertentangan dengan pancasila, undang undang dasar dan cita cita proklamasi agustus yang dilakukan oleh presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota dpd, anggota dpr, dprd provinsi atau dprd kota kabupaten. seharusnya berlaku asas tanggung renteng dengan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang memberikan jaminan dan rekomendasi. bahwa telah membagi penduduk hindia belanda dalam (tiga) golongan, yaitu: golongan eropa golongan cina, india, dan asia lainnya golongan pribumi bahwa undang undang dasar tidak membagi dan membatasi golongan warga negara indonesia, intinya semua warga negara indonesia bisa atau boleh menjadi calon presiden, wakil presiden demikian juga undang undang pemerintahan daerah dan undang undang pemilu. pemohon merasa dirugikan dengan adanya undang undang dasar tersebut karena lebih banyak persaingan dan mempersempit peluang pemohon dan keturunannya bahkan bagi semua warga negara orang indonesia asli untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota legislatif secara keseluruhan karena persaingan dalam memperebutkan jabatan publik tersebut bukan lagi dilihat dari program dan kredibilitas calon bersangkutan tapi lebih dititikberatkan atas pertimbangan materi. adapun alasan lain adalah juga dikarenakan perbedaan prinsip dan kepribadian maupun karakter budaya dengan warga negara indonesia keturunan. atas dasar alasan alasan tersebut atas pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi menguji undang undang pilpres, undang undang pemilu, undang undang pemda sebagaimana diuraikan dimaksud terhadap undang undang dasar dengan (dua) pilihan alternatif, yaitu: membatalkan (tiga) undang undang tersebut atas pilpres, pemilu, pemda) dalam terkait dengan konsekuensi merubah ideologi dan haluan negara pancasila. atau kembali kepada undang undang dasar sebelum amendemen yang berbunyi presiden adalah orang indonesia asli . penduduk dan atau warga negara indonesia memang majemuk yang terdiri dari berbagai suku anak bangsa yang bukan heterogen tapi homogen, tidak seperti amerika yang heterogen dan terdiri dari berbagai suku bangsa, eropa, afrika, dan asia yang multi etnis. disamping itu demokrasi kita bukan demokrasi liberal seperti amerika tetapi kita menganut demokrasi pancasila. bahwa pemohon berpendapat undang undang dasar tersebut bertentangan dengan pancasila padahal seharusnya tersebut harus berpedoman kepada pancasila karena pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum nasional. pemohon menyadari bahwa merubah undang undang dasar bukanlah wewenang mahkamah konstitusi, namun bila mengharapkan mpr bersidang boleh dikatakan hampir tidak mungkin, karena untuk mengamandemen undang undang dasar diperlukan (dua pertiga) anggota mpr. iv. petit menerima dan mengabulkan permohonan pemohon: menafsirkan huruf nomor tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi setia kepadla nama muhamad zainal arifin, s.h. teh ara mikykta pekerjaan advokat gara adakan alamat jalan tambak wedi baru xv a surabaya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada heru setiawan, novi kristianingsih, dan romantika permatasari putri yang beralamat gedung manggala wanabatoooioilil usmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidangka danmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmengacu pada uraian tersebut atas, pemohon selaku advokat mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. apabila terdapat undang undang sebagaimana ketentuan ago yang dimohonkan pengujian menghalangi pemohon dalam menjalankan hak dan kewajiban konstitusional khususnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan ketentuan tersebut. bahwa dengan adanya ketentuan guo yang diuji yang tidak memasukkan sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri, dan pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan sebagai objek praperadilan, maka ketentuan tersebut menghalangi pemohon selaku advokat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam membela kepentingan warga negara terhadap upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sewenang wenang oleh aparat penegak hukum. bahwa dengan tidak dapat dilakukannya upaya hukum praperadilan terhadap upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god negeri, dan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sewenang wenang, akibat adanya ketentuan ago yang diuji, padahal pemohon mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam membela kepentingan warga negara atas kesewenang wenangan penegak hukum sebagaimana dijamin dalam uud maka hak konstitusional pemohon dilanggar. bahwa samping itu, pemohon selaku pribadi yang pekerjaan advokat, juga rentan dan berpotensi mendapatkan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening karena dianggap mempunyai hubungan .dengan tersangka atau terdakwa, meskipun pemohon adalah pihak yang beritikad baik. jika objek praperadilan masih dibatasi sebagaimana norma norma ago yang diuji, maka pemohon selaku pribadi tidak dapat mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap upaya paksa tersebut. padahal sebagai warga negara indonesia, pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud bahwa dalam beberapa kasus, nyatanya penegak hukum melakukan upaya paksa kepada pihak pihak yang beritikad baik yang mempunyai hubungan dengan tersangka terdakwa, misalnya dalam kasus penyitaan tanah mertua anas urbaningrum yogyakarta. dalam pemeriksaan persidangan, tanah yang sudah dilakukan penyitaanjika penyitaan dimasukkan dalam objek praperadilan, maka pihak pihak yang dirugikan (seperti mertua anas urbaningrum) dapat segera mengajukan upaya hukum praperadilan untuk menguji apakah penyitaan tersebut sewenang wenang atau tidak. bahwa aparat penegak hukum juga pernah melakukanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godberkaca dari beberapa kasus tersebut, maka akibat adanya pembatasan objek praperadilan sebagaimana ketentuan guo yang diuji dengan tidak dimasukkan penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri, dan pemblokiran rekening, maka pihak pihak yang beritikad baik tidak dapat sesegera mungkin untuk melakukan upaya hukum terhadap upaya paksa yang dilakukan penegak hukum yang mengakibatkan terjadinya perampasan hak asasi manusia. padahal seharusnya berbagai upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri, dan pemblokiran rekening menjadi objek praperadilan, sehingga pihak pihak yang dirugikan dapat langsung menguji apakah tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan hukum atau tidak. bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas, maka pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara indonesia yang berprofesi advokat yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh ketentuan angka danangka dan khususnya terkait dengan pembatasan pengertian dan objek praperadilan:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godwaktu tiga hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang:pengertian praperadilan dalam angka dan hanya dibatasi untuk menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. bahwa dengan adanya pembatasan praperadilan tersebut, maka permohonan praperadilan hanya dapat diajukan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka untuk menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi , dan diajukan oleh korban atau pihak lain yang merasa dirugikan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan . merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalam proses penegakan hukum pidana, upaya paksa yang dilakukan penegak hukum tidak hanya terdiri dari penangkapan dan atau penahanan saja, tetapi juga terdapat upaya paksa lainnya seperti penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening, sebagaimana diatur dalam maupun undang undang lainnya, yang apabila upaya paksa tersebut dilakukan secara sewenang wenang dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, maka berpotensi melanggar hak asasi manusia. bahwa upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening tidak hanya ditujukan terhadap tersangka terdakwa saja tetapi juga dapat ditujukan kepada pihak pihak lain. misalnya dalam kasus penyitaan tanah mertua anas urbaningrum yogyakarta yang dalam pemeriksaan persidangan, tanah tersebutkasus yang lain yaknimengacu pada peraturan perundang undangan, upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening bisa saja ditujukan kepada pihak pihak lain yang beritikad baik hanya karena pernah bertransaksi atau berhubungan dengan tersangka atau terdakwa. angka.dan atau merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltus'go.d penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. angka:::merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god: ruang manmana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, cc.m:penyitaan angkitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god:. diberikan surat tanda penerimaan.:,. terdakwa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god,pencegahan undang undang nomor tahun tentang luar negeri keimigras hurufkepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian luar negeri. pemblokiran undang undang nomor tahun tentang rekening pemberantasan tindak pidana korupsiayanggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan karena penggeledahan dan penyitaan merupakan jenis dari upaya paksa. dalam penjelasan memang dijika mengkaitkan antara ketentuan angka huruf huruf dan permohonan praperadilan terhadap upaya paksa penggeledahan dan penyitaan hanya bisa dilakukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan pengadilan, itupun hanya terkait dengan permintaan ganti rugi. bahwa akibat adanya pembatasan tersebut, maka pihak pihak lain yang dirugikan dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god angka huruf huruf dan tidak dapat mengajukan upaya praperadilan terhadap penggeledahan dan penyitaan. dengan demikian ketentuan guo yang diuji tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap pihak pihak lain yang dirugikan atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan secara sewenang wenang untuk mengajukan permohon, untuk memasukkan pencegahan luar negeri sebagai objek praperadilan, karena pencegahan luar negeri merupakan bentuk pembatasan kepada warga negara untuk berpergian luar negeri dan dapat dipersamakan dengan penahanan seseorang dalam negara. pencegahan luar negeri merupakan upaya paksa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia karena membatasi ruang gerak seseorang untuk luar negeri, sehingga pihak pihak yang beritikad baik dan merasa dirugikan atas pencegahan keluar negeri seharusnya bisa mengajukmblokiran rekening sebagai objek praperadilan, karena pemblokiran rekening merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan membatasi seseorang untuk melakukan transaksi. dalam kegiatan sehari hari, bisa saja seseorang yang beritikad baik melakukan transaksi keuangan dengan pihak tersangka atau terdakwa. atas adanya transaksi tersebut, penegak hukum bisa saja melakukan upaya paksa pemblokiran rekening karena diduga menerima aliran dana kejahatan. atas pemblokiran rekening, seharusnya pihak pihak yang beritikad baik dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya pemblokiran rekening tersebut. bahwa setiap tindakan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang undangan sebagaimana diuraikan atasdapat menguji atau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mengkoreksi apakah upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melanggar hukum atau tidak. bahwa nyatanya, ketentuan angka dan telah membatasi pengertian dan objek praperadilan karena tidak mencakup pengujipembatasan objek praperadilan tersebut mengakibatkan hak hak pihak ketiga yang beritikad baik dan merasa dirugikan dengan adanya penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening menjadi melanggar karena tidak dapat mengajukan upaya hukum praperadilan. bahwa uud telah memberikan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia terhadap terhadap warga negara supaya pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process law) dan terbebas dari kesewenang wenangan serta menjadikan hukum sebagai panglima, sebagaimana tercantum dan uud bahwa negara republik indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan uud para(machtsstaat). penyebutan kata rechtsstaat dan machtsstaat sini menunjukkan bahwa para pendiri negara mengacu kepada konsep negara hukum atau rechtsstaat . julius stahl menyebutkan bahwa ada tiga ciri rechtsstaat itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. bahwa, dengan demikian, ketentuan guo yang dimohonkan pengujian yang tidak memberikan ruangselanjutnya,gacu pada ketentuan uud maka ketentuan ketentuan hukum acara pidana harus mencerminkan adanya due process law yang fair, pasti dan adil yang dijadikan pedoman bagi semua pihak (termasuk penegak hukum) untuk menjunjung hukum tanpa terkecuali. bahwa supaya aparat penegak hukum menjunjung hukum dalam melakukan upaya paksa, maka pengawasan oleh mekanisme praperadilan berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, menilai, dan menguji. apakah dalam tindakan upaya paksa tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak. dengan demikian, ketentuan guo yang dimohonkan. pengujian merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god yang tidak memberikan ruang kepada pihak pihakuudgacu pada uud maka hukum acara pidana seharusny. dengan demikian, ketentuan ago yang dimohonkan pengujian yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada pihak pihak untuk mengajukan upaya praperadilan, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan uud bahwa uud mengaturmengacu pada uud makabagi individu atau masyarakat terhadap tindakan sewenang wenang dari pejabat negara.rule man . kaidah kaidah hukum yang tidak pasti pada satu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godisimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pihak, atau malah ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana sebagaimana ketentuan guo yang dimohonkan pengujiabahkan penjelasan umum. bahwa dengan demikian, ketentuan guo yang dimohonkan pengujian yang tidak menjamin due process law, bertentangan dengan uud bahwa dalam putusan sebelumnya yakni dalam putusan nomor puu ix mahkamah konstitusi menegaskan (vide putusan nomor puu ix halamanmaupun terhadap pihak pihak lain yang merasa dirugikan, yang dilakukan oleh penyelidik penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan bahwa dengan mengacu pada hak hak konstitusional sebagaimana diuraikan atas, maka ketentuan dalam khususnya angka dan yang membatasi pengertian dan objek praperadilan serta belum memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pihak pihak yang merasa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dirugikan atas penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening untuk mengajukan praperadilan, maka ketentuan dalam tidak memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bertentangan dengan uud bahwa supaya yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan uud dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, maka mahkamah konstitusi sebagai the guardian constitution perlu memberikan penafsiran terhadap praperadilan dalam angka dan untumenegaskan pengertian dan objek praperadilan dalammerupakan pelanggaran terhadap dan uud bahwa dalam praktik pengujian undang undang, mahkamah konstitusi sering memberikan putusan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditional unconstitutional), yang salah satu contohnya yakni putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang diajukan prof. dr. yusril iha mahendra, yang memperluas pengertian saksi dalam dengan amar putusan sebagai berikut: mengadili, menyatakan: dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagianbahwa dengan adanya penafsiran praperadilan dalam angka dan termasuk pula wewenang untukaka penafsiran tersebut merupakan penghormatan atas prinsip due process law dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god proses peradilan pidana khususnya terhadap pihak pihak yang, dan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil:raperadilngertian praperadilan dalam angka. muhamad zainal arifin, bukti fotokopi kartu advokat perawi a.n. muhamad zainal arifin, s.h.: bukti berita online rekening istri dan anak andi mallaranggeng diblokir , sumber tanggal januari bukti fotokopi berita online ketua mk: pencekalan wayan koster salah konstitusi , sumber tanggal februari bukti berita online mertua anas ingin penyitaan tanah yogya segera diatasi , sumber tanggal agustus bukti berita online pengacara: penyitaan tanah mertua anas merusak nama baik ponpes krapyak , sumber tanggal maret bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor. puu viii tanggal agustus merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltus'go.d bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x tanggal april bukti fotokopi berita online ini kata kpk soal rekening anak andi malaranggeng , sumber tempo.co tanggal januari bukti fotokopi npp a.n. muhamad zainal arifin, s.h: bukti fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat oleh pengadilan tinggi surabaya a.n. muhamad zainal arifin, s.h.:t jakarta tel fox ema selretarsl@makam onstidakmaterialis akbar, dewa gede laguna,.anto ttd. ttd. materialis akbar dewa gede laguna ttd. menahan m.p sitompul panitera pengganti, ttd fadzlun budi merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons,arena permohonan pemohon adalah menguji ketentuan angka dan terhadap merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan(vide bukti bukti bukti dan bukti yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya angkadirugikan atas ketentuan angka dan karena pengertian dan objek praperadilan yang ada dalam tersebut dibatasi untuk menguji a., dan belum memasukkdalam pengertian dan objek praperadilan. padahal kegiatan penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening merupakan upaya paksa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila dilakukan secara sewenang wenang, dan oleh karena itu mekanisme praperadilan seharusnya dapat dijadikan sarana untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan luar negeri dan pemblokiran rekening yang dilakukan aparat penegak hukum. bahwa sebagai warga negar. bahwa pemohon mempunyai hak dan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam uud untuk bersamaan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kedudukserta uud yang mengatur hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. bahwa undang undang nomor tahun tentang advokat (vide bukti mengakui bahwa seorang advokat adalah seorang penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang huruf maupun undang undang nomor tahun tentang advokat. pertimbangan huruf undang undang nomor tahuundang undang nomor tahubahwa sebagai advokat, pemohon juga memegang teguh sumpah advokat (vide bukti yang menyatakanpertimbangan. pertimbanganmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gorahman hadi, warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan kepala bagian sekretariat ketua dpd alamat jalan cikini vii nomor cikini, menteng, jakarta pusat. nama dr. genius umar, sos: warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan wakil walikota pariaman alamat jalan masjid akbar nomor rt rw kelurahan muncul, kecamatan cipayung, jakarta timur. nama emi muslim, a.p: sos., mt.,m. warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan kepala sub bagian operasional kegiatan sekretariat wakil ketua dpd alamat jalan jati bunder rt rw kelurahan kebon melati, kecamatan tanah abang, jakarta pusat. nama rahmat hollyson maia, m.ap warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan kasubbag sekretaris jenderal dpd alamat jalan damai rt rw kelurahan pertukangan selatan, kecamatan pesanggrahan, jakarta selatan. nama dr. mahakam label warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan dosen tetap pascasarjana ipdn cilandak alamat kampus iip rt rw kelurahan cilandak timur, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan. nama dr. muhammad mulyadi, ap.,m warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan fungsional peneliti madya gol. iv b dosen pascasarjana universitas krisnadwipayana alamat jalan ditandu iv rt rw kelurahan semper barat, kecamatan cilincing, jakarta utara. nama sanhedrin hutagaol, sos., warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan kasual operasional dan kegiatan set. ketua dpd alamat jalan hankam nomor rt rw kelurahan ragunan, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan nama dr. sri sundari, sh., mm. warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) jabatan kepala bagian sekretariat waka dalam tataran kesetaraan saja sudah terjadi diskriminasi, ini malah bukan diskriminasi lagi tetapi sudah pengamputasian hak warga negara, sangat ironis, bukan hanya jabatan negeri pns yang harus mundur, tetapi justru hak pekerjaan warga negara sebagai pns yang dilindungi oleh uud yang harus dipaksa untuk diberhentikan. ini adalah bentuk pengalihan yang luar biasa yang disematkan untuk pns. bahwa pembatasan seperti ini dapat diskualifikasi sebagai tindakan diskriminasi. undang undang nomor tahun tentang ham,demikian juga profesi lainnya, misalnya advokat, notaris, akuntan, dan lain lain sewaktu diusultidak mundur dari profesinya sejak mendaftar untuk posisi posisi yang pendiriannya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana dimaksud diatas. bahwa pengisian jabatan politik melalui mekanisme pemilu merupakan hak politik dan hak konstitusional dari setiap warga negara termasuk para pemohon. pada hakekatnya hak hak tersebut adalah hak setiap warga negara karena setiap warga negara juga berhak atas pengembangan diri, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat, apalagi setiap warga negara tersebut adalah sesama warga negara yang membayar pajak (tax player), bahwa norma tersebut tidak berlaku untuk jabatan pejabat negara lainnya sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang asn, yang menyebut". seharusnya tidak ada perlakuan yang berbeda untuk para pns yang akan menjadi pejabat negara, jika dimaknai harus mengundurkan diri tersebut karena alasan netralitas dan profesionalisme, yaitu pns tidak bisa terlibat politik praktis, maka alasan tersebut sangat tidak berdasar, disamping karena tidak diberlakukan terhadap semua jabatan pejabat negara. bahwa dengan adanya dan undang undang nomor tahun yang mewajibkan para pemohon untuk menyatakan mengundurkan diri sebagai pns sejak mendaftar sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam kedua tersebut, dalam prakteknya telah melanggar atau setidak tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon. bahwa para pemohon, sebagaimana warga negara indonesia pada umumnya, berhak atas persamaan didepan hukum, termasuk persamaan didepan hukum (rezim) pemilu. sehingga para pemohon dan pns asn lainnya berhak untuk memilih dan dipilih serta berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. diskriminasi pns dibandingkan dengan gubernur wabup, bupati wabup, dan walikota wakil walikotadpr, dpd, dan dprdlain seperti advokat, pengacara dan lain lainpada poin kedua, jika pns akan mencalonkan diri menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota mahkamah konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota badan pemeriksadari uraian tersebut, maka jelas perbedaan rumpun jabatan negara antara selected dan election. namun, bila diperhatikan pengisian jabatan negara pada mahkamah konstitusi, bpk, komisi yudisial, kpk jelas ada komputasi partai politik yang ikut dalam mengisi jumlah keanggotaan dalam pengisian jabatan tersebut (sebutkan undang undang yang mengatur tentang pengisian jabatan lembaga tersebut).artinya meskipun pengisian jabatan yang selected tersebut lepas dari intervensi politik yang berbeda dengan pengisian posisi pejabat negara untuk presiden, kdh.tapi sebenarnya intervensi politik juga masih kental dalam pengisian personil jabatan negara tersebut. hal ini juga menimbulkan diskriminasi bagi pns, karena seharusnya intervensi politik terjadi apabila pengisian jabatan presiden dan kdh.melalui election seharusnya menggunakan kendaraan partai politik. namun, nyata nyatanya dalam pengisian selectedpada jabatan mk,bpk,ky,kpk, jelas masih menggunakan afiliasi parpol. bahwa para pemohon adalah pns yang menjabat atau setidak tidaknyaberpeluang menjadi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggipratama, dengan diwajibkannya para pemohon untuk menyatakanmengundurkan diri secara tertulis sebagai pns sejak mendaftar sebagai calon,dengan demikian mengurangi hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara, dalam hal ini: hak atas profesi dan pekerjaan para pemohon untuk tidak kehilangan status dan pekerjaan sebagai pns pasca pencalonan, baik ketika para pemohon dan pns lainnya kalah dalam kontestasi pemilu maupun pasca para pemohon menyelesaikan tugas dan atau pekerjaan sebaga, norma tersebut telah melanggar(right legal certainly and equal treatment non discrimination treatment) uud dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud bahwa nop sangat jelas bertentangan dengan hak bersamaan kedudukandalam hukum dan pemerintahan, normal guo juga sangat diskriminasi. sebabnormaa guo hanya ditujukan kepada pns yang menjabat sebagai pejabatpimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama yang akanmencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati walikota danwakil bupati walikota. norma guo tidak berlaku untuk pns yang menjabatsebagai pejabat lainnya, seharusnya norma ini tidak perlu ada, karena tidakmemberikan perlakuan yang adil bagi para pemohon yang pada saat ini banyakmenduduki jabatan jabatan lembaganya, dan berpotensi menduduki jabatanpimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, bahwa norma guo juga sangat tidak adil dan diskriminatif karena tidak diberlakukan untuk seluruh pejabat negara, tetapi hanya untuk. ill. tentang netralitas aparatur sipil negara dan fasilitas yang dimiliki. sejak masa reformasi pns sudah lama netral, mereka telah diikat dengan berbagai macam aturan dan norma tentang netralitas. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kepegawaian negara diatur secara tegas mengenai netralitas dalam pemerintahan yaitu,, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. apabila melanggar ketentuan peraturan perundangan maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai pns dan penjelasan umum angka undang undang nomor tahun begitu juga aturan netralitas yang mengatur mundurnya pns dari jabatan negeriuntuk mendapatkan jabatan negara, yaknimenyatakan, surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi". surat edaran menteri mengatur sebagai berikut: bagi pns yang menjadicalon kepala atau wakil kepala daerah: wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada, dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan atau pemerintah daerah, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya: dilarang melibatkan pns lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye. ini tanahnya bukan lagi soal jabatan apakah jabatan negeri, jabatan organik atau jabatan negara, tetapi soal hak asasi warga negara yang dalam hal ini hak asasi pns yang diamputasi yaitu hak asasi dalam bidang mendapatkan pekerjaan (yakni pekerjaan pns itu yang sudah mereka pilih) (melanggar uud dan hak asasi pns dalam mewujudkan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif uud bahwa dengan diwajibkannya pns untuk menyatakan mengundurkan diri sejak mendaftar pada jabatan jabatan, khususnya yang memperbolehkan calon perseorangan, maka terhadap pns termasuk para pemohon, diberikan kesempatan dan perlakuan yang berbeda dengan warga negara indonesia yang lainnya. disinilah para pemohon merasa berkepentingan untuk menguji yang dimohonkan kepada mahkamah konstitusi. bahwa masalah netralitas, dikhawatirkannya pns yang mencalonkan diri, khususnya dalam permohonan ini sebagai kepala daerah akan berdampak pada netralitas pns, maka seharusnya dicarikan solusi yang terbaik bagi semua pihak, yakni baik bagi pns yang mencalonkan diri tersebut, dan baik bagi masyarakat. namun, dan atau yang dimohonkan tidak mencerminkan solusi itu, melainkan melahirkan masalah baru dengan melabrak hak hak konstitusional pns untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari jalur perseorangan, terlebih lagi sebagai calon anggota dpd yang memang hanya dari calon perseorangan, dengan cara mewajibkan calon dari pns untuk mengundurkan diri dari pns pada saat pendaftaran calon. padahal, masalah netralitas ini telah terbantahkan karena calon kepala daerah dari jalur perseorangan jelas jelas independen dan tidak bersifat partisan, terlebih lagi calon anggota dpd yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. bahwa jika dikaitkan profesi pns yang harus netral, ini memang harus selayaknya seperti itu, cuma netralitas pns tidak ada titik panggungnya denganhak warga negara utk memajukan dirinya., fasilitas yang dimiliki, makanya unsur ini harus dicopot tetapi bukan status pekerjaannya yang harus dimusnahkan. bahwa tujuan undang undang menurut jeremyyang berprofesi sebagai pns yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara harus merelakan hak pekerjaannya sebagai pns untuk diberhentikan yang tidak bisa ditarik dan dimasukinya kembali jika usianya melebihi syarat yang ditentukan oleh undang undangdan undang undang guo merupakan tekanan bagi pns untuk tidak mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang disebutkan pada guo. izinkan para pemohon mengutip pandangannya hakim mahkamah konstitusi achmad nowiki dalam dissenting opininya terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii beliau mengatakan . ini menunjukkan secara kompetensi pns adalah salah satu profesi elemen anak bangsa yang patut diapresiasi dan diberikan kesempatan untuk mengatasi persoalan yang terjadi pemerintahan baik pusat maupun daerah. disatu sisi jika negara memberhentikan pns tersebut, yang tentunya pns yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara sebagaimana yang disebutkan dalam guo adalah pns yang memiliki kualitas, kompetensi dan pengalaman yang cukup banyak pemerintahan, hal ini akan merugikan negara sendiri karena pns adalah investasi sdm negara yang sangat besar. dalam proses pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas sdm pns memerlukan berbagai jenis pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya yang telah memakan biaya negara yang cukup besar, haruskah negara hanya karena panggilan jiwa pns yang ingin membangun negerinya, negara harus mengorbankan begitu besar investasi yang telah dikeluarkan untuk peningkatan sdm anak bangsanya dalam aspek formil pembuatan ruu tentang asn, setelah para pemohon baca dan pelajari secara teliti risalahnya yang sekarang para pemohon bawa baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopynya. ternyata dalam perdebatan dan perumusan untuk pengaturan bahwa pns jika mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negarasebagaimana yang dikonversikan dalam dan undang undang nomor tahun didalam risalah dan perdebatan para pembuat undang undang asn ini tidak terlihat sedikit pun adanya konsepsi filosofi dasar, argumentasi teoritis maupun aspek yuridis yang menjadi argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan bagi warga negara terutama bagi profesi pns yang profesinya harus diamputasi, padahal nyata nyata profesi dan pekerjaanya dilindungi oleh negara dan uud begitu juga halnya dalam dalam naskah akademik tidak ditemukan satu kalimatan yang mencantumkan pokok pokok bahasan teoritik dan argumentasi ilmiah tentang hal yang menjadi landasan pijak bahwa pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara sebagaimana guo. hal ini semakin memperkuat kesan bahwa dalam penyusunan undang undang nomor tahun tentang asn ini faktor politis lebih kuat ketimbang faktor akademik ilmiah dan faktor tujuan utama dalam pembuatan undang undang sebagaimana yang dikatakan oleh jeremy bentham bahwa tujuan dibuatnya undang undang adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. bahwa undang undang ini semakin menekan keberadaan profesi pns juga terkonfirmasi dari pernyataan menteri pendayagunaan aparatur negara dalam berita harian indopos mei yang menyatakan "bahwa keputusan itu atas permintaan dpr untuk meningkatkan profesionalisme pns" berarti ini menyiratkan adanya sesuatu yang belum beres antara dpr dan pemerintah, secara tidak langsung menyiratkan pula bahwa ini disyahkan secara terburu buru dan sarat dengan muatan yang tidak fairness. iv. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas dan bukti bukti terlampirparatur sipil negara bertentangan dengan dan dan dan uud menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negarini dalam lembaga negara republik indonesia.agp 1a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. rahman hadi, si, bukti p 1b fotokopi daftar riw hidup atas nama dr. rahman hadi, si, bukti p 1c fotokopi petikan keputusan sekretaris jenderal dewan perwakilan daerah nomor tahun tentang alih tugas pejabat eselon illa dan eselon lingkungan sekretariat jenderal dewan perwakilan daerah republik indonesia, bukti p 2a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. genius umar, sos., si, bukti p 2b fotokopi curriculum vitae atas nama dr. genius umar, sos., si, bukti p 2c fotokopi keputusan sekretaris jenderal dewan perwakilan daerah nomor tahun bukti p 3a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama emi muslim, ap., sos., mt., msc: bukti p 3b fotokopi biodata atas nama emi muslim, a.p.s., sos., mt., sc, bukti p 34a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama rahmat hollyson maia, map: bukti p 4b fotokopi biodata atas nama dr. drs. rahmat hollyson maia, m.ap, bukti p 45a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mahakam label: bukti p 5b fotokopi biodata atas nama dr. mahakam label: bukti p 5c fotokopi petikan keputusan menteri dalam negeri nomor tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional dosen, alamat jalan penggalang raya nomor rt rw kelurahan palmeiras, kecamatan mataraman, jakarta timur. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada: sungguh sirait, s.h: freddy alex damanik, s.h: silat dulu, m.h: sidik, s.h. semuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum silat dulu alex damanik law office, yang beralamat graha coffin gedung tira) 4th floor suite jalan h.r rasa said kav. jakarta selatan,dengan nomor41 puu x11 pada tanggal aprildudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa perbaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan para pemohon sebelumnya tertanggal april bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil aparatur sipil negara) dan juga sebagai pembayar pajak (tax player) bukti p 6a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. mohammad mulyadi ap., m.si, bukti p 6b fotokopi daftar riw hidup atas nama mohammad mulyadi, bukti p 6c fotokopi keputusan sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat nomor sekjen tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti madya gol. iv b atas nama dr. mohammad mulyadi, ap., si., nip. pangkat pembina, golongan ruang iv a: bukti p 7a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama sanhedrin hutagaol, sos., si, bukti p 7b fotokopi daftar riw hidup atas nama sanhedrin hutagaol, sos., si, bukti p 7c fotokopi keputusan sekretaris jenderal dpd nomor tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil: bukti p 8a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. sri sundari, s.h., m.m: bukti p 8b fotokopi daftar riw hidup atas nama dr. sri sundari, s.h., m.m: bukti p 8yang masing masiterhadap dan ddannya pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifatdiskriminatif itudan asn terhadap danperseorangan warga negara indonesia sebagai pegawai negeri sipil pns) merasa dirugikan dengan guo karen lainnya. pembatasan, pengecualian, dan pembedaan sebagaimana dalam guo dapat diskualifikasi sebagai bentuk diskriminasi9j menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas dan asn terhadap uud dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: asn terjadi ketidakadilan dan pembatasan hak warga negara yang mana pns jika memasuki jabatan negara,:gubernur dan wakil gubernur, bupati walikota, dan wakil bupati wakil walikota danpresiden dan wakil presiden:sangat jelas bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena dari, dan asn sangat bertentangan dengan hak kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan sangat diskriminasi. sebab guo hanya ditujukan kepada pns yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi madya,. guo tidak berlaku untuk pns yang menjabat sebagai pejabat lainnya, seharusnya guo tidak perlu ada karena tidak memberikan perlakuan yang adil bagi para pemohon yang pada saat ini banyak menduduki jabatan jabatan lembaganya, dan berpotensi menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratamngujian konstitusionalitas dan asn karena pengunduran diri secara tertulis dari pns sejak mendaftar sebagai calon bertentangan dengan dan dan dan uud dengan alasan adanya diskriminasi antarengundurkan diri sejak mendaftarkan sebagai calon, menimbang bahwa terkait dengan dalil permohonan guo, sepanjang menyangkut syarat pengunduran diri pns ketika hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik yang pendiriannya dilakukan melalui pemilihan (elected officials), mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu viii bertanggal mei yang kemudian dirujuk kembali dalam putusan nomor puu xi bertanggal april dalam kedua putusan tersebut mahkamah antara lainbahwa permohonan guo, secara substansial, adalah pengujian konstitusionalitas norma undang undang yang berkenaan dengan jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pendiriannya dilakukan melalui pemilihan (elected officials). oleh karena jabatan anggota dpd adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan maka pertimbangan hukum putusan mahkamah atas juga berlaku terhadap permohonan guo. namun demikian, selain uraian sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan putusan mahkamah atas, mahkamah memandang penting untuk menambahkan bahwa , yang pada pokoknya, seorang pns dan atau pegawai asn yang memenuhi syarat menjadi calon pejabat dalam jabatan tertentu sebagaimana ditentukan dalam yang diuji para pemohon adalah subjek pegawai asn yang telah melalui jenjang karier, kepangkatan, promosi, mutasi, penilaian kinerja, disiplin, kompetensi, dan telah teruji dan berpengalaman mampu melaksanakan tugas pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan administratif, sementara itu, berkenaan dengan syarat pengunduran bagi anggota tni dan anggota polri yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme pendiriannya dilakukan melalui pemilihan, mahkamah pun telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana termuat dalam putusan nomor puu x bertanggal januari dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, mahkamahi3.14j menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam dua putusan mahkamah atas, telah nyata bahwa ketentuan undang undang yang mensyaratkan pengunduran diri pns maupun anggota tni dan anggota polri jika yang bersangkutan hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme pendiriannya dilakukan melalui pemilihan, termasuk dalam hal ini pencalonan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut mahkamah, tidaklah bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa asn juga memuat ketentuan tentang pemberhentian sementara pegawai asn dari pns yang diangkat menjadi pejabat negara yaituan asn menyatakan bahwa pns yang diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan atas diberhentikan sementara dari jabatannya selama yang bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut atas sehingga tidak kehilangan status sebagai pns. ketentuan ini adalah berlaku bagi jabatan yang tergolong dalam appointed officials bukan elected officials, sehingga tidak serta merta dapat disamakan dengan pns yang hendak mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong elected officials, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. pembedaan demikian bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut memang berbeda sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda pula. i3 menimbang bahwa meskipun mahkamah berpendapat bahwa syarat pengunduran diritidak bertentangan dengan uudenaan dengan pertanyaan kapan pengunduran diri tersebut harus dilakukan. hal ini berkait dengan ketentuan yang termuat dalam dan asn. bahwa pns adalah profesi, karena asn memang mengkonsumsi dan mendefinisikan bahwa pns adalah profesi: sebagaimana pengertian asn yang termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang asn, bahwasanya asn itu adalah sebuah profesi yang menyatakan bahwpns juga adalah pekerjaan, sebagaimana kita ketahui hampir seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang diikat oleh undang undang seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, dokumen untuk menjadi nasabah bank atau dokumen pengajuan kredit bank, semuanya mencantumkan bahwa pns adalah jenis pekerjaan. bahwa menurut para pemohon, ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara telah menyebabkan para pemohon kehilangan hak aslinya sebagai warga negara, hanya karena mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung sebagaimana diuraikan bawah ini: undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara,para pemohon adalah pns yang golongan kepangkatan dan posisi jabatannya dalam pns akan terus naik yang pada saatnya nanti akan asn menyatakanasn menyatakapertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah dalam hubungan ini adalah apakah adil dan sekaligus memberi kepastian hukum apabila seorangharus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sebagai pns sejak saat mendaftar sebagai calon? pertanyaan demikian menjadi penting untuk dipertimbangkan sebab istilah mendaftar hanyalah merupakan tahap awal sebelum seseorang dinyatakan secara resmi atau sah sebagai calon peserta pemilihan setelah dilakukan verifikasi oleh penyelenggara pemilihan. dengan demikian, dalam konteks permohonan guo, apabila syarat pengunduran diri pns tersebut dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan asn atas maka seorang pns akan segera kehilangan statusnya sebagai pns begitu mendaftar sebagai pejabat publik yang mekanisme pendiriannya dilakukan melalui pemilihan. pemaknaan atau penafsiran demikian memang telah memberi kepastian hukum namun mengabaikan aspek keadilan. dengan kata lain, pemaknaan demikian hanyalah memenuhi sebagian dari jaminan hak konstitusional yang dinyatakan dalam uud yaitu hanya aspek kepastian hukumnya. padahal, uud tegas menyatakan bahwa hak dimaksud bukanlah sekadar hak atas kepastian hukum melainkan hak atas kepastian hukum yang adil. dikatakan mengabaikan aspek keadilan, sebab terdapat ketentuan undang undang yang mengatur substansi serupa namun memuat persyaratan atau perlakuan yang tidak setara meskipun hal itu diatur dalam undang undang yang berbeda,lam juga terdapat ketentuan yang mempersyaratkan pns mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sementara bagi anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd. hal itu diatur dalam huruf dan huruf kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pendiriannya juga dilakukan melalui pemilihan. oleh karena itu syarat pengunduran diri bagi pns yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tidaklah bertentangan dengan uud sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan putusan mahkamah yang telah dijelaskan dalam paragraf atas. namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd? oleh karena itu, agar proporsional dan demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, baik pns maupun anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd haruslah sama sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan (elected officials). namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan dengan caraerdasarkan seluruh pertimbangan atas, dalil para pemohon sepanjang menyangkut dan asmaria farida indrawi ttd. ttd. santo materialis akbar ttd. ttd. suhartono menahan m.p sitompul panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan sampai pada posisi pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau bahkan lebih. bahwa para pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara tersebut: dimana dasar pijakan kerugian konstitusional para pemohon diatur, dandiberikan oleh uud hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telahmdan atau kewenangan konstitusional dengan undang undang yangdimohonkan pengujian: dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidakkah atau tidak lagi terjadi. bahwa hak konstitusional para pemohon, berup(dengan demikian termasuk para pemohon), lainnya. bahwa pembatasan, pengecualian, dan pembedaan sebagaimana tersirat dalam yang dimohonkan tersebut dapat diskualifikasi sebagai termasuk dalam bentuk bentuk diskriminasi. komentar umum general comment) occur mengenai mendiskriminasi, menyebutkan, "istilah "diskriminasi" sebagaimana digunakan dalam kovenan harus dipahami mencakup pembedaan, perkecualian, pembatasan atau preferensi apa panyang didasarkan pada alasan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asai usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya, dan yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau menghapuskan pengakuan, kenikmatan atau penggunaan hak asasi manusia semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar kesetaraan." bahwai. norma dan (disebut norma objek pengujian nop) bersifat diskriminatif bahwa yang dimaksudkan dengan perlakuan yang diskriminatif dalam permohonan ini adalah diskriminasi antar undur saat pendaftarundang undang nomor tahun tentang ham). berikut beberapa bentuk diskriminasi kepada pns: diskriminasi pns dalam hal pekerjaanberkaitan dengan mundurnya pns dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara, pns sudah ada aturan yang mengaturnya yakn. tetapi dalam undang undang nomor tahun terjadi ketidakadilan dan pembatasan hak warga negara yang mana pns jika memasuki jabatan negara. hal ini bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, mengatakan bahwaiskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh pns sendiri, jika pns yang menjadi pejabat negara sebagaimana danmengapa pns yang menjadi pejabat negara menurut mereka tidak diwajibkan juga untuk mundur jika alasannya karena prosedur menjadi pejabat negara pada dan tersebut dikarenakan oleh faktor sistem pemilihan, yakni pemilihannya oleh rakyat secara langsung lewat pemilu, sedangkan jabatan negara pada tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. bukankah menjadi pejabat negara tersebut prosedurnya juga adalah melalui sistem pemilihan ?seperti pemilihan hakim mk, ky, bpk, yakni dipilih oleh dpr, yang mana dpr adalah representasi partai politik. kedua metode pemilihan ini sama sama diakui dalam sistem demokrasi. sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama bagi pns sendiri. diskriminasi rekrutmen menjadi pejabat negara jika rekrutmen untuk menjadi pejabat negara yang sebagaimana 119 dan dikatakan ini domainnya partai politik karena alasan proses rekrutmennya lewat pemilihan oleh rakyat, karena itu jabatan negara inidilarang bagi pns, dan konsekuensinya pns wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai pns sejak mendaftar sebagai calon. sedangkan jabatan negara sebagaimana dianggap domainnya kalangan professional dan jabatan karier. pertanyaannya mengapa rekrutmen menjadi pejabat negara menurut juga ada berasal dari kalangan partai politik ?seperti untuk hakim konstitusi, hakim ky, bpk, yang mana ada unsur dari dpr nya yang tidak lain adalah anggota dan atau pengurus partai politik. mengapa kalangan partai politik bisa memasuki areal yang katakanlah tanahnya pejabat karier atau kalangan profesional?dan mengapa pula mereka bisa masuk jabatan negara yang rekrutmennya tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat lewat pemilu? sehingga terjadi perlakuan yang tidak adil bagi pns. jika alasan pejabat negara adalah faktor rekrutmennya lewat partai politik, argumentasi ini juga tidak dapat diterima karena alam demokrasi saat ini, bahwa saluran untuk memperebutkan jabatan negara untuk kepala daerah tidak hanya lewat partai politik, tetapi ada saluran jalur perseorangan, yang tidak ada kaitannya dengan partai politik.serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah, "a.begitupun untuk menjadi pejabat negara dibidang legislatif sebagai dewan perwakilan daerah yang juga tidak melalui partai politik tetapi menekankan kapasitas dan kualitas individual secara perorangan. tentu semakin mendiskriminasi dan melanggar hak asasi pns sebagai warga negara yakni hak dalamiskriminasi dan perlakuan yang tidak sama terhadap profesi pnsketentuan dan undang undang nomor tahunpns sangat jelas bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena. berkaitan dengan kesamaan untuk menyebutkan jabatan negara republik ini, jika yang diatur jabatan tentu pembandingan yang setara adalah jabatan pula. bagi pns adalah jabatan negerinya dalam birokrasi, bagi anggota partai politik tentu jabatan organiknya dipantai politiknya. dalam hal menjunjung tinggi kesamaan dan keadilan, jika pns diminta mundur dari jabatan negerinya, maka wajib pula bagi anggota atau pengurus partai politik untuk mundur dari jabatan organiknya dalam partai politiknya. tetapi mengapa asn yang mengatur untuk memperoleh jabatan negara, yang mana jabatan negara adalah jabatan publik yang terbuka untuk umum dan untuk memperolehnya berdasarkan asas fair, equality, dan freedom, mengapa pns diwajibkan mundur dari profesi atau pekerjaan snya padahal untuk jabatan negerinya oleh undang undang yang ada mereka sudah diwajibkan mundur dari jabatan negerinya sejak pencalonan. mengapa oleh asn justru diperbesar lagi dengan memasang hak asasi pns dengan mewajibkan pns mundur dari profesinya namun ketentuan ini tidak berlaku sedikitpun bagi anggota partai politik. untuk keadilan dan persamaan hukum, jika pns diwajibkan mundur dari jabatan dan profesinya, anggota partai politik tentu juga harus mundur dari jabatan organiknya partai politik dan mundur juga dari keanggotaan partai politiknya yang tidak bisa dimasukinya kembali sejak mendaftar sebagai calon pejabat negara sebagaimana yang disebutkan pada dimaksud.

asas "erhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: i1.2j nama wayan denda, s.h., m.h. pekerjaan anggota dprd kabupaten sidoarjo jawa timur alamat puri indah nomor rw desa suko, sidoarjo, beralamat kantor jalan genteng muhammadiyah, nomor 2b, surabaya,penjelasannya, jika ada anggota dpr meninggal, istri suami akan mendapatkan dana pensiun, yang lebih celaka lagi, anggota dpr yang mengalami pergantian antar waktu, baik yang mengganti dan yang diganti sama sama mendapatkan dana pensiun. secara tidak langsung undang undang guo memberikan arti, meskipun ada anggota dpr menjabat (tiga) bulan karena dia mengalami pergantian antar waktu, maka dia berhak mendapatkan hak dana pensiun. undang undang nomor tahun menyatakanitu artinya tanpa ada undang undang nomor tahun hak protokoler dan keuangan dpr dan mpr sudah diatur secara tegas dan jelas dalam undang undang nomor tahun bahwa undang undang nomor tahun yang mengatur dana pensiun dpr jelas merupakan pemborosan anggaran. anggota dpr setiap (lima) tahun ganti orang, jika saja, setiap tahunnya ada anggota dpr baru, berapa anggaran negara yang harus menyiapkan untuk dana pensiun mereka? bahwa undang undang guo dapat menyebabkan kecemburuan bagi anggota dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. sebab semua anggota legislatif adalah jabatan politik tidak ada yang mengistimewakan dpr dibanding anggota dpd dan dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota. semuanya sama sama dipilih secara langsung oleh rakyat, sama sama mencari simpati dari konstituen, justru anggota dprd kabupaten kota seperti pemohon pekerjaannya lebih berat, karena setiap hari mereka bertemu dengan konstituen. beda dengan dpr yang belum tentu setiap bulan bertemu dengan konstituen. bahwa pemohon menganggap guo jelas tidak memberikan persamaan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kematian hukum serta persamaan hukum bagi semua anggota legislatif. sebab pada prinsipnya tugas dan kewenangan antara anggota dpr, dan dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota adalah sama dan tidak ada keistimewaan satu lembaga dengan yang lainnya. sehingga pemohon menganggap undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa gaji anggota dpr per bulan rata rata rp. (lima puluh juta rupiah) itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan tabungan hari tua. bahwa dikhawatirkan nomor tahun menjadikan orang berebut menjadi anggota dpr karena tergiur begitu mewah dan sejahteranya fasilitas saat menjabat maupun setelah menjabat. sehingga jadi anggota dpr bukan lagi pengabdian, tetapi mencari penghidupan. sementara anggota dprd seperti pemohon yang pengabdiannya tidak kenal siang dan malam, justru tidak mendapatkan kesejahteraan seperti anggota dpr. dan pemohon berpendapat sebaiknya semua anggota legislatif baik dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tidak diberi fasilitas yang memboroskan anggaran negara, apalagi dana pensiun.frasa kata apbn untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran hanya segelintir anggota dpr. bahwa pemohon berpendapat, lebih tepat dana pensiun yang diperuntukkan kepada mantan anggota dpr dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan, hal ini tentu akan lebih bermanfaat buat kesejahteraan rakyat dan sesuai uud bahwa setelah dipelajari undang undang nomor tahun penerapannya menyebabkan anggaran belanja negara boros dan penggunaannya tidak efisien. bahwaika keberadaan undang undang nomor tahun tetap diberlakukan jelas merugikan hak hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan uud khususnya dan undang undang dasar sehingga dengan demikianterhadap dan undang undang dasar: bukti fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama wayan denda, s.h., m.h.: bukti fotokopi surat keputusan gubernur jawa timur nomoridoarjo tahun bukti fotokopi kartu npp atas nama wayan dedanindonesia yang menjabat sebagai anggota dprd kabupaten sidoarjo, jawa timur, periode yang juga pembayar pajak, pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam dannya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya dan yangfdengan alasan yang pada pokoknya bahwa penerapan yang mengatur dana pensiun tersebut atas merupakan pemborosan anggaran negara, karena retribusi dan pajak yang dibayar oleh pemohon merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang seharusnya dikelola secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat dan jugayang bermanfaat untuk masyarakat, i3.pembayar pajak yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnyalahir dan besar indonesia yang turut membayar retribusi serta bayar pajak. pemohon sekarang ini menjabat sebagai anggota dprd kabupaten sidoarjo jawa timur periode bahwa pemohon sadar, gaji anggota dpr dan mpr diambil dari apbn yang nota bene dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat indonesia tidak terkecuali pemohon. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang telah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum legislatif tahun bahwa pemohon berharap wakil rakyat (anggota dpr) yang terpilih dan duduk senayan adalah orang orang pilihan terbaik dari semua caleg yang bekerja tanpa pamrih. bukan wakil rakyat yang justru mencari uang dalam menjalankan pengabdiannya. bahwa lembaga dpr adalah lembaga politik, jadi orang yang mau menjadi anggota dpr harus benar benar murni mengabdi, bukan mencari pekerjaan seperti orang melamar menjadi pegawai negeri. bahwa pemohon adalah warga negara yang baik dan taat membayar pajak, guna keberlangsungan pembangunan negara indonesia. bahwa retribusi dan pajak yang dibayarkan pemohon merupakan bagian dari apbndan bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa adalah produk pemerintahan orde baru yang nya mengandung upaya meninabobokkan anggota dpr dan mpr kala itu agar tidak dapat kritis kepada pemerintah, dan ketentuan ketentuan yang menjadi rujukan sudah dicabut, maka sudah kehilangan roh. lagipula sudah berusia lebih dari tahun, dengan demikian isinya sudah banyak ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini: bahwa dpr mpr adalah lembaga politik, maka anggotanya seharusnya tidak mendapatkan pensiun, karena masa kerjanya terlalu pendek yang berbeda dengan pegawai negeri sipil, oleh karena itu hal tersebut merupakan pemborosan anggaran negara, bahwa dan tidak memberikan persamaan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta persamaan hukum bagi semua anggota legislatif, karena dalam dpd tidak disebut berhak mendapatkan pensiun, hal tersebut dapat menyebabkan kecemburuan bagi anggota dpd dan juga kepada anggota dprd provinsi, serta anggota dprd kabupaten kota, yang bersama sama dengan anggota dpr dipilih secara langsung oleh rakyat, namun tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti anggota dpr yaitu memperoleh dana pensiun. oleh karena itu semua anggota legislatif baik anggota dpr, maupun anggota dpd, anggota dprd provinsi, dan anggota dprd kabupaten kota sebaiknya tidak diberi fasilitas yang memboroskan keuangan negara, apalagi dana pensiun, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan dalam dasar hukum mengingat), mencantumklanjutnya disebut kepegawaian), yang dalam dan kepegawaian tersebut beserta penjelasannya telah menyatakan sebagai berikut: setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. setiap pegawai negaranjelasan dan, bupati kepala daerah walikotamadya kepala daerah: pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan per bahwa dalammenentukan:, ketua, wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan: 9g.i. gubernur dan wakil gubernur, j .huruf sampai huruf menentukan: dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: lembaga tertinggi negara, adalah majelis permusyawaratan rakyat:impinan lembaga tertinggi negara, adalah ketua dan wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat: pimpinan lembaga tinggi negara, adalah:,bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas, sangat jelas bahwa bukan hanya mengatur pemberian dana pensiun untuk anggota dpr saja, melainkan juga untuk lembaga tinggi lainnya seperti tersebut atas, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untukdalam dan merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hak pensiun yang diterima olehlam hal ini antara lain untuk anggota dewan perwakilan rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara, bahwa tidak mengatur mengenai hak dana pensiun untuk mantan anggota dprd dan anggota dpd. menurut mahkamah tidak diatasnya dana pensiun bagi anggota dprd hal tersebut merupakan legal policy dari pembentuk undang undang yang menjadi kewenangannya. adapun tidak dimasukkannya mantan anggota dpd untuk menerima dana pensiun, menurut mahkamah oleh karena undang undang guo diundangkan pada tahun sedangkan pembentukan dpd baru dicantumkan dalam uud pada perubahan ketiga (vide bab vii dan uud pada tahun apabila guo dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota dpr saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana tercantum dalam paragraf dan paragraf .5j juga tidak akan mendapat hak dana pensiun: i3. menimbang bahwa yang menurut pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut mahkamah tidak berarti serta merta undang undang tersebut bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruhhmad fadli semadi, hartono duttd. anwar usman materialis akbar panitera pengganti, ttd. saiful anwar masyarakat. bahwa dengan diberlakukanyang mengatur tentang dana pensiun bagi anggota dan pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara jelas pemborosan anggaran negara. bahwa pemohon merasa penerapan yang mengatur dana pensiupensiun anggota lembaga tertinggi tinggi negara. bahwa pemohon sangat berkepentingan terhadap terselenggaranya apbn yang efisien terhadap anggaran pemerintah. bahwa pemohon berkeyakinan dengan adak hak konstitusional pemohon telah dilanggar. sebab retribusi dan pajak yang dibayarkan pemohon merupakan bagian dari pendapatan negara dimana pengelolaannya dalam apbndengan dan undang undang dasar bahwa oleh adanya guo. pokok permohon.: undang undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. selanjutny. argumentasi konstitusional sebagai berikut: bahwadalah produk pemerintahan orde baru dimana kelihatan sekali isi dalam nya mengandung upaya medina bocorkan anggota dpr dan mpr kala itu agar tidak bisa kritis kepada pemerintah. mereka diberi permen permen manis dalam bentuk uang yang sebar wah, baik tunjangan dan lain lain sampai dana pensiun. bahwa karena undang undang ini sudah berusia lebih dari (tiga puluh) tahun, maka isinya sudah banyak ketinggalan zaman dan sudah tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini. bahwa issudah atur dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan anggota dpr, dpd dan dprd. dalam undang undang susuk dpr dalam dijelaskan. mpr terdiri atas anggota dpr dan anggota dpd yang dipilih melalui pemilihan umum. sementara undang undang nomor tahun tidak mengatur anggota dpd mendapatkan hak dana pensiun. bahwa dewan perwakilan daerah lahir setelah masa reformasi, dan layak disebut sebagai lembaga tertinggi negara, jika merujuk pada undang undang nomor tahun tetapi dalam undang undang nomor tahun dpd tidak disebut berhak menerima dana pensiun. bukankah ini menunjukkan jika undang undang nomor tahun diskriminatif dan ketinggalan jaman. bahwa setelah pemohon pelajari pengaturan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara pertamakali muncul dalambahwa khusussebut dalam konsideran undang undang nomor tahun jadi undang undang nomor tahun bukanlah peraturan yang pertamakali mengatur kewenangan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. bahwa berdasarkan angka dan angka ketetapan mpr nomor tahuncabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa karena ketetapan mpr yang menjadi rujukan undang undang nomor tahun sudah dicabut makan undang undang nomor tahun sudah kehilangan roh, sebab rujukannya sudah tidak berlaku lagi. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dinyatakan sumber hukum adalah uud ketetapan mpr lalu uu perpu. jelas status undang undang nomor tahun hirarkinya berada dibawah ketetapan mpr. pertanyaannya jika ketetapan mpr yang mengatur tentang lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara sudah tidak berlaku apakah undang undang nomor tahun masih memiliki legitimasi hukum? bahwa undang undang nomor tahun juga mengatur tunjangan tunjangan anggota dan pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dpr mpr), padahal undang undang nomor tahun juga mengatur hal seperti itu, ini menunjukkan jika undang undang nomor tahun sudah tidak relevan mengatur tentang hak protokoler dpr mpr. sebab kebutuhan gaji plus kunjungan sudah diatur dalam undang undang nomor tahun tersendiri. bahwa lembaga dpr mpr adalah lembaga politik, maka orang yang terpilih adalah hasil dari pemilihan umum legislatif. karena legislatif adalah lembaga politik maka tidak seharusnya mendapatkan dana pensiun. sebab masa kerjanya terlalu pendek, berbeda dengan pegawai negeri. anehnya lagi undang undang nomor tahun memberikan dana pensiun tidak hanya kepada anggota dpr yang menjabat selama (lima) tahun, yang menjabat sebentar dan meninggal dunia juga mendapatkan dana pensiun. ini menunjukkan betapa anggota dpr begitu diistimewakan khususnya undang undang nomor tahunmuhammad fhatoni pekerjaan mahasiswa alamat jalan kepala gading kelurahan selat panjang timur, kecamatan tebing tinggi, kabupaten kepulauan meranti, provinsi riau nama akmal fuad pekerjaan mahasiswa alamat jalan kaliurang jalan jurugsari iii nomor 17b, yogyakarta nama denny pekerjaan wiraswasta alamat jalan dikira ykp nomor palembangndengarerdasarkan ketentuan huruf undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan:berbunyimakail atas: undang undang nomor tahun tentang keuangan negara keuangan negara) huruf salah satu bukti adanya diskursus pertentangan antara norma yang diuji dan dengan uud adalah pemohon lampirkan bukti p11 yaitu satu makalah dari saudara datos dumai agusan pns kemlu) (sumber: itu&catid ae sources<pmid &lang en) yang cukup lengkap membahas masalah adanya pertentangan diam diam antar lembaga negara yang tak bisa didiamkan terus menerus ini.ikut serta dalam upaya pembelaan negara republik indonesia. pemohon berkeyakinan bahwa upaya pengajuan permohonan pengujian pemohon ini adalah satu bentuk nyata dari kewajiban pemohon membela negara republik indonesia. membiarkan atau mendiamkan saja sebuahkonstitusional bagi pemohon. membela negara yang dipahami pemohon adalah sebuah kewajiban warga negaranya untuk memberikan yang terbaik bagi republik indonesia, dan membiarkan atau mendiamkan saja sebuah persoalan jelas bukan satu sikap bela negararugian konstitusional pemohon adalah dihalang hilangnya pemohon melaksanakan kewajiban membela negara republik indonesia, membela kewajiban pemohon untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan republik indonesia. norma penguji pertentangan antara norma yang diuji dan dengan norma penguji adalah dapat dilihat dari dua sisi, pertama secara tidak langsung, bahwa adanyaketidakefektifan dan ketidakjelasan koridor pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan hal ini jelas akan berdampak terhadap penyelenggaraan perekonomian nasional. kedua, secara langsung, norma yang diuji dan telah membuat proses pembuatan perjanjian utang luar negeri indonesia menjadi satu proses yang sangat mudah, dan kemudahan inilah yang ujungnya adalah dianggapnya prinsip prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang disebutkan dalam norma penguji pemohon akan akan menjelaskan alasan ini selengkapnya pada pokok permohonan.ntu membawa konsekuensi pikiran, pendapat dan ekspresinya. tentu akan menarik jika ini diberikan pertanyaan pembuktian terbalik,rugikan, apakah anda tidak bisa hidup? tidak bisa mempertahankan hiduptidak bisa hidup dan tidak bisa mempertahankan hidup gara gara diseminarkan dilokakaryakan disaksikan dan sebagainya tersebut?kurangi, apakah anda dihalang halangi untuk memperjuangkan hakdikurangi atau dihalang halangi haknya gara garahak konstitusional anda? demikianhak mereka untuk tidakmenunjukkan perbedaan dan pertentanganmereka tidak akan akan berbeda atau bertentangan dengan anda jika tidak diseminarkan dilokakaryakan disaksikan diunjukrasakan dan sebagainya tersebut? bisa jadi memang berbeda atau bertentangan, tapianda tidak dirugikan, anda tentu tidak punya alasan melakukannya bukanakan diuntungkan jika tidak diseminarkan dilokakaryakan disaksikan diunjukrasakan dan sebagainya tersebut? anda harus rugi dahulu agar bisa melaksanakan itu, demikian pula sebaliknya orang lain yang menjadi objek anda harus diuntungkan jika anda tidak melakukan itu. apa baginya untuk anda adalah alasan anda, demikian pula sebaliknya, apa untungnya pula untuk orang lain yang menjadi objek anda itu? apakah jika menteri tidak diberikan tugas maka sama artinya dengan hak haknya dikurangi atau dirugikan? apakah kementrian itu hilang? apakah menterinya bukan menteri lagi? apa baginya untuk menteri jika tugasnya dikurangi? apa untungnya pemohon mengurangi tugas menteri? inilah perbedaan antara peradilan dengperadilan harus memutus sengketa. karenanya pemohon akan fokus pada kerugian hak konstitusionalnya. hak konstitusional pemohon adalah kewajiban pemohon. demikian pula sebaliknya, jika nanti menteri keuangan akan fokus pada tugas konstitusionalnya, maka akan didapatkan pertentangan itu. tetapi jika nanti menteri keuangan malah fokus pada hak konstitusional nya, maka silahkan sajsaja, ini adalah ruang peradilan, memutus sengketa yang fokus pada adanya kerugian hak konstitusional pemohon, kewajiban pemohon untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan sebagai hak konstitusional pemohon, bukan ruang bicara hak konstitusional nya menteri keuangan juga, tetapi ruang bicara tugas konstitusional menteri keuangan. karenanya akan menjadi satu hal yang agak aneh jka nantinya dalam persidangan berikutnya pihak pemerintah menolak dan keberatan atas legal standing pemohon. apa baginya menteri keuangan jika pemohon mengurangi tugasnya? hal ini pemohon sampaikan langsung dalam permohonan ini, sebelum acara tanggapan dari pihak pemerintah, karena pemohon mengharapkan paling tidak sedikit berkuranglah kebutuhan kita akan kertas dan tinta untuk membahas satu yang sebenarnya tidak substantif. asas moralitas dan prinsip kehati hatian dalam legal standing bukan hanya berlaku bagi pemohon, tetapi juga bagi tiap tanggapan atas legal standing pemohon ini, karena logika akan dapat mencapai wilayah substantif jika didasarkan pada asas moralitas dan prinsip kehati hatian. jika hanya mengacu pada satu alur logika legal standing pemohon saja, maka tentu menjadi pertanyaan besar bagi pemohon bagaimana jika alur logika itu diterapkan pula bagi legal standing pemerintah untuk berada ruang peradilan dalam perkara yang diajukan pemohon ini, fokus apa yang memang merupakan hak pemerintah, apa batasan bagi tanggapan pemerintah, dan hak pemerintah yang mana yang dirugikan jika permohonan pemohon ini dikabulkan majelis hakim mahkamah konstitusi. pemohon meminta maaf kepada mahkamah konstitusi jika pendapat pemohon ini disampaikan diawal pada permohonan ini, karena pemohon berharap untuk dapat langsung masuk pada fokus pembahasan tentang substansi asas moralitas dan prinsip kehati hatian yang ada pada uud alasan permohonan pengujian dr. hartono sh. mcl. dalam tulisannya perjanjian internasional dalam sistem uud yang disampaikan beliau pada lokakarya evaluasi perjanjian internasional pada oktober surabaya (sumber:http gagasanhukum.wordpress.com ) menyebutkan bahwa memang tidak dimaksudkan untuk menentukan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, tetapi semata mata menetap . berdasarkan pandangan inilah maka pemohon semakin berkeyakinan bahwa norma yang diuji dan adalah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada norma yang diuji undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, yaitu padtugas sebagai berikut :d. melakukan perjanjian internasional bidang keuangan, . dandalam norma yang diuji undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, yaitu padundang apbn. menurut pemohon ketiga substansi yang ada pada norma yang diuji d, norma penguji ini telah secara spesifik menyebutkan bahwa: presiden membuat perjanjian internasional, perjanjian yang dapatpembuatan perjanjian ini harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. norma yang diuji substansi yang ada pada norma yang diuji.disini adalah tugas yang diberikan oleh undang undang nomor tahun tentang keuangan negarajika kemudian presiden memberikan dan atau melimpahkan kekuasaannya ini kepada menteri keuangan apakah telah dengan persetujuan dpr? harus dengan persetujuan dpr disini tentu adalah sebuah nomenklatur, dalam bentuk wujud persetujuan. karenanya pemohon menganggap bahwa yang dimaksud dengan tugas yang diberikan kepada mentri keuangan dalam norma yang diuji adalah tugas yang diberikan oleh undang undang nomor tahun tentang keuangan negara itu sendiri, tugas kepada menteri keuangan. menurut pemohon, norma yang diuji itu sendiri substansinya bertentangan dengan norma penguji yang telah secara tegas menyebutkan bahwa ini adalah kekuasaan presiden dan harus dengan persetujuan dpr, sebagai sebuah nomenklatur yang berwujud persetujuan dpr. sebenarnya ada satu pertanyaan yang cukup menarik, seperti yang tertulis dalam penjelasan atas undang undang nomor tahun tentang keuangan negara pada bab umum sub bab yang menyebutkan:dst. . satu poin yang perlu dicermati dari penjelasan atas adalah frasa pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri keuangan dan menteri pimpinan lembaga . selanjutnya frasa ini terkait juga dengan penjelasan yang ada pada bab umum sub bab yang menyebutkan:. poin yang perlu dicermati dari penjelasan atas adalah pada frasa sebagian dari kekuasaan tersebut dikatakan kepada menteri keuangan ,dari kedua catatan ini didapatkan alur catatan terkait kekuasaan presiden selaku pengelolaan keuangan negara: kekuasaan presiden didelegasikan dan dikatakan kepada menteri keuangan dan menteri pimpinan lembaga kemudian menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuanganadalah chief operational officer coo) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menteri keuangan adalah penerima delegasi dan kuasa presiden sebagai chief executive officer ceo). pertanyaan menariknya, biasanya jika kaidah ini dianalogikan dalam suatu perusahaan saat dilakukan perjanjian utang, maka siapakah yang biasanya menandatanganinya? tentu jawabannya adalah ceo nya, bukan cfo atau coo nya, apalagi oleh orang yang dikatakan oleh cfo atau oleh coo. kemudian jika jawaban atas dikaitkan dengan pernyataan dr. hartono sh. mcl atas yang menyebut. tentu hal ini akan menjadi sama dan konsisten. tetapi bagaimana jika norma yang diuji yang menyebutkan menteri keuangan melakukan perjanjian internasional bidang keuangan , dikaitkan dengan pernyataan dr. hartono sh. mcl. atas, tentu hal ini menjadi berbeda, bertentangan dan tidak konsisten. presidenlah yang mewakili negara indonesia, bukan menteri. sederhananya, norma yang diuji batal dengan sendirinya. mungkin ada pandangan lainnya yang melihat bahwa presiden dan menteri keuangan adalah satu lembaga negara yang sama, lembaga eksekutif. tentu akan menarik jika ini dijadikan satu pertanyaan tentang adanya istilah lembaga kepresidenan itu sendiri. tetapi menurut pemohon ini tidak substantif, karena undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara tegas telah mensyaratkan adanya keharusan persetujuan dpr, seperti apakah wujud persetujuan dpr tersebut. hal inilah substansinya, karena secara tegas undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyebutkan ini, dan ini tentu menjadi satu nomenklatur tersendiri. karena ketegasan dalam penyebutan inilah maka tidak memerlukan interpretasi interpretasi lainnya. jika ada interpretasi lain yang muncul secara sepihak, tentu ini tidak dapat dijadikan dasar atau payung hukum yang dapat membatalkan ketegasan dalam penyebutan ini, apalagi jika peraturan perundang undangan tersebut dalam kapasitas yang berada bawah undang undang dasar negara republik indonesia tahun misalnya setingkat undang undang, apalagi jika setingkat peraturan pemerintah, untuk melihat seperti apa aturan main hierarki dan kekuatan hukum peraturan perundang undangan dapat dilihat dalam dundang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah menempati hierarki tertinggi dalam peraturan perundang undangan. sebenarnya interpretasi sepihak tentang pengertian persetujuan dpr dalam kaitannya dengan perjanjian pinjaman luar negeri dapat ditemuiyang menyebutkan:tanggapan pemohon sederhana, ini interpretasi sepihak, dan silahkan perhatikan kembali hierarki peraturan perundang undangan jika akan membahas masalah ini. singkatnya menurut pemohon ada baiknya model interpretasi sepihak ini dihindarkan, apalagi interpretasi penafsiran ini dilakukan terhadap frasa uud yang sudah sangat jelas dan tegas. dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan konstitusi dan berdasarkan aturan perundang undangan, eksekutif seharusnya melaksanakan undang undang, dan bukan melakukan penafsiran atas undang undang. dalam kegiatan nya, eksekutif telah menafsirkan ketentuan uud yang berarti eksekutif telah melampaui batas kewenangannya. , demikian pemohon mengutip dan memodifikasi pernyataan ini (tanpa menghilangkan substansinya) dari pernyataan dari menteri keuangan dalam keterangan penutup (closing statements) pemerintah dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara presiden dengan dewan perwakilan rakyat dan badan pemeriksa keuangan tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan menurut uud yang disampaikan pada mei mahkamah konstitusi. tapi tidak menutup kemungkinan pemohon bisa jadi yang keliru, mungkin menteri keuangan memiliki transkrip dan rekaman pembahasan rpp tahun jika itu dibahas dalam penyusunan artinyanorma yang diuji dalammenurut pemohon substansi dalam norma yang diuji sama saja dengan norma yang diujipembahasannya pemohon pun sama dengan norma yang diuji sebagaimana yang disampaikan atas sebelumnya. dalam klausa ini ada satu catatan yang menarik, yaitu pada frasa dan memberikan jaminan atas nama pemerintah . menariknya, ternyata dalam pinjam meminjam terdapat jaminan, dan jaminan yang dimaksud sini tentu adalah pemerintah, pihak eksekutif. pertanyaannya, apakah batasan yang dapat melegitimasi bahwa jaminan ini tetap berlaku, karena pemerintah dibatasi waktunya, dalam hal ini presiden satu periodenya (lima) tahun, sementara pinjaman alias utang melintasi beberapa periode pemerintahan berikutnya. apakah jaminan yang diberikan pemerintah tersebut telah sesuai dengan asas moralitas kekuasaan? singkatnya, apakah pemerintahan sebelumnya dibenarkan menjadikan beban pembayaran utang yang dilakukannya atas nama pemerintahan berikutnya?, asas moralitas? bagaimana kaitannya hal tersebut dengan frassebagaimana yang disebut dalam alinea ketiga pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kata menjadikan sebagai jaminan utang sepertinya sangat berbeda substansi maknanya dengan kata melindungi, pertanggungjawaban dan moralitas? tentu kita dapat menjawab sendiri pertanyaan ini. pertengahan tahun ruang rektor universitas islam bandung nisba), saat pemohon iii masih menjadi mahasiswa nisba, bersama dengan beberapa rekan berbincang cukup serius dengan almarhum bapak ahmad tirtosudiro yang pada saat itu adalah rektor nisba, pak ahmad bercerita tentang kejadian tahun sebelumnya, saat beliau pertama kali diangkat menjadi rektor nisba. program pertama kali yang terpikirkan oleh beliau adalah membangun fasilitas kampus nisba. dan menurut beliau, hal yang paling sulit untuk beliau lakukan saat itu bukanlah bagaimana membangun bangunan kampus nisba, tetapi, undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara perbendaharaan negara) hurufundang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara perbendaharaan negara) menteri keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberiwarga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaanlegal standing) pemohon berdasarkan huruf, maka pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil ini atas nama perorangan warga negara indonesia. uji materiil yang diajukan pemohon adalah atas: yang paling sulit bagi beliau saat itu adalah bagaimana meyakinkan almarhum kyai haji endang saifuddin ashari yang saat itu adalah pimpinan yayasan pengelola nisba. kesulitan beliau meyakinkan kyai endang adalah bahwa pembangunan nisba nanti akan dibiayai dengan fasilitas pinjaman dari perbankan atau utang dari bank. beliau bercerita betapa terkejutnya kyai endang saat beliau ungkapkan rencana utang tersebut. hari lebih beliau berbincang pribadi dengan kyai endang tentang masalah tersebut. hari lebih pula beliau dan kyai endang setiap malam shalat istikharah mengenai rencana utang tersebut. tetap belum juga ada persetujuan dari kyai endang. dan pada hari kelima akhirnya beliau berhasil mendapatkan persetujuan kyai endang. beliau mendapatkan persetujuan tersebut ternyata bukan karena tebalnya proposal dan analisa resiko rencana pinjaman tersebut, tetapi hanya oleh satu kalimat saja, yaitu dan beberapa bulan kemudian, saat prosesi penandatanganan utang tersebut, sebelum acara penandatanganan pak ahmad sempat menitipkan armata saat ruang belakang kampus nisba beliau melihat bagaimana memutarnya dan menguburnya keringat dahi kyai haji endang saifuddin ashari. kembali pak ahmad meyakinkan kyai dengan kalimat yang sama'akhirnya prosesi penandatangananpun dilaksanakan. bangunan kampus nisba berdiri dengan megahnya dan tahun kemudian utang kepada bank itu juga berhasil dilunasi. menurut pak ahmad, dari kejadian tersebut beliau banyak belajar (sebagai catatan: sebelum menerima amanah menjadi rektor nisba, pak ahmad adalah purnawirawan letnan jendral angkatan darat, mantan kepala bulog, mantan duta besar indonesia untuk jerman dan duta besar indonesia untuk arab saudi, dan setelah menjadi rektor nisba, beliau menjadi ketua dewan pertimbangan agung republik indonesia). menurut pak ahmad, beliau banyak belajar bahwa masalah utang bukanlah soal sepele, bukan masalah yang dapat direncanakan dan dilakukan dengan main main, utang adalah masalah besar, karena ini adalah masalah moral yang sangat sangat halus, menyangkut orang lain, bukan hanya soal pertanggungjawabannya kepada orang lain saja, tapi tanggung jawab pribadi kepada diri sendiri, tanggungjawab pribadi atas amanah sebagai seorang pemimpin. dan tahun kemudian, tahun terjadi krisis moneter indonesia, terjadi devaluasi rupiah, beban utang indonesia meningkat, hingga akhirnya indonesia terpaksa mencetak lembaran pecahan rupiah berdenominasi seratus ribu rupiah. nilai rupiah anjlok dan tak mampu berhadapan dengan nilai barang. permen pun sekarang dapat dibeli dengan pecahan super tersebut. pecahan uang ini adalah terbesar kedua setelah negara brazil. ciri khas negara yang punya masalah dengan utang, anjloknya nilai mata uangnya terhadap dollar amerika. silahkan bandingkan dengan negara amerika yang sejak lebih dari tahun yang lalu tetap menggunakan denominasi terbesarnya sebesar dollar. sepertinya kita memang membutuhkan pemimpin yang jarinya bergetar, terjatuh pulpennya dan menitipkan armadanya saat menandatangani perjanjian utang, siapa yang utang, dia yang bayar, moralitas yang sangat sangat halus. sebagai catatan, saat seorang muslim meninggal dunia dan akan dimasukkan liang lahat, pertanyaan pertama yang disampaikan keluarga almarhum almarhumah adalah: saudara saudara sekalian, terima kasih atas kedatangannya, kami pihak keluarga meminta kepada saudara saudara untuk dapat berkenan menyampaikan kepada kami utang almarhum almarhumah kepada saudara saudara untuk dapat kami selesaikan saat ini juga, sebelum almarhum almarhumah kami hantaran liang lahannya, mohon terkenalnya, terima kasih . sejak tahun hingga sekarang, telah tahun berlalu, telah jutaan lembar kertas membahas masalah ini, utang luar negeri, fluktuasi dollar, ekonomi makro, fundamental ekonomi dan sebagainya. ribuan kali tema ini dan kata ini muncul dalam ribudan hingga sekarang ini sepertinya tetap saja kita masih tetap membutuhkan jutaan pohon sebagai bahan kertas dan mungkin tinta yang sepenuh lautan untuk menuliskan masalah ini. sebagai contoh sebagaimana gambar yang ada dibawah ini, jumlah site yang dapat ditemukan google yang memuat kata kata berikut ini (sumber google search data diambil pada tanggal mei pukul wib): utang luar negeri indonesia: hasil, ulang luar mesin indonesia penelusuran google mozilla firefox gal sis asy eun tuak kda #iu pep mamanya pes spg nyai ari saud: dot! msi ab. arum falah. aan luar aye dunia peran anda telusuri samba maps berita small document: kalender terjemahan lainnya google isu, nang ulama penelusuran indonesian external debt: hasil: modenestan galarnal dalil penelusuran golek manila firefox ed: uks history bock ats tack ke gn ta) jar riasan rebeobara hindia obi bde adds pedal sail: tnz best kcm3 facebook. medoncaian maternal debt penelusur. telah gambar maps berta small documents kalender terjemahan lalunya google dernssiiar ca.serial penelusuran fluktuasi rupiah hasil fluktuasi rupiah penelusuran google manila firefox edl sis adu emas tuo h p ge ftp #hawangooce, segment de? koes bacalah2c iikoyad grup alba haag tag mara tahan rebana senat inklusi napa penelusuran google google kugor rap penelusuran dollar fluctuations: hasil dollar hucluaton penelusuran loop mozilla firefox cd: site iso dongkrak t ds hap e00gk.ot eter ent pes tua engan onde pacar code acc mal the zes:. melorot sacakoo. pa, dollar luctuatlan penelusuran . anda telusuri gambar maps beta gmail document kalender terjemahan lainnya google ular actual penelusuran makro ekonomi hasil dollar mucluahan penelusuran google mozilla paradox td: size iso toraks tds tepi 000gk.cc enter abg la husin nat onar nagita voice bahan mal the ce: mekoreto sector. dollar nuctuaton penelusuran . anda telusuri gambar maps berita gmail document kalender terjemahan lainnya google dota actual penelusuran macro economics hasil macro economic penelusuran google maxrilla firefox uks hits forksaks tuk kd hapus aed ssi bio ide doi otacioat pes sg ms0o cecnoriddieg mabel como sepele school mal: best. waka facebook. matra score penelusuran google ama tele gambar maps derita gmail documents kalender keramahan lainnya google macet erongri penelusuran fundamental ekonomi: hasil fundamental ekonomi penelusuran google mail tirdlox dek ket bogemarkso ios azp http muma.gook.co bagi apmadoezono who bertato sge rda sena aon soo vzkonl pai tha sec. wae szcacok tudameen komunis peredaran. anda telu gamba maps rena gmail document kalender terjemahan lainnya google fuaderarzelakonzmi penelusuran fundamental economic: hasil fundamental economy penelusuran google mozilla prefix sisa list insta ti rko len dia tepak. goo. disertai urban ena utama take nda jaa) cone hal head. . seekor fecstcd landa ena rail documents kalender terjemahan lainnya google fundamental cor unit penelusuran economic: hasil economic penelusuran google mozilla firefox edt size story ecokmala oos bete (hara reog soda ant eating enam dng carm alang dead has ktp pa, ange ban thewest main farah: economic penelusuran google tanda telan gambar maps penta gmail noomnents kalender terjemahan lainnya google cont penelusuran morality: hasil morality penelusuran lonely mozilla firefox bdt dev aga bocimats iod kel har iin. php gama are ira ata yap snp) mede ane mak thewest meme were morality penelusuran cook google mera penelusuran moralitas: hasil moralitas penelusuran gentle mozilla lirslax ed. sek anus suk tak dar temuan eco eta powahem mera terbang ora terbang bag bag geng abe sana bear serum nasrani: urakan damar guk google more tas penelusuran dan kajian tema ini makin bertambah dan ahlinya pun terus bertambah, sepertinya kita memang masih membutuhkan seluruh pohon dunia ini sebagai kertasnya dan seluruh air lautan sebagai cintanya untuk menuliskan tentang masalah ini. tapi sepertinya tetaplah masalah ini tidak akan selesai, karena substansi solusinya memang belum kita pergunakan, moralitas dalam mengatasi masalah ini, pertanggungjawaban tiap gerakan jari tangan manusia kepada allah swt. moralitas, kehalusan, kehati hatian dan pertanggung jawabannya. walaupun sepertinya agak ironis, tema economic mencapai juta hasil, sementara tema morality hanya sekitar juta hasil, hanya yo nya saja. tapi tetaplah ini tidak artinya terlambat untuk indonesia, demi indonesia. pemohon menyadari sepenuhnya betapa sulitnya masalah yang dihadapi oleh presiden republik indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya yang hanya bermodalkan uang cash dana cadangan pemerintah yang sangat terbatas. dana sebesar itu paling juga hanya cukup membayar gaji pegawai negeri saja, itu pun paling juga hanya cukup beberapa bulan saja. atau untuk import barang selama beberapa bulan saja. sementara pendapatan pemerintah bukanlah uang cash yang langsung saat itu juga ada dan dapat digunakan awal tahun, pendapatan itu tentu memerlukan waktu pengusulannya, dalam waktu bulan, satu tahun anggaran berjalan. karenanya pemohon sepenuhnya juga menyadari bahwa masuknya uang cash yang berasal dari utang luar negeri tersebut anggaran pemerintah tentu merupakan darah segar yang akan mendorong jalannya roda pemerintahan. paling tidak dapat menambah dana cadangan yang ada tetapi sangat terbatas tersebut. permasalahannya, disinilah adanya asas moralitas akan sulitnya tugas seorang presiden. sini pula berlakunya prinsip kehati hatian pelaksanaan tugas presiden, karena ini menyangkut pertanggungjawaban jalannya pemerintahan, tugas pencapaian tujuan bangsa indonesia. pemohon sekaligus berharap jika permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, maka asas moralitas dan prinsip kehati hatian presiden akan dapat menjadi parameter yang paling jelas dalam menilai tanggung jawab dan kinerja seorang presiden, tidak sekarang tapi mungkin depan. perjalanan indonesia masih panjang. jumlah utang luar negeri adalah angka yang pasti, besarnya cicilan, bunga dan jatuh temponya pun adalah angka yang pasti. karenanya sangat mudah jika angka ini dijadikan parameter penilaian seorang presiden sebagai pemimpin pemerintahan. ukuran sederhananya adalah mengurangi utang tersebut atau sekurang kurangnya tidak menambah besar angkanya. harapannya jika asas moralitas dan prinsip kehati hatian ini diterapkan, maka kedepan, tentu akan menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi orang yang mau mencalonkan dirinya sebagai presiden. menjadi presiden bukan berdasarkan harapan akan mendapatkan fasilitas dan kehormatan, tetapi lebih karena adanya dorongan untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. angkanya sudah jelas dan mudah dihitungnya. sebenarnya aneh jika banyak yang berlomba lomba dan dengan gagalnya mencalonkan diri menjadi presiden dalam situasi negara ini sedang terlilit utang. aneh jika ada orang rebutan mencalonkan diri menjadi ceo sebuah perusahaan yang terlilit utang. kalaupun ada, tentu program pertamanya sebagai ceo adalah melepaskan perusahaan tersebut dari lilitan utang. tetapi mungkin hal ini dalam pikiran para pencalonan menjadi berbeda dengan jika menjadi seorang presiden republik indonesia, sepertinya tidak ada masalah dengan utang, toh yang akan membayarnya adalah pemerintahan berikutnya, dan yang pasti tidak ada konsekuensi apapun atas utang tersebut, pemerintah sekarang toh membayar utang pemerintah sebelumnya. demikian terus menerus. jika asas moralitas dan prinsip kehati hatian ini menjadi parameter bagi penilaian kinerja dan pelaksanaan tugas seorang presiden, tentu yang mencalonkan dirinya menjadi presiden akan lebih terarah angka pencapaiannya nanti. parameter angka, bukan hanya janji janji non parametrik. pemohon juga sebenarnya menyadari bahwa pemohon telah masuk dalam wilayah dalil politis, tapi tentu ini bukan satu hal yang haram dalam mahkamah konstitusi. karena memang sesuai huruf undang undang dasar negara republik indonesia tahun mahkamah konstitusi memiliki keahlian dalil hukum wilayah politis pula, karena tugasnya pula menetapkan pemenang pilkada, membubarkan partai politik dan impeachment terhadap presiden. besar harapan pemohon jika majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, maka asas moralitas dan prinsip kehati hatian akan menjadi dashboard bagi jalannya pemerintahan. presiden yang memegang setir, menginjak pedal gas dan kopling, menaikkan atau menurunkan akselerasi, tapi tetap berpatokan pada dashboard penunjuk keadaan bensin, panas mesin, lampu penunjuk arah, panel pendingin ac, dan tentunya tempat bagi bantalan airbag sebagai pelindung otomatis saat berada dalam situasi benturan keras. dapat dibayangkan sulitnya seorang sopir dan terangnya penumpang yang berada dalam kendaraan yang tanpa dashboard. norma yang diuji menurut pemohon subtansi dalam norma yang diuji sama saja dengan norma yang diuji dan pemerintah memang benar telah membuka ruang yang terlalu luas bagi pemerintah untuk bermain main dengan dashboard negara republik indonesia. pembahasan pemohon juga sama dengan norma yang diuji dan sebagaimana yang disampaikan atas sebelumnya. dalam norma yang diuji yaitu undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara perbendaharaan negara) menyebut . menarik pendapat dari bapak sudan arif fakrulloh yang berjudul posisi wakil menteri, problem konstitusional ataukah problem operasional? , yang beliau sampaikan pada acara mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemerintah viii), pada rabu, februari pukul wib, ruang sidang gedung mahkamah konstitusi ri. jalan medan merdeka barat nomor jakarta pusat risalah sidang perkara nomor puu ix menurut beliau: bertitik tolak dari pemikiran hermeneutika dari paul rieur, kemudian memadukan hermeneutika dengan phenomenology, maka saya berpikir bahwa memahami norma hukum yang tertuang dalam teks peraturan perundang undangan bukan hanya sekedar bahasa sebagai meaning dengan dimensi statis melainkan bahasa sebagai event atau discourse yang memiliki dimensi yang hidup dan dinamis. oleh karena itu, sebuah teks peraturan perundang undangan harus diinterpretasi tidak hanya secara yuridis, namun jugamultiinterpretik. sejalan dengan pendekatan hermeneutika phenomenology tersebut, membaca undang undang dasar tidak dapat hanya dilakukan dengan membaca kata kata atau teks undang undang dasarworking dengan sebutan the moral reading constitution. kita harus melihat filosofi yang berada dibalik dalam dokumen tersebut. undang undang dasar sebagai sebuah dokumen antropologis berisi alam pikiran, keseluruhan yang dimiliki oleh bangsa ini yang menjelajahi pada seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, kemanusiaan, dan aspek kultural. undang undang dasar sebagai sebuah pikiran bangsa tentu saja mengandung makna bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan dibangun, disusun, dan dijalankan. oleh karena itu, undang undang dasar harus dipahami lebih dari sekedar teks hukum namun sebagai sumber asas umum atau moralitas. apabila kita membaca sebuah peraturan perundang undangan yang dalam dictum menimbang undang undang tersebut menyebutkan, mengingat undang undang dasar sekian, misalnya sesungguhnya dimaknai tidak hanya merujuk kepada teks nya saja, namun lebih dalam daripada itu adalah merujuk kepada pertimbangan asasumum ataupun moralitas yang berada belakangnya. pemohon coba berfilosofis, antropologis dan bersosiologis serta menimbang asas umum ataupun moralitas yang ada pada ini secara spesifik menyebutkan tentang adanya: presiden membuat perjanjian internasional:harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyatundang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, yaituini yaitu bahwa bab iii uud dari sampai adalah bab tentang kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan presiden. sementara dalam uud yang menyebutkan tentang menteri ada pada bab artinya dimensi statis sebagai event keduanya terpisah, karena bab nya terpisah, menteri bukan berada pada bab iii tentang kekuasaan pemerintahan undang undang nomor tahun tentang keuangan negar(selanjutnya ini pemohon sebut sebagai: norma yang diujiini pemohon sebut sebagai: norma penguji setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. (selanjutnya ini pemohon sebut sebagai: norma pengujselanjutnya ini pemohon sebut sebagai norma penguji negara, tetapi pada bab tersendiri tentang kementrian negara. dan sebagai discourse yang memiliki dimensi yang hidup dan dinamis, menteri tergabung dalam bab tentang kementrian negara, menteri hidup dan dinamis sebagai pembantu presiden. karenanya silahkan lihat keduanya, dan menurut pemohon menjadi sangat aneh jika melihat meaning antara norma yang diuji tersebut. pada tersebut jelas jelas tidak sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun norma yang diuji tersebut jelas jelas tidak berdasar karena tidak ada meaning bahwa menteri berada pada bab kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menandatangani satu perjanjian internasional dibidang utang luar negeri, perjanjian itu ada pada presiden, dan bukan pada mentri, apalagi jika kemudian menteri mengkuasakannya lagi kepada orang lain lagi. secara asas umum dan moralitas, undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara spesifik mengatur tentang utang luar negeri, dan menekankan adanya prinsip kehati hatian, karena uud menyebut utang luar negeri ini sebagai beban yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. undang undang dasar negara republik indonesia tahun atas tentu tidak berbicara tentang hibah atau bantuan dari pemerintah indonesia kepada pemerintah negara lain, misalnya membantu negara lain yang sedang ditimpa bencana, karena secara moralitas tidak mungkin undang undang dasar negara republik indonesia tahun ini berbicara tentang bantuan atau membantu negara lain yang sedang ditimpa bencana dan menyebut bantuan tersebut sebagai beban. yang dimaksud perjanjian internasional yang merupakan beban tersebut tentu adalah utang luar negeri. dan ini juga bukan seperti sebagaimana perjanjian internasional biasanya, karenanya disebut perjanjian internasional lainnya. dan berdasarkan meaning moral inilah maka tidak dapat disamakan antara perjanjian internasional biasanya denganperjanjian internasional lainnya. karenanya perjanjian internasional yang ada padmemberikan kesempatan menteri keuangan atau orang yang dikatakannya menandatangani utang luar negeri tentu tidak dapat disamakan dengan perjanjian internasional yang dimaksud pada undang undang tahun tentang perjanjian internasional, yang memang banyak menyebutkan tentang surat kuasa (full powers). keduannya berbeda karena yang dimaksud dalam undang undang tahun tentang perjanjian internasional (dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan persetujuan) adalah perjanjian biasanya, sementara utang luar negeri adalah perjanjian internasional lainnya. karena secara umum dan moral uud menyebut utang luar negeri adalah beban, berlaku prinsip super kehati hatian dan presiden yang harus menandatanganinya, bukan menteri keuangan, apalagi orang yang dikatakan atas nama menteri keuangan. kemudian bagaimanseperti ap? sesuai asas umum dan moralitas pada uudkberikut (bukti (sumber: buku saku perkembangan utang negara, edisi maret direktorat jendral pengelolaan utang departemen keuangan republik indonesia). dari grafik ini nampak bahwa sejak diundang undangannya undang undang nomor tahun tentang keuangan negara pada april dan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara pada januari bertambahnya utang luar negeri artinya bertambahnya beban. dan seperti apa hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian antara norma penguji dan dengan norma penguji dan adalah nampak pada tabel dalam bukti profil jatuh tempo utang berikut ini: bukti profil jatuh tempo utang indonesia per maret(sumber buku perkembangan utang negara, direktorat jendral pengelolaan utang kementrian keuangan republik indonesia). dari tabel ini nampak bahwa jatuh tempo utang luar negeri indonesia akan tetap dibayarkan hingga tahun depan. dari bukti dari bukti sampai bukti yang menunjukkan profil jatuh tempo utang luar negeri indonesia, secara jelas bahwa grafik utang tersebut akan terus bergerak tekanan, tahunnya bertambah dan jumlahnya meningkat. utang ini tidak akan ada habisnya pembayarannya sederhananya, hutang yang ditandatangani sekarang ini, digunakan sekarang ini, dihabiskan tahun ini, tetapi dibayar oleh anak cucu pemohon, dan anak cucu kita semua. adapun uang yang keluar (total bayar) dari republik indonesia untuk membayarkan cicilan pokok plus bunga utang nampak pada grafik bawah ini triliun rp.) cicilan pokok bunga total bayar sebenarnya alangkah banyaknya jumlah uang tersebut, tentu ini akan sangat banyak jumlahnya jika digunakan saja untuk kemakmuran bangsa indonesia. dan ada satu lucunya lagi, model pengelolaan utang indonesia sepertinya sangat keterlaluan, contoh kasus, dengan hanya bermodalkan berbagai alasan yang super macam macam hebatnya, semudah itu pula republik indonesia menandatangani utang, contoh kasus sebagaimana yang pemohon sampaikan pada bukti dan bukti tentang pinjaman yang diberikan oleh world bank dan adb (masing masing sebesar juta dollar) kepada republik indonesia untuk diteruspinjamkan lagi kepada sarana multi infrastruktur (persero) dan utang tersebut kemudiannya (sumber: laporan pinjaman pemerintah tahun direktorat pinjaman dan hibah direktorat jenderal pengelolaan utang kementrian keuangan republik indonesia, halaman dan pt.smi sendiri padahal adalah bumn bawah binaan kementerian keuangan. dan parahnya lagi, fakta membuktikan ternyata pt. iif adalah sebuah perusahaan yang baru berdiri dan belum memiliki izin usaha. fakta lanjutannya, ternyata pt. iif hingga sekarang belum melakukan aktifitas usaha, belum mendapatkan proyek, dan malah pada maret pt. iif menjual sahamnya kepada sumitomo mitsui banking corporation. dari kasus ini jelas menunjukkan bahwa asas kehati hatian sepertinya memang tidak berlaku dalam penandatanganan utang luar negeri indonesia. jika kementerian keuangan saja yang sudah terbiasa berada dalam level tingkat kehati hatian yang super tinggi saja bisa sungguh terlalu begitu dengan mengajukan pinjaman tanpa menerapkan prinsip kehati hatian, bagaimana dengan kementerian lembaga negara lainnya? jika melihat situasi riil pt. iif ini, mungkin rentenir kampung saja tidak akan berani memberikan pinjaman, tetapi kenapa dan adb berani? tentu ini karena yang berhutang bukan pt. iif itu sendiri, tetapi republik indonesia. mungkin inilah contoh larut barunya pengelolaan utang indonesia, bahkan lembaga sekelas kpk komisi pemberantasan korupsi) saja cukup kesulitan dalam mengusut masalah kerugian negara yang ada dalam pengelolaan utang luar negeri indonesia. kerugian negara itu ada, penangungjawabnya yang sulit untuk diusut kpk. selain kpk, bpk badan pemeriksa keuangan) juga baru hanya sebatas melakukan audit terhadap utang luar negeri, larut marut administrasi, hilang nya surat perjanjian dan tidak diberitahulkannya adanya utang, munculnya tagihan mendadak dan sebagainya, tentu ini sangat menyulitkan bpk. akhirnya pemohon sampai pada pertanyaan kritisnya adalah apakah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang undang dasar apabila menteri keuangan atau orang yang dikatakannya menandatangani utang luar negeri? pertanyaan ini tentu tidak dapat disambung dengan kalimat sebagaimana yang tidak diperintahkan dalam undang undang dasar , karena ini tentu bukan diperintahkan atau setidaknya oleh uud tetapi adanya benturan pada uud asas umum, moralitas dan prinsip kehati hatian. sebenarnya menjadi pertanyaan yang cukup menarik, bahwa penandatanganan utang luar negeri oleh presiden pun sebenarnya membawa konsekuensi beban untuk pemerintahan selanjutnya. presiden dibatasi masa jabatannya, utang luar negeri melintasi masa pembayaran yang mewajibkan beberapa presiden berikutnya memutar otak lebih keras untuk membayarnya. pertanyaan kritis lainnya terkait norma pengujibagaimana dengan utang luar negeri indonesia? bukanlah ini (beban) perekonomian nasional (yang diteruskan melintasi ruang dan waktu) diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi (tanpa kehati hatian) dengan prinsip kebersamaan (membayarnya), efisien berkeadilan (menanggung beban), berlanjut (menambah utang), kemandirian (berhutang kepada negara lain institusi luar negeri) serta menjaga keseimbangan kemajuan (jumlah utang), dan kesatuan ekonomi (dalam menanggung beban masa lalu sekaligus memberi beban tambahan yang lebih besar lagi untuk masa depan anak cucu kita)? menurut pemohon, sepertinya jawaban tersebut telah terjawab, bukan sebuah teka teki yang memusingkan kepala dan hanya menghabiskan seluruh kayu muka bumi ini saja dan seluruh lautan sebagai cintanya untuk menjawabnya. utang luar negeri itu memang menyenangkan bagi yang menerimanya, tetapi memusingkan bagi yang membayarnya dan menyakitkan bagi yang menerima dampaknya. jawaban pertanyaan tersebut sebenarnya telah dijawab sendiri oleh pemerintah, sebagaimana yang tertulis dalam buku perkembangan utang negara, direktorat jendral pengelolaan utang departemen keuangan republik indonesia. disetiap tahun,di setiap latar belakang buku ini,pemerintah telah menjawab sendiri pertanyaan tersebut, selengkapnya sebagai berikut: buku perkembangan utang negara, edisi juni kenaikan jumlah nominal utang pemerintah berasal dari: akumulasi utang masa lalu (legacy debit) yang memerlukan financing,legacy debts) yang memerlukan refinancine: fakta sejak diundang undangannya huruf (d) undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dan butir dan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, telah terjadi peningkatan utang negara. peningkatan utang negara ini jelas mengakibatkan beban pembayaran yang semakin meningkat dan jatuh tempo yang semakin lama. yang membayar adalah rakyat, pemohon dan anak cucu pemohon serta kita dan anak cucu kita semuanya. pemohon mendalilkan bahwa hal ini terjadi karena begitu mudah terjadinya penandatanganan naskah perjanjian utang luar negeri tersebut, disebabkan adanya mekanisme pendelegasian kepada menteri dan menteri kemudian dapat pula mengkuasakannya kepada entah siapa saja. undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah menggarisbawahi bahwa utang luar negeri adalah beban yang dapat menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. karenanya perjanjian tentang utang luar negeri harus menerapkan prinsip kehati hatian yang super tinggi. wujud prinsip ini adalah bahwa setiap naskah perjanjian utang luar negeri harus ditandatangani langsung oleh presiden dan disetujui secara langsung juga oleh dpr dalam rapat paripurna. jika dianggap mekanisme ini terlalu sulit dan lama, maka waktu nya saja yang dipanjangkan, misalnya pembahasan klausa naskah utang yang dilakukan tahun berjalan (sekarang), itu untuk penandatanganan naskah perjanjian utang tahun kedepan. apapun strategi yang dilakukan, tetaplah semuanya dalam koridor untuk menegakkan asas moralitas dan prinsip kehati hatian. prinsip super hati hati ini sangat perlu diterapkan, mengingat bahwa setiap utang luar negeri yang ditandatangani oleh presiden saat ini akan berefek pada penambahan beban pembayaran yang melintasi waktu kepada pemerintahan presiden berikutnya, dan yang pasti kesemuanya yang membayar adalah rakyat juga. tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui perubahan makro ekonomi dunia kedepan, sementara pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lainnya akan sangat mempengaruhi besaran beban pembayaran tersebut. nilai sekarang tentu berbeda dengan nilai depan, karenanya ditetapkanlah adanya bunga pada utang luar negeri oleh kreditur untuk mengiringi utang pokok tersebut akan tetap sama dengan nilai tukar nya depan bagi mereka. permasalahannya jika wujud uud adalah shortcut penandatanganan utang luar negeri oleh presiden dalam undang undang tentang apbn tentu ini kurang tepat, karena utang luar negeri tentu perjanjiannya ada naskahnya. dan persetujuan dpr adalah penetapan undang undang tentang apbn tersebut. dan yang pasti apbn berada pada bab tersendiri dalam uud bab viii hal keuangan. apbn adalah asumsi angka, belum ada duetnya, terbatas satu tahun anggaran, sementara naskah perjanjian utang luar negeri secara langsung telah ada angkanya, ada duetnya. tetapi harus disadari bahwa beban pembayaran utang luar negeri melintasi tahun tahun anggaran berikutnya. pemohon tidak hanya berbicara tentang masalah pertanggungjawaban utang luar negeri tersebut, tetapi lebih pada subtansi penandatanganan naskah perjanjian utang luar negeri itu sendiri. penandatanganan naskah perjanjian utang luar negeri langsung oleh presiden dan langsung oleh dpr tentu merupakan subtansi yang ada pada uud karena hanya legitimasi uud yang dapat melintasi ruang dan waktu. sementara jika dianggap undang undang tentang apbn telah mewakili subtansi tersebut, apakah apbn tahun tahun berikutnya dapat menjamin subtansi tersebut tetap muncul, karena setiap tahun pasti berubah, dan pemerintahan presiden pun akan berubah. dan kesimpulannya pada poin pertama ini, perjanjian utang luar negeri adalah beban bagi pemerintahan berikutnya dan beban bagi rakyat untuk membayarnya, beban yang melintasi waktu, hingga tahun depan. pendelegasian dan penguasaan satu lembaga dan jabatan sesorang dalam penandatanganan suatu dokumen tentu tidak bisa secara otomatis dan begitu saja bisa didelegasikan dan atau dikatakan tanpa mekanisme yang sejalur dan dapat diterima logika. dalam yang ada pada kedua yang dimohon diujikan ini nampak bahwa naskah perjanjian utang luar negeri semakin menurun bobot penandatanganan. dari mentri dapat dikatakan entah kepada siapa lagi, yang tentu berada dibawahnya, dan jika ini dianggap otomatis dapat didelegasikan atau dikatakan begitu saja, tentu kemudian yang dikatakan oleh mentri akan dapat mengkuasakan atau mendelegasikannya lagi entah kepada siapa seterusnya. jika alur logika penurunan dari yang ada pada kedua yang dimohon diujikan ini diterapkan akhirnya ini akan menyebabkan penandatanganan perjanjian naskah utang luar negeri ini akan semakin menurun pula bobot pelaku penandatanganannya, dan inilah ironisnya, bobot yang menurun berbanding terbalik dengan beban pembayaran yang semakin meningkat, melintasi waktu, melintasi beberapa pemerintahan. karenanya menurut pemohon, sudah saatnya masalah utang luar negeri indonesia ini dikembalikan lagi kepada asas moralitas dan prinsip kehati hatian. setiap perjanjian utang luar negeri langsung ditandatangani oleh presiden republik indonesia dan kemudian ditandatangani pula oleh ketua dpr setelah melalui mekanisme sidang paripurna yang khusus untuk membahas masalah penandatanganan utang tersebut. demikianlah alasan pemohon mengajukan permohonan uji materi atas undang undang republik indonesia tersebut atas terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun antara norma yang diuji dan terhadap norma penguji dan ,dengan harapan subtansi prinsip kehati hatian yang ada pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945dapat dikembalikan lagi. penandatanganan naskah perjanjian utang luar negeri harus disesuaikan dengan subtansi moralitas yang ada pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun naskah tersebut ditandatangani langsung oleh presiden dan ditandatangani langsung pula oleh dpr sebagai bentuk persetujuannya setelah melalui mekanisme rapat paripurna khusus untuk penandatanganan naskah perjanjian utang luar negeri tersebut. kesemua inikita bukan bangsa pengembang utang, tapi kita juga bukan bangsa tukang utang . menurut pemohon, setelah naskah perjanjian utang luar negeri tersebut tersebut ditandatangani langsung oleh presiden dan setujui langsung pula oleh dpr, maka diharapkan bentuk wujud akhir dari perjanjian utang luar negeri tersebut adalahtetapi bukan dalam bentuk undang undang tentang ratifikasi, aksesi dan sejenisnya, karena perdebatan bagaimana kedudukan naskah perjanjian utang luar negeri itu sendiri belumlah selesai, semuanya memiliki konsekuensi logis tentang kehormatan rakyat republik indonesia. dan menurut pemohon, jika naskah perjanjian utang luar negeri tersebut kemudianmakajika pola ini yang dilakukan, maka selanjutnya setiap warga negara indonesia dapat mengajukan permohonan judicial review tentang undang undang yang khusus tentang naskah perjanjian utang luar negeri tersebut kepada mahkamah konstitusi. menurut pemohon, legitimasi paling logis apakah suatu undang undang telah sesuai atau tidak dengan konstitusi hanyalah akan didapat dari adanya keputusan mahkamah konstitusi. jika kemudian undang undang tersebut dinyatakan sesuai dengan konstitusi, maka undang undang tersebut dapat ikut pula melintasi ruang dan waktu, karena masa pembayaran utang luar negeri adalah masa yang melintasi ruang dan waktu pemerintahan dan hanyalah legitimasi konstitusi yang dapat dijadikan dasarnya. petit berdasarkan hal hal yang telah disampaikan atas, tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memutus permohonan pengujian materi guo dengan menyatakan. menerima permohonanuji materi.bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunuangan negara bukti undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. bukti pemanfaatan pinjaman luar negeri februari bukti profil jatuh tempo utang per maret bukti profil jatuh tempo utang per februari bukti profil jatuh tempo utang per februari bukti profil jatuh tempo utang per februari bukti laporan pinjaman worldhuruf dan huruf yang berbunyimaka pemohon akan menjelaskan kerugian hak dan konstitusionalnya, sebagai akibat diberlakukannya undang undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut atas. dan mengingat sejak putusan mahkamah konstitusi nomor puisyang dimaksud . maka selanjutnya pemohon akan menjelaskan pemenuhan kelima syarat iniiteruspinjamkan lagi kepada pt. indonesian infrastructure finance pt. iif). bukti laporan pinjaman asian development. bukti makalah dari sdr. datos dumai agusan. bukti loan agreement between republic indonesia and international bank for reconstruction and development, dated january bukti project agreement among international bank for reconstruction and development and sarana multi infrastruktur persero) and indonesia infrastructure finance, dated apriljuli yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli yang menyatakan sebagai berikut. pokok permohonan bahwa berdasarkan register perkara nomor puu x tanggal mei para pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara yang berbunyi sebagai berikut: hurufuruf perbendaharaan negaraperbendaharaan negarasejak diberlakukan ketentuan huruf keuangan negara dan huruf dan perbendaharaan negara telah menyebabkan peningkatan jumlah utang negara. hal ini terjadi karena penandatanganan naskah perjanjian utang luar negeri yang seharusnya hanya dilakukan oleh presiden dan disetujui langsung juga oleh dpr dalam rapat paripurna namun ternyata dapat dilakukan oleh menteri keuangan dan para pejabat yang mendapat kuasa dari menteri keuangan: ketentuan huruf keuangan negara dan huruf dan perbendaharaan negara telah bertentangan dengan uud karena uud telah secara spesifik mengatur tentang masalah penandatanganan utang luar negeri indonesia yaitu penandatanganan naskah perjanjian utang luar negeri hanya dapat ditandatangani oleh presiden dan mendapat persetujuan dari dprkeuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negaratelah diketahui bahwa ketentuan uud berbunyi presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar mana presidepadasalah satu kekuasaan pemerintahan adalah mengenai kekuasaan atas23c uud juga telahaket perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan negara, diantaranya keuangan negara dan perbendaharaan negara. kedua undang undang tersebut, keuangan negara dan perbendaharaan negara, dinilai sangat penting terutama untuk: mengatur ketentuan pokok mengenai pengelolaan fiskal: ii) mendukung pelaksanaan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, prediktibilitas dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan, iii) menyediakan landasan hukum sebagai perekat negara kesatuan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. selain itu, keuangan negara sebagai undang undang organik juga memuat ketentuan hukum tata negara yang berfungsi memperjelas, melengkapi, dan melaksanakan aturan aturan pokok dalam uud yang berkaitan dengan keuangan negara. keuangan negara juga menentukan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan cakupan tanggung jawab para pejabat yang bersangkutan. demikian pula halnya perbendaharaan negara memuat kaidah hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran negara. berdasarkan penjelasan tersebut atas, maka penetapan ketentuan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara oleh pembentuk undang undang adalah tehuruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharakeuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara yang diajukan oleh para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarad). tinjauan kedudukan hukum huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara. berdasarktelah dirugikan oleh pemberlakuan keuangan negara dan perbendaharaan negara?mohonan uji materiil yang diajukan oleh para pemohon, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya ketentuan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendahara uji materialnya tidak dapat menjelaskan keterkaitan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara sehingga bertentangan dengan uud dan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional para pemohon dalam hal pemenuhan dan uud oo. bahwa para pemohon telah tidak sinkron dalam menjabarkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti apa yang telah timbul dengan berlakunya ketentuan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara, apakah karena bertentangan dengan uud atau bertentangan dengan dan uud bahwa dapat pemerintah sampaikan bahwa uud adalah mengatur tentang hak asasi manusia, sedangkan uud mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. sedangkan yang diuji yakni huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara mengatur tentang kewenangan menteri keuangan dalam hal pengelolaan fiskal dan bendahara umum negara. bahwa penggunaanberkedudukan sebagai perorangan warga negara indonesia. ketentuan uud dengan jelas adalah mengatur mengenai kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara khususnya dalam hal membuat perjanjian internasional dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. bahwa ketentuan uud terdapat dalam bab iii uud yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara dan bukan mengatur tentang pemberian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh para pemohon. dengan menggunakan uud sebagai batu uji maka telah menunjukkan bahwa permohonan uji materiil keuangan negara dan perbendaharaan negara tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. bahwa sesuai dengan penggunaan penguji yang digunakan para pemohon dalam permohonannya yaitu uud pemerintah mempertanyakan penggunaan tersebut oleh para pemohon sebagai dasar baginya untuk mempermasalahkan ketentuan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara. pemerintah perlu mempertanyakan hal tersebut dengan alasan sebagai berikut: para pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjabarkan dengan jelas, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti apa yang telah terjadi dengan berlakunya huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara. para pemohon hanya mendalilkan bahwa berlakunya dimaksud telah bertentangan dengan uud bahkan dalam permohonannya, para pemohon pun menyadari tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tegas kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti apa yang telah timbul bagi para pemohon itu sendiri. para pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian hak konstitusional para pemohon dengan undang undang yang dimohonkan pengujiannya. para pemohon dalam hal ini juga tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat (causal terbang) secara jelas keterkaitan antara pelaksanaan kewenangan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara dan pengelola fiskal untuk mengadakan utang negara dan menerima hibah dengan kekuasaan presiden dalam hal menandatangani perjanjian internasional sehingga pada akhirnya menimbulkan beban atau akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. bahwa berdasarkan hal tersebut, pemerintah meminta kepada para pemohon melalui yang mulia ketua majelis hakimtelah dirugikan dengan berlakunya yang diujikan dalam permohonan dimaksudkeuangan negara serta huruf dan perbendaharawarga negara yang berprofesi sebagai mahasiswa dan wiraswasta. oleh karena itu, pemerintah memohon agar yang mulia ketua majelis hakim konstitusihak kewenangan konstitusional pemohon adalah adanya hak pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara republik indonesia untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. bentuk hak pemohon untuk melaksanakan kewajibannya menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut adalah melakukan semua bentuk tindakan nyata untuk menegakkan hukum dan pemerintahan yang berlaku republik indonesia. tindakan nyata tersebut termasuk adalah hak pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara republik indonesia untuk melakukan review dantidak sesuai atau bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun hasil dari review tersebut kemudian pemohon ajukan tetap dalam koridor hukum republik indonesia, pemohon mengajukan permohonan pengujian materi ini kepada mahkamah konstitusindang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam melaksanakan kewajibannya itulah sebagai dasar hak konstitusionalnya maka pemohon mengajukan permohonan ini. sederhananya, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan adalah hak konstitusional pemohon. pemohon mengajukan permohonan ini karena hak pemohon untuk melaksanakan kewajibannya, kewajiban pemohon untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kembalinya. pemohon mengajukan uji materiil kepada mahkamah konstitusi terhadap beberapa dalam undang undang yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang dimaksud oleh pemohon adanya undang undang yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah adanya pelanggaran oleh norma yang diuji dan terhadapi. peranan pemerintah dalam pengelolaan utang negara kekuasaan atas keuangan negarakonstitusisesuai dengan amanat uud undang undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam uudonsepsi ketatanegaraan dimaksud diatur dalam uud yang selanjutnya ditegaskan kedudukan menteri keuangan selaku pembantu presiden sebagaimana muat dalam dan uud pengelola keuangan negara tidak diperbolehkan atau dilarang menetapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya. ketika kebijakan ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan negara bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, pengelola keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan kerugian negara. pengelolaan keuangan negara yang berada dalam kewenangan presiden meliputi kewenangan secara umum dan kewenangan secara khusus sehingga kedudukannya sebagai chief executive officer ceo). pengelolaan keuangan negara secara umum tetap berada pada presiden dan akhir tahun anggaran wajib dipertanggungjawabkan kepada pemilik kedaulatan rakyat melalui dewan perwakilan rakyat dpr). pada dasarnya presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada menteri keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. jika presiden memiliki fungsi sebagai ceo maka menteri keuangan berperan dan berfungsi sebagai chief financial officer cfo). pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan untuk membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. pemisahan ini juga dilakukan untuk menegaskan terlaksananya mekanisme checks and balances. selain itu, dengan fokusnya fungsi masing masing kementerian atau lembaga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintah. menteri keuangan dengan penegasan fungsi sebagai cfo memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam undang undang keuangan negara yaitu: menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro: menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara, cc.dasar hukum pengelolaan utang negara dasar pengelolaan utang negara dibagi dalam pedoman umum dan pedoman khusus. pedoman umum meliputi: keuangan negaradan pemerintah daerah, yang mengatur: jumlah kumulatif defisit apbn dan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dibatasi tidak melebihi (tiga) persen dari produk domestik bruto pdb) tahun bersangkutan, jumlah kumulatif pinjaman pemerintah dan pemda dibatasi tidak melebihi dari (enam puluh) persen dari pdb tahun yang bersangkutan. selain keuangan negara, pengelolaan utang negara juga dilandasi oleh perbendaharaan negara, yang mengatur antara lain: pembebanan biaya pengadaan utang hibah pemerintah pada apbn, tata cara pengadaan utang negara dan penerusan utang hibah luar negeri kepada pemda dan bumn badan usaha milik daerah bumi). selain itu, dalam undang undang tentang apbn yang ditetapkan setiap tahun antara lain menyebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan perubahan instrumen utang dalam hal terdapat sumber utang yang lebih menguntungkan. pedoman khusus, meliputi: pengaturan penerbitan surat utang negara sun) yang mengacu pada undang undang nomor tahun tentang surat utang negara. penerbitan sun dimaksud bertujuan untuk membiayai defisit apbn, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara pengaturan penerbitan surat berharga syariah negara sbs) yang mengacu pada undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara. penerbitan sun dimaksud bertujuan untuk membiayai apbn termasuk membiayai pembangunan proyek.yang antara lain mengatur tentang penggunaan pinjaman dalam negeriyang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. dalam hal pengadaan utang melalui pinjaman baik dalam maupun luar negeri juga, yang tertuang pada peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun tujuan pengelolaan utang dalam menjalankan pemerintahan utang luar negeri merupakan bagian dari utang negara yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam hal pencarian sumber pembiayaan pembangunan yang saat ini memang masih dibutuhkan. utang luar negeri dapat terjadi dikarenakan seluruh penerimaan dalam negeri tidaklah mencukupi untuk membiayai seluruh anggaran belanja negara dan daerah baik anggaran belanja rutin dan anggaran pembangunan. sebagai sumber pembiayaan defisit apbn yang merupakan bagian dari keuangan negara, dalam prakteknya utang luar negeri dimuat dalam apbn, sedangkan pengaturan apbn itu sendiri ditegaskan dalam uud pada hakikatnya, utang negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang kedudukannya tidak berbeda dengan pengelolaan uang negara. dalam artian bahwa utang negara harus dikelola secara benar dengan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesulitan dan membebani generasi yang akan datang. utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar olehberdasarkan sebab lainnya yang sah. tujuan umum dari pengelolaan utang itu sendiri dapat dibagi berdasarkan periode waktu, yakni: tujuan jangka panjang: mengamankan kebutuhan pembiayaan apbn. mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara sbn) yang dalam, aktif dan likuid. tujuan jangka pendek, yakni memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. terdapat hampir seluruh negara baik maju maupun berkembang masih menggantungkan pada utang sebagai sumber keuangan negara dan penunjang dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi negara tersebut, sebagaimana dapat dibaca pada tabel bawah ini. tabel persentase rasio utang terhadap pdb beberapa negara, argentina brazil germany india indonesia italy japan turkey united kingdom united states keterangan: sumber: bloomberg dan kementerian nominal dalam terhadap pdb keuangan khusus untuk indonesia, menggunakan data lopp realisasi sementara tambahan utang negara maju lebih besar dibandingkan negara berkembang iv. penjelasan pemerintah atas pendapat para pemohon yang menyatakan butir keuangan negara dan butir serta perbendaharaan negara bertentangan dengan uud sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam keterangan pendahuluan, bahwa ketentuan yang diajukan pengujian oleh para pemohon, merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan menteri keuangan dalam hal pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal untuk melakukan perjanjian internasional bidang keuangan dan sebagai bendahara umum negara untuk melakukan pinjaman serta memberikan jaminan atas nama pemerintah. selain itu, juga mengatur tentang kewenangan menteri keuangan untuk dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama menteri keuangan dalam halbahwa presiden sebagaimana telah diamanatkan dalam uud merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. dalam melaksanakan kekuasaannya dimaksud, presiden berdasarkan konstitusijuga telah diatur dalam dan uud salah satu bagian dari kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagaimana yang tercantum dalam keuangan negara. dalam ketentuan tersebut, telah secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. adapun pelaksanaan atas pengelolaan keuangan negara dimaksud, telah didelegasikan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan huruf keuangan negara. selaku kuasa pengelola fiskal, menteri keuangan melaksanakan fungsi bendahara umum negara berdasarkan ketentuan huruf keuangan negara. berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas, maka telah secara tegas bahwa menteri keuangan merupakan pembantu presiden yang telah diberikan kuasa oleh presiden untuk melakukan pengelolaan fiskal dan melaksanakan fungsi bendahara umum negara. pelaksanaan fungsi bendahara umum negara oleh menteri keuangan ditegaskan kembali dalam perbendaharaan negara. dalam ketentuan tersebut, selaku bendahara umum negara, menteri keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah. bahwa berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku maka menteri keuangan mempunyai tugas dan kewenangan konstitusional sebagai pembantu presiden bidang pengelolaan fiskal untuk melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah. terkait dengan pelaksanaan pengadaan utang, khususnya pinjaman, dalam hubungannya dengan kewenangan presiden dapat dijelaskan bahwa pengadaan utang melalui pinjaman baik dalam maupun luar negeri. untuk dapat ditetapkan sebagai kegiatan prioritas diperlukan mekanisme penilaian dan pembahasan baik tataran internal pemerintah maupun dengan dpr melalui badan anggaran atau komisi mitra kerja kementerian lembaga terkait. usulan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintah yang akan dibahas dan dilaporkan kepada presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada dpr sebagai bagian dari usulan apbn. usulan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh kementerian lembaga mencakup seluruh kegiatan termasuk kegiatan yang akan dibiayai dari penarikan pinjaman. besarnya rencana penarikan pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan ditetapkan dalam apbn. persetujuan terhadap apbn melalui pembahasan rancangan apbn apbn p pada alat kelengkapan dpr baik komisi maupun badan anggaran dan selalu diputuskan oleh dpr dalam sidang paripurna. mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap apbn apbn p secara tegas juga telah diatur oleh undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd. bahwa apbn terdiri dari pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. pembiayaan menjadi bagian dari apbn apabila kebutuhan belanja tidak dapat seluruhnya dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini apbn ditetapkan defisit. sehingga dalam setiap pengajuan apbn setiap tahunnya, pemerintah selalu menyertakan besaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran kepada dpr sebagai representasi rakyat. salah satu komponen dalam pembiayaan yang diajukan oleh pemerintah berasal dari pinjaman luar negeri. sesuai dengan fungsi anggaran yang merupakan hak konstitusional dpr, dpr mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak besaran pinjaman luar negeri yang dibutuhkan untuk menutup defisit belanja negara. hal ini sejalan dengan uud yang mengamanatkan bahwa apbn setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan dpr. pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini berada pada tingkat yang cukup tinggi, antara lain didorong oleh peran belanja pemerintah. belanja pemerintah tersebut dipenuhi dari penerimaan negara dan sumber sumber pembiayaan, dalam hal penerimaan negara tidak mencukupi. dengan demikian peningkatan belanja pemerintah yang belum diikuti dengan peningkatan penerimaan negara akan mendorong peningkatan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). hal ini terlihat pada peningkatan belanja pemerintah yang mencapai hampir tiga kali lipat, yaitu dari sebesar rp. triliun pada tahun menjadi sebesar rp. triliun pada tahun yang memberikan konsekuensi terjadinya peningkatan defisit dari rp. triliun pada tahun menjadi rp. triliun pada tahun peningkatan defisit yang cukup besar tersebut memerlukan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai sehingga tujuan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai. bahwa terhadap pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit bersumber dari pembiayaan utang dan pembiayaan non utang. penentuan jenis dan besaran pembiayaan tersebut mempertimbangkan potensi masing masing sumber dengan memperhitungkan tingkat risiko dan beban biaya yang akan ditanggung pemerintah. kebijakan dalam memanfaatkan satu sumber pembiayaan tersebut dilakukan secara hati hati dengan mempertimbangkan efisiensi, kemampuan penyediaan dana dan dampaknya masa yang akan datang. dalam hal sumber pembiayaan non utang semakin terbatas, pemenuhan defisit melalui sumber utang akan meningkat yang berkontribusi pada peningkatan nominal utang. secara keseluruhan, kenaikan nilai nominal utang selama ini disebabkan oleh adanya kebutuhan pemenuhan defisit apbn setiap tahun, kebutuhan pelunasan utang jatuh tempo (financing), depresiasi nilai tukar rupiah, pengeluaran pembiayaan untuk pendanaan risiko fiskal dan partisipasi pemerintah dalam menunjang program pembangunan infrastruktur, penyertaan modal pemerintah dan berkurangnya sumber pembiayaan apbn dari non utang. selain itu, terhadap setiap pinjaman luar negeri yang akan digunakan pemerintah indonesia harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari dpr, mana langkah ini diambil agar pemerintah tidak sembarangan menerima utang baru yang dapat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengelola utang dengan baik dan hati hati (prudent) agar utang senantiasa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan. dalam mengemban mandat untuk menyejahterakan masyarakat, pemerintah mempunyai tugas mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan yang berkelanjutan. sehingga dalam rangka memberikan dukungan bagi pembangunan nasional dimaksud, maka utang digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit apbn dan sumber dana bagi pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. beberapa contoh pembangunan yang dibiayai melalui sumber utang yang dapat pemerintah sampaikan, antara lain adalah pembangunan sektor transportasi misalnya jembatan suramadu surabaya madura), jalan layang pasopati bandung), kemudian sektor ketenagalistrikan misalnya pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusinya, pembangunan sektor kesehatan melalui pembangunan dan revitalisasi rumah sakit seluruh indonesia, modernisasi alat utama sistem persenjataan dan lain lain. dengan demikian meskipun terdapat kewajiban utang bagi pemerintah namun aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap meningkat. hasil peningkatan kualitas danadanya pelanggaran dan atau pertentangan oleh norma yang diuji dan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kewajiban pemohon sebagaimana yang disebutkan pada norma penguji adanya kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan inilah yang kemudian mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan ini, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan adalah hak konstitusional pemohonsetiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara . maka, jelas jika ada undang undang yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka kewajiban pemohon sebagai warga negara indonesia untuk mencegah dan atau mengharuskannya dari muka bumi ini, membela negara republik indonesia. kewajiban pemohon untuk menjunjung hukum dan pemerintahan republik indonesia, dengan tidak ada kembalinya, dankuantitas aset tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. perlu pemerintah sampaikan bahwa agar utang yang ada tidak membebani generasi yang akan datang maka penggunaan utang tersebut perlu dikelola dengan baik dan hati hati (prudent). pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah utang luar negeri, saat ini telah memfokuskan kebijakan penerbitan surat berharga negara sbn) dengan mengutamakan penerbitan sbn rupiah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan apbn dan pengembangan pasar keuangan serta penerbitan sbn pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) sebagai pelengkap sbn domestik untuk menghindari crowning out effect. samping itu dalam mengelola utang, pemerintah menerapkan good governance antara lain pengadaan utang melalui mekanisme apbn (dengan persetujuan dpr), adanya batasan defisit maksimal dari pdb dan pinjaman maksimal 60x dari pdb, mempertanggungjawabkan pengelolaan utang kepada bpk, dan melakukan publikasi data dan informasi utang. sejak tahun pemerintah telah mengembangkan instrumen pembiayaan apbn yang semula hanya bertumpu pada pinjaman luar negeri menjadi bertambah beberapa instrumen yaitu surat utang negara, surat berharga syariah negara, pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. dengan diversifikasi sumber pembiayaan tersebut akan menguntungkan pemerintah karena pemerintah memiliki keleluasaan untuk menentukan instrument pembiayaan yang paling menguntungkan. hal ini akan meningkatkan posisi tawar pemerintah dalam rangka mencari pembiayaan atau disebut upper hand borrowed. sehingga dapat pemerintah tegaskan bahwa terjadinya peningkatan nominal utang luar negeri bukan disebabkan oleh karena banyaknya jumlah naskah perjanjian internasional bidang keuangan yang telah ditandatangani oleh menteri keuangan atau pejabat yang telah mendapat kuasa dari menteri keuangan, melainkan disebabkan oleh karena kebutuhan pembiayaan apbn untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. namun demikian, unsur kehati hatian terkait penggunaan utang luar negeri tetap harus diprioritaskanhuruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara inkonstitusional apalagi dianggap bertentangan dengan ketentuan uudkeuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara guo, karena permohonan para pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas normauud bahwa ketentuan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negara sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan uupengujian ketentuan huruf keuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negarkeuangan negara serta huruf dan perbendaharaan negarapada tanggal juni yang menguraikan sebagai berikut: ketentuan keuangan negara dan perbendaharaan negkeuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negara: adapun bunyi huruf keuangadapun bunyi huruf perbendaharaan negara, yaituadapun bunyi perbendaharaperbendaharaan negarkeuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negara yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon substansi yang ada pada norma huruf keuangan negara,sini adalah tugas yang diberikan oleh undang undang nomor tahun tentang keuangan negara.(vide permohonan hal. bahwa menurut para pemohon sesuai asas umum dan moralitas pada uud tahunc(vide permohonan hal. bahwa menurut para pemohon huruf keuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negara telah bertentangan dengan asas moralitas yang terkandung dalam uud tahun yang berbunyi sebagai berikuthuruf keuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negarahuruf keuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negara. terhadap dalil para pemohon yang menyatakan kerugian konstitusional para pemohon akibat berlakunya yang diujidpr berpendapat bahwa bertambahnya hutang negara sama sekali tidak terkait dan tidak disebabkan oleh rumusan norma huruf serta perbendaharaan negara, oleh karena itu dpr berpendapat hal tersebut bukan persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. berdasarkatas keuangan negara dan perbendaharaan negara. huruf keuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negaraundang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana yangnggaran pendapat dan belanja negara apbn) dan anggaran pendapatan belanja daerah apbd). bahwa menanggapi huruf keuangan negara yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan atas pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas melakukan perjanjian internasional bidang keuangan, selanjutnya huruf perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa menteri keuangan selaku bendahara umum negara berwenang melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah, dan perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa, diduga oleh pemohon bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyatakan bahwadan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negar?. dpr berpandangan disamping para pemohon tidak menjabarkan secara rinci dan jelas mengenai pertentangan antara yang diuji dengan dan serta uud tahun dpr berpendapat bahwa esensi yang terdapat dalam huruf keuangan negara, huruf dan perbendaharaan negara, sangat tidak terkait langsung'tidak relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa menanggapi pernyataan para pemohon yang menyatakan bahwa huruf keuangan negara, huruf dan perbendaharaan negara, diduga oleh pemohon bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyata, dpr berpandangan bahwa: pemberian kewenangan yang dimiliki menteri keuangan untuk melakukan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf keuangan negara, huruf dan perbendaharaan negara, pada prinsipnya merupakan kewenangan lanjutan dari pengaturan yang telah diatur dalam huruf tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh presiden dikatakan oleh. sehingga berdasarkan huruf dimaksud, menteri keuangan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf keuangan negara, huruf dan perbendaharaan negara. menteri keuangan dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal untuk melakukan perjanjian internasional bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf keuangan negara khususnya terkait dengan perjanjian internasional untuk menerima atau memberikan pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari dpr. hal ini sebagaimana yang diatur dalam keuangan negara yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan hibah pinjam,an kepada atau menerima hibah pinjaman dari pemerintah lembaga asing dengan persetujuan dpr. frasa pemerintah pusat disini termasuk pula menteri keuangan yang telah mendapat kuasa dari presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf keuangan negara. bahwa berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh bank indonesia, menyatakan bahwa pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah. termasuk dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri. pinjaman luar negeri indonesia dibedakan dalam kelompok besar, yaitu pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah (public debt) dan pinjaman luar negeri yang diterima swasta (private debt). dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dibedakan dalam pinjaman multilateral, pinjaman bilateral dan pinjaman indikasi. sedangkan dilihat dari segi persyaratan pinjaman, dibedakan dalam pinjaman lunak (confessional loan), pinjaman setengah lunak (semi confessional loan) dan pinjaman komersial (commercial loan). bahwa selanjutnya secara konsep dijelaskan pula bahwa pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah adalah merupakan penerimaan pemerintah sebagai pelengkap dalam membiayai pembangunan luar penerimaan lain dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. dengan kata lain, penerimaan pinjaman luar negeri merupakan komponen pendapatan dan belanja negara pbn) yang proses penyusunan tanpa melibatkan seluruh departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta parlemen (dpr). demikian juga dalam pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah, pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh instansi instansi terkait bawah koordinasi menteri koordinator perekonomian yang antara lain terdiri atas bappenas, departemen keuangan, bank indonesia dan hak pemohon untuk melaksanakan kewajiban pemohon yaitu membela negara republik indonesia dengan wujud berusaha semuanya menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan republik indonesia. hukum yang dimaksud sini adalah semua hukum yang berlaku republik indonesia dan pemerintahan yang dimaksud disini adalah satu sistem pemerintahan yang ada republik indonesia, satu sistem yang berdasarkan pada pembagian tugas dan kewenangan yang berada dalam koridor legislatif, eksekutif dan yudikatif. pemohon jelas dirugikan jika hak konstitusionalnya untuk melaksanakan kewajibannya menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan halang halangi atau dirugikan jika ada undang undang yang bertentangan dengan undang dasar negara republik indonesia tahun sederhananya, jika ada apapun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku republik indonesia, dan jika ada siapapun yang bertentangan dan melanggar koridor legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan republik indonesia, maka kewajiban pemohon sebagai warga negara untuk mengharuskannya dari muka bumi ini, karena kewajiban menjunjung tinggi hukum adalah hak konstitusional pemohon dan pemohon berhak membela negara republik indonesia, membela hukum dan koridor pemerintahan republik indonesia. pelanggaran dan atau pertentangan dalam satu sistem hukum dan pemerintahan tentu akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan. pertentangan substantif yang ada pada norma yang diuji dan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun jelas ujungnya akan menyebabkan tidak efektifnya sistem pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) republik indonesia. ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan jalannya pemerintahan ini ujungnyahak konstitusional pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam norma penguji dan norma penguji departemen teknis terkait sebagai executing agency. masing masing instansi mengelola pinjaman ini sesuai dengan tahap tahap pelaksanaan pinjaman yang meliputi tahap pengusulan proyek, pencairan pinjaman, penggunaan pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman. pejabat yang ditunjuk (in charge) atas nama pemerintah sebagai peminjam (borrowed) adalah menteri keuangan, sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana proyek (executing agency) adalah departemen teknis atau bumn bumi yang membawahi proyekyang terdapat dalam huruf undang undang keuangan negara, huruf dan undang undang perbendaharaan negara, khususnya kewenangan menteri keuangan untuk melakukan pinjaman, kami sampaikan risalah rapat pembahasan ruu guo terlampir. pandangan fraksi pdip yang dibacakan oleh drs. politik sitorus pada tanggal januari menyatakan bahwa: fraksi pdip mengharapkan pemerintah dapat menjelaskan apakah pemberian pinjaman dan atau jaminan atas pemerintah telah mendapat persetujuan dpr. apabila pemberian pinjaman dan penjaminan itu tidak atau belum mendapat persetujuan dpr, berarti bendahara umum negara atau pemerintah telah mengabaikan hak budget dpr. pandangan pemerintah terhadap ruu keuangan negara, ruu perbendaharaan negara, dan ruu pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara, yang dibacakan oleh menteri keuangan tanggal januari menanggapi pertanyaan fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan berkaitan dengan kewenangan bendahara umum negara untuk melakukan. pinjaman, pemberian pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah dalam kaitannya dengan hak budget dpr, dapat disampaikan bahwa bendahara umum negara dalam konstelasi organisasi penyelenggaraan pemerintahan negara, dapat disamakan dengan kedudukan fund manager suatu perusahaan. dalam kedudukan yang demikian bendahara umum negara memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur dana kas (cash flow management) dalam rangka pelaksanaan program kegitan yang telah dituangkan dalam anggaran negara. berkaitan dengan tugas dan kewajiban tersebut, bendahara umum negara dapat melakukan pinjaman, termasuk memberikan jaminan atas nama negara, sepanjang dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan. dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh bendahara umum negara semata mata dilakukan atas nama pemerintah dalam rangka pelaksanaan undang undang apbn, sehingga tidak melanggar hak budget dpr, karena dalam lingkup yang berbeda. pandangan f.pdu yang disampaikan oleh drs. abdullah allardi, dalam rapat kerja pembahasan pansus (tiga) ruu bidang keuangan negara tanggal maret yang pada intinya menyatakan bahwa sumber sumber pembiayaan apabila bersumber dari pinjaman pihak luar negeri harus dikonsultasikan atau dibicarakan dengan dpr berdasarkan kesehatan, atau mengusahakan satu persetujuan dpr. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dpr berpendapat tidak terdapat pertentangan huruf keuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negara dengan uud keuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negara tidak bertentangan dengan uud menyatakan bahwa huruf keuangan negara dan huruf serta perbendaharaan negara tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal juli dan pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal bulan juli yang masing masing diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli dan juluntuk menguji konstitusionalitas norma huruf sertadalah perorangan warga negara indonesia, sehingga termasuk sebagai perorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh mahkamah konstitusi, sedangkan mengenai dalilberpotensi dirugikan dengan adanya utang atau pinjaman negara karena para pemohon sebagai warga negara indonesia ikut menanggung kewajiban membayar utang pemerintah republik indonesia terhadap subjek perjanjian internasional lain, setidaknya melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. potensi penambahan utang berbanding lurus dengan penambahan beban kewajiban warga negara untuk ikut melunasi utang negara. potensi penambahan utang tersebut didalilkan para pemohon akan semakin besar manakala pemerintah republik indonesia, dalam hal ini menteri keuangan, menurut undang undang yang dimohonkan pengujian guo, tidak perlu meminta persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam mengikat perjanjian utang pinjaman dengan negara lain atau dengan subjek perjanjian internasional lain. para pemohon mendalilkan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang undang adalah:warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. uudapun ketentuan undang undang yang diuji adalah: huruf yang menyatakanlakukan perjanjian internasional bidang keuangan, huruf yang menyatakan: menteri keuangan selaku bendahara umum negara berwenang: . melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah, yang menyatapara pemohon mendalilkan dirugikan oleh yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tersebut dapat menimbulkan pinjaman negara, dan para pemohon menanggung kewajiban membayar pinjaman pemerintah republik indonesia melalui kewajiban para pemohon untuk membayar pajak. potensi penambahan pinjaman akan semakin besar karena menteri keuangan tidak perlu meminta persetujuan dpr dalam mengikat perjanjian pinjaman dengan negara lain atau dengan subjek hukum perjanjian internasional lainnya, i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, para pemohon tidak mempersoalkan konstitusionalitas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah indonesia tetapi konstitusionalitas prosedur pemberian pinjaman yang berkaitan dengan peran menteri keuangan sebagaimana ditentukan dalam yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. adapun kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon, menurut mahkamah tidaklah bersifat spesifik dan dapatuntuk hal hal yang produktif, para pemohon juga tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional para pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. paraara pemohon sebagaimana didengan tidak dirugikannya hak konstitusionalitas secara spesifik tersebut, menurut mahkamah paraara pemohon tidakanwar usman, hamdan zelda, akil mochtar, dan ahmad fadli semadi, masing masing sebagai anggota, pada hari rabu, tanggal tujuh, bulan novnwar usmanmaterialis akbar ttd. arief hid panitera pengganti, ttd. martian wibowo hak konstitusional pemohon untuk melaksanakan kewajiban pemohon untuk menghalau dan memusnahkan semua gangguan tersebut dari muka bumi ini, membela negara republik indonesia.pemohon berkeyakinan bahwa kepastian hukum dan berjalannya sistem pemerintahan yang efektif merupakan prasyarat utama bagi tercapainya tujuan negara republik indonesiaansertaketidakpastian hukum dan ketidakefektifan pelaksanaan jalannya pemerintahan jelas dampaknya akan sangat nampak pada perekonomian nasional. norma yang diuji dan yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun jelas akan mengakibatkan tidak terlaksananya aturan dasar penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana yang dimaksud dalam norma penguji fakta menunjukkan kenaikan beban utang luar negeri yang terus bertambah mulai menunjukkan tingkat yang cenderung meningkat sejak norma yang diuji dan mulai diundangkan. dalil logika sederhana yang dapat disampaikan pemohon adalah bahwa norma yang diuji dan menjadikan semakin mudahnya proses transaksi utang luar negeri dikarenakan semakin mudahnya mekanisme proses penandatanganan utang luar negeri yang didasarkan pada norma yang diuji dan tersebut, bukan hanya menteri saja yang dapat melakukan perjanjian utang luar negeri, bahkan oleh orang orang yang hanya dikatakan saja oleh menteri keuangan dapat pula melakukan penandatanganan utang luar negeri republik indonesia. menurut pemohon, jika norma yang diuji dan tersebut dihapuskan dari muka bumi ini, dan dikembalikan kembali kepada kewajiban presiden untuk menandatangani secara langsung naskah perjanjian utang luar negeri dan kemudian ditandatangani juga secara langsung oleh dpr, maka asas umum dan prinsip kehati hatian yang diamanatkan uud akan kembali menjadi penjaga gawang yang paling handal bagi indonesia menghadapi krisis utang luar negeri dan pewarisan beban yang melintasi ruang dan waktu, kita yang berutang dan menikmatinya, anak cucu kita yang membayarnya, kearifan dan kebijaksanaan kita akan menjadi pertanyaan bagi mereka, dan tentunya bagi diri kita sendiri. sederhananya pemohon akan menjelaskan alur logika dasar pemikiran legal standing pemohon sebagai berikut, pemohon berkeyakinan bahwa terdapat adanya perbedaan dan pertentangan yang sangat substantif antara norma yang diuji dan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang dampaknya menyebabkan terjadinya kerugian atas hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam:menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan indonesia, sikap membiarkan atau mendiamkan saja pertentangan dan pelanggaran substantif ini terjadi saja jelas itu adalah kerugian atas hak konstitusional pemohonmudian menghalang halangi pemohon untuk melaksanakan kewajibannya melakukan satu tindakan nyata dalam menyikapi terhadap permasalahan tersebut, jelas itu adalah kerugian pula atas hak hak konstitusional pemohon.pemohon dirugikan oleh apapun dan siapapun jugasuhardi somomoelyono, s.h., m.h., warga negara indonesia, pekerjaan ketua umum kolektif pimpinan pusat komite kerja advokat indonesia kaki) dan ketua umum dewan pimpinan pusat himpunan advokat dan pengacara indonesia dpp hari), alamat citylofts sudirman lantai unit jalan k.h. mas mansyur jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april memberi kuasa kepada dominus matriks letnan, s.h., abdurrahman taro, s.h., paulus pase, s.h., mh., carlo lesiasel, s.h., hj. megawati, s.h., m.h., dan l.a. lada, s.h. adalah advokat padapadaperihalni tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan dengan registrasi nomor puu ixjulpada tanggal juli telah diundangkan dan dinyatakan berlakucara tegas menghapus undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang merupakan satu satunya yang dimohonkan pengujian oleh pemohon: bahwa dalam sidang tanggal agustus pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, rapat dengan registrasi nomor puu ixdan hartono masing masing sebagai anggota, dibantu oleh eddy purwantmaria farida indrawi anwar usman ttd ttd ahmad fadli semadi hamdan zelda ttd hartono panitera pengganti, ttd eddy purwanto

drs. suseno dadi, s.h, sc., perorangan warga negara indonesia, pekerjaan anggota polri, beralamat jalan bodas nomor perumahan cinere indah, cinere, depok, jawa barat. berdasarkan surat kuasa bertanggal juni memberi kuasa kepada krh. henry yosodiningrat, s.h., mohamad assegaf, s.h., dr. mandir ismail, s.h, ll.m., ari yusuf amir, s.h. m.h., dr. fran helmi juni, s.h., hum., erwin muslimin singapura, s.h., zul arman aziz, s.h., husni materi, sos., s.h., tjoetjoe sandiaga hermanto, s.h., hj. kartika putri yosodiningrat, s.h, ll.m., raditya aristodiningrat, s.h., akhmad fahmi budiman, s.h., m.h., ilham nugroho, s.h., dr. t.n. syamsiah, s.h., m.h., agus salim, s.h., m.h., dan elly muzdalifah, s.h., seluruhnya advokat beralamat hotel kartika chandra, gedung perkantoran lt. jalan jenderal gatot subrotolembaga perlindungan saksi dan korbanperlindungan saksi dan korban tahun )dalam pertimbangan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban dinyatakan, ' : dinyatakan pula dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korb . selain itu dinyatakan juga dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban: seorang saksi dan korban berhak:cc., i. mendapat identitas baru: j .: mendapat nasihat hukum, dan atau bahwa untuk memberikan perbandingan perlindungan terhadap saksi dibeberapa negara dapat dilihat pada tabel bawah ini: aturan yang status elkoman) memenbemsa tegap lama. amerika perlindungan dari pemecatan, whistleblower tidak serikat penurunan pangkat, pemberhentian protection act sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi. afrika selatan perlindungan dari occupational protected tidak detriment atau kerugian yang disclosures act berhubungan dengan jabatan atau tahun pekerjaan: kanada perlindungan dari pemberi pekerjaan section yang memberikan hukuman disiplin, criminal code menurunkan pangkat, memecat atau canada melakukan tindakindonesia perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman tahun kepada saksi dan atau korban saksi yang dalam proses peradilan pidana. juga saksi, korban, dan pelapor tidak tersangka dapat dituntut atas laporan, tahun dalam kayu ang sama kesaksian yang akan, sedang, atau dapat telah diberikannya. dituntut. new south| identitas dirahasiakan: dan tidak wales, perlindungan dari tindak protected australia pembalasan: disclosures tidak ada pertanggungjawaban act secara pidana atau perdata: perlindungan dari dekade' (tuntutan pencemaran nama baik), perlindungan kondisional apabila nama dilepaskan media, united tidak boleh dipecat karena| dan tidak kingdom menjadi whistleblower public interest perlindungan dari viktimisasi dan disclosure act perlakuan yang merugikan merusak bahwa khusus mengenai kedudukan seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, menyatakanbahwa keberadaan dapat dikatakan secara tiba tiba muncul dan mengatur sesuatu yang tidak diatur dalam nomor tahun ini secara hukum tidak mempunyai sandaran yang jelas dan kuat dengan hal hal yang diatur oleh nomor tahun khususnya pada sebelum bahwa norma dan atau masalah hukum yang diatur oleh nomor tahun dikenal dalam doktrin dan praktik hukum negara negara yang menganut system anglo saxon sebagai plea bargaining . dalam praktik plea bargaining dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan guilty plea . dengan pernyataan bersalah inilah seorang terdakwa akan mendapat pengurangan hukuman andrew ashworth: sentencing criminal justice, third edition, butterworths, karena plea bargaining, sebagaimana dikemukakan oleh john sprach, paling kurang mengandung empat pengertian, can mean agreement between the judge and the accused that pleads guilty some all the offences charged against him the sentence will will not take certain form. second, plea bargaining can mean undertaking the prosecution that the accused will admit certain charges they will refrain from putting more serious charge into the indictment will ask the judge impose relatively light sentence. third, plea bargaining may refer the prosecution agreeing with the defence that the accused pleads guilty lesser offence they accept the plea. last, may refer the prosecution agreeing not proceed one more counts the indictment against the accused will plead guilty the remainder john sprach: remains criminal procedure, ninth edition, oxford, bahwa rezim hukum yang mengatur kedudukan saksi dan korban sangat berbeda dengan rezim hukum yang mengatur saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama . ketentuan hukum yang mengatur hak saksi dan korban secara jelas dan tegas diatur dalam nomor tahun sedangkan rezim hukum yang mengatur kedudukan saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama diatur oleh kurap nomor tahun terbatas pada memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersangka atau terdakwa, belum memberikan perlindungan kepentingan saksi atau korban perbuatan pidana, bahwa ketentuan tentang kedudukan seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama menurut undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, pada kenyataannyaterhadap saksi, bahwa secara faktual pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kepolisian republik indonesia berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal mei hanya bersumber dari keterangan saksi yang menjadi tersangka dalam perkara yang pemohon laporkan kepada komisi iii dpr dan satuan tugas pemberantasan mafia hukum didukung oleh alat bukti yang lain, atau dengan kata lain pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, ditahan dan dididik sebagai tersangka oleh penyidik polri tanpa didasarkan kepada alat bukti yang cukup. (vide bukti bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa penangkapan, penahanan dan penyidikan pemohon sebagai tersangka oleh penyidik polri adalah berdasarkanmeskipun sebelumnya pemohon telah meminta perlindungan kepada lps sesuai dengan surat pemohon tanggal mei (vide bukti namun pemohon tetap ditangkap dan ditahan oleh penyidik bareskrim, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan nomor tahumenurbahwa ketentuan yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana,dapat dijadikanketentuan nomor tahun telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak hak konstitusional sebagaimana atur dalam uud uraian tersebut atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalammaksud oleh uud dan danini juga bertentangan dengan uud karena mengandung konflik dengan uud sebab ini potensial membatasirutama berhubungan dengan kedudukan sebagai whistle blower. dengan kata lain, keberadaan ini,adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan pemohon seharusnya dikaitkan dengan ketentuan nomor tahunkarena saksi harus mendapat perlindungan dan penghargaan demi tercapainya kepastian hukum: ketentuanan uud bahwa nomor tahun guo, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salahjika digunakan dengan ditafsirkan secara salahdialporkannya sebagaimana terjadi pada pemohon bukti bahwa nomor tahun tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi menghilangjika digunakan dengan ditafsirkan secara salah ,meriksasebagai contoh permasalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari pemprov jawa barat tahun yang dibanggakan kepada pemohon bukti permasalahan yang terjadi tahun ini telah pernah diaudit oleh bpk dan dinyatakan tidak bermasalah, bahkan atas keberhasilan pemohon polda jawa barat, pemohon telah dipromosikan menjadi kabareskrim. setelah pemohon memberikan kesaksian adanya praktik mafia hukum institusi kepolisian maka permasalahan tersebut dipersoalkan dan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. hal ini. bahwa sangat mendesak untuk mencegah penyidik polri menggunakan ketentuan nomor tahun sebab hal ini penting untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban, dalam memberikan perlindungan terhadap whistle blower yang membuka dan atau melaporkan secara terbuka kepada masyarakat adanya korupsi lingkungan tempatnya bekerja dalam rangka memberantas korupsi, selain itu adalah juga mendesak untuk mengakhiri sengketa kewenangan antar penyidik polri dan lembaga perlindungan saksi dan korban lps) yang melibatkan presiden republik indonesia, bahwa oleh karena itu sangat relevan dan signifikan diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian nomor tahun terhadap uud adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi pemohon sebagai manusia apabila norma hukum nomor tahunemohon apabila menjadi terdakwaperbedaan penafsiran tentang kasus penangkapan, penahanan dan penyidikan sebagai tersangka pemohon antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan penyidik polri, telah melibatkan presiden republik indonesia sebagai kepala pemerintahan, karena lembaga perlindungan saksi dan korban kepada presiden lps) telah meminta presiden untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa kewenangan antara polri dan lembaga perlindungan saksi dan korban kepada presiden lps): buktilindungan saksi dan korban tahun yang mengatur: sebelum adanya penangkapan, penahanan dan penyidikan sebagai tersangka oleh penyidik polripemohon sebagai warga negara indonesia, jugaoleh karenanya tidaklah berlebihan pemohon juga mengemukakan fakta hukum, bahwa seorang saksi pelapor yang memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tidak atau belum dituntut secara pidana, yaitu antara lain bukti kasus suap miranda gultom yang ditangani oleh kpk, untuk saksi pelapor agus tjandra telah dibebaskan dari tuntutan hukum sebagai tersangka. kasus korupsi dana yayasan bank indonesia, untuk saksi anwar nasution, sebagai pemberi informasi dibebaskan oleh kpk untuk tidak dijadikan tersangkinterpretasikan sebenarnya dan sesuai dengan kepentingannya oleh pemegang otoritas tertentu, bahwa perlindungan terhadap saksi pada hakikatnya, agar pelapor, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum nomor13 tahun mendapat . , termasuk penyidik. seluruh uraian atas membuktikan bahwa penetapan seorang saksi menjadi tersangka yang dapat ditangkap, ditahan dan dididik sebagai tersangka oleh penyidik telah mencederai atau setidak tidaknya berpotensi mencederai independensi lembaga perlindungan saksi dan korban, yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang melaporkan adanya perbuatan pidana, bahwa dengan melihat fakta tersebutdimohonkan untuk menyatakan nomor tahun bertentangan dengan uud serta uud dan oleh karena itu inkonstitusional makanomor tahun bertentangan dengan uud dnomor tahun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangmemberikan kesaksian dalam perkara tersebut: karena adalah the final interpreter the constitution maka: bahwa pemohon selaku warga negara indonesia telah melakukan kewajibannya untuk memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum beberapa kasus antara lain: tindak pidana dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka gabus tambunan, tindak pidana korupsi suap pada kasus pt. salah arwana lestari, serta penggunaan dana apbn, hibah, kredit export oleh mabes polri dan polda polda seluruh indonesia, bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusionalbahwa pemohon telah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dan dididik sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi yang diberikan karena adanyanomor tahun guo,melaporkannya sebagaimana terjadi pada pemohon, bahwaberpotensi menjadi preseden buruk dan::nyidikyang telah,belum adanya penangkapan dan penahanan oleh penyidik polri,bahwa perlindungan terhadap saksi pada hakikatnya, agar pelapor mendapatadalah oknum aparat hukum itu sendiri, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, termasuk penyidik: ketentuuud dan uud bahwa untuk melindungi hak asasi pemohon tidak terus menerus dilanggar dan tidak melahirkanberhak atau pejabat yang telah berakhir masa jabatannyapemohon,, bahwa mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara nomor puu vii menurut pemohon, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas uud yang telah berlangsung secara terus menerus dilakukan oleh kepolisian republik indonesia. dengan memperhatikan bunyiadalah sangat tepat apabila mahkamah memerintahkan untuk menghentikan sementara tindakan kepolisian untuk mendidik, penahanan yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia, karena perkara tersebut yang sedang diuji oleh mahkamah konstitusi: bahwa secara faktual dalam perkara pemohon ini sedang terjadi sengketa kewenangan lembaga negara skin) yaitu antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan kepolisian republik indonesia, sehinga adalah patut apabila mahkamah konstitusi memerintahkan penghentian sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum (dalam hal ini penahanan dan penyidikan) yang terkait dengan perkara yang sedang diuji: bahwa benar dan secara faktual permohonan ini mengandung sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban dan kepolisian republik indonesia: bahwa secara faktual terdapat perbedaan penafsiran antara lembaga perlindungan saksi dan korban lps) dengan penyidik kepolisian republik indonesia. bahkan sengketa kewenangan ini telah disampaikan secara resmi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban lps) kepada presiden republik indonesia untuk mendapat penyelesaian, bahwa permohonan provisi ini mendesak untuk dikabulkan, sebagai upaya mengakhiri kontroversi dan perdebatan kewenangan antara penyidik polri dan lembaga perlindungan saksi dan korban lps) yang telah melibatkan presiden republik indonesia. selain itu, penghentian penyidikan dan atau penahanan pemohon ini ini penting untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban lps) adalah lembaga yang kredibel dan mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi yang telah memberikan keterangan dan atau pengakuan adanya korupsi pada lembaga negara tertentu.undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban,, yang mana tafsir tersebut, dengan pengertian bahwasaksi tersebut memberikan kesaksian dalam perkara tersebusaksi dan korban kartu tanda anggota polri pemohon, bukti fotokopi kliping media massa elektronik tanggal maret dan tanggal april bukti fotokopi undangan komisi dpr nomor sp. dprri iv tanggal april dan kliping media massa cetak dan elektronik, bukti fotokopi permohonan perlindungan saksi yang diajukan pemohon kepada lps tanggal mei bukti fotokopi perjanjian perlindungan antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan drs. suseno dadi, s.h., m.h., msc, nomor per lps tanggal mei fotokopi surat lembaga perlindungan saksi dan korban nomor !lps tanggal mei perihal pemberitahuan diterimanya perlindungan saksi a.n drs suseno dadi, s.h., m.h., msc: fotokopi surat pernyataan dari drs suseno dadi, s.h., m.h., mscpemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang sesuai uud berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan dimana pemohon melaporkan adanya kejahatan yang terjadi secara sistematis dan terstruktur ditubuh kepolisian republik indonesia kasus: kepada satuan tugas pemberantasan mafia hukum satgas) pada tanggal maret danpenggunaan anggaran mabes polri dan polda polda seluruh indonesia. kepada komisi ill dpr padabahwa sebelumnya pemohon juga telah memberikan kesaksian media massa baik cetak maupun elektronik tentang dugaan tindak pidana korupsi yang secara sistematis dan terstruktur juga melibatkan oknum aparat hukum baik kepolisian, kejaksaan dan oknum hakim pengadilan. (vide bukti bahwa atas partisipasi pemohon tersebut telah direspon dengan baik oleh pihak pihak berwenang termasuk pihak kepolisian yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan laporan pemohon tersebut khususnya tindak pidana dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka gabus tambunan dan saat ini prosesnya sedang terus berjalan: bukti fotokopi surat panggilan nomor pgl iv pikir& wcc tanggal april fotokopi surat panggilan nomor pgl pikir& wcc tanggal mei bukti fotokopi surat perintah penangkapan nomor sp. kap tanggal mei (tanpa meterai), fotokopi surat perintah penangkapan nomor sp.han v tanggal mei (tanpa meterai), bukti fotokopi kliping media massa baik cetak maupun elektronik (tanpa meterai): bukti fotokopi berita acara pemeriksaan tersangka tanggal juni fotokopi surat panggilan nomor pgl vi pikir wcc tanggal juni (tanpa meterai), bukti asli kliping koran kompas tanggal juni berjudul suseno dan perlindungan saksi : bukti asli kliping koran kompas tanggal juni berjudul lps surat presiden untuk amankan suseno , bukti kliping media elektronik gatra.com tanggal juni berjudul kpk dalami peran agus contro , kliping media elektronik okezone.com tanggal februari berjudul status anwar dan hamka tidak ditingkatkan : bukti fotokopi surat keterangan tertulis lps nomor lps tanggal agustusprof. dr. saudi isra, s.h., mpa: tentang perlindungan saksi dan korbpada ujungnya bertentangan uud konsiderans menimbang menyatakan:: penegak hukum sering mengalami kesulitan: karenanya. kehadiran yang menyatakaberpotensi merusak atau menggagalkan maksud awal pembentukan dengan mengambil contoh kasus yang dialami suseno dadi, penggunaan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak mampu memberikan perlindungan terhadap saksi. dalam huruf nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dinyatakan bahwa kejelasan tujuan merupakan asas dasar pembentukan peraturan perundang undangan. kemudian dalam penjelasan huruf secara eksplisit dikemukakan:cara sistemik berada dalam bab tentang perlindungan saksi dan korban. seharusnya, semua norma yang ada dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. namun, ketentuan tidak saja tidak sejalan dengan maksud yang ada dalam bab karena kehadiran ketentuan itu justru tidak memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. secara terang benderang, kehadiran justru dapat mengancam saksi dan korban. selain itu, kehadiran dapat menghilangkan. sadar atau tidak, ketentuan itu menegaskan hak hak yang harusnya diperoleh oleh saksi dan korban sebagaimana dicantumkan dalam selain itu, frasapotensi menimbulkan tafsir ganda (multi interpretasi) dan ambigu. perumusan yang demikian tidak sesuai dengan dengan huruf yang menyatakan bahwa peraturan perundang undangan berdasarkan asas kejelasan rumusan. dalam penjelasan huruf dinyatakan:onteks yang lebih luas, ketentuan yang terdapat dalam dapat dikatakankonteks agenda pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum, ketentuan yang terdapat dalam tidak hanya merusak kepastian hukum tetapi juga berpotensi merusak tujuan hukum lain yang tidak kalah fundamentalnya, yaitu asas kemanfaatan. secara sederhana, ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketakutan baru bagi seseorang yang diharapkan bersedia memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana tertentu. alasan lain yang dapat menegaskan bahwa tidak memberi manfaat dalam agenda pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum, yaitu: memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tidak memberikan jaminan bagi saksi dan korban, semakin,dalam pandangan ahli, alasan manfaat ini pula yang membuat banyak negara dunia memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. misalnya negara seperti amerika serikat, afrika selatan, kanada, nsw australia, dan tidak memberikan status tersangka bagi saksi sebagaimana diatur dalam bagaimanapun, dengan adanya ketentuan yang merugikan saksi dan korban akan menurunkan keinginan untuk membuka dan membongkar kejahatan kejahatan besar termasuk korupsi. karena alasan kepastian hukum dan kemanfaatan atas, ketentuaadalah bertentangan dengan uud dan harus dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat. dr. eddy o.s diaries bahwa undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, secara eksplisitundang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban berada dalam bab undang undang guo tentang perlindungan dan hak saksi dan korban. dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan hak hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban bertentangan dengan dan uud berdasarkan pertanyaan tersebut, ahli akan menguraikan dengan cara interpretasi, yaitu: interpretasi historisyaknimenurut sejarahnya, whistle blower itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar italia yang berasal dari palermo, sisilia sehingga sering disebut siciliano mafia atau cosa nostra. kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para mafioso bergerak bidang perdagangan heroin dan berkembang berbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis berbagai negara seperti mafia rusia, cartel colombia, triad cina dan yakuza jepang. begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang orang mereka dapat menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. tidak jarang suatu sindikat dapat terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. artinya, salah seorang dari mereka berfungsi sebagai peniup peluit atau whistle blower untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan. sebagai imbalannya, whistle blower tersebut dibebaskan dari tuntutan pidana. dengan demikian ketentuan undang undang guo bertentangan dengan semangat whistle blower itu sendiri. interpretasi doktrinwhistle blower peniup peluit). ada tiga hal terkait whistle blower yang perlu mendapat perhatian. pertama, harus sesegera mungkin whistle blower diberi perlindungan. hal ini dimaksud agar tidak dibunuh oleh komplotannya. kedua, informasi dari whistle blower dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk mengungkap sindikat kejahatan tersebut. ketiga, jika whistle blower memberikan informasi sehingga bisa membongkar sindikat kejahatan sampai akar akarnya, maka hal ini dipakai sebagai alasan penghapus tuntutan pidana. ketentuan undang undang guo tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang whistle blower karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut. artinya, satu sisi tersebut memberi perlindungan, namun sisi lain whistle blower tidak mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. dengan demikian undang undang nomor tahun tidak memberikan kepastian hukum kepada whistle blower. interpretasi gramatikal makna ketentuan undang undang ditafsirkan dengan cara mengabaikannya menurut bahasa umum sehari hari. ketentuan undang undang nomor tahun bersifat ambigu, tidak memenuhi prinsip lex certa dalam hukum pidana dan cenderung contra legum dengan ketentuan bila diuraikan secara gramatikal, padahal hak excusatie terdakwa adalah salah satu unsur objektivitas peradilan. satu sisi, ketika orang tersebut sebagai saksi pengadilan, keterangannya sah sebagai alat bukti jikkalimatsifat ambigu dan menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan disidangkan lebih dulu, apakah whistle blower ataukah pelaku yang dilaporkan oleh whistle blower ataukah akan disidangkan secara bersamaan. ketiga, ketentuan bersifat contra legum dengan ketentuan yang pada hakekatnya menyatakan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. interpretasi sistematis logis menafsirkan ketentuan perundang undangan dengan menghubungkannya dengan semua dalam undang undang tersebut, peraturan hukum atau undang undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana, paling tidak ada tujuh prinsip. salah satu diantara prinsip tersebut adalah prinsip ditulis est lex dan rubric est lex. prinsip yang pertama disebut berarti judul perundang undangan yang menentukan sedangkan prinsip yang kedua berarti rubrik atau bagian perundang undanganlah yang menentukan. cast ago, secara rubric est lex berada dalam bab tentang perlindungan dan hak saksi dan korban, sedangkan substansi tersebut tidak menjamin perlindungan terhadap whistle blower dari tuntutan hukum terutama hukum pidana. demikian pula secara ditulis est lex, judul undang undang tersebut adalah perlindungan saksi dan korban. jadi apapun status dari saksi tersebut harus tetap diberi perlindungan. ketentuan undang undang guo terlepas dari konteks perlindungan itu sendiri. dengan demikian ketentuan tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. interpretasi komparatif interpretasi dengan membandingkan ketentuan tersebut negara lain antara lain: amerika serikat diatur dalam whistle blower act whistle blower dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi. afrika selatan diatur dalam protected disclosures act nomor tahun whistle blower diberi perlindungan dari occupational detriment atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. canada diatur dalam section criminal code canada. whistle blower dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakanaustralia diatur dalam dan protected disclosures act whistle blower, identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari tuntutan pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pembalasan dan perlindungan kondisional apabila nama dilepaskan media. inggris diatur dalam dan public interest disclosure act whistle blower tidak boleh dipecat dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan. interpretasi komparatif biasanya melihat undang undang berbagai negara yang timbul dari perjanjian internasional. dalam konteks demikianketentuan udang undang nomor tahun secara substansi bertentangan dengan unca yang secara eksplisit menyatakan, setiap negara pihak wajib mengambil tindakan tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan kejahatan yang ditetapkan sesuai konvensi ini dan sebagaimana layaknya bagi keluarga mereka dan orang orang lain yang dekat dengan mereka . kesimpulan berdasarkan keseluruhan uraian atas, ketentuan undang undangmaksud oleh dan uudagustus yang menguraikan sebagai berikut: pokok pokok permohonan bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban terhadap uud yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut: bahwa ketentuan undang undang. tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap kedudukan "saksi" dan "tersangka" serta dalam kondisi bagaimana seseorang dapat dijadikan "tersangka" ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai "saksi pelapor" sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, dan oleh karenanya maka ketentuan undang undang nomor tahun bertentangan dengan hak hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud bahwa akibat dari multi tafsir terhadap ketentuan undang undang nomor tahun maka telah terdapat perbedaan penafsiran antara lembaga perlindungan saksi dan korban lps) dengan penyidik polri terhadap makna yang terkandung dalam pengertian "saksi yang juga tersangka" dan akibat perbedaan penafsiran tersebut maka pemohon telah dirugikan hak hak konstitusionalnya, karena pemohon pada awalnya diperiksa sebagai saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan, akibatnya maka perlindungan kepada pemohon dalam kapasitas sebagai saksi tidak dapat dilakukan lps. singkatnya menurut pemohon, jika ketentuan guo digunakan dengan ditafsirkan secara salah makakhususnya hak saksi dan korban. selain itu ketentuan guo juga berpotensi menghambat persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena itu menurut pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan dan uud selanjutnya pemohon dalam permohonannya memohon agar mahkamah konstitusi memberikan putusan: dalam provisi:nomori pikir wcc atas tersangka suseno dadi.. bahwa setelah pelaporan tersebut pemohon telah mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada lembaga perlindungan saksi dan korban pada tanggal mei bukti terhadap kasus kasus yang telah pemohon laporkan kepada dpr dan satuan tugas pemberantasan mafia hukum, dan selanjutnya telah dibuatkan perjanjian perlindungan nomor per !lps antara lps dengan pemohon bukti bahwa atas laporan pemohon yang lain yaitu tindak pidana korupsi suap pada pt. salah arwana lestari, penyidikan pihak kepolisian, pemohon telah dipanggil oleh bareskrim polri sebagai saksi atas laporan polisi nomor pol: lp iv bareskrim tanggal april dengan surat panggilan nomor pgl iv pikir& wcc yaitu pada tanggal april dan berdasarkan surat panggilan nomor pgl pikir wcc tanggal mei bukti bahwa pada tanggal mei yaitu pada saat pemohon memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi, selanjutnya polri meningkatkan status pemohon menjadi tersangka dan selanjutnya melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan terhadap pemohon atas perkara yang dilaporkan pemohon yaitu tindak pidana korupsi suap pada pt. salah arwana lestari berdasarkan surat perintah penahanan nomor sp. han pikir& wcc dan selanjutnya pemohon ditempatkan rumah tahanan negara jakarta pusat mako korps brimob polri sejak tanggal mei bukti bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh bareskrim polri terhadap pemohon juga didasarkan atas keterangan kadin humas mabes polri dibeberapa mass media baik cetak maupun elektronik bukti,lain. ilalami oleh pemohon dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. lebih lanjutmaka pertanyaannya adalah anggapan adanya kerugian konstitusional pemohon tersebut apakah disebabkan oleh berlakunya dan atau akibat berlakunya ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, atau akibat penetapan pemohon sebagai tersangka, kemudian dilakukan penahanan oleh penyidik kepolisian republik indonesia atas perkara tindak pidana korupsi yang dibanggakan kepada pemohon (vide nomor laporan polisi pol. lp iv bareskrim dan pol. pgl ni1 pikir wcc). karena ituloleh pemohon, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelapor (saksi) yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana kejahatan (korupsi) salah satu institusi kepolisian), merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberantas mafia hukum yang terjadi indonesia atau sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam hukum dan pemerintahan. sehingga menurut pemerintah, adalah tepat dan sudah semestinya jika setiap orang (termasuk pemohon) tidak setuju dijadikan tersangka, kemudian dilakukan penahanan oleh penyidik polisi) atas dugaan telah melakukan tindak pidana (korupsi) untuk melakukan perlawanan upaya hukum pra peradilan pengadilan negeri, sebagaimana telah dilakukan oleh pemohon, yang sampai diajukannya permohonan pengujian ini, pemohon telah melakukan upaya hukum pra peradilan sebanyak (dua) kali pengadilan negeri jakarta selatan. berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena ituwenangan mahkamah konstitusi dalam permohonannya, pemohon meminta agar mahkamah konstitusi memberikan putusan dalam provisi yang antara lain pikir wcc atas tersangka suseno dadi. sehubungan dengan permohonan pemohon tersebut pemerintah berpendapat bahwa kewenangan untukhuruf sampai dengan: sedangkan alasan untuk penghentian penyidikan perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan alasan: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut tempat bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan atas, maka pemerintah memohon agar yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon tersebut atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara). iv. penjelasan pemerintah sebelum pemerintah memberikan penjelasan atas permohonan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, berikut disampaikan original intent undang undang guo, sebagai berikut: bahwa hasil penelitian yang dilakukan sebelum menyusun naskah akademik dan rancangan undang undang tentang perlindungan saksi dan korban, secara ringkas sebagai berikut: berbagai ketentuan yang terdapat dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap) lebih banyak memberikan perlindungan hukum kepada tersangka terdakwa daripada kepada saksi korban: saksi memiliki kewajiban memberikan kesaksian yang apabila tidak dilakukan maka dapat menimbulkan sanksi pidana, sebagaimana dirumuskan dalam dan kuhp, namun tidak terdapat hak saksi yang secara spesifik dirumuskan, dalam praktik tempat justru banyak saksi yang dituntut secara pidana oleh pelaku tindak pidana dengan dakwaan melakukan perbuatan pencemaran nama baik", karena saksi menyampaikan informasi yang benar kepada penegak hukum, peran korban dalam proses peradilan lebih dilihat sebagai sarana untuk membuktikan kesalahan terdakwa, akan tetapi apresiasi dan perlindungan terhadap korban tidak diperoleh, juga pemulihan bagi korban sama sekali tidak diatur, kecuali sebagaimana diatur dalam kurap yang membuka ruang penuntutan ganti kerugian yang digabung dalam proses pemeriksaan tindak pidana tersebut. bahwa ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang selama ini tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara. saksi sebagaimana diatur dalam undang undang guo dikategorikan dalam beberapa golongan, yaitu: saksi yang sungguh sungguh tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, saksi yang terlibat sebagai korban tindak pidana, dan saksi yang terlibat dalam tindak pidana dalam konteks penyertaan (deelneming). kemudian saksi juga harus dibedakan dari bentuk tindak pidana mana saksi tersebut memberikan keterangan, sehingga pemberian perlindungan, misalnya perlindungan keamanan hanya diberikan kepada saksi dalam perkara pidana yang sangat serius, dan bukan terhadap semua orang yang menjadi saksi dalam perkara pidana. demikian juga untuk korban tindak pidana, mana hak untuk menuntut, misalnya restitusi hanya diberikan kepada korban terhadap tindak pidana pelanggaran ham yang berat. bahwa keberadaan whistle blower (pemukul kentongan) disadari memiliki peranan yang panting oleh perumus rancangan undang undang tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi pengaturan yang lebih rinci yang berkaitan dengan saksi sebagai whistle blower tersebut memiliki unsur unsur yang berbeda cukup signifikan dibandingkan dengan saksi dalam kategori lain. sebagaimana diketahui bahwa whistle blower act yang dijumpai berbagai negara amerika utara, eropa dan australia pada awalnya lebih ditujukan untuk tindakan mal administration yang dilaporkan oleh insider kepada atasannya ataupun kepada pihak yang berwenang. perlindungan perlu diberikan karena pada umumnya orang yang melaporkan adalah orang yang ingin menegakkan kebenaran pada lembaga mana yang bersangkutan bekerja, disisi lain yang dilaporkan tersebut kemungkinan sebagai atasannya.ketentuan tentang whistle blower dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban. terhadap permohonan ketentuan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban dibuat adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban dalam perkara pidana. dalam undang undang nomor tahun disebutkan bahwaperlindungan dimaksud bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban sehingga tidak merasa takut dengan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. dalam ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi"yang dengar sendiri, lihat sendiri dan atau alami sendiri angka i), sedangkan yang dimaksud dengan korban"idana angka! tersebut kepada penegak hukum : selanjutnya undang undang nomor tahun menyebutkan,dan menurut penjelasan undang undang nomor tahun bahwa yang dimaksud dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun merupakan penegasan bahwa saksi, korban dan pelapor yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, adalah saksi, korban dan atau pelapor yang memberikan kesaksian atau laporan kepada penegak hukum , bukan kepada orang lain atau lembaga lain yang tidak termasuk sebagai penegak hukum. kemudian perlu juga dipahami bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tersebut hanya berlaku khusus kepada saksi dan pelapor yang tidak berstatus sebagai tersangka dalam perkara tersebut. sedangkan terhadap saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun dengan demikian jelas bahwa pemohon tidaklah termasuk sebagai saksi pelapor yang dilindungi menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban. menurut ketentuan undang undang nomor tahumpatketentuan undang undang nomor tahun mempunyai makna dan merupakan penegasan bahwa saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban lps) hanyalah saksi yang tidak terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut. dengan demikian bahwa ketentuan undang undang nomor tahun telah sangat mudah dipahami, sehingga tidak lagi memerlukan penafsiran. dan oleh karenanya maka penyataan atau pendapat pemohon dalam permohonannya bahwa telah terjadi perbedaan penafsiran antara penyidik kepolisian dengan lps terhadap ketentuan undang undang nomor tahun adalah merupakan pendapat yang tidak mengandung kebenaran. kemudian apabila rumusan undang undang nomor tahun dipahami secara benar, maka dapat diketahui secara jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun telah menerapkan prinsip prinsip dasar hak setiap warga negara indonesia hadapan hukum sebagaimanaselanjutnya uud menjelaskan dengan tegas bahwa negara indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). hal ini berarti bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kembalinya. hukum berperan sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. sebagai negara hukum kepastian hukum harus ditegakkan. oleh sebab itu pengekangan pembatasan kebebasan bergerak yang dialami pemohon saat ini sebagai akibat dari dilakukannya penahanan atas diri pemohon adalah merupakan implementasi dari prinsip persamaan hadapan hukum (equality before the law), yaitu suatu prinsip yang sangat menghargai persamaan manusia hadapan hukum. hadapan hukum semua manusia sama, dalam arti siapapun yang melakukan tindak pidana maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus diperlakukan sama hadapan hukum (equality before the law). dengan demikian maka jelaskesimpulan berdasarkan penjelasan sebagaimana dikemukakan atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: pemohon tidak mempunyai kemudian hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. penghentian penyidikan perkara tindak pidana atas nama pemohon tidak masuk dalam kewenangan mahkamah konstitusi. tidak benar ada perbedaan penafsiran antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan penyidik polri terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban.selanjutnya pemerintah memohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut: dalam provisi: menolak permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian penyidikan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh pemohon. dalam pokok perkaraagustus yang menguraikan sebagai berikut: bahwanomor pol:buktiundang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban oleh pihak kepolisian: bahwajamin oleh uud ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban d"lindungan saksi dan korbanrlindungan saksi dan korban (selanjutnya disingkat nomor tahun terhadap uud yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam permohonan guo dikemukakan tindakan penahanan yang dilakukan oleh bareskrim polri terhadap pemohon didasarkan atas keterangan kadin humas mabes polri beberapa mass media baik cetak maupun elektroniknomor tahun (vide permohonan angka hal. bahwa menurutpol.(vide permohonan angka hal. bahwa pemohon dalam permohonan guo mengemukakannomor tahun oleh pihak kepolisian. (vide permohonan angka hal. bahwa pemohon beranggapan(vide permohonan angka hal..menurut pemohon ketentuan nomor tahunemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, deng.il atas undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut nomor tahun terhadapuntuk memahami "roh" dari ketentuan atau norma yang terkandung dalam undang undang guo, perlu memperhatikan latar belakang perumusan tersebut. makna yang terkadang dalam ketentuan undang undang guo penting untuk dipahami. dasar pertimbangan perumusan ketentuan undang undang guo terkait dengan perlindungan saksi yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka tidak dipahami secara subjektif, tetapi pendekatannya harus dari sudut pandang objektif melihat kepada perbuatan. perdebatan mengenai perumusan ketentuan ini dapat diteliti baca dalam risalah rapat pembahasan ruu tentang perlindungan saksi dan korban yaitu rapat panitia kerja, rabu mei dapat disampaikan sebagai berikut: dim nomor yaitu seorang saksi yang termasuk sebagai tersangka ini dia saksi juga, tetapi tersangka juga sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia terbukti secara sah dan me. itu menghapus usulan pernerintab yang atas. tentang tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata itu. setuju ya? kalau ini memang perlu seorang pak karena dia saksi dan bisa juga jadi pelaku, kalau saksikan mourn. ini seorang saksi, jadi tersangka juga, kpk tatkala kita ambil dari kejaksaan atau kepolisian, ujung ujungnya begitu lagi. tetapi apapun ceritanya kita sepakat ide dasarnya adalah kemandirian, hanya pelaksanaannya tetap bawah polisi yang sampai saat ini mempunyai alat untuk melindungi para saksi itu. itu saya kira. terima kasih." (vide buku proses pembahasan ruu tentang perlindungan saksi dan korban, sekretariat jenderal dpr ri, jakarta, hal. bahwa mencermati latar belakang perumusan ketentuan ruu tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana diuraikan tersebut, tegasnya seorang saksi dapat juga berstatus sebagai tersangka, sehingga karena alasan perbuatan seorang meskipun berstatus saksi tentu saja tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. kendati demikian kesaksian seorang saksi yang menjadi tersangka dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. atas dasar itu, dpr berpendapat bahwa sesungguhnya ketentuan undang undang guo, terkait dengan ketentuan undang undang guo mengandung norma hukum yang jelas dan pasti untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi, korban dan pelapor, yaitu bahwa pada dasarnya seorang saksi, korban, dan pelapor diberikan perlindungan hukum. namun ketentuan ini harus dimaknai bahwa saksi, korban, dan pelapor tersebut tidak tersangkut dengan peristiwa tindak pidana dan perkara perdata yang melaporkannya. oleh karena itu ketentuan undang undang guo tentu saja tidak berlaku bagi saksi, korban, atau pelapor manakala tidak terlibat dengan perbuatan pidana yang sedang dilakukan penyelidikan atau penyidikan. bahwa pemohon dalam permohonan guo tidak menguraikan secara konkrit alasan yuridis mengenai pertentangan norma undang undang guo dengan ketentuan dan uud pemohon juga sesungguhnya tidak mampu menguraikan secara aktual mengenai timbulnya kerugian konstitusional yang secara nyata dialami pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan undang undang guo. seandainyapun pemohon sekarang ini mengalami kerugian karena statusnya ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang didalilkan pemohon, menurut dpr hal ini sama sekali tidak ada relevansinya atau bukan disebabkan ketentuan norma yang terkandung dalam undang undang guo. oleh karena itu dpr berpendapat bahwa ketentuan undang undang guo secara hukum normalnya sudah benar, jelas, dan pasti yaitu bahwa seorang saksi yang juga berstatushal itu berlaku bagi setiap orang yang menjadi saksi dan juga sekaligus berstatus sebagai tersangka artinya seorang saksi yang tidak berstatus tersangka menurut hukum tentu akan mendapat perlindungan hukum yang berbeda dengan seorang saksi yang berstatus tersangka. bahwa dpr berpandangan ketentuan undang undang guo sama sekali tidak menghalangi dan mengurangijuga hak memperoleh perlindungan atasdan uud bahwa pemohon baik sebagai saksi maupun tersangka tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam kurap dan kuhp. oleh karena itu ketentuan undang undang guo sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang memberikan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dan uud tentu saja ketentuan tersebut atas tidak berlaku terhadap pemohon, meskipun yang bersangkutan sebagai saksi manakala terbukti secara sah dan meyakinkan diduga kuat terlibat dalam suatu perbuatan pidana. dengan demikian kerugian hak konstitusional yang didalilkan pemohon sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dan uud bahwa dalil pemohon yang mengemukakan ketentuan undang undang guo bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam uud adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada landasan konstitusional dan yuridis dalam sistem hukum pidana yang berlaku yang mengatur bahwa seorang saksi pelapor (whistle blower) tidak dapat ditahan atau diproses secara pidana meskipun yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan pidana bahkan sudah berstatus tersangka. jika logika saksi dijadikan dasar subjektif untuk tidak memproses seseorang, sedangkan saksi yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat dalam perbuatan pidana yang tengah dilakukan penyidikan, maka hal itu akan meruntuhkan system pemidanaan, karena seseorang kemungkinan besar akan muncul sebagai saksi pelapor atas suatu peristiwa pidana, padahal yang bersangkutan sendiri sesungguhnya terlibat dalam peristiwa pidana itu sendiri. bahwa" sebagaimana ditegaskan dalam undang undang guo yang didalilkan pemohon (vide permohonan angka hal. menurut dpr hal seperti itu bukan merupakan suatu persoalan konstitusionalitas, melainkan semata mata terkait dengan perbedaan pemahaman atau tafsir atas suatu ketentuan undang undang yang memungkinkan berimplikasi terhadap penerapan hukum. namun perlu kami sampaikan bahwa norma yang terkandung dalam undang undang guo sudah jelas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang undang guo, artinya tidak ada tafsiran lain, selain tafsir yang tersurat dinyatakan eksplisit dalam ketentuan undang undang guo. bahwa penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh polri adalah berdasarkan pada kewenangan polri yang diberikan oleh nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia dan kurap. dalam huruf nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia bertugas "" penjelasan huruf undang undang ini menjelaskan, ketentuan". bahwa selanjutnya huruf nomor tahun tersebut mengaturaran" . namun kewenangan yang diberikan undang undang kepada polri tentu bukan tanpa dasar pertimbangan. alasannya pasti dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (termasuk pemohon) yang sudah mempunyai bukti yang kuat. bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpandangan ketentuan nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban tidak bertentangan dengan dan uurlindungan saksi dan korban tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari lembaga perlindungan saksi dan korban pada tanggal september yang menguraikan sebagai berikut: nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, telah memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang spesifik kepada saksi, dan korban. perlindungan hukum terhadap saksi, korban dan pelapor ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi saksi, korban dan pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. semua saksi, korban, dan pelapor memerlukan perlindungan hukum ini. perlindungan hukum kepada saksi, pelapor, dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman dan balas dendam melalui upaya hukum yang mungkin akan diterimanya. upaya hukum atau penggunaan instrumen hukum ini dapat dilakukan baik melalui upaya pidana maupun perdata. misalnya melalui gugatan atau melaporkan saksi kepada penyelidik penyidik atas perbuatan pidana yang dapat dilancarkan kepada saksi atau pelapor (kriminalisasi)alam nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, dicakup juga sebuah proteksi yang ditujukan kepada para pelapor yakni orang orang yang melaporkan tindak pidana atau kejahatan kepada aparat penegak hukum. walaupun perlindungan yang diberikan tersebut belumlah mencakup pelapor dalam konteks perlindungan terhadap whistle blower yang telah banyak dipraktekkan beberapa negara. namun sebagai sebuah titik awal, regulasi tersebut masih memanjatkan lps untuk melindungi para pelapor. ketentuan mengenai perlindungan hukum ini diatur dalam nomor tahun dinyatakan bahwa:erdasarkan ini maka undang undang memberikan perlindungan hukum atas (dua) hal yakni: terhadap saksi, korban, dan pelapor karena laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, yang dimaksud dengan 'pelapor oleh undang undangsaksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama. perlindungan hukum dalam kategori pertama adalah berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapornamun hal inimenurut penjelasan undang undang yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dalam hal ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. ketentuan ini merupakan sebuah hal yang baru dalam hukum pidana indonesia untuk dapat diterapkan bagi seluruh kasus pidana. sebelumnya ketentuan perlindungan dalam kategori ini hanya terbatas diberikan pada kasus kasus pencucian uang. itupun terbatas diberikan dalam konteks hukum pidana. sedangkan ketentuan baru ini berlaku pula dalam wilayah hukum perdata. dalam implementasi beberapa negara ketentuan ini biasa disebut sebagai kekebalan atau imunitas yang diberikan kepada para pelapor maupun saksi yang memberikan keterangan (pengungkapan kejahatan) kepada aparat penegak hukum mengenai adanya tindak pidana yang ketahui dan atas informasi ini tentunya akan membantu pihak penegak hukum untuk menyelidikinya ataupun menuntut pelakunya pengadilan. ketentuan ini merupakan sebuah tameng bagi para pelapor tindak pidana. il. pentingnya perlindungan saksi kolaborator crown witness) perlindungan dalam kategori kedua yakni yang diatur dalam ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka. yaknterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "supergrasses" dan peniti(bahasa italic yang berarti "mereka yang telah tobat"). atau pelaku minor. undang undang tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci dari hal ini, namun dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa: memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya, memberikan informasi mengenai keberadaan barang alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan: dan kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbentuknya aparat penegak hukum: dan frase "dalam kasus yang sama" dalam rumusan atas. jika maksud frase ini adalah hanya dalam kasus kasus mana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama. dimasukkannya ketentuan ini dalam nomor tahun bukan tanpa alasan. munculnya kasus kasus pidana berat menyodorkan banyak tantangan bagi para penyidik dan jaksa. kebanyakan dari kasus kasus ini melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka. sehubungan dengan sifat dasar dari kasus kasus organized crime atau white color crime, maka kasus kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya: pertimbangan halangan berikut ini, yang sering ditemukan mencakup: sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya: dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya aparat yang berwenang, kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud, dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku, bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain, dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi alibi palsu. dalam kasus korupsi para penyidik dan jaksa indonesia juga menghadapi halangan tambahan dalam menyelidiki dan menuntut kasus kasus seperti ini. kenyataan bahwa perekonomian negara ini sangat berdasarkan pada uang tunai membuat pendeteksian transaksi tunai yang mencurigakan semakin sulit. selain itu, korupsi yang terjadi oleh oknum aparatur pemerintah negara ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada tingkat lebih rendah agar tidak bekerja sama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan. dikarenakan masalah masalah yang melekat pada kasus kasus korupsi publik, kebanyakan jaksa pada kasus korupsi yang besar beberapa negara bergantung sebagian pada kerjasama dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini dan keterlibatan mereka dalamnya. selain dari kasus korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir, kasus penipuan akuntansi korporat, dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang melibatkan banyak terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini. kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan mana bukti lainnya bisa ditemukan. selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan dengan menyamar, merekam bukti suara atau video sebagai bukti penting dalam penuntutan. akhinya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa. untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerja sama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam tindak kriminal ini, maka dibutuhkan menggunakan beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan. oleh karena seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. maka lebih banyak negara sekarang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama dari orang orang tersebut dalam penyidikan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir. individu individu tersebut dikenal dengan sejumlah nama, termasuk saksi yang bekerja lama, saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "supergrasses"' dan peniti (bahasa italic yang berarti "mereka yang telah tobat"). berdasarkan pendapat para ahli, tidak ada unsur moral yang terkait dalam motivasinya untuk bekerja sama. kebanyakan dari mereka bekerja sama melakukannya dengan harapan akan menerima kekebalan atau setidaknya pengurangan hukuman penjara dan perlindungan fisik untuk dirinya dan keluarganya. dalam aturan beberapa negara lainnya, orang orang seperti ini adalah peserta utama dalam program perlindungan saksi. kombinasi keringanan dalam (atau bahkan kekebalan dan) penuntutan dengan perlindungan saksi dianggap sebagai alat yang sangat kuat dalam keberhasilan penuntutan perkara kejahatan terorganisir. namun dalam prakteknya memang dapat mengangkat beberapa isu isu etika karena dapat juga dipandang sebagai pemberian hadiah kepada penjahat dengan pembebasan hukuman dari tindak pidananya. untuk membahas kekhawatiran tersebut, "keuntungan" yang diberikan sejumlah sistem hukum kepada kolaborator bukan kekebalan seutuhnya dari keterlibatannya dalam tindak pidana, melainkan hukuman yang lebih ringan yang hanya dapat diberikan pada akhir kerja samanya dalam proses persidangan. peraturan dan kebijakan pada sejumlah negara dengan jelas memisahkan penerimaan dalam program perlindungan saksi dari keuntungan apapun yang dapat diberikan kepada peserta oleh penuntut umum ataupun oleh pengadilan dengan mempertimbangkan tindak pidana terdahulu, dan peraturan dan kebijakan tersebut menyatakan bahwa kolaborator hukum perlu menjalankan hukuman penjara untuk tindak pidananya. ill. latar belakang perumusan nomor tahun pada awalnya dalam ruu perlindungan saksi dan korban, hanyalah mencantumkan (belumlah termuat menjadi seperti dalam saat ini) yakni: seorang saksi yang termasuk sebaganya'". masuknya ini dalam ruu dimotivasi terhadap berkembangnya berbagai konsep seperti plea agreement beberapa negara. sebelumnya dalam ruu inisiatif masyarakat (usulan sentra ham dan icw) telah memasukkan perlindungan indian terlihat rujukannya hampir sama dengan yang diusulkan oleh caleg dpr dalam ruu, yakni: seorang saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan ketentuan dalam atas tidak berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan dan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran berat ham. dalam perkembangannya selanjutnya melalui dim, pemerintah kemudian mengusulkan revisi redaksional atas" dalam rapat panitia kerja pembahasan ruu perlindungan saksi dan korban hanja) tanggal mei rapat hanja menyetujui rumusan dengan beberapa perubahan kalimathanja dalam rapat tersebut menganggap penting untuk menyetujui tersebut karena sesuai dengan semangat awal perlindungan bagi saksi dan korban yang telah berkontribusi terhadap pengungkapan kejahatan. hanja juga menganggap bahwa tidak mungkin seorang saksi dan juga seorang tersangka dapat dibebaskan dari hukuman pidana. bahwa lebih baik bila, kontribusi saksi tersebut dijadikan dasar bagi hakim untuk mengurangi hukumannya sesuai dengan kontribusinya. menurut hanja yang diperlukan adalah hanyalah ketentuan pengurangan hukuman atas dasar kooperatifnya saksi yang bersangkutan dalam proses peradilan. dalam rapat dengar pendapat dpr tanggal juni antara tim hanja dengan beberapa ahli untuk menerima masukan dalam pembahasan ruu, diusulkan mengenai perlunya perlindungan kepada whistle blower, pengungkap fakta dalam ruu ini dan dalam pembahasan rapat hanja selanjutnya pada tanggal juli yang didasarkan atas usul ahli. pemerintah kembali mengusulkan dimasukkannya sebuah baru dalam yang berisikan mengenai: saksi," bahwa pada dasarnya ketentuan ini bukan sebuah ketentuan bare karena juga telah termuat dalam undang undang pencucian uang. namun ada perbedaannya, dimana dalam undang undang pencucian uang perlindungan tersebut hanya diberikan pelapor sedangkan dalam usul pemerintah untuk ruu ini ditujukan kepada saksi dan korban. pemerintah mengusulkan bahwa ketentuan ini memang bersifat pengecualian dan lebih istimewa. namun muncul kekhawatiran dalam rapat hanja karena dengan munculnya baru termasuk ketentuan mengenai saksi tersangka ini akan memiliki potensi untuk melindungi kejahatan orang yang bersangkutan, jika saksi tersebut ternyata terlibat dalam kejahatan. mucul pertanyaan sampai batas kapan seorang saksi itu tidak dapat dituntut? hal ini juga harus dijelaskan. berdasarkan kekhawatiran tersebut hanja kemudian membedakan lebih dahulu saksi mana yang berstatus tidak tersangka dan berstatus tersangka yang memberikan kontribusinya bare melihat reward yang dapat diberikan kepadanya. samping itu rapat hanja juga menyatakan perlu untuk memikirkan dasar dan teori hukumnya, jangan sampai ketentuan tersebut melanggar prinsip persamaan depan hukum yang dapat diterobos dengan ketentuan ini. namun rapat pada menyadari aspek kepentingan praktis maka ketentuan tersebut menjadi sangat penting untuk dicantumkan, samping juga telah digunakan beberapa negara. ketua rapat hanja kemudian mengusulkan agar ketentuan dalam mengenai whistle blower dimasukkan dalam menjadi hal ini untuk didasari bahwa pada prinsipnya saksi dan korban yang telah mengungkap suatu tindak pidana tidak dapat dituntut secara hukum, namun perlu dibuat sebuah perkecualian, ketentuan khusus jika saksi tersebut ternyata masuk dalam kategori juga sebagai pelaku dalam kasus yang sama. oleh karena itu, perlu membedakan lebih dahulu saksi mana yang berstatus tidak tersangka dan berstatus tersangka barulah kemudian diubah menjadi sebagai berikut: saksitanggal mei". iv. kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan paparan atas maka haruslah dibedakan antara rumusan baik dalam dan nomor tahun bahwa rumusan ditujukan bagi para pelapor sedangkan ditujukan bagi saksi kolaborator atau dengan bahasa undang undang ditujukan bagi perlindungan saksi yang sekaligus tersangka dalam kasus yang sama. rumusan baik dalam maupun nomor tahun merupakan ketentuan yang sangat penting bagi upaya pemberian perlindungan bagi saksi atau pelapor yang akan berkontribusi bagi pengungkapan kasus kasus pidana yang menjadi mandat lembaga perlindungan saksi dan korban lps). oleh karena itu lps tetap berpegang pada posisi harus tetap diatur dalam nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban. lps menyadari bahwa dalam penerapannya saat ini, tersebut masih dipahami secara berbeda baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum indonesia. beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penerapan tersebut ialah: terkait dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya? apakah maksud frase, "atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya" tersebut? apakah trend penggunaan gugatan atau laporan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap pelapor dari beberapa kasus yang ada dapat dimasukkan dalam kategori tersebut atas? terkait apakah ada prasyarat tertentu terkait dengan status pemohon perlindungan (saksi tersangka) ini? dalam prakteknya, perkara mana sebaiknya yang harus didahulukan penunjukannya? apakah perkara yang melaporkannya terlebih dahulu ataukah perkara dimana seorang saksi menjadi tersangka? ataukah kedua duanya bisa dilakukan secara bersamaan? hal hal atas dalam praktiknya menyulitkan pemberian perlindungan oleh lps terhadap baik pelapor maupun saksi tersangka, oleh karena itulah diperlukan sebuah penafsiran baru terhadap tersebut. kami memandang dapat memberikan penafsiran yang lebih operasional terhadap namun kami berharap penafsiran penafsiran tersebut haruslah diselaraskan dengan semangat dan tujuan dibentuknya undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban. lps memandang nomor tahun harus lebih disempurnakan termasuk terhadap ketentuan dalam tersebut. oleh karenanya lps telah berupaya untuk melakukan legislative review atas terkait dengan rencana tersebut, lps saat ini telah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam melakukan rencana revisi nomorwenangan konstitusionalnya akibat berlakunya undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, karena kedudukannya sebagai saksi dapat dijadikan tersangka dalam kasus yang sama. sehingga haknya untuk mendapat perlindungan menjadi hilang. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban,lindungan saksi dan korbanhak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang pada pokoknya,oleh karena itu: ii)erdasarkan dalilnya tersebut pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada mahkamah untukii)1iii)iv)menolak permohonan provisi pemohonbahwa kewenangan'imbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, mahkamah memandang perlu menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai undang undang guo, khususnya dengan tiga yang terdapat dalamnya, dalam perspektif yang secara relatif lebih lengkap dan memadai. bahwa hal penting dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana adalah tersangka, saksi, dan korban, termasuk pelapor. saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, namun keberadaannya selama ini kurang mendapat perhatian, sehingga banyak kasus pidana yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan karena penegak hukum sering kesulitan menghadirkan saksi atau korban karena adanya ancaman, baik secara fisik, psikis, maupun jiwanya dari pihak tertentu terhadap diri, harta atau keluarga dari saksi atau korban yang melaporkan kepada penegak hukum: bahwa dalam rangka membantu penegak hukum mengungkap kasus pidana tersebut diperlukan tumbuhnya partisipasi masyarakat. untuk itu perlu diciptakan iklim kondusif dengan memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan sesuatu hal yang membantu mengungkap tindak pidana dan melaporkannya kepada penegak hukum. mereka itulah saksi, korban dan pelapor, bahwa saksi, korban, dan pelapor perlu mendapat perlindungan hukum supaya mereka tidak khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, ketika mereka diperlukan oleh penegak hukum membantu mengungkap kasus pidana, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. perlindungan hukum kepada mereka dalam proses pidana belum diatur secara khusus, sedangkan tersangka atau terdakwa telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan sampai dengan nomor tahun kurap. oleh karena itu, berdasarkan asas kesamaan depan hukum (equality before the law) dalam prinsip negara hukum saksi dan atau korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum. bahwa dengan latar belakang, maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan atas itulah dibuat oleh pembentuk undang undang. dewan perwakilan rakyat dan presiden secara bersama sama menyetujui pembentukan dan pengundangan dengan maksud dan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, korban, dan pelapor supaya mereka terbebas dari kekhawatiran dan rasa takut terhadap ancaman ketika membantu penegak hukum mengungkap kasus pidana. menimbang bahwa dalam kerangka pemahaman sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan atas dan sesuai namanya tentang perlindungan saksi dan korban, serta judul bab bagian, perlindungan dan hak saksi dan korban, mak dan pelapor yang bukan tersangka dan yang beritikad baik,membantu penegak hukum mengungkap terjadinya tindak pidana. sejalan dengan itu maka dan harus dimaknai sebagai ketentuan yang secara jelas dan tegas (expresses verbs) bersifat eksepsional dari sehingga ketentuan yang tedapat pada harus dimaknai tidak berlaku terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, juga pelapor yang tidak beritikad baik. meskipun demikian, partisipasi saksi yang juga tersangka, apabila dalam proses hukum sangkaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, saksi yang demikian ini memang tidak dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dalam mengungkap tindak pidana tetap diberikan penghargaan, yaitu sebagai hal yang dipertimbangkan dalam pengurangan pidananya. menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut atas terkait dengan dalil dalil dalam permohonan pemohon maka permasalahan hukum yang harus dijawab oleh mahkamah adalah, apakah ketentuan yang hanya memberikan penghargaan (reward) terhadap partisipasi saksi yang juga menjadi tersangka yang keterangannya telah membantu dalam pengungkapan tindak pidana hanya sebagai pertimbangan pengurangan pidana, namun tidak membebaskannya dari tuntutan hukum bertentangan dengan prinsip prinsip: partisipasi dalampastian hukum yang adighilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuatmbatasi hak asasi manusia ham) dengan mencegah orang melakukan tuntutan yang adil sesuai dengan moral dan nilai nilai keagamaannimbang, untuk menjawab permasalahan hukum tersebut mahkamah memberikan pertimbangan sesuai dengan permasalahan sebagai berikut: partisipasi dalam pemerintahan menimbang bahwa pemohon mendalilkan dengan berlakunya hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam uud hak tersebut hilang karena pemohon telah ditahan oleh penyidik dengan alasan selain sebagai saksi pemohon juga telah ditetapkan sebagai tersangka. untuk mendukung dalilnya selain mengajukan bukti suratitulisan, pemohon juga mengajukan ahli prof. dr. saudi isra, s.h., mpa., yang pada pokoknya menerangkan, secara khusus tidak memberi manfaat dalam agenda pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum, karena tidak memberikan jaminan bagi saksi dan korban::terhadap dalil pemohontelah diuraikan dalam pertimbangan paragraf ketentuan yang terdapat pada merupakan ketentuan yang dapat diartikan dengan sangat jelas dan tegas (expresses verbs) bahwa substansi normatifnya ialah memberikan penghargaan (reward) terhadap partisipasi saksi yang juga tersangka yang keterangannya telah membantu dalam pengungkapan tindak pidana dengan menjadikannya sebagai pertimbangan pengurangan pidana. berdasarkan ketentuan substantif tersebut, negara melalui kekuasaan pembentuk undang undang harus dianggap telah tidak mengabaikan partisipasi warga negara yang telah turut memberikan kontribusi dalam pengungkapan tindak pidana. negara memberikan penghargaan berupa pengurangan pidananya. seberapa besar hal itu mengurangi pidananya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang menghadirinya berdasarkan kontribusinya dalam partisipasi mengungkap tindak pidana. penghargaan merupakan pilihan cara menurut hukum (legal choice) yang bahwa demikian juga menurut ketentuannamun pada kenyataannya, undang undang tentang, bahwa secara jelas berhubungan dan tidak terpisahkan dari nomor tahun yang menyatakan, . perlindungan terhadap saksi ini secara umum dikenal dengan sebutan perlindungan terhadap whistleblower' yang tidak dapat dihukum. dalam hubungan ini, stephen koin, menyatakan, .courts have recognized that the speech government employees must protected, even includes direct criticisms their employing agencies. courts have frequently recognized that an employee's first amendment interest entitled more weight where acting whistleblower exposing government corruption . the supreme court noted, government employee speech matters public concern often occupies the highest rung the hierarchy first amendment values and entitled special protection stephen koin: concept and procedures whistleblower law, @forum books, bahwa perlindungan terhadap saksi indonesia terutama yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, tidak semata mata berdasarkan ketentuan nomor tahun karena pada tanggal aprilmana dalam dari dilakukan oleh negara dalam memberikan penghargaan kepada saksi yang juga tersangka, serta mendorong partisipasi masyarakat mengungkap tindak pidana. . berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, menurut mahkamah ketentuan dalam tidak terbukti bertentangan dengan uud kepastian hukum yang adil menimbang bahwa pemohon mendalilkaakibat berlakunya untuk mendukung dalilnya pemohon selain mengajukan bukti surat tulisan juga mengajukan ahli prof. dr. saudi isra, s.h., mpa., yang pada pokoknya menerangkbertentangan dengan uud berdasarkan alasan kepastian hukum dan kemanfaatan tersebut, banyak negara dunia memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, seperti amerika serikat, afrika selatan, kanada, new south wales australia, dan united kingdom dengan tidak memberikan status tersangka bagi saksi, sehingga saksi dengan mudah membuka dan membongkar kejahatan kejahatan besar termasuk korupsi. adapun ahli dr. eddy o.s. diaries, menerangkan tidak memberikan. hal demikian menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir inkonstitusional, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan uud selain itudiuraikan dalam paragraf dan sesuai pula dengan nama yaitu tentang perlindungan saksi dan korban serta judul bagian, perlindungan dan hak saksi dan korban, maka substansi norm, dan pelapor, bukan saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama dan bukan pelapor yang tidak beritikad baik. perlindungan hukum tersebutdalam membantu penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. sejalan dengan itu,penghargaan oleh negara yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka dimaksud harus dipandang sebagai keadilan karena dalamnya terdapat keseimbangan (balancing) antara kontribusi pengungkapan kejahatan dan pengurangan pidana terhadap kesalahan. oleh karena itu, tidak tepat bila ditafsirkan secara contrary bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak mendapatkan apa apa. tidak tepatnya penafsiran yang demikian karena kenyataannya sebagai saksi mendapat penghargaan berdasarkan undang undang guo karena partisipasinya dalam mengungkap tindak pidana, dan sebagai tersangka terdakwa telah mendapat perlindungan hukum berdasarkan kurap sebagaimana diuraikan atas. dipakainya sebagai ketentuan yang bersifat eksepsional dari memang berbeda dengan perbedaannya terletak pada penghargaan. saksi yang juga tersangka mendapatkan penghargaan, sedangkan saksi, korban dan pelapor yang tidak beritikad baik, dapat dituntut secara hukum, tetapi tidak mendapat penghargaan berupa pengurangan pidananya. ketentuan yang demikian itu telah cukup memberikan keadilberdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, menurut mahkamah ketentuan tidak bertentangan dengan uud rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan menimbang bahwa pemohon mendalilka akibat dari berlakunya ketentuan sehingga menurut pemohon, bertentangan dengan uud yang menyatakan, . serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau. untuk mendukung dalilnya, pemohon selain mengajukan bukti suratitulisan juga mengajukan ahli prof. dr. saudi isra, s.h., mpa, yang pada pokoknya menerangkan, berpotensi merusak atau menggagalkan maksud awal pembentukan dandalil pemohon yang menyatakan, jika tersebut digunakan dengan penafsiran yang salah berpotensi menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat bagi pelapor atau saksi (vide permohonan poin halaman dan poin halaman adalah tidak tepat, sebab menurut mahkamah rumusan norma dalam guo cukup jelas, tegas, dan tidak ambigu. ketentuan demikian berdasarkan penalaran yang wajar justru mendorong pelaku tindak pidana tersebut untuk memberikan keterangan secara jujur dalam kesaksiannya dalam rangka mengungkap tindak pidana. sebaliknya, tidak terdapat argumentasi yang menurut penalaran wajar dapat diterima bila ketentuan yang demikian justru menjadikan orang merasa takut dan merasa tidak aman untuk memberikan kesaksian. atas dasar tersebut mahkamah tidak sependapat dengan ahli dari pemohon, prof. dr. saudi isra, s.h., m.p.a. yang menyatakan,dengan demikian dalil bahwa bertentangan dengan uud tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, pembatasan hak asasi manusia menimbang bahwa pemohon mendalilkasebagai akibat berlakunya ketentuan untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan ahli dr. eddy o.s. diaries, yang menerangkan pada pokoknya, bertentangan dengan semangat dalam sejarah whistle blower, karena: (i) whistle blower tidak diberi perlindungan dari ancaman komplotannya, (ii) tidak menjadikan informasi whistle blower sebagai bukti permulaan untuk mengungkap sindikat kejahatan, dan (iii) informasi whistle blower yang membongkar tidak dipakai sebagai alasan penghapus tuntutan pidana. juganorma konstitusional uud merupakan ketentuan yang memperbolehkan negara membatasi pelaksanaan ham dan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan tersebut. pembatasan dimaksudkan harus memenuhi syarat syarat: (i) dengan undang undang, (ii) dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan (iiimenurut mahkamah, ketentuan bukan merupakan pembatasan pelaksanaan ham. ketentuan yang terdapat dalamnya adalah mengenai tuntutan hukum terhadap tersangka yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tetap dapat dituntut secara hukum meskipun telah memberikan kesaksian terhadap kasus yang sama, karena pemberian kesaksian tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. ketentuan yang demikian bukan merupakan pembatasan, melainkan merupakan hal yang wajar berdasarkan keadilan dan merupakan prinsip yang dianut dalam sistem hukum pidana indonesia. oleh karena ketentuan bukan merupakan pembatasan pelaksanaan ham maka mahkamah tidak perlu menguji dalil pemohon tersebut lebih lanjut terkait dengan syarat syarat konstitusionalitas pembatasan pelaksanaan ham. adapun dalil pemohon mengenai whistle blower, mahkamah berpendapat bahwa undang undang guo memang tidak mengatur tentang whistle blower. terkait dengan hal tersebut mahkamah sependapat dengan keterangan pemerintah yang menyatakan,tentang whistle blower. dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan, menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan mahkamah terhadap permasalahan hukum atas, mahkamah perlu mempertimbangkan hal hal tersebut bawah ini: bahwa mahkamah menilai ada pilihan yang dilewati secara hukum tentang permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon. pada satu sisi mahkamah memahami dalil pemohon bahwa apabila tersebut dibiarkan tetap berlaku akan banyak orang yang takut untuk melapor dan memberi kesaksian dalam kasus yang sama karena bisa dijadikan sasaran kriminalisasi tanpa mendapat perlindungan, tetapi pada sisi yang lain mahkamah juga memahami pandangan pemerintah bahwa apabila tersebut ditiadakan bisa menimbulkan kemungkinan atau pintu bagi pelaku tindak pidana untuk berlindung dan menyelamatkan diri melalui ketiadaan norma tersebut. selain itu dalam hal saksi, korban, dan pelapor itu bukan pelaku peserta tindak pidana dalam delik penyertaan, maka yang bersangkutan sudah mendapat perlindungan hukum berdasarkan oleh karena itu, mahkamah menilai bahwa hal tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum yang tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma, sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, bahwa pemohon mendalilkan harus diberi tafsir konstitusional bahwa,dimaknai bahwa kedudukan sebagai tersangka ditetapkan terlebih dahulu sebelum saksi memberikan kesaksian dalam perkara tersebut . menurut mahkamah, dalil permohonan tersebut tidak tepat sebab tanpa penafsiran bersyarat (conditional constitutional secara substantif maupun secara gramatikal memang untuk hal yang demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. dengan demikian, tidak perlu ada tafsir lain bagi frasa tersebut karena sudah secara jelas dan tegas (expresses verbs) seorang yang dinyatakan bersalah itu sudah pasti menjadi tersangka terlebih dahulrmohonan provisi,endapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan tersebut, seorang hakim konstitusi hamdan zelda memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: permohonan pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas tahun tentang perlindungan saksi dan korban, yang menentukan:urut pemohon, guo bertentangan secara bersyarat dengan uud khususnya: hak berpartisipasi, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat,: menurut pemohon, hak hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi tersebut dirugikan oleh berlakunya guo, karena pemohon yang sudah beritikad baik telah membuka dan melaporkan kasus korupsi institusi penegak hukum (kepolisian dan sejak saan) justeru dijadikan tersangka lebih dahulu dan ditahan oleh kepolisian. menurut pemohon, seharusnya pemohon sebagai saksi yang melaporkan kasus itu mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelapor untuk tidak dijadikan tersangka serta tidak ditahan. permohonan yang diajukan pemohon hadapan mahkamah sekarang ini merupakan kasus yang unik, karena tidak sepenuhnya merupakan pengujian undang undang undang akan tetapi lebih pada pengaduan konstitusional atau constitutional complaint, karena sangat berkait dengan kasus concrete yang dihadapi pemohon. dalam memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, kewajiban mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta pencapaian tujuan keadilan sosial dan kemaslahatan umum, adalah prinsip yang harus menjadi landasan pijak utama bagi mahkamah. ada tiga aspek fundamental yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah, yaitu prinsip keadilan bagi setiap warga negara serta prinsip mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan umum dan kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime dan organized crime. oleh karena itu, ada tiga alasan mendasar mengapa mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon, yaitu: pertama, aspek keadilan. kebijakan menetapkan pemohon sebagai tersangka diikuti tindakan penangkapan dan penahanan adalah merupakan bentuk convention against corruption yang sudah ditandatangani oleh indonesia memberikan perlindungan kepada saksi saksi yang memberikan keterangan dan memberikan perlindungan kepada orang yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi. dalam dinyatakan, . kemudian dinyatakan pula dalamting testimony given through the use communications technology such video other adequate means. bahwa oleh karenadan mengalahkannya menjadi nomor tahun maka bagi indonesia ketentuan dan mengikat secara hukum, sehingga negara republik indonesia wajib memberikan perlindungan kepada saksi yang melaporkan adanya perbuatan korupsi sebagaimana dinyatakan oleh dan united nations convention against corruption, konvensi perserikatan bangsa bangsa anti korupsi, tindakan dan perlakuan yang mengancam kebebasan pemohon untuk terus mengungkap kasus korupsi yang telah melaporkannya. pemohon yang telah dengan itikad baik membuka dan melaporkan kasus korupsi lingkungan institusi penegak hukum, dalam hal ini kejahatan korupsi yang telah dikategorikan sebagai extra ordinary crime dan organized crime, seharusnya diberikan perlindungan dan penghargaan yang sewajarnya, dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membuka kasus tersebut seluas luasnya atau kasus kasus lain yang diketahuinya dengan rasa aman tanpa ketakutan. posisi strategis pemohon sebagai mantan pejabat penting dalam lingkungan institusi penegak hukum negeri ini merupakan sumber informasi kejahatan yang sangat penting. penetapan pemohon sebagai tersangka yang diikuti tindakan penangkapan dan penahanan dalam kasus demikian adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar prinsip jaminan hukum yang adil dan mengekang kebebasan atau setidak tidaknya menghentikan langkah pemohon melaksanakan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara untuk terus membuka kasus kasus korupsi yang diketahuinya atau kasus kasus lain yang mungkin bisa dianggapnya. kedua, prinsip kemaslahatan kepentingan umum. apa pun latar belakang tindakan pemohon yang membuka dan melaporkan kasus kasus korupsi yang diketahuinya internal instalasinya, langkah yang dilakukan pemohon telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. dengan adanya langkah seorang warga negara, seperti langkah pemohon, ada harapan rakyat yang sangat besar akan terbukanya berbagai tindakan tidak terpuji yang melingkupi sebahagian para penegak hukum yang tidak bermoral dan terlibat dalam kejahatan korupsi. tindakan pemohon telah memberikan efek yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi. seharusnya, pemohon diberikan perlindungan hukum agar dapat terus membuka dan melaporkan berbagai kasus yang diketahuinya dengan nyaman, tanpa tekanan apalagi dengan penangkapan dan penahanan, walaupun mungkin saja pemohon sebelumnya adalah salah satuan bagian dari kejahatan itu. tindakan pemohon yang membuka kasus kasus tersebut sangat baik dan jauh lebih besar manfaatnya bagi kepentingan dan kemaslahatan umum, dan kepentingan bangsa dan negara. ketiga, korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan terorganisasi. korupsi, seperti juga kejahatan terorisme, kejahatan narkotika, serta sebahagian kejahatan keuangan dan perbankan seperti money laundering adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan pada umumnya merupakan kejahatan terorganisasi (organized crime) dan dilakukan oleh orang orang yang pintar (white collar crime). kejahatan seperti ini hanya dapat diungkap dengan cara cara yang luar biasa. salah satu cara yang umum dikenal dalam mengungkap kejahatan seperti ini, adalah dengan menarik keluar salah satu mata rantai jaringannya yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada salah satu mata rantai jaringannya (orang dalam) yang mengetahui modus dan jaringan kejahatan tersebut, untuk membuka jaringan kejahatan yang sangat tertutup itu. dengan dilakukannya tindakan penetapan sebagai tersangka terhadap padahal pelapor dalam perkara itu, dan langsung dilanjutkan penangkapan dan penahanan dalam kasus kasus yang demikian akan menutup atau paling tidak memperkecil kemungkinan pengungkapan jaringan kejahatan secara lebih luas atau sama dengan membiarkan tidak terungkapnya kejahatan demikian secara lebih luas. kejahatan korupsi indonesia, telah ditetapkan sebagai musuh bersama yang harus diberantas sejak awal masa reformasi tahun yaitu sejak dikeluarkannya ketetapan mpr nomor tahun perubahan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan korupsi yang diubah dengan undang undang nomor tahun pembentukan kpk pada tahun dan berbagai kebijakan pemerintah yang lainnya. hal ini berarti, pemberantasan korupsi adalah salah satu tuntutan keadilan publik yang harus direspons dengan baik oleh berbagai institusi negara. karena itu, pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan terorganisasi (organized crime) adalah salah satu tuntutan keadilan yang dikehendaki sekarang ini sebagai transitional justice. pemohon sebagai mantan pejabat penting lingkungan institusi penegak hukum yaitu kepolisian ri, sebuah institusi yang sedang menjadi sorotan publik karena terungkapnya konspirasi kejahatan oleh beberapa orang lingkungan instansi itu dalam kasus pajak gabus tambunan, pasti mengetahui lebih banyak modus dan jaringan kejahatan itu indonesia, sehingga seharusnya warga negara seperti pemohon diberikan perlindungan sebagai saksi. karena, pada kenyataannya paling tidak dua dari tiga kasus yang pertama sekali diungkap dan dilaporkan pemohon yaitu kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi oleh tersangka gabus tambunan dan kasus korupsi serta suap pada arwana lestari telah terungkap dengan baik dan dibawa pengadilan. sedangkan satu kasus lagi yaitu kasus penggunaan anggaran mabes polri dan polda polda seluruh indonesia belum sempat diungkap lebih jauh, sampai penahanan terhadap pemohon oleh penyidik polri. tindakan menetapkan pemohon atau siapapun warga negara yang melakukan prestasi seperti yang dilakukan oleh pemohon menjadi tersangka yang diikuti tindakan penangkapan dan penahanan, bertentangan dengan jaminan konstitusional yang diberikan kepada setiap warga negara yitu hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. tindakan demikian dapat terjadi, karena bersumber dari ketentuan tahun yang tidak secara tegas memberikan jaminan perlindungan sebagai saksi pelapor dalam kasus kasus yang demikian. padahal dalam rangka untuk kepentingan dan kemaslahatan umum dan untuk mencapai manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan umum, pemohon seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai saksi. samping itu tindakan demikian juga bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam undang undang nomor tahun seperti dijelaskan dalam penjelasan umum undang undang tersebut, yang menyatakandanharus diberi perlindunganpemberian perlindungan saksi pelapor dalam kasus seperti yang diuraikan atas cast terhadap pemohon, tidak harus memberikan imunitas terhadap pelaku kejahatan (pelanggaran atas prinsip non immunity), dan tidak pula merupakan pelanggaran atas prinsip equality before the law. persoalan pokok yang harus dipecahkan dalam kasus ini adalah prinsip manakah yang lebih dipentingkan ketika dihadapkan antara tuntutan keadilan dan kepentingan kemaslahatan umum dengan prinsip non immunity serta prinsip equality before the law? menurut pendapat saya, kepentingan publik dan kemaslahatan umum harus didahulukan daripada prinsip non immunity atau prinsip equality before the law. hak partisipasi warga negara dalam hukum dan pemerintahan untuk kepentingan publik yang lebih besar serta untuk menegakkan keadilan publik yang lebih luas tidak boleh dikorbankan hanya untuk menegakkan prinsip non immunity atau prinsip equality before the law. atau paling tidak, mendahulukan ditetapkannya prinsip kepentingan dan kemaslahatan umum untuk menegakkan keadilan publik yang lebih luas jauh lebih penting daripada pemenuhan prinsip non immunity atau prinsip equality before the law, sepanjang tindakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum itu dilakukan dengan itikad baik. menegakkan prinsip non immunity dan prinsip equality before the law adalah baik, tetapi jauh lebih baik mengutamakan tegaknya prinsip kepentingan dan kemaslahatan umum yang lebih besar dan keadilan publik yang lebih luas. hal ini sesuai dengan prinsip dalam kaedah ushul high, apabila yang malahan itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling malahan. ikhtibarul asahi, adalah adalah. oleh karena itu, pelaksanaan prinsip non immunity dan prinsip equality before the law cast terhadap pemohon dalam perkara ini harus ditangguhkan sampai selesainya pengungkapan kasus korupsi yang dilaporkan oleh pemohon. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas menurut saya undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi, adalah konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional jika diartikan bahwa saksi pelapor yang melaporkan kejahatan kejahatan korupsi dan kejahatan terorganisasi lainnya hanya dapat dijadikan tersangka atau ditahan dalam kasus yang sama setelah kasus yang melaporkannya selesai diungkap dan diputus oleh pengadilan. panitera pengganti ttd. sholihin nasirmat bean warga negara: indonesia eta ayah alamat dusun sitem, desa slogan, ink pakeliran, probolinggo, nama father rasyid warga negara indonesia alamat kloposepuluh rt. rw. desa kloposepuluh, sukodono, sidoarjo dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk.mk i8& bertanggal maretsururudin, s.h., roy fahmi, s.h., nur syamsiah duha, s.h., kn., dan deni aulia ahmad, s.h., seluruhnya advokat dan konsultan hukum serta bayu nugroho, s.h., dan gugur ridho putra, s.h., asisten advokatrdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat, mendengar keterangan presiden: mendengar keteranganterakhir pada tanggal april(bukti dan bukti terhadap dan dan danmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gondang undang dasarndang undang dasaryaitu kesempatan jumat untuk menjadi bupati kabupaten probolinggo dan father rasyid kabupaten pasuruan dengan berlakunya normrena membatasi kesempatan dan hak dari pemohon untuk duduk dalam pemerintahan sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota),merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. argumentasi yuridis il. huruf dan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan dahmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godselanjutnya uud menyatakan dengan tegas bahwa negara indonesia adalah negara hukum". dalam konsep cita negara hukum terdapat prinsip prinsip yang menjadi karakteristik utama dan harus dijalankan guna terwujudnya negara hukum. prinsip prinsip tersebut senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat era global. dua isu pokok yang senantiasa menjadi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god inspirasi perkembangan prinsip prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia ham). hal ini berarti, seluruh kelompok masyarakat terlindungi posisi, fungsi dan perannya dalam mengembangkan dirinya, kelompok masyarakat dan negara. kondisi ini juga akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak hak warga negara dan hak hak individu (to respect, protect and fulfil citizen's cons institutional right and human right). dengan demikian setiap warga negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkesimbangan (balance), perlakukan menurut kepatutan (proper), dan perlakuan yang wajar (proporsional) yang berujung pada terwujudnya keadilan sejatipembayar pajak harus mendapatarga negara protecper orang dan warganya agar aktivitas kemanusiaannya dan sosial serta politiknyadalam uud sebagai bagian fundamental dari hak dasar yang diatur dan dijamin oleh uud tersebut, maka dengan sendirinya negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perhatian, perlindungan dan pemenuhan atas hak hak dasar tersebut dan tidak boleh suatu kebijakan negara berupa undang undang yang dapat mengurangi terhadap hak hak dasar tersebut, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god(gubernur, bupati, dan walikota) bukan.lndang undang dasaraturan dalam nomor tahun yang membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) hanya karena pernah melakukan tindak pidana merupakan aturan yang bertentangan dengan konstitusi. konstitusi kita dibuat oleh para pendiri bangsa the founding fathers) yang telah berpikiran maju bagi bangsanya dengan cara berbuat adil dan tidak diskriminatif, meninggalkan sikap sikap kolonialisme sebagai warisan penjajah. para the founding fathers kita pernah mengalami hukuman penjara menurut aturan hukum kolonial, mereka juga harus dibuang pelosok tanah air karena membela bangsa dan idealismenya. apa jadinya jika aturan seperti pada huruf dan huruf nomor merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tahun diberlakukan saat itu, tentunya ir. soekarno dan drs. mohammad hatta tidak dapat menjadi presiden dan wakil presiden. bahwa melihat hal tersebut menunjukkan jika orang yang pernah dipenjara tidak berarti buruk secara moral. pidana penjara tidak menjamin seseorang akan buruk selamanya, dan sebaliknya seseorang yang tidak pernah dihukum tidak menjamin seseorang itu akan selalu berbuat baik. hukuman tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur moral, dan visi seseorang pemimpin dalam membangun masyarakat. para pendiri bangsa membuktikan hal tersebut,tdepan. hal ini diejawantahkan melalui amandemen konstitusi undang undang dasarjika seseorang pernah dinyatakan bersalah dan tidak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berkontribusi bagi daerahnya tentunya orang tersebut tidak akan dipilih sebagai pemimpin. namun demikian, tidakersebut tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. undang undang tidak boleh melakukan diskriminasi dengan membatasi kesempatan setiap orang karena tindakan yang pernah dilakukan seseorang, biarlah nanti daulat rakyat yang memutuskan: bahwa dalam uud telah memberikan jaminan kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara. jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk kepada orang yang pernah dipidana. tidak ada pembedaan kepada orang yang pernah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka. pembedaan kedudukan warga negara ini mengingatkan kita pada zaman orde baruorde barmengenai hal ini mahkamah pernah mengeluarkan putusan nomor puu sehingga akan sangat aneh jika undang undang yang dibentuk tahun pasca reformasi s.d. tahun masih memuat aturan aturan sejenis. berdasarkan alasan alasan tersebut menunjukkan pembedaan kedudukan seseorang dalam huruf dan huruf nomor tahun merupakan aturan yang bertentangan dengan uudmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtambahan. mengenai adanya tindak pidana yang diancam dengan pidana (lima) tahun atau lebih, pembentuk hukum memberikan penjelasan yang kontradiktif dengan norma guo karena dalam penjelasannya bukan memberikan 'penjelasan' namun memasukan norma baru yang sama sekali berbeda. bahwa bisa saja, seseorang yang diancam pidana (lima) tahun atau lebih pada proses persidangan, misalnya dalam proses pembuktian, hakim kemudian memutus untuk hanya menghukum bawah tahun, bisa bulan, tahun, atau lainnya. adanya norma ago yang diuji menunjukkan tindakan diskriminatif dan ketidakpastian hukum karena menyamaratakan tindakan semua orang yang diancam hukuman tahun tanpa membedakan kualitas tindak pidana yang dibuktikan dalam proses peradilan(bukti dalam hukum pidana., merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godnomor tahun tentang pemasyarakatan (bukti. norma yang diuji secara administrasi memberi hukuman pencabutan haknya untuk menjadi kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) untuk selamanya atau seumur hidu,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. selain itu adanya penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat., bahwa seseorang dihukum tentunya harus melalui proses yang adil dan prosedural. sistem hukum pidana kita menurut seseorang hanya dapat dihukum jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. dalam perjalanannya hakim yang memutus akan menilai suatu tindak pidana dari tingkat pertama pengadilan negeri pn), banding pengadilan tinggi pt), sampai kasasi mahkamah agung ma). tingkatan itu memberikan kesempatan kepada hakim untuk menilai tindak pidana seseorang dan menerapkan hukuman yang sesuai dengan kualitas berat ringannya suatu tindak pidana. bahkan putusan yang telah melampaui tiga tingkatan tersebut pn, pt, dan atau yang telah berkekuatan hukum tetap) dapat dilakukan pemeriksaan kembali melalui prosedur peninjauan kembali yang menguji lagi keabsahan suatu putusan pemidanaan. dengan hal tersebut, hakim diharapkan akan mengadili dengan seksama dan akan mengoreksi jika ada kesalahan dari putusan sebelumnya. putusan hakim hanya membatasi pada perbuatan pidana yang dilakukan yang dibuktikan dalam persidangan dan memberikan batasan waktu hukuman. bahwamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsituadanmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id (bukti bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa melalui prosedur hukum yang adil (fair). adanya larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) karena pernah dihukum dengan ancaman hukuman (lima) tahun atau lebih merupakan aturan yang sewenang wenang. pembuat undang undang menghukum sesorang tanpa batas waktu dan melarang orang yang pernah dipidana dan diancam lebih dari (ima) tahun, selamanya tidak berhak menjadi calon kepala daerah. hal ini pemilihan kepal, salah satunya adalah proses pemilihan, yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalamnya terdapat yang dipilih dan memilih. tujuannya adalah agar setiap orang berlomba, dan negara. konstitusi tidak membedakan ledakannya. melihat konsitusi ini jelas bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa indonesia. mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka. semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). dengan demikian aturan yang membatasi hak hak terpidana dalam huruf dan huruf nomor tahunmenjadi bagian dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat uud sehingga jika ada aturan yang membatasi seseorang untuk duduk dalam pemerintahan tentu bertentangan dengan konstitusi negara. adanya aturan yang melarang seseorang untuk duduk dalam pemerintahan karena orang tersebut pernah melakukan tindak pidana merupakan aturan yang inkonstitusional. bahwa kemudian tidak ada jaminan seseorang yang tidak pernah dipidana akan dapat memimpin daerah dengan adil, bersih, dan membawa masyarakatnya dalam kesejahteraan. dengan demikian merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god huruf dan huruf nomor tahun nyata nyata bertentangan dengan dan uud bahwa mahkamah pernah memutus suatu aturan yang sejenis dengan permohonan ago, yaitu dalam putusan mahkamah nomor: puu l tanggal februari (bukti yang pada pertimbangannya menyatakan. hal ini sejalan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam huruf dan huruf nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun bertentangan dengan konstitusi. bahwa syarat tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih yang diberlakukan secara merata kepada semua orangsudah tegas dan jelas menyatakan itu hanya diperbolehkan jika hak pilihnyamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selain itu, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret (bukti saat itu mahkamah mengujilam menguji norma tersebut dalam putusannya mahkamahdengan adanya putusan mahkamah nomor puu dan nomor puu vii ternyata tidak dijadikanputusan tersebut. pembentuk undang undang telah melakukan kesalahan yang diulangi kembalimasukan aturan yang diskriminatif sebagaimana yang terdapat dalam huruf dan huruf nomor tahun bahwa dengan adanya beberapa putusan mahkamahmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembentuk undang undang telah memelihara ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dengan mengatur kembali aturan yang sama yaitu ditunjukkan dengan adanya huruf dan huruf nomor tahun tindakan pembentuk undang undang ini jelas tidak sejalan dengan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan hurufil. huruf dan huruf nomor tahun bertabrakan kontradiktif dengan huruf nomor tahun hurufberbunykalau direnungkan huruf dan huruf ini, seperti ada kontradiksi. pertanyaannya adalah kalau hurufpertanyaannya, bisakah huruf itu sekantong kosong atau tiba tiba dijatuhkan pada seseorang? ada seseorang tidak ada hujan, tidak ada angin tiba tibakah orang itu punya utang, lalu dicabut hak pilihnya? tidak mungkin. apakah orang itu berkelahi jalan, dicabut hak pilihnya? apakah orang itu mengkritik presiden tiap hari, lantas dicabut hak pilihnya oleh pengadilan? tidak mungkin. tidak mungkin huruf itu dilaksanakan kecuali dia terkait dengan huruf merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god orang itu pernah diadili dan dijatuhkan pidana, baru dicabut hak pilihnya. kelihatannya huruf itu memang hanya ada pada undang undang republik indonesia. kami bandingkan dengan undang undang kerajaan thailand dan undang undang kerajaan malaysia. saudara anwar ibrahim sebagai satu contoh, diadili dengan tuduhan melakukan sodomi kemudian dijatuhi pidana tahun penjara dan diberi hukum tambahan tidak boleh aktif dalam politik selama tahun. demikian juga kepada saudara vaksin shinawatra mantan perdana menteri thailand, dijatuhi pidana serta hukuman tambahan tidak boleh aktif dalam politik sekian tahun: dalam konteks kita, biasa terjadi pada pengadilan militer. ada anggota tni saat terjadi perang melakukan desersi, dihukum tahun penjara plus dicabut haknya untuk menjadi anggota tni. jadi, itu diputuskan melalui pengadilan. pengadilanlah satu satunya institusi yang bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang, bukan undang undang. undang undang hanya norma. undang undang adalah huruf huruf, norma norma dalam satu teks peraturan perundang undangan. tetapi undang undang concrete dijalankan hanya oleh pengadilan. bisakah undang undang menghukum orang? itu hanya ada undang undang kita ini yang sedang diuji. orang tidak boleh menjadi calon bupati, wakil, gubernur, walikota, dan para wakil. undang undangan yang menghukum. undang undang mengenjara tahun atau lebih. tetapi pengadilan tidak pernah mencabut hak pilihnya dalam putusan pengadilan, tetapi undang undang memberikan ketentuan seperti itu. sepertinya undang undang telah menghukum seseorang sebelum pengadilan menghukum orang yang bersangkutan: selain tersebut atas, adanya aturan dalam huruf dan tersebut bisa diskualifikasi sebagai sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia karena dalam teori hukum pidana, tidak boleh satu tindak pidana dijatuhkan dua hukuman. bahwa tidak boleh ada double hukuman dalam sistem penghukuman kita. jika dilihat dari merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sisi hak asasi manusia, ketika seseorang sudah dijatuhi pidana dan sudah melaksanakan pidana tersebut, apakah masih harus dihukum lagi? dengan tidak diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan? maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang sudah diatur dalam uud bahwa berdasarkan poin atas terlihat ada kontradiksi antara huruf dan huruf seyogianya karena ada ketidakpastian hukum dan bertabrakan seperti itu, mestinya aturan huruf dan huruf nomor tahun dibatalkan karena bertentangan dengan undang undang dasar tentang kepastian hukum. il. huruf dan huruf nomor tahun bertabrakan dengan penjelasannya dan secara formil tidak sesuaimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mungkin penjelasan huruf diilhami oleh putusan mahkamah konstitusi sebelumnya yaitu putusan mahkamah nomor puu dan nomor puu vii jadi kalau dalam huruf itu tegasjadi karena diancam tahun atau lebih, mutlak tidak bisa ikut, tetapi penjelasannya seolah olah menganulir batang tubuh huruf karena memperbolehkan dengan mengatur melalui syarat syarat tertentu, bahwa jika kita lihat secara formil undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan itu jelas dikatakan bahwa penjelasan itu tidak boleh mengandung norma karena norma hanya ada pada batang tubuh. penjelasan itu hanya menjelaskan saja supaya orang membaca norma dalam batang tubuh menjadi mengerti apa yang dimaksud dalam itu atau sekadar memberikan contoh supaya norma dipahami. tapi tidak bisa batang tubuh mengatur seperti ini dan memuat penjelasan yang sama sekali berbeda. itu seperti norma dalam batang tubuh dianulir oleh penjelasan. hal ini menimbulkan suatu kontradiksi yang kiranya juga dapat dipersoalkan kaitannya dengan uud tentang kepastian hukum: bahwa perlu kami sampaikan kembali, tindakan pembentuk undang undang yang memasukkan kembali aturan yang sama padahal sudah pernah diputuskan oleh mahkamah konstitusi tidak sejalan dengan huruf nomor tahun(bukti bahwa berdasarkan poin sampai atas, huruf dan huruf nomor tahun dan penjelasannya tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan nomor tahun tentang. hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diatur dalam uud huruf dan huruf nomor tahun bertabrakan ataunya huruf dan huruf nomor tahun menunjukkan adanya ketidakpercayaan pembentuk undang undang terhadap sistem pemasyarakatan indonesia sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun tentang pemasyarakatan (bukti bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam nomor tahun tentang pemasyarakatan,: bahwa norma huruf itu, tidak sebenarnya dengan filosofi pemasyarakatan kita. filosofi pemasyarakatan kitaetu tujuan filosofi pemasyarakatan kita itu. tetapi adanya guo yang diuji itu kan sepertinya filosofi pemasyarakatan sudah tidak ada artinya. orang ini sudah dihukum merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.d katakanlah diancam tahun, dihukum tahun, baik kelakuannya dikasih remisi, kena pembebasan bersyarat pb), setahun kemudian sudah dikeluarkan dari lp. seyogianya kan, orang itu sudah diterima menjadi warga negara yang baik karena sudah dididik itu, itu sudah jadi orang baik, sudah kembali tengah tengah masyarakat. tetapi sepertinya ketentuan ini huruf ini seperti tidak mengakui sistem pemasyarakatan kita dan seperti tidak juga mengakui apa yang susah payah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatandalam rangka mendidik warga binaan supaya menjadi orang yang baik: bahwa huruf dan huruf tahun membatasi hak hak seseorang, seolah olah seseorang tidak dapat lagi menjadi baik karena pernah menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. terlihat sini jika pembentuk undang undang tidak percaya dengan sistem pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. naraberdasarkan poin sampai atas, huruf dan huruf nomor tahunmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tahun sedangkan yang dimaksud perorangan termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan samajumat dan father rasyid, mana keduanya, (bukti dan bukti oleh karena itu pemohon adalah perorangan sebagaimana yang: bahwa pemohon jumat dan father rasyid) sebagai warga negarebih dari (lima) tahun tanpa merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god serta perlakuan yang sama depan hukum uud iv. ringkasan dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka angka ii, danhuruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang perubahan atasahwa pemohon telah menerangkan huruf dan huruf nomor tahun bertabrakan kontradiktif dengan huruf nomor tahun sehinggadengan penjelasan huruf undang undang yang sama, serta pembentukan tersebut tidak menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi sehingga secara formil tidak sejalatau bertentangnorma konstitusi sebagaimana diatur dalam:bukti, saksi, dan ahli yangsebelum memeriksa pokok perkara agar memprioritaskan pemeriksaan permohonan guo dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran dan rangkaian proses pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) yang akan dilakukan serentak pada tahun ini. selanjutnya dalam pokok perkara, pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agarkemudian memutuskan hal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpemohon jumat, bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon father rasyid bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal juni bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor pas .pk. tahun tentang pembebasan bersyarat, atas nama drs. jumat bin ahmad (alm), bertanggal agustus bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal november bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor pas. .xxxv. .pk. tahun tentang pembebasan bersyarat, atas nama drs. father rasyid, si., bertanggal juniasyarakatan, bukti fotokopi kitab undang undang hukum pidana, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu bertanggal februari bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret selain itu, pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yangdr. chairul huda, s.h., m.nur, bupati, dan walikota menjadi undang undang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god warga negara indonesia yang dapat menjadi calon gubenur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: . aa. so. f.ra) tahun atau lebih: penjelasan: persyaratanokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: aa. solihat dari perspektif hukum pidana, ketentuan ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun menurut pendapat ahli sebagai ahli hukum pidana, pertama tama hal itu dapat dipandang sebagai bentuk pengurangan hak hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia . pada sisi lain ketentuan tersebut bermaksud menentukan tentang persyaratan toleransi tingkat ketercelaan seseorang yang berkehendak mencalonkan diri menjadi kelapa daerah (gubernur atau bupati walikota). dalam hal ini yang dijadikan ukuran adalah: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid pertama, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara (tahun) atau lebih , yang diterangkan oleh surat keterangan dari pengadilan negeri setempat, atau, kedua, telah lebih dari (lima) tahun menjalani pidananya sebelum ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan pejabat publik: sehingga menjadi persoalan pula tenggang waktu berkenaan dengan pengurangan hak konstitusional dan hak asasi dimaksud. dalam pandangan ahli, konstitusionalitas masalah masalah atas yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon mahkamah konstitusi, untuk itu perkenalkan ahli menyampaikan pendapat sebagai berikut: pidana dan pengurangan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia pada dasarnya pidana merupakan bentuk pengurangan hak hak dasar manusia, yang hanya dapat ditentukan dalam undang undang dan diterapkan pada individu melalui putusan hakim. hak untuk hidup (dalam hal pidana mati), hak atas kemerdekaan (dalam hal pidana penjara, pidana tutupan dan kurungan), hak terhadap harta benda (dalam hal pidana denda dan perampasan barang) dan hak akan kehormatan (dalam hal pidana pencabutan hak hak tertentu dan pengumuman putusan hakim), hanya dapat dikurangi atas kekuasaan yang ditentukan dalam undang undang dan dalam sistem peradilan pidana indonesia hal itu menjadi monopoli hakim untuk dapat menerapkannya pada seorang individu atau suatu korporasi. hal inilah yang kemudian dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan bahwa,jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakaan atas dirinya . dalam perspektif hukum pidana ketentuan, huruf nomor tahunnomor tahunmaka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godnomor tahunpersoalan mendasar berkenaan dengan hal ini, apakah secara konstitusional pembentuk undang undang berwenang mencabut hak individu untuk mendapatkan kehormatan dipilih sebagai kepala daerah, atau seharusnya hal itu dilakukan oleh hakim dengan melihat keadaan keadaan pribadi dari terdakwa (terpidana). jawabannya dapat diperhatikan dari ketentuankebebasan orang lain . artinya, pembatasan pembatasan yang dilakukan pembentuk undang undang itu hanya dapat dilakukan apabila tanpanya hak dan kebebasan orang lain menjadi terhalangi atau terabaikan. menurut hemat ahli sebagai ahli hukum pidana, tidak seorangpun haknya untuk menjadi kepala daerah akan terhalangi karena ada seorang mantan narapidana menjadi calon kepala daerah, sehingga sebenarnya pembatasan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia yang diintroduksi dalam huruf nomor tahun merupakan ketentuan yang "berlebihan", yang menggambarkan phobia yang tidak perlu bagi mantan narapidana. dalam pandangan hukum pidana, yang berpangkal tolak dari hasil hasil penelitian kriminologi, sikap pembentuk undang undang yang memperlakukan secara demikian mantan narapidana yang bermaksud mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yang terhalangi karena adanya huruf nomor tahun merupakan bentuk labeling (mencapai) yang dari waktu waktu justru sebenarnya dihilangkan atau setidak tidaknya dihindarkan. tujuan pemasyarakatan yang dicanangkan dalam nomor tahun tentang pemasyarakatan, yang dilakukan untuk membuat mereknegara yang baik dan bertanggung jawab , justru diamputasi oleh huruf nomor tahun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ii. pidana sebagai ukuran ketercelaan perbuatan dan orang dalam hukum pidana, pidana digunakan secara berbeda beda untuk tiap tiap tahapan, yaitu: criminal sanctions the law, yaitu pidana yang dilancarkan bagi masyarakat dalam rumusan delik oleh pembentuk undang undang, sentencing: imposing criminal sanctions, yaitu: pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus kasus konkrit, application criminal sanctions: execution death penalty, prison system collecting fine, yaitu pidana yang dilaksanakan (eksekusi) terhadap terpidana tersebut. pada tahap awal pembentuk undang undang (legislator) menentukan perbuatan perbuatan yang dilarang (strafbaar) dan mengantarkannya dengan jenis pidana tertentu (strafsoort) dan dalam jumlah tertentu (strafmaat). dalam hal ini, ancaman pidana ditujukan pada seluruh masyarakat, sebagai peringatan dini supaya suatu kelakuan tertentu dihindari atau wajib dilakukan. pidana berada dalam ranah abstract, yang berisi perkiraan dan perhitungan umum dari pembentuk undang undang, yang dengannya diharapkan suatu perbuatan dalam dikendalikan. pada dasarnya pidana dalam tahap ini hanya menggambarkan tingkat ketercelaan suatu perbuatan, yang makin berat jenis pidana dan makin banyak jumlah ancaman pidananya, maka akan makin dipandang tercela suatu perbuatan (serious). sama sekali pembentuk undang undang dalam tahap ini tidak dipandang bermaksud untuk menentukan tingkat ketercelaan orang yang melakukan perbuatan itu, baik tersangka, terdakwa maupun terpidana. pada tahap selanjutnya adalah penerapan pidana terhadap kasus kasus konkrit (in concrete). dalam hal ini hakim yang memegang peranan paling besar dalam menjatuhkan pidana melalui jenisnya, sekalipun semua itu berproses mulai dari penyidikan oleh penyidik, dan melalui dakwaan dan tuntutan penuntut umum. pada dasarnya pidana yang dijatuhkan hakim menggambarkan tingkat ketercelaan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, yaitu ketercelaan ketika melakukan tindak pidana itu. hakim dalam menjatuhkan pidana umumnya dituntun oleh ketentuan undang undang (by law), mengingat indonesia menganut fix model pidana, dimana ancaman pidana yang ditentukan pembentuk undang undang menjadi batas atas dari pidana yang dijatuhkan hakim (dan dalam delik delik tertentu pembentuk undang undang kadangkala secara khusus juga menentukan batas bawah pidana bagi hakim). disini tingkat ketercelaan perbuatan menjadi pertimbangan pertama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god namun demikian, kecenderungannya hakim mengaturnya pidana "di bawah" jumlah maksimum yang dilancarkan. selain karena faktor faktor yang meringankan yang mungkin ada pada diri seorang terdakwa, sebagaimana diisyaratkan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, tingkat kebahasaan perbuatan itu secara konkrit juga menjadi penilaian hakim. negara negara maju, misalnya negara negara uni eropa seperti netherlands, para hakim membuat guideline sentencing (pedoman penjatuhan pidana), yang merupakan "tarif" yang disepakati oleh para hakim untuk pelaku tindak pidana tertentu (offender) yang kerap terjadi. jenis dan jumlah pidana yang disebutkan dalam guideline sentencing berbanding lurus dengan kebijakan penanggulangan kejahatan pemerintah dan tingkat keresahan masyarakat (termasuk didalamnya penderitaan korban akibat perbuatan itu), serta "beban yang harus ditanggung negara" terhadap suatu kelakuan kriminal. dalam hal ini pidana yang dijatuhkan hakim bukan hanya dipengaruhi oleh ancaman pidana yang ditetapkan pembentuk undang undang, tetapi juga. pada tahap akhir, pidana yang benar benar dilaksanakan menggambarkan tingkat ketercelaan orang selama menjalani masa pidananya. terpidana yang berkelakuan baik, menunjukkan kejuaraan dan menjadi pelopor kebaikan bagi warga binaan pemasyarakatan lainnya, akan menjalani pidana kurang dari vonis hakim. baik melalui remisi, grasi maupun bentuk pengampunan secara umum (amnesti atau abolisi), pidana yang dijatuhkan hakim dapat diubah jenis dan jumlahnya, dengan jenis yang lebih ringan dan jumlah yang lebih sedikit. berdasarkan uraian atas, ketentuan huruf persyaratan calon kepala daerah, yang diantaranya dari segi hukum tidak tercela karena telah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana (lima) tahun atau lebih, merupakan gambaran yang keliru tentang ketercelaan seseorang. mengingat pidana yang dilancarkan hanya menggambarkan tingkat ketercelaan perbuatan, dan tidak menggambarkan ketercelaan orangnya sama sekali. sejatinya, syarat calon kepala daerah seharusnya berkenaan dengan toleransi tentang tingkat ketercelaan seseorang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan atau dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). atas hukuman tersebut keduanya telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktivitas menjadi masyarakat biasa, bahwa jumatjumat saat ini telah dibebaskan berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham (bukti bahwa jumat yang saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat saat ini bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi bupati kabupaten probolinggprobolinggo, bahwa father rasyidfather rasyid saat ini telah dibebaskan berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham (bukti bahwa father rasyid saat ini juga bermaksud untuk mencalonkan diri merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god secara hukum, terkait masa lalunya, dan bukan tingkat ketercelaan perbuatan yang dilarang secara umum dalam undang undang. belum lagi ukuran yang digunakan huruf nomor tahun juga tidak komprehensif. dalam hukum pidana indonesia, "di atas" pidana penjara masih ada jenis pidana lain yang lebih berat, yang justru menggambarkan ketercelaan yang sangat serius terhadap suatu perbuatan. misalnya, tindak pidana tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, justru sangat lebih tercela dibandingkan dengan tindak pidana tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih. kata "lebih" disini menunjuk pada jumlah pidana, dan bukan jenis pidana. maksudnya pidana penjara lebih dari (lima) tahun dan tidak menunjuk jenis pidana yang lebih berat, seperti pidana mati. menurut hemat ahli sebagai ahli hukum pidana, pembatasan pembatasan hak dan kebebasan individu yang tidak menggunakan ukuran ketercelaan terhadap orang, merupakan suatu kekeliruan penamaan yang justru dapat mengingkari prinsip prinsip yang dilindungi konstitusi. setidak tidaknya penamaan yang keliru huruf nomor tahun tentunya tidak dapat diharapkan memenuhbagaimana diperintahkan uud dalam membatasi hak dan kebebasan individu, termasuk untuk menjadi galon kepala daerah. ii. tenggang waktu perampasan hak dalam hukum pidana, undang undang bukan hanya menentukan jenis dan jumlah pidana (strafsoort strafmaat), tetapi juga sangat penting ditentukan cara melaksanakan pidana (strafmodus) yang dapat dijatuhkan oleh hakim. oleh karena itu, terhadap pidana perampasan kemerdekaan dan perampasan hak hak tertentu, hakim menentukan tenggang waktu hal itu dilakukan, sebagaimana ditentukan dalam kuhp. dalam hal pidana perampasan hak tertentu, antara lain ditentukan bahwa dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan hak paling singkat (dua) tahun dan paling lama (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya". ketentuan ini menunjukkan bahwa pencabutan hak tidak dapat dilakukan untuk selama lamanya atau pencabutan hak tidak dapat dilakukan secara permanen (kecuali mereka yang dijatuhi pidana mati). namun demikian, pencabutan hak yang demikian inipun dilakukan oleh hakim dalam putusannya hanya terhadap terdakwa tindak pidana tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam merdeka barat no6, jakarta telp fax mai sekretaris@mehikamahkonslitusi dan kuhp. tidak semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih dapat dijatuhkan pidana bagi perbuatannya, pidana pencabutan hak ini. selain itu, sebagai suatu pidana tambahan, pidana pencabutan hak tidak bersifat imperatif tetapi fakultatif. artinya, kembali yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk secara selektif mencabut hak seseorang, termasuk hak dipilih menjadi kepala daerah. pangkal tolak dari pandangan ini adalah filsafat pemidanaan yang menghendaki pidana bukan semata mata pembalasan (retributive theory), tetapi suatu sistem bertujuan untuk memenuhi kepentingan kepentingan tertentu, seperti pencegahan, rehabilitasi, ataupun sosialisasi (utilitarian theory). pidana tidak boleh dijatuhkan tidak tak terbatas, mengingat hal demikian itu human and contradiction human dignity. seperti ahli telah kemukakan, pembatasan pembatasan hak dan kebebasan individu, termasuk untuk menjadi calon kepala daerah, seperti yang ditentukan dalam huruf nomor tahun harus dilakukansebagaimana diperintahkan uud pertimbangan pertimbangan moral pula yang mengajarkan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia", sebagaimana ditentukan dalam uud dalam konteks ini, mencabut hak orang untuk mendapatkan kehormatan dipilih sebagai kepala daerah untuk seumur hidupnya atau secara permanen, seperti yang ditentukan dalam huruf nomor tahun sama artinya telah memperlakukan orang itu secara tidak manusiawi (inhuman), dan bertentangan dengan hakekat dasar manusia yang cenderung dapat berubah untuk memperbaiki diri (contradiction human dignity), karena memandang rendah sekali orang melakukan tindak pidana (yang diancam dengan pidana penjara lima tahun), yaitu seumur hidupnya tidak berhak untuk menjadi kepala daerah. sekalipun norma dalam huruf nomor tahun diluncurkan dalam penjelasannya, yaitumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) , tetapi sepakat dengan pemohon, justru hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena antara norma dan penjelasannya saling bertentangan atau setidak tidaknya, menimbulkan dua norma yang berbeda. hak setiap orang untuk terhindar dari ketidakpastian hukum ini, justru yang diusung oleh uud sebagai hak hak asasi yang dilindungi konstitusi. bahwa pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah terletak pada pelaksanaannya, bukan pada batas minimumnya, hal ini berbeda dengan ketentuan huruf sehingga tidak tepat ketika dijadikan dasar pengukuran seseorang tercela. meskipun ancaman hukumnya lima tahun atau lebih, namun vonis hakim bawah lima maka tidak berarti yang bersangkutan menjadi tercela, sehingga menurut ahli, untuk mengukur ketercelaan seseorang bukan berdasarkan ancaman pidana dari perbuatan yang dilakukan, tetapi ukurannya adalah vonis yang dijatuhkan hakim terhadap yang bersangkutan karena pertimbangan berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak semata mata bersumberkan pada ancaman pidana. ada faktor faktor sosial, faktor faktor perlindungan terhadap korban, kebijakan pemerintah, dan seterusnya. oleh karena itu, menurut ahli, kalaupun memang masih diperlukan pembatasan pembatasan demikian, maka perbatasannya bukan terletak pada pidana yang dilancarkan, tetapi terletak pada pidana yang dijatuhkan itu oleh hakim. bahwa berkenaan dengan perampasan hak, menurut vos, pidana pencabutan hak adalah suatu pidana yang bersifat perampasan kehormatan, sehingga merampas kehormatan sama dengan pidana tambahan berupa pengumuman hakim. pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu jelas ukurannya, yaitu pertama, tidak bersifat imperatif, artinya hakim boleh menjatuhkan atau boleh tidak menjatuhkan karena sifatnya pidana tambahan. berbeda dengan huruf undang undang yang dimohonkan pengujian, tidak ada pilihan. kedua, hanya delik delik tertentu saja yang dapat dijatuhkan pidana berupa pencabutan hak hak tertentu, dan itu ditentukan dalam undang undang, namun dalam huruf undang undang yang dimohonkan pengujian, semua tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. dengan demikian menurut ahli, huruf undang undang tersebut dibangun dengan pencabutan hak seseorang untuk dipilih sebagai calon kepala daerah. padahal seharusnya, ketentuan tentang pencabutan hak tertentu sangat right persyaratannya, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god oleh karena itu, iapun memang diperlukan pembatasan maka pencabutan hak tertentu adalah atas dasar perintah hakim seperti pencabutan hak tertentu yang ditentukan dalan kuhp. bahwa menurut ahli, antara norma huruf dengan penjelasannya merupakan norma yang berlainan. huruf adaah norma yang isinya merupakan larangan bagi mereka yang pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu pemilihan kepala daerah, sedangkan penjelasannya, justru membolehkan, yaitu mereka yang telah selesai menjalani pidananya lima tahun sebelum ditetapkan sebagai bakal calon. iapun akan dibolehkan seharusnya tidak dalam penjelasan melainkan dalam norma itu sendiri. bahwa meskipun penjelasan dari yang dimohonkan untuk diuji tidak termasuk yang dimohonkan, menurut ahli, ketika norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud maka mutasi mutans penjelasan tersebut juga bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengacu pada uraian atas, dalam pandangan ahli sebagai ahli hukum pidana, sudah sepantasnya huruf nomor tahun beserta penjelasannya dinyatakan oleh mahkamah sebagai tidak berkekuatan mengikat sebagai hukum . hal ini menyebabkan secara mutasi mutans huruf nomor tahun tidak lagi diperlukan, sehingga sepatutnya pula dinyatakan sebagai tidak berkekuatan mengikat sebagai hukum . dr. margarita kamis, sh. hum ahli sungguh tidak mengerti kebijakan hukum para pembentuk tahun menghidupkan kembali norma hukum, yang nyata nyata telah diputuskan oleh mahkamah yang mulia, melalui putusan nomor puu vii yang kamarnya berisi:, (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama tahun sejak terpidana selesai meja (iv) bukan sebagai pe aku kejahatan yang berulang ulang. apa yang tidak jelas dari amar putusan ini? apakah ada keadaan hukum baru sebagai "sebab" yang masuk akal munculnya kebutuhan dalam bernegara untuk menghidupkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mahkamah yang mulia ini? ahli berpendapat bahwa amar putusan mahkamah yang ahli kutip tadi, terang, dan jelas untuk dapat dengan mudah dimengerti dan difahami oleh penyelenggara negara, khususnya pembentuk undang undang, yang menulis setiap norma dengan bahasa indonesia, dan mengerti pula bahasa indonesia. kecuali pelaksanaannya yang diserentakkan, besaran selisih perolehan suara yang dapat disengketakan, secara umum tidak ada yang berbeda, apalagi fundamental dari nomor tahun dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah. itu sebabnya, tidak ada keadaan yang secara logis dapat ditunjuk sebagai adanya keadaan hukum baru atau kebutuhan baru untuk dijadikan dasar, tentu sosiologis, menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah yang mulia ini. dilihat dari sudut sistem hukum, menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional, sekalipun bersyarat oleh mahkamah yang mulia ini, menimbulkan masalah. masalahnya adalah: (i) apakah putusan mahkamah yang mulia ini, yang menurut sistem hukum diundangkan dalam lembaran negara, tidak memiliki kapasitas dan atau sifatnya sebagai hukum? (ii) tidakkah putusan mahkamah atas permohonan pengujian terhadap uud negara republik indonesia tahun memiliki sifat dan kapasitas sebagai norma konstitusi dalam bentuk kongkrit, bukan hipotetis? (iii) bukankah dalam kedudukannya yang demikian itu, menimbulkan konsekuensi hukum berupa norma pada organik harus bersesuaian dengan putusan, khususnya amar putusan mahkamah itu? ahli tidak dapat menebak jalan fikiran majelis mahkamah dalam menilai dan meletakan hukum atas permohonan yang sedang diperiksa dan diadili ini. tetapi ahli ingin mengajak majelis mahkamah yang mulia ini untuk mempertimbangkan dengan cermat, dan logis soal soal baru saja ahli kemukakan. walau ahli sangat percaya bahwa mahkamah yang mulia ini sangat mengerti esensi dan sifat konstitusional dari sistem hukum, dengan segala hormat, ahli ingin mengajak mahkamah memikirkan dengan sungguh soal soal berikut. andai bukan karena sistem hukum, tidak lain adalah satu kesatuan norma yang bersifat hierarkis, niscaya mahkamah tidak tepat diberi wewenang menguji derajat keabsahan konstitusi terhadap uud menguji undang undang terhadap uud, tidak lain maknanya adalah norma dalam sistem hukum kita bersifat bertingkat, hierarkis. andai pula dipaksakan untuk menerima paradigma bahwa sistem hukum juga menunjuk pada norma yang berdampingan atau merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sederajat, konsekuensinya mahkamah ini harus diberi wewenang menguji pertentangan antar norma dalam undang undang yang sederajat. kenyataan konstitusional saat ini, tentu dalam sistem hukum kita adalah mahkamah ini tidak menguji pertentangan norma dalam undang undang yang sama kedudukannya. ahli tidak dapat menebak jalan fikiran majelis ini atas derajat keterandalan sistem hukum. sembari mengenali fungsi mahkamah yang mulia ini, khususnya fungsi memeriksa dan mengadili permohonan judicial review undang undang atas uud, ahli ingin menegaskan bahwa derajat keterandalan, bahkan kekuatan sistem hukum terletak pada konsistensi aparatur penyelenggara negara tunduk, patuh dan taat pada norma norma hukum. tidak hanya pada level pelaksanaan norma itu, melainkan juga pada level pembentukan norma. penyimpangan norma, khususnya norma yang baru dibentuk terhadap norma uud, dilarang, dengan kualifikasi inkonstitusional disebabkan pertentangan itu, bukan saja tatanan konstitusional yang harus dipijak, melainkan lebih dari itu. hal yang lebih dari. itu adalah penyimpangan tersebut mengakibatkan warga negara tidak dapat mengandalkan tatanan hukum yang berlaku untuk, mengusahakan pemenuhan haknya sebagaimana dinyatakan dalam huruf s.d. huruf hukum atau undang undang dalam setiap sistem hukum, dalam esensinya tidak pernah dimaksudkan, bahkan mustahil dimaksudkan untuk merendahkan derajat harkat dan martabat orang yang hidup dalam sistem hukum itu. mengualifisir satu atau serangkaian perbuatan sebagai perbuatan terlarang, dan menghukum pelakunya, dalam sistem hukum apapun tidak pernah dimaksudkan untuk merendahkan orang yang melanggarnya. menghukum, dengan hukuman apapun, tidak pantas, baik secara nyata atau tersembunyi, dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat orang yang dihukum itu. kecuali pidana mati, hukuman badan, berapapun lamanya, tidak memiliki esensi lain, selain hendak memuliakan yang bersangkutan. dalam arti hukuman adalah cara yang dipilih oleh masyarakat, tentu melalui wakil wakilnya yang diberi kewenangan membuat undang undang, mengajak yang bersangkutan kembali kehidupan yang dimuliakan oleh semua orang dalam sistem hukum itu. membangun sistem hukum tidak lain maksudnya adalah meng adakan kehidupan pendukung sistem hukum itu. huruf nomor tahun yang dimohonkan pengujian konstitusional pada saat ini, hanyalah pengulangan dari norma yang sama yang diatur dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang telah dinyatakan inkonstitusional, sekalipun bersyarat oleh mahkamah ini, jelas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengingkari seluruh perspektif sistem hukum yang ahli kemukakan tadi. lebih dari itu, ini nyata nyata mengingkari pula norma konstitusional konkrit yang dinyatakan dalam putusan mahkamah, yang juga telah ahli kemukakan sebelumnya. andai uud tidak menyifatkan negara republik indonesia sebagai negara hukum demokratis, yang secara doktrinal dicirikan dengan pengagungan hak asasi manusia, hukum dan pengadilan yang mandiri, setidaknya demikian menurut an. dicek, pembatasan pengagungan terhadap setiap manusia sebagai individu merdeka, dapat dilakukan secara serampangan, semena mena arbitrer dan hukum konstitusional yang lahir dari putusan pengadilan dapat disimpan secara arbitrer pula. membatasi jangkauan hak asasi manusia, dalam sistem hukum kita, bukan tak dimungkinkan. syaratnya adalah adanya sebab yang rasional, yang memunculkan kebutuhan untuk membatasinya. masalahnya sebab yang rasional itu telah dihilangkan oleh mahkamah ini melalui putusan mahkamah nomor puu vi lain lagi soalnya bila mahkamah ini telah berganti nama menjadi bukan mahkamah konstitusi, demikian juga fungsinya. putusan ini juga bermakna, pembatasan yang merendahkan harkat dan martabat orang yang telah selesai menjalani hukumannya, sama nilainya dengan menghukum orang dua kali untuk hal yang sama, dan ini adalah kebijakan yang inkonstitusional. tidak mungkin memaknai lain putusan mahkamah yang ahli kutip tadi, selain sebagai penegasan bahwa setiap orang merdeka republik ini, sama dihadapan hukum dan pemerintahan, sungguhpun hal itu disertai dengan syarat tertentu. tidak tersedia ruang pikir untuk mengualifisir putusan mahkamah ini sebagai putusan yang tidak sejalan dengan dan juga uud pembatasan realisasi hak asas manusia, betapapun dimungkinkan dalam sistem hukum kita, tetapi nyata nyata menentukan batas jangkauannya. batasnya adalah kebijakan pembatasan ini mesti memiliki dasar atau ahli silahkan dengan sebab yang rasional. menurut norma sebab sebagai dasar munculnya kebijakan pembatasan, sifatnya mutlak. sebab hal sosiologis yang harus ada dan adanya bersifat mutlak untuk dijadikan dasar munculnya kebijakan pembatasan adalah makna dari frasa "kecuali diserentakkan penyelenggaraannya, ahli tidak menemukan keadaan baru untuk dijadikan sebab sebagai dasar munculnya kebijakan hukum baru, berupa pembatasan jangkauan realisasi hak asasi manusia. oleh karena norma uud tidak berubah, keadaan baru tidak ada, maka pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf undang undang yang dimohonkan pengujiannya, jelas tidak adil. adil dalam arti tidak koheren dengan norma dalam uud menurut ahli, harus ada keadaan baru yang tidak sama dengan keadaan pada waktu putusan terhadap permohonan itu dimohonkan untuk kemudian dapat dijadikan pijakan guna mengubah atau melakukan kreasi baru menyempurnakan atau meninggalkan putusan itu. selama tidak ada keadaan seperti itu, sekalipun bersifat hipotetis, menurut ahli, tidak dapat disimpan putusan mahkamah tersebut, oleh karena hal itu mengingkari sistem norma yang membentuk sistem hukum sebagai bagian dari sistem hukum. adapun terhadap permohonan pemohon tidak hal yang baru maka norma dimaksud inkonstitusional karena norma tersebut sudah diputus oleh mahkamah. berdasarkan argumen argumen tersebut, ahli menegaskan bahwa huruf bertentangan dengan bertentangan pula dengan dan juga uud dr. drs. hasanuddin massal, bc. ip., s.h., mmnarapidana. warga negara harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. dalam perspektif kriminologi, hukum pidana adalah merupakan reaksi formal masyarakat terhadap pelanggar hukum dan kejahatan. negara (yudikatif) diberi kewenangan mengurangi atau menghilangkan untuk sementara waktuketika seseorang menjalani pidana penjara, wujud perlindungan negara kepada mereka adalah menjamin dengan undang undang, bahwa hak hak mereka harus dipenuhi dan dilayani secara optimal. dalam kaitan ini pada tahun winston churchill seorang negarawan inggris mengatakan bahwa: tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat pada sikap, suasana hati, penghormatan, serta perlakuan suatu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bangsa terhadap kejahatan dan pelanggar hukumnya. statemen ini relevan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dari pancasila dan nilai nilai kemanusiaan dalam deklarasi universal perserikatan bangsa bangsa tentang hak hak asasi manusia, yang sudah diratifikasi melalui undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. bunyimenyatakan bahwa: warga negara indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, ca bdi " penjelasan tersebut berbunyi, persyaratan ini tidak ber aku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung (lima) tahun sebelumya bersangkutan ditetapkan sebagai bakal ca an huruf berbunyi, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi:beri on, sebgai bukti pemenuhan syarat ca on sebagaimana dimaksud pada huruf g." namun pertanyaannya adalah apakah norma tersebut tidak bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan apakah sejalan dan jiwa dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan yangpidana indonesia? perkembangan tujuan pemidanamerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid sistem penjarahan menjadi sistem pemasyarakatan karena ada pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjelasan, akan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. memang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dari waktu waktu mengalami perubahan paradigmatic. perubahan tersebut diakibatkan adanya ketidak puasa atas hasil yang dicapai oleh teori lama dan untuk itu digantikan dengan teori yang lebih baru.. teori retributive atau pembalasan, ber, penjara hanykurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan individu pelanggar hukum. teori deterrence atau penjelasan, berdasarkan atas pandangan naturalism mazhab klasik dimana alumninya adalah, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai kehendak bebas free will).. manusia dalam berpelukandihadapan hukum dan keseimbangan antara hukumadalah kepentingan masyarakat diutamakan daripada kepentingan individu pelanggar hukum. teori rehabilitasi atau perbaikan, berdasarkan atas pandangan naturalism mazhab neo klasik pembaharuan dari mazhab klasik, setelah pada kenyataannya merdeka barat no6, jakarta telp fax mai sekretaris@mehikamahkonslitusi menjadi bupati kabupaten situbondsitubondo, bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, mana kedaulatan tersebut dijalankan berdasarkan pada undang undang dasar sebagaimana yang diatur dalam uud pemohon dalam hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratusan juta rakyat indonesia yang memiliki kedaulatan yang sama, sebagai perorangan , maka kedudukan pemohon sebagaibahwa sebagai warga negara, dalam kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan pemohon sadar untuk menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam uud pemohon dalam hal ini pernah duduk dalam jabatan pemerintahan dengan menjadi wakil rakyat dewan perwakilan rakyat daerah dprd), dalam menjalankan perannya tersebut pemohon selalu berusaha menjunjung pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, begitu pun ketika pemohon dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in yacht), pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemohon yang telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan aturan, kemudian kembali tengah tengah masyarakat untuk beraktivitas dan menjalani kehidupan sehari hari. melakukan kegiatan seperti sediakala seperti sebelum menjalani hukuman pidana penjara. hukuman pidana telah mengajarkan kepada pemohon untuk melakukan introspeksi dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemikiran pada mazhab klasik ini menimbulkan ketidak adilan. pemberlakuan secara kaku code penal francis terhadap kejahatan anak . teori re integrasi sosial,dasarkan atas pandangan naturalism, dan residivis,. dalam konteks indonesia, teori re integrasi sosial telah dianut oleh bangsa indonesia, seperti tercantum dalam bab penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, namun telah dipraktekkan sejak tanggal april berdasarkan amanat presiden republik indonesia. dari uraian atas,sudah diadopsi dalam nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak dan pembaharuan hukum pidana indonesia melalui ruu hukum pidana. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pandangan sistem pemasyarakatan terhadap penjelasan nomor tentang pemasyarakatan secara yuridis, sistem pemasyarakatan merupakan unsur sistem peradilanai subjek yang tidakmelanggar hukum, dan damai. hans kersen, ahli filsafat dalam ilmu hukum menjelaskan bahwa hukum penitensi (i seperti tercantum dalam konsideran huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, yaitu agar warga binaan pemasyarakatanementara itumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". dengan demikian negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan tersebut. lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi pertimbangan pembuat undang undang bahwa mereka (ex narapidana yang dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara tahun penjara atau lebih seperti tersebut dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun seakan akan standar moral narapidana tersebut tidak dan atau belum dapat kembali masyarakat sebagai warga yang menyadari keadaannya, tidak atau belum dapat memperbaiki diri, masih akan mengulangi kejahatannya, belum dapat diterima kembali lingkungan masyarakat, tidak atau belum dapat aktif berperan dalam pembangunan: tidak atau belum dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, tidak atau belum dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat: tidak dan atau belum dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab. dengan demikian, bahwa pembuat undang undang nomor tahun telah menafikan kewajiban negara yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan. sikap yang demikian, mencerminkan pula negara telah melakukan penghukuman tanpa melalui sistem ke integrasi sosial yang dianut oleh sistem pemasyarakatan. dan hal itu, sekaligus telah menunjukkan bahwa sikap negara tidak konsisten memandang narapidana (yang diancam pidana penjara tahun keatas), dimana dalam satu sisi undang undang nomor tahu huruf dan huruf nomor tahunnarapidana (cg. pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kondisi yang demikian pada gilirannya akan menciptakan ketidak pastikan hukum dalam masyarakatcg.teori tujuan pemidanaan modern yakni yang menganut teori re. bahwa huruf dan huruf undang undang nomor tahun secara kriminologi adalah jenis pemidanaan yang seharusnya dijatuhkan melalui putusan hakim dalam pengadilan yang air dan terbuka. bahwa aturan tersebut pada huruf dan huruf undang undang nomor tahun merupakan reaksi formal masyarakat indonesia terhadap pelanggar hukum, tidak sejalan dan tidak jiwa dengan konsideran tersebut pada huruf dan dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan yang juga merupakan reaksi formal masyarakat terhadap pelanggar hukum. hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi narapidana tersebut pada huruf dan huruf undang undang nomor tahun oleh karena itu huruf dan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar bahwa huruf dan huruf undang undang nomor tahun menganggap seakan akan standar moral narapidana yang dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih adalah orang yang tidak dan atau belum dapat kembali masyarakat sebagai warga yang menyadari kesalahannya, tidak dan atau belum dapat memperbaiki diri: masih akan mengulangi kejahatannya: belum dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. hal initentangan dengan hak setiap orang bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa norma huruf dan huruf undang undang nomor tahun memperlakukan secara berbeda antara narapidana yang dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara (lima) tahun atau lebih dengan narapidana lainnya tanpa adanya dasar pertimbangan hukum yang jelas. oleh karena itu bertentangan dengan haknormtidak dan atau belum dapat aktif berperan dalam pembangunan, hal ini bertentangan dengbertentangan dengan hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud bahwan pidana yang diancam pidana penjara (lima) tahun atau lebih, standar moralnya tidak dan belum dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, tidak dan belum dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, tidak dan belum dapat kembali sebgai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. hal ini bertentangan dengan undang undang dasar yaitu hakhuruf dan huruf undang undang nomor tahun membatasi hak hak narapidana yang dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara (lima) tahun atau lebih, menunjukkan pembentuk undang undang tidak percaya dengan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, bahkan dapat dikatakan juga tidak percaya atas pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. seandainya seorang narapidana belum dapat menjadi warga negara yang baik oleh karena kegagalan lembaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemasyarakatan melakukan pembinaan dengan baik, atau kurang tepatnya putusan hakim atau kurang tepatnya tuntutan jaksa, dan kurang ceritanya penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. dalam hal ini apakah narapidana tersebut patut dipersalahkan yang bukan perbuatannya dan dicabut haknya untuk dapat dipilih. atau sebaliknya semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, lalu pertanyaannya adalah, alat ukur apa yang dipakai oleh pembuat undang undang bahwa narapidana tersebut masih perlu diberi hukuman tambahan. dalam hal ini tidak ada alat ukur yang jelas dipakai oleh pembuat undang undang. oleh karena itu jelas sangat bertentangan dengan uuemperbaiki diri dalam berperilaku sehari hari. hal ini sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan yang terdapat berbagai peraturan perundang undangan. bahwa pada saat ini pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dalam hal ini adalah menjadi bupati kabupaten situbondo dan kabupaten probolinggo. namun demikan, hak keduanya menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam huruf nomor tahun yang berbunyin huruf berbunyi, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: . norma tersebut jelas dan nyata melanggar hak konstitusional yang diberikan uud kepada pemohon karena pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara dengan ancaman lebih dari (lima) tahun: bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti dan bukti sama sekali tidak ada pidana tambahan yang melaranghadap: kedaulatan tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid negara indonesia adalah negara huksetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. terhadap kedua hal tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut kewenangan mahkamah i3.3, fax email seretarst omahkamahkonstist: pemohon mempunyai hak hak konstitusional yang normalnya telah diatur dan diberikan oleh uud yakni:ol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya:udoleh berlakunya norma huruf dan huruf yaitu kesempatan untuk menjadi bupati kabupaten probolinggo pemohon jumat) dan menjadi bupati kabupaten pasuruan pemohon father rasyid),, yaitu bukti dan bukti oleh karena itu pemohon adalah perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam mk, bahwa jumat selaku pemohon warga negarabukti merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id pemohon juga sudah dibebaskan berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham bukti bahwa pemohon saat ini juga telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi bupati kabupaten probolinggo. namun terhalang oleh ketentuan huruf dan huruf demikian pula dengan pemohon father rasyid yang merupakan warga negara indonesiabukti dan telah dibebaskan berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham bukti namun terhalangi oleh ketentuan huruf dan huruf untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan bupati kabupaten situbondo. bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut atas, menurut mahkamah, pemohon memenuhi syarat sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan guo, karenemohon adalah pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap dan dan dan uud i3. menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama, permohonan pemohon, bukti surat'tulisan pemohon, keterangan ahli pemohon, keterangan dpr, keterangan presiden, dan kesimpulan pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut pemohon untuk dipilih dan atau memilih atau untuk aktif dalam kegiatan politik atau dalam suatu jabatan politik dan atau menduduki jabatan pemerintahan atau dengan kata lain melarang pemohon untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota: bahwa keinginan pemohon untuk berpartisipasi dalam pemilihan bupati menjadi hilang karena adanya aturan dalam huruf dan huruf nomor tahun yang pada intinya berbunyi syarat menjadi kepala daerberlakunya norma dalam huruf dan huruf nomor tahun. bahwa seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. jika aturan dalam huruf dan huruf tersebut diberlakukan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri pemohon. oleh karena itu huruf dan huruf nomor tahun jelas jelas bertentangan dengan dan uud bahwa berlakunya norma dalam huruf dan huruf nomor tahun telah merugikan hak pemohon untuk dipersamakan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, mana pemohon walaupun pernah dinyatakan bersalah sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun dalam putusan tersebut tidak ada amar yang menyatakan pemohon dilarang untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih dan memilih dalam suatu jabatan politik tertentu. namun demikian dengan adanya aturan dalam huruf nomor tahun jelas jelas melanggar hak konstitusional pemohon yang telah dijamin dalam undang undang dasari3.beralasan menurut hukum untuk sebagian,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddewa gede laguna, santo terdapat tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion): ketua, ttd. anwar usman anggota anggota, ttd. ttd. materialis akbar dewa gede laguna ttd. ttd. santo maria farida indrawi ttd. ttd. wahiduddin adams suhartono ttd. menahan mp. sitompul merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tel, sebagai berikut: hakim konstitusi maria farida indrawi bahwa mengenai ketentuan syarat tidak pernah dipidana , mahkamah konstitusi telah meletusnya dalam beberapa putusan, antaranya dalam putusan mahkamah nomor puu v bertanggal desember yang kemudian dikutip kembali dalam putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal maret yang menyatakan, antara lain.merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam onskemudianmerdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons bahwa terhadap keempat syarat yang termuat dalam putusan mahkamah nomor puu vii tersebut, mahkamah dalam putusan mahkamah nomor php.d x bertanggal mei menjadikan dasar pertimbangan terhadap calon wakil kepala daerah yang merupakan mantan narapidana secara kumulatif, yaitu dalam sengketa pemilukada kabupaten aceh singkil, yang pada akhirnya mahkamah dalam putusan mahkamah nomor php.d x bertanggal mei tersebut menyatakan bahwa calon wakil bupati pasangan calon nomor urut dul murid, telah memenuhi putusan mahkamah nomor puu vii tersebut, sehingga dapat menjadi calon wakil bupati pasangan calon nomor urut terlebih lagi, dalam putusan mahkamah nomor puu x bertanggal mei dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, antara lain,ri beberapa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah jelas dan terang benderang bahwa keempat syarat yang tercantum dalam putusan mahkamah nomor puu vii tersebut, berlaku secara kumulatif dan telah dilaksanakan oleh pembentuk undang undang dengan melakukan perubahan undang undang dan menempatkannya dalam penjelasan merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons pemohon dalam permohonannya halaman dan halaman angka dan angka mengakui adanya putusan mahkamah nomor puu vii tersebut dan menyatakan bahwa putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal maret tidak dijadikan oleh pembentuk undang undang dalam membuat aturan yang lebih baik dengan mengindahkan putusan tersebut . padahal, pembentuk undang undang telah mengubah norma huruf sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tersebut, dengan menempatkannya pada penjelasan guo. ketentuan huruf dan penjelasannya dalam sama dengmpatkan keempat syarat yang termuat dalam amar putusan mahkamah nomor puu vii tersebut dalam penjelasan huruf dan huruf dan mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah nomor puu x bertanggal mei tidak mempermasalahkan walaupun penempatannya dalam penjelasan: berdasarkan uraian atas, menurut pendapat saya huruf tidak dapat ditafsirkan lain selain sesuai dengan putusan mahkamah nomor puu vii tersebut, karena putusan mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (elected officials). dengan dibukanya kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti mahkamah konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana. dengan demikian maka penafsiran terhadap ketentuan syarat tidak pernah dipidana telah selesai, sehingga syarat tidak pernah dipidana tetap dimaknai sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret namun demikian, pembentuk undang undang seharusnya meletakkan empat syarat yang terdapat dalam penjelasan huruf dalam norma huruf berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pendapat saya seharusnya mahkamah menolak permohonan pemohon: merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons bahwa berlakunya norma dalam huruf dan huruf nomor tahun telah membatasi hak konstitusional pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. norma dalam undang undang tersebut sudah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah. walaupun pemohon pernah dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga saat ini pemohon menjadi warga yang bebas dan merdeka. pemohon sebagai warga negara yang bebas dan merdeka itulah hak dan kedudukan pemohon telah dipersamakan dengan warga negara yang lain, tidak boleh dibeda bedakan. pemohon diberikan hak untuk kembali beraktivitas sehari hari dalam rangka untuk kebaikan diri dan masyarakat sekitarnya. pemohon sebagai warga yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki harapan agar dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas daerahnya. namun demikian aturan dalam kedua ago yang diuji telah secara jelas dan tegas menghilangkan hak pemohon dalam itu huruf dan huruf tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun bertentangan dengan dan uud bahwa pemohon menganggap, dengan berlakunya norma dalam huruf dan huruf nomor tahunbahwa norma huruf dan huruf nomor tahunmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hakim konstitusi dewa gede laguna dan hakim konstitusi suhartono huruf menyatakannjelasan huruf tersebutterhadap norma undang undang yang materi muatannya serupa dengan norma yang terkandung dalam huruf mahkamah telah berkali kali menegaskan pendiriannya. dimulai dari putusan nomor puu yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan nomor puu vii putusan nomor puu vii dan putusannya ialahkeempat syarat tersebut bersifat kumulatif. penting kiranya untuk diingat kembali pertimbangan hukum mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam putusan nomor puu vii yang sesungguhnya merupakan penegasan terhadap putusan sebelumnya. dalam putusan tersebut, mahkamah antara lain menyatakan:nomor puu vii mahkamah bahkan mempertegasnya. kami berpendirian dan percaya bahwa uud harus dan mampu menjadi konstitusi yang hidup (living constitution), yang karenanya senantiasa timbul tuntutan, terutama bagi mahkamah, untuk menginterpretasikannya sejalan dengan perkembangan masyarakat. sebab, seperti kata thomas paine dalam risalahnya yang termasyur, the rights men, bahwa constitution not thing name only, but fact. not ideal, but real existence: and whenever merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id cannot produced visible form, there none. konstitusi bukanlah suatu benda yang hanya ada dalam nama melainkan dalam kenyataan. bukanlah suatu ideal melainkan sesuatu yang senjatanya ada, dan manakala tidak dapat dihadirkan menjadi sesuatu yang dapat dilihat, maka konstitusi itu sesungguhnya tidak ada. namun, dalam kasus guo, kami berpendapat, hingga saat ini, belum ada alasan alasan yang secara konstitusional bersifat fundamental yang karenanya lahir kebutuhan bagi mahkamah untuk mengubah pendiriannya. oleh karena itu, sepanjang menyangkut huruf mahkamah seharusnya menyatakan bahwa pertimbangan pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusan putusan sebelumnya mutasi mutans berlaku terhadap permohonan guobahwa pemohon sebagai warga negara indonesia diberikan hak yang sama dalam pemerintahan. hak tersebut menjadi hak pemohon untuk duduk dalam pemerintahan, salah satunya adalah menjadi kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). sayangnya dengan adanya aturan dalam huruf dan huruf nomor tahun telah menghilangkan hak pemohon tersebut, karena pemohon pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. untuk itulah hak pemohon menjadi sirna untuk dapat duduk dalam pemerintahan, padahal hak tersebut telah diatur dalam konstitusi. oleh karena itu pemohon menganggap aturan yang terdapat dalam huruf nomor tahun telah bertentangan denganseorangan yang merupakan warga negara indonesia sehingga sesuai undang undang mahkamah konstitusi, pemohon adalah bertindak mewakili kepentingan dirinya sebagai wni yang dijamin hak haknya berdasarkan undang undang yang berlakuhak konstitusional untuk memajukan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuasoekarno pekerjaan purnawirawan tni alamat jalan pendopo limo depok sebagai nnn2 li. pemohon nama prof. dr. zulhasril nasir pang heh pekerjaan fakultas fisip ai: alamat kampus depok sebagai a pemohon il, nama setop ronodihardjo pekerjaan pensiunan bni alamat jalan cakra raya depok sebagai n pemohon ill, nama ir. bonggol martonohadi pekerjaan swasta alamat jalan cakra limo, depok sebagai nn2 ll. pemohon iv, nama purnomo, kom pekerjaan swasta alamat jalan cakra indah, nomor limo, depok sebagai nn2 n0n pemohon merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold nama ir. pekik denjatmiko pekerjaan swasta alamat jalan cakra raya, nomor limo, depok sebagai n pemohon vi, nama surya gunawan pekerjaan swasta alamat jalan cakra raya, nomor limo, depok sebagai nn0n0 bini pemohon vii, nama hid, s.e pekerjaan swasta alamat jalan cakra indah, nomor limo, depok sebagai tn. pemohon viii, selanjutnya disebut sebagai . iin gold penilaian ganti kerugian: musyawarah penetapan ganti kerugian: pemberian ganti kerugian, dan pelepasan tanah instansi. beralihnya hakdari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan nilai pengumuman penetapan lokasi adalah bahwa penilai dalam menentukan ganti kerugian didasarkan nilai obyek pengadaan tanah pada tanggal pengumuman penetapan lokasi. bahwa hal atas bertentangan dengan dan dan uud karena dapat membuka celah bagi pihak pihak terkait untuk memberikan penilaian ganti kerugian dengan hanya berdasarkan harga nilai jual obyek pajak (selanjutnya disebut nop) semata, dan tidak mengindahkan harga nilai jual yang sesungguhnya dan harga berdasarkan luas bangunan daerah tesebut. sebagaimana dipahami bersama bahwa untuk melakukan suatu penilaian dan penetapan suatu harga yang memenuhi unsur keadilan, harus berdasarkan data dari banyak unsur unsur seperti: harga jual pada saat itu dan harga berdasarkan luas bangunan. harga nop tidak selamanya realistis, artinya dijumpai daerah tertentu dan pada periode waktu tertentu, harga nop tidak sama dengan nilai rata rata nilai jual yang sesungguhnya terjadi daerah tersebut. menjadi pertanyaan pihak masyarakat mengapa nop yang tentunya merupakan pendapatan asli daerah tidak disesuaikan dengan harga nyata masyarakat. bahwa dengan penetapan nop yang begitu rendah maka pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah dari nop tetap rendah, sementara sisi lain sangat menguntungkan bagi investor dalam pengadaan tanah jika pembebasan lahan hanya mengacu kepada harga nop. perlu diingat bahwa sesungguhnya dari sisi kelayakan usaha, investor tetap akan dapat memperoleh return investment rol) merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold yang baik dan terjamin, tanpa harus menekan serendah rendahnya harga pembebasan lahan dan melanggar prinsip keadilan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi uud karena pemerintah selalu mendukung investor dengan secara berkala menaikkan tari toll, yang berarti peningkatan volume sales tanpa kesulitan berarti. apalagi tari toll jakarta saat ini relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan tari toll kota kota metropolitan lainnya dunia, misalnya tokyo dan new york sehingga tari toll jakarta sangat berpotensi untuk dinaikkan sesuai situasi. dengan demikian, hak para pemohon secara konstitusional disini telah dilanggar, karena penilaian penggantian kerugian yang dimaksud dalam ini berpotensi untuk membuka celah multi tafsir dalam pelaksanaannya sehingga tidak memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat yang notabene adalah para pemohon sendiri. bahwa terkait dengan adanya upaya musyawarah untuk penetapan ganti kerugian sebagaimana dicantumkan dalam huruf tersebut atas, para pemohon berpendapat bahwa pelaksanaan pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pelaksanaanya lapangan jika tidak dilengkapi dengan klausul mengenai pengawasan dan monitoring, maka akan sia sia karena akan berpotensi menimbulkan musyawarah antara dua pihak yang tidak seimbang, antara pribadi oknum oknum yang sangat ahli satu sisi dan berhadapan dengan rakyat pedesaan pemilik lahan yang terbelakang pendidikan dan wawasannya, sehingga tidak kecil kemungkinan samping berpotensi terjadinya kesewenang wenangan, juga berpotensi terselip kepentingan pribadi dan atau golongan. dengan demikian hal tersebut jelasmerdeka barat jakarta elo fax ema sekretanst@mahkemahkonsilusi gold bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mengingat pembangunan jalan toll tentunya akan berjalan terus, sekarang maupun pada tahun tahun yang akan datang, jawa maupun luar jawa, sehingga perlu adanya perlindungan yang menyeluruh berupa perangkat undang undang yang tidak mengandung yang berpotensi multi tafsir dan membuka celah atau potensi untuk terjadinya praktek lapangan yang melanggar hak asasi dan konstitusional rakyat. lebih lanjut, agar segenap rakyat indonesia yang notabene para pemohon terhindar dari upaya upaya mementingkan keuntungan sendiri dari para pembebas tanah, baik secara terang terangan atau terselubung yang dikarenakan adanya perangkat undang undang dengan ketentuan atau bunyi atau definisi yang tidak sempurna. bahwa perlu ada batasan yang jelas, yang dinyatakan dalam undang undang, yang tidak dapat dimulai tafsirkan, sehingga pemilik lahan yang sebagian besar rakyat pedesaan yang berpendidikan dan berwawasan terbatas, tidak menjadi korban pemiskinan dengan intimidasi dan ancaman baik terang terangan atau terselubung yang tidak mereka sadari, hal pemiskinan yang mana hal tersebut bertentangan dengan dan uud bahwa sebelum berlakunya ini, mengenai batasan keadilan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak diatur secara khusus dalam undang undang manapun, tetapi telah diatur dengan peraturan presiden yang sudah diganti (diperbaharui) dengan perpres yaitu pada perpres yang berbunyiterkena pengadaan tanah. dan bahwa ketentuan ganti rugi dalam perpres ini ngaku harga yang menurut ilmu administrasi tata buku disebut nilai merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoid perolehan , yaitu nilai objek yang dinilai atas dasar pengadaan baru atas obyek yang sama, dan bukan atas dasar nilai buku yang telah dilakukan penyusutan bertahun tahun sebelumnya. bahwa perpres yang sudah diganti (diperbaiki dengan perpres ini tidak menyatakan sebagai urutan undang undang yang terbit sebelumnya dan juga tidak membatalkan peraturan sebelumnya khusus perihal ganti kerugian. sehingga dapat dikatakan, sepengetahuan pemohon, untuk yang pertama kalinya negara membuat batasan (definisi) masalah ganti kerugian pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum, dan telah secara tulus membela kepentingan rakyat. bahwa yangkiranya bunyi tersebut dapat dianggap sebagai kemunduran dibandingkan dengan ketentuan ganti kerugian sebelumnya yang diatur dalam perpres yang sudah diganti (diperbaharui) dengan perpres tersebut butir atas, karena dapat membuka peluang multi tafsir (lazim disebut karet ), yaitu multi penafsiran untuk kategori layak dan adil menurut pihak pembebas lahan atau layak dan adil menurut pihak pemilik lahan, yang mana antara dua pihak tersebut dijembatani oleh penilai yang harus bersikap adil, profesional, dan tidak berpihak. selain itu, juga untuk menghindarkan kemungkinan multi tafsir atau ancaman dalam musyawarah antara pihak pembebas lahan dengan pihak rakyat pedesaan pemilik lahan yang berketerbatasan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan dan wawasan. bahwa mengenai supirnya definisi keadilan sini tetap penting untuk didudukkan lebih pasti. dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa walaupun seandainya wilayah tempat tinggal para pemohon ditetapkan harga ganti rugi yang baik dan menguntungkan sekalipun, tetapi tentunya hanya berlaku lokal (setempat) saja, sedangkan wilayah lain tidak kecil kemungkinan penetapan harganya tentunya akan berbeda. dengan demikian diperlukan suatu merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoid undang undang yang berlaku bagi seluruh wilayah republik indonesia yang dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. upaya upaya yang dapat dilakukan yang merupakan suatu kewenangan absolut dari mahkamah konstitusi, antara lain dengan perbaikan bunyi (konstitusional bersyarat) dengan kalimat yang lebih utuh dan menjamin keadilan bagi rakyat, atau dengan menganulir (menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) terhadap dalam undang undang yang berpotensi atau telah melanggar hak konstitusional masyarakat yang notabene para pemohon dan berpotensi multi tafsir terhadap pihak ketiga. hal hal tersebut atas perlu segera dilakukan, karena undang undang dimaksud akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat wilayah negara republik indonesia tercinta ini dan dalam waktu tak terbatas, sepanjang dibutuhkangadaan tanterkait dengan definisi dalam bab angka yaituersebutn gold menyatakan bab angka dinyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional), sehingga bunyi angka menjadi lebih utuh dan lebih menjamin keadilan bagi rakyatp 3a fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bukti p 3 fotokopi ktp para pemohon, bukti p 4b fotokopi ktp para pemohon, bukti p 5a fotokopi peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold pembangunan untuk kepentingan umum, bukti p 5bidang pengkajian sekretariat jenderal dpr ri, dan tulisan mengenai eksistensi lembaga penilai tanah dalam lembaga pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bukti fotokopi rekomendasi ombudsman nomor rek pbp vii tentang proses pembebasan lahan proyek pembangunan tol cinere jagorawi, selain itu, para pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: syamsuddin slamet saksi adalah korban dari pembangunan jalan tol daerah kukusan dan menjadi koordinator untuk pokok seksi kukusan (dalam konteks dijaga yaitu seksi b), tanah keluarga saksi ada yang terkena guguran untuk proyek jalan tol dijaga yang kebetulan tanah tersebut atas nama isteri saksi seluas m2: saat penggusuran tidak pernah ada negosiasi namun yang ada adalah pemaksaan kehendak oleh panitia dalam hal ini ttp2t: telah terjadi musyawarah berkali kali, pada saat pembebasan tanah tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang pada akhirnya berujung kepada masalah harga tanah: warga keberatan dengan adanya tengkorak katakan dalam bentuk zona yang sebenarnya tidak tercantum dalam peraturan peradangan undangan yang berlaku: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold oleh karena permasalahan tersebut atas menemukan jalan buntu, akhirnya saksi melaporkan permasalahan tersebut ombudsman tidak pengadilan, terhadap laporan saksi tersebut ombudsman mengeluarkan rekomendasi, seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada pokoknya menyatakan bahwa warga yang terkena proses penggusuran, penggunaan jalan, lahan untuk kepentingan umum itu harus lebih baik secara fisik, ekonomis, dari sebelum terjadinya pengadaan tanah. namun pada kenyataannya teman teman saksi yang menerima pembayaran yang sudah ditetapkan kondisinya tidak lebih baik daripada sebelumnya, menurut cerita orang tua, pada saat proses penggusuran untuk kepentingan kampus ui, tanah dihargai dengan tiga kali harga pasar dan disediakan lahan yang disebut dengan kavling daerah beji, sehingga secara sosial dan budaya, mereka tidak jauh keluar dari lingkungan tersebut,padasebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa defenisi angka undang undang guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir mengenai penafsiran keadilan dan kategori layak yang dimaksud menurut pihak yang membebaskan atau pihak yang dibebaskan tanahnya karena pada praktiknya pihak pembebas tanah cenderung secara sewenang wenang menetapkan ganti kerugian. bahwa yang terkait dengan ketentuan angka undang undang guo yaitu dan harusnya terdapat batasan yang jelas, yang dinyatakan dalam undang undang, yang tidak dapat dimultitafsirkan. menurut para pemohon guo adalah sebuah kemunduran dibandingkan dengan ketentuan ganti rugi sebelumnya yang diatur dalam perpres nomor tahun sebagaimana diubah dengan perpres nomor tahunn gold bahwa angka undang undang guo dikaitkan dengan undang undang guo membuka celah untuk terjadi pemberian kuasa tak terbatas kepada pihak appraisal penilai) serta dalam menjalankan tugasnya seharusnya bersikap adil, profesional dan tidak berpihakbarat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigomenurut pemerintah, permohonan para pemohon tidak jelas serta kaburpara pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam permohonannya mengenai kedudukan para pemohon apakah sebagai perorangan atau sebagai paguyuban warga yang peduli pembangunan jalan toll dan tidak ada kesesuaian antara norma yang dimohonkan dan dasar permohonan. dari segi kepentingan tidak tampak kerugian konstitusional karena para pemohon tidak spesifik menyatakan apakah sebagai korban pembebasan tanah atau penggusuran. apabila para pemohon merupakan korban, maka hal itu bukan merupakan isu konstitusionalitas tetapi merupakan implementasi pelaksanaan teknis ganti kerugian antara pemohon dan pihak yang membebaskan tanah. bahwa kerugian yang didalilkan para pemohon bukanlah kerugian faktual melainkan hanya asumsi asumsi yang dalam peradilan tidak boleh dijadikan dasar mengabulkan permohonan pengujian undang undang. merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoid kewenangan mahkamah konstitusi.u mk. bahwa dalam undang undang dasar juga dinyatakan bahwan gold berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah, permohonan paraketuapenjelasan atas materi permohonan para pemohon, pemerintah terlebih dahulu akan menjelaskan landasan filosofis pengadaan tanah sebagai berikutududahwa uud menyebutkan:bahwamerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold rupa. dalam penjelasan umum, fungsi sosial hak atas tanah tersebut disebutkan sebagai dasar yang keempat dari hukum tanah nasional kita. berdasarkan filosofi fungsi sosial hak atas tanah atas, ditetapkan prinsip dasar pembentukanbahwa penghormatan hak perseorangan atas tanah diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan memperhatikan asas asas dalam pengadaan tanah sebagaimana pengadaan tanah. selain itu implementasi penghormatan hak atas tanah dapat dilihat bahwa dasar pemberian ganti kerugian tidak lagi didasarkan pada nilai jual objek pajak tetapi didasarkan pada nilasebagaimana dimaksud dalam pengadaan tanah. sehubungan dengan anggapan para pemohon adefenisi angka undang undang guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta multitafsir mengenai penafsiran keadilan dan kategori layak bagi pihak yang membebaskan tanah dan pihak yang dibebaskan tanahnya, karena prakteknya pihak yang membebaskan tanah cenderung sewenang wenang, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa angka pengadaan tanah termasuk dalam bab tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian ganti kerugian. terkait dengan definisi dalam ketentuan umum tidak dapat diuji materinyaerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun golddalamahwa dalil para pemohon yang menganggap pemerintah sewenang wenang, hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah terdapat (empat) tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. pada tahap perencanaan, pihak yang memerlukan tanah akan membuat perencanaan pengadaan tanah yang harus memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam pengadaan tanah. begitu pula pada tahap persiapan, sesuai dengan ketentuan instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah daerah akan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat dan konsultasi publik. pada tahap pelaksanaan, pelaksana pengadaan tanah akan melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. proses ini hanya dapat dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah dan hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat. selanjutnya pada tahap pelaksanaan dilakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menentukan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. mekanisme musyawaraholeh penilai yang dilakukanmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold tanah dengan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah. dalam hal belum tercapainya kesepakatan, dapat dilaksanakan musyawarah ulang dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja. untuk memberikan perlindungan hak bagi pihak yang berhak, dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, terdapat mekanisme sebagai berikut:,, pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri, dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung, mahkamah agung wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. dengan demikian anggapan para pemohon terhadap pemerintah yang sewenang wenang tidak benar dan hanya berasumsi, terbukti dengan diberikannya kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya pengadilan negeri dengan mekanisme sebagaimana telah disebut atas. terhadap anggapan para pemohon yang membandingkan pengertian ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam angka pengadaan tanah dengan pengertian ganti rugi sebagaimana tercantum(yang selanjutnya disebut perpres menurut pemerintah para pemohon menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal (tekstual) semata mata tanpa mengaitkan dengan ketentuan lainnya sehingga pemahaman terhadap ketentuan angka menjadi tidak tepat dan utuh. bahwa para pemohon tidak tepat dan tidak benar mempertandingkan antara peraturan presiden dan peraturan yang ada dalam atau merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold pengertian yang ada dalam undang undang itu sendiri. karena sebagaimana kita ketahui bahwa dapat saja sebuah peraturan presiden mengilhami sebuah pengertian dalam undang undang yang dibentuk atau sebaliknya bahwa undang undang itu kemudian mengilhami atau dilakukan penyesuaian penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat itu sendiri. dengan demikian anggapan para pemohon bahwa definisi angka pengadaan tanah merupakan kemunduran dibanding dengan definisi ganti kerugian pada perpres menurut pemerintah tidak beralasan hukum dan hanya merupakan asumsi asumsi yang didasarkan pada pemahaman yang keliru dari para pemohon yang perlu dibuktikan kebenarannya. terhadap anggapan para pemohon yang berasumsi bahwa pihak appraisal (penilai) seharusnya bersikap adil, profesional dan tidak berpihak karena cenderung menetapkan ganti kerugian serendah mungkin dan sewenang wenang, pemerintah berpendapat bahwa kinerja, kredibilitas, dan pertanggungjawaban penilai yang dimaksudkan para pemohon sebenarnya tidak ada dalam ketentuan norma undang undang guo tetapi diatur dalam peraturan perundang undangan lain, sehingga para pemohon yang mendalilkan penilai dengan kredibilitas, kinerja, dan pertanggungjawaban penilai tidak relevan dengan materi muatan yang diatur dalam pengadaan tanah yang dimohonkan untuk uji. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah tafsir sehingga asumsi para pemohon tidak beralasan hukum dan didasarkan pada pemahaman yang keliru dari para pemohon yang perlu dibuktikan kebenarno6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold review)ketentuangka, fax email sekretanal@mahkamahkonstangka dnghihgan sama raman merdeka barat jakarta te, fax email sekretanal@mahkamahkonsttergabung dalam warga peduli pembangunan jalan tol yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold merasa dirugikan dengan berlakunya angka dan yang menyatakan sebagai berikut: dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: cc. musyawarah penetapan ganti kerugian: pemberian ganti kerugian: dan pelepasan tanah instansiyang menurut para pemohon bertentangan dan uud yang menyatakan: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan. hidup dan kehidupannya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstluntersebut tidak memberi kepastian hukum, karena tidak memberikan arti keadilan yang sesungguhnya, apakah keadilan menurut pihak yang membebaskan tanah atau pihak yang tanahnya dibebaskan, bahwa tersebut atas memberi kuasa tidak terbatas kepada pihak appraisal (penilai) dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membuka peluang bagi pihak pembebas lahan dengan segala cara, yaitu dengan cara terang terangan atau terselubung untuk selalu menetapkan ganti kerugian secara sewenang wenang dengan menetapkan harga serendah mungkin: tersebut berpotensi mengandung multitafsir dan membuka celah atau potensi untuk terjadinya praktik lapangan yang melanggar hak asasi manusia dan konstitusional rakyangkano6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldyaitu bab yang juga berkaitan dengan: dan pengadaan tanah yang bertentangan dengan undang undang dasar kedudukan hukum (legal standing para pemohon:n gold pendapat mahkamahangka dan yang menurut para pemohon bertentangan dengan uud khususnya dan berdasarkan dalil sebagaimana diuraikan atasyaitu syamsuddin slametresiden yang pada pokoknya mengemukakantafsir, i3. menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti para pemohon, mendengarkan keterangan saksi para pemohon, serta membaca dan mendengarkan keterangan presiden, sebagaimana telah disampaikan oleh yang mewakili, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa dalam kaitannya dengan dalil para pemohon tentang multitafsirnya istilah atau kata yang digunakan dalam undang undang yang menurut para pemohon menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian, mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip putusan nomor puu x bertanggal februari dalam paragraf yang antara lain, mempertimbangkan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold dalam semangat perlindungan terhadap berbagai kepentingan . berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil para pemohon terkait multitafsirnya objektivitas perusahaan penilai dalam ganti kerugian, seharusnya dapat dilihat pada aturan perundang undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan lebih rinci dari undang undang mengenai bagaimana proses pemilihan perusahaan penilai untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bahwa selanjutnya terhadap dalil para pemohon terkait persoalan keberatan ganti kerugian dan perusahaan penilai, mahkamah juga perlu mengutip putusan nomor puu x bertanggal februari yang dalam paragraf paragraf dan paragraf antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: .'vide apabila sudah tercapai kesepakatan dibuatkan berita acara kesepakatan vide dan bila tidak, hingga waktu hari, maka dilaksanakan konsultasi publik ulang (vide ) .merdeka barat jakarta tebe fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid .: .:: kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai anggota: bupati walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisi sebagai anggota j .: . jelas menyebutkan bahwa konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan jl. merdeka barat jakarta telp. fax email: .: bahwa sementara itu, dalam putusan mahkamah nomor puu xi1 bertanggal november dalam paragraf dan paragraf mahkamah juga telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: .', persiapan: pelaksanaan,: pendataan awal lokasi rencana pembangunan: dansetempat membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan dimaksud yangjl. merdeka barat jakarta telp. fax email:.'|:vide mencerminkan ciri negara hukum yang tidak menghendaki adanya main hakim sendiri: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, terkait persoalan keberatan ganti kerugian dan perusahaan penilai, telah memberikan ruang dan mekanisme yang jelas bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. dengan demikian merdeka barat jakarta tebe fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid permohonan para pemohon, menurut mahkamah, merupakan implementasi norma yaitu bagaimana seharusnya mekanisme ganti kerugian dan proses keberatan diajukan bila ada pihak pihak berkepentingan yang dirugikan, dan pertimbangan mahkamah tersebut atas menjadi mutasi mutans berlaku terhadap dalil para pemohon dalam perkara guo..aterialis akbar, muhammad alim, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold wahiduddin adamsnrkara guo, sebagai berikut: pertama, kualifikasi para pemohon yang merupakan paguyuban warga peduli pembangunan jalan tol adalah merupakan gabungan individu individu yang masing masing tercatat sebagai perorangan warga negara indonesia dan mempunyai kartu tanda penduduk resmi indonesia, dan bertempat tinggal wilayah hukum nkri. kedua, adanya kerugian konstitusional para pemohon. mengenai parameter kerugian konstitusional tersebuttercantum dalam putusan perkara nomor puu iii dan oleholeh para pemohonyamempunyai hak konstitusional sebagaimana diberikan oleh uud sebagai berikut:barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyaahwa parbab pengadaan tanah mengurangi hak konstitusional para pemohon yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan pada point atas, padahal hak tersebut seyogianya dijamin oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam dalam dan uudak konstitusional para pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya angka pengadaan tanngadaan tanah. oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh sebagai the sole interpreter merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldtidak terpisahkan dari pokok permohonan iniuntuk pelaksanaan suatu undang undang. bahwa telah terbit undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (selanjutnya disebut yang salah satu nya, mengenai batasan (definisi) ganti kerugian, yaitu angka ., mana sangat tidak memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana keadilan dimaksud menurut pihak yang membebaskan atau pihak yang dibebaskan, dua pihak mana berada dalam sisi yang berseberangan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldidasarkan pada alasan alasan sebagaimana diuraikan berikut. bahwa mengenai keadilan itu sendiri, jika kita mengutip dari socrates, beliau memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. menurut socrates, keadilan akan tercipta bilamana warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. mengapa diproyeksikan kepada pemerintah sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. dengan demikian, tidak boleh ada suatu yang dapat menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya, apalagi jika hal tersebut menyangkut rasa keadilan dan hajat hidup orang banyak. bahwa angka tersebut berkaitan dengan yang berbunyi:lebih lanjut, konstitusionalitas norma yang terdapat disini terdapat pada kata pemberian ganti kerugian yang layak dan adil , yang mana dalam pelaksanaannya hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir pihak pihak terkait, dan dalam hal ini yang menjadi korban adalah selalu rakyat atau pemegang hak yang bersangkutan. bahwa teori keadilan dari sudut pandang bangsa indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke dan ke serta uud keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold hukum. keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. dalam konteks pembangunan bangsa indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, ekpolesosbudhankam. untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. jamaluddin mayasari: bahwa penilaian besarnya ganti kerugian yang adil tersebut juga terkait dengan yang berbunyi sebagai berikut: lembaga pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan peraturan perundang undangan . bahwa yang dimaksud penilai dalam undang undang ini adalah perusahaan yang bergerak bidang appraisalyek pengadaan tanahapat para pemohon jabarkan dengan argumen sebagai berikut: pencantuman tersebut membuka celah untuk terjadi pemberian kuasa tidak terbatas kepada pihak appraisal (penilai) dalam menjalankan tugasnya. untuk menjamin kepastian hukum para pemohon, dan menghindari adanya tindakan kesewenang wenangan secara sepihak, seyogianya dalam tersebut atau minimal dalam penjelasannya harus disebutkan dengan metode apa perusahaan appraisal akan menilai aset aset pemilik hak tersebut. karena seperti kita ketahui, bahwa selain nop, terdapat beberapa metode yang dapat dijadikan tolak ukur bagi penilai dalam melakukan penilaiannya terhadap suatu aset tanah atau bangunan, misalnya: metode penyusutan atau nilai buku (nilai yang ada didalam buku setelah disusun setiap tahunnya) atau: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold metode nilai perolehan dengan hasil baru (nilai pengganti, atau nilai perolehan sebagai bangunan baru). dalam hal ini tentunya untk memenuhi rasa keadilan, lebih diharapkan untuk menggunakan metode nilai perolehan dengan hasil baru, karena jika hanya dilihat dari nilai penyusutan, maka ganti rugi yang dibayarkan tentunya para pemohon tidak akan memperoleh suatu aset penggantian yang sama seperti sebelumnya. selanjutnya dalam tersebut atau minimal dalam penjelasannya harus disebutkan mengenai penjaminan atas sosialisasi oleh tim penilai kepada masyarakat dan menganut prinsip keterbukaan. selanjutnya dalam kedua tersebut juga membuka celah masuknya pihak ketiga, dalam hal ini pihak sponsor yang merupakan pihak pemberi order. yang mana hasil yang diperoleh demi kepentingan sponsor berpotensi cenderung membuat penilaian harga menjadi lebih rendah dari harga yang sebenarnya. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka terdapat konstitusionalitas norma yang terdapat pada angka yang berhubungan dengan ganti kerugian yang adil sebagaimana hak hak yang dijamin dalam konstitusi uud tersebut berkaitan dengan pengadaan tanah lainnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang mana hal ini dapat membuka peluang bagi pihak pembebas lahan dengan segala cara yang mungkin, secara terang terangan atau secara terselubung, untuk selalu berkecenderungan menetapkan ganti kerugian serendah mungkin secara sewenang wenang, yangbahwa penilaian besarnya ganti kerugian yang adil tersebut juga terkait dengan dan yang berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pengadaan tanah meliputi: inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlunfernando manullang yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada naa tanggal oktober dan dicatat dalam buku registrasi ah,terhadap permohonan guo telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal november yang dihadiri oleh pemohon: bahwa mahkamah telah menerima surat pemohon bertanggal november perihal pencabutan perkara nomor puu xv merdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus gold bahwa dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan tanggal november pemohon menyampaikan alasan pencabutan perkara tersebut adalah karena pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki permohonan sebagaimana telah dinasehatkan majelis hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan:menetapkan, mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan pemohon: permohonan nomor puu xv perihalan dewan perwakilan rakyat yang mewakili, tanpa dihadiri pemohon. merdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus gold ketua, ttd. anwar usman anggota anggota, ttd. ttd. suhartono santo ttd. ttd. menahan sitompul maria farida indrawi ttd. ttd. dewa gede laguna wahiduddin adams ttd. saudi isra panitera pengganti, ttd. rizki amalia merdeka bert jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god

dana lamuntuk mendorong perkembangan perekonomian pasar tradisional, makadiubah sebagai berikut ketentuan angka dan angka diubah, dan diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka z2a. pemerintah . 2retribusi pelayanan persamaan kebersihan adalah pembayaran adan menghimpun,jenis pelayanan dan volume sampah. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi pelayanan persamaan kebersihan secara online melalui bank persepsi yang ditetapkan oleh bupati. dalam hal pembayaran retribusi pelayanan persamaan kebersihan secara online sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilaksanakan, wajib retribusi melakukan pembayaran melalui petugas penerimaan retribusi atau petugas yang ditunjuk. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pembayaran retribusi pelayanan persamaan kebersihan secara online sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui setoran tunai bank, electronic money (e money), tapping machine mesin electronic data capture edc), transfer bank dan atau fasilitas pembayaran dan penyetoran lain yang disediakan oleh bank persepsi rekening kas daerah. pembayaran . pembayaran retribusi pelayanan persamaan kebersihan melalui petugas penerimaan retribusi atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tempat pelayanan persamaan kebersihan diberikan. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut termasuk dalam kategori kios pada pertokoan yang dikenakan retribusi pelayanan persamaan kebersihan adalah kios, los dan pelataran pada pasar daerah. dalam rangka mendorong perkembangan pasar tradisional dan peningkatan perekonomian pelaku usaha kecil lingkungan pasar tradisional, maka: untuk los pada pasar daerah diberikan keringanan retribusi pelayanan persamaan kebersihan sebesar (tujuhtiga puluh persen) dari besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan kios pada pertokoan, untuk pelataran pada pasar daerah diberikan keringanan retribusi pelayanan persamaan kebersihan sebesar (delapandua puluh persen) dari besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan kios pada pertoko

,.a. bahwa dengan diterbitkannya peraturan presiden nomor tentang tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian keuangan, terdapat adanya ketentuan terkait perubahan nomenklatur tunjangan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja sebagai salah satu unsur tunjangan yang diberikan kepada pegawai lingkungan kementerian keuangan, bahwa sesuai ketentutelah diatur bahwa penegakan disiplin bagi seluruh pegawai lingkungan kementerian keuangan berpengaruh terhadap besaran tunjangan yang diberikan kepada pegawai kementerian keuangan, bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur tunjangan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana diatur dengan peraturan presiden nomor tentang tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. 2011www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuanganeberapa ketentuan dan lampiran dalam yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan unsur tunjangan khusus pembinaan keuangan negara. www .jdih.kemenkeu.go.id bap menteri keuangan republik indonesiaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. pemotongan tunjangantunjangan sesuai ketentuan sebelumnya. 0g. www .jdih.kemenkeu.go.id remas menteri keuangan republik indonesia pemotongan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara berdasarkyang sudah dilakukan sejak juli disesuaikan perhitungan potongannya berdasarkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini. mengubah lampiran iii, lampiran iv, lampiran dan lampirb, kepala bagianywd!u. kementerian tirto uan nip nasa lampiran nomor pmk.o1 tentang perubahan atas peraturan tan menteri keuangan nomor pan pmid. tentang penegakan disiplin dalam kaitannya dengan pan atapnatal batan bekerja potongyy, kepala bagian t.y2kementerian giartol nip www .jdih.kemenkeu.go.id sih tuk nomor pmk. tentang perubahan atas peraturan eka menteri keuangan nomor nas pmk. tentang penegakan disiplin dalam kaitannya dengan tunjangan khusus pembinaan menteri keuangan keuangan negara lingkungan kementerian s.d. psw s.d. dan atau tidak pswte) kepala bagian t.v. kementerian giartoe nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran iii rrt nomor pmi.o1 tentang perubahan atas peraturan pny menteri keuangan nomor jae pmk. tentang penegakan elia disiplin dalam kaitannya dengan sinagatingkat waktu masuk persentase bani bekerja potongan s.d. mengganti waktu keterlambat'umum u.b. kepala bagian t.u. kementerian tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id deh aturan menteri keuangan a17 pmk. tentang penegakan disiplin dalam kaitannya dengan pan tunjangan bekerja potongan bagi yang tidak mengganti waktu psw keterlambatan s.d.dan tidak mengganti waktu keterlambatan psw dan atau tidakmum kepala bagan tu. kementerian cuerpo nip www .jdih.kemenkeu.go.id pesan ban menteri keuanganiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemotongan tunjanganpegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeridan ataumotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam (keseratus).diberlakukan pemotongan tunjangans) menteri keuangan republik indonesia.diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:aa, berupa tingkat keterlambatan diwajibkan untuk mengganti waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang bekerja pada hari yang bersangkutantentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:tunjangan sebesar (nol keseratus), kecuali cuti tahunan pada tahun berjalan yang kemudian menjalani cuti besar pada tahun yang sama diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar (lima keseratus):, uay) menteri keuangan republik indonesia menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar (nol keseratus) dan (dua koma lima keseratus), atau d.menjalani cuti bersalin, diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar (nol keseratus) dan: (dua koma lima keseratus). bagi pegawai yang menjalani cuti tahunan menggunakan hak cuti tahunan pada tahun berjalan dan pada tahun yang sama menjalani cuti besar, diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar (lima keseratus) untuk setiap (satu) hari cuti tahunan yang dijalanitunjangan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.b.paling lama (dua) hari kerja untuk setiap pengajuan cutsebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:.kerja, diberlakukan pemotongan tunjangan: sebesar (dua koma lima keseratus) dan. untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam do id menteri keuangan republik indonesiaesar (dua koma lima keseratus)sebesar (dua koma lima keseratus).tentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pil, diberlakukan pemotongan tunjangantunjangan sebesar (dua koma lima keseratus). kepada pegawai wanita, dikenakan potongan tunjangan sebagaimana dimaksud dalamtunja0g. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiayo0tunjangan. kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada dikenakan pemotongan tunjangan apabila pelanggaran terkait administratif yang dilakukan berupa pelanggaran: pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pad. www .jdih.kemenkeu.go.id tata ubahnantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga dan berbunyi sebagai berikut: kepada sebagaimana dimaksud dalam huruf diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar (seratus keseratus). kepadsebagaimana dimaksud dalam huruf diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar (seratus keseratus) sampai diaktifkan kembali setelah menjalani cuti luar tanggungan negarawww .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia pemotongan tunjangkepada pegawai yang bersangkutasejak hari ke (lima belas) ada bulan berikutnya setelah pegawai menerima hukuman disiplin, dalam hal pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan: atau pada bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, dalam halsebagaimana dimaksud dalam diberlakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penahanan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:www .jdih.kemenkeu.gdinas pariwisata22, perlu menetapkan rencana strategis dinas pariwisat2a22 teariwisatatooz nomor tambahan lembaran nomor tao)2ol4 nomo tarrrbahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun ao51l\4. l613 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten buru tahun ol2 a3nomor o). memutuskan: menetap kan peraturan bupati buru tentang rencana strategis dinas pariwisata kabupaten buru tahun 2oiariwisata adalah dinas pariwisatas sampai dengan tahun t7pasa rencana strategis dinas pariwisata kabupaten buru tahundinas pariwisata kabupaten buru tahun ol7 o22 ditetapkan oleh bupati kabupaten buru; dinas pariwisatapariwis2o22; rtrw kabupaten buru; hasil kajian lingkungan strategis lhs); rencana strategis kementerian pariwisata; rencana strategis dinas pariwisata provinsi maluku. bab dinas pariwisata tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra dinas pariwisariwisataariwisata sebagaimana terlampir dalam dokumen renstra dinas pariwisata kabupaten buru tahun ol7 2o22 merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. renstra dinas pariwisatfulariwisataariwisata kabupaten buru tahun al7 a22; pengendalian dan evaluasi renstra dinas pariwisata sebagaimana dimaksud padaariwisatdinas pariwisata,.{ u,w masuki diundangkan namea pada tanggal agustus sekretaris daerah{ kabupaten buru, a^$$#^" ,,*,,a daerah kabupaten buru tahun nomor para koordinasi asisten iii kepala bappeda kabar hukumndidikan dan pelatihan aparatur, bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan aparaturn, kepala bie buku" (f3 ora pri a91 sekretariat jenis ray ini maan sinbalai pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. balai pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial dibidang pengembangan aparatur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai pendidikan dan pelatihan aparatundidikan dan pelatihan aparatur, pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial dibidang aparatur, cc., pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. bab susunan organisasi susunan organisasi balai pendidikan dan pelatihan aparaturpendidikan dan pelatihan aparatupendidikan dan pelatihan. bab iii kelompok jabatan fungsional pada balai pendidikan dan pelatihan aparaturtudan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. kepala balai pendidikan dan pelatihan aparaturpendidikan dan pelatihan aparatupendidikan dan pelatihan aparatur. setiap unsur lingkup balai pendidikan dan pelatihan aparapendidikan dan pelatihan aparaturpendidikan dan pelatihan aparatupenpendidikan dan pelatihan aparaturpendidikan dan pelatihan aparatur merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon iv.a. bab lokasi balai pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud dalam berlokasi sukatani,didikan dan pelatihan aparatur

bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor tahun tentang jenjang nilai pengadaan barang dan jasal05jasa pada badan layanan umum rumah sakit umum daerah raden achmad masonijdih.salatiga.go.id sel,lainnylainnylainnyraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id jurnal standar pengakuan aset tidak berwujud pada skpd jurnal dan neraca nomor| kode manggalnora jatuh ratan uluran 20x xxx aset tidak berwujud kxk| tee uang belanja. xx) (tbp atau sp2d ls)pabila pembayaran dilakukan dengan mekanisme up gu tu jurnal dan neraca nomor kode xxx utang belanja. kas bendahara doel engan bore atau apabila pembayaran dilakukan dengan mekanisme jurnal dan neraca nomor| kode kredit xxx| utang belanja. oo xxx xxx ripped xxxiaset lainnya debit dan perubahan sal kredit dengan jurnal: jurnal lra nomor kode (20x xxx |xox belanja selainnya xxx o tee reubahansat (dl) peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.iddebit serta aset tetap| kode mangga pura lawan| umum (pora sean ajax asettatnain. kk) pekjakumutasi penyusutan. xxx) pee aset tetap. jurnal standar pada ppid tagihan jangka panjang tagihan jangka panjang terdiri dariwali ko peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id jurnal standar tagihan penjualan angsuran. jurnal dan neraca nomor| kode tagihan angsuran lane emiten akumulasi penyusutan gedung dan bangunan surplus penjualan aset gedung dan bangunan aset tetap gedung. jurnal dan neraca: nomor| kode aset tetap gedung dan joo dao bangunan dame o lee meses oo xe| akumulasi penyusutan gedung dan bangunan ppk skpd jurnal dan neraca: nomor| kode (20x |axx rex aset ppid xxx| akumulasi penyusutan ewe londungaantanginan (xxl aset tetap gedung doel gampangman dan peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idpenjualan angsuran rumah dinas tagihan angsuran low meomamn dow| kode mangaalbara lagu oran prowl sean 20x xxx| kas kas daerah xxx| bagian lancar hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan jurnal lra nomor| kode mangaslbaru larut 0tan prowl sean 0x xxx) xax perubahansat oo xxx| oo. pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkanwali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga. go.idkerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara lanc. jurnal dan neraca nomor kodeperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga. go.iddemi (20x xxx xxx kasi kas daerah bagian lancar tuntutanmangga'sana lahan ratan povlnwar 30x xxx perubahan sal kxk|alat per bea satrap .alpora atan urutan peslsroan 20x |xax &xx kasi kas daerah xxx| lain lain pad yang (oom isantanyaston jurnal lra nomor| kode xxx are xxx perubahan sal | xxx lain lain pad yang dow ismeraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idata(disesuaikan permendagri jurnal dan neraca nomor kode kemitraan dengan pihak ketiga bangun guna serah xxx aset tetap . xxx bangun serah guna bsg build, transfer, operate bto) dalam buletin teknis sap nomor tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah bsg diartikan sebagai| kode kemitraan dengan pihak ketiga bangun serah guna bsg (bto) atas . aset tetap . utang jangka panjang lainnya utang kepada pihak ketiga bgs btomanfaatan jurnal dan neraca nomor| kode kemitraan dengan pihak ketiga kerja aan xxx aset tetap . xxxslmora atan ratan peslsroan 20x xxx xxx kasi kas daerah xxx| lain lain pad yang dow isanitanyaston loe peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id jurnal lra nomor| kode 0x |xax xxx perubahan sal o | xxx lain lain pad yang oom |satmnyasikerjanyediaan infrastruktur jurnal dan neraca nomor| kode kemitraan dengan pihak ketiga kerja sama penyediaan infrastruktur . o aset tetap .peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idmangaslbora |atan ratan peslsroan (20x xxx) xxx rasi kas daerah xxx| lain lain pad yang dow lsanttanyaston loe jurnal lra nomor kode xxx xxx xxx perubahan sal ' | xxxx lain lain pad yang dow sanaset tidak berwujud aset tidak berwujud atb) will, hak paten atau hak cipta: royalti, software, lisensi:lal jurnal lra nomor kode belanja barang dan remananstoo|(asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi. amortisasi terhadap aset tidak berwujudnomor kode xxx beban amortisasi . xxx dana kan mp3 boss mp3tukar menukareraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id20x xxx| kak asetiain lain . rusak xxx akumulasi penyusutan nii xxxx aset tetap. xxxnyertagihan penjualan anni surplus penjualan aset mel span dane o bee asetteap peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idtagihan penjualan aaa defisit penjualan aset low inontancroto asetagihan jembatan angeline, aoe tagihan penjualan doel pap| xax kasi kas daerah xxx bagian lancar tagihan low emamamparan jurnal lra nomor kode xxx) xxx perubahan sa, o | pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan lra peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idwali kota untuk ditandatangani. skt yang telah ditanda| kode tuntutan ganti kerugian doo doel pendapatan tuntutanuntutan (oakutemgan daan tuntutan ganti kerugianxxx kasi kas daerah bagain lancar tuntutan ganti kerugian daerah e lik peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id jurnal lra nomor| kode uraian debit kredit 50x xxx xxx perubahan sal sal pendapatan tuntutan ganti kerugiantanggal bukti akun uraian debit kredit kemitraan dengan pihak ketiga aset tetap aar|uraian debit kredit xxx xxx xxx kas kas daerah hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah jurnal lra nomor kode uraian debit kredit xxx xxx xxx perubahan sal hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah lra peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id| kode tanggal debit kredit xxx xxx xxx aset tetap kemitraan dengan pihak ketigalainnya sistem akuntansi aset lainnylainnyaasetlainnlainnya sistemxetowrok oo mens oo o o) (kewenangan tagihan jangka tagihan penjualan tuntutan ganti kerugian kemitraan dengan ppid skpd emang tao j bangun guna serah dprd skpd o angin serah guna dprd skpd kerjasama pemanfaatan ppid skpd kerjasama penyediaan ppid skpd aset tidak berwujud good ) do | lisensi dan franchise skpd arca opa o aset tidak berwujud ppid skpd pes mala proses penghapusan barang hilang catatan ada barang tidak ada kas yang dibatasi ppid skpd na peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pihak pihak terkait pihak pihak terkait pada skpd pihak pihak yang terkait yaitu dan pengguna barang kuasa pengguna barang. ppk skpd bendahara pengeluaran skpd bendahara pengeluaranguna barang kuasa pengguna barang dalam sistem akuntansi aset lainnya, pengguna barang kuasa pengguna barang memiliki tugas sebagai berikut: menandatangani laporan barangbarang kuasa pengguna barang. pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait atas sistem akuntansi aset lainnya yaitu fungsi akuntansi skpd dan pejabat pengelola keuangan daerah ppid). fungsi akuntansi skpdsub rincian objek masing masing akun untukpada skpd. dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada skpd sebagai berikut: izin dari pemegang ki: dan atau dokumen ki: dan atau surat usulan penghapusan, dan atau dokumen yang dipersamakan. dokumen pada ppid. dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada ppid sebagai berikut: kontrak: dan atau perjanjian penjualan secara angsuran, dan atau berita acara penjualan: dan atau keputusan pembebanan, dan atau perjanjian kerjasama pemanfaatan, dan atau perjanjian kerjasama bot, dan atau berita acara serah terima, dan atau per kdh, dan atau sp2d, dan atau dokumen yang dipersamakan. jurnal standar jurnal standar pada skpd. aset tidak berwujud pada saat aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh skpd. berdasarkan sp2d dokumen yang persamaan berita acara serah terima maka ppk skpd akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut dengan membuat jurnal:yi, balita, pertolongan persalinan dan pelayanan medis kb, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian serta pembinaan program kesehatan ibu, bayi dan anak balita, melaksanakan kerjasama kemitraan bidang kesehatan ibu dan anak, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ibu dmaja dan lanjut usiaanak usia sekolah, remaja dan lanjut usia. rincian tugas seksi remaja dan lanjut usia, melaksanakan penyusunan program kerja seksi remaja dan lanjut usia, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan standarisasi program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia, melaksanakan upaya kesehatan anak usia sekolah, remaja serta bina lansia, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian serta pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia, melaksanakan kerjasama serta kemitraan bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi remaja dan lanjut gizi masyarakarbaikan gizi keluarga dan masyarakat. rincian tugas seksi gizi masyarakat melaksanakan penyusunan program kerja seksi gizi masyarakat, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi upaya perbaikan gizi, menyelenggarakan surveilans gizi burukgawasan, pengendalian dan penilaian serta pembinaan upaya perbaikan gizi, melaksanakan penyiapan bahan kerjasama kemitraan bidang perbaikan gizi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi perbaikan gizgendalian penyakit dan kesehatan lingkungan bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, dan pembinaan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. rincian tugas bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan: melaksanakan penyusunan program kerja bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan dan pembinaan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, melaksanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia sdm) penanganan penyakit dan penyehatan lingkungan, melaksanakan mengoordinasikan pemantauan sarana dan prasarana bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, melaksanakan mengoordinasikan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungansurveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa skala daerah, menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan unit kerja terkait dalam upaya bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, j . menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait: dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, membawakan seksi penanggulangan penyakit seksi kesehatan lingkungan, dan seksi pengamatan dan pencegahan penyakit seksi penanggulangan penyakinanggulangan penyakit rincian tugas seksi penanggulangan penyakit melaksanakan penyusunan program kerja seksi penanggulangan penyakit, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan standarisasi penanggulangan penyakit, melaksanakan mengoordinasikan upaya penanggulangan penyakit, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan upaya penanggulangan penyakit melaksanakan penyiapan bahan kerjasama serta kemitraan dalam upaya penanggulangan penyakit, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi penanggulanglingkunganyehatan lingkungan. rincian tugas seksi kesehatan lingkungan melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesehatan lingkungan, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan, melaksanakan penyiapan bahan standarisasi dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar upaya penyehatan lingkungan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi kesehatmatan dan pencegahan penyakitgamatan serta pencegahan penyakit. rincian tugas seksi pengamatan dan pencegahan penyakit melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengamatan dan pencegahan penyakit melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan upaya pengamatan dan pencegahan penyakitbencana secara berjenjang, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengamatan serta pencegahan penyakit: melaksanakan kerjasama serta kemitraan dalam upaya pengamatan dan pencegahan penyakit, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi pengamatan dan pencegahinformasi dan promosi kesehatan bidang informasi dan promosi kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat, usaha kesehatan berbasis masyarakat ukm), penyelenggaraan informasi dan komunikasi kesehatan serta pemberdayaan sumber daya kesehatan. rincian tugas bidang informasi dan promosi kesehatan melaksanakan penyusunan rencana program kerja bidang informasi dan promosi kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan promosi, serta informasi dan komunikasiumber daya kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan promosi, informasi dan komunikasi kesehatan: melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi, informasi dan komunikasi kesehatan serta pemberdayaan sumber daya kesehatan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan bidang promosi kesehatromosi kesehatan membawakan seksi promosi kesehatan, seksi informasi dan komunikasi kesehatan: dan seksi sumber daya kesehatan. seksi promosi kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan upaya, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan teknis operasional promosi kesehatan, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) institusi (pendidikan, kesehatan, rumah tangga, tempat tempat umum dan tempat kerja), melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan ukm, melaksanakan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam rangka pengembangan ukm, melaksanakan pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ukm, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan seksi promoormasi dan komunikasi kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan komunikasi kesehatan kepada masyarakat. rincian tugas seksi informasi dan komunikasi kesehatan melaksanakan penyusunan program kerja seksi informasi dan komunikasi kesehatan, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan komunikasi kesehatankoordinasi dan kerjasama kemitraan dalam rangka penyebarluasan informasi dan komunikasi kesehatan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan seksi informasi dan komunikaumber daya kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan. rincian tugas seksi sumber daya kesehatan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi sumber daya kesehatan, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan sumber dayaarana prasarana, upaya, teknologi tenaga kesehatan, melaksanakan pengelolaan standarisasi, akreditasi, rekomendasi sertifikasi dalam bidang kefarmasian dan bahan makanan dan minuman serta obat tradisional, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan seksi sumber daysehsehatsehatdibidang kesehatan, cc.ehatehsehatan, mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas, menyelenggarakan survey kesehatan skala daerah dan pengelolaan data statistik bidang kesehatan, mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas mengelola sistem informasi kesehatan sik):elolaan kerumahtanggaan dinas, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah lingkungan dinas, mengelola urusan kepegawaian,survey kesehatan skala daerah, menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang kesehatsehatkesehatan bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pembinaan puskesmas rumah sakit, kesehatan khusus dan kefarmasiankesehatan, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan kesehatan khusus, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kefarmasian serta pengadaan alat alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pembinaan puskesmas rumah sakit, kesehatan khusus, dan pengembangan kefarmasian, menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan bidang pelayanan: dan seksi kesehatan khusus. seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujuk, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, melaksanakan pembinaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang meliputi peningkatan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kemampuan rujukan puskesmas puskesmas dtp rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya, melaksanakan pengelolaan program jaminan kesehatan nasional, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat pada institusi pemberi pelayanan kesehatan, melaksanakan penyiapan bahan advokasi, kemitraan, fasilitasi dalam manajemen kesehatan dasar dan rujukan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan seksi kesehatan dasar dkhusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kesehatan khusus. rincian tugas seksi kesehatan khusus melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesehatan khusus, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pelayanan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, indera, laboratorium, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, kesehatan haji, kesehatan bencana dan program kesehatan baru atau dalam tahap pengembangan, melaksanakan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus, melaksanakan upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji indonesia: melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan seksi kesehatan khufarmasian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kefarmasian. rincian tugas seksi kefarmasian melaksanakan penyusunan program kerja seksi kefarmasian, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan standarisasi kefarmasian dan produksi makanan serta minumdaerah, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis penyuluhan serta pelaksanaan penyuluhan dalam bidang kefarmasian, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sediaan farmasi lapangan, melaksanagian kelima bidang pembinaan kesehatan masyarakat bidang pembinaan kesehatan masyarakatdan pembinaan program pengembangan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi. rincian tugas bidang pembinaan kesehatan masyarakat: melaksanakan penyusunan program kerja bidang kesehatan keluarga dan masyarakat, menyelenggarakan penyajian data dan informasi pengembangan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi, melaksanakan penyusunan standarisasi, pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi, melaksanakan pembinaan usaha pemeliharaan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang kesehatan keluarga dan masyarakat lansia), dan seksi gizi masyarakat. seksi ibu dan anakbagi ibu dan anak. rincian tugas seksi ibu dan anak: melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesehatan ibu dan anak, melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan standarisasi program kesehatan ibu, bayi dan anak balita, melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga berencana yang meliputi pemeriksaan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dan

yaraan telp. fax ana rar,:r diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ditetapkan bandar lampung tanggal, mei pay mang any, tr, kno tembusan: klip m62071719870310021 ketua jurusan program studi urica,magister lulus ujian masa comma tama guerra ion amp tessontotoitus aorta ooo master teknik sisi magister teknik sipil '3also| roberts didik embrijakto magister teknik mesin bitetapl bandar lampung pada tanggal, mei kah ian (es far kansai ba, kureguler lulus ujian masa molor mama anta jim toni) ampas io1sosis sand amino o o o teknik elektro tioisosio7s tunik nurjanah isi teknik kimia rizky idola piriana teknik kimia hoon10aa pia tar bram esa anna iaaotosoranisisaz dr) bethania claudia siberia teknik geofisika 2018j tipis4102nl alfa raden ariana ) o ( teknik kimia li) ti31s051040 nur sya'bana santoso isi teknik geofisika cejitisosno25| font prasetyo tetnikkima ro11315031007l agus subianto teknik elektro muda helmi isi teknik mesin rahmad satria wijaya teknik mesir. isti nur kumalasari teknik geofisika a90 bima regikusuma giovani nur wahid kurniadi sri kuncoro jabon head tniad ga akar aldi rinaldi teknik mesin muhammadigpal isi teknik mesin oo ) il) oat 131s0s10s1 ular peti rezkiani teknik kimia 2njiaisoiiosn neha denny yudhapawa kelak ketat muhammad fadilah darius teknik sipil andri sanjaya ridho prabowo warisi maculata duha temikgpi hala andhika wicaksono isi teknik elektro diana melinda arief teknik geofisika gurita bagus pramudi is1 teknik sipil ) o) | tika ayu ariana lestari teknik sipil 3gigisotitisl uun fisika teknik sisi fp) 3sr1215c1iii( wardatul aim puti isi teknik sipil ser1318011059 jamaluddin is1 teknik sit o | aum prakasa ooj isi teknik elektro sefitisos1o0n dima firmandana temikkima" naiste suryadi . jsi teknik geofisika siswanto. isi teknik mesin teknik kimia bsj2isosiotolmem olanlesas maritima antena heart farid nanda sanur arti so1rio rizki darmawan teknik sipil o | rel verraprinita rizal isi teknik kimia 0e 0s2018| imam rasyid is1 teknik mein sot111s021067i ryan rusdi wijayanto isi teknik mein tii tico11os8im. krisna bagus hid teknik sipil oo) o | 1e cer sat1215021075 wanda nadia o isi teknik mesin 23t1315031074 rendi febrian isi teknik elektro tt7315011007 andre jonathan siaran teknik sipil seti tisozio7i wahyu gautam isi teknik mein gor set1515031039 ria putri hermina teknik kimia | si7315011082| okary putri amanda isi teknik sipil esais150s1066 sidharth praktiknya teknik geofisika so7 li) ans ditetapkan bandar lampung tanggal, mei (ar yana ibig arnodiploma tiga lulus ujian masa yo) memo mama .series jen moon tampa dawan dena ade ana pan pandaan okta dwi setiawan survey dan pemetaan muhammad ardiansyah | teknik mesin elizabeth dwi putri sianida teknik sipil mutia kharismayana o|d3 teknik sipil oo ) p | teknik sisi rahmat ramadhan ' teknik mesin rony perlindungan ditinjau teknik sipil surai id3 teknik sisi ani januari teknik sipil sri hartono id3 teknik sipil jm. asri friantori ' o|d3 teknik sipil o | nana paramitha antasari putri id3 teknik sipil ' dest mereka ' ) o|d3 teknik sipil oo ) sanam ben pra rizky jadilah teknik sipil ' ) | (an oom tirta wulan dari ' ') ) o |d3 teknik sipil oo) 4i3 andy pratama teknik sipil kan bandar lampung al, mei dekat penny sang: nip dry, tas kekcakupan semesta program jaminan kesehatan nasionyang menyebutkan, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada bpjs kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten kota , dan sesuai dengpada dictum kesebelas point dan point yang menyebutkan, bupati mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan bupati memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional , maka untuk kelancaran efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya,pelaksanaan cakupan semesta program jaminan kesehatan nasiondengan bupati adalah bupati hulu sungai utara. dinas adalah dinas kesehatan kabupaten hulu sungai utara. penduduk adalah penduduk kabupaten hulu sungai utarakabupaten hulu sungai utara adalahdapat dimasukkan dalam kepesertaan jkn kishuruf dalam hal terdapat tunggakan iuran sebagaimana dimaksud padaiaran sesi kalinya was pala bagian kum, (serta gs. d s h. sofia syahrini, bunga pembina tingkat (iv b)upati adalah bupati pasebesaran dana desa besaran dana desa untuk setiap desa kabupaten paseterhadap total ikg kabupatesisa dana desa untuk setiap desa kabupaten paser yang dianggarkan kembdan tahap pada bulan agustus sebesar (empat puluh keseratus). penyaluran dana desa sebagaimana dilakukan setelah kepala desa menyampaikan peraturan desa mengenai apb des kepada bupati,penyaluran sisa dana desa tahun sebelumnya dilakukan setelah kepala desa menyampaikan: surat permohonan penyaluran dana desa, peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa rkp des) tahun berjalan, draf peraturan desa tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa rap desa), laporan realisasi penggunaan dana desa sebelumnya,dan dana desa dapat digunakan setelah anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) ditetapk sesuai prioritas yang ditetapkanlalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menunda penyaluran dana desa dalam hal: bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakatduma dakota memmemuambaran jamaah dratpagantutam ihununyantate jana attenenmtaran jas mametanman sewammbaranngawasan, pengendalian dan monitoring perdagangan dalam negeri, penghimpunan dan pengolahan data teknis perdagangan dalam negeri, pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi kegiatan seksi perdagangan dalam negeripromosi dan perdagangan luar negeri seksi promosi dan perdagangan luar negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan fasilitasi perdagangan luar negeri, fasilitasi kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi promosi dan perdagangan luar negeri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi promosi dan perdagangan luar negeri mengacu pada rencana kerja bidang, pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan dan peningkatan promosi produk industri dan perdagangan, cc. pelaksanaan kegiatan promosi produk dalam negeri dan fasilitasi promosi luar negeri, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif dibidang usaha perdagangan, penghimpunan dan pengolahan data produk daerah, pengawasan dan pengendalian perkembangan dan peningkatan promosi produk potensi daerah, pengelolaan pelayanan administratif pemberian rekomendasi pameran kepada even organizer, penyusunan bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor, pelaksanaan koordinasi, sosialisasi monitoring dan pelaporan kebijakan bidang ekspor dan impor, j . koordinasi pengujian, inspeksi teknis, pengambilan contoh dan sertifikasi mutu barang, pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil hasil kesepakatan kerjasama perdagangan multilateral, perdagangan regional, perdagangan bilateral serta monitoring dumping, subsidi, dan safeguard, il. penyusunan bahan pertimbangan perumusan kebijakan pengembangan ekspor, pelaksanaan pengelolaan administrasi penyelenggaraan perdagangan luar negeri melalui pelayanan ekspor impor, fasilitasi dan promosi produk lokal dan ekspor daerah, pengawasan, pengendalian dan monitoring fasilitasi perdagangan luar negeri, penghimpunan dan pengolahan data teknis perdagangan luar negeri, pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi promosi dan perdagangan luar negeri pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keempat bidang sarana dan bina perdagangan bidang sarana dan binasarana perdagangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sarana dan bina perdagangan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja bidang saranasarana perdagangan, pelaksanaan pemeliharaan dan penataan sarana perdagangan, perumusan dan penyusunan petunjuk teknis bina perdagangan, pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis bidang sarana perdagangan kota depok, pengawasan dan pengendalian perkembangan sarana perdagangan, pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang sarana perdagangan kota depok, pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang sarana perdagangan, pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang sarana dan binasarana dan bina perdagangan terdiri dari seksi sarana dan prasarana perdagangan, seksi bina perdagangan. paragraf seksi sarana dan prasarana perdagangan seksi sarana dan prasarana perdagangan mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisperdagangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi sarana prasarasarana dan prasarana perdagangan, cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi sarana dan prasarana perdagangan, penyusunan bahan bimbingan teknis pemeliharaan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan, penghimpunan dan pengolahan data teknis sarana dan prasarana perdagangan, pelaksanaan penyusunan laporan, evaluasi kegiatan seksi sarana dan prasaraperdagangan seksi bina perdagangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pembinaan terhadap para pedagang. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina perdagangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi bibina perdagangan, cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi bina perdagangan, penyusunan bahan petunjuk teknis seksi bina perdagangan, penghimpunan dan pengolahan data teknis pembinaan para pelaku usaha perdagangan, pelaksanaan penyusunan laporan, evaluasi kegiatan seksi bibagian kelima bidang perindustrian bidang perindustrilaksanaan usaha industri, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program industri, standarisasi teknologi industri, sumber daya manusia sdm) pelaku industri, pengawasan mutuwasan dan pengendalian sarananalisis iklimyusunan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan kerjasama dengan dunia usaha bidang( ikan), penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang perindustrian, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. bidang perindustrian terdiri dari seksi bina industri kimia, agro dan hasil hutan, dan seksi bina industri logam, mesin, elektronik dan aneka. paragraf seksi bina industri kimia, agro dan hasil hutan seksi bina industri kimia, agro dan hasil hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ikan). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina industri kimia, agro dan hasil hutan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi bina industri kimia, agro dan hasil hutan mengacu pada rencana kerja bidang, penetapan bidang usaha industri kimia, agro dan hasil hutan ikan) sesuai dokumen perencanaan kota, pelaksanaan pemberian fasilitas usaha industri, kimia, agro dan hasil hutan ikan)dalam rangka pengembangan industri kecil menengah (ikm( ikan), pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ikan), pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri kimia, agro dan hasil hutan ikan) dan kerjasama bidang standarisasi tingkat kota, penerapan standar kompetensi industri dan aparatur industri serta pelaksanaan diklat sdm industri dan aparatur industri kimia, agro dan hasil hutankerjasama pengembangan industri, kimia, agro dan hasil hutan ikan) melalui pola kemitraan usaha kota, pembinaan asosiasi pelaku usaha industri kimia, agro dan hasil hutan ikan) tingkat kota serta, pembinaan unit pelaksana teknis dinas, j . penyusunan dan rekomendasi rencana tata ruang kota industri kimia agro dan hasil hutan ikanpemberian rekomendasi sertifikat halal bagi produk kimia, argo dan hasil hutan, il. pembinaan dan pengembangan kemasan produk industri kimia, argo dan hasil hutan ikan), pengumpulan, analisis dan diseminasi data industri kimia, argo dan hasil hutan ikan) dan pelaporan, pengawasan pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri kimia agro dan hasil hutan ikankimia agro dan hasil hutan, oo. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan industri kimia agro dan hasil hutan ikan), pembinaan dan pengembangan industri kreatif lingkup industri kimia agro dan hasil hutan ikan), menghimpun, mengevaluasi, diseminasi dan pelaporan data industri kreatif lingkup industri kimia agro dan hasil hutan ikan)industri logam, mesin, elektronik dan aneka seksi bina industri logam, mesin, elektronik dan anekamempunyai tugas melaksanakan pembinaan bidang industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina industri logam, mesin, elektronik dan anekamenyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi industri logam, mesin, elektronika dan aneka mengacu pada rencana kerja bidang, penetapan bidang usaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiah)sesuai dokumen perencanaan kota, pelaksanaan pemberian fasilitasi usaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka( ilmiah)dalam rangka pengembangan ikm, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi sertanika dan aneka ilmiah), pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiah) dan kerjasama bidang standarisasi tingkat kota, penerapan standar kompetensi sdm industri dan aparatur industri serta pelaksanaan diklat sdm industri dan aparatur industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiah)serta fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha hasil hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional, pembinaan asosiasi industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiah) tingkat kota dan pembentukan, pembinaan unit pelaksana teknis dinas, penyusunan dan rekomendasi rencana tata ruang kota industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiahj . pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiah) dan pelaporan, pengawasan pelaksanaan tugas desentralisasi): pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan industri kreatif lingkup industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiah): pelaksanaan tugas lainnyaapat dibentuk utddagangan dan perindustriberlaku, peraturan walikota depok nomor tahun tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan kota depoktegurea pala kum setda kota depok seat) lae like bpr yuk depala dinas sekretaris men nan sub bagian umum, perencanaan, evaluasi sub bagian keuangan dan pelaporan len bea maan bina bidang perindustrian fungsional inti iii seksi sarana dan seksi bina industri il) perdagangan prasarana kimia, agro dan hasil perdagangan hutan seksi promosi dan seksi bina industri seksi bina perdagangan luar perdagangan logam, mesin, negeri elektronika dan aneka walikota depok, ttd utd garis koordinasi: kh. mohammad idris garis komando, bidang perdagangan membawahi (dua) seksi terdiri dari seksi perdagangan dalam negeri, seksi promosi dan perdagangan luar negeri, bidang sarana dan bina perdagangan membawahi (dua) seksi terdiri dari seksi sarana dan prasarana perdagangan, seksi bina perdagangan. bidang perindustrian membawahi (dua) seksi terdiri dari seksi bina industri kimia, agro dan hasil hutan, seksi bina industri logam, mesin, elektronik dan anek pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pembiayaan sistem resi gudang, fasilitasi perdagangan luar negeri dan kerjasama perdagangan internasional, pengembangan ekspor daerah, pembinaan pelaksanaan usaha industri, fasilitas usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, standarisasi teknologi industri, sumber daya manusia sdm) pelaku industri, lingkungan hiduprumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perindustrianperdagangan dan bidang perindustridagangan bidangpromosi produk, cc. pelaksanaan perdagangan dalam negeri, fasilitasi perdagangan luar negeri, fasilitasi kerjasama perdagangan internasional, pengembangan ekspor daerah dan alternatif pembiayaan sistem resi gudang, perumusan dan penyusunan petunjuk teknis bidang produk daerah, pelaksanaan penyelenggaraan promosi produk daerah, pengawasan, pengendalian promosi produk daerah, pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri meliputi usaha perdagangan, pengembangan ekspor impor dan ekonomi kreatif, pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data bidang perdagangan, pelayanan ekspor dan impor, dan minuman beralkohol golongan dan pengawasan dan pengendalian perkembangan perdagangan dalam negeri, j . penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidangperdaganganterdiri dari seksi perdagangan dalam negeri, seksi promosi dan perdagangan luar negeri. paragraf seksi perdagangan dalam negeri seksi perdagangan dalam negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perdagangan dalam negeri. untuklaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi perdagangan dalam negeri mengacu pada rencana kerja bidang, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi rantai distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang strategis, jasa bisnis, pemberian rekomendasi ijin perdagangan barang kategori tertentu dalam pengawasan, pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan perdagangan minyak dan gas bumi, penyelenggaraanningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan, penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri,

: pekerjaan dosen universitas andalas padang, alamat jalan kampus limau manis, fakultas hukum universitas andalas, padang, sumatera barat, nama radial, sh.: pekerjaan wakil direktur lbh padang, alamat jalan simpang kampung tanjung kurangi, padang, sumatera barat, nama drs. teen masduki: pekerjaan swasta, alamat jalan kalimantan rt. rw gedong, kecamatan pasar rebo, jakarta timur, nama zainal arifin mochtar husein, pekerjaan dosen fakultas hukum ugm, alamat perum dayu permai rw sinduhardjo, ngakak, sleman, yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai . ii. pemohon indonesia corruption watch icw), dalam hal ini diwakili oleh danang widoyoko sebagai koordinator icw, merupakan badan hukum indonesia yang bergerak bidang pemberantasan korupsi, selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada abdul azis, s.h., abdul kadir wokanubun, s.h., abdul muttalib, s.h., ahmad irwandi lubis, s.h., alvin kurnia palma, s.h., daimy della, s.h., donald fariz, s.h., carolina martha, s.h., chairuddin, s.h., era purnama sari, s.h., erna ratnaningsih, s.h. ll.m., eti agustina, s.h., m.h., febri diasah, s.h., hospinovizal sabri, s.h., indra persada, s.h., irsyad thamrin, s.h., m.h., saiful aris, s.h., m.h., farid, s.h., maharani caroline, s.h., mercy herman umroh, sh., muslim muis, s.h., luh gede casting, s.h., nuriono, s.h., nurkholis hid, s.h., seniman, hi., roni saputra, s.h., siti rahma mary, s.h., si., surya dinata, sh., suryadi, s.h., syamsul munir, hi., syahrial munte, sh., tando bawah purabaya, s.h., vino octavia, s.h., veri junaidi, s.h., afrika sh., zulkifli hasanuddin, s.h., wahyu fauzi silalahi, s.h., seluruhnya adalah advokat dan pengabdi bantuan hukum, yang tergabung dalam tim advokasi kpk membaca keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat:daftar dan diterima efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. untuk itu, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) hadir untuk menutup kelemahan dari lembaga penegak hukum konvensional, kpk sebagai lembaga superbowl dan super expected karena keluasan kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kesungguhannya dalam melawan keinginan untuk tidak melakukan korupsi menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. oleh karena kata kewenangannya melekat dalam diri lembaga ini, sudah sewajarnya apabila orang orang yang menjadi pimpinan kpk harus qualified sesuai dengan standart ekspektasi masyarakat, yakni jujur, berani dan sedikit gila : pada tanggal desember pimpinan kpk jilid pertama dilantik, dan pada tanggal desember dpr ri memilih lima pimpinan kpk jilid ii. dalam perjalanannya, pimpinan kpk uji dengan berbagai tiupan badai untuk melemahkan bahkan melumpuhkan kedigdayaan lembaga ini. banyak corruption fight back yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak senang dengan kerja kerja kpk. mulai dari mengontak atik kewenangannya hingga menabur paku pengeboman terhadap orang orang yang ada kpk, termasuk pimpinannya. adalah antasari azhar, ketua kpk periode yang terkena paku penggembosan kelembagaan kpk. jeratan penggembosan ini menimbulkan efek domino kepada kelembagaan kpk. satu persatu pimpinannya terjerat kriminalisasi terhadap dirinya. meski kemudian kenyataan menyatakan kebenaran itu ada, sesuai dengan kpk, pimpinan kpk berjumlah orang dan menjalankan masa jabatanya selama empat tahun. akan tetapi muncul persoalan.antikan dan berapa lama masa waktu jabatan yang dimilikinya dikaitkan dengan dan kpk, untuk memilih pimpinan penanti tersebut. sebelum kedua nama ini diserahkan dpr ri, panel pemilihan pimpinan penganti kpk. panel melalui salah satu anggotanya, tudung mulya lubis, menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan pengganti kpk adalah empatanti kpk adalah satu tahun. meski ada salah satu fraksi komisi ill dpr yakni ppp yang pada awalnya menyatakan bahwa pimpinan pengganti kpk selama empat tahun, kemudian partai tersebut loyo akibat tekanan suara mayoritas dan menyatakan masa jabatan pimpinan kpk selama satu tahun.erdasarkan itu, para pemohon mengajukan permohonan kepada hakim konstitusi untuk memberikan kejelasan tafsir masa jabatan pimpinan pengganti kpk dikaitkan dengan penerapan kpk. karena, kesalahan tafsir terhadap tersebut akan atau setidaknya berpotensi: penafsiran anggota dpr ri terhadap kpk yang menyebabkan pimpinan pengganti kpk terpilih busur mugoddas), hanya menjabat selama satu tahun.:. bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi yang oleh kpk yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila dan uud apabila negara melalui para hakim konstitusi mahkamah konstitusi absen dalam memberikan kepastian tafsir masa jabatan atau berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara dan suatu badan hukum yang telah bersedia secara sukarela membayarkan segala penyelenggaraan negara melalui pajak untuk apbn. dimana pembiayaan proses pemilihan pimpinan berasal dari apbn dan yang sangat banyak jumlahnya melanggar asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan negara dan pemakaian keuangan negara: penafsiran terhadap masa jabatan pimpinan penganti kpk selama satu tahun yang dilakukan oleh dpr ri dan dikuatkan dengan keppres nomor tahun tentang pengangkatan busur mugoddas sebagai pimpinan pengganti dan sekaligus sebagai ketua kpk terpilih didasari berdasarkan tekstual norma undang undang kpk dalam keadaan normal. sementara dalam undang undang tersebut: ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam kpk sebagaimana diuraikan dibawah ini: tafsir oleh dpr ri dan pemerintah tidak berdasarkan penafsiran hukum yang tepat. tafsir berdasarkan penafsiran sistematis dogmatis systematische interpretative) masa jabatan pimpinan kpk sebagaimana diatur dalam kpk, tidaklah terkait dengan klausul bekerja secara kolektif sebagaimana ketentuan kpk yang seringkali dijadikan alasan pembenaran tafsir dpr. penjelasan ketentuan kpktidak satupun dalam kpk yang membenarkan tafsir atas jabatan pimpinan pengganti kpk hanya sebatas sisa masa jabatan pimpinan kpk yang digantikan, justru kpk membuka kemungkinan bahwa suatu ketika akan terjadi kekosongan jabatan karena sebab sebab yang tidak dapat diprediksi dan luar habisnya masa jabatan sebagaimana dimaksud angka kpk sehingganya undang undang juga mengatur pergantian pimpinan pengganti kpk dalam hal terjadi kekosongan jabatan dimana segala sesuatu terkait proses dipersamakan dengan pemilihan pimpinan kpk sehingga juga harus dilihat sama untuk masa jabatan pimpinan pengganti. dalam kpk sama sekali tidak membedakan masa jabatan pimpinan kpk yang dipilih terlebih dahulu dengan masa jabatan pimpinan kpk yang digantikan, yakni sama sama mempunyai masa jabatan empat tahun. hal mana dapat dilihat dalam kpk yang bunyinya, pimpinan komisi pemberantasan korupsi memegang jabatan selama (empat) tahun dan dapat . hal ini juga ditegaskan tafsir panitia seleksi pimpinan kpk yang pada intinya menafsirkan secara sistematis atas kpk tentang masa jabatan pimpinan kpk selama tahun. penafsiran secara sistematis terhadap: dan kpk yang berarti pimpinan kpk terdiri dari anggota yang punya masa jabatan tahun atau masing masing pimpinan kpk punya jabatan tahun, kpk yang berarti calon pimpinan kpk yang diusulkan oleh presiden kepada dpr ri memegang jabatan selama tahun. tafsir berdasarkan penafsiran logis ologischen interpretative) masa jabatan pimpinan kpk tidaklah kolektif dan tidak harus diangkat dan berhenti secara bersamaan. dalam hal ini kpk yang seringkali dijadikan alasan pembenaran tafsir pimpinan kpk menjabat secara kolektif jelas merupakan pemaknaan yang keliru, mana kpk berbunyi, pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada bekerja secara kolektif. secara jelas dan tegas didalam penjelasannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari undang undang itu sendiridalam kondisi normal, pemilihan pimpinan kpk harus dilaksanakan berdasarkan dan kpk. akan tetapi ketika pimpinan kpk mengundurkan diri atau diberhentikan, maka pemilihannya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam kpk. berkaitan dengan masa jabatan pimpinan pengganti kpk, harus dihubungkan dan dengan demikian, pemaknaan masa jabatan pimpinan kpk dalam kpk adalah empat tahun. kesemua tersebut mengatur dengan jelas tentang persyaratan pimpinan, prosedur pemilihan, kekosongan pimpinan, dan masa jabatan pimpinan kpk selama empat tahun. dengan demikian, tidak ada satu norma penjelasan bahkan ruang tafsir tentang masa jabatan pimpinan pengganti kpk melanjutkan masa jabatan yang digantikan, tafsir berdasarkan penafsiran teleologis teleologische interpretative) menurut prof. dr. jimmy asshiddigie, penafsiran teleologis difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya (vide jimmy asshiddigie, pengantar ilmu hukum tata negara jilid jakarta: mahkamah konstitusi republik indonesia, hal. senada dengan pendapat tersebut, j.a poster menyebutkan bahwa penggunaan tafsir teleologis ditekankan pada fakta bahwa pad sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhidengan memperhitungkan konteks kenyataan masyarakat (vide j.a poster, penemuan hukum. diterjemahkan oleh prof. dr. arief sidharth, sh. bandung: jendela mas pustaka anggota kapi, hal. mendasarkan pemaknaan atas maka ketentuan yang berbunyi,pr ri junctoharus dimaknai sesuai dengan tujuan dan fungsi (jangkauan) nya dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas pemberantasan tindak pidana korupsi. dengan demikian, pada dasarnya penggantian pimpinan kpk dalam hal terjadi kekosongan pimpinan bertujuan untuk optimalisasi dan efektivitas pemberantasan tidak pidana korupsi. penggantian pimpinan diharapkan dapat memperkuat kelembagaan kpk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. terkait dengan masa jabatan pimpinan kpk pengganti, ketentuan memang tidak secara tegas menandainya. meskipun demikian, masa jabatan pimpinan kpk pengganti harus didasarkan pada tujuan penggantian itu sendiri, yaitu optimalisasi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta memperkuat kelembagaan kpk. hal ini penting dilakukan mengingat kpk tengah diuji dengan berbagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi. corruption fight back oleh kelompok tertentu tengah membayangi gerak langkah kpk. berdasarkan argumentasi tersebut, maka ketentuan tentang masa jabatan pimpinan kpk sebagaimana diatur dalam juga berlaku terhadap pimpinan kpk pengganti. pembatasan waktu bagi pimpinan kpk pengganti sepanjang waktu sisa pimpinan kpk yang digantikannya hanya akan menyebabkan ketidakefektifan pemberantasan korupsi karena pimpinan pengganti tidak memiliki waktu yang cukup untuk merealisasikan visi dan misinya dalam pemberantasan korupsi. pemenuhan tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat kelembagaan kpk yang membutuhkan pimpinan yang berintegritas tinggi dan rekam jejak yang baik maka masa jabatan pimpinan kpk yang empat tahun dibutuhkan. jika mengikuti tafsir sempit yakni hanya satu tahun masa jabatan, maka kehadiran pimpinan kpk hanya akan mampu memenuhi formalitas pengisian masa jabatan. padahal makna penggantian pimpinan kpk lebih ditujukan untuk efektivitas pemberantasan korupsi dan menguatkan kelembagaan kpk sehingga dapat mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri. tafsir berdasarkan penafsiran analogis tafsir anggota dpr ri tentang masa jabatan pimpinan pengganti kpk selama satu tahun bertentangan dengan penafsiran analogi yang lazim digunakan. tafsir analogi yang menyandarkan pada kpk dan landasan pemikiran yang menyamakan masa jabatan pimpinan pengganti kpk dengan masa jabatan yang diperoleh pengganti anggota dpr dalam mekanisme pergantian antarwaktu (paw) adalah penafsiran keliru. hal itu dikarenakan proses pergantian anggota dpr melalui paw menunjukan terjadinya proses seleksi yang berbeda antara anggota dpr yang masuk lembaga legislatif berdasarkan mekanisme paw dengan anggota dpr yang digantikan yang melalui proses pemilihan umum langsung berdasarkan undang undang nomor tahun tentang md3 bukti apalagi lembaga dpr harus dilihat sebagai lembaga politik sehingga pergantian anggota dpr melalui mekanisme paw bertugas untuk melanjutkan tujuan politik partai anggota dpr yang digantikan tersebut. sehingga pergantian tersebut menyebabkan masa jabatan anggota dpr yang masuk melalui mekanisme paw hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari anggota dpr yang digantikannya. penafsiran masa jabatan pimpinan pengganti kpk dengan mengunakan analogi harusnya diperbandingkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang tepat dan sesuai. pimpinan kpk bukanlah suatu lembaga yang menjalankan tujuan dan fungsi kelembagaan politik, melainkan suatu fungsi yang sangat berat, mulia dan harus dilakukan secara genuine untuk melakukan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. bahwa benar ada lembaga negara yang ketika terjadi kekosongan jabatan, maka harus dilakukan penggantian terhadap yang jabatan tersebut dengan melanjutkan sisa jabatan yang digantikan, akan tetapi itu hal itu berlaku jika telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga terkait misalnya pergantian menurut undang undang nomor tahun tentang bpk bukti yang dalam nya mengatur: apabila anggota bpk diberhentikan, diadakan pergantian antarwaktu, dan menyatakan anggota bpk pengganti melanjutkan sisa jabatan yang digantikan . sementara dalam kpk sebagai lembaga negara seperti halnya bpk tidak ada landasan hukum yang secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan pengganti kpk menggunakan mekanisme pergantian antarwaktu dan atau secara tegas menyatakan pimpinan pengganti melanjutkan sisa jabatan yang digantikan, sehingga tafsir dpr ri terhadap kpk dimana pimpinan pengganti hanya menjalani sisa jabatan pimpinan yang digantikan adalah tafsir yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, apabila akan melakukan menganalogikan maka seharusnya dpr ri dan pemerintah merunut kepada proses dan aturan serupa yang berlaku dan atau pernah dilakukan lembaga serupa atau lembaga yang melaksanakan bagian dari fungsi yang sama. dalam hal ini kpk sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan bagian dari fungsi fungsi yudikatif dapat dianalogikan dengan proses penggantian masa jabatan dalam hal terjadi kekosongan jabatan lembaga penegak hukum yang juga melaksanakan fungsi fungsi yudikatif dalam hal ini mahkamah konstitusi: rumusan frasa kpk yaitu dalam hal terjadi kekosongan pimpinan kpk, presiden mengajukan calon penganti kepada dpr ri identik dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang berbunyi dalam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang mengajukan pengganti pada presiden . frasa mengajukan pengganti, antara nomor tahun tentang kpk sama dengan undang undang nomor tahun tentang bukti penerapan ini pernah dilakukan oleh mahkamah konstitusi melalui pergantian jimmy assidigie sebagai hakim konstitusi yang berhenti karena mengundurkan diri dan digantikan oleh hakim konstitusi harjo saat itu, meski hakim konstitusi hartono menggantikan hakim konstitusi jimmy assidigie, masa jabatannya tetap selama tahun sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mk. penerapan yang sama harus juga dilakukan terhadap masa jabatan pengganti pimpinan kpk yaitu selama tahun sebagaimana diatur dalam kpk. tafsir melanggar asas kemanfaatan pergantian masa jabatan pimpinan pengganti kpk harus dimaknai (empat) tahun. hal ini berkaitan dengan penerapan asas kemanfaatan dalam terhukum. jika pimpinan pengganti kpk hanya menjabat sebatas sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya, maka akan sulit bisa dikatakan ketentuan kpk akan bermanfaat bagi penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi apalagi sisa masa jabatannya hanya dalam hitungan bulan. menjalankan transisi demokrasi dan penegakan hukum demi keadilan sangat mahal dan tidak dapat dinilai dengan uang. akan tetapi dalam menjalankan proses kenegaraan dan pemerintahan harus taat dengan asas asas terhukum, seperti asas manfaat. apabila melanggar asas ini dalam proses bernegara dan berpemerintahan, maka penyelenggaran tersebut melanggar ketentuan dasar negara yakni uud proses seleksi pimpinan pengganti kpk yang berlangsung lama dan telah menghabiskan anggaran keuangan negara yang sangat besar ternyata hanya memilih pimpinan pengganti kpk untuk masa jabatan sisa tidak cukup memadai untuk memperlihatkan peran pimpinan pengganti kpk dalam upaya penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi dan sangat mubazir yang cenderung menghambur hamburkan apbn yang berasal dari apbn. bahwa pada akhirnya tafsir dpr ri dan pemerintah terhadap kpk akan berdampak kepada tidak optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga cita cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana hakikat dibentuknya kpk dan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum akan semakin sulit terwujud adalah hak konstitusional setiap orang pemohon dan il) untuk mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan pimpinan pengganti kpk untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. hak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pada tujuan negara dan atau cita hukum bangsa guna memajukan kesejahteraan umum. akibat tafsir dpr dan pemerintah terhadap kpk berdampak negatif terhadap pelaksanaan tanggung jawab pimpinan pengganti dan juga kelembagaan kpk dalam pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan dan sulitnya mencapai tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum adalah inkonstitusional terutama terhadap uud1945. dengan demikian, merujuk pada hakikat dan esensial pembentukan lembaga yang bernama komisi pemberantasan korupsi kpk) untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan profesionalisme, optimalisasi dan efektivitas pemberantasan korupsi, maka tafsir yang benar dan konstitusional terhadap kpk adalah tafsir yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan dan pimpinan pengganti kpk adalah tahun . atau iapun terdapat tafsir lain haruslah mencantumkan secara tegas berapa lama masa jabatan pimpinan pengganti kpk. dengan demikian dapat membatasi kelemahan rumusan kpk yang tidak menyebutkan masa jabatan pimpinan penganti kpk dan melaksanakan kpk secara konstitusional dalam bingkai negara hukum demokratis yang konstitusional. tafsir melanggar asas kepastian hukum. ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan pimpinan pengganti kpkmana yang selengkapnya berbunyi: pimpinan komisi pemberantasan korupsi berhenti atau diberhentikan karena: meninggal dunia: atau dikenai sanksi berdasarkan undang undang ini . sehingga mahkamah konstitusi hendaknya memberikan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan kpk. agar kemakna nomor tahun tentang kpk yang dilaksanakan oleh dpr dan atau pemerintah mengenai sisa masa jabatan pimpinan pengganti: memerintahkan dpr dan atau pemerintah untuk melaksanakan tafsir nomor tahun tentang kpk sebagaimana petit nomorbuku nama buku lpa fotopttestasdnpara pemohon, op2 (reason papa penata font ajaran dasar dat anggaran run tangga icw pemberantasan tindak pidana korupsi: foton undang undang nomor tahun tentang mds, fotokopi undang undang nomor tahun tentang badan maan mahkamah konstitusi, fotokopi keputusan presiden nomor tahun tentang |hngangaan mantel bey1masa fotokopi persetujuan dpr atas terpilihnya busur mugoddas setahun tidak efektif, (urat tuan pemohon dalam pemberantasan ups selain itu, pemohon juga telah mengajukan tiga orang ahli yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei dan mei yang menerangkan sebagai berikut: ahli saudi isra bahwa menjadi satu satunya yang berbicara masalah masa jabatan atau durasi seorang pimpinan komisi pemberantasan korupsi dan dalam disebutatu kali masa jabatan , bahwa bila dirujuk kepada penjelasan disebutkan bahwa guo cukup jelas, artinya tidak ada lagi penjelasan lain yang bisa dirujuk untuk menerangkan ini: bahwa sesuai dengan keahlian yang ahli dalami, ahli berpandangan, siapa saja pimpinan komisi pemberantasan korupsi, bahwa kasus komisi pemberantasan korupsi misalnya, terjadi pergantian pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang lowong ditinggalkan oleh antasari azhar, lalu kemudian dilakukan pergantian dengan terpilihnya dr. busur mugoddas, bahwa memang ada perdebatan, walaupun menurut ahli, dpr dan pemerintah sudah mengeluarkan keputusan, mengatakan bahwa masa jabatan busur mugoddas akan berakhir pada bulan desember namun ini menurut ahli harus dijelaskan dari perspektif hukum tata negara, bahwa ahli berpendirian orang yang melanjutkan atau yang menggantikan pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang berhenti tengah jalan, dalam pemahaman ahli, seharusnya masa jabatannya sama empat tahun dengan pimpinan yang lain, dalam pengertian, kalau diangkat setelah periode yang normal itu berjala: bahwa untuk proses proses penggantian tersebut, sebetulnya bisa merujuk kepada apa yang dilakukan proses pergantian hakim konstitusi, misalnya baru baru ini hakim konstitusi arsyad sanusi, tidak dapat melanjutkan masa kerjanya, kemudian digantikan oleh hakim baru, dan hakim baru tersebut bukan melanjutkan masa kerja yang ditinggalkan oleh arsyad sanusi, tetapi hakim baru mempunyai masa jabatan menjadi lima tahun, bahwa ahli membandingkan dengan melanjutkan masa jabatan yang ada anggota dpr. anggota dpr, bila terjadi pergantian antarwaktu, konsepnya jelas adalah pergantian antarwaktu. jadi, menghabiskan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh pengganti dpr: bahwa menurut ahli, cara pergantian antara dpr dengan kpk berbeda, karena yang mengganti tidak lagi orang yang mendapat suara berikutnya ketika dilaksanakan fit and proper test dpr: bahwa menurut ahli, apabila didudukkan peristiwa hukum konkrit tersebut dalam teori hukum tata negara yang ada, menurut ahli, kpk adalah lembaga negara independent karena pertama disebut secara eksplisit dalam undang undang tentang komisi pemberantasan korupsi,.omisi pemberantasan korupsibahwa dalam pemahaman ahli, hal tersebut adalah langkah awal, menerapkan soal pergantian berjenjang: bahwa, bahwabisa menentukan proses pengisian lembaga lembaga independent termasuk dengan kpk: bahwa apabila ada ruang untuk memulai stage term nya, menurut ahli, mahkamah konstitusi pada tempatnya memperkuat pola seperti tersebut sehingga perhatiannya tidak melanjutkan sisa masa jabatan yang ada tetapi adalah memulai dari nol sehingga nanti. kedua: bahwa memang tidak disebut secara eksplisit dalam undang undang nomor tahun sehingga mahkamah konstitusi, mempunyai posisi hukum yang kuat untuk menjelaskan soal pergantian atau pergantian tengah jalan komisioner komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa apabila pola yang ini diikuti, menurut ahli, maka kesinambungan bisa menjadi persoalan serius, yang kemudian, efisiensi dalam pendiriannya juga akan menjadi catatan besar, misalnya, untuk mengganti antasari kepada busur mugoddas, panel bekerja sebagaimana layaknya panel bekerja dalam pengisian awal, sedangkan masa jabatan diberi masa waktu yang pendek, menurut ahli, hal tersebut adalah pemubaziran keuangan negara, bahwa lembaga negara independent, pendiriannyabahwa apabila bicara menata sistem ketatanegaraan terutama lembaga lembaga independent, menurut ahli: bahwa apabila semuanya diganti baru,, meskipun ahli tidak menempatkan mahkamah konstitusi seperti komisi negara, tetapi menurut ahli apa yang terjadi mahkamah konstitusi: bahwa menurut ahli, tidak ada pegangan yang bisa, bahwa salah satu komparasi yang ahli tawarkan adalah teori yang mengatakan, kalau: bahwa memang disadari undang undang kpk dibuat dalam keadaan yang sangat terdesak, dengan tuntutan menuntaskan kasus kasus korupsi tengah keterbatasan kerja kerja lembaga lembaga penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan, tetapi apabila melihat teksnya, jelas bahwa pimpinan kpk masa jabatannya adalah empat tahun, artinya pimpinan siapa saja dan kapan saja diangkat, mempunyai masa jabatan empat tahun: bahwa: bahwa keputusan presiden tentang pengangkatan busur mugoddas adalah tafsir pemerintah yang menurut ahli, mengurangi makna yang mengatakan bahwa pimpinan kpk masa jabatannya adalah tahun, sehingga busur mugoddas sebagai pimpinan kpk, hanya akan mempunyai masa jabatan kurang dari satu tahun dan hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun ahli erry riyama harga pamekasan bahwa berkenaan dengan masa kepemimpinan anggota pimpinan kpk yang terpilih menggantikan anggota pimpinan yang diberhentikan, karena sesuai undang undang harus diberhentikan, apakah melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikan atau menjabat penuh selama tahun. menurut ahli,undang undang nomor tahun, bahwa, akan tetapi dari unsur pimpinan bawahnya, bahkan eselon bahwa mungkinapi tidak seharusnya seperti itu, bahwabahwa pimpinan kpk diharapkan oleh undang undang untuk memiliki kontrol yang sangat ketat, sehingga dominasi dari satu orang tidak dimungkinkan. oleh karena itu, untuk masalah masalah yang sangat penting dan sangat strategis, harus dilakukan dan disepakati oleh kelima anggota pimpinan. kalaupun tidak ada, sekurang kurangnya mayoritas tiga pimpinan harus hadir dan sepakat untuk memutuskan atau melakukan tindakan yang sangat strategis. oleh karena itu, menurut ahli adalah lebih pada pola kerja, bukan masa kerja: bahwa pimpinan kpk tidak efektif karena dominasi satu orang, samping ada masalah masalah nonteknis lain, akan tetapi secara teori kepemimpinan atau teori manajemen, ketika seseorang yang dominan menguasai sekelompok maka kebersamaan dan kolektivitas menjadi terganggu dan dominasi ini bisa berbahaya karena amanat undang undang agar supaya kolektivis itu menjadi alat kontrol, itu menjadi melemah: ahli tudung mulya lubis bahwa isu masa jabatan pimpinan kpk sudah menjadi isu yang cukup lama diperdebatkan dan dalam konteks ini undang undang nomor tahun mengenai kpk, bisa saja menimbulkan penafsiran yang tidak sama satu dengan yang lain, karena memang tidak diantisipasi ketika proses pembuatan undang undang ini dilakukan dan kita terkejut ketika ada kekosongan atau vacuum pimpinan kpk pasca antasari azhar yang kosong untuk beberapa waktu dan kemudian digantikan oleh saudara busur mugoddas, yang ketika menggantikan posisi sebagai pimpinan kpk, masa jabatannya tinggal satu tahun lagi kalau hanya melihat penafsiran yang kelihatannya diakui atau diterapkan selama ini, bahwa masa jabatan tersebut dianggap sebagai satu paket bersama pimpinan yang lain, sehingga mau tidak mau pimpinan kpk yang baru diangkat pada tahun akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun bersama sama dengan pimpinan kpk yang lain, menurut ahli pimpinan kpk yang baru dipilih yang tidak bersama sama dalam satu paket, akan tetap menjabat selama empat tahun, sejak dia dipilih sebagai pimpinan kpk, bahwa menurut ahli, ada beberapa alasan yaitu ahli tidak melihatbahwa: bahwa pimpinan kpk terdiri dari lima anggota kpk yang memegang masa jabatan selama empat tahun dari masing masing kelima pimpinan kpk tersebut. bahwa pemangku jabatan selama empat tahun, dan tidak dalam satu paket bersama dengan pimpinan yang lain yang pada waktu sebelumnya dipilih: bahwa hal tersebut mungkin dulu tidak diantisipasi karena kita beranggapan mungkin pimpinan kpk akan survive selamanya, dan dalam hal terjadi kekosongan pimpinan kpk, agak gelagapan, dan walaupun undang undang memberikan jalan untuk mengisi pimpinan kpk yang kosong tersebut karena dalam dikatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan pimpinan kpk dan apabila dikaitkan dengan pimpinan kpk yang diusulkan dan akan menjabat empat tahun: bahwa ahli tidak melihat dalam undang undang kpk mengenal apa yang disebut sebagai pergantian antarwaktu, hal tersebut tidak dikenal dalam undang undang kpk: bahwabahwa, bahwabahwabahwamungkinbahwa ahli tidak melihat ada pertentangan kpk itu sendiri maupun uud khususnya oleh sebab itu, ruang untuk menafsirkan itu dikembalikan kepada mahkamah konstitusi sebagai penafsir tunggal undang undang dasar ya, sebagai the guardian the constitution dan menurut ahli apabila hanya melihat dari segi manfaat dalam konteks efektivitas, kontinuitas, dan independensi, ada logika dan dasar hukum konstitusional untuk menafsirkan hal tersebut: bahwa menggantikan satu kekosongan dalam kaitannya dengan bahwa: bahwa hal tersebut bukanlah dalam konteks pergantian antarwaktu seperti yang terjadi dpr, melanjutkan sisa masa jabatan, bahwa apabila hanya melihatyaitu selama empat tahun: bahwa, bahwa frasa calon anggota pengganti dapat menimbulkan satu penafsiran yang tidak sepenuhnya pas dalam beberapa hal dan ahli mencoba menggunakan atau mengambil kata holistik untuk menggabungkan semua pendekatan pendekatan yang dikemukakan, yaitu pendekatan atau penafsiran sistematis, manfaat, maupun kepastian hukum untuk melihat dalam satu konteks yang lebih utuh bahwa penggantian untuk satu masa jabatan yang kebetulan vacuum, dikaitkan dengan tentang masa jabatan dan dikaitkan juga dengan kemanfaatan, dapat memberi justifikasi untuk penggantian yang bukan melanjutkan sisa masa jabatan yang tersisa, tetapi juga melaksanakan satu masa jabatan secara full, bahwa, bahwa mungkin dulu tidak pernah terbayangkan ketika sebuah pimpinan komisi seperti kpk atau komisi yudisial yang diasumsikan, ditafsirkan, dipilih secara kolektif kemudian diganti secara kolektif dan ketika tiba tiba pimpinan yang baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pimpinan yang sudah digantikan berbeda filosofinya, berbeda pendekatannya, berbeda paradigmanya, bahwa pendekatan staggered yang tidak mengganti sekaligus, memberikan kontinuitas untuk kelangsungan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama pemerintah dan kpk, bahwa hal tersebut, menjadi open legal policy, karena tidak dapat membayangkan nasib lembaga seperti kpk apabila tiba tiba lima anggota yang dipilih paradigmanya tidak sama sama sekali, sehingga justifikasi untuk memilih pendekatan yang staggered adalah untuk mencoba menghubungkan benang merah pemberantasan korupsi dari satu periode periode yang lain. agak tidak pas:cara umum terlepas dari ideologi yang dianut setiap negara wajib menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak harus ada. seperti melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan bentrokan dalam masyarakat sebagai stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. karena diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa, menegakkan keadilan melalui lembaga peradilan. pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya ekonom) merupakan bentuk kewajiban negara guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. saat ini banyak sekali pemenuhan terhadap hak atas pendidikan, perumahan, lahan dan kesehatan tertunda oleh karena dana pemenuhan hak tersebut korupsi. sangat tepat sekali apabila korupsi merupakan ancaman serius atau dapat dikategorikan sebagai (extra ordinary crime) yang merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. korupsi telah menyebabkan krisis ekonomi dan jutaan warga terbelenggu kemiskinan, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis sehingga dengan sendirinya telah menghambat tercapainya tujuan negara guna terpenuhinya kesejahteraan sosial. sejalan dengan tujuan negarpemerintah telah bahwa membandingkan jabatan presiden dengan jabatan pimpinan kpk, adalah dua hal yang tidak apple apple untuk mau dibandingkan: bahwa jabatan fungsional tersebut bukan jabatan yang didasarkan pada satu dasar keterwakilan itu sendiri, sehingga atas dasar itu justified dan menjalankan masa jabatannya secara penuh tidak dalam konteks seperti bagaimana ketika presiden mangkat atau berhalangan tetap dan dia diganti oleh wakil presiden dan harus melanjutkan sisa masa jabatannya, walaupun rasional atau logika dari kontinuitas masa jabatan tersebut juga dapat ditemukan pada dpd atau kongres amerika, yang juga tidak pernah dipilih sekaligus pada satu pemilihan karena ada yang dikenal election, bahwasebagai berikut: pokok permohonan para pemohon bahwa menurut para pemohon, dewan perwakilan rakyat dpr ri) menyandarkan tafsir masa jabatan pimpinan pengganti komisi pemberantasan korupsi kpk) berdasarkan kpk, mana pimpinan kpk bekerja secara kolektif kolegial. sehingga ketentuan kpk dimaknai bahwa pimpinan pengganti kpk berakhir secara bersamaan. untuk itu, pengganti pimpinan kpk terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni sisa masa jabatan tahun atau kurang lebih satu tahun: bahwa menurut para pemohon, terdapat kesalahan tafsir atas ketentuan kpk tersebut. hal demikian, dapat menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon atau setidak tidaknya berpotensi bertentangan dengan ketentubahwa menurut para pemohon, akibat penafsiran yang keliru oleh dpr ri terhadap ketentuan kpk telah menyebabkan pimpinan pengganti kpk terpilih, yakni dr. busur mugoddas, sh. mh, hanya menjabat selama satu tahun. hal demikian telah mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan pimpinan pengganti kpk terpilih: bahwa menurut para pemohon,sehingga menurut para pemohon, ketentuan masa jabatan pimpinan pengganti kpk sebagaimana dimaksud dalam kpk seatau setidak tidaknya tafsir terhadap ketentuan kpk telah melanggar asas kemanfaatan maupun asas kepastian hukum, terhadap alasan tersebut atas, para pemohon dalam petitumnya memohon agar kiranya mahkamah konstitusi meakan diputus bersamaan dengan pokok permohonan para pemohon, terkait dengan kedudukan hukumkpk tersebut, sebagaimana ditentukan dalam dan berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi terdahulu: (vide putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu terhadap ketentuan kpk,ketentuan tersebut atas oleh para pemohon dianggap berpotensiu setidak tidaknya diterhadap permasalahan tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: apakah benar ketentuan kpk dianggap bertentangan dengan ketentuan uud terhadap anggapan para pemohon tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa anggapan para pemohon tersebut tidak tepat dan keliru, karena sebagaimana lazimnymengenai adanya hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan (vide dan huruf mkj: dari seluruh uraian permohonan para pemohon, tidak menjelaskan secara tegas bahwa, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uud pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak dalam posisi keadaan yang demikian, karena pada dasarnya para pemohon, jika diinginkan, dapat mengikuti seleksi calon pengganti ketua kpk pada saat itu. juga menurut pemerintah, jikalau pun anggapan para pemohon tersebut benar adanya, menurut pemerintah yang semestinya mengajukan permohonan pengujian undang undang guo adalah para pihak yang telah terpilih menjadi pengganti pimpinan komisi pemberantasan korupsi. berdasarkan uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan kpk telah menimbulkan kerugiadalah tidak tepat dan kabur (obscura libel). justru menurut pemerintah, dengan telah diterbitkannya keputusan presiden nomor tahun yang menetapkan dr. muhammad busur mugoddas, sh: apakah ketentuan kpk perlu ditafsirkan kembali atau dimaknai sebagai konstitusional bersyarat (conditional constitutional), yakni dengan dimaknai pimpinan dan atau pimpinan pengganti ., sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon? terhadap isu hukum sebagaimana diutarakan dalam permohonan para pemohon tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut:konstitusi. menurut pemerintahdalam implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan, kerancuan, dan kerugian bagi siapapun. bahkan pimpinan pengganti kpk terpilih yang masa kerjanya melanjutkan masa kerja pimpinan kpk terdahulu tetap diberikan hak untuk mencalonkan diri dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. keputusan presiden nomor tahun tentang pengangkatan dr. muhammad busur mugoddas sh., hum sebagai ketua merangkap anggota kpk dalam sisa masa jabatan tahun (terlampir) adalah membuktikan bahwa ketentuan kpk tidak menimbulkan kebingungan melainkan justru memberikan kepastian hukum. berikut disampaikanregister putusan ringkasan putusan puu menolak permohonan konstitusionalitas para pemohon aturan peralihan undang undang nomor nomor tahun tahun tentang undang undang sumber daya air guo menentukan bahwa . puu vii menyatakan bahwa norma hukum mengabulkan yang berbunyi tidak kadang undang permohonan pemohon pernah dijatuhi pidana tentang untuk sebagian: penjara berdasarkan pemilihan umum menyatakan putusan pengadilan yang anggota dewan huruf dan telah mempunyai perwakilan rakyat, huruf kekuatan hukum tetap dewan perwakilan undang undang nomor karena melakukan tindak daerah, dan dewan tahun pidana yang diancam perwakilan rakyat tentang pemilihan pidana penjara (lima) daerah dan undang umum anggota dewan tahun atau lebih yang undang nomor perwakilan rakyat, tercantum dalam tahun tentang dewan perwakilan huruf dan perubahan kedua daerah, dan dewan huruf atas undang undang perwakilan rakyat serta huruf nomor tahun daerah lembaran merupakan tentang negara republik norma hukum yang pemerintahan daerah indonesia tahun inkonstitusional bersyarat nomor tambahan (conditional lembaran negara unconstitutional). norma republik indonesia hukum tersebut adalah nomor serta inkonstitusional apabila huruf tidak dipenuhi syarat undang undang nomor syarat sebagai berikut: tahun tentang berlaku bukan untuk perubahan kedua atas jabatan jabatan publik undang undang nomor yang dipilih (elected tahun tentang officials) sepanjang pemerintahan daerah tidak dijatuhi pidana lembaran negara tambahan berupa publik indonesia pencabutan hak pilih tahun nomor oleh putusan tambahan lembaran pengadilan yang telah negara republik mempunyai kekuatan indonesia nomor hukum tetap: bertentangan dengan undang berlaku terbatas untuk undang dasar negara jangka waktu (lima) republik indonesia tahun setelah mantan tahun secara terpidana selesai bersyarat (conditional menjalani pidana unconstitutional), penjara berdasarkan utusan pengadilan menyatakan pang ata mempunyai huruf dan kekuatan hukum tetap: huruf undang undang nomor kejujuran atau tahun keterbukaan mengenai tentang pemilihan latar belakang jati umum anggota dewan dirinya sebagai mantan perwakilan rakyat, terpidana: dewan perwakilan bukan sebagai pelaku daerah, dan dewan kejahatan yang perwakilan rakyat berulang ulang. puu vii menyatakan bahwa alokasi dana undang undang nomor mengabulkan cukai hasil tembakau tahun tentang permohonan pemohon demikian untuk perubahan atas untuk sebagian: mendanai peningkatan undang undang nomor menyatakan kualitas bahan baku, tahun tentang undang undang sebagaimana diatur cukai nomor tahun dalam tentang perubahan atas harus ditafsirkan undang undang nomor untuk mendanai tahun tentang kegiatan pada tingkat cukai lembaran petani penghasil negara republik tembakau yang indonesia tahun membutuhkan pembinaan dan nomor tambahan bimbingan petani, lembaran negara transfer teknologi, dan republik indonesia pengawalan teknologi nomor tingkat petani agar bertentangan secara dapat menghasilkan bersyarat dengan bahan baku yang undang undang dasar diharapkan. terlebih negara republik lagi, kebijakan indonesia tahun pemerintah bidang menyatakan kesehatan dan undang lingkungan hidup akan undang nomor berpengaruh terhadap tahun tentang pengenaan cukai hasil perubahan atas tembakau dan undang undang nomor berakibat secara tahun tentang signifikan bagi cukai lembaran berkurangnya produksi negara republik dan konsumsi indonesia tahun tembakau, sehingga nomor tambahan petani tembakau harus lembaran negara dipersiapkan untuk republik indonesia melakukan konversi nomor tidak dari tanaman tembakau mempunyai kekuatan budidaya pertanian hukum mengikat lainnya masa depan: sepanjang semua bahwa dari sisi provinsi penghasil demokrasi ekonomi tembakau tidak dengan prinsip dimasukkan sebagai kebersamaan, efisiensi provinsi yang berhak berkeadilan, memperoleh alokasi keseimbangan cukai hasil tembakau, kemajuan, dan menetapkan agar kesatuan ekonomi pengalokasian dana nasional sebagaimana hasil cukai tembakau diatur dalam untuk provinsi penghasil uud tembakau dipenuhi menurut mahkamah, paling lambat mulai meskipun ketentuan tahun anggaran tersebut dapat ditafsirkan secara menolak permohonan berbeda dalam konteks untuk selebihnya,t, bahwa kedudukan agpuu vii menyatakan bahwa hak hak warga undang undang nomor dan undang negara sebagaimana tahun tentang undang nomor diuraikan atas pemilu presiden dan| tahun tentang sebagai hak asasi wakil presiden pemilihan umum manusia dan hak presiden dan wakil konstitusional warga presiden dinyatakan negara (constitutional konstitusional bersyarat rights citizen), sehingga hak berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas, efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga komisi pemberantasan korupsi. bahkan indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional pemberantasan tindak pidana korupsi unca united nation convention against corruption) melalui undang undang nomor tahun tentang ratifikasi unca. guna mewujudkan hal itu, negara indonesia telah membentuk lembaga superbowl yang dapat melaksanakan tugas diluar kelaziman aparat hukum terdahulu yakni kpk komisi pemberantasan korupsi). pembentukan kelembagaan ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang mengancam dan menghambat tercapainya cita cita bangsa yakni kesejahteraan rakyat. para pemohon adalah perorangan warga negara dan badan hukum indonesia yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. pengajuan pengujian kpk mahkamah konstitusi merupakan upaya seorang warga negara maupun badan hukum, baik secara sendiri sendiri maupun secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. selain itu, juga bertujuan untuk menjaga komitmen pemberantasan korupsi untuk mewujudkan indonesia bersih korupsi menuju terwujudnya tujuan negara indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.yang terdiri dari empat orang, yakni: feri ansari, s.h., m.h, radial, s.h., drs. teen masduki, dan zainal arifin muchtar husein, s.h., ll.m,merupakan warga negara indonesia yang dibuktikan dari kartu tanda penduduk republik indonesia bukti sedangkan pemohon merupakan badan hukum berbentuk perkumpulan yang dibuktikan dengan anggaran dasar perkumpulan icw bukti dengan demikian ketentuan seperti diatur huruf (a) dan (c) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sudah terpenuhi. (conditional konstitusional tersebut constitutional) sepanjang tidak boleh dihambat tidak menghilangkan hak atau dihalangi oleh pilih warga negara yang berbagai ketentuan dan tidak terdaftar dalam prosedur administratif dpt pemilihan umum apapun yang presiden dan wakil mempersulit warga presiden, atau diartikan negara untuk mencakup warga negara menggunakan hak yang tidak terdaftar pilihnya.dalam..utusan tersebutpuu mengabulkan bahwa dalam putusan vii permohonan para guo mahkamah tidak undang undang nomor pemohon untuk menilai atau menguji tahun tentang sebagian, baik putusan mahkamah pemilihan umum menyatakan agung maupun anggota undang undang peraturan komisi dewan perwakilan nomor tahun pemilihan umum. rakyat, dewan adalah konstitusional mahkamah agung yang perwakilan daerah dan bersyarat telah melakukan dewan perwakilan (conditional pengujian terhadap rakyat daerah constitutional). artinya, peraturan komisi konstitusional sepanjang pemilihan umum nomor dimaknai bahwa tahun telah penghitungan tahap melakukan tindakan kedua untuk penetapan menurut perolehan kursi dpr kewenangannya, begitu bagi parpol peserta pula komisi pemilihan pemilu dilakukan dengan umum telah melakukan cara sebagai berikut: regulasi menurut kewenangannya. menentukan meskipun demikian, kesetaraan karena (lima puluh keseratus) suara dan sah dari angka bpp, telah dinilai yaitu (lima oleh mahkamah sebagai puluh keseratus) konstitusional bersyarat dari angka bpp (conditional setiap daerah constitutional), maka pemilihan anggota dengan sendirinya dpr: semua isi peraturan atau membagikan sisa putusan pengadilan yang kursi pada setiap tidak sesuai dengan daerah pemilihan putusan ini menjadi tidak anggota dpr berlaku karena kepada partai politik kehilangan dasar peserta pemilu pinjamannya.valen uu viii mengabulkan bahwa penetapan usia undang undang nomor permohonan para minimal (dua belas) tahun tentang pemohon untuk tahun sebagai ambang pengadilan anak sebagian: batas usia menyatakan frasa, . pertanggungjawaban (delapan) tahun., hukum bagi anak telah dalam angka diterima dalam praktik dan sebagian negara negara undang sebagaimana juga undang nomor tahun direkomendasikan oleh tentang pengadilan komite hak anak pbb anak lembaran negara dalam general comment, republik indonesia februari dengan tahun nomor batasan usia (dua tambahan lembaran belas) tahun maka telah negara republik sesuai dengan ketentuan indonesia nomor tentang pidana yang dapat beserta penjelasan dijatuhkan kepada anak undang undang tersebut dalam khususnya terkait dan dengan frasa . pengadilan anak puu viii mengabulkan bahwa undang undang undang undang nomor permohonan pemohon tentang batasan masa tahun tentang untuk sebagian: jabatan jaksa agung kejaksaan tersebut tidak atau belum menyatakan mengatur hal yang huruf undang demikian, maka undang nomor tahun pengangkatan dan masa tentang kejaksaan jabatan jaksa agung republik indonesia untuk keadaan yang lembaran negara sekarang sedang republik indonesia berlangsung tidak dapat tahun nomor dikatakan illegal, tambahan lembaran misalnya dengan alasan, negara republik karena bertentangan indonesia nomor dengan pandangan adalah sesuai dengan tersebut. alasannya, undang undang dasar pada saat menetapkan negara republik jabatan jaksa agung indonesia tahun yang sekarang memang secara bersyarat tidak ada ketentuan (conditional dalam undang undang constitutional), yaitu yang mengharuskan konstitusional sepanjang presiden memilih dimaknai masa jabatan alternatif tersebut, jaksa agung itu berakhir sehingga tidak ada dengan berakhirnya masalah keabsahan, masa jabatan presiden baik konstitusionalitas republik indonesia maupun legalitas. dalam satu periode bahwa oleh karena telah bersama sama masa terjadi ketidakpastian jabatan anggota kabinet hukum dari atau diberhentikan dalam huruf masa jabatannya oleh maka sejak presiden dalam periode diucapkannya putusan ini yang bersangkutan : mahkamah memberi menyatakan tafsir yang pasti huruf undang mengenai masa jabatan undang nomor tahun jaksa agung sampai tentang kejaksaan dengan dilakukannya republik indonesia legislative review oleh lembaran negara pembentuk undang republik indonesia undang yang syarat tahun nomor syarat tambahan lembaran konstitusionalitasnya negara republik akan ditegaskan dalam indonesia nomor amar putusan ini: tidak mempunyai bahwa sekurang kekuatan hukum kurangnya ada empat mengikat sepanjang tidak alternatif untuk dimaknai masa jabatan menentukan kapan mulai jaksa agung itu berakhir diangkat dan saat dengan berakhirnya berhentinya pejabat masa jabatan presiden negara menduduki republik indonesia jabatannya cast jaksa dalam satu periode agung, yaitu, pertama, bersama sama masa berdasar periodisasi jabatan anggota kabinet kabinet dan atau periode atau diberhentikan dalam masa jabatan presiden masa jabatannya oleh yang mengangkatnya, presiden dalam periode kedua, berdasar periode yang bersangkutan , (masa waktu tertentu) memerintahkan yang fixed tanpa pemuatan putusan ini dikaitkan dengan jabatan dalam berita negara politik kabinet: ketiga, republik indonesia berdasarkan usia atau sebagaimana mestinya batas umur pensiun dan, menolak permohonan keempat, berdasarkan pemohon untuk selain diskresi presiden pejabat dan selebihnya. yang mengangkatnya,berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemerintah terdapat alasan yang jelas, kapan suatu materi muatan norma dalam undang undang harus dimaknai sebagai konstitusionalitas bersyarat. untuk itu, terhadap ketentuan kpk menurut pemerintah tidak perlu dimaknai sebagai konstitusionalitas bersyarangacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu iiipemohon satuferi ansari, s.h., m.h. merupakan warga negara indonesia yang bekerjtvantkelijke komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. pengujian undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsikpberanggapan permohonan para pemohon tidak tepat dan keliru, karen(vide dan huruf nk). dalam permohonan guo para pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama hadapan hukum. dpr berpandangan bahwa para pemohon tidak berkedudukan dalam posisi yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang undang guo sebagaimana dijelaskan para pemohon. bahwa, menurut dpr seandainya anggapan para pemohon benar, maka dpr berpandangan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang undang guo adalah seharusnya para pihak yang saat ini telah terpilih menjadi pengganti pimpinan komisi pemberantasan korupsi, karena memiliki kepentingan hukum terkait dengan hak konstitusional selaku para pihak yang terpilih sebagai pengganti pimpinan kpk. bahwadibahwagodas, sh., hum, dan menyetujui masa jabatan pengganti pimpinan komisi pemberantasan korupsi adalah melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi periode tahun yang akan berakhir pada desember bahwa, dpr berpandangan ketentuan undang undanggodas, sh.omisi pemberantasan korupsi.sama sekali tidak bertentangan dengguo tidak bertentangan dengan uud menyatakan undang undang guodari permohonan para pemohon guo adalah mengujmendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia dan badan hukum bukti sampai dengan bukti yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kpk, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon sebagai pembayar pajak (tax player) dan warga negara yang concern dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi telah melanggar kepentingan konstitusionalnyayang terpilih. adapun pemohon yang merupakan badan hukum yang memiliki visi dan misi untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi menilai penafsiran dan pelaksanaan ketentuan kpk dapat melemahkan institusi kpk dan pemberantasan korupsi secara luas: berdasarkan uraian tersebut, para pemohon berpendapat bahwa tafsir masa jabatan pimpinan pengganti kpk selama tahun akan menghambat optimalisasi dan efektif, yangganti kpk saat dpr melakukan pergantian pimpinan pengganti kpk sebagaimana diatur dalam kpk, para pemohon sekaligus melemahkan fungsi pencegahan dan penindakan yang dilakukan kpk, sehingga menyebabkan terhambatnya kerja kpk yang berakibat secara langsung terhadap advokasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para pemohon. berdasarkan uraian tersebut, para pemohon berpendapat bahwa kpk bertentangan dengan uud pada sisi lain dpr dandengan alasan bahwa para pemohon tidak dalam posisi atau tidak dalam keadaan yang sebagaimana didalilkan oleh para pemohon tersebut karena pada dasarnya para pemohon jika diinginkan atau jika dikehendaki, pada saat itu, dapat mengikuti seleksi atau mengikuti seleksi calon pengganti ketua kpk yang sudah selesai itu. menurut pemerintah dan dpr jikalau pun anggapan para pemohon benar atau para pemohon tersebut benar adanya, menurut pemerintah, semestinya yang mengajukan permohonan pengujian ini atau norma yang dianggap bertentangan dengan uud tersebut, sebagaimana diuraikan tersebut atas adalah para pihak yang telah terpilih menjadi pengganti pimpinan kpk. berdasarkan pertimbangan atas, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan para pemohon tidak tepat dan kabur (obscura libel),:menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah menguji konstitusionalitas: menimbang bahwa para pemohon mendalilkan kpk bertentangan dengan uud dengan alasan alasan pokok sebagai berikut: sesuai dengan kpk, pimpinan kpk berjumlah orang dan menjalankan masa jabatanya selama tahun, akan tetapi muncul persoalangantikan dan berapa lama masa waktu jabatan yang dimilikinya dikaitkan dengan dan kpk, bahwa untuk memilih pimpinan pengganti tersebut. sebelum kedua nama ini diserahkan dpr ri, panitia seleksi pemilihan pimpinan pengganti kpk melalui salah satu anggotanya yaitu tudung mulya lubis, menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan pengganti kpk adalahganti kpk adalah tahun,kpkahwa penafsiran anggota dpr ri terhadap kpk yang menyebabkan pimpinan pengganti kpk terpilih yaitu busur mugoddas, hanya menjabat selama satu tahun, sehingga.penafsiran terhadap masa jabatan pimpinan penganti kpk selama tahun yang dilakukan oleh dpr ri dan dikuatkan dengan keppres nomordosen ilmu hukum, pemohon juga melakukan advokasi pemberantasan korupsi, khususnya penguatan komisi pemberantasan korupsi dalam bentuk kerjasama dengan indonesia corruption watch tentang penguatan kpk, penulisan artikel media massa, bukti radial, s.h., merupakan warga negara indonesia yang beraktivitas lembaga bantuan hukum lbh) padang, yang sehari hari mengurusi kepentingan publik, termasuk pemberantasan korupsi. selain itu, pemohon juga tercatat bekerjasama dalam beberapa program bersama indonesia corruption watch, seperti: pemantauan kinerja penegak hukum, advokasi penguatan kpk, dan pemberantasan korupsi secara umum: drs. teen masduki, merupakan warga negara indonesia yang saat ini beraktivitas transparency international indonesia tii) sebagai sekretaris jenderal. merupakan organisasi yang fokus dalam pencegahan korupsi, dan mempunyai jaringan tingkat internasional untuk isu isu pemberantasan korupsi. selain itu, pemohon juga pernah menjadi pendiri indonesia corruption watch dan menjabat sebagai koordinator badan pekerja dari tahun sampai tahun pemohon sangat concern dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi indonesia. pemohon juga pernah mendapatkan penghargaan dari magsasay award untuk baktinya terhadap pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. dalam advokasi penguatan komisi pemberantasan korupsi, peran pemohon sangat signifikan. hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan pernyataan pemohon terkait isu pemberantasan korupsi, penguatan kpk dan ilmu hukum lainnya yang mendukung pemberantasan korupsi: tahun tentang pengangkatan muhammad busur mugoddas sebagai pimpinan penganti kpk dan sekaligus sebagai ketua kpk terpilih berdasarkan tekstual norma kpk dalam keadaan normal. sementara dalam undang undang guo. ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam kpk seharusnya dimaknai tidak hanya terhadap pimpinan kpk,, bahwa terhadap masa jabatan pimpinan pengganti kpk yangsehingga mahkamah konstitusi hendaknya memberikan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan kpk, agar rta telah mengajukan tiga orang ahli bernama prof. dr. saudi isra, sh., erry riyama harga pamungkas, se., dan dr. tudung mulya lubis, sh., llm., yang memberiahli prof. dr. saudi isra, sh. kpk, menurut ahli menjadi satu satunya yang berbicara masalah masa jabatan atau durasi seorang pimpinan kpk dan bila dirujuk kepada penjelasan kpk, disebutkan bahwa guo cukup jelas, artinya tidak ada lagi penjelasan lain yang dapat dirujuk untuk menerangkan ini. siapapun pimpinan kpk. orang yang melanjutkan atau yang menggantikan pimpinan kpk yang berhenti tengah jalan, seharusnya masa jabatannya sama tahun dengan pimpinan yang lain, dalam pengertian, apabila diangkat setelah periode yang normal berjalan tahu. proses proses penggantian tersebut, bisa merujuk kepada proses pergantian hakim konstitusi yang, ahli membandingkan dengan melanjutkan masa jabatan yang ada anggota dpr. apabila terjadi penggantian antarwaktu, konsepnya jelas adalah penggantian antarwaktu, yaitu menghabiskan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh anggotaterbanyakenam dpr. cara penggantian antarwaktu antara dpr dengan pimpinan kpk berbeda, karena yang mengganti tidak lagi orang yang mendapat suara terbanyak berikutnya ketika dilaksanakan fit and proper test dpr: kpk adalah lembaga negara independent karena pertama disebut secara eksplisit dalam kpk, danpkdalam pemahaman ahli, hal tersebut adalah langkah awal, menerapkan soal pergantian berjenjang..dapat menentukan proses pengisian lembaga lembaga independent termasuk dengan kpk. apabila ada ruang untuk memulai stage term nya, mahkamah konstitusi pada tempatnya memperkuat pola seperti itu sehingga perhatiannya tidak melanjutkan sisa masa jabatan yang ada tetapi adalah memulai dari nol.. pengisian jabatan lembaga negara independent,diapabila bicara menata sistem ketatanegaraan terutama lembaga lembaga independent. apabila semuanya diganti baru: tidak ada pegangan yang dapat. salah satu komparasi yang ahli tawarkan adalah teori yang mengatakan, apabila. ahli erry riyama harga pamungkas, se. anggota kpkkpk,.:etapi tidak seharusnya seperti itu:ahli dr. tudung mulya lubis, sh., llm. pimpinan kpk yang baru dipilih, tidak bersama sama dalam satu paket, akan tetapi menjabat selama tahun, sejak dia dipilih sebagai pimpinan kpk. ada beberapa alasan yaitu, tidakolehkpk,, maka menurut ahli, pimpinan kpk terdiri dari anggota kpk yang memegang masa jabatan selama tahun dari masing masing kelima pimpinan kpk tersebut: ahli tidak melihat dalam kpk mengenal apa yang disebut sebagai penggantian antarwaktu.:d, menggantikan satu kekosongan dalam kaitannya dengan kpk.. hal tersebut bukanlah dalam konteks penggantian antarwaktu seperti yang terjadi dpr yang melanjutkan sisa masa jabatan. apabila hanya melihat kpkakankpk yaitu selama empat tahun:. uud.hadap permohonan para pemohon tersebut atas, ada dua isu yang bisa pemerintah sampaikan. pertama, apakah benar ketentuan kpk dianggap bertentangan dengan ketentuan uud kedua, apakah ketentuan kpk perlu ditafsirkan kembali atau perlu dimintakan penafsiran, atau dimaknai sebagai konstitusionalitas bersyarat atau conditional constitutional dengan dimaknai sebagaimana sudah pemerintah sampaikan. setelah pemerintah meneliti secara saksama berbagai putusan mahkamah mengenai konstitusional bersyarat, pemerintah berpendapat bahwa tafsir kembali atau dimaknai secara bersyarat atau konstitusionalitas bersyarat atas materi muatan norma dalam atau bagian dalam undang undang, apabila dalam norma atau guo telah menimbulkan kerugian konstitusional, baik terhadap perorangan, warga negara indonesia, badan hukum privat maupun publik, masyarakat hukum adat maupun lembaga negara, dan terhadap materi muatan norma tersebut, tidak terdapat pintu hukum yang konstitusional atau setidak tidaknya menemui jalan buntu atau dead lock dalam implementasinya. menurut pemerintah, ketentuan kpk yang menyatakan,dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan kerancuan dan dalam implementasinya tidak menimbulkan hal hal yang tidak dapat dilaksanakan. hal tersebut terbukti dan ditandai dengan adanya keputusan presiden nomor artinya akan sangat berbeda jika kita mencermati atau memperhatikan, sebagaimana mahkamah konstitusi telah memutuskan terkait dengan masa jabatan jaksa agung. sana tidak terdapat adanya ketentuan kapan pemberhentian, kapan pengangkatan kembali, tetapi kalau dalam kpk sesuai dengan kpk yang dimohonkan adalah telah tegas, tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan bahwa telah ada tindakan tindakan yang sudah dilakukan untuk mengangkat dan memberhentikan. ketentuan kpk, tidak perlu dimaknai konstitusionalitas secara bersyarat atau conditional constitutional dan kpkselengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:impinoddas, sh., hum., dan menyetujuidesember dpr berpandanganoddas, sh., hum.,,, sehingga ketentuan undang undang guo sama sekali tidak bertentangan dengan uudbukti suratitulisan dari para pemohon, keterangan ahli dari para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, serta kesimpulan tertulis dari para pemohon, masalah pokok yang harus dijawab oleh mahkamah adalah: apakah secara konstitusional masa jabatan anggota pimpinan kpk yang menggantikan anggota yang telah berhenti menurut kpk hanya meneruskan masa jabatan pimpinan yang digantikan atau mendapatkan masa jabatan yang penuh selama empat tahun? menimbang bahwa sebelum mahkamah menjawab persoalan tersebut, terdapat fakta hukum bahwa dpr dan presiden menentukan masa jabatan anggota yang mengganti pimpinan kpk yang berhenti dalam masa jabatannya adalah hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari pimpinan kpk yang gantinya. dalam menentukan masa jabatan pimpinan pengganti tersebut, dpr mendasarkan pada penafsiran kpk yang menentukan bahwa pimpinan kpk bekerja secara kolektif kolegial, sehingga ketentuan kpk dimaknai bahwa pimpinan kpk berhenti secara bersamaan. dengan demikian, pimpinan pengganti yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya hanya bertindak sebagai pengganti antarwaktu, karena itu hanya melanjutkan masa jabatan anggota pimpinan yang digantikan itu. pada sisi lain, para pemohon merujuk pada kpk, yang menurut para pemohon masa jabatan empat tahun bagi pimpinan kpk, adalah merupakan masa jabatan yang berlaku baik terhadap pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun pimpinan yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada saat masa jabatannya, menimbang bahwa menurut mahkamah, dpr dan presiden dapat saja melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang undang dalam rangka implementasi dari undang undang guo. akan tetapi, mahkamah pun berwenang menilai konstitusionalitas penafsiran suatu norma undang undang yang dilaksanakan baik oleh dpr maupun presidenberdasarkan uraian atas, maka secara jelas terlihat bahwa pemohon concern dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, guna mencapai cita cita bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum khususnya hal hal yang terkait dengan penguatan komisi pemberantasan korupsi dan undang undang nomor tahun tentang kpk yang menjadi dasar hukum lembaga negara tersebut.terpilih. dengan demikian syarat legal standing seperti disebutkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii terpenuhi. sedangkan, pemohon merupakan badan hukum indonesia berbentuk perkumpulan, yang bernama: perkumpulan indonesia corruption watch. sesuai dengan anggaran dasar icw, dan,dan penguatan institusi kpk, seperti: pelaporan kasus korupsi kpk, kerjasama penelitian dengan kpk, advokasi penguatan kpk saat terjadi kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap dua pimpinan kpk, dan kegiatan lainnya terkait dengan pemberantasan korupsi. pemohon menilai penafsiran dan pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud dalam undang undang nomor tahun. oleh karena itu, dalam menilai permohonan para pemohon guo, mahkamah harus juga menilai penafsiran ketentuan undang undang guo pada tingkat implementasi untuk menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstitusional yang dianut oleh uud menimbang bahwa mahkamah akan menilai konstitusionalitas penafsiran ketentuan kpk terhadap norma norma yang terkandung dalam uud para pemohon mendalilkan bahwa penetapan masa jabatan anggota pimpinan pengganti kpk yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa anggota pimpinan kpk yang berhenti sebelum mencapai periode empat tahun adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan uud menurut para pemohon masa jabatan anggota pimpinan kpk pengganti tidak hanya menyelesaikan sisa masa jabatan anggota yang digantikan, akan tetapi menduduki masa jabatan penuh yaitu empat tahun.. dpr dan presiden, mendasarkan penafsirannya pada ketentuan kpk yang menentukan bahwa pimpinan kpk bersifat kolektif, sehingga lima anggota pimpinan kpk itu dimaknai secara kolektif menjabat satu periode empat tahun. dalam hal ini, menurut dpr dan presiden, jika ada anggota pimpinan kpk yang berhenti dalam masa jabatannya maka diganti oleh anggota pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari masa jabatan anggota yang digantikan. penafsiran dpr dan presiden tersebut didasari pula pada ketentuan dan kpk yang secara tekstual menyebutkan anggota pengganti pimpinan kpk untuk menggantikan anggota yang berhenti dalam masa jabatannya. penafsiran tersebut dipersoalkan oleh para pemohon, karena penafsiran seperti itu mengakibatkan tidak jelasnya makna kpk sehingga melanggar prinsip prinsip konstitusi yaitu antara lain prinsip kepastian hukum yang adil yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi menurut konstitusi. menurut para pemohon sesuai kpk masa jabatan anggota pengganti adalah empat tahun, tidak hanya menjabat sisa masa jabatan anggota yang diganti. menurut mahkamah, dengan adanya perbedaan penafsiran yang demiki serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi publik, bagi penyelenggara negara, bagi kpk, maupun bagi pimpinan kpk yang terpilih sebagai anggota pengganti pimpinan kpk yang telah berhenti.:samping itu, prinsip prinsipjabaran uud yaitu dalam yang menguraikan asas materi muatan undang undang yang harus memenuhi asas, antara lain: keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta asas ketertiban dan kepastian hukum. asas asas demikian juga ditegas:(vide uudtelah dan "terus": menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas, mahkamah berpendapat bahwa kpk adalah inkonstitusional secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan kpk baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan:hartono muhammad alim pendapat berbeda (d dissenting opinion) terhadaphakim konstitusi akil mochtar mengajukan dissenting opinion sebagai berikut: mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa guo sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para pemohon. jika punmana yang telah didalilkan, bahwa para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam karena dalam permohonan pengujian undang undang guo para pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan: kualifikasinya sebagai pemohon dalam permohonan guo, hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap merugikan pemohon dengan berlakunya undang undang guo, terlebih lagi jika kerugian konstitusional pemohon diukur dengan parameter putusan mahkamah nomor puu ii1 dan nomor puu v yang harus memenuhi ukuriapun para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya kpk, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifikguo yang dimohonkan pengujian. terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. walaupun para pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax player) dan concern dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya tentang kpk bukti bisa melemahkan institusi kpk dan pemberantasan korupsi secara luas. dengan demikian pemohon memenuhi syarat sebagaimana dimaksud putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii yaitu: sebagai badan hukum yang concern dalam pembelaan kepentingan publik dan upaya pemberantasan korupsi, khususnya penguatan institusi kpk. dengan tafsir dpr ri terhadap undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon berupa terhambatnya kerja kerja advokasi yang dilakukan oleh pemohon akibat tidak adanya kepastian hukum tentang masa jabatan pimpinan pengganti kpk terpilih. selanjutnya, pemohon dantafsir undang undang nomor tahun tentang kpk. sebagai warga negara dan badan hukum indonesiabagaimana diatur dalam uud dalam pandangan para pemohon, tafsir masa jabatan pimpinan pengganti selama satu tahun akan menghambat optimalisasi dan efektiv. hal ini akanakananti kpk saat dpr melakukan pergantian pimpinan penganti kpk sebagaimana diatur dalam kpk, pemohon dan pemohon selama ini, sekaligus melemahkan fungsi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) yang dilakukan oleh institusi kpk dan juga tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. oleh karena itu, yang berhak mengajukan permohonan terhadap kpk adalah pimpinan kpk yang saat ini yang merasa hak konstitusionalnya yang secara spesifik dan aktual berpotensi mengalami kerugian dengan berlakunya ago. dengan demikian, saya. il. dalam pokok permohonan bahwa kpk dilahirkan dalam situasi bangsa indonesia mengalami keadaan darurat penegakkan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi, meningkatnya kejahatan korupsi tidak diimbangi oleh meningkatnya kinerja aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. oleh sebab itu, pembentukan komisi pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, bahkan dalam hal tertentu dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kedua instansi penegak hukum tersebut, jika mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dan kpk. sesungguhnya perdebatan pro dan kontra masa jabatan bagi calon anggota pengganti pimpinan kpk, bermula sejak setahun yang lalu ketika panitia seleksi melakukan rekrutmen calon pengganti pimpinan kpk disebabkan salah satu pimpinan kpk menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan (vide angka kpk. oleh karena itu, yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah masa jabatan calon anggota pengganti pimpinan kpk bukan calon pimpinan kpk, bandingkan ketentuan juncto huruf dan juncto kpk. untuk itu, tafsir terhadap guo harus diletakkan dengan pendekatan proporsional dengan menggunakan penafsiran hukum yang diakui secara universal yaitu historis, sistematis, dan teleologis (secara holistik), bahwa berdasarkan tafsir sistematis, kpk khususnya mengenai pergantian pimpinan kpk, harus ditelusuri dari ketentuan kpk tentang prosedur seleksi pimpinan kpk bukan calon anggota pengganti pimpinan kpk, yaitu dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi, memilih calon dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan, dan dpr memilih lima calon yang dibutuhkan. secara sistematis dan logis, maka calon pimpinan kpk yang harus diajukan oleh pemerintah adalah (sepuluh) orang calon hasil seleksi dari panitia seleksi pimpinan kpk. hal ini didasari atas tafsir historis logis, pertimbangan rasional, sebanyak calon pimpinan kpk yang dibutuhkan untuk masa jabatan tahun karena merujuk pada ketentuan huruf kpk yaitu pimpinan komisi pemberantasan korupsi terdiri dari anggota komisi pemberantasan korupsi". bahwa ketentuan masa jabatan pimpinan kpk dalam kpk yaitu tahun, diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan kpk secara normal atau biasa, sesuai huruf juncto dan bukan calon anggota pengganti pimpinan kpk sebagaimana ditentukan dalam ketentuan kpk, hanya prosedur saja yang harus berdasarkan dan kpk, yang diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan kpk yang telah habis masa jabatannya dan bukan untuk calon pengganti karena kekosongan pimpinan kpk. bahwa berdasarkan ketentuan kpk, dalam hal terjadi kekosongan, presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada dpr dan diwajibkan menurut undang undang mengusulkan kelipatan jumlah kekosongan pimpinan kpk, dan dpr wajib memilih jumlah calon pengganti pimpinan kpk yang wajib diisi (seperti proses seleksi calon pimpinan pengganti kpk yang lalu). dengan demikian, berdasarkan tafsir sistematis logis, maka masa jabatan pengganti pimpinan kpk berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan kpk yang dipilih sebelumnya. bahwa jika tafsir kpk mengikuti tafsir putusan mahkamah yang me , justru hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma dan kekacauan dalam sistem rekrutmen calon pimpinan kpk masa yang akan datang, karena sesuai dengan huruf kpk, pimpinan kpk terdiri dari dari (lima) anggota komisi pemberantasan korupsi dan apabila presiden mendasarkan pada putusan mahkamah guo, maka presiden hanya akan mengajukan (delapan) nama calon pimpinan kpk, sedangkan dpr wajib memilih (lima) calon pimpinan kpk sesuai dengan ketentuan kpk yang menyatakan dpr wajib memilih dan menetapkan calon yang dibutuhkan. dengan demikian, menurut pendapat saya, masa yang akan datang, akan ada pimpinan kpk berjumlah orang, terkecuali presiden konsisten terhadap keppres nomor tahun bertanggal desember yang dalam keppres tersebut menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan kpk pengganti saat ini adalah melanjutkan sisa masa jabatan tahun atau presiden tetap mengajukan calon pimpinan kpk, dua kali jumlah yang dibutuhkan, yaitu orang (vide kpk). berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut pendapat saya, permohonan pengujian kpk adalah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang bersifat umum atau abstrak (general and abstract norms) melainkan masalah pelaksanaan hukum dilapangan atau merupakan persoalan norma konkrit (concrete norms), yang hal itu merupakan legal policy dari pembuat undang undang, mengingat pengisian pimpinan dan anggota lembaga negara, masing masing berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan para pemohon ditolak oleh mahkamah. panitera pengganti, ttd. hani dhani tersebut. terhambatnya kerja kpk menimbulkan akibat secara lansung terhadap advokasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemohon dan pemohon ii. penilaian tentang tidak efektifnya masa jabatan pimpinan pengganti selama sisa masa jabatan periode atau sekitar satu tahun sejak dipilih dikemukakan oleh pemohon buktipk dan hubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapan nomor tahun tentang kpk dikatakan dengan uud jelas, tafsir ini telah merugikan hak hak pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan pimpinan pengganti kpk. ketidakpastian hukum masa jabatan ini menghambat kerja kerja advokasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon dan pemohon ii. alasan alasan permohonan konsideran menimbang huruf nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menyataini menandakan bahwa penyakit masyarakat yang sudah sistemik bahkan membudaya yakni korupsi, menghambat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera karena dana pembiayaan untuk kemakmuran, dan kesejahteraan telah raib dirampok oleh para koruptor: tindakan tercela sebagaimana disebutkan atas harus diberantas oleh aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan dan hakim. aparat ini harus menegakan hukum guna uang rakyat tidak lagi mudah diambil oleh para koruptor, siapapun dia. apakah adalah pejabat negara, atau hanya parakan saja,

nonggara, s.h. tempat, tanggal lahir surabaya, oktober pekerjaan advokat direktur program institute for criminal justice reform agama islam kewarganegaraan indonesia tempat tinggal jalan anggrek bilan blok bumi serpong damai, serpong tangerang selatan selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon nama supriyadi widodo eddyono, s.h. tempat, tanggal lahir medan, september pekerjaan advokat agama islam kewarganegaraan indonesia tempat tinggal jalan teratai blok nomor tanjung barat indah jarakarna, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai pemohon ii: nama wahyudi, s.h. tempat, tanggal lahir kebumen, desember pekerjaan peneliti agama islam kewarganegaraan indonesia tempat tinggal cipinang asem kebon pala makasar jakarta timur selanjutnya disebut sebagai pemohon iii: pemohon tersebut atas, selanjutnya disebutterangan informandum ahli dari para pemohon,mengatur mengenai penyadapan yang dapat dilakukan (legal) jikamandat peraturan pemerintah dalam dalam tersebut dalam katanya dengan undang undang guo, adalah untuk mengatur mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi (yang dikirim dan atau diterima) yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, vil pertimbangan mahkamah konstitusi dalam berbagai putusan menyangkut penyadapan bahwa pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu i dalamkomisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara kpop), dan sejumlah perorangan warga negara indonesia menyatakan kewenangan penyadapan yang dimiliki komisi pemberantasan korupsi kpk) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang komisi memberantas tindak pidana korupsi adalah konstitusional. mahkamah konstitusi menjelaskanlebih lanjut, mahkamah konstitusi menyatakan,, bahwa pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu iv padadrs. mulyana wirakusumah, dan sejumlah perorangan warga negara indonesia menyatakan,: viii. pengaturan memiliki ruang lingkup dan daya berlaku yang terbatas bahwa frasa diatur dengan peraturan pemerintah, dalam tersebut menurut pemohon tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi para pemohon. mana pengaturan penyadapan dalam peraturan pemerintah tidak akan cukup mampu menampung artikulasi mengenai pengaturan mengenai penyadapan. untuk lebih jelasnya maka para pemohon akan menjelaskan batasan batasan pengaturan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang undang terkait:dinyatakan,: bahwa dalam penjelasan dinyatakan, yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya"": bahwa dalam lampiran undang undang nomor tahun pada nomor juga dinyatakan, bahwa peraturan pemerintah tidak diperbolehkan mengatur mengenai ketentuan pidana, termasuk juga ketentuan penyidikan dalam lampiran nomor bahwa dalam lampiran nomor dinyatakan,ve . kemudian dalam lampiran nomor dinyatakan,, bahwa lampiran nomor menyatakan, . kemudian lampiran nomor menyatakan, . selanjutnya lampiran nomor menyatakan,". kemudian lampiran nomor menyatakan, pencabutan peraturan perundang3: bahwa dengan demikian menurut para pemohon pengaturan penyadapan yang didelegasikan melalui peraturan pemerintah justru tidak akan mampu melindungi hak konstitusional warga negara, karena terbatasnya mandat, delegasi dan substansi yang dapat diatur dalam suatu peraturan pemerintah: ix. penyadapan adalah bertentangan dengan uud bahwae: bahwa uud telah memberikan jaminan perlindungan atasadanya:.:: bahwa penyadapan jugahwa, bahwa oleh karena itu, pembatasan pembatasan penyadapan. oleh karena itu,bahwa kelemahan kelemahan dalam pemberian kewenangan penyadapan oleh aparat negara, seperti yang paparkan atas harus segera mungkin dibenahi,ite bertentangan dengan uud bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia maka sangat majalahbukan dalam bentuk peraturan pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam uud yang me": bahwa dalam komentar umum nomor tentang materi muatan kovenan internasional hak hak sipil dan politik, pada point dinyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat umum, perlindungan terhadap hak atas pribadi sesungguhnya bersifat relative. secara lengkap disebutkan, karena semua orang hidup dalam masyarakat, perlindungan terhadap pribadi privacy pada dasarnya bersifat relatif. namun, pihak berwenang publik yang kompeten hanya dapat meminta informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individual sejauh diperlukan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dipahami berdasarkan kovenan'"': bahwa dalam point komentar umum nomor juga dinyatakan, bahkan dalam hal campur tangan yang sesuai dengan kovenan, peraturan yang relevan harus memuat secara detil dan tepat kondisi kondisi mana campur tangan tersebut dapat diizinkan. suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur tangan semacam itu hanya dapat dibuat oleh pihak berwenangyang ditugaskan oleh hukum, dan berdasarkan kasus per kasus. kesesuaian dengan menetapkan bahwa integritas dan kerahasiaan kore potensi harus dijamin secara jure dan facto, bahwa ketentuan bertentangan dengan uud khususnya dan memberikan ancaman terhadap pelaksanaan uud karena potensial disalahgunakan oleh pelaku, kekuasaan pemerintahan dan aparat penegak hukum, bahwaseperti dalam peraturan pemerintah atau sop internal lembaga tak akan mampu menampung seluruh artikulasi ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan, bahwa., xi. hukum acara atau tata cara penyadapan intersepsi harus diatur dengan hukum acara pidana atau undang undang penyadapan tersendiri bahwa pengaturan penyadapan telah tersebar berbagai peraturan perundang undangan yang ada indonesia dan keseluruhan pengaturan tersebut juga memberikan kewenangan terhadap instansi penegak hukum yang berbeda beda pula, bahwa prinsipnya, seperti yang berlaku negara negara lain, tindakan penyadapan dilarang indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang undang yang pada dasarnya terkait dengan upaya penegakkan hukum, bahwa (illegal invasion privacy).rmati kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah" bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi, bahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi menyatakan bahwa" bahwa sampai saat ini indonesia setidaknypula diantaranya adalah: bab xxvii wvs tentang kejahatan jabatan, sampai dengan undang undang nomor tahun tentang psikotropikatelekomunikasi, perpu nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, undang undang nomor tahun tentang advokatdan undang undang nomor tahun tentang narkotika: bahwa setidaknya juga terdapat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang juga mengatur tentang penyadapan intersepsi yaitu: peraturan pemerintah nomor tahun tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan, bahwa dengan beragamnya peraturan perundang undangan yang mengatur penyadapan memiliki sayangnya mengandung kelemahan mana satu aturan sangat mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan yang lain. dan: bahwa dengan ketiadaan aturan tunggal tentang hukum acara dan atau tata cara penyadapan indonesia telah menjadikan para pemohon yang merupakan bagian dari masyarakat indonesia adalah masyarakat yang paling terancam hak atas privasinya antara masyarakat lain negara negara hukum modern yang demokratis dunia: bahwa reaksi hukum untuk melakukan "kodifikasi" hukum acara atau tata cara penyadapan intersepsi harus didukung namun ketentuan "kodifikasi" dari hukum acara tersebut tidak dapat hanya diatur dalam level setingkat peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh bahwa para pemohon pada dasarnya menyepakati bahwa diperlukan pembaharuan hukum acara pidana indonesia khususnya pembaharuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana dalam hal penyediaan aturan yang komprehensifyang sangat mungkin sewenang wenang dari aparat penegak hukum, namun,pembatasan hak atas privasi dari para pemohon semata mata hanya diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan penegakkan hukum yang harus ditetapkan dengan undang undang dimana hal ini telah sesuai dengan pertimbangan dari mahkamah konstitusi pada putusan putusan perkara nomor puu i dan nomor puu iv kepaniteraan mahkamah tanggal februari yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan pada tanggal november departemen komunikasi dan informatika kominfo) telah menyelenggarakan seminar tata cara intersepsi lawful intervention) jakarta. seminar yang topiknya sedang hangat dan sangat strategis tersebut telah dibuka secara resmi oleh menteri komunikasi dan informatika (selanjutnya disebut menkominfo) tifatul sembiring dan dihadiri oleh sekitar peserta. peserta berasal dari para anggota tim antar departemen yang menangani penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara intersepsi, aparat penegak hukum, instansi pemerintah, praktisi hukum, praktisi teknologi informatika, operator penyelenggara telekomunikasi dan komunitas teknologi informatika, menkominfo berpendapat, rpp penyadapan disusun karena dalam undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut telah mengamanatkan tentang penyusunan peraturan pemerintah tentang tata cara intersepsi, karena memang sudah cukup lama dipersiapkan pembahasannya. lebih lanjut dikemukakan, bahwa sejak mei departemen kominfo bersama tim antar departemen yang antara lain terdiri dari unsur kejaksaan agung, polri, kpk, departemen hukum dan ham, departemen pertahanan, bin, dan beberapa penyelenggara telekomunikasi mulai menyusun rpp tentang tata cara intersepsi, dan selanjutnya pada bulan oktober yang lalu, naskah rpp telah disampaikan departemen hukum dan ham untuk proses harmonisasi. menteri kominfo berharap, rpp ini dapat segera disahkan menjadi peraturan pemerintah paling lambat pada bulan april sesuai dengan amanat pada dari rpp diharapkan memperkuat kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan kpk untuk melaksanakan tugas penegakan hukum, bukan sebaliknya. ii. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa perubahan ketiga uud menyatakan oleh karena itu para pemohon berpendapat bahwa pengaturan dan atau peraturan sepanjang mengenai hukum acara khususnya yang berkaitan dengan upaya paksa dan atau hak atas privasi harus diatur dalam kurap atau undang undang penyadapan tersendiri dan bukan dalam peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam xiinformasi dan transaksi elektronik,materi muatan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud khususnya dtau apabila majelis hakim menjatuhkan putusan lain, mohon keadilan yang seadil adilnya. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat'tulisan yang telah diberi tanda sampai dengankartu tanda penduduk atas nama anggara, s.h.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama supriyadi widodo eddyono, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama wahyudi, bukti fotokopi kartu advokat atas nama anggara, s.h.: bukti fotokopi kartu advokat atas nama supriyadi widodo s.h.: bukti surat keterangan dari perkumpulan demos nomor demos ket l tanggal januari selain itu, para pemohon mengajukan (dua) orang ahli bernama ideal kasim dan mohammad darul falak yang tidak memberikan dalam persidangan, namun ahli para pemohon dimaksud menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juli oleh karena itu, keterangan tertulis kedua ahli para pemohon tersebut merupakan keterangan informandum, yang menguraikan hal hal sebagai berikut: keterangan invormadum ideal kasim pendahuluan penyadapan atau intervention oleh aparat hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial karena dianggap sebagainyak pelaku kasus kasus kejahatan berat dapat dibawa meja hijau berkat hasil penyadapan. tanpa instrumen penyadapan, tidaklah mungkin kpk dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya pengadilan. tanpa penyadapan sulit kiranya bagi detasemen mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi badan narkotika nasional dalam kasus psikotropika maupun narkotika. namun dan tangan yang salah (karena tiada kontrol). penyadapan rentan disalahgunakan, lebih lebih bila aturan hukum yang menandainya tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan semrawut, beberapa kasus yang cukup menonjol sehubungan dengan penyadapan adalah diperdengarkannya hasil penyadapan antasari dengan yang diduga sebagai anggora singapura, penyadapan terhadap amin nasution dalam kasus korupsi yang dikenal dengan "skandal gadis berbaju putih", rekaman pembicaraan artalyta dengan beberapa aparat yang diduga dari kejaksaan agung dalam skandal suap artalyta suryani urip tri gunawan. juga kasus suap yang menimpa mantan anggota komisi pengawas persaingan usaha kppu) muhammad label. atau dalam kasus dugaan penyadapan atas seorang jurnalis majalah tempo meta dharmasaputra oleh polisi terkait kasus vincent, kerangka hukum hak asasi manusia internasional hak setiap orang untuk tidak dikenakan tindakan sewenang wenang ataupun serangan yang tidak sah terhadap kehidupan pribadinya atau barang milik pribadinya termasuk hubungan komunikasinya adalah salah satu hak asasi yang fundamental, deklarasi universal hak asasi manusia dalam telah menegaskan bahwadalam kerangka kovenan internasional hak sipil dan politik, yang juga telah diratifikasi oleh indonesia melalui undang undang nomor tahun menekankan pembatasan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap suatu individu,.f, dan bentuk bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang". begitu juga aturan yang sama juga dapat ditemukan pada konvensi eropa tentang hak asasi dan kebebasan fundamental yang menyatakan: everyone has the right respect for his her private and family life, home and communications." selain itu aturan perlindungan data pribadi juga elaborasi dalam konvensi tersebut everyone has the right the protection personal data concerning him her, such data must processed fairly for specified purposes and the basis the consent the person concerned some other legitimate basis laid down law. everyone has the right access data which has been collected concerning him her, and the right have beatified. compliance with these rules shall subject control independent authority. hal yang sama juga dapat ditemukan dalam american convention human rightsdari beragam ketentuan ketentuan hukum internasional atas maka dapat ditarik beberapa kesamaan, yaitu larangan bagi negara untuk secara sewenang wenang melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi dan juga hubungan komunikasinya. dan hal yang paling penting adalah adanya katup pengaman atau safeguard clause yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari suatu undang undang untuk melawan intervensi sewenang wenang tersebut dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran privasi yang dilakukan secara melawan hukum, dalam putusan european court human rights dalam kasus malone united kingdom, dalam putusan tertanggal agustus terkait dengan ketentuan konvensi eropa telah menyatakan menyatakan bahwa konvensi mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang melanggar privasi harus didasarkan pada alasan yang sah (untuk alasan penyelidikan atau pencegahan tindak pidana) harus didasarkan pada hukum, dan hukum ini baik berdasarkan yurisprudensi ataupun harus menyediakan keterangan yang rinci, dapat diakses dan menyediakan solusi bagi warga negara paul her, balancing security and liberty within the european human rights framework, critical reading the court's case iaw the light surveillance and criminal law enforcement strategies after utrecht law review, hal selain itu european court human rights dalam class federal republic germany telah menegaskan: "secret surveillance over .telecommunications under exceptional conditions necessary democratic society the interests national security and or for the prevention disorder crime" simon bonita, electronic surveillance, human rights, and criminal justice, human rights begitu juga telah ditunjukkan dalam kasus tersebut bahwa penilaian terhadap pengawasan tersebut memiliki karakter relatif: "it depends all the circumstances the case, such the nature, scope and duration the possible measures, the grounds required for ordering such measures, the authorities competent permit, carry out and supervisi such measures and the kind remedy provided the national law". dalam hal ini berarti european court human rights menegaskan bahwa pengadilan nasional harus diyakinkan bahwa sistem pengawasan apapun yang akan diadopsi, terdapat jaminan yang efektif dan cukup dalam melawan tindakan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh negara: dari penjelasan tersebut, tidak ada satupun ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang membolehkan tindakan penyadapan yang dilakukan secara sewenang wenang tanpa didasarkan pada ketentuan undang undang yang berlaku jurisdiksi nasional suatu negara, kerangka hukum hak asasi manusia nasional ketentuan hukum hak asasi manusia indonesia terkait dengan perlindungan diri pribadi (hak atas privasi) dapat diketemukan dalam ketentutidaknya menjelaskan soal hak atas perlindungan dui pribadi tersebut, namun juga uud telah menjamin ketentuan pengaman atau safeguard clause terkait dengan hak asasi manusia tersebut dan hal ini dapat ditemukan padatentuan lain juga dapat ditemukan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang dalam" secara normatif, karena indonesia telah meratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik melalui undang undang nomor tahun maka ketentuan kovenan tersebut juga telah menjadi bagian dari sistem hukum hak asasi manusia nasional.selain ketentuan ketentuan hak asasi manusia nasional tersebut, sesungguhnya terdapat ketentuan lain yang dapat menjadi rujukan dalam hal perlindungan pribadi khususnya komunikasi pribadi yaitu dalam undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi, dalam penjelasan tersebut juga telah ditegaskan . sampai dengan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik juga secara spesifik melarang tindakan penyadapan secara sewenang wenang dan hanya membolehkan penyadapan dilakukan untuk kepentingan proses penegakkan hukum, hak atas privasi dan pembatasan menurut hukum hak asasi manusia dalam khazanah hukum hak asasi manusia, terdapat dua kategori hak asasi yaitu yang masuk dalam kategori non derogable rights dan kategori derogable rights. berdasarkan ketentuan kovenan internasional hak sipil dan politik maka ketentuan ketentuan hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun adalah hak atas hidup hak bebas dari penyiksaan, dan perlakuan yang kejam hak untuk tidak diperbudak hak untuk tidak dipidana karena tidak memenuhi kewajiban perdata hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku sum hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan kebebasan untuk beragama hak atas privasi khususnya hak atas komunikasi pribadi dalam hal in,akhirnya, oleh karenanya praktek tersebut harus diatur dengan undang undang. pengaturan dalam undang undang, dan bukan dalam peraturan bawah undang undang karena merupakan pembatasan hak asasi manusia khususnya hak atas privasi, dalam undang undang tersebut setidaknya ada beberapa isu yang harus ada dan diatur yaitu kerangka hukum yang ada (kodifikasi aturan aturan penyadapan), otoritas yang berwenang mengeluarkan surat perintah, tata cara pelaksanaan, dasar pengeluaran surat perintah, jangka waktu, penghentian dan pembaharuan surat perintah, penyadapan yang sah tanpa surat perintah, tindakan pengaman internal, mekanisme pengamanan eksternal oleh cabang kekuasaan eksekutif, kehakiman, parlemen, dan masyarakat, pembatasan diskresi eksekutif dalam pelaksanaan tersebut. pengaturan isu isu tersebut hanya bisa dilakukan apabila terjadi pembahasan antara pemerintah dengan dpr sehingga pengaturan tentang penyadapan dapat diatur secara tegas, limitation, dan menyediakan mekanisme complaint yang cukup bagi warga negara yang dirugikan atas tindakan penyadapan yang sewenang wenang atau tidak sah, berbagai negara yang telah maju dalam menggunakan kewenangan penyadapan, penyadapan hanyalah digunakan terbatas untuk mencegah dan mendeteksi dalam hal kejahatan kejahatan yang sangat serius dengan syarat: dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka bukti bukti baru akan temukan dan sekaligus dapat digunakan untuk mengukur pelaku pidana yang disasar, samping itu beberapa negara, penyadapan dapat juga digunakan dengan dasar kepentingan khusus bagi keamanan negara (interest national security), dan digunakan dalam hal menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi sebuah negara, tren ketentuan pembatas penyadapan bagi aparatus negara berbagai dunia juga telah demikian perkembangan. penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya:adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan, pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan pembatasan lainnya. hal yang terpenting adalah disediakannya mekanisme komplain bagi warga negara yang merasa bahwa dirinya telah disadap secara ilegal yang dilakukan oleh otoritas resmi, yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar dan dengan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, pembatasan pembatasan seperti ini, oleh karena itu pengaturan penyadapan dalam bentuk peraturan pemerintah sepanjang mengenai pembatasan hak asasi, baik menurut ketentuan hukum nasional dan juga hukum internasional, maka pembatasan demikian hanya dapat dan boleh dilakukan apabila melalui undang undang, mahkamah konstitusi, khususnya dalam soal penyadapan, dalam putusannya setidaknya telah menyatakan secara tegas mengenai pembatasan tersebut, ",, i.( putusan perkara puu meski dalam perkara tersebut, belum terlihat peraturan jenis apa yang dikehendaki oleh mahkamah konstitusi, namun dalam putusan berikutnya berkenaan dengan penyadapan, mahkamah konstitusi juga telah menegasputusan perkara puu iv penegasan ini cukup membuktikan bahwa pembatasan hak atas privasi khususnya hubungan komunikasi pribadi harus didasarkan pada dan pendapat ini juga telah sesuai dengan ketentuan uud dan pada pokoknya hal diperlukan untuk menghindari terjadinya hanyalah gunakan wewenang yang melanggar hak asasi manusia, problem lebih lanjut dalam konteks indonesia ialah, disamping pengaturan yang berbeda beda dari sisi kerangka normatifnya dan juga otoritas yang mengizinkan dilakukannya penyadapan indonesia sangat beragam dan berbeda beda tergantung sasarannya. padahal umumnya negara lain, izin penyadapan hanya dimiliki oleh satu otoritas saja. ada yang menggunakan model yang izinnya diberikan oleh pemerintah (executive authorization) ada yang menggunakan model yang izinnya diperoleh dari pengadilan (judicial authorization) dan model yang diizinkan oleh hakim komisaris (investigating magistrate). dengan beragamnya otoritas yang mengeluarkan izin maka terdapat ketidak pastikan mengenai mekanisme kontrol yang baik yang implikasinya, tidak ada mekanisme pemantauan dan kontrol yang seragam terhadap institusi yang melakukan penyadapan. hal ini justru membuka peluang terjadinya saling klaim berdasarkan kepentingan masing masing institusi, akibatnya ham atas privasi yang mencakup hak privasi keluarga dan komunikasi dan korespondensi menjadi rentan dilanggar: hal yang terpenting pula adalah indonesia tidak adanya mekanisme komplain yang disediakan secara khusus dari warga negara dan kontrol yang objektif terhadap penggunaan penyadapan atau materi penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur, luar kewenangan atau dilakukan dengan cara abuse power. tiada mekanisme ini akan menyuburkan praktek praktek yang melanggar ham dalam melakukan penyadapan, yang lebih aneh lagi, pengaturan kewenangan penyadapan indonesia justru banyak berkembang dalam tataran hukum sektoral masing masing institusi, tentunya didasari dengan kepentingannya dan paradigma masing masing institusi, penyusunan pengaturan tersebut juga bisa dipastikan tidak transparan dan kurang partisipasi publik: penutup kelemahan kelemahan dalam pemberian kewenangan penyadapan oleh aparat negara seperti yang dipaparkan atas harus sesegera mungkin dibenahi.tak akan mampu menampung seluma artikulasi ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan.. karena hukum yang mengatur penyadapan bagi institusi negara harus lebih ditekankan pada kewajiban dan pembatasan kewenangan aparat negara, bukan pembatasan hak privasi individu atau warga negara indonesia: keterangan informandum mohammad darul falak undang undang nomor tahunfatau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikanbahwa penyadapan dilarang pada dan yaitu sebagai bagian dari larangan pada keseluruhan bab vii tetapi rumusan jadi "membingungkan". itu "tidak selesai" sebagai suatu kalimat karena tidak memiliki keterangan. mungkin dapat dibenarkan untuk menduga, bahwa itu bermaksud mengecualikan intersepsi dari pelarangan oleh bab vii: andaikata maksud itu adalah membolehkan, maka pengecualian terhadap larangan penyadapan seperti ini juga mengandung bahaya. setidak tidaknya dapat dikemukakan dua contoh untuk ini: pertama, advokat dapat meminta penyadapan. undang undang nomor tentang advokaundang undang nomor menyebut advokat adalah penegak hukum. bahayanya adalah, klien dibenarkan meminta advokat atau kuasa hukum masing masing untuk melakukan penyadapan, kedua, kalau itu diartikan sudah membolehkan penyadapan "atas permintaan kepolisian, kejaksaan dst ." maka ketentuan demikian adalah berbahaya karena tanpa menentukan batasan: dalam hal apakah penegak hukum itu dibolehkan oleh undang undang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan. pemberian wewenang semacam ini bersifat terlalu umum, tanpa batas, dan rawan akan penyalahgunaan, padahal uud menentukan bahwa pembatasan terhadap hak asasi (dhi. privasi) harus diatur dalam undang undangkata lain, pemberian wewenang penyadapan harus disertai penjelasan tentang kemungkinan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud oleh ini: jadi, seharusnya undang undang secara jelas mengatur tentang: wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan: tujuan penyadapan secara spesifik, misalnya untuk pemberantasan terorisme, kategori subyek hukum tertentu yang diberi wewenang penyadapan (misalnya penyidik kepolisian) dan bukan sembarang pejabat, otorisasi atasan, atau izin hakim, yang diperlukan sebelum petugas melakukan penyadapan: cara menyadap: bagging (pemasangan transmitter ruangan kamar sasaran untuk mendengar merekam semua pembicaraan, bird dog (pemasangan transmitter pada mobil orang barang yang bisa dilacak keberadaanya), intersepsi internet: cctv close circuit television), direction finder (pelacak lokasi tersangka), waktu penyadapan, yang dapat diperpanjang, tetapi bukan sepanjang waktu. pengawasan atas penyadapan, misalnya oleh hakim atau atasan, dan cara mengawasinya: penggunaan hasil penyadapan, misalnya untuk melengkapi bukti setelah bukti awal mencukupi: wewenang penyadapan itu dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, misalnya sebagai protocol antara institusi penegak hukum dalam melakukan penyadapan, maupun antara institusi penegak hukum dengan instansi lainnya, kesimpulan pengaturan lebih lanjut berdasarkan tidak dapat dibenarkan dan tak bermakna karena bukan atau tidak membolehkan penyadapan, dan keseluruhan juga tidak atau belum mengatur tata cara penyadapan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. dan pada bertentangan dengan uud karena tidak memberikan kejelasan dan kepastian aturan tentang penyadapan (vide uud kedua ini tidak dapat disebut sebagai pengecualian (vide uud tentang penyadapan terhadap hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (vide uud ketidakjelasan dan ketidakpastian pada dan itu juga bertentangan dengan uud yang mengharuskan pembentukan undang undang untuk mengikuti tata cara berdasarkan undang undang nomor antaranya tentang kejelasan rumusan norma dalam undang undang: menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pemerintah padadalam legal standing bahwa keberadaan peraturan pemerintah sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan secara tegas diakuihal ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah adalah suatu instrumen pelaksanaan undang undang, sehingga keberadaan tidak bertentangan dengan konstitusi, dengan demikian norma yang tercantum dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan sendirinya bersesuaian dengan uud dan karenanya tidak melanggar hak hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon: bahwa peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam sampai dengan saat ini belum dikeluarkan ditetapkan, dengan demikian sangat tidak masuk akal jika para pemohon menyatakan bahwa peraturan pemerintah (yang belum ditetapkan) tersebut berpotensi besar merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. perlu dijelaskan pula bahwa rancangan peraturan pemerintah dimaksud masih dalam pembahasan tim antar kementerian dan uji publik dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: dengan demikian, menurut pemerintah permohonan pengujian ketentuan adalah terlalu dini (prematur) dan salah alamat. oleh karena itu,maksud dalamkarena menurut pemerintah permohonan para pemohon tersebut hanya didasarkan pada asumsi asumsi semata: lebih lanjut, pemerintah juga berpendapat bahwa ketentuan bersifat limitation dan merupakan pengecualian yang hanya digunakan dalam rangka penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan yang berbunyi, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksudjustru menurut pemerintah, ketentuan tersebutitu sendiri, yaitu dengan mengatur tentang tata cara intersepsi sesuai dengan kerangka undang undang: bahwa juga memberikan kepastian dan peluang efektivitas yang lebih besar bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kasus seperti antara lain tindak pidana korupsi, narkotika, perdagangan orang, terorisme dll sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang undang, sehingga menurut pemerintah, dengan adanya ketentuan guo, upaya penegakan hukum dapat menjadi lebih produktif dan sinergi, berdasarkan hal hal tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa parkonstitusiokok perkara bahwa ketentuan disusuntentukan dalam juncto diatur tentang keberadaan peraturan pemerintah yang selengkapnya berbunyihwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon sesungguhnya merupakan ketentuan yang sejalan dengan yang semata mata ditetapkan sebagai peraturan pelaksana (implementing legislation) untuk menjalankan bahwa materi muatan peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh ite wajib disusun sesuai dengan yang semata mata dalam rangka menjalankan undang undang sebagaimana mestinya, bahwa mengingat sampai saat ini peraturan pemerintah dimaksud belum ditetapkan (belum berlaku), maka pemerintah menganggap permohonan pengujian terhadap ite tersebut adalah terlalu dini (prematur). kalaupun anggapan para pemohon tersebut benar adanya, setelah peraturan pemerintah dimaksud disusun, ditetapkan, dan diberlakukan, yaitu yang berkaitan dengan tata cara intersepsi, dan ternyata materi muatannya dianggap bertentangan dengan undang undang, maka menurut pemerintah para pemohon tetap berhak dapat mengajukan permohonan uji material (judicial review) mahkamah agung: bahwa dalam ketentuanperwujudan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuanenurut pemerintah, ketentuan tidak dapat dipahami secara berdiri sendiri, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh (komprehensif) dengan ketentuan dan lebih lanjut,undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan demikian, ketentuan merupakan perwujudan implementasi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam uud pemerintah menyadari bahwa perlindungan hak asasi manusia yang dimaksudkan telah dipenuhi dengan ketentuan dan sedangkan ketentuan hanya mengamanatkan pengaturan yang sifatnya teknis administratif, karena proses intersepsi memerlukan pengaturan yang sifatnya teknis implementasi dalam bentuk peraturan pemerintah: dengan demikian, pembentukan peraturan pemerintah tersebut menurut pemerintah tidak berkaitan sama sekali dengan pelanggaran konstitusional sebagaimana diamanatkan dan uud sebagaimana didalilkan para pemohon. dan peraturan pemerintah ini sesuai dengan kerangka akan menjadi pedoman pelaksanaan intersepsi bagi aparat institusi penegak hukum, agar tidak sewenang seberdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah, ketentu dan karenanya permohonan para pemohon sudah sepatutnya untuk ditolakimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dpr menyampaikan keterangan tertulisdalam legal standingpemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnyayang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta yang dimuatlima syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: harus adsebut dalam mk, mengenalfitas pekerjaannya, bahwa mencermati permohonan guo para pemohon tidak mengemukakan secara konkrit dan jelas mengenai kerugian konstitusional. bahwa yang diuraikan oleh para pemohon guo hanyalah asumsi asumsi dan kekhawatiran para pemohon semata, karena pada kenyataannya peraturan pemerintah mengenai tata cara intersepsi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang guo belum diterbitkan, sehingga permohonan para pemohon masih bersifat prematur, bahwa ketentuan menyatakan". ketentuan inisehingga keberadaan ketentuan tidak bertentangan dengan norma konstitusi dan tidak sama sekali melanggar hak hak konstitusional para pemohon, bahwa dpr berpandangan peraturan pemerintah mengenai tata cara intersepsi merupakan peraturan pelaksanaan yang materi muatannya dibuat untuk melaksanakan sebagaimana hal ini sesuai dengan uud dan jo. yang masing masi": peraturan pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan undang undang", bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mengatakan telah bertentangan dengan dan uud terhadap dalil tersebut dpr berpandangan bahwa ketentuan bersifat limitation yang digunasesuai dengan ketentuan yang berbunyi: bahwa atas dasar hal tersebut, dpr berpandangan bahwa justru ketentuan yang mengamanatkan peraturan pemerintah untuk mengatur tata cara intersepsi akan mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang melawan hukum jugasendirifidalam pokok permohonan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kedudukan hukum tersebut, pengaturan dengan peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh ialah tidak mengatur soal substansi penyadapan melainkan untuk mengatur yangsehingga peraturan pemerintah dimaksud tidak bertentangan dengan undang undang yang terkait dengan substansi pengaturan penyadapan (wiretipping) atau intersepsi yang sudah diatur dalamyang menyebutkan bahwa kpk berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan": bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, intersepsi tersebut dapat pula dilakukan sebagaimana diatur dalam dan serta undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi, yang masing masing menyebutkan bahwa: dan: oleh karena itu dpr berpandangan, bahwa peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh hanya mengatur tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada yaitu intersepsi yanginimata mata sebagai pedoman pelaksanaan intersepsi bagi aparat institusi: bahwa perlu dipahami oleh para pemohon, ketentuan yang diajukan uji material oleh para pemohon tidak berdiri sendiri, karena ketentuan terkait dengan ketentuan dan khususnya pada ketentuan undang undang guo yang mengatakan bahwa intersepsi tersebutoleh karena itu, seyogyanya para pemohon dalam memahami suatu undang undang harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, tidak sepotong sepotong atau secara parsial. dengan demikian ketentuan harus dipahami secara keseluruhan, tidak sepotong sepotong tetapi dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dan s intersepsi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah . bahwa dalamdan uud sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia: bahwa para pemohon dalam permohonan guo menyebutkan bahwa bertentangan dengan dan uud atas dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwapelaksanaan dengan demikian ketentuan merupakan pelaksanaan dari uud sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. dpr berpandangan bahwa pembatasan hak asasi manusia yang dimaksudkan uud telah dipenuhi dengan ketentuan sementara ketentuan sebagaimana telah diuraikan, hanya mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dari undang undang yang sifatnya lebih teknis administratif yang bukan merupakan materi muatan undang undang. dengan demikian pengaturan dalam peraturan pemerintah seperti yang diamanatkan dalam tidak bertentangan dengan uud bahwa ketentuan tersebutbagai pedoman pelaksanaan intersepsi bagi aparat., bahwa perlu dipahami oleh para pemohon, bahwa ketentuan disusun sesuai dengan ketentuan jo. bahwa dpr berpandangan keberadaan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan untuk mengatur tata cara yang sifatnya teknis mengenai penyadapan tidak bertentangan dengan sepanjang materi muatannya tidak bertentangan dengan materi muatan undang undang yang sifatnya lebih umum, seperti undang undangtelekomunikasi serta undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik itu sendiri: bahwa apabila peraturan pemerintah yang mengatur tata cara penyadapan sebagaimana diamanatkan tersebut pada kenyataannya materi muatannya bertentangan dengan undang undang, maka para pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian uji materi peraturan pemerintah tersebut kepada mahkamah agung, bahwa berdasarkan pada uraian uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentulktidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuanmenyampaikan kesimpulemohon tetap pada permohonaninformasi dan transaksi elektronikpara pemohon adalah warga negara indonesia bukti 2a, 2b, 2c) yang menggunakan beragam sarana komunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada sarana komunikasi bergerak, e mail, sms, dan lain lain, untuk menunjang kehidupan pribadi termasuk berkomunikasi dengan teman sekerja, sahabat, keluarga, maupun lingkungan para pemohon secara luas, bahwa para pemohon merasakan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan intersepsi sebagaimana dimaksud dalam yang mengamanatkan pengaturannya melalui suatu peraturan pemerintah dapat mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional dari para pemohon: bahwa pemohon dan pemohon adalah seorang advokat yang diangkat berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang advokat bukti dan 3b) juga dilindungi hak dan kewenangannya untuk menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri. bahwa hak dan kewenangan yang dimiliki pemohon dan pemohon sebagai advokat tersebut ditegaskan berdasarkan"' bahwa pemohon dan pemohon sebagai advokat yang menggunakan beragam sarana komunikasi, yang tidak terbatas pada sarana komunikasi bergerak, termasuk e mail, sms, dan lain lain, untuk menunjang pekerjaan pemohon dan pemohon termasuk berkomunikasi dengan klien yang merupakan hubungan komunikasi yang tidak boleh dilakukan penyadapan, bahwa pemohon dan pemohon berpendapat ketentuan yang mengamanatkan pengaturan dan tata cara intersepsi sebagaimana diatur para pemohon dalam permohonan guo masing masing mengklasifikasikan dirinya sebagai warga negara indonesia. dengan demikian berdasarkan ketentuan mk, para pemohon tersebmenurut para pemohon ketentuan guo berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon, karena pemohon dan pemohon sebagai advokat dilindungi hak dan atau kewenangan konstitusionalnya untuk menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri sebagaimana ditentukan dalam. pemohon dan pemohon dalam menjalankan profesinya tersebut, melakukan komunikasi dengan klien, mana komunikasi demikian tidak boleh dilakukan penyadapan. pemohon iii dalam permohonan guo berprofesi sebagai peneliti hak asasi manusia ham) dan demokrasi, mana dalam menjalankan aktivitasnya tersebut. dalam proses mencari sumber dimaksud, pemohon iii membutuhkan komunikasi melalui beragam sarana komunikasi untuk mencari, memperoleh, mendapatkan, memiliki, menyimpan, meneruskan, penelitian yang akan dipublikasikan masyarakat luas. berdasarkan alasan para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat para pemohon sebagai warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan peneliti secara potensial dirugikan oleh ketentuan guomendalilkan ketentu, bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: penyadapan yang diatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi para pemohon, karena pengaturan penyadapan dalam peraturan pemerintah tidak cukup mampu menampung artikulasi pengaturan mengenai penyadapan. berdasarkanmerintah berisi materi untuk menjalankan undang undang, sehingga materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang undang yang bersangkutan. lebih lanjut, menurut para pemohon berdasarkan lampiran undang undang nomor tahun pada nomor ditentukan bahwa peraturan pemerintah tidak boleh mengatur mengenai ketentuan pidana, termasuk juga ketentuan penyidikan. dengan demikian menurut para pemohon pengaturan penyadapan yang diatur dengan peraturan pemerintah tidak melindungi, tetapi justru melanggar hak konstitusional warga negara:. ketentuan demikian tidak sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dan undang undang nomor tahun yang telah memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap orang terhadap kerahasiaan untuk berkomunikasi. penyadapan berhadapan langsung dengan perlindungan hak privasi individu, maka untuk menyimpang hak privasi warga negara tersebut dilakukan dengan undang undang (vide uud dan bukan dengan peraturan pemerintah: cc. ketentuan berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan pemerintahan dan aparat penegak hukum, karena pengaturan penyadapan yang diatur dalam peraturan internal lembaga, yaitu peraturan menteri, peraturan pemerintah, tidak akan mampu menampung seluruh artikulasi ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan. pada prinsipnya tindakan penyadapan indonesia adalah dilarang, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang undang dalam upaya untuk penegakkan hukum. pelarangan tersebut pada dasarnya: setidaknya indonesiyang berbeda beda, antara lain: (i) bab xxvii tentang kejahatan jabatan, (ii) undang undang nomor tahun tentang psikotropika, (iii) undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, (iv) undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi, (v) perpu nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, (vi) undang undang nomor tahun tentang advokat, (vii) undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, (viii) undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik, dan (ix) undang undang nomor tahun tentang narkotika. selain itu terdapat terdapat dua peraturan pemerintah dan satu peraturan menteri yang juga mengatur mengenai penyadapan yaitu: (i) peraturan pemerintah nomor tahun tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi, (ii) peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan (iii). beragamnya peraturan perundang undangan yang mengatur penyadapan tersebut mengandung kelemahan, mana prosedur penyadapan dalam satu undang undang sangat mungkin berbeda dengan prosedur penyadapan dalam undang undang yang lain. demikian pula terhadap ketentuan penyadapan dalam satu peraturan, sangat dimungkinkan bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan yang lain. ketiadaan aturan tunggal tentang hukum acara dan atau tata cara penyadapan telah menyebabkan para pemohon terancam hak atas privasinya antara masyarakat lain negara negara hukum modern dunia, berdasarkan alasan tersebut, menurut para pemohon supaya dilakukan pembaharuan hukum acara pidana, khususnya pembaharuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana dalam penyediaan aturanatau tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum. pembatasan hak atas privasi para pemohon hanya diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan penegakan hukum yang ditetapkan dengan undang undang sebagaimana ditentukan dalam putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu i dan nomor puu iv i3 menimbang bahwa untuk mendukung dalilserta menyampaikan keterangan informandum dari ahli ideal kasim dan ahli mohammad darul falak yang pada pokoknya sebagai berikut: ideal kasim penyadapan oleh aparat hukum tetap menjadi kontroversial karena dianggap sebagai invasi atas hak hak privasi warga negaranya, dan penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan, dan secara spesifik melarang tindakan penyadapan secara sewenang wenang dan penyadapan tersebut hanya dilakukan untuk kepentingan proses penegakkan hukum, dalam khazanah hukum hak asasi manusia, terdapat dua kategori hak asasi yaitu non derogable rights dan derogable rights. berdasarkan ketentuan kovenan internasional hak sipil dan politik bahwa hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan perlakuan yang kejam, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipidana karena tidak memenuhi kewajiban perdata, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, dan kebebasan untuk beragama. menurut ahli, hak atas komunikasi pribad:negara wajib dan bukan diatur oleh peraturan bawah undang undang, karena hal tersebut merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia khususnya hak atas privasi. pembatasan hak asasi manusia dengan undang undang telah sesuai ketentuan uud penyadapan bagi aparatur negara berbagai negara dunia dilakukan dalam kondisi dan prasyarat, yaitu: (i) dan pembatasan pembatasan lainnya, mohammad darul falak seandainya membolehkan penyadapmaka pengecualian terhadap larangan penyadapan seperti itu tetap saja mengandung bahaya, apabila diartikan sudah membolehkan penyadapan, "atas permintaan kepolisian, kejaksaan dst ." maka ketentuan demikian berbahaya karena tidak menentukan batasan, dalam hal apakah penegak hukum itu dibolehkan undang undang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan. pemberian kewenangan semacam ini terlalu umum, tanpa batas, dan rawan akan penyalahgunaan, uud telah menentukan bahwa pembatasan terhadap hak asasi harus diaturpemberian wewenang penyadapan harus disertai penjelasan tentang kemungkinan tercapainya tujuan:tertentu yang diberi wewenang penyadapan, (iv) otorisasi atasan, atau izin hakim yang diperlukan sebelum petugas melakukan penyadapan, (v) cara menyadap, (vii) pengawasan atas penyadapan, (viii) penggunaan hasil penyadapan, tidak dapat dibenarkan karena undang undang guo tidak membolehkan penyadapan, dan keseluruhan juga tidak mengatur tentang tata cara penyadapan yang diatur lebih lanjut dalam. selain itu, dan juga bertentangan dengan uud yang mengharuskan pembentukan undang undang mengikuti tata cara berdasarkan undang undang nomor khususnya mengenai kejelasan rumusan norma dalam undang undang, i3. menimbang bahwa pemerintah dalampembentukan telah sesuai dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud sampai saat ini belum berlaku, sehingga permohonan para pemohon guo adalah prematur. seandainyapun peraturan pemerintah tersebut sudah berlaku, maka yang berwenang untuk menguji peraturan pemerintah adalah mahkamah agung, ketentuan dan telah dengan jelas mengatur larangan dan pembatasan melakukan penyadapan yang merupakan implementasi dari perwujudan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dan uud sehingga pemahaman terhadap harus juga dikaitkan dengan dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam telah terpenuhi dengan ketentuan dan sedangkan ketentuan undang undang guo hanya merupakan pengaturan yang sifatnya teknis administratif, karena proses penyadapan memerlukan pengaturan yang sifatnya teknis implementasi dalam bentuk peraturan pemerintah: berdasarkan keterangan tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tidak bertentangan dengan dan uud serta tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon,aturan pemerintah yang diamanatkan oleh tidak mengatur soal substansi penyadapan melainkan mengaturoleh sehingga peraturan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan penyadapan yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi: peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh, agar penegak hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketentuan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak dan kebebasan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam uud karena dan undang undang guo telah mengatur larangan dan pembatasan melakukan penyadapan sebagai implementasi dan uud telah disusapabila materi muatan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyadapan sebagaimana diamanatkan bertentangan dengan undang undang, maka hal demikian merupakan kewenangan mahkamah agung untuk menilai keabsahan peraturan pemerintah dimaksud, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa sejatinya penyadapan (intervention) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. hal ini dikarenakan. dalam perkembangannya penyadapan sering kali digunakan untuk membantu proses hukum tertentu, seperti penyelidikan kasus kasus kriminal dalam mengungkap aksi teror, korupsi, dan tindak pidana narkoba. penyadapan yang diperbolehkan ini dikenal juga sebagai lawful intervention (penyadapan yang legal sah mata hukum),dalam akan merusak hak dan kewenangan pemohon dan pemohon sebagai seorang advokat yang harus menjalankan fungsinya secara bebas dan mandiri untuk dapat memastikan berlakunya hukum sebagaimana mestinya: bahwa pemohon iii sebagai yang bekerja sebagai seorang peneliti ham dan demokrasi bukti menggunakan beragam sarana komunikasi untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan menghasilkan karya karya riset yang dapat dipertanggungjawabkan kelimpahannya, bahwa pemohon iii sebagai seorang peneliti untuk kelancaran pekerjaan dari pemohon iii. sumber sumber ini dapat juga berupa sumber sumber yang sedang menjadi musuh pemerintah atau dari buku buku yang dilarang beredar oleh pemerintah: bahwa proses hubungan ini membutuhkan komunikasi melalui beragam sarana komunikasi untuk dapat mencari, memperoleh, mendapatkan, memiliki, menyimpan, meneruskan, dan sebagainya untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menuntaskan penelitian yang dilakukan oleh pemohon iii yang kemudian dipublikasikan masyarakat luas, bahwa pemohon iii merasa dengan pengaturan tata cara intersepsi (penyadapan) yang hanya diatur dalam peraturan pemerintah dapat mengganggu setidak tidaknya punya potensi menggangu hak dan kewenangan konstitusional pemohon iii yang dijamin dalam uud bahwa dengan berlakukan ketentuan yang mengatur tentang tata cara intersepsi atau penyadapan mempunyai potensi besar untuk merusak perlindungan hak dan atau kewenangan konstitusional dari para pemohon terhadap hak atas atas keamanan diri pribadi (hak atas privasi rights privacy), bahwa hak atas keamanan diripara pemohon yang tidak boleh dimasuki tanpa izin dan atau secara sewenang wenang tanpa perintah atau melalui otorisasi dari badan badan kekuasaa3. menimbang bahwa para pemohon memohon kepada mahkamah agar mencabutpemohon mendalilkan bahwa ketentuan guo bertentangan dengan konstitusi dan uud bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan tata cara mengenai penyadapan tidak seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah melainkan harus diatur melalui undang undang. pemohon beralasan bahwasanya pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan menggunakan formula pengaturan undang undang. pengaturan penyadapan dalam peraturan pemerintah tidak akan cukup menampung artikulasi pengaturan mengenai penyadapan: bahwa para pemohon juga mengalikaniketidakjelasan pengaturan mengenai penyadapan, akan berpotensi pada penyalahgunaan yang berdampak pada pelanggaran ham para pemohon maupun masyarakat pada umumnya: bahwa penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pencegahdikarenakan lemahnya pengaturan dan formulasi pengaturannya: bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia maka sangat wajarpenyimpangan terhadap ham sebagaimana ditegaskan dalam uud hanya dapat dilakukan melalui undang undang dan bukan bentuk lain apalagi peraturan pemerintah: bahwa mengatur hal: i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan dewan perwakilan rakyat dpr ri) yang mendalilkan bahwa guo tidak dapat dipisahkan dari sebelumnya yakni yang menyatakan bahwa penyadapan hanya dapatkeberadaan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh tidak bertentangan dengan uud karena materi muatan dalam guo hanya mengamanatkan pembuatan tata cara penyadapan. adapun ketentuan mengenai penyadapan, sudah terlebih dahulu ada sejumlah undang undang antaranya: hurufdan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi yang,undang undang nomor tahun tentang telekomunikasidalam undang undang atas telah memberikan payung hukum bagi pembuatan peraturan pemerintah. adapun muatan materi peraturan pemerintah tentang tata cara penyadapan tidak akan bertentangan dengan undang undang disebabkan peraturan pemerintah merupakan aturan yang merupakan penjabaran dari undang undang, sehingga keberadaan peraturan pemerintah sama sekali tidak bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa penyadapan informasi termasuk salah satu kegiatan intelijen komunikasi, yaitu suatu kegiatan merekam mendengar dengan atau tanpa memasang lalat perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk mendapatkan informasi baik secara diam diam ataupun terang terangan, bahwa oleh karena itu, agar tidak terjadi kesewenang wenangan dan gangguan ketertiban dalam penyelenggaraan negara, pemerintah harus mengatur aktivitas penyadapan. regulasi penyadapan informasi telah dikeluarkan oleh pemerintah indonesia, antara lain. bahwa dari beberapa peraturan perundang undangan tersebut atas, terdapat regulasi sebagai berikut: pertama, undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi menyatakanyang dimaksudkan dalam tersebut adalah kegiatan penyadapan yang tidak sah legal.ini berarti. selanjutnya menyatakan,jika perusahaan penyedia telekomunikasi melanggar ketentuan yang terdapat dalam tersebut yaitu dengan membocorkan informasi mengenai pelanggannya maka perusahaan tersebut akan mendapat sanksi pidana penjara atau denda sebanyak dua ratus juta rupiah: kedua, undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang larangan mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain untuk mencuri informasi dokumen elektronik dengan cara apapun secara tanpa hak atau melawan hukum. selengkapnya menyataketiga, undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsikeempat, undang undang nomor tahun tentang narkotika menyatakan penyidik bnn membolehkan melakukan penyadapan baik atas izin pengadilan maupun tanpa izin ketua pengadilan lebih dahulu. penyadapan atas izin ketua pengadilan yaitu apabila terdapat bukti awal yang cukup dan dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik, sedangkan tanpa izin ketua pengadilan lebih dahulu apabila dalam keadaan mendesak dan setelah itu izin ketua pengadilan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam (vide pasal dan kelimmemperbolehkan penyadapan informasi dengan ketentuan memperoleh izin dari pengadilan negeri dan waktu yang diberikan tidak lebih dari satu tahun, keenam, yang mengatur mengenai ketentuan teknis dari penyadapan, tata cara penyadapan yang bertujuan untuk kepentingan negara tanpa mengabaikan etika dan kerahasiaan informasi: i3. menimbang bahwa terdapat sejumlah definisi mengenai penyadapan yakni: undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik bahwundang undang nomor tahun tentang telekomunikasi, yang dimaksud dengan penyadapan, angka undang undang nomor tahun tentang narkotika, yang menyatakan, bahwa dari ketiga definisi dapat disimpulkan bahwa penyadapan mencakup tiga aspek yakni: proses penghambatan atau merekam informasi, kegiatan melanggar hukum dan oleh karenanya harus dilarang, hanya dapat dilakukan oleh penyidik pejabat kepolisian yang wewenang, i3. menimbang bahwa mahkamah menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar beberapa undang undang dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda beda. tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya,: i3. menimbang bahwa beberapa negara pengaturan mengenai penyadapan diatur dalam kitab undang undang hukum pidana, antara lain amerika serikat, belanda, dan canada, sedangkan indonesia, pengaturan mengenai penyadapan tersebar beberapa peraturan perundang undangan: bahwa pada dasarnya sangat dibutuhkan regulasi yang komprehensif dan tepat untuk mengendalikan sejumlah kewenangan yang tersebar beberapa undang undang. sinkronisasi ini hanya dapat dilakukan oleh peraturan setingkat undang undang dan bukan dengan peraturan pemerintah: i3. menimbang bahwa mahkamah menilai bahwa ada tiga isu hukum yang menjadi permasalahan dalam perkara ini. tiga isu hukum tersebut adalah sebagai berikut: rights privacy: para pemohon mendalilkan bahwa penyadapan merupakan bentuk dari pelanggaran ham yang hak tersebut, dijamin oleh uud regulation form: para pemohon menyatakan bahwa guo yang memperbolehkan pengaturan penyadapan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah adalah tidak tepat karena seharusnya diatur dalam undang undang sebagaimana diamanatkan oleh uud karena hal tersebut masuk dalam pembatasan ham yang hanya dapat dilakukan dengan undang undang. practical aspect: bahwa kondisi pembangunan dan penegakan hukum indonesia belum stabil dan cenderung lemah bahkan terkesan kartu marut, sehingga keberadaan guo amat dimungkinkan disalahgunakan untuk melanggar ham orang lain, i3. menimbang terhadap isu hukum atas, mahkamah berpendapatbahwa mahkamah memang menemukan sejumlah undang undang yang telah memberikan kewenangan dan mengatur tentang penyadapan, namun pengaturan tersebut masih belum memberikan tata cara yang lebih jelas mengenai penyadapan. misalnya tentang prosedur pemberian izin, batas kewenangan penyadapan, dan yang berhak untuk melakukan penyadapan. hal ini masih belum diatur secara jelas dalam beberapa undang undang: bahwa pemberlakuan penyadapan sebagai salah satu kewenangan penyelidikan dan penyidikan telah membantu banyak proses hukum yang memudahkan para aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. namun demikian, kewenangan aparat penegak hukum tersebut tetap harus dibatasi juga agar penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi, bahwa meskipun para pemohon menyatakan penyimpangan penyadapan terkadang tidak pernah terjadi, namun untuk memastikan keterbukaan dan legalitas dari penyadapan itu sendiri, mahkamah berpendapat bahwa tata cara penyadapan tetap harus diatur undang undang. hal ini dikarenakan hingga kini pengaturan mengenai penyadapan masih sangat tergantung pada kebijakan masing masing instansi, i3. menimbang bahwa mahkamah sependapat dengan keterangan informandum ideal kasim dan mohammad darul falak. adapun pokok pokok keterangan ideal kasim menyatakan mekanisme penyadapan berbagai negara dunia dilakukan dengan syarat (i) adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam undang undang untuk memberikan izin penyadapan. adapun pokok pokok keterangan mohammad darul falak menyatakanyang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, (iv) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan, vv) tata cara penyadapan, (vii) pengawasan terhadap penyadapan, (viii) penggunaan hasil penyadapan. menurut ahli, tidak dapat dibenarkan karena undang undang guo tidak membolehkan adanya penyadapan. selain itu keseluruhan juga tidak mengatur tentang tata cara penyadapan yang diatur lebih lanjut dengan: i3. menimbang, bahwa peraturan pemerintah tidak dapat mengatur pembatasan hak asasi manusia. bentuk peraturan pemerintah hanya merupakan pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas ham: bahwa pengaturan tata cara penyadapan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan konsepsi relegated legislation mana pembentukan peraturan pemerintah secara materi adalah untuk menjalankan undang undang (vide undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan kehakiman: bahwa hak atas keamanan diri pribadi juga termasuk namun tidak terbatas pada keamanan dan atau kerahasiaan atas hubungan korespondensi atau surat menyurat, yang dalam hal ini juga dapat diperluas pada hubungan komunikasi antara para pemohon dengan pihak lain atau yang komunikasi yang bersifat pribadi dan berlangsung secara dua arah: bahwa pembatasan atau penghadangan melalui tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap alat alat komunikasi dari para pemohon dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam uud beserta perubahan perubahannya:, bahwa para pemohon berpendapat ketentuan tata cara atau hukum acara tentang intersepsi atau penyadapan masuk dalam kategori upaya paksa dan karena itu harus diatur melalui undang undang yang secara khusus mengatur tentang hukum acara penyadapan: bahwa para pemohon berpendapat, bahwa pengaturan pembatasan dan atau penghadangan dan atau pencabutan hak dari setiap individu haruslah diatur dan ditetapkan oleh undang undang. ketentuan yang mengamanatkan pengaturan intersepsi (penyadapan) melalui peraturan pemerintah jelas bertentangan dengan uud dan mempunyai potensi besar untuk disalahgunakan dan atau terjadinya kesewenang wenangan:, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, keseluruhan pemohon memiliki hak dan atau kewenangan yang diberikan uud untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap uud, bahwa dengan berlakunya telah berakibat pada perundang undangan). selain itu, secara sistematika, undang undang guo merujuk pada yang pada dasarnya mensyaratkan adanya undang undang yang mengatur penyadapan yang sampai sekarang belum ada, sehingga dapat dikatakan bahwa undang undang guo mendelegasikan sesuatu yang belum diatur. suatu peraturan yang secara hierarki lebih rendah merupakan derivasi atau turunan dari peraturan yang secara hierarki lebih tinggi dan hanya mengatur teknis operasional materi peraturan yang ada atasnya, sedangkan dalam kasus guo, belum ada ketentuan yang mengatur syarat syarat dan tata cara penyadapan yang diatur dalam guo: i3. menimbang bahwa sejalan dengan penilaian hukum atas, mahkamah dalam putusan nomor puu i bertanggal maret mempertimbanglebih lanjut mahkamah mempertimbangkan pulaberkaitan dengan pengaturan penyadapan, melalui putusan nomor puu iv bertanggal desember mahkamah menegaskan dan mengingatkan kembali pertimbangan hukum putusan nomor puu i bertanggal maret yang menyatakan bahwa pembatasan melalui penyadapanalam pertimbangan hukum putusan guo, dinyatai3. menimbang bahwa dari rangkaian pendapat mahkamah atas, dalam kaitannya yang satu dengan yang lain, mengenai dalil pemohon atas adalah tepat dan beralasan tepat danrsyad sanusi, hartono, achmad nowikirabufebruari tahun dua ribu sebelas oleh kami tujuh hakim konstitusi, yaitu moh. mahfud md, sebagai ketua merangkap anggota, hartono, achmad nowikpanitera pengganti ttd. suwardi dirugikannya hak hak konstitusional pemohon,vitas pekerjaannya, jika ketentuan tersebut dijalankan, ivwarga negara indonesia berhak atas jaminan perlindungan diri pribadi (hak privasi) serta berhak atas rasa aman dari penggunaan alat alat komunikasi dari tindakan intersepsi (penyadapan) yang sewenang wenang: bahwa jaminan atas keamanan diri pribadi dari para pemohon termasuk namun tidak terbatas pada rumah atau tempat kediaman, hubungan korespondensi, hubungan komunikasi melalui segala media yang tersedia harus dilindungi secara facto dan jure dari tindakan sewenang wenang yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan,"perorangan warga negara indonesia"pemoholasan alasan permohonan bahwa bertentangan denganvi. ruang lingkup bahwa menyatakanbahwa pada intinya, undang undang guo memuat dua ketentuan mengenai penyadapan, yang pertama adalah menyatakan bahwa penyadapan adalah sebuah perbuatan illegal yang dilarang dan bagi siapapun yang melakukannya akan diganjar hukuman pidana. sedangkan muatan keduakatan notaris indonesia,jumat, januari dengan registrasijanuari memberikan kuasa kepada hamdan zelda, s.h., m.h., januari hariwibowo, s.h., ra. made damayanti zelda, s.h., bayu prasetyo, s.h., m.h., irman suwardi, s.h., abdullah, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum zelda januari yang beralamat jalan kartanegara nomor kebayoran baru, jakarta selataemohon untuk memperbaiki permohonannya, bahwa pemohon dalam sidang panel pemeriksaan perbaikan permohonan tanggal maret menyatakan menarik kembali permohonannya. penarikan permohonan tersebut dilakukan dengan alasan adanya perubahan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang dimohonkan pengujian:duaakil mochtar, achmad nowikimaruarar siahaan maria farida indrawi ttd. arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. suwardi

jd) agoekarno januari dengan registrasi perkara nomor puu vi perihal pengujian hurufterhadap perkara tersebut mahkamah konstitusi telah mendengar keterangan pemohon pada sidang panel tanggal februari bahwa pemohon pada sidang tanggal maret tidak hadir persidangan, namun pemohon telah menyampaikan surat melalui faksimili yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal maret kemudian pemohon mengusulkan suratpemohon menarik kembali permohonannya, bahwa terhadap permohonan penarikan kembali permohonan pemohon, mahkamah konstitusi pada tersebut pada tanggal maret ketua, ttd jimmy asshiddi@ie

muhammad thaha, s.h., pekerjaan swasta alamat jalan siaga dharma viii nomor kelurahan paten timur, kecamatan pasar minggu jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . il,telah diperbaiki dengan perbaikan yang diterima persidanganl februari dan perbaikan yang diserahkan melalui kepaniteraan tanggal februaruntuk memaknai seberapa penting pengujian undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun perlu dikaji apa yang dijadikan alasan untuk melakukan pengujian undang undang, seperti yang dilakukan oleh john marshall, hakim agung amerika serikat yang pertama dunia melakukan judicial review terhadap yaitu judiciary act karena substansinya bertentangan dengan konstitusi. alasan alasan tersebut ialah, pertama, hakim bersumpah menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. kedua, konstitusi adalah the supreme law the land, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan bawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar, ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan pengujian undang undang (judicial review) permintaan tersebut harus dipenuhi. bonita campbell, understanding information system, foundation control, practice hall india, new delhi, hal dalam buku dr. martial, hum, mahkamah konstitusi dari negative legislature positive legislature? penerbit konstitusi press, jakarta. cetakan hal perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun disebut juguud yang diatur lebih lanjut dalam huruf (a)sebut juga mkpat dipahami unsur unsur yang terkandung dalam tersebut, adalah, unsur pertama, pejabat umum unsur kedua, yang berwenang untuk membuat unsur ketiga, akta autentik, unsur keempat:lam unsur pertama yang dicetak tebal disebutkan pejabat umum sebagai subjek hukum penyandang jabatan notaris. siapa itu pejabat umum tidak ditemukan keterangan dan penjelasannya dalam undang undang guo. secara yuridis pejabat umum yang ada saat ini adalah notaris sebagaimana diatur dalam undang undang guo dan pejabat pembuat akta tanah plat)perbedaannya hanya terletak pada objek akta. dan hal yang paling prinsip dari perbedaan itu adalah terletak pada persamaan bahwa pejabat umum tersebut diangkat oleh negara yang dilakukan pejabat negara dalam kewenangan atribusi. sedangkan pada unsur ketiga tersebut adalah tentang akta autentik. syarat syarat akta autentik diatur dalam kitab undang undang hukum perdata purgelink webbook), yaitu akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum: akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, pejabat umum oleh atau hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. dari kitab undang undang hukum perdata itulah timbul celah hukum yang rentan terjadinya gugatan atas akta akta plat yang bentuknya tidak ditentukan oleh undang undang. secara logisbila dihubungkan dengan siapa itu notaris yang disebutkan sebagai pejabat umum sama seperti definisi siapa itu plat, maka memberikan penafsiran sistematik bahwa huruf jabatan notaris menjadi landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum pada akta akta plat agar bernilai autentik. berdasarkan uraian dan penafsiran yang tepat terhadap angka juncto huruf jabatan notaris tergambar pula bahwa plat sebagai pejabat umum adalah tidak berbeda dari pejabat umum notaris. setidak tidaknya dari uraian itu mengambarkan bahwa plat sebagai pejabat umum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan pejabat umum notaris. dan adalah suatu hal yang tidak mendasar apabila antara kedua pejabat umum tersebut dipisahkan oleh terminologi nama atau label yang digunakan. sehingga adanya penafsiran ganda terhadap huruf juncto angka jabatan notaris tentu berakibat tidak menimbulkan kepastian hukum yang bertentangan dengan dan undang undang dasar jabatan notaris, mengatur:jabatan notaris, mengaturdan tersebut atas meniadakan hak konstitusional pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan dengan cara memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh serta memilih tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat bekerja. dengan alasan formasi itu pula, menjadikan tidak semua warganegara yang telah memenuhi persyaratan, dapat dengan bebas mengajukan permohonan pengangkatan sebagaimana yang dipersyaratkan undang undang. hal demikian menjadikan dan tersebut tidak saja menghilangkan hak hak asasi pemohon (yang sudah dijelaskan atas) yang diakui konstitusi tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan dan undang undang dasarsebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk ii. alasan permohonan pengujian undang undang jabatan notaris bahwa pada saat ini, pemohon telah diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah berdasarkan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor kep x1 tanggal november tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja pejabat pembuat akta tanah plat). (bukti bahwa berdasarkan keputusan kepala badan pertanahan republik indonesia tersebut, pemohon dalam waktu (satu) bulan setelah pelantikan pengangkatan sumpah sebagai pejabat pembuat akta tanah plat), pemohon wajib melaksanakan jabatannya secara nyata. bahwa dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah plat) diatur, bahwasatuan rumah susun. bahwa angka jabatan notaris, mengaturundang undang lainnya. dari kedua peraturan perundang undangan tersebut sangat jelas disebut bahwa notaris dan plat adalah pejabat umum. frasa pejabat umum dalam norma kedua peraturan perundang undangan tersebut berfungsi sebagai subjek hukum, yaitu sebagai orang yang mengemban jabatan. predikat dalam norma itu adalah frasa berwenang untuk membuat . dan sebagai objek dari norma tersebut adalah frasa akta autentik . antara subjek, predikat dan objek dalam kedua peraturan perundang undangan tersebut terdapat frasa yang sama. frasa itu tentu memiliki makna yang jelas, bahwa tidak ada perbedaan antara plat dan notaris. keduanya adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. bahwa mengingat kitab undang undang hukum perdata yang mengatur bahwa syarat suatu akta dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik adalah akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang undang. timbul kekhawatiran atas risiko gugatan hukum untuk pelaksanaan jabatan pejabat pembuat akta tanah plat) dalam membuat akta. karena akta akta plat sejauh ini hanya junctojunctobahwa norma yang terkandung dalam kitab undang undang hukum perdata yang mensyaratkan akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang undang, setidak tidaknya yang diatur dalam undang undang itu seperti yang ada dalam jabatan notaris, sebagaimana yang dikehendakinorma kitab undang undang hukum perdata tersebut dan melihat fakta hukum pejabat umum itu mempunyai berbagai sebutan atau nama atau labelnya. maka bila diasumsikan akta akta plat yang saat ini ada juga bernilai autentik, maka dapat dinyatakan bahwa siapapun pejabat umum dalam terminologi namanya masing masing secara yuridis berwenang membuat segala jenis dan berbagai bentuk akta autentik, baik yang diatur dalam jabatan notaris, maupun pejabat umumdengan kata lain plat dan notaris adalah dua jabatan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan untuk membuat berbagai jenis akta yang menjadi kewenangan pejabat umum. bahwa sejalan dengan pemahaman tersebut atas, maka penafsiran ganda yang terdapat pada huruf jabatan notaris harus dapat dihilangkan dengan memperjelas penafsirberkenaan dengan pemohon yang telah menyampaikan permohonan untuk diangkat sebagai pejabat umum notaris melalui prosedur pengajuan customer service officer cso), tetapi langsung ditolak dengan alasan formasi terbatas. sementara pemohon yakin telah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam jabatan notaris yang menentukan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris yakni sebagai berikut: warga negara indonesia, bertakwa kepada tuhan yang maha bukti bahwa dalam persyaratan yang diatur pada jabatan notaris tersebut tidak menyebutkan bahwa formasi jabatan notaris adalah merupakan persyaratan mutlak dan utama untuk dapat atau tidaknya seseorang diangkat sebagai notaris, apalagi sampai dilakukan penolakan atas pengajuan permohonan pengangkatan yang diajukan pemohon hanya dengan alasan formasi terbatas tanpa memeriksa, menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengangkatan notaris yang pemohon telah ajukan. sehingga apabila dan jabatan notaris ditafsirkan sebagai persyaratan utama untuk seseorang diangkat dalam jabatan notaris, maka tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya bahwa menghubungkan norma dari dan jabatan notaris dengan jabatan notaris sehingga ditafsirkan adanya norma tentang formasi jabatan notaris sebagai bagian dari sebuah persyaratan untuk seorang warganegara dapat diangkat atau tidak sebagai notaris jelas menimbulkan kekeliruan penafsiran dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas norma tersebut. karena jabatan notaris mengatursangat jelas dalam norma itu bahwa formasi jabatan notaris bukan sebagai persyaratan tetapi merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah saja. frasa pedoman dalam norma tersebut mengarah pada pengertian sebagai petunjuk. sebuah petunjuk dapat dilaksanakan apabila memiliki nilai kebenaran. dalam konteks ini sebuah petunjuk memerlukan parameter yang jelas dan terukur. sementara dasar penentuan formasi jabatan notaris, yang ditentukan dalam norma jabatan notaris memiliki ketidakjelasan tolok ukur dan parameternya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa sebagaimana yang diatur dalam angka jabatan notaris yang menjelaskan bahwa,norma ini seharusnya dapat memperjelas maksud dari sebuah formasi jabatan notaris yakni penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten kota. frasa dibutuhkan dari norma yang ada dalam angka jabatan notaris tersebut tidak serta merta bermakna sebagai batas maksimal kehadiran pejabat umum notaris pada suatu kabupaten kota. karena sesuatu hal yang dibutuhkan tidak dapat diukur pada satu parameter. yang dapat diperkirakan untuk sebuah hal yang dibutuhkan itu adalah batas minimal kebutuhan. menentukan batas maksimal sebuah hal yang dibutuhkan tentu harus memiliki perhitungan yang tepat, jelas dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. bahwa formasi jabatan notaris yang diartikan sebagai batas maksimal notaris pada suatu daerah kedudukan dalam suatu kabupaten kota adalah sebuah bentuk pembatasan. pembatasan yang dapat dilakukan negara dalam aspek dan bidang apapun juga, termasuk pengangkatan notaris haruslah mempunyai maksud yang jelas. karena konstitusi hanya mengakui dan membenarsebagaimana yang diatur pada undang undang dasar rumusan undang undang dasardapatsedangkan pembatasan yang terdapat dalam jabatan notaris, khususnya mengenai formasi jabatan notaris tidak dapat dikualifisir dalam pengertian pembatasan yang dibolehkan konstitusi. jadi formasi jabatan notaris itu harus diartikan sebagai batas minimum penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu daerah kedudukan. bahwa apabila pembatasan dalam bentuk formasi jabatan notaris itu bertujuan untuk alasan pemerataan pejabat umum seluruh wilayah negara, maka alasan tersebut sangat tidak mendasar. karena dalam alam demokrasi cara pemerataan atau penyebaran pejabat umum harus sama dengan cara penyebaran penduduk yang lebih bergantung kepada bagaimana penyebaran pembangunan dilakukan pemerintah. sehingga pemaksaan kehendak, pembatasan dan pengekangan atas hak hak asasi manusia tidak dapat dibenarkan dalam hal penyebaran pejabat umum. cara ideal yang dapat dilakukan tidak harus mengekang, mengebiri dan mengabaikan hak asasi warga negara misalnya dengan menyortir permohonan yang mengajukan diri untuk diangkat sebagai pejabat umum berdasarkan status perkawinan, sehingga bagi yang belum berkeluarga dapat ditempatkan daerah yang memungkinkan baginya. atau memberikan insentif bagi pejabat umum yang memilih tempat kedudukannya pelosok daerah. sebagaimana negara memberikan insenantuan dana operasional bagi profesi lain seperti dokter, advokat, dan sebagainya yang anggarannya menjadi beban negara. lalu mengapa untuk pejabat umum yang difungsikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan pula cara seperti itu sebagai sebuah alternatif bila tujuan pembatasan adalah untuk penyebaran pejabat umum. setidak tidaknya masih ada cara lain yang dapat dilakukan kalau untuk penyebaran pejabat umum tersebut. bahwa prof maker berpendapat dalam buku tulisan g.h.s lumban tobing, sh., yang berjudul peraturan jabatan notaris, cetakan penerbit serangga tahun jakarta, halaman berkaitan dengan keberadaan jabatan notaris, menguraikan bahwa: tugas notaris dengan mengatakan, bahwa notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan (mengkonstantir) apa yang disaksikannya itu. dengan memahami pendapat tersebut dapatlah ditegaskan bahwa keberadaan seorang notaris berkaitan erat dengan rasa kepercayaan dari orang orang yang menghadap notaris, agar seorang yang memangku jabatan notaris dapat hadir ditengah tengah mereka sebagai pejabat umum dengan tujuan menuliskan segala hal yang berkaitan dengan dilakukannya perbuatan hukum mereka. tentu sangat sulit menciptakan sebuah rasa kepercayaan dalam hati setiap orang dalam masyarakat apabila masyarakatnya sendiri belum mengenal pribadi dan rekam jejak orang yang menjabat pejabat umum notaris tersebut. bahwa idealnya sebagai pejabat umum yang diperlukan keberadaannya untuk kepentingan umum, proses perekrutan, pengangkatan dan pengambilan sumpah untuk jabatan notaris dilakukan secara terbuka dan diumumkan pada mass media cetak yang bersifat nasional. sehingga setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat umum tersebut dapat mengajukan permohonan. minimal asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik algemeen beginzedvan behoulijk gestures general principles good administration), seperti azas kepastian hukum, azas keterbukaan, dan asas kepentingan umum menjadi hal yang dipertimbangkan dalam hal ini, sebagaimana. bahwa dengan memperhatikan asas kepentingan umum, maka patut dipertanyakan apakah pembatasan jumlah notaris sebagai pejabat umum pada satu tempat kedudukan kabupaten atau kotamadya berkorelasi dengan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat ataukah dengan tidak adanya pembatasan jumlah pejabat umum, maka masyarakat diberikan pilihan yang cukup atas pejabat umum yang dapat dipercaya mereka. sehingga kepentingan umum dalam hal hak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar akan lebih terakomodir sebagai cara melindungi kepentingan hukum para pihak yang menghadap notaris. bahwa pemohon dengan hak konstitusional yang seharusnya dilindungi dan diakui sebagaimana yang diatur dalam dan uud memilih untuk diangkat dalam jabatan notaris pada tempat kedudukan kota bekasi disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut: pertama, karena faktor sosiologis mana pemohon telah mengenal kota bekasi dengan baik dimulai sejak bekerja pada kantor notaris dan plat kota bekasi sampai saat ini sudah kurang lebih selama (delapan) tahun. sehingga adalah suatu impian setiap orang yang bekerja sebagai karyawan notaris untuk suatu saat dapat mengembangkan dirinya agar tidak selamanya menjadi karyawan yang bekerja pada kantor notaris saja, tetapi dapat menjadi pejabat umum notaris juga. hal ini merupakan sifat alamiah manusia yang ingin hidupnya selalu berkembang dan maju, tidak stagnan apalagi mengalami kemunduran dan kerugian. keinginan dari seorang karyawan notaris menjadi seorang notaris dapat diumpamakan seperti impian seorang musafir yang telah lelah berjalan kaki dan berharap menemukan setetes air penawar dahaga atau mendapatkan seekor kuda untuk mempercepat perjalanan yang ditempuhnya agar cepat sampai tujuan. selain itu pemohon juga telah mengenal pula lingkungan dan kebiasaan sosial masyarakat yang menjadi tumbuhnya sebuah hukum. pemohon juga sudah berniat untuk hidup, mempertahank:.jabatan notaris secara hierarkis merupakan salah satu peraturan perundang undangan mana kedudukannya berada bawah undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehingga tidak dibenarkan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut dan dapat dilakukan pengujian padaerdasarkandupan itu dan bertempat tinggal serta membentuk keluarga kota bekasi agar jarak perjalanan dari tempat tinggal tempat kerja kantor tidak begitu jauh. kedua, dan yang lebih utama adalah karena faktor yuridis yang memaksa pemohon untuk memilih tempat kedudukan notaris kota bekasi. kondisi pemohon yang telah diangkat sebagai plat sebagaimana keputusan kepala badan pertanahan nasional dengan nomor kep x1 tanggal november tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja plat pemohon bersama sama dengan yang lainnya yang berjumlah sebanyak (lima ratus delapan puluh dua) orang. faktor yuridis tersebut berkaitan erat dengan ketentuan yang ada dalam jabatan notaris sehingga hal ini menjadi alasan yuridis juga, yaitu: huruf jabatan notaris, mengatur bahwa notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah . ini hanya menyebut hari kerja dan tidak menyebut jam kerja untuk jabatan notaris, sehingga dapat diartikan demi kepentingan umum sebagai pejabat umum notaris harus berada wilayah jabatannya selama hari kerja tersebut dengan tanpa dibatasi oleh jam kerja. norma dari tersebut mengisyaratkan bahwa siapapun yang sedang menjabat sebagai pejabat umum notaris tersebut harus selalu ada dan hadir pada hari kerja wilayah jabatannya. kehadiran setiap saat pada hari kerja tersebut tidak bisa dilakukan apabila tempat tinggal seseorang dalam jabatannya sebagai pejabat umum notaris jauh dari tempat kedudukan gitarisnya pada suatu kabupaten atau kotamadya. ketentuan ini tentu bersifat memaksa siapapun orang yang sedang memangku jabatan pejabat umum notaris secara yuridis harus tinggal wilayah jabatannya itu pula. selain itu memberikan makna pula untuk sebuah pilihan tempat kedudukan jabatan notaris haruslah sejalan dengan hak atas kebebasan memilih tempat tinggal wilayah manapun pada negara indonesia untuk setiap orang yang berniat menjadi notaris, sebagaimanaisebabkan faktor yuridis itu pulalah, dalam kondisi pemohon memilih mengajukan tempat kedudukan jabatan notaris pada tempat kedudukan yang disebut sebagai formasi terbuka, maka harus melepas jabatan pejabat pembuat akta tanah plat) yang sudah memiliki keputusan kepala badan pertanahan nasional atas pengangkatan dan penunjukan daerah kerja. dan akibatnya pemohon harus mengikuti ujian ulang untuk formasi daerah kerja pejabat pembuat akta tanah plat) yang terbuka dan masih ada, yang belum tentu ujian dan formasi tersebut ada dan akan diadakan setiap tahun oleh badan pertanahan nasional. yang jadi permasalahan selanjutnya adalah belum tentu pula daerah kerja yang tersedia itu menjadi tempat yang familiar buat pemohon mengembangkan diri. bukankah kondisi ini ditambah dengan ketentuan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum telah membuktikan adanya sebuah sistem yang sangat tidak fair, tidak adil dan cenderung mempersulit warganegara memperoleh akses mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam undang undang sementara itu pada ketentuan lainnya konstitusi menggarisbawahi, menegaskan dan menghendaki bahwa setiap orang beril. pokok permohonan notaris dan plat adalah pejabat umum yang diangkat negara bahwa angka jabatan notaris mengatur, bahwaunsur unsur dalam tersebut atas memiliki kesamaan dengan unsur unsur dalam ketentuan umum peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah plat) pada angka yang mengatur,masing masing norma atas tidak membatasi pejabat umum (subjek hukumnya) yang diangkat selain pada batasan kewenangan. karena norma angka jabatan notaris tidak berbunyi, notaris adalah pejabat umum yang diangkat menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang berwenang. hal ini memberi pengakuan bahwa siapapun itu pejabat umumnya, maka adalah notaris. setidak tidaknya memberi makna pejabat umum itu hanyalah satu yaitu pejabat umum mana yang telah diangkat negara. kedua norma atas menggunakan frasa pejabat umum bukan menggunakan frasa seseorang atau seorang warga negara . frasa yang menunjuk pada pejabat umum berfungsi sebagai subjek (subjek hukum) yang mengandung makna bahwa yang berhak membuat akta autentik hanyalah pejabat umum. karena apapun terminologi, sebutan, label yang digunakan kepada yang berwenang membuat akta autentik, acuannya hanya satu yaitu kitab undang undang hukum perdata yang menyebutkan bahwa syarat suatu akta bernilai autentik adalah: akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. kitab undang undang hukum perdata inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pejabat umum sebagai yang berwenang membuat akta autentik. tentu pejabat umum tersebut haruslah diangkat oleh negara. permasalahan timbul ketika pejabat umum ini memiliki label atau nama yang bermacam macam. kita mengenal pejabat pembuat akta tanah plat), ada juga notaris dan mungkin akan timbul lagi nama lain yang kesemuanya itu diangkat oleh negara dan berwenang membuat akta autentik tetapi dengan label atau nama yang berbeda beda. siapakah pejabat umum itu tidak dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan kedua peraturan perundang undangan tersebut atas. yang dapat dikedua norma tersebut hanyalah persamaannya, yaitu pejabat umum itu diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kewenangan atribusi yang dimilikinya. kewenangan atribusi tersebut merupakan kepanjangan tangan dari negara. mana pejabat yang mengangkat pejabat umum pejabat umum itu diangkat, dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam juncto uud itu mengatur, bahwa: presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. sedangkan uud mengatur bahwa: menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. begitu pula kepala badan pertanahan nasional republik indonesia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. frasa dari kedua norma atas jelas menyatakan bahwa seseorang yang diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah plat) atau pun diangkat sebagai notaris berarti dia diangkat sebagai pejabat umum. berdasarkan frasa dari kedua norma tersebut pula bila subjek hukum (pejabat umum) itu wujudkan dalam sebuah analogi sebagai orang (manusia), maka diri orang tersebut adalah pejabat umumnya, sedangkan pakaian dalamnya adalah plat dan baju luarnya adalah notaris. dalam analogi itu tergambar bahwa apapun pakaiannya yang disebutkan dengan berbagai label atau nama itu, tetapi orangnya tetap satu. itulah pejabat umum. sehingga sangat logis dan mendasar bila pejabat umum dalam label plat bisa melaksanakan kewenangan notaris dan begitu pula sebaliknya pejabat umum dalam label notaris dapat dengan leluasa melaksanakan wewenang plat, tanpa dibatasi oleh permohonan pengangkatan baru (untuk label lainnya) bila sudah secara legal diangkat sebagai pejabat umum baik dalam label plat satu sisi maupun diangkat dalam label notaris sisi lain. bahwa mengingat mk, yang mengandung makna putusan mahkamah konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk menghindari pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon dan yangakin bertambah atau setidak tidaknya pemohon tidak dapat dikembalikan hak konstitusionalnya. pemohon mengharapkan ada pernyataan yang dapat menghormati keputusan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor kep x1 tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja sebagai pejabat pembuat akta tanah plat) dalam amar putusan mahkamah konstitusi untuk perkara guo, agar pengangkatan pemohon beserta yang lainnya sebagai pejabat umum notaris tidak mengalami masalah dan tidak memerlukan waktu yang lama serta tanpa syarat. hal ini tidak lain bertujuan agar terciptanya perlindungan hukum bagi pemohon dan lainnya tersebut dalam melaksanakan jabatan pejabat umum pejabat pembuat akta tanah yang diangkat oleh negara juga. huruf (f) jabatan notaris menjadi inkonstitusional jika tidak memiliki penafsiran yang pasti bahwa norma dalam kuh per seharusnya menjadi dasar untuk menjadi perhatian bersama agar sinkronisasi peraturan perundang undangan satu sisi dan penegakan hukum sisi lain dapat terwujud secara nyata. sinilah letak dan peran negara melalui putusan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap orang yang sedang menjabat pejabat umum plat tersebut maupun bagi setiap subjek hukum yang berkepentingan atas suatu alat bukti tertulis dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum plat, yang dalam perkara guo adalah pemohon dalam jabatan sebagai pejabat umum plat. perlindungan hukum dan kepastian hukum adalah hak asasi manusia yang diakui dan wajib dijaga, dilindungi dan dihormati negara sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar bahwa norma jabatan notaris mengatur, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,. memberikan kejelasan bahwa apapun jenis perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum dalam objek hukum apapun juga merupakan kewenangan notaris untuk membuat akta autentiknya. termasuk akta yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan perbuatpara pihak menghadapnya seperti jual beli, hibah, hutang piutang dan lain sebagainya adalah sangat jelas sebagai perbuatan hukum dalam lapangan hukum kepercayaan. bahwa norma yang ada dalam jabatan notaris jelas merupakan norma undang undang yang harus ditaati oleh siapapun, dan lembaga apapun juga. sebagaimana asas yang berlaku umum yaitu undang undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat lex dura sed taman scripta). dan pengabaian atau penolakan terhadap suatu norma yang terkandung dalam undang undang tentu menciptakan ketidakpastian hukum. apalagi bila dilakukan oleh lembaga negara. bahwa norma jabatan notaris mengatur, . notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah. memperjelas maksud bahwa notaris adalah juga pejabat pembuat akta tanah. karena frasa dalam norma itu tidak berbunyi, . notaris yang merangkap pejabat pembuat akta tanah. bahwa perbedaan penafsiran atas huruf jabatan notaris menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum atas wewenang jabatan notaris dalam bertugas. mana antara das sein dan das pollen terjadi perbedaan yang nyata. das pollen menyatakan bahwa notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, tetapi das sein kewenangan itu adalah murni domain tugas dan wewenang pejabat pembuat akta tanah plat). dan notaris dalam hal ini menjadi tidak mempunyai peranan yang dominan dalam membuat akta autentik yang berkaitan dengan pertanahan, kecuali sudah lulus ujian untuk diangkat pula sebagai pejabat pembuat akta tanah plat) melalui ujian pengangkatan dan penunjukan daerah kerja yang diadakan oleh badan pertanahan nasional. bahwa kewenangan notaris sebagaimana terdapat dalam norma jabatan notaris tidak membatasi pada pembuatan akta dengan objek yang terbatas dan limitation. sehingga apabila perbuatan hukum para menghadapnya seperti jual beli, hibah, tukar menukar, hutang piutang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanahan termasuk objek yang terkandung dalam normafsiran huruf jabatan notaris yang memberi batasan dan imitasi pada objek akta yang dibuat pejabat umum notaris tentu menimbulkan multitafsir dan penafsiran yang secara sistematik tidak memiliki kepastian hukum. bahwa penafsiran huruf jabatan notaris dilihat dari dan uud seharusnya memiliki kesesuaian antara das sein dan das pollen, sebagai perwujudan adanya kepastian hukum dalam negara yang berdasarkan hukum, sekaligus berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pemohon dan warganegara yang menghadap pejabat umum. sehingga setidak tidaknya penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran yang menyatakan bahwa tanah dan bangunannotaris dan plat dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan sama untuk membuat akta autentik, namun diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh dua pejabat negara yang berbeda mencerminkan ketidakjelasan negara dalam bidang hukum. idealnya pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian pejabat umum hanya dilakukan oleh satu pejabat negara. satu pejabat negara yang mengangkat, mengawasi dan memberhentikan akan menyatukan dua jenis pejabat umum yang ada. permasalahan dalam perkara guo, secara yuridis dapat dihilangkan dengan menghilangkan terjadinya multitafsir, dengan cara menyamakan interpretasi atau menyamakan pemahaman atas norma yang terdapat dalam jabatan notaris, khususnyjabatan notaris merugikan hak konstitusional pemohon bahwa satu sisi pemohon telah diangkat menjadi pejabat umum dalam jabatan pejabat pembuat akta tanah plat) kota bekasi melalui proses ujian tertulis yang tidak saja meliputi tes pengetahuan seputar teori tetapi ujian dalam teknik pembuatan akta yang dibuat seorang plat. pada sisi lain pemohon terancam tidak bisa mendapatkan hak atau setidak tidaknya tidak mendapatkan kepastian hukum baik itu berkenaan dengan kapan waktunya dan apakah ada kesempatan itu diberikan kepada pemohon sebagai warganegara yang juga memiliki hak untuk diangkat sebagai pejabat umum dalam jabatan notaris, disebabkan alasan untuk tempat kedudukan yang pemohon pilih atau kehendaki tersebut telah dinyatakan sebagai formasi terbatas yang diidentikan tutup. bahwa jabatan notaris seharusnya mampu memberikan hak bagi setiap pemohon yang mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pejabat umum notaris setelah surat keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja pejabat pembuat akta tanah plat) terbitkan oleh kepala badan pertanahan nasional republik indonesia kepada pemohon tersebut. karena tersebut sangat jelas mengatur bahwa:rma yang timbul dari ini tidak lain menyatakan bahwa notaris dan pejabat pembuat akta tanah itu adalah sama, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. setidak tidaknya norma ini mengandung makna pejabat pembuat akta tanah adalah merupakan bagian dari notaris. sehingga tanpa melihat siapa yang terlebih dahulu mengeluarkan keputusan pengangkatan sebagai pejabat umum yang diberikan negara melalui pejabat negara yang berwenang, maka pejabat umum dalam sebutan pejabat pembuat akta tanah harus diberikan tempat kedudukan yang sama untuk jabatan gitarisnya dengan daerah kerja pejabat pembuat akta tanah yang sudyang diatur dalam jabatan notaris, formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan: kegiatan dunia usaha:bahwa dasar penetapan formasi jabatan notaris sebagaimana yang diatur dalam atas cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki kepastian hukum, karena: tidak ada norma yang mengatur bahwa semua penduduk suatu tempat kedudukan jabatan notaris, seperti kota bekasi, akan selalu (pasti) membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukumnya hadapan notaris kota bekasi. dan notaris kota bekasi pun tidak selalu membuat akta yang mana para pihak menghadapnya adalah penduduk kota bekasi itu sendiri. artinya mobilitas penduduk dari suatu daerah daerah lain tidak mengikat mereka untuk selalu berhubungan dengan pejabat umum mana mereka tinggal apabila memerlukan untuk membuat satu alat bukti autentik dalam perbuatan hukum yang mereka lakukan. akta akta yang dibuat hadapan notaris sebagai pejabat umum adalah perikatan perdata yang biasanya terdiri atas dua pihak. dan objek yang dibuat dalam akta akta notaris tidak selalu berkaitan dengan kegiatan dunia usaha, seperti akta pengakuan anak, akta penolakan anak dan akta akta lain sebagainya adalah akta yang berkaitan tentang orang dan keluarga. sehingga hanya para pihak itu, para saksi dan notaris sendiri yang mengetahui keberadaan akta tersebut. dan adalah kewajiban bagi notaris untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait atas perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, sebagaimana diatur dalam huruf jabatan notaris. sebuah kepastian hukum mencakup pula asas akuntabilitas mana semua dasar penentuan formasi jabatan notaris itu harus dapat dihitung dengan baik dan jelas sesuai kebutuhan suatu daerah kedudukan atas pejabat umum notaris, sebagaimana dikehendaki dalam angka jabatan notaris. sehingga jumlah yang ditentukan untuk for tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan umum. oleh karenanya sangat tidak relevan dan tidak memiliki nilai hukum apabila kegiatan dunia usaha, jumlah akta yang sulit diperkirakan jumlahnya untuk masing masing pejabat umum dan jumlah penduduk suatu tempat kedudukan menjadi parameter dalam penentuan jumlah pejabat umum yang harus ada pada satu tempat kedudukan dalam sebuah pembatasan yang disebut sebagai formasi jabatan notaris. bahwa menteri hukum dan hak asasi manusia berwenang menentukan formasi jabatan notaris sebagaimana yang diatur dalam jabatan notaris. namun dalam setiap lampiran peraturan menteri yang merupakan implementasi dari jabatan notaris atau pengumuman yang dilakukan seperti sekarang pada situs direktorat jenderal administrasi hukum umum, untuk penentuan yang mendasari sebagaimana yang disyaratkan perundang undangan atas formasi jabatan notaris tersebut tidak disertai dengan simulasi atau matrik berapa jumlah kegiatan dunia usaha, berapa jumlah penduduk dan atau rata rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau hadapan notaris setiap bulan pada suatu tempat kedudukan, sehingga jumlah formasi yang tersedia pada satu tempat kedudukan tersebut menjadi ditentukan sekian jumlahnya. fakta ini mengkonstantir dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ditetapkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia tidak memiliki kepastian hukum. bahwa dan jabatan notaris jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah, maka guo merupakan yang potensial melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap jabatan menteri hukum dan hak asasi manusia yang terhormat, karena guo berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan serta melahirkan ketidakpastian hukum, diskriminasi dan pelanggaran atas hak hak asasi manusia yang diakui konstitusi. bahwa dan jabatan notaris jika diberlakukan secara tidak adil, maka menghalangi pemohon untuk. dapat mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarmengenai kerugian konstitusional pemohon. terdapatfaat dari ilmu dan pengetahuan yang dipelajari, dan menghilangkan kebebasan pemohon dalam memilih pekerjaan sekaligus bersamaan dengan memilih tempat tinggal wilayah negara manapun serta menimbulkan diskriminasi akibat ketidakpastian hukum. bahwa ditinjau dari aspek beban negara dalam bidang anggaran baik anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), maupun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), untuk pengangkatan dan selama masa tugas pejabat umum seperti notaris dapat dikatakan nol atau tidak ada sama sekali. karena jasa seorang notaris, sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya yang biasa disebut pula sebagai honorarium murni berasal dari klien notaris yang menghadap dan menggunakan jasa notaris tersebut sebagaimana yang diatur dalam jabatan notaris. bahwa secara tidak langsung dengan adanya pengangkatan notaris notaris baru setidaknya negara kementerian hukum dan hak asasi manusia telah memberi kesempatan bekerja dan menciptakan lapangan kerja baru minimal untuk (dua) orang karyawan notaris yang akan bertindak sebagai saksi saksi dalam setiap akta yang dibuat notaris tersebut. selain menjaga, melindungi, mengakui dan menghargai hak hak warga negara lainnya dalam hal kebebasan untuk mengembangkan diri, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal dansebagaimana yang diatur secara tegas dalam konstitusi. iv. petit berdasarkan seluruh uraian atas dan bukti bukti terlampir, dengan ini pemohon berharap: pemberian kuasa membebankan hak tanggungan:ud sepanjang penentuan formasi jabatan notaris tersebut mengabaikan azas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warganegara yang telah diangkat dalam jabatan plat), sepanjang diberlakukan untuksudah diangkat sebagaibeserta persyaratan pengangkatan notaris yang mengikat sebelum dan sesudah formasi jabatan notaris tersebutap mempunyaipenetapan formasi jabatan notaris dalam dan tersebut dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) dalam pengertian bahwa formasi jabatan notaris beserta persyaratan pengangkatannya berlaku untuk semua warganegara kecuali bagi warga negara yang telah diangkatetikan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor kep x1 tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja sebagai pejabat pembuat akta tanah, bukti fotokopi kartu identitas pemohon: bukti fotokopi surat perintah setor nomor bukti fotokopi surat keterangan atas nama muhammad thaha, s.h., m.kn tentang permohonan pengajuan pengangkatan sebagai notaris kota beksyaratan pengangkatan notaris sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris, bukti fotokopi formasi jabatan notaris sampai dengan oktober bukti fotokopi suara merdeka terima rp. juta, pejabat kemenkumham mundur: bukti fotokopi daftar nama permohonan pengangkatan notaris yang sudah terbit sk, bukti fotokopi formasi jabatan notaris: bukti fotokopi pengumuman nomor peng x1 tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja plat hasil ujian plterhadap danhuruf menyatakan, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada notaris berwenang pu@., membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan: atau . menyatakan, : menyatakan,jabatan notaris,sebagai pekerja kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah plat) yang mempunyai kesempatan untuk diangkat dalam jabatan notaris dan plat. bahwa jabatan notaris mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,nya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak menghadap notaris tersebut. bahwapada faktanya beberapa notaris baru diangkat tempat kedudukan yang berstatus sisa kuota formasi terbatas . sementara ituditolak kecuali alasan formasi terbapemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: menimbang bahwa pemohon mendalilkan tetapi sehingga menimbulkan penafsiran bertentanguud selain itu, dan jabatan notaris mengatur kewenangan menteri, dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia bahwa pengisian formasi jabatan notaris berdasarkan wilayah kerja tertentu yang masih terbuka mengakibatkan pemohon yang telah diangkat selaku plat daerah kota bekasi tidak dapat diangkat menjadi notaris pada wilayah yang sama sehingga bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa dalilkedudukan plat dan notaris selaku pejabat umum dengan sendirinya secara konstitusional ditafsirkan bahwa kewenangan plat otomatis menjadi kewenangan notaris? apakah kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam pengangkatan notaris pada wilayah daerah tertentu harus sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia sehingga mengakibatkan wilayah tertentu tertutup untuk pengangkatan notaris baru bertentangan dengan 28d dan uud i3 menimbang bahwa ketentuan jabatan notaris menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris, khususnya hurufi3 menimbang bahwa ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi plat, khususnya huruf lulusan program pendidikan spesialis notaris atau program pendidikan khusus pllenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi: lulus ujian yang diselenggarakan oleh kantor menteri negara agraria badan pertanahan nasional: menimbang bahwa berdasarkan jabatan notaris tugas pokok notaris adalah . kemudian huruf jabatan notaris, notaris juga mempunyai kewenangan yang bersifat tambahan yaitu membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sedangkan dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah tugas pokok plat adalah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan perbuatan hukum itu . oleh karena itu menurut mahkamah berdasarkan persyaratan pengangkatan, dan kewenangan notaris dan plat yang diatur dalam peraturan perundang undangan sebagaimana diuraikan atas terdapat perbedaan yang sangat tegas antara notaris dan plat selaku pejabat umum dalam menyelenggarakan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang undangan. oleh karena, kewenangan notaris dan plat merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antar kekuasaan dan pertanggungjawaban yang telah ada, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah huruf jabatan notarisbagian dari warga negara indonesia yang mempunyai hak hak konstitusional yang dijamin dan diberikan negara dalam undang undang dasar seperti berikut pemohon diberikan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan dengan cara bekerja pada pekerjaan yang pemohon sukai untuk dipilih. mengembangkan diri dalam konteks ini tentu berkaitan dengan peningkatan status, jabatan dan wewenang, baik yang disebabkan oleh status pemohon yang tadinya hanya seorang pekerja kantor notaris dan plat, lalu berkembang menjadi seorang yang mempunyai kesempatan untuk diangkat dalam jabatan notaris dan plat. selain itu pemohon diberikan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu dan pengetahuan. manfaat yang paling utama dari ilmu dan pengetahuan yang dapat dalam sebuah pendidikan itu adalah bagaimana kebutuhan hidup pemohon dan keluarga khususnya, dapat terpenuhi dengan baik dengan cara bekerja atas dasar ilmu dan pengetahuan yang telah dipelajari tersebut. sehingga dengan ilmu dan pengetahuan itu pula pemohon akhirnya dapat memperoleh berkah, kasih sayang rahmah dan rahim) dan pahala dari allah swt atas pengamalan ilmu dan pengetahuan tersebut. sehingga hak16j menimbang bahwa dalil pemohon angka mengenai kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada merupakan suatu kewajaran dalam pengisian jabatan tertentu dalam rangka menata pelayanan yang merata kepada masyarakat indonesia seluruh wilayah nusantara yang merupakan satu kesatuan yang bulat secara utuh dalam negara kesatuan republik indonesia. seandainyapun pemohon telah diangkat menjadi plat pada wilayah tertentu, dan ternyata telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi notaris namun karena tidak ada lagi formasi yang tersedia (tertutup) wilayah tertentu sehingga tidak dapat diangkat notaris baru hal itu bukan merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon, karena ketentuan peraturan perundang undangan telah memberikan pilihan sebagai perlindungan hukum kepada pemohon agar dapat mengembangkan diri, kebebasan, dan tidak diskriminatif yang sejalan dan tidak bertentangan dengan uud berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah yang berlaku sejak diundangkan seyogianya disesuaikan dengsehingga tidak multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukumhartono, muhammad alim, dan anwar usman, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal delapan aterialis akbar, muhammad alim, anwar usmantanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, dengan dihadiri oleh presiden atau yang mewakili, dan dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili ketua,maria farida indrawi materialis akbar ttd ttd muhammad alim anwar usman ttd ttdenuhan kebutuhan dasar tersebut adalah menjadi kebutuhan dasar atau primer pula, sama dengan pentingnya mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan sandang, pangan dan papan yang telah menjadi kebutuhan primer manusia. pentingnya hak mengembangkan diri dalam bekerja untuk memperoleh manfaat dari ilmu dan pengetahuan yang dimiliki tersebut diakui, diberikan dan dilindungi negara, sebagaimana adanya pengakuan atas hak warganegara yang diatur dalam uud negaramohon berhak atas kepastian hukum baik yang berkaitan dengan interpretasi atas berlakunya suatu norma yaitu huruf jabatan notaris, maupun kepastian hukum atas waktu serta syarat dan kondisi (terms and conditions) suatu peraturan perundang undangan yang berlaku berkenaan dengan adanya ketentuan dan jabatan notaris. kepastian hukum merupakan batu uji yang terdapat pada dan uud undang undang dasar mengatur: negara indonesia adalah negara hukum. dan undang undang dasar. perbuatan hukum yang dilakukan para pihak menghadap. dalam kondisi ini terjadi penafsiran ganda atas huruf jabatan notaris tersebut. dan untuk dan jabatan notaris terjadi pula multitafsir atas penentuan formasi jabatan notaris.sedangkan norma jabatan notaris yang mengatur tentang persyaratan untuk diangkat sebagai notaris tidak ada yang menyebutkan satu frasa pun tentang formasi jabatan notaris sebagai syarat untuk diangkat sebagai notaris. selain itu dasar penentuan formasi jabatan notaris tidak bersifat informatif, tidak jelas dan memiliki kelemahan. kondisi ini tidak saja menjadikan penentuan formasi jabatan notaris memiliki ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan dan uud tetapi menyebabkan hak hak konstitusional pemohon lainnya juga menjadi terancam untuk dapat diperoleh dengan benar. pemohon dalam upaya mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, tentu secara yuridis hanya bisa direalisasikan dengan cara bekerja. sebuah pekerjaan akan menjadi menarik bila dilakukan dengan rasa suka. hal itu baru bisa ditemukan apabila pekerjaan tersebut layak dan sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. sekaligus sebagai upaya untuk mengamalkan dan memanfaatkan ilmu dan pengetahuan tersebut. selain itu pemohon pun berhak pula memilih tempat tinggal wilayah manapun negara indonesia termasuk apabila dasar pilihan tempat tinggal tersebut berkaitan dengan kebebasan memilih pekerjaan yang tentunya berkaitan pula dengan kebebasan memilih tempat bekerja dan berusaha dengan maksud terciptanya efisiensi waktu dalam bekerja kantor dan cukup waktu beristirahat tempat tinggal. sehingga waktu yang ada tidak habis percuma hanya untuk berangkat dan pulang kerja. kebebasan memilih pekerjaan dan memilih tempat tinggal wilayah negara dalam konstitusi diatur dalam satu dengan tarikan nafas yang samerikan makna bahwa negara tidak memisahkan kebebasan memilih pekerjaan dengan kebebasan memilih tempat tinggal wilayah negara. dan pemisahan atas hak memilih pekerjaan dengan hak memilih tempat tinggal adalah nyata nyata bertentangan dan merugikan kebebasan warga negara yang telah diakui hak haknya dalam konstitusi. karena hak hak itu adalah wujud dari pengakuan, penghormatan dan penerimaan hak asasi manusia oleh negara sebagai bentuk kesepakatan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalamdalam perkara guo dengan alasan formasi terbatas tetapi faktanya terdapat beberapa notaris baru yang diangkat tempat kedudukan yang berstatus sisa kuota formasi terbatas itu. sementaratolak kecuali alasan formasi terbatas itu sendiri. secara yuridis formasi terbatas bukan merupakan alasan yang membatasi pemohon untuk mengajukan permohonan diangkat sebagai pejabat umum notaris. karena formasi jabatan notaris bukan merupakan persyaratan atau bagian dari persyaratan untuk diangkat sebagai notaris, sebagaimana disebutkan dalam jabatan notaris, yakni:ategori daerah dalam penjelasan undang undang tersebut tidak didefinisikan secara jelas maksud dan tujuannya. sehingga norma pedoman untuk menentukan kategori daerah seharusnya tidak serta merta mengikat dan berkaitan dengan alasan seseorang diterima atau ditolak untuk mengajukan permohonan sebagai pejabat umum notaris, apalagi tanpa memeriksa berkas permohonan yang diajukan. selain itu status pemohon yang secara yuridis sudah ditetapkan sebagai plat) pada satu daerah kerja yang diangkat oleh kepala badan pertanahan nasional republik indonesia yang juga pejabat negara yang mewakili negara dengan kewenangan atributnya tidak menjadi sebuah dasar pertimbangan untuk diterimanya berkas permohonan diangkat sebagai notaris. keyakinan pemohon setiap manusia memiliki derajat yang sama dalam pandangan hukum, hanya dalam ketakwaan kepada allah swt saja derajat manusia mempunyai tingkat yang berbeda. dan hanya allah swt sebagai pemilik dunia beserta isinya ini saja yang berhak memandang manusia itu berbeda satu sama lain (as hujuraat oleh karena itulah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara yang berkedalaman rakyat dengan berdasarkan kepada ke tahanan yang maha esa, dalam konstitusinya akan mengakui, melindungi dan memberikan kepada warganegaranya hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun baik atas dasar perbedaan tingkat ekonomi, kemampuan finansial, kekerabatan, keturunan, suku, agama dan sebagainya, sebagaimana yang diatur dalawarga negara telah dirugikan pemenuhan hak hak konstitusional tersebut atas atas pemberlakuan ketentuan yang ada dalam undang undang guo, yaitu huruf (f) jabatan notaris, yang mengatur selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada notaris berwenang pula:. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. tersebut atas menimbulkan multitafsir yang meniadakan hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum dan meniadakan juga perlindungan hukum terhadap tugas dan wewenang pejabat umum dalam membuat akta autenlah satu unsur dari tersebut adalah akta yang berkaitan dengan pertanahan. dalam penjelasan undang undang guo tidak dijelaskan secara rinci tentang maksud dan jenis jenis dari akta yang berkaitan dengan pertanahan itu seperti apa. namun akta akta yang berkaitan dengan pertanahan secara umum dapat terdiri atas pelepasan hak, sewa menyewa tanah, surat kuasa membebankan hak tanggungan, atau peralihan hak yang tidak memerlukan balik nama kantor pertanahan.selama ini akta akta yang disebutkan dalam poin (a) atas menjadi domain wewenang pejabat umum notaris, sedangkan akta akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam poin (b) adalah kewenangan pejabat umum plat. adanya dua jenis kelompok akta seperti tersebut atas memberi gambaran terjadinya perbedaan objek wewenang antara dua pejabat umum yang tentu saja menjadi bukti terjadi tafsir ganda atas huruf jabatan notaris. padahal secara jelas dalam undang undang guo diatur bahwa.sebagaimana diatur dalam jabatan notaris. unsur semua perbuatan dalam itu seharusnya dimaknai tidak ada batasan objek akta yang dapat dibuat oleh pejabat umum notaris. dan pembatasan objek akta tentu menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tersebut dan bertentangan dengan dan uud selain itu pada angka jabatan notaris mengatur tentang definisi siapa notaris itu, yang dijelasnama imam arungi tempati tanggal lahir cilacap, januari pekerjaan wiraswasta alamat jalan kunci rt. rw kelurahan pahonjean, kecamatan majenang kabupaten cilacap, selaku advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim pembela hak konstitusional rakyat, yang beralamat jalan pengadilan utara nomor rt. rw. pengadilan, pancorperbaikan permohonannya, mahkamah konstitusi berwenang mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan memperjelas jaminan perlindungan atas segala risiko yang menimpa tki yang memperpanjang sendiri perjanjian kerjanya, sebagaimana yang dimaksud ketentuan dan undang undang nomor tahun sebagai hak setiap tki untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan:elis hakimimam arungi: bukti fotokopi perjanjian kerja antara pengguna jasa tenaga kerja dengan tenaga kerja sektor rumah tanggaerorangan warga negara indonesia (vide bukti yang mengaku sebagai adik kandung siti nurkhasanah yang saat ini adalah purna tenaga kerja indonesia tki) yang ditempatkan olehvide bukti menimbang bahwa pemohon menerangkan bahwa siti nurkhasanah dalam keadaan sakit dan tertekan jiwanya setelah kembali indonesia, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat mengajukan sendiri permohonan perkara guo mahkamah, sehingga siti nurkhasanah mengatakan kepada adiknya yang bernama imam arungi sebagai pemohon: i3.9j menimbang bahwa dalam surat permohonan guo, imam arungi telah memberikan surat kuasa kepada iskandar zulkarnaen, s.h.,m.h., dan kawan kawan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama imam arungi, untuk diri sendiri sebagai perorangan warga negara indonesia: i3. menimbang bahwa seandainya benar bahwa siti nurkhasanah tidak dapat menyampaikan kehendaknya secara benar untuk mengajukan perkara guo, menurut mahkamah, permohonan guo harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah, yang menerangkan bahwa pemohon benar benar merupakan wali untuk kepentingan siti nurkhasanah. dengan kata lain, dalam perkara ini perlu dipastikan secara jelas kepentingan imam arungi sebagai wali dari siti nurkhasanah demi kepastian hukum. namun demikian, berdasarkan fakta dalam persidangan, imam arungi tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai wali dari siti nurkhasanah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara guo, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, imam arungi yang bertindak sebagai pemohon atas nama siti nurkhasanah tidak memenuhi syarataria farida indrawikarena objek permohonan pengujian ini adalah muatan matemaka pemohon berpendapat bahwlegal standing) pemohon bahwa berdasarkanemohon sebagai perorangan warga negara indonesia (bukti merupakan adik kandung dari seri. siti nurkhasanah yang kini sebagai purna tenaga kerja indonesia tki) yang ditempatkan oleh pt.bukti dan seri. siti nurkhasanah dipulangkan indonesia dalam keadaan tertekan jiwanya. sehingga seri. siti nurkhasanah tidak dapat bertindak untuk diri sendiri guna mewakili kepentingannya, walaupun hingga kini belum ditemukan sebab atas tekanan jiwa yang dialaminya saat dirinya masih bekerja sebagai tki, namun dirinya mempunyai keluarga yang berhak menjadi wali yaitu pemohon sebagaimana diatur dalam kuh perdata untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh undang undang dasar yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berdasarkan dan uud bahwa hak konstitusional seri. siti nurkhasanah untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yang merupakan tanggung jawab negara c.g. pemerintah dalam penegakan dan pemenuhan atas hak dasar setiap orang, telah dirugikan atau setidak tidaknya berpotensi akan merugikan pemohon dengan pemberlakuan ketentuan nomor tahun karena menjadi hilangnya hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum seri. siti nurkhasanah yang memperpanjang sendiri perjanjian kerja kontraknya ketika masa kontrak yang dibuat dengan pt. amri marganya selaku perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis) pada tahun berakhir. sehingga seri. siti nurkhasanah menjadi tidak mengetahui siapa yang berkewajiban memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas tekanan jiwa dan upah yang belum dibayar oleh majikannya, akibat ketentuan guo yang menghilangkan tanggung jawab optis,il. bahwa pada tanggal oktober pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia(vide bukti,,tenaga kerja indonesia atau yang biasa disebut dengan tki: bahwa setiap tahun sekitar warga negara indonesia dikirim luar negeri untuk menjadi tki. kini tidak kurang dari (empat) juta jiwa warga negara indonesia yang bekerja sebagai tki luar negeri, perempuan dan mayoritas bekerja sektor domestik, krisis ekonomi tahun membuat hampir semua negara tujuan migrasi membuat kebijakan ketat bidang migrasi dan ketenagakerjaan, guna menyelamatkan lapangan kerja bagi warga asli dan mengantisipasi arus masuk tenaga kerja akibat krisis, termasuk arus masuk tki dari indonesia. berbagai studi tentang dampak krisis ekonomi terhadap migrasi tenaga kerja, menunjukkan krisis ekonomi telah memperburuk kondisi kerja tki. demi mempertahankan pekerjaan mereka, para tki rela bekerja dengan kondisi kerja yang lebih buruk. kondisi tersebut berpeluang menciptakan praktik pelanggaran hak asasi yang kian meluas terhadap tki melalui berbagai cara. sementara itu, indonesia sendiri kontrol dan penegakan hukum terkait proses migrasi sangatlah lemah, bahwa minimnya perlindungan bukan hanya dialami oleh para tki yang ditempatkan secara ilegal. minimnya perlindungan bagi para tki legal, juga membuat tidak adanya jaminan bahwa bekerja luar negeri melalui perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis) menjadi aman dan terlindungi. yang demikian, terjadi karena optis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala risiko yang menimpa tki, termasuk risiko kematian. tidak adanya jaminan perlindungan terbukti dari data data sebagai berikut: kematian tki malaysia yang dikeluarkan kbri kuala lumpur menunjukan, dari tki yang meninggal malaysia persen adalah tki berdokumen: data korban perdagangan orang yang dicatat oleh international organization migrant iom) sepanjang tahun menunjukkan bahwa dari korban perdagangan manusia, mayoritas persen) direkrut oleh optis resmi dan dikirim negara negara tujuan tki. padahal unicef mencatat, jumlah perdagangan perempuan dan anak indonesia pada tahun mencapai orang. artinya, hampir persen tki yang dikirim luar negeri adalah korban perdagangan manusia, hasil studi terhadap para mantan tki dari berbagai negara tujuan juga menunjukkan, tki yang bekerja secara legal mengalami masalah yang tidak jauh berbeda dengan para tki yang bekerja tanpa melalui prosedur. bahkan dalam banyak kasus, tki yang bekerja secara tidak melalui prosedur atau illegal secara ekonomi lebih diuntungkan, karena mereka tidak perlu membayar pajak (levy) dan tidak perlu membayar potongan gaji tinggi sebagaimana yang ditanggung oleh tki yang bekerja secara legal, meskipun mereka terpaksa harus menanggung risiko dideportasi dan mendapat perlakuan tidak manusiawi, bahwa lemahnya jaminan perlindungan bagi tki, bahkan tki yang bekerja secara legal, menunjukkan tidak memakainya sistem perlindungan bagi tki yang ditempatkan luar negeri. lebih dari itu, sistem penempatan tki luar negeri terbukti menempatkan tki pada posisi sebagai korban eksploitasi dan menanggung risiko kematian, bahwa lemahnya perlindungan terhadap tki, jelas bertentangan dengan tujuan pembentukagi seluruh rakyat indonesia: bahwa lemahnya perlindungan terhadap tki juga merupakan pengabaian terhadap peran strategis tki dalam pembangunan nasional. dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tki mempunyai peran dan kedudukan strategis. dalam hal ini, tki merupakan penyumbang devisa terbesar ketiga setelah migas dan pariwisata, meringankan beban pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta dalam pengembangan ekonomi pedesaan. sumbangan ekonomi yang diberikan oleh para tki pada masyarakat dan negara, secara logis semestinya diikuti dengan tingkat kualitas perlindungan yang memadai. namun pada kenyataannya tidak demikian yang sesungguhnya terjadi: bahwa tki yang mayoritas perempuan, berpendidikan rendah dan bekerja luar wilayah negara indonesia, menghadapi situasi dan kondisi yang menuntut perlindungan efektif dari negara. perlindungan efektif ini diperlukan mengingat dalam konteks liberalisasi ekonomi, jumlah tki tingkat global semakin meningkat, persaingan antara negara pengirim semakin tinggi, dan membuat pemerintah negara tujuan semakin lepas dari tanggung jawab perlindungan terhadap tki, sistem perlindungan negara negara tujuan yang selama ini tampil dalam bentuk kondisi kerja kini semakin diserahkan oleh pemerintah negara tujuan pada mekanisme pasar. mekanisme pasar cenderung berpihak pada kepentingan pemodal dan majikan. dalam kondisi seperti ini, satu satunya harapan perlindungan bagi tki adalah pemerintah indonesia sendiri: bahwa dengan masih bergabungnya indonesia pada kesempatan kerja luar negeri dan kian meningkatnya jumlah tki yang dikirim luar negeri, perbaikan terhadap kualitas perlindungan tki menjadi kebutuhan riil yang mendesak dan tidak dapat lagi ditunda tunda. terlebih, bila mengingat bahwa migrasi tenaga kerja indonesia luar negeri didominasi oleh perempuan usia muda dengan ketrampilan rendah dan bekerja sektor domestik, selain itu, era globalisasi ini, mana jumlah tki mendominasi jumlah keseluruhan warga negara indonesia luar negeri, sehingga tki semakin merepresentasikan martabat dan kehormatan bangsa hadapan negara negara lain: bahwa persoalan pokok dalam hal perlindungan tki pada dasarnya adalah tidak efektifnya sistem perlindungan yang dibangun pemerintah selama ini. sistem perlindungan yang tidak efektif ini telah melahirkan rantai panjang persoalan tki, mana dari mata rantai itu berada dalam negeri. tidak efektifnya sistem perlindungan ini berakar pada substansi undang undang nomor tahun yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tki. undang undang nomor tahun facto lebih banyak mengatur soal bisnis penempatan tki daripada mengatur tentang perlindungan substansial bagi tki: ii. bahwa negara cg. pemerintah sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia wajib memberikan perlindungan sejak dalam negeri, negara tujuan, sampai kembali tempat asal indonesia, sebagaimana yang diamanatkan undang undang nomor tahun perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan tki dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan, diantaranyaserta, sebagaimana amanat ketentuan dan undang undang nomor tahun tidak terkecuali, bagi perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis), juga harus turut serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada tki: bahwa selain dapat ditempatkan oleh optis, calon tki yang hendak bekerja luar negeri, juga dapat bekerja tanpa melalui optis yang lazim disebut sebagai tki mandiri. menjadi tki tanpa melalui optis lebih diuntungkan, karena: terhindarnya pemotongan penghasilan (gaji) yang cukup besar hingga lebih dari (enam) bulan gaji yang dilakukan oleh optis, terhindarnya pemaksaan terhadap tki untuk bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, cc. dapat memilih calon majikannya yang sesuai dengan keinginannya sendiri, mengetahui informasi besaran gaji dan fasilitas secara akurat sebelum tki bekerja luar negeri, mempunyai keleluasaan untuk menyimpan dan mengamankan sendiri atas dokumen (seperti paspor dan visa kerja) yang dimilikinya: bahwaundang undang nomor tahun berbunyi: : bahwa dan undang undang nomor tahun berbunyi:, bahwa ketentuan undang undang nomor tahun yang berbunyi, bahwa merujuk pada ketentuan dan undang undang nomor tahun menyatakan dengan tegas, setiap perpanjangan perjanjian kerja luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari perwakilan negara republik indonesia yang hanya dapat diajukan oleh dan menjadi tanggung jawab optis, maka, selain menjadi kewajiban pemerintah yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang undangan, optis juga tetap wajib mempunyai tanggung jawab atas risiko yang menimpa tki dalam masa perpanjangan perjanjian kerja, karena sekalipun perpanjangan perjanjian kerja dilakukan oleh tki sendiri, tetapi harus ada persetujuan pemerintah melalui perwakilan pemerintah luar negeri yang kepengurusannya dilakukan oleh optis, dan perpanjangan perjanjian kerja tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sebelumnya, oleh karenanya, ketentuan undang undang nomor tahun telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan menghilangkan hak hak pemohon yang diatur dalam dan undang undang nomor tahun serta telah tidak memberikan kepastian hukum yang harus diberikan oleh negara cg. pemerintah: sehingga, ketentuan undang undang nomor tahun telah bertentangan dengan uud dan patut dinyatakan tidak mengikat secara hukum, atau setidak tidaknya dinyatakan konstitusional bersyarat jika dimaknai dapat menghilangkan hak tenaga kerja indonesia atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi diri tki yang menjadi tanggung jawab optis dan negara melalui pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan hak hak tki: bahwa apabila ketentuan undang undang nomor tahun dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidakjabatan sekretaris jenderallanjutnya disebut sebagai . mu. pemohonjabatan direktur eksekutif perkumpulan prakarsa alamat jalan rawa bambu blok nomor kelurahan kecamatan pasar minggu, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . jj. pemohon ii: forum indonesia untuk transparansi anggaran citra)jalan kalibata utara nomor kelurahan kalibata, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . ju. id. pemohon iii: perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m) dalam hal ini diwakili oleh: nama abdul will jabatan sekretaris perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m) alamat jalan civilian kecil iii nomor kramatjati, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai .uuu. pemohon iv: asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) dalam hal ini diwakili oleh: nama ramadhaniati jabatan sekretaris eksekutif nasional aspek alamat jalan pintu tmii nomor kelurahan pinang ranti, kecamatan makasar, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . je. pemohon trade union rights centre turc) dalam hal ini diwakili oleh: nama surya tjandra jabatan direktur eksekutif turc alamat jalan masjid pejompongan bensin jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai . jm. pemohon vi:apbncitra., memperjuangkan anggaran negara yang berbasis dan berorientasi pada kebutuhan rakyat, menggambarkan belanja negara. anggaran transfer daerah merupakan bagian dari apbn yang ditetapkan setiap tahun dengan undang undang. dalam keuangan negara antara lain disebutkan bahwaprinsip dari pelaksanaan kebijakan perimbangan keuangan adalah money follows function. dalam perimbangan keuangan diatur mengenai dana perimbangan, yang terdiri dari dbh, dau, dan dak. dbh dan dau bersifat block grant, sedangkan dak bersifat spesifik. sesuai dengan prinsip money follows function tersebut, anggaran transfer daerah dalam apbn dan apbn p tahun selain terdiri dari dana perimbangan yang diatur dalam perimbangan keuangan, juga terdiri dari jenis dana otonomi khusus dan penyesuaian yang diatur dengan peraturan perundang undangan luar perimbangan keuangan, yaitu: undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah oleh undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua dan papua barat, undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus aceh: undang undang nomor tahun tentang sisdiknas, dan undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen. dengan demikian, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya diatur oleh perimbangan keuangan, melainkan ada peraturan lain yang mengatur kebijakan tertentu dari pemerintah yang disetujui dpr. oleh karena itu pengalokasian dprd dan ppid sudah selayaknya dipandang sebagai wujud dari pelaksanaan yang komprehensif terhadap seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah selanjutnya, sesuai dengan dan keuangan negara disebutkan bahwa pemerintah pusat mengajukan ruu apbn, disertai nota keuangan dan dokumen dokumen pendukungnya kepada dpr, dan untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan atas ruu tersebut sesuai dengan yang mengatur susunan dan kedudukan dpr. munculnya kedua jenis pendanaan tersebut didasarkan atas keuangan negara yang mengatur adanya kewenangan dpr untuk dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam ruu tentang apbn. terkait dengan hal tersebut, serta sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang mengatur mengenai sumpah anggota dpr sebelum memangku jabatannya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, maka dpr ri merasa perlu untuk mengusulkan adanya dana dprd dan ppid untuk dimasukkan sebagai bagian dari jenis dana penyesuaian. hal ini sejalan dengan pelaksanaan pembahasan atas ruu apbn yang didasarkan atas yang mengatur susunan dan kedudukan dpr. terkait dengan pernyataan pemohon bahwa dprd dan ppid adalah merupakan dana perimbangan, dapat dikatakan bahwa kedua jenis dana tersebut bukan merupakan bagian dari dana perimbangan, namun merupakan bagian dari dana penyesuaian yang penetapannya didasarkan atas apbn. dengan demikian pernyataan pemohon bahwa dana tersebut merupakan bagian dari dana perimbangan adalah tidak tepat mengingat dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam perimbangan keuangan terdiri dari dana bagi hasil dbh), dana alokasi umum dau), dan dana alokasi khusus dak). selanjutnya dapat pemerintah sampaikan pula bahwa bidang bidang yang didanai dari dprd dan ppid tersebut memang ada beberapa yang sama dengan bidang bidang yang didanai oleh dak, namun demikian tidak serta merta dapat dikatakan mengalami tumpang tindih mengingat jenis kegiatan yang didanai dari dak sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh kementerian teknis, sementara kegiatan yang didanai dari dprd dan ppid dimaksud kegiatannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang mendapatkan dprd dan ppid tersebut. berdasarkan penjelasan pemerintahketentuan danapbn p tahun bertentangan dengan uud dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan bahwa dalam ketentuan apbn p yang mengalokasikan dau sebesar rp. tidak sesuai dengan ketentuan perimbangan keuangan, sebab pengalokasian dau tersebut tidak mencapai dari apbn dengan adanya pertentangan ketentuan dalam apbn p dengan perimbangan keuangan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga ketentuan apbn p menurut para pemohon bertentangan dengan uud sebelum pemerintah menyampaikan keterangan lebih lanjut, sebelumnya dapat pemerintah sampaikan bahwa dalam hal tata perundangan, apbn papbn p bersifat lex specialist sedangkan perimbangan keuangan bersifat lex generalis sehingga dalam permasalahan ini dapat diberlakukan prinsip hukum ex specialist derogat lex generalis mana peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. selain hal tersebut atas dapat pemerintah jelaskan bahwa penetapan dau nasionalpada hakikatnya sudah mengacu kepada peraturan dan perundang undangan, yaitu perimbangan keuangan dengan penyesuaian langkah langkah kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. penyesuaian langkah langkah kebijakan tersebut tercermin dalam menghitung besaran dautidak hanya dana bagi hasil (dbh) semata yang menjadi faktor pengurang perhitungan dau, akan tetapi jugahal tersebut guna melindungi perekonomian nasional mana pada saat itu kondisi perekonomian dunia masih diliputi oleh ketidakpastian (uncertainty), serta perkembangan harga minyak yang sangat tinggi dengan volatilitas yang sangat tajam, yang berdampak sangat signifikan kepada perekonomian nasional, sehingga kebijakan sharing debate antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggung beban fiskal diterapkan dalam menghitung besaran dau nasional dalam apbn. selain itu, faktor pengurang dau dalam menghitung besaran dau nasionaljuga mencakup subsidi pajak, penggunaan penerimaan negara bukan pajak pnb) k l, dengan penjelasan sebagai berikut: subsidi pajak merupakan tax incentive, yaitu bersifat in out, pada sisi pendapatan negara, pajak ditanggung pemerintah pajak dtp) dicatat sebagai penerimaan pajak, dan pada saat yang sama sisi belanja, dicatat sebagai belanja subsidi pajak (dtp). karena itu, jika pendapatan dalam negeri pdn) netto tidak dikurangkan dengan subsidi pajak tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya double accounting dalam perhitungan belanja negara, baik sebagai subsidi maupun sebagai dau. kedua hal tersebut juga akan berimplikasi memperbesar anggaran pendidikan, terkait dengan lebih besarnya total belanja negara, yang kemudian akan memperbesar defisit apbn, sehingga untuk selanjutnya dibutuhkan sumber sumber pembiayaan, yang salah satu instrumennya adalah menambah utang luar negeri, untuk menutupi defisit apbn yang semakin membesar, sehingga hal ini akan memberikan beban yang cukup berat bagi generasi yang akan datang dalam melunasi utang tersebut. demikian pula, terhadap pendapatan pendapatan negara yang bersifat remarked, seperti pagu penggunaan pnb k l, akan memberikan implikasi yang sama dengan subsidi pajak dtp. karena itu, untuk menghindari terjadinya double accounting yang akan berakibat pada bertambah besarnya anggaran pendidikan, yang pada gilirannya akan memperbesar defisit apbn, maka kedua pendapatan ini juga harus dikurangkan dalam perhitungan pdn neto. berdasarkan hal hal tersebut maka dirumuskan definisi pdn netto dalam angka apbn p yaituselanjutnya, apbn menyebutkan bahwa pdn neto: anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja pnb kementerian negara lembaga: dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot persentase tertentu. kemudian, penjelasan undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa pdn netto sebesar rp l sebesar rp, subsidi pajak sebesar rp. (empat puluh triliun tujuh ratus miliar rupiah), subsidi pupuk sebesar rp. (enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), subsidi pangan sebesar rpberkaitan dengan berbagai penjelasan atas, maka penetapan besaran dau dalam undang undang apbn p pada hakikatnya tidak bertentangan dengan perimbangan keuangan, yang berarti penetapan besaran dau dalam undang undang apbn p guo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan ketentuvi. keterangan ahli pemerintah dan tanggapan pemerintah atas keterangan ahli para pemohon aa. keterangan ahli pemerintah terhadap keterangan ahli ahli yang diajukan oleh pemerintah pada sidang pleno tanggal november dapat pemerintah simpulkan hal hal sebagai berikut: keterangan dr. mahfud sidik, m.sc. sejalan dengan penjelasan pemerintah yang telah disampaikan dalam pernyataan pendahuluan pemerintah terkait dengan pengalokasian anggaran serta prinsip kemakmuran rakyat, dr. mahfud sidik, sc. juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran kesehatan pada belanja kementerian negara lembaga sudah cukup tinggi mana rata rata meningkat sebesar persen pertahunerdasarkan perbandingan indikator kesehatan antara tahun sampai dengan tahun dapat terlihat bahwa upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan telah menghasilkan perkembangan signifikan yang positif. seperti anggaran pendidikan yang berdasarkan ketentuan undang undang dasar dinyatakan sekurang kurangnya dari apbn dan apbd, belanja pegawai, pembayaran bunga pinjaman, subsidi bbm, listrik, pupuk dan sebagainya. apbn dan kesehatan memiliki tingkatan yang sama, namun dalam konteks pengalokasian anggaran, apbn bersifat lex specialist. selanjutnya terkait dengan pengalokasian anggaran pembangunan gedung dpr, disampaikan bahwa para pemohon tidak dapat menunjukan secara jelas pada bagian mana ataupun dalam ketentuan mana apbn p yang telah bertentangan dengan uud selain itu. kemudian sehubungan dengan pengalokasian anggaran studi banding anggota dpr, disampaikan pendapat bahwa apabila dilihat dari aspek mikro maka anggaran studi banding anggota dpr seolah olah tidak diperlukan, tetapi dalam rangka pembangunan human resource development dan capacity building negara negara tidak bisa mengisolir diri dan menutup diri dari peranan peranan, serta pengaruh pengaruh perkembangan dari dunia luar, sehingga aspek filosofi studi banding masih diperlukan. adapun terkait dengan alokasi anggaran untuk pembelian pesawat kepresidenan, ahli dr. mahfud sidik, sc. menyampaikan bahwa pembelian pesawat untuk kepresidenan ditujukan untuk melakukan penghematan keuangan negara, mana perjalanan dinas kepala negara dengan pembelian pesawat kepresidenan akan jauh lebih menghemat keuangan negara jika dibandingkan dengan menggunakan sistem carter pesawat untuk perjalanan dinas presiden, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek kajian yang mendalam yaitu terkait dengan aspek operasional, aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek lainnya, mana dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk membeli lebih efisien daripada menyewa. sehubungan dengan permohonan para pemohon terkait dengan sistem jaminan sosial disampaikansistem jaminan sosial nasional dan akan dilaksanakannya badan penyelenggaraan jaminan sosial, mana dalam kaitan dengan ssn, diperlukan tahapan yang berjangka menengah bahkan jangka panjang yang dihadapi oleh pemerintah. terkait dengan hal tersebut perlu dipahami pula bahwa keadilan merupakan entitas yang terbatas, sehingga negara dihadapkan pada pilihan pilihan yang sangat terbatas yang tidak mudah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat tersebut memerlukan suatu proses yang cukup panjang. selain itu terkait dengan ketentuan dan apbn p tahun disampaikan bahwa anggaran transfer daerah dalam apbn selain terdiri dari dana perimbangan yang diatur dalam nomor tahun juga terdiri dari jenis dana otonomi khusus dan penyesuaian yang diatur luar nomor tahun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya diatur oleh undang undang nomor tahun melainkan ada peraturan lain yang mengatur kebijakan tertentu dari pemerintah yang disetujui oleh dpr. sehingga apa yang diusulkan oleh dpr republik indonesia mengenasudah sejalan dengan pelaksanaan pembahasan atas ruu apbn yang didasarkan atas undang undang yang mengatur susunan dan kedudukan dpr ri. selanjutnya sehubungan dengan keberatan para pemohon terhadap ketentuan apbn p disampaikan bahwa apbn p dan undang undang perimbangan keuangan memiliki tingkat yang sama, walaupun sedapat mungkin undang undang organik perlu diperhatikan namun karena adanya keterbatasan dana dan masalah pilihan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus memasukkan faktor faktor pengurang yang memberikan warna daripada kebersamaan dalam dau, yaitu yang disebut dengan sharing debate. namun secara keseluruhan dana yang ditransfer daerah tidak hanya sebatas dau saja, akan tetapi terdapat dana perimbangan secara keseluruhan maupun dana otonomi khusus, dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dana perimbangan dari waktu waktu mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi proporsi. dapat disampaikan pula bahwa desentralisasi indonesia, dari segi spending setara dengan apa yang telah dilakukan negara negara yang disebut dengan oecd organisation for economic co operation and development), mana spending yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten negara negara oecd sekitar dan indonesia sudah mencapai hampir sedangkan negara negara dunia ketiga hanya sekitar sampai dengan oleh karena itu, pencapaian yang didapat oleh indonesia jauh diatas dari yang dicapai oleh negara negara dunia ketiga. keterangan prof. hermanto siregar, m.ec., ph.d. dalam memberikan keterangannya terkait dengan permasalahan mengenai alokasi anggaran kesehatan dalam apbn p sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon, ahli prof. hermanto siregar, ec., ph. menyampaikan alokasi anggaran sebesar ini. komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut telihat dengan semakin bertambahnya alokasi anggaran kesehatan setiap tahunnya, mana pada tahun dialokasikan anggaran sebesar rp. triliun untuk sektor kesehatan dan meningkat pada tahun yang mencapai rp. triliun. terkait dengan anggaran pembelian pesawat kepresidenan ahli prof. hermanto siregar, ec., ph. lebih lanjut menyampaikan bahwasehubungan dengan alokasi anggaran studi banding anggota dpr, disampaikan bahwa hal tersebutundang undang. secara umum anggaran kemiskinan tahun sekitar rp. trilyun meningkat menjadi sekitar rp. trilyun pada tahun persentase dan jumlah penduduk miskin turun dari pada tahun menjadi pada tahun pada tahun anggaran kemiskinan cukup besar yaitu sekitar rp. triliun, ataucitra adalah: sifat organisasi citra adalah inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif j,: pendidikan: kampanye, riset, dialog kebijakan: litigasi, konsultasi, legal drafting dan center legal drafting,apb. naik sekitar dibandingkan dengan mata anggaran yang sama tahun hal ini dilakukan karena kepedulian pemerintah untuk melindungi rakyat dari ancaman krisis keuangan global pada paruh kedua yang dampaknya diperkirakan akan cukup parah tahunhari kamis tanggal november maupun dalam persidangan pada hari rabu tanggal november dapat pemerintah berikan tanggapan tanggapan terkait dengan keterangan ahli tersebut. namun demikian sebelum pemerintah menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon tersebut dapat pemerintah sampaikan hal hal sebagai berikut: pemerintah mempertanyakan mengenai sumber data yang dipaparkan oleh oara ahli dalam memberikan keterangannya, mana dalam memberikan keterangannya beberapa ahli tidak menyebutkan secara jelas sumber data yang disajikan oleh para ahli. pentingnya mengetahui sumber dari mana data data tersebut diambil terkait dengan tingkat akurasi dari data data yang dipaparkan tersebut, apabila data data tersebut tidak akurat, maka hal tersebut akan memberikan persepsi yang keliru dalam menyikapi permasalahan permasalahan yang ada dalam permohonan uji materiil guo. ii) dalam beberapa hal para ahli yang memaparkan dengan cara melakukan perbandingan dengan negara lain, dalam hal ini pemerintah berpendapat bahwa para ahli dinilai kurang tepat dalam melakukan perbandingan negara lain dengan indonesia karena tidak mengambil perbandingan yang sebanding. dapat pemerintah sampaikan salah satu contoh perbandingan yang tidak tepat, seperti yang disampaikan oleh ahli prof. hasbullah thabrany yang membandingkan pelayanan kesehatan dan subsidi bahan bakar minyak bbm) yang ada sri langka dengan indonesia, mana perbandingan tersebut jelas tidak sebanding, karena apabila ditinjau lebih jauh baik dari luas wilayah sri langka km? indonesia km?) jumlah penduduk sri langka juta jiwa indonesia t230 juta jiwa) maupun dari segi geografisnya, maka jelas sri langka akan jauh lebih mudah memenuhi pelayanan kesehatan masyarakatnya jika dibandingkan dengan indonesia. oleh karena beberapa perbandingan yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh para pemohon dinilai kurang tepat. selain hal hal tersebut atas, dan masih berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh para ahli yang diajukan oleh para pemohon dapat pemerintah sampaikan hal hal sebagai berikut: prof. ahmad berani mustika pemerintah sependapat dengan pernyataan ahli prof. ahmad berani mustika yang pada pokoknya menyatakan bahwa alokasi apbn sangat terbatas, namun demikian terkait dengan penyataan ahli prof. ahmad berani mustika yang pada intinya mempertanyakan mengapa pemerintah tidak dapat mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar tapi dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain seperti belanja barang tertentu maupun subsidi baik energi maupun non energi, dapat pemerintah sampaikan bahwa terhadap pendapat tersebut sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam pernyataan pembukaan, bahwa. selain itu dapat pemerintah sampaikan bahwa segala kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran untuk keperluan lainnya telah melalui pengkajian yang mendalam serta mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama dampak bagi masyarakat atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. dr. revrisond bashir terkait dengan keterangan ahli dr. revrisond bashir, pemerintah berpendapat bahwa keterangan ahli pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pokok permohonan dari para pemohon. ahli dr. revrisond bashir hanya memberikan pendapat terkait pembiayaan baik yang berasal dari pinjaman luar negeri maupun dalam negeri dalam apbn yang meningkat setiap tahunnya. perlu pemerintah sampaikan bahwa dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan baik dari sektor pajak maupun bukan pajak. pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat sehingga ketergantungan atas pembiayaan dari luar maupun dalam negeri akan berkurang. selain melakukan peningkatan pendapatan, pemerintah juga selalu berusaha untuk mengoptimalkan belanja pemerintah terutama belanja modal untuk dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dengan sendirinya dapat mengurangi pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar maupun dalam negeri. henry thomas subarmata sehubungan dengan pernyataan ahli henry thomas subarmata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting dalam konteks human rights, pemerintah sependapat terhadap hal tersebut, oleh karena itu pemerintah sangat concern terhadap permasalahan kesehatan masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini, seperti semakin ditinggalkannya alokasi anggaran terhadap sektor kesehatan yang semakin bertambah setiap tahunnya. berbagai upaya pemerintah tersebut pun tercermin dari beberapa indikator peningkatan kesehatan masyarakat, sebagaimana telah pemerintah sampaikan sebelumnya atas. dr. dian simatupang pemerintah sependapat dengan keterangan ahli dr. dian simatupang yang menyatakan bahwa apbn sebesar besar kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan bernegara hakikatnya tercermin dalam prioritas belanja negara yang mendorong terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat atau social needs dan keadilan sosial atau social equality. bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dalam menyusun dan menetapkan apbn mengacu pada rkp yang menetapkan padasebelas prioritas pembangunan sebagaimana tersebut atas jelas terlihat bahwa ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. prof. hasbullah thabrany terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli prof. hasbullah thabrany yang pada pokoknya menyatakan bahwamahfud sidik, sc. dan ahli prof. hermanto siregar, ec., ph. dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berusaha guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mana hal tersebut tercermin dari adanya peningkatan kualitas kesehatantanggapan atas pertanyaan kuasa hukum para pemohon pada persidangan tanggal november bahwa pada sidang pleno hari rabu tanggal november kuasa hukum para pemohon telah mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada ahli yaitu dr. mahfud sidik, sc. untuk dijawab bersama sama dalam kesimpulan pemerintah. berkaitan dengan hal tersebut dapat pemerintah sampaikan jawaban dari pemerintah atas pertanyaan dimaksud sebagai berikut: pertanyaan kuasa hukum para pemohon: bapak mahfudz siddiq yang menyatakan tentang undang undang lex specialis bahwa undang undang apbn itu adalah lex specialis dari undang undang kesehatan. pertanyaan saya cuma simpel saja, kamulah memang undang undang itu lex specialis dan bisa dikesampingkan, mengapa subsidi bbm yang jelas jelas tidak diatur dalam undang undang, itu dibuat dalam anggaran tersebut, sehingga mengorbankan dana kesehatan. pemerintah mengambil garis besar bahwa anggaran kesehatan sudah terbukti dengan menurunnya dari tahun sekian, tahun sekian, angka kematian seorang ibu dan apa . kematian seorang anak, ya, pasokannya kami melihat hanya seperti itu saja garis besarnya. tetapi dalam kenyataannya masyarakat, bukan hanya itu pelayanan kesehatan. bukan hanya apakah seorang ibu melahirkan itu sehat anaknya apa tidak, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya duit, kemudian datang rumah sakit tetapi ditolak oleh rumah sakit karena tidak memiliki dana? tanggapan pemerintah atas pertanyaan para pemohon perlu pemerintah sampaikan bahwa dalam apbn pemerintah tidak dapat dikatakan telah mengorbankan anggaran kesehatan, pemerintah dalam menetapkan apbn tetap memperhatikan sektor kesehatan. sebagaimana telah pemerintah sampaikan baik dalam pernyataan pembukaan pemerintah, kesimpulan atas maupun dalam keterangan pemerintah yang juga telah dikuatkan dengan pernyataan pernyataan ahli bahwa pemerintah tetap concern terhadap permasalahan kesehatan masyarakat mana hal tersebut tercermin dari berbagai peningkatan indikator kesehatan masyarakat indonesia. selain hal tersebut perlu pemerintah tanggapi pernyataan para pemohon mengenai pengalokasian anggaran untuk subsidi bbm, bahwa pengalokasian anggaran untuk subsidi bbm bagi masyarakat tetap diperlukan untuk mengurangi beban hidup masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah, bahwa dengan tidak dialokasikannya subsidi bbm maka hal tersebut akan menambah beban hidup masyarakat. pemerintah tidak sependapat dengan pernyataan para pemohon yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan menurun setiap tahunnya, dari data yang ada sebagaimana telah pemerintah sampaikan atas telah terbukti bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan menunjukan kecenderungan yang meningkat, dan hal tersebut memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang terlihat dari indikator indikator sebagaimana disampaikan oleh para ahli. sebaliknya pernyataan pernyataan para pemohon yang menyatakan mengenai tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak dapat dibuktikan oleh para pemohon. selain itu dapat pemerintah sampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh para pemohon tersebut, merupakan suatu kesimpulan yang dapat dikatakan suatu yang prematur karena para pemohon tidak melihat kondisi real yang terjadi secara global masyarakat. vii. dampak terhadap pembatalan undang undang apbn p tahun bahwa permohonan para pemohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan undang undang apbn p tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan dapbn p tahuapbn p tahuhal ini disebabkan uud tidak mengatur payung hukum yang bersifat konstitusional apabila undang undang apbn atau undang undang apbnp dibatalkan oleh suatu putusan mahkamah konstitusi. undang undang apbn atau apbnp merupakan suatu produk undang undang yang bersifat khusus karena undang undang apbn atau undang undang apbnp mempunyai masa pemberlakuan hanya satu tahun saja. bahwa uud hanya mengatur mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun sebelumnya apabila dpr tidak menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh presiden. bahwa ketentuan uud menyebutkan apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui rencanadangkan undang undang apbn p tahun telah mendapatkan persetujuan dari dpr. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah tidak dapat menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran apabila undang undang apbn p tahun dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. selain itu, apabilkesehatan dalam apbn tahun secara nominal justru lebih kecil (atau mengalami penurunan sebesar triliun) dari pada apbn tahun anggaran penurunan alokasi anggaran pendidikan justru akan mengganggu penyelenggaran program pelayanan kesehatan. terkait dengan dprd dan ppid, jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil apbnp, akan timbul hal hal sebagai berikut: tidak adanya kepastian hukum terkait perencanaan dan pelaksanaan apbn serta apbd, sedangkan apbn dan apbd merupakan instrumen fiskal penggerak perekonomian negara yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. potensi kerugian pada pihak ketiga (rekanan) yang akan berdampak diajukannya gugatan perdata, dan pidana baik kepada pemerintah pusat maupun daerah. menurunnya tingkat kepercayaan investor. terganggunya kegiatan pembangunan dan aliran kas daerah apabila diberlakukannya pengembalian atas kedua jenis dana tersebut kas negara. akan menjadi preseden yang tidak baik masa yang akan datang karena mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan politik. berdasarkan penjelasan atas, pemerintah berpendapat bahwa undang undang apbn p tahuviiiapbn png telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal november yang menerangkan sebagai berikut: dr. mahfud sidik, msc bahwa alokasi anggaran kesehatan pada belanja kementerian negara lembaga yang sudah cukup tinggi mana rata rata meningkat sebesar pertahun,ahwa anggaran kesehatan dialokasikan minimal dari apbn luar gaji, bahwa, bahwa para pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas pada bagian mana ataupun dalam ketentuan mana undang undang apbn p yang telah bertentangan dengan uud adapun ketidakjelasan permohonan tersebut dapat terlihat pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut: terkait anggaran pembangunan gedung dpr: terkait dengan anggaran pembangunan gedung dpr, bahwa anggaran terkait dengan studi banding anggota dpr guna penguatan legislasi nasional, mana hal tersebut akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat, dan keuntungan exchange experience and knowledge yang sangat berguna untuk jangka menengah maupun jangka panjang dalam upaya human resource development dan capacity building. dalam permohonannya, para pemohon tidak dapat membedakan antara adanya pertentangan norma dalam undang undang apbnp dengan uud dengan pelaksanaan dari norma dalam undang undang apbnp penggunaan anggaran studi banding,terkait anggaran pembelian pesawat kepresidenan, dipandang dari aspek keamanan, aspek operasional dan aspek ekonomi telah dilakukan kajian secara mendalam dan dapat disimpulkan bahwa pilihan antara carter pesawat terbang dengan pengadaan pesawat terbang untuk pesawat kepresidenan, lebih menguntungkan pengadaan pesawat terbang yaitu melalui pengadaan, bisa dibuat zeri risk dengan keamanan dan kenyamanan yang sangat memadai karena mesin secara khusus:undang undang sistem jaminan sosial nasional dan akan dilaksanakannya undang undang badan penyelenggaraan jaminan sosial. dalam kaitan dengan ssn, ahli berpendapat diperlukan tahapan yang berjangka menengah bahkan jangka panjang karena yang dihadapi oleh pemerintah. sekali lagi: bahwa anggaran transfer daerah dalam apbn selain terdiri dari dana perimbangan yang diatur dalam undang undang nomor tahun juga terdiri dari jenis dana otonomi khusus dan penyesuaian yang diatur luar undang undang nomor tahun bahwa undang undang apbnundang undang apbn bersifat lex specialist. oleh karena itu, dalam permasalahan digunakan teori hukum lex specialist derogat lex generalis peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum: prof. hermanto siregar bahwa indikator kinerja kesehatan sudah baik dan memiliki trend yang meningkat, meskipun dengan alokasi anggaran sebesar dari apbn.,urut ahli, alokasi anggaran sebesar:dari aspek keamanan, dengan pengadaan bisa dibuat desain zero risk dengan kenyamanan dan keamanan yang memadai dibandingkan dengan carter pesawat komersial. dari aspek operasional pesawat kepresidenan bisa siap jam, beda dengan pesawat carter yang harus ditata ulang, serta terdapat kendala dalam koordinasi pendaratan medan medan tertentu untuk pesawat komersial yang dicarter, terkait dengan anggaran untuk studi banding anggota dpr, hal ini: untuk meningkatkan atau setidaknya menstabilkan daya beli masyarakat, pemerintah telah melakukan perpanjangan pemberian bantuan program program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran, antara lain bantuan langsung tunai, penyaluran beras untuk rakyat miskin, bantuan operasional sekolah, program keluarga harapan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, kredit usaha rakyat, revitalisasi modal ventura, dan lain lain, pengembangan dan pembangunan infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan mutlak dan urgen untuk segera dilakukan. tujuan dari pengembangan infrastruktur ini selain untuk mendorong pertumbuhan sekaligus untuk perbaikan distribusi pendapatan. pembangunan infrastruktur yang diharapkan adalah pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat:: menimbang bahwa pemohon dan pemerintah telah mengajukan kesimpulan masing masing melalui kepaniteraan mahkamah masing masing tanggal desemapbsampai dengan pemohon mendalilkan sebagai badan privat dan pemohon vii sampai dengan pemohon viii sebagai perorangan yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya:: dan apbn sebagai berikut: menyatakan, dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada hurufratus dua puluh tiga ribu rupiah) , menyatakaniar delapan ratus juta rupiah) . menyatakan, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah kppip) sebagaimana dimaksud pada huruf angka diperkirakan sebesar rp. (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah): tersebut, menurut para pemohon, bertentangan dengan danhidupnegara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masayarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,bahwa para pemohon selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:akibat pada buruknya pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat: penganggaran pembangunan gedung dpr yang telah mengingkari prinsip prinsip keuangan negara yaitu efisien, ekonomis, dan efektif. studi banding dpr yang tidak relevan dengan penguatan legislasi: anggaran pembelian pesawat sebesar rp. miliar bertentangan dengan uud tidak diatasnya kewajiban pemerintah dengan menganggarkan bantuan iuran jaminan sosial dalam apbn munculnya alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah dip) dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang tidak adil dan tidak selaras:gajukan pengujian konstitusionalitasdan dan apbn yang pada pokoknya mempersoalkan anggaran guo bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon (prof. ahmad berani mustikarof. hasbullah thabrany dalamapbn merupakan apbn yang digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.: untuk membuktikan keterangannya pemerintah mengajukan (dua) orang ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. mahfud sidik, msc, prof. hermanto siregar,mengenai anggaran: kesehatan bertentangan dengan uud terkait prinsip kemakmuran rakyat bertentangan dengan uud pembangunan gedung dpr bertentangan dengan uud dana studi banding bertentangan dengan uud pembelian pesawat kepresidenan bertentangan dengan uud jaminan sosial bertentangan dengan dan uud dan apbn mengenai dana penyesuaian infrastruktur daerah (selanjutnya disingkat dprd) dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (selanjutnya disebut ppid) bertentangan dengan uud apbn mengenai dana alokasi umum (selanjutnya disingkat dau) bertentangan dengan uudahli para pemohon, keterangan ahli pemerintah, dan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: tentang anggaran kesehatan i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, apbn sebagai pelaksanaan uud sepanjang mengenai anggaran kesehatan bertentangan dengan dan uud karena mengalokasikan total belanja kesehatan luar komponen gaji sebanyak rp. triliun (hanya sekitar dari apbn yang terdiri dari belanja fungsi kesehatan rp. triliun dan dak kesehatan rp. triliun. padahal,,apbn yang dapat berpotensi melanggar hak hak perempuan sampingan pemohon vi, yang mana menurut hemat pemohonbahwa pemohon tercatat berdasarkan akta notaris sukawati semadi, s.h. dengan nomor tanggal desember bahwa dalam akta pendirian pemohon pada disebutkan bahwa,mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. dalam beberapa putusan sebelumnya, memang benar mahkamah pernah menyatakan bahwa suatu undang undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan undang undang lainnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud akan tetapi dalam perkara guo, walaupun terdapat perbedaan antara mengenai prosentase anggaran kesehatan minimal sebesar 5x5 dari apbn luar gaji dengan apbn yang untuk anggaran kesehatan tidak mencapai dari apbn namun menurut mahkamah hal demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud uud mengenai perbedaan antara apbn dan mahkamah berpendapat bahwa hal demikian memang dapat diartikan bahwa presiden dan dpr tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan undang undang yang mereka bentuk sendiri, akan tetapi hal demikian tidaklah serta merta bertentangan dengan uud sehingga persoalannya bukan masalah konstitusionalitas undang undang, adapumengenai hak asasi bidang kesehatan, negara bersama sama masyarakat berkewajiban untuk secara sungguh sungguh mengupayakan terpenuhinya kebutuhan kesehatan tersebut dan secara khusus negara berusaha memenuhinya dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang sebaik baiknya. mengupayakan secara sungguh sungguh terpenuhinya kebutuhan kesehatan itulah kewajiban negara, bukan terpenuhinya kesehatan setiap orang. karena terpenuhinya kebutuhan kesehatan setiap orang juga merupakan kewajiban setiap orang tersebut, samping kewajiban negara untuk memberikan fasilitas dan pelayanannya: terhadap dalil dan alasan para pemohon bahwa apbn bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat bahwa kewajiban konstitusional negara yang terdapat dalam uud adalah (i) mengembangkan sistem jaminan sosial yang dapat menjangkau seluruh rakyat, (ii) memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. tanggung jawab konstitusional negara yang terdapat dalam uud adalah (i) penyediaan fasilitas kesehatan dan (ii) pelayanan umum yang layak. kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan mengenai kesehatan atas, adalah untuk mengupayakannya secara sungguh sungguh sesuai kemampuan yang dimilikinya. itulah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara terkait dengan sistem jaminan sosial yang dapat meliputi seluruh rakyat, kebudayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta tersedianya fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. hal pokok yang menjadi fokus penilaian konstitusionalitasnya adalah mengupayakan secara sungguh sungguh sesuai kemampuan dalam pengembangan sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak, sedangkan kemajuan kemajuan yang dapat dicapai terkait dengan terwujudnya secara efektif seluruh tujuan akhir bukanlah penilaian konstitusionalitas norma, melainkan penilaian implementasi norma. berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil dan alasan permohonan para pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum: tentang prinsip kemakmuran rakyat i3. menimbang bahwa apbn tidak sesuai dengan prinsip kemakmuran rakyat, sehingga bertentangan dengan uud yang menyatakan,engan alasan yang hampir sama dengan alasan dalam pertimbangan tentang anggaran kesehatan. terhadap dalil dan alasan para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat, oleh karena alasan para pemohon hampir sama dengan alasan mengenai kesehatan maka pertimbangan hukum dalam kesehatan sebagaimana diuraikan atas mutasi mutans berlaku untuk dalil dan alasan para pemohon dalam prinsip kemakmuran, sehingga permohonan para pemohon dalam dalil guo tidak beralasan menurut hukum, tentang anggaran pembangunan gedung dpr, studi banding, dan pembelian pesawat kepresidenan i3. menimbang bahwa apbn sebagai pelaksanaan uud tentang anggaran pembangunan gedung dpr ri, menurut para pemohon, bertentangan dengan uud terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa antara pembangunan gedung dpr dan hak asasi manusia yang diatur dalam uud tidak memiliki keterkaitan. adapun mengenai dalil para pemohon bahwa anggaran studi banding dan pembelian pesawat kepresidenan bertentangan dengan uud karena anggaran untuk pembelian pesawat kepresidenan tersebut diperoleh dari utang luar negeri dengan promissory note yang membebani setiap penduduk berkewajiban untuk membayarnya divide permohonan halaman mahkamah berpendapat bahwa pengalokasian anggaran studi banding dan pembelian pesawat terbang kepresidenan, bahkan termasuk pula anggaran pembangunan gedung dpr, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) justru merupakan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan uud penetapan suatu anggaran dalam apbn merupakan proses yang tidak sekali jadi, melainkan meliputi tahap tahap panjang yang terbuka, yang dalam tahap tahap tersebut presiden maupun dpr, masing masing sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu dapat mempertimbangkan secara mendalam. selain itu, manakala dalam tahap tahap tersebut terdapat hal hal yang dianggap tidak tepat atau tidak adil oleh publik, presiden atau dpr dapat menerima masukan dari pihak manapun untuk kemudian mempertimbangkan kembali dalam rangka untuk memperbaiki, atau bahkan mengadakannya sama sekali. apabila dalam rancangan apbn dan telah menjadi apbn ada pihak pihak yang dirugikan karena terjadi pelanggaran konstitusional maka pihak pihak tersebut dapat mengajukan pengujian konstitusional kepada mahkamah konstitusi. terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas apbn mengenai anggaran pembangunan gedung dpr, studi banding, dan pembelian pesawat kepresidenan, selain pertimbangan pertimbangan yang dikemukakan atas, mahkamah berpendapat pula bahwa permohonan guo bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan legal policy pembentuk undang undang yang bersifat terbuka (opened legal policy), karena menyangkut penentuan prioritas dan besaran anggaran tersebut yang dikaitkan dengan besaran anggaran lainnya. dengan demikian permohonan para pemohon mengenai pengujian anggaran pembangunan gedung dpr, studi banding, dan pembelian pesawat kepresidenan dalam apbn tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, tentang anggaran jaminan sosial i3. menimbang bahwa anggaran pelayanan jaminan sosial dalam apbn menurut pemohon, bertentangan dengan dan uud karena dalam undang undang apbn tidak terdapat ketentuan yang mengalokasikan anggaran terkait jaminan sosial sebagaimana diwajiblil dan alasan para pemohon tersebut mahkamah telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum mengenai anggaran kesehatan. oleh karena itu, pertimbangan tersebut mutasi mutans berlaku untuk pertimbangan mengenai dalil guo: tentang anggaran dprd dan ppid i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, apbn terdapat istilah dprd dan ppid bertentangan dengan uud karena tumpang tindih dengan dana alokasi khusus, tidak adil dan tidak selaras dengan undang undang organiknyalain itu, menurut para pemohon, hal tersebutpermasalahan tumpang indahnya istilah dprd dan ppid dengan undang undang organik lainnya serta potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran, menurut mahkamah, bukanlah permasalahan konstitusionalitas, melainkan implementasi undang undang yang penyelesaiannya memerlukan kemampuan manajerial para pengelola. oleh karena itu dalil dan alasan permohonan para pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum: tentang anggaran dau i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, anggaran dau dalam apbn bertentangan dengan uud karena secara rinci hitungan dan besaran dau menurut adalah rp. (dua ratus delapan puluh triliun lima puluh tujuh miliar enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). jumlah tersebut berbeda dengan jumlah yang dinyatakan dalam apbn yang hanya mengadvokasi sejumlah rp. . dengan demikian, terdapat selisih antara dau menurut apbn dengan sebesar rp. lima puluh empat triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta seratus ribu lima ratus rupiah), berarti dau tahun anggaran tidak mencapai terhadap dalil dan alasan para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat, hal tersebut merupakan implementasi norma sebagaimana tentang dprd dan ppid atas, sehingga pertimbangan hukum dalam dprd dan ppid atas mutasi mutans berlaku untuk dalil dan alasan guodua bulan desdesember tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh hakim konstitusi yaitu kami, moh. mahfud selaku ketua merangkap anggota, achmad nowiki, ahmad fadil semadi, muhammad alimnwar usman ttd. ttd. hamdan zelda akil mochtar pendapat berbeda achmad nowiki sebagai berikut: dalil para pemohon menyatakanmengalokasikan total belanja kesehatan luar komponen gaji sebesar triliun (hanya sekitar dari apbn yang terdiri dari belanja fungsi kesehatan triliun dan dak kesehatan triliun bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan berbunyini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud dan juga bertentangan dengan uud karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahirbulan desember kita dikejutkan suatu peristiwa, seorang pasien dari kalangan rakyat miskin ditolak berobat gratis rumah sakit dokter sutomo, karena pemda surabaya belum melunasi hutangnya, padahal dana untuk rakyat miskin sudah habis. berita lain bayi papua barat, belum mendapat imunisasi lengkap padahal toleransinya kurang dari kompas masih banyak lagi peristiwa yang memilukan dari mereka yang kurang mampu (miskin). hal ini mengingatkan kita bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan pokok saja ternyata negara belum bisa memenuhi sepenuhnya. sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan merupakan kebutuhan pokok. padahal uud menyatakpamerisi dari undang undang juga maupun kemanfaatan, diterima dan dijalankan oleh rakyat.konstitusi telah memberi contohkonstitusi. pertama consistency: laws must not contradict one another, yang kedua ialah constance: the law must not change too rapidldengan tiadanya kepastian hukum orang sulit memprediksi apa yang akan dilakukan hukum atas peristiwa yang sama. dengan adanya kepastian hukum serta adanya kemampuan masyarakat memprediksi tentang apa yang akan terjadi bila melakukan suatu perbuatan hukum, maka dapat mengkalkulasi untung tidaknya melakukan perbuatan tersebut. undang undang yang tidak menjamin kepastian hukum juga tidak akan menjamin rasa aman yang dibutuhkan masyarakat. berdasarkan uraian atas maka nampak jelas,tahun yang hanya mengalokasikan total belanja kesehatantu berarti, undang undang nomor tentang apbn dan menjalankan segala aktiv,. bahwa pemohon sesuai dengan tujuan berdirinya, sangat berkepentingan untuk mengajukan judicial review apbn karena sangat berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak atas jaminan sosial bagi rakyat pekerja melalui apbn. adapun pemohon vii dan pemohon viii adalah warga negara perseorangan sebagaimana yang dimaksud huruf undang undang nomor tahun juncto tentangmpunyai hak dan atau kewenangan mengajukan permohonan karena dirugikan hak konstitusionalnya akibat memberlakukan undang undang guo serta memiliki memiliki kepedulian yang tinggi terhadap terpenuhinya hak hak asasi warga negara. adapun pemohon perorangan tersebut adalah: budaya ode ngke bahwa pemohon vii adalah warga negara perseorangan yang selama ini aktif melakukan kerja kerja advokasi anggaran negara. bahwa dengan diberlakukannya apbn akan berpotensi menghalangi pemohon untuk mendapatkan hak hak dasar warga negara seperti pelayanan kesehatan |(( uud dan jaminan sosial ((28h uud yang dijamin oleh konstitusi. undang undang nomor tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun telah: mengacaukan dan mengganggu terpenuhinya ekspektasi masyarakat yang dapat merugikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, memperbesar diskresi masyarakat, tidak menjamin rasa aman masyarakat. menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menjamin prediktabilitas, dan kalkulabilitas hukum, menimbulkan ketidakkonsistenan dan kekonstanan hukum (legal consistency and inconstans). moralitas keterikatan dan kepatuhan legislator terhadap apa yang telah dibutuhkannya sendiri tidak mencerminkan moralitas kejujuran. kesimpulan: atas dasar argumentasi tersebut atas maka seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan oleh mahkamahsejauh mengenai anggaran belanja untuk kesehatan, bertentangan dengan uud panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto selain itu, pemohon juga dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dikarenakan adanya perbedaan antara undang undang guo dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. dani setiawan bahwa pemohon viii adalah warga negara perseorangan yang selama ini aktif melakukan kerja kerja advokasi dalam bidang anggaran dan pengelolaan utang negara bagi kemakmuran rakyat. bahwa dengan diberlakukannya apbn akan p yang mana beban utang tersebut tidak ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa pembayaran utang luar negeri dan pemanfaatan utang luar negeri yang tidak tepat mengakibatkan terhalanginya apbn untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. fakta fakta hukum bahwa pada tanggal agustus pemerintah telah mengajukan ruu apbn tahun kepada dpr. pengajuan ruu apbn tersebut berbarengan dengan peringatan kemerdekaan republik indonesia agustus yang ke yang bersejarah secara ketatanegaraan, berkaitan dengan sidang bersama antara dpr dan dpd dalam acara kenegaraan pidato presiden republik indonesia mengenai peringatan kemerdekaan dan sekaligus pidato penyerahan nota keuangan atas rancangan undang undang apbn tahun anggaran bahwa dalam pidato presiden menyatakan anggaran negara akan diarahkan untuk mendukung kegiatan yang pro growth, pro job, and pro poor. tahun anggaran pemerintah mengusung tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, didukung oleh pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah . bahwa pada tanggal oktober rapat paripurna dpr mengesahkan ruu tentang apbn tahun anggaran menjadi undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran bahwa kemudian undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dirubah menjadi undang undang nomor tahun tentang perbulsahkan presiden pada tanggal agustuslokasi anggaran kesehatan dalam apbn sangat rendah berkisar yo, jauh bawah ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan yangpegawai. bahwa apbn banyak dialokasikan untuk belanja negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, seperti studi banding, anggaran pembangunan gedung dpr, dan anggaran pembelian pesawat presiden: bahwa dalam apbn ditemukan adanya dana perimbangan keuangan, yakni dana penyesuaian infrastruktur daerah dprd) dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang tidak pernah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan dak dana alokasi khusus) dan penetapannya tanpa standar yang jelas: bahwa dalam apbn alokasi dana alokasi umum dau) besarnya tidak sesuai dengan formula perhitungan sebagaimana diatur dalam sehingga terdapat selisih sebesar rp. trilyun. bahwa uud telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia, mana dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial dan budaya diperlukan alokasi anggaran sebagai bentuk realisasi progresif pemenuhan hak asasi manusia bahwa sebagai penjabaran dan kontekstualisasi dari mandat konstitusi tersebut, lahirlah kemudian undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang dalamnya juga termaktub konseptualisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya. kemudian, pada tahun negara melakukan pengesahan kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya melalui undang undang nomor tahun konsekuensi bagi indonesia sebagai negara peserta, melekat kewajiban dalamnya agar negara harus melakukan realisasi progresif pemenuhan dan perwujudan hak hak ekonom tersebut. bahwa dalam komentar umum general comment) sebagai penjelasan otoritatif atas kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya telah mengatur kewajiban negara dalam pemenuhan hak hak ekonom, yang secara lebih teknis harus mengacu pada pedoman maastricht yang mengatur pemenuhan hak hak dasar warga negara, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perumahan serta hak atas jaminan sosial mestilah mendapatkan prioritas dalam pembunuhannya oleh negara. bahwa tolok ukur realisasi progresif negara dalam hal pemenuhan hak hak ekonom warga negara tersebut, diwujudkan melalui pengalokasian apbn yang dilakukan dalam setiap tahun. alasan hukum pengajuan permohonan uji materi undang undang nomor tahun tentang apbn juncto undang undang nomor tahun tentang apbn p undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran junndang undang dasar bahwa kesehatan sebagaimana dimaksud dalamhal ini menunjukkan bahwa merupakan derivasi dari dan uud sebagaimana ditegaskan dalam konsideran mengingat dari adapun dalam apbn besaran alokasi untuk kesehatan dapat dirinci sebagai berikut: belanja fungsi trilyun data pokok apbn dak kesehatan trilyun pmk nomor ata dana penyesuaian milyar fmk nomor infrastruktur daerah pmk. dana percepatan milyar pmi nomor pembangunan peta total alokasi trilyun persentase anggaran dibagi dengan feuantematap dot tedaanamate yaabahwa dalam apbn mengalokasikan total belanja kesehatan luar komponen gaji sebesar rp. trilyun (hanya sekitar dari apbn yang terdiri dari belanja fungsi kesehatan rp. trilyun dan dak kesehatan rp. trilyun. sedangkan dalamahwa sesuai ketentuanengan tidak dipenuhinya ketentuan mengenai alokasi anggaran kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam yang tidak dipenuhi pengangkatannya dalam apbn dan apbn p maka telah bertentangan dengan yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengperbedaan besaran alokasi kesehatan antara amanat yang mengalokasikan minimal sebesar dari anggaran pendapatan dan belanja negara luar gaji dengan apbn dan apbn p yang hanya mengalokasikan dari apbn maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon tentang besaran alokasi anggarandan apbn p porsi belanja kesehatan dalam apbn dan apbn p masih jauh dari memadai karena dalam belanja fungsi kesehatan meliputi limabilamana dikaitkan dengan juncto maka indikatoradalah sebesar dari anggaran pendapatan dan belanja negara luar gaji. nama budaya ode ngke alamat jalan tegal parang selatan nomor kelurahan tegal parang, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . iii. pemohon vii: nama dani setiawan alamat jalan abdul wahab, kelurahan sawangan, kecamatan sawangan, kota depok selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agustus memberi kuasa kepada decline situmorang, s.h, ridwan darmawan, s.h, b.p. beni dirty sinaga, s.h, henry david oliver sitorus, s.h, rando tambunan, s.h, priadi, s.h: janes sihaloho, s.h, much. taufigul muji, s.h, anton febrian, s.h: zaitun umam, s.h., m.h: dona fusion, s.h.i: ah. maftuchan, s.h: dan, lama siagian, s.h: kesemuanya advokat yang tergabung dalam tim advokasi apbn untuk kesejahteraan, beralamatj.j.ndengar keterangan ahli para pemohon, mendengar keterangan ahli pemerintahengan porsi belanja kesehatan hanya sebesar dari total apbn dan apbn p maka tentunya akan sulit untuk memenuhi amanat konstitusi. bahwa uud menyatakan bahwa tanggung jawab penyediaan fasilitas kesehatan yang layak, untuk mengukur kelayakan dalam penyediaan layanan kesehatan tolak umurnya minimal sebesar dari keseluruhan apbn luar gaji. dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalamapbn bertentangan dengan uud. adapun yang dimaksud fasilitas pelayan kesehatan dalam angkanprinsip kemakmuran rakyat bertentangan dengan uud bahwri alokasi apbn tersebut. bahwa prinsip kemakmuran rakyat menurut hatta sebagaimana termaktub dalam buku membangun ekonomi indonesia, kumpulan pidato ilmiah wangsa widjaja, dan mutia farida season, pekerjaan penuh, hilangnya pengangguran. standar hidup yang selalu bertambah baik. mungkin berkurangnya ketidaksamaan ekonomi dengan jalan memperkaya kemakmuran. keadilan sosial. bahwa merujuk padaperairan pesisir dan pulau pulau kecil terhadap uud majelis mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya menafsirkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat . bidang sumberdaya alam diperlukan empat tolok ukur yaitu: kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat: ).tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat: ).tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, ).penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam pemanfaatan sumber daya alam. maka, dalam konteks uud yang menyatakan apbn dilaksanakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. sini juga bisa ditarik minimal tolok ukur dalam mengukur sejauh mana apbn telah disusun dan dibuat serta dijalankan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, tiga tolok ukur tersebut yaitu kemanfaatan apbn bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat apbn bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat apbn. bahwa apbn dan apbn p tidak sesuai dengan prinsip kemakmuran rakyat yang dimaksud oleh hatta terutama standar hidup yang selalu bertambah baik yang mensyaratkan perlindungan dan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, dan menurut. bahwa apbn dan apbn p sangat jelas tidak untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. menurut mohammad hatta dan, dengan fakta sebagai berikut: bahwa tidak terpenuhinya prinsip kemakmuran rakyat dalam hal standar hidup yang selalu bertamba terbukti dari alokasi anggaran untuk kesehatan hanya sebesar m5, selain lebih kecil dari pada alokasi anggaran yang ditentukan dalam(pasien). bahwa tidak terpenuhinya prinsip kemakmuran rakyat dalam hal keadilan sosial menurut mohammad hatta dan preseden putusan mahkamah konstitusi terkait tingkat pemerataan manfaat apbn bagi rakyat terbukti dari ketimpangan alokasi anggaran, mana anggaran belanja dalam apbn bagi rakyat terbukti lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan belanja pegawai negeri sipil (pns), yaitu sebesar rp. trilyun untuk juta jiwa pns, dibanding juta jiwa penduduk miskin yang hanya mendapatkan rp. trilyun. ini menunjukkan bahwa apbn dan apbn p tidak berpihak pada mayoritas rakyat miskin. bahwa apbn dan apbn p tidak memenuhi prinsip kemakmuran rakyat dalam hal standar kehidupan yang lebi, tingkat pemerataan manfaat apbn bagi rakyat dan tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat apbn. apbn tahun tidak mampu mens ipm). hal ini tergambarkan dari potret anggaran kita yang meningkat lebih pada tahun sebesar rp. trilyun menjadi rp. trilyun pada apbn namunpembangunan gedung dpr bertentangan dengan dan uud bahwa pada tanggal november telah ditetapkanmana dalam tahun dialokasikan anggaran pembangunan gedung kantor sebagaimana tabel bawah ini: kantor sumber: keputusan presiden tahun tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran lampiran iv.d bahwa pembangunan gedung dpr telah bertentangan dengalam uud ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yakni terbuka, bertanggung jawab dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat bahwa pembangunan gedung dpr bukan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dalam rangka untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, apbn memiliki fungsi distribusi yang memiliki arti kebijakan. anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ketika program program penanggalan kemiskinan seperti ppm dan bos berasal dari utang, sementara pajak dari rakyat yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pendapatan, justru untuk membangun gedung dpr menunjukan tidak terpenuhinya keadilan sosial. indikator garis kemiskinan yang disusun bps menyatakan penghasilan orang miskin sebesar rp. ribu per bulan, dengan biaya pembangunan gedung baru rp. trilyun selama (tiga) tahun dapat dialokasikan untuk juta orang miskin atau dialokasikan untuk peserta jaminan kesehatan masyarakat selama satu tahun. bahwa pembangunan gedung dpr tidak terbuka dan tidak bertanggungjawab karena anggaran yang diusulkan terus mengalami perubahan yang semula rp. trilyun kemudian menjadi rp. trilyun, rp. trilyun terakhir rp. trilyun. sementara dalam dokumen resmibiaya pembangunan gedung baru dpr mencapai rp. trilyun bahwa dalam penganggaran pembangunan gedung dpr yang telah mengingkari prinsip prinsip keuangan negara yang diamanatkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut: efisien: dpr telah memiliki gedung yang masih layak, tidak sepatutnya membangun gedung baru. kebutuhan akan tambahan ruang baru cukup dilakukan dengan menambah ruangan gedung yang sudah ada tanpa harus membangun gedung baru. ekonomis: pembangunan gedung baru dpr tidak memiliki nilai ekonomis, tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja, efektif. pembangunan gedung baru tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja anggota dpr. tidak ada jaminan bahwa gedung baru dapat meningkatkan kinerja anggota dpr, bahwa pembangunan gedung dpr selain bertentangan dengan juga bertentangan uud karena mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagai berikut: bahwa secara notice seiten, dalam rapat burt dpr dengan kementerian pekerjaan umum pada tanggal mei pembangunan gedung dpr telah ditetapkan untuk ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan " dikarenakan adanya penolakan dari publik. bahas. gedung. baru bahwa terkait dengan pembangunan gedung dpr sejumlah warga negara yang tergabung dalam koalisi apbn untuk kesejahteraan telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan register perkara nomor pdt. pn.jkt.pst yang saat ini sedang proses banding dengan risalah pernyataan banding nomor srt.pdt.bdg pn.jkt.pst. bahwa terhadap perkara atas tingkat pengadilan negeri jakarta pusat telah mengeluarkan putusan sela yang salah satu amar pertimbangannya menyatakan menolak gugatan penggugat dengan alasan secara notice seiten pembangunan gedung dpr telah dinyatakan ditunda. bahwa berdasarkan hasil rapat burt dpr bersama kementerian pekerjaan umum dan putusan sela perkara nomor pdt. pn.jkt.pst yang menyatakan telah menunda pembangunan gedung dpr maka seharusnya menurut hukum anggaran pembangunan gedung tersebut dihapuskan dalam alokasi apbn bahwa dikarenakan dalam apbn masih ada anggaran pembangunan gedung dpr sebesar rp. telah menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa dalam teori hukum menyatakan, apbn tidak boleh menimbulkan kehebohan dan legitimasi dalam penyusunannya, karena hal tersebut akan mengakibatkan batal demi hukum apbn tersebut. contoh legitimasi adalah, pembangunan gedung dpr, yang dapat mengakibatkan kekurangan benefit bagi publik sehingga menimbulkan kehebohan masyarakat. suatu tindakan administrasi anggaran yang menimbulkan kehebohan atau legitimasi pada hakekatnya menjadi batal demi hukum. bahwa esensi kemakmuran yang sebesar besarnya bagi rakyat terdapat dalam tujuan bernegara tersebut. apbn harus berjalan harmonis dengan tujuan bernegara tersebut, pembukaan uud telah menyebutkan bahwa tujuan negara kita terdapat (empat) pilar yaitu untuklaksanakan kepribadian bangsa, empat pilar tersebut harus menjadi prioritas dalam penyusunan apbn. bahwa dalam pelaksanaan empat pilar tujuan bernegara yang terdapat dalam pembukaan uud maka apbn harus memberikan prioritas anggaran dalam hal hal sebagai berikut: pertahanan keamanan: penegakan hukum: infrastruktur fisik, jaminan sosial: kesejahteraan sosial, pendidikan: kesehatan, kebudayaan, kesenian: hubungan luar negeristudi banding bertentangan dengan uudalimat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab menimbulkan konsekuensi pada program program yang dianggarkan dalam apbn harus untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan memenuhi prinsip prinsip tertentu sebagaimana dimandatkan dan uud yang kemudian ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, yaitubahwa selama ini banyak studi banding dpr yang tidak relevan dengan penguatan legislasi. banyak lokasi studi banding yang tidak tepat dengan ruu yang tengah dibahas. salah satu bukti pemilihan tempat studi banding yang tidak relevan adalah studi banding ruu kepramukaan afrika selatan. kenapa harus studi banding ruu kepramukaan afrika selatan yang secara sosiologis, afrika selatan berbeda dengan indonesia. hasilnya, ruu tidak ada yang diambil dari hasil studi bandingnya. bahwa anggaran studi banding dpr tidak efektif karena setelah pelaksanaan studi banding tidak ada tindak lanjut yang jelas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan publik atas pelaksanaan studi banding anggota dpr luar negeri. bahwa laporan studi banding pada tahun anggaran yang dilakukan oleh burt maroko, jerman, dan perancis atau studi banding hanja ruu kepramukaan korea selatan, jepang, dan afrika selatan, atau studi banding badan kehormatan bk) yunani adalah contoh laporan yang hingga saat ini belum dipublikasikan secara resmi melalui situs bahkan sangat disayangkan, situs tidak menyediakan fitur tersendiri yang menempatkan laporan kunjungan luar negeri yang dilakukan burt dan bk. padahal harus diakui, laporan tersebut sebenarnya sudah tersedia, setidaknya dari apa yang diberikan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) dpr. adapun plesetan luar negeri yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: jilomng komisi hari pmentaseriat miliar boa o punja o pendeta psm pena peta "pom papan pekan pion konten (hat poanyoi(todas doang koma pig pena edad sks man jepang kemana pasa posearaa pang kontak plat pasta o ppertept orang irokamahtanaa (han (needs rp357 tar sea kompas epaper tar jak ppettopa see orang komite har jada ras3cia sumber: http fuwwtempo.co hg fokus fks. .jd.html bahwa dengan tidak efektif dan tidak jelasnya pemanfaatan studi banding yang telah dilakukan, maka sudah sepatutnya anggaran kunjungan keluar negeri untuk ditiadakan dari apbn dan apbnp untuk selanjutnya dialokasikan pos pos anggaran yang lebih bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat. tabel anggaran kunjungan luar negeri dpr tahun ep) harmonisasi dan evaluasi pelaksanaan lampiran undang undang oos pengawasan pelaksanaan lampirnin tanggal septemberuu ixmajukan kesejahteraan umum uud,gn keiisissbasisabissisbd kets men aan ema dgn keieisisibasiadasbussiibi desain mennnnnn fee dgn keiiisbasiasabissib ketika men 10z5. asuransi perjalanan kunjungan s74, kerja bini kesebonbsiisiibbids iis pelaksanaan tugas tugas pimpinan dpr lampiran iyd kunjungan kerja delegasi muhibah ketua dpr kunjungan kerja delegasi muhibah ketua dpr kunjungan kerja delegasi muhibah ketua dpr kunker teknis dalam rangka pengawasan haji arab saudi kunjungan kerja delegasi muhibah wk. ketua dpr kunjungan kerja delegasi muhibah ketua dpr pelaksanaan tugas tugas dan pengaduan masyarakat kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugpada masa presiden megawati posisi utang indonesia sebesar rp. triliun. sedangkan posisi utang pada masa pemerintahan sby sebesar rp. triliun. hal itu menyebabkan setiap penduduk yang tinggal indonesia mempunyai kewajiban membayar utang sebesar rp. juta per kepala. lebih parah lagi, pada masa pemerintahan sby, bertambahnya jumlah utang bukan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan dimanfaatkan untuk pengadaan green aircraft, pesawat kepresidenan senilai rp. yang rencananya akan dibayar pada tahun anggaran tersebut diperoleh dari utang berbentuk promissory note, promissory note adalah surat yang memuat kata kata sanggup atau process aan order, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pengganti pada tanggal dan tempat tertentu. utang jangka panjang luar negeri lainnya per desember dan desember adalah sebesar rp. sebesar rp. merupakan utang dalam bentuk promissory notes terkait dengan penyertaan pemerintah kepada lembaga keuangan internasional yang jatuh tempo dibayar lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan sebesar rp. dan utang jangka panjang luar negeri lainnya untuk pengadaan green aircraft pesawat kepresidenan sebesar rp. yang direncanakan akan dibayar pada tahun pesawat kepresidenan baru jenis boeing jet seharga us$ juta atau rp. miliar. rencana pembelian itu telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan telah mendapat persetujuan dari dpr. bahwa berdasarkan data bpk tahun audit tahun yang menyebutkan sebagai berikut: bagian lancar utang luar negeri sebesar rp. terdiri dari bagian lancar. utang luar negeri pada pengelolaan utang) sebesar rp. dan ba999. belanja lain lain) sebesar rp92. yang terdapat pada sekretariat negara untuk pengadaan green aircraft pesawat kepresidenan yang direncanakan akan dibayar pada tahun bahwa anggaran untuk pembelian green aircraft pesawat kepresidenan sebesar rp. milyar pada apbn merupakan bagian dari komitmen pembelian pesawat kepresidenan baru jenis boeing jet seharga us$ juta atau rp. miliar. maka, dengan temuan bpk atas bisa dilihat bahwa pada tahun pemerintah juga akan membayar cicilan pembelian pesawat dari utang sebesar rp. milyar. sumber laporan hasil pemeriksaan bpk atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun bahwa anggaran pembelian pesawat sebesar rp. miliar bertentangan dengankait jaminan sosial bertentangan dengan uu. bahwa tugas negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud alinea keempathingga sistem jaminan sosial harus dikembangkan untuk mensejahterakan bangsa. bahwa dengan kehadiran maka seharusnya undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun anggaran tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran wajib pula melakukan pengaturan yang sesuai dan selaras dengan tidak ada satubahwa salah satu pelaksanaan sistem jaminan sosial dilakukan melalui ketentuan angka yang berbunyi:dengan tidak diatasnya kewajiban pemerintah dengan menganggarkan bantuan iuran jaminan sosialnyatakan oleh angka maka dapat dilanggar ketentuan uud bahwa anggaran untuk kemiskinan dalam apbn yang hanya menganggarkan rp. trilyun, sedangkan sisi lain anggaran belanja untuk pegawai sebesar rp. triliun. dengan perbandingan atas, maka jelaslah bahwa apbn tahun yang diaturlebih berpihak kepada pegawai yang hanya berjumlah juta jiwa dibandingkan dengan penderitaan juta orang miskin. duud menyebutkan bahwa:kan tetapi dalam dan undang undang nomor tahun terdapat istilah dana penyesuaian infrastruktur daerah dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah. adapun undang undang nomor tahun menyebutkan bahwayar delapan ratus juta rupiah) . menyebutkan bahwa:. terdiri dari: infrastruktur pendidikan sebesar rp. (enam ratus tiga belas miliar rupiah). infrastruktur kawasan transmigrasi sebesar rp. (lima ratus miliar rupiah) infrastruktur lainnya sebesar rp. (lima triliun dua ratus miliar rupiah). bahwa kemunculan alokasini jelas bertentangan dengan 18a uud karena tidak adil dan tidak selaras berdasarkan undang undang dengan alasan sebagai berikut: menyalahi aturan karena dalam undang undang organik, yaitudan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, serta undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua, tidak dikenal istilah dana penyesuaian infrastruktur daerah bahwa dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam uud secara limitation telah diatur dalam dan dan penjelasannya. dalam disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas (a) dana bagi hasil, (b) dana alokasi umum dan (c) dana alokasi khusus. dalam disebutkan bahwa jumlah dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun anggaran dalam apbn. selanjutnya dalam penjelasan dalam dan disebutkan bahwa: penjelasanjelasandengan demikian pencantuman dana penyesuaian infrastruktur daerah dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dalam apbn p selain bertentangan dengan ketentuan tersebut atas danbahwa dana penyesuaian infrastruktur daerah dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah mengalami tumpang tindih alokasi pada sepuluh bidang dana alokasi khusus sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: tabel. perbandingan dak dan dana penyesuaian tahun pendidikan kesehatan jaan" irigasi" oo jairminum" sanitasi oo jetmeriman kelautan perikanan pertanian |ja1 keluarga berencana oo kehutanan inn sarana prasarana pesan |j1a perdagangan oo transportasi? pelabuhan fetamesessm pesan pedesaan perumahan detmutsman musik pedesaan sarira perbatasan wo transmigrasi oo| jwsaguk yoo sumber: bekas citra bahwa meskipun terdapat alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah dprd) dalam apbn p, namun dalam pengalokasiannya tidak dilaksanakan secara adil. bahwa dana penyesuaikebutuhan daerah. tabel perbandingan alokasi dprd pada daerah fiskal tinggi dan kemiskinan rendah dengan daerah fiskal rendah dan fiskal tinggi na. daerah jumlah dprd irf ippfmd kab. dharmasraya kota lubuk linggau kah. halmahera tengah o.sez kab. wakatobi kab. indragiri kab. sumenep kab. dairi sumber dogg diolah dari pmk mko7 tentang pedoman umum dan alokasi dono penpeswotan infrastruktur daerah bahwa berdasarkan contoh tabel yang memiliki indeks kapasitas fiskal kemiskinan rendah bawah rata dharmasraya, kota lubuk linggau, kabupaten halmahera tengah, dan kabupaten wakatobi memperoleh alokasi dprd pada tahun anggaran sedangkan daerah yang memiliki kemiskinan atas rata kabupaten sumenep, dan kabupaten dairi, tidak memperoleh sama sekali alokasi anggaran dprd pada tahun anggaran pio berdasarkan indeks kemiskinan on ". # pe anga tamara sar apaan mo0 p enteng erat a tara! a.a (ono noah maa aa. lina ann uni a00 indeks kemiskinan dpd berdasarkan indeks kemiskinan a50 . h huu early ina im . "w esa siar selasa reni nu) ian i lea team ma) tg, sai mina anna aan r s00 mann) indeks kemiskinan sumber: foto diolah dari fmk si pemkot 2oti centong pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infrastriskinan suatu daerah. grafik atas menunjukan pola pengalokasian menyebabkan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan atas rata rata nasional atau indeks kemiskinan atas tidak mendapatkan alokasi ini, sementara terdapat bawah rata rata nasional atau indeks kemiskinan bawah satu justru mendapatkan alokasi dprd. ohio berdasarkan indeks fiskal nn) kameanlyar w) tao trr" w tangani .c.ind dana kena bnn bnn ieee lia | ! datang bsa apung sumber: data diolah dari pmk js pilots 2oti centong pedoman latm dor alokasi dano penyesuaian inftosoryampuan keuangan suatu daerah. grafik atas menggambarkan alokasi dprd telah memperlebar kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah. mana terdapat daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah bawah rata rata nasional atau indeks bawah satu, tidak mendapat alokasi dprd, sementara terdapat daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah atas rata rata nasional atau indeks fiskal atas satu, mendapat alokasi dprd. bahwa meskipun terdapat alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah ppid) dalam apbn p namun dalam pengalokasiannya tidak dilaksanakan secara adil. bahwa dana percepatan pembanguntabel alokasi ppid pada daerah berdasarkan luas, populasi, kecamatan jalan keamanan man dea mana menang bnn. esia mlfinsss menang eni bahwa berdasarkan tabel atas, alokasi ppid tidak memperhatikan kondisi daerah yang dapat menyebabkan ketidakadilan. kota sabang daerah dengan populasi, kecamatan dan luas wilayah yang jauh lebih kecil, mendapatkan alokasi ppid infrastruktur jalan. sementara kabupaten aceh barat daya dengan populasi, kecamatan dan luas wilayah yang jauh lebih besar tidak memperoleh alokasi ppid.udapbn hal ini dibuktikan undang undang guo tidak mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial, tidak mengalokasikan anggaranahwa potret ketimpangan alokasi apbn terlihat jelas dalam diagram bawah ini: wah apbjudicial review apbn yang terbukti dengan meyakinkan. ppid berdasarkan indeks kemiskinan pen memempena han mei aan tee pen aap gak ben ssb ses maan e sumber: dato didih dari pmk i4o mko7 terong pedoman utm daa alokasi danos percepatan periang nan infrosorukosr daerah s01 bahwa berdasarkan grafik atas, alokasi ppid tidak memperhatikan tingkat kemiskinan suatu daerah. grafik atas menggambarkan, bahwa terdapat kecenderungan alokasi ppid alokasi daerah daerah dengan tingkat kemiskinan rendah atau nasional (indeks kemiskinan bawah sementara daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi atau atas rata rata nasional (indeks kemiskinan atas mendapatkan alokasi ppid lebih kecil. kabupaten meme sja pemeran usa .70r masa mata amanat kabupaten pulang epa mma anom samaran samaran imam aftamaams mama (alur (mmm mmm massa tamatan nama dengan eng (umma (mam tom human awam sumber: pmk fmk. bahwa berdasarkan tabel atas, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk kawasan transmigrasi mengalami tumpang tindih dengan alokasi anggaran tugas pembantuan sepuluh daerah. hal ini disebabkan tidak adanya kriteria yang digunakan dalam mengadvokasi dana ini, sehingga berpotensi timbulnya penyalahgunaan anggaran, seperti indikasi tindak pidana dalam dugaan kasus suap kemenakertrans. undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran bertentangan dengan uud bahwa menyebutkan,bahwa apbn p melakukan perubahan terkait dana alokasi umum dau), sehingga alokasi anggarannya tidak lagi mengikuti apbn bahwa dalam poin undang undang nomor tahun yang dimaksud pdn netto, adalah hasil penjumlahan dari penerimaan pajak dan bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi bahwa selanjutnya dalam undang undang nomor tahun menyebutkan, dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikanjuta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) . bahwa jumlah total dau sebesar rp. tidaklah sesuai dengan jumlah anggaran dau seperti yang diperintahkan adapun jumlah dau dengan menggunakan kalkulasi seharusnya adalah sebagai berikut: pendapatan dalam z1. rp. (satu kuadriliun negeri pdn) na. tahun seratus enam puluh sembilan titian sembilan tentang apbn ratus empat belas miliar enam atas tiga salah sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah). dana bagi hasil rp. sembilan puluh enam tahun tentang triliun tujuh ratus tanah puluh dua miliar apem sembilan puluh dua data lima alus empat puluh tujuh riba rupiah). fdn netto item mena satu rp. ato kuadriliun dikurangi dengan item tujuh pula tujuh triliun seratus empat salah nomor dua dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima riba rupiah). dau adah 26k tem nomor dikali rp. (dua rates delapan fdn metro puluh triliun lima salah tujuh miliar enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan lima ratus rupiah). bahwa tabel atas menjelaskan secara rinci hitungan dan besaran dana alokasi umum menurut adalah rp. jumlah ini ternyata berbeda dengan jumlah yang dinyatakan dalam (4y apbn yang hanya mengadvokasi sejumlah rp. dengan demikian, terdapat selisih antara dau menurut apbn dengan sebesar rp. dan itu berarti dau tahun anggaran tidak mencapai perbedaan jumlah ini tentu berdampak pada pertentangan antar undang undang yang bermuara pada ketidakpastian hukum. bahwa kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum ini jelas bertentangan dengan mandat konstitusi, khususnyasimpulan bahwa, apa yang telah dijelaskan atas tersebut dapat disimpulkan bahwa:pembangunan gedung dprstudi banding bertentangan dengjaminan sosial bertentangan dengkami uraikan dalam petit. petitjauh mengenai anggaran untuk kesehatan bertentangan dengan uud sejauh mengenai dana pembangunan gedung dpr republik indonesia bertentangan dengan uud sejauh mengenai dana pembangunan gedung dpr bertentangan dengan uud sejauh mengenai dana studi banding dpr bertentangan dengan uud sejauh mengenai anggaran pembelian pesawat kepresidenan bertentangan dengan uud sejauh terkait pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bertentangan dengan duud menyatakan anggaran kesehatan, anggaran pembangunan gedung dpr, anggaran pembelian pesawat kepresidenan, anggaran untuk jaminan sosial, anggaran studi bandingrt2011terkait daunya para pemohon mengajukan surat surat bukti tertulis bukti sampai bukti sebagai berikuterimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, bukti fotokopi salinan akta anggaran dasar indonesia human rights comite for social justice: bukti fotokopi salinan akta pendirian perkumpulan penelitian dan pelatihan prakarsa masyarakat" untuk negara kesejahteraan dan pembangunan alternatif. bukti fotokopi salinan pembetulan: bukti fotokopi salinan akta pendirian forum indonesia untuk transparansi anggaran citra), bukti fotokopi salinan akta notaris perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat, bukti fotokopi salinan akta pernyataan keputusan rapat asosiasi pendamping perempuan usaha kecil: bukti fotokopi salinan pendirian trade union right centre, bukti fotokopi keputusan rapat umum anggota trade union rights centre tentang pengangkatan direktur eksekutif nomor sk turc rua bukti fotokopi turunan putusan perkara perdata dalam tingkat pertama, bukti fotokopi berita internet, koalisi lsm pertanyakan keseriusan fraksi dpr tolak gedung baru : bukti fotokopi berita internet, presiden dan dpr dapat somasi dari koalisi lsm , bukti fotokopi berita internet, anggaran, angka sementara, apbnp : bukti fotokopi berita internet, gugat gedung baru : bukti fotokopi berita internet, apbn p bodong berpotensi diselewengkan: bukti fotokopi berita internet, dpr dewan politisi royal : bukti fotokopi marzuki alie akan dipidanakan terkait gedung baru dpr, bukti fotokopi berita internet, gugatan gedung baru dpr kandas, lsm banding : bukti fotokopi laporan hasil pemeriksaan bpk atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun bukti fotokopi lampiran rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran menurut organisasi bag. anggaran, unit organisasi dan satuan kerja rincian prakiraan maju belanja dan target pendapatan, bukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran bukti fotokopi surat edaran nomor se mk.bukti fotokopi rincian alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun anggaran untuk provinsi kabupaten kota: bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun (yang dipadukan dengan perubahan perubahan il, perubahan iii, dan perubahan iv): bukti fotokopi putusan nomor puu viii tertanggal februari bukti fotokopi data pokok apbn kementerian keuangan republik indonesia:: bukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor ipm. tentang pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun anggaran tahun bukti fotokopiukti fotokopi nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaranktp atas nama budaya ode ngke, bukti fotokopi ktp atas nama dani setiawan. selain itu, para pemohon mengajukan (lima) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal november dan november yang menerangundang undang apbn yang persemakmuran rakyat adalah undang undang apbn yang menjadikan tujuan bernegara sebagai dasar pengambilan putusan dalam penerimaan dan pengeluaran negara: undang undang apbn yang penggunaannya menurut uud digunakan untuk kemakmuran rakyat, secara prinsipil merupakan norma etis yang melandasi penggunaan, pelaksana untuk mencapai tujuan negara: masa tahun anggaran adalah masa administrasi penganggaran negara atau suatu siklus pengelolaan keuangan negara, sedangkan hak konstitusional rakyat memiliki masa yang terus menerus hidup dalam hukum dan peraturan perundang undanganterjal itahun (selanjutnya disebut(selanjutnya disebut mk)uduud rendahnya anggaran kesehatan ini juga dijadikan alasan oleh negara untuk tidak membangun kapasitas negara dalam hal membangun strategi dalam konteks "pasar masyarakat termasuk dalam hal skema pembiayaan, defisiensi mikornutrisi, problem hidup tidak sehat (termasuk gula), pengobatan dan model kuratif yang yang "tanggap jaman . hal ini bertentangan dengan uud ini sekaligus membuka situasi masyarakat indonesia pada posisi lemah dan arus komersialisasi kesehatan: ranah kesehatan jelas mempunyai dimensi masyarakat dan kolektif yang amat kuat. dengan terlalu tingginya peran swasta, dengan model single ownership atau closed ownership, maka ranah kesehatan hanya akan menjadi penanganan berdasarkan biaya dan hak milik (property rights). salah bentuknya adalah komersialisasi. komersialisasi ini berdampak langsung pada pelemahan terhadap kemampuan masyarakat dalam memastikan penghidupan yang terjangkau, akses dan kelola sumberdaya produktif, serta pada kelompok lemah (vulnerable groups) termasuk diskriminasi dalam konteks itu. prof. ahmad berani mustika pemerintah memiliki dua instrumen penting untuk menggerakkan dan mengatur perekonomian, yaitu melalui apbn dan kebijakan monster. tiga fungsi pokok dari apbn adalah fungsi stabilisasi, alokasi, dan fungsi distribusi yang harus dijalankan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan konstitusi maupun kebutuhan masyarakat: dalam situasi apbn yang sangat terbatas, tentu dibutuhkan kecerdasan dan kecermatan dari pemerintah untuk dapat menjadikan apbn sebagai instrument stabilisasi, alokasi, maupun distribusi,emerintah sudah menyadari ada pain, maka muncullah kemudian istilah sharing the pain. menurut ahli hal tersebut merupakan pengakuan diam diam bahwa indonesia kondisi terpojok, dalam menghadapi beban berat, dan pemerintah pusat tidak mampu menanggung beban berat sehingga perlu mengalokasikan pain tersebut daerah: prof. hasbullah thabrany pendanaan kesehatan yang diajukan oleh para pemohon dibandingkan dengan subsidi bbm jauh tertinggal. pendanaan yang tidak memadai akan membuat rakyat mati karena tidak mendapat kesehatan yang dibutuhkan:bahwa komitmen negara sangat rendah dalam membelanya kesehatan. indonesia berada pada urutan yang terbawah sampai tahun ini, selama bertahun tahun mengalokasikan terendah. jangan heran timor leste jauh lebih tinggi. ahli khawatir satu generasi yang akan datang generasi timor leste akan lebih baik dari kita karena mereka mengalokasikan dari apbn nya untuk kesehatan, i2. menimbang bahwa, pada persidangan tanggal novembernovember dan desembertertanggal oktober pemohon mengajukan permohonan uji materiil apbn pundang undang apbn p tahun karena menurut para pemohon undang undang apbn p tahun bertentangan dengan dalam uud sebagai berikut: uud uud uud uud uud uud pada pokoknya menurut para pemohon, undang undang apbn p tahun tidak mengakomodir anggaran untuk jaminan sosial, kesehatan dan ketidakadilan dalam hal perimbangan anggaran antara daerah dan pusat, selain itu para pemohon juga menyatakan bahwa undang undang apbn p tahun terkait dengan anggaran pembangunan gedung dpr ri, anggaran studi banding anggota dpr dan anggaran pengadaan pesawat kepresidenan tidak digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. sehingga menurut para pemohon undang undang apbn p tahun terbuktinya kemakmuran rakyatara pemohon, pemerintah mempertanyakan hal hal sebagai berikut: apakahpbn p tahunapbn p tahunapakah dalam uud yang dijadikan sebagai batu uji memberikan hak dan atau kewenangan konstitusional kepada para pemohon? para pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat lsm) mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda beda. bahwa masing masing para pemohon tidak dapat memberikan alasan hukum berdasarkan penalaran yang wajar yang menunjukkan adanya kerugian konstitusional dari masing masing para pemohon. bahwa dalam permohonannya para pemohon sebagai suatu organisasi lsm tidak menunjukkan kekhususan organisasinya yang dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara tujuan dan fungsi organisasinya dengan permohonan uji materiil undang undang apbn p tahun para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang bersifat khusus dan aktual atas berlakunya undang undang apbn tahunbahwa kedu. bahwa uud secara tegas hanya mengatur mengenai perintah konstitusi untuk membentuk undang undang yang mengatur mengenasedangkan ketentuan uud juga merupakan perintah konstitusi kepada pemerintah dan dpr untuk menyusun suatu undang undang yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya yang bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dengan menggunakan dan uud sebagai batu uji maka telah menunjukkan bahwa permohonan uji materiil undang undang apbn tahun tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. lebih lanjut menurut pemerintah, para pemohon dalam permohonannya telah keliru, tidak jelas dan tidak fokus (obscura libel), terutam dengan alasan alasan yang sangat sumur, dangkal dan sangat tidak berdasar, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: permohonan para pemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscura libel) dikarenakan batu uji yang digunakan oleh para pemohon tidak jelas dan tidak fokus, apakah menggunakan uud atau menggunakan undang undang lain untuk menguji undang undang apbn p tahun hal ini dikarenakan dalam permohonannya, para pemohon menggunakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan (untuk selanjutnya disebut kesehatan) sebagai dasar pengujian terhadap undang undang apbn p tahun para pemohon tidak dapat memberikan konstruksi hukum dan hubungan sebab akibat (causal terbang) yang jelas dalam permohonannya, terkait dengan pengujian undang undang apbn p tahun dengan uud para pemohon juga tidak dapat secara jelas dan nyata menyatakan kerugian konstitusionalitasnya terhadap pemberlakuan ketentuan undang undang apbn p tahun berdasarkan hal tersebut atas, pemerintah meminta kepada paradalahapbn p tahuundang undang apbn p tahun ii. peranan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara kekuasaan atas keuangan negara dalam pembukaan uud pada alinea disebutkan mengenai tujuan berbangsa dan bernegara yang berbunyi,(selanjutnya disebut keuangan negara) sebagai amanat dari 23c uud yang menyatakan bahwa hal hal mengenai keuangan negara diatur dengan undang undang. selain atas alasan tersebut pengaturan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam. samping itu, pengelolaan keuangan negara juga meliputi asas asas umumdapun dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas pengelolaan fiskal, salah satu tugas dan fungsi kementerian keuangan adalah menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), rancangan perubahan apbn, serta rancangan undang undang lopp. penyusunan dan penetapan apbn sebagaimana telah diamanatkan dalam dan uud presiden setiap tahun mengajukan rancangan undang undang apbn sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara kepada dpr untuk ditetapkan menjadi undang undang. dalam proses penyusunan apbn dimaksud, pemerintah berpedoman pada ketentuan undang undang keuangan negara(fungsi alokasi) dan stabilitas perekonomian (fungsi stabilisasi) serta pemerataan pendapatan (fungsi distribusi) dalam rangka mencapai tujuan bernegara. terkait dengan tujuan tersebut untuk mengantisipasisenantiasa diarahkan untuk memenuhi aspek efisiensi dan efektifitas, serta lebih menjamin terwujudnya kesinambungan fiskal dan kesinambungan pembangunan. sejalan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan reformasi sistem penganggaran yang ditandai dengan diimplemantasikannya anggaran terpadu (unified budget), penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan fiskal yang telah ditempuh pemerintah melalui fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara jelas diarahkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, baik pusat maupun daerah. hal ini telah selaras dengan uud walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat, akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. oleh karena itu, dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd telah diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut dprdpr. mekanisme pembahasan apbn diawal. selanjutnya pemerintah dan dpr membahas kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal tersebut dalam pembicaraan pendahuluan. berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama. rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapaiselanjutnya disampaikan kepada dpr. iv. anggaran belanja dan pendapatan negara tahun anggaran pembentukan undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran penyusunan anggaran dan pendapatan belanja negara apbn) didasarkan pada ketentuan undang undang dasar yang telah diubah menjadi dan uud amendemen keempatpenyusunan apbn ini, merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanat undang undang dasar amendemen keempat tersebut. apbn tahun anggaran memiliki makna yang sangat strategis dalam pencapaian sasaran sasaran pembangunan sesuai dengan visi, misi dan platform presiden, sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) dari pemerintahan kabinet indonesia bersatu kib) kedua. samping karena apbn tahun anggaran merupakan apbn yang disusun sepenuhnya berdasarkan rpm dari kib kedua, juga karena untuk pertama kalinya proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan apbn tahun anggaran dilaksanakrpm tahunsasaran pembangunan kesejahteraan, sasaran pembangunan demokrasi, bahwa angka huruf mkmakud kedudukserta dan uud serta sasaran penegakan hukum. ketiga agenda pembangunanmana ketiga sasaran strategis pembangunan tersebut, selanjutnya dijabarkan secara rinci dan bertahap dalam tema tema pembangunan pada rkp setiap tahun. penyusunan apbn mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, dengan berpedoman kepada rencana kerja pemerintah rkp). mana rkp disusun untuk menjawab berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan tahun dan tantangan serta peluang tahun pengalaman dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan tengah berbagai tantangan eksternal dan konsolidasi internal serta transisi demokrasi, telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan mana pertumbuhan ekonomi dalam periode mendekati rata rata persen. dalam rkp tahun terdapat tantangan utama yang harus dihadapi. pertama, menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. kedua, membangun tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah. ketiga, meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah. ketiga tantangan utama tersebut sebagai pelaksanaan prioritas nasional yang ditetapkan dalam rpm ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali indonesia segala bidang. berkaitan dengan itu, dalam rkp tahun ditetapkan tema pembangunan:. selanjutnya, dalam melaksanakan pembangunan tersebut ditetapkan (tiga) prinsip pengarusutamaan sebagai landasan operasional yang harus dipedomani oleh seluruh aparatur negara dalam pelaksanaan pembangunan. ketiga prinsip tersebut adalah: pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik: dan pengarusutamaan gender. sejalan dengan itu, juga ditetapkandengan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut,(a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro growth): (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job): dan (c)ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut kemudian dicerminkan dalam arah dan postur apbn pembentukan apbn p tahun memasuki tahun pertumbuhan ekonomi global masih menunjukkan pemulihan walaupun diperkirakan tidak sebesar tahun sebelumnya. hingga akhir pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang diperkirakan masing masing mencapai sebesar persen dan sebesar persen. beberapa tantangan dan risiko yang berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih tetap tinggi, terutama dipicu oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia yang disebabkan oleh tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan. selain itu, adanya faktor non fundamental, seperti memburuknya situasi politik timur tengah, korea dan afrika utara dan bencana alam berbagai belahan dunia, juga turut mempengaruhi harga minyak. melonjaknya harga minyak mentah dunia tersebut telah mendorong harga harga komoditas lainnya, khususnya yang berkaitan dengan sektor energi, juga ikut melambung. sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik juga terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. hal ini antara lain tercermin dalam momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam tahun yang diperkirakan dapat mencapai persen. stabilitas ekonomi makro sepanjang tahun juga relatif terjaga, dengan relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar as, dan laju inflasi yang masih dapat dikendalikan dalam sasarannya akan tetapi, perkembangan parameter migas, seperti harga minyak mentah indonesia dan lifting minyak yang berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya, sangat mempengaruhi postur apbn sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi dampaknya. implikasi pertama dari perkembangan ini adalah bahwa parameter migas yang ditetapkan dalam apbn sudah tidak valid, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. penyesuaian ini diperlukan dalam rangka penyesuaian besaran apbn guna menghadapi perubahan kondisi ekonomi agar target dan sasaran ekonomi lebih realistis. dari hasil evaluasi kinerja ekonomi tahun serta melihat perkembangan perekonomian dan pembangunan tahun pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap apbn selain itu, perubahan apbn juga dilakukan dalam rangka mengakomodir tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam undang undang apbn dasar hukum dari perubahan terhadap apbn adalah undang undang nomor tahun tentang apbn yang mengamanatkan pemerintah untuk mengajukan ruu tentangberjalan. berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengajukan ruu perubahan terhadap undang undang nomor tahun tentang apbn tahun anggaran yang disampaikan berbarengan dengan penyampaian laporan pelaksanaan apbn dalam semester hal ini dilakukan agar tersedia waktu yang cukup memadai untuk membahas dan mengimplementasikan hasil kesepakatan antara pemerintah dan dpr atas perubahan tersebut. perubahan apbn tersebutyang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk mengakomodasikan tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam apbn penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian materiil apbn p tahunkesehatan bertentangan dengan uud dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan pendapat bahwa besaran belanja kesehatan yang hanya sebesar dari jumlah total belanja negara jauh lebih rendah dibandingkan besaran yang diamanatkan kesehatan yang telah menetapkan besaran anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan sebesar persen dari apbn luar gaji. bahwa besaran anggaran untuk kesehatan yang hanya sebesar telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut merugikan masyarakat dan merupakan pelanggaran terhadap uud lebih lanjut dalam permohonannya para pemohon menyatakan bahwa undang undang apbn p tahun bertentangan dengan uud dengan alasan apbn p tahun tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan yang layak karena besarnya anggaran kesehatan dalam undang undang apbn p tahun tidak sesuai dengan undang undang kesehatan. selain itu dalam permohonannya, para pemohon juga menyampaikan bahwa undang undang apbn p tahun bertentangan dengan uud karena menurut para pemohon besaran anggaran kesehatan dalam undang undang apbn p tahun yang tidak sebesar sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang kesehatan menyebabkan tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang layak sebagaimana amanat uud apbn p tidak bertentangan dengan uud terhadap pendapat para pemohon yang menyatakan bahwa undang undang apbn p terkait anggaran kesehatan bertentangan dengan uud tersebut, pemerintah dapat menjelaskan bahwa dalam undang undang apbn p tahun total anggaran kesehatan berjumlah rp. miliar. anggaran kesehatan tersebut terdiri atas anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat sebesar rp. miliar, dan anggaran kesehatan melalui transfer daerah sebesar rp. miliar. anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat disalurkan melalui anggaran kementerian negara lembaga k l) sebesar rp. miliar, dan anggaran non k l bagian anggaran sebesar rp. miliar. sementara, anggaran kesehatan yang disalurkan melalui transfer daerah terdiri atas dana alokasi khusus kesehatan sebesar rp. miliar dan dana otonomi khusus papua yang dialokasikan untuk anggaran kesehatan sebesar rp. miliar. anggaran kesehatan yang disalurkan melalui k l yaitu l (ba terdiri atas subsidi untuk air bersih dan asuransi kesehatan pegawai negeri sipil. dalam permohonannya para pemohon tidak dapat menginstruksikan alasan hukum yang tepat. selain itu, para pemohon juga tidak dapat menyebutkan kerugian yang diderita para pemohon secara spesifik atas keberlakuannya undang undang apbn p tahun bahkan dalam permohonannya para pemohon tidak menyampaikan hubungan sebab akibat yang secara penalaran wajar menyebabkan undang undang apbn p tahun bertentangan dengan uud pemerintah berpendapat bahwa dengan ditetapkannya perubahan apbn tahun dengan undang undang apbn p tahun justru telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat indonesia. dengan adanya undang undang apbn p tahun maka program program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat indonesia dapat tercapai. undang undang apbn p tidak bertentangan dengan uud dalam hal ini, pemerintah berpendapat bahwa permohonan para pemohon sangat tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali. untuk itu, pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: pertama, dalam apbn tahun anggaran dan perubahan atas apbn tahun anggaran telah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai program program pro rakyat. dalam undang undang apbn p tahun pemerintah setidaknya telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari rp. triliun untuk mendanai berbagai program kesejahteraan rakyat, baik melalui mekanisme anggaran k l maupun melalui mekanisme anggaran non k l. sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, dalam apbn dan apbn p tahun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar rp. triliun terkait perumahan dan fasilitas umum. selain itu, dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, dalam apbn p tahun anggaran pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk lingkungan hidup sebesar rp. triliun, yang tersebar pada beberapa program program. kedua, untuk mendukung penyediaan berbagai fasilitas kesehatan yang layak, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam apbn p tahun telah dialokasikan anggaran belanja kementerian kesehatan sebesar rp. triliun, atau mengalami kenaikan sebesar rp. miliar dari pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam apbn tahun sebesar rp. triliun. berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang pemerintah sampaikan atas, maka telah terbukti bahwa undang undang apbn p tahun merupakan apbn yang digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, sehingga rakyat dapatndapatkan pelayanan kesehatan yang baik. dengan demikian, undang undang apbn p tahun tidak bertentangan dengan uud apbn p tidak bertentangan dengan uud dalam amandemen uud tidak mensyaratkan bahwa anggaran kesehatan harus persen dari apbn. yang ada aturan secara kuantitatif hanya anggaran pendidikan yang mensyaratkan minimal persen dari apbn. walaupun demikian, pemerintah senantiasa memperhatikan peningkatan anggaran kesehatan, sejalan dengan anggaran untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. untuk mendukung penyediaan berbagai fasilitas kesehatan yang layak, dalam apbn p tahun telah dialokasikan anggaran belanja kementerian kesehatan sebesar rp23,anggaran kesehatan yang disalurkan melalui kementerian negara lembaga terdiri atasementerian negara terdiri atas subsidi untuk air bersih dan asuransi kesehatan pegawai negeri sipilpromosipendidikan nasional sebesar rp10, miliar, dan kementerian pekerjaan umum sebesar rp. miliar. pelaksanaan pelayanan kesehatan promosi tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain: penyelenggaraan sosialisasi diseminasi seminar workshop publikasi, pengembangan promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informatika dan edukasi, peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit, peningkatan pendidikan gizi masyarakat: peningkatan promosi obat bahan alami indonesia: advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, pengembangan jaringan dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi. selanjutnya, anggaran kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan preventenaga kerja dan transmigrasi sebesar rp. miliar, kementerian kelautan dan perikanan sebesar rp. miliar, kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat sebesar rp3, miliar, kementerian energi dan sumber daya mineral sebesar rp. miliar, kementerian pekerjaan umum sebesar rp. miliar, kementerian pertanian sebesar rp. miliar, dan kementerian riset dan teknologi sebesar rp. miliar, serta melalui untuk subsidi air bersih sebesar rp. miliar. pelaksanaan pelayanan kesehatan preventif tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain: penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar masyarakat miskin: pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan: pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, peningkatan imunisasi: penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar masyarakat miskin pamsimas), pengujian laboratorium sampel obat, kosmetika, produk komplemen, makanan dan part, pengkajian, penelitian dan pengembangan program nasional: pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja: pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan ikan. alokasi anggaran kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan kura dan badan koordinasi keluarga berencana nasional sebesar rp. miliar, serta melalui untuk asuransi kesehatan pns polri tni sebesar rp. miliar. pelaksanaan pelayanan kesehatan kuratif tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain: pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas iii rumah sakit: peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan: pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk puskesmas dan jaringannya: peningkatan kesehatan masyarakat: peningkatan pelayanan kesehatan ibu: peningkatan pelayanan kesehatan anak, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balitarehabilitasi dialokasikan mencapai rp. miliar, yang disalurkan melalui kementerian kesehatan, kementerian lingkungan hidup, kementerian pekerjaan umum. pelaksanaan pelayanan kesehatan rehabilitasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain: pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan: rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil perbatasan, dan penanggulangan darurat air minum dan air limbah. dengan peningkatan anggaran yang cukup besar, maka diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal melalui program program kerja yang telah disusun. dengan program program pelayanan kesehatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan uudrinsip kemakmuran rakyat bertentangan dengan uud dalam permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa apbn p tahun bertentangan dengan uud dengan alasan apbn p tahun tidak bertujuan untuk kemakmuran rakyat. hal ini didasarkan atas besarnya anggaran kesehatan tidak mencapai persen dari apbn dan bertentangan dengan amanat undang undang nomor tahun tentang kesehatan. selain itu, dengan jumlah apbn p tahun yang sebesar rp. triliun tidak memberikan imbas pada peningkatan indeks pembangunan manusia. sebagai pelaksanaan amanat uud apbn p tahun disusun dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, melalui kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat. hal ini hanya bisa tercapai apabila terdapat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, disertai dengan tingkat harga yang terkendali, sehingga akan tercipta kesempatan kerja yang lebih luas, yang selanjutnya akan menurunkan angka kemiskinan. karena itu, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta menjaga stabilitas harga merupakan prasyarat bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat. selanjutnya, sejalan dengan fungsi apbn sebagai distribusi pendapatan, maka alokasi anggaran juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, mendorong terwujudnya pemerataan serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity). untuk mencapaiindividuyang berbadan hukumberbagai tujuan tersebut, maka strategi kebijakan fiskal dalam penyusunan dan pelaksanaan undang undang apbn p tahun diarahkan untuk mendukung tiga pilar pembangunan nasional, yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), danupaya tersebut dilakukan melalui tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan lebih berkualitas (pro growth), dalam apbn p tahun anggaran untuk belanja modal dialokasikan rp. triliun untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur, seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air, serta sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi produktif, agar dapat mengatasi berbagai hambatan dan sumbatan yang memamerkan pembangunan infrastruktur, dan dapat mengatasi banyaknya keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur. pembangunan sarana dan prasarana irigasi diharapkan dapat meningkatkan layanan irigasi dan infrastruktur sistem irigasi. upaya tersebut antara lain dilakutersebut diharapkan mampu mengoptimalkan tingkat layanan irigasi dan infrastruktur sistem irigasi. untuk mewujudkan hal tersebut, dalam apbn pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar rp. triliun. selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah juga berupaya membangun sarana dan prasarana transportasi melalui program peningkatan pembangunan jalan dan jembatan. berbagai program ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi, baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan, khususnya pada koridor koridor utama masing masing pulau, dan wilayah. terkait dengan program tersebut, dalam apbn pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar rp. triliun. selain itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar rp. triliun untuk menjalankan program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. sejalan dengan berbagai program diatas, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, belanja modal pemerintah juga dialokasikan untuk menjalankan program pemberdayaan komunitas perumahan. alokasi anggaran untuk program tersebut didalam apbn adalah sebesar rp. triliun. selanjutnya, alokasi anggaran untuk melanjutkan berbagai program yang berpihak pada rakyat miskin (pro poor), dikelompokkan dalam klaster program pengentasan kemiskinan. dalam apbn p tahun klaster pertama yang merupakan program bantuan langsung (memberi ikan) mencapai rp. triliun. sementara itu, klaster kedua merupakan program berbasis pemberdayaan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat ppm) mandiri (memberi kail), yang ditujukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. dalam apbn p tahun anggaran bagi ppm mandiri dialokasikan sebesar rp. triliun, yang mencakup kecamatan provinsi, terdiri dari ppm perdesaan, ppm perkotaan, ppm infrastruktur perdesaan, ppm daerah tertinggal dan khusus pdt, serta ppm infrastruktur sosial ekonomi wilayah. selanjutnya, klaster ketiga berupa penyediaan alokasi kredit usaha rakyat, yaitu kredit bersubsidi yang diperuntukkan bagi usaha rakyat untuk mengembangkan usahanya (mengajari memancing), yang dimulai sejak tahun untuk mendukung program tersebut, dalam apbn p tahun dialokasikan dana untuk penyertaan modal negara bagi askrindo dan jamkrindo dalam rangka penjaminan kur sebesar rp. triliun, dan imbal jasa pembiayaan sebesar rp. triliun. program pada klaster ketiga ini diibaratkan memberikan perahu dan upaya untuk mengajari mencari ikan. selain dengan pendekatan tiga klaster tersebut,. pada tabel bawah, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam apbn tahun memiliki kecenderungan untuk terus meningkat setiap tahunnya. anggaran kemiskinan (miliar rupiah) kementerian negara lembaga realisasi kementerian dalam negeri kementerian pertanianbadan pertanahan nasional kementerian komunikasi dan informasi kementerian pembangunan daerah tertinggal badan koordinasi keluarga berencana nasional lembaga ilmu pengetahuan indonesia badan pengkajian dan penerapan teknologi badan koordinasi survey dan pemetaan nasional kementerian negara perumahan rakyat program nasional pemberdayaan masyarakat subsidi pangan penempatan modal negara dalam rangka mendukung kur "manusia sumber kementerian keuangan selanjutnya, dalam rangka penyediaan fasilitas kesehatan yang layak, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam undang undang apbn p anggaran belanja kementerian kesehatan dialokasikan mencapai rp.kenaikan alokasi anggaran untuk kementerian kesehatan dalam apbn p tahun tersebut, menduduki urutan ketiga setelah kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama. lebih tingginya alokasi anggaran belanja kementerian kesehatan dalam undang undang apbn p tahun dibandingkan dengan lagunya dalam apbn tahun tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran antara lain untuk: program upaya kesehatan perorangan rp. miliar, program pengelolaan sumber daya manusia aparatur rp. miliar, serta program sumber daya kesehatan rp. miliar. selain melalui kementerian kesehatan, alokasi anggaran kesehatan juga mencakup anggaran berbagai program k l lain yang juga terkait dengan masalah kesehatan seperti sanitasi, lingkungan, dan lain lain, serta anggaran belanja non k l yang dialokasikan untuk menunjang usaha kesehatan masyarakat, seperti subsidi air bersih dan asuransi kesehatan akses) untuk para pegawai negeri sipil. rincian berbagai program k l terkait anggaran kesehatan tersebut yang dialokasikan pada k l selain kementerian kesehatan, dapat dijelaskan sebagai berikut. anggaran kesehatan yang disalurkan melalui badan pengawas obat dan makanan dialokasikan mencapai rp. m49, miliar. sementara itu, anggaran kesehatan yang disalurkan melalui badan koordinasi keluarga berencana nasional dialokasikan mencapai rp. miliar. selanjutnya, anggaran kesehatan yang disalurkan melalui kementerian pekerjaan umum dialokasikan mencapai rp. miliar. anggaran kesehatan yang disalurkan melalui kementerian pertanian dialokasikan mencapai rp. miliar. anggaran kesehatan yang disalurkan melalui kementerian kelautan dan perikanan dialokasikan mencapai rp. miliar. alokasi anggaran belanja tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program pengembangan sumber daya perikanan. sementara itu, anggaran kesehatan yang disalurkan melalui non k l bagian anggaran disalurkan untuk subsidi air bersih sebesar rp. miliar dan asuransi kesehatan pegawai negeri sipil sebesar rp. miliar. dengan memperhitungkan seluruh alokasi anggaran kesehatan, baik yang dialokasikan melalui kementerian kesehatan maupun yang dianggarkan melalui berbagai program k l lainnya dan non k l serta transfer daerah yang dialokasikan untuk kesehatan, maka total anggaran kesehatan dalam undang undang apbn p tahun mencapai rp. triliun. memperhatikan hal tersebut maka arah kebijakan dalam pengalokasian anggaran kesehatan telah berupaya mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang layak sesuai yang diamanatkan dalam uud dan dan selanjutnya, mengenai hubungan antara peningkatan jumlah anggaran dengan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama terhadap indeks pembangunan manusia, dapat dijelaskan bahwapembangunan manusia, terutama definisi undp, adalah proses memperoleh pilihan pilihan penduduk (people's choice). dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap penting yaitu sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan akses sumber daya yang didapat memenuhi standar hidup layak. untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter yang kemudian dikenal dengan indeks pembangunan manusia ipm). ketiga parameter tersebut yaitu: derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (life expectancy rate): pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata rata lamanya sekolah: dan pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (purchasing power parity). parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang. parameter pendidikan dengan indikator angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, terdidik, dan bertakwa. sementara itu, parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak. terkait dengan hal ini dapat disampaikan bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin indonesia berdasarkan indikator angka kematian bayi akb) dan angka kematian ibu aki) indonesia, cenderung menurun, yaitu akb sebesar per kelahiran hidup menjadi sebesar per kelahiran hidup aki sebesar per kelahiran hidup menjadi sebesar per kelahiran hidup sebaliknya, umur harapan hidup meningkat dari tahun pada tahun menjadi tahun pada tahun angka melek huruf indonesia juga cenderung menurun, yaitu dari menjadi antara tahun dan nilai hdi indonesia meningkat dari menjadi atau meningkat persen atau rata rata sekitar persen. dari tabel bawah dapat dilihat kemajuan indonesia dalam masing masing indikator ipm. antara tahun dan angka harapan hidup saat lahir indonesia meningkat sebesar tahun, rata rata tahun sekolah meningkat mendekati tahun dan angka harapan bersekolah juga meningkat sebesar tahun. gni per kapita (us ppp) meningkat sebesar persen selama periode yang sama. methodology birth schooling schooling ppp uss. |1989g (aa jae oo ojo jaa0 |1s85 |jao2 f34 o massa ojo oo |1ge5 opera oo |jas o jaa asep oo jasa jera jua oi33 oo jasa oo jasa jer jus jasa oo ) sumber: undp dari laporan human development report dapat dilihat bahwa indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki progres pembangunan manusia paling cepat sejak tahun bersama sama oman, cina, dan nepal. namun, perlu disadari bahwa dari awal hdi (nilai hdi) tidak dirancang untuk menilai progres pembangunan suatu negara dalam jangka waktu yang singkat (pendek). hal ini disebabkan beberapa indikator tidak bisa dengan cepat mengikuti perubahan kebijakan (misal: rata rata pendidikan dan harapan hidup saat lahir). trends indonesia's hdi es0 year china indonesia thailand satu hal yang perlu disepakati bersama adalah bahwa ipm bukan merupakan satu satunya indikator keberhasilan. indikator lain yang lazim digunakan dan dijadikan pembanding untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan antar negara adalah pdb dan pdb per kapita. pada tahun pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai y9, dan menjadi dan pada saat krisis global indonesia merupakan salah satu negara yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar dengan perkembangan tersebut, pdb nominal meningkat dari rp. triliun usd285, pada tahun menjadi rp. triliun usd539. pada tahun demikian pula, pdb per kapita meningkat dari usd1. pada tahun menjadi usd2. pada tahun angka ini lebih tinggi dari pdb per kapita sri lanka dan pakistan, yang masing masing mencapai usd dan usd pada tahun kesejahteraan berbanding terbalik dengan kemiskinan. sejalan dengan peningkatan pdb, dalam periode hingga tingkat kemiskinan indonesia cenderung menurun, yaitu dari menjadi fakta ini menunjukkan bahwa dalam periode telah terjadi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.mana undang undang apbn p dibentuk bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan diharapkan memberikan imbas pada peningkatan indeks pembangunan manusia.pembangunan gedung dpr ri bertentangan dengan dan uud dalam permohonannya, para pemohon juga mempermasalahkan mengenai anggaran pembangunan gedung dprsebelum pemerintah menjelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan dimaksud, dapat pemerintah sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam undang undang apbn p tidak mengatur mengenai pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung dpr sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, dengan demikian jelas bahwa dalil para pemohon tersebut jelas jelas tidak berdasarkan atas fakta hukum yang ada sehingga membuat permohonan para pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscura libel). namun demikian dapat pemerintah sampaikan pula bahwa sejak dilakukannya amandemen terhadap uud yang melahirkan lembaga baru yaitu dewan perwakilan daerah dpd) yang berkantor komplek gedung mpr dpr dpd ri serta dengan adanya penambahan jumlah anggota dpr sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd yang berdampak pada penambahan jumlah karyawan staff, maka kapasitas maupun penataan ruang komplek gedung mpr dpr dpd ri sudah tidak dapat menampung jumlah karyawan staf maupun barang barang berkas yang berada dalam ruang gedung mpr dpr dpd ri. sehingga dengan jumlah staf yang tidak sebanding dengan luas ruangan yang ada, hal ini mengakibatkan ruang gerak yang semakin sempit kawasan komplek gedung mpr dpr dpd ri. berdasarkan hal tersebut atas, maka anggota dpr periode yang kemudian dilanjutkan oleh anggota dpr periode mengusulkan untuk melakukan pembangunan gedung baru dpr yang representatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan tersebut, mana pembangunan gedung baru dpr tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi antara tim kerja badan urusan rumah tangga dpr. indonesianapbnamun sesuai denganpro growth, pro job dan pro poor, maka pembangunan gedung dpr ditangguhkan karena belum menjadi prioritas dari agenda pembangunan nasional, mana masih adanya sektor sektor lain yang lebih membutuhkan alokasi anggaran. berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwastudi banding anggota dpr ri bertentangan dengan uud para pemohon juga mempermasalahkan mengenai anggaran studi banding anggota dpr yang dimohonkan oleh para pemohon, yang menurut para pemohon telah bertentangan dengan uud karena tidak digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. dapat pemerintah sampaikan bahwa alokasi anggaran dalam apbn untuk studi banding anggota dpr pada dasarnya sangatlah diperlukan, hal ini bertujuan guna menunjang kinerja para anggota dpr dalam menjalankan tugasnya dalam pembentukan suatu undang undang, dengan pengalokasian anggaran tersebut diharapkan para anggota dpr dapat memperoleh berbagai informasi secara global, sehingga dengan didapatnya informasi informasi secara global oleh para anggota dpr ri, diharapkan para anggota dpr dapat menghasilkan suatu produk undang undang yang berkualitas. dengan meningkatnya kualitas dari produk undang undang yang dihasilkan oleh para anggota dpr, maka hal tersebut jelas akan berdampak pada penguatan legislasi nasional yang secara tidak langsung akan meningkatkan kondisi perekonomian nasional, dan akan berujung pada tercapainya kesejahteraan rakyat. tujuan utama dari penguatan legislasi nasional ini pun sejalan dengan rpm tahun dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang salah satunya adalah sasaran penegakan hukum, mana sasaran penegakan hukum tersebut jelas harus dukung dengan adanya produk produk undang undang yang berkualitas. terkait dengan dalil para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa banyak studi banding yang tidak tepat guna, dalam hal ini pemerintah berpendapat bahwa parundang undang dengan pelaksanaan dari undang undang, dalam artian bahwa jika pelaksanaan dari undang undang tersebut bertentangan dengan uud maka bukan ketentuan yang ada dalam undang undang yang harus diuji materiil, maka seyogyanya permohonan pengujian materiil tersebut bukan diajukan kepada mahkamah konstitusi republik indonesia. berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas, maka dapat disimpulkan bahwa apbn tahun terkait dengan alokasi anggaran studi banding anggota dpr bertujuan untuk memperkuat legislasi nasional yang diharapkan akan bermuara pada tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga dengan kata lain apbn terkait dengan anggaran studi banding anggota dpr secara tidak langsung bertujuembelian pesawat kepresidenan bertentangan dengan uud dalam permohonannya, para pemohon juga mempermasalahkan mengenai anggaran pembelian pesawat kepresidenanterhadap hal tersebut dapat pemerintah sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi secara efisien dan efektif kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan tugasnya, maka salah satu kegiatan pelayanan teknis adalah dengan mendukung perjalanan dinas presiden dan wakil presiden dalam melakukan kunjungan kerja. guna mendukung dan menjamin kelancaran pelayanan perjalanan dinas presiden dan wakil presiden dalam melakukan kunjungan kerja baik dalam maupun luar negeri, maka diperlukan dukungan pesawat khusus kepresidenan yang aman dan memadai, yang selama ini dukungan transportasi udara yang digunakan selain menggunakan pesawat dari tni angkatan udara juga dilakukan dengan menggunakan sistem sewa charter pesawat komersil. dukungan transportasi udara dengan menggunakan sistem sewa sebagaimana telah dilaksanakan selama ini memang praktis dan tidak memerlukan perawatan pemeliharaan, namun demikian apabila dilakukan peninjauan lebih mendalam dengan membandingkan antara sistem sewa dengan pembelian pesawat khusus kepresidenan, maka sistem sewa justru memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan pembelian pesawat khusus kepresidenan. dapat pemerintah sampaikan bahwa keputusan pemerintah untuk melakukan pembelian pesawat khusus kepresidenan dibandingkan dengan memakai sistem sewa didasarkan atas pertimbangan pertimbangan sebagai berikut: pertimbangan keamanan pesawat sewa memiliki resiko keamanan, karena pesawat sewa tersebut selain untuk mendukung penerbangan kepresidenan juga digunakan untuk penerbangan komersial mana hal tersebut dari sisi keamanan dinilai kurang baik, selain itu penerbangan kepresidenan membutuhkan peralatan navigasi, komunikasi, cabin inflation dan inflight entertainment yang khusus dan tidak dimiliki oleh pesawat komersial. pertimbangan operasional pelayanan dan kesiapan pesawat sewa tidak optimal karena: konfigurasi dari pesawat komersial menjadi pesawat kepresidenan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kesiapan pesawat tidak bisa didukung jam penuh. konfigurasi dari pesawat komersial menjadi pesawat kepresidenan tidak akan semaksimal layaknya sebuah pesawat yang memang khusus untuk pesawat kepresidenan. karakteristik penerbangan pesawat khusus presiden membutuhkan pesawat yang mampu terbang jauh, dan mampu mendarat bandara kecil baik dalam dan luar negeri. sebagian besar pesawat sewa meskipun mampu terbang jauh namun tidak dapat mendarat bandara kecil. dengan pesawat khusus kepresidenan, operasional akan menjadi lebih optimal: pelaksanaan koordinasi operasional lebih efektif karena berada pada jalur koordinasi sekretariat militer, pasukan pengaman presiden, tni au serta sekretariat negara secara langsung. dukungan kesiapan pesawat kepresidenan dapat dilakukan jam nonstop. dukungan terhadap kegiatan penerbangan khusus presiden menjadi lebih optimal karena perlengkapan dan sistem komunikasi telah disesuaikan dengan kebutuhan penerbangan khusus presiden. pertimbangan ekonomi biaya dan manfaat) biaya sewa pesawat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelian pesawat khusus kepresidenan, sebagaimana dapat pemerintah sampaikan sebagai berikut: penyediaan anggaran dan realisasi belanja sewa pesawat kepresidenan dalam rangka kunjungan kerja presiden dalam dan luar negeri tahun s.d. tahun anggaran realisasi (rm rata rata per tahun sumber sekretariat negara berdasarkan tabel tersebut atas dapat terlihat bahwa jumlah anggaran sewa pesawat selama (lima) tahun (tahun s.d. sebesar rp. dengan estimasi kurs us$ rp. maka jumlah anggaran sewa selama (lima) tahun sebesar us$ mana biaya sewa tersebut memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. jumlah anggaran yang disediakan dalam jangka waktu (lima) tahun sebesar us$ sudah memadai untuk membeli pesawat kepresidenan senilai us$. selain hal tersebut dapat terlihat bahwa rata rata biaya yang dibutuhkan dalam sewa pesawat kepresidenan pertahunnya adalah sebesar rp. dengan estimasi kurs us$ rp. maka biaya sewa pesawat kepresidenan dalam (satu) tahun rata rata sebesar us$ dengan kecenderungan yang meningkat. rata rata biaya sewa pesawat kepresidenan tersebut jika dibandingkan dengan biaya operasional apabila pemerintah melakukan pembelian pesawat kepresidenan, akan lebih murah bila pemerintah memiliki pesawat khusus kepresidenan sendiri, mana estimasi biaya operasional pesawat khusus kepresidenan selama (sepuluh) tahun rata rata hanya membutuhkan anggaran sebesar us$ per tahunnya, selain itu pemerintah masih memiliki nilai pesawat yang apabila diperhitungkan depresiasi nilai pesawat (dengan depresiasi us$ per tahun) dalam waktu (sepuluh) tahun, masih memiliki pesawat senilai us$. cost analisis purchase aircraft type b737 boeing business jet us$) year description tot al total! aircraft depreciat ions t7| crew &.o| o0| antena nces insurance variable tata, o7.| ppi bat: (item o2.| a7.| (item bol average year) ta. aa. aa) item (item2 average aa) e.9l average (10m year) average 1e.| tel civ item (item2 average admin (item sumber: aircraft commerce edition jan number transit per month dengan biaya operasional sebesar us$ per tahunnya mana biaya tersebut sudah termasuk biaya pembelian pesawat kepresidenan, maka dengan memiliki pesawat kepresidenan jelas akan lebih menghemat anggaran perjalanan presiden dan wakil presiden jika dibandingkan dengan sistem sewa yang membutuhkan biaya rata rata sebesar us$ per tahun. selain berdasarkan fakta fakta tersebut dapat pemerintah sampaikan pula bahwa besarnya biaya sewa lebih tinggi karena penerbangan khusus presiden memerlukan konfigurasi khusus sehingga banyak waktu yang hilang bagi perusahaan komersial dan hal tersebut dibebankan pada biaya sewa. selain itu dengan adanya sistem sewa tersebut jadwal penerbangan reguler komersial menjadi terganggu dan terdapat opportunity loss berupa hilangnya pemasukan dari perusahaan penerbangan komersial yang disewa dan juga termasuk menurunnya image pelayanan, sehingga opportunity loss tersebut diperhitungkan oleh perusahaan penerbangan pada biaya sewa. pengadaan pesawat kepresidenan lebih efisien karena dalam jangka waktu (lima) tahun biaya sewa pesawat apabila digunakan untuk membeli pesawat kepresidenan sudah dapat dilakukan, walaupun diperlukan biaya awal yang cukup besar dalam pembelian pesawat kepresidenan, namun dengan memiliki pesawat kepresidenan aspek aspek kekurangan pada sistem sewa dapat diatasi. pengadaan pesawat kepresidenan selain memiliki manfaat dari faktor operasional, namun terdapat beberapa faktor yang sulit dinilai secara ekonomis yaitu faktor keamanan dan keselamatan presiden dan wakil presiden sebagai simbol negara. berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas, maka dapat disimpulkan bahwa undang undang apbn p tahun terkait dengan rencana pemerintah dalam pengadaan pesawat kepresidenan telah jelas salah satu tujuannya adalah untuk melakukan penghematan anggaran atas biaya perjalanan presiden dan wakil presiden, sehingga biaya tersebut dapat dialihkan kepada keperluan lainnya, mana hal tersebut akan bermuara pada peningkatan kemakmuran rakyat.jaminan sosial bertentangan dengan uud dalam permohonannya, para pemohon juga menyampaikan bahwa apbn p tahun bertentangan dengan uud dengan alasan tidak diatasnya kewajiban pemerintah mengenai bantuan iuran bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial menyebabkan undang undang apbn p tahun melanggar ketentuan uud terhadap pendapat para pemohon dimaksud, dapat pemerintah sampaikan penjelasan sebagai berikut. pertama, dalam rangka melaksanakan amanat dan uud pemerintah melalui apbn dan apbnp telah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. program program dimaksud antara lain, meliputi: (a). pemberian berbagai jenis subsidi, baik subsidi energi, yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak bbm) dan subsidi listrik: maupun subsidi non energi, yang meliputi subsidi pangan subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bantuan public service obligation pso) untuk penumpang kapal laut dan kereta api kelas ekonomi, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak, alokasi anggaran jenis subsidi apbn p (dalam miliar rupiah subsidi bbm penetapan harga eceran bbm jenis tertentu dan liquid petroleum gas lpg) tabung subsidi listrik penetapan tarif tenaga listrik ttl) yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan bpp) tenaga listrik subsidi pangan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli beras dengan harga murah raskin subsidi pupuk penyediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi masyarakat (petani) subsidi benih bantuan dalam rangka penyediaan benih berkualitas dengan harga terjangkau masyarakat (petani) mantan bantuan bidang transportasi dan informasi publik subsidi bunga kredit program bantuan untuk menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah untuk berbagai skim kredit program subsidi pajak bantuan subsidi pajak dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok dan upaya mendorong investasi (b). program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ppm mandiri perdesdesaan. ppm mandiri perdesana bantuan langsung untuk masyarakat blm) kepada masyarakat, sebesar rp. miliar sampai rp. miliar per kecamatan. dalam ppm mandiri perdesdesanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. ppm mandiri perdesaan telah dilakukan sejak melalui program pengembangan kecamatan ppk). (c). ppm mandiri perkotaan,berkelanjutan. program ini sangat strategis karenaf, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ppm mandiri perkotkotkotaan. ppm mandiri perkotengan berlakunya apb,:dana bantuan langsung untuk masyarakat blm) kepada masyarakat, sebesar rp. miliar sampai rp3 miliar per kecamatan. dalam ppm mandiri perkotwilayahnya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. secara umum ppm mandiri perkotaan menganut pendekatan yang telah ditetapkan dalam pedoman umum ppm mandiri. (d). ppm mandiri infrastruktur sosial ekonomi wilayah view) program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah view) merupakan salah satu program nasional pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar (seperti infrastruktur transportasi, peningkatan produksi pertanian, peningkatan pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi lingkungan, pendidikan, dan kesehatan) yang diberikan kepada setiap kecamatan dan kawasan strategis kabupaten ksk). tujuan pelaksanaan ppm view adalah(e). ppm daerah tertinggal dan khusus program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus ppm mandiri dtk), pada dasarnya adalah upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah dengan mengembangkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam memperkuat perencanaan partisipatif sebagai jalan menuju proses pembangunan yang normal. secara umum program ppm mandiri dtk bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus. secara khusus, ppm mandiri dtk bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif dan ekonomi: melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan), infrastruktur, penguatan hukum, capacity building serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha, memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan: serta. (f. ppm infrastuktur perdesaan pdip) ppm infrastruktur perdesaan pdip) merupakan program nasional pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan infrastruktur perdesaan rural infrastructure support ris). fokus utama program ris ppm mandiri untuk memberdayakan masyarakat dan berpartisipasi dalam menyusun rencana program, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan serta pengelolaannya. ris ppm mandiri dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan atau perbaikan akses pelayanan infrastruktur dasar perdesaan khususnya bagi masyarakat miskin. tujuan dari ppm infrastruktur perdesaan: meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar wilayah perdesaan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan. tabel alokasi dan sasaran ppm mandiri, pen perang perang (9g). pengembangan umkm melalui kredit usaha rakyat kur), mana pemerintah memberikan penjaminan atas pinjaman tersebut, yang memberikan kemudahan bagi umkm untuk mendapatkan kredit dengan suku bunga yang tidak terlalu tinggi. kredit usaha rakyat kur) adalah kredit pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah umkm). latar belakang diberlakukannya program kur adalah rendahnya akses kredit pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah umkm) yang jumlahnya sangat besar kepada pembiayaan sektor perbankan. (h). program keluarga harapan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan bidang perlindungan sosial, pada bulan juli pemerintah meluncurkan program keluarga harapan. program keluarga harapan pkh) ini merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial dengan memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (rts) yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rts, meningkatkan taraf pendidikan anak anak rts, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak bawah enam tahun. tujuan pkh adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan). selain itu pkh juga bertujuan mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. (i). bos bantuan operasional sekolah) program bantuan operasional sekolah bos) mulai dilaksanakan pada juli program ini diberikan untuk sekolah sekolah tingkat dan smp ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan. program bos merupakan realisasi dari undang undang sistem pendidikan nasional dusun) yaitu undang undang nomor tahun yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal juli yang menyatakan bahwa negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. tujuan dari program bos yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa lain agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar wajar diknas) tahun. penerima bos adalah sd mi sdb smp m ts small negeri dan swasta serta salafiyah dan sekolah keagamaan non islam penyelenggara wajar diknas, dan sejak tahun ajaran sasaran bos ditambah untuk smp terbuka reguler, tkb mandiri, dan madrasah diniyah formal yang menyelenggarakan program wajar. alokasi anggaran bos sejak dilaksanakan pada tahun semakin meningkat hingga saat ini, peningkatan alokasi anggaran bantuan operasional sekolah ini juga diikuti oleh kenaikan sasaran penerima bantuan bos, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. alokasi anggaran bos, bantuan operasional sekolah (miliar rp) m1, sasaran jumlah siswa (juta siswa) lokasi per siswa sd mi kabupaten rp235. orang rp235. orang rp254. orang rp254. orang rp397. orang rp397. orang simi kota rp400. orang rp400. orang smp m kabupaten rp324. orang rp324. orang rp354. orang rp354. orang rp570. orang rp570. orang smp m kota rp575. orang rp575. orang sumber. kementerian keuangan (). beasiswa siswa miskin beasiswa pendidikan bagi siswa mahasiswa miskin merupakan bagian dari program bantuan kepada murid mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. pemberian bantuan beasiswa siswa miskin bertujuan untuk membantu siswa mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bersekolah kuliah, mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan, meringankan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu. sasaran dari program beasiswa siswa miskin adalah siswa kurang mampu baik pada jenjang dan smp sampai dengan jenjang perguruan tinggi. alokasi anggaran untuk beasiswa terus mengalami peningkatan sejak tahun sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel berikut: (miliar rupiah) senyawa pendidikan untuk siswa miskin siaran (uta siswa dan smp) jung siswa juta siwa siswa nova (jumlah siswa dan ts) bed dewa m0s siswa siswa sma dan smk hanan (jumlah siswa sma dan smk) abu siswa sera siswa ppn dara siswa hakase (jumlah siswa ma) siswa tori siswa era siswa perguruan tingi sasaran (jumlah mahasiswa pt) ribu mahasiswa ribu mahasiswa ribu mahasiswa sasaran (jumlah mahasiswa pta) mahasiswa mahasiswa mahasiswa kedua, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengembangkan sistem jaminan sosial nasional ssn) sebagai pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, sehingga dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. ssnssn. jaminan sosial tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sesuai dengan amanat uud sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, pada prinsipnya ssn dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial, yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja. karena itu, dalam ssn ini, kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga negara, dan manfaat yang akan diterima adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak untuk semua program. sedangkan kewajiban pemerintah adalah memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai undang undang nomor tahun program jaminan sosial nasional ini mencakup program programerdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, pada tahap pertama, bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah adalah untuk program jaminan kesehatan. karena itu, kewajiban pemerintah pada saat ini adalah program kesehatan. pelaksanaan program kesehatan telah dimulai sejak tahun melalui program jamkesmas jaminan kesehatan masyarakat). program jamkesmas ini pada dasarnya merupakan kontribusi pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu.jp kmm atau lebih dikenal dengan program askeskin yang kemudian berubah nama menjadi program jamkesmas sampai dengan sekarang.dengan prinsip asuransi kesehatan sosial. pada dasarnya jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta yang pengelolaannya dilaksanakan melalui mekanisme jaminan kesehatan. jamkesmas adalahtujuan penyelenggaraan jamkesmas secara umum adalahsedangkan tujuan khusus dari jamkesmas adalahsasaran program jamkesmas meliputi juta masyarakat miskin, hampir miskin dan kurang mampu. alokasi jaminan kesehatan masyarakat semakin meningkat dari tahun tahun, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: alokasi dana jamkesmas, pelayanan kesehatan dasar puskesmas dan jaringannya program upaya kesehatan masyarakatstarts juta rts pelayanan kesehatan rujukan idi rumah sakit kelas iii program upaya kesehatan peroranganjuta rts juta rts mumsemumeas tangan pernah umar tata apaan tapa sumber kementerian keuangan sementara itu, selain jaminan kesehatan untuk masyarakat umum, pemerintah juga telah mengupayakan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa purna tugas, dengan mengalokasikan anggaran sebesar rp. miliar pada apbn p tahun melalui akses. anggaran tersebut digunakan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pns pusat yang masih aktif, penerima pensiun pns baik pusat maupun daerah, penerima pensiun tni polri, serta anggota veteran yang tidak menerima tunjangan veteran (non turet). sedangkan untuk pns daerah yang masih aktif, anggarannya dialokasikan pada apbd masing masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. sesuai penugasan pemerintah kepada akses melalui peraturan pemerintah nomor tahun jaminan pemeliharaan kesehatan yang diterima oleh seluruh peserta dan anggota keluarganya berupa pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, serta pelayanan alat kesehatan. disamping itu, khusus untuk membantu pns dan para pensiunan pns tni polri yang menderita penyakit katastropik, yaitu penyakit yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan peralatan kesehatan canggih (kanker, gagal ginjal, dan jantung), pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar rp. miliar dalam apbn p tahun melalui subsidi tersebut, maka setiap peserta dan anggota keluarganya yang menderita penyakit katastropik diharapkan dapat berobat dengan gratis, tanpa dibebani iuran biaya. pemerintah berpendapat tidak tepat, bahkan salah besar pandangan para pemohon yang menyatakan bahwa apbn tahun hanya memperhatikan sistem jaminan kesehatan, dan belum memperhatikan sistem jaminan sosial lainnya, seperti sistem jaminan tenaga kerja, serta jaminan hari tua dan pensiun. faktanya, untuk jaminan sosial luar jaminan kesehatan, dalam apbn dan apbnp pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai baik untuk program pensiun bagi pegawai negeri sipil pns) yang pelaksanaannya dikelola melalui aspen, program pensiun bagi anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian yang pelaksanaannya dikelola oleh sabri, serta tunjangan veteran dan dana kehormatan untuk veteran dan perintis kemerdekaan. berbagai program ini pada dasarnya juga merupakan program jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional. selanjutnya, terkait dengan jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta, sesuai undang undang nomor tahun tentang jaminan tenaga kerja dan peraturan pemerintah nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, pemerintah sejak tahun telah mendirikan jamsostek persero) untuk melaksanakan program program jaminan sosial untuk tenaga kerja. jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) sebagaimana didasarkan pada nomor tahun pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja swasta (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. skema jamsostek meliputi program program yang terkait dengan risiko, seperti: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua.berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut atas, maka pemerintah telah membuktikan bahwa program program pembangunan yang telah disusun dan dibiayai dengan menggunakan apbn p tahun merupakan salah satu usaha negara untuk dapat menjalankan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat lemah sebagaimana yang diamanatkan dalam uud penjelasan pemerintah atas pendapat para pemohon yang menyatakan dan apbn p tahun bertentangan dengan uud dalam permohonannya, para pemohon juga menyampaikan bahwa dalam ketentuan dan apbn p terdapat istilahyang bertentangan dengan uud karena tidak adil dan tidak selaras berdasarkan peraturan perundang undangan lainnya karena istilah tersebut tidak dikenal dalam undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perimbangan keuangan), undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah pemda), dan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara keuangan negara). dengan demikian pencantuman dprd dan ppid dalam apbn p selain bertentangan dengan uud jugaterhadap pendapat para pemohon dimaksud, dengan ini pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut. dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utamanya adalah perimbangan keuangan yang dalam instrumen penganggaran dinamakan dengan anggaran transfer daerah, yang bersama dengan belanja pemerintah pusathengky baramuli: pekerjaan mantan anggota dpr ri: alamat jalan bandung nomor cinere, depok: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal septhman, s.h., rama dia, s.h., gatot kurniadi, s.h., hamka, s.h., lulu again, s.h., anton topik, s.h., seluruhnya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum farhat abbas rekan"i1 membaca permohonan dari pemohon: mendengar keterangan dari pemohon:bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang undang dasar (selanjutnya disebut uud ditegasyang dimohonkan pengujian adalahhingga mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus penyidikan seseorang yang berdasarkan hukum tidak cukup bukti untuk diajukan disidang tindak pidana korupsi daripada terpaksa dilakukan persidangan dengan memberi peluang untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi sebagaimana ketentuan kpk. bahwa dengan status tersangka tindak pidana korupsi yang disandang oleh pemohon telah sangat merugikan dan menghancurkan citra, nama baik, jati diri pemohon dan keluarga pemohon sebagai tersangka korupsi, padahal belum tentu fakta hukum menunjukkan pemohon adalah pelaku tindak pidana korupsi, bahwa dengan adanya kpk guo yang diuji maka komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang untuk mengeluarkan sp3 dan implikasinya pemeriksaan tidak dapat dihentikan dan harus dijalankan terus untuk diajukan pengadilan tipikor dan jika hasilterdakwa telah melakukan tindak pidana dan konsekuensi logonya terdakwa harus dibebaskan. bahwa dengan adanya pembebasan tersebut tidak menghapuskan penderitaan yang selama ini dijalani sebagai tersangka terdakwa yang ditahan dan melekat cap koruptor dan hal ini dapat dihindari seandainya komisi pemberantasan korupsi mengeluarkan sp3 dan hal ini tidak dapat dilakukan karena adanya kpk: bahwa komisi pemberantasan korupsi diisi oleh orang orang yang terpilih berdasarkan rekam jejak yang bagus, memiliki pengetahuan, keterampilan, kecerdasan dan integritas yang tidak diragukan lagi oleh publik, sehingga apabila diberi kewenangan untuk mengeluarkan sp3 dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dicegah negosiasi yang tidak benar dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab: bahwa norma yang terdapat dalam kpk bertentangan dengan uud yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, karena hukum acara pidana yang diatur dalam dan kurap mengatur penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, sehingga pemohon yang dijadikan tersangka yang dididik oleh komisi pemberantasan korupsi tidak dapat dihentikankan pendidikannya walaupun memenuhi persyaratan dapat dihentikan pendidikannya, sementara proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan pihak penyidik polri dan kejaksaan dapat melakukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan asal memenuhi syarat untuk dihentikan penyidikan dan penunjukannya: bahwa ketentuan kpk menunjukkan perlakuan yang diskriminatif yang diterapkan oleh kpk terhadap tersangka terdakwa terperiksa jika dibandingkan perlakuan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum lainnya kepolisian dan kejaksaan serta institusi hukumnya yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. kesemua lembaga diluar kpk membuka kemungkinan penghentian pemeriksaan . hal tersebut tercermin dalam peraturan perundang undangan yang mengatur pemberhentian pemeriksaan oleh komisi badan lembaga negara yang diberi kewenangan melakukan pemeriksaan, sebagaimana diuraikan bawah ini: nama lembaga ketentuan pemberhentian pemberi!saan dasar peraturan kepolisian undang undang huruf nomor tahun dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana tentang kepolisian negara dimaksud dalam dan bidang proses pidana, republik indonesia:kejaksaan undang undang huruf nomor tahun jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang: tentang kejaksaan republik indonesia) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan: mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang undang:omisi nasional hak asasi manusia komnas ham) undang undang nomor pemeriksaan atas pengaduan kepada komnas ham tidak tahun tentang hak dilakukan atau dihentikan apabila: asasi manusia tidak memiliki bukti awal yang memadai: materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia, cc.ditetapkan dengan peraturan tata tertib komnas ham. komisi pengawas persaingan usaha undang komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat undang nomor tahun lambatnya (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan tentang lanjutan sebagaimana dimaksud dalamatauberdasarkan uraian tabel atas, maka tersangka terdakwa terperiksa yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran hukum, dapat diberhentikan pendidikannya penunjukannya pemeriksaannya. dengan demikian, maka ketentuan kpk dapat dikualifikasikan sebagai melanggar asas praduga tidak bersalah (resumption innocence), bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dibanggakan kepada anggota dan mantan anggota dpr terkait pemilihan deputi senior gubernur bank indonesia adalah terlihat sangat janggal dan tidak memenuhi unsur keadilan karena sampai saat ini tidak ada satupun yang dijadikan tersangka pelaku pemberi suap sedangkan para penerima cek pelawat dijadikan tersangka oleh kpk. bagaimana mungkin untuk tindak pidana korupsi para penerima cek pelawat semua dijadikan tersangka dan sudah ada yang dijatuhi hukuman sedangkan pemberi suap tidak ada satupun yang dijadikan tersangka?: bahwa bagaimana mungkin cek pelawat diterima dan dinikmati oleh mereka yang dijadikan tersangka sedangkan pelaku yang memberi atau membagi cek pelawat termasuk aktor intelektualnya tidak dijadikan tersangka dan tidak tersentuh sama sekali sedangkan tempus kejadian tahun apakah rentang waktu sudah enam tahun berlaku tidak dapat mencari pelaku pemberi suap dan aktor intelektualnya?: bahwa adalah sangat berkeadilan bagi para pihak yang dijadikan tersangka termasuk pemohon berupaya menempuh berbagai upaya hukum untuk melindungi diri dari perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum:. sedangkan kesamaan dihadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama dihadapan penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum dan oleh karenanya harus memperoleh kesamaan kesempatan termasuk dalam hal memperoleh sp3pada bagian lain pertimbangannya dalam putusan nomor puu vii tanggal november tersebut mahkamah menyatakan bahwa meskipun undang undang nomor tahpribadi, keluarga, kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi . dengan mengacu pada pertimbangan hukum dimaksud, meskipun undang undang nomor tahun memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis) dengan memberikan berbagai kewenangan khusus antara lain kewenangan penyadapan, mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dan kewenangan luar biasa lainnya guna memberantas kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) namun tidak serta merta menghilang hak asasi setiap orang pribadi terhadap adanya kemungkinan mendapatkan sp3 jika dipandang perkaranya tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur unsur delik, bahwa norma yang terdapat dalam kpk bertentangan dengan dan uud sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya komisi pemberantasan korupsi diberi wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan:komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk tidak melakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai dikeluarkannya putusan mahkamah tentang uji materil ini terhadap pemohon dan para tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pimpinan kpk pada tanggal september terkait pemilihan deputi senior gubernur bank indonesia tahun dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon: menerima permohonan provisi yang dimohonkan pemoho" bertentangan dengan undang undang dasaridak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaartikel koran rakyat merdeka tanggal september dan tanggal september bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi surat ketetapan penghentian penuntutan nomor tap ft atas nama chandra martha hamzah, tanggal desember bukti fotokopi surat ketetapan penghentian penuntutan nomor tap ft atas nama dr. bibit samad riantoguo adalah untuk menguji konstitusionalitas norm negara indonesia adalah negara hukumhak konstitusional tersebut, menurut pemohon telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan kpk,kpkpermohonan guo. kedudukan hukum (legal standing) dan kepentinganbahwa selanjutnya berdasarkan berbunyi negara indonesia adalah negara hukum ,bebas dari perlakuan yangtelah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu i tanggal maret dan putusan nomor puu iv tanggal desember dalam putusan nomor puu i tanggal maret,,:: kemudian dalam putusan nomor puu iv tanggal desember mahkamah juga tetap menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum: kpk:,menimbang bahwa dengan memperhatikan dua putusan mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil dalil pemohon yang ternyata sama dengan dalil dalil pemohon dalam putusan nomor puu i tanggal maret dan putusan nomor puu iv tanggal desember dan berdasarkan dan pmk pmk tentang pedoman berbicara dalam pengujian undang undang. oleh karena itu, menurut mahkamah, pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, mutasi mutans, berlaku juga bagi permohonan guo, dan selain hal atas juga mahkamah tidak menemukan fakta dan keadaan keadaan serta alasan alasan hukum lain atas pengujian ulang guo. dengan demikian, mahkamah berpendapat, permohonan pemohon tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkansebagai perorangan warga negara indonesia pada tanggal september oleh kpk telah ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota dpr lainnya terkait kasus suap cek pelawat travel cheese oleh anggota dpr periode berkaitan dengan pemilihan deputi gubernur senior bank indonesia tahun bahwa penempatan pemohon sebagai tersangka yang dipublikasikan secara luas baik oleh media cetak maupun elektronik telah menghakimi pemohon sebagai pelaku tindak pidana korupsi, padahal pemohon sama sekali tidak terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana dibanggakan oleh komisi tindak pidana korupsi, bahwaelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam pemilihan deputi senior gubernur tahun padahal pemilihan deputi senior gubernur tahun merupakan sikap resmi fraksi bukan keinginan pribadi pemohon dan cek pelawat travel cheese yang diterima dari partai dalam rangka bantuan partai sehubungan dengan pencalonan pemohon sebagai kandidat gubernur: bahwa setelah mengetahui pemohon disangkutpautkan dengan penerimaan cek pelawat travel cheese terkait pemilihan deputi senior gubernur periode tahun maka pemohon telah melakukan pengembalian atau penitipan dana dan jaminan kpk, sehingga penempatan pemohon sebagai tersangka sudah tidak pada tempatnya dan melanggar hak asasi pemohon dan proses penyidikan harus dihentikan oleh kpk, bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia sebagaimana yangkarena kpk tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan, bahwa tidak cukup bukti dan telah terjadi pembunuhan karakter dengan penempatan pemohon sebagai pelaku tindak pidana korupsi oleh kpk, sehingga pemohon mengajukan surat penghentian penyidikan tetapi kpk dilain pihak tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam kpk, bahwa antara kerugian konstitusional sangat berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh pemohon dengan berlakunya norma yang terdapat dalam kpk yang menegaskanberkaitan dengan norma, karena kasus pemohon tidak dapat dihentikan pendidikannya, walaupun penempatan pemohon selaku tersangka sudah melanggar hak asasi khususnya asas praduga tak bersalah karena pemohon dibanggakan untuk suatu hal yang diluar tanggung jawab dan kewenangan pemohotuang dalam kpk yaknhal tersebut sejalan dengan pemikiran moh. mahfud dalam bukunya konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu, yang menegaskan upaya menegakkan kepastian hukum sering dijadikan alat untuk mengalahkan pencari keadilan. atas nama kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil yang ada dalam undang undang. padahal saat itu banyak undang undang yang berwatak konservatif, elitis dan positivistic instrumentalist atau sebagai alat membenarkan kehendak penguasa. itu sebabnya, saat melakukan amandemen uud dengan amat sadar kita menegaskan prinsip penegakan keadilan dalam konstitusi dalam proses peradilan. para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantivebahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam kpk karena bertentangan dengan uud tahun bahwa norma yang terdapat dalam kpkkpk merupakan aturan yang tidak mempunyai kepastian hukum dan melanggar asas praduga tak bersalah serta tidak sejalan dengan pedoman hukum acara pidana yang diatur dalam dan kurap, (iv) adanya pengawasan dari badan badan pemerintah negara,dalam konsep negara hukum dikenal adanya jaminan atau pengakuan hak asasi manusia dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (resumption innocence) dan berdasarkan perspektif praktik peradilan ditegaskan seseorang belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana dan selama proses pemeriksaan semua tingkatan berhak mendapatkan hak haknya termasuk penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. bahwa disamping itu,:kpk, justru guo menganut asas praduga bersalah atau resumption guilt' oleh karena mengasumsikan bahwa terdakwa sudah pasti bersalah sehingga tidak perlu penyidikan dan penuntutan dihentikan meskipun penyidik atau penuntut telah menemukan tidak cukup bukti, bahwa dalam sistem peradilan pidana indonesia dikenal dalam praktiknya proses penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam kurap yang menegaskan dalam hal penyidik menghentsedangkan dalam huruf ditegaskan : bahwa norma yang terkandung dalam kpk, merupakan norma yang diskriminatif karena tidak memungkinkan adanya proses penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, padahal proses penyidikan dan penuntutan belum tentu semua bermuara proses persidangan atau pengadilan sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. bahwa pedoman berbicara yang tertuang dalam kurap harusnya diikuti pula secara konsisten oleh komisi pemberantasan korupsi, bahwa salah satu contoh kasus penghentian penuntutan adalah diterbitkannya surat ketetapan penghentian penuntutan spp) terhadap pimpinan komisi pemberantasan korupsi yakni bibit samad rianto dan chandra hamzah dalam perkara tindak pidana korupsi. bahwa terhadap perlakuan yang dialami pimpinan kpk yang dihentikan penunjukannya oleh pihak kejaksaan telah menimbulkan kontroversi karena disatu sisi pimpinan kpk sebagai motor pelaksanaan institusi kpk berhak mendapatkan penghentian penuntutan sedangkan disisi yang lain bagi pencari keadilan termasuk pemohon tidak dapat dihentikan pendidikannya karena terhalang dengan ketentuan guo yang dimohonkan pengujian: bahwa kekhususan prosedur pemberantasan korupsi dengan tidak memberi wewenang kpk untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang ditegaskan dalam kpk yang diujikan ini, harus tetap dipandang dalam perspektif hukum yang selalu bertindak adil dan terkendali serta mendasarkan pada aturan aturan perundang undangan yang berlaku termasuk yang sudah diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam dan kurap: bahwa norma yang terdapat dalamkarena dalam aturan dan kurap membolehkan adanya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, sementara kpk tidak memberi wewenang komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan: bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri telah membuka kemungkinan dalam proses penyidikan dan penuntutan ditemukan tidak cukup bukti yang tercermin dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi menyatak . undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi yang lebih dahulu ada justru ditentang oleh kpk, khususnya yang dilahirkannya, dengan meniadakan kemungkinan ditemukan tidak terdapat cukup bukti, bahwa walaupun kpk menyediakan mekanisme gugatan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut kpk yang menentukan dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan . bahwa ketentuan ini tidak dapat dipandang sebagai pembenaran terhadap oleh karena itu, haruslah dipandang sebagai filter terakhir apabila masih terjadi kesalahan prosedur seandainya dibatalkan good non maka bisa digunakan: bahwa adalah lebih bijaksana dan adil membuka ruang buat penghentfadjroel rachman pekerjaan ketua umum gerakan nasional calon independen lana tag inci) degan alamat: kawaluyaan regency nomor rt rw kelurahan jatisari, kecamatan buah batu, kota bandung, provinsi jawa barat nama saut mengatasi sinaga pekerjaan sekretaris umum gerakan nasional calon independen inci) alamat rawa sawah rt rw kampung rawa, kecamatan johar baru, kota jakarta pusat, provinsi dki jakarta nama victor santoso sandiaga: pekerjaan bendahara umum gerakan nasional calon independen inci) alamat jalan mean raya nomor rt rw kelurahan jati cempaka, kecamatan pondok gede, kota bekasi, provinsi jawa barat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada drs. christoffel malam, m.h.: ii) johannes a.p. luka, s.h., m.h.: iii) iwan gunawan, s.h., m.h.: iv) unto dwi yulianto, s.h. m.h.: hasilan t.p. nababan, s.h., m.h.: dan vi) ade yan yan hasbullah, s.h., advokat dan atau konsultan hukum pada veritas law firm yang beralamat 8th floor wisma model, jalan rasa said kavlimei(merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa perbandingan ini pemohon sampaikan tidak dalam rangka mendukung atau menyetujui syarat calon perseorangan sebagaimana disebut dalam nomor tahun tentang pemerintahan aceh yang hanya menetapkan dari jumlah penduduk, sebab pemohonpun tidak sependapat dengan aturan tersebut karena nomor tahun menggunakan jumlah penduduk sebagai acuan persentase. bahwa tidak ada alasan yang substantif atas dimainkannya syarat dukungan minimal bagi calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan. bahwa kemungkinan alasan menaikkan syarat bagi calon perseorangan adalah, pertama, untuk menghemat anggaran biaya. alasan tersebut menjadi tidak relevan, karena tambahan biaya yang dikeluarkan negara atas keterlibatan calon perseorangan sangat tidak signifikan, karena hanya menambah ukuran kertas yang akan dicoblos. hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada. kedua, memperkuat legitimasi karena dilaksanakan satu putaran, alasan ini juga tidak tepat karena legitimasi bukan diukur berdasarkan sedikitnya pasangan calon, akan tetapi berdasarkan dukungan yang masyarakat berikan kepada pasangan calon pada saat pemilihan. ketiga, efektivitas pemerintahan, semakin banyak pasangan calon maka akan semakin terfragmentasi kekuatan politik dprd sehingga akan menyulitkan kepala daerah bekerja karena disibukkan dengan partai politik dprd. alasan ini terbantahkan dengan banyaknya kepala daerah yang terpilih dari jalur perseorangan dan hingga saat ini tidak ada masalah signifikan dengan kekuatan politik dprd, karena hal tersebut hanyalah masalah komunikasi politik kepala daerah terpilih dengan berbagai pemangku kebijakan. keempat, politik uang, dengan asumsi semakin banyak pasangan calon yang percaya politik uang bisa memenangkan pilkada, maka dengan semakin banyak calon kepala daerah maka akan semakin banyak politik uang yang beredar. bahwa tentu alasan tersebut diluar nalar logika, karena politik uang merupakan tindak pidana sehingga siapa saja pelakunya bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, dan tugas semua elemen masyarakat dan pemerintahan termasuk penegak hukum untuk mencegah politik uang tersebut terjadi. bahwa harus ada solusi atas kesemrawutan aturan hukum tersebut agar, kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemilukada dapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berlangsung sesuai dengan cita cita dan amanah undang undang dasar oleh karenanya dan harus diubah agar lebih sesuai dengan nalar dan akal sehat serta dapat diimplementasikan dalam pemilukada, tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. salah satu solusi tersebut adalah menggunakan tolok ukur parameter yang sama yakni dengan suara sah pemilu legislatif yang terakhir sebagai bahan acuan persentasi syarat dukungan calon perseorangan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. berdasarkan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang perubah. iii. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa perubahan ketigverdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godan sejarah gerakan nasional calon independen ngo lsm) yang juga merupakan badan hukum privat, berikut dengan pengurus yang concern terhadap undang undang yang mengatur kepentingan publik khususnya terkait dengan pemilihan calon pemimpin negeri ini khususnya mengenai calon perseorangan, baik itu presiden maupun kepala daerah, terbukti beberapa kali mengajukan uji materiil terhadap materi undang undang yang diskriminatif, yang merugikan hak konstitusional warga negara atau setidaknya berpotensi dianggapnya hak konstitusional warga negara, termasuk dengan berlakunya dan pilkada tahun yang diuji pada perkara ini: bahwa gerakan nasional calon independen dimulai dengan gerakan jakarta merdeka gjm) pada tanggal juni yang diprakarsai oleh fadjroel rachman dan effendi ghazali untuk menyongsong pilkada dki jakarta yang belum melibatkan kandidat independen. serta memberikan dukungan politik, akademis dan media pada uji materi mahkamah konstitusi atas pemerintahan daerah yang belum mengakomodir calon perseorangan dalam pemilukada dengan register perkara nomor: puu bahwa kemudian, inci diresmikan melalui akta notaris nomor tanggal juni tentang pendirian perkumpulan gerakan nasional calon independen yang dibuat oleh reni herlianti, sh, notaris dan plat kabupaten tangerang dan telah didaftarkan kementrian hukum dan hak asasi manusia dengan nomor ahu .ah. tahun tertanggal desember (bukti serta memiliki npp dengan nomor: sehingga merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban: bahwa dalam ketentuan anggaran dasar menyatakan tujuan perkumpulan gerakan nasional calon independen inci) yakni, mendirikan dan membangkitkan nilai nilai berdemokrasi bagi seluruh rakyat indonesia, meningkatk perhatian utama pada pendidikan sosial politik masyarakat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selanjutnya dalam dijelaskan untuk mencapai maksud dan tujuannya incimelalui berbagai upaya proaktif dan produktif: mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program pelatihan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan para kandidat pemimpin daerah dan nasional dalam segala aspeknya, mengadakan kerjangadakan usaha lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan ad art inci. (bukti bahwa para pemohon berhak untuk bertindak untuk dan atas nama organisasi atau perkumpulan gerakan nasional calon independen inci) sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar, dijelaskan bahwa ketua dan sekretaris berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan karena itu berhak melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam atas , bahwa gerakan nasional calon independen inci), selama ini focus dan concern mengadvokasi calon independen yang akan maju dalam pemilukada dengan memberikan pelatihan, workshop, dan mengadvokasi apabila mengalami hambatan dalam pendaftaran calon kepala daerah, melakukan penelitian lapangan survei dan pembentukan jejaring dengan pembentukan gerakan nasional calon independen diberbagai daerah dalam rangka memfasilitasi dan mendorong warga negara potensial yang memiliki kualitas dan kapabilitas untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. (bukti bahwa pada tanggal oktober gerakan nasional calon independen diundang oleh tim kelompok kerja konsolidasi sistem politik dan pemerintah pokja spp) dewan pertimbangan presiden dengan surat nomor set. dpp untuk terlibat memberikan masukan dan saran mengenai sistem politik dan demokrasi khususnya keterlibatan calon perseorangan dalam pemilukada. (bukti bahwa gerakan nasional calon independen juga terlibat didalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara yang hendak maju melalui jalur perseorangan calon independen baik dalam pemilihan kepala merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god daerah maupun pemilihan presiden, baik itu menjadi pemohon perseorangan seperti didalam perkara nomor puu vi dimana ketua inci pusat sebagai pemohon dan perkara nomor puu vii dimana pengurus inci aceh sebagai pemohon: maupun inci sebagai organisasi yang menjadi pihak terkait didalam perkara nomor puu viii tersebut (bukti dengan demikian, pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat maupun ngo lsm yang concern terhadap suatu undang undang demi kepentingan publik, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana mahkamah konstitusi dan putusan nomor puu vii bahwa keberadaan dan undang undang nomor tahun secara nyata merugikan pemohon karena mempersempit peluang bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri dicalonkan dalam rangka pemilihan kepala daerah indonesia, yang selama ini pemohon upayakan demi tercapainya tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat dengan tetap terjaminnya hak konstitusional warga negara sebagaimana ketentuan dan sertayang mengatur mengenai persyaratan calon perseorangan yang sangat berat untuk maju menjadi calon kepala daerah, sehingga pemohon khususnya sebagai organisasi sangat kesulitan dalam mendorong anggota pemohon yang potensial untuk dapat ikut serta dalam berpartisipasi dalam pemerintahan, begitupun dengan masyarakat luas pada umumnya yang memiliki niatan yang sama untuk maju dalam pemilihan kepala daerah yang melalui jalur perseorangan yang diperlakukan diskriminatif oleh ketentuan yang dimohonkan untuk uji karena bertentangan dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan serta undang undang dasar dengan naiknya persyaratan calon perseorangan yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana ketentuan dan nomor tahun pokok permohonanhak konstitusional calon perseorangan yang dijamin oleh undang undang dasar khususnya dan dan adapun ketentuan dan undang undang nomor tahun tersebut adalahg, (sepuluh persen6: (delapan setengah persen)selanjutnya dan dirdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu bahwa setelah mempelajari ketentuan yang terdapat dalam dan nomor tahun pemohon berpendapat bahwa tersebut telah menghilangkan esensimeliputi seluruh tahapan pemilu kepala daerah, termasuk tahap pencalonan. bahwa setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. oleh karena itu persyaratan yang sangat memberatkan dan mendiskriminasikan antara calon dari jalur perseorangan dengan jalur partai politik sama sekali tidak mencerminkan asas demokrasi sebagaimana spirit dalam uud serta bertentangan dengan semangatundangan , setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan , merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpersyaratan pencalonan kepala daerah seharusnya tidak menafikan siapapun yang memiliki kemampuan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah baik mencalonkan diri sendiri melalui jalur perseorangan maupun dicalonkan diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik karena sifatnya individual (subject elitis), sehingga baik calon independen maupun calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik harus dipandang memiliki persamaan yang sama depan hukum dan pemerintahan. pengenyampingan terhadap hal tersebut merupakan pengenyampingan terhadap hak hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana asas proporsionalitas yang menuntut keseimbangan tujuan dengan bobot hak dasar yang dilindungi dan dijamin oleh undang undang dasar mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu v dengan tegas mengembalikan hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pilkada, dengan diperbolehkannya pasangan calon kepala daerah perseorangan untuk menjadi kepala daerah dengan persyaratan yang tidak boleh disamakan dengan partai politik apalagi lebih lebih berat dari partai politik. bahwanomor tahun setelah dicermati dan diteliti justru kenaikan persyaratan calon perseorangan lebih besar daripada persyaratan calon dari partai politik. tentu hal demikian dapat menghambat adanya calon perseorangan independen untuk dapat berpartisipasi dan atau menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu kepala daerah yang dijamin oleh uud sehingga berefek pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. bahwa dalam bingkai ideal tujuan dari dilakukannya pemilu kepala daerah adalah untuk mempercepat proses konsolidasi demokrasi bumi pertiwi indonesia, sehingga tercipta pemerintahan yang baik (good governance) dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa ketentuan dandan atau gabungan partai politik, sebagaimana pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v artinya, sebagai norma, calon perseorangan atau calon independen telah diakui dan diterima sebagai suatu konstitusi yang hidup negara indonesia .dan pada pokoknya berisikan mengenai kenaikan persyaratan calon perseorangan yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan persentasi kenaikan calon yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik dengan bilangan pembagi parameter yang berbeda antara calon perseorangan (dari jumlah penduduk) dengan calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik (suara sah), hal ini tentu sangat merugikan pemohon karena ketentuan tersebut sangat diskriminatif dan akan menghambat dan atau mempersempit peluang dari warga negara yang hendak maju melalui jalur perseorangan dalam pemilukada, dengan demikian, jelas bahwa dan nomor tahun tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan uud bahwa calon perseorangan muncul pertama kali setelah ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintah republik indonesia dengan gerakan aceh merdeka oleh delegasi pemerintah indonesia yang diwakili oleh hamid alauddin yang ketika itu menjabat sebagai menteri hukum dan ham dan delegasi dari gerakan aceh merdeka yang diwakili oleh malik mahfud sebagai pimpinan gam, disaksikan oleh mati ahtisaari yang merupakan mantan presiden finlandia yang menjabat sebagai ketua dewan direktur crisis merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god management initiative fasilitator proses negosiasi bertempat helsinki, finlandia pada tanggal agustus dalam point disebutkan,lanjutnya terjemahan pemohon) bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian helsinki tersebut, maka didalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, diatur ketentuan dalam yang berbunyidengan adanya calon perseorangan nanggroe aceh darussalam yang merupakan bagian dari negara kesatuan republik indonesia sebagai bahan perbandingan, maka lalu ranggalawe yang register dalam perkara nomor puu dengan keputusan dari mahkamah konstitusi pada tanggal juli yang diantara kamarnya adalah, bahwa mahkamah juga menegaskan. untuk itu, mahkamah konstitusimelanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh dan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu v maka dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dalam dinyatakan ketentuan sebagai berikut.yang telah memberlakukan secara nasional (termasuk aceh) pasangan calon perseorangan independen untuk ikut dalam pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati serta walikota wakil walikota. bahwa meskipun demikian, dalam pemilukada aceh untuk tahun dan selanjutnya akan terganjal dengan ketentuan nomor tahun tentang pemerintahan aceh, yang membatasi calon perseorangan hanya dilakukan sekali, oleh karena itu tami ansar mohd nur, faizal, zainuddin salam, hashi badan pemohon) dan gerakan nasional calon independen pihak terkait), mengajukan permohonan mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor puu viii dengan keputusan majelis hakim mahkamah konstitusi ketika itu secara bulat mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakanbahwa dalam pertimbangan perkara nomor puu viii mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa. .yangdisedikit karena tidak dapat mencalonkan diri. sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan. . merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa peraturan kpu nomor tahun tertanggal mei pada mengatur mengenai syarat pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah provinsi aceh yang jumlah syarat dukungan berbeda dengan syarat perseorangan provinsi kabupaten kota lainnya indonesia. ini merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh yang mensyaratkan dukungan bagi calon perseorangan sebesar yo. hal ini jelas merupakan ketentuan yang diskriminatif, sebagaimana pertimbangan mahkamah dalam perkara nomor puu viii yang menyatakan, .calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk dibahwa dengan demikian terdapat perbedaan jumlah persentase syarat minimal dukungan calon perseorangan provinsi aceh sebesar dengan persentasi. syarat dukungan calon perseorangan provinsi lainnya indonesia sebesar meskipun calon perseorangan bukan merupakan bagian dari keistimewaan daerah aceh, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya ada pemberlakuan syarat yang sama mengenai persyaratan calon perseorangan seluruh indonesia sebagai satu kesatuan bangsa dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. bahwa pemohon sampaikan fakta hukum tersebut, bukan karena sependapat dengan ketentuan dari jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam pemerintahan aceh, melainkan hanya sekedar memberikan fakta hukum bahwa ada perbedaan dan diskriminasi antara penduduk wilyah aceh dengan penduduk wilayah indonesia lainnya yang akan mengikuti pemilukada melalui jalur perseorangan. bahwa agar terwujudnya keadilan dan persamaan muka hukum bagi setiap warga negara khususnya calon perseorangan yang hendak maju menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada maka presentasi syarat minimal calon perseorangan harus dirubah berdasarkan jumlah suara sah dalam pemilihan umum legislatif yang terakhir dengan alasan sebagai berikut, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tentang pelaksanaan hak konstitusional calon perseorangan dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah indonesia bahwa sejak calon perseorangan diperkenankan mengikuti pemilihan kepala daerah, calon perseorangan kandidat independen baik yang menang atau kalah, telah berhasil meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat untuk ikut memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah indonesia, sehingga mengurangi angka golput dan memperkuat legitimasi pasangan calon yang terpilih: bahwa calon perseorangan independen juga mengurangi praktik politik uang dalam melakukan upaya pemenangan, karena calon perseorangan mengubah modal sosial menjadi modal politik dan mendorong keterlibatan dan kepedulian publik dalam kehidupan politik indonesia: bahwa luar provinsi aceh, calon independen untuk pertama kali mengikuti pemilihan kepala daerah paska putusan nomor puu adalah pada saat pemilihan walikota bandung pada tanggal agustus sesuai dengan nomor tahun dimana pada saat itu terdapat pengunduran jadwal pemilihan untuk mengakomodir calon independen sehingga jadwal pendaftaran calon yang semula tanggal mei diubah menjadi juni hal tersebut salah satunya merupakan hasil kerja sama dari kpu kota bandung dengan fpi dan inci kota bandung, bahwa pada saat pencalonan kepala daerah kota bandung tahun terdapat pasangan calon perseorangan yang hendak maju menjadi calon kepala daerah, akan tetapi pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak lolos memenuhi persyaratan karena tidak berhasil mengumpulkan dukungan dari penduduk kota bandung yakni sekitar orang. hasil dari pemilukada kota bandung, pasangan calon perseorangan yakni budaya prawira abadi hadi), menurut hasil perhitungan secara manual (real count) dari pemilih yang datang tps termasuk yang dinyatakan tidak sah, pasangan budaya nurani memperoleh suara sebanyak suara y6), merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pada tanggal oktober tercatat dalam sejarah pelaksanaan demokrasi indonesia, pasangan calon bupati kabupaten batubara provinsi sumatera utara yakni oka arya zulkarnain gong matua siregar sebagai calon independen pertama semenjak adanya putusan diperbolehkannya pasangan calon independen mengikuti pemilihan kepala daerah luar provinsi aceh, setelah memperoleh (persen) suara, unggul atas pesaing terdekat yakni pasangan choir harahap surya yang diusung pan dan golkar, bahwa pasangan calon independen lain yang dapat memenangkan pemilihan kepala daerah diantaranya adalah sebagai berikut: provinsi indonesia aceh tahun berdasarkan perjanjian helsinki) gubernur wakil gubernur aceh: irwandi yusuf nazar y6) walikota wakil walikota kota sabang bupati wakil bupati kabupaten pidie bupati wakil bupati kabupaten aceh utara bupati wakil bupati kabupaten aceh timur bupati wakil bupati kabupaten aceh barat bupati wakil bupati kabupaten aceh jaya bupati wakil bupati kabupaten lhokseumawe provinsi indonesia (berdasarkan undang undang nomor tahun bupati wakil bupati kabupaten batubara, sumatra utara bupati wakil bupati kabupaten kubu raya, kalbar bupati wakil bupati kabupaten garut, jawa barat bupati wakil bupati kabupaten rote ndao, nusa tenggara timur bupati wakil bupati kabupaten solok, sumatera barat bupati wakil bupati kabupaten sawah unto sijunjung, sumbar merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bupati wakil bupati kabupaten rejang lebong, bengkulu bupati wakil bupati kabupaten bonebolango, gorontalo walikota wakil walikota kota kupang, ntt bupati wakil bupati kabupaten timika, papua barat bahwa berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh bawaslu selama pemilukada terdapat sejumlah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. angka tersebut merupakan perincian dari pasangan perseorangan dan yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik (bukti diambil dari e book menata kembali pengaturan pemilukada yang dikeluarkan oleh prelude.org) bahwa dengan demikan jumlah pasangan calon perseorangan apabila dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik sampai dengan tahun perbandingannya (satu) pasangan calon perseorangan berbanding dengan (empat) pasangan calon yang diusung oleh partai politik: bahwa persyaratan calon yang menghasilkan angka perbandingan tersebut menggunakan nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun dimana persentasi persyaratan calon lebih rendah yakni dari pada ketentuan dan yang mensyaratkan sehingga dengan demikian dapat dipastikan apabila menggunakan ketentuan dan nomor tahun maka perbandingan calon perseorangan akan semakin sedikit bila dibandingkan dengan calon yang diusung partai politik dan atau gabungan partai politik: bahwa dengan semakin sedikitnya keikutsertaan calon perseorangan, maka. bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam sebuah pemilihan umum, khususnya pemilihan umum kepala daerah, tentu bertolak belakang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan semangat dan tujuan demokrasi yang berupaya melibatkan masyarakat secara maksimal untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan strategis yang salah satunya memilih kepala daerah. bahwa sebagaimana kita ketahui bersama (fakta nomor), jika dalam sebuah pemilihan umum institusi penyelenggara menganggarkan dan mengeluarkan biaya sosialisasi dan kampanye agar masyarakat khususnya pemilih mau memberikan suaranya pada saat pemungutan suara tps. pemerintah baik pusat maupun daerah serta institusi lainnya, selalu mengkampanyekan agar tidak golput dan tentu kampanye tersebut mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. bahwa berdasarkan hal tersebut maka ketentuan dan nomor tahun harus diubah, karena berpotensi menghilangkan dan atau setidak tidaknya menghalangi setiap warga negara yang hendak mempergunakan haknya untuk dapat maju melalui jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan dan dan uud tentang persentasi persyaratan calon perseorangan yang diskriminatif dan berpotensi menghilangkan kesempatan bagi warga negara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah bahwa persyaratan pengunungan bakal calon kepala daerah pada nomor tahun baik dari jalur politik maupun jalur perseorangan sama sama mengalami kenaikan jumlah presentasi dukungan dari persyaratan pada pemilihan kepala daerah, dimana untuk partai politik yang semula hanya dari jumlah kursi dprd menjadi 20x kursi dprd, dan berdasarkan akumulasi perolehan suara partai politik awalnya naik menjadi sedangkan untuk jalur perseorangan dari semula sampai naik menjadi sampai dengan dari jumlah penduduk, bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nomor tahun tentang undang undang pilkada yang baru perubahan kedua undang undang pemilukada nomor tahun (2a (2gubernur dan calon wakil dirimemenuhi syarat dukungan provinsi dengan jumlahy6, (enam penduduk lebih dari setengah persen),ampai dengan yo, (delapan setengah (enam juta) jiwa harus persen): didukung paling sedikit y6, provinsi dengan jumlah (lima persen), penduduk lebih dari provinsi dengan jumlah (enam juta) jiwa penduduk lebih dari sampai dengan (enam juta) jiwa (dua belas juta) jiwa harus sampai dengan didukung paling sedikit y6, (dua belas juta) jiwa harus (tujuh setengah persen) dan didukung paling sedikit y4, provinsi dengan jumlah (empat persen) dan penduduk lebih dari juta provinsi dengan jumlah jiwa harus didukung penduduk lebih dari sekurang kurangnya juta jiwa harus didukung (enam setengah persen) sekurang kurangnya jumlah dukungan suara (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan (2b) calon perseorangan dapat huruf tersebar lebih dari mendaftarkan diri sebagai (lima puluh persen) calon bupati dan calon wakil jumlah kabupaten kota bupati serta calon walikota provinsi dimaksud dan wakil walikota, jika memenuhi syarat dukungan calon perseorangan dapat dengan ketentuan: mendaftarkan diri sebagai calon kabupaten kota dengan bupati dan calon wakil bupati jumlah penduduk sampai serta calon walikota dan wakil dengan (dua ratus walikota, jika memenuhi syarat lima puluh ribu) jiwa harus dukungan dengan ketentuan: didukung paling sedikit kabupaten kota dengan (enam setengah persen) jumlah penduduk sampai kabupaten kota dengan dengan (dua ratus jumlah penduduk lebih dari lima puluh ribu) jiwa harus (dua ratus lima didukung paling sedikit y6, puluh ribu) jiwa sampai (sepuluh persen) dengan (lima ratus kabupaten kota dengan ribu) jiwa harus didukung jumlah penduduk lebih dari merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid paling sedikit yo, (lima (dua ratus lima puluh persen), ribu) jiwa sampai dengan kabupaten kota dengan (lima ratus ribu) jiwa jumlah penduduk lebih dari harus didukung paling sedikit (lima ratus ribu) yo, (delapan setengah jiwa sampai dengan persen): (satu juta) jiwa kabupaten kota dengan harus didukung paling jumlah penduduk lebih dari sedikit y6, (empat persen), (lima ratus ribu) jiwa kabupaten kota dengan sampai dengan jumlah penduduk lebih dari (satu juta) jiwa harus (satu juta) jiwa didukung paling sedikit y6, harus didukung paling tujuh setengah persen): sedikit (tiga persen). puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota dimaksud bahwa dalam hal penentuan persyaratan calon perseorangan mahkamah konstitusi sebenarnya dalam pertimbangan putusan nomor puu v telah memberikan gambaran untuk dapat dijadikan rujukan mengenai besarnya syarat jumlah dukungan calon perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut:, (catatan underline oleh pemohon) bahwa ketentuan dan pemilukada berdasarkan jumlah persentasi persyaratan memang sekilas tidak bertentangan dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap pengambilan kebijakan demi tercapainya masyarakat yang adil sejahtera. bahwa asas atau prinsip pemilu yang kita anut adalah langsung, umum bebas dan rahasia uber judul) sebagaimana pengejawantahan dari amanattentu amanat uud tersebut tidak hanya dilakukan dalam proses pencoblosan saja, melainkan seluruh proses dan tahapan pemilu kepala daerah, termasuk pada tahapan persyaratan bakal calon yang harus memuat prinsip adil , antara calon perseorangan dengan calon yang maju dari jalur partai politik. bahwa hak atas keterlibatan calon perseorangan dalam pemilukada bukan saja diakui secara hukum oleh konstitusi negara indonesia sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu v melainkan juga memberikan dampak dan efek yang positif bagi perkembangan konsolidasi demokrasi dan penjaringan calon pemimpin daerah yang memenuhi kriteria dan ekspektasi masyarakat. salah satu tujuan atau efek dari adanya calon perseorangan dalam pemilu kepala daerah adalah meningkatnya partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya dalam pemilukada, karena adanya calon diluar calon yang diusulkan partai politik. secara filosofis dengan diperbolehkannya calon perseorangan untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah wakil kepala daerah merupakan perwujudan dari nilai nilai ham khususnya prinsip kesetaraan, non diskriminasi dan keadilan serta nilai nilai demokrasi khususnya prinsip perluasan partisipasi dan merasionalisasi paradigma kolektivis dan paradigma individualisme. secara sosial politik, beberapa survey membuktikan bahwa masyarakat mendukung adanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa beberapa negara yang menganut sistem demokrasi seperti amerika serikat dan korea selatan, juga mengakomodir calon kepala daerah yang maju dalam pemilukada melalui jalur perseorangan independen dengan syarat syarat tertentu yang cukup ringan jika dibandingkan dengan syarat calon perseorangan indonesia, karena fokus negara negara tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menekan angka golongan putih (golput). sebagai bahan perbandingan beberapa tahun belakangan, korea selatan calon gubernur hanya disyaratkan dukungan masyarakat sebesar pemilih dan deposit merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perkara nomor puu v sebagaimana tersebut atas, hal ini dikarenakan angka persentasenya masih bawah partai politik sebagaimana ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang mencantumkan persyaratan calon yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik sebesar berdasarkan kursi anggota dprd dan berdasarkan suara sah dalam pemilihan legislatif yang terakhir, bahwaaka kenaikan diskriminasi dalam regulasialternatifregulasi diposisikan sebagai alternatif partai politik dengan syarat yang diskriminatif, bukan sebagai pelaksanaan konstitusional negara sebagaimana dan dan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tentang jumlah penduduk yang menjadi acuan dalam mengumpulkan dukungan dalam pencalonan perseorangan didalam pemilihan kepala daerah bahwa dalam undang undang dasar berbunyi sebagai berikut, penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia bahwa dalam ketentuan dan nomor tahun yang mengatur ketentuan mengenai persyaratan minimal dukungan yang harus penuhi oleh calon perseorangan yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan jumlah penduduk, bahwa dengan demikian jumlah penduduk yang dimaksud dalam ketentuan tersebut termasuk dalamnya anak anak yang belum memiliki kartu tanda penduduk belum kawin, orang gila, orang yang baru meninggal, dan warga negara asing masuk kedalam klasifikasi penduduk untuk persyaratan pencalonan perseorangan, meskipun penduduk dengan kriteria tersebut sudah dapat dipastikan tidak akan dapat dimintakan dukungan dan tidak akan memilih pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana ketentuan dalam juncto undang undang nomor tahun yang berbunyi sebagai berikutbahwa dengan adanya ketentuan tersebut, telah terjadi kontradiksi terminus antara dan yang menjadikan parameter jumlah penduduk, sedangkan yang sama, terdapat ketentuan yang lebih spesifik mengenai penduduk yang dapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dimintakan dukungannya dalam pencalonan perseorangan. penduduk yang spesifik sebagaimana tersebut, sesungguhnya masuk dalam kriteria dengan apa yang disebut daftar pemilih, karena yang dimintakan dukungan adalah para pemilih. bahwa jika pembuat undang undang menggunakan parameter jumlah pemilih daftar pemilih untuk menentukan besarnya prosentase dukungan minimal calon perseorangan, juga dirasa tidak tepat, karena meski angkanya dapat ditetapkan pasti, namun secara faktual berubah ubah, karena anak anak yang beranjak berusia tahun dan atau menikah pada saat menjelang pemungutan suara, orang yang meninggal dil. bahwa pembuat undang undang nomor tahun tidak konsisten dan diskriminatif didalam penentuan persyaratan calon kepala daerah dimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan calon yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemilihan legislatif terakhir sedangkan yang mengatur mengenai calon perseorangan berdasarkan jumlah penduduk, bahwa jumlah penduduk memiliki banyak kelemahan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penentuan persyaratan calon kepala daerah diantaranya didalamnya termasuk anak anak kecil, orang gila, orang yang baru meninggal dunia dan warga negara asing yang tidak dapat dimintakan dukungan dan tidak akan memilih dalam pemilihan kepala daerah. demikan pula dengan acuan daftar jumlah pemilih, tidak dapat dijadikan parameter menentukan presentase dukungan minimal karena menimbulkan ketidakpastian secara faktual dalam prakteknya. bahwa karena jumlah penduduk setiap hari mengalami perubahan, yang pada umumnya selalu meningkat, dan acuan jumlah pemilih juga selalu berubah mengingat anak yang masuk pada usia tahun dan atau menikah usia dini (klasifikasi pemilih) maka perlu acuan atau parameter yang pasti, yakni parameter yang menjadi tolok ukur tercapainya prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan antara calon yang maju dari partai politik dengan calon yang maju melalui perseorangan dalam pemilukada, serta bersifat tetap sehingga sesuai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan prinsip kepastian hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam penentuan persyaratan calon, bahwa pemohon berkeyakinan untuk mengembalikan adanya persamaan didepan hukum, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis maka acuan persyaratan calon perseorangan dengan calon yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik sesama kontestan dalam pemilihan kepala daerah harus berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir bukan penduduk maupun daftar pemilih. tentang simulasi penghitungan telah terjadinya diskriminasi dan beratnya persyaratan calon perseorangan bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak semua daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam melaksanakan pemilukada diikuti oleh calon perseorangan, hal ini terjadi karena berbagai alasan yang salah satunya beratnya memenuhi syarat dari jumlah penduduk dan besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk mengumpulkan dukungan. bahwa jika dan nomor tahun (yang mensyaratkan dukungan minimal dari jumlah penduduk) tidak dibatalkan atau diubah, maka sangat potensial dan dapat dipastikan keikutsertaan calon yang maju melalui jalur perseorangan akan semakin kecil, mengingat calon independen bekerja sendiri berdasarkan biaya yang dikeluarkan sendiri, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, hal ini berbeda dengan calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik yang sudah dibiayai oleh negara melalui pemilu legislatif. calon kepala daerah. bahwa tingginya kenaikan persentase jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi calon perseorangan dari aturan sebelumnya, memastikan meningkatnya biaya operasional yang harus dikeluarkan calon independen secara signifikan karena harus mengumpulkan dukungan pemilih, hal tersebut berbeda dengan kenaikan calon dari merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god partai politik yang tidak keniscayaan biaya operasional bagi calon yang akan maju melalui jalur partai politik karena sudah dibiayai negara melalui apbn dalam pemilu legislatif. bahwa selain faktor meningkatnya biaya politik untuk mengumpulkan dukungan masyarakat, ternyata setelah dihitung secara seksama dan teliti, jumlah dukungan calon perseorangan, lebih besar dan lebih berat dari calon dari partai politik, sebab calon dari partai politik dihitung berdasarkan suara sah sedangkan calon perseorangan dihitung dari jumlah penduduk. bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan matrikulasi penghitungan atas ketentuan dukungan minimal yang harus dikumpulkan oleh calon perseorangan, sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan pemilukada tersebut atas yang dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut: persyaratan calon gubernurprovinsi bengkulu jiwa) prov. sumatera barat jiwa) provinsi dki jakarta jiwa) jawa barat jiwa) persyaratan calon bupati wakil bupati, walikota wakil walikotakota bukit tinggi jiwa kab. padang pariaman jiwa) kab. agam jiwa) kota bandung jiwa) merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwamerujuk pada simulasi diatas, maka dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilukada provinsi sumatera barat naik lebih dari s4, provinsi dki jakarta naik hampir s4, provinsi jawa barat naik lebih dari s4. kabupaten bukit tinggi naik lebih dari kabupaten agam naik hampir xx, kota bandung naik lebih dari jelas hal tersebut akan menafikan dan menghambat calon perseorangan. bahwa besarnya persyaratan calon perseorangan tersebut tentu sangat berpotensi menghambat calon perseorangan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh gubernur dki jakarta basuki sahaja purnama yang menyatakan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada pilkada tahun melalui jalur independen semakin sulit sebab harus mengumpulkan sekitar kartu tanda penduduk ktp) warga dki jakarta sebagai bentuk dukungan, sebagaimana dinyatakan dalam suatu kesempatan kepada awak media mau cari sejuta ktp, kukira gampang? minimal kamu (wartawan) bantu kumpulan ktp sejumlah (bukti angka dukungan minimal sebagaimana disebutkan basuki sahaja purnama ahok) dengan asumsi penduduk jakarta ditahun meningkat dan adanya dukungan ganda yang harus diverifikasi ulang. bahwa berdasarkan hal tersebut menjadi jelas dan pasti betapa sulitnya memenuhi ketentuan calon perseorangan tersebut dki jakarta bagi seorang yang sedang menjabat gubernur, terlebih hanya seorang tokoh masyarakat tokoh politik biasa, sementara daerah aceh terdapat aturannya lebih ringan dibanding provinsi kabupaten kota indonesia lainnya, sedangkan partai politik dalam mengikuti pemilihan kepala daerah tentu tidak perlu terlalu berkeringat karena hanya meminta dukungan partai politik. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa setelah diteliti dengan seksama perbandingan dukungan persentase syarat calon perseorangan ternyata jauh lebih berat dari calon partai politik dari sisi biaya, sebagai salah satu sampel contoh pemilukada sumatera barat dengan menggunakan ketentuan pemilukada yang dimohonkan untuk uji adalah sebagai berikut: provinsi perseorangan sumatera jumlah jalur partai politik catatan barat penduduk kursi suara sah jumlah kursi antara calon penduduk jiwa jumlah perseorangan penduduk dengan partai politik hanya selisih (satu persen) namun perseorangan harus mengumpulkan sendiri dukungan, sedang calon partai politik tidak perlu bersusah payah karena dibiayai negara dalam pileg suara sah kursi bentuk persyaratan ideal adalah sama sama dari jumlah suara sah untuk calon perseorangan pemilukada bukit tinggi dengan menggunakan ketentuan nomor tahun yang dimohonkan untuk uji adalah sebagai berikut: catatan dengan asumsi kursi, dimana kursi kota jumlah per diperoleh dari suara bukit jalur partai politik serangan sah, maka berpotensi tinggi hilangnya suara partai politik yang tidak memiliki wakil dprd kursi20 o suara sah254 penduduk dpt suara sah kursi bentuk persyaratan ideal adalah sama sama dari jumlah suara sah bahwa berdasarkan matrikulasi penghitungan syarat dukungan antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik, memperlihatnya secara jelas adanya diskriminasi dan upaya pembuat undangghambat calon perseorangan dengan memperberat syarat dukungan bagi calon perseorangan yang kenaikan presentasi lebih besar dari calon partai politik sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari sebelumnya. bahwa pada saat pemilihan umum legislatif, pemilih melakukan pencoblosan pemilihan anggota legislatif, bertujuan agar memiliki wakil rakyat yang dapat menjalankan kerja kerja sebagaimana fungsi anggota legislatif, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran budgeting). sehingga pada umumnya, masyarakat pada saat melakukan pemilihan anggota legislatif sama sekali tidak bertujuan untuk menunjuk wakil rakyat tersebut guna mengusung calon kepala daerah. bahwa dengan demikian sama sekali tidak sepadan dan setara jika persyaratan calon perseorangan lebih berat dan calon dari jalur partai politik. bahwa untuk mengembalikan kedudukan semua warga negara yang sama mata hukum dan pemerintahan, maka seharusnya ada rasionalisasi terhadap parameter (bilangan pembagi) sehingga muncul angka prosentase yang tepat dan tidak memberatkan calon perseorangan. bahwa dengan aturan yang tidak bersifat diskriminatif dan tidak membatasi hak konstitusional dan hak asasi warga negara indonesia didalam hukum dan pemerintahan, akan diperoleh penegakan hukum yang lebih baik dan konstitusional serta mampu memajukan demokrasi. bahwa menurutpemilihan legislatif terakhiryang hendak maju menjadi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. bahwa menurut pemohon ketentuan dan nomor tahun tentang pemilukada bertentangan dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan dan serta: berdasarkan argumentasi dan alasan alasan yang dikemukakan diatas, pemohon meminta dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada majelis hakim konstitusi yang memeriksa perkara ago, dengan segala kebijaksanaan dan keaktifannya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan menyatakan dan pilkadpunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, kecuali sepanjang ditambahkan frase akumulasi perolehan suara sah pemilu legislatif yang terakhir dari akumulasi perolehan suara sah pemilu legislatif yang terakhir yang terakhir dan: dl. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf tersebar lebih dari 6, (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu legislatif yang terakhie: (delapantujuhmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god juta won (sekitar juta), sedangkan texas amerika serikat, calon yang maju melalui jalur gubernur independen disyaratkan dukungan sebesar dari jumlah pemilih terdaftar dengan ketentuan bukan merupakan anggota partai demokrat maupun partai republik. bahwa selain hal tersebut, menurut dr. retno saraswati, s.h., hum dari undip semarang dalam ringkasan disertasinya konseptualisasi hak konstitusional calon perseorangan menuju pemerintahan daerah yang efektif" dengan promotor prof. dr. arief hid, s.h., m.s. mengatakan: terdapat beberapa bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan terdapat dalam sanksi bagi calon perseorangan yang mengundurkan diri dan syarat dukungan. sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh kpud, maksedangkan bagi pasangan calon perseorangan atau salah seorang antaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh kpud, maka pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan yang lain, sertjika dengan pengunduran diri dari calon perseorangan tersebut menyebabkan tinggal (satu) pasang calon, maka pasangan calon tersebut dikenai sanksi selain tersebut atas, juga diberikan sanksi denda sebesar rp. (dua puluh miliar rupiah). jelas hal tersebut menimbulkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan, diskriminasi karena sanksi bagi calon perseorangan lebih berat dibandingkan dengan sanksi bagi calon yang diusulkan oleh partai politikhgabungan partai politik. ketidak adilan yang terjadi karena tingkat kesalahan yang dilakukan calon perseorangan tidak sebanding dengan sanksi yang diterima, hingga menutup akses calon perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah wakil kepala daerah. dengan tertutupnya akses bagi calon perseorangan dengan sendirinya telah menghilangkan hak politik warga negara yang telah dijamin dalam dan uud samping itu mengenai syarat dukungan bagi calon perseorangan antara yang berlaku nad dengan luar nad tidak sama, syarat dukungan untuk daerah luar nad cenderung lebih berat jika dibandingkan yang berlaku nad. jelas ketentuan ini cenderung diskriminasi, jangan hanya karena perbedaan daerah menyebabkan adanya perbedaan dalam syarat dukungan, seharusnya antara calon perseorangan yang berada nad dengan yang berada luar nad mendapatkan perlakuan yang sama dalam syarat dukungan. faktor faktor yang menyebabkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan yang pertama, adanya penyimpangan pada waktu proses pembentukan peraturan tentang calon perseorangan, bahwa dalam pembentukan peraturan tersebut faktor kepentingan lebih mendominasi dalam pembentukannya. kedua, pembentuk undang merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistfajdroel rahman, saut mengatasi sinaga, dan victor santoso sandiaga. bukti fotokopi surat kementerian hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun bukti fotokopi uud bukti fotokopi undang undang nomor tahun bukti fotokopi anggaran dasar gerakan nasional calon independen inci). bukti fotokopi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pengurus inci dalam rangka menjalankan amanat ad art organisasi. bukti fotokopi surat sekretariat dewan pertimbangan presiden nomor set. dpp bertanggal oktober bukti fotokopi putusan nomor puu viii bukti fotokopi laporan bawaslu mengenai pilkada tahun bukti fotokopi pernyataan gubernur dki jakarta basuki sahaja purnama media massa mengenai persyaratan calon perseorangan. bukti fotokopi resume disertasi retno saraswati pada program doktor ilmu hukum universitas diponegoro, semarang, tahun bukti pernyataan ketua dpd irman gusman tanggal juni mengenai syarat calon independen pilkada terlalu berat" bukti artikel tanggal juni tentang calon perseorangan dalam pilkada serentak tahun tiga provinsi sepi pendaftar . merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bukti berita tanggal juni tentang calon independen gugur pilkada, mayoritas karena kurang dukungan . bukti berita tanggal juli tentang total pasangan calon yang mendaftar dalam pilkada bukti berita tanggal juli tentang rapat dengan kpu, pemerintah cari solusi untuk calon tunggal pilkada . bukti pernyataan asep waran yusuf tanggal juli tentang atasi calon tunggal, permudah calon perseorangan . bukti berita media massa tanggal dan juli tentang pernyataan agung ginanjar sudarso mengenai soal calon tunggal: permudah calon independen lewat perppu . bukti pernyataan hadi muluk tanggal agustus tentang adanya calon tunggal pilkada dinilai karena dipersulitnya jalur independen . bukti informasi dari laman mengenai pengumpulan ktp yang dilakukan oleh relawan teman ahok. selain itu, para pemohon mengajukan seorang ahli dan (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan tanggal juli dan tanggal agustus pada pokoknya sebagai berikut: ahli para pemohon drs. effendi ghazali, si., ph. d., mps partai politik harus menjalankan rekrutmen politik: ii) pemenangan politik, iii) pendidikan politik, dan iv) komunikasi politik. untuk menciptakan partai politk yang sehat diperlukan mekanisme calon perseorangan. bisa jadi pembentuk undang undang menganggap bahwa berapapun angka syarat dukungan yang ditentukan oleh pembentuk undang undang tidak akan melanggar putusan terdahulu. banyak negara yang matang secara demokrasi justru mempermudah syarat dukungan calon perseorangan dalam upaya menuju sistem politik yang relatif lebih sederhana. merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.d paradigma tersebut didasarkan pada dua teori umum, yaitu: ideologi tidak akan pernah bisa terbagi habis, ii) banyaknya partai politik yang disertai dengan kesempatan terbuka luas untuk calon perseorangan, justru banyak demokrasi dunia, membuat eksistensi partai politik terasa hanya seperti persaingan dua kubu, tiga atau empat partai politik. memudahkannya persyaratan calon perseorangan justru pada titik tertentu akan membantu proses penyehatan menuju sistem politik yang relatif lebih sederhana. beberapa negara bagian amerika serikat, persyaratan dukungan bagi calon perseorangan yang akan mengisi jabatan publik daerah dimulai hanya dari (lima ratus) tanda tangan pendukung. sebaiknya syarat dukungan didasarkan pada jumlah suara riil yang dipergunakan dipakai dalam pemilihan umum sebelumnya, untuk jabatan publik yang sama. ada ketidakjelasan tujuan pembentukan ketentuan syarat dukungan calon perseorangan, serta tujuan diubah ubahnya angka syarat dukungan dimaksud. dalam perspektif demokrasi deliberatif, maka calon perseorangan harus dipermudah prosesnya. banyak partai politk yang tidak menerapkan fungsi partai politik, salah satunya adalah mengajukan mengusung calon kepala daerah yang bukan berasal dari kader terbaik partai politik itu sendiri. hal demikian bisa jadi karena politik uang atau hal lainnya. pemerintah berpendapat angka syarat dukungan adalah untuk memberikan legitimasi bagi calon, namun apakah legitimasi datang saat pendaftaran atau pada saat pemilihan? kecilnya syarat angka dukungan bagi calon independen amerika serikat didukung dengan metodologi yang tepat, antara lain pendukung dimaksud belum memberikan dukungan bagi konvensi partai politik lain. bagaimana kpu dapat menilai secara jernih kualitas dukungan jika jumlah dukungan disyaratkan bahkan hingga pendukung. tindakan partai politik yang tidak mewujudkan empat fungsi partai politik adalah tindakan yang tidak legitimate. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god saksi para pemohon mukhlis mukhtar, s.h. saksi berasal dari aceh.. ketentuan demikian berbeda dengan ketentuan angka syarat dukungan yang diatur pada seusai helsinki, pemilukada tingkat provinsi dan (tujuh) kab kota dimenangkan oleh calon independen.ebagian dari pemenang pemilukada tersebut adalah mantan perjuangan yang memang tidak mempunyai partai politik. aceh sebelum adanya sudah ada gaun yang mengatur calon perseorangan. @akun pilkada mengatur bahwa calon perseorangan tidak boleh berasal dari partai politik, kecuali jika sudah mundur dari parpol tiga bulan sebelumnya. pemilu aceh tahun dimenangkan oleh partai aceh. faisal basri, s.e., m.a. saksi adalah mantan calon independen dalam pemilihan gubernur dki jakarta tahun dibukanya jalur calon independen, terjadi penurunan biaya mahar pencalonan melalui partai politik. saksi sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pernah meminta dukungan kepada salah satu partai politik, namun ditolak karena sudah ada deal dengan partai politik lain. jika deal tersebut gagal, ketua parpol tersebut mengatakan bahwa dukungan partainya akan dilelang, yaitu antara fauzi bowo dan adang daradjatun. dalam konvensi yang diadakan oleh suatu partai politik, sarwono memperoleh nilai tertinggi, saksi menempati peringkat kedua, namun yang dipilih oleh parpol tersebut adalah fauzi bowo padahal yang bersangkutan memperoleh peringkat terendah. jika tidak ada calon perseorangan dalam pemilukada dki jakarta tahun maka partai politik tidak akan merasa terancam, yang kemudian karena merasa terancam mereka mengajukan calon calon terbaiknya. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ada warga negara yang tidak menjadi anggota partai politik namun ikut mempergunakan hak pilihnya. warga negara seperti ini tidak memilih partai politiknya namun melihat kualitas calon kepala daerahnya. ketua pan kalbar bernama mahendra maju menjadi calon independen pada pemilu kubu raya karena ketua umum pan memiliki calon sendiri. namun mahendra justru memenangkan pemilukada. syarat dukungan bagi calon independen boleh diberikan oleh orang yang baru lahir, jika syarat dukungan mengacu pada jumlah penduduk. alasan legitimasi yang dikatakan pemerintah sebagai dasar penentuan angka syarat dukungan bagi calon perseorangan adalah alasan yang dicari cari oleh pemerintah, karena faktanya saat ini ketua partai politik yang memperoleh suara nol koma sekian justru mendapat kepercayaan menjadi ketua bintamara aman saksi adalah juru bicara komunitas pendukung ahok kompak). kompak didirikan pada juni dengan tujuan mengumpulkan (satu juta) ktp untuk mendukung pencalonan basuki sahaja purnama pada pilkada mengumpulkan (satu juta) ktp adalah hal yang sulit. ada kekuatiran bahwa kpu menjelang pilkada nanti akan mengubah syarat dukungan, sehingga formulir yang disiapkan kompak harus diubah. ada kemungkinan bahwa dari semua ktp yang dikumpulkan, sebagian akan kadaluarsa pada saat verifikasi dukungan oleh kpu. sebenarnya menurut peraturan perundang undangan, ktp dukungan untuk ktp), maka kompak berencana mengumpulkan (satu juta) ktp. kompak mengumpulkan ktp dengan dana sukarela, tidak ada pemberian dana dari ahok. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kpu belum mengumumkan jumlah penduduk jakarta, namun baru mengumumkan syarat dukungan dari jumlah penduduk. saksi belum memiliki hak pilih pada pemilu sebelumnya, namun akan memiliki hak pilih pada pilkada data terakhir menyatakan jumlah penduduk dki jakarta adalah sekitar (sepuluh juta) pendudutertulis tanpa tanggal, bulan juli sebagai berikut. ketentuan pilkada yang dimohonkan pengujian terhadap uud nri tahun pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian atas angka tentang perubahan dan pilkada, yangmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua go . terhadap ketentulvetanat@mahkamahkonsitua god iidan pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon bermaksud untuk mengikuti dan berpatisipasi melalui jalur independen dalam pemilukada daerah kalimantan selatan: para pemohon mendalilkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dari jalur independen sebagaimana tercantum dalam pilkada bersifat diskriminatif, terjadi dalam penentuan jumlah besarnya persentase dan jumlah bilangan pembagi, jumlah persentase dukungan yang harus diperoleh oleh calon kepala daerah dari jalur independen naik sebesar dari ketentuan yang terdapat dalam ketentuan undang undang sebelumny),disimulasikan, maka dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilukada provinsi kalimantan selatan naik hingga hal tersebut akan mengebiri calon perseorangan untuk ikut serta dalam penguatan demokrasi dalam bentuk pemilukada, bahwa menurut parakhususnya para pemohon. iii. keterangan dpr kedudukan hukum (legal standing)dan pilkad yang dimiliki oleh pemohon. bahwa ketentuan angka tentang perubahan dan adalah salah satu ketentuan yang ikut diubah pilkada. syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godyang merupakan bunyi asli dari peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun sebelumnya syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam nomor tahun hanya berkisar dari (tiga persen) sampai (enam setengah persen), sedangkan dalam pilkada syarat dukungan bagi calon perseorangan menjadi (enam setengah persen) hingga (sepuluh persen).tio legis mengapa syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalamdikarenakan (dua) hal yakni:pilkada tahun undang undang nomor tahun dan pilkada) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan yang mengatur mengenai pilkada sebelumnya undang undang nomor tahun dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dinyatakansehingga jika dibandingkan dengan parliamentary threshold dalam pilkada tahun maka terdapat kenaikan yakni untuk syarat dukungan jumlah kursi dprd naik dari sebelumnya menjadi dan untuk syarat akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dprd naik dari sebelumnya 15x menjadi kenaikan parliamentary merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang tidak konsisten menerapkan makna calon perseorangan, calon perseorangan harusnya dimaknai sebagai hak warga negara dalam ikut berpartisipasi dalam pengisian jabatan kepala daerah wakil kepala daerah (tetapi calon perseorangan dimaknai sebagai alternatif) dan ini harus mewujud dalam regulasi tentang calon perseorangan. bahwa dengan demikian keterlibatan calon perseorangan dalam pemilik sebagai hak asasi dan bukan sekedar calon alternatif, karenanya diperlukan suatu regulasi yang menganut prinsip prinsip kebenaran, keadilan dan kesetaraan sehingga dapat diaplikasikan secara menyeluruh diseluruh wilayah indonesia (kecuali daerah tertentu seperti provinsi yogyakarta dengan keistimewaannya yang tidak menyelenggarakan pemilukada). mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi the guardian constitution) tentu wajib ikut menjamin pelaksanaan amanat uud sebagai konstitusi indonesia, dengan melakukan koreksi terhadap suatu undang undang yang tidak mencerminkan semangat konstitusi terlebih bertentangan dengan konstitusi, cast sebagaimana dalam ketentul fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god threshold inilah yang menjadikan mengapa syarat untuk pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan juga dinaikkan. untuk mendorong keseriusan calon perseorangan agar didukung secara signifikan oleh rakyat. kebijakan ini diambil karena tidak jarang juga dalam praktik pelaksanaan pilkada selama kurang lebih (satu) dekade ini dukungan masyarakat yang didapat untuk maju sebagai calon diragukan keasliannya (sering terjadi dukungan ganda)., justru berdampak sebaliknya. sehingga pada prinsipnya ratio legis yang mendasari perubahan dalam dan atas, tidak bermaksud mengurangi atau menghalang halangi bagi setiap warga negara yang ingin ikut serta dalam dunia pemerintahan sebagaimana hak konstitusi yang dimiliki dan melekat bagi setiap warga negara, justru pembuat undang undang memiliki semangat bahwa perubahan dalam dan adalah salah satu poin perubahan untuk menjadikan pilkada serentak sebagai pilkada yang lebih baik dari sebelumnya yakni menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi yang kuat sehingga tidak lagi terjadi persoalan yang umumnya terjadi selama (satu) dekade pelaksanaan pilkada ini yakni pemimpin daerah yang berasal dari jalur perseorangan memiliki legitimasi yang kurang kuat sehingga berdampak kepada ketidakharmonisan dengan dprd tempatnya. bahwa pemohon juga dalam pokok permohonannya mengusulkan rumusan yang mengubah dan yakni dengan menambahkan frase akumulasi perolehan suara sah"yang dimaksud. penambahan frase dari akumulasi perolehan suara sah pemilu legislatif adalah tidak tepat karena sejak pertama kali munculnya pengaturan mengenai syarat bagi calon perseorangan, dasar penentuan persentase bagi pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan didasarkan atas jumlah penduduk wilayah tersebut, bukan berdasarkan jumlah suara sah sebagaimana diatur dalamambahan frase dari akumulasi perolehan suara sah pemilu legislatif juga tidak sesuai jika dihubungkan persyaratan bagi calon perseorangan, hal tersebut dikarenakan pilkada bukanlah rezim pemilu sehingga tidak bisa jumlah suara sah dalam pemilu dijadikan rujukan rumusan syarat jumlah dukungan bagi calon perseorangan. hal ini berbeda dengan syarat bagi partai dan gabungan partai yang menggunakan acuan jumlah kursi dprd atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. keduanya metode tersebut adalah jelas berbeda dan tidak dapat dipersamakan pengaturannya sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa memang dalam setiap undang undang terdapat pembedaan maupun pembatasan, dan hal tersebut bukanlah perlakuan diskriminatif apalagi pelanggaran hak konstitusi. hal ini sebagaimana diatur dalam dengan demikian usulan rumusan yang untuk dan yang diajukan oleh pemohon menjadi tidak beralasdpr berpendapat adalah tidak tepat jika pemohon mendalilkan bahwa angka tentang perubahan dan bertentangan dengan dan serta. justru hal ini adalah salah satu poin perubahan untuk menjadikan pilkada ini menjadi lebih baik kedepannya dalam hal menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi yang kuat. dengan demikian dalil pemohon yang mempertentangkan angka tentang perubahan dani2.4jjuni dan telah menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan april yang diterima mahkamah pada tanggal juli sebagai berikutmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godketentuan undang undang guo pada intinya menyatakan bahwa calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri sebagai kepala daerah (gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota) wajib memenuhi ketentuan prosentase syarat dukungan penduduk wilayah pemilihan, sebelum pelaksanaan pemilu kepala merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god daerah. hal tersebut menurut pemerintah merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkompetisi pada penyelenggaraan pemilukada. dengan demikiangambarkan kedaulatan rakyat. serta terwujudnyastem pemilihan yang lebih berkualitasyang tercermin dari dukungan rakyat pemilih. bahwa selain persyaratan ambang batas bagi calon independen dinaikkan, syarat dukungan untuk calon dari parpol atau gabungan parpol juga naik dari persen menjadi persen kursi, lalu dari persen suara menjadi persen suara, kebijakan ini adalah untuk mendorong keseriusan calon perseorangan didukung secara signifikan oleh rakyat, threshold menjadi salah satu faktor penting untuk menunjukkan peran dan dukungan yang signifikan dari masyarakat dalam proses seleksi calon perseorangan. kebijakan ambang batas yang diatur dalam objek permohonan guo merupakan analogi atas kebijakan pemilihan umumtersebut selain untuk persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga berlaku untuk semua peserta pemilu presiden wakil presiden, dpr dan dprd). hal tersebut berlaku secara obyektif bagi seluruhobjek permohonan guo telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbagai rujukan dalam menyikapi permohonan ini perlu pemerintah sampaikan bahwasetidaknya hal ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menilai permohonan guo. bahwa, yaitu tegaknya prinsip dan nilai demokrasi. pilkada bukanlah satu tujuan,kannya pilkada tidak serta merta demokrasi akan terjadi, bila pilkada itu dilaksanakan seenaknya dan mengabaikan nilai nilai demokrasi universal dalam melaksanakannya. harus menjadi kesadaran semua pihak bahwa dalam pelaksanaan pilkada dibutuhkan banyak pembenahan. antara lain pembenahan manajemen merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kelembagaan, yang menyangkut kelembagaan pelaksana pilkada seperti kpu, bawaslu dan lembaga lembaga lain yang terkait. kemudian juga penguatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang cerdas baik secara intelektual maupun moral serta dukungan yang kuat dari masyarakat yang akan dipimpinnya. keberhasilan demokrasi dan pemerintahan daerah indonesia tidaklah tergantung pada sistem pengusulan dan perekrutan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan tergantung pada kebijaksanaan dan kearifan seluruh elemen yang terlibat dan berpartisipasi dalam melaksanakannyasehinggdemi tegaknya amanah konstitusi dan kepentingan seluruh masyarakat indonesia, perlu kiranya dilakukan uji materil aii. ringkasan permohonan bahwa putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor: puu v telah mengembalikan hak pasangan calon perseorangan (independen) untuk dapat ikut serta dalam pemilu kepala daerah dengan ketentuan syarat bagi calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan, tidak boleh lebih berat dari calon yang maju dari jalur partai politik dan atau gabungan partai politik. bahwa yang menjadi persoalan adalah nomor tahun yang mengatur tentang pemilu kepala daerah, didalam ketentuannya terdapat aturan yang menyimpang dan melampaui maksud dan jaminan konstitusi karena ada perlakuan yang diskriminatif terhadap syarat syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga membuat kedudukan setiap warga negara tidak lagi sama didepan hukum sehingga hak hak konstitusional warga negara dilanggar. bahwa dalam nomor tahun adalah pengganti dari nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun yang mengatur ketentuan mengenai pemilukada. dalam tahun terdapat yang mengatur mengenai syarat dukungan minimal dari masyarakat bagi calon perseorangan yang akan maju dalam pemilu kepala daerah. bahwa dalam nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun pada (2a), syarat calon perseorangan adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat sebesar s.d. penduduk, tergantung jumlah penduduk disetiap daerah. sedangkan dalam tahun syarat calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan ditetapkan sebesar s.d. 10y5 sesuai dengan jumlah penduduk suatu daerah yang akan menyelenggarakan pemilukada, yaitu fadjroel rachman, saut mengatasi sinaga, dan victor santoso sandiaga, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia dan secara berturut turut adalah ketua umum, sekretaris umum, serta bendahara umum gerakan nasional calon independen inci), sebuah perkumpulan yang didirikan dengan akta notaris dan telah terdaftar sebagai badan hukum kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan nomor ahu .ah. tahun bertanggal desember bahwa inci, sebagaimana termuat dalam anggaran dasarnya, bertujuan antara lain mendirikan dan membangkitkan nilai nilai demokrasi bagi seluruh rakyat indonesia mana untuk mencapai tujuannya inci menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan, antaranya, meningkatkan kemampuan para kandidat pemimpin daerah dan nasional dalam segala aspeknya, sebagaimana dijelaskan dalam anggaran dasarnya: bahwa para pemohon, khususnya pemohon dan pemohon ii, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar inci, berhak mewakili inci dalam dan luar pengadilan: bahwa pengurus inci, cast pemohon maupun inci sebagai organisasi telah aktif memperjuangkan hak konstitusional warga negara yang hendak mengajukan diri sebagai calon perseorangan, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilihan presiden, dan telah beberapa kali diterima kedudukan hukum (legal standing) nya dalam pengujian konstitusionalitas undang undang terhadap uud mahkamah konstitusi, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa, menurut para pemohon, berlakunya dan merugikan hak konstitusional para pemohon karena telah mempersempit peluang bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah, peluang yang selama ini para pemohon upayakan demi tercapainya tujuan organisasi inci), bahwa berdasarkan uraian atas, menurut para pemohon, secara spesifik hak hak konstitusional para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya dan adalah hak atas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratisoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana masing masing diatur dalam dan serta uud i3.6j) menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf atas, menurut mahkamah, hanya pemohon dan pemohon yang tegas dinyatakan berhak bertindak untuk dan atas nama inci berdasarkan anggaran dasar inci. para pemohon telah secara spesifik menjelaskan kerugian hakana kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila para pemohon mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. dengan demikian, telah jelas terlihat kausalitas antara berlakunya ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian hak hak konstitusional para pemohon, sehingga telah jelas pula bahwa apabila permohonan guo dikabulkan potensi kerugian dimaksud tidak akan terjadi.tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga penyebutan para pemohon selanjutnya dalam putusan ini adalah hanya berlaku bagi pemohon dan pemohon iiketentuan dan yangterhadap dan uud i3. menimbang bahwa dalil para pemohon tentang pertentangan ketentuan dan dengan uud sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini, apabila ditingkatkan, didasarkan pada argumentasi sebagai berikut: i. bahwa dan telah menghilangkan esensi demokrasi yang sesungguhnya, sebagaimana diamanatkan uud menurut para pemohon, hakikat dipilih secara demokratis dalam ketentuan tersebut bukanlah hanya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan secara demokratis, melainkan mencakup seluruh tahapan pemilihan, termasuk pencalonan. persyaratan yang sangat memberatkan calon perseorangan dibandingkan dengan calon dari partai politik menurut para pemohon adalah tidak mencerminkan spirit demokrasi dalam dan semangat uud ii. bahwa dan juga bertentangan dengan semangat uud ymangat uud yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan: iii. bahwa dan menurut para pemohon, samping menaikkan persentase dukungan untuk calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah juga menggunakan parameter atau bilangan pembagi yang berbeda dengan calon dari partai politik. calon perseorangan menggunakan parameter jumlah penduduk, partai politik menggunakan parameter gabungan suara sah. hal itu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god oleh para pemohon dinilai sebagai ketentuan yang diskriminatif sehingga bertentangan dengan uud iv. bahwa para pemohon juga merujuk putusan putusan mahkamah konstitusi yang pada intinya mempertegas keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, antaranya putusan nomor puu v bertanggal juli dan putusan nomor puu viii bertanggal desember bahwa, menurut para pemohon, agar terwujud persamaan dan keadilan depan hukum bagi setiap warga negara, khususnya bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka persentase syarat minimal dukungan suara untuk calon perseorangan harus diubah berdasarkan jumlah suara sah dalam pemilihan umum legislatif yang terakhir dengan argumentasi yang diuraikan secara panjang lebar pada halaman sampai dengan halaman sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini. i3. menimbang bahwa para pemohon mengajukan ahli drs. effendi ghazali, si, ph. mps id, pakar komunikasi politik, yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang sehat diperlukan partai politik sebagai pilar atau elemen utama demokrasi yang juga sehat. keberadaan calon perseorangan adalah sebagai pendorong agar partai politik makin sehat. oleh karena itu, banyak negara yang dekorasinya sudah matang, persyaratan calon perseorangan justru dimudahkan. ahli juga menyatakan bahwa kalaupun syarat calon perseorangan harus diatur sedemikian rupa sehingga diperlukan perubahan, pengaturan itu haruslah mengacu pada total jumlah suara yang digunakan untuk memilih semua calon yang sah, dalam hal ini suara pada pemilihan sebelumnya, para pemohon juga mengajukan saksi mukhlis mukhtar, s.h. dan saksi faisal basri, s.e., m.a. pada persidangan tanggal juli serta saksi tamara aman pada persidangan tanggal agustus saksi mukhlis mukhtar, s.h. pada pokoknya menerangkan bahwa, yang berbeda dengan syarat sebagaimana diatur dalam pada tahun seusai helsinki, pemilukada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tingkat provinsi dan (tujuh) kab kota dimenangkan oleh calon independen, namunaksi faisal basri, s.e., m.a. pada pokoknya menerangkan bahwa dibukanya jalur calon independen mengakibatkan terjadinya penurunan biaya mahar pencalonan melalui partai politiksaksi tamara aman pada pokoknya menerangkan bahwa sebenarnya menurut peraturan perundang undangan, ktp dukungan untuk calon gubernur, maka kompak (yaitu organisasi saksi) berencana mengumpulkan (satu juta) ktp. mengumpulkan ktp dukungan tersebut adalah hal yang sulit. i3. menimbang bahwa mahkamah telah membaca keterangan dewan perwakilan rakyat bertanda juli yang pada pokoknya menerangkan terjadi kenaikanjika dibandingkan dengan sehingga syarat untuk pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan juga dinaikkan. syarat ambang batas demikian juga dimaksudkan untuk mendorong keseriusan calon perseorangan agar didukung secara signifikan oleh rakyat. i3. menimbang bahwa mahkamah telah pula mendengar keterangan lisan presiden dan atau yang mewakili dalam persidangan tanggal juni serta membaca keterangan tertulis presiden bertanda april yang pada pokoknya menerangkan bahwa kebijakan ambang batas yang diatur dalam objek permohonan guo telah didelegasikan kepada pembentuk undang undang untuk mengaturnya dengan undang undang.tidak mengandung unsur unsur yang diskriminatif, mengingat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa kebijakan threshold tersebut juga berlaku untuk semua peserta pemilu presiden wakil presiden, dpr dan dprd). i3. menimbang bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan para pemohon beserta seluruh bangunan argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil dalilnya maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh mahkamah adalah:tentangan dengan semangat demokrasi dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksudmenghambat hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahansifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan semangat uud menimbang bahwa berkenaan dengan masalah masalah mendasar yang yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh mahkamah, sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, telah terang bahwa substansi permohonan guo berkait langsung dengan persoalan yang jamak terjadi dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), dalam hal ini tarik menarik antara kebutuhan akan terlibatnya sebanyak mungkin peran rakyat dalam pengambilan keputusan politik yang merupakan tuntutan ideal demokrasi dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kebutuhan untuk merumuskan pembatasan dalam norma undang undang yang bertujuan agar demokrasi yang diidealkan itu tidak justru menjadi bersalah guna. oleh karena itu, menjadi penting bagi mahkamah untuk mengingatkan kembali pendapat mahkamah yang secara substansial telah berkali kali disampaikan dalam putusan putusannya, salah satu antaranya adalah putusan nomor puu xiii bertanggal juli yang antara lain menyatakan:juga warga negara. oleh karena itu .i3. menimbang bahwa bertolak dari pendirian mahkamah sebagaimana dijelaskan dalam paragraf j3.13j atas maka dalam konteks permohonan guo, mahkamah perlu menegaskan pendirian dimaksud sebagai berikut: bahwamerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid: bahwa, pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub paragraf atas adalah sejalan dengan penegasan yang dalam angka menyataengan memberikan tekanan utama pada hakikat pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesungguhnya telah menerjemahkan makna demokratis dalam uud itu dalam konteks demokrasi deliberatif. oleh karena itu, dalam memahami seluruh ketentuan dalam tidak boleh dilepaskan dari gagasan demokrasi deliberatif dimaksud, bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub paragraf dan f3. atas sama sekali tidak boleh diartikan sebagai mengesampingkan, pengurangan, lebih lebih peniadaan, kedudukan dan peran partai politik dalam demokrasi, termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah. dalam kehidupan modern, tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id politik. demokrasi tanpa partai politik hanya ada dalam gagasan demokrasi langsung ala negara kota polis) dalam alam pikiran yunani purba ancient greek) yang mustahil dilaksanakan dalam kompleksitas kehidupan bernegara modern saat ini. oleh karena itu, bukanlah tidak berdasar jika ada pendapat yang menyatakan matang dan sehatnya demokrasi suatu negara, dalam banyak hal, bergantung pada dan tercermin dari matang dan sehatnya partai partai politik negara itu. kesadaran akan viralnya kedudukan dan peran partai politik itulah yang mendorong mpr, tatkala melakukan perubahan uud memasukkan secara eksplisit partai politik dalam ketentuan yang mengatur mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam uud ukuran yang secara umum diterima guna menilai tingkat kematangan dan sehatnya partai politik adalah terletak pada kemampuan partai politik itu melaksanakan fungsi fungsi minimumnya, antara lain, fungsi representasi politik, fungsi komunikasi politik, fungsi agregasi politik, fungsi pendidikan politik, fungsi rekrutmen politik. dalam kaitan dengan pemenuhan fungsi fungsi partai politik itulah seharusnya keberadaan calon perseorangan, sebagai bagian dari proses rekrutmen politik, harus dilihat dan ditempatkan. dengan demikian, dalam konteks pemilihan kepala daerah, asumsi rasional yang terbangun dari konstruksi pemikiran atas adalah bahwa makin baik partai politik melaksanakan fungsi fungsi minimumnya tersebut berarti makin matang dan makin sehat partai politik yang bersangkutan yang pada akhirnya akan bermuara pada makin menurunnya kemunculan, sekaligus popularitas dan elektabilitas, calon perseorangan. i3. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal hal sebagaimana diuraikan dalam paragraf j3.merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id bahwa setelah diteliti dengan seksama dan mendetail, ternyata syarat dukungan bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan sesuai tahun lebih besar dan lebih berat dari calon yang maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik dengan alasan sebagai berikut: dibanyak daerah provinsi kabupaten kota, setelah disimulasikan, jumlah syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan lebih besar kenaikan persentasenya dari jalur partai politik dan atau gabungan partai politik, hal diskriminatif lainnya adalah calon perseorangan dihitung dari jumlah penduduk, sedangkan partai politik dihitung dari jumlah suara sah pemilu legislatif terakhir atau dihitung dari jumlah kursi yang jika dikonversi dengan suara, lebih sedikit dari suara sah, karena terdapat suara sisa dari partai politik yang tidak terpakai. bahwa akumulasi suara partai politik dalam pemilu legislatif yang terkoneksi menjadi kursi dprd diperoleh dalam penyelenggara pemilu yang dibiayai oleh apbn yang merupakan uang negara, sedangkan akumulasi dukungan masyarakat yang harus dikumpulkan oleh calon perseorangan dalam bentuk surat dukungan dan foto copy kartu tanda penduduk diperoleh dengan biaya pribadi dan swadaya masyarakat, sehingga jika diperbesar hingga kali lipat maka biaya yang harus dikeluarkan untuk administrasi dan operasional menjadi sangat besar dan tentu hal tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi dan demokrasi: bahwa kenaikan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sama merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god:i3.merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idmengingat tahapan tahapan pemilihan kepala daerah telah berjalan, sementara putusan mahkamah tidak berlaku surut (non refractive), agar tidak menimbulkan kerancuan penafsiran maka mahkamah penting merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menegaskan bahwa putusan ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah serentak setelah pemilihan kepala daerah serentak tahunpemohon iiiyatakan huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang perubahan atasmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godsembilmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idmerdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons sekali tidak berimplikasi pada pasangan calon dalam hal biaya (dengan asumsi tidak ada mahar politik sesuai dengan amanah undang undang), hal ini berbeda dengan kenaikan syarat bagi calon perseorangan yang otomatis akan menaikkan anggaran operasional dalam mengumpulkan dukungan pemilih masyarakat. bahwa suara partai diperoleh dalam pemilu legislatif, sedangkan dalam pemilu legislatif, masyarakat sama sekali tidak memberikan mandat agar wakil rakyat yang dipilih, menentukan bakal calon kepala daerah, sebab masyarakat memilih wakil rakyat agar menjalankan fungsi legislasi, budgeting (anggaran) dan pengawasan. bahwa dengan demikian partai politik mendapatkan tiket gratis atau fungsi tambahan untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, oleh karenanya calon yang maju melalui jalur partai politik laksana mendapatkan durian runtuh , karena tidak perlu bersusah payah, sedangkan jalur perseorangan dengan aturan yang baru harus melipatgandakan kerja kerasnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. bahwa kekeliruan nomor tahun adalah menjadikan jumlah penduduk suatu daerah (provinsi kabupaten kota) sebagai acuan dalam menentukan besaran persentase dukungan minimal bagi calon yang maju melalui jalur perseorangan. kekeliruan tersebut terjadi karena: dalam dan mensyaratkan dukungan dihitung dari jumlah penduduk yang didalamnya termasuk bayi, anak anak, orang gila dan orang yang sudah meninggal dan warga negara asing yang tinggal daerah tersebut, sedangkan pada dukungan disertai dengan identitas diri berupa ktp, dan identitas lainnya, sehingga terjadi kontradiksi terminus dalam ketentuan tersebut. disatu sisi jumlah penduduk, disisi lain harus menggunakan identitas yang keniscayaan orang dewasa. jumlah penduduk menghitung seluruh penduduk yang hidup, baik bayi, anak anak, dan orang cacat mental maupun orang gila hilang ingatan, bahkan orang yang baru meninggal seringkali masih tercatat hidup dan warga negara asing yang tinggal daerah tersebut, sedangkan orang masyarakat yang akan dimintakan dukungan untuk calon perseorangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tidak termasuk bayi, anak anak dan orang gila dan warga negara asing yang tinggal daerah tersebut. jumlah penduduk berubah ubah setiap hari karena lahir maupun meninggal. bahwa sejak ditetapkan besarnya jumlah penduduk pada saat proses pemilukada sampai dengan pencoblosan, angka jumlah penduduk tentu berfluktuasi yang pada umumnya selalu meningkat. hal ini berbeda dengan syarat calon dari partai politik yang jumlahnya fix atau pasti yakni dari suara sah partai politik pada pemilu legislatif yang terakhir. bahwa permasalahan ketidakadilan dimuka hukum atas ketentuan juga terjadi karena tersebut dalam undang undang ini hanya menjangkau dan meliputi seluruh daerah luar provinsi aceh yang tunduk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, yang mana syarat dukungan bagi calon perseorangan yang maju dalam pemilukada kabupaten kota provinsi aceh ditentukan sebesar dari jumlah penduduk. tahun menyebutkan dengan tegaspersoalan yang muncul adalah apakah daerah aceh bukan wilayah indonesia, atau indonesia bukan bagian dari aceh sehingga harus ada perbedaan syarat calon perseorangan antara aceh dengan daerah lainnya indonesia. atau apakah syarat jumlah dukungan, termasuk dalam bingkai keistimewaan provinsi nanggroe aceh darussalam sehingga harus berbeda dengan daerah lain?. disisi lain mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor puu viii menyebutkanfakta hukum lainnya, provinsi papua yang merupakan daerah otonomi khusus juga memberlakukan calon perseorangan dalam pemilukada . merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god

ng, rlmonsgorum kajian hukum dan konstitusi (khk), pemohon gerakan mahasiswa hukum jakarta (mhj), pemohon denny audisi, s.h., pemohon iii bernard runtukahu, s.h., pemohon roem jiran, s.h., m.h., pemohon wahyu nugroho, s.hi., mil pemohon muhammad ramadhan, s.h., pemohon vii sadikin, pemohon viii novi susanti, pemohon helena prima ginting, pemohon rakyat maharani, pemohon alfian akbar layanan, pemohon xii sheila liefanny, pemohon xiii wahyu singgih, pemohon xiv karina unity perdana, pemohon retno anggiani, pemohon xviitab undang undang hukum perdata kuh perdata)li bahwa pada tanggal september mahkamah telah menerima surat pencabutan permohonan nomor puu x11 tertanggal september dari para pemohon yang pada pokoknya menyataara pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian kitab undang undang hukum perdat. anggota, dengmaterialis akbar ttd. santo panitera pengganti, ttd. sholihin nasyayasan bina desa sadajiwa, dalam hal ini diwakili oleh: nama dwi studi warga negara indonesia jabatan ketua pengurus yayasan bina desa sadajiwa alamat jalan saleh abad nomor rt. rw. kelurahan bidara cina, kecamatan jatinegara, jakarta timur disebut n000050 0n05 00nn . pemohon koperasi karya insani, dalam hal ini diwakili oleh: nama yuyu rahayu warga negara indonesia jabatan ketua koperasi karya insani alamat jalan saleh abad nomor rt. 023irw. kelurahan bidara cina, kecamatan jatinegara, jakarta timur disebut 2nn0n0n055000500202050 . pemohon ii, yayasan pemberdayaan perempuan kepala keluarga, dalam hal ini diwakili oleh: nama ir. zulminarni warga negara indonesia jabatan ketua pengurlamat duren sawit asri, kav. jalan lapangan nomor rawa domba, duren sawit, jakarta timur disebut lll ll. pemohon ill: asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek), dalam hal ini diwakili oleh: nama ny. endang susilowati warga negara indonesia jabatan ketua pengurus komite eksekutif nasional asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) alamat jalan danau poso nomor panutan, kelurahan panutan barat, kecamatan mataram, kota mataram, nusa tenggara barat disebut 2500n0n0000n0000000000n00n nun. pemohon iv: asosiasi pusat pengembangan sumberdaya wanita psw), dalam hal ini diwakili oleh: nama ir. kadar tri wusaningsih, warga negara indonesia jabatan sekretaris badan pengurus alamat jalan belimbing blok e2, nomor kelurahan tegal gundul, kecamatan bogor utara, kotamadya bogor disebut n0 . pemohon lembaga pengkajian dan pengembangan koperasi pek), dalam hal ini diwakili oleh nama subroto warga negara indonesia jabatan ketua yayasan lembaga pengkajian dan pengembangan koperaerekonomian nasional dan koperasi sebagai sokogurunya, cc. berusaha untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. bahwa tujuan pemohon adalah mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berdasarkan huruf akta pendirian koperasi karya insani diwakilkan oleh pengurus baik hadapan maupun luar pengadilanbahwa pemohon iii didirikan berdasarkan akta notaris ny. martina warmansjah sh, nomor tertanggal mei bahwa maksud dan tujuan organisasi ini adalah social, keagamaan dan kemanusiaan: dibidang sosial pemohon iii melaksanakan kegiatan: lembaga formal dan non formal panti asuhan, panti jompo dan panti weda rumah sakit, poliklinik dan laboraturium pembinaan olah raga penelitian bidang ilmu pengetahuan studi banding dibidang kemanusiaan pemohon iii melakukan kegiatan memberi bantuan pada korban bencana alam memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang member bantuan kepada tuna wisma, pasir miskin, gelandangan dan pemberdayaan perempuan kepala keluhak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing melalui permodalansemakin diminimalisir, terhadap permohonan pengujian huruf dan huruf dan undang undanghuruf dan undang undang guo secara: bahwa paradigma mengenai pengawas dan pengurus dalam: bahwaberdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang pengoperasian dinyatakan bahwa pengawas.undang undang: pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota" bahwaundang undanghal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang undang guo, yaitu: a). ketentuan huruf yang menyatakan, rapat anggota berwenang: cc. memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus," b). ketentuan yang menyatakan: pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh pengawas dengan menyebutkan alasannya,: bahwa "pekerjaan sambilan dan kehormatan":bisa dipahami sebagai melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam poin ).bahwalain dari undang undang guo, yaitu: a). ketentuan huruf yang menyatakan: anggota: memilih dan atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus": b). ketentuan huruf yang menyatakan: rapat anggota berwenang: cc. memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus," ).bahwa bila dipahami maksud dalam ketentuan huruf undang undang guo bahwa jelas mengandung pengertian ": ).bahwa huruf undang undang guo).bahwa apabila memahami huruf dan huruf dan juncto huruf undang undang ago secara utuh, pernyataan pemohon sebagaimana dimaksud pada poin, adapun pengaturan dalam huruf dankekeluargaan seperti yang tercantum dalam uudterhadap permohonan pengujian angkahanya menafsirkan bahwa deepin merupakanpadahal tidak ada satu pun ketentuan dalam undang undang guo yang menegaskan bahwa deepin merupakan wadah tunggal dan merupakan satu satunya wadah bagi gerakan koperasi untuk berorganisasi: bahwa apabila cermati ketentuan dalam angka undang undang guo hanya menyatakan: deng" artinya dewan koperasi indonesia didirikan oleh gerakan koperasi indonesia, bahwa ketentuan angka undang undang guo menyatakan". ini berarti, bahwa dapat dipahami kekeliruan pemohon dalam menafsirkan ketentuan dalam undang undang guo sehingga menyimpulkan deepin merupakan satu satunya wadah atau wadah tunggal dari organisasi koperasi adalah berangkat dari penafsiryatakan, yang dimaksud dengan "dewan koperasi indonesia"": penjelasan undang undang guo tidaklahbahwa penafsiran pemohon terhadap berlakunya angka dan undang undangyat, serta memberangus ham sebagai hak setiap warga negara sangatlah tidak beralasan dan merupakan penafsiran yang sangat sempit dan dangkal oleh karenanya tidak bertentangan dengan dan dan uud nkri tahun berdasarkan keterangan atas, dpr mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untukangka angknomor tahun tentang pengoperasian tidak bertentangan dengan uud menyatakan angka angka angka huruf dan huruf dan nomor tahun tentang pengoperasian tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, menimbang bahwa pihak terkait informandum, institute for global justice igj) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal juli yang menguraikan hal hal sebagai berikut: kedudukan pihak terkait pihak terkait adalah sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor tahun fokus kerja pihak terkait adalah pada isu isu perdagangan bebas dan melakukan anal terkait dengan dampak dampak buruk yang ditimbulkan dari dari praktik perdagangan bebas, khususnya terhadap petani, nelayan, buruh, dan sektor usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. untuk itu, pemohon memiliki visi mewujudkan tatanan dead globe tapi gerakan sosial. adapun misi dari pemohon adalah untuk mendemonstrasikan globaiisaf dan memfasilitasi transformasi gerakan sosial agar kritis terhadap globalisasi, melalui riset, advokasi, pendidikan, dan pengembangan jaringan kerja, pihak terkait mengetahui melalui pemberitaan media bahwa mahkamah konstitusi sedang dilakukan perjanjian terhadap pemberlakuan beberapa pasai dari undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, bahwa terhadap hal tersebut, pihak terkait sebagai warga negara organisasi yang memiliki fokus kepada perkembangan dan kemajuan koperasi indonesia memihak, sepenting terhadap uji materi dengan nomor perkara dimaksud. hal ini karena koperasi adalah agenda yang diperjuangkan oleh pihak terkait dalam mengembalikan kedaulatan ekonom, nasional, dalam menghadapi praktik perdagangan bebas dunia. salah satu riset yang pernah dilakukan oleh pihak terkait adalah tentang praktik perdagangan bebas indonesia yang diadopsi dalam kebijakan nasional. dan bersektor usaha mikro dan koperasi indonesia yang persoalannya terkendala akibat praktik liberalisasi sektor perbankan. riset tersebut berjudul invasi bank asing indonesia yang dilakukan pada dalam riset tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan usaha bersama, maka koperasi adalah jalan keluar dari persoalan liberalisasi perbankan selama ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan uud atas hal tersebut, pihak terkait mohon agar permohonan ini sebagai pihak terkait ini dapat diterima: alasan alasan bahwa terhadap perkara dimaksud, pihak terkait memiliki kepentingan yang sama dengan para pemohon dalam perkara nomor puu x1 bahwa pemberlakuan angka dan pengoperasian tentang definisi dari koperasi, pihak terkait memandang bahwa frasa koperasi sebagai badan hukum telah menyamakan koperasi dengan perusahaan yang secara prinsip sangat berbeda dengan koperasi. frasa tersebut juga menghilangkan prinsip prinsip koperasi yang didasari pada asas kekeluargaan dan usaha bersama yang memiliki praktik berbeda dari perusahaan. frasa pemisahan kekayaan memiliki makna yang berbeda dengan iuran yang dibayarkan anggotanya yang menggambarkan prinsip kekeluargaan dan usaha bersama, bahwa pemberlakuan angka huruf pengoperasian tentang modal penyertaan, pihak terkait memandang frasa penyertaan modal memiliki makna yang berbeda dengan iuran anggota yang merupakan hal inti dari prinsip dasar koperasi yang dilaksanakan dengan konsep dari anggota, bagi anggota, dan untuk anggota. frasa modal penyertaan juga menghilangkan prinsip koperasi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan usaha bersama. hal ini juga akan menjadi ancaman ketika penyertaan modal disamakan dengan praktik penanaman investasi dalam koperasi sehingga mampu merusak prinsip dasar koperasi. akhirnya koperasi tidak dapat lagi menjadi jalan keluar dalam melawan praktik perdagangan bebas indonesia: bahwa pemberlakuanntang pengawas, pemohon memandang bahwa pengawas dalam hal ini telah menghilangkan independensi koperasi yang dijalankan oleh anggotanya sesuai dengan ad art yang dibuat atas kesepakatan bersama seluruh anggotanya. adanya intervensi dari pengawas luar anggota koperasi juga telah menghancurkan prinsip koperasi yang didasari atas asas demokrasi dari anggota, bagi anggota, dan untuk anggota, bahwa pemberlakuan angka undang undang pengoperasian tentang dewan koperasi indonesia, pemohon memandang .kehadiran dewan koperasi telah menghilangkan hak sebuah koperasi untuk juga diperjuangkan dan didengar suaranya oleh pemerintah tanpa harus menjadi bagian dari dewan koperasi. keberadaan dewan koperasi seakan akan memaksa koperasi yang independen dan beragam untuk ikut terlibat dalam sebuah dewan koperasi yang sifatnya tunggal: permohonan atas hal tersebut, pihak terkait memohon kiranya mahkamah konstitusi memberikan putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pihak terkait, menyatakan angka angka angka hurufhuruf dengan segala akibatmemiliki pendapat berbeda, pihak terkait mohon keadilan yang seadil adilnya (ex ago bono), menimbang bahwa pemohon dan pihak terkait informandum, institute for global justice igj) menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal oktober serta pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal dan bulan tahun yang kesemuanya diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktodan angka huruf dandirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka memberikan perlindungan konsumen melestarikan lingkungan hidup dibidang keagamaan pemohon iii melakukan kegiatan mendirikan sarana ibadah menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah meningkatkan pemahaman keagamaan melaksanakan syiar keagamaan studi banding keagamaan. bahwa pemohon iii fokus pada akses terhadap informasi, sumberdaya kehidupan dan pengambilan keputusan serta akses terhadap keadilan hukum. perubahan tata nilai negatif terhadap perempuan dan kepala keluarga melalui kampanye dan pendidikan masyarakat luas. berdasarkan akta pendirian yayasan pemberdayaan perempuan kepala keluarga diwakilkan oleh pengurus baik dalam proses peradilaniii akan terhalangi. dengan berlakunya undang undang nomor tahun pemohon iii akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya. bahwa pemohon iiiakta pendirian nomor tanggal april yangdibuat oleh ny. martina warmansjah, s.h., notaris jakarta, dengan perubahan akta nomor tanggal agustusyang dibuat oleh ny. asmara noer notaris jakarta dengan perubahan aktengan terlebih dahulu mengutip beberapa yang menjadi dasar pendirian para pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana termuat dalam bukti buktiadalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, membangun dan mengembangkan masyarakat pedesaan, dan memberikan perlindungan konsumen. berdasarkan anggaran dasar yayasan tersebut, dwi studi berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan guo: pemohon adalah badan hukum privat dalam bentuk koperasi, yang antara lain, menyelenggarakan usaha simpan pinjam, menyediakan bahan kebutuhan pokok sehari hari, primer dan sekunder untuk anggota, percetakan, fotokopi, cleaning service, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. berdasarkan anggaran dasar koperasi tersebut, yuyu rahayu berhak mewakili koperasi untuk mengajukan permohonan guo: pemohon iii adalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, gelandangan, dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, dan rumah duka, serta memberikan perlindungan konsumen. berdasarkan anggaran dasar yayasan tersebut, ir. zulminarni berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan guo, pemohon adalah badan hukum privat dalam bidang asosiasi yang tujuan, antara lain,, . berdasarkan anggaran dasar badan hukum tersebut, nyonya endang susilowati berhak mewakili badan hukum untuk mengajukan permohonan guo, pemohon adalah badan hukum privat dalam bentuk perkumpulan yang bertujuan, antara lain, sebagai wadah untuk memfasilitasi penguatan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya: melakukan advokasi untuk terwujudnya solidaritas dan kerjasama antar perempuan dan masyarakat dalam rangkaatan perempuan. berdasarkan anggaran dasar badan hukum tersebut, ir. kadar tri wusaningsih, berhak mewakili badan hukum untuk mengajukan permohonan guo, bahwa pemohon adalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan pemahaman masyarakatdan budaya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan: mengadvokasi dan mengadakan pendampingan bagi tumbuhnya koperasi koperasi sejati masyarakat luas. berdasarkan anggaran dasar yayasan tersebut, subroto dan sukma fitri studi berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan ago, bahwa pemohon vii sampai dengan pemohon adalah orang perseorangan warga negara indonesia yang masing masing sebagai pengawas, anggota, sekretaris, dan bendahara koperasi insani, yang menurut mahkamah berhak mengajukan permohonan guo, pemohon sampai dengan pemohon menganggap bahwa berlakunya angka angka dan angka huruf dan huruf huruf dan 2012uu yang mengatur tentang frasa koperasi adalah badan hukum , modal penyertaan koperasi dari pihak luar, kewenangan pengawas dapat memberhentikan pengurus, dan pengurus dapat dipilih dari non anggota telah merugikan hak konstitusional para pemohon, khususnya dapat menghambat berkembangnya koperasi pelosok tanah air, menghambat tercapainya tujuan organisasi, dan pemenuhan hidup para pemohoara pemohon yang menurut dalilnya telah menderitaberdasarkangka dan angka huruf dan huruf dan yang oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan uud angk: menurut para pemohon, frasa koperasi adalah badan hukum dalam angka undang undang guo bertentangan dengan pembukaan uud dan uud dengan alasan, sebagai berikut:akan diterjemahkan hanya sebagai badan hukum (rechtspersoon) yang merupakan orulkan korporatisasi koperasi yang memunculkanketentuan tersebut tidak sesuai dengan jatidiri koperasi, namun akan menyamakan koperasi dengan perusahaan pada umumnya yang berbentuk perseroan terbatas, definisi koperasi dalam yang menempatkan koperasi sebagai badan hukum bertentangan dengan cita cita ideologi bangsa yang tertuang dalam pembukaan uud yang menempatkan manusia, bangsa ini, lebih tinggi dari perusahaan. selain itu frasa koperasi adalah badan hukum" telah bertentangan alineafrasa koperasi adalah badan hukum dalam tidak sesuai dengan dan sehingga angka bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud definisi koperasi sebagai badan hukum merupakan bentuk korporatisasi koperasi yang melihat aspek koperasi dalam dimensi mikro perusahaan telah mereduksi jatidiri koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam dan uud angka huruf menyatakan,huruf selain modal sebagaimana dimaksud pada modal koperasi dapat berasal d. modal penyertaan, cc. . dst",:: ,, dan hasil usaha : menurut para pemohon, angka huruf undang undang guo bertentangan dan uud dengan alasan, yaitu: koperasi secara filosofis kesejarahan merupakan organisasi untuk menolri sendiri (self help organization) yang dilakukan dengan cara bekerjasama diantara anggotanya guna membangun kemandirian anggota untuk melepaskan diri dari kekuatan eksploitatif dari pihak luar anggota yang hanya mengejar keuntungan belaka. koperasi, sebagai organisasi menolong diri sendiri (self help organization) mengandalkan kekuatan pada kemandiriannya, sehingga anggota anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang dapat merugikan kepentingan anggota, modal penyertaan dari luar anggota dapat merusak kemandirian koperasi dan merusak sendi dasar demokrasi ekonomi, kemandirian, prinsip kebersamaan sebagaimana diatur dalam uud karena anggota koperasi akan dijadikan: cc. modal penyertaan dari luar anggota koperasi akan menimbulkan ketidakpastian karena bertentangan nilai nilai yang diatur dalam yaituhuruf huruf yang menyatakan: huruf dan huruf pengawas bertugas: mengusulkan calon pengurus: . dst pengawas berwenang: dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya : pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota : pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota. atas usul pengawas :menurut para pemohon, huruf huruf bertentangan dengan dan dan uud dengan alasan sebagai berikut: koperasi merupakan organisasi yang demokratis yangkoperasi merupakan bagian penting dari jatidiri koperasi, sehingga setiap keputusan yang diambil harus menjamin adanya pengendalian anggota, koperasi adalah milik bersama para anggota yang menjamin setiap individu bebas dari ketidakadilan, ketidaksetaraan, pengangguran, jerat hutang, tidak efisiensinya penggunaan modal sosial dan keuangan, serta anomi yang diciptakan oleh sistem kapitalisme: rapat anggota tahunan rat) sebagai pengambilan keputusan tertinggi, namun pengawas mempunyai kewenangan yang lebih besar, yaitu mengusulkan calon pengurus, menghentikan pengurus. kewenangan pengawas tersebut berpotensi mengancam nilai nilai demokrasi .yang dikembangkan dalam koperasi, sehingga, fax email: sekretariat@mahkamahkonsttusigoid bernuansa kesetaraan, membatasi calon yang menjadi anggota koperasi,. semangat asas kekeluargaan dari anggota, untuk anggota telah dikebiri oleh berlakunya dalam undang undang guo, sehingga kewenangan pengawas tersebut telah mencederai prinsip prinsip koperasi: koperasi merupakan perkumpulan otonom dan dikelola secara demokratis dari, oleh, dan untuk anggota. kedaulatan tertinggi berada tangan anggota, bukan tangan pihak luar. kedudukan pengawas yang menjadi sangat dominan dalam struktur organisasi koperasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi koperasi, koperasi secara prinsip membuka keanggotaan bagi siapapun tanpa diskriminasi apapun, sehingga posisi pengurus yang berasal dari luar anggota secara nyata dimaksudkan untuk merusak demokrasi koperasi dan berpotensi merusak kehidupan pengoperasian, angka menyatakan, angka,: anggaran dasar dewan koperasi indonesia disahkan oleh pemerintah nggal desember yang dibuat oleh dilewati, s.h., notaris jakarta dan terakhir dirubah oleh makassar anita arogan, sh, notaris jakarta nomor tanggal februari bahwa maksud dan tujuan didirikan pemohon atau asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) sebagai mana disebutkan dalam anggaran dasarnya adalah:.. menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga instansi terkait dan lembaga dana dalam rangka menguatkan lembaga swadaya masyarakat anggota asosiasi dengan perempuan usaha kecil mikro yang profesional dan mandiri. kegiatan yang dilakukan pemohon adalah penguatan lembaga swadaya masyarakat atau ordo (organisasi non pemerintah) anggota asosiasi melalui pendidikan, pelatihan pelatihan, penelitian, monitoring, studi kebijakan, publikasi advokasi dan pelayanan informasi. penguatan perempuan usaha kecil mikro melalui pelatihan, studi banding, pelayanan usaha, dan studi pasar atau studi pengembangan jaringan pasar. bekerjasama dengan lembaga lembaga terkait dengan berpedoman pada maksud dan tujuan asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) berdasarkan anggaran dasar asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) diwakilkan oleh ketua badan pengurus baik dalam maupun luar proses peradilang.undangan . 118 . 119 . menurut para pemohon, angka bertentangan dengan dan dan uud dengan alasan sebagai berikut: dalam undang undang guo mengarahkan adanya wadah tunggal koperasi, yakni dewan koperasi indonesia deepin). ketentuan tersebut dicantumkan dalam penjelasan guo, yang menyatakan,ketentuan guo merupakan penggilingan terhadap satu organisasi: penempatan deepin sebagai wadah tunggal aspirasi gerakan telah melanggar hak asasi manusia dan mengganggu dinominasi gerakan dan berpotensi merusak otonomi, serta mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jatidiri koperasi indonesia: ketentuan dalam undang undang guo telah menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar, sehinggaoleh karena itu, ketentuan dalam undang undang guo telah memberangus hak asasi manusia, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat: i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan (bukti sampai dengan buktirang saksi bernama trisha ansari dan minin mintarsih, dan (satu) orang ahli bernama dr. robby tulus, yang memberi keterangan bawah sumpah, baik dalam persidangan maupun melalui video conference tanggal september dan tanggal oktober daselengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa presiden pada persidangan tanggal september menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal dan bulan, tahun yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal september yang selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut: angka angka dan angka koperasi sebagai badan hukum dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkanangka harus dibaca secara keseluruhan dengan menggunakan penafsiran yuridis, sistematis, dan obyektif logis yang lazim dalam ilmu hukum. perumusan angka undang undang guo yang menggunakan frasa orang perseorangan adalah mengacu dan bersumber pada teori subjek hukum : angka adalah mengatur tentang definisi dewan koperasi deepin). deepin didirikan oleh geraklam pemberdayaan koperasi, yang hal tersebut telah, tetap otonom, tidak merupakan subordinaunsur kekuatan luar: angka dan angka adalah memuat batasan pengertian atau definisi tentang koperasi dan deepin yang lazim diatur dalam bab tentang ketentuan umum.. pendapat demikian, sejalan dengan beberapa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal februari dan nomor puu vii tanggal maret huruf ketentuan huruf undang undang guo tetap mengacu kepada kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. oleh karena itu maka keputusan akhir proses penjaringan calon pengurus yang dilakukan oleh pengawas, tetap berada tangan anggota melalui rapat anggota untuk disahkan menjadi pengurus: huruf. ketentuan huruf menciptakan hukum, serta kredibilitas calon calon pengurus, ketentuan huruf jug sehingga dapat menjamin kelancaran rapat anggota, menjamin reputasi dan rekam jejak (track record), serta kredibilitas calon pengurus. rasio legis ketentuan guo adalah pengawas lebih mengetahui rekam jejak (track record) calon pengurus dibandingkan dengan anggota. oleh karena itu, ketentuan dalam guo justru membantu anggota mengoptimalkan rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi yang berguna untuk memilih dan menetapkan pengawas dan pengurus yang profesionalmbuhkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh: huruf huruf berkaitan dan berkoherensi dengan dan mengacuoleh karena itu, ketentuan huruf tetap mengacu, dikendalikan dan ditetapkan oleh rapat anggota, sehingga tidaksyarat norma dan telah sesuai dengan ketentuan mengenai tatacara pemberhentian pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasar: koperasi dalam menjalankan suatu jenis usahanya, kerapkali dihadapkan pada suatu keadaan, misalnya perhotelan, pertambangan, perkebunan, pabrikasi, transportasi, dan perbankan. atas suatu keadaan tersebut maka membuka peluang untuk merekrut dan mengangkat non anggota menjadi pengurus, asalkan sesuai kebutuhan koperasi dan disetujui dalam rapat anggota,, sehingga guo sebagaidengan demikian,gharus dikaitkan dan dibaca secara bersamaan dengan huruf yaitutidak bertentangan dengan asas kekeluargaan, undang undang guo tetap mengacu dan mempertahankan asas kekeluargaan, sehingga tidak benar anggapan para pemohon bahwa dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud keterangan presiden tentang mengacu kepada keterangan presiden terhadap dan huruf atas, yaitu, dan undang undang guo secara jelas tidak menyebutkan frasa wadah tunggal yang guo telah sejalan dengan ketentuan umum angka dan yang menyebutkan dewan koperasi indonesia tidak dimaksudkan untuk menunjuk suatu organisasi tertentu. kongres koperasi seluruh indonesia yang pertama tasikmalayyang tidak dapat dilepaskan dari sejalahirnya deepin adalah bermakna kerja sama dan merupakan hak asasi dari peserta kongres yang dijamin oleh uud ketentuan dalam, misalnya asosiasi bisnis koperasi indonesia abdi), forum konsultasi dan komunikasi koperasi jasa keuangan koperasi jasa keuangan syariah kjk kks). dengan demik: deepin merupakan salah satu alat demokrasi koperasi indonesia, dan oleh gerakan koperasi.ordinat: selain itu, presidenn atau menyampaikan keterangan tertulis, yang selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara, i3. menimbang bahwa dpr dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal septemberangka ketentuan angka dimaksudkan untuk memperjelas bentuk dan status badan koperasi berupa badan hukum.. dengan demikian pembentukan badan hukum koperasi sangat relevan dengan pembentukan organisasi koperasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota, angka permohonan para pemohon guo sangat tidak jelas mengenai bagian mana dalam undang undang guo yang dimohonkan untuk diuji, apakah hanya ketentuan angka saja ataukah juga meliputi ketentuan huruf sebab dalam petit para pemohon mengajukan pengujian angka huruf dan bertentangan dengan uud tetapi dalam petit para pemohon tersebut tidak menyatakan huruf dan dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ketentuan tentangorang yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi, sertadengan demikian tidak benar dalil pera pemohon bahwa modal penyertaan membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing melalui permodalan.sehingga intervensi dari pihak luar melalui permodalan dapat diminimalisdan huruf dan para pemohon sepenggal sepenggal dan tidak komprehensif dalam memahami huruf dan huruf danparadigma pengawas dan pengurus dalam sangatlah.tetap berpedoman dengan ketentuan undang undang guo.hanyalah bersifat pengusulan.dengan tetap berpedoman kepada asas usaha bersinsip kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam uuddapat dipahami sebagai melanggar hak konstitusional pemohon.huruf dan huruf yang mengandung makna danhuruf dan huruf dan. ketentuan tersebut telah sesuai dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan,ud angka dan mencermati ketentuan angka dan angka dapat disimpulkanpemohon perkumpulan yang berbentuk organisasi nirlaba yang didirkan berdasarkan akta notaris ny. martina warmansjah, sh, nomor tertanggal maret telah terdaftar departemen dalam negeri ri, direktorat jenderal kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tercantum dalam surat keterangan terdaftar nomor x1172005, tertanggal desember dan telah disahkan sebagai badan hukum olehahu) sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ht. th. tertanggal mei bahwa pemohon mempunyai kegiatpenguatan terhadap perempuan. menjalin kerjasama baik dengan lembaga . para pemohon telah salah dalam menafsirkan deepin merupakan satu satunya wadah tunggal dari organisasi koperasi dengan merujuk penjelasan padahal penjelasan undang undang guo sama sekali tidaksaksi dan keterangan ahli dari para pemohon, keterangan lisan dan keterangan tertulis dari presiden, dan dpr, keterangan informandum dari pihak terkait, dan kesimpulan tertulis dari para pemohon, presiden, dan informandum dari pihak terkait sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3.emohon. meskipun permohonan pemohon kehilangan objek, namun yang dimohonkan oleh pemohon serta alasan alasan dan bukti bukti yang telah diajukan oleh pemohon dalam persidangan telah dipertimbangkan dan diputus mahkamah dalam putusanbahwa pemohon didirikanbahwa maksud dan tujuan didirikannya yayasan lembaga pengkajian dan pengembangan koperasi sebagaimana disebutkan dalam akta pendiriannya adalah: untuk meningkatkan pemahamanbudaya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan, untuk mengadvokasi dan mengadakan pendampingan bagi tumbuhnya koperasi koperasi sejati masyarakat luas, meningkatkan jaringan kerja pergerakan koperasi dengan berbagai pihak lintas batas dan lintas sektoral, bahwayayasan lembaga pengkajian dan pengembangan koperasi diwakilkan oleh ketua dan salah seorang anggota pengurus lainnya baik dalamentingan terhadap permohonan guo. pemohon individu bahwa pemohon vii, wigatiningsih adalah pengawaviii, sri agustin trisnantariiix, sabit mubaraknuhan hidup pemohon viii. bahwa pemohon maya saphira, s.e.sekretariix. bahwa pemohon xi, chairul umamxi, adalah bendaharxi. pokok permohonan frasa koperasi adalah badan hukum bertentangan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, jaminan kepastian hukum, asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi bahwa frasa koperasi adalah badan hukum pada angka nomor tahun bertentangan dengan pembukaan serta dan uud bahwa ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang. men : frasa koperasi adalah badan hukumpembukaan undang undang dasar alinea ke yang menyatakan bahwa ketentuan l atas berdasar atas asas kekeluargaan :. bahwa pengertian koperasi adalah badan hukum sesungguhnya hanya kontinum dari pengertian undang undang nomor tahun yang berlaku sebelumnya yang menyebut pengertian koperasi sebagai badan usaha . jauh sebelumnya, ketentuan peraturan perundang undabutkan koperasi adalah badan hukum, seperti: nomor tahun: beras: dengan berusaha:: menyelenggarakan salah suatu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian,:undang undang nomor tahunberdasarkan ketentuan ketentuan sebelumnya, koperasi tidak dimaknai sebagai badan hukum namun sebagai perkumpulan dan atau organisasi rakyat. bahwa untuk merumuskan definisi koperasi itu kita harus memahami alasan adanya (raison etre), landasan filosofi, sejarah, dan apa yang terkandung dalam substansinya. koperasi itu muncul sebagai sejarah pemikiran sosial ekonomi. definisi koperasi sebagai badan hukum dan melihat aspek koperasi dalam dimensi mikro perusahaan semata jelas telah mereduksi jatidiriseharusnya dan nyata nyata telah bertentangan dengan pengertian koperasi sebagaimana diberikan pengertian dalam undang undang dasar khususnya dan demokrasi ekonomi pada bahwa kemudian dijelaskan dalam penjelasan uud (sebelum diamandemen)untuk . bahwa koperasi yang tidak sesuai dengan jatidirinya ini dan adanya keharusan atau pemaksaan agar koperasi dalam bentuk badan hukum bertentangan dengan asas kekeluargaan yang tercantum dalam undang undang dasar dan bahwa undang undang ini juga terdapat saling pertentangan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan multi interpretasi serta ketidakpastian hukum, yang sebenarnya merupakan pensyaratan pembuatan undang undang. hal ini terlihat dari adanya pertentangan antara angka dengan dan bahwa pengoperasian menyebutkan: koperasi berdasar atas asas kekeluargaan bahwa pengoperasian menyebutkan: nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu kekeluargaan menolong diri sendiri bertanggung jawab demokrasi persamaan berkeadilan: dan kemandilamat jalan pamukan baru nomor teluk, purwokerto selatan, banyumas jawa tengah nama sukma fitri studi warga negara indonesia jabatan bendahara yayasan lembaga pengkajian dan pengembangan koperasi alamat jalan plk duren tiga, rt rw kelurahan duren tiga, kecamatan pancoran, jakarta selatan disebut 2n2 n000000000000000500n0n mn. pemohon vi: nama wigatiningsih warga negara indonesia pekerjaan wiraswasta alamat jalan tugu rt. rw. cipayung, jakarta timur disebut let. pemohon vii: nama sri agustin trisnantari warga negara indonesia jabatan ibu rumah tangga alamat bukit duri tanjakan batu nomor rt. rw. bukit duri, tebet, jakarta selatan disebut ll. pemohon viii: nama sabit mubarak warga negara indonesia jabatan wartawan alamat jalan saleh abad nomor rt. rw. bidara cina, jatinegara, jakarta timur disebut 2n5 n0n0n055050505005050 . pemohon ix, nama maya saphira, s.eahwa definisi koperasi sebagaimana termaktub dalam angka undang undang nomor tahun yang menyatakan frasa koperasi sebagai badan hukum tidak sesuai dengan dan angka undang undang pengoperasian itu sendiri yang menyatakan bahwa koperasi berasas dan bernilaikan kekeluargaan. bahwa dengan demikian angka undang undang nomor17bahwa pendefinisian koperasi yang menempatkandengan demikian akan diterjemahkan hanya sebagai rechtspersoon atau badan hukum yang merupakan persona ficha atau orang yakan berakibat pada korporatisasi koperasi , bahwa dari ketentuan tersebut, mengenai pengelolaan harta kekayaan apabila koperasi disamakan sebagai badan hukum, maka koperasi akan membagi harta badan hukumnya dengan harta pribadi pemberi modalnya. karena pemberi modal hanya akan bertanggung jawab sebatas modal yang diberikannya saja. hal ini berbeda dengan koperasi yang sesuai dengan jati dirinya, bahwa koperasi memiliki nilai kemandirian dan kekeluargaan atas semua anggotanya, sehingga tidak ada batasan tanggung jawab akan modal yang diberikan setiap anggota dengan kata lain setiap anggota bertanggung jawab secara penuh atas seluruh modal koperasi, dalam pengambilan keputusan mengacu pada rapat umum pemegang saham rups) sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham makkan menentukan keputusan dalam pt. sementara pengambilan keputusan koperasi berbeda yakni ditentukan dalam rapat umum anggota rua) dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusannya (one man one vote). bahwa dari perbedaan semangat koperasi dengan istilah badan hukum yang merujuk pada perseroan terbatas, maka frasa koperasi adalah badan hukum sebagaimana termaktub dalam angka undang undang nomor tahun tidak sesuai dan undang undang nomor tahun bahwa dengan demikipengertian dari angka berbeda dengan pengertian koperasi yang berlaku universal dan dianut serta disepakati oleh gerakan koperasi dunia atau yang sering disebut sebagai international co operative identity statement isis) atau jati diri koperasi yang terdiri dari definisi, nilai nilai dan prinsip prinsipnya yang ditetapkan dalam kongres ke international co operative alliance ica) manchester, inggris tahun dan yang juga telah mendapatkan pengukuhan dari negara negara asia pasifik dan termasuk pemerintah indonesia seperti dinyatakan dalam konferensi menteri menteri asia pasifik chiangmai dan beijing yang memberi pengertian koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang orang : bahwa dasar alasan adanya (raison etre) koperasi adalah terletak pada anggotanya. koperasi ada karena anggotanya sebagai orang yang memiliki perusahaan koperasi dimana dalam prinsip keanggotaannya terbuka bagi siapapun tanpa bentuk diskriminasi. watak yang dibawa sejak kelahiran koperasi adalah memanusiakan manusia dan mengangkat martabat manusia lebih tinggi atas perusahaan atau badan hukum. koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. identitas ekonomi koperasibahwa menurut john rasis teori keadilan, terbitan pustaka pelajar hal: suatu sistem ekonomi itu bukan hanya perangkatmuaskan kebutuhan yang ada, tetapi juga suatu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan keinginan masa depan. bagaimana manusia bekerja bersama sama untuk memuaskan keinginan mereka saat ini bisa mempengaruhi keinginan yang akan mereka punyai kemudian, menjadi orang seperti apa kemudian, oleh karenanya harus dilandaskan pada moral politik dan ekonomi. mereka tidak hanya harus adil tetapi juga disusun supaya mendorong sifat baik keadilan dalam mereka ambil bagian dalamnya. bahwa perusahaan atau badan hukum koperasi hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tersebut dan itupun harus dikelola secara demokratis dan dilandaskan pada nilai nilai dan prinsip koperasi untuk menjamin kedaulatan anggota, rakyatnya koperasi. koperasi menempatkan manusia atas kuasa modal atau perusahaan berbadan hukum. bahwa sejarah koperasi dibedakan dunia manapun selalu terkait dengan upaya keras orang orang sederhana yang ingin keluar dari segala bentuk penindasan. menurut pakar hukum koperasi, profesor hans runner masa depan koperasi, dewan koperasi indonesia, hal. koperasi selalu dikaitkan dengan upaya manusia untuk keluar dari kebodohan, pemerasan, dominasi dan persaingan bebas. kemudian menempatkan perusahaan sebagai badan hukum" atau modal hanyalah sebagai alat dan bukan sebagai subjek. modal atau perusahaan atau badan hukum hanyalah pembantu dan bukan sebagai penentu. bahwa dalam penjelasan uud (sebelum diamandemen) dijelaskan secara gamblang. disebutkan dalam penjelasan tersebut, sebagai berikut .yang disebut golongan golongan , ialah badan badan seperti koperasi, serikat sekerja dan lain lain badan kolektif . aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi maka ini mengingat adanya golongan golongan dalam badan badan ekonomi. bahwa kemudian menurut mohamad hatta sebagai orang yang mengusulkan tersebut menjelaskan isi dari tersebut sebagai berikut: perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasar kekeluargaan adalah kooperasi! jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota kooperasi sama sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. makmur koperasi, makmurlah hidup mereka bersama. rusak koperasi, risalah hidup mereka bersama mohamad hatta dalam amanat pada hari koperasi juli yang dimuat dalam buku membangun koperasi dan koperasi membangun, ppn jakarta raya, bahwa para pendiri bangsa ini demikian jeli dalam menyusun sistem perekonomian dalam konstitusi. mereka paham betul apa yang dipentingkan untuk membangun masa depan bangsanya dan bagaimana memposisikannya masa depan dengan menempatkan sistem demokrasi ekonomi sebagai sistem ekonomi: bahwa uud menempatkan kedudukan manusia sebagai lebih tinggi daripada kedudukan modal material. uud menempatkan koperasi sebagai perkumpulan yang berbasis orang (people based association) sebagai soko gurunya, bukan perkumpulan berbasis modal (capital based association). manusia (anggota koperasi) ditempatkan sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari perusahaan atau korporasi. bahwauud bahwa koperasi bercita cita tinggi untuk mempertinggi nilai kerjasama sosial sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud alinea (empat). bahwa definisi koperasi menurut pengoperasian yang menempatkan koperasi hanya sebagai badan hukum" dan atau sebagai subjek secara nyata bertentangan dengan cita cita ideologi bangsa yang tertuang dalam pembukaan uud yang dimensinya telah menempatkan manusia, bangsa ini, lebih tinggi dari perusahaan semata. terjemahan seperti ini merupakan kelemahan intelektual yang berakibat fatal karena itu akan merugikan bagi kepentingan nasional dan ini adalah merupakan usaha usaha untuk mengkorporatisasi koperasi. bahwa menurut mohamad hatta, (dalam pidato prasarana pada seminar koperasi jogjakarta tahun yang dimuat dalam buku membangun koperasi dan koperasi membangun, orang orang yang mulutnya mengucapkan sosialisme atau koperasi, tetapi hatinya masih liberal, tidak dapat melaksanakan dalam praktik cita cita perekonomian yang dikehendaki oleh undang undang dasar kelemahan mendasar itu ternyata telah merasuki para pembentuk pengoperasian yang kemudian telah mereduksi cita cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan kemudian mempersempit definisi koperasi sebagai semata badan hukum yang berarti sebagai bentuk korporatisasi koperasi . bahwa era reformasi dan globalisasi sekarang ini telah membangkitkan dua tekanan penting dari luar koperasi. pertama, karena pada masa sebelumnya kekuatan birokrasi telah menghilangkan otonomi koperasi dan sebagian besar telah menimbulkan kekecewaan masyarakat maka banyak diantaranya yang membenci dan meremehkan koperasi. tekanan kedua adalah karena globalisasi dan pasar bebas yang memunculkan keinginan dari sekelompok orang yang tuna aksara dan makna terhadap uud serta cita cita keadilan sosial maka mereka berusaha keras untuk menyembunyikan jati diri koperasi dan bahkan berusaha menghapusnya. bahwa tanpa ledeng aling aling pengoperasian ini telah merenggut makna demokrasi ekonomi yang menempatkan kedaulatan anggota koperasi, pihak luar serta meniru pada jenis perusahaan swasta yang peranlanjur dominan dalam struktur ekonomi kita yang kemudian disebut sebagai upaya mengkorporatisasi koperasi, bahwa organisasi gerakan koperasi dunia, pog ica) dalam kongresnya yang ke tahun manchester, inggris tahun telah menetapkan sebuah identitas international co operative identity statement isis) atau kemudian dikenal dengan jatidiri koperasi dengan menyebutkan definisi co operative autonomous association persons united voluntary meet their economic, social, and cultural needs and aspirations trough jointly owned and democraticaly controlled enterprises dikutip dari situs international co operative alliance ica situs terjemahan bebas:ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis). sebagai bagian yang tak terpisahkan, koperasi bekerja berdasarkan nilai nilai: swadaya, swa tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. dalam tradisi dari para pendiri pendirinya, anggota anggota koperasi percaya pada nilai nilai etik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain. sebagai garis garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai nilai tersebut dalam praktik, koperasi mendasarkan pada prinsip prinsip: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian anggota secara demokratisantar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. bahwa jatidiri koperasi adalah merupakan ciri ciri atau watak yang melekat pada dirinya sebagai organisasi yang tidak bebas nilai dan menjelaskan apa sebenarnya koperasi itu dan mengapa koperasi berbeda dari badan usaha atau badan hukum yang lain dan karena perbedaannya tersebut maka koperasi layak atas keberadaanya. koperasi memiliki ciri kolektif, digerakkan oleh penggunanya (user driven), bermotifkan maksimalisasi pelayanan, bukan mengejar keuntungan yang artinya sebuah organisasi ekonomi yang didominasi oleh kepentingan kepentingan pemakainya dan dikendalikan secara demokratis dari, oleh dan untuk mereka sendiri dan bukan semata mata sebagai badan hukum atau perusahag, sementara dalam fungsinya perusahaan itu hanyalah sebagai alat dan orangan sebagai penentuan. bahwa jati diri koperasi pada dasarnya adalah masalah koperasi sendiri sebagai perkumpulan otonom dari orang orang, akan tetapi undang undang dapat memberikan sumbangan yang berarti bilamana undang undang tersebut mengakui, melindungi dan memberikan pembedaan (destinasi) dan bukan justru memberikan pengertian yang lain: bahwa menurut ketentuan ini memiliki arti setiap koperasi yang didirikan harus berbadan hukum yang berimplikasi koperasi yang tidak berbadan hukum bertentangan dengan undang undang ini dan melanggar hukum. bahwa adanya keharusan koperasi berbadan hukum maka setiap kegiatan masyarakat yang melaksanakan dan menggunakan prinsip prinsip kerja koperasi tidak akan diakui dan dianggap melanggar hukum, bahwa dengan adanya keharusan koperasi berbadan hukum akan menafikan keberadaan koperasi koperasi. anggota koperasi yang belum berbadan hukum rentan dirugikan karena usaha usaha yang dilakukan tidak diakui bahkan dianggap melanggar hukum dan ini akan berdampak kepada para pemohon. padahal usaha tersebut memberikan kontribusi pada penghidupan masyarakat. bahwa koperasi yang diterjemahkan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam angka secara definisi berpotensi merugikan bagi para pemohon karena mengubah konsep dasar koperasi yang sesuai dengan jatidirinya. jatidiri koperasi menjelaskan apa sebenarnya koperasi itu dan mengapa koperasi itu berbeda dari bangun usaha yang lainnya. kalau definisi tersebut tidak dapat menjelaskan perbedaan koperasi dengan. bentuk organisasi lainya maka definisi tersebut dianggap tidakengan adanya frasa koperasi adalah badan hukum berimplikasi pada adanya keharusan atau pemaksaan koperasi harus berbadan hukum. pemaksaan agar koperasi berbadan hukum berakibat pada pelarangan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi yang berbadan usaha yang selama ini telah menjadi fakta dilapangan. selain itu, kondisi geografis indonesia menyulitkan koperasi untuk membuat badan hukum. keberadaan instrumen penyelenggara untuk membuat badan hukum belum menyebar keseluruh wilayah indonesia, padahal nyata bagi kita semua keberadaan koperasi telah mencapai daerah daerah terpencil indonesia. kondisi akan menghambat keberadaan dan perkembangan koperasi: bahwa dalam realitas lapangan pengoperasian kita, dijumpai ada banyak penyimpangan yang cukup fatal terhadap jatidiri koperasi. namanya koperasi namun tidak mempraktikkan jatidiri koperasi dan berpraktik sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan semata seperti halnya perkumpulan yang berbasis pada modal. bahkan tidak jarang, karena insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk hibah, subsidi atau pinjaman pinjaman lunak pada akhirnya turut mendorong koperasi yang berbadan hukum namun tidak menjalankan jatidiri koperasi. bahwa pada banyak kasus lapangan, misalnya pada tanggal maret koperasi berkah mandiri kawasan cinere, depok, jawa barat yang telah melakukan penipuan terhadap anggotanya dan didatangi oleh ratusan anggotanya yang menjalankan usaha dengan berkedok koperasi. jumlah nasabah koperasi itu mencapai lebih dari orang dengan total nilai investasi yang dikumpulkan diperkirakan mencapai rp3 miliar. bahwa kasus lain terjadi pada april warga kabupaten kotawaringin barat kobar), kalimantan tengah diminta selektif dan waspada terhadap rentenir berkedok koperasi. nya, belakangan ini marak oknum oknum yang mengaku petugas koperasi yang menyisir dari desa desa untuk menawarkan pinjaman berbunga tinggi kepada masyarakat. situasi tersebut pada akhirnya telah merusak citra koperasi dan membentuk persepsi masyarakat tentang keburukan koperasi. bahwa masyarakat menjadi enggan beroperasi karena aspek aspek manfaat dari koperasi tidak didapat sebagaimana seharusnya. keunggulan koperasi yang terletak pada prinsip prinsipnya pada akhirnya tidak dapat dipahaasyarakat dan koperasi dipersepsikan hanya sebagai badan usaha sebagaimana diterjemahkan dalam undang undang nomor tahun atau badan hukum semata mata dalam undang undang nomor tahun yang diuji materi ini. bahwa dalam definisi koperasi adalah badan hukum maka koperasi kehilangan makna. koperasi menjadi tidak lagi memberikan arti signifikan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat anggotanya tetapi justru mendatangkan ketidakpercayaan dari masyarakat kebanyakan. implikasinya adalah jika pada waktu awal mulanya koperasi merupakan motivasi orang orang secara bersama sama bersatu untuk menggugat dan memecahkan masalah ekonomi yang tidak seimbang, sasarannya justru ditujukan terhadap kinerja koperasi sendiri: satu contoh kasus lain dari koperasi yang tidak berbadan hukum atau baru mendapatkan badan hukum setelah beroperasi demikian lama masyarakat dan baru mendapatkan badan hukum adalah induk koperasi kredit inkopdit). koperasi ini telah lama dikembangkan dari tahun an namun baru mendapatkan badan hukum pada tahun koperasi ini sekarang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah sendiri sebagai koperasi yang baik dan berkinerja tinggi. sebanyak koperasi terbaik nasional pada tahun versi pemerintah, nya adalah anggota dari inkopdit majalah pusat informasi pengoperasian, edisi oktober, nomer xxx, tahun hal: koperasi ini selain ditemukan pada pelaksanaan jatidiri koperasi secara murni juga didasarkan pada tiga pilar penting: pendidikan, swadaya dan solidaritas yang merupakan terjemahan dari makna koperasi sebagai asas kekeluargaan. bahwa tahun lalu oleh pbb perserikatan bangsa bangsa) ditetapkan sebagai tahun koperasi internasional international year co operative). pengakuan penting pbb dalam launching iyc new york, oktober lalu dinyatakan bahwa koperasi telah ikut mengurangi kemiskinan, mengoreksi pekerjaan, mendorong integrasi sosial, dan mewujudkan globalisasi yang fair. sementara itu dalam dokumen resmi deklarasi rio# brazil beberapa waktu lalu, koperasi diakui sebagai kunci dari pembangunan yang berkelanjutan. koperasi adalah bentuk perusahaan yang berdaya lestari karena menempatkan visi kemanusiaannya sebagntral bukan perusahaannya. volume bisnis perusahaan koperasi adalah dampak dari efektifitas pemahaman ideologi koperasi dari anggota anggotanya sebagai orang sehingga tercipta efisiensi kolektif sebagaimana tersirat dalam uud terutama bahwa gerakan koperasi itu bukan hanya gerakan lokal atau menyangkut skala bisnis kecil, dan atau hanya diperuntukkan bagi orang orang kecil, tetapi koperasi itu gerakan yang telah mengglobal lebih dari negara dan bergerak dalam berbagai sektor baik keuangan, asuransi, perumahan, pertanian, ritel, perikanan, peternakan, manufaktur, bahkan layanan publik seperti kelistrikan, transportasi dan. rumah sakit. koperasi juga telah memperkerjakan juta tenaga kerja yang berarti lebih besar dari apa yang diciptakan oleh perusahaan multinasional. lebih dari satu milyar orang anggota pemiliknya mampu menunjukkan supremasi bahwa pengelolaan bisnis oleh masyarakat sendiri itu lebih baik ketimbang sistem kuno swasta privat dan negara. gerakan koperasi adalah suara masyarakat yang menginginkan adanya visi kemanusiaan dalam bisnis, dimana modal atau badan hukum tidak dijadikan sebagai penentu tetapi hanya sebagai pembantu. bahwa menurut mohamad hatta (dalam amanat hari koperasi ke juli yang dimuat dalam buku membangun koperasi dan koperasi membangun, mengatakan, perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi!.id pada operasinya, sama sama bertanggungjawab atas keselamatan operasinya itu. sebagaimana orang sekeluarga bertanggungjawab atas rumah tangganya, demikian pula para anggota kperasi, risalah hidup mereka bersama : karenanya, kami memohon kepada yang terhormat mahkamah konstitusi untuk menyatakan angka khususnya frasa koperasi adalah badan hukum , nomor tahun bertentangan dengan konstitusi terutama pembukaan alinea dan dan uud dan menyatakan guo tidak memiliki kekbatan karyawan swasta alamat jalan duren tiga barat vi, rt. rw. duren tiga, pancoran, jakarta selatan disebut pemohon nama chairul usman warga negara indonesia jabatan karyawan swasta alamat jalan saleh abad nomor rt. rw. bidara cina, jatinegara, jakarta timur disebut eno lane pemohon xi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada feb honesta, s.h., ahmad bike, s.h., kesatria hutabarat, s.h., m.a., mari tua rajagukguk, s.h., edy halaman burning, s.h., pratiwi ferry, s.h., muhamad issue, s.h.i., sidik, s.h.i., tommy albert tobing, s.h., yunita, s.h., alghiffari asa, s.h., arif maulana, s.h., m.h., andika febrian, s.h., dan sudiyanti, s.h., semuanya adalah advokat dan asisten pengacara publik dari lembaga bantuan hukum lbh jakarta), yang beralamat jalan diponegoro nomor jakarta pusat: berdasarkan surat kuasa subtitusi dari tommy albert tobing, s.h., dan yunita, s.h., bertanggal juli memindahkan atau mengalihkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada nelson nikodemus simamora, s.h., dan rachmawati putri, s.h., keduanya adalah pengacara publik lbh jakarta, beralamat jalan diponegoro nomorpresiden, membaca keterangan ahli informandum pemohon: membaca keterangan pihak terkait informandmengikat. il. modal penyertaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan demokrasi ekonomi asas asas dan nilai nilai koperasi menurut uud bahwa angka nomor tahun bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang pengoperasian berbunyi: modal penyertaan adalah penyetoran modal keadapun pengaturan lebih lanjut mengenai modal penyertaan dalam undang undang nomor tahun tentang pengoperasian diatur dalam: bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasian berbunyi: selain modal sebagaimana dimaksud pada modal koperasi dapat berasal dari: modal penyertaan cc. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian berbunyi:, bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian berbunyi:b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha: pengelolaan usaha: dan hasil usaha. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian berbunyi,ketentuan. modal penyertaanangka huruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasian bertentangan dengrekonomian yang berarti juga perusahaan itu disusun berdasarkan pada asas kekeluargaan. asas kekeluargaan ini sebagaimana berulang ulang ditegaskan oleh mohamad hatta artinya adalah koperasi. kita tahu bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. sehingga dengan sendirinya, dalam dimensi mikroba, koperasi itu dibangun sebagai sebuah organisasi yang demokratis untuk semata mata menjaga kepentingan kedaulatan anggotanya sebagai perkumpulan orang. bahwa koperasi secara filosofis kesejarahan adalah merupakan organisasi untuk menolong diri sendiri (self help organization) yang dilakukan dengan cara bekerjasama diantara mereka sebagai anggotanya, ditujukan untuk membangun kemandirian anggota anggotanya dan untuk melepaskan diri dari kekuatan eksploitatif pihak pihak diluar anggotanya yang motifnya semata mata hanya untuk mengejar keuntungan semata: bahwa kemandirian koperasi itu dilakukan dengan usaha usaha koleksinya ditujukan untuk membangun kekuatan bersama serta membangun efisiensi kolektif dari transaksi transaksi yang dilakukan dalam interaksi anggota anggotanya agar tercapai suatu efisiensi berkeadilan, bukan untuk mengejar keuntungan sekelompok orang namun ditujukan untuk membangun kesejahteraan bersama: bahwa koperasi, sebagai organisasi menolong diri sendiri (self help organization), mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah maka anggota anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang seringkali dapat merugikan kepentingan anggota, bahwa kita dapat melonjak pada kesalahan kebijakan pengoperasian kita masa lalu, betapapun tidak dicantumkan secara jelas dalam undang undang namun ketika pemerintah mencoba mengintervensi koperasi melalui kebijakan sumber permodalan yang berasal dari dana pemerintah atau pemilik modal besar telah gagal total. alih alih koperasi ini menjadi besar namun justru dalam situasi hidup segan mati tak mau. kemandirian koperasi menjadi rusak dan bahkan banyak yang menderita sindrom ketergantungan: bahwa sejarah koperasi diberbagai belahan dunia, juga sejak awal koperasi modern pertama didirikan rochelle, inggris tahun david thomson, weavers dreams, hal tidak ada satupun koperasi negara lain yang menunjukkan kesuksesan karena bantuan dari pihak luaralkan bantuan dari pemerintah. ketika modal luar diberikan maka prakarsa anggotanya menjadi lemah dan kemudian koperasi begitu mudah dikuasai oleh kepentingan segelintir orang yang mengkomposisi kepentingan anggotanya, bahwa satu contoh undang undang koperasi yang disusun berdasarkan pembelajaran atas kegagalan itu adalah negara bagian antara prakash, india yang dalam pengoperasian mereka tahun mencantumkan investasi modal penyertaan dari non anggota dan pemerintah telah gagal dan kemudian dikoreksi dengan pengoperasian baru mereka tahun yang jelas secara nyata melarang modal penyertaan dari non anggota maupun pemerintah rafi shankar dan garry conan, dalam second critical study co operative legislation and policies reform, ica regional office asia pacific, hal. bahwa menurut hasil penelitian lembaga studi pengembangan pengoperasian indonesia lsp2i), kurang lebih subroto, tulisan opini, dalam artikel kompas tanggal . dalam koperasi yang saat ini berjumlah hampir itu tinggal papan nama dan itu karena banyak koperasi dimasa lalu yang didirikan hanya mengejar insentif yang berasal dari luar. sedangkan koperasi yang bertahan saat ini adalah koperasi koperasi yang memang tidak mengandalkan pendanaan dari luar alias dibangun dari kekuatan anggotanya sendiri. sebagai contoh sukses adalah koperasi kredit atau credit union yang saat ini telah berjumlah lebih primer operasinya tersebar penjuru tanah air dengan jumlah anggota pemiliknya sebanyak kurang lebih juta orang dimana mereka berhasil juga karena mereka mencengangkan tiga pilar penting organisasinya, yaitu: pendidikan, swadaya, dan solidaritas: bahwa menurut robby tulus, pendiri koperasi kredit credit union) indonesia dan mantan direktur regional asia pasifik, gerakan koperasi dunia, ica (international co operative alliance) mengatakan bahwa pemerintah seringkali menciptakan pengertian palsu bahwa koperasi adalah untuk lapisan termiskin dan golongan orang orang miskin, dan hal ini merupakan pembenaran yang jitu bagi mereka untuk menggunakan koperasi sebagai alat bagi program pengentasan kemiskinan. dana yang besar dikucurkan struktur birokrasi departemen pemerintah, begitu juga dengan bantuan teknis luar negebsidi dengan label kredit untuk orang miskin , yang pada akhirnya menyebabkan berkembangnya koperasi koperasi gadungan undang undang dan pembangunan koperasi, lsp2i, hal. bahwa melalui melalui skema modal penyertaan koperasi ini, bukan saja akan berpotensi untuk menghidupkan kembali koperasi yang telah tinggal papan nama, namun pada akhirnya juga akan menggelembungkan koperasi koperasi palsu yang keluar dari jatidiri koperasi dan pada akhirnya akan turut merusak citra koperasi, bahwa undang undang pengoperasian ini, dan terutama mengenai modal penyertaan juga memiliki tendensi yang besar adanya bentuk intervensi dari pihak luar dan termasuk pemerintah dengan bukti surat edaran menteri koperasi dan usaha kecil menengah mengekor dan ukm) dalam surat udaranya nomor m.kuku vii1 tertanggal agustus tentang revitalisasi badan usaha koperasi dengan pembentukan usaha pt cv terlampir)commanditier venoonscatt cv), bahwa prestasi koperasi koperasi negara lain dan juga keberlanjutan, justru karena mereka tetap mempertahankan prinsip prinsip dan nilai nilai operasinya dan tetap mempertahankan kemandirian sebagai bagian penting dari jatidiri koperasi, bahwa undang undang pengoperasian ini jelas adalah bentuk coba coba yang keblinger, tidak mau belajar dari sejarah kegagalan masa lalu, tidak dilandaskan pada jatidiri koperasi dan akar sosial budaya bangsa dan nyatanya menentang uud sebagaimana termaktub secara kuat diluar itu semua, ini adalah juga mengandung tujuan tujuan terselubung dari pihak luar koperasi yang jelas jelas ingin menghancurkan jiwa koperasi dan cita cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagai pilar bangsa, bahwa dengan adanya modal penyertaan dari luar dapat merusak kemandirian dari koperasi. adanya modal penyertaan seolah olah menempatkan koperasi adalah organisasi yang memerlukan pertolongan dari pihak. lujakan koperasi yang pada akhirnya koperasi tersebut akan hancur dan tinggal papan nama karena tidak bisa menolong dirinya sendiri, bahwa penyertaan modal pihak luar, baik itu dari masyarakat non anggota maupun pemerintah yang dituangkan dalam undang undang nomor tahun adalah merupakan bentuk kemunduran dari regulasi pengoperasian indonesia karena hal ini justru berpotensi untuk mengukuhkan kekuatan koperasi pada kepentingan pihak eksternal yang jelas akan berpotensi merusak bangunan kemandirian dan prakarsa dari anggotanya,, bahwa adanya modal penyertaan dari pihak luar anggota dan pemerintah juga dapat menghancurkan koperasi itu sendiri karena rasa kepemilikan dari anggotanya akan rendah dan keberlangsungan koperasi depan akan mengalami kesulitan dan demokrasi ekonomi koperasi terancam keberadaannya, bahwa modal penyertaan berasal dari luar koperasi baik perorangan maupun badan hukum koperasi, dalam banyak hal justru telah merugikan koperasi karena koperasi akan keluar dari kendali anggotanya dan bekerja menurut prinsip mengejar keuntungan semata mata dan anggota semata mata hanya menjadi objek dari modal penyertaan tersebut, bahwa modal penyertaan bukan hanya merusak kemandirian koperasi yang merupakan bagian penting dari jatidiri koperasi, namun jugatelah banyak koperasi koperasi yang menjadi korban dari pertaruhan modal dari luar anggotanya ini lapangan: bahwa koperasi disebut sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi karena dalam sistem koperasi itu segala usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan anggotanya dan untuk memenuhi aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka bersama melaluusahaan yang mereka kelola bersama dan diawasi secara demokratis, bahwa adanya ketentuan modal penyertaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan nilai nilai koperasi yang diatur juga dalam undang undang pengoperasian ini yakni:bahwa pada dasarnya modal penyertaan yang berasal dari pihak luar dan bukan anggota koperasi telah merusak sendi dasar demokrasi ekonomi, kemandirian, prinsip kebersamaan yang tersirat dalam uudndang undang dasar dan menyatakan ago tidak memiliki kekuatan mengikat, il. kewenangan pengawas dan pengurus dari non anggota koperasi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan prinsip kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi huruf huruf dan nomor tahun bertentangan dengan dan dan uud bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan, pengawas berwenangundang undang nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan: : bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan, pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota : bahwa ketentuan nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan: pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usulnomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan:juga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan rapat, bahwa ketentuan nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan,bahwa ketentuan huruf huruf dan. perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan . :osisi pengawas dalam struktur organisasi koperasi yang memiliki kew kenangan melakukan proses seleksi terhadap anggota pengurus sebelum dipilih anggota sebagaimana diatur dalam butir dan mengenai kewenangan pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu dalam poin dan adalah telah merugikan bagi para pemohon. demikian juga keanggotaan pengurus yang dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas serta pengurus dapat berasal dari non anggota bahwa koperasi adalah merupakan organisasi yang demokratis.demokratis koperasi merupakan bagian penting dari jatidiri koperasi yang dibawa sejak kelahirannya. koperasi adalah bentuk demokrasi dalam praktik. sehingga setiap keputusan yang diambil itu harus menjamin adanya pengendalian anggota: bahwa koperasi bagaimanapun bukan hanya merupakan tempat kepemilikan bersama. tetapi koperasi itu memberikan jaminan bagi setiap individu untuk bebas dari ketidakadilan, ketidaksetaraan, pengangguran, jerat hutang, tidak efisien penggunaan modal sosial dan keuangan, serta anomi yang diciptakan oleh sistem kapitalisme: bahwa koperasi dengan sifat kerjasamanya itu telah menawarkan kemungkinan lebih banyak dalam perdamaian, serta partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan perekonomian baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi, bahwa menurut international co operative identity statement isis) yang diterjemahkan secara bebas oleh ibn boediono sebagai jatidiri koperasi dikatakan bahwa sebuah koperasi adalah lebih dari sebuah perkumpulan anggota anggota, anggota anggota koperasi adalah juga sebuah kolektivitas. angggotaanggota mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota diperlakukan seadil mungkin ibn boediono, jatidiri koperasi, lsp2i, hal: disebutkan lebih lanjut bahwa koperasi bukan milik dari pejabat yang dipilih dan juga bukan milik karyawan yang harus melapor kepada pejabat pejabat tersebut. koperasi adalah milik anggota dan semua pejabat yang dipilih bertanggungjawab, dari sejak waktu pemilihan dan sepanjang pelaksanaan mandate mereka, kegiatankegiatan mereibn boediono, jatidiri koperasi, lsp2i, hal: bahwa salah satu ciri kepastian hukum adalah distribusi kekuasaan yakni fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) secara ideal melakukan sinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan setara. didalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini harus diterjemahkan hingga pada tingkat bawah, termasuk didalamnya adalah saat berorganisasi koperasi. koperasi sendiri didalam strukturnya memiliki pengawas dan pengurus, disinilah dapat dianalogikan bahwa pengawas didalam koperasi memiliki fungsi legislatif dan pengurus memiliki fungsi eksekutif: berdasarkan pengertian kamus besar bahasa indonesia kbbi), pengawas diartikan sebagai orang yang mengawasi, pengawasan secara administrasi dimaknai pemilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan, dan tidak mengambil kebijakan, bahwa kewenangan pengawas semakin besar, meski rapat anggota tahunan rat) sebagai pengambilan keputusan tertinggi. semakin kompleksnya kewenangan pengawas (usulan calon pengurus, menghentikan pengurus) berpotensi mengancam nilai nilai demokrasi yang dikembangkan dalam koperasi. dampak yang terjadi adalahbernuansa kesetaraan, membatasi orang lain yang mau terlibat (calon) bukan melalui kuasa rapat anggota, bahwa, bahwa koperasi merupakan perkumpulan otonom dan dikelola secara demokratis dari oleh dan untuk anggotanya sebagai terjemahan dari konsep demokrasi. kedaulatan tertinggi anggota adalah berada ditangan anggotanya bukan ditangan pihak luar. kedudukan pengawas yang menjadi sangat dominan dalam struktur organisasi adalah merupakan bentuk penglieriksa bukti bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon, pemerintah, dan pihak terkait informandumli yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan . perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasar kekeluargaan adalah koperasijawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota kooperasi, risalah hidup mereka bersama mohamad hatta dalam pidato hari koperasi juli koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. identitas ekonominyameminjam istilah dalam raharjo, koperasi adalah sebagai sistem post kapitalisme. dasar alasan adanya (raison etre) koperasi adalah terletak pada anggotanya. koperasi ada karena manusia anggotanya sebagai orang. watak yang dibawa sejak kelahirannya dari koperasi adalah memanusiakan manusia dan mengangkat martabat manusia lebih tinggi atas modal. badan hukum perusahaan hanyalah pembantu dan bukan sebagai subjeprinsip demokrasi koperasi: bahwa rapat anggota dalam struktur organisasi yang dianut secara universal oleh pengoperasian dibawah naungan international co operative alliance ica) adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang kemudian memilih pengurus dan pengawas. pengurus memiliki tugas pokok untuk menetapkan kebijakan kebijakan yang relevan dengan kebijakan kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota serta melakukan pengelolaan yang berada dibawahnya dalam sebuah tim manajemen. sementara itu pengawas yang diberi wewenang oleh rapat anggota untuk mengawasi tata kelola (governance) koperasi. disini terletak pengecekan yang seimbang (check and balance) yang memadai demi lancarnya kegiatan koperasi. dengan memberikan kekuasaan yang berlebihan pada pengawas maka tata kelola koperasi menjadi kabur karena lazimnya yang dapat memecat pengurus dan pengawas adalah hanya rapat anggota. kekuasaan pengawas untuk mengusulkan pengurus juga telah menyalahi makna demokrasi koperasi karena kewenangan pengawas telah melampaui hak anggota, bahwa sementara itu, posisi pengurus yang dapat dari luar anggota jelas secara nyata adalah telah dimaksudkan untuk merusak demokrasi koperasi dan berpotensi merusak kehidupan pengoperasian. dalam nalar rasional, koperasi secara prinsip adalah membuka keanggotaan bagi siapapun tanpa diskriminasi apapun. jadi tidak ada hambatan bagi siapapun untuk menjadi anggota koperasi. ketentuan ini adalah bentuk rekayasa politis pihak pihak luar yang pada hakekatnya akan berpotensi merusak sendi kehidupan dan kebersamaan yang ada koperasi: ketentuan ketentuan tersebut atas adalah jelas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan telah nyata nyata bertentangan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagaimana diatur dalam undang undang dasar terutama tentang asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam karenanya, kami memohon kepada yang terhormat mahkamah konstitusi untuk menyatakan butir butir nomor tahun bertentangan dengan dan dan uud dan menyatakan guo tidak memiliki kekuatanv. keberadaan dewan koperasi indonesia mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul serta menutup ruang bagi munculnya kumpulan kumpulan atau serikat serikat koperasi dan melanggar hak asasi manusia menurut uud angka nomor tahun bertentangan dengan dan dan uud ketentuan angka nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan:ketentuan nomor tahun tentang anggaran dasar dewan koperasi indonesia disahkan oleh pemerintah: ketentuan nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan,, menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama bidang pengoperasiajukan organisasi anggotanya. ketentuan nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan,lurah wajib anggota:ketentuan nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan:esiensi, efektivitas, dan akuntabilitas ketentuan nomor tahun tentang pengoperasian menyebutkan: dana pembangunan dewan koperasi indonesia harus diaudit oleh akuntan publiks bahwabertentangan dengan uud yang menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan bahwa telah bertentangan dengan uud yang menyebutkan perekonomian nasional disusu, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. bahwa hak asasi adalah hak hak dasar yang dimiliki oleh manusia,hak hak asasi ini menjadi dasar hak hak dan kewajiban kewajiban yang lain. bahwa kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada muka bumi. hal itu disebabkan oleh hak hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. guo telah mengarahkan kepada adanya wadah tunggal koperasi yakni dewan koperasi indonesia yang singkat deepin. terlihat dari penjelasan dari ago yaknijelas bahwa ini penggilingan terhadap satu organisasi: keberadaannya menutup ruang bagi munculnya kumpulan kumpulan atau serikat serikat koperasi yang laindiri dari koperasi indonesia, ketentuan mengenai dewan koperasi indonesia sebagaimana diatur dalam angka dan dan adalah telah nyata nyata menjadikan posisiketentuan yang ada telah nyatanya memberangus hak asasi manusia sebagai hak setiap warga negara. sebagaimana diatur oleh undang undang dasar kita bahwa tiap tiap warga negara indonesia itu memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sesuai dengan aspirasinyaud dan menyatakan guo tidak memiliki kekuatan mengikat, petit mengabulkan permohonan untuk seluruhnya: menyatakan angka angka angkabina desa sadajiwa nomor tanggal aprilnomor tanggal november bukti fotokopi surat ijin operasional yayasan organisasi badan sosial nomor tanggal februari bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor c 1014ht. tahun tanggal mei tentang pemberian pengesahan akta pendirian yayasan bina desa sadajiwa: bukti p fotokopi surat keterangan domisili perusahaan nomor tanggal april bukti fotokopi surat nomor bh xi1. 1x tanggal september bukti fotokopi akta pendirian yayasan pemberdayaan perempuan kepala keluarga nomorbukti fotokopi akta anggaran dasar asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) nomor tanggal april bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) nomor tanggal februari bukti fotokopi akta perkumpulan nomor tanggal maret bukti fotokopi surat keterangan terdaftar sebagai pusat pengembangan sumberdaya wanita psw) departemen dalam negeri nomor x11 tanggal desember bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) asosiasi psw: bukti fotokopi surat dari departemen hukum dan hak asasi manusia nomor .ht. tanggal mei tentang pemberian pengesahan akta pendirian perkumpulan pendamping pengembangan sumberdaya wanita indonesia: bukti fotokopi akta copies collation pendirian yayasan lembaga pengkajian dan pengembangan koperasi pek) nomor tanggal januari bukti fotokopi kliping kompas, sabtu november pengoperasian warisan kolonial : bukti fotokopi kutipan buku dr. mohammad hatta membangun koperasi dan kooperasi membangun : bukti fotokopi kutipan buku ravi shankar garry conan second critical study co operative legislation and policy reforms , bukti fotokopi kutipan buku hans runner masa depan koperasi : bukti fotokopi kutipan international co operative alliance jatidiri koperasi: bukti fotokopi kutipan buku david thompson weavers dreams, founders the modern co operative movementkutipan buku john rawas theory, teori keadilan, dasar dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, bukti fotokopi surat menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor m.kuku viii perihal revitalisasi badan usaha koperasi dengan pembentukan usaha pt cv, tanggal agustus bukti fotokopi surat lembaga studi pengembangan pengoperasian indonesia, tanggal september bukti fotokopi kutipan buku seminar sehari undang undang dan pembangunan koperasi : bukti fotokopi kutipan majalah daftar koperasi skala besar : menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para pemohon mengajukan (dua) orang saksi bernama trisha ansari dan minin mintarsih, serta (satu) orang ahli bernama dr. robby tulus, yang memberikan keterangan lisan bawah sumpahjjanji, baik dalam persidangan dan atau melalui video conference tanggal september dan tanggal oktober serta menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal tersebut, yang menguraikan hal hal sebagai berikut: keterangan saksi trisha ansari saksi adalah pensiunan dini guru yang sejak tahun berkarya sebagai staf manajemen purna waktu badan koordinasi koperasi kredit indonesia induk koperasi kredit inkopdit) sampai tahun saksi salah satu anggota primer koperasi kredit, bina seroja yang berkedudukan gang arus, jalan dewi sartika, cawang, jakarta timur. saksi pernah menjabat sebagai ketua, sekaligus sebagai perintis koperasi tersebut. saat ini saksi dipercaya sebagai salah satu penasehat dari inkopdit yang merupakan koperasi sekunder yang menaungi koperasi koperasi kredit seluruh indonesia, saksi aktif koperasi sejak tahun dan aktif mengembangkan koperasi kredit daerah daerah seluruh indonesia. separuhmur saksi (lebih dari tahun) diwakafkan untuk koperasi: saksi dimasa pensiun seperti sekarang merasa bangga sebab apa yang telah saksi rintis bersama teman teman ternyata telah membuahkan hasil yang cukup. saat ini anggota inkopdit telah mencapai lebih dari koperasi kredit primer yang tersebar seluruh pelosok tanah air, mulai dari aceh sampai dengan papua dengan jumlah anggota lebih dari juta orang dengan asset kurang lebih trilyun: saksi merasa bangga bahwa akhir karir ini ternyata dari koperasi terbaik yang dipublikasikan oleh kementrian koperasi dan ukm, antaranya adalah koperasi kredit mana saksi ikut terlibat dalamnya: keberhasilan koperasi kredit tersebut merupakan jerih payah penuh kesabaran untuk membina masyarakat yang rata rata secara ekonomi tidak begitu baik pelosok pelosok tanah air dan pedalaman pedalaman. keberhasilan koperasi tersebut bertujuan pada tiga pilar penting, pendidikan, solidaritas dan swadaya, saksi merintis koperasi kredit dengan cara mendidik keluarga keluarga untuk hidup sederhana dengan merintis kopi sebagai lembaga pelayanan usaha keuangan melalui pendidikan dan pelatihan anggaran pendapatan dan belanja keluarga, agar anggota dapat mengggunakan uang secara bijaksana, sehingga dapat menabung, saksi menekankan bahwa koperasi adalah merupakan organisasi orang mana mereka dapat menjalankan prinsip saling tolong menolong dan bergotong royong. kekuatan keswadayaan merupakan kekuatan penting untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan yang merupakan jatidiri koperasi itu sendiri: pengurus pengurus koperasi kredit adalah orang yang bekerja secara suka rela dan mengabdi demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk menggapai kepentingan mencari keuntungan. kepengurusan kopi dalam menjalankan fungsi mereka dibiayai oleh koperasi, bukan digaji: pada waktu saksi mulai merintis koperasi, banyak sekali tantangan yang saksi hadapi lapangan. bahkan dari awal, ketika saksi mencoba merintis masyarakat untuk sadar menabung koperasi, pemerintah ggelontorkan program kebijakan bantuan bantuan seperti sinterklas. secara kelembagaan, pemerintah bahkan gencar mengembangkan koperasi unit desa kud) yang banyak diberikan fasilitas bantuan berupa materi maupun privilege dalam menyatukan pupuk dan lain sebagainya. namun akulah yang membuktikan bahwa kud yang ditopang oleh dana dari luar tersebut ternyata banyak rontok karena bantuan dan fasilitas modal dari luar dihentikan. sementara koperasi kredit tetap bertahan dan bahkan berkembang semakin baik dari hari sehari. saksi percaya bahwa dengan kekuatan pendidikan, solidaritas dan keswadayaan maka koperasi akan berkembang dan langgeng: koperasi kredit berupa perkumpulan orang itu baru mendapat badan hukum pada masa reformasi tahun sebelumnya ketika saksi mengajukan badan hukum, saksi selalu diminta untuk menjadi kud namun saksi tetap bertahan untuk menjaga sifat koperasi sebagai organisasi yang mandiri dan otonom sebagaimana menjadi jatidirinya. bahkan pada masa orde baru lalu, kud berdasarkan instruksi presiden nomer tahun inpres banyak antara pengurus yang dipaksa untuk merubah menjadi kud dan bahkan antaranya sampai ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan, berangkat dari hal tersebut maka saksi sebagai anggota koperasi memohon kepada majelis hakim agar undang undang pengoperasian dianulir dengan alasan sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang pengoperasian sudah salah dalam mendefinisikannya karena koperasi sesungguhnya merupakan perkumpulan orang, bukan badan hukum semata. modal bukanlah yang utama dan hanyalah berperan sebagai pembantu dalam mencapai kesejahteraan anggota, kekuatan modal dari luar yang digelontorkan melalui skema modal penyertaan hanya akan mematikan prakarsa dan kemandirian anggota: sifat pengurus adalah relawan, bukan mengabdi untuk masyarakat karena dibayar. dengan penyebutan istilah pengurus dan pengawas digaji telah menggerus makna beroperasi. manajer dan karyawan professional yang berhak untuk menerima gaji, praktik kepengurusan koperasi yang menempatkan pengurubertentangan dengan cita cita ideologi bangsa yang tertuang dalam uud yang dimensinya telah tempatkan manusia, bangsa ini ini lebih tinggi dari modal materialdalam uud koperasi bercita cita tinggi untuk mempertinggi nilai kerjasama dari orang orang: kegagalan kebijakan pengoperasian kita masa lalu adalah karena begitu kuatnya intervensi politik dan birokrasi pemerintah. hanya sayangnya kegagalan tersebut ternyata bukan dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagaimana cara menghargai koperasi sebagai perkumpulan orang yang otonom, namun justru semakin diperkukuh dalam pengoperasian.akan kembali disuntikkan pada koperasi, selain sebagai bangunan sistem organisasi yang mandiri, koperasi juga merupakan organisasi demokratis yang menjunjung tinggi supremasi anggota. perubahan pola struktur organisasi yang dibuat dalam undang undang nomor tahun yang ada adalah sangat tidak demokratis karenanya akan mengancam kepentingan anggota. posisi pengawas sebagai lembaga superbowl dan pengurus yang dapat berasal dari non anggota akan dan telah berpotensi mereduksi supremasi anggotakoperasi, secara umum, pengoperasian yang baru ini kami anggap telah merusak otonomi dan juga mengganggu berjalannya demokrasi koperasiawas sejajar merupakan manifestasi struktur demokratis koperasi. jadi menempatkan posisi pengawas lebih tinggi telah timbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan berpotensi menimbulkan konflik, dewan koperasi indonesia boleh saja ada, tetapi kedudukannya tidak perlu ditempatkan undang undang. menempatkan posisinya sebagai kekuatan tunggal wadah gerakan koperasi, apalagi diperintah untuk dibiayai dari anggaran negara ini sangat tidak demokratis dan mengkreditkan makna beroperasi karena deepin perannya tidak signifikan bagi koperasi, bahkan justru aspirasi tidak membela kepentingan koperasi: minin mintarsih saksi adalah anggota dan ketua koperasi hasanah yang berdomisili jalan jalur sukaraja, kampung cangkang, desa karet, kecamatan kebon pedas, kabupaten sukabumi, jawa barat: koperasi hasanah berdiri pada tahun dan mendapatkan badan hukum pada tahun sebelum mendaftarkan koperasi hasanah sebagai badan hukum tahun saksi sudah menyebutnya sebagai koperasi karena pada hakekatnya koperasi adalah perkumpulan orang dan bukan kumpulan modal, sebelum saksi bersama dengan teman teman mengembangkan koperasi hasanah, pada tahun saksi pernah menjadi anggota koperasi pengembang sumberdaya kps) amanah" yang berada desa saksi. pada awalnya kps zaman dimulai dengan sangat sederhana, yaitu dimulai dari kegiatan simpan dan pinjam anggota. koperasi kps amanat berjalan dengan baik, namun pada tahun datang pinjaman dari dinas koperasi sebesar rp. , . entah kenapa, koperasi kpps amanat tersebut menjadi kacau dan bubar. uang pinjaman dari pemerintah bukannya menambah kekuatan perkumpulan (koperasi) tetapi justru mengoyak persatuan dan persaudaraan, saksi setuju apabila koperasi itu pada akhirnya berbadan hukum, tetapi bukan berarti koperasi itu adalah badan hukum. badan hukum diperlukan hanya semata untuk memberikan kepastian hukum pada orang orang dan pihak lain yang ingin bekerja sama dengan koperasi, tetapi hakekatnya koperasi tetap merupakan perkumpulan orang, bukkum, apalagi sebagai perkumpulan modal, menurut saksi bahwa undang undang pengoperasian menyulitkan saksi dapat beroperasi dengan cara sederhana. apabila koperasi itu harus berbadan hukum maka akan rasa sangat memberatkan sebab ketika harus memulai membuka koperasi tidak mungkin harus membayar biaya notaris yang sebesar rp. dan belum lagi mengurus izin lainnya. uang sebesar itu sangat berarti bagi saksi: saksi juga tidak setuju apabila modal dari luar menjadi andalan, berdasarkan pengalaman dari saksi bahwa modal dari pihak luar itu justru memberatkan. misalnya, utang dari kur kredit usaha rakyat), malah uang koperasi habis untuk membayar angsuran dan bunga pada pihak bank atau pihak luar, sehingga tidak dapat memberikan sisa hasil usaha shu) kepada anggota, saksi tidak setuju dengan aturan main yang diatur dalam mengenai kepengurusan. kalau pengawas dapat memecat pengurus setiap saat maka itu sangat mengacaukan saksi dalam beroperasi. aturan tersebut hanya akan menimbulkan konflik karena pengurus itu dipilih oleh anggota melalui rapat anggota. apabila pengawas memecat pengurus maka harus melalui mekanisme rapat anggota luar biasa, bukan memecat semaunya. saksi bertambah bingung apabila pengurus itu dapat dipilih dari orang luar dan bukan dipilih dari anggota. apabila mereka itu dari luar dan bukan anggota sebaiknya jadi karyawan saja, bukan menjadi pengurus sebab pengurus itu wakil dari anggota, saksi juga pusing dengan aturan tentang uang pangkal atau simpanan pokok merupakan uang anggota yang tidak dapat diambil kembali oleh anggota yang keluar dari koperasi. uang simpanan pokok tersebut merupakan hak anggota bukan uang koperasi' aturan sertifikat modal koperasi juga sangat membingungkan, kenapa koperasi menggunakan model seperti perusahaan terbatas pt) yang melakukan jual beli saham. bagaimana apabila nanti nasib orang orang yang punya modal kecil ditekan oleh para pemilik modal besar dengan cara memborong sertifikat koperasi. koperasi bisa dikuasai oleh segelintir orang yang punya modrangan ahli dr. robby tulus ahli menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, yaitu: sejarah materialisme dan perumusan undang undang pengoperasian negara negara bekas jajahan, terutama asia dan afrika, semangat dan nilai mutualisme, yaitu usaha bersama dalam pengoperasian yang perlu dilindungi dan diamankan oleh undang undang pengoperasian. ini sangat erat kaitannya dengan uud pentingnya modal sosial dan pendidikan dalam pengoperasian sebagai pencerminan manusia berkualitas dan bukan modal berkualitas, pentingnya peran pemerintah sebagai pengaman dan pengawas jati diri dan kemandirian koperasi yang acuannya diambil dari deklarasi konferensi menteri beijing tahun yang telah disepakati oleh banyak menteri maupun oleh lembaga lembaga internasional, ad. sejarah materialisme menyimak sejarah perundang undangan koperasi terdapat bentuk perundang undangan yang menaungi lembaga pengoperasian, yaitu eropa, dimana koperasi itu dahulu berasal. undang undang yang khusus disusun, dirancang untuk lembaga koperasi seperti inggris, belanda, banyak ditiru oleh negara negara yang sedang berkembang, termasuk indonesia, undang undang komersial mana terdapat mengenai pengoperasian dalamnya. ada juga undang undang komersial, seperti portugal, turki, norwegia, dan belgia yang khusus bersifat komersial dan koperasi mengacu kepadanya. negara denmark dan negara negara scandinavia tidak ada undang undang koperasi, namun mereka hanya cukup merujuk pada anggaran dasar koperasi itu sendiri: sejarah undang undang pengoperasian asia, yaitu pertama dilahirkan jepang tahun setelah restorasi meiji, waktu itu ada perubahan dari sistem feodal kepada industrialisasi jepang. kemudian, negara india tahun filipina tahun dan indonesia tahun kerangka dasar perundang undangan asia banyak berasal dari jernggris, maupun belanda, dan negara jajahan seperti, india, indonesia, filipina,. pada awalnya, koperasi dirumuskan oleh para birokrat asing karena pada dasarnya yang paling baik bagi penjajah. jadi, sifatnya sangat materialistik yang masih nampak dalam perumusan undang undang banyak negara. menurut margaret rigby, dalam bukunya, agricultural cooperation the commonwealth tentang undang undang koperasi india yang waktu itu disebut friendly societies act karena langkahnya kepemimpinan masyarakat pedesaan india maka diangkatlah registry, yaitu pendaftar koperasi. pendaftar koperasi itu kalau dianalogikan indonesia adalah kepala dinas koperasi yang tugasnya bukan hanya mendaftar tetapi juga membuat laporan, melaksanakan, mengurus, mendidik, memprakarsai, mendirikan, dan mengawasi koperasi itu sendiri. jadi, registry atau kepala dinas dikenal sebagai friend philosopher and guide. sejarah itu berulang kembali karena sikap materialistik dalam konteks pengoperasian masih banyak dirasakan banyak negara sedang berkembang, sebaliknya negara maju, koperasi justru menjadi teman, filosof, dan pengarah dan bukan pihak pemerintah atau registry nya. artinya bahwa undang undang tentang pengoperasian sangat berperan untuk menunjukan maju mundurnya koperasi, sehingga undang undang ini sebaiknya dikaji dari dampaknya terhadap perkembangan koperasi untuk jangka waktu panjang depan baik dari segi kualitatif maupun maupun kualitatif, undang undang tentang pengoperasian, seyogianya perlu dirumuskan bersama secara partisipatif oleh para praktisi koperasi sendiri, ahli hukum, pemerintah pusat daerah, pakar koperasi, akademisi, unsur lsm, dan tokoh tokoh masyarakat lainnya. menurut ahli bahwa hal tersebut penting karena dalam proses perancangan undang undang indonesia kurang dilakukan: ad. semangat dan nilai mutualisme nilai kebersamaan atau mutualisme pengoperasian yang sebenarnya terkandung sangat jelas, implisit maupun eksplisit dalam undang undang yaitu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan: mutualisme ibarat bandul atau pendulum yang berada tengah ayunan dari ujung kiri ujung kanan dan sebaliknya. ahli menyebutnya ujung ekstrim, kubu komunisme yang waktu dahulu sangat gencar dan ujung ekstrim, kanan kubu kapitalisme. mutualisme koperasi dan usaha bersama masyarakat diberi istihe side way. mengutip anthony hidden, seorang pakar sosialisme, sosiologi london school economics dan juga sering diungkap oleh tony blair, bahkan perdana menteri inggris pada waktu itu yang dalam sejarahnya memulai gerakan koperasi mampu melindungi dan mengamankan masyarakat, pada negara yang berpaham komunisme bahwa perekonomian kontrol sepenuhnya secara netral oleh pemerintah, sementara hak hak individu dikekang demi kepentingan partai tunggal, yaitu partai komunis. ujung lainnya adalah ekonomi yang memuja atau yang menjunjung tinggi pasar bebas terbuka dan yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar besarnya, tanpa diperbolehkan adanya intervensi pasar oleh pemerintah: mutualisme atau usaha bersama penting sekali sebagai paham tengah yang juga sering disebut sebagai sektor ketiga. sektor swasta dan sektor publik bermakna untuk melindungi dan mengamankan masyarakat, baik kubu kiri yang ekstrim atau pun kubu kanan yang ekstrim. jadi usaha bersama asas kekeluargaan yang tertuang dalam undang undang dasar sangat relevan dengan pemikiran dasar pengoperasian secara universal yang banyak forum pengoperasian membahas kebijakan publik yang dicanangkan untuk pemerintah negara negara mana pada waktu ahli masih menjabat direktur regional ica ikut terlibat dalamnya. putranya komunisme, bukan lagi menjadi poros tengah pendulum, namun menjadi suatu alternatif terhadap kapitalisme karena komunisme sekarang sudah pudar. banyak negara asia melakukan amandemen atau penyusunan kembali perundang undangan koperasi mereka, soal terjadi penyusunan struktural (structure adjustment) dan liberalisasi dengan runtuhnya komunisme uni soviet akhir an dan disusul dengan adanya arus globalisasi yang menganut perekonomian pasar bebas. keadaan itulah yang mendorong international cooperative alliance ica) untuk meninjau kembali dan memperbarui jati diri pengoperasian secara universal, yaitu dengan partisipasi negara anggota ica dan komisi yang multinegara yang diketuai oleh prof. dr. lan mac person yang sebetulnya beliau akan menjadi ahli pemohon pada hari ini, namun ada gangguan jaringan maka beliau tidak dapat memberikan keterangan. beliau, lan mac person sebenarnya dapat lebih banyak mengingatkan jati. diri yang beliau rumuskan dengan komisi yang terdiri dari kurang lebih pemikir dan penggerak koperasi yang ikut terlibat dalam prosesnya, sehingga definisig sudah disepakati secara universal oleh negara dan lebih dari koperasi, pertama kali dalam sejarah pengoperasian, ada kesepakatan, yaitu kesepakatan global mengenai definisi koperasi, nilai nilainya, dan prinsip koperasi yang keseluruhan terintegrasi dan diakui oleh gerakan koperasi sedunia, termasuk oleh perserikatan bangsa bangsa. jadi, prinsip pengoperasian bukan hanya merupakan pedoman atau pemandu dalam mempraktikkan kegiatan koperasi tetapi justru menjadi garis bawah dan mencerminkan nilai nilainya: prinsip dapat berubah, itu hanyalah keyakinan sesuai atau dapat diperdalam sesuai perkembangan zaman. misalnya akhir akhir ini ada kemunculan untuk menyesuaikan melalui prinsip karena adanya isu perubahan iklim dan pemanasan global yang kian mengemuka forum forum internasional: apabila undang undang nomor tahun tentang pengoperasian disandingkan dengan pengertian mutualisme dan jati diri koperasi, maka akan tampak tiga perbedaan utama, yaitu pada definisinya, organisasinya dan sistem persoalannya, apabila disimak dari sejarah pengoperasian indonesia, misalnya pendulum undang undang pengoperasian nomor tahun dilanjutkan dengan undang undang tentang pengoperasian tahun maka hubungan indonesia dengan ica terputus karena waktu itu masih zamannya nanakoa yang beraliran kiri. pada waktu itu, campur tangan pemerintah membuat koperasi menjadi penyalur barang murah dan banyak dimanfaatkan para spekulan. setelah itu, muncul undang undang nomor tahun yang menempatkan koperasi sebagai alat revolusi nanakoa yang undang undang itu hanya bertahan dua bulan saja, sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa program pemerintah masih sangat realistis: pendulum kemudian bergerak tengah dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pengoperasian dengan diumumkannya sendi dasar koperasi, yang sedikit banyak mengacu pada prinsip pengoperasian international cooperative alliance ica) tahun pada saat gencarnya proses liberalisasi sejak akhir an, maka pendulum undang undang pengoperasian kembali disesuaikan dan munculah undang undang koperasi nomor tahun yang sekarang ini disesubali dan pendulum bergerak kanan, yaitu undang undang nomor tahun didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau dari rukun koperasi dengan ber, jati diri koperasi itu muncul tahun jadi, undang undang nomor tahun itu lahir tiga tahun sebelum keluarnya pernyataan jati diri koperasi, sehingga koperasi pada waktu itu dinamakan sebagai badan usaha. dengan demikian belum mencerminkan basis manusia sebagai alternatif dari korporasi atau perusahaan swasta yang masih berbasis modal: pada saat undang undang nomor tahun berlaku, pendulum bergerak lebih kanan lagi karena koperasi didefinisikan sebagai badan hukum, bukan sebagai perkumpulan otonomi orang secara sukarela yang didirikan orang perorangan atau badan hukum koperasi. selain itu, juga dijelaskan adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. hal tersebut membawa implikasi bahwa modal dan badan usaha nampaknya lebih didahulukan dan kemudian barulah memenuhi aspirasi anggota. padahal aspirasi anggota bukan sekedar ekonomi saja, namun juga aspirasi bersifat sosial dan budaya yang tidak sekedar dilayani melalui instrumen modal, namun juga oleh instrumen pendidikan dan pelayanan yang berkelanjutan: ad. pentingnya modal sosial oleh karena koperasi membangun modal sosial dan bukan sekedar modal moneter maka modal sosial memiliki nilai jaringan, yaitu kebersamaan dan bukan sekedar pranata sosial atau lembaga kemasyarakatan sebagai produk dan norma sosial, namun juga mobilisasi modal ekonomi yang berkembang karena adanya nilai jaringan dan kebersamaan yang dalamnya terkandung elemen kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat bidang sosial ekonomi, yaitu dengan memfasilitasi tindakan tindakan yang terkoordinasi. menurut ahli, itu merupakan pengejawantahan dari uud modal sosial tidak dapat tumbuh secepat modal moneter karena membutuhkan kesabaran melalui pendidikan dalam jejaring keanggotaan. keberlanjutan koperasi sangat ditentukan kekuatan modal sosial sebagai kinerja kualitatifnya dan menjadi akar untuk melestarikan kinerja kuantitatif'nya.merupakan pemberdayaan anggota koperasi, sehingga dapat mendorong terbentuknya modal sosial dan modal kemanusiaan, yaitu human capital yang membangun kepercayaan anggota untuk dapat berswadaya, menolong diri sendiri. dalam konteks disebut self help, yaitu berusaha bersama (self mutual help), sehingga ada persamaan atau kesamaan kearah sikap soldier, setia kawan, dan akhirnya menjadi demokratis dan berkeadilan: nilai nilai pengoperasian sejalan dengan makna undang undang dasar pendidikan tepat guna bagi anggota dan modal sosial, merupakan akar untuk membangun modal materi atau moneter lembaga pengoperasian, terutama negara sedang berkembang (developing countries), seperti indonesia. kedua elemen yang bersifat kualitatif tersebut nampaknya sulit terwujud apabila lebih menekankan pada aspek megalitik yang bersifat kuantitatif dalam perundang undangan koperasi: definisi koperasi yang dirumuskan ica tahun bersifat universal yang sangat menekankan otonomi kesukarelaan dan persatuan orang orang, yaitu anggota yang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi sosial dan budaya melalui perusahaan. jadi perusahaan adalah instrumen alat yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. definisi koperasi yang dirumuskan ica tersebut lahir dari hasil partisipasi tidak kurang praktisi dan pemikir pengoperasian yang sangat terintegrasi dengan nilai nilai dan prinsip prinsip yang disepakati, adapun definisi koperasi yang dirumuskan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian lebih menekankan aspek loyalitasnya, yaitu badan hukum dengan penekanan pada modal ekonomi, sehingga aspek kuantitas atau pertumbuhannya lebih menonjol dari aspek kualitas, yaitu membangun modal sosial dan kesejahteraan anggota, dan masyarakat. dengan demikian jati diri koperasi secara konseptual dinomorduakan, sedangkan badan hukum lebih ditonjolkan. misalnya, filipina ada sekelompok kecil perkumpulan orang mendirikan koperasi perikanan karena badan hukumnya lebih mudah. jadi mereka membuat koperasi, namun nelayan nelayan yang lain terpuruk karena hanya menjadi objek dari pemilik modal. apabila melihat koperasi taraf dunia, seperti jepang, zen noh, mondragon spanyol, amal dairy india, tidak mungkin dapat menjadi besar tanpa ada pembinaan kualitas manusi. peran pemerintah sebagai pengaman dan pengawas jati diri kemandirian koperasi ahli menganggap bahwa peran pemerintah adalah sebagai pengaman dan pengawas jati diri, serta kemandirian koperasi sangat strategis. ahli mengaitkan dengan perangkat organisasi dan modal penyertaan dalam undang undang nomor tahun dalam perangkat organisasi, sudah sangat sesuai dengan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. ahli menganggapnya anomali karena adanya perangkat pengawas dan pengurus yang mempunyai kewenangan bertolak belakang dengan jati diri koperasi. banyak negara bahwa koperasi seperti itu justru mengarah pada dua perangkat organisasi, yaitu rapat anggota dan pengurus. adanya badan pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota cenderung memicu konflik berkepanjangan apabila tidak terjadi kesepakatan antar pengawas dan pengurus. padahal kedudukan mereka setara, apalagi pengawas diberikan kewenangan lebih besar sehingga dapat memberikan skorsing (penghentian sementara) setelah mengusulkan calon pengurus dari anggota ataupun nonanggota, yang berarti menempatkan kedudukan pengawas atas pengurus akan memunculkan konflik, kewenangan pengawas untuk mengusulkan calon pengurus juga dapat menekan kekuasaan rapat anggota yang seharusnya rapat anggota lebih diberdayakan, serta anggota dibuat aktif secara terus menerus. intinya, koperasi dengan anggota yang cukup terdidik dan terlatih secara kualitatif akan mampu memilih pengurus yang baik dari dan oleh anggota tanpa perlu adanya pengawas. pengurus bertugas meluruskan kebijakan kebijakan strategis demi kepentingan anggota yang memilihnya, sedangkan pengelolaan lain pihak bukan dilakukan pengurus, tetapi pengurus dapat menyerahkan itu kepada kelompok profesional yang tidak mesti dari anggota, ahli berpendapat bahwa pengawasan koperasi sebaiknya diserahkan kepada lembaga eksternal yang khusus dibentuk untuk melakukan audit sosial dan audit keuangan, yaitu pengawasan komprehensif sehingga tidak menimbulkan konflik internal dalam kelembagaan koperasi itu sendiri. oleh karena itu, sebaiknya pemerintah membentuk lembaga pengawasan yang profesional dan komprehensif khusus untuk gerakan koperasi, sehingga memiliki kredibilitas untuk memberikan pengawasan eksternal. pengurus koperasi perlu senantiasa waspada dalam menjalankan tugasnya secara lebih terfokus dan efektif. akuntapat saja dilibatkan dalam audit keuangan yang hal itu sejalan dengan semangat deklarasi komprehensif para menteri koperasi yang juga menekankan bahwa tanggung jawab dan tugas utama pemerintah adalah bidang regulasi dan pengawasan pengoperasian. sementara penanganan internal dan penanganan koperasi diatur dan dikelola secara profesional sebagaimana halnya sektor perusahaan lainnya, koperasi dapat menerima modal penyertaan dari luar, baik dari pemerintah maupun masyarakat, itu berlawanan dengan kemandirian koperasi. makna kemandirian adalah menjaga tradisi dan nilai self help melalui usaha bersama yang harus dilindungi dan diamankan oleh undang undang, dan diawasi oleh pemerintah. dengan demikian dibukanya modal penyertaan luar koperasi, maka secara sadar atau tidak, pengurus dan anggota kehilangan insentif untuk melakukan upaya mandiri atau membuat rencana jangka panjang. mentalitas ketergantungan yang sudah tertanam sejak pemerintahan orde lama dan pemerintah orde baru, yaitu koperasi diposisikan sebagai alat politik dan atau alat kebijakan pemerintah. bantuan permodalan koperasi dalam undang undang nomor tahun telah menghilangkan jati diri koperasi. modal penyertaan dari luar akan membawa kepentingan dan agenda panitia pemberi modal, sehingga anggota menjadi objek yang dikorbankan untuk kepentingan luar. dalam masalah ini maka kuantitas harus didahulukan dari kualitas, berdasarkan keterangan atas, menurut ahli demi keberlanjutan gerakan koperasi yang benar benar mandiri dan berhati diri maka kiranya undang undang nomor tahun dapat ditinjau kembali, selain itu, para pemohoditulis dalam bahasa inggris. keterangan tertulis ahli tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam berkas permohonan para pemohon, menimbang bahwa pemerintah dalam sidang tanggal september menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal dan bulan tahun yang diserahkan dalam persidangan tersebuttidiri dari koperasi indonesia yang merupakan organisasi perkumpulan orang (people base association) dan bukan perkumpulan modal (capital base association),pemohon memohon kiranya mahkamah konstitusi mk) melakuokok permohonan para pemohon pendefinisian koperasi yang menempatkan frasa koperasi adalah badan hukum berakibat pada korporatisasi koperasi.gu. dankekeluargaandimengenai dewan koperasi indonesia sebagaimana diatur dalam angka dan pengoperasian adalah telah nyata nyata menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari sub ii. tentang kedudukan hukum ohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi agar kiranya para pemohon membuktikan apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidakkami menyerahkan sepenuhnya pada keputusan yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi. selanjutnya bersama ini disampaikan keterangan pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon. il. penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohoasas kekeluargaan pengoperasian). karena itu koperasi menjalankan. melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggotperan dalam perekonomian nasional dan global, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomisebelum pemerintah memberikan penjelasbahwaud serta nilai dan prinsip koperasi. lebih lanjut terhadap beberapa ketentuan undang undangundang undang pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: dalam angka definisi koperasi secara lengkapdasarkan definisi tersebut yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri: bertanggung jawab: demokrasi, persamaan, berkeadilan: dan kemandirian sehingga anggapan para pemohon bahwa ketentuan angka menyebabkan koperasi merupakan korporatisasi koperasi adalah anggapan yang keliru. oleh karena koperasi. terika, nilai dan asas yang diatur dalam pengoperasian, yang dirumuskan dalam anggaran dasar koperasi. menurut pemerintah adalah anggapan yang tidak benar karena penjelasan huruf pengoperasian). pengunaan frasa orang perseorangan dalam angka pengoperasian untuk menjelaskan siapakah subjek yang mendirikan koperasi. para pemohon telah salah paham dan kurang mendalami rasio hukum (ratio legis) angka pengoperasian. angka pengoperasian tersebut seharusnya dibaca dan dibahas secara keseluruhan denganpara anggota , dengan frasa aspirasi dan kebutuhan bersamaoleh karena itu anggapan para pemohon perihal korporatisasi usaha individu dalam bentuk koperasi terbantahkan. dengan penafsiran sistematis makal hukum suatu pengantar , liberty, yogyakarta, hal. dengan penafsiran sistematis terhadap pengoperasian, maka tidak benar ketentuan angka frasa orang perseorangan dalam pengoperasian tersebut merupakan justifikasi individualistis dalam koperasi. secara yuridis, koperasi primer tidak dapat dibentuk hanya (satu) orang perseorangan, namun dengan syarat wajib paling sedikit (dua puluh) orangorang perseorangan.l.j. van apeldoorn chaidir ali, badan hukum orang perseoranganusaha bersama , antara lain dengan adanya ketentuan berikut ini:, dan koperasi sekunder dapat didirikan oleh paling sedikit (tiga) koperasi primer. pengoperasian yang berbunyi: dalam pemungutan suara setiap anggota mempunyai satu hak suara . pengoperasian yang berbunyi: sertifikat modal koperasi tidak memiliki hak suara. penjelasan huruf pengoperasian yang berbunyi:ketentuan angka pengoperasian memuat tentang batasan pengertian atau definisi dari koperasi, hal ini lazim diatur dalam bab tentang ketentuan umum. bahwa. puu vi tanggal februari dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maretoperasi, maksud dan tujuan serta nilai dan prinsip yang melandasi koperasi indonesiamodal penyertaan, hal ini lazim diatur dalam bab tentang ketentuan umumanggapan para pemohon pendefinisian modal penyertaan akan menimbulkan pengrusakan kemandirian koperasi, bukan disebabkan oleh kehadiran norma dalam pengoperasian guo namun hanya merupakan anggapan spekulasi atau setidaknya merupakan permasalahan kepatuhan hukum atau penegakan hukum, bukan kausalitas dari konstitusionalitas norma pengoperasian. dengan demikian tidak menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon sehingga permohonan para pemohon harus ditolakdari dewan koperasi indonesia, hal ini lazim diatur dalam bab tentang ketentuan umumdewan koperasi indonesia didirikan oleh gerakan koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspipemberdayaan koperasi, hal ini tetap otonom. tidak merupakan sub ordinat dari unsur kekuatan luar, sehingga anggapyang menyatakan bahwa gerakan koperasi adalah sub ordinat dari pihak luar adalah tidak benar dan harus ditolak. terhadap ketentuan huruf pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: para pemohon yang beranggapan bahwa frasa mengusulkan calon pengurus menghilangkan kekuasaan tertinggi koperasi pada rapat anggota. pemerintah memberi keterangan bahwa ketentuan huruf pengoperasian secara praktik sudah diterapkan oleh koperasi dan menjadi praktik terbaik (best practices) dalam kelembagaan koperasi. ketentuan huruf pengoperasian tetap mengacu kepada kekuasaan tertinggi pada rapat anggota (vide pengoperasian). karena itu ketentuan huruf pengoperasian dikaitkan dalam konteks bahwa kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. keputusan akhir proses penjaringan calon pengurus yang dilakukan pengawas tetap berada tangan anggota melalui rapat anggota untuk disahkan menjadi pengurus. selain itu, ketentuan huruf pengoperasian mesti berkorelasi dan berkoherensi dengan huruf pengoperasian bahwa anggota mempunyai hak untuk dipilih dan atau memilih pengawas atau pengurus . oleh karena itu maka ketentuan huruf. ketentuan ini merupakan norma sebagai bagian untuk mewujudkan good system dalam pengelolaan koperasi , hal. oleh karena usulan calon pengurus tersebut tetap diputuskan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi maka norma huruf pengoperasian tidak menghilangkan hak konstitusional uud ketentuan huruf pengoperasian mencipt serta kredibilitas calon calon pengurus. oleh karena secara faktual dan struktural pengawas koperasi yang menjalani tugas selaku organ koperasi sudah memahami danpengoperasian itu bermanfaat sebagai upaya memperbaikhuruf pengoperasian. sehingga bermanfaat untuk menjamin kelancaran rapat anggota, menjamin reputasi danmenjadi norma hukum baru sesuai(vide pengoperasian) sebagai hukum primer (primary law), sedangkan norma huruf pengoperasian merupakan norma sekmenyatakan pengawas sebagai organ yangnorma huruf pengoperasian justru membantu anggota mengoptimalkan rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, dan berguna untuk memilih dan menetapkan pengawas dan pengurus yang profesional guna menumbuhkan koperasi yang kuat,sehat, mandiri, dan tangguh. terhadap ketentuan huruf pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: para pemohon menguji huruf pengoperasian dengan anggapan bahwa ketentuan tersebut melanggar asas kekeluargaan dalam koperasi. terhadap anggapan para pemohon tersebut pemerintah memberikan keterangan bahwa ketentuan tersebut tetap mengacu dan mempertahankan asas kekeluargaan oleh karena kekuasaan tertinggi koperasi tetap berada dalam rapat anggota (vide pengoperasian). ketentuan huruf pengoperasian berkaitan dan berkoherensi dengan dan pengoperasian. mengacu pengoperasianoleh karena itu, ketentuan huruf pengoperasian tetap mengacu, dikendalikan dan ditetapkan oleh rapat anggota, sehingga tidak benar anggapan para pemohon huruf pengoperasiandengan demikian, tidak benar anggapan pararhadap undang undang dasardan kepentingandan perlindungan hak asasi manusia: putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (individu) dan yang berbadan hukum privat. ataupun yurisprudenengoperasian merupakan norma yang menciptakan kesewenang wenangan pengawas dalam memberhentikan sementara pengurus, oleh karena dilakukan dengan syarat norma dan pengoperasian dan diatur pula sesuai ketentuan mengenai tatacara pemberhentian pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasar. sedangkan anggaran dasar merupakan hasil rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi koperasi, sehingga tidak benar jika ketentuan huruf pengoperasian dianggap melanggar asas kekeluargaan. sebaliknya ketentuan hurufdalam rangka mewujudkan good systemhurufhuruf pengoperasian. terhadap ketentuan pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: para pemohon menguji frasa non anggota, pertambangan, perkebunan, pabrikasi, transportasi dankuat, sehat mandiri dan tangguh maka pengelolaan koperasi tidak lagi patut dijalankan sebagai profesi sambilan saja. sugandi, koperasi bukan lagi kerja sambilan , pikiran rakyat, januari hal ini sesuaidapat diperoleh dari kalangan internal anggota koperasi, maka beralasan apabila mengambil pengurus dari non anggota koperasi, namun wajib disetujui dan disahkan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi. oleh karena itu, pengoperasian tidak menghilangmengenai frasa maupun non anggota , sama sekali tidak bertentangan dengan uud norma pengoperasian mengenai frasa maupun non anggota , juga sesuai huruf yang menghendaki koperasi yang tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh . sehingga norma pengoperasian mengenai frasa maupun non anggota tidak bertentangan dengan uud norma pengoperasian mengenai frasa maupun non anggota pertambangan, perhotelan, kehutanan, perkebunan), sementara dari kalangan interbahwa pengurus dapat dipilih dari anggota maupun non anggota. hal ini untuk menciptakanketentuanekeluargaan dalam koperasi. ketentuan pengoperasian justru mendukung koperasi melakukan perkuatan kelembagaan dan sumber ketentuan ini tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota,, pemerintah memberikan keterangan: para pemohon beranggapan bahwa dalam pemilihan pengurus mengenai frasa atas usul pengawasketentuketentuketentuan tersebut mesti dikaitkan dan dipahami dalam konteks bahwa semuanya tetap mengacu kepadapilih danketentuan pengoperasian, mesti dikaitkan dan dibaca secara bersamaan dengan huruf pengoperasian bahwa (vide pengoperasianketentuan pengoperasian tidak menghilangkan hak konstitusional sebagaimanamilih pengurus yang profesional guna mengembangkan.,ketentuan pengoperasian yang menentukan bahwa pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawasketentutim seleksiasasi manusia,tim seleksiketentuan ini adalah untuk memperkuat kelembagaan koperasi ago, sebagaimana menjadi orientasi dan landasan filosofis pengoperasian dalam konsideran yakni menumbuhkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. terhadap ketentuan pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: para pemohon menguji pengoperasian dengan anggapan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian untuk sementara pengurus oleh pengawas dalam jangka waktu (tiga puluh) hari harus diputuskan tersebut melanggar asas kekeluargaan dalam koperasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. terhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah memberikan keterangan bahwa: ketentuan pengoperasian tersebut tetap mengacu dan mempertahankan asas kekeluargaan (vide uud oleh (vide pengoperasian). ketentuan pengoperasian mengandung norma yang mesti dibaca secara keseluruhan dan berkaitan, sehingga tergambar konstruksi ketentuan dan pengoperasian sebagai aturan main atau good system yang dibuat untuk menjamin kepastian hukum yang adil, dimanapabila dalam jangka waktu yang pasti yakni (tiga puluh) hari tidak dilakukan rapat anggota maka pemberhentian sementara pengurus dibatalkan. oleh karena itu,tap mengacu, dikendalikan dan ditetapkan oleh rapat anggota, sebagai kekuasaan tertinggi yang merupakan representasi kedaulatan anggota dengan berasaskan kekeluargaan. sehingga tidak benar anggapan para pemohon bahwa pengoperasian bertentangan dengan dan uud cc.oleh karena itu tidak benar pengoperasian melanggar asas kekeluargaan, bahkan ketentuanpengoperasian. namun demikian untuk menghindari terjadinya kesewenang wenangan, pengurus diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota (vide pengoperasian). terhadap ketentuan pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: anggapan para pemohon pengoperasian bertentangan dengan uud tidak benar dan tidak beralasan, karena menurut pemerintah ketentuan pengoperasian justru untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang dijamin dalam uud selanjutnya perihal pengoperasian, berkenan mengambil alih secara mutasi mutans dan mengacu kepada keterangpengujian dan huruf pengoperasian sebagaimana disampaikan atas. sehingga. terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa deepin sebagai wadah tunggal , pemerintah memberikan keterangan:pengoperasian menyebutkan: anggaran dasar dewan koperasi indonesia disahkan oleh pemerintah dianggap oleh pemohon. anggapan bertentangan dengan uud tersebut didasarkan pada pemikiran pemohon sendiri yang menempatkan dewan koperasi indonesia deepin) sebagai wadah tunggal aspirasi gerakan (vide permohonan halaman padahal pada pengoperasian secara jelas tidak menyebutkan frasa wadah tunggal . hal tersebut sejalan dengan ketentuan umum angka pengoperasian dan pengoperasian yang menuliskan dewan koperasi indonesia, dengan tidak dimaksudkan untuk menunjuk suatu organisasi tertentu, dengan demikian ketentuan tersebut telah sejalan dengan amanat konstitusi. bahwa peserta kongres koperasi seluruh indonesia yang pertama yang diselenggarakan tasikmalaya paddan yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya deepin, adalah bermakna kerja sama dan merupakan hak asasi dari peserta kongres tersebutdalam pengoperasian. sebagai contoh lingkungan gerakan koperasi pernah didirikan asosiasi bisnis koperasi indonesia abdi), saat ini ada forum konsultasi dan komunikasi koperasi jasa keuangan koperasi jasa keuangan syariah kjk kks), dll. semua itu tidak ada penentangan dari deepin, tidak bertentangan dengan ham, tidak mengganggu dinamika gerakan dan merusak otonomi dan juga tidak mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jatidiri koperasi indonesia. dengan demikian pengoperas. terhadap ketentuan pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: anggapan para pemohon berkenaan ketentuan pengoperasian mengakibatkan koperasi sebagai sub ordinat dari unsur kekuatan luar dan tidak otonom adalah tidak benar, oleh karena koperasi merupakan entitas hukum yang mandiri, dan menjalankan koperasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dan mengakui secara eksplisit bahwa kekuasan tertinggi berada pada rapat anggota (vide pengoperasian). selain itu koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan merupakan pandangan yang dijamin pengakuannya dalam uud dan terhadap hak konstitusional atas ekonomi kerakyatan dan berasas kekeluargaan. untuk memperjuangkan hak konstitusional tersebut secara berkelompok atau kolektif, uud menjamin setiap orang berhak memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (vide uud organisasi sebagai infrastruktur masyarakat demokrasi, termasuk demokrasi ekonomi koperasi) adalah alat sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi gerakan koperasi. dengan adanya deepin, maka deeentuk badan hukum: dalam ad art secara tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi tersebut, cc.pengoperasian dan demokratisasi ekonomi indonesia, dipemohon didirikan berdasarkan akta notaris joyce kurniadi, s.h. dengan nomor akta tangggal april dengan perubahan akta notaris agus madjid, s.h. dengan nomor akta tanggal november bahwa dalam akta mengenai maksud dan tujuan organisasi ini adalah dalam bidang sosial dan kemanusiaan: bidang sosial, organisasi ini bertugas untuk: mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan lembaga pendidikan, keterampilan, dan pelatihan, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat pedesaan, memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah masalah rakyat, elektronik, maupun non elektronik, mengadakan, menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan: mengadakan, menyelenggarakan pendirian bidang ilmu pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan teknologi: mengadakan, menyelenggarakan studi banding. bidang kemanusiaan, organisasi ini bertugas untuk: memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan, membangun dan mengembangkan masyarakat pedesaan: memberi bantuan pada korban bencana alam, korban korbus diartikan sebagai salah satu alat demokrasi koperasi indonesia dan oleh gerakan koperasi. oleh karena itu, ordinatangka angka huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian tidak bertentangan dengan pembukundang undang dasar negara republik indonesia tahun selain itu, pemerintahlam persidangan tersebut dan atau menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: prof. dr. h.r.m. pramudi arifin, gerakan kehidupan koperasi dikenal dan diselenggarakan hampir seluruh negara dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. nilai nilai dan prinsip prinsip koperasi terus dipelihara dan dikembangkan karena dianggap sangat relevan untuk membangun kemandirian kehidupan ekonomi masyarakat, terutama sekali melalui program program pendidikan. untuk menjamin kelangsungan kehidupan beroperasi, setiap negara membentuk organisasi gerakan koperasi dengan nama yang bervariasi, yaitu ada yang menyebutnya cooperative council, cooperative association, dan dewan koperasi untuk sebutan indonesia, fakta menunjukkan bahwa gerakan koperasi sudah mendunia, sehingga pada skala internasional dibentuk international cooperative alliance ica) yang keanggotaannya adalah semua cooperative council atau cooperative association dari berbagai negara, termasuk indonesia. artinya keberadaan dewan koperasi dibutuhkan bukan hanya kepentingan pengembangan secara nasional koperasi indonesia, melainkan juga pengembangan dan pelestarian nilai nilai koperasi dalam tataran internasional, ahli melihat bahwa luar deepin bermunculan berbagai asosiasi koperasi atau organisasi pelestari dan pengembang nilai nilai koperasi, misalnya masyarakat koperasi indonesia mki) dengan pendiri adalah burhanuddin abdullah yang anggotanya adalah ahli sendiri dan pendiri asosiasi dosen dosen peneliti koperasi, serta lainnya. semuanya dapat berperan dan dapat berjalan harmonis bawah koordinasi deepin. artinya, fakta menunjukkan bahwa deepin bukan organisasi tunggal dari gerakan koperasi indonesia. keanggotaan deepin dalam ica juga mendapat pengakuan internasional, yang indonesia termasuk dalam gerakan koperasi dunia. dengan demikianelas bahwa deepin bukan organisasi tunggal, melainkan organisasi yang berperan sebagai koordinator dalam pelestarian dan pengembangan nilai nilai prinsip prinsip dan norma norma kehidupan beroperasi' berdasarkan hal atas, menurut ahli bahwa jaminan undang undang dasar untuk memberikan kebebasan berserikat kepada setiap warga negara harus bersama sama dijunjung tinggi, termasuk dalam gerakan pengembangan kehidupan beroperasi. artinya, munculnya organisasi organisasi pelestari pengembang koperasi indonesia justru akan semakin memperkuat deepin itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan perannya. kelahiran berbagai organisasi penggerak koperasi akan semakin memperkokoh pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam bentuk sistem kehidupan beroperasi. apabila dinilai bahwa tata kelola deepin yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengandung berbagai kelemahan maka merupakan kewajiban bersama untuk melakukan penataan ulang berbagai norma sebagai wujud dinamika demokrasi dalam deepin, dr. sugandi pada saat ini konstitusi tidak memberikan privilege terhadap koperasi. ketentuan tentang bangun usaha atau bangun perusahaan yang sesuai dengan koperasi sudah tidak ada lagi dalam penjelasan undang undang dasar artinya, koperasi sekarang ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. oleh karena itu, undang undang nomor tahun seyogyanya memberikan arahan yang dapat memberikan acuan hukum terutama bagi proses revitalisasi koperasi tehadap apa apa yang lemah selama ini atau yang belum diatur dalam undang undang sebelumnya. selain itu, untuk untuk memberikan motivasi bagaimana tumbuhnya koperasi masa yang akan datang, mengatur dan memeberikan arah bagi tumbuhnya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta dapat berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional dewasa ini: dalam konteks ini, ahli akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang terkait dengan teori koperasi sebagaimana yang pernah ahli jelaskan bahwa organisasi koperasi itu memiliki ciri pokok, yaitu: pertama adalah adanya kelompok koperasi atau yang disebut dengan cooperative society adalah kumpulan orang yang menurut penjelasan ahl, robi tulus adalah orang orang yang berkumpul dengan mengembangkan modal sosialnya: kedua adalah apa yang disebut dengan motivasi swadaya atau self help: ketiga adalah perusahaan koperasi yang tidak lain adalah instrumen sebagai alat untuk bagaimana anggota koperasi dapat menikmati pelayanan dari koperasi itu, keempat adalah member promotion atau promosi anggota adalah dalam bentuk bahwa kehadiran koperasi itu memberi manfaat dan dampak bagi peningkatan pendapatan bagi anggota dan mensejahterakan anggota secara keseluruhannya, dalam tayangan gambar dalam layar moneter dapat dijelaskan bahwa bagaimana hubungan antara anggota anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha dan orang orang tersebut bersepakat, berkumpul untuk mendirikan suatu perusahaan koperasi, untuk mendirikan suatu usaha, dan usaha itu diorganisasi melalui perusahaan koperasi. jadi perusahaan koperasi itu tidak lain adalah sebagai sebagai alat (tools), sebagai instrument untuk memberikan pengorganisasian usaha, dan pelayanan pada anggota dan perusahaan koperasi itulah yang berhadapan dengan pasarnya. dengan model pengembangan koperasi dari sudut sosial ekonomi ini maka dapat perusahaan koperasi memberikan pelayanan pada anggota dan anggota berpartisipasi aktif dalam layanan koperasi itu, serta juga dihindari bahwa koperasi itu melakukan pelayanan lebih banyak kepada anggota. begitu juga dengan anggota menikmati pelayanan dari perusahaan bukan koperasi. dengan demikian dapat diketahui bagaimana manfaat nyata dari koperasi, yaitu berhadapan dengan pasarnya untuk meningkatkan bargaining power, koperasi koperasi yang belum berkembang itu karena ada dusta antara mereka, yaitu anggota tidak menikmati atau memberikan manfaat pelayanan kepada koperasi dan atau koperasi tidak memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya, terkait dengan identitas ganda yang cukup dikenal dalam teori koperasi, yaitu dual identity. pangkat ataupun sebutan bagi seorang anggota koperasi ialah sebagai pemilik, sebagai owner, dan juga sebagai pelanggannya. dalam perkembangan koperasi dunia, dan termasukada pembedaandalam koperasi simpan panjang bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai penyimpan, dan sebagai peminjam. begitu juga dengan koperasi konsumen bahwa anggotanya itu adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pembeli, atau pengguna pelayanan koperasi. tujuannya adalah supaya daya beli dari pendapatan yang terbatas dari koperasi konsumen itu meningkat dan seterusnya. demikianlah praktik dual identity itu dikembangkan dalam koperasi, guna mencapai tujuan tujuan yang jelas, atau yang realistis dari koperasi, manfaat beroperasi dapat dinikmati oleh anggota, berupa manfaat ekonomi dan manfaat non ekonomi, kala dalam undang undang koperasi disebut manfaat dalam bentuk aspirasi budaya, sosial, dan sebagainya. manfaat ekonomi adalah manfaat ekonomi yang terukur dan manfaat ekonomi yang belum terukur. manfaat manfaat ekonomi yang terukur, berupa efisiensi dalam pembelian, efisiensi penarikan kredit, efisiensi tabungan, efisiensi atau pun efektivitas dalam penjualan, efektivitas dalam upah, dan lain sebagainya. yang sering menjadi harapan atau ekspektasi bagi anggota ialah menerima manfaat ekonomi yang jatuh tidak langsung berupa sisa hasil usaha. misalnya, koperasi yang memberi manfaat ekonomi dan dampak sosial dari keberadaan koperasi kepada masyarakat, koperasi susu bandung utara yang terkenal dengan nama kpu. koperasi ini selain bermanfaat bagi anggotanya, juga memberi dampak kepada lingkungan sekitarnya, yaitu kegiatan keagamaan berkembang, pemberian beasiswa, kontribusi koperasi dalam hari hari besar, memberi retribusi kepada desa dan retribusi kepada kabupaten atau kepada mana wilayah koperasi itu berada. selain itu, memberi lowongan kerja dan manfaat tidak langsung, misalnya ketika mereka berkumpul untuk menerima bayaran dari hasil produk susu sapi yang mereka hasilkan, keberadaan undang undang nomor tahun ditinjau dari segi teori, yaitu: mengenai pengurus dan pengawas disandingkan antara undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun yang tidak berubah adalah bagaimanenai pengawas ada tambahan kewenangan yaitu dapat mengusulkan calon pengurus pada rapat anggota, menghentikan sementara pengurus apabila terjadi sesuatu yang merugikan koperasi. semuanya itu adalah bersifat sementara, keputusan akhir tetap ada pada rapat anggota. jadi dengan undang undang ini, sekalipun kewenangan pengawas bertambah, namun untuk mengambil keputusan tetap ada pada atau berada pada rapat anggota, mengenai pengurus dalam undang undang nomor tahun pengurus berfungsi sebagai pengendali dan juga sebagai eksekutif terhadap usaha yang dijalankan oleh koperasi. apabila kapasitas itu tidak dipenuhi maka pengawas dapat mengangkat pengelola. adapun dalam undang undang nomor tahun maka apabila ada salah satu anggota pengurus yang boleh diangkat dari non anggota maka fungsi untuk menjalankan bisnis atau usaha koperasi itu sepenuhnya berada tangan pengurus dan tidak mengangkat lagi pengelola, mengenai modal koperasi, antara undang undang nomor tahun dengan undang undang nomor tahun esensinya tidak mengalami banyak perubahan karena sumber sumber yang berasal dari luar koperasi tetap ada, baik obligasi, modal penyertaan, dan seterusnya tetap ada undang undang nomor tahun sebagai bentuk pengembangan dari undang undang nomor tahun yang berubah adalah bahwa modal koperasi yang selama ini berbentuk simpanan berubah menjadi setoran pokok dan sertifikat modal koperasi smk). dalam teori keuangan, simpanan itu merupakan produk dari kegiatan koperasi dan bukan merupakan equity. dengan demikian undang undang nomor tahun telah memberi jalan keluar agar koperasi mempunyai modal yang relatif tetap, tidak terpengaruh oleh simpanan simpanan yang sewaktu waktu dapat ditarik oleh anggota. jadi, undang undang guo memberi jalan keluar dari ketidakstabilan modal menuju kepada instrumen instrumen modal yang lebih stabil yang memungkinkan koperasi dapat melakukan berbagai perencanaan usaha yang lebih jelas, mengenai keuangan koperasi bahwa koperasi itu dapat menghimpun dana dari internalnya dan dapat juga menghimpun dana dari eksternalnya. dari eksternal, misalnya koperasi menghimpun dana dari pinjaman bank maupun non bank. begitu juga ketika berhadapan dengan pasar. modmpun dana jangka panjang dalam bentuk obligasi koperasi. selebihnya itu ialah sumber yang berasal dari internal koperasi. jadi mekanismenya adalah mekanisme dalam koperasi itu sendiri: mengenai modal penyertaan basic nya adalah potensi ekonomi anggota. kehadiran pemodal atau investor dalam bisnis yang didanai dari modal penyertaan tidak mempunyai hak suara. ketentuan ini dapat menjadi terobosan pada undang undang nomor tahun modal penyertaan sudah diatur dalam peraturan pemerintah: mengenai sertifikat modal koperasi, esensinya adalah sebagai bukti penyertaan atau kontribusi modal yang formatnya menyebutkan nama pemiliknya, nomor register anggotanya. ketika anggota keluar maka penarikan dana dari smk dilakukan lewat pengalihan kepada anggota lain, jika anggota lain tersebut tidak ada yang berminat maka koperasi mengambil alih smk yang anggotanya akan keluar tersebut. hal tersebut untuk memberikan suatu kepastian bahwa meskipun anggotanya keluar masuk, tetapi modal koperasi beralih kepada sesama anggota atau oleh koperasi, sehingga modalnya relatif tetap: mengenai setoran pokok tidak dapat diambil oleh pemiliknya, hal itu karena berkaitan dengan syarat menjadi anggota, yaitu membayar simpanan pokok. jadi, syarat itu harus dipenuhi pada waktu menjadi anggota koperasi. ketentuan demikian seperti menjadi asosiasi, seperti sebagai anggota ikatan sarjana ekonomi indonesia isi). ketika mendaftar sebagai anggota isi dan memberikan kontribusi dari awal maka pada saat keluar dari isi maka tidak dapat ditarik lagi: mengenai jenis koperasi bahwa undang undang cukup jelas mendudukkan empat jenis koperasi. setiap koperasi maka anggotanya dapat memilih salah satu dari jenis koperasi tersebut. terhadap koperasi koperasi yang sudah ada, khususnya unit simpan pinjam dilakukan pemisahan (split off). proses split off itu berdampak pada bertambahnya jumlah koperasi karena semula unit usaha menjadi koperasi yang berbadan hukum sendiri: mengenai bisnis koperasi bertumpu pada anggota yang disebut dengan captive market. jadi koperasi koperasi simpan pinjam dasarnya adalah captive market. koperasi simpan pinjam tidak dibenarkan lagi melayani kepada non anggota. seperti koperasi kredit sekarang ini tidak ada masalah. keduperasi yang basisnya mengembangkan diri pada non anggota. dengan demikian bagi koperasi koperasi yang terjun pada market opportunity akan berhadapan dengan pesaing pesaing yang sudah ada pasar. oleh karena itu, seyogianya untuk koperasi masuk kepada bisnis yang bukan non anggota itu perlu kajian secara mendalam, terutama dari sisi modal yang diperlukan dan resiko: mengenai integrasi operasional dan dampak koperasi. integrasi operasional koperasi ini esensinya adalah bagaimana mekanisme mekanisme anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan itu berperan serta anggota memberi modal berupa pilihan modal yang dapat dikontribusikan dan koperasi juga dapat menghimpun dana dari luar. dana yang terkumpul itu dipergunakan untuk pelayanan kepada anggota untuk koperasi koperasi simpan pinjam dan koperasi non simpan pinjam, serta dapat pula melayani non anggota. hasil yang didapat biasanya menghasilkan shu. shu itu pertama tama digunakan untuk cadangan, bagian untuk dibagikan kepada anggota atas dua dasar, yaitu atas dasar kontribusi, partisipasinya dan atas dasar besarnya modal yang dimiliki. ahli mengambil contoh koperasi produsen bandung utara yang berdiri tahun keunggulan koperasi itu, yaitu pertama, anggotanya setia dan aktif, serta memenuhi semua kewajiban kewajibannya: kedua, memiliki anggota sebanyak dengan produk susu yang dihasilkan dari sapi sebanyak menghasilkan 140kg harinya. jadi rata rata setiap hari menghasilkan antara sampai per hari. seandainya seorang anggota mempunyai ekor sapi maka pendapatan mereka sebanyak rp. dari volume susu yang dihasilkan, layanan layanan operasinya cukup inspiratif, antara lain, misalnya ada yang disebut dengan kredit sapi bergulir. selama ini, kredit sapi yang dikredit adalah uangnya tetapi dalam bentuk sapi. kemudian koperasi ini mempunyai tata niaga yang cukup jelas, mulai bagaimana anggota memelihara ternak, produksi yang dihimpun ataupun dikumpulkan oleh koperasi, dan dibawa pabrik pengolahan susu. jadi koperasi yang berhadapan dengan pabrik pengolahan susu dan bukan individu individu anggota koperasi. anggota koperasi selain menikmati dampak ekonomi langsung juga menikmati dampak ekonomi tidak langsung, misalnya dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, pemberian gaji, dan seterusnya, tetapi kontribusi nyaapat asli daerah pad) dan juga berdampak bagi desa. jadi apabila dihitung uang yang masuk per hari untuk pad sebanyak antara rp. sampai dengan rp. prof. dr. rully irawan ahli mengkaji keberadaan deepin dalam konstelasi undang undang tentang pengoperasian. deepin adalah sebuah organisasi yang lahir dari hati nurani yang paling dalam masyarakat koperasi saat tanggal juli tahun dengan demikian, deepin lahir dari janin yang sama sama dengan gerakan koperasi nasional yang diperingati setiap tahun tanggal juli masyarakat koperasi, gerakan koperasi mana pun, masyarakat indonesia sudah cukup cerdas, mereka sering mengatakan, pak, kami enggak butuh undang undang, kami butuh bagaimana modal koperasi dapat melayani anggota, bagaimana usaha kami bisa jalan : bahwa saat ini, masyarakat sudah terlanjur mengidentikkan gerakan koperasi itu diwakili oleh deepin. pada tanggal september, ahli setiap minggu keliling dengan koordinator kopertis untuk memasyarakatkan koperasi mahasiswa perguruan tinggi. kurang lebih mereka mengidentikkan sering sekali mereka tertukar tentang koperasi dan deepin. tampaknya, kalangan masyarakat muda terdidik sudah mengidentikkan koperasi dengan deepin:, berdirinya masyarakat koperasi indonesia tidak membuat pihak deepin tergeser justru dalam praktiknya saling sinergi satu sama lain. demikian juga dengan kelompok kelompok koperasi yang lain, berdiri tanpa mengurangi eksistensi deepin pandangan masyarakat maupun gerakan koperasi pada umumnya karena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat koperasi bukan masalah aspek organisasi tetapi bagaimana peran peran deepin semakin lama semakin kuat. oleh sebab itu, menurut ahli keberadaan undang undang guo dalam waktu singkat akan menjadi sebuah payung bagi masyarakat koperasi bergerak melalui deepin dan elemen elemen koperasi yang lain yang saling bersinergi: berdasarkan pandangan atas, ahli berkesimpulan bahwa posisi deepin sebagai mitra pemerintah yang mengacu secara empiris sangat relevmengurangi eksistensi kelompok mana pun untuk mendirikan organisasi serupa itu, undang undang koperasi nomor tahun jelas menyatakan bahwa gerakan koperasi yang disebut dewan koperasi bukan satu, tetapi suatu dewan koperasi, menurut ahli kekhawatiran bahwa deepin menjadi satu satunya organisasi tunggal adalah sangat tidak beralasan. bagi masyarakat kepastian dan jaminan organisasi gerakan koperasi yang betul betul tampil muka dan diakui oleh undang undang adalah sangat penting karena pada saat masyarakat bawah banyak organisasi yang mengatasnamakan gerakan koperasi, sehingga membuat membuat mereka menjadi tidak jelas dan justru sering tertipu. oleh sebab itu, ahli berharap agar dihentikan diskusi tentang hal hal yang membuat mereka bertambah pusing karena masyarakat bawah sangat sederhana berpikirnya. ahli mengamati bahwa budaya birokrasi dalam mengimplementasikan pembinaan koperasi kadang kadang sangat rigid, sehingga apabila tidak didampingi oleh sebuah organisasi gerakan koperasi yang handal dan mapan maka akan membuat peran birokrasi yang rigid dan kadang pembina menjadi pembinaan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi gerakan koperasi: alasan berikutnya adalah secara internasional, juga membutuhkan sebuah personifikasi gerakan koperasi nasional untuk terjadinya sebuah jaringan kerja sama dengan komunitas koperasi secara global. dengan demikian mempermasalahkan peran deepin dalam konstelasi undang undang koperasi amat sangat tidak beralasan, walaupun deepin sebagai sebuah organisasi mikro banyak masalah. selain itu, tingkat bawah banyak menghadapi masalah tetapi problema bukan pada tataran undang undang. diharapkan undang undang nomor tahun yang oleh peraturan pemerintah pp) dapat memperbaiki kinerja deepin. peraturan peraturan menteri dan turunannya membuat deepin menjadi organisasi yang kuat, representatif, dan akuntabel: menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dalam sidangserahkan kepaniteraan mahkamah tanggal oktoberrikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, memberikan perlindungan konsumen: melestarikan lingkungan hidup. berdasarkan akta pendirian nomor tanggal april yang dibuat oleh notaris joyce kurniadi, s.h., dan akta nomor tanggal november yang dibuat oleh notaris agus madjid, s.h., bina desa sadajiwa diwakilkan oleh pengurus yayasan baik dalam dan luar proses pernotaris warnanya pattinama, dengan akta nomor tertanggal agustus telah mendapatkan pengesahan dari dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan provinsi dki jakarta sebagaimana tercantum dalam surat keputusan, nomor bh xi11. 1x tertanggal september bahwa pemohon berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social, bahwa peran pemohon ii: secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketundang undang nomor tahun tentang pengopeangka yang berbuny bertentangan dengan pembukaan serta dan dan uud angka yang berbunyi gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan, pengoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita cita dan tujuan koperasi" bertentangan dengan dan uud angka yang berbunyi" bertentangan dengan dan dan uud huruf yang berbunyi pengawas bertugas .a. mengusulkan calon pengurus" dan huruf yang berbunyi, dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya,menyelenggarakan komunityisi, forum, dan jaringan kerja sama bidang pengoperasian, dan memajukan organisasi anggotanya,angkhuruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasianangka undang undang guo sepanjang frase "badan hukum" telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingannyamereduksi jati diri koperasi bertentangan dengan pengertian koperasi dalam dan demokrasi ekonomi dalam uud bertentangan dengan asas kekeluargaan, berpotensi terjadinya korporatisasi koperasi, berpotensi menaikkan dan merugikan keberadaan anggota koperasi yang belum berbadan hukum, serta merubah konsep dasar dan jati diri koperasi: bahwa ketentuan angkabertentangan dengan prinsip menolong diri sendiri: berpotensi untuk diintervensi pihak lain dan menciptakan ketergantungan dengan pihak lain: memperlemah prakarsa anggotanya sehingga dapat mudah dikuasai oeh kepentingan segelintir orang yang mengkomposisi kepentingan anggotanya, merusak kemandirian koperasi, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta merusak sendi dasar ekonomi, kemandirian, prinsip kebersamaan yang tersirat dalam uud bahwa ketentuan huruf dan hurufmengancam nilai nilai demokrasi yang dikembangkan dalam koperasi sehingga mengurangi kapasitas anggota untuk dipilih dan dipilih, mengkreditkan budaya organisasi koperasi yang bernuansa kesetaraan, serta membatasi orang lain yang mau terlibat (calon) bukan melalui kuasa rapat anggota: melanggar semangat asas kekeluargaan, penghianatan terhadap prinsip demokrasi koperasi, menyalahi makna demokrasi koperapengawas telah melampaui hak anggota, serta mengakibatkan ketidakpastian hukum, bahwa angka, sehingga menggiring terhadap satu organisasi:: serta memberangus ham sebagai hak setiap wargara pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuawiftentang pengoperasiantentang pengoperasian adalah sesungguhnya ingin membangunmenjadikan organisasi koperasi kompatibel dengan organisasi lainguo, yang menyatakan,": bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan paradigma dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam poin dan poin salah satunya dilakukan dengan memperjelas bentuk dan status dari badan koperasi melalui bentuk badan hukum: bahwa badan hukum, bahwa apabila merujuk pada tiga unsur utama dalam badan hukum maka jelas hal ini sangatlah relevan dengan pembentukan organisasi koperasi, karena organisasi koperasi adalah organisasi yang pasti memiliki modal yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. modal tersebut harus dikelola secara professional dan transparan baik bentuk dan jumlahnya sehingga dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan. untuk itu status modal yang dimiliki koperasi haruslah jelas, yaitu merupakan modal milik organisasi koperasi itu sendiri dan tidak tercampur aduk atau tumpang tindih dengan dengan harta atau aset pribadi masing masing anggotanya, sehingga pertanggung jawabannya dapat dengan mudah untuk dilakukan karena tercatat dengan baik dan berimplikasi juga kepada sampai sejauh mana masing masing anggota koperasi bertanggung jawab atas potensi kerugian yang akan ditanggung oleh masing masing anggota koperasi, bahwa sesuai dengan dengan unsur yang kedua yaitu tujuan organisasi, keberadaan koperasi tentulah memiliki tujuan yang jelas, yaitu suatu wadah yang dibentuk bersama sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. untuk itu maka organisasi koperasi pastilah memiliki tujuan dalam pembentukan organisasinya sehingga sejalan dengan tujuan dari pembentukan badan hukum, bahwa unsur ketiga dari pembentukan badan hukum adalah. adanya pengurus atau struktur organisasi yang jelas. hal ini telah sejalan dengan tujuan pembentukan koperasi itu sendiri, yang bahberlakuan undang undang guo buka kemungkinan pengurus dapat berasal dari luar anggota yaitu kalangan ahli dan profesional, dengan tujuan agar manajemen koperasi dapat diselenggarakan secara lebih maju dan profesional, sehingga tujuan pembentukan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya dapat lebih terjamin: bahwa anggapan pemohon pemberlakuan angka undang undang tentang pengoperasian dapat merugikan hak konstitusional pemohon sangatlah tidak beralasan dan tidak masuk akal, karena pembentukan organisasi koperasi sebagai badan hukum justru memperjelas status, bentuk, dan dapat lebih menjamin tercapainya tujuan pembentukan koperasi,guo terhadap uud nrihanya ketentuan angka undang undang guo saja ataukah juga meliputi ketentuan yang ada dalam huruf secara menyeluruh. hal ini menjadi sangat membingungkan dan tidak jelas (absurd) mengingat dalam duduk perkara pemohon menguraikan bahwa angka huruf dan bertentangan dengan ketentuan dalam uud tetapi dalam petit pemohon tidak menyatakan huruf dan berdentang dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bahwa ketentuan mengenaisehingga pada akhidari permohonan tersebut jelas jelas pemohon memahami undang undang guoa). ketentuan huruf dan huruf yang menyatakan,, e." b).," bahwa tidak benar ketentuan mengenai modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo telah membuka peluang intervdokter salim alkatiri pekerjaan dalam hal ini sebagai staf ahli bupati ketua umum koperasi nelayan anak pejuang tokoh masyarakat kabupaten pulau buru. warga negara indonesia alamat sementara jakarta d a klinik fatahillah jalan pedati kp. melayu, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . lio, pemohon: membaca permohonsar permohonan kewenangan mahkamah konstitusi undang undang dasal atasa hidup dan sesuai dengan yang diatur dalam undang undang. badan hukum publik atau privat atau, lembaga negara. bahwa pemohon adalah dokter warga negara indonesia sebagai perorangan dan tokoh masyarakat pulau buru yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuanhal mana dapat dilihat dalam uraian bawah ini. bahwa pemohon dan masyarakat pulau buru dirugikan dengan berlakunyaarena provinsi papua dan papua barat berdasarkan undang undang nomor tahun (bukti maka provinsi papua dan provinsi papua barat juga provinsi aceh darussalam diberikan dana otonomi khusus apbn tahun alokasi dana otomotif khusus sebesar rp. milyar dana otonomi khusus (bukti pulau buru dan provinsi maluku adalah provinsi termiskin nomor dari (delapan) provinsi yang terbentuk sejak awal kemerdekaan republik indonesia. pulau buru adalah pulau perjuangan yang merdeka pertama kali secara facto dan jure sejak kemerdekaan republik indonesia dengan merobek bendera belanda merah, putih, biru menjadi merah putih oleh abdurrahman wamnebo yang komandan bin thalib alkatiri orang tua kami dokter salim alkatiri), akhirnya orang tua kami sebagai komandan tkr pulau buru dibuang sorong, irianama sama bung tomo. pengrobekan bendera belanda itu terjadi pada tanggal april tiang bendera kantor hpb belanda, maka dari itu sukarno dan bung hatta datang pulau buru sampai 2x, mengingat pulau buru adalah dengan nama terkenal pulau perjuangan dan secara facto dan jure pertama kali merdeka negara republik ini. tetapi oleh rezim orde baru tahun dijadikan pulau tertutup sejak tahun sampai tahun oleh penempatan orang orang komunis golongan dan golongan tanpa diadili sebanyak orang, dengan demikian pulau buru tertutup dari dunia luar. maka pulau buru dihancurkan mana mana oleh suatu kelompok kejahatan pt. gema sanubari dengan merampok harta harta kayu meranti pulau buru atau ilegal login dimana mana sampai hari ini dan dilaut terjadi ilegal fishing oleh perampok perampok asing berbendera indonesia pangkalan angkatan udara republik indonesia sebagai pangkalannya dengan memakai jaring jaring travel yang bertentangan dengan undang undang nomor tentang perikanan dan kelautan (bukti maka dari itu pulau buru dikupas habis habisan baik laut ilegal fishing, laut banda buru selatan dan ilegal login seluruh pulau buru, dengan demikian pulau buru merupakan pulau termiskin dan sangat terpencil karena isolasikan (tertutup) oleh dunia luar yang dilakukan oleh pemerintah republik indonesia orde baru). ditambah lagi dengan kerusuhan maluku mana pulau buru termasuk dalamnya dan pulau buru terkenal dengan nama natal berdarah pada tanggal desember yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan antara kristen dan islam kota ambon provinsi maluku. maka dari itu semua kejadian pulau buru menjadi sangat sangat miskin dan terisolir oleh dunia luar termasuk dunia internasional, maka kami sebagai dokter anak pejuang orang terpintar pertama pulau buru dan ketua orang orang miskin dan sudah berjuang selama tahun untuk memerdekakan pulau buru dari rezim orde baru dan sekarang oleh rezim rezim reformasi (bukti dan bukti demi kemiskinan dan terisolir juga pulau buru sampai sekarang tetap dianggap pulau pembuangan seperti boven dijual terhadapjuangan seperti bung hatta, bung tahrir dan lain lain pada tahun oleh penjajah belanda. maka dari itu sekarang ada juga penjajah modern orde baru suharto) yang membutuhkan komunis yang disebut tapol rehab dari tahun s.d tahun dan juga sampai sekarang pada tanggal september diperingati sebagai hari kesaktian pancasila lubang buaya dan diputarkan film dokumentasi tapol rehab pulau buru walaupun kami telah memerdekakan kabupaten pulau buru yang oleh fraksi abri dpr tahun dihilangkan image pulau buru menjadi kabupaten buru (bukti jadi sampai sekarang pulau buru terkenal dengan pulau pembuangan komunis. apa kami ini komunis atau pulau pejuang pejuang (bukti maka pulau buru sampai hari ini dengan liputannya film film dokumentasi tapol rehab pulau buru pada tanggal september sampai sekarang tahun kompas jam s.d jam wib, maka kami tetap disamakan dengan pulau budak, pulau kerja paksa sampai orang meninggal rehab pulau buru. dan kami sebagai pimpinan ulilamri (bukti anak pejuang (bukti sangat marah dan benci terhadap rezim orde baru. maka dari itu semua kami sebagai direktur utama koperasi nelayan bekerja sama dengan pemda kabupaten buru selatan mengadakan mou dengan institute teknologi bandung itb) (bukti untuk membentuk kawasan ekonomi khusus kabupaten buru selatan provinsi maluku). maka kami akan membuktikan pulau buru bagian selatan dengan laut bandnya mempunyai tiga fishing ground afdeling afdeling dan afdeling terbesar dunia tempat pembiakan ikan tuna ekor kuning (yellow refer), ekor biru (blue bird) apalagi kami telah membangun seorang diri lapangan terbang dan kami dijuluki dokter gila membangun lapangan terbang hutan belantara daerah buru selatan laut banda (bukti dan lebih hebat lagi kami membuat jalan trans pulau buru yang disebut mako parole mako markas komando tapol rehab yang terisolir) selama tahun mana saya membrisoliran pulau buru tengah tengah hutan belantara tempat dibuangnya komunis golongan dan golongan tanpa pengadilan jalan tersebut dianggap tidak mungkin jadi karena sulit tetapi sekarang sudah hot mix pembuatannya selama tahun sejak maka jalan itu disebut jalan dokter mako parole, dokter gila membuat jalan pegunungan pulau buru (bukti dan lebih gila lagi kami sebagai seorang dokter dan mengambil doktor perikanan penjara cipinang kuliah pada prof. dr. rachman dari dan pengalaman kami laut sejak mahasiswa fakultas unas, makasar tahun (angkatan bersama sama bapak yusuf kala) ketua k.a.m.i kesatuan aksi mahasiswa indonesia) unas makasar selama tahun lalu. kami juga melakukan budidaya ikan tuna (blue bird) termahal dunia laut banda (bukti dan kami mendapatkan perijinan p2hp (bukti dan sertifikat export (bukti dan bukti jadi kami penjara adalah nikmatnya seorang pejuang demi pembangunan pulau buru. alasan permohonan pengujian materi atas undang undang pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dana otonomi khusus) terhadap afdeling dan undang undang dasar yangengajuan ini pemohon ajukan: mengapa papua papua barat dan aceh darussalam mendapatkan dana otonomi khusus sebanyak rp. milyar. adapun pulau buru oleh pemerintah republik indonesia menjadikannya pulau buru sebagai pulau perbudakan, pulau kerja paksa, seperti apa yang dibuat penjajah belanda boven dijual tahun pada para pejuang seperti bang hatta, bung tahrir dan teman temannya dan lebih hebat lagi diisolir oleh pemerintah republik indonesia melalui laut, darat dan udara sampai hari ini pemutaran film film dokumentasi tapol rehab pada tanggal september menyebabkan pulau buru sangat terisolir, terpencil dan sangat sangat miskin negara kesatuan republik indonesia ini nkri) apalagi terjadi illegal login darat dengan pt. gema sanubari petugas petugas rehab tapol pulau buru, maka kami sebagai anak pejuang sebagai dokter anak asli setempat, tokoh masyarakat pulau buru berjuang habis habisan untuk memerdekakan pulau buru dari image pulau kerja paksa sehingga tapol rehab meninggal orang. pulau buru, pulau perbudakan, pulau terisolir dari dunia luar maka semua ini sudah bertentangan dengan undang undang dasar dan apalagi sudah kemiskinan dan mengisolasi pulau buru oleh pemerintah republik indonesia dan kami dokter salim alkatiri sebagai tokoh masyarakat pulau buru selain sudah memerdekakan pulau buru sebagai kabupaten buru dan kabupaten buru selatan untuk mempercepat pembangunan pulau buru demi mengurangi kemiskinan dan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai pancasila sila ke keadilan sosial bagi seluruh masyarakat indonesia . dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah republik indonesia yang sekarang jokowi dan yusuf kala. maka dari itu pemerintah jokowi dan yusuf kala harus dan wajib menganggarkan dana otonomi khusus kabupatenrovinsi maluku pada anggaran pendapatan belanja negara apbn) tahun dengan menaikkan anggaran pendapatan belanja daerah apbd) sebanyak (lima) triliun rupiah untuk pembangunan jalan jalan kabupaten buru dan buru selatan, selain itu pembangunan lapangan terbang parole menjadi lapangan terbang internasional untuk eksport ikan langsung jepang pasar tsuki, tokyo jepang) pembangunan kota baru kawasan ekonomi khusus (buktianggaran pendapatan dan belanja negara dana otonomi khusus menyatakan bahwa dana otonomi khusus adalah dana diskriminatif terhadap segelintir provinsi termiskin republik sedangkan pulau buru sebagai pulau yang diperbudak yang diisolir oleh pemerintah republik indonesia tidak diberikan dana otonomi khusus mahkamah konstitusi menyatakan bahwa: kabupaten buru selatan provinsi maluku berdasarkan undang undang kawasan ekonomi khusus dapat diberikan peraturan presiden tahun dapat diberikan dana otonomi khusus tahun anggaran pada anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran sebanyak (lima) triliun untuk menunjang kawasan ekonomi khusus, kabupaten buru selatan provinsi malukuanggaran pendapatan dan belanja negara dana otonomi khusus bertentangan dengan undang undang dasardimuat dalam lembaran negara republik indonesia: bahwa berdasarkan dan mk,oktober bahwa berdasarkan laporan panitera sesuai dengan berita acara konfirmasi kehadiran pemohon yang dibuat oleh juru panggil bertanggal november pukul wib, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon prinsipal meninggal dunia pada hari rabu, november bahwa terkait meninggalnya pemohon tersebut, panel hakim yang memeriksa dengan ketetapan nomor puu xii tanggal november menetapkan membatalkan sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan dengan register nomor puulain selain pemohon maka permohonan pemohon menjadikehilangan subjek karena pemohon telah meninggal dunia, i4.itu juga, yangsmail, ag, warga negara indonesia pekerjaan ketua sekolah tinggi agama islam negeri stain) syech djamil jambe bukittinggi dosen pada stain bukittinggi alamat sembur jorong cingkariang nagari cingkariang, kecamatan banuhampu, kabupaten agam, sumatera barat. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada sholeh amin, s.h., hum., wirawan adnan, s.h., farah wanita, s.h., iwan riyanto, s.h., lim abdul halim, s.h., rinci ariana, s.h., m.h., dan nisam makara, sh., mh., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum sholeh, adnan associates saa) beralamat graha pratama lantai jalan mt. haryono kavundang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) terhadap ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunbahwa merujuk pada ketentuan uud dandst. kemudian , dalam kontek itulah sebenarnya kurap hadir untuk menggantikan hir rib yang dinilai oleh pembentuk undang undang sebagai belum atau tidak melindungi hak asasi manusia khususnya untuk kepentingan tersangka terdakwa terpidana. dengan demikian spirit utama munculnya kurap adalah untuk memperbaiki hukum acara pidana yang lebih melindungi hak asasi tersangka terdakwa terpidana tanpa mengurangi arti penting perlindungan korban kejahatan yang juga telah diatur dalam kurap mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagai pengaturan yang bersifat keseimbangan perlindungan kepentingan hukum baik bagi pelaku (tersangka terdakwa terpidana) dengan pihak korban kejahatan). bahwa salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana yang diberikan oleh kurap kepada pihak pelaku adalah berkaitan dengan persoalan upaya hukum baik untuk upaya hukum berupa banding atau kasasi, juga untuk upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam hal hakim menjatuhkan putusan bebas, hal ini dapat dilihat dari ketentuan kurap angka dan wewenang yang seimbang untuk mengajukan upaya hukum juga diberikan oleh kurap kepada pihak penuntut umum. berdasarkan ketentuan kurap angka dan sebagaimana telah disebutkan atas sebenarnya telah jelas bagaimana kurap mengatur dan menentukan mengajukan upaya hukum yang berkaitan dengan dijatuhkannya putusan hakim yang berupa putusan bebas, yaitu: terdakwa ataupun penuntut umum dilarang mengajukan upaya hukum banding kurap), terdakwa ataupun penuntut umum dilarang mengajukan upaya hukum kasasi cc. secara eksplisit hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, sedang secara implisit dapat diartikan penuntut umum tidak diberikan wewenang untuk mengajukan upaya hukum tersebut, hal ini dapat dilihat dari kurap dan dihubungkan dengan pengertian upaya hukum yang diberikan oleh kurap sendiri dalam angka yaitu:meskipun ketentuan kurap sudah jelas hak penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas, dan pengertian putusan bebas pun sebenarnya juga sudah jelas pula yaitu putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang dibawakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan sesuai dengan adenium bahwa suatu norma yang jelas sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi melalui penafsiran apapun karena pengertiannya sudah didapatkan dari bunyi rumusan norma itu sendiri, ahli berpendapat bahwa teks ketentuan normatif yang sudah jelas dan terang benderang tidak perlu ditafsirkan lagi (interpretation cepat claris), karena penafsiran terhadap kata kata yang jelas sekali dalam teks perundang undangan berarti penghancuran (interpretation est perversio). namun demikian ternyata praktek penegakan hukum berbicara lain, karena terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan terakhir selain dari mahkamah agung dapat dimohonkan kasasi oleh penuntut umum dan (hampir) selalu diterima dan dikabulkan olet mahkamah agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi. dalam prakteknya jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung terhadap putusan bebas yang pada awal 'ya didasarkanbutir dan kemudian diterapkan dalam putusan kasasi mahkamah agung register nomor pid dalam perkara raden ronson natalegawa yang semula sebenarnya merupakan putusan yang diputus bebas oleh pengadilan negeri, putusan tersebut adalah putusan yang pertama kali dimana mahkamah agung menerima dan mengabulkan kasasi atas putusan bebas dan kemudian dianggap sebagai yurisprudensi. bahwa dapat diterimanya (dan atau dikabulkannya) permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum atas putusan bebas dan kemudian diterima (serta dikabulkan) oleh mahkamah agung tersebut ada beberapa pandangan antara lain: ada yang memahami sebagai suatu penyimpanan karena memang tidak ada kewenangan penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas tetapi justru diterima dan dikabulkan mahkamah agung, sehingga pantas sebut sebagai penyimpangan: ada yang memahami hal itu bukan penyimpangan namun merupakan terobosan untuk mengisi kekosongan hukum dengan dasar keadilan, bahkan ada hakim dan akademisi yang mendukung diserbu'rekannya kasasi terhadap putusan bebas karena menilai banyak putusan pengadilan tingkat pertama yang memanfaatkan celah keberadaan kurap untuk melakukan praktik korupsi dengan membebaskan terdakwa karena adanya larangan kasasi terhadap putusan bebas. ahli berpandangan patut dipertanyakan apakah melaksanakan ketentuan kurap juga bukan memberikan keadilan? keadilan bagi siapa? betulkan tidak ada peluang bagi penuntut umum mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas untuk memperoleh keadilan? jawabannya jelas masih ada, meskipun tidak diberikan lansung kepada penuntut umum, namun diberikan kepada jaksa agung yaitu diberikannya wewenang kepada jaksa agung untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam demi kementan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . ahli sendiri sebagai seorang akademisi yang mengajar ilmu hukum dan sistem peradilan pidana termasuk dalamnya mengajar hukum acara pidana melihat masalah diterima dan dikabulkannya permohonan kasasi atas putusan bebas sebagai penyimpangan dan sekaligus inkonsistensi dengan alasan: tidak ada kekosongan hukum dalam kurap mengenai pengaturan masalah upaya hukum tersebut terhadap pusat bebas, karena meskipun dilarang banding ataupun kasasi namun kurap memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk, mengajukan upaya hukum berupa kasasi demi kepentingan hukum" sebagaimana diatur dan ditentukan dalam dalam perspektif filosofis yang dikaitkan dengan persoalan kepentingan hukum, kebenaran dan keadilan sebagaimana dalih mereka yang mendukung dibolehkannya penuntut umum untuk kasasi terhadap putusan bebas juga tidaklah kuat, karena melaksanakan ketentuan kurap juga dapat didasarkan pada prinsip keadilan bagi terdakwa, karena bagi negara yang mewakili kepentingan masyarakat dan korban dapat menggunakan dasar kurap mengenai wewenang jaksa agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, selain itu juga dikarenakan adanya salah satu prinsip utama negara melalui aparatur negara penegak hukumnya bertindak dalam rangka penegakan hukum itu hanya diperkenankan apabila negara diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan ti'adakan itu, bukan dengan prinsip jika tidak dilarang maka berarti diperbolehkan, mengingat potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum pidana sehingga prinsip utamanya pada dasarnya adalah dilarang kecuali diberikan wewenang oleh hukum. bahwa kemungkinan terjadinya peluang korupsi dalam proses peradilan pidana menurut ahli bukan saja hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan negeri sehingga untuk mengatasinya sampai ada yang berpendapat mengenai perlunya dipertahankan dapat diperbolehkannya kasasi terhadap putusan bebas oleh hakim pn. bukankah tingkat kasasi juga mungkin dilakukan korupsi? bukankah baru saja terungkap adanya seorang hakim agung yang justru mengubah isi keputusan musyawarah hakim dalam kasus narkoba? bahkan melalui putusan kasasi tersebut putusan hakim sebelumnya yang menjatuhkan pidana mati kemudian justru dikurangi hakim mahkamah agung menjadi pidana penjara selama tahun (menurut hasil musyawarah hakim) dan kemudian diposting lagi secara diam diam oleh seorang hakim anggota sehingga hanya menjadi pidana penjara selama tahun. menurut ahli selama kita percaya dengan pendapat lord action bahwa tiap kekuasaan (power) cenderung dapat disalahgunakan dan semakin besar kekuasaan yang dimiliki (absolute) maka makin besar pula kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. maka semua penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai kewenangan dari yang ringan hingga yang berat juga berpeluang memungkinkan untuk menyalahgunakan kewenangan. berkaitan dengan hal itu, mengingat hukum acara pidana pada dasarnya memberikan kewenangan kekuasaan kepada aparat penegak hukum pidana untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana, maka pada diri aparat tersebut juga terkandung potensi penyalahgunaan kewenangan. salah satu fungsi hukum acara pidana sebenarnya adalah mengatur pembatasan kewenangan penegak hukum pidana melalui ketentuan persyaratan dan prosedur dalam mempergunakan kewenangannya. pelanggaran terhadap hukum acara pidana oleh penegak hukum dapat berdimensi sebagai pelanggaran ketentuan hukum administratif, kepercayaan, dan bahkan pidana serta ketika profesi. oleh karena itu menurut ahli, seandainya ada hakim yang melakukan korupsi dengan mengambil celah kesempatan dari ketentuan dan kurap dengan cara membebaskan terdakwa, maka penerapan aspek sanksi etika profesi dan sanksi hukum termasuk hukum pidana sekalipun dapat dikenakan kepada hakim tersebut. dengan penerapan ancaman sanksi tersebut menurut ahli kita tidak perlu lagi menginterpretasikan ketentuan dan kurap yang sebenarnya sudah jelas dan menjamin kepastian hukum tersebut. inti substansi surat keputusan menteri kehakiman nomor m14 tanggal desember menyatakan putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi dapat diajukan kasasi dengan alasan demi kebenaran, keadilan, dan kepentingan hukum. menurut ahli, sepintas reasoning nya didasarkan pada pertimbangan filosofis yang meyakinkan yaitu dengan alasan demi kebenaran, keadilan, dan kepentingan hukum, namun jika diperhatikan dengan seksama menurut ahli justru memperlihatkan adanya inkonsistensi berfikir secara terang benderang. bahwa ketentuan kurap memberikan hak baik bagi terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan bebas, yang artinya bahwa putusan bebas dilarang untuk diajukan upaya hukum banding. terhadap ketentuan norma tentang larangan banding terhadap putusan bebas tersebut ternyata sudah dinilai sebagi ketentuan normatif yang jelas dan pasti sehingga tidak perlu interpretasi lain dari pada yang tertulis dalam teks normalnya, sehingga pengertian dari konsep hukum yang disebut dengan putusan bebas tidak perlu diinterpretasikan misalnya menjadi bebas murni ataupun tidak murni, sehingga juga tidak perlu menafsirkan lebih lanjut misalnya bebas yang tidak murni boleh banding, sedang bebas murni tidak boleh banding. namun demikian ternyata reasoning nya menjadi berbeda ketika menginterpretasikan masalah larangan kasasi terhadap putusan bebas yang memberikan peluang untuk bisa disimpan dengan alasan demi kepentingan hukum, keadilan dan kebenaran meskipun nantinya harus dilakukan melalui yurisprudensi. putusan kasasi mahkamah agung register nomor pid dalam perkara raden ronson natalegawa tercatat sebagai sejarah pertama kali mahkamah agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum meskipun sebenarnya sudah diputuskan bebas oleh pengadilan negeri. pengadilan tingkat pertama yang memetik dan mengadili perkara atas nama terdakwa saison natalegawa tersebut. putusan mahkamah agung tersebut yang kemudian dinilai sebagai yurisprudensi mengenai dibolehkannya kasasi terhadap putusan bebas yang kemudian diikuti oleh putusan putusan kasasi lainnya. menurut ahli, meskipun mahkamah agung yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atas putusan bebas dalam kasus saison natalegawa tersebut yang secara substansial sebenarnya hanya sebagai jalan untuk memberikan tafsir mengenai perkembangan sifat melawan hukum yang dianut oleh mahkamah agung dari pemahaman yang bersifat formil arah pemahaman yang bersifat materiil. sekarang ini mestinya yuriprudensinya kasus saison natalegawa sudah tidak relevan lagi untuk refer dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi yang menetapkan untuk mengikuti pemahaman sifat mel wan hukum yang formil khususnya dalam memahami ketel uan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan alasan: mahkamah agung mengikuti cara berfikir menteri kehakiman yang tidak konsisten karena mengakui adanya larangan banding terhadap putusan bebas dan oleh karena itu tidak merasa perlu menafsirkan apa yang dimaksud dengan putusan bebas tersebut (murni atau tdak murni), namun jika permohonan yang diajukan pen untuk umum adalah kasasi terhadap putusan bebas, maksud pengertian konsep putusan bebas kemudian ditafsirkan terlebih dahulu menjadi bebas yang murni atau tidak murni, jika termasuk yang murni (vrijspraak) maka dilarang kasasi! namun jika termasuk tidak murni (verkapte vrijspraak) barn diperbolehkan kasasi. cara berpikir menteri kehakiman tersebut jelas tidak konsisten dan rancu yang mestinya tidak perlu diikuti apalagi oleh hakim mahkamah agung, namun yang terjadi justru diikuti oleh majelis hakim kasasi baik saison natalegawa maupun beberapa putusan lainnya dilihat dari segi filsafat peradilan pidana indonesia baik yang terdapat dalam nomor tahun kurap) maupun beberapa peraturan perundang undangan lain yang mengatur dan berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam bidang penyelenggaraan peradilan pidana yang menganut prinsip due process law , dan juga kalau diperhatikan dengan mempergunakan pandangan herbert packer dalam bukunya the limits criminal sanction terbitan stanford, hukum acara pidana kurap) kita cenderung mengikuti model due process model yang sebenarnya cenderung dinamakan sebagai negatif model yang selalu mempertanyakan dasar legalitas setiap tindakan yang diambil penegak hukum semua tingkatan pemeriksaan. aparat penegak hukum pidana yang bertindak mewakili negara dan masyarakat berada dalam posisi yang sangat kuat karena diberikan legalitas berbagai macam kewenangan berhadapan dengan warga negara yang berstatus pelaku baik dalam tingkatan masih sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana sekalipun yang posisinya sangat lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum dengan diberikan serangkaian hak bagi pelaku sedang pihak negara (aparat penegak hukum pidana) yang kuat karena diberikan berbagai macam kewenangan dibatasi dengan berbagai macam aturan hukum prosedural yang mengatur tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki tersebut dipergunakan. itulah sebenarnya salah satu ini dari negatif model yang diperkenalkan herbert packer dalan model due process tersebut. menurut pendapat ahli suatu proses peradilan pidana harus ada awal dan akhirnya, dimulai dengan terjadinya dugaan terjadinya kejahatan, diselidiki, dididik, dituntut pengadilan dan diakhiri dengan, putusan serta eksekusi terhadap putusan tersebut. putusan pengadilan adalah pengakhiran suatu proses peradilan terlepas apakah putusan itu dijatuhkan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding ataupun kasasi, meski tidak menutup kemungkinan masih disediakannya upaya hukum luar biasa (berupa peninjauan kembali ataupun kasasi demi kepentingan hukum) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk kontrol terhadap kemungkinan adanya kesalahan putusan pengadilan, semua tahapan pengadilan diakhiri dengan putusan hakim. hukum acara pidana mengatur prosedur (bagaimana, kapan, dan pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan) mengenai bagaimana suatu putusan dapat dimintakan upaya hukum biasa (banding, kasasi) ataupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan kasasi demi hukum), oleh karena itu apabila ketentuan norma yang mengatur masalah tersebut sudah jelas maka tidak perlu lagi dilakukan penafsiran yang justru dapat mengabaikan maksud dan tujuan perumusan norma hukum tersebut, kurap melalui ketentuan melarang upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas namun memperbolehkan upaya hukum banding terhadap putusan berupa penjatuhan pidana (pemidanaan), sedang nya sudah sangat jelas hanya membolehkan permintaan kasasi terhadap putusan pengadilan bawah mahkamah agung yang bersifat menjatuhkan pemidanaan, namun jelas melarang kasasi terhadap putusan yang tidak bersifat pemidanaan yang berupa putusan bebas. ahli mengikuti pendapat bahwa sejak hakim memutuskan bebas maka terhadap perkara pidana tersebut harus dibaca dan diartikan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya seperti jaminan pemulihan nama baik harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala dan jaminan perkaranya selesai tanpa ada kemungkinan diperiksa dan diadili kembali baik didasarkan pada asas bis idem, ataupun adanya upaya hukum baik biasa maupun luar biasa berupa peninjauan kembali sebagaimana ditentukan kurap yang juga melarang upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas, yang masih sangat dimungkinkan hanyalah upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan wewenangnya kepada jaksa agung tanpa ada pembatasan jenis putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum tersebut sebagaimana ditentukan ahli sependapat dengan pendapat prof. moeljatno seorang pakar hukum pidana yang sangat dihormati kalangan akademisi hukum pidana dan terjemahan kuhp nya pun dipakai oleh para akademisi dan praktisi hukum hingga sekarang ini, yang berpendapat dengan mengutip pendapat van bemmelen yang mendasarkan pada memorie van toeliciiting bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat, ahl tidak sependapat dengan pandangan tesis tengah ardiyaryani yang melihat kurap yang tidak memberikan peluang kepada penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi hanya melihat sisi kepentingan terdakwa saja tanpa melihat aspek keseimbangan bagi penuntut umum untuk memperjuangkan kepentingan korban untuk memperoleh keadilan distributif yang mesti menjadi haknya yang dapat diperoleh melalui upaya hukum kasasi sebagai bentuk manifestasi keadilan korektif. sebagaimana pandangan ahli atas, keseimbangan kepentingan tersebut sudah diberikan oleh kurap melalui sarana upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam yang juga sebagai manifestasi bentuk keadilan korektif atas kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pembuatan keputusan hakim. bahwa ahli berpendapat ketentuan juncto tahap justru sudah sangat jelas dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang oleh hukum diberikan kepada terdakwa yang diputus bebas sebagaimana kutipan van bemmbelen yang refer oleh prof moeljatno bahwa putusan pembebasan adalah hak terdakwa yang tidak boleh diganggu gugat. asas kepastian hukum yang menjadi salah satu syarat yang ada dalam tiap pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana ditentukan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan mengandung pengertian bahwa ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur sesuatu itu dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu raguan akibat kemungkinan terjadinya multitafsir dan tidak menimbulkan konflik dengan norma hukum yang lain yang akhirnya dapat menimbulkan terjadinya reduksi ataupun distorsi terhadap norma hukum yang ad, reduksi atau distorsi norma. dalam doktrin hukum asas kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan jaminan warga negara untuk memperoleh jaminan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak sewenang wenang dari penguasa melalui memberlakukan norma hukum. bahwa ahli berpandangan ketentuan kurap yang lengkapsebenarnya sudah jelas dan pasti serta memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban kejahatan sehingga sesuai pula dengan persyaratan muatan pembuatan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam nomor tahun serta sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi uud khususnya yang berbunyi setiap orang berhak alas menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ,.: bahwa pemohon menyadari kurap yang diajukan oleh pemohon memang sudah pernah diuji materiil oleh mahkamah konstitusi dalam beberapa perkara permohonan pengujian. sedikitnya ada (tiga) perkara pengujian terkait dengan kurap, yaitu: perkara nomor puu viii dengan pemohon bernama muh burhanuddin, advokat), perkara nomor puu ix dengan pemohon bernama ir. agustin najamudin gubernur bengkulu non aktif), dan perkara nomor puu ix dengan pemohon stone, bupati lampung timur, non aktif). bahwa pada tiga perkara tersebut atas mahkamah telah mengadili dan memutuskan dengan menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima, mahkamah juga menyatakan bahwa pada ketiga perkara tersebut bukan masalah konstitusionalitas sehingga mahkamah menyatakan tidak mempunyai wewenang dan pada ketiga perkara tersebut para pohonnya dinyatakan tidak mempunyai legal standing oleh mahkamah. dua perkara antaranya, yaitu perkara nomor puu ix dengan pemohon bernama muh burhanuddin, dan perkara nomor puu ix dengan pemohon bernama stone, pokok permohonannya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh mahkamah. bahkan pada kedua perkara tersebut kedua pemohon burhanuddin dan stone) dengan tegas menyatakan bahwa kurap tidak bertentangan dengan uud hal ini sama sekali berbeda dengan permohonan pemohon dalam perkara ini yang dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil meskipun dalam kurap terdapat rumusan frasa kecuali terhadap put san bebas . bahwa menurut ahli yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan terdakwa justru pada cara menafsirkan ketentuan kurap tersebut khususnya terhadap bagian frasa 'kecuali terhadap putusan bebas', dimana jika dikaitkan dengan ketentuan kurap frasa tersebut tidak ditafsirkan, namun baru pada saat akan kasasi frasa tersebut ditafsirkan sehingga menemukan dua jenis putusan bebas yaitu berupa bebas murni (vriispraak) dan tidak murni (verkapte vriispraak), selanjutnya terhadap putusan yang dianggap sebagai bebas yang tidak murni kemudian diperbolehkan dan diterima sebagai putusan yang dapat dimohonkan kasasi kepada mahkamah agung. kurap sendiri tidak mengintrodusir istilah putusan bebas murni dan tidak murni, karena ketentuan kurap menentukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan putusan bebas yaitudengan demikian menurut ahli permasalahannya sudah terang benderang, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak terdakwa bukan norma hukum kurap namun adalah cara memahami norma tersebut khususnya yang berkaitan dengan kecuali terhadap putusan bebas . untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan mengakhiri perdebatan yang tidak produktif dalam memahami frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam juncto kurap saran ahli adalah sebagai berikut: untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka tercapainya keadilan yang tidak merugikan hak terdakwa untuk menikmati putusan bebas diperlukan penjelasan khusus yang bersifat tafsir resmi mengenai frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap cukup diartikan sesuai dengan ketentuan kurapsehingga tidak perlu ada tambahan penjelasan kemungkinan diartikan menjadi bebas murni atau tidak murni. namun apabila kurap dianggap tidak memenuhi prinsip keseimbangan relasi pelaku dengan korban (yang diwakili negara) dengan mengesampingkan wewenang jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan kurap, dan kemudian menginginkan agar penuntut umum diberikan wewenang untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, maka frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap dianggap tidak ada atau dihilangkan atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan uudnomor puu ix d dalam penjelasan dianggapdan nomor puu v"frasafrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kuraphak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap dengan alasan sebagai berikut: frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap berisitersebut tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh mengajukan permohonantegas mempermasalahkan konstitusionalitas kurap yang bertentangan dengan uud sedangkan untuk perkara lainnya, perkara nomor puu viii dengan pemohon bernama muh burhanuddin. oleh karena itu, pemohon berkeyakinan bahwa pada permohonan kali ini adalah bukan merupakan permohonan bis idematas dasar penjelasan pemohon pada butir atas maka meskipun sedikitnya ada tiga perkara pengujian terkait dengan kurap namun permohonan oleh pemohon pada perkara ini bukan perkara bis idem karena merupakan perkara yang dikecualikan oleh karena materi muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian berbeda.. legal standingjika sejak semula dapat, jika frasa kecuali terhadap putusan bebas dihilangkan dari kurap maka kurap: i3. menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan hak hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap, sebagai berikut: mengenai dalil pemohon bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap bertentangan dengan uud menurut mahkamah, dengan memperhatikan dalil pemohon yang dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam uud pemohon secara spesifik dan aktual dirugikan oleh berlakunya frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurapfrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap:frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurappermohonan guo, baik mengenai frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dasar pengujiannya, maupun petit yang dimohonkan oleh pemohon, sama persis dengan permohonan nomor puu x yang diputus oleh mahkamah pada tanggal maret pukul wib, i3. menimbang bahwa dengan demikian semua pertimbangan dan amar putusan dalam putusan mahkamah nomor puu x tanggal maret mutasi mutans menjadi pertimbangan dan putusan pula dalam permohonan guo, i3. menimbang bahwa berdasarkanttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. sholihin nasirtersebutbahwa pemohon tidak mempermasalahkan perihal perlakuan yang sama terhadap hukum yang merupakan bagian dari hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud sehingga pada pokoknya pemohon hanya memohon kepada mahkamah untuk diuji bahwa norma kurap khususnya pada frasa kecuali terhadap putusan bebas , bertentangan dengan uud khususnya tentang kepastian hukum yang adil . bahwa kedudukan hukum juga standing), pemohon mengacu pada persyaratan yang diatur pada yang menentuhuruf (a) perorangan warga negara indonesia . padayurisprudensi tetap mahkamah konstitusi yang tercantum pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan puu iii mengatur syarat syarat legal standing atau kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan judicial review(a) dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur uud bahwa perihal syarat (b) atas maka hak konstitusional pemohon telah dirugikan oleh suatu undang undang yang diuji. karena keberadaan kurap berisi norma denganrugi karena pada awalnya pasti bebas menjadi pada posisi tidak pasti akan bebas ketika pada tanggal juni penuntut umum mengajukan kasasi. dan kepastian hukum yang adil. kata kata yang adil disini adalah bilaatasdiuraikal bahwa pada awalnya pemohon berkeyakinan ketika pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri padang pada tanggal mei telah menjatuhkan putusan yang membebaskan pemohon,.demikipastian bagi pemohon dan bahwa ketidakpastian ini telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa istilah kepastian hukum sebagaimana ditentukan oleh uud tidak harus berisi norma yang akan menguntungkan kedudukan hukum pemohon. yang dipersoalkan oleh pemohon adalah perihal kematiannya bukan perihal menguntungkan tidaknya bagi pemohon. dengan demikian menurut pendapat pemohon maka kata adil yang juga merupakan materi muatan adalah adil baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. bahwa menurut hemat pemohon frasa kecuali terhadap putusan bebas yang terdapat dalammeskipun dengan penghilangan frasa kecuali terhadap putusan bebas dari kurap dapat berakibat merugikan kedudukan hukum pemohon karena kemungkinan putusannya tingkat kasasi dapat berupa penghukuman, namun tidak lagi akan menimbulkan kerugian konstitusional karena kurap menjadi bersifat pasti dan keadaan pasti ini adalah merupakan keadilan bagi pemohon maupun bagi penuntut umum. menyatakan sebagud karena mengandung frasa kecuali terhadap putusan bebas menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas padtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ataufrasa kecuali terhadap putusan bebas diartikan atau dimaknai dengan tegas melarang penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan alasan apapun termasuk alasan bebas secara murni maupun bebas tidak mumsmail, ag, ag, pemohon)padang nomor pid. b tpk pn.pdg, tanggal mei bukti fotokopi memori kasasi kejaksaan negeri bukit tinggi, tanggal juni selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu dr. muhammad arif setiawan, s.h., m.h., yang memberi keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: sejarah pembentukan kurap (uu nomor tahun tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa indonesia untuk mempunyai hukum nasional yang lebih mencerminkan hukum yang berpihak pada kepentingan kemanusiaan, hal ini setidak tidaknya memanifestasikan dalam bagian penjelasan umum kurap sendiri yang menyatakan bahwa: meskipun undang undang nomor

salinan raman ketetapgustus dari edwin hartanya hutabarat pada hari senin, september dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada hari kamis, september lana dengan nomor puu xiii perihal pengujian ket pada dan undang undang nomor tahun aa1berdasarkan surat nomor pan.mk tanggal oktober telah memanggil pemohon untuk hadir dalam sidang panel pemeriksaan perbaikan permohonan pada hari selasa, tanggal oktober bahwa pemohon telah menyampaikan surat kepada mahkamah konstitusi bertanggal oktober yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak melanjutkan (menarik) permohonan pengujian undang undang, merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id bahwa rapat pleno permusyawaratan hakim pada hari selasa, tanggal oktobermerdeka barat jakarta tol fax emil elretarat omahkamahkonsitsi go dlp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id ttd. ttd. santo wahiduddin adams ttd. ttd. dewa gede laguna suhartono panitera pengganti, ttd. suwardi merdeka barat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitusiaka nama john freely: pata tempat tanggal lahir medan, september kana pekerjaan wakil ketua komisi informasi pusat dea warga negara indonesia alamat jalan angsana raya cengkareng timur, jakarta barat, sebagai nanannnniii1111. pemohon nama hantu setyawan, tempat tanggal lahir jakarta, oktober pekerjaan komisioner komisi informasi pusat warga negara indonesia alamat jalan kompleks sapta marga nomor serang, banten, sebagai 0n000050505000000n05 nnn . pemohon ii: nama ramadi, tempat tanggal lahir jepara, maret pekerjaan komisioner komisi informasi pusat warga negara indonesia alamat jalan semanggi ii, nomor ciputat, tangerang selatan, sebagai iii pemohon ill, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid nama hans nelson naiki: tempat tanggal lahir manokwari, oktober pekerjaan komisioner komisi informasi provinsi papua warga negara indonesia alamat jalan adipura iii, jayapura selatan, jayapura, sebagai n2 n000n null lnl alan pemohon iv, nama satria, tempat tanggal lahir mantangai, desember pekerjaan ketua komisi informasi provinsi kalimantan tengah warga negara indonesia alamat jalan yos sudarso nomor rekan raya: sebagai n20n000 lan unullnn nan pemohon nama farhan yunus basyarahil, tempat tanggal lahir jakarta, februari pekerjaan ketua komisi informasi provinsi dki jakarta, warga negara indonesia alamat jalan swadaya raya, nomor pesanggrahan, sebagai 20n lnl pemohon vi, nama wahyudi bundar, tempat tanggal lahir rangkiang, januari pekerjaan ketua komisi informasi provinsi riau warga negara indonesia alamat jalan garuda sakti, perumahan garuda permai, blok tampan, pekan baru: sebagai lalu demo vii: nama mohammad dawan: tempat tanggal lahir pati, januari pekerjaan komisioner komisi informasi provinsi dki merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid yang diberikasaluranyang tersedia . bahwa pemberlakuan dan dan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publikuntuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai komisioner pada komisi informasi dalam memberikan jaminan kepada warga negara untuk memperoleh informasi, atau hak untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud uud bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami pemohon hingga pemohon xxii adalah sebagai berikut: tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal dalam menyelesaikan sengketa informasi yang melibatkan pemerintah pada umumnya atau kementerian kominfo pada khususnya, yakni terkait dengan sekretariat dan penatakelolaan komisi informasi yang belum mandiri atau berdiri sendiri. seperti yang dialami pusat, tidak dapat merekrut staf pendukung dan kepaniteraan dalam penyelesaian sengketa informasi akibat nomenklatur anggaran yang ditentukan dengan menginduk pada menkominfo, sehingga pusat tidak dapat melakukan penataan dan rekrutmen dengan baik. ketergantungan ketidakberdayaan dari segi penganggaran pendanaan dan model bangunan kesekretariatan komisi informasi pada lembaga lain berimplikasi sulitnya pelaksanaan manajerial dan pengawasan pegawai komisi informasi. seperti komisi informasi provinsi dki yang harus aktif mengirimkan surat permohonan pencairan anggaran penyelesaian sengketa informasi baik kepada wakil gubernur, sekretaris daerah dan bahkan melakukan peminjaman kepada kepala baris provinsi dki jakarta karena dana hibah untuk operasional penyelesaian sengketa belum dicairkan oleh pemerintah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dengan demikian, penegakan hukumnya sebetulnya ada pengadilan, bukan pada komisi informasi tersebut. kalau kemudian ada kehadiran semacam komisi informasi, sebetulnya masih dalam ranah bahwa itu adalah termasuk kekuasaan eksekutif, kalaupun itu kemudian akan dimaknai kenapa harus dihadirkan komisi informasi? sebetulnya tersirat keinginan agar supaya persoalan persoalan sengketa informasi tidak selalu digantungkan kepada persoalan penegakan hukum lewat pengadilan yang mungkin akan menghadapi lebih banyak hambatan hambatan karena prosedural prosedural. kalau kita lihat mediasi, mediasi tidak akan dilaksanakan kalau para pihak tidak setuju. ketidaksetujuan para pihak itu kemudian menyebabkan apa yang harus dilakukan oleh komisi informasi dalam meletakkan independennya. sebetulnya sangat minim sekali karena itu yang menyelesaikan dua duanya, sehingga persoalan independensi dari komisi informasi sebetulnya sangat kecil sekali diperlukan sini kemandiriannya. kalau kemudian kita lihat pada abdikasi, ataupun kita lihat kepada mediasi, mediasi tidak sampai kepada persoalan inti, yaitu persoalan jenis informasi yang kemudian dikecualikan, itu menurut ketentuan itu yang dapat didedikasikan. kalau kemudian sampai kepada mediasi, mediasi pun juga akhirnya tidak mempunyai satu kekuatan final putusannya itu karena dua duanya bisa kemudian mulai lagi pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dan itu sangat mudah sekali, begitu ada keberatan tidak mau menerima keputusan abdikasi meskipun ada batas yang hari, tetapi dalam pengaturan seperti itu, sebetulnya tidak menunjukkan bahwa itu adalah sebuah putusan pengadilan. oleh karena itu, ketentuan ketentuan yang mengatur persoalan komisi informasi harus masih ranah eksekutif, kalaupun kemudian dalam ranah eksekutif kemudian diundang mereka yang bukan dari unsur pemerintah, itu adalah sebuah prestasi dan kemajuan sendiri, bukan sesuatu yang kemudian dinilai sebagai sesuatu hal yang utamanya, ini yang menyangkut persoalan sistem ajudikasinya. berikutnya persoalan kesekretariatan. kesekretariatan bagaimana dengan persoalan independensi? apakah yang menjadi keberatan bagi. pemohon merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid terutama adalah yang termasuk menjadi anggota komisi informasi? karena kesekretariatan ikut aktif kemudian dia mengintervensi, oleh karena itu menyebabkan komisi informasi tidak mandiri. sekali lagi pada persoalan, meskipun sudah dibatasi apa yang menjadi hak dari kesekretariatan dan apa yang menjadi tugas komisi informasi, namun sebuah lembaga yang kemudian produknya mempunyai satu nilai tentu saja ada eksternalitas yang selalu mengharapkan bahwa produk itu akan menguntungkan satu pihak. itu datangnya dapat dari mana pun juga, tidak saja dari luar, artinya luar komisi informasi dengan kesekretariatan, tetapi bahkan juga dari dalamnya sendiri. persoalan eksternalitas seperti ini akhirnya tergantung pada integritasnya, pada integritas bagi mereka yang akan memutus itu. oleh karena itu, kalau kesekretariatan dihubungkan dengan persoalan kemandirian, seharusnya secara normatif sudah dikatakan bahwa kesekretariatan bukanlah suatu lembaga, bukanlah satu unsur yang ikut memutus dalam mediasi dan dalam abdikasi. kalaupun kemudian kesekretariatan ikut intervensi, kelemahannya sebenarnya bukan sekretariat maunya atau mengapa seseorang yang menjadi itu mau diintervensi? persoalan yang kedua, apakah persoalan kesekretariatan ini adalah dirasakan kurang cukup keuskupannya dalam mendukung operasional dari komisi. kalau persoalan itu barangkali persoalan yang berkaitan dengan birokrasi dan persoalan birokrasi tidak ada cantelan pengujiannya, kaitannya dengan ketentuan ketentuan yang ada pada undang undang dasar saksi presiden family amin simbolon sejak awal kelahirannya juli komisi informasi pusat selalu mendapat perhatian sangat besar dari kalangan masyarakat sipil. perhatian diberikan dengan berbagai bentuk kerja sama, bantuan, baik tenaga, pemikiran, maupun fasilitas lainnya. bahkan pengawasan yang dimulai sejak saksi masih calon anggota komisi informasi, dimana teman teman dari organisasi masyarakat sipil aktif melakukan penulisan tentang diri saksi, melakukan semacam uji rekam jejak. secara khusus dalam menelusuri dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh salah seorang anggota kip, yaitu merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sekitar tahun teman teman dari organisasi masyarakat sipil juga berperan sangat penting. pembuatan petunjuk teknis seperti peraturan komisi informasi, pergi) nomor tahun tentang standar layanan informasi dan pergi nomor tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi, serta pembuatan rencana strategi kip jilid dan pelatihan pelatihan adalah beberapa contoh kerja sama yang dapat disebutkan ketika sekretariat kip sendiri belum terbentuk. undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik efektif diberlakukan april beberapa bulan kemudian, sekretariat kip terbentuk, sekretarisnya pejabat dari kementerian kominfo yang dipilih oleh anggota anggota kip sendiri luar nama nama yang sempat dinominasikan sebelumnya. setelah sekretariat kip terbentuk, kerja sama kip dengan organisasi masyarakat sipil terus berlanjut, antara lain penyusunan manajemen penanganan perkara dan penyelesaian sengketa, penyempurnaan manajemen penanganan perkara, revisi pergi nomor tahun dan berbagai pelatihan yang bahkan diberikan sampai komisi informasi daerah. untuk memperkuat dan memperlancar kinerja, terutama yang berkaitan dengan tugas tugas penanganan sengketa informasi, selain ditopang dan difasilitasi sekretariat, kip juga mempekerjakan sejumlah tenaga ahli, asisten, dan sekretaris yang direkrut dan dites oleh anggota anggota kip sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan sengketa informasi. hingga selesainya masa jabatan kip jilid tahun seingat saksi ada permohonan penyelesaian sengketa informasi. sekitar yc nya diselesaikan melalui mediasi, abdikasi, maupun yang ditolak. dalam proses penyelesaian sengketa ini tak pernah ada satu pihak pun yang coba mengintervensi saksi, paling tidak dalam perkara perkara sengketa informasi dimana saksi sendiri terlibat menanganinya, semua putusan diambil secara independen. bahkan terhadap kasus kasus yang saksi anggap besar sekali pun, dimana saksi ikut menjadi anggota majelis komisioner yang menanganinya, seperti kasus indonesian. corruption watch atau icw melawan mabes polri terkait informasi rekening gendut, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo kasus komite solidaritas untuk kasus munir melawan badan intelijen negara terkait kasus kematian alm. munir, kasus icw melawan kemendikbud terkait informasi soal dan kunci jawabannya yang sempat malah membuat salah seorang menteri menggerutu tidak pernah ada upaya intervensi terhadap saksi. menimbang bahwa para pemohon telah menyampaidan presidemerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigodan dan dan dan kip terhadap dan uud maka sesuai dengan pertimbangan pada paragraf atas,h: i3.6o fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigoketentuan yang dimohonkan pengujian adalah norma undang undang yang berkenaan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan komisi informasi dimana para pemohon mendalilkan diri berstatus sebagai pemegang atau pelaksana tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut, maka syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional prima face terpenuhi sepanjang para pemohon mampu membuktikan dirinya kualifikasi demikian: bahwa pemohon sampai dengan pemohon xxii dalam permohonannya menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang sehari hari bekerja sebagai komisioner komisi informasi tingkat pusat dan provinsi, yang dibuktikan dengan bukti bertanda yang masing masing terdiri atas: keputusan presiden nomor tahun tentang pengangkatan anggota komisi informasi pusat periode bertanggal juli yang berlaku terhadap pemohon pemohon ii, dan pemohon iii: keputusan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tentang penetapan anggota komisi informasi provinsi daerah khusus ibukota jakarta periode tahun bertanggal januari yang berlaku bagi pemohon dan pemohon viii: keputusan gubernur jawa barat nomor kep. diskominfo tentang pengangkatan komisioner pada komisi informasi provinsi jawa barat masa jabatan yang berlaku bagi pemohon yang berlaku bagi pemohon xx: keputusan gubernur kalimantan tengah nomor tentang penetapan anggota komisi informasi ki) provinsi kalimantan tengah masa jabatan bertanggal agustus yang berlaku bagi pemohon merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo keputusan gubernur lampung nomor hk tentang perubahan lampiran keputusan gubernur lampung nomor hk tentang pengangkatan anggota komisi informasi provinsi lampung masa jabatan tahun bertanggal juni yang berlaku bagi pemohon dan pemohon xiv. adapu, pemohon xix, pemohon xxi, dan pemohon xxii tidak menyertakan bukti surat yang menunjukkan kualifikasi yang bersangkutan sebagaimana yang dinyatakan dalam permohonannya, bahwa pemohon xxiii menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara indonesia, pembayar pajak (yang dibuktikan dengan bukti bertanda berupa fotokopi kartu npp), dan menyatakan pernah menjadi pemohon dalam sengketa informasi publik komisi informasi publik. menurut mahkamah, pemohon xxiii tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf dan i3.6j atas. selain itu, pemohon xxiii. atas dasar pertimbangan tersebut makaiiisebagio fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo pokok permohonan pendapat mahkamah menimbang bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon memuat uraian sebagai berikut: bahwa keseluruhan dalil para pemohon bertumpu pada argumentasi atau anggapan yang menempatkan komisi informasi sebagai lembaga kuasi peradilan karena perannya sebagai lembagapara pemohon membangun argumentasi atau anggapan demikian dengan merujuk pada sejumlah ketentuan dalam kip, yaitu beserta penjelasannya dan sertaara pemohon kemudian mengaitkan keberadaan lembaga lembaga demikian dengan tuntutan perkembangan ketatanegaraan. para pemohon pun menghubungkan argumentasinya dengan dibentuknya lembaga lembaga pengadilan khusus, seperti pengadilan ham, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan anak, dan lain lain (vide permohonan hlm. bahwa, dengan konstruksi pemikiran sebagaimana diuraikan pada angka atas, para pemohon selanjutnya mengaitkan kemandirian yang dimiliki oleh komisi informasi dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana termaktub dalam uud dengan pendekatan demikian, para pemohon kemudian menarik konklusi bahwa dan dan dan dan dan kip bertentangan dengan uud bahwa para pemohon juga menghubungkan dalil dalilnya dengan uud tentang hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang pembunuhannya merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam dan uud oleh karena itu, menurut para pemohon,, yang oleh para merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid pemohon dikatakan sebagai penjaga hak konstitusional atas informasi, (vide permohonan hlm. i3. menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, telah terang bagi mahkamah bahwa seluruh dalil para pemohon bertumpu pada ihwal kemandirian komisi informasi. telah terang pula bahwa perihal kemandirian komisi informasi tersebut dinyatakan secara tegas dalam kip, baik dalam nya maupun dalam penjelasannya. namun, berkenaan dengan kemandirian dimaksud, ada dua hal yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh mahkamah guna menjawab dalil dalil para pemohon, yaitu: pertama, apakah secara konstitusional benar argumentasi para pemohon bahwa kemandirian komisi informasi diturunkan dari prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam uud kedua, apakah yang dimaksud dengan mandiri dalam hubungannya dengan kemandirian komisi informasi dalam kip? i3. menimbang, sebelum menjawab pertanyaan pertama sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan secara singkat arti penting kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dan pengaturannya dalam gagasan negara hukum menurut uud sebab, gagasan negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum merupakan gagasan pokok dalam sistem ketatanegaraan indonesia berdasarkan uud sehingga tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, maksud atau tujuan demikian mustahil mewujudkanengan demikian telah terang bahwa, menurut uud kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan. sebagai penyelenggara peradilan, kemerdekaan atau independensi merupakan unsur melekat (inherent) dalam kekuasaan kehakiman. sebab, tanpa kemerdekaan, (kekuasaan kehakiman) tidak mungkin dapat melaksanakan. fungsinya, yaitu merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid provinsi dki jakarta. bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami pemohon xxiii adalah sebagai berikut: terhambatnya proses penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada komisi informasi. tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pemohon informasi akibat tidak sendirinya komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi. cc. sulit terpenuhinya hak atas informasi bagi pemohonxxiii dalam memberikan keadilan untuk penyelesaian sengketa informasi atau memperoleh perlakuan yang adil dalam memperoleh informasi sebagaimana diamanahkan uudpengujian dan dan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. alasan alasan permohonan pengujian dan dan dan dan kip ruang lingkup yang diujimerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid menegakkan hukum dan keadilan. karena itulah kemerdekaan kekuasaan kehakiman sejak awal perkembangan gagasan atau pemikiran tentang negara hukum telah dijadikan ciri atau syarat yang tak dapat ditiadakan. tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, idealisasi yang telah diterima sebagai postulat bahwa dalam negara hukum hukuman yang memerintah bukan orang (rule law, not man) tidak mungkin menjelma dalam praktik. namun, hukum adalah benda mati yang untuk dapat memerintah membutuhkan keterlibatan orang dan orang dimaksud adalah hakim. karena itulah, secara ideal seorang hakim digambarkan harus memiliki sifat sifat tidak bias serta bebas dari hasrat, prasangka, kesewenang wenangan, dan hanya setia kepada hukum. dari idealisasi inilah hadir pemko dalam maknanya yang positif bahwa hakim adalah hukum yang berbicara, hukum adalah hakim yang diam (magistrate the speaking law, law the silent magistrate). untuk itulah kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman menjadi syarat mutlak. ideal apa pun orang yang dapat ditemukan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, tanpa kemerdekaan, tidak mungkin mampu mengemban tugas itu dengan semestinya. sebab, dalam kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu terkandung makna bebas atau merdeka dari intervensi politik (free from political interference) dan bebas atau merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom justice). namun, sebaliknya, sebaik apa pun instrumen hukum terrembagakan dalam struktur hukum yang dibangun untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut jika orang orang yang memangku jabatan itu, yaitu para hakim, tidak memiliki jiwa yang merdeka maka kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak akan pernah menjelma dalam praktik. oleh karena itu, dalam banyak hal, titik berat untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu dalam praktik justru lebih banyak berada dalam diri para hakim. kendatipun demikian, dengan kemerdekaan yang dimilikinya bukanlah berarti seorang hakim dapat berlaku sewenang wenang dalam membuat dan menjatuhkan putusan karena, jika itu terjadi, akan berbenturan dengan prinsip akuntabilitas lembaga peradilan (judicial accountability). kemerdekaan kekuasaan kehakiman hanya akan menemukan signifikansinya dalam gagasan tentang negara hukum jika akuntabel. akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang merdeka itu bukan hanya harus tercermin dalam norma hukum maupun etik yang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid berlaku terhadapnya melainkan juga harus dapat dilihat atau dirasakan oleh masyarakat. akuntabilitas tersebut setidak tidaknya dapat dinilai dari dua perspektif. pertama, dari perspektif persyaratan atau kewajiban hakim untuk memberikan alasan atau pertimbangan untuk setiap putusan yang dijatuhkannya. alasan atau pertimbangan itu harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat, lebih lebih pihak pihak yang terkait, mengetahui dan mengerti mengapa suatu putusan tertentu diambil atau dijatuhkan. kedua, dari perspektif perlunya diambil tindakan tindakan disiplin atau penertiban, termasuk pemecatan dari jabatan, terhadap seorang hakim jika dinilai telah melanggar etika maupun norma hukum yang mengikat dan melekat pada jabatannya sebagai hakim. menurut uuduud dengan demikian, menurut uud hanya ada dua pelaku kekuasaan kehakiman indonesia yaitu mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. dari kedua pelaku kekuasaan kehakiman itu, hanya mahkamah agung yang mempunyai badan badan peradilan bawahan yang terbagi dalam empat lingkungerdasarkan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman) memang dimungkinkan untuk dibentuk pengadilan pengadilan khusus namun pengadilan demikian harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan bawah mahkamah agung. hal itu ditegaskan dalam kekuasaan kehakiman yangmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid berdasarkan uraian atas, dalil para pemohon yang menginstruksikan kemandirian komisi informasi seakan akan diturunkan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimiliki oleh badan badan peradilan khusus yang dijadikan contoh dalam permohonan pengadilan ham, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan anak, dan lain lain) adalah tidak tepat karena: pengadilan pengadilan khusus yang dicontohkan oleh para pemohon tersebut dibentuk dengan undang undang dan berada bawah salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud oleh kekuasaan kehakiman yang landasan konstitusionalnya ditegaskan dalam uud pengadilan ham dibentuk dengan undang undang nomor tahun dan berada bawah lingkungan peradilan umum. pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk dengan undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan berada bawah lingkungan peradilan umum. pengadilan anak dibentuk dengan undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak dan berada bawah lingkungan peradilan umum. pengadilan niaga dibentuksebagaimana diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta juga berada bawah lingkungan peradilan umum. dilihat dari penafsiran yang mendasarkan pada maksud asli pembentuk undang undang (original intent) maupun penafsiran sejarah, dalam hal ini sejarah pembentukan undang undang guo (legislative history), tidak ditemukan adanya maksud pembentuk undang undang dpr bersama presiden) untuk menjadikan komisi informasi sebagai pengadilan khusus. hal ini bukan hanya terlihat dari keterangan dpr maupun presiden pemerintah) dalam persidangan hadapan mahkamah melainkan juga dari risalah pembahasan undang undang guo. secara sistematis, dengan menghubungkan seluruh ketentuan dalam undang undang guo sebagai satu kesatuan sistem, mulai dari konsiderans, hingga penjelasannya, mahkamah tidak menemukan adanya koherensi merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid sistematis yang memungkinkan, apalagi meyakinkan, mahkamah untuk tiba pada kesimpulan bahwa komisi informasi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman dan karenanya secara inheren memiliki kemerdekaan atau independensi sebagaimana layaknya kekuasaan kehakiman. benar bahwa komisi informasi) memiliki independensi namun bukan dalam pengertian sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diuraikan pada awal paragraf ini. secara teleologis juga tidak terdapat koherensi maupun kebutuhan sosiologis untuk menafsirkan bahwa komisi informasi seharusnya memiliki kemerdekaan sebagaimana layaknya kekuasaan kehakiman hanya karena alasan salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau abdikasi nonlitigasi. dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam kip, komisi informasi tidak membutuhkan penafsiran sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi kemandirian dalam menjalankan fungsi fungsinya sebagaimana diatur dalam kip, termasuk tatkala menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau abdikasi nonlitigasi. secara kontekstual, istilah kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman adalah satu konsep yang mengandung pengertian khusus yang melekat dalam nature kekuasaan kehakiman itu sendiri yang berbeda dengan istilah kemerdekaan yang digunakan untuk menjelaskan konsep lain yang memiliki pengertian berbeda, misalnya pengertian kemerdekaan dalam konsep hak asasi manusia. oleh karena itu, secara kontekstual, janganlah untuk serta merta dipersamakan dengan dengan istilah kemandirian dalam hubungannya dengan keberadaan komisi informasi, istilah kemerdekaan dalam konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman bahkan tidak begitu saja dapat dipersamakan dengan istilah kemerdekaan dalam konsep lainnya. berdasarkan pertimbangan atas telah nyata bahwa pengertian mandiri dalam kaitan dengan kemandirian komisi informasi tidaklah bersangkut paut dengan, apalagi diturunkan dari, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. dengan demikian dalil para pemohon bahwa dan dan dan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dan dan kip bertentangan dengan uud adalah tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa, sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, selanjutnya mahkamah harus mempertimbangkan pengertian mandiri dalam kip berkenaan dengan kemandirian komisi informasi. hal ini diperlukan mengingat para pemohon juga mendalilkan bahwa kip yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan dan uud argumentasi yang dibangun para pemohon, sebagaimana telah disinggung pada paragraf bahwa. dengan argumentasi demikian para pemohon lalu mendalilkan, jika diringkas, bahwa keterlibatan atau adanya unsur pemerintah (baik tingkat pusat maupun daerah) dan atau keterlibatan dewan perwakilan rakyat (baik tingkat pusat maupun daerah) dalam keanggotaan, proses rekrutmen, kesekretariatan, dan pertanggungjawaban komisi informasi (pusat maupun daerah), menurut para pemohon, menyebabkan komisi informasi (pusat maupun daerah) tidak mandiri dan karenanya bertentangan dengan uud menimbang bahwa pengertian mandiri dalam hubungannya dengan kemandirian komisi informasi, meskipun tidak berkait dengan atau diturunkan dari prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah dijelaskan dengan sangat tegas dalam kip. penjelasan kip menyatakan,dengan pengertian mandiri demikian, untuk menguji penalaran yang dibangun dalam dalil atau argumentasi para pemohon, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidkarena adanya unsur pemerintah dalam keanggotaan komisi informasikomisi informasi bertanggung jawab kepada presiden (untuk komisi informasi pusat), atau kepada gubernur (untuk komisi informasi provinsi), atau kepada bupati walikota (untuk komisi informasi kabupaten kota)sekretariat komisi informasi dilaksanakan oleh pemerintah dan, sebagaimana diatur dalam danmenjadi hilang atau terhambat apabila sekretarisnya dilaksanakan oleh pejabat yang wewenang dan tugasnya bidang komunikasi dan informasi tingkat provinsi atau kabupaten kota, sebagaimana diatur dalam dan kip?hasil rekrutmen calon anggotanya dilaksanakan diperoleh berdasarkan proses seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam kip, dan kemudian diajukan kepada dprd provinsi atau dprd kabupaten kota oleh gubernur atau bupati walikota dengan jumlah paling sedikit (sepuluh) dan paling banyak (lima belas) orang calon, sebagaimana diatur dalam uu.kip? selanjutnya, apakah jugamerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid termasuk dalam memutus sengketa informasi publik, menjadi hilang atau terhambat apabila para calon anggota komisi informasi provinsi dan kabupaten kota tersebut dipilih oleh dprd provinsi atau dprd kabupaten kota melalui uji kepatutan dan kelayakan, sebagaimana diatur dalamcalon anggotanya yang telah dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan itu ditetapkan oleh gubernur atau oleh bupati walikota, sebagaimana diatur dalam kip? i3. menimbang bahwa guna menjawab pertanyaan pertanyaan sebagaimana diuraikan pada paragraf atas yang seluruhnya berpusat pada atau bersangkut paut dengan fungsi, tugas, dan wewenang komisi informasi, maka mahkamah memandang penting untuk menelaah terlebih dahulu fungsi, tugas, dan wewenang komisi informasi. kip menegaskan fungsi komisi informasi untuk menjalankan kipkip. sejalan dengan fungsi tersebut, komisi informasi diberi kiphusus kepada komisi informasi pusat, kip memberikan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada presiden dan dpr setahun sekali atau sewaktu waktu jika diminta. adapun kip. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi serta tugas sebagaimana diuraikan atas, kip memberikan kewenangan kepada komisi informasi untukip. dalam hal komisi informasi provinsi dan atau kabupaten kota belum terbentuk, kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi atau kabupaten kota dilaksanakan oleh komisi informasi pusat kip). i3. menimbang, setelah mempertimbangkan hal hal yang berkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang komisi informasi sebagaimana diuraikan atas, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dan menyampaikan pendapatnya guna menjawab pertanyaan sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas sebagai berikut: tidak terdapat alasan yang kuat untuk menerima argumentasi bahwa adanya unsur pemerintah dalam keanggotaan komisi informasi akan serta merta berpengaruh pada hilangnya atau terhambatnya. pertama, kip tidak menentukan bahwa yang dimaksud dengan unsur pemerintah itu dengan sendirinya berasal dari aparat atau pegawai pemerintah. bahkan, kalaupun unsur pemerintah itu diartikan sebagai aparat pemerintah, hal itu tidak otomatis berarti yang bersangkutan tidak independen atau mandiri. semua calon anggota komisi informasi, termasuk dari unsur pemerintah, harus memenuhi persyaratan yang sama dengan calon yang berasal dari unsur masyarakat, termasuk keharusan untuk direkrut secara terbuka, jujur, dan objektif, diumumkan: kepada masyarakat, dan masyarakat pun terbuka untuk memberikan pendapat dan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid penilaian kepada setiap calon, sebagaimana diatur dalam kip. kedua, semua calon anggota komisi informasi, termasuk yang berasal dari unsur pemerintah, harus melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, sebagaimana diatur dalam kip. sehingga, jika memang terdapat indikasi atau kecurigaan bahwa calon dari unsur pemerintah itu tidak dapat bersikap independen, mestinya dia telah gugur saat masih dalam proses seleksi. hal serupa juga berlaku dalam proses seleksi pengisian jabatan lembaga lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan undang undang, bahkan juga untuk pengisian jabatan anggota lembaga negara, termasuk mahkamah konstitusi. dibentuknya kip adalah sebagai instrumen hukum guna mewujudkan hak konstitusional setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan oleh uud komisi informasi dibentuk adalah dengan fungsi untuk menjalankan kip, sebagaimana ditegaskan dalam kip. fungsi tersebut tercermin dalam tugas tugas yang diberikan kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam kip. agar komisi informasi dapat melaksanakan fungsinya dengan baik yang tercermin dalam tugas tugasnya itu maka kepadanya diberikan sejumlah wewenang, sebagaimana ditegaskan dalam kip. dalam menjalankan wewenangnya, komisi informasi diberi sifat independen atau mandiri. dengan demikian, telah terang bahwa kemandirian atau independensi yang diberikan kepada komisi informasi adalah dalam rangka pelaksanaan kewenangannya, bukan untuk membebaskannya dari kewajiban bertanggung jawab. pertanyaannya kemudian, mengapa komisi informasi) harus bertanggung jawab kepada presiden (atau kepada gubernur atau bupati walikota untuk komisi informasi provinsi atau kabupaten kota)? konstitusi menegaskanresiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. artinya, sekiranya kip tidak dibentuk, yang berarti komisi informasi pun tidak ada, maka tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas informasi adalah berada tangan presiden. oleh karena itu adalah wajar apabila komisi informasi merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bertanggung jawab kepada presiden sebab pada akhirnya presidenlah yang harus mempertanggungjawabkan keseluruhan tugas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu kepada seluruh rakyat sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem presidensial menurut uud dalam konteks demikian, presiden justru sangat berkepentingan agar komisi informasi benar benar independen dalam melaksanakan fungsinya untuk menjalankan kip. sebab, jika tidak, presidenlah yang akan menanggung risikonya pada saat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat luas dalam mekanisme sistem presidensial.demikian pula halnya dengan kesekretariatan komisi informasi. sekretariat komisi informasi, pusat maupun daerah, hanyalah sebagai birokrasi pendukung yang memang dibutuhkan oleh komisi informasi agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. bukanlah pihak yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang komisi informasi dan karena itu bukan dia pula yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut. oleh sebab itu, dalil bahwa jika kesekretariatan komisi informasi dilaksanakan oleh pemerintah dan berada bawah kementerian negara akan menghambat kemandirian komisi informasi tidaklah dapat diterima. para pemohon khawatir bahwa jika kesekretariatan komisi informasi berada bawah kementerian sementara kementerian itu sendiri merupakan badan publik yang dapat menjadi pihak dalam sengketa informasi maka hal itu akan mengganggu atau menghambat independensi komisi informasi. kekhawatiran demikian, meski tampak masuk akal, sesungguhnya juga tidak beralasan. pertama, sebagaimana telah dijelaskan, sekretariat. bukanlah pelaksana kewenangan komisi informasi sehingga kalau terjadi sengketa, paraselaku pelaksana kewenangan komisi informasi tetap dapat dan harus menanganinya secara independen. kedua, apabila terbukti bahwa dalam hal terjadi keadaan demikian ternyata aparat atau pegawai yang berada lingkungan sekretariat komisi informasi menghambat atau menghalang halangi atau bahkan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam bab kip, maka sanksi yang ditentukan dalam kip juga berlaku terhadapnya. dalam keadaan demikian, justru tantangan terletak pada para anggota komisi informasi apakah akan mampu melaksanakan kewenangannya secara independen jika berkenaan dengan lembaganya sendiri. dalam kasus demikian tidaklah berlaku asas nemo judex causa sua, sebagaimana didalilkan para pemohon, sebab yang menjadi objek sengketa bukanlah fungsi, tugas, ataupun wewenang dari komisi informasi. berkenaan dengan rekrutmen atau pengangkatan calon anggota komisi informasi, baik untuk komisi informasi pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten kota), pada dasarnya berlaku ketentuan yang sama. selain harus memenuhi ketentuan syarat syarat umum sebagaimana diatur dalam kip, rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif kip. dalam penjelasannya kemudian diterangkan bahwakepada publik. sedangkanip. adapunkip. selanjutnya ditentukan pula adanya keharusan bahwa calon anggota komisi informasi wajib diumumkan kepada masyarakat kip) yang disertai penegasan bahwa setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian yang disertai dengan alasan terhadap calon anggota komisi informasi tersebut kip. setelah melalui proses seleksi sebagaimana diuraikan atas barulah para calon anggota komisi informasi tersebut, dengan jumlah paling sedikit (sepuluh) dan paling banyak (lima belas) orang, diajukan kepada dprd merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan provinsi oleh gubernur (untuk calon anggota komisi informasi provinsi) atau kepada dprd kabupaten kota (untuk calon anggota komisi informasi kabupaten kota) oleh bupati walikota untuk diuji kelayakan dan kepatuhannya. dengan proses yang demikian ketat mahkamah tidak melihat ada alasan yang cukup dan mendasar untuk menyatakan bahwa adanya keterlibatan pemerintah dan dprd (provinsi dan kabupaten kota) dalam proses rekrutmen calon anggota komisi informasi (in cast calon anggota komisi informasi provinsi dan kabupaten kota) akan menjadikan komisi informasi (provinsi dan kabupaten kota) kehilangan independensi atau kemandiriannya, apalagi untuk menyatakan proses demikian bertentangan dengan uud adanya keterlibatan masyarakat yang dibuka seluas luasnya bahkan sejak para calon masih berada dalam seleksi administrasi, menurut penalaran yang wajar, akan mencegah terpilihnya calon calon yang tidak kredibel dan tidak kapal. i3xsalinv, pemohon vii, pemohon pemohon xi, pemohon il, dan pemohon xxiiimuhammad alim, wahiduddin adams, santo, dan suhartono, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal tiga, bulan febrmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoiddewa gede laguna maria farida indrawi ttd ttd wahiduddin adams santo ttd ttd suhartono menahanrgumentasi permohonan komisi informasi sebagai lembaga gusi peradilan bahwa komisi informasi merupakan lembaga gusi peradilan sebagaimana tercantum dalam yang berbunyikdsi nonlitigasi? . bahwa penjelasan kip menegaskan,wa penegasan komisi informasi sebagai lembaga gusi peradilan tercermin dalam tugas tugas yang diberikan kip dalam sebagai berikut: komisi informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid: cc.:dan cc.hwa penegasan komisi informasi sebagai lembaga gusi peradilan dikuatkan dalammenegaskan bahwateroris sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang keterbukaan informasi publik (bukti bahwa dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisi informasi dalam melakukan mediasi dan atau abdikasi nonlitigasi, telah berjalan dimana komisi informasi telah menyelesaikan (tujuh ratus tujuh puluh dua) sengketa informasi yang muncul dalam kurun waktu bahwa hadirnya lembaga lembaga asasi peradilan seperti halnya komisi informasi merupakan tuntutan atas perkembangan ketatanegaraan yang tidak dapat dielakkan. hal ini berawal dari muncul kritik terhadap konsep merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsrgoid negara kesejahteraan (welfare state) yang telah membenarkan intervensionisme negara dalam dinamika kehidupan negara. oleh karena itu kembali dihidupkannya doktrin the best government the least government, yakni pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah atau paling sedikit ikut campur dalam urusan urusan masyarakat. gejala inilah yang mendorong pengurangan peran negara baik politik, ekonomi bahkan kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari kekuasaan trias politik. kekuasaan negara yang semula terpusat dan terkonsentrasi mulai mengendurkan kendalinya menjadi semakin terdesentralisasi dan terkonsentrasi. fungsi fungsi yang semula ditangani oleh pemerintahan secara kaku, dikendorkan menjadi ditangani secara independen luar kendali pemerintah. jimmy ashiddigie, fungsi campuran kppu sebagai lembaga gusi peradilan , hlm. bahwa gejala itu juga terjadi dalam sistem peradilan, kebutuhan kebutuhan baru untuk melembagakan berbagai fungsi baru bidang peradilan hukum administrasi negara memunculkan ide untuk mengembangkan fungsi fungsi penyelesaian sengketa luar pengadilan atau sebelum pengadilan, sehingga beban pengadilan tidak melampaui kemampuan. sebagai contoh berkembangnya gagasan untuk membentuk komisi komisi negara yang bersifat independen. amerika serikat, sejak pertengahan abad ke banyak sekali komisi komisi independen yang dibentuk dengan fungsi yang bersifat campuran antara fungsi regulasi, administrasi, dan juga semi yudisial. jimmy ashiddigie, fungsi campuran kppu sebagai lembaga gusi peradilan , hlm. bahwa lembaga lembaga independen tersebut hampir semuanya menjalankan fungsi fungsi yang bersifat campuran, yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi peradilan sekaligus. ada yang hanya menjalankan fungsi regulasi dan administrasi, ada pula yang .hanya menjalankan fungsi regulasi dan judicial sekaligus. dalam hal, komisi komisi independen itu mempunyai fungsi semi yudisial, maka pada umumnya apabila pihak pihak tidak puas dengan putusannya, putusan tersebut baru diajukan badan pengadilan sebagaimana mestinya. namun, seringkali putusan semi yudisial oleh komisi negara itu dirasakan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo sudah cukup adil sehingga penyelesaiannya tidak berlanjut pengadilan. dengan demikian, banyak masalah hukum yang dapat diselesaikan dengan cara yang lebih cepat dan efisien tanpa harus membebani pengadilan. jimmy ashiddigie, fungsi campuran kppu sebagai lembaga gusi peradilan , hlm. bahwa konteks indonesia, juga ditemui banyak lembaga peradilan khusus seperti pengadilan ham: pengadilan tindak pidana korupsi: pengadilan niaga, pengadilan perikanan: pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak: pengadilan anak dan lainnya. kesemua pengadilan khusus tersebut dikelompokkan dalam satu dari empat lingkungan peradilan berdasarkan uud yakni lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau peradilan militer. meskipun dalam praktik seringkali tidak mudah mengelompokkan pengadilan pengadilan baru tersebut kedalam empat lingkungan peradilan tersebut, bahwa berbagai perundang undangan lainnya juga memunculkan gagasan tentang peradilan khusus. sebagai contoh lembaga peradilan yang bersifat internal untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yakni mahkamah partai politik atau komisi pengawasan persaingan usaha kppu) yang menyelesaikan permasalahan permasalahan hukum dalam bidang persaingan usaha. pelembagaan badan tersebut secara konstitusional haruslah dilihat dalam konteks empat lingkungan peradilan yang telah ditentukan dalam uud yakni dengan memaknai pengertian peradilan lebih luas dalam makna yang lebih substantive dan luas, tidak hanya proses peradilan pengadilan (in court) namun juga dilakukan luar pengadilan (out court). jimmy ashiddigie, fungsi campuran kppu sebagai lembaga gusi peradilan , hlm. bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, komisi informasi merupakan lembaga gusi peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi melalui mekanisme abdikasi non litigasi yakni abdikasi luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid hilangnya kemandirian kemerdekaan komisi informasi dan pertentangan dengan uud bahwa sebagai lembaga gusi peradilan, kip menegaskan posisi komisi informasi sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana ketentuan kipmakna mandiri telah dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan "mandiri"bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas sebagai lembaga abdikasi sesungguhnya telah menjelaskan posisi komisi informasi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi fungsi peradilan namun bukanlah merupakan lembaga peradilan secara umumnya. oleh karena itu lembaga seperti komisi informasi yang menjalankan fungsi peradilan namun secara kelembagaan bukan sebagai lembaga peradilan dikenal sebagai lembaga gusi peradilan atau semi peradilan. bahwa sebagai lembaga gusi peradilan, prinsip prinsip yang berlaku dalam lembaga peradilan semestinya dijalankan secara ketat yakni salah satunya adalah kekuasaan yang merdeka sebagaimana dimaksud dalam uud dengan demikian, tujuan dari keberadaan lembaga peradilan untuk memberikan keadilan dengan hadirnya lembaga penyelesaian sengketa yang merdeka atau mandiri dapat diwujudkan. bahwa fungsi abdikasi komisi informasi yang mandiri sesungguhnya sama seperti fungsi lembaga peradilan pada umumnya. lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibebaskan dari kepentingan para merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pihak dan diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dari pengaruh apapun. hal ini sesuai dengankemandirian atau kemerdekaan lembaga yang menjalankan fungsi peradilan diperlukan agar mampu memberikan keadilan kepada para pihak baik melalui proses maupun hasilnya. lembaga itu mesti dilepaskan dari kepentingan para pihak sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima kedua belah pihak secara adil. bahwa ruang lingkup kemandirian kemerdekaan ini dapat dimaknai menjadi dua ruang lingkup yakni kemandirian orangnya yang tercermin dari komisioner yang mengisi jabatan, juga kemandirian secara kelembagaan yang tidak bergantung kepada lembaga lain yang berpotensi mendegradasi dan menghambat pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsinya sebagai lembaga gusi peradilan. hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan mahkamah konstitusi terhadap komisi yudisial dan kpu. bahwa putusan nomor puu xi tentang pengujianjelaskan, dimana. pertimbangan hukumrdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidbahwa pertimbangan ruang lingkup tersebut juga dapat ditemui dalam putusan nomor puu ix tentang pengujian nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, dimana kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan satu kesatuan yang akan saling mempengaruhi. pertimbangan hukum"mandiri":bahwa persoalan pemisahan konsep kemerdekaan kemandirian personal anggotanya (hakim) dan kelembagaan, pernah dialami oleh mahkamah agung sebelum diundangkannya nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. undang undang ini telah melakukan koreksi total atas kelembagaan dan penatakelolaan mahkamah agung. ketika itu dukungan, pembinaan, dan pengawasan mahkamah agung dilaksanakan oleh berbagai lembaga. dukungan administratif dilakukan oleh kementerian kehakiman, dukungan finansial diselenggarakan oleh kementerian keuangan. belum lagi dukungan dan pembinaan masing masing lingkungan peradilan dilakukan oleh kementerian yang berbeda beda seperti peradilan militer oleh kementerian hankam, peradilan agama oleh merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid jakarta warga negara indonesia alamat jalan kramat asem, utan kayu, jakarta, sebagai pemohon viii, nama gani bazar: tempat tanggal lahir blambangan, juni pekerjaan komisioner komisi informasi provinsi lampung warga negara indonesia alamat jalan abdi negara, bandar lampung: sebagai nnn0 nititiainnni pemohon ix, nama agus husna: tempat tanggal lahir gorontalo, agustusanti. pemohon nama amir mahmud: tempat tanggal lahir gorontalo, februari, nama azis menantang: tempat tanggal lahir tahuna, novemberi, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo kemenag. bahwa pemisahan antara kemerdekaan hakim dan kelembagaan seperti itu telah memunculkan keadaan yang larut marut dan tidak berada dalam satu pengendalian (satu atap) terbukti menyebabkan organisasi mahkamah agung berantakan dan berimplikasi pada independensi dan kemerdekaannya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. hasilnya, berpuluh puluh tahun mahkamah agung terbelenggu oleh permasalahan kelembagaan dan penatakelolaan lembaga yang sudah pasti berimplikasi pada kinerja dan pelaksanaan tugas penghasilannya . permasalahan akut tubuh itu akhirnya terselesaikan dengan dilakukannya "penyatuatapan", pembinaan, pengendalian, dan pengawasan hakim yang dilaksanakan oleh mahkamah agung secara mandiri. moh mahfud mk, perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi. rajagrafindo persada, him bahwa menurut ahmad fadli semadi dalam bukunya politik hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi , hlm menegaskan bahwa salah satu indikasi atau faktor faktor independensi lembaga peradilan, diantaranya ialah kemandirian pembiayaan anggaran dan organ staf pendukungnya. bahwa berdasarkan argumentasi konstitusional dan fakta sejarah yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kemandirian komisi informasi harus dimaknai dengan kemandirian dari orangnya (komisioner ki) maupun juga secara kelembagaan yang terlepas dari kelembagaan lainnya. namun baik dalam konsep dan pengaturannya, kemandirian komisi informasi justru tidak didukung dengan konsep kemandirian kelembagaan maupun personil yang tercermin melalui mekanisme pemilihannya. komisioner dari unsur pemerintah bahwa ketentuan kip menyebutkan bahwa baik pusat maupun propinsi kabupaten kota mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat sebagaimana ketentuan sebagai berikut: (l) bahwa hadirnya ketentuan ini sangat potensial mengganggu kemandirian dari komisi informasi mengingatondisi ini sama persis seperti yang dialami oleh kpu dan bawaslu, dimana nomor tahun tentang penyelenggara pemilu telah membuka ruang bagi anggota partai politik peserta pemilu untuk menjadi anggota kpu maupun bawaslu. namun menurut mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ix tentang pengujian huruf dan huruf nomor tahun tentang penyelenggara pemilu telah memberikan syarat yakni untuk menjadi anggota kpu atau bawaslu, anggota partai politik harus mengundurkan diri sebagai pengurus dan anggota partai politik minimal tahun sebelum mendaftar. bahwa berdasarkan hal itu, untuk menjaga kemandirian komisi informasi, keanggotaan komisi informasi tidak lagi mencerminkan unsur pemerintah karena dapat mengganggu kemandirian komisi informasi. ii. mekanisme rekrutmen bahwa mekanisme rekrutmen anggota komisi informasi propinsi dan kabupaten kota, tidak lepas dari peran dprd dan kepala daerah. setelah rekrutmen dilakukan oleh pemerintah, hasilnya diserahkan kepada dprd propinsi atau dprd kabupaten kota untuk dipilih melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoidbahwa mekanisme ini sama halnya dengan komposisi komisioner komisi informasi yang mengharuskan masuknya unsur pemerintah. mekanisme fit and proper testbahwa kemandirian komisi informasi juga harus dicerminkan dari mekanisme dan pengisian jabatan komisioner komisi informasi. komisioner mesti bebas dari potensi intervensi melalui mekanisme seleksi. oleh karena itu, terkait dengan mekanisme seleksi untuk komisi informasi daerah dapat dilakukan oleh internal komisi informasi secara berjenjang. bahwa konsep pengisian jabatan komisi independen daerah melalui mekanisme fit and proper test yang melibatkan pemerintah daerah dan dprd telah ditinggalkan. seperti mekanisme yang berlaku bagi kpu propinsi dan kabupaten kota dalam nomor tahun tentang penyelenggara pemilu mana pemilihannya dilakukan melalui dprd dan kepala daerah tidak lagi diberlakukan dalam menjaga independensi dan kemandirian penyelenggara pemilu. ill. pertanggungjawaban kepada pemerintah bahwa komisi informasi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden untuk tingkat pusat, kepada gubernur untuk tingkat propinsi, dan kepada bupati walikota untuk tingkat kabupaten kota. sedangkan kepada dprd, komisi informasi hanya sebatas menyampaikan laporan. komisi informasi pusat bertanggung jawab kepada presiden dan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsrgoidbahwa kewajiban komisi informasi untuk bertanggungjawab kepada presiden atau gubernur atau bupati walikota telah menyalahi keberadaan komisi informasi sebagai komisi independen yang mandiri. komisi komisi independen seperti kpu dan bawaslu tidak lagi bertanggungjawab kepada presiden, mengingat posisinya yang mandiri. komisi komisi ini bertanggung jawab kepada publik dengan hanya menyampaikan laporan baik kepada eksekutif maupun legislatif. iv. kesekretariatan bahwa kesekretariatan komisi informasi juga tidak mencerminkan sebagai satu lembaga yang mandiri mengingat kesekretariatan yang tidak hanya menjadi supporting sistem namun juga penentu utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga gusi peradilan. rentang kendali yang sangat jauh antara komisi informasi dengan kesekretariatan akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi. apalagi ketika kesekretariatan itu berada bawah struktur kementerian yang potensial menjadi pihak dalam sengketa informabahwa kip yang telahbahwa berdasarkan tugas dan fungsinya, satu sisi tugas dan fungsi utama komisi informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi dimana komisi informasi dituntut independen dan imperial dalam menjalankan tugasnya tersebut, namun sisi lain sekretariat komisi informasi masih ditunjang dan berada bawah kementerian negara. padahal pemerintah (kementerian negara) sendiri termasuk dan merupakan badan publik yang setiap saat bisa menjadi pihak dalam sengketa informasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh komisi informasi. jika demikian, bagaimana mungkin komisi informasi dapat dikatakan independen sedangkan ada bagian dari dalam dirinya yang berasal dari salah satu pihak dalam sengketa yang diadili oleh komisi informasi. sedangkan sudah menjadi asas hukum yang diakui dan diterima secara universal bahwa nemo judex causa sua artinya tak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik ketika menghakimi dirinya sendiri. bahwa meskipun yang mengadili adalah komisioner komisi informasi namun selalu ada proses dan prosedur yang mengawali sebuah persidangan sebelum perkara tersebut disidangkan oleh majelis hakim ajudikator. proses tersebut seluruhnya dilakukan oleh personalia sekretariat komisi informasi, dari mulai pendaftaran perkara hingga dikirimkannya putusan kepada para pihak. artinya, sekretariat komisi informasi itu lah yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, termasuk administrasi perkara komisi informasi, sehingga prinsip independensi dan imperial tidak hanya dituntut dari komisioner komisi informasi tetapi juga harus meliputi semua aparatur yang terlibat dalamnya. hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian sekretariat komisi informasi juga tidak dapat dilepaskan dari kemandirian dan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsrgoid independensi komisi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi. bahwa hal ini juga diperkuat dengan pemerintah yang salah satunya adalah kementerian komunikasi dan informatika potensial untuk menjadi pihak yang bersengketa. selama kurun waktu tahun telah terjadi (dua puluh) sengketa dengan memohon dari kementerian komunikasi dan informatika.) bukan oleh sekretariat komisi informasi yang mandiri. keadaan yang demikian pada praktenegara yang dijamin oleh uud satu satunya organ pendukung komisi informasi yang bertugas memberikan dukungan administratif (sekretariat) ialah satuan kerja yang berasal dari institusi lain luar komisi informasi. hal mana jelas tidak sejalan dan tidak sesuai dengan sifat kemandirian komisi informasi. tidak lah mungkin suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok penyelesaian sengketa (dispute settlement) disebut mandiri sedangkan bagian bagian dalamnya tidak mandiri, yaitu ditunjang dan sesungguhnya merupakan bagian dari lembaga lain. bahwamana tidak dimiliki oleh komisi informasi, karena baik anggaran maupun organ pendukungnya, kedua. anggaran pusat masih menginduk dan bergantung pada mata anggaran kementerian komunikasi dan informatika menkominfo), provinsi dan kabupaten kota masih menginduk dan bergantung pada mata anggaran skpd yang menaunginya, yang tentu saja dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid penentuan pagu besarannya sangat bergantung pada kebijakan anggaran yang ada kementerian skpd yang bersangkutan. demikian pula organ pendukungnya, yaitu sekretariat komisi informasi, yang tidak lain adalah satuan kerja institusi pemerintah pusat berasal dari kominfo sedangkan provinsi dan kabupaten kota berasal dari skpd yang membidangi urusan infobox), yang tentusaja dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa terlepas sepenuhnya dari induk organisasinya. bahwa sekretariat dan penatakelolaan komisi informasi yang dirumuskan oleh sampai dengan kip yang pada prinsipnya tidak diselenggarakan secara mandiri oleh sekretariat komisi informasi yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada komisi informasi membawa implikasi negatif bagi kemandirian komisi informasi itu sendiri. implikasi dan problematika yang timbul sebagai konsekuensi "ketidakmandirian" sekretariat komisi informasi tersebut antara lain: permasalahan anggaran sebagaimana bunyi sampai dengan kip maka sudah pasti pembiayaan penganggaran komisi informasi diselenggarakan atau ditunjang oleh lembaga (pemerintah) yang menaungi komisi informasi yang bersangkutan. komisi informasi pusat, oleh karena yang melaksanakan segala dukungan pusat adalah sekretariat yang berasal dari menkominfo maka anggaran pusat pun diselenggarakan dan menginduk pada anggaran menkominfo. sumber penganggaran yang masih menginduk dan menempel pada lembaga lain menkominfo) ini menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh komisi informasi pusat. betapa tidak? komisi informasi yang disebut sebagai lembaga mandiri dan dituntut independen dalam menjalankan tugasnya ternyata dari hal yang sangat prinsipil saja, dari segi pengangkatannya, masih belum sendiri. komisi informasi tidak memiliki keleluasaan dalam merancang rencana kerja atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya oleh karena anggarannya masih menginduk dan bergantung kepada lembaga lain. segala kebijakan dan program kerja yang dirancang oleh para pemohon tidaklah berarti merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid apa apa selain angan angan manakala sumber perdananya masih bergantung pada kebijakan anggaran dari lembaga lain. persoalan yang sama atau bahkan lebih buruk juga dihadapi oleh komisi informasi provinsi dan komisi informasi kabupaten kota. anggaran komisi informasi daerah bergantung pada skpd yang menaunginya, atau melalui metode hibah dari pemerintah daerah pemda). suatu model penganggaran yang sangat rawan dan riskan bagi sebuah lembaga yang seharusnya mandiri, karena sangat bergantung pada kebijakan atau lebih ironis lagi berdasarkan "political and beneficial improvement" dari pemerintah daerah. adalah suatu ironi apabila komisi informasi disebut sebagai lembaga mandiri yang tugasnya menjamin hak hak konstitusional warganegara untuk memperoleh informasi sebagai dijamin oleh uud sementara "hidup mati" dari segi anggaran masih bergantung pada "pemberian" lembaga lain, permasalahan manajerial dan pembinaan personalia dukungan administratif, termasuk dukungan kepegawaian atau sdm komisi informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi informasi. sedangkan sekretarisnya itu sendiri tidak lain adalah perangkat pemerintah yang memang ditugaskan untuk mendukung komisi informasi. oleh karenanya, setiap pegawai atau personalia komisi informasi adalah pegawai atau personalia sekretariat komisi informasi yang notabene berasal dari pemerintah. dengan demikian seluruh pegawai personalia komisi informasi sesungguhnya adalah pegawai dari lembaga yang menaungi (induk) sekretariat komisi informasi. dengan kata lain, rumah atau atap dari pegawai komisi informasi pusat adalah menkominfo. hal tersebut dapat dilihat misalnya dari surat keputusan pengangkatan penetapan pegawai yang berdensitas berlogo menkominfo. demikian juga yang terjadi komisi informasi provinsi dan komisi informasi kabupaten kota. dengan kondisi yang demikian sudah barang tentu manajerial dan pembinaan personalia komisi informasi tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh komisi informasi (dalam hal ini adalah anggota ki) karena personalia yang ada pada prinsipnya adalah pegawai sekretariat yang notabene adalah "milik" lembaga induknya menkominfo untuk pusat atau skpd merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid yang membidangi urusan infobox untuk provinsi dan kabupaten kota). permasalahan pertanggungjawaban sekretariat komisi informasi tidak seperti undang undang lain yang mengatur lembaga lembaga mandiri seperti undang undang yang mengatur kpk, kpu, bawaslu dan lain sebagainya, undang undang yang mengatur mengenai kpk adalah nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. sedangkan undang undang yang mengatur mengenai kpu dan bawaslu adalah nomor tahun tentang penyelenggara pemilu). kip tidak mengatur dengan tertulis, tegas dan jelas (lex scripta, lex certa) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris komisi informasi. kip yang memuat aturan kesekretariatan dan penatakelolaan komisi informasi tidak merumuskan hal tersebut dengan jelas (literal legis): kepada siapa sekretaris sebagai pimpinan sekretariat bertanggung jawab. yang "sempat" diatur oleh kip adalah wewenang komisioner komisi informasi dalam proses pengisian jabatan sekretaris ki, yaitu wewenang untuk mengusulkan sekretaris kepada menteri kominfo. selain dan selebihnya, termasuk bagaimana pertanggungjawaban sekretaris tersebut, tidak mengaturnya. kevakuman pengaturan (elemen) tersebut menimbulkan "ruang kosong" pertanggungjawaban sekretaris ki, sehingga pada pelaksanaannya menjadi tembok penghalang atau jurang pemisah antara sekretaris dan komisioner komisi informasi. ketiadaan aturan pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan egosentris pada jabatan sekretaris karena merasa diangkat ditetapkan oleh menteri maka hanya kepadanyalah bertanggung jawab. bahwa berdasarkanuud cc. kemandirian komisi informasi dan pelaksanaan uud merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa hak atas informasi telah diatur dan dijamin pembunuhannya oleh uud tepatnya pada oleh karenanya hak atas informasi termasuk dan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi uud maka dengan demikian hak atas informasi adalah hak konstitusional setiap warganegara lihat jimmy asshiddigie, pengantar ilmu hukum tata negara, raja grafindo persada, jakarta, hlm. dalam lingkup yang lebih luas (global), hak atas informasi juga merupakan salah satu hak dasar yang diakui dan dijamin secara universal. hal tersebut terbukti dengan diatasnya jaminan hak atas informasi dalam united nations declaration human rights (article dan international covenant civil dan political rights occur, article section bahwa sudah menjadi amanat uud sebagai the supreme law the land sebagaimana termaktub dalam dan uud bahwa pemenuhan ham adalah tanggung jawab negara dan pelaksanaanya diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan. dengan demikian, sudah menjadi kewajiban konstitusional negara, dalam hal ini pembentuk undang undang, untuk merumuskan pengaturan mengenai hak asasi manusia (termasuk hak atas informasi) dalam suatu peraturan perundang undangan untuk kemudian dipenuhi dan dilaksanakan. bahwa menyangkut hak asasi bidang informasi, ketentuan uud diatas pada prinsipnya telah elaborasi dan dijalankan oleh pembentuk undang undang dengan membentuk nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik kip) sebagai payung hukum bagi pelaksanaan dan pemenuhan hak konstitusional warganegara untuk memperoleh informasi. dengan konstruksi yuridis yang demikian maka sudah semestinyalah ketentuan peraturan perundang undangan yang dibentuk untuk melaksanakan norma uud itu (baca: kip) tidak keluar dan melenceng dari norma dasarnya tersebut. sebaliknya, kip yang bentuk untuk mengejawantahkan norma haruslah dibangun diatas sendi sendi konstitusional yang dibangun dan selaras dengan norma dasar (grundnorm) tersebut. bahwa undang undang nomor tahun sesuai dengan landasan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitsrgoid nama jusuf kuno: tempat tanggal lahir lebat, maretlele. pemohon xiii, nama almari staf, tempat tanggal lahir sungai pinang, juni pekerjaan komisioner komisi informasi provinsi lampung warga negara indonesia alamat jalan permata biru, sukarela, bandar lampung, sebagai nn 20n0n000020 ular namun l. pemohon xiv, nama mex verona: tempat tanggal lahir manna, maret pekerjaan ketua komisi informasi provinsi bengkulu warga negara indonesia alamat jalan sejahtera, padang kapuk, bengkulu, sebagai 52n20n0 lau lll. pemohon xv, nama firmansyah, tempat tanggal lahir bengkulu, november pekerjaan wakil ketua komisi informasi provinsi bengkulu warga negara indonesia alamat jalan lubuk lintang, seluma, bengkulu: sebagai n0n lnl l. pemohon xvi, nama ifsyanusi, tempat tanggal lahir manna, april pekerjaan komisioner komisi informasi provinsi bengkulu merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid filosofis dan dasar pembentukannya (dictum mengingat") jelas merupakan undang undang yang dibentuk atas dasar dan untuk melaksanakan ketentuan uud dictum mengingat" kip yang merupakan keterangan mengenai dasar hukum pembentukan tersebut mencantumkan uud bahwa sesuai dengan uraian uraian atas .maka sudah semestinya lah kip dibentuk dengan berlandaskan pada semangat dan cita hukum (rechtsidee) yang dikandung uud yaitu semangat dan cita hukum untuk memberikan jaminan atas hak asasi bidang informasi yang meliputateri muatan kip sebagai undang undang yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan konstitusional yang terdapat pada uud haruslah berisi substansi yang searah dan sejalan dengan norma konstitusional itu sendiri. apabila ternyata terbukti sebaliknya, adanya norma kip justru menyebabkan terulangnya atau terganggunya kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, maka menurut teori perundang undangan (stufenbau des recht theories, lihat hans kersen, general theory law and state (translated anders weber), russell and russell, new york, hlm. yang mengatur jenjang norma dan validitas norma berdasarkan kesesuaian dengan norma yang diatasnya, norma yang demikian dapat dikatakan invalid atau inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan makna dan maksud bahwa uud sebagai bagian dari materi uud yang berisi ham hasil amandemen kedua mengatur dan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi. bahwa untuk melaksanakan dan mengoperasionalkan pemenuhan hak konstitusional yang dijamin oleh uud, pembentuk undang undang membentuk kip pada tahun yang menurut ketentuan penutupnya mulai berlaku tahun sejak tanggal diundangkannya (berlaku april vide nomor tahun tentang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsrgoid keterbukaan informasi publik). sedangkan untuk mengawal pelaksanaan kip tersebut, undang undang guo menunjuk dan mengatur adanya sebuahapabila dibutuhkan (vide nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik). berdasarkan ketentuan peralihan undang undang guo, pusat sudah harus terbentuk paling lambat tahun dan provinsi tahun sejak diundangkannya undang undang guo. oleh karenanya, komisi informasi pusat terbentuk pada tahun sementara itu tingkat provinsi sampai saat ini sudah terbentuk sebanyak provinsi seluruh indonesia. sedangkan tingkat kabupaten kota ada kabupaten kota (daftar komisi informasi provinsi dan komisi informasi kabupaten kota.) bahwa menurut kip,pembentukan kip dan komisi informasi yang tugas dan fungsinya mengawaki tersebut mencerminkan arah politik hukum penegakan ham bidang informasi, yakni diselenggarakan berdasarkan kip yang pelaksanaannya dikawal oleh komisi informasi. dengan demikian, sudah menjadi pilihan hukum negara, melalui pembentuk hukum dpr bersama dengan presiden), untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya menjamin pemenuhan ham yang terdapat pada dengan menuangkan aturan mainnya (rechtorde) dalam sebuah yang disebut kip. demikian pula telah menjadi pilihan hukum negara pembentuk uu), melalui pembentukan kip, untuk mendelegasikan kewenangan pemenuhan dan pelaksanaan ham yang dijamin oleh uud itu kepada sebuah lembaga negara baru yang dinamakan komisi informasi. bahwa berdasarkan konstruksi yuridis seperti yang tergambar diatas, maka adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat ditepis bahwa negara, menghendaki sekaligus merumuskan jaminan perlindungan hak merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsrgoid konstitusional warganegara atas informasi, untuk diatur dalam sebuah undang undang yang tidak lain adalah kip, yang dalam pelaksanaan dan penegakan norma normalnya dilakukan oleh komisi informasi. dalam hal ini para pemohon ingin menganalogikan komisi informasi dengan lembaga peradilan: lembaga peradilan dibentuk untuk mengawal dan menegakan hukum, demikian pula komisi informasi dibentuk untuk mengawal dan menegakan hukum dan hak atas informasi yang diatur oleh kip. seperti itulah kurang lebih gambaran tugas fungsi komisi informasi dan rezim hukum keterbukaan informasi yang menaunginya. berdasarkan argumentasi argumentasi hukum (polita) diatas jelas lah bahwa kip beserta pelaksanaannya yang notabene merupakan manifestasi dari ketentuan uud tidak boleh keluar atau menyimpang rambu rambu konstitusional yang telah digariskan oleh tersebut. dalam kaitannya dengan komisi informasi sebagai lembaga yang dipilih untuk melaksanakan dan mengawaki kip, maka tidak ada pilihan lain ketika negara (melalui pembentuk undang undang) membentuk komisi informasi sebagai penjaga hak konstitusional atas informasi sebagaimana dijamin oleh kecuali men design lembaga tersebut agar supaya mampu mengemban amanat konstitusional yang termaktub dalam tersebut melalui kip. bahwa rumusan ideal yang seharusnya dibangun sebagaimana uraian diatas, pada kenyataannya terbentur dan akhirnya hanya menjadi cita cita ideal karena pembentuk undang undang tidak mengatur kelembagaan komisi informasi sesuai sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang seharusnya dapat menjamin pemenuhan hak atas informasi yang telah dijamin oleh konstitusi. persoalan yang utama ialah mengenai kemandirian kelembagaan dan penatakelolaan komisi informasi. sesuai dengan filosofi kelahirannya, sebagaimana terungkap dalam rapat rapat pembahasan yang mengatur pembentukan komisi informasi, setelah melalui perdebatan yang cukup panjang akhirnya disepakati oleh pembentuk undang undang pada waktu itu untuk membentuk sebuah komisi informasi yang sifatnya mandiri. lihat risalah rapat kerja dpr dan pemerintah mengenai pembahasan fungsi komisi informasi kip)j merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa menurut kip, komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan kiplam penjelasannya disebutkan bahwa. prinsip kemandirian komisi informasi diharapkan menjadi kekuatan bagi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya mengawal dan menjaga hak konstitusional warganegara untuk memperoleh informasi. sebab menurut kip, komisi informasi adalah tempat dimana sengketa informasi akan diperiksa dan diselesaikan manakala terjadi sengketa antara pemohon informasi dengan badan publik. oleh karenanya kemandirian dan independensi komisi informasi dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya akan sangat menentukan keberhasilan kinerjanya dalam menjaga hak konstitusional warga negara atas informasi publik sebagaimana diatur dalam uud bahwa berdasarkan seluruhdan uud petit berdasarkan seluruh uraian atas dan bukti bukti terlampir, perkenankanlah para pemohon meminta majelis hakim konstitusi yang mulia untuk berkenanggota komisi informasi pusat berjumlah (tujuh) orang yang berasal merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsrgoid dari mencerminkan unsurpemerintah dan unsur masyarakat. anggota. komisi informasi provinsi dan atau komisi informasi kabupaten kota berjumlah (lima) orang yang berasal dari mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakatkomisi informasi pusat bertanggung awalpresiden dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia.gubernur danwaliketa dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada bupati walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota yang bersangkutan, sekretariat komisi informasi dilaksanakan oleh pemerintah kesekretariatan komisi informasi pusat, sekretariat komisi informasi pusat dipimpin oleh sekretaris yang sekjen yang diusulkan oleh komisi informasi pusat kepada presideprovinsi dilaksanakan oleh pejabat a tingkat provinsi yang bersangkutan sekretaris yang diusulkan oleh komisi informasi provinsi kepada komisi informasi pusat sekretariat komisi informasi kabupaten kota dilaksanakan oleh kasi int tingal kat bersangkutan sekretaris yang diusulkan oleh komisi informasi kabupaten kota kepada komisi informasi provinsicalon anggota komisi informasi provinsi dan atau komisi informasi kabupaten kota hasi rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada komisi informasi pusat untuk tingkat provinsi dan komisi informasi provinsi untuk tingkat kabupaten kota dewan paling sedikit (sepuluh) orang calon dan paling banyak (lima belas) orang calon. komisi informasi pusat dan atau komisi informasi provinsikomisi informasi pusat dan atau komisi informasi provinsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi selanjutnya ditetapkan oleh komisi informasi pusat dan atau komisi informasi provinsi gubernur dan atau bupati walikotamerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinanpengangkatan komisioner ki: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak: bukti fotokopi peraturan mahkamah agung nomor tahun selain itu, pemohon juga mengajukan (dua) orang ahli, yaitu saudi isra, dan zainal arifin mochtar, serta satu orang saksi bernama agustinus riyanto yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari dan mengajukan keterangan tertulis dari ahli bernama toby mendel yang tidak didengarkan bawah sumpah, yang masing masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon saudi isra informasi merupakan sesuatu yang diperlukan guna mengembangkan diri pribadi maupun lingkungan demi mencapai derajat dan kualitas hidup yang lebih baik. informasi merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara dan merupakan bagian penting bagi upaya ketahanan nasional. tanpa memiliki akses atas informasi, sulit bagi seseorang untuk mengembangkan diri maupun untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan lingkungan sosial mana hidup. dengan urgensi seperti itulah kemudian, uud. memberikan jaminan secara tegas terhadap hak atas informasi. bagi setiap merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid orang atau setiap manusia yang hidup bumi indonesia. jaminan tersebut dimuat secara tegas dalam uud dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, uud menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia juga menjadi tanggung jawab negara untuk melakukannya. segala upaya, baik langkah legislasi maupun langkah lainnya mesti ditempuh negara agar hak atas informasi dapat dipenuhi. dalam konteks ini, negara mesti melakukan upaya maksimal agar hambatan atas terpenuhinya hak atas informasi direduksi atau dikurangi begitu rupa sehingga pemenuhan hak atas informasi dapat dilakukan secara maksimal. sehubungan dengan itu, negara telah mengambil langkah legislasi untuk melindungi hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam uud yaitu dengan membentuk undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik hanya saja, langkah legislasi dimaksud ternyata masih belum maksimal dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas informasi. salah satu sebab, sejumlah norma dalam dinilai banyak pihak (termasuk pemohon dalam perkara ini) justru memperlemah upaya pemenuhan hak atas informasi, seperti dan dan dan dan dan norma norma dimaksud mengatur hal hal berkenaan dengan kelembagaan komisi informasi sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menjalankan undang undang ini. melalui norma norma tersebut, komisi mandiri yang bertindak sebagai pelaksana keterbukaan informasi ini justru didesain setengah hati, sehingga hak atas informasi akan mustahil dapat dilindungi dan dipenuhi secara maksimal sesuai mandat uud sehubungan dengan itu, ahli menerangkan tentang bagaimana semestinya sebuah komisi negara independen atau mandiri sekaligus sebagai institusi semi peradilan yang bertugas untuk menegakkan dan melindungi hak konstitusional warga negara jikalau diletakkan dalam desain lembaga atau komisi negara yang independen sebagaimana makna hakiki. yang dikehendaki dalam nomor tahun merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo apabila ditelaah lebih jauh, ketentuan keterbukaan informasi publik terkait komisi informasi terutama dalam hubungannya dengan pemenuhan hak atas informasi, sulit dibantah, desain kelembagaan komisi informasi sepenuhnya menjadi kebijakan terbuka (open legal policy) pembentuk undang undang. dalam arti, pembentuk undang undang bebas untuk menentukan desain kelembagaan komisi yang dibentuk berdasarkan undang undang tersebut. meski begitu, politik hukum pembentukan komisi informasi tentunya harus dilaksanakan secara konsisten. pada saat pilihan desain kelembagaan telah ditentukan, maka pola baku yang terdapat dalam desain yang dipilih tentunya harus diikuti. hal mana, bila tidak diikuti, yang akan terjadi adalah munculnya berbagai kelainan dan disfungsi yang akan berujung dengan inefisiensi kelembagaan. kalaupun akan dilakukan modifikasi terhadap konsep yang sudah ada, prinsip prinsip dari desain dasar kelembagaan independen sama sekali tidak dapat ditinggalkan. sebagai contoh, misalnya melalui nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, para pembentuk undang undang membentuk otoritas jasa keuangan sebagai sebuah lembaga independen dengan melakukan modifikasi terhadap konsep dasar lembaga independen. seperti dimasukkannya unsur pemerintah dan bank indonesia sebagai anggota dewan komisioner ojk. walaupun demikian, masuknya kedua unsur tersebut sebagai pimpinan ojk tidak merusak prinsip dasar penempatan ojk sebagai lembaga negara yang mandiri independen. hal demikian tentunya juga mesti dipatuhi dalam konteks desain lembaga atau komisi negara lainnya yang diletakkan sebagai lembaga mandiri atau independen. dalam konteks itu, dalam keterbukaan informasi publik, desain kelembagaan yang dipilih untuk komisi informasi publik adalah lembaga mandiri. pilihan ini secara sadar dinyatakan oleh pembentuk undang undang melalui(dhi dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik .dst. kata mandiri dalam ketentuan tersebut dijelaskan dalam penjelasan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa mandiri adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya.dst. baik norma maupun penjelasannya tegas menunjukkan bahwa pilihan politik hukum pembentuk undang undang terkait komisi informasi adalah sebagai lembaga mandiri atau independen. sebagai suatu lembaga mandiri, sifat kemandirian komisi informasi sebanding dengan kemandirian lembaga lembaga negara lainnya, baik yang dibentuk atas perintah uud ataupun atas perintah undang undang, seperti kemandirian kpu dalam uud kemandirian dalam uud ataupun kemandirian kpk dalam dalam arti, segala hal ihwal yang melekat pada kemandirian lembaga negara yang secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga mandiri dalam uud maupun dalam uu, juga berlaku sama bagi komisi informasi. kemandirian baik secara kelembagaan maupun secara personal pimpinan antar lembaga lembaga mandiri tersebut mestilah dalam ukuran yang sama. pembedaan satu variabel saja dari sekian banyak indikator kemandirian antara komisi informasi dengan komisi negara independen lainnya menunjukkan terjadi ketidakkonsistenan dalam menindaklanjuti pilihan politik hukum para pembentuk undang undang dalam mendesain kelembagaan komisi informasi. bilamana hendak elaborasi lebih jauh, secara konseptual, lembaga lembaga negara yang dikategorikan sebagai komisi lembaga negara mandiri atau independen adalah lembaga yang memiliki dan memenuhi prasyarat tertentu. sebagaimana pernah dikemukakan dalam beberapa kesempatan memberikan keterangan ahli hadapan mahkamah ini, syarat tersebut, yaitu dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas sifat kemandirian atau independensi komisi atau lembaga tersebut, lembaga atau komisiatau komisi melibatkan eksekutif dan legislatif, kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial: kepemimpinan komisi negara tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid warga negara indonesia alamat jalan basuki rahmat, nomor bengkulu, sebagai label . pemohon xvii: nama mirza hid: tempat tanggal lahir januari pekerjaan komisioner komisi informasi provinsi bengkulu warga negara indonesia alamat jalan meranti jaya, kepahiang: sebagai uul el. pemohon xviii: nama tri susanti: tempat tanggal lahir bengkulu, november pekerjaan komisioner komisi informasi provinsi bengkulu warga negara indonesia alamat jalan w.r. suparman, bengkulu, sebagai lalu ular pemohon xix, nama dan sarana: tempat tanggal lahir september pekerjaan ketua komisi informasi provinsi jawa barat warga negara indonesia alamat jalan tangga, nomor bandung: sebagai luna lnl pemohon xx, nama joko toko abdul latif: tempat tanggal lahir sidoarjo, mei pekerjaan wartawan, warga negara indonesia alamat jalan kendang larangan candi, sidoarjo, sebagai 20n0 lnl l. pemohon xxi, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid menilik pada ciri pertama kemandirian sebuah komisi negara independen, tegas menyatakan kemandirian komisi informasi. begitu juga dengan ciri terkait proses pengisian pimpinan komisi yang melibatkan eksekutif dan legislatif, juga telah memenuhi standar sebuah lembaga negara yang mandiri. hanya saja, terkait pengaruh lembaga lain (terutama pemerintah dan lembaga politik), kepemimpinan, pertanggungjawaban serta penatakelolaan lembaga, komisi informasi justru jauh dari sifat kemandirian sebuah lembaga independen. sebab, lembaga ini sangat bergantung pada peran pemerintah, baik dalam mendukung administrasi, keuangan, tata kelola maupun pertanggungjawaban. bahkan lebih jauh, peran pemerintah dalam melaksanakan sekretariat (termasuk administrasi keuangan) serta pertanggungjawaban komisi informasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah justru menempatkan lembaga mandiri ini sebagai subordinasi atau setidak tidaknya membawa lembaga ini berada bawah pengaruh pemerintah. lalu, bagaimana mungkin lembaga ini bisa disebut sebagai sebuah komisi negara yang independen mandiri jika penatakelolaannya berada bawah kuasa eksekutif? hal itu memperkuat keyakinan bahwa desain kelembagaan komisi informasi sesungguhnya tidaklah dimaksudkan untuk menjadi lembaga mandiri, melainkan sekadar menjadi pelengkap penderita dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat agar transparansi informasi diikuti dengan adanya sebuah lembaga yang diberi mandat untuk mengadili ketidakpatuhan para penyelenggara negara dalam memberikan akses kepada masyarakat terkait informasi publik yang dikelolanya. kondisi demikian tentunya bertentangan dengan politik hukum (legal policy) penempatan komisi informasi sebagai lembaga mandiri sebagaimana dikemukakan dalam dan pada titik inilah sebetulnya dapat dibaca ketidakkonsistenan para pembentuk undang undang yang pada gilirannya akan menyebabkan (atau paling tidak potensial) adanya kemandulan komisi informasi. lalu, bagaimana semestinya ketidakkonsistenan pilihan politik hukum penempatan komisi informasi sebagai lembaga mandiri dengan norma undang undang yang justru menjauhkan komisi informasi ini. dari sifat kemandirian sebuah lembaga independen? apakah pilihannya adalah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid meletakkan komisi informasi berada bawah pemerintah dengan jalan menghilangkan pengaturan sifat kemandiriannya atau justru menghilangkan atau memperbaiki norma norma yang mengamputasi kemandirian tersebut? jawaban pertanyaan ini mestilah dipulangkan pada apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai ketika membentuk lembaga ini. tujuan pembentukan komisi ini akan menjadi alat ukur untuk menimbang bagaimana seharusnya persoalan yang dikandung dalam dapat diselesaikan. sebagaimana disinggung atas dan juga telah ditegaskan dalam konsideran menimbang hadirnya lembaga ini adalah untuk memberikan jaminan melindunginya hak atas informasi sebagai salah satu ciri |!) penting negara hukum. yang demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. selain itu, lembaga ini juga ditujukan untuk. apabila maksudnya adalah untuk itu, lalu bagaimana mungkin lembaga ini ditempatkan bawah subordinasi pemerintah dengan jalan meletakkan tanggung jawab bawah pemerintah pemerintah daerah? bagaimana mungkin lembaga yang sejatinya akan mengawal optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika lembaga tersebut justru ditempatkan bawah tanggung pemerintah atau pemerintah daerah. karena itu, pilihan satu satunya adalah mendorong komisi ini menjadi lembaga yang betul betul mandiri melalui pemurnian (verifikasi) atas sifat ketidakmandirian komisi informasi dalam sejumlah norma sebagaimana ditemukan pemohon. oleh karena itu, koreksi atas sejumlah norma yang mereduksi sifat mandiri komisi informasi haruslah dilakukan dengan menyatakan bahwa norma dimaksud tidak sesuai dengan semangat perlindungan hak konstitusional warga negara atas informasi. lebih jauh dari itu, norma yang mereduksi sifat kemandirian komisi informasi sebagai pelindung hak atas informasi secara tidak langsung juga telah mengurangi tanggungjawab negara dalam memenuhi hak atas informasi. bahkan lebih jauh dari itu, penempatan komisi informasi merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sebagai lembaga yang tidak mandiri justru merupakan perwujudan intervensi negara atas ketakterpenuhan hak atas informasi publik. negara bukannya memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya memenuhi hak atas informasi, malahan justru turut mendegradasi upaya pemenuhan hak atas informasi melalui desain kelembagaan komisi informasi yang mandiri setengah hati. apabila demikian, tentu menjadi sulit memenuhi hak atas informasi secara bersungguh sungguh? keberadaan komisi informasi sebagaimana diatur sejumlah norma yang ada saat ini akan menyebabkan tidak akan terwujudnya pemenuhan tanggungjawab negara atas hak informasi setiap warga negara. oleh karena itu, patut menurut hukum, norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud khususnya yang mendegradasi kemandirian komisi informasi. bagaimanapun, upaya ini dapat dikatakan sebagai ikhtiar untuk memenuhi ketentuan dalam uud selain soal sifat kemandirian komisi informasi sebagaimana diulas atas, yang menyatakan, . dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau abdikasi nonlitigasi juga menempatkan lembaga ini sebagai institusi semi peradilan. apalagi dalam penjelasan frasa abdikasi nonlitigasi diartikan sebagai,kan, tersebut pada prinsipnya dapat dikatakan telah menempatkan komisi informasi sebagai institusi peradilan, sekalipun tidak dalam defenisi peradilan yang dikenal pada umumnya. dengan pemahaman itu, setidaknya ada dua pesan penting yang terkandung dalam penempatan komisi informasi sebagai institusi pemutus sengketa informasi publik (lembaga semi peradilan gusi yudisial). pertama, dalam katanya dengan sifat kemandirian komisi informasi, sebagai institusi semi peradilan, lembaga ini mesti betul betul lepas dari segala macam bentuk intervensi pihak pihak yang bersengketa, baik pihak pemohon maupun memohon. bagaimana mungkin komisi informasi dapat bertindak sebagai mediator yang mandiri, tidak memihak dan profesional, jika komponen tata kelola kelembagaannya justru terdapat peran pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pihak yang potensial menjadi merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid memohon dalam sengketa informasi publik. bagaimana mungkin lembaga ini akan mandiri dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi, sementara lembaga ini mesti bertanggung jawab kepada pemerintah atau pemerintah daerah? kedua, sebagai lembaga semi peradilan yang putusannya mesti berdasarkan pada keadilan, kepentingan umum dan kepentingan negara kesatuan republik indonesia, maka sifat mandiri lembaga ini haruslah dimaknai setara dengan sifat merdeka yang dimiliki lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam uud bahkan, komisi informasi inipun haruslah pula dimaknai sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam arti lebih luas dari sekedar apa yang diatur dalam dan uud sebab, hanya dengan kemandirian seperti itulah putusan yang berdasarkan pada keadilan dapat dijatuhkan. akan menjadi mustahil kiranya memberikan keputusan berdasarkan keadilan jika lembaga yang bertindak sebagai pengadilan justru berada bawah pengaruh atau intervensi dari salah satu pihak dalam sengketa informasi publik. lagi pula, hal demikian juga bertentangan dengan asas peradilan mana pihak pihak yang bersengketa tidak boleh terlibat sebagai pihak yang mengadili (nemo judex causa sua). berdasarkan apa yang telah dipaparkan atas, sejumlah norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh pemohon, terkait komposisi anggota komisi informasi, pertanggungjawaban komisi informasi, sekretariat komisi informasi serta juga perekrutan anggota komisi informasi daerah, terutama karena norma norma dimaksud telah (atau setidak tidaknya potensial) mereduksi sifat mandiri komisi informasi sesungguhnya beralasan secara hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan uud melalui pemeriksaan dan putusan permohonan ini, mahkamah konstitusi dapat mengambil peran memberi guideline terkait penataan lembaga komisi informasi yang sesuai dengan semangat perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi yang dimiliki setiap warga negara dan sesuai pula dengan prinsip prinsip rancang bangun (desain) komisi negara mandiri independen yang berlaku umum, baik secara konsep maupun praktik yang diterapkan indonesia. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo zainal arifin mochtar pada dasarnya pengujian atas undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik dilakukan oleh pemohon oleh karena menganggap dan mendalilkan bahwa pada undang undang ini mengatur pembentukan komisi informasi publik yang mana lembaga ini dikehendaki sebagai lembaga mandiri, akan tetapi dalam konsep dan peraturannya terdapat begitu banyak hal hal yang menunjukkan atau menghalangi kemandirian tersebut. hal ini tergambar dari beberapa hal yang semestinya menjadi penanda kemandirian dari komisi informasi. publik, misalnya kemandirian untuk menjadi lembaga bermodel gusi peradilan, kemandirian dari model campur tangan pemerintah, kemandirian dalam proses rekrutmen, hingga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsi yang juga berarti disokong oleh kesekretariatan yang mandiri dan tidak bergantung pada cabang kekuasaan manapun sebagaimana ciri ke independent an yang biasanya disematkan pada lembaga negara yang independent. perihal independence dan lembaga negara independent. tentu saja tak dapat dipungkiri bahwa komisi informasi selanjutnya disebut komisi informasi adalah lembaga negara mandiri sebagaimana yang diatur dalam dan juga undang undang kebebasan informasi itu sendiriyang berkaitan dengan kebebasan informasi yang dijadikan oleh undang undang dasar sebagaimana yang telah dijelaskan tugas dan kewenangannya dalam undang undang keterbukaan informasi. pada dasarnya, ada dua pilihan kelembagaan dan pembentukan kelembagaan indonesia secara teori. yang pertama, lembaga negara eksekutif. jadi, merupakan lembaga negara tetapi dia berada bawah ranah cabang kekuasaan eksekutif yang mana berarti lembaga ini berada bawah cabang eksekutif secara langsung. dalam kelembagaan bawah eksekutif ini biasanya dia dibentuk dengan peraturan bawah undang undang seperti misalnya atau perpres. kemudian, pengangkatan dan pemberhentian komisionernya hanya berdasarkan itikad dan prerogatif presiden semata, biasanya menjadi perpanjangan tangan kerja merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid presiden dalam mewujudkan hal hal tertentu sehingga pertanggung jawabannya juga langsung kepada presiden. itu ciri lembaga negara yang eksekutif. yang kedua adalah selain lembaga negara eksekutif, ada juga yang disebut dengan lembaga negara independen. lembaga negara independent sering kali diterjemahkan menjadi lembaga negara mandiri yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. lembaga yang menjadi independen atas lembaga lain dan menjalankan fungsi fungsi tertentu ada dua pilihannya, bisa secara permanen, bisa secara auxiliary atau sebagai pembantu. jadi, dibuat secara permanen atau hanya bersifat penunjang, tapi kedua duanya adalah independent. sehingga padanya disematkan kewenangan kelembagaan kuat untuk menjalankan fungsi fungsi ke independent an yang biasanya merupakan campur sari dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. berbeda dengan lembaga negara eksekutif yang berada bawah cabang kekuasaan presiden, lembaga negara independent terlepas dari cabang kekuasaan manapun. kalau kita baca misalnya secara teori mulai dari tahun yang menjelaskan bahwa lembaga negara independent itu sudah menjadi cabang kekuasaan baru. dia mengatakan bahwa orang yang berpikir sistem ketatanegaraan masih dalam kerangka tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu merupakan orang yang tertinggal, kata jack wood. karena pada hakikatnya hadir yang namanya lembaga lembaga negara independent yang mustahil akan ditaruh dalam eksekutif, mustahil ditaruh bahwa legislatif, atau mustahil ditaruh bawah yudikatif. tahun bruce kerman menuliskan bahwa sebenarnya lembaga negara amerika ada itu lima cabang kekuasaan karena legislatif dibagi dua antara house dengan senate, karena house dan senate amerika punya fungsi yang sangat sangat berbeda. cabang kekuasaan yang namanya lembaga negara independen, itu memang adalah cabang kekuasaan keempat. menyadari hadirnya cabang kekuasaan keempat ini tentu tidak bisa disematkan atau diberi hukuman seakan akan seperti sama dengan cabang kekuasaan yang lama, eksekutif, legislatif, yudikatif, atau bahkan hanya dianggap menjadi undergo dari merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid lembaga eksekutif karena kalau undergo lembaga eksekutif, maka dia bukan lembaga negara independen, lembaga negara eksekutif. setidaknya ada tujuh ciri lembaga negara independen. pertama, ciri lembaga negara independen itu karena dia bukan eksekutif, dia bukan legislatif, dan dia bukan yudikatif, maka dia menjadi kekuasaan campur sari. dia merupakan kekuasaan yang campur. jadi dia mencampur model kekuasaan, menjemput sedikit dari eksekutif, menjemput sedikit dari legislatif, dan menjemput sedikit dari yudikatif. model model seperti ini banyak kalau dalam sistem lembaga negara independen. prof. jimmy asshidiggie menyebutkan dalam bukunya ini adalah lembaga campur sari karena memang prof. jimmy, mencampur ciri ciri dari lembaga lembaga ini. oleh karena itu ada kadang kadang bersifat eksekutif dia karena dia menegakkan sesuatu, dia bersifat yudikatif karena dia kemudian melakukan persidangan atas sesuatu dan dia bersifat legislatif karena dia membangun rules atas sesuatu. ciri yang kedua, bersifat kolegial kolektif. kolegial kolektif ini biasanya disematkan karena dipimpin oleh multi member, bukan single member, dan ini juga dihubungkan dengan penamaannya yang sayangnya indonesia tidak rapi. ada beda antara nama komisi, dengan nama dewan, beda dengan nama langsung lembaganya. secara teori kalau disebut badan, itu biasanya single member. head, dikepalai oleh single, satu orang. kalau komisi, multi member, commissioners. yang ketiga, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun karena dia adalah cabang keempat, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun yang kemudian oleh simo ditambahkan dengan keterangan begini, terkhusus bebas dari campur tangan pemerintah. kenapa dia terbebas dari campur tangan pemerintah? karena biasanya lembaga negara independent ini hadir dari kekuasaan pemerintah yang disapih. jadi dulu itu merupakan kekuasaan pemerintah, tetapi karena zaman mengatakan bahwa pemerintah ternyata tidak becus mengerjakannya atau pemerintah kemudian tidak cukup baik menjalankannya, sehingga kemudian dia disapih, dibuatkan lembaga negara independent tersendiri. misalnya kpk yang dulu tugasnya kejaksaan dan kepolisian. komnas ham, yang dulu tugas kementerian hukum dan ham. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid ciri yang keempat, masa jabatannya fixed, biasanya masa jabatannya fixed. lalu kemudian menggantikannya bermodel seger, berjenjang. ini yang menarik karena indonesia kalau lagi lagi kita tarik memang tidak ada lembaga negara independent indonesia yang menggunakan model teori ini. padahal amerika misalnya, yang menjadi seakan akan menjadi bapak karena amerika dan inggris memang menjadi model pertama dari lembaga negara independent, itu membangun modelnya dengan model seger. seger terms berarti masa jabatan seorang komisioner komisi independent atau lembaga negara independent, itu tidak boleh diganti secara keseluruhan, namun diganti secara berjenjang. jadi misalnya kalau lima, diganti tiga, untuk kemudian misalnya lima pertama, lima tahun awal lima orang, lima tahun kedua tidak diganti keseluruhan, hanya diganti tiga, dua yang lama tetap. lima tahun berikutnya dua yang lama ini yang diganti, tiga yang baru itu tetap. kalau menurut gordon, dia mengatakan bahwa ini diinginkan supaya ada dua, supaya presiden tidak dapat mempengaruhinya, karena presiden kalau amerika memang appoints, legally appoints president, tidak bisa dipengaruhi. dan yang kedua adalah supaya kesinambungan kerja terjadi. kalau kita mencontoh kpk misalnya sekarang, sebenarnya terjadi sistem seger yang secara alami, tidak well design rules. padahal sebenarnya model seger itu lebih dekat pada ciri lembaga negara independent seperti yang disebutkan oleh gordon. yang kelima adalah dia berciri self regulatory body, dia menjadi lembaga yang bisa mengatur dirinya sendiri. adapun aturan yang dibuat oleh parlemen dan eksekutif indonesia, kalau sistem presidensial negara lain kan cuma parlemen, itu hanya dimaksudkan untuk mengatur kondisi umum, tetapi kerja secara lebih dalam, kerja secara lebih implikasi, itu diatur oleh mereka sendiri, ini yang disebut self regulatory body. yang keenam, pengangkatan dan pemberhentiannya itu tidak boleh dengan campur tangan presiden, hanya boleh diangkat dan diberhentikan menurut aturan yang diatur dalam perundang undangan, jadi tidak boleh prerogative presiden, presiden seenaknya bisa mencabut atau merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pemberhentiannya atau mengangkatnya, tetapi harus diatur oleh peraturan perundang undangan. dan yang terakhir, yang ketujuh, independence tersebut dinyatakan secara luas dalam undang undangnya, undang undang nomor sendiri sudah menyatakan itu dan termasuk penjelasan indonesia tidak terbangun lembaga negara independen secara baik, dan bukan hanya sekedar kip, semua lembaga negara independen tidak terbangun secara baik, kenapa? ahli menduga tidak terbangunnya secara baik ini karena memang tidak ada cetak biru pelembagaan apa yang dimaksud dengan lembaga negara independen, apalagi karena memang ini adalah kenyataan baru dalam sistem kita, bahkan ada begitu banyak pragmatisme legislasi yang diatur dalam pembentukan yang namanya lembaga negara independen. misalnya, dapat dilihat pada risalah pembuatan undang undang dasar penyusunan undang undang dasar pada buku ketika menamakan yang namanya komisi pemilihan umum, para anggota dpr kemudian berdebat komisi pemilihan umum ini kita namakan apa? ini lembaga, ini badan kita kasih nama apa? lalu salah seorang mengatakan, kita kasih nama komisi pemilihan umum saja , kedengarannya enak, lalu kemudian semuanya setuju. hanya karena persoalan kedengarannya enak, padahal apa yang dimaksud komisi, apa yang dimaksud badan, apa yang dimaksud dewan, secara teoritis memiliki implikasi yang berbeda. indonesia memang tidak rapi, jadi kalau mau dikatakan, hampir semua lembaga independent indonesia memang mengalami kondisi yang serupa, hampir mirip serupa dengan kip. bahkan kita bisa mencontohkan kppu. kppu adalah lembaga negara dinyatakan mandiri dalam undang undang kppu, tetapi sampai sekarang, setidaknya sampai yang lalu, dia masih tidak memiliki sekjen nya sendiri, bahkan keuangannya masih menempel keuangan kementerian perdagangan. ini bisa dikatakan bahwa komisi komisi indonesia memang tragis karena tidak ada cetak biru, tidak tahu mau dibangun seperti apa, sehingga diperlakukan menjadi tidak sangat layak. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid jika terdapat unsur unsur yang mengganggu independensi kip, tentu akan sangat menyalahi prinsip ke independent an sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang itu sendiri. indonesia memang pengisian jabatan komisioner ini menjadi menarik karena kalau dibaca semua undang undang yang mengatur soal pengisian jabatan komisioner, setidaknya ada empat pola pengisian jabatan, biasanya dari presiden dpr melalui panitia seleksi. ada juga dpr langsung disetorkan nama dan lalu mereka memilih melalui komisi komisi tertentu. ada juga kemudian tiga nama yang diseleksi oleh unsur unsur yang dimaksud dalam undang undang, misalnya dewan pers. dewan pers merupakan dari perwakilan dari masyarakat, pelaku usaha pers, dan kemudian organisasi kewartawanan, organisasi pers. biasanya mereka itu dapat juga mereka melakukan seleksi sendiri, lalu kemudian akan diseleksi dpr. tetapi dari empat pola itu yang dipunyai oleh komisi informasi pusat adalah pola yang seperti layaknya hampir selalu kita gunakan. negara.membentuk panel, presiden membentuk panel, lalu kemudian hasil panel akan dikirimkan kepada dpr untuk di fit and proper test. model ini memang sedikit berbahaya, walaupun memang tidak ada dalam penelitian yang ahli lakukan sekitar tiga tahun yang lalu, tidak ada lembaga negara independen, sepanjang yang ahli teliti negara mana pun, yang menggunakan metode seleksi selain melibatkan kewenangan politik. jadi memang selalu ada kewenangan politik dalamnya, presiden dpr atau dpr presiden. atau yang menarik misalnya filipina yang menggunakan commission appointment, satu komisi khusus yang akan meng appointed semuanya posisi posisi jabatan publik, walaupun kalau dibaca pun ini penuh dengan kepentingan politik juga karena isinya orang, anggota dpr, anggota dpd, lalu kemudian jaksa agung, wakil presiden, dan wakil ketua mahkamah agung. metode seleksi kip harus diperbaiki karena sekarang dpr memperlakukannya sangat politis, bahkan terdapat jebakan sistem. jebakan sistem itu misalnya metode pemilihan salah satu komisi tertentu itu dipilih komisi, padahal komisi itu biasanya sudah ada pembagian berapa jumlah partai partai tertentu. tahun misalnya, kpk dipilih. komisi iii mana komisi iii itu terpilih berisi orang. apabila menggunakan logika merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid nama ari widodo, tempat tanggal lahir cilacap, maret pekerjaan pegawai negeri sipil, warga negara indonesia alamat jalan banyupanas, nomor cipari, sebagai n uut . pemohon xxii: nama sungai mataram:, tempat tanggal lahir cirebon, maret pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat jalan pancoran barat viii, rt. kecamatan pancoran, jakarta selatan: sebagai 0n0000n000 pemohon xxiii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus dan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada: veri junaidi, s.h., m.h., fadli ramadhani, s.h.: jamil burhan, s.h: erick ditinjau, s.h, vicky acuan, s.h: harian sianida, s.h, dan musdalifah, s.h., kesemuanya adalah advokat dan pengabdi bantuan hukum berdomisili senayan trade center, lantai unit jalan asia afrika pintu ixeh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sederhana, berarti setengah plus satu, berarti orang, berarti kalau orang sepakat memilih lima nama yang sama untuk komisi kpk, pemilihan selesai karena pasti menang. karena memang metode pemilihan dpr adalah satu orang memilih lima nama untuk kpk, satu orang memilih tujuh nama untuk ky, dan itu jebakan sistemnya karena dengan satu orang memilih lima nama yang sama, maka kpk misalnya tahun terjadilah yang namanya paket bahtera nuh, safinatun wajah. siapa yang mau berlayar, bergabunglah partai tertentu, orang dari partai tertentu sepakat memilih yang nama yang sama, pemilihan akan selalu selesai dan itu akan jauh berbeda. dalam sistem seleksi komisioner kip memang penting untuk diperbaiki mekanismenya, walaupun mustahil untuk menghilangkan peran serta partai politik atau peran serta dpr sebagai pengejawantahan. salah satu yang bisa dilakukan misalnya adalah dengan melibatkan dpd. karena secara teori dpd adalah checked and balances nya internal dpr. pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan sesungguhnya bahwa memang secara independence kelembagaan akan sangat terganggu kalau kemudian pemerintah ada ikut case case dalamnya, apalagi secara kesekretariatan jelas itu dipegang oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah kalau itu komisi informasi daerah. yang kedua, perlu dipikirkan memang metode seleksi yang lebih baik, mahkamah bisa memberikan tafsiran bahwa depan ketika memutuskan soal metode seleksi, harus ada batasan batasan untuk menentukan bahwa proses seleksi itu bisa berlaku lebih fair, tidak berlaku sangat politis. dan yang ketiga, putusan diharapkan kemudian bisa menjadi fondasi untuk pengaturan atau cetak biru atau blueprint soal lembaga negara independent depan karena dikhawatirkan apa yang terjadi kpi, ini bukan hanya kpi semata, itu juga yang terjadi kppu, terjadi ojk, terjadi komnas ham, dan lembaga lembaga negara yang lainnya. hanya dengan persoalan yang sedikit berbeda, tapi pada hakikatnya sama. toby mendel keterangan tertulis) summary argument the right information constitutional protected indonesia, and given effect practice through law nomor public merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid information disclosure. also recognised under international law human right, protected, among other things, the international covenant civil and political rights occur), legally binding treaty which indonesia party. indonesian authorities, including the constitutional court, are thus under obligation interpret the constitution indonesia and indonesian laws, the extent reasonably possible, the manner which better gives effect the international guarantees found the occur. part the system for protection the right information, and consistently with international standards and practice, law nomor creates administrative oversight body, the information commission, to, among other things, resolve disputes regarding the right information between members the public and public agencies, including through non litigation adjudication. the law provides for robust guarantees for the independence the commissioners who run the commission, but its secretariat, and the staff the secretariat, are not independent inasmuch they are appointed government and remain government employees, effectively short term loan the commission. pursuant international human rights law, the determination rights should undertaken independent tribunal. international human rights standards also mandate that administrative oversight bodies for the right information should independent. this apparent numerous authoritative statements regarding these bodies. also flows ina common sense fashion from the very function these bodies, which independent arbiter disputes regarding the right information. finally, may derived analogy from the requirements independence which apply bodies which undertake similar functions information oversight bodies, particular ombudsman. functional independence depends, importantly, members oversight bodies commissioners the indonesian context being independent. but, experience around the world has demonstrated, this not enough. oversight bodies must enjoy effective functional independence. for this, their administrative operations must independence and this, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid turn, implies that they must have full control over their staff, including through independent appointments process. while the staff are not the same commissioners, their role within oversight bodies nevertheless accords them important powers influence the outcome the dispute resolution process. isl the above not only flows from international standards regarding the right information, but reflected better practices countries around the world, including canada, mexico, serbia and sierra leone. result, the impugned articles law nomor namely articles fail pass constitutional master and should declared unconstitutional. statement cld interest and expertise the centre for law and democracy cld) non profit, human rights non governmental organisation (ngo) that focuses foundational rights for democracy. cld believes world which robust respect for human rights underline strong participatory democracy all levels governance local, national, regional and international leading social justice and equality. cld works promote, protect and develop those human rights which serve the foundation for underline democracy, including the rights freedom expression, vote and participate governance, access information and freedom assembly and association. achieve this mission, cld undertaken research and educational outreach advance the understanding civil society and the wider public globally about those human rights which serve foundation for underline democracy. research and technical assistance are utilized help governments and officials around the world uphold international and constitutional standards regarding human rights which underline democracy. cld builds the understanding inter governmental organisations and non governmental organisations regarding human rights which underline democracy, that they can better realise their goals. extensive research and policy work are also part cld's mandate, with view contributing ensuring merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid continuous relevance and development the key human rights which fall within its mandate. based halifax, canada, cld recognised global leader international standard setting regarding freedom expression and the right information (rti), demonstrated for example its annual role drafting the joint statements the four special international mandate freedom expression (referenced the main body this brief), cld developed the rti rating, which the world's leading methodology for measuring the strength the legal framework for the right information. work the rti rating particularly relevant inasmuch showcases cld's expertise distilling international standards and better national practice into universal best practice set standards. cld has been working indonesia since was founded and its executive director, toby mendel, has been working there since the fall the suharto regime this work has included technical support the government prepare various laws, including law nomor public information disclosure, well law nomor press and law nomor broadcasting, well work with both public authorities and civil society implement laws, again including the public information disclosure act. cld submitting this brief with view assisting the constitutional court its task interpreting the constitutional guarantees freedom expression and the right information indonesia. the organisation has direct interest the outcome this case, other than its human rights interest. statement facts and law the facts this constitutional appeal are fairly simple and consist mainly legal provisions. article the constitution indonesia, amended, provides follows: every person shall have the right communicate and obtain information for the purpose the development his her self and social environment, and shall have the right seek, obtain, possess, store, available at: merdeka barat jakarta te, fax email process and convey information employing all available types channels. article widely understood providing basis for the right access information held government (i.e. the right information). pursuant the constitution, international treaties, once ratified, become part indonesian law. result, legislation should, far possible, interpreted the manner that best reflects international guarantees human rights. furthermore, general consequence indonesia's obligations under international law, the constitution indonesia should, far possible, also interpreted manner which respects international guarantees human rights. inasmuch guarantees the right information, article has been implemented law nomor public information disclosure. this law establishes right access information held public bodies article places obligation public bodies publish information practice basis articles and puts place procedures for making requests for information articles defines the exceptions the right access articles provides for sanctions for those who abstract access articles and and puts place various promotional measures support the right access articles among others). law nomor also creates mechanism, the central, provincial and district municipal information commissions, ensure oversight the implementation the law article and the following articles). article describes the commission independent body that functions implement this law and its implementing regulations, provide the standard technical directives public information services and settle public information disputes mediation and or non litigation adjudication. article law nomor sets out the composition the central and provincial information commissions, while article describes their main duties, which are settle disputes about access information between members the public and public bodies, first through mediation and then through non litigation form adjudication, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid set general policy regarding public information, adopt implementing directives for the law and set procedures for dispute settlement. article sets out the powers the commission, which include reviewing information and compelling witnesses testify under oath. itis clear from law nomor that the commission intended independent body. this stated explicitly article which creates the commission. also implicit the way the members the commission are appointed. the members are supposed reflect the government and society article but, pursuant article (f), members must resign from any public position appointed. article provides that recruitment members shall conducted transparent, conscientious and objective manner, with shortlist candidates being published and the public being given opportunity make representations regarding those candidates. there are also strict conditions who may member, including having understanding transparency human right. pursuant article both the president and the parliament are involved the actual nominations and appointments process, and this conducted based due diligence test. the term office four years, renewable once article and there are strict limitations removal members article the commission accountable both the president and the parliament article stark contrast these extensive efforts ensure that members (i.e. leadership) the commission are independent, are the provisions article regarding the secretariat and management the commission. article provides that the administrative support, finance and management the commission are conducted the secretariat. articles which are the subject this constitutional challenge, set out the way the secretariat appointed and functions, and are reproduced full below: the secretariat the information commission operated the government. the secretariat the central information commission directed secretary who appointed the minister merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid whose duties and authorities are the field communication and informatics, based the proposal the information commission. the secretariat the provincialprovincial level concerned. the secretariat the district municipalitydistrict municipality level concerned. guide clear that the secretariat not independent. article states clearly and explicitly that the secretariat operated the government. the secretary appointed the minister, political actor, although the commission supposed play role this process. practice, the staff the secretariat composed officials effectively working short term loan from the public agencies where they are employed. international standards the right information human right the right access information held public agencies, the right information, recognised human right, protected internationally via guarantees respect for the right freedom expression. although the right information founded primarily freedom expression, and particular the right seek and receive information that are included international guarantees freedom expression, broadly recognised having wider role foundation democracy and essential tool for the defence other rights. the special international mandate freedom expression the (then) special rapporteur freedom opinion and expression, the osce representative freedom the media and the oas special rapporteur freedom expression recognised, joint declaration merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid the fundamental importance access information democratic participation, holding governments accountable and controlling corruption, well personal dignity and business efficiency2 right information laws have been recognised important for many reasons, including safeguard against abuses power public officials, fostering public participation and promoting effective development. law nomor recognises these wider roles the right information, and these benefits including forming the public about policy developments and decision making, encouraging participation, and fostering good governance are reflected article the law which sets out its objectives. formal recognition the right information international courts first came the first such court recognise this right was the inter american court human rights, the case claude reyes and others chile. the case, the court explicitly held that the right freedom expression, enshrined article the american convention human rights ach), included the right information. spelling out the scope and nature the right, the court stated: respect the facts the present case, the court considers that article the convention, guaranteeing expressly the rights seek and receive information , protects the right every person request access the information under the control the state, with the exceptions recognised under the regime restrictions the convention. consequently, the said article encompasses the right individuals receive the said information and the positive obligation the state provide it, such form that the person can have access order know the information receive motivated answer when for reason recognised the convention, the state may limit the access joint declaration december available at: september series nomor available at: ing.doc. adopted november o.a.s. treaty series nomor entered into force july merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tin the particular case. the information should provided without the need prove direct interest personal involvement order obtain it, except cases which legitimate restriction applied. took few more years but, april the european court human rights followed suit, recognizing right information based solely article the european convention human rights chr), which guarantees the right freedom expression. interesting, the responden state the case, hungary, did not even contest the claim that article protects the right information, and instead limited itself arguing that the information question fell within the scope the exceptions this right (i.e. that the refusal provide was legitimate restriction freedom expression). the human rights committee, the body tasked with promoting the implementation the rights set out the international covenant civil and political rights occur), was relatively late recognise clearly the right information. however, new general comment article the occur, adopted september does just that, stating: article paragraph embraces right access information held public bodies. the need for independent oversight independent oversight rights general itis well established under international human rights law that everyone entitled independent oversight the context the determination their rights and obligations. article the universal declaration claude reyes and others chile, para. see tarsata szabadsagjogokert hungary, april application nomor e.t.s. nomor adopted november entered into force september general assembly resolution a(xxi), adopted december entered into force march ratified indonesia february general comment nomor september ccp c gc para. merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid human rights udh), the flagship statement international human rights, states:similar protections are found international human rights conventions, including the occur, the ach, and the chr. article the occur, for example, states, partrights this context refers all rights which are guaranteed law, which fortior includes the protection human rights. indeed, the udh makes this explicit, stating,the rationale for this fairly obvious. absent independent oversight rights, there can rule law. indeed, the very role and function law society would fall into question and, essence, what are formally considered rights might, practice, simply become words paper. this particularly important regarding independence from the government, given their particular power many countries pose threat the realization rights and especially human rights. united nations general assembly resolution (iii), december the udh not formally legally binding document, but has attained enormous status and arguably reflects customary international law. indonesia has indicated that will guided the udh, for example the preamble the indonesia law human rights, which states: whereas member the united nations, the nation indonesia has moral and legal responsibility respect, execute, and uphold the universal declaration human rights promulgated the united nations, and several other international instruments concerning human rights ratified the republic indonesia. note note merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid duduk perkara menimbang bahwa parketentuan tersebutmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan standards for judicial independence are outlined number key international documents, such the basic principles the independence the judiciary. these principles set out clearly the importance judicial independence, including freedom from any inappropriate unwarranted interference with the judicial process and the duty states provide adequate resources the judiciary. these standards have been subject authoritative evaporation the mount scotus approved revised international standards judicial independence. independent protection the right information clear that judicial determination right information disputes, matters which are provided for law, should conform these standards (i.e. general principles judicial independence apply the determination right information disputes they all other types disputes). however, many countries, including indonesia, have opted provide for other forms dispute resolution, including internal dispute resolution (as provided for articles and law nomor and dispute resolution external administrative oversight body (in the case indonesia, the information commission, provided for articles and following law nomor international standards arguably impose obligation states provide for external administrative oversight right information disputes. for example, principle the principles the right access information, adopted the inter american juridical committee, states:vailable at: see principles and particular.available at: standards c 14de. for more information these bodies see: commission ers and other oversight bodies and mechanisms. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid individuals should have the right appeal against any refusal obstruction provide access information administrative jurisdiction. there should also right bring appeal the courts the full merits the case against the decisions this administrative body. external administrative oversight bodies encourage effective dispute resolution outside the traditional court system, allowing for expected, more affordable, more accessible review mechanism the benefit the public for whom this right guaranteed. more accessible system increases the public's perception and confidence that this right being protected. and also increases actual protection for the right since will used more frequently. the standards relating judicial independence arguably apply external administrative oversight bodies for the right information, especially where they exercise adjudicative function. the definition tribunal generally includes any institution with the ability reach resolutions through the performance adjudicative tasks. adjudication court like procedure whereby evidence brought before decision maker and parties are given the opportunity make representations contentious contested hearing before decision issued. the decision maker, adjudicator, needs neutral party, independent from the parties being investigated, for such process function effectively even arguably make sense. fulfillment adjudicative role necessitates independence akin that the judiciary ensure appropriate separation between the interests the parties and the role the decision maker. the standards adopted august cji res. (xxiii available at: xxiii o eng.pdf. david walker, oxford companion law, oxford: oxford university press, hatpp. merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid judicial independence thus arguably extend adjudicative oversight bodies due the important similarities their functions. any case, international standards make clear that, when states provide for external administrative oversight forms right information dispute resolution, this must done independent body. noted, the reasons for this are essentially analogous the rationale for independence the judiciary. decisions these oversight bodies, and especially those which, the indonesian model, exercise gusi judicial powers through binding non litigation adjudication, have significant consequences. as. the commentary and guide for implementation for the model inter american law access information (see below) notes: without independent review procedure decisions, the right information will quickly become discretion and based the white and desires the persons receiving the request. the enforcement mechanisms are weak ineffectual can lead arbitrary denial, moment the strict effect , whereby there explicit denial but rather the government agencies put their heads the sand and pretend that the law does not exist. thus, some independent external review mechanism critical the law's overall effectiveness. laura newman, authority oversight bodies, has written: perhaps most critical the overall legitimacy external enforcement model its independence (perceived and real). newman indicates, there are two aspects this, which may also derived from the oft quoted statement that justice must both done and seen done. theavailable at: eng.pdf. enforcement models: content and context world bank, available at: bank institute.pdf. see also mechanisms#section merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid oversight body not independent, will unable render proper decisions, thereby undermining respect for the right information (and justice) practice. perhaps equally important, use the commission's services members the public contingent the perception that the commission fair and effective body which, turn, will not the case not independent. the need for independent administrative oversight the right information reflected number international standards. for example, far back within the commonwealth system, set principles the right to. information were adopted the commonwealth law ministers commonwealth principles). principle calls for decisions refuse disclosure information subject independent review . the joint declaration the special international mandate, noted above, calls for right appeal such refusal to independent body with full powers investigate and resolve such complaints . within europe, recommendation the committee ministers the council europe, the leading official human rights body europe, refers the right appeal court law another independent and imperial body established law . the same language reflected article the. november the committee ministers the council europe adopted the council europe convention access official documents, the first international treaty specifically focusing the right information. article the convention states: applicant whose request for official document has been denied, expressly implied, whether part full, shall communique, meeting commonwealth law ministers port spain: may ran mmendation the committee ministers member states access official documents, february doc. ecf cep adopted the fourth ministerial conference the environment for europe process, june entered into force october gets nomor not yet entered into force. merdeka barat jakarta te, fax email have access review procedure before court another independent and imperial body established law. within africa, the african commission human and peoples' rights, which responsible for implementation the african charter human and peoples' rights, adopted the declaration principles freedom expression africa principle the declaration refers two levels appeal, to independent body and or the courts . the global principles national security and the right information shane principles) were drafted organisations and academic centres (see the annex) consultation with more than experts from more than countries meetings held around the world, order provide guidance the appropriate balance between the right information and protection national security. the preamble the shane principles calls for oversight the right independent courts, parliamentary oversight bodies, and other independent institutions . principle states that legal restriction the right information legitimate unless, among other things, the law provides for adequate safeguard against abuse, including prompt, full, accessible, and effective scrutiny the validity the restriction independent oversight authority and full review the courts. this supported principle which states: register has the right speedy and low cost review independent authority refusal disclosure information, matters related the request. number intergovernmental organisations have developed model right information laws which reflect the requirement for independence right information oversight mechanisms. for example, the model adopted june i.ll.m. entered into force october 39nd ordinary session the african commission human and peoples' rights, october bantul, the gambia. available at: freedom exp en.html. adopted june available at: and freedom information shane principles. see also principles and merdeka barat jakarta te, fax email law access information for africa, prepared the african commission human and peoples' rights, provides for exactly such mechanism. section the model law states: this part establishes independent and imperial oversight mechanism comprised information commissioners for the purposes the promotion, monitoring and protection the right access information. whole section the model law devoted the issue how secure independence practice. m1) the model inter american law access information34 was prepared the department international law the organization american states the request the member states. although this model law does not explicitly state that the oversight body, the information commission, independent, this abundant clear from its structure and appointments process (see articles well from the commentary the model law. analogous bodies international law imposes obligations independence relation number other bodies which fulfil role which similar analogous that information oversight body. these international standards independence can extrapolated and applied information oversight bodies like the indonesian information commission. ombudsman are one such analogous entity. the role the information commissions and ombudsman are similar that countries such new zealand, norway and pakistan, the office the ombudsman the entity which acts the independent oversight mechanism for information matters. like information oversight bodies, ombudsman are supposed act independently public agencies resolve disputes between citizens and those agencies, and they normally have the power investigate complaints and make recommendations orders for available at: law.pdf. available at: eng.pdf. see oas general assembly resolution ag res. (xxxix clear from the quotation above. see note merdeka barat jakarta te, fax email reform. the underlying rationale for independence relation ombudsman offices thus very similar that information oversight bodies. requirement independence embodied nearly all ombudsman standards including the international ombudsman association ioa) standards practice and the united states ombudsman association usia) model ombudsman act for state governments. for example, the ioa standards practice state, generally, the very first clause, standard the ombudsman office and the ombudsman are independent from other organizational entities. the need for institutional independence also widely reflected national laws governing ombudsman worldwide. the attributes independence itis clear that key indicator independence the independence the members the oversight body, the commissioners. all the international standards which address the issue independence stress this aspect and also important focus the statements judicial independence. the leadership the body not independent, follows that the body itself cannot independent. noted above, law nomor goes some lengths ensure that commissioners are independent, including through the appointments process and protection their tenure. this clearly demonstrates the intention the government and parliament indonesia, adopting this law, respect international standards this area. however, independence must more than formal nature, must substantive and effective nature. for this the case, addition members being independent, the administrative functions the oversight body must also independent. dean gottehrer fundamental elements effective ombudsman institution available at: available at: main media site files ioa standards practice oct09.pdf. february see ss. and available at: merdeka barat jakarta te, fax email salinan this regard, international standards address the need for oversight bodies funded manner which both adequate and protected against interferencestates: itis the duty the state provide adequate financial resources allow for the due administration justice. the definition independence the shane principles notes that this includes being financial . free from the influence, guidance, control the executive. . (p0 the same idea reflected the various model laws referred above. section the african model law states: parliament must appropriate the budget presented the oversight mechanism annually upon its presentation. while this does not explicitly refer the need for budgetary independence, the approach having parliament approve the budget clearly designed this end(i.e. consulate the budget the oversight mechanism from control the executive). similarly, article the inter american model law states: the legislature shall approve the budget the information commission, which shall sufficient enable the commission perform its duties adequately. (p1) international standards also address the need for broad administrative independence oversight bodiesinclude number statements which support the conclusion that administrative functions must protected against executive influence (i.e. must independent). the more relevant these are follows: the executive shall not have control over judicial functions. judicial matters are exclusively within the responsibility the judiciary, both central judicial administration and court level judicial administration. the court shall free determine the conditions for its international administration, including staff recruitment policy, information systems and allocation budgetary expenditure. states, parties and international organisations shall provide adequate resources, including facilities and levels starring, enable courts and the judges perform their functions effectively. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan (p2) the definition independence the shane principles notes that this notion implies that oversight bodies must institutional, financial and operational free from the influence, guidance, control the executive. the african model law addresses the issue staff directly, stating, section the information commissioners must appoint such staff are necessary fulfil the functions the oversight mechanism. also states, section that the oversight mechanism accountable parliament for the execution its mandate, operations and performance. emphasis added for its part, the inter american model law states, section the information commission shall have operative, budgetary and decision making autonomy and shall report the legislature . emphasis added) (p4| standards relating ombudsman often specify explicitly the need for these bodies appoint their own staff aspect their institutional independence. the ioa standards practice, for example, state: standard the ombudsman has authority select ombudsman office staff and manage ombudsman office budget and operations. similarly, section (a) the usia model ombudsman act for state governments stimulates: the ombudsman shall select, appoint and fix the compensation person deputy ombudsman and may select, appoint and fix the compensation such other officers and employees the ombudsman may dem necessary discharge the ombudsman's responsibilities under this act. compensation shall fixed within the amount available appropriation. all officers and employees shall serve the ombudsman's pleasure. the rationale for oversight bodies appointing their own staff, rather than having staff allocated them from within the public service, fairly see alsoavailable at: essential criteria for describing body ombudsman.pdf, and the american bar association standards for the establishment and operations ombudsman offices, available at: s authcheckda m.pdf. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid clear. the staff come from the very public agencies which the oversight body tasked with adjudicating the context information disputes, clear that they cannot expected fully independent this role. while the members the case indonesia, the commissioners obviously have the final say terms dispute resolution, equally obvious that staff play important role this process. this may range from more administrative matters such managing case files which may nevertheless have important bearing the resolution those cases more substantive matters such preparing cases and even recommendations for consideration commissioners. implications these standards for the information commission the commission should appoint its own staff (p7| for the commission effectively independent, should appoint its own staff rather than having them appointed and from public agencies. indonesia has taken commendable steps ensure the independence commissioners themselves, but this has not been extended commission staff. the indonesian commission supported secretariat for all its administrative support, finance and management tasks article law the secretariat the information commission operated the government article and the day to day activities the commission are directed secretary who appointed the minister , albeit based proposal the commission article (p8|) result, the government has considerable potential influence otherwise expert control over the day to day work the commission. may noted that this influence may direct indirect. terms the latter, secretariat staff are essentially short term loan the commission and most will return government position when they finish their term the commission. this may contrasted with models where oversight bodies hire their own, permanent, staff. result, indonesia, the longer term royalties secretariat staff, well their longer term career prospects, rest with government. (s9) this not simply theoretical matter. very practical level, the commission makes decisions virtually daily basis that may seen merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidmateriil ketentuandan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publikmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid counter the interests the government and various public agencies. indeed, many its decisions effectively reverse decisions that have been made public agencies, forcing them take actions that they have specifically indicated that they not believe they should have to. staff play robust role support transparency while working the commission secretariat, they implicitly should do, this fairly likely have implications for them when they return work for government. result, the current arrangement likely lead secretariat staff being unduh supportive the interests public agencies, opposed the wider public interest. beyond this, where secretariat staff come exclusively from the civil service, the case indonesia, they are likely bring inherently pro civil service perspective their work. law nomor explicitly recognises this threat relation the commissioners, providing, article that they should represent both the government and elements society. the same need applies secretariat staff, even they are less influential than commissioners, they are certainly not without influence. the commission should exercise full.control over its budget the commission lacks full control over its budget two respects. first, although the budget charged the state regional budget article practice controlled the secretariat. inasmuch secretariat staff owe their primary royalties government, opposed the commission, this means that the commission lacks full control over its budget. second, while commissioners receive their salary from the state, secretariat staff are remunerated directly from public agencies due the fact that technically they remain employees those public agencies and not actually fall under the commission umbrella the same way that commissioners do. this effectively exacerbates the problem royalties the government rather than the commission, noted above. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid comparative practice large number the over countries the world which have adopted right information laws have put place administrative oversight bodies ensure respect for this right which reflect strong measure institutional independence. from among these countries, four are described briefly here namely canada, mexico, serbia and sierra leone chosen for their geographic diversity and the different models independence that they reflect. canada under canadian law, standards judicial independence apply fully courts and tribunals and, far possible, bodies with adjudicative powers. the canadian office the information commissioner oic), which has adjudicative powers, formally independent body under canadian law. section the access information act42 sets out, one the purposes the act, that decisions the disclosure government information should reviewed independently government . the manner appointment the commissioner also protects the independence that office (see sections the act) and, practice, successive commissioners have been robusta independent. part the system structural guarantees institutional independence, the oic considered office parliament, with special procedure place ensure that the budget allocated not subject political interference. the oic has plenary powers relation its budget, accordance with the budget headings which the budget contains (i.e. funds for staff must spent staff and on). the oic also has full, direct powers appoint its own staff pursuant section the act. furthermore, the hiring oic staff mustrsc merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan accordance with the public service employment act sea). the sea preamble refers the idea public service which is, general matter, based merit and non partisanship, and free from political influence, and these values must taken into account for any appointment. any appointment proposed appointment believed contraception the sea, including because not free from political influence, there are remedial provisions the sea address this. mexico mexico frequently hailed international right information experts having one the strongest right information regimes the world, and important part this the very powerful and robusta independent oversight body, the federal institute for access information iffi). important protection for the mexican right information system the detailed constitutional guarantees which apply it. these state, among other things: mechanisms for granting access information and speedy correction procedures shall established. those procedures shall conducted before specialized and imperial organs and bodies enjoying autonomy terms operation, management and decision making. this represents formal constitutional protection for the independence iffi, along with the oversight bodies that exist each province mexico. article the federal transparency and access public government information law, which creates iffi, states explicitly that the body shall independent its operations, budget and decision making . the members are nominated the executive branch government, but may rejected majority vote the senate, and the law provides for various protections for their independence articles section section constitution mexico, articles iv). available at: .pdf?lang en. enacted june available at: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid article also stimulates that the institute will not subject any authority, will make its decisions with full independence, and will provided with the necessary human and material resources for carrying out its functions. iffi formally body the federal public administration and, such, must designate civil servants its staff. however, iffi has plenary powers choose those staff and set their functions within iffi, key difference from the indonesian system. the ability the iffi designate its own staff operates tandem with its power develop its own internal regulations and norms operation article xvi) the law). result, iffi appointed staff are accountable exclusively protect the right information and operate under the exclusive direction the iffi commissioners. serbia the independence the serbian oversight body, the commissioner for information public importance, provided for explicitly serbia's law free access information public importance. article states: order implement the right access information public importance, held public authority bodies, commissioner for information public importance shall established (hereafter: commissioner) this law, autonomous state body, independent fulfilling its authority. this supported article which states, part: the commissioner shall autonomous and independent the exercise his her powers. the exercise his her powers the commissioner shall neither seek nor accept orders instructions from state bodies other persons. the law includes robust practical safeguard for the independence the commissioner through the manner which she appointed, federal transparency and access public government information law, enacted june article xvi. available at: merdeka barat jakarta te, fax email well protections against dismissal, protections for salary and requirements expertise articles significant provision the serbian law article titled staff the commission, which reads full follows: the commissioner shall have staff that will help him her exercise his her powers. the commissioner shall pass book regulations the work his her staff, with approval from the national assembly. the commissioner shall independently decide the employment expert staff and other employees, accordance with law, guided the need professional and efficiently exercise his her powers. the regulations working conditions state bodies shall accordingly apply staff working for the commissioner. the funds required for the work the commissioner and his her staff shall secured the budget the republic serbia. the commissioner thus has full powers appoint and direct staff, well adequate budget discharge his her duties. sierra leone sierra leone enacted comprehensive right information legislation article the act provides for the independence the oversight body, the information commission, follows: the commission and its authorised agents shall not the performance their functions under this act subject the directions control any person authority. article provides for independent appointments process for commissioners, along with prohibition individuals with strong political connections being appointed and protection for the tenure commissioners. the right access information act, available at: leone.org laws .pdf merdeka barat jakarta te, fax email article the act provides for the commission assisted its administrative, financial and other tasks secretariat. article however, gives the commission full powers over the appointment the staff the commission, follows: the executive secretary, finance officer, administrative officer and such other technical and administrative staff, shall appointed the commission, such terms and conditions the commission shall determine. furthermore, the sierra lengan commission not dependent budgets finances connected any public agency but, instead, funded moneys appropriate parliament for the purposes the commission article (a)). this robust model for independent budgeting for administrative bodies. conclusion international standards are clear insular they mandate that administrative oversight bodies for the right information should independent the public agencies which they regulate. this flows from numerous explicit statements this effect, from extrapolation analogy from bodies which conduct similar tasks information oversight bodies, such courts and ombudsman, and from common sense assessment the role that these bodies play. independence this context clearly means formal independence, the sense protecting the members leadership these bodies from political interference and putting place appointments process which avoids individuals who not have genuine commitment openness from being appointed and protecting the tenure those who have been appointed. but goes beyond this include both budgetary independence, without which formal independence largely meaningless, and administrative independence. the latter, turn, implies, among other things, that the staff the body should also protected against political interference, well against undue bias towards the entities they are supposed regulate, namely public agencies. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid the public information disclosure act demonstrates indonesia's admiral intention implement strong and effective regime for the defence the right information. also clear that the intention the act for the oversight body, the information commission, independent, reflected various provisions which effectively secure the independence commissioners. furthermore, these provisions have far been respected practice, with independent commissioners fact being appointed. the same time, the act fails extend these important guarantees independence and impartiality the staff the commission, who are appointed government and who, for various structural reasons, normally have primary loyalty government. the indonesian public information disclosure act generally strong piece legislation which has already delivered important benefits the people indonesia. however, full realization its potential being happened certain weaknesses the legislation, including the structure the information commission. recognizing that this structure fails conform the standards which flow from the human right information, guaranteed under both international law and the constitution indonesia, will strengthen respect for this right indonesia. table authorities cases claude reyes and others chile, september series nomor inter american court human rights) big drug mart ltd., scr canada) reference motor vehicle act, scr canada) tarsata szabadsagjogokert hungary, april application nomor european court human rights) other authorities, doc. ece cep adopted the fourth ministerial conference the merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan environment for europe process, june entered into force october access information act, rsc canada) african charter human and peoples' rights, adopted june ll.m. entered into force october african commission human and peoples' rights, model law access information for africa american bar association standards for the establishment and operations ombudsman offices, american convention human rights, adopted november o.a.s. treaty series nomor entered into force julycommonwealth law ministers commonwealth principles), communique, meeting commonwealth law ministers port spain: may constitution mexico constitution the republic indonesia council europe, recommendation the committee ministers member states access official documents, february council europe convention access official documents, june gets nomor not yet entered into force declaration principles freedom expression africa, adopted the 32nd ordinary session the african commission human and peoples' rights, october bantul, the gambia european convention for the protection human rights. and fundamental freedoms, e.t.s. nomor adopted november entered into force september merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan federal transparency and access public government information law, june mexico) the global principles national security and the right information shane principles), june dean gottehrer fundamental elements effective ombudsman institutionthe inter american juridical committee, principles the right access information, august cji res. (xxiii international covenant civil and political rights, general assembly resolution a(xxi), adopted december entered into force march international ombudsman association standards practice lavernlaw nomor public information disclosure indonesia) law free access information public importance serbia) mount scotus approved revised international standards judicial independence,laura newman enforcement models: content and context world bank, organization american states, department international law, model inter american law access information organization american states, general assembly resolution ag res. (xxxix merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan public service employment act, canada) right info website: ers and other oversight bodies and mechanisms#section the right access information act, sierra leone) rti rating: special international mandate freedom expression, december joint declaration decemberendorsed general assembly resolutions november and december human rights committee, general comment nomor doc. hri gen rev. human rights committee, general comment nomor september ccp c gc united states ombudsman association, model ombudsman act for state governments, february universal declaration human rights, general assembly resolution (iii), december david walker, oxford companion law, oxford: oxford university press, saksi para pemohon agustinus riyanto saksi menyampaikan kesaksian selama bertugas sekretariat komisi informasi sejak tahun hingga sekarang. karena adanya rangkap jabatan terjadi rangkap tugas. saksi ditugaskan oleh dinas sebagai staf seksi telematika yang ditugaskan pada sekretariat komisi informasi provinsi jawa tengah dari april hingga sekarang, jadi sudah memasuki periode kedua dari komisioner komisi informasi provinsi jawa tengah. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreldalam menafsirkan dan memperjelas ketentuan mengenai syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi oleh pemohon pengujian undang undang, yakni mengenai dalil kerugian konstitusional , terdapat yurisprudensi tetap mahkamah melalui putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu iii yang selanjutnya secara aje dipertahankan oleh mahkamah untuk menilai syarat kedudukan hukum pemohon pengujian undang undang. dalam putusan yang telah menjadi yurisprudensi tetap tersebut, mahkamah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional dalam halol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsrgoid saksi menyampaikan beberapa hambatan yang dialami. yang pertama, terkait dengan adanya ketentuan yang mana kesekretariatan dijabat oleh pejabat yang membidangi kominfo, yang kebetulan juga staf bidang kominfo, sehingga saksi diperintahkan ditugaskan oleh pimpinan sebagai staf, ditunjuk sebagai staf yang ada sekretariat. saksi dalam melaksanakan tugas sekretariat komisi informasi jawa tengah tidak memiliki kepastian hukum karena satu sisi situ ada dua tugas pokok, yang satu tugas pokok sebagai staf pada seksi telematika, yang kedua staf pada sekretariat komisi informasi. saksi mengalami beban dalam menjalankan tugas pada kepaniteraan. karena satu sisi, dinas saksi adalah sebagai badan publik atau kalau pergi tahun dinas saksi adalah sebagai ppid pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). yang mana apabila pemohon informasi mengajukan permohonan informasi kepada dinas otomatis juga berhubungan dengan saksi sebagai panitera sekretariat komisi informasi. terkait dengan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan undang undang yang baru, undang undang asn ini, saksi harus mengisi sasaran kerja pokok. padahal sasaran kerja pokok pegawai itu adalah berada pada dinas, dalam hal ini also sebagai staf pada seksi telematika bidang kominfo, sehingga ini yang kadang kadang membingungkan. menimbang bahwa presiden menyampaikan opening statement secara lisan dalam persidangan tanggal desember serta menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan desemberara pemohon. bahwa pemohon sampai dengan pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia bekerja sebagai komisioner komisi informasi pusat dan komisi informasi provinsi. kemudian, pemohon adalah perseorangan wni yang pernah menjadi pemohon dalam sengketa informasi publik komisi informasi publik. menurut pendapat para merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pemohon, pemberlakuan ketentuan guo undang undang kip merugikan hak konstitusional pemohon sampai dengan pemohon dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai komisioner pada. bahwa ketentuan undang undang kip sangat potensial mengganggu kemandirian dari komisi informasi mengingat komisioner, menurut para pemohon telah menyalahi keberadaan komisi informasi sebagai komisi independen yang mandiri. bahwa undang undang kip yang,menurut para pemohon,, bukan oleh sekretariat komisi informasi yang mandiri, pada prakti negara yang dijamin oleh undang undang dasar bahwa menurut para pemohon,ini tidak dimiliki oleh komisi informasi karena merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid baik anggaran maupun organ pendukung, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar bahwa undang undang kip yang mengatur mengenai mekanisme fit and proper test anggota komisi informasi provinsi dan kabupaten kota oleh dprd, menurut para pemohon hal tersebutii. kedudukan hukum legal standing) para pemohon. terhadap uraian kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, pemerintah akan menerangkan secara lengkap dalam keterangan yang akan diserahkan lebih lanjut setelah keterangan singkat dibacakan. namun demikian, pemerintah tetap. bahwa untuk menjamin setiap orang dalam memperoleh informasi sesuai dengan amanat ketentuan undang undang dasar, dibentuklah undang undang keterbukaan informasi publik. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid fungsi dari informasi publik secara maksimalprinsip dari pengaturan informasi publik adalah: setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. informasi yang dikecualikan bersifat rahasia, sesuai dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. untuk menjalankan undang undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, termasuksidang abdikasi non litigasi dibentuklah sebuah lembaga mandiri, komisi informasi untuk menjalankan fungsi tersebut sebagai berikut. terhadap ketentuan guo undang undang kip yang dianggap merugikan hak konstitusional para pemohon sampai dengan pemohon dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai komisioner pada merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid, pemerintah berpendapat: bahwa semenjak reformasi birokrasi digulirkan yang antara lain ditandai dengan adanya amandemen undang undang dasar banyak lembaga lembaga negara yang lahir bukan saja dari konstitusi, tetapi juga dengan undang undang. selain lembaga lembaga negara yang bersifat utama atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti mpr, dpr, dpd, presiden, mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, dan mahkamah konstitusi, dalam undang undang dasar juga diatur adanya lembaga lembaga negara yang pengaturan lembaga lembaga tersebut dalam undang undang dasar tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga lembaga yang disebutkan dalam undang undang dasar tersebut harus dipahami dalam pengertian lembaga tinggi negara sebagai lembaga utama (main organs), misalnya atau auxiliary agencies vide putusan nomor puu iv tanggal agustus dan putusan nomor puu xii oleh karena itu, dengan memperhatikan pertimbangan dan putusan mahkamah konstitusi tersebut atas, komisi informasi sebagai lembaga negara yang lahir dari undang undang kip merupakan gusi peradilan adalah komisi negara yang bersifat auxiliary state organ atau auxiliary agencies. bahwa dalam amanat undang undang dasar merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoitersebut menyimpulkan bahwa badan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman secara utuh adalah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada bawahnya, sehingga komisi informasi secara tegas dapat dikatakan tidak melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara utuh bila ditinjau dari fungsinya sebagaimana dimaksud dalam undang undang kip. selanjutnya, dengan mengacu pada ketentuan undang undang dasarndang undang dasar tersebut menyimpulkan bahwa komisi informasi merupakan badan yang diatur oleh undang undang yang menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman. dengan demikian, jelas secara konstitusional, komisi informasi merupakan badan yang dibentuk oleh undang undang dan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman dan dalam konteks ini, pembentukan komisi informasi melalui undang undang dan dengan tegas melaksanakan undang undang yang membentuknya. letak dan tempatnya adalah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan eksekutif sesuai dengan teori catur praja dari van vollenhoven yang menentukan fungsi pemerintahan meliputi fungsi pemerintahan (bestuur), fungsi mengatur (regering), fungsi pengawasan (politik), fungsi mengadili (rechtspraak). oleh karena itu, atas pemahaman gusi peradilan yang dimasukkan oleh para pemohon terhadap komisi informasi, bukanlah sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman juncto undang undang dasar akan tetapi sebagai gusi peradilan, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid gusi rechtpraak. sebagai badan yang letaknya pada kekuasaan eksekutif dan menjalankan fungsi mengadili (rechtspraak) yang acap kali disebut sebagai melaksanakan peradilan semu atau yang sekarang dikenal dengan istilah lain, abdikasi non litigasi. cc. selain itu, komisi informasi sebagai pelaksana dari fungsi pemerintah eksekutif dalam tugas dan wewenangnya yang diatur dalam undang undang kip, wajib tunduk pada undang undang yang melahirkannya, sebagaimana diperjelas dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iv tanggal agustus dan putusan nomor puu xi dengan dikutip, yaitundang undang dasar dibandingkan dengan tidak diatasnya sama sekali ketentuan mengenai kejaksaan agung dalam undang undang dasar tidak dapat diartikan bahwa undang undang dasar memandang kepolisian negara itu lebih penting atau yang diatur secara rinci, komisi pemilihan umum yang diatur secara umum dalam undang undang dasar tahun komisi nasional hak asasi manusia komnasham), komisi pengawas persaingan usaha, dan lain lain yang dibentuk berdasarkan undang undang belaka untuk menentukan status hukum kelembagaannya,. lembaga lembaga merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid negara dimaksud. bahwa menurut pemerintah, kemandirian dan kemerdekaan komisi informasi dalam menjalankan tugas dan fungsi melakukan peradilan semu atau abdikasi non litigasi telah ditetapkan oleh pembentuk undang undang, presiden dan dpr, sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam membentuk undang undang kip dengan menempatkan kebebasan yang penuh kepada komisioner komisi informasi yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada dpr. sedangkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola badan lembaga komisi informasi, dilaksanakan oleh sekretariat komisi informasi sebagai bagian tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. selain daripada itu, kemandirian komisi informasi dijamin sejak pemilihan anggota komisi yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif, sampai dengan diajukan kepada dewan perwakilan rakyat, atau dewan perwakilan rakyat daerah untuk dilakukan fit and proper test yang selanjutnya ditetapkan pengangkatannya oleh presiden dan atau kepala daerah. bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa ketentuan undang undang kip yang dianggap sangat potensial mengganggu kemandirian dari komisi informasi, mengingat komisioner komisi informasi berasal dari unsur pemerintah yangmenurut pemerintah, terhadap komisi informasi pusat dan komisi informasi provinsi baik jumlah dan seterusnya, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pemerintah untuk menentukannya. sedangkan pembentukan badan lembaga komisi informasi daerah telah mempertimbangkan prinsip otonomi daerah sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang membentuk tugas dan fungsi konkret pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan serta objek informasi yang merupakan pengaturan dari undang undang kip, sehingga pembentukan organ merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid komisi informasi secara berjenjang terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan komisi informasi kabupaten kota. sedangkan anggapan mengenai ketidakmandirian komisi informasi ketika pemerintah menjadi pihak yang bersengketa, hal ini hanya prasangka, asumsi para pemohon saja, karena pemerintah beranggapan dengan perlu adanya unsur pemerintah, karena pemerintah beranggapan dengan perlu adanya unsur pemerintah. dikarenakan informasi pada hakikatnya tidak semuanya bersifat terbuka, adapula informasi yang sifatnya tertutup. oleh karenanya terhadap sengketa informasi yang sifatnya tertutup perlu adanya unsur pemerintah dalamnya. selain daripada itu bahwa informasi yang terbuka juga telah dijamin dan diatur oleh undang undang kip melalui suatu mekanisme dalam memperoleh informasi. bahwa terhadap dalil para pemohon yang menganggap yang menurut para pemohon dianggap telah menyalahi keberadaan komisi informasi sebagai komisi independen yang mandiri, menurut pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan atas bahwa kewajiban komisi informasi untuk bertanggung jawab kepada presiden, atau gubernur, bupati walikota merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang (open legal policy). untuk membuat aturan sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan pemerintah sebagai pelaksana dari undang undang kip. mengenai pertanggungjawaban, tentu secara umum semua kementerian dan lembaga bertanggung jawab kepada anggaran yang telah diatur sedemikian rupa bagi masing masing lembaga sesuai yang diatur dalam undang undang apbn setiap tahunnya. dan masing masing lembaga, baik kementerian maupun nonkementerian juga harus melakukan pelaporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada negara dalam rangka asas asas umum, pemerintahan yang baik, dan asas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. bahwa dalil para pemohon yang merumuskan tugas dan fungsi komisi informasi sangat terganggu dengan keberadaan sekretariat komisi juncto merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dan undang undang kip sangat tidak beralasan karena ketentuan tersebut telah membatasi peranan sekretariat hanya sebagai dukungan administratif keuangan dan tata kelola. dan menurut pemerintah, ketentuan tentang sekretariat komisi informasi dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengaturan lebih lanjut yang menentukan:hal tersebut pada huruf huruf dan huruf merupakan kewenangan pembuat undang undang sesuai dengan undang undang dasar sehingga tidak bertentangan dengan undang undang dasar bahwa pengaturan alokasi kewenangan dalam pembentukan sekretariat komisi informasi berdasarkan dan undang undang kip, secara hukum otomatis akan membawa konsekuensi kepada pembentukan peraturan peraturan teknis yang menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat yang ditunjuk untuk memimpin sekretariat tersebut dalam bidang administratif, keuangan, dan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang undangan sehingga sekretariat komisi informasi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pertanggungjawabannya tidak semata mata diatur oleh undang undang kip, tetapi juga akan diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangan kewenangan yang diberikan oleh undang undang kip. contoh, kewenangan keuangan akan diatur oleh perundangan bidang tersebut. terhadap dalil para pemohon bahwa undang undang kip merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigo dan sebaliknya "no participation without tax"komisioner komisi informasi: bahwa pemohon hingga pemohon xxii adalah perseorangan warga negara indonesia yang dalam kesehariannya bekerja sebagai komisioner komisi informasi pusat dan komisi informasi provinsi yang diberikan tugas oleh nomor tahun untuk menjalankan undang undang guo. untuk membuktikan kedudukan para pemohon sebagai komisioner komisi informasi maka para pemohon mengajukan bukti yaitu surat keputusan pengangkatan para pemohon sebagai anggota komisi informasi. pemohon perseorangan warga negara indonesia yakni pemohon informasi publik: bahwa pemohon xxiii adalah perseorangan warga negara indonesia yang pernah menjadi pemohon dalam sengketa informasi publik komisi informasi publik. oleh karena itu, pengaturan dalam guo secara nyata dan faktual telah merugikan pemohon (vide bukti bahwa selain itu, pemohon xxxxbahwa para pemohon pemohon xxiii) mempunyai hak konstitusional merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid tentang mekanisme fit and proper test anggota komisi informasi provinsi dan kabupaten kotamenurut pemerintah bahwa sesuai dengan amanat ketentuan dalam undang undang dasar yang menyatakan, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. berdasarkan ketentuan undang undang dasar tersebut, untuk lebih mengoptimalkan lagi fungsi dari komisi informasi daerah, baik provinsi, dan kabupaten kota sebagai pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah, sudah sewajarnya mekanisme fit and proper test anggota komisi informasi tersebut dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakyat daerah. mengingat pemerintah pusat, pemilihan anggota komisi informasi pusat oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia. hal ini terkait dengan fungsi lembaga dewan perwakilan rakyat sebagai fungsi pengawasan yang selanjutnya daerah dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakyat daerah yang kedua lembaga tersebut dipilih oleh rakyat. sehingga menjadi suatu kepatutan ketika komisi informasi ini harus dipilih oleh dprd terkait fungsinya sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan daerah dan anggotanya dipilih dari masyarakat yang mempercayainya untuk duduk dan diberi tugas dalam kedudukannya sebagai anggota dprd. iv. kesimpulan. berdasarkan keterangan dan argumen tersebut atas, pemerintah menyimpulkan hal hal sebagai berikut. undang undang kip memberikan jaminan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar antara lain dengan keberadaan sekretariat sebagaimana diatur dalam undang undang kip, serta komposisi keanggotaan komisioner dan lingkup kewenangannya sesuai dengan dan undang undang kip. undang undang kip cast yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon sangat terkait erat dengan kebijakan pembentuk undang merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid undang, yaitu dpr bersama presiden (open legal policy) dan telah sejalan dengan ketentuan dan undang undang dasar mengingat undang undang dasar merupakan landasan konstitusional dalam membentuk komisi informasi yang bertugas untuk melakukan mediasi dan abdikasi nonlitigasi. sedangkan undang undang dasar memberikan pembatasan terhadap implementasi hak hak asasi manusia yang harus dibatasi oleh undang undang. bahwa adalah tepat jika anggapan dan usulan para pemohon tersebut disampaikan kepada pembentuk undang undang melalui mekanisme legislative review dan bukan melalui constitutional review. dengan perkataan lain, anggapan para pemohon sama sekali tidak terkait dengan isu konstitusionalitas pemberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon. petit.kan permohonan pengujian constitutional review ketentuan guoresiden secara keseluruhan. menyatakan ketentuan dan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar selain itu, presiden mengajukan (dua) orang ahli, yaitu prof. dr. ahmad ramli, sh, dan dr. hartono, sh, mcl serta satu orang saksi bernama rally amin simbolon yang telah didengar keterangannya bawah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sumpah dalam persidangan tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli presiden prof. dr. ahmad ramli, shn badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. jadi, ketika ahli menyusun undang undang ini yang menjadi filosofi dasar bahwa keterbukaan informasi publik itu akan mendorong good governance, akan mendorong demokratisasi, dan akan mendorong keadilan untuk semua masyarakat. kami waktu itu selalu mengatakan bahwa ada teori sinar matahari ketika satu ruangan ingin menjadi bersih dari bakteri, maka atap ruangan itu sebaiknya dibuka, sinar matahari masuk dan sinar matahari akan membunuh kuman kuman yang ada. undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, merupakan instrumen hukum nasional yang mewajibkan keterbukaan informasi publik tidak hanya bagi penyelenggara negara. saya ingin mengatakan tidak hanya bagi penyelenggara negara saja, tetapi juga untuk badan publik nonpemerintah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang nomor tahun yang berbunyi sebagai berikutatau organisasi nonpemerintah, sepanjang, sebagian, dan atau luar negeri . bahwa yang menjadi subjek keterbukaan informasi publik itu termasuk organisasi nonpemerintah, yang juga tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat dan luar negeri. komisi informasi adalah instrumen undang undang nomor tahun yang berfungsi sangat penting, saksi menekankan waktu itu untuk lahirnya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid undang undang yang kuat, untuk lahirnya undang undang yang dapat enforceable, maka diperlukan satu prasyarat lahirnya satu lembaga yang kuat. yang harus memberikan kekuatan agar undang undang ini dapat dilaksanakan dengan semestinya. saya ingin menekankan bahwa kehadiran lembaga dalam bentuk komisi informasi ini adalah sejalan dengan teori hukum yang kita anut. dimana hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi terminologi sebagai berikut, hukum adalah keseluruhan asas, kaidah, lembaga, dan proses. kehadiran lembaga yang notabene dalam undang undang ini adalah komisi informasi memiliki fungsi strategis untuk menjalankan sekaligus memelihara dan menjamin terlaksananya undang undang ini dengan baik. hal ini sejalan dengan terminologi komisi informasi, sebagai berikut, menetapkan petunjuk teknis, standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi, dan atau abdikasi nonlitigasi. dengan merujuk kepada poin ketiga atas, maka tugas komisi informasi yang diwakili para komisionernya adalah menjalankan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, dalam arti lain komisi informasi harus menjaga eksistensi keberadaan undang undang yang menaunginya itu. poin keempat atas adalah sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik bahwa komisi informasi memiliki tugas sebagai berikut. menjalankan undang undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaanya. menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau abdikasi nonlitigasi. dari uraian tersebut sangat nyata bahwa pembuat undang undang memberikan tugas yang sifatnya implementasi dan tugas lainnya sebagai penyelesaian sengketa atau settlement disputes nonlitigasi. dengan demikian kedudukan komisi informasi sebagai kuasi peradilan hanyalah merupakan salah satu fungsi komisi informasi. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo secara teoritik metode penyelesaian sengketa terbagi dua, yaitu penyelesaian sengketa abdikasi, yang terdiri dari pengadilan atau arbitrase dan sejenisnya. dan satu sisi yang lain, penyelesaian sengketa nonajudikasi, yang terdiri atas mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. jadi dengan demikian, ketika komisi informasi melakukan mediasi, maka mereka para komisioner sedang berada pada kompetensi penyelesaian sengketa nonajudikasi, tetapi ketika mereka selesai menyelesaikan dengan mediasi, dan tidak mendapatkan putusan yang baik, kemudian mereka milih nonajudikasi, maka mereka berada pada penyelesaian abdikasi, sehingga putusan putusan abdikasi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti pengadilan atau arbitrase. oleh karena itu, dimungkinkan kemudian melakukan putusan dan banding yang lebih tinggi. penyelesaian sengketa yang sifatnya abdikasi nonlitigasi dalam praktik juga dilakukan oleh unsur unsur yang berada lingkungan penyelenggara negara. misalnya komisi banding merek, komisi banding paten, dan peradilan pajak. dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik yang memiliki kompetensi untuk memutus adalah komisioner, komisi informasi yang bersifat bebas dan independen dan tidak diintervensi oleh siapapun termasuk perangkat sekretariat komisi karena sekretariat komisi semata mata hanya bersifat fasilitasi dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam memutus perkara. dengan demikian, pembuat undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, tidak mempersoalkan apalagi meragukan keberadaan sekretariat komisi yang diisi oleh orang orang pemerintah atau aparatur sipil negara. keberadaan pejabat pemerintah dalam sekretariat komisi adalah suatu keniscayaan, apa lagi jika dihubungkan dengan kewajiban pertanggungjawaban keuangan dalam sistem kuasa pemegang anggaran dan pejabat pembuat komitmen yang memerlukan kualifikasi tertentu. dalam praktik saat ini semua lembaga negara dan juga state auxiliary body, sistem sekretariat dan keuangannya dikelola oleh pejabat aparatur sipil negara, termasuk lembaga yang sangat kita hormati mahkamah konstitusi, mana hari ini kita hadir sini. walaupun dilakukan dengan sistem yang tidak selalu merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid seragam. ketika undang undang keterbukaan informasi publik disusun, terdapat pemikiran bahwa keberadaan komisi informasi diperlukan tidak hanya pusat tetapi juga dibentuk sampai dengan provinsi dan kabupaten kota daerah daerah. dengan dasar pemikiran ini, maka diperlukan fasilitasi yang memadai oleh pemerintah yang direpresentasikan melalui keberadaan sekretariat yang sifatnya fasilitasi yang berasal dari pejabat aparatur sipil negara pusat dan daerah. dengan mengacu kepada angka maka undang undang ini tidak membedakan kedudukan badan hukum publik, pemerintah, dan atau penyelenggara negara dengan organisasi nonpemerintah dalam kapasitasnya untuk membuka informasi kepada publik, sehingga tidak relevan untuk mempertentangkan kedudukan komisioner komisi informasi, baik pusat maupun daerah dengan berdasarkan pada keterwakilan pemerintah atau nonpemerintah. dengan dasar sikap ketidakberpihakan kepada masyarakat atau unsur unsur nonpemerintah. bahwa anggota komisi informasi baik pusat maupun daerah terdiri atas unsur pemerintah maupun masyarakat. keberadaan unsur pemerintah dalam satu lembaga negara bukanlah hal yang perlu dipersoalkan, apalagi dalam praktiknya keterwakilan pemerintah dalam komisi informasi pusat juga dilakukan melalui proses seleksi dan fit proper test oleh dpr, sehingga tidak ada perbedaan dengan calon calon komisioner lainnya. dengan melakukan refleksi terhadap lembaga lembaga negara yang lain, keterwakilan pemerintah ini pun merupakan hal yang wajar dan tidak dipersoalkan, apalagi jika dikaitkan dengan kedudukan badan publik dalam undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, yang meliputi tidak hanya badan publik penyelenggara negara, tetapi juga badan publik nonpemerintah. praktik selama ini menunjukkan bahwa keberadaan unsur pemerintah dalam berbagai lembaga negara tidak mempengaruhi independensi pimpinan lembaga dimaksud sebagai lembaga yang bersifat independen. jika sekiranya dalam praktik komisi informasi ternyata terdapat persoalan independensi karena unsur pemerintah, maka yang harus diperbaiki adalah implementasinya lapangan dan bukan yang merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid mempersoalkan undang undang ini. sehingga melakukan komparasi dengan lembaga lembaga negara yang lain yang juga ada keterwakilan pemerintah menjadi sangat penting. keberadaan fasilitasi untuk berjalannya tugas tugas komisi informasi pusat dan berbagai daerah menjadi bagian penting pelaksanaan keterbukaan informasi publik. dengan demikian peran pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dengan syarat para komisionernya tetap menjaga independensi karena sudah dijamin oleh undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. sikap yang tidak sesuai atau tidak mendukung kemandirian komisi informasi sejatinya merupakan pelanggaran terhadap undang undang nomor tahun sehingga yang harus diperbaiki adalah sikap pelaksananya dan bukan mengubah atau membatalkan undang undang nya. kesimpulan. bahwa undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik adalah merupakan implementing legislation dari konstitusi, khususnya dan undang undang dasar yang menjamin keterbukaan informasi publik dan akses masyarakat terhadap informasi yang berada pada badan publik itu. penyelenggara negara maupun organisasi nonpemerintah, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. dr. hartono, s.h., m.c.l bahwa banyak lembaga negara yang dibentuk oleh undang undang, tetapi bukan atas perintah undang undang dasar oleh karenanya lembaga negara tersebut termasuk dalam pengertian lembaga negara nonkonstitusi. lembaga negara tersebut diberi status sebagai lembaga negara yang mandiri atau independen: kemandirian atau independensi tidak bermakna bahwa lembaga negara tersebut sama sekali lepas, tidak mempunyai kaitan apapun dengan lembaga negara lain. kemandirian atau independensi diberikan sebatas mandiri dan independen pada soal soal yang berkaitan dengan fungsi yang diberikan kepada lembaga tersebut. kemandirian atau independensi lembaga mempuyai dua aspek sebetulnya, yang pertama adalah aspek merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid eksternal dan kedua adalah aspek internal. aspek eksternal lebih bersifat deklarator artinya pemberitahuan kepada publik tentang kemandirian atau independensi lembaga yang bersangkutan. sedangkan aspek internal mempunyai sifat obligation, artinya kemandirian atau independensi justru memberikan kewajiban kewajiban bahkan batasan dan larangan tertentu kepada pelaksana dari lembaga yang bersangkutan karena dengan adanya kewajiban, batasan, atau larangan tersebut kemandirian atau independensi lembaga dapat direalisasi. kemandirian bukan dimaksudkan sebagai atribut hak istimewa lembaga dari yang diberi status mandiri untuk berbuat semuanya tanpa batas, tapi justru kemandirian menjadi kewajiban dari pemangku tugas lembaga tersebut. kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman bukanlah hak istimewa hakim, tetapi justru kewajiban hakim untuk kemudian dibuatlah aturan yang justru membatasi hakim untuk berbuat tanpa batas. aturan aturan hukum saja tidak cukup untuk memaksa supaya hakim independen dan untuk itu diperlukan kode etik. kode etik memang mengekang kebebasan hakim dan kode etik diperlukan justru untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman diperlukan untuk melindungi hak pencari keadilan. tangan hakim yang tidak independen, keadilan akan sulit untuk ditegakkan. dengan demikian, kebebasan atau kemandirian bukanlah hadiah istimewa kepada hakim atau kekuasaan kehakiman, tetapi kewajiban yang harus dijalankan. dalam kasus guo, komisi informasi menurut undang undang nomor tahun disebut sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang undang dan peraturan pelaksanaan, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau indikasi nonlitigasi. kemandirian komisi informasi berkaitan dengan fungsinya, artinya komisi informasi wajib untuk mandiri ketika lembaga itu menjalankan fungsinya dan kalau sampai lembaga ini tidak mandiri maka pemangku tugas telah melanggar kewajiban yang ditetapkan undang undang. apabila sampai terjadi lembaga yang mandiri dipengaruhi oleh keinginan pihak luar dalam menjalankan fungsinya, maka kesalahan utamanya ada pada pengemban merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tugas lembaga ini, mengapa tidak menjalankan kewajibannya untuk mandiri? eksternalitas selalu cenderung mencari kesempatan untuk dapat mempengaruhi produk dari suatu lembaga guna mendapatkan keuntungan, termasuk produk dari lembaga yang mandiri sekalipun. ketentuan hukum sering sekali dibuat untuk mencegah penetrasi eksternal terhadap lembaga independen melalui larangan larangan umum, larangan larangan, namun demikian akhirnya semuanya kembali kepada integritas dari pemangku tugas lembaga yang bersangkutan dalam menghadapi tekanan bahkan godaan dari eksternalitas tersebut. eksternalitas dapat berwajah dua, penekanan yang menakutkan atau wajah menggoda yang menarik. dari fungsi komisi informasi sebagaimana tesebut atas, yang paling dekat dengan permohonan pemohon dalam hubungannya hak konstitusional yang digunakan batu uji, yaitu undang undang dasar adalah fungsi untuk menyelesaikan sengketa informasi dan mediasi dan atau abdikasi nonlitigasi. ahli berpendapat bahwa meskipun disebutkan komisi informasi adalah lembaga mandiri, namun pengertian mandiri yang dimiliki oleh komisi informasi tidak dapat dipersamakan dengan makna kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang disebut dalam undang undang dasar komisi informasi bukanlah penyelenggara kekuasaan kehakiman dan tidak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar konsideran mengingat undang undang nomor tahun tidak mencantumkan undang undang dasar dalam undang undang nomor tahun aturan tata cara pemeriksaan abdikasi nonlitigasi tidak menerapkan prinsip prinsip pemeriksaan peradilan, sebagai misal pengaturan tentang alat bukti, ketentuan persyaratan pengangkatan anggota komisi informasi yang terdapat dalam tidak terdapat syarat yang diperlukan untuk pengangkatan seorang hakim dalam peradilan. dengan demikian jelas bahwa original intent dari pembuat undang undang ini memang tidak bermaksud menjadikan sebagai lembaga peradilan, oleh karena tidak tepat kalau kemudian ketentuan tentang komisi informasi akan diuji dengan undang undang merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo dasar ahli berkesimpulan bahwa permohonan pemohon baik dari kelompok pertama yaitu yang terdiri dari atas anggota komisi informasi baik pusat maupun daerah, kelompok kedua yang bukan anggota komisi informasi baik pusat maupun daerah, tidak berdasar atau tidak beralaskan hukum karena undang undang dasar sebagai batu uji permohonan tidaklah tepat. para pemohon, baik kelompok pertama maupun kedua mendasarkan batu uji permohonan pada undang undang dasar ahli berpendapat bahwa permohonan kelompok pertama yaitu anggota komisi informasi yang mendasarkan permohonan pada undang undang dasar tidak berdasar pada rasionalitas yang benar, pemohon kelompok pertama mempunyai tugas agar supaya hak konstitusional seorang warga negara sebagaimana dijamin undang undang dasar dibolehkan apabila pengelola informasi menolak atau memberi akses informasi. jadi, pemohon dalam rangka menjalankan tugasnya, bagaimana dalam rangka menjalankan tugasnya dia kemudian mendalilkan pada hak hak individu, adalah tidak berdasar, kenapa pun juga digunakan dasar untuk menguji konstitusionalitasnya pada saat pemohon sendiri harus melakukan tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi? bahkan kalau kita lihat bahwa menurut undang undang nomor tahun fungsi komisi informasi menjalankan tugas, melaksanakan undang undang, dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. adanya fungsi ini sebetulnya lebih membuktikan bahwa komisi informasi letaknya pada ranah eksekutif karena dia melaksanakan undang undang, meskipun pada ranah itu pun tidak berarti tidak dapat disertai fungsi yang mandiri, yaitu fungsi fungsi dalam melakukan mediasi dan fungsi dalam melakukan abdikasi. kewenangan untuk melakukan mediasi dan abdikasi nonlitigasi akhirnya semuanya itu akan tergantung kepada pemohon sengketa informasi dan kepada termohonnya. mekanisme abdikasi tidak bersifat final karena salah satu pihak masih dapat mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid

aibenny korona, md. pekerjaan anggota dprd kabupaten tolikara warga negara indonesia alamat jalan kendala nomor kapulaga kabupaten tolikara provinsi papua dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada label rumbia, s.h., advokat dan konsultan hukum dari kawasan law firm berkedudukanyang diajukengan permohonanyang diajukan pemohon ini, ii. kedudukan hukum legal standing)anggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya huruf peran. pemohon adalah anggota dprd kabupaten tolikara periode tahun dari partai demokrat yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum legislatif tahun kabupaten tolikara, yaitu partai golongan karya partai golkar) memperoleh kursi, partai demokrat memperoleh kursi, dan partai kebangkitan bangsa pkb) memperoleh kursi, sehinggnentuan unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara, yaitu posisi ketua menjadi hak partai golkar, posisi wakil ketua menjadi hak partai demokrat dan posisi wakil ketua menjadi hak pkb. namun demikian gubernur papua menentukan lain dalam menetapkan unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara yang seluruhnya berasal dari partai golkar, pemohon mengajukan gugatan terhadap keputusan gubernur papua tersebut pengadilan tata usaha negara jayapura. pada awalnya gugatan pemohon dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara jayapura, namun pengadilan tinggi tata usaha negara makasar dan mahkamah agung dalam putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa keputusan gubenur papua guoperani3. menimbang bahwa berdasarkan dalil kerugian konstitusionadengan demikian, mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang undanghal hal sebagai berikut:berkaitan dengan permohonan pengujian huruf peran yang dimohonkan pengujian oleh pemohon: perbaikan permohonan pemohon bertanggal januari yang diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal januari i3. menimbang bahwa terhadappermohonan pemohojanuari menurut mahkamah berdasarkan ditentukan bahwa perbaikan permohonan disampaikan paling lamadesdesember pemohon menyampaikan perbaikan permohonan guo pada tanggal januarinovember yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal november yakni permohonan sebelum dilakukan perbaikan: pokok permohonan i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan huruf perabertentangan dengan dan uud menurut pemohon, peradilan tata usaha negara bersikap ganda sic! (multitafsir) dalam menerapkan ketentuan huruf peran karena satu pihak surat keputusan gubernur provinsi papua tentang penetapan unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara sebagai objek keputusan tata usaha negara (selanjutnya disebut keputusan tun), namun pihak lain surat keputusan gubernur provinsi papua guo tidak termasuk keputusan tun sebagaimana dimaksud dalam angka peran, dengan menyatakan bahwa surat keputusan gubernur provinsi papua tersebut sebagai keputusan politik yang merupakan kelanjutan dari keputusan komisi pemilihan umum. apabila dalam undang undang guo dinyatakan bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum karena penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan mahkamah konstitusimahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa huruf peran merupakan pengecualian dari keputusan tun sebagaimana diatur dalam angka perangertian keputusan tata usaha negara (keputusan tun) sebagaimana diatur dalam angka peran tersebut mempunyai arti yang sangat luas karena penetapan tertulis (beschikking) tidak hanya menunjuk kepada bentuk formalnya, berupa surat keputusan dan sebagainya, melainkan juga menunjuk kepada isinya, sebuah memo atau nota sudah dapat memenuhi syarat tertulis sebagai suatu keputusan tun apabila sudah jelas mengenai tiga hal, yaitu (i) badan atau jabatan tun yang mengeluarkan keputusan: (ii) maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu, dan (il) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan dalamnya. pengertian badan atau pejabat tata usaha negara pejabat tun) menurut angka peran tidak hanya menunjuk kepada nama ataupun kedudukan strukturnya dalam salah satu kekuasaan negara, namun juga menunjuk kepada fungsi yang dilaksanakan, sehingga suatu badan yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai suatu badan atau pejabat tun, dengan demikian, menurut mahkamah pembatasan keputusan tun sebagaimana diatur dalam peran, khususnya huruf sangat diperlukan supaya tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun dapat digugat peradilan tata usaha negara karena keputusan tun guo sangat berkaitan dengan kewenangan lembaga lain: menurut mahkamah permohonan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan huruf peran justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab dengan dibatalkannya dalam undang undang guo akan mengakibatkan adanya dualisme kewenangan lembaga dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi. kewenangan peradilan tata usaha negara dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum apabila tidak ada huruf peran maka didasarkan pada angka undang undang guo. adapun kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum didasarkan pada uud yang selanjutnya diatur kembali dalam huruf juncto huruf i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamahhamdan zelda panitera pengganti, ttd. suwardsetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"uud bahwa selain itu, semua pihak yang terkait dengan pemilihan umum dan hasil hasil pemilihan umum legislatif serta hak hak atas hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan umum legislatif, wajib dijunjung tinggi oleh para pihak, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam negara kesatuan republik indonesia sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpd, dpr provinsi, dprd kabupaten dan kota (buktitermasuk pada undang undang tentang peradilan tata usaha negara yang saat ini dimohonkan pengujiannya oleh pemohon, bahwa pemohon terpilih sebagai anggota legislatif, dalam hal ini, anggota dprd kabupaten tolikara, provinsi papua sebagaimana diatur sebelumnygantbukti bukti bahwa kemudian pemohon ternyata tidak terpilih sebagai salah satu unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara periode berdasarkan usulan bupati kabupaten tolikara yang kemudian ditetapkan oleh gubernur papua (bukti bukti bahwa pemohon telah mempersoalkan keputusan gubernur papua pengadilan tata usaha negara jayapura, pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dan mahkamah agung, namun gugatan pemohon dinyatakan tidak diterima, bahwa gugatan pemohon tidak diterima karena menurut peradilan umum, yakni keputusan gubernur papua merupakan objek dalam ruang lingkup politik, sehingga tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka dan huruf undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, bahwa akibatnya, kerugian pemohon terus berlanjut karena permasalahan yang dihadapi pemohon dan merugikan hak hak konstitusional pemohon terus berlanjut hingga saat ini, yakni tidak dapat menduduki posisi sebagai salah satu unsur pimpinan pada dprd kabupaten tolikara, provinsi papuamerupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian dari pokok pokok permohonan ini: bahwa pemohon adalah salah satu anggota terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun untuk kabupaten tolikara provinsi papua dan telah dilantik sebagai anggota dprd kabupaten tolikara periode tahun (bukti bahwa perolehan kursi pada pemilihan legislatif tahun kabupaten tolikara adalah partai golongan karya sebanyak kursi, partai demokrat kursi, partai kebangkitan bangsa kursi (namun menduduki urutan ke karena perolehan suara terbanyak ketiga pada pemilu legislatif): bahwa urutan perolehan kursi pada pemilu legislatif tahun berkaitan dengan penetapan unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara tahun ini sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpd, dpr dan dprd (bukti bukti bahwa oleh karena itu unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara menjadi sebagai berikut, posisi ketua menjadi hak dari partai golongan karya, posisi wakil ketua menjadi hak dari partai demokrat dan posisi wakil ketua menjadi hak dari partai kebangkitan bangsa: bahwa pemohon berdasarkan rekomendasi dan keputusan partai demokrat, diajukan sebagai calon unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara mewakili partai demokrat untuk posisi wakil ketua sesuai dengan banyak perolehan kursi yang diperoleh partai demokrat kabupaten tolikara (bukti bukti bahwa karena mayoritas anggota dprd kabupaten tolikara adalah dari partai golongan karya dengan komposisi kursi keanggotaan dari kursi keanggotaan dprd kabupaten tolikara, maka pada saat rapat paripurna untuk persetujuan unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara, bukan persetujuan terhadap keterwakilan dari (tiga) partai politik menduduki perolehan kursi suara (tiga) teratas yang terjadi, sebaliknya terjadi pemaksaan kehendak dari fraksi golongan karya dengan menempatkan (tiga) anggotanya sebagai calon unsur pimpinan (bukti bukti bahwa ketiga calon unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara yang berasal dari partai golongan karya tersebut adalah: dr. desus korona partai golongan karya, sebagai ketua) muhamad syair partai golongan karya, sebagai wakil ketua masak korona, partai golongan karya, sebagai wakil ketua ii) ketiganya kemudian diusulkan oleh bupati kabupaten tolikara, yang saat itu menjabat sebagai ketua dpd partai golongan karya kabupaten tolikara, gubernur papua untuk ditetapkan sebagai pimpinan dprd kabupaten tolikara yang definitif (bukti bahwa pemohon merasa tidak adil dengan adanya penetapan unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara yang seluruhnya berasal dari partai golongan karya tersebut melalui keputusan gubernur papua tersebut dengan mengajukan gugatan pengadilan tata usaha jayapura (bukti bahwa gugatan pemohon mulanya dikabulkan oleh pengadilan tata usaha jayapura, yang pada pokoknya keputusan gubernur papua bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd, tetapi kemudian oleh pengadilan tinggi tata usaha makassar yang dikuatkan mahkamah agung gugatan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (bukti bukti bukti bahwa alasan hukum yang mendasari putusan pengadilan tinggi tata usaha makassar dan mahkamah agung adalah keputusan gubenur papuaundang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara,bahwa menurut pemohon, pengadilan tata usaha negara bersikap ganda dalam menerapkan ketentuan pada huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan tata usaha negara ini, karena ternyata pengadilan tata usaha menerima dan memutus perkara yang objeknya adalah keputusan dari komisi pemilihan umum, namun pada bagian lain menyatakan objek gugatan yang diajukan pemohon berkenaan dengan keputusan gubernur papua yang menetapkan unsur pimpinan dprd kabupaten tolikara sebagai keputusan politik yang merupakan kelanjutan dari keputusan komisi pemilihan umum, yang bukan merupakan objek dari ptun sehingga gugatan pemohon tidak diterima, bahwa bila ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara ini terus dibiarkan tanpa ada penegasan, maka kerugian bagi pemohon terus akan berlanjut dan berpotensi menimbulkan kerugian pula bagi warga negara indonesia lainnya: bahwa kalau pun huruf undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak akan terjadi kekosongan hukum, karena telah ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bahwa sengketa tentang hasil pemilihan umum, pemilihan anggota dpr, dpd, dprd, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusiperadilan tata usaha negara lembaran negara tahun tahunmana tersebut bawah ini, yaitu:ata usaha negara jayapura nomor ptun jpr, tanggal juni bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor ptun mks, tanggal maret bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal septhuruf perwarga negara indonesia isi!) (maksudnya perorangan warga negara indonesia), sehingga berdasarkan pemohon dapat mengajukan pengujian undang undang guo terhadap ue nama raja besaran situmorang, s.h.,m. hum. maa alamat perumahan dramas blok jakarta timur jalan m.h. sitorus nomor sibolga, sumatera utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada dr. teguh samudera, s.h.,m.h., dr. bernard nainggolan, s.h.,m.h., korea tambunan, s.h., amor tampubolon, s.h., eben ever sitorus, s.h., bahari gultom, s.h., henri gani purba, s.h., politik marbun, s.h., sahat gultom, s.h., rongga hutasoit, s.h., menanti panjaitan, s.h.,m.h., fernando silalahi, s.h.,m.h., pardomuan simanjuntak, s.h., raises situmorang, s.h., jerry ferdy simatupang, s.h., victor steven pcs santri, s.h., charles a.m. hutagalung, s.h., taufan huntsman, s.h., william panjaitan, s.h., aston hadisaputra, s.h., dedy ronald gultom, s.h., wirid fernando s.,s.h., rohani sirait, s.h., megawati, s.h., timbul tambunan, sos., s.h., roy yanto simangunsong, s.h., gading santri, s.h., loan sekolah butarbutar, s.h., dan manasi harian, s.h. para advokat, asisten advokat, dan pembela umum yang bergabung dalam tim pembela raja besaran situmorang, yang beralamat jalan cikini raya nomor mentengangka undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana nomor tahun kurapmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kesalahannya terbukti dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah : untuk menjajaki alasan pembuat undang undang merumuskan kurap, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin "tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum . pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan kurap. dari penjelasan pembuat undang undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction intim dengan sistem pembuktian menurut undang undang secara positif (positif wettelijk stelsel jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian conviction intim, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dan ukuran objektif. oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakangan kehidupan yang bersangkutan. setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda: sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragama dalam pemidanaan. akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa semata mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar benar bersalah:timbangan yang serasi dari kejahatan tindakan tercela di,, sesuai denganmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penyidikan terhadap tindak pidana apapun, termasuk menetapkan tersangka maupun dalam melakukan tindakan penahanan, bahwa undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan: dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, komisi pemberantasan korupsi berasaskan pada: kepastian hukum: keterbukaan: akuntabilitas: kepentingan umum: dan proporsionalitas. bahwa menurut menentukan: pimpinan pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf disusun sebagai berikut:, bahwa selanjutnya pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada bekerja secara kolektif, yang dalam penjelas: bahwa salah satu pimpinan komisi pemberantasan korupsi, yakni bambang widjajanto, sebagai bidang penindakan patut diduga mempunyai benturan kepentingan (conflict interest) dan atau tidak lagi independeyang menetapkan pemohon sebagai tersangka dan kemudian dilakukan tindakan penahanan, mengingat: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pimpinan komisi pemberantasan korupsi, bidang penindakan tersebut sebelumnya adalah kuasa hukum salah satu pasangan calon bupati dina riana samosir dan wakiltahun sebagaimana register perkara nomor php.d ix mahkamah konstitusi. pimpinan komisi pemberantasan korupsi bidang penindakan tersebut pada waktu pemeriksaan sengketa pilkada tersebut mahkamah konstitusihingga telah tetap menurut hukum. hal ini dapat dilihat pada risalah sidang perkara nomor php.d ix persidangan jumat, tanggal maret pada halaman dan halaman padahal sama sekali pernyataan tersebut tidaklah benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan perkataan lain keterangan pernyataan tersebut dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku, meskipun sesungguhnya tidak berkaitan dengan pokok perkara. kami kutip sebagian pernyataan keterangan tersebut, halaman alinea yakni: berdasarkan itu kami ingin menyatakan bahwa posisi hukum calon nomor guo cukup beralasan untuk dibanggakan., untuk didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah dalam pemilukada tapanuli tengah periode bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sampai diatas,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan undang undang tersebut, bahwa selain itu oleh karena tidak adanya rumusan yang jelas dan tegasbutir dan kurap,butir dan kurmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbutir dan kurappenyidik komisi pemberantasan korupsi kpk)butir dan kurapbutir dan kurapbutir dan kurapbutir dan kurapkomisi pemberantasan korupsi republik indonesiaerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idoktober pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi karena pemohon mengajukan permohonan permintaan agar pemohon diberi penjelasan keterangan tentang dua alat bukti yang sah yang dijadikan dasar penetapan pemohon sebagai tersangka dan meminta (dua) alat bukti yang sah untuk diperlihatkan terhadap pemohon, akan tetapi komisi pemberantasan korupsi tidak memindahkannya dengan alasan akan dibuktikan dalam persidangan, demikian juga meskipun dalam berita acara pemeriksaan pemohon oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi tidak ditanyakan tentang bukti atau alat bukti terhadap dugaan sangkaan yang dijadikan dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, akan tetapi komisi pemberantasan korupsi telah melakukan penahanan rutan) terhadap pemohon, pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena adanya pembatasan bahkan menghalang halangi pemohon mendapatkan obat yang dikirim oleh keluarga sesuai kebutuhan kesehatan pemohonmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, komisi pemberantasan korupsi:,yang mengandung cacat yang dapat ditafsirkan semau maunya,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ibutir dan kurapbutir dan kurapnegara sebagaimana diuraikan atas, bahwa pemohon juga menyadari, satu sisi apabila mahkamah konstitusi menyatakan butir dan kurap bertentangan dengan dan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu,, dapat terjadi kekosongan hukum (wetsvacuum)ya majelis hakim mahkamah konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: ivmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoymerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmk yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunyakni: angka mengatur: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idprovisi menerima permohonan provisi pemohon, memerintahkan kepada komisi pemberantasan korupsinomor spin. dik tanggal agustuskomisi pemberantasan korupsi tentang pencegahan dalam perkara pidana sampai adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara goyang mempunyai kekuatan hukum tetap: dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pengujirhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahunkarena penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi menjadi cacat secara yuridis karena adanya benturan kepentingan (conflict merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id interest) dan atau tidak lagi independen sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dantertentu yang berwenang menerapkan ketentuan undang undang tersebut atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggapangka angka angka dan serta undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum. acara pidana, lembaran negara tambahan lembaran negara dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) diartikan bahwa bukti permulaan dan bukti yang cukup itu jelas tolak ukurannya dan harus diberikan dan atau ditunjukkan kepada tersangka atau terdakwacara pidana dan penjelasannya, bukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama raja besaran situmorang, s.h.: bukti fotokopi surat panggilan nomor spl merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bertanggal september perihal pemanggilan raja besaran situmorang untuk menghadap penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk), bukti fotokopi surat panggilan nomor spl bertanggal september perihal pemanggilan raja besaran situmorang untuk menghadap penyidik kpk, bukti p fotokopi surat perintah penahanan nomor spin. han bertanggal oktober perihal penahanan terhadap tersangka raja besaran situmorang:permohonan bukti transfer rekening ratu samgat dari subur efendi dalimunthe dan bukti transfer dari heroin pasaribu kepada ratu samgatmohon penjelasan dasar hukum penetapan raja besaran situmorang, s.h.,m. hum., sebagai tersangka: bukti p fotokopi surat gubernur sumatera utara nomor bertanggal oktober perihal penugasan wakil bupati tapanuli tengah selaku pelaksana tugas bupati tapanuli tengah, bukti fotokopi surat komisi hak asasi manusia nasional komnasham) nomor k pmt xi1 bertanggal desember perihal pengaduan masyarakat, selain itu, pemohon mengajukan (dujanuari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. made darma weda, s.h.,m.s. yang menjadi permasalahan dalam permohonan pengujian ini adalah: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adanya kalimat .bukti permulaan. , dalam angka dimana secara lengkap disebutkanadanya kalimat .terdapat cukup bukti. dalam angka dimana secara lengkap disebutkan:: adanya kalimat .bukti permulaan yang cukup , dalam dimana secara lengkap disebut: adanya kalimat .bukti yang cukup. dalam dimana secara lengkap disebutadanya istilah yang berbeda beda tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah istilah bukti permulaan , cukup bukti , bukti permulaan yang cukup , dan bukti yang cukup , memiliki pengertian yang sama atau memiliki pengertian yang berbeda dalam literatur, mengenai bukti permulaan yang cukup, lintang berpendapat bahwa secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan kurap itu harus diartikan sebagai "bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud dalam kurap, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. sedangkan menurut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yahya harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaanketidakpastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup: adanya istilah yang berbeda, seperti telah disebut sebelumnya, yang menimbulkan praktik yang berbeda beda antara penegak hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum. dalam hukum (acara) pidana, kepastian hukum menjadi hal yang bersifat condition sine gua non. mengapa demikian? kurap adalah hukum prosedur yang menentukan proses penegakan hukum pidana materiil. dalam proses penegakan hukum pidana materiil, penegak hukum sebagai aparat negara berhadapan dengan masyarakat warganegara, sehingga diperlukan aturan main yang jelas, agar tidak terjadi kewenangan oleh aparat, tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, yang akan berakibat penderitaan bagi masyarakat. untuk itulah terdapat batasan batasan dalam proses penegakan hukum pidana, kurap tidak mengatur dan memberikan pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan kata bukti permulaan , cukup bukti , bukti permulaan yang cukup , dan bukti yang cukup . dalam penjelasan kurap hanya disebutkan bahwa:namun dalam praktik terdapat pengaturan yang. dalam praktik, ketiga istilah tersebut nampaknya memiliki arti yang berbeda, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda beda pula, dalam proses penyidikan, bukti permulaan sebagaimana tercantum dalam angka oleh polri, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah laporan dan (satu) bukti. hal ini tercantum dalam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id angka peraturan kapolri kerkap) nomor tahun tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yang menyatakan sebagai berikut: bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan: peraturan kapolri mengenai alat bukti, berbeda dengan kurap. dalam kurap disebutkan mengenai alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. dalam kurap, tidak terdapat istilah laporan polisi. sedangkan dalam kurap dinyatakan, dalam kurap, merujuk pada apa yang telah ditentukan dalam kurap: apabila dibandingkan antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil, maka hukum pidana materiil mengenal asas null delicatus nulla pena sine praevia lege penari, yang merupakan bagian dari asas legalitas. dengan adanya asas tersebut, maka hukum pidana harus bersifat pasti (lex certa) dan tertulis (lex scripta), sehingga tertutup peluang adanya berbagai penafsiran. demikian pula dalam hukum pidana formil, yang merupakan hukum acara, bukanlah semata mata masalah prosedural tetapi lebih dari itu. hukum acara pidana sangat bersentuhan dengan hak asasi manusia ham), sebagai akibat dari adanya penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, dan pemidanaan, sehingga masalah prosedural ini tidak bisa diabaikan begitu saja: asas legalitas, merupakan suatu asas yang sangat penting dalam hukum pidana dan merupakan tonggak bagi hukum pidana. dalam asas legalitas nampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. schaffmeister menyatakan bahwa asas legalitas memiliki fungsi melindungi, yaitu bahwa berlakunya asas legalitas memberikan perlindungan kepada undang undang pidana, yaitu melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. hal ini juga merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id dinyatakan oleh machteld boot bahwa: the idea that the principle legality nullumcrimen sine lege meant secure the legal position citizens vis a vis the state . selain fungsi melindungi, hukum pidana juga memiliki fungsi instrumental, yaitu dalam batas batas yang ditentukan undang undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas tegas diperbolehkan. dengan demikian, secara keseluruhan, tujuan dari asas legalitas adalah: memperkuat kepastian hukum: menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa: mengefektifkan deterjen function dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh penerapan rule law : asas legalitas yang tercantum dalam kuhp itu memang dilahirkan sebagai akibat dari rezim yang otoriter. penguasa, pada waktu itu, kalau menuntut tidak ada undang undangnya, tetapi hanya didasarkan pada kebencian saja. asas legalitas dimaksudkan untuk membatasi kesewenang wenangan, dan hingga saat ini tidak ada perubahan: pandangan tentang asas legalitas dalam hukum acara pidana, dikaji oleh andi hamzah, yang menyatakan bahwa asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih keras dibandingkan dengan hukum pidana materiil. dengan mengutip pendapat duisterwinkel dan mulai, andi hamzah mengemukakan bahwa dalam kurap disebutkan undang undang (wet) yang artinya hanya undang undang dalam arti formil. jadi hanya berkaitan dengan undang undang, yang untuk indonesia, dibuat oleh pemerintah bersama sama dengan dpr. dengan demikian, hukum acara pidana tidak dapat diatur dengan perda peraturan daerah). berbeda dengan kuhp yang menggunakan istilah perundang undangan pidana , yang berarti hukum pidana materiil dapat diatur dalam perda, karena perda merupakan perundang undangan (pidana). dengan demikian orang dapat dipidana berdasarkan perda, tetapi tidak dapat ditangkap, dan ditahan berdasarkan perda. dengan demikian, asas hukum acara pidana lebih keras daripada hukum pidana materiil. kurap yang berlaku sekarang sesungguhnya dibuat dengan mendasarkan pada prinsip due process law, yang nampak dengan memberikan perlindungan ham bagi tersangka dan terdakwa. dalam sistem peradilan pidana, due process law diartikan sebagai suatu proses hukum merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id yang baik, benar dan adil. proses hukum yang demikian terjadi, berikan semua hak tersangka terdakwa yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas asas dan prinsip prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif). prinsip due process law tidak lepas dari negara hukum, equality before the law, due process lawuntuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, maka dalam hukum acara istilah yang dipergunakan haruslah bersifat pasti (lex certa). bahasa yang dipergunakan harus bersifat pasti serta tidak memberi peluang terhadap berbagai penafsiran (lex stricta). cukup bukti , bukti permulaan , bukti yang cukup , merupakan kalimat yang dapat ditafsirkan sesuai kehendak dan kepentingan dari masing masing instansi. menurut ahli, istilah tersebut haruslah definitif sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. sebagai contoh, yang dimaksud dengan bukti adalah alat bukti. sebagaimana merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang ditentukan dalam kurap. luar itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti. kurap menentukan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. artinya, tidak ada hukum acara luar kurap, meskipun terdapat perkecualian sebagai lex specialis: berdasarkan apa yang telah dipaparkan, maka menurut ahli, kata cukup bukti , bukti permulaan , bukti yang cukup , harus ditentukan secara definitif. dengan merujuk pada kurap, dan kurap, maka cukup bukti , bukti permulaan , bukti yang cukup , haruslah dipahami sebagai (dua) bukti yang sah sesuai yang ditentukan dalam kurap: selain itu, ahli dr. made darma weda, s.h.,m.s. juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam hukum pidana terdapat prinsip asas lex certa. asas lex stricta muncul dari asas null delicatus nulla pena sine praevia lege penari: ada salah satu contoh norma setelah penangkapan segera diberitahukan kepada keluarga. nomenklatur segera dalam praktiknya menimbulkan penafsiran bermacam macam: alat bukti tercantum dalam kurap: ketika seseorang ditentukan menjadi tersangka, ditangkap, kemudian dijatuhi pidana sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. oleh karena itu, penyadapan harus mendapat izin ketua pengadilan karena dalam tindakan tersebut terdapat pengurangan hak hak seseorang. ketika seseorang ditentukan sebagai tersangka maka berkurang kebebasannya, dalam konteks penyidikan harus dipastikan norma hukumnya dan jangan sampai ada penafsiran yang berbeda beda, bukti permulaan yang cukup dalam kasus korupsi terdapat standar ganda yang tidak jelas, begitu pula proses pendidikannya. proses penyidikan kepolisian, ketika seseorang ditentukan sebagai tersangka maka berhak mendapat berita acara pemeriksaan bap), namun seringkali tidak bisa. padahal undang undang sudah memberikan jaminan bahwa tersangka berhak dan harus mengetahui dakwaan dan tuduhannya. begitu pula dengan alat bukti yang juga harus diberitahukan kepada yang bersangkutan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengaturmengaturperkara dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada akil mochtar selaku hakim mahkamah konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kabupaten tapanuli tengah tahun yang diserahkan kepadanya untuk diadili ,suai dengan laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor: letak kpk tanggal oktober juncto surat perintah penyidikan nomor spin. dik tertanggal agustus pada komisi pemberantasan korupsi kpk): bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan nomor spin. dik tertanggal agustus pemohon telah dipanggil sebagai tersangka sesuai dengan surat panggilan nomor spl tanggal september dan surat panggilan ke nomor spl tanggal september (bukti dan bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam kasus korupsi, ada bukti yang harus diuraikan. berdasarkan kurap, logikanya secara hukum tertutup kemungkinan hukum acara pidana luar kurap, namun masih ada yang sifatnya lex specialis: dalam kasus korupsi diperlukan kriteria minimal untuk menentukan alat bukti dalam proses penyidikan dan penangkapan: dalam kurap, tidak ada kejelasan mengenai bukti permulaan, sehingga harus diberikan kejelasan dalam arti harus ditentukan seperti apakah bukti permulaan dan berapa jumlah bukti tersebut, dalam kurap, alat bukti berupa petunjuk dan saksi dapat menjadi suatu petunjuk yang juga diakui dalam kurap: salah satu alasan pra peradilan adalah tidak adanya cukup bukti. namun, kepolisian tidak pernah memberikan bukti tersebut secara terbuka: natalis pirai, ip. hak hak tersangka dalam proses hukum pidana yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia: bahwa indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan pancasila dan undang undang dasar hal ini mengandung arti bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi ras, suku, agama, politik dan status sosial. uud dengan tegas menyatakan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya keadilan dalam penerapan hukum (fairness the application the law). demikian halnya, indonesia melalui tahun telah meratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik international covenant civil and political rights occur) yang juga memuat tentang prinsip prinsip penting yang tegaknya sebuah sistem peradilan pidana yang adil: bahwa berdasarkan ketentuan kurap alat bukti terdiri dari: keterangan saksi: keterangan ahli, surat: petunjuk: dan keterangan terdakwa, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai "bukti permulaan yang cukup""bukti permulaan yang cukup" ialah bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id:menurut yahya harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti"ketidakpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. yang paling rasional dan realitas, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". jika seperti ini rumusan kurap maka pengertian dan penerapannya lebih pasti. yahya harahapmenyatakanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id": bahwa dari penjabaran atas, bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penahanan, penetapan tersangka, dan penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. dalam hal ini, dalam tahapan penangkapan dan penetapan tersangka, bukti permulaan yang cukup tersebut benar benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: bahwa dalam proses peradilan pidana dalam kontek hak asasi manusia, secara tegas diatur hak tersangka melalui ketentuan occur menyatakan". occur menegaskan": bahwa pemberitahuan mengenai tuduhan yang dikenakan tidak berarti membatasi hak tersangka untuk diberitahukan mengenai alat bukti yang dipergunakan untuk menetapkan sebagai tersangka atas dasar penahanan. hal itu sebagai bagian dari upaya untuk kepentingan pembelaan sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang: kepastian ini dilakukan untuk melindungi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan rujukannya hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana amerika, yang menegaskan bahwa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas affidavit and testimony, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian: dengan telah diumumkannya ketentuan bahwa penyidik dan jpu berkewajiban untuk mengumpulkan alat bukti dengan cara cara yang tidak melawan hukum dan hanya alat bukti yang diperoleh secara sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahannya. hal itu juga menjadi bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka terdakwa dalam proses pengumpulan alat bukti untuk tidak dipaksa (disiksa, rekayasa, dll) agar mengakui kesalahannya sebagaimana diatur huruf occur: bahwa pemberitahuan atas tuduhan yang dibanggakan dan atau mengenai alasan penahanan dengan bukti bukti tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi yang dijamin dalam undang undang nomor tahun tentang ham yang menyatakan bahw" dan occur tersebut atas, berdasarkan seluruh penjelasan atas, berdasarkan hukum dan hak asasi manusia, maka mendukung agar dilakukan mahkamah konstitusi menegaskan atau menerbitkan norma dengan menghapus ketentuan angka dan tentang kurap khususnya mengenai frase "bukti permulaan yang cukup" karena tidak memberikan kepastian dan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapannya, selain itu, ahli natalis pirai, s.ip. juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: kovenan perserikatan bangsa bangsa pbb) bahwa seseorang tidak dapat ditangkap dan ditahan secara sewenang wenang, sehingga perlu diberitahukan kepada yang bersangkutan tuduhan apa yang dikenakan terhadapnya, hak asasi manusia ham), antara lain hak untuk tidak disiksa, tidak ditangkap, dan tidak dituduh harus dibuktikan dan hanya bisa dibatasi dengan undang undang. hal ini berarti alat bukti berupa keterangan ahli, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id surat tunjuk keterangan, dan laporan polisi bukan undang undang dari prinsip ham, bukti adalah apa yang tertulis dalam undang undang hukum pidana, sehingga lebih jelas dan tegas dan setiap individu yang berperkara bisa menyiapkan diri untuk menghadapi proses peradilan:desember yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan rutan kpk karena dugaan tindak pidana korupsi diikuti dengan pencegahan terhadap pemohon untuk meninggalkan wilayah negara republik indonesia selama satu tahun. menurut pemohon, hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya angka dan kurap: pemohon merasa dirugikan dengan ditetapkannya status pemohon sebagai tersangka dalam proses penyidikan kpk karena kpk. tidak bersedia memperlihatkan dan menjelaskan tentang bukti permulaan sebagaimana tercantum dalam angka kurap. bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum dalam kurap dan bukti yang cukup sebagaimana tercantum dalam kurap kepada pemohon meskipun pemohon telah meminta baik secara lisan maupun tertulis: pemohon juga merasa dirugikan karena terhadap pemohon sebagai tersangka dikenakan larangan meninggalkan wilayah negara republik indonesia dan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai bupati tapanuli tengah periode tahun sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau,jika dibandingkan kurap, pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya angka kurap karena tersebut multitafsir, sehingga tidak ada kepastian hukum dan bertentangan dengan dan undang undang dasar ii. tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon. bahwa pemohon mengajukan constitutional review karena pemberlakuan angka dan kurap yang menurut pemohon dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar menurut pemerintah, hal ini tidak memiliki dasar karena guo merupakan aturan yang dijadikan dasar penegakan hukum dalam sistem hukum acara pidana, bahwa terhadap keberatan yang diajukan dan diputus oleh mahkamah konstitusi adalah bertentangan atau tidak suatu norma undang undang dengan konstitusi, bukan mengenai penerapan atau implementasi dari norma undang undang yang dianggap pemohon melanggar hak konstitusionalnya,? juga apakah terdapat kerugian konstitusionalsehingga, pemerintah berpendapat pemohon dalam permohonan.merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa dalam permohonannya, pemohon beranggapan guo kurap yang menyatakan sebagai berikut. angka merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana , ketentuan tersebut oleh pemohondalil pemohon terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon sebagai tersangka yang pada intinya dirugikan karena tidak tersedianya penyidik. kpk memperlihatkan dan menjelaskan tentang bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana akibat angka dan kurap yang multitafsir, pemerintahharus dipahami sebelum penyidik melakukan penangkapan dan penahanan kepada pemohon, ada serangkaian tindakan yang disebut penyelidikan, yaitudivide butir kuhapij: selanjutnya, sesuai dengan angka kurap yang menyata, berdasarkan tahun nomor kep. ja nomor pol kep tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana mahkejapol dan pada peraturan kapolri nomor pol kep xi1 petunjuk,dua alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut atas,n menafsirkan angka dan kurap: selanjutnya,perlu diingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan suatu proses yang seluruhnya dijamin dan dilindungi undang undang dan penggunaan wewenang untuk melaksanakan proses tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang undang yang memberikan kewenangan tersebut: bahwa kurap disusun dengan pertimbangerta untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum: terhadap dalil pemohon yang pada intinya merasa dirugikan akibat larangan meninggalkan wilayah negara republik indonesia dengan larangan melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai bupati tapanuli tengah periode tahun pemerintahperaturan pemerintah pengganti undang undang, kepala daerah yang sedang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsesuai dengan ketentuan perundang undangan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya dan selanjutnya jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan, wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah tersebut: bahwa larangan pemohon bepergian meninggalkan wilayah negara republik indonesia dalam rangka untuk memudahkan proses penanganan perkara dan hal tersebut dilakukan kpk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kpk dan larangan yang sama juga berlaku bagi kepala daerah kepala daerah lainnya yang sedang menghadapi proses hukum: bahwa semua proses hukum yang dijalani pemohon dalam perkara dimana status pemohon adalah sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, pemerintah dapat memberikan keterangan bahwa tidak ada satu pun dalam proses tersebut yang mendiskriminasi pemohon atau pun membuat kedudukan pemohon dalam hukum berbeda dari orang lain, bahwa terhadap ketentuan kurap menurut pemerintahregister perkara nomor puu viii tanggal maret dan dalam register perkara nomor puu ix tanggal april yang amar putusannya menyatakan ditolak dan tidak diterima, iv. petihukum acara pidana atau kura(legal standing):berantasan korupsi,sebagai warga negara yang baik dan taat hukumkepastian hukum keadilan. faktanya, akibat penerapan angka dpenetapan pemohon sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi sesuai surat perintah penyidikan nomor spin. dik tanggal agustus. bahwa berdasarkan surat perintah penahanan nomor ., pemohon. telah dilakukan penahanan rumah tahanan komisi pemberantasan korupsi untuk masa tahanan selama hari, terhitung sejak tanggal oktoundang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana nomor tahun kurap), bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan pemohon yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi yang memiliki ketidakjelasan legalitas dan kepastian hukum atas penerapanng multi tafsir, bahkan dominannya komisi pemberantasan korupsi menggunakan kekuasaan secara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ibertanggal januari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari yang pada pokoknya pemohon menyatakan tetap dengan.ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi kpk), yang kemudian ditahan rumah tahanan kpk untuk masa tahanan selama (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal oktober pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya angka dan kurap karena pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan akibat penerapan tersebut yang tidak jelas legalitas dan kepastian hukumnya. menurut pemohon, penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya diakibatkan oleh kekeliruan penafsiran angka dan kurapdan kurap, sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahkan dicegah untuk meninggalkan wilayah negara republik indonesii3.6jperbaikan permohonan pemohon yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari selasa, tanggal november pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan, bertanggal november yangtelah melewati tenggat, karena disampaikan dalam persidangan pada tanggal november sehingga perbaikan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. dengan demikian, mahkamah hanya akan mempertimbangkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id permohonan pemohon, bertanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober dalam provisi menimbang, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan provisi dalam perkara guo dengan alasan sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap diri pemohon, sementara pemeriksaan terhadap pokok permohonan masih berjalan dan hak konstitusional pemohon tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. oleh karenanya, pemohon memohon. agar mahkamah menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan kpk untuk menghentikan dan mencabutterhadap permohonan provisi pemohon, menurut mahkamah,erupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap sengketa kewenangan lembaga negara. pada dasarnya,ahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela),, serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak: dalam pokok permohonan i3.8j menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkdan kurap menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan menetapkan status tersangka yang selanjutnya melakukan penahanan. menurut pemohon, tersebut multi tafsir karena dalam kurap tidak ada batasan mengenai bukti permulaan yang cukup, dan pelaksanaan upaya paksa lain, seperti penangkapan dan penahanan. tindakan kpk yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menahan pemohon adalah ilegal karena penahanan tersangka dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga kpk menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menahan pemohon tanpa disertai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. pemohon pun telah mengajukan surat kepada kpk untuk mempertanyakan dan meminta penjelasan atas (dua) alat bukti yang sah yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dan meminta agar kedua alat bukti tersebut dapat ditunjukkan kepada pemohon, namun kpk mengabaikan permohonan pemohon dengan alasan nantinya akan dibuktikan pengadilan. dalam petitumnya, pemohon memohon agar angka dan kurap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatbahwa angka dan kurap menimbulkan ketidakpastian hukum karena salah satu pimpinan kpk, yakni bambang widjajanto yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menahan pemohon, sebelumnya adalah kuasa hukum salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupatiyang perkaranya registrasi mahkamah konstitusi dengan nomor php.d ix pada waktu pemeriksaan sengketa pemilu kepala daerah tersebut, bambang widjajanto. hal ini dapat dilihat dalam risalah sidang perkara nomor php.d ix persidangan hari jumat, bertanggal maret halaman menurut pemohon, pernyataan tersebut tidak benar dan. tidak dapat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dipertanggungjawabkan secara hukum karena,: bahwa dalam petitumnya, pemohon memohon apabila mahkamah berpendapat angka dan kurap tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, pemohon memohon agar mahkamah yang diartikan bahwa bukti permulaan dan bukti yang cukup jelas tolok umurnya dan harus diberikan dan atau ditunjukkan kepada tersangka atau terdakworang ahli, yakni dr. made darma weda, s.h.,m.s. dan natalis pirai, ip. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: menimbang bahwa presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal desember yang pada pokoknya menyatakan bahwalam menafsirkan angka dan kurap.selain itu, larangan terhadap pemohon bepergian meninggalkan wilayah negara republik indonesia adalah untuk memudahkan proses penanganan perkara dan hal tersebut dilakukan kpk sesuai dengan peraturan perundang undangan: i3 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pengujian angka dan kurap, menurut mahkamah, dalil pemohon guo berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup bertanggal april merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh karena itu, pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x11 tersebut mutasi mutans berlaku pula untuk perkara guo. dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud yang berkaitan dengan pengujian angka dan kurap berlaku pula terhadap pemohon, sehingga dalil permohonan guo harus dinyatakan tidak dapat diterima, i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai angka dan kurap menimbulkan ketidakpastian hukum karena bambang widjajanto yang pada waktu menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menahan pemohon adalah salah satu pimpinan kpk, sementara sebelumnya bambang widjajanto adalah kuasa hukum salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati,, menurut mahkamah, dalil pemohon tersebut merupakan kasus konkret yang tidak berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma. oleh karenanya, dalil permohonan tersebut tidak dapat diterima, i3. menimbang bahwa terhadap petit pemohon agar mahkamah juga, mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa substansi pengujian angka dan kurap telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xii bertanggal april sementara menyangkut permohonan pemohon agar mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap angka dan angka kurap, menurut mahkamah, hal tersebut tidak didalilkan oleh pemohon dalam polita permohonannya, sehingga permohonan pemohon tidak jelas. oleh karena itu, dalil permohonan pemohon dianggap kabur dan oleh karenanya harus dinyatak: sekretariat@mahkamahkonsitusigo.dlimago sewenang wenang merugikan hak konstitusional pemohon dengan alasan berdasarkan kewenangan yang dimiliki kpk mempunyai alat bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilakukan penahanan: demikian pula halnya surat keputusan untuk mencegah pemohon bepergian meninggalkan wilayah negara republik indonesia, bentuk.angka dan kurap: bahwa adanya penetapan tersangka dan penahanan rutan) yang dilakukan serta pencegahan bepergian keluar akibat kekeliruan menafsirkan dan menerapkan angka dan kurap)adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud )adalah: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id:: syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik: syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang undang yang diangka dan kurap yang multi tafsir. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan angka dan kurap yang multi tafsir, il. pokok permohonan permohonan pengujian angka dan undang undang nomor tahun lembaran negaramerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo.,angka dan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan melakukan penetapan status tersangka yang kemudian dilakukan penahanan dengan adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup bahwa angka dan undang undang nomor tahun merupakan rangkaian yang berkaitan dengan penetapan tersangka dengan disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, yang multi tafsir dalam pelaksanaannya, karena ternyataemikian pula pelaksanaan upaya paksa lain seperti penangkapan dan penahanan yang rentan terjadinya pelanggaran konstitusional: bahwa menurut arif setiawan, dosen pidana universitas islam yogyakarta, menyatakandan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara. dengan demikian, agar penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat menempatkan orang sebagai tersangka lantaran memang tidak seharusnya ada tersangka atau kekeliruan penempatan tersangka karena tidak adanya bukti, maka menurut ahli frasa dan guna menemukan tersangka dalam angka kurap harus dimaknai sebagai dan hanya berdasarkan bukti bukti hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan kerangkanya saran arif: bahwa komisi pemberantasan korupsi kpk) telah merugikan hak konstitusional pemohon dalam serangkaian tindakannya melakukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penyidikan terhadap pemohon yang tidak dapat menunjukkan bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup menjadi ketentuan konstitusional, karena ternyata penetapan tersangka yang ditindaklanjuti dengan penahanan rutan) dilakukan kpk menjadi illegal karena penahanan tersangka dilakukan dalam hal untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan kerangkanya, dengan perkataan lain kpk menetapkan pemohon sebagai tersangka dan melakukan penahanan rutan) tidak disertai dengan bukti permulaan bukti yang cukup dan bukti yang cukup: bahwa meskipun pemohon telah mengajukan surat kepada kpk untuk mempertanyakan sekaligus meminta penjelasan atas (dua) alat bukti yang sah yang dijadikan menetapkan pemohon sebagai tersangka dan meminta (dua) alat bukti tersebut untuk dapat ditunjukan kepada pemohon, akan tetapi kpk secara sewenang wenang telah mengabaikan nya dengan alasan nanti akan dibuktikan pengadilan, maka dengan demikian pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya, bahwa kalau dibandingkan butir dan kurap,, dengan kurap mengatur: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada maka bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam butir dan multi tafsir dan dapat dilaksanakan secara sewenang wenang sebagaimana yang dialami oleh pemohon, sedangkan norma dalam kurap lebih ditekankan pada perumusannya, ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana seseorang terdakwa sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah . dengan demikian, kurap lebih memberikan kepastian tentang dua lat bukti yang sah, yang mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoran ejaan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama ir. gunung wijanarko tempat tanggal lahir tanjung karang, september pekerjaan swasta alamat jalan tebet utara i c rt. kelurahan tebet timur, kecamatan tebet, jakarta selatan nama wawan adi dwi yanto tempat tanggal lahir solo, november pekerjaan swasta alamat jalan wirajati iii w rt. kelurahan cipinang melayu, kecamatan makasar, jakarta timur dalam hal ini memberi kuasa kepada paulus sanjaya samosir, sos., sh., hotmaraja nainggolan, sh., james simanjuntak sh, haryanto tambunan, sh., franky simbolon, sh., cannes simatupang, sos. sh, bernhard siahaan, dan julio nanda valentino, sh. selaku advokat dan paralegal pada kantor hukum law office yang berkedudukan hukum jalan pramuka raya nomor jakarta timur, bertindak secara bersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal septembeahli para pemohonnovember dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu x pada tanggal november dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari rabu, desember mahkamah telah memberikyaitu pada hari selasa, januari namun para pemohon baru menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal november tersebut pada persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari senin, januari sehingga perbaikan permohonan para pemohon telah melewati tenggat waktu yang ditentukan. oleh karenanya, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awalspan.mk bertanggal november guopeleburan perusahaannya,satu) kali peraturan menteri tenaga kerja pmk).fharusnya dimaknai, apabila pengusaha tidak bersedia menerima pekerja buruh perusahaannya dalam hal terjadi penggabungan, perubahan status, atau peleburandua) kali pmk. dari pemahaman kedua tersebut, maka sepanjang telah terpenuhi unsur unsurnya maka perusahaan melakukan phk. namun perbedaan muncul pada dari mana timbulnya inisiatif untuk tidak melanjutkan hubungan kerja tersebut, apakah inisiatif dari pekerja buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja? atau inisiatif dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima pekerja buruh perusahaannya? perbedaan mana terletak antara pengaturan pada mana pekerja buruh yang berinisiatif atau pengaturan sebagaimana mana pengusaha yang berinisiatif, karena nilai atau besaran kompensasi imbalan phk terkait erat dengan dimanakah timbulnya inisiatif phk. mengingat semangat aturan hubungan industrial sebagaimana ketenagakerjaan yang tersebut menjelaskan bahwa semua pihak baik itu pengusaha, pekerja buruh maupun pemerintah untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya phk (bukan mengharamkan phk). maka banyaklah apabila pihak yang berinisiatif dalam mengambil langkah phk tersebut menanggung kerugian yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. berdasarkan uraian tersebut makna dari dan ketenagakerjaan sudah jelas yaitu perusahaan melakukan phk apabila dalam hal terjadi penggabungan, perubahan status, atau peleburan perusahaannya, baik dalam halnya. namun sehubungan dengan para pemohon, yang terjadi adalah sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah pekerja buruh perusahaan abb transmission and distribution, bahwa pada tanggal november perusahaan atas rencana penggabungan usaha tersebut para pemohon sudah memberikan pernyataan kepada perusahaan yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan hasil penggabungan perusahaan tersebut: bahwa atas pernyataan para pemohon tersebut perusahaan menganggap para pemohon mengundurkan diri dengan sukarela bukan karena phk sebagaimana yang diatur dalam ketenagakerjaan: para pemohon telah mencoba melakukan upaya mediasi dengan perusahaan, namun tidak adanya kesepakatan yang dicapai antara para pemohon dan perusahaan sehingga mengenai perselisihan ini akhirnya diajukan oleh para pemohon untuk dicatat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi jakarta selatan sudinaker). atas pengajuan tersebut sudinaker telah menunjuk mediator untuk memediasi perselisihan ini. setelah proses mediasi dilakukan maka mediatordtidak melaksanakan anjuran mediator tersebut, sehingga para pemohon mengajukan gugatan kepada perusahaan melalui pengadilan hubungan industrial phi) agar perselisihan ini dapat diselesaikan. bahwa atas perselisihan ini pengadilan hubungan industrial telah mengeluarkan putusan nomor phi.g pn.jkt.pst yaitu perusahaan telah memperhatikan kepentingan tidak ada perubahan dan perusahaan sudah menghindari tindakan phk karena tidak melakukan phk terhadap seluruh pekerja.melakukan phk terhadap seluruh pekerja sehingga tidak tersedianya para pemohon untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan adalah merupakan tindakan pengunduran diri para pemohon. sesuai dengan uraian tersebut, pada kenyataannya yang terjadi adalah "perbedaan penafsiran" atas ketenagakerjaan tersebut. kata "dapat" dalam isi tersebut mengandung makna yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda baik oleh para pemohon maupun oleh perusahaan. karena kata "dapat" dalam tersebut bersifat fakultatif sehingga perusahaan menafsirkan bahwa berhak "untuk melakukan" atau "untuk tidak melakukan" phk, sehingga kata "dapat" dalam ketenagakerjaan diartikanmbudengan kata lain pengusaha berwenang penuh untuk melakukan phk atau tidak melakukan phk. pekerja buruh menafsirkan maksud dari ketenagakerjaan adalah apabila pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja apabila terjadi perubahan status, penggabungan, atau peleburan maka perusahaan akan melakukan phk terhadap pekerja buruh tersebut: kerugian hak konstitusional para pemohon nyata dengan penafsiran kata "dapat" baik oleh perusahaan maupun oleh majelis hakim phi yang memeriksa perkara ini yang menyatakanpun tidak melakukan phk. halaman dengan penafsiran demikian maka ketenagakerjaan menjadi kehilangan makna dan arti: dengan contoh kasus tersebut atas nyata tidak adanya perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak adanya jaminan, perlindungan, dan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta tidak adanya perlakuan yang sama hadapan hukum. kerugian hak pekerja timbul akibat penafsiran ketenagakerjaan yang dilakukan pengusaha dan majelis hakim phi, halaman dalam hal pengusaha tidak melakukan phk terhadap pekerja buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja buruh akan dianggap dinyatakan mengundurkan diri, hal ini jelas mengabagi para pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan hasil penggabungan, dikarenakan hak atas kompensasi phk yang diterima pekerja apabila diskualifikasi mengundurkan diri jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hak yang diterima apabila terjadi phk berdasarkan ketenagakerjaan: bahwa bunyi ketentuan ketenagakerjaan telah mengandung keragu raguan karena penerapannya. ketentuan ketenagakerjaan telah berupaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja buruh, sebagai dasar timbulnya hak hak pekerja buruh atas phk yang terkait penggabungan usaha, namun dalam praktiknya yang terjadi phk mutlak merupakan hak perusahaan, apabila pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka perusahaan akan menyatakan bahwa pekerja buruh tersebut mengundurkan diri. para pemohon beranggapan bahwa ketenagakerjaan ini menimbulkan keragu raguan bagi pekerja buruh dan tidak lagi dapat melindungi hak hak pekerja buruh. selain itu, ketenagakerjaan ini jelas menimbulkan kerugian atau setidaknya potensi kerugian yang nyata atas hak konstitusional para pemohon. akibat dari tidak jelasnya penafsiran ketentuan undang undang ketenagakerjaan: perbedaan penafsiran terhadap ketenagakerjaan seperti yang sudah diuraikan atasperselisihan bagi perusahaan dan pekerjahburuh dalam hal terjadi penggabungan perusahaan. timbul pertanyaan bagaimana dapat ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai undang undang yang harusnya memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja buruh serta hak dan kewajiban pengusaha justru pada kenyataannya malah menimbulkan celah dan kesempatan kepada pengusaha untuk melakukan penindasan hak pekerja buruh: bila dilihat dalam pembentukan undang undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang undang, yaitu: dalam pembentukan undang und" dalam pembentukan undang undang menyatakan:j . keseimbangan, keserasian, dan keselarasan." dalam pembentukan undang undang" dalam angka11 pembentukan undang undang menyata" dari ketentuan ketentuan tersebut atas, jelaslah dinyatakan bahwa dalam membentuk menyusun suatu undang undang sangat diperlukan adanya naskah akademik yaitu sebagai dasar dan pertimbangan ilmiah yang merupakan hasil dari suatu penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu rancangan undang undang sehingga undang undang itu nantinya diharapkan memiliki suatu tujuan yang jelas dan mencerminkan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum sebagai suatu solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat: berdasarkan uraian tersebut, apabila dihubungkan dengan ketenagakerjaan yang disusun tidak sesuai dengan prinsip prinsip dan prosedural penyusunan dan pembuatan sebuah undang undang yang patut, dikarenakan tidak memiliki sebuah naskah akademik sebagai dasar pertimbangan ilmiah perlunya ketenagakerjaan dibentuk. sehingga dalam penerapannya ketenagakerjaan ini rentan menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum seperti yang terjadi dalam ketenagakerjaan yang mengandung makna tidak jelas dan tidak tegas sehingga mengakibatkan kerugian hak konstitusional para pemohon, hal tersebut atas diharapkan menjadi perhatian dan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan ini. namun atas uraian tersebut para pemohon tidak bermaksud mengajukan pengujian formil atas ketenagakerjaan dikarenakan menurut mahkamah konstitusi sehingga ketiadaan naskah akademis rancangan undang undang ketenagakerjaan bukanlah merupakan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya ketenagakerjaan. sebagaimana putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dan perhatian mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan ini. diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini, maka pekerja buruh yang perusahaannya mengalami penggabungan usaha tidak lagi mengalami kebimbangan dan keraguan karena ketidakjelasan pemaknaan dari ketenagakerjaan, sehingga terwujud keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum sebagai dasar, tujuan dan asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan: berdasarkan uraian atas, maka para pemohon melalui kuasanyandang undang dasar oleh karena itu ketentuan ketenagakerjaan adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknaiahwa agar ketentuan ketenagakerjaan inimaka sepanjang kalimatrusv. petit berdasarkan seluruh uraian dan alasan alasan yanguntuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang undang ketenagakerjaan terhadap uud dalam amar putusan permohonan pengujian undang undang guo,ngusaha harushketenagakerjaadan hari senin, maret sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesibahwtahun bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: bukti fotokopi surat pernyataan pemohon gunung wijanarko) berikut terjemahannya, bukti fotokopi surat dari pt. abb transmission and distribution perusahaan) bertanggal januari bukti fotokopi surat anjuran suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi jakarta selatan nomor bertanggal april bukti fotokopi putusan pengadilan hubungan industrial nomor phi.g pn.jkt.pst., bertanggal maret bukti fotokopi surat memori kasasi dalam perkara nomor phi.g pn.jkt.pst., bertanggal april bukti fotokopi hasil print out status perkara register nomor k idt.sus dari sistem informasi administrasi perkara mahkamah agung (siap mari), bukti fotokopi buku. bahwa majelis hakim konstitusi pada persidangan hari senin, maret telah memberi kesempatan kepada para pemohon untuk menyerahkan keterangan tertulis ahli yang diajukan para pemohon yaitu dr. muchtar pakpahan, s.h., m.a. yang telah diterima kepaniteraan mahkamah pada senin, maret yang menerangkan sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan uuk) adalah dasar dan ketentuan ketenagakerjaan yang dasarnya: demokratis, dinamis, harmonis, berkeadilan, dan berkesejahteraan dengan maksud: selain hal tersebut, uuk juga mengatur mengenaisehingga diharapkan lakinya hubungan kerja yang harmonis, seimbang, tanpa diskriminasi, dan adil. bahwa permohonan guo pada pokoknya memohon pengujian uuk sebagai akibat yang timbul karena terjadinya perbedaan penafsiran dan kerugian hak konstitusional pemohon dalam hal penggabungan usaha yang dilakukan perusahaan pengusaha, maka ahli akan terpusat memberikan keterangan terkait masalah penggabungan dan uuk tersebut: bahwa mengenai terjadinya corporate action" yaitu perubahan status, penggabungan, peleburan, maupun perubahan kepemilikan perusahaan, terkait hak dan kewajiban pekerja buruh maupun pengusaha juga diatur dalam uuk, dalam hal ini mengenai penggabungan usaha diatur dalam uuk, maksud dari dibentuknya atau diumumkannya ketentuan uuk tersebut sudah sangat jelas, yaitu dalam hal terjadi corporate action, khususnya penggabungan dalam hal ini, maka tersebutsebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya yaitubahwa dengan penafsiran sebagaimana tersebut atas, maka dan telah jelas memberikan keseimbangan, keadilan, dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara pekerja buruh dan pengusaha, sehingga tercapailah maksud dari dibentuknya uuk tersebut. bahwa pada penerapannya berdasarkan permohonan guo kata "dapat" dalam uuk tersebut memang menimbulkan keragu raguan dan makna yang fakultatif, sehingga tidak akan tercapai: tidak tercapainya keseimbangan yang dimaksud karena apabila kata dapat tersebut memang memberikan hak mutlak bagi pengusaha,maka menurut ahli, tindakan pemohon yang mengajukan pengujian terhadap penafsiran tersebut sudah benar dan sesuai prosedur guna mengatasi kerugian potensi kerugian akibat kemungkinan perbedaan tafsir dalam penerapan ketentuan tersebut. bahwa menilai pendapat pemerintah dalam perkara guo, ahli menerangkan hal hal antara lain sebagai berikut: pendapat pemerintah yang menyatakan apabila pekerja, hal ini sangatlah tidak berdasar, karena uuk tidak menyebutkan syarat syarat apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar pekerja buruh dapat menggunakan haknya yaitu untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan usaha: dari pendapat pemerintah tersebut tersirat mengenai harus jelasnya alasan pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan usaha. ahli berpendapat bahwa mengenai alasan tidak tersedianya pekerja buruh melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan usaha tidak hanya terbatas karena adanya restrukturisasi, rotasi, reposisi, mutasi, emosi, atau promosi dan perubahan syarat syarat kerja, namun banyak alasan alasan lain yang harus dipertimbangkan contohnya mengenai lokasi kerja, penyesuaian terhadap rekan dan lingkungan kerja, pimpinan, maupun kondisi psikologis pekerja buruh tersebut, dan lain lain yang tentu akan berubah apabila pekerja buruh tersebut bekerja perusahaan hasil penggabungan. alasan alasan tersebut menurut ahli merupakan hak mutlak dari pekerja buruh tanpa perlu ada kewajiban bagi pekerja buruh tersebut menyampaikan alasannya kepada pengusaha, maka ahli tetap berpendapat bahwa uuk merupakan hak bagi pekerja buruh untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan usaha, dan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. pendapat pemerintah yang menyatakan dapat terjadi kekacauan terutama bagi perusahaan yang telah going public (perusahaan terbuka). maka setiap hari akan terjadi pekerja: hal ini juga merupakan pendapat yang terkesan berat sebelah dan menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha, karena apabilamaka tidak hanya pekerja buruh saja yang dapat menyatakan kehendak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja, namun pengusaha juga akan berhak menyatakan kehendak untuk tidak menerima pekerja buruh dalam perusahaan hasil perubahan status dan kepemilikan tersebut. hal yang ditakutkan justru akan terjadi kewenangan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja setiap hari terhadap pekerja buruh. oleh karena itu akan terjadi kekacauan yang sangat fatal dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh pada perusahaan terbuka tersebut, namun hal tersebut perlu diatur khusus dan dalam hal ini tidak disebutkan dalam permohonan guo sehingga seharusnya dikesampingkan. bahwafebruari dan telah pula menyerahkan keterangan dan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah pada hari rabu, tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: opening statement kerugian para pemohon bukan atau tidak terkait dengan isu konstitusionalitas pemberlakuan norma, namun merupakan hal hal yang terkait dengan penerapan atau implementasi norma. para pihak telah mengajukan sengketa kepada pengadilan hubungan industrial phi) atas perselisihan pemutusan hubungan kerja (phk) yang amar putusannya menyatakan menolak gugatan para pemohon. apabila para pemohon merasa tidak puas terhadap putusan phi tersebut, para pemohon dapat mengajukan kasasi mahkamah agung, sehingga menurut pemerintah, hal demikian bukanlah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutuskannya. menurut pemerintah, adalah tepat dan sepatutnya jika mahkamah konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan undang undangnamun demikian, pemerintah menyerahkan sepenuhnya untuk menilai dan mempertimbangkannya apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, berdasarkan uud dan untuk menjalankan amanat uud bidang kesejahteraan rakyat tersebut, pemerintah bersama dpr(pekerja atau buruh), sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat itu sendiridemikian juga dan berkeadilan, terhadap ketentuan undang undang ketenagakerjaan yang diajukan permohonan pengujian oleh para pemohon, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang lazim apabila terjadi aksi korporasi berupa. namun dengan aksi korporasi tersebut bagi semua pihak, dalam hal ini adalah pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upayanya harus mengusahakan agar tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang ketenagakerjaan. namun dalam hal apabila dilakukan aksi korporasi dan terjadi pengakhiran hubungan kerja akibat baik oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja atau buruh atau oleh pekerja atau buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka berlaku ketentuan undang undang ketenagakerjaan: bahwa makna kata dapat menurut pemerintah dalam ketentuan undang undang ketenagakerjaan, menurut pemerintah, telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja atauasanya dapat melakukan phk dan pekerja atau. oleh karena itu pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang pesangon sebesar (satu) kali sesuai dengan ketentuan uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan. dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan pekerja atau buruh karena perubahan status penggabungan, peleburan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh perusahaannya, maka pekerja atau buruh berhak atau: bahwa dalam hal terjadi corporate action, khususnya pada bentuk usaha perseroan terbatas, pihak management (pengusaha, yakni direksi masing masing perusahaan) diwajibkan membuat aturan main (rule game) sebagai bagian dari rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau akusisi atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada dan undang undang perseroan terbatas, termasuk dalamnya adalah yang terkait dengan mekanisme penyampaian pendapat, apakah pekerja atau buruh masih bersedia melanjutkan hubungan kerja atau menyatakan tidak melanjutkan hubungan kerja. dalam hal ini dalam jangka waktu yang ditentukan, pengusaha, dalam hal ini manajemen perusahaan harus membuat aturan main secara rinci, yaitu yang terkait dengan alasan serta penjelasan mengenai aksi korporasi yang berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang perseroan terbatas. kemudian cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban karyawan dalam perseroan terbatas itu sendiri, baik yang akan melakukan penggabungan, yang melakukan fusi atau efisiensi pada akuisisi sebagaimana diatur dalam huruf undang undang perseroan terbatas. perkiraan jangka waktu penggabungan itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang perseroan terbatas, sehinggatau buruh, serta tenggang waktu menyatakan sikap sebagaimana tersebut dalam undang undang guo, maka tentunya tidak serta merta pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. atau sebaliknya tidak serta merta pekerja ataustrukturisasi yang ditindaklanjuti dengan reposisi ataupun rotasi: terkait dengan pemutusan hubungan kerjakarena adanya organisasi itu terjadi perampingan atau down sizing dan efisiensi sumber daya manusia atau dilakukan rotasi atau mutasi dalam rangka penyesuaian kualifikasi dan kompetensi kerja. kompetensi kerja, yaitu para pekerja atau buruh sesuai dengan formasi pekerjaan dan kebutuhan manajemen. artinya, phk bukan karena faktor suka atau tidak suka. kata dapat tersebut bersifat bersyarat, yakni harus ada restrukturisasi dan reposisi atau rotasi. dalam hal terjadi restrukturisasi, rotasi, atau reposisi dan berakibat langsung terhadap pekerja atau buruh yang bersangkutan, khususnya yang terkait dengan syarat syarat kerja, hak dan kewajibannya, maka pengusaha harus membayar hak hak pekerja atau buruh bila yang bersangkutan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang ketenagakerjaan juncto dan undang undang ketenagakerjaan. dalam hal terjadi corporate action, pekerja atau dan terjadi rotasi atau mutasi sesuai dengan kebutuhan manajemen yang berdampak terhadap pekerja atau buruh yang bersangkutan. dengan restrukturisasi, rotasi, dan reposisi tersebut mengakibatkan adanya perubahan syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban yang berbeda dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebelumnya. dengan kata lain,atau. namun apabila pekerja atau sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam undang undang ketenagakerjaan: teknis pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dalam undang undang ketenagakerjaan pada dasarnya merujuk pada ketentuan dan undang undang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu yaitu sesuai dengan mekanisme bipartita, termasuk phk karena corporate action sebagaimana tersebut dalam undang undang ketenagakerjaan. apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam gagal, maka hanya dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan atau izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dalam hal ini adalah melalui phi: bahwa khusus dalam kaitan kasus yang dialami oleh para pemohon mana para pemohon merupakan pekerja atau buruh yang mengalami kerugian atau kehilangan haknya terkait dengan penggabungan atau merger yang dilakukan oleh perusahaan, namun pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau phk sehingga para pemohon dinyatakan mengundurkan diri oleh perusahaan dan kemudian para pihakenyatakan bahwaoleh karena objek permohonan ini adalah materi muatan ketenagakerjaan terhadap uudbahwa berdasarkan ketentuan" bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v serta putusan putusan selanjutnya,ngajukan sengketa ini kepada phi disertai dengan bukti bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan, dalam hal ini merupakan permasalahan penerapan implementasi dalam pemberlakuan suatu norma itu sendiri, sehingga, menurut pemerintah, ketentuan undang undang ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan pengusaha dan oleh karenanya ketentuan guo harus tetap dinyatakan konstitusional. apabila anggapan para pemohon yang menginginkan frase dapat dalam ketentuan undang undang ketenagakerjaan diganti dengan frasa harus sebagaimana permohonan para pemohon dalam hal terjadi aksi korporasi terlebih yang terkait dengan perubahan kepemilikan, maka menurut pemerintah dapat menimbulkan hal hal sebagai berikut: terkait dengan moral hazard dari para pekerja, mana corporate action tersebut dapat diartikan sangat amat luas sehingga perusahaan harus selalu melakukan phk setiap kali ada corporate action, khususnya yang terkait dengan perubahan kepemilikan perusahaan baik pengambilalihan ataupun take over dari perusahaan itu sendiri: dapat terjadi kekacauan terutama bagi perusahaan yang telah going public, perusahaan terbukademikian juga dapat terjadi sewaktu waktu dilakukan melalui pembelian langsung atau privat placement atau direct placement, maka setiap hari akan terjadi pekerja atau baik dalam internal maupun eksternal: apabila kata dapat dalam ketentuan tersebut diganti harus, maka menurut pemerintah juga dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan keseimbangan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, sehingga terjadi disharmoni dan mengganggu proses produksi sehingga sehingga menurunkan produktivitas, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak hak pekerja itu sendiri dan kepentingan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha secara kondusif. menurut pemerintah, kata dapat adalah sudah tepat dan dapat melindungi dan memberikan keseimbangan antara pekerja atau buruh dengan pengusahara pemohon bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang keduanya bekerja pt. abb transmission distribution. paraketentuan guo mengakibatkan para pemohon tidak mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam ketenagakerjaan karena penafsiran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang diatur dalam tidak jelas sehingga para pemohon merasa dirugikan: menurut para pemohon,yang memeriksa perkara guo yang menyatakan, tidak melakukan phk, dan para pemohonudmenurut pemerintah, permohonan para pemohon kabur (obscura libels) karena par: bahwa kerugian yang didalilkan oleh para pemohon dalam permohonannya, menurut pemerintah, bukanlah permasalahan konstitusionalitas pemberlakuan suatu norma (dalam hal ini ketenagakerjaan), namun merupakan permasalahan penerapan (implementasi) suatu ketentuan dalam pelaksanaannya, terhadap permasalahan ini para pihak yang bersengketa telah mengajukannya kepada pengadilan hubungan industrial atas perselisihan phk ini, dan pengadilan hubungan industrial telah memeriksa dan akhirnya memutuskan dengan amar putusan menolak gugatan para pemohon: apabila para pihak merasa tidak puas terhadap putusan phi tersebut, maka para pihak dapat mengajukan kasasi mahkamah agung sehingga hal demikian merupakan penerapan suatu ketentuan uu: oleh karenanya, menurut pemerintah,11 dan putusan nomor ii puu vlanjutnya pemerintah akan menyampaikan penjelasan terkait materi yang dimohonkan oleh para pemohon. ii. penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. ketentuan d,buruh, termasuk perlindungan atas hak hak dasar pekerja buruh dalam hal terjadi salah satu aksi korporasi (corporate action) yang dilakukan oleh pengusaha: terhadap anggapan paracetak tebal "perubahan status", "penggabungan", "peleburan", atau "perubahan kepemilikan perusahaan" dari pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan perubahan status adalah aksi korporasi (corporate action) baik dengan atau tanpa persetujuan owners yakni rapat umum pemegang saham rups) yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk hukum atau status hukum suatu perusahaan, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada: perubahan bentuk hukum perusahaan dari suatu badan usaha bukan badan hukum (entity, non legal entity) menjadi badan usaha berbentuk badan hukum (legal entity, persona ficha, rechts person): terjadinya pemisahan yang antara lain dalam konteks perseroan terbatas, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas untuk memisahkan (suatu unit) usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan asia perseroan terbatas beralih karena hukum kepada (dua) perseroan terbatas atau lebih, atau sebagian aktiva dan asia perseroan terbatas beralih karena hukum kepada (satu) perseroan terbatas atau lebih (vide angka nomor tahun tentang perseroan terbatas atau perseroan terbatas) pt. dalam perseroan terbatas, pemisahan guo dimaknai dalam (dua) arti, yakni: pemisahan murni, yang dalam teori dan istilah hukum, disebut dengan pemecahan atau split off (vide dan penjelasannya perseroan terbatas|. pemisahan tidak murni, atau dalam istilah perseroan terbatas hanya disebut pemisahan, atau spin off saja. pengertian yang hampir sama dengan spin off, dan juga merupakan salah satu aksi korporasi, adalah split (the division corporation into two more new corporation), sehingga dimaknai juga sebagai pemisahan (vide bryan garner, black's law dictionary, eighth edition cc. terjadinya akuisisi asset (semacam self off jual beli aset) yang sekaligus beralihnya sdm (personal) yang terlibat dalam unit aset yang dijual. adanya perubahan status permodalan seperti pemberian fasilitas sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri mdn) dan atau menjadi penanaman modal asing pma), terjadinya investasi atau divestasi (joint venture), tertutup menjadi pt. tbk. (going public) atau terjadi sebaliknya menjadi going privat, bahwa yang dimaksud dengan penggabungan yang sering disebut merger, pada dasarnya sama dengan makna dan maksud penggabungan dalam hukum perseroan sebagaimana (misalnya) tertuang dalam angka undang undang mengenai perseroan terbatas nomor tahun yakni, bahwa(merger) dengan perseroan terbatas lain yang telah ada (surviving company) yang mengakibatkan aktiva dan asia dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri (merging company)bahwa yang dimaksud dengan peleburan (fusion, fusi) atau yang sering disebut konsolidasi sebagaimana tersebut dalam angka nomor tahun adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh (dua) perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan (satu)yang meleburkan diri berakhir karena hukum: bahwa yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan perusahaan yang dalam undang undang mengenai perseroan terbatas disebut dengan istilah pengambilalihan (acquisition, take over, leverage buy out lbo atau leverage buy in lbi), adalah perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh badan hukum (legal person) atau orang perseorangan (natural person)sebut: bahwa aksi korporasi (corporate action), berupa perubahan status hukum perusahaan, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi, fusi) atau perubahan kepemilikan perusahaan (pengambilalihan atau akuisisi) adalah salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan munir fuad, hukum tentang merger, bahwa dalam penjelasan ketenagakerjaan, tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksudkan dengan perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan hanya disebutkan cukup jelas", karena aksi korporasi guo sudah merupakan kelaziman dalam hukum korporasi atau hukum perusahaan (corporate law) yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan (labour law) dan sudah sangat dipahami oleh para pelaku bisnis dalam kaitan dengan restrukturisasi usaha perusahaan, bahwa berdasarkan beberapa penjelasan pemerintah, dalam hal ini kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang merupakan interpretasi instansi (institutional interpretation) yang diberikan atas dasar kasus kasus sebelum dan sesudah terbitnya ketenagakerjaan (historical interpretation), maksud dari ketentuan ketenagakerjaan, adalah bahwa pekerja buruh hanya dapat menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja", apabila terjadi aksi korporasi (corporate action) berupa perubahan status, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasilfusi), atau perubahan kepemilikan perusahaan dan setelah dilakukan restrukturisasi perusahaan mengakibatkan terjadinya reposisi atau rotasi kemudian pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan alasan telah terjadi perubahan syarat syarat kerja sebagaimana tertera dalam perjanjian kerja (dan termasuk peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama), bahwa, dugaan terjadinya merger (penggabungan) atau aksi korporasi lainnya dapat mengakibatkan adanya reorganisasi dan atau restrukturisasi sumber daya manusia sdm) pada semua jajaran yang terlibat dalam perseroan terbatas (termasuk anggota direksi dewan komisaris). apabila dilakukan reorganisasi dan atau restrukturisasi serta dekomposisi (pengaturan ulang) personil atau sdm, dan berakibat langsung kepada pekerja buruh yang bersangkutan, baik pada merging company, maupun pada surviving company, maka pekerja buruh dimaksud dapat menyatakan sikap (dalam arti, mempunyai hak opsi) untuk "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" sebagaimana dimaksud ketenagakerjaan. sebaliknya, apabila tidak dilakukan reorganisasi dan atau restrukturisasi serta dekomposisi personil sdm), kecuali hanya pada level "top management" (maksudnya anggota direksi dewan komisaris), atau dilakukan reorganisasi dan atau restrukturisasi serta dekomposisi personil, tetapi tidak berakibat (langsung) kepada personil (pekerja buruh) yang bersangkutan, maka menurut hemat kami, tidak beralasan bagi pekerja buruh yang bersangkutan untuk menyatakan (sikap) "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" sebagaimana dimaksud dalam ketenagakerjaan": bahwa dengan perkataan lain,adalah hanya. dalam arti, bahwa pekerja buruh mempunyai hak opsi untuk menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja", hanya apabila syarat syarat kerja (job) sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja (termasuk dalamterjadinya kerugian hak konstitusional para pemohon merupakan akibat dan perbedaan penafsiran ketenagakerjaan terkait hak hak pekerjahburuh pada perusahaan yang melakukan penggabungan usaha. undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menyatakan:" ketenagakerjaanpp pkb) tidak sesuai dengan job pada posisi baru sehubungan dengan adanya reposisi atau rotasi akibat adanya restrukturisasi sdm perusahaan perusahaan yang bersangkutan (baik merging company, maupun surviving company), bahwa maksud dari pernyataan tersebut atas, dengan terjadinya corporate action sebagaimana tersebut dalam ketenagakerjaan, tidak serta merta pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja phk), atau sebaliknya tidak serta merta pekerjaposisi atau rotasi sumber daya manusia (dalam hal ini pekerja buruh), baik dengan mutasi (perpindahan jabatan yang sederajat), atau emosi (turun jabatan) ataukah bahkan promosi (naik jabatan), bahwa dengan terjadinya reposisi atau rotasi, berarti terjadi perubahan ketentuan yang disepakati dan syarat syarat kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja pk) dan atau termasuk dalam peraturan perusahaan (pp) perjanjian kerja bersama (pkb) sebagaimana dimaksud dalam ketenagakerjaan: bahwa berdasarkan ketenagakerjaan, konten atau isi perjanjian kerja sekurang kurangnya meliputi: nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh: cc.(para pihak) pengusaha dan pekerja buruh, 9g.bahwa jabatan atau jenis pekerjaan (job activity) dan tempat pekerjaan (lokasi tempat bekerja) merupakan salah satu syarat penting dalam hubungan kerja, karena menyangkut cakupan perintah dan tanggung jawab (atas) pekerjaan yang telah ditentukan, dan dalam kaitan itu tanggung jawab pekerja bukan merupakan tanggung jawab secara langsung (vicarius liability), bahwa dengan terjadinya aksi korporasi, ditentukan suatu tenggang waktu tertentu untuk menyatakan sikap, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut,(merging company), maupun pada perusahaan yang menerima penggabungan (surviving company) pekerja buruh mempunyai hak (mempunyai opsi) untuk menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" setelah terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, sehingga pekerja buruh berhak dan sebaliknya pengusaha kewajiban membayar kompensasi uang pesangon sebesar (satudengan ketentuan ketenagakerjaan: bahwa dalam hal terjadi corporate action berupayang menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" padahal tidak berakibat secara langsung pada posisi ((ob) pekerja buruh yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja, maka masing masing pekerja buruh yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri secara sukarela berdasarkan ketenagakerjaan: bahwa dalam hal terjadi corporate action gue, pihak management pengusaha, yakni direksi masing masing perusahaan) diwajibkan membuat aturan main (rule the game) sebagai bagian dari rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan (akuisisi) atau pemisahan (sebagaimana dimaksud dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas|, termasuk mekanisme penyampaian pendapat, apakah pekerja buruh masih bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja": bahwa dalam rancangan penggabungan guo, yang terkait dengan ketenagakerjaan, pengusaha (management) harus membuat secara rinci, (antara lain) tentang: alasan serta penjelasan mengenai aksi korporasi penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (sebagaimana dimaksud huruf tj: cara penyelesaian status, hak dan kewajiban karyawan perseroan terbatas, baik yang akan melakukan penggabungan, yang melakukan fusi, atau efisiensi pada akuisisi (sebagaimana dimaksud huruf tj: perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan (sebagaimana dimaksud huruf ptj: bahwburuh serta tenggang waktu menyatakan sikap sebagaimana tersebut guo, pekerja buruh telah diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat untuk bersedia atau tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja terkait dengan aksi korporasi guo, bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebaliknya pengusaha juga berhak (mempunyai opsi) untuk menyatakan "tidak bersedia menerima pekerja buruh perusahaannya" sebagaimana dimaksud yakni setelah terjadi (hanya) perubahan status, penggabungan, peleburan, sehingga pengusaha berkewajiban membayar kompensasi uang pesangon sebesar (duaketentuan ketenagakerjaan: bahwa apabila luar dari tenggang waktu yang ditentukan, dan pekerja buruh menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja buruh dianggap sebagai mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam ketenagakerjaan: bahwa dalam hal pekerja buruh menyatakan mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud ketenagakerjaan, maka pekerja buruh tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana tersebut dalam dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana tersebut dalam ketenagakerjaan, akan tetapi apabila pekerja buruh menyatakan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka pekerja buruh hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam ketenagakerjaan. kecuali khususberdasarkan ketenagakerjaan, selain menerima uang penggantian hak guo, juga diberikan (berhak) uang pisah yang besarannya dan pelaksanaan (pemberiannya) harus telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan pp) perjanjian kerja bersama (pkb): dengan demikian, syarat untuk memperoleh hak bagi pekerja buruh yang (akan) menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja", adalah telah ada reposisi rotasi yang harus berdampak langsung pada diri pekerja buruh yang bersangkutan dan telah tidak sesuai dengan syarat syarat kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana ketenagakerjaan. demikian juga bahwa pernyataan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" harus dinyatakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam rancangan penggabungan: bahwa apabila tidak ada persyaratan restrukturisasi dan kemudian dilakukan reposisi atau rotasi, atau persyaratan tenggang waktu yang diatur dalam rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta pemisahan sesuai amanat undang undang perseroan terbatas, khususnya huruf dan juncto nomor tahun maka tentunya tidak akan ada kepastian hukum. oleh karena itu, persyaratan mengenai reposisi rotasi atau tenggang waktu yang telah ditentukan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum: bahwa khusus terkait dengan perubahan kepemilikan perusahaan (istilah ketenagakerjaan) atau pengambilalihan (istilah pt), sangat diperlukan adanya persyaratan restrukturisasi dan kemudian dilakukan reposisi rotasi, atau persyaratan tenggang waktu guo. oleh karena apabila tidak ada persyaratan guo, akan dapat terjadi moral hazard terutama bagi perusahaan yang telah going public (perusahaan terbuka, tbk) mana pergantian kepemilikan perusahaan tbk guo, dapat terjadi setiap hari, bahkan beberapa kali dalam sehari bursa saham pasar modal), demikian juga dapat terjadi sewaktu waktu melalui pembelian langsung (privat placement) atau direct placement. dengan adanya pergantian kepemilikan tersebut, baik melalui bursa, atau direct placement, maka setiap hari akan terjadi pekerja buruh bias menyatakan kehendak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja karena terjadinya perubahan kepemilikan: bahwa dalam kaitan kasus yang dialami para pemohon, mana para pemohon merupakan pekerja buruh yang mengalami kerugian atau kehilangan haknya terkait penggabungan (merger) yang dilakukan perusahaan. para pemohon (menyatakan bahwa), sehingga para pemohon dinyatakan mengundurkan diri oleh perusahaan. perusahaan menafsirkan, bahwa mengenai hal phk yang tercantum dalam ketenagakerjaan, (menurut pernyataan para pemohon) mutlak merupakan hak perusahaan sehingga dengan pernyataan tersebut, para pemohon tidak mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam ketenagakerjaan, bahwa menurut pemerintah, ada (dua) hal, para pemohon menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" dan tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan ketenagakerjaan, karena: pertama, bahwa pada saat terjadi merger (di abb transmission distribution bergabung menjadi pt. abb sakti industry), oleh pengusaha (cg. direksi perusahaan guo) tidak melakukan reposisi atau rotasi (dari rangkaian restrukturisasi) pada diri masing masing pemohon, sehingga dengan demikian para pemohon tidak mempunyai hak (opsi) untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sebagaimana dimungkinkan dalam ketenagakerjaan: dan atau kedua, bahwa pada saat terjadi merger (di abb transmission distribution merge menjadi pt. abb sakti industri), oleh pengusaha (cg. direksi perusahaan guo) para pemohon telah diberikan tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan rule the game, akan tetapi para pemohon tidak memanfaatkan tenggang waktu yang diberikan. bahwa apabila para pemohon menyatakan kehendak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja namun tidak terjadi reposisi atau rotasi, setidaknya (yang berimbas langsung) terhadap diri para pemohon, maka para pemohon dikategorikan sebagai mengundurkan diri secara sukarela (resign) sebagaimana dimaksud ketenagakerjaan: bahwa demikian juga, apabila para pemohon menyatakan kehendak untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, namun setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, maka para pemohon tidak lagi mempunyai hak sebagaimana dimaksud dalam ketenagakerjaan. oleh karenanya bilamana para pemohon tetap menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka para pemohon juga dikategorikan sebagai mengundurkan diri secara sukarela (resign), bahwa apabila para pemohon dikategorikan sebagai mengundurkan diri secara sukarela (resign), maka berdasarkan ketenagakerjaan, para pemohon hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam ketenagakerjaan. samping itu, apabila para pemohon diklasifikasikan (oleh perusahaan) sebaga maka samping uang penggantian hak guo, juga berhak atas uang pisah yang ditemukan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan pp) perjanjian kerja bersama (pkb): bahwa sesuai dengan uraian para pemohon dalam permohonan uji materil guo, bahwa pada tanggal november perusahaan pt. abb transmission and distribution) telah, atas rencana penggabungan usaha tersebut, para pemohon sudah memberikan pernyataan kepada perusahaan, yang menyatakan bahwa "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" dengan perusahaan hasil penggabungan tersebut: bahwa menurut pemerintah, hal tersebut atas, juga tidak sesuai dengan ketentuan. karena pernyataan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" hanya diberikan kepada pekerja buruh setelah dilakukan reposisi rotasi dan ada (tiga) hal akibat reposisi atau rotasi tersebut, kemungkinan: terjadi mutasi (pindah job yang setara atau pindah tempat lokasi kerja) yang sudah tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani dan perubahan perubahannya, termasuk syarat syarat kerja dalam perjanjian kerja dan pp pkb divide huruf dan ketenagakerjaan): terjadi promosi (naik jabatan) yang bagi pekerja buruh yang bersangkutan, dianggap tidak sesuai dengan kompetensi dan atau basic disiplin ilmu yang dimiliki, sehingga kemungkinan akan mengganggu karier selanjutnya dengan terjadinya corporate action (cg. merger) guo, cc. terjadi emosi (turun jabatan) yang bagi pekerja buruh dianggap sebagai penurunan tingkat kesejahteraan atau penurunan pangkat dan derajat, walaupun promosi dan emosi sepenuhnya adalah merupakan hak "domain" prerogatif pengusaha (cg. direksi). bahwa berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial phi) nomor phi.g jkt.pst tertanggal maret (sebagaimana disebutkan oleh para pemohon dalam permohonannya, halaman dengan amar putusan, antara lain, sebagai berikut: bahwa ", yaitu perusahaan telah memperhatikan kepentingan,, tidak ada perubahan, dan perusahaan sudah menghindari tindakan phk, karena tidak melakukan phk terhadap seluruh pekerja". bahwa sesuai dengan putusan pengadilan hubungan industrial phi) guo, menurut pemerintah dalam kasus merger dimaksud, tidak terjadi reposisi atau rotasi, dan para pemohon di merge (digabungkan) perusahaan baru pt. abb sakti industri) dengan job dan posisi yang sama dan tanpa perubahan syarat syarat kerja. dengan demikian dalam hal ini memang tidak ada hak bagi pekerja buruh untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja: bahwa putusan hakim pengadilan hubungan industrial phi) yang ditetapkan pada kasus guo, sudah tetap dengan menggunakan teori rechtsvinding, baik melalui interpretasi hukum (historical interpretation, dan systematic interpretation), maupun melalui konstruksi hukum (argumentatif a contrary). demikian juga menggunakan asas lex posterior derogat legi period, bahwa menurut para pemohon (dalam permohonannya pada nomor huruf hal. bahwa ketentuan dalam ketenagakerjaan, tidak dapat diterapkan dalam kasus penggabungan usaha (merger) yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahan tidak melakukan phk terhadap seluruh pekerja, sehingga tidak tersedianya para pemohon untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan, adalah merupakan tindakan pengunduran diri, bahwa atas statement para pemohon guo, sudah sesuai dengan penjelasan pemerintah selama ini yang menyatakan, bahwa adanya hak untuk menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja" harus terlebih dahulu telah ada reposisi atau rotasi sebagai akibat restrukturisasi organisasi perusahaan perusahaan terkait dengan penggabungan usaha (merger) guo, apabila bagi pekerja buruh tidak terkena akibat langsung dari merger, maka tidak ada hak untuk menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja": bahwa sebaliknya, apabila terbukti ada reposisi atau rotasi yang menyebabkan terjadinya perubahan job atau tempat kerja serta syarat syarat kerja, khususnya terkait dengan muatan perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam ketenagakerjaan, maka pekerja buruh berhak untuk menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, dan oleh karena itu pengusaha harus memenuhi hak pekerja buruh sebagaimana dimaksud dalam juncto dan ketenagakerjaan: bahwa sebagaimana dinyatakan oleh para pemohon (halaman bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon, nyata denganphi) yang memeriksa perkara guo (judex active), yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya penggabungan usaha (merger), maka pengusaha mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan phk, ataupun tidak melakukan phk. hal mana dengan penafsiran demikian, maka oleh para pemohon menyatakan ketenagakerjaan menjadi kehilangan makna dan artis bahwa walaupun demikian sebagaimana tersebut atas, mana ada hak pekerja buruh untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja manakala terjadi rotasi reposisi, namun dengan adanya kata "dapat", maka sebenarnya pengusaha dapat memenuhi "pernyataan" pekerja buruh untuk "tidak melanjutkan hubungan kerja" atau dapat juga tidak memenuhi "pernyataan" guo: bahwa berkenaan dengan uraian tersebut atas, kiranya mahkamah konstitusi berkenan menyatakan bahwa ketentuan (khususnya) ketenagakerjaan telah sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan uud: bahwa kasus yang dialami oleh para pemohon hanya merupakan implementasi dan penerapan hukum yang tidak sesuai, dan bukan merupakan persoalan konstitusional. iv. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian penjelasan atas dan dengan memperhatikan persidangan pleno mahkamah konstitusi tanggal februari dan tanggal maret pemerintah dapat memberikan kesimpulan hal hal sebagai berikut: pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa apa yang dialami oleh para pemohon terkait erat dengan masalah implementasi pemberlakuan norma ketenagakerjaan, yang telah dibawa dalam perselisihan persengketaan antara pekerja buruh dengan perusahaan dan telah memperoleh putusan pengadilan hubungan industrial. dengan perkataan lain, menurut pemerintah tidak terdapat isu konstitusionalitas pemberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut: dengan memperhatikan angka atas, menurut pemerintah, para pemohon dalam permohonan ini tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang mempunyaitu adalah tepat: bahwa teknis pelaksanaan phk dalam ketenagakerjaan pada dasarnya merujuk pada ketentuan danhwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang masing masing bekerja pt. abb transmission distribution, suatu perusahaan yang beralamat wisma metropolitan lt. jalan end. sudirman kav. jakarta selatan perusahaan): pemohon ir. gunung wijanarko, adalah pekerja buruh yang bekerja perusahaan sejak tanggal mei sebagai operation manager for power product and system, pemohon ii: wawan adi dwi yanto, adalah pekerja buruh yang bekerja perusahaan sejak tanggal mei bahwa para pemohon merupakan pekerja buruh yang mengalami kerugian kehilangan haknya terkait penggabungan yang dilakukan perusahaan. para pemohondengan pernyataan tersebut para pemohon selaku pekerja buruh tidak mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam ketenagakerjaan. oleh karena penafsiran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, telah terjadi penindasan atas hak pekerja buruh yang diatur dalam uud yaitu: ketenagakerjaan yang menyatakan setiap pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan (sesuai mekanisme bipartita). termasuk phk karena corporate action sebagaimana tersebut dalam ketenagakerjaan: apabila perundingan sebagaimana dimaksud gagal, maka hanya dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan ( izin ) dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (cg. pengadilan hubungan industrial): bahwa makna kata "dapat" dalam ketentuan ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerjasaha hanya dapat melakukan phk dan pekerja: bahwa phkterjadi perampingan (down sizing) dan efisiensi sumberdaya manusia (sdm), atau dilakukan rotasi mutasi (reposisi) dalam rangka penyesuaian kualifikasi dan kompetensi kerja (para) pekerja buruh sesuai formasi, pekerjaan, dan kebutuhan manajemen. artinya, phk bukan karena (faktor) suka atau tidak suka: dengan demikian, kata "dapat" tersebut bersyarat, yakni harus ada restrukturisasi dan reposisi rotasi. dalam hal terjadi restrukturisasi, rotasi reposisi dan berakibat langsung terhadap pekerja buruh yang bersangkutan, khususnya terkait dengan syarat syarat kerja, hak dan kewajiban maka pengusaha harus membayar hak hak pekerja buruh bila yang bersangkutan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan juncto dan ketenagakerjaan. dari seluruh uraian tersebut atas, maka ketentuan ketenagakerjaan telah memberikan keseimbangan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pekerja buruh dan pengusaha, dengan perkataan lain ketentuan guo telah sejalan dengan amanat konstitusmaret yang menyatakan sebagai berikut: i. analisa daftar bukti bahwa berdasarkan bukti: berupa copy dari uud terbukti adanya hak konstitusional pemohon yang terdapat dalam dan hak konstitusional mana telah dirugikan oleh perbedaan penafsiran ketenagakerjaan: berupa copy dari ketenagakerjaan, undang undang mana memuat ketentuan yang pemakamannya tidak tegas serta dapat multi tafsir dalam penerapannya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional pemohon, berupa copy dari surat pernyataan pemohon berikut terjemahannya, terbukti bahwa pemohon telah menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan hasil penggabungan, berupa copy dari surat tertanggal januari dari pt. abb transmission and distribution (perusahaan), terbukti sikap perusahaan yang menganggap pemohon tidak mempunyai hak sebagaimana diatur dalam ketenagakerjaan karena pemohon dianggap mengundurkan diri secara sukarela oleh perusahaan: berupa copy dari surat anjuran suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi jakarta selatan nomor terbukti mediator pada disnakertrans jakarta selatan menafsirkan bahwa maksud dari ketenagakerjaan adalah pemberian hak kepada pekerja buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan hasil penggabungan, dan pengusaha harus melakukan phk terhadap pekerja buruh tersebut diikuti hak yang timbul sebagaimana diatur dalam ketenagakerjaan: berupa copy dari putusan pengadilan hubungan industrial nomor phi.g pn.jkt.pst, terbukti bahwa majelis hakim pengadilan hubungan industrial dalam memutus perkara perselisihan antara pemohon dengan perusahaan, menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kewenangan penuh, baik untuk melakukan atau untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan usaha, berupa copy dari surat memori kasasi dalam perkara nomor phi.g pn.jkt.pst, tertanggal april dengan register mahkamah agung nomor pdt.sus terbukti bahwa pemohon telah mengemukakan dalil dalil agar ketenagakerjaan seharusnya ditafsirkan sebagai kewajiban pengusaha melakukan phk serta membayar kompensasi kepadaerupa copy hasil print out status dari mahkamahagung.go.id perkara perkara detail.php perkara register nomor pdt.sus dari sistem informasi administrasi perkara mahkamah agung (siap mari), terbukti bahwa telah dikabulkannya permohonan kasasi pdt.sus juncto perkara nomor phi.g pn.jkt.pst, dengan dalil dalil mengenai ketenagakerjaan yang seharusnyaerupa copy dari, terbukti contoh peraturan perusahaan yang mengatur mengenai penggabungan usaha, hak serta perhitungan kompensasi pekerja buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. pada halaman dan halaman il. keterangan ahli bahwa dalam persidangan pada tanggal maret hal mana dijadwalkan acara sidang untuk mendengarkan keterangan ahli dari pemohon yaitu dr. muchtar pakpahan, sh. ma, namun karena suatu hal ahli pemohon tersebut tidak dapat menghadiri sidang, sehingga keterangan ahli pemohon tersebut diberikan dalam bentuk keterangan tertulis yang diserahkan bersamaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan ini. keterangan ahli mana pada pokoknya menerangkan:yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajibanhnpihak pekerja buruh maupun pengusaha tidak akan tercapai karenall. kesimpulan bahwa hak konstitusional pemohon diberikan oleh uud dalam dterjadinya kerugian hak konstitusional para pemohon merupakan akibat dari tidak adanya kepastian hukum yang timbul dari perbedaan penafsiranatas perselisihan antara pekerja buruh dengan perusahaan pengusaha terkait penggabungan usaha dan penafsiran ketenagakerjaan, mediator disnakertrans jakarta selatan menafsirkan bahwa ketenagakerjaan menimbulkan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan phk terhadap pekerja buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan usaha danayang tidak melaksanakan anjuran mediator tersebut tidak juga mengajukan sengketa gugatan pengadilan hubungan industrial phi), sehingga pemohon yang walaupun menyetujui isi anjuran terpaksa harus mengajukan gugatan kepada perusahaan melalui phi agar atas sengketa ini mendapatkan kepastian serta pelaksanaan. bahwa terhadap gugatan pemohon tersebut pengadilan hubungan industrial telah mengeluarkan putusan nomor: phi.g pn.jkt.pst,ada saat terjadi merger, pengusaha tidak berniat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para penggugat (para pemohon dalam permohonan guo) dan masih ingin tetap melanjutkan hubungan kerja dengan semua karyawan (salinan putusan hal. paragraf bahwa para penggugat pemohon dalam permohonan guo) dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari perusahaan (salinan putusan hal. paragraf bahwa inisiatif prakarsa untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh adalah berada tangan pengusaha bukan tangan pekerja buruh: (salinan putusan hal. paragrafberniat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para penggugat pemohon dalam permohonan guo) sehingga tidak tersedianya para penggugat pemohon dalam permohonan guo) untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan adalah merupakan tindakan pengunduran diri: (salinan putusan hal. paragraf bahwa terhadap putusan phi tersebut, pemohon telah mengajukan memori kasasi dengan register mahkamah agung nomor pdt.sus hal mana hasil print out status perkara kasasi tersebut, terbukti bahwa majelis hakim agung yang memeriksa telah mengabulkan permohonan kasasi pemohon, walaupun sampai saat ini pemohon belum mendapatkan salinan putusannya, namun berdasarkan dalil pemohon dalam memori kasasi yang telah dikabulkan tersebut, nyata majelis hakim agung yang memeriksa perkara kasasi sependapat dengan dalil dalil yang diajukan oleh pemohon kasasi pemohon dalam uji materiil ini, yaitu dalil mengenai, bahwa ketenagakerjaan haruslahahwa menurut pendapat pemerintah dalam perkara nomor puu yang pada intinya menyatakan: dalam hal terjadi corporate action (perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan), pekerja:: namun apabila pekerjah. bahwa pendapat pemerintah tersebut sangatlah tidak berdasar dan terkesan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada perusahaan dalam hal terjadi penggabungan usaha. bahwa menurut pemohon, hak pekerja buruh untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan usaha sudah timbul pada saat pengumuman rencana penggabungan yang dilakukan pengusaha kepada pekerja buruh, hal mana penerapan syarat harus adanya restrukturisasi organisasi dan atau perampingan, terlebih dahulu sangatlah mengada ada dan melanggar hak pekerja buruh sebagaimana diatur dalam ketenagakerjaan: bahwa dalil pemerintah mengenai pekerja buruh seharusnya dianggap mengundurkan diri secara sukarela dalam hal pekerja buruhpernyataan pemerintah tersebut sangat bertentangan dengan ketenagakerjaan, hal mana tersebut tidak ada menyebutkan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam hal pekerja buruh tidak ingin melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan hasil penggabungan, hal mana merupakan salah satu bukti adanya perbedaan penafsiran terhadap ketenagakerjaan tersebut yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon: bahwa dalil pemerintah mengenai moral hazard pekerja, kekacauan yang terjadi pada perusahaan yang going public atau perusahaan terbuka yang terdaftar bursa saham atau pasar modal serta kekacauan kekacauan lain apabila penafsiran uuk ditafsirkan sebagaimana dalil pemohon, tidak lain adalah bentuk sikap pemerintah yang berlebihan, bahwa pada kenyataannya praktik jual beli saham pada perusahaan terbuka hanya terjadi dengan jumlah saham yang teramat kecil atau jumlah saham minoritas, hal mana tidak akan mengubah posisi kepemilikan maupun pengendalian dalam suatu perusahaan terbuka, sehingga kekhawatiran kekhawatiran seperti ini banyaklah diabaikan, bahwa pemerintah mendalilkan terkait "kata dapat tersebut bersifat bersyarat, yakni harus ada restrukturisasi dan reposisi atau rotasi". sepengetahuan pemohon, pemerintah termasuk dalamnya kementerian tenaga kerja dan transmigrasi belum pernah mengeluarkan peraturan peraturan maupun keputusan keputusan yang merupakan pelaksanaan uuk, sehingga pemohon meragukan keterangan pemerintah yang disampaikan apakah telah melalui suatu kajian komprehensif ataukah hanya dalam rangka mempertahankan status guo terkait yang sedang dalam suatu proses pengujian materiil. namun yang pasti pada saat pasca keluarnya anjuran, mediator yang mengeluarkan anjuran menyampaikan bahwa apa yang tertuang dalam anjuran telah sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari institusi atasnya, termasuk kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, arahan mana didapat melalui pelatihan pelatihan yang diadakan: bahwa apabila pemohon mencoba mengadopsimaka pertanyaan yang timbul adalah, apakah syarat itu sudah harus ada sejak awal rencana corporate action? atau dalam jangka waktu berapa apakah restrukturisasi, reposisi atau rotasi itu harus dilakukan pasca corporate action? karena yang terjadi pada abb sakti industri pasca penggabungan adalah posisi pemohon asli wawan adi dwi yanto sebagai operation managerlam mengajukan pengujian undang undang terhadap uud ini para pemohon dilindungi haknya dalam uud yaitu:"ra pemohon yang kehilangan haknya akibat ketidakjelasan pengaturan ketenagakerjaan, nyata mengalami hilangdengan bersama sama memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan permohonan ini, yang mana dimaksudkan demianya bagi para pemohon, namun bagi semua pekerja buruh indonesia. dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian hak para pekerja buruh dalam penggabungan perusahaan tidak akan lagi terjadi. yang semula hanya dijabat seorang diri namun kini dipecah menjadi tiga dan ditempati oleh tenaga tenaga kerja asing tka): bahwa ketiadaan batas waktu untuk pemberlakuan atau larangan pemberlakuan syarat syarat tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, halaman nyata pada perusahaan tempat para pemohon dulu bekerja, sejak awal disebutkan tidak akan merubah posisi pemohon, namun pasca penggabungan terjadi pembuahan dengan dibagi pecahnya jabatan tersebut, yang sejatinya mengurangi kapasitas pekerjanya. namun pelarangan restrukturisasi, reposisi, atau rotasi pasca corporate action juga akan membelenggu kebebasan perusahaan untuk mengembangkan dirinya, sehinggaharuslah dikesampingkan: bahwa pemohon tetap menafsirkan maksud ketenagakerjaan sebagaimana dalam permohonan yaitumenurut pemohon, dengan penafsiran tersebut, ketentuan ketenagakerjaan tersebut telahik terhadap pekerja buruh maupun pengusaha. bahwa nyata perbedaan penafsiran terhadap ketenagakerjaan baik oleh pemohon, perusahaan pengusaha, mediator pada disnakertrans jakarta selatan, majelis hakim phi, majelis hakim mahkamah agung serta pemerintah,kerugian hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam dan uud yang pada umumnya perbedaan penafsiran ketenagakerjaan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pemohon tidak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. bahwa agar hak konstitusional pemohon tidak lagi dirugikan dan berdasarkan uraian uraian kesimpulan atas, maka pemohon memohon kiranya mahkamah konstitusimengikat, sepanjang tidak dimaknai: pengusaha harus melalaiasing masing selaku pekerja buruh yang bekerja pt. abb transmission distribution, yang mengalami kerugian kehilangan haknya terkait penggabungan kepemilikan perusahaan. para pemohon tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan tersebutberdasarkan pernyataan tersebut, para pemohon tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam ketenagakerjaanbahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap sepanjang frasa dapat' ketenagakerjaan antara para pemohon dengan pengusaha tempat para pemohon bekerja yangoleh karenanya, dalam petit, para pemohon pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan ketenagakerjaan bertentangan dengan uud dan tidak berkekuatan hukum tetap isillain itu, dalam hal mahkamah mempunyai pendapat lain, para pemohon juga memohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono).tertulisparamempertimbangkan: menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari rabu, desember mahkamah telah memberikan nasihat datau paling lambat pada hari selasa, januari namun para pemohon baru menyerahkan perbaikan permohonan pada hari senin, januari pada persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan, yang oleh para pemohon tetap diberi tanggal november sebagaimana permohonan sebelum perbaikan,akim diwajibkan untukperbaikan permohonan para pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan atas telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. oleh karenanya, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan sebelum perbaikanpan.mk bertanggal november guo: menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan atas para pemohon mendasarkan pengujian konstitusionalitas permohonannya dengan dan uud tersebut mengatur tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum: hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam konsiderans (menimbang) huruf ketenagakerjaan yang menyatakan, . , pengusaha menafsirkan bahwa mengenai phk yang tercantum dalam ketenagakerjaan mutlak merupakan hak dari perusahaan. sementara itu para pemohon pada pokoknya menganggap penafsiran pengusaha tersebutguo: menurut mahkamah, perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dapat terjadi dalam kondisi apa pun, baik ketika perusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan, atau sebaliknya, perusahaan sedang mengalami kerugian. berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, kata dapat' dalam ketenagakerjaan guo, merupakan norma yang berfungsi untuk melindungi hak hak pengusaha untuk tetap dapat menjalankan usahanya guna memenuhi hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan imbalan atas usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut dan termasuk pula demi perkembangan kemajuan dunia usaha. selaku pemilik dari suatu bidang usaha yang dijalankannya, pengusaha pada dasarnya memiliki otoritas untuk membuat aturan atau bentuk kebijakan lainnya yang serupa yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usahanya yang tentu tidak terlepas dari tujuan berupa memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun keuntungan lainnya. oleh karenanya, jika pekerja buruh tersebut tidak bersedia lagi bekerja perusahaan yang mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, maka mendasarkan pada hak hak bagi pengusaha sebagaimana disebutkan atas, selain pengusaha dapat memutus hubungan kerja terhadap pekerja buruh nya sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan guo, ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pekerja buruh tersebut dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri (vide ketenagakerjaan), maupun pengusaha dapat memutus hubungan kerja terhadap pekerja buruh nya tersebut berdasarkan ketenagakerjaan: menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa tiap tiap warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud uud dan frasauud adalah tidak hanya mereka yang disebut sebagai pekerja buruh saja, tetapi termasuk juga pengusaha. oleh karenanya, hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, diperuntukkan bagi pekerja buruh dan pengusaha, bahwa untuk mewujudkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja antara pekerjahburuh dengan pengusaha tersebut, maka disusunlah ketenagakerjaan guo yang dalam konsiderans menimbang) huruf pada pokoknya menyatakan perlu ada perlindungan untuk menjamin hak hak dasar pekerja buruh dan juga perlu untuk . tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha . frasa tersebut dapat pula diartikan sebagai perlindungan untuk menjamin hak hak dasar bagi pengusaha, i3. menimbang bahwa para pemohon juga mendasarkan pengujian konstitusionalitasnya dengan uud dalam bagian kedudukan hukum (legal standing) permohonannya, namun dalam polita pokok permohonannya para pemohon tidak lagi menguraikan dimaksud sebagai dasar pengujian konstitusionalitasnya. oleh karena itu, mahkamah tidak mempertimbangkannya, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat, ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan dan uud oleh karenanyartono, achmad nowiki, anwar usman, hamdan zelda, ahmad fadil semadi, muhammad alim, maria farida indraw oleh delapan berdasarkan uraian tersebut atas, nyata parll. alasan permohonan menurut frans manis suseno,dari hukum tersebut yaitu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maka diharapkan tidak adanya penindasan hak setiap warga negara sehingga keadilan itu dapat tercapai. undang undang dasar negara republik indonesia tahundalam uud tersebut atas, maka jelaslah bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan atas pekerjaan yang dilakukannya setiap pekerja buruh berhak atas upah atau imbalan. bekerja seharusnya adalah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi setiap pekerja buruh. pekerja buruh tidak boleh diperlakukan hanya sebagai bagian dari suatu produksi, namun harus tetap diperlakukan sebagai warga negara yang berhak atas suatu pekerjaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum baik dalam hubungan kerja maupun pasca hubungan kerja, sepanjang yang bersangkutan berhak atas hakim konstitusi yaitu hamdan zelda, selaku ketua merangkap anggota, hartonohartonowiki budi wasit suatu manfaat yang timbul pada masa hubungan kerja maupun timbul karena peristiwa phk, dalam hubungan kerja setidaknya terdapat dua pihak yaitu pihak pemberi kerja dan pihak pekerja buruh. atas hubungan tersebut masing masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. setiap hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam suatu aturan serta harus dipenuhi dan diakui oleh para pihak. selain itu, setiap warga negara baik pemberi kerja maupun pekerja buruh tersebut diberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tersebut: bahwa undang undang seharusnya memberikan kepastian hukum dan merupakan sebuah aturan yang mengatur secara jelas, tidak menimbulkan keragu raguan dan tidak menimbulkan konflik normabukan hanya hal hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja, tetapi juga mengatur mengenai hak setelah berakhirnya hubungan kerja yang diatur dalam ketenagakerjaan bab xii tentang pemutusan hubungan kerja, bahwa dalam,, cast perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja buruh perusahaannya, cast perusahaan tutup akibat rugi atau keadaan memaksa, cast perusahaan tutup karena efisiensi, cast perusahaan pailit, cast pekerja buruh memasuki usia pensiun, cast pekerja buruh mangkir selama (lima) hari berturut turut atau lebih tanpa keterangan yang sah,castmemberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan,bulan, cast seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terjadinya kerugian hak konstitusional para pemohon merupakan akibat dari ketidakjelasan ketenagakerjaan terkait hak hak pekerja buruh pada perusahaan yang melakukan penggabungan usaha,harusnya dimaknai, apabila pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan, perubahan status, atau1i. pemohon permohonan nomor puu xii forum kajian hukum dan konstitusi dalam hal ini diwakili oleh pengurus dan anggota yaitu victor santoso sandiaga, sh., achmad saifuddin firdaus, sh., denny audisi, sh., okto hermawan, sh., bayu segara, sh., kurniawan, lintas fauzi, ratna kurniawan, putri handayani beralamat kantorpemohon il. para pemohon permohonan nomor puu xii nama ganda zaihifni ishak, ph. tempat tanggal lahir jambi, agustusl, nomor bintaro jaya, jakarta selatanriyanto, s.h., m.h. tempat tanggal lahir jakarta, september pekerjaan peneliti pemilu alamat tempat tinggal jalan siswa 003irw kelurahan larangan indah kecamatan larangan, kota tangerang, banten sebagai nn5 pemohon nama ramdansyah, s.h. tempat tanggal lahir jakarta, desember pekerjaan wiraswasta alamat tempat tinggal jalan guncang blok 2a laga, rw koja, jakarta utara sebagai pemohon selanjutnya disebut sebagai . para pemohon ii, il. para pemohon permohonan nomor puu 4xii nama edward dewaruci, s.h, m.h. pekerjaan pengacara alamat jalan gunungsari barat nomor surabaya sebagai pemohon nama doni suyanto hari mahdi pekerjaan konsultan alamat jalan palem timur nomor pondok pekan indah, pekan jaya, bekasi sebagai pemohon selanjutnya disebut sebagai . . . para pemohon iii: iv. para pemohon permohonan nomor puu 4xii nama edward dewaruci, s.h, m.h. alamat jalan gunungsari barat, nomor surabaya sebagag, mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatyatakan memberlakukan kembali norma normaka mahkamah konstitusi menegaskan kembali hak calon perseorangan sebagai preferensi pertama yang tidak bisa secara sewenang wenang dimatikan dan dihidupkan oleh legal policy dpr dan atau presiden. bahwa dengan memberlakukan kembali norma norm, membuat masyarakat dapat menggantungkan keadilan kepada mahkamah konstitusi dikarenakan mahkamah konstitusi telah menghidupkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis. setidaknya alasan berikut yang dapat menjadi pemilihan kepala daerah menjadi demokratis: mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih langsung kepala daerah kedekatan emosional rakyat dengan mengenal dekat calon kepala daerah dikarenakan kampanye dan sosialisasi dilakukan langsung kepada masyarakat dapat mengakomodir kepentingan yang memaksa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun dikarenakan sudah siap dari sisi regulasi, struktur, pendanaan, dan masyarakat. adanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan jajarannya. ada pengawasan dari masyarakat dalam bentuk pemantauan pemilihan. kedudukan yang sama bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dengan calon dari jalur partai politik dalam pemilihan kepala daerah. adanya sistem penegakan hukum yang jelas dan terpadu. (antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksasanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi pidana yang jelas dan tegas. bahwa dengan menyelenggarakan pilkada langsung telah memberikan perlindungan hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih. perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu standar dari negara hukum sebagaimana diungkapkan dalan international commission jurists icj) symposium bangkok yang menyatakan standar negara hukum terdiri atas perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia, independen dan imperial dari sebuah lembaga peradilan, pemilu yang bebas dan adil, pengakuan terhadap hak mengemukakan pendapat, kebebasan untuk mengatur, untuk berbeda pendapat, dan pendidikan kewarganegaraan. sun sebagaimana dikutip dari tudung mulya lubis, disertasi doktor ilmu hukum universitas california, berkeley, dengan judul search human rights: legal political dilemmas indonesia's new order, berkeley: university california, hal. bahwa pakar hukum ketatanegaraan prof. jimmy asshidigie menjelaskan pemilihan kepala daerah langsung menjamin transparansi dan kontrol sosial. prof. jimmy asshidigie menjelaskan adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu satunya saluran aspirasi rakyat. ini adalah bentuk representation ideas yang tidak selalu inherent dengan representation presence sebagaimana dikutip dari prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., menuju negara hukum yang demokratis, jakarta: pt. buana ilmu populer, hal. presiden harus menerbitkan perpu yang disebabkan pembatalan perpu nomor tahun dan pemberlakuan kembali norma norma nomor tahun juncto nomor tahun sepanjang untuk pemilihan kepala daerah bahwa pilihan pilkada langsung yang demokratis berdasarkan nomor tahun juncto nomor tahunbaikan perbaikan demokrasi merupakan pilihan terbaik yang diinginkan para pemohon dan (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh satu) pemilih seluruh indonesia (berdasarkan data dpt pilpres kpu). walaupun begitu mahkamah konstitusi memiliki permasalahan konstitusional yakni tidak dapat serta merta menghidupkan kembali nomor tahun juncto nomor tahun hal tersebut dikarenakan terdapat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yangselain permasalahan pasca putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan dengan membatalkan perpu nomor1 thn maka akan terjadi kekosongan hukum pengaturan mekanisme pemilihan kepala daerah dikarenakan undang undang yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh perpu tersebut tidak otomatis hidup kembali berdasar undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undanganperpu nomor tahun berada tangan pembuat undang undang perpu yakni presiden dan atau dpr. bahwa menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per perpuputusan mahkamah konstitusi juga sesuai dan konstitusional dengan putusan. mahkamah konstitusi nomor. puuviii tertanggalbahwa mahkamah konstitusi dalam putusannya bukan hanya membatalkan perpu yang bersangkutan, namun mencarikan jalan keluar secaramahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu yang membatalkan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan merupakan pengalaman (preseden) pertama mahkamah konstitusi memberikan saran kepada pembentuk undang undang untuk mengisi kekosongan hukum dari dibatalkannya undang undang tersebut. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusannya bukan hanya membatalkan perpu yang bersangkutan, namun harus mencarikan jalandenganpemohon memohonkan kepada mahkamah konstitusi agar memberikan pertimbangan pilkada langsung yang menjadi pilihan dan saran untuk presiden dalam menerbitkan perpu tersebut. mekanisme yang dapat diadopsi oleh presiden sebagai legal policy adalah norma norma pilkada langsung yang ada dalam nomor tahun juncto nomor tahun sepanjang pengaturan pemilihan kepala daerah dengan perbaikan perbaikan demokrasi yangini konsisten dengan permohonan pemohon yang meminta kepada mahkamah konstitusi agar perpu nomor thn dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan terhadap uud hal tersebut ditujukan agar menjaga pilihan legal policy yang akan diambil oleh presiden dalam menerbitkan perpu yang baru kemudian hari adalah pilkada langsungperaturan pemerintah pengganti.berita media online tentang penjelasan twitter soal hilangnya shame you sby , bukti salinan cakra padat berisi dokumen video alasan twitter hilangkan hasta shame you sby dari twitter, bukti salinan cakra padat berisi posisi sby dalam ruu pilkada, bukti salinan cakra padat berisi dokumen video tanggapan sby atas hasil voting dpr ruu pilkada, bukti fotokopi salinan pers dan penelitian pusat studi hukum dan kebijakan dengan judul kontroversi pilkada: tolak upaya penyelamatan citra yang dilakukan presiden sby, serahkan kepada dan pemerintahan baru , bukti gambar posisi fraksi fraksi dpr terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (bulan mei dengan bulan september dari laman selain itu, pemohon mengajukan satu orang ahli bernama dr. supardi, s.h., m.h., yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal januarahwa reformasi telah mengantarkan negara indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban modern. salah satu tandanya adalah mampu menyelaraskan nilai nilai demokrasi yang bersumber pada kekuatan politik kuantitatif berlandaskan prinsip negara hukum. perbedaan tafsir terhadap suatu undang undang, penyelesaian tidak lagi didasarkan kekuasaan dan kekuatan politik, melainkan diselesaikan dengan prinsip demokrasi dan demokrasi. pilkada secara demokratis merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan peradaban modern. pilkadailkada diamanatkan kepada seorang kepala daerah. melalui pilkada terjadi legitimasi kekuasaan kepala daerah, sehingga tidak berlebihan jika kemudian pilkada merupakan akad kontrak sosial antara rakyat dengan kepala daerah secara demokratis. secara konstitusional, dinyatakan pada undang undang dasar negara republik indonesia tahurumusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung atau tidak langsung akan diatur dengan suatu undang undang. sebagai tindak lanjut amanat konstitusi tersebut, lahirlah undang undang nomor tahun yang kemudian mendapatkan penolakan yang cukup luas oleh rakyat. mengacu pada pendapat hans kersen bahwa jika suatu aturan hukum tersebut terus menerus tidak diterima masyarakat, maka akan hilang validitasnya, sehingga berubah menjadi aturan yang tidak valid. pemerintah merespons undang undang tersebut dengan mengeluarkan perpu nomor tahun dalam rangka menjamin pilkada dilaksanakan secara demokratis. undang undang dasar menyatakan negara indonesia adalah negara hukum. rumusan ini membawa pengaruh konstitusionalisme indonesia. hukum telah menjadi sarana yang membatayang ada dalam negara, memberikan perlindungan hak asasi manusia, dan dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. negara hukum indonesia akan mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang demokratis bila menciptakan tiga kualitas, yaitu predictability, stability, dan fairness. predictability adalahadapun fairness harus mencerminkan sebuahkewenangan legitimasi dan efektivitasnya. legitimasi suatu aturan hukum dibatasi atau dipersyaratkan adanya faktor keefektifan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat. bagi pemikir utilitarianisme, seperti jeremy bentham atau david hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat jika membawa manfaat bagi masyarakat. validitas suatu norma hukum memiliki beberapa wajah, antaranya. metafisis, positivis, sosial kultural, mesin keadilan, dan utilitarianisme. penyelenggaraan pilkada yang diatur dalam perpu harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dipengaruhi positivisme hukum, dimana para pemikir positivisme yang menyatakan kepastian hukum harus dipisahkan dari moral. namun demikian bahwa pada saat ini positivisme tidak lagi berada dalam keadaan normal science, ada aliran critical legal studies mengambil peran kritis menentang positivisme hukum, sehingga hukum menjadi wilayah yang terbuka. uraian atas dimaksudkan untuk menjawab ketentuan bahwa terbitnya perpu tahun perlu dikritisi secara objektif. keberadaan tersebut dapat mengakibatkan pilkada yang demokratis sebagai diamanatkan konstitusi tidak dapat diselenggarakan karena tidak menjamin penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil. pilkada secara demokratis tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. bahwa proses penyusunmengalami perdebatan yang panjang, yang akhirnya kemudian ditentukan sebuah rumusan dipilih secara demokratis. indonesia telah memilih demokrasi sebagai sarana terbaik menuju kesejahteraan rakyat. tekad kematangan demokrasi dan kemajuan ekonomi suatu negara semestinya berbanding terbalik dengan tingkat koreksinya. artinya, semakin berkualitas demokrasi, akan semakin bagus perekonomian suatu negara, maka akan semakin bersih negara itu dari korupsi. hubungan demokrasi dan ekonomi negara kita menunjukkan suatu anomali. hal ini tergambar dari perbandingan indeks demokrasi dan indeks ekonomi dengan indeks korupsi. berdasarkan indeks demokrasi dan indeks kinerja ekonomi, pada tahun indonesia berada atas rata rata dunia. skor indonesia dengan rentang sampai adalah sedangkan rata rata dunia adalah untuk indikator kinerja ekonomi, indonesia memperoleh skor lebih tinggi dari nilai rata rata dunia yang sebesar pada indeks korupsi, indonesia hanya mendapatkan skor bawah rata rata dunia sebesar artinya, tingkat korupsi indonesia sangat tinggi. melihat kenyataan tersebut, pada dasarnya tidak terlalu penting demokrasi kalau tidak mampu mengatasi korupsi dan menciptakan kesejahteraan rakyat. demokrasi yang tidak mampu menegakkan law and order hanyalah sebuah malapetaka. pada situasi angka kemiskinan dan angka pengangguran belum menurun secara signifikan, maka pilkada secara demokrasi harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. perpu nomor tahun yang diterbitkan demi mengakomodir pilkada langsung, berpotensi dan tidak efektif, serta tidak demokratis. paling tidak, ada tujuh alasan yang menyebabkan pilkada tidak dapat diselenggarakan secara demokratis, jika menggunakan perpu nomor tahun sebagai pedoman dan dasar hukum pilkada. pertama, apabila perpu ini disetujui dpr sebagai undang undang, maka pemilihan kepala daerah, keberadaan tersebut dapat dikategorikan tidak demokratis karena pembahasan yang dilakukan dpr hanya bersifat persetujuan, menerima, atau menolak, bukan terhadap substansi perpu tersebut. akibatnya, walau perpu ini studi dari undang undang, tetaphukum dan konstitusi. mengadakan kerja juga merupakan pemohon pada pengujian undang undang perkara puu xi (bukti yang dalam putusannya oleh mahkamah dikabulkan seluruhnya terkait dengan pengujian norma kewenangan mahkamah konstitusi dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum daerah yang diatur dalam nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan huruf nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian berimplikasi pada tugas dan kewenangan kpu provinsi, kpu kabupaten kota yang adalah merupakan organ pemilu dalam menyelenggarakan pilkadanriangka dan angka dan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentangdemokratis karena proses pembahasannya tidak mendalam, dan tidak komprehensif. kedua, perpu sebagai aturan membutuhkan peraturan turunan, pelaksanaan teknis, yaitu berupa peraturan kpu. sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak lahirnya undang undang nomor tahun yang kemudian dicabut dengan undang undang nomor tahun pilkada masuk dalam rezim pemilihan langsung, dimana peraturan teknis diatur dalam peraturan kpu. mengacu pada bahwa, memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga kemudian kalau diputuskan perpu menjadi undang undang, menjadi tidak cukup waktu untuk melakukan konsultasi terhadap penyusunan peraturan kpu, sehingga jadwal pelaksanaan pilkada, sebagaimana diatur dalam perpu tersebut menjadi terhambat. ketentuan mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,, tidak ada sanksi pidana yang menjerat pelaku jual beli dukungan partai politik yang dilakukan dalam perpu tersebut. hal ini menyebabkan, praktik jual beli dukungan partai politik tidak dapat diproses, sehingga kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan tentang larang tersebut tidak diikuti dengan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik. demokrasi transaksional dapat merusak dan mencederai sendi sendi demokrasi, dan menghambat terwujudnya demokrasi substansial. keempat, perpu nomor tahun sudah memberikan ketentuan larangan politik uang. namun demikian, apabila diperhatikan secara saksama, sebagaimana sanksi sanksi yang diatur dalam sampai dengailkada. politik uang menjadi salah satu potensi terjadinya korupsi, praktik inilah yang menghambat nilai nilai kebaikan demokrasi, yaitu kesejahteramenggunakan pendekatan pidana pemilu untuk menyelesaikan setiap pelanggaran, penyimpangan, kesalahan rekapitulasi, dan faktanya semua dibawa ranah pidana. pelanggaran seharusnya mengedepankan proses perbaikan administrasi karena itu merupakan persyaratan administratif dalam tahap rekapitulasi. apabila mengacu pada maka setiap kesalahan harus dipidana. tentu saja ini menjerat seluruh penyelenggara pemilu. keenam, perpu nomor tahun menghilangkan hak partai politik, yang tidak mempunyai kursi dpr untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan walikota. menyatakan, parpol atau gabungan parpoltersebut, hanya diperuntukkan bagi partai politik yang mendapat kursi dpr. hal tersebut dapat melanggar hak konstitusional partai politik, yang tidak mendapat kursi dpr. ketujuh, penyusunan perpu nomor tahun tidak dilakukan secara cermat, ada kesalahan yang sangat mendasar dari sisi redaksional dari pengunaan kata frasa . undang undang ini untuk menunjuk perpu ini. penggunaan bahasa per undang undangan termasuk penggunaan frasa kata dalam perpu harus merujuk pada lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan. berdasarkan penjelasan tersebutditinjau kembali dan sebaiknya dibatalkan karena tidak diberikan pedoman dan dasar hukum untuk penyelenggaran yang demokratis, sebagaimana diamanatkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun permohonan nomor puu xii menimbang bahwa para pemohon perkara nomor puu xiikara konstitusi dengan nomor puu xii,perpu1945.uu tentang pemerintahan daerahkemudian ditempatkan dalam lembaran negarakarena sebuah undang undang yang baru saja disahkan oleh dpr dan ditandatangani oleh presiden kemudian ditempatkan dalam lembaran negara, pada akhirnya karena. dicabut oleh presiden melalui perpu, maka sebuah undang undang harus dibahas ulang oleh dpr, hanya karena presiden memilikikepentingan yang berbeda dengan dpr., maka para pemohon sebagai warga negara tidak akan mengalami kerugian konstitusional atau setidak tidaknya berpotensi dirugikan:.udwenangan konstitusional presiden dalam mengajukan ruu kepada dpr untuk dibahas dan disetujui menjadi undang undang (vide uud maupun dalam menerbitkan perpuerintahan daerahdalam1945j,,., dan walikota yang tercatat pada lembaran negar undang undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. penerapan aturan per :, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum, beralasan menurut hukum jika:republik indonesia memutuskan permohonan ini: mengabulkan permohonan paradward dewaruci, s.h., m.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama doni suyanto hari mahkartu nomor pokok wajib pajak npp) atas nama edward dewaruci, s.h., m.h.: bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp) atas nama doni suyanto hari mahdi, permohonan nomor puu xii i2. menimbang bahwa par:bentuknya perpu bahwa berkenaan dengan jurisdiksi mahkamah konstitusi dan uraian sebagaimana oleh uud,. pokok permohonan,wenangan konstitusional. presiden dalam mengajukan ruu kepada dpr untuk dibahas dan disetujui menjadi (vide uud maupun dalam menerbitkan perpu (videilihan gubernur, bupati, dan walikota:dengan dikabulkannya permohonandalam mengujiundang undang dasar negara republik indonesia tahun kerugian konstitusionaltap diberlakukan. dengan alasan bahwa tersebut telah bertentangan dpenyelenggaraan pilkada yang masih menggunakan organ pemilu kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota), adalah bertentangan dengan uud pasca diutusnya putusan nomor puu xi yang menyatakan bahwa pilkada bukanlah bagian dari penyelenggaraan pemilu, dan norma tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menjadi: bahwa konsiderans (menimbang) perpu pada huruf yang berbunyi: sedangkan pemilihan kepala daerah secara serentak diselenggarakan pada bulan september sehingga tidak mencerminkan adanya kepentingan yang memaksa maupun kesetaraan tersebut, yaitu apa yang genting dan harus atasi secara sege: bahwa konsideran dalam pertimbangan perpu sepanjang frasa yang menyata. bukan merupakan alasan yang sah dalam membentuk perpu karena akan menimbulkan preseden yang buruk bagi proses pembentukan peraturan per undang undangan. sebagai contoh adalah: dalam keadaan keuangan negara yang terbatas sehingga subsidi bahan bakar minyak bbm) harus dibatasi, kemudian akibat pembatasan subsidi bbm tersebut maka harga bbm harus dinaikkan, dan setelah diumumkan kenaikan bbm ternyata terjadi demonstrasi besar besaran seluruh negeri untuk menolak kenaikan harga bbm, maka dengan preseden perpu maka keadaan ini merupakan alasan yang sah bagi presiden untuk menerbitkan perpu yang membatalkan undang undang anggaran pendapatan dan. belanja negara. jika demikian keadaannya, maka keuangan negara. akan ditempatkan dalam keadaan yang berbahaideran dalam pertimbangan perpu yang menyatakan: . dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kepentingan yang memaksa. adalah suatu pertimbangan yang mengada ada. telah disahkan oleh dpr melalui mekanisme pengambilan keputusan yang sah, terlepas dari keputusan fraksi partai demokrat, dimana presiden susilo bambang yudhoyono merangkap jabatan sebagai ketua umumnya, memutuskan untuk walkot pada saat pengambilan keputusan melalui voting dalam rapat paripurna dpr sehingga pemilihan gubernur, bupati dan walikota disahkan melalui dewan perwakilan rakyat daerah, bahwa terhadap penolakan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah melalui dprd seharusnya sudah diperkirakan oleh presiden saat pembahasan ruu dengan muatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota melalui dprd. ditambah lagi hasil survei dari lingkaran survei indonesia yang dipublikasikan pada hari kamis, september dengan judul: survei lsi: persen publik salahkan sby jika pilkada lewat dprd disahkan yang dimuat oleh kompas.com (bukti p 4j. akibat dari pengesahan oleh dpr berita tempo.co dengan judul: dpr sahkan pilkada lewat dprd pada hari jumat, september tersebut (bukti p 5j, kemudian terjadi penolakan yang meluas dan menjadi berita media sosial (bukti p 6j. partai demokrat dianggap bertanggung jawab bahkan citra presiden dirusak media sosial twitter dengan tagar shameonyou sby. citra presiden dan partai demokrat dimana presiden menjadi ketua umumnya menjadi rusak media sosial, sebagaimana dimuat republika. co. pada hari selasa, september dengan judul: sby di bully media sosial, ini permohonan ketua harian pd (bukti p 7j). menurut para pemohon kewenangan konstitusional presiden telah disalahgunakan menjadi alat politik pencitraan presiden dan partai politiknya cast partai demokrat, dengan demikian keadaan genting atau kepentingan hanya terjadi pada popularitas presiden dan partai demokrat, bukan keadaterhadap negara, sebagaimana disyaratkan oleh uud dan dimaksud putusan nomor puu vii bahwa syarat kekosongan hukum juga tidak dapat dibenarkan karena untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah disahkyarat terdapat kekosongan hukum tidak terpenuhi,hingga batal sejak awal, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum, beralasan menurut hukum jik.memutuskan permohonan ini: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnyalam persidangan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan mengajukan bukti tambahan yang diberi tandakartu tanda penduduk a.n. edward dewaruci, s.h., m.h.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk a.n. doni suyanto hari mahdibukti fotokopi berita dengan judul: survei lsi: persen publik salahkan sby jika pilkada lewat dprd disahkan dimuat kompas.com pada hari kamis, september jam wib, bukti fotokopi berita dengan judul: dpr sahkan pilkada lewat dprd dimuat tempo.co pada hari jumat, september jam wib, bukti fotokopi berita, bukti fotokopi berita dengan judul: sby di bully media sosial, ini permohonan ketua harian pd dimuat republika. co. pada hari selasa, september jam wib: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) a n edward dewaruci, s.h., m.h.: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) a n doni suyanto hari mahdix1bukti p 3jdalam huruf dinyatakan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada parelain berwenang menguji undang undang terhadap undang undang dasar baik secara formil maupun secara materiil, mahkamah juga berwenang menguji suatu peraturan pemerintah pengganti. undang undang terhadap undang undang dasar baik secara formil maupun secara materil, sebagaimana telah dipraktikkanp 6j dan putusan nomor puu vbukti p 7j bahwa pertimbangan mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian peraturan pemerintah pengganti undang undang sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan nomor puu vii adalah sebagai berikupertimbangan guo secara mutasi mutans juga berlaku dalam putusanmenentukan pengujian formil memiliki tenggat waktu hari setelah suatu peraturan pemerintah pengganti undang undang dimuat dalam lembaran negara, sebagaimana dinyatakan dalam poin pertimbangan putusan nomor puu vii. akan menyebabkan undang undang batal sejak awal, bukti p 5jmuat dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor pada tanggal oktober sedangkan permohonan pengujian formil perpu pilkada guo diajukan oleh para pemohon kepada mahkamah pada tanggal oktober sebagaimana tercatat dalam akta penerimaan berkas perkara permohonan guo, berdasarkan hal tersebut, permohonan guo masih memenuhi tenggat waktu yang ditentukan oleh mahkamah: bahwa obyek (object itis) permohonan guo adalahpara pemohonformil perpu pilkada"". bahwa. dengan ini para pemohon mengajukan pengujian terhadapdan undang undang dasar negara republik indonesia tahunyang diantaranya sebagai berikut: angka dan angka yang berbunyi:daara pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia bukti p 8j, merupakan mantan anggota dpr dan mpr periode yang sampai saat ini masih concern pada isu dan persoalan hukum, politik, dan ketatanegaraan serta memiliki kedaulatan untuk terlibat menentukan arah dari penyelenggaraan pemerintahan.pilkada guo yang tidak memenuhi syarat syarat konstitusional dan berpotensi merusak sistem hukum ketatanegaraan indonesia telah merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara indonesia yang terlibat dalam perumusan dan penyusunan amendemen uu9j. para pemohon sebagai tax player menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah melanggar dengan pembentukan perpu guo, bahwa proses pembentukan perpu pilkada, pokok permohonpilkada)penerbitan perpu pilkada guo menurut para pemohon setidaknya didasari oleh (dua) alasan. pertama, pembentukan perpu pilkada tidak memenuhi syarat syarat konstitusional pembentukan perpu. kedua, pembentukan perpu pilkada berpotensi merusak sistem hukum ketatanegaraan, tentang pembentukan perpu pilkada yang tidak memenuhi syarat syarat konstitusionalandangan pakar hukum tata negara, jimmy asshiddigie asshiddigie, hukum tata negara darurat, terdapat (tiga) syarat penetapan suatu perpu, yaitu: ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau reasonable necessity, b. waktu yang tersedia terbatas ( limited time) atau terdapat kepentingan waktu: dantapan perpu merupakan satu satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. bahwa dalam pandangan pakar hukum administrasi negara bagi manan, unsur kepentingan yang memaksa yang menjadi syarat penerbitan perpu harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: adanya krisis (crisis), dan adanya(a. grave and sudden disturbance). sementara baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan manan, lembaga kepresidenan, bahwa tafsir tentang hal ihwal kepentingan yang memaksa yang ditentukan dalam uud telah pula diberikan oleh mahkamah konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter constitution), sebagaimana dinyatakan dalam putusan nomor puu vii pada angka halaman putusan guo, mahkamah berpendapathukum secara cepat berdasarkyang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadienurut para pemohon pembentukan perpu pilkada oleh presiden tidak memenuhi syarat syarat konstitusional pembentukan perpu merujuk kepada sumber sumber hukum, baik diukur berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum, apalagi jika diukur berdasarkan syarat syarat yang ditentukan dalam uud sebagaimana telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu vii sebagai yurisprudensi, sekalipun tafsir mahkamah tentang syarat syarat pembentukan perpu disebutkan dalam konsideran dan penjelasan umum perpu pilkada guo: bahwa untuk membuktikan dalil para pemohon terkait pembentukan perpu pilkada yang tidak memenuhi syarat syarat konstitusional, dapat diuraikan sebagai berikut: pembentukan perpu pilkada tidak didasari oleh adanya kebutuhan yang mendesak (reasonable necessity) atau adanya unsur kemendesakan (emergency) untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat (limited time), sebagaimana doktrin para pakar hukum dan dipersyaratkan oleh putusan nomor puu vii hal ini dibuktikan, dalam perpu pilkada sama sekali tidak disebutkan dan tergambar adanya unsur kemendesakan untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat baik dalam konsideran maupun penjelasan umum perpu pilkada guo, pembentukan perpu pilkada juga tidak memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh putusan nomor puu vii terkait keberadaan hukum yang mengatur penyelenggaraan pilkada, sebab sebelum dan pada saat perpu pilkada dibentuk oleh presiden, sesungguhnya telah ada undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikotilkada) (bukti p 10j, sehingga dapat dibuktikan, pada saat perpu pilkada dibentuk tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) mengenai penyelenggaraan pilkada atau pilkada sesungguhnya telah memadai. adanya perbedaan pandangan politik presiden dan dpr terkait mekanisme pemilihan tidak dapat dijadikan alasan bagi presiden untuk menyatakan pilkada kurang memadai: bahwa oleh sebab itu, menurut para pemohon pembentukan perpu pilkada sama sekali tidak memenuhi syarat syarat konstitusional sebagaimana diamanatkan uud sehingga pembentukan perpu pilkada guo harus dinyatakan inkonstitusional: bahwa oleh karena pembentukan perpu pilkada tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut para pemohon pembentukan perpu pilkada guo bertentangan dengan dan uud tentang pembentukan perpu pilkada yang berpotensi merusak sistem hukum ketatanegaraan bahwa konstitusi telah memberikan hak kepada presiden untuk menerbitkan perpu sebagaimana ketentubahwa hak presiden dalam menerbitkan perpu menurut konstitusi seharusnya didasari oleh alasan alasan hukum dan bukan karena alasan alasan yang bersifat politis: bahwa menurut para pemohon pembentukan perpu pilkada oleh presiden lebih didasari oleh adanya perbedaan pandangan politik antara presiden yang menginginkan pilkada langsung oleh rakyat dan dpr yang menginginkan pilkada tidak langsung atau pemilihan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (selanjutnya disebut dprd). sehingga penerbitan perpu pilkada guo menurut para pemohon tidak berdasarkan alasan alasara pemohon pembentukan perpu oleh presiden seharusnya tidak boleh dilandasi oleh adanya perbedaan pandangan politik antara presiden dan dpr setelah presiden dan dpr menyatakan persetujuan bersama terhadap pengesahan ruu menjadi uu, melainkan pembentukan perpu oleh presiden semestinya dilandasi oleh alasan alasan konstitusional, sebab dalam hal presiden mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan dpr terkait pembentukan suatu undang undang, maka perbedaan pandangan politik tersebut seharusnya diselesaikan melalui pranata hukum yang disediakan oleh konstitusi, yaitu penyelesaiannya dilakukan pada saat presiden bersama sama dengan dpr membahas suatu ruu, sebagaimana amanat', sehingga penerbitan perpu pilkada oleh presiden untuk membatalkan pilkada sebagai bentuk penyelesaian perbedaan pandangan politik dengan dpr harus dinyatakan inkonstitusional: bahwa dalil para pemohon terkait pembentukan perpu pilkada oleh presiden yang lebih didasari oleh karena adanya perbedaan pandangan politik antara presiden dan dpr, secara garis besar ditunjukkan dalam uraian sebagai berikut: pada mulanya presiden dan dpr telah sama sama menyatakan persetujuan terhadap pengesahan ruu pilkada menjadi pilkada yang pada pokoknya mengatur mekanisme pilkada secara tidak langsung melalui dprd. persetujuan presiden guo setidaknya dibuktikan oleh (tiga) hal. pertama, presiden telah menyatakan persetujuan terhadap pengesahan materil pilkada guo yang dibuktikan dengan tidak adanya penolakan dari presiden melalui menteri dalam negeri yang hadir mewakili presiden dalam sidang paripurna dpr. kedua, presiden telah menyatakan persetujuan terhadap pengesahan formil pilkada guo yang dibuktikan dengan ditandatanganinya pilkada guo oleh presiden. ketiga, presiden telah menyatakan persetujuan terhadap pengundangan pilkada guo yang dibuktikan dengan diundangkannya pilkada guo oleh pembantu presiden, yaitu menteri hukum dan hkada disahkan dan diundangkan, hanya dalam hitungan hari, sikap politik presiden justru berubah. jika sebelumnya presiden menyatakan setuju dengan pandangan politik dpr yang menginginkan mekanisme pilkada secara tidak langsung melalui dprd sebagaimana diatur dalam pilkada guo, tetapi pandangan politik presiden kemudian berbeda dengan dpr. perbedaan pandangan politik presiden guo dibuktikan dengan diterbitkannya perpu pilkada yang pada pokoknya mengatur mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat. melalui perpu pilkada guo, presiden bahkan mencabut serta menyatakan tidak berlaku pilkada guo, bahwa pembentukan perpu oleh presiden yang didasari oleh adanya perbedaan pandangan politik antara presiden dan dpr akibat sikap politik presiden yang berubah ubah dapat membuka peluang bagi presiden untuk setiap saat bertindak sewenang wenang membatalkan yang sebelumnya telah setujui dengan cara membentuk perpu. pembentukan perpu pilkada oleh presiden yang bertujuan membatalkan pilkada adalah bukti dari kesewenang wenangan dimaksud, bahwa apabila presiden dapat sewenang wenang menerbitkan perpu untuk membatalkan karena adanya perbedaan pandangan politik antara presiden dan dpr yang disebabkan oleh sikap politik presiden yang dapat berubah sewaktu waktu, maka hal itu dapat dimaknai presiden telah melemahkan kedudukan dpr yang sejatinya memegang kekuasaan membentuk uu. menurut uud dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang. , bahwa oleh sebab itu menurut para pemohon pembentukan perpu pilkada yang didasari oleh perbedaan pandangan politik antara presiden dan dpr akibat sikap konsisten presiden yang menimbulkan kesewenang wenangan presiden serta melemahkan kedudukan dpr sebagai pemegang kekuasaan pembentuk dapat menjadi preseden buruk yang mungkin saja akan diikuti oleh presiden presiden selanjutnya, bahwa kondisi yang demikian, menurut para pemohon pada gilirannya berpotensi merusak sistem hukum ketatanegarpembentukan perpu pilkada tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, menimbulkan kesewenang wenangan presiden, menjadi preseden buruk, dan berpotensi merusak sistem hukum ketatanegaraantelah melemahkan kedudukan dpr sebagai pemegang kekuasaan pembentuk uumenunjukkan adanya inkonsistensi sikap politik presiden yang sebelumnya memberikan persetujuan terhadap pilkada, namun kemudian membatalkannya dengan menerbitkan perpu pilkada, maka pembentukan perpu pilkada guo harus dinyatakan bertentangan dengan uudemohon untuk seluruhnya, menyataknovember sebagai berikut: bukti fotokopi salinkartu tanda penduduk para pemohon: bukti fotokopi kartu npp para pemohon: bukti fotokopi salinan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis atas, para pemohon juga mengajukan ahli dr. andi irmanputra sidin yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidanganikalau melihat dialektika politik ruang publik saat ini akan tanggapan terhadap perppu nomor tahun nampaknya sudah melenceng jauh dari esensi konstitusi sesungguhnya. kekuatan konstitusional dpr serta presiden, termasuk mantan presiden yang mengeluarkan perppu tersebut, mengajak ruang publik untuk melihat perppu itu dari sudut pandang materiil perppu tersebut yaitu baik atau buruknya. akhirnya, perdebatan yang muncul adalah pilihan model pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung. siapa yang setuju pemilihan langsung, berarti harus menerima perppu tersebut dan siapa yang tak setuju, maka menolak perppu tersebut. hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan prinsip konstitusional bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. konstitusi sudah menentukan bahwa hanya daulat rakyat yang dapat membuat aturan yang mengikat publik secara umum. karenanya, hanya dpr lah yang memegang kekuasaan pembentukan undang undang. jikalau perppu semata teropong bahwa karena materi dari perppu itu baik, oleh karenanya harus disetujui menjadi undang undang, maka tidak perlu lagi ada undang undang yang harus disetujui bersama oleh dpr dan presiden untuk bisa berlaku dan mengikat rakyat. tidak perlu lagi ada proses pengajuan rancangan undang undang yang membutuhkan pembahasan bersama oleh presiden dan dpr karena ternyata rakyat, c.g. dpr, akan menerima perppu atau ruu yang sudah berlaku tersebut menjadi undang undang selama materinya disetujui dan dikehendaki. tidak perlu ada pemenuhan syarat konstitusional bahwa terdapat hal ihwal kepentingan yang memaksa . sinilah publik nampaknya terkecoh dengan ingin mengabaikan hal tersebut bahwa perppu sebaik apa pun materinya, semula apa pun materinya, maka perdebatan pertama dan utamanya adalah apakah perppu tersebut telah memenuhi syarat hal ihwal kepentingan memaksa menurut undang undang dasar tahun atau tidak. inilah yang harus menjadi acuan pertama dan utama, baik dpr dan mahkamah konstitusi guna menilai perppu tersebut.yang harus dipenuhi perppu. jikalau perppu tidak memenuhi syarat tersebut, maka semula apa pun materinya,: dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan per undang undangan. yang berbunyi:yang berbunyi::perppu itu pun tidak dapat disetujui menjadi undang undang oleh dpr dan harus dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi jikalau diputus oleh sebelum mendapatkan penilaian oleh dpr. sesungguhnya telah memiliki kerangka konstitusional tentang syarat formil perppu. lihat putusan perkara puu hingga perkara nomor puu xii syarat formil ini jugalah yang nantinya harus menjadi batu uji konstitusional, baik dpr maupun sendiri. syarat formil itu jikalau dirangkum, maka perppu sesungguhnya memiliki syarat umum dan syarat khusus yang harus terpenuhi oleh presiden untuk dapat mengeluarkan perppu. syarat umum dan khusus inilah kemudian menjadi dasar penggunaan hak konstitusional mengeluarkan perppu. syarat umum perppu materi perppu adalah materi undang undang syarat ini pertama kali disebutkan tegas dalam putusan nomor puu vii putusan perppu) bahwa materi perppu adalah bukanlah materi untuk melaksanakan undang undang melainkan materi undang undang. selain itu materi perppu juga bukanlah materi yang telah diatur dalam uud. jadi materi perppu tidak boleh materi yang telah diatur oleh konstitusi dan juga bukan materi untuk pelaksanaan undang undang. artinya bahwa jikalau materi perppu itu sudah diatur oleh konstitusi secara tegas maka presiden akan terancam melanggar konstitusi jikalau mengatur lain materi tersebut dalam sebuah perppu. lain hal bahwa jikalau sebuah materi untuk melaksanakan undang undang dan yang diperintahkan membuat aturan pelaksanaannya adalah presiden maka instrumen reputasinya adalah atau peraturan presiden. namun, tidak semua materi untuk pelaksanaan undang undang menjadi otoritas presiden untuk mengaturnya. salah satu contohnya md3 yang mengatur bahwa tata tertib dpr memberikan otoritas delegasi kepada dpr untuk mengaturnya dalam peraturan tata tertib dpr. oleh karenanya instrumen perppu juga tidak boleh dikeluarkan oleh presiden, mengatur tentang tata tertib dpr jikalau suatu saat terdapat intensi politik presiden yang ingin mengintervensi dpr akan mekanisme kerjmateri tersebut sesungguhnya adalah materi untuk pelaksanaan undang undang bukanlah materi undang undang. bukan hak subjektif bahwa putusan perkara puu iii tentangputusan perppu) memang menyebutkan bahwa hal ihwal pentingnya memaksa memang hak subjektif presiden yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh dpr untuk ditetapkan sebagai undang undang. putusan ini sesungguhnya memberikan hak subjektif politik kepada presiden yang linear memberikan ruang yang sangat lebar kepada presiden untuk mengeluarkan perppu cukup berdasarkan motif, intensi politik semata. ironisnya, hingga menunggu persetujuan dpr, maka intensi atau motif politik yang berbingkai norma hukum perppu akan mengikat publik dan bisa berimplikasi akan konstitusi itu sendiri akan melanggar massif. namun seiring dengan perkembangan kebutuhan konstitusional maka hak subjektif politik ini sudah merekonstruksi. dalam putusan puu vii putusan kemudian sudah memberikan kondisi penggunaaan hak subjektif tersebut bahwa:dengan konstruksi "harus ada dasar subjektifitasnya dan pembatasan yang dipersyaratkan" maka hak subjektif tersebut tidak boleh lagi menjadi hak subjektif politik namun menjadi hak subjektif konstitusional. artinya bahwa hak subjektif presiden tersebut harus memenuhi kondisi kondisi konstitusional atau memenuhi syarat khusus sebagai dasar objektivitas menurut konstitusi barulah kemudian presiden diberikan ruang oleh uud dapat mengeluarkan perppu. pembatasan penggunaan hak subjekinilah yang kami sebut dalam uraian ini sebagai syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi sebagai prasyarat keluarnya perppu. syarat umum dan syarat khusus inilah kemudian juga menjadi acuan dpr bahkan sendiri guna menilai perppu tersebut kemudian hari akan disetujui atau tidak menjadi undang undang atau dinilai konstitusionalitasnya. tidak boleh ada penyalahgunaan perppu sangat mudah disalahgunakan jikalau didefinisikan sebagai hak subjektif politik. perppu semata dikeluarkan semata harus terpenuhi syarat kepentingan yang memaksa sebagai dasar objektivitas keluarnya perppu. mengingat bahwa perppu itu sesungguhnya materi undang undang artinya sesungguhnya hanya daulat rakyatiah yang sesungguhnya bisa mengisi materi perppu tersebut. daulat rakyat yang dimaksud bahwa hanya institusi dpr sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang undang harus menyetujui materi tersebut untuk bisa mengikat sebagai hukum yang berlaku mengikat rakyat secara umum. hal ini diingatkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii selanjutnya kami sebut putusan mahkamah konstitusi tahun menyebutkan bahwa pembentukan perppu tidak boleh disalahgunakan, mengingat sebenarnya materi perpgeseran hak subjektif politik menjadi hak subjektif konstitusional sesungguhnya agar presiden tidak dengan mudah menggunakan otoritas perppu. jikalau ruang subjektivitas politik diberikan kepada presiden maka sama saja memberikan ruang lebar bagi presiden untuk menyalahgunakan kekuasaannya dengan instrumen perppu. salah satu kekhawatiran adalah ketika seorang penjabat presiden mempunyai kepentingan pribadi, kelompok atau partai politik pengusul dan pendukungnya, bisa dengan leluasa menggunakan jalan pintas membuat aturan yang mengikat publik setara undang undang cukup dengan tafsir hak subjektif politik "kepentingan yang memaksa". menurutnya sulit jikalau menggunakan mekanisme pembentukan yang memakan waktu lama dan belum a meyakinkan perwakilan seluruh rakyat indonesia atau suara mayoritas dpr alias tak mampu menjadikannya sebagai kehendak umum rakyat, volte generale, maka hak subjektif politik ini akan mudah disalahgunakan dengan mengeluarkan perppu yang isinya sesungguhnya adalah kepentingan kelompok, pribadi atau paspornya dan hal tersebut sudah bisa menjadi dasar hukum yang berlaku menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru dan dan berakibat hukum baru bagi rakyat meski kemudian perppu tersebut tidak mendapatkan persetujuan dpr. sebagai catatan pula bahwa meski kepentingan pribadi, kelompok, atau paspornya itu belum tentu dinilai buruk dan sesuai dengan kepentingan sebagian rakyat, dan belum tentu melanggar hak hak konstitusional warga negara, maka sesungguhnya konstitusi tetap tidak membenarkan presiden mengeluarkan aturan yang seperti tanpa persetujuan terlebih dahulu institusi daulat rakyat melalui perwakilan yang sah secara konstitusional (dpr). jadi, kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, tidak semata apabila materi perpu tersebut melanggar konstitusi atau tidak, materi yang tidak melanggar konstitusi namun dikeluarkan semata sebatas subjektivitas politik maka hal tersebut juga bisa disebut penyalahgunaan kewenangan. oleh karenanya perppu tidak boleh dikeluarkan hanya karena kebutuhan atau terganggunya kepentingan pribadi, kelompok atau parpol dari pengusul atau pendukung presiden. aturan yang berlaku dan berakibat hukum bagi rakyat sesungguhnya harus melalui mekanisme daulat rakyat dpr) sebab dpr adalah institusi konstitusional yang sah mengatasnamakan daulat rakyat. mengatasi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam putusan disebutkan bahwa syarat khusus konstitusionalitas sebagaimana akan diuraikan bagian bahwa keterangan iniselain karena kekosongan hukum, ketidakpastian hukum juga adalah salah. satu prasyarat umum yang harus terpenuhi dengan dikeluarkannya perppuntak segera syarat perppu lainnya adalah putusan hal ini berhubungan dengan kondisi ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum atas pemecahan masalah yang timbul. jadi sebuah perppu harus keluar jikalau betul betul terjadi permasalahan hukum tengah kebutuhan yang mendesak atau situasi kepentingan yang memaksa secara objektif sesuai syarat umum dan khusus pembentukan perppu. sebuah perppu yang materinya ternyata dalam rasio yang wajar dalam waktu dekat tidak ada kebutuhan mendesak maka perppu tersebut sesungguhnya tidak bersifat sontak segera. artinya bahwa pelaksanaan materi perppu tidak serta merta, setidaknya dalam hitungan jam atau hari, sejak ditetapkan dan diundangkan maka sesungguhnya materi perppu tersebut tidak "sontak segera". hal ini berhubungan dengan terpenuhinya syarat khusus yaitu kondisi objektif kepentingan yang memaksa yang akan dibahas pada bagian berikutnya. jadi jikalau syarat objektif kepentingan memaksa tersebut terpenuhi, secara linear sifat sontak segera bisa terpenuhi. tercermin dalam konsiderans perppu dalam putusan sudah menyebutkan bahwa meskipun "hal ihwal kepentingan yang memaksa" yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya sebuah perp" dari perpu yang bersangkutan, (putusan jadi, sebuah perppu dalam perjalanan masanya setelah dikeluarkan harus memiliki akuntabilitas yang bisa dideteksi oleh rakyat segala zaman. dalam arti bahwa sebuah perppu harus jelas, tegas, dan tertulis dalam konsideransnya kondisi yang disebutnya sebagai terpenuhinya syarat kepentingan yang memaksa sehingga presiden mendapatkan dasar objektif konstitusional. tujuannya adalah agar sebuah perppu memiliki akuntabilitas terukur oleh dpr dan juga mata rakyat sampai kapansaat meski presiden tersebut sudah tak berkuasa lagi dan perppu tersebut ternyata masih berlaku maka presiden berikutnya bisa mengambil alih tanggung jawab konstitusional tersebut hadapan dpr dan mk. namun jikalau ternyata kondisi yang terjadi saat itu guna terpenuhinya syarat khusus perppu tak tercermin dalam konsiderans perppu, maka presiden penerusnya akan bisa dengan mudah berdalih untuk tidak ikut bertanggung jawab dengan perppu tersebut dan silahkan meminta sendiri pertanggungjawaban langsung kepada mantan presiden yang mengeluarkan perppu tersebut. oleh karenanya, konstitusi memberikan otoritas subjektif konstitusional bagi siapapun presiden, kondisi subjektif konstitusional ini harus tertulis dalam konsiderans perppu. akuntabilitas ini menjadi penting agar dpr tidak terjebak dengan perdebatan politik yang tak terukur parlemen akibat tidak terbaiknya dalam konsiderans. perppu yang dikeluarkan oleh presiden, kemudian presiden berganti, dan perppu tersebut masih berlaku karena dikeluarkan akhir masa jabatan presiden, maka presiden berikutnya tak mampu menjelaskan subjektivitas konstitusional tersebut karena alasan kepentingan memaksa tidak terdokumentasi konstitusional dalam konsiderans perppu tersebut. jadi salah satu syarat umum perppu yang harus terpenuhi bahwa konsiderans menimbang perppu harus mampu menjelaskan kondisi subjektif perppu tersebut yang bisa menjabarkan syarat kepentingan yang memaksa sehingga rakyat dpr bisa menilai secara terukur dikeluarkannya perppu tersebut. dpr tidak terjebak dengan perdebatan politik yang sifatnya asumsi politis, namun terdapat ukuran konstitusional yang menjadi dasar persetujuannya atau tidak. syarat khusus kepentingan yang memaksa selain syarat umum yang harus terpenuhi dari sebuah perppu seperti yang kami uraikan atas, maka terdapat syarat khusus yang mutlak harus juga terpenuhi keluarnya perppu. syarat khusus ini sesungguhnya juga adalah inti dari situasi objektif yang menjadi dasar presiden mengeluarkan perppu. syarat khusus inilah yang sesungguhnya harus tercermin dalamdari sebuah perppu (vide putusan dan putusan adapun syarat khusus tersebut adalah syarat khusus ini adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi dari sebuah perppu, yang harus menjabarkan dan menjelaskan secara jelas dalam konsiderans perppu tersebut. konsideransnya harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud presiden keadaan dan kebutuhan mendesak itu. keadaan atau kebutuhan mendesak itu sesungguhnya secara konstitusional bisa dideteksi misalnya, fungsi pemerintahan mengalami kelumpuhan atau setidaknya dalam rasio yang wajar akan mengalami kelumpuhan dan tidak ada lembaga pemerintahan yang mampu mensukstitusikan karena juga tidak memiliki payung hukum guna mensubstitusikan. kondisi seperti ini kemudian bisa dianggap akan mengancam atau tak terpenuhinya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah akan pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia uud hal ini kemudian menimbulkan kekacauan sosial atau potensi kekacauan sosial mana mana yang mengancam kemanan dan ketertiban yang diprediksikan bahwa alat alat negara seperti polri bahkan tni uud harus dalam siaga puncak mengantisipasi dan menjaga situasi. oleh karena akibat keadaaan dan kebutuhan mendesak itu terjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan secara cepat dengan undang undang sementara undang undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum. sementara untuk menggunakan mekanisme normal menggunakan hak inisiatif presiden atas ruu kepada presiden hampir mustahil bisa segera menjadi payung hukum guna mengatasi atau mengantisipasi kebutuhan mendesak tersebut karena diprediksikan korban rakyat satu demi satu perlahandisi seperti inilah sesungguhnya disebut kebutuhan mendesak dan presiden dapat mengeluarkan perppu. tidak terpenuhinya kondisi ini, maka siapapun presiden akan cenderung mudah menyalahgunakan kewenangan dan akan kesulitan mempertanggungjawabkan perppu itu secara terukur dan kecenderungan kemudian adalah tak akan menulisnya secara jelas dan eksplisit dalam konsiderans perppu yang dikeluarkannya. hal ini dilakukan karena sesungguhnya kebutuhan mendesak sebagai kondisi objektif konstitusional memang kabur pada saat dikeluarkannya perppu tersebut. kondisi kabur ini kemudian akan dibiarkan menjadi perdebatan asumsi politik semata akan keluarnya perppu, dan mengecoh publik untuk memperdebatkan materi perppu dengan perdebatan nilai baik atau buruk materi perppu tersebut, padahal kondisi kebutuhan mendesak tersebut tak terpenuhi. hal ini juga tetap akan mengancam prinsip demokrasi konstitusional kita uud karena mengelola negara tidak cukup dengan niat baik semata namun harus terdapat sistem yang wajib ditaati dalam pelaksanaan niat baik tersebut bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. analisis perppu nomor dari uraian atas maka pertanyaan adalah apakah perppu nomor tahun telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagai syarat formil pembentukan perppu menurut uud putusan mk? menelisik konsiderans perppu dan tahun ini, tidak ditemukan indikator indikator nyata kondisi pemerintahan atau kondisi negara yang bisa terkategori sebagai kebutuhan mendesak misalnya lumpuh atau terancam tumbuhnya fungsi pemerintahan yang kemudian terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum. bahwa kebutuhan mendesak dan terjadinya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum keluarnya perppu adalah syarat khusus sebagai kondisi objektif konstitusional yang harus tertulis dalam konsiderans sebagai dasar lahirnya perppu (vide putusan dalam kosiderans perppu hanya disebutkan ".jadi menurut konsiderans perppu ini bahwa tafsir subjektif presiden akan dasar kepentingan yang memaksa adalah: penolakan luas terhadap proses pengambilan keputusan telah menimbulkan persoalan. konsiderans ini tidak menggambarkan secara nyata bahwa penolakan luas ini kemudian secara nyata telah mengancam lumpuh atau potensi tumbuhnya roda pemerintahan negara yang kemudian akibat lumpuh atau ancaman kelumpuhan itu ternyata tidak bisa itu. pertanyaan retoris berikutnya bahwa macam bagaimana yang dinilai presiden menimbulkan persoalan dalam pengambilan keputusannya. presiden menyebut dalam penjelasan umum perppu dalam alinea ketiga disebutkan tegas bahwa ".proses pengambil keputusan tidak mencerminkan prinsip demokrasi". presiden tentunya harus bisa menjelaskan bahwa persoalan yang dimaksud bahwa tidak terpenuhinya prinsip demokrasi yang bagaimana, dan keadaan apa yang dimaksud dalam perpu tersebut. seandainyapun benar bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut tidak memenuhi prinsip demokrasi, maka presiden dengan mudah tidak menyetujui ruu tersebut karena sebuah ruu menjadi haruslah disetujui juga presiden bukan dpr semata. seandainya mau diasumsikan bahwa pengambilan keputusan yang dinilai masalah versi presiden berupa proses pengambilan keputusan adalah keputusan sepihak dpr tanpa presiden karenanya presiden merasa dilanggar kewenangan konstitusionalnya dalam membentuk undang undang. seandainya pun ternyata ini terjadi, maka presiden tetap tidak perlu mengeluarkan perppu, karena tidak mungkin kebijakan negara menjadi undang undang tanpa persetujuan bersama dpr dan presiden. seandainya presiden tidak menyetujui ruu tersebut ketika menteri dalam negeri selaku perwakilan presiden pada rapat paripurna persetujuan tidak memberikan persetujuan, maka presiden .nomor undang undang hingga dilembarnegarakan karena kebijakan tersebut tidak dapat disebut sebagai undang undang melainkan semata keputusan dpr yang tidak memiliki bingkai hukum undang undang dan tetap statusnya masih rancangan undang undang ruu). seperti diketahui bahwa perppu bukanlah lahir secara tiba tiba akibat keadaan hukum atau kondisi pemerintahan yang muncul tiba tiba mengalami atau terancam kelumpuhan. perppu ini intinya mencabut tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota yang telah mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari model pemilihan langsung oleh rakyat menjadi model pemilihan tak langsung melalui dprd. pertanyaannya apakah pemilihan melalui dprd adalah mekanisme inkonstitusional untuk kemudian bisa dikategorikan sebagai persoalan hukum genting yang memaksa oleh presiden sehingga presiden harus menyelesaikannya dengan menggunakan instrumen pamungkas bernama perppu? tentunya tidak, bahwa pemilihan gubernur bupati walikota sudah ditegaskan dalam konstitusi adalah berlangsung secara demokratis uud 1945j. pilihan mekanisme demokratis tidak terbatas hanya pemilihan langsung oleh rakyat seperti pada pemilihan presiden, namun pemilihan melalui dprd adalah pilihan kebijakan yang sama konstitusionalnya dengan pemilihan langsung. hal ini sesungguhnya juga sudah menjadi sikap definitif dalam berbagai putusannya. bahwa kemudian pilihan kebijakan dari model langsung menjadi model tak langsung melalui dprd mendapatkan penolakan dari sekelompok rakyat, hal itu sudah lumrah dan prediktif untuk terjadi. tidak mungkin pilihan kebijakan negara harus bisa memuaskan semua pemangku kepentingan atau sekelompok rakyat. suatu sikap penolakan bisa terjadi atas sebuah pilihan kebijakan mayoritas rakyat melalui undang undang bukan karena hal tersebut memiliki problem hukum atau tidak, namun penolakan bisa terjadi karena perbedaan perspektif kepentingan melihatnya dari berbagai kelompok kelompok masyarakat. bahwa pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui mekanisme perwakilan daulat rakyat daerah adalah pilihan kebijakan negara yang sama konstitusionalnya. oleh karenanya polemik ini sesungguhnya karena cara pandang dengan sudut kepentingan masing masing memandangnya, yang bisa jadi semua benar. namun tidak berarti meski cara pandangnya adalah benar dan s i.: oo. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya: melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada kpu dan menteriketentuan peraturan per undang undangan: melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernuromatis dengan mudah bisa menganulir kehendak umum (volte generale) rakyat yang sudah diputuskan rakyat melalui wakil wakilnya yang dipilih dpr bersama presiden. lain pihak bahwa alasan penolakan seperti disebut dalam konsiderans perppu bukanlah alasan yang tak terprediksi, seperti diketahui bahwa model pemilihan kepala daerah melalui dprd adalah inisiatif pemerintah yang sudah dibahas antara presiden dan dpr selama lebih dua tahun. pemerintah tegaskan tak akan tarik ruu pilkada, jumat, september wib tegaskan tak akan tarik ruu pilkada, diakses republika.co.id, jakarta pemerintah menegaskan tidak akan menarik ruu pilkada dari dpr. meski polemik dan penolakan terhadap pemilihan langsung dan tidak langsung semakin menguat. pemerintah tegaskan tetap menginginkan pilkada langsung. sampai sekarang kami bertahan, dan kami tidak ingin ditunda lagi (pengesahannya)," kata dirjen otonomi daerah kemendagri, djohermansyah djohan, .kantor kemendagri, jakarta, jumat djohermansyah mengungkapkan dua alasan pokok pemerintah tidak akan menarik diri dari pembahasan ruu pilkada. pertama, rancangan aturan tersebut merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan pada desember ruu pilkada mulai dibahas melalui panitia kerja komisi dpr sejak juni sebanyak telah dibahas oleh pemerintah dan dpr." bayangkan lamanya, sudah dua tahun tujuh bulan. jangan sia siakan semua yang sudah kita susun karena satu atau dua isu saja, kita sia siakan dana dan tenaga," ujarnya) jadi kondisi "penolakan luas" sebagai alasan subjektif presiden, adalah alasan subjektif politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional, bahwa alasan tersebut bukanlah dalam kerangka penggunaan hak subjektif konstitusional. konstitusi sesungguhnya sudah memberikan mekanisme jikalau sebuah terjadi penolakan yaitu melalui proses pengujian undang undang melalui atau mengajukan legislative review. sulit logis secara konstitusional mengatakan bahwa yang dibuat oleh wakil rakyat seluruh indonesia yang tersebar lebih dapil seluruh indonesia membahas dan menyetujuinya bersama termasuk dengan presiden, tiba tiba terjadi penolakan sekelompok atau sebagian rakyat ruang publik yang memiliki kesamaan kepentingan, kemudian presiden serta mertperppu dan mengkategorikannya dengan kepentingan yang memaksa dengan menggunakan jembatan istilah "penolakan luas". yang pasti selama dpr masih dianggap sebagai institusi daulat rakyat sebagai institusi konstitusional yang sah secara konstitusional mengatasnamakan rakyat yang putusannya meski tidak lahir dari mufakat melainkan namun melalui pemungutan suara maka hal tersebut adalah pencerminan kehendak umum rakyat alias rakyat secara luas melakukan penerimaan atas ruu tersebut menjadi uu. oleh karenanya, sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang undang produk kehendak mayoritas rakyat melalui dpr yang telah disetujui bersama presiden dalam pembentukan undang undang harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh presiden untuk melaksanakan seluas meluasnya sesuai bunyi sumpah presiden (vide uud sebagai catatan kaki bahwa dalam rasio tertentu misalnya sebuah undang undang sudah memiliki umur yang tergolong tua atau setidaknya dilahirkan oleh rezim presiden sebelumnya, maka bisa saja dianggap terjadi penolakan luas karena sudah tak mampu mengikuti perkembangan zaman, het recht link achter defeated aan (hukum tertatih tatih mengejar perubahan zaman), sehingga ada suatu waktu rakyat menolak secara meluas. seandainyapun terjadi penolakan yang luas namun tak serta merta presiden dapat mengeluarkan perppu jikalau fungsi fungsi pemerintahan masih berjalan normal dan tidak menimbulkan kelumpuhan atau potensi kelumpuhan pemerintahan. penolakan luas jenis undang undang seperti ini mekanismenya tetap melalui legislative review dipercepat atau melakukan pengujian konstitusionalitas mk. berbeda halnya yang baru saja disetujui mayoritas rakyat (dpr) bersama presiden jumat september namun tiba tiba seminggu kemudian presiden "memveto" persetujuannya sendiri dengan mengeluarkan perppu yang ditetapkan dan diundangkan tanggal oktober artinya bahwa presiden sesungguhnya mengeluarkan perppu tersebut dengan landasan hak subjektif politik atas perppu bukan hak subjektif konstitusional guna terpenuhinya syarat khusus perppu. penggunaaan subjektivitas politik. ini dapat disimpulkan seperti dalam keterangan pers sby selaku presiden kala itu ketika hendak mengeluarkan perppu yang sebelumnya diawali dengan pertemuan dengan petinggi partai demokrat, sby mengatakan bahwa perppu tersebuberpedoman pada usulan perbaikan yang diajukan partai demokrat yang ditolak dpr. tandatangani dua perpu pilkada diakses jumat november wib) dari sini bisa dinilai bahwa keluarnya perppu tersebut sesungguhnya bisa dinilai karena gagalnya perjuangan ruu sebuah fraksi dpr guna meyakinkan mayoritas rakyat dpr dan presiden. parpol tersebut kemudian mengambil langkah pintas untuk menggunakan otoritas ketua umum partai politiknya yang notabene adalah juga seorang presiden untuk menggunakan hak subjektif mengeluarkan perppu. hak subjektif tersebut kemudian dilaksanakan bukanlah subjektif konstitusional melainkan subjektivitas politik yang secara linear inkonstitusional bahkan bisa terkategori telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena menggunakan instrumen konstitusional yang tidak dilandasi kebutuhan konstitusional namun lebih karena kebutuhan politik sang penjabat presiden. dalam kondisi seperti ini sesungguhnya perppu adalah perppu yang menentang kehendak umum rakyat yang telah ditetapkan rakyat melalui wakilnya dpr. perppu bahkan presiden bisa dikategorikan telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut uud uud prinsip demokrasi konstitusional ini meletakkan institusi dpr sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang undang uud bagaimanapun pembahasan dibahas kurang lebih dua tahun oleh seluruh perwakilan rakyat dari lebih daerah pemilihan indonesia bahkan pada tahap akhir persetujuannya haruslah membuat wakil rakyat itu tidak tidur hingga menjelang dini hari pada saat rapat tingkat persetujuan yang juga dihadiri dan disetujui oleh presiden sendiri melalui menteri dan pembantu pembantu lainnya. tentunya secara sadar mana pun negara demokrasi tidak mudah mengambil putusan memuaskan seluruh rakyat namun prinsip demokrasi konstitusional yang kita anut bahwa kehendak umum atau mayoritas rakyat pada kondisi tertentu akhirnya harus berakhir dengan pemungutan suara ketika musyawarah dan mufakat tak terwujud. bagaimanapun pihak yang kalah dalam pemungutan suara harus siap menerima realitas demokrasi konstitusional dan harus. dipatuhi bersama. inilah prinsip utama negara demokrasi konstitusional. otomatis secara linear maka keluarnya perppu nomor bisa dikategorikan jugngguhnya presiden melanggar sumpah jabatan yang tidak boleh dibenarkan dalam prinsip demokrasi konstitusional. oleh karenanya tuduhan bahwa pengambilan keputusan menimbulkan persoalan atau tidak demokratis seperti yang ditulis presiden dalam perppu sesungguhnya tidaklah beralasan secara konstitusional. hal ini bisa berdampak serius dan peringatan seluruh lembaga pemegang kekuasaan termasuk suatu saat putusan yang kemudian dinilai secara subjektif mendapatkan penolakan dan menimbulkan persoalan dalam pengambilan vonis, maka presiden pun akan mengeluarkan perppu yang membatalkan putusan mk. pertanyaan berikutnya bahwa seandainya kondisi penolakan dan pengambilan keputusan mau dipaksakan sebagai kebutuhan mendesak seperti tafsir presiden atas perppu, maka benarkah terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum? bahwa pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung, kemudian dprd bukanlah polemik kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena pemilihan kepala daerah tetap bisa dilangsungkan tahun kelak, cuma mekanismenya yang berbeda yaitu melalui dprd. dprd seluruh indonesia juga sudah lama terbentuk dan sudah terisi dan dilantik oktober dan tentunya telah siap melaksanakan fungsi barunya yaitu melakukan pemilihan kepala daerah. yang terjadi adalah terdapat kelompok masyarakat yang tidak menerima kehendak umum rakyat. ketidakterimaan ini tidak dapat dinilai sebagai kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena ketidakterimaan itu pun sesungguhnya sudah terwakili pada saat pembahasan hingga persetujuan dpr termasuk dengan voting. oleh karena adanya penolakan atau tidak menerima, lumrah dalam setiap proses legislasi antara dpr dan presiden. oleh karenanya, pasca keluarnya yang terjadi bukanlah kekosongan hukum, namun sekelompok rakyat belum dapat menerima kehendak mayoritas rakyat. sekali lagi bahwa hal tersebut sudah diperjuangkan oleh wakil rakyat dalam fraksi yang kemudian karena mekanisme demokrasi konstitusional menjadi pihak yang belum memenangkan pertarungan gagasan dalam pemungutan suara. tentunya, mana pun hal ini harus diterima karena kehendak umum rakyat sudah memutuskan lain yang tentunya suka atau tidak harus diterima oleh. sebagian rakyat yang kehendaknya belum terakomodasi. bahwa tidak mungkiokrasi bisa memuaskan semua pihak. hal itu sudah menjadi dogma yang harus diterima selama masih dalam batasan konstitusional. oleh karenanya maka perppu ini lahir bukanlah akibat terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum melainkan alasan subjektivitas politik atas reaksi setelah mayoritas rakyat dpr) menyetujui lahirnya yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. oleh karenanya, maka sesungguhnya perppu ini tidak memenuhi syarat khusus konstitusional bahwa terdapat .masalah yang muncul bisa jadi adalah lebih cenderung sebagai masalah politik pribadi, kelompok dan atau parpol sang pejabat presiden yang kemudian paralel dengan masalah ketidaksetujuan kelompok kepentingan dalam masyarakat atas keluarnya tersebut. oleh karenanya pula, maka syarat khusus perppu lainnya juga tak terpenuhi bahwa terjadihal diakibatkan karena tujuh hari sebelum perppu ditandatangani presiden, kehendak umum rakyat sudah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui dprd (perwakilan daulat rakyat daerah) adalah pilihan yang sama konstitusionalnya dengan pemilihan langsung melalui perppu bahwa yang pasti, kondisi objektif konstitusional saat ini masih segar terekam melalui media saat ini. sebagai catatan bahwa melacak terpenuhinya kepentingan yang memaksa sesungguhnya mudah, karena keluarnya perppu pasti akibat dari situasi negara saat itu genting yang memaksa dan hampir pasti media sebagai pemegang kekuasaan keempat telah merekamnya. nampaknya kala itu tidak ada kebutuhan mendesak. fungsi fungsi negara masih berjalan normal. seluruh pemegang kekuasaan masih bisa menjalankan fungsinya. tni dan polri sebagai instrumen negara bidang pertahanan dan keamanan juga dalam kondisi tidak dalam keadaan status siaga puncak dan aktivitas rakyat juga masih dalam keadaan normal. tidak terjadi kerusuhan, baik sistemik atau sporadik, dalam situasi pasca diundangkannya itnya perppu. sekali lagi, tidak ada pula warga negara yang sudah dapat kartu pemilih, kemudian mengamuk secara massal karena bingung akan memilih tps atau yang memilih wakilnya dprd karena pemilu pun masih lama tahun oleh karenanya, kondisi objektif konstitusional bahwa pasca persetujuan situasi organisasi negara masih bisa berjalan normal. situasi rakyat juga masih normal. situasi kalangan dunia usaha masih bisa melaksanakan transaksi secara normal. masih segar dalam ingatan publik dan masih terekam oleh media bahwa yang terjadi pada saat itu pasca disetujuinya adalah polemik walkot fraksi demokrat terhadap gagalnya memperjuangkan gagasannya dpr yang kemudian presiden menyikapi hal tersebut seolah dpr mengambil keputusan tanpa tanpa persetujuan presiden yang kemudian diiringi dengan protes masyarakat media sosial dengan tagar shame you sby media sosial. bantuan lembaga politicawave yang memantau pembicaraan lewat sosmed menunjukkan akun shame you sby dengan jumlah percakapan tweets menjadi trending topik dunia. anggap kekecewaan sby akan uu pilkada sekadar acting.html, diakses tanggal pukul kondisi semua ini sesungguhnya bukanlah kondisi subjektif konstitusional, namun lebih kepada subjektif politik karena kepentingan politik pribadi, kelompok, dan parpol sang penjabat presiden mungkin dirasakan terganggu oleh presiden. baca juga lsi: persen publik salahkan sby jika ruu pilkada disahkan kamis, september wib sby jika ruu pilkada disahkan diakses pukul hal ini bukanlah kebutuhan mendesak konstitusional yang harus diselesaikan dengan perppu. jangan sampai ditengarai bahwa perppu itu keluar karena protes warga twitter yang sempat menjadi trending topic dunia. yang pasti bahwa dunia maya ini memiliki problematik konstitusionalnya sendiri yang tidak boleh menjadi dasar konstitusional seorang presiden menggunakan instrumen perppu karena sebaik apa pun materinya maka hal tersebut bisa menjadi penyalahgunaan kewenangan yang melanggar konstitusi. apalagi jikalau dihubungkan dengan hasil penelitian prapancha research bahwa praktik jual beli akun palsu memang sangat marak. sejauh pantauan tim peneliti, harga jual yang ditawarkan penyedia jasa penglsu merentang dari per follower. dengan merogoh kocek ribu, misal, kita bisa memperoleh seribu pengikut hanya dalam waktu jam.( dipenuhi follower palsu.html diakses tanggal jumat nov pukul bahwa catatan lain adalah jumlah dalam perppu tersebut lebih dari hal ini berbeda dengan perppu perppu lainnya misalnya perppu tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang kehutanan atau perpuat pada rezim megawati yang hanya berisi kurang lebih dua jumlah yang sedikit ini setidaknya bisa menggambarkan secara lebih rasional bahwa memang ada kebutuhan akan kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum. ratusan dalam perppu ini semakin memperkuat asumsi bahwa hal ini bukan karena terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum dari setiap yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak melainkan karena terdapat kebutuhan politik sang penjabat presiden. oleh karena tidak terpenuhinya ketika syarat khusus perppu, maka perppu ini juga tidak memenuhi syarat umum lainnya bahwa harus bersifat sontak segera , karena ternyata pemilu masih tahun yang masih bisa berjalan secara normal dengan pemilihan dengan mekanisme dprd. oleh karena tidak terpenuhinya syarat khusus perppu ini, maka perppu tersebut dalam konsideransnya tidak mampu menggambarkan kondisi konstitusional seperti dipersyaratkan melalui putusan mk. perppu hanya merepitisi bagian pertimbangan yang sesungguhnya tidak menjabarkan kondisi riil saat itu akan sifat kepentingan yang memaksa yang kemudian bisa menjadi pertanggungjawaban presiden hadapan rakyat dan dpr termasuk sejarah ketatanegaraan kita jikalau perppu tersebut dinilai konstitusionalitasnya. dari uraian atas, maka perppu meski materi yang diatasnya adalah materi undang undang, namun sesungguhnya adalah inkonstitusional, bahkan bisa dikategorikan penyalahgunaan kewenangan. hal ini sesungguhnya tidak bisa dibiarkan untuk tidak segera memutuskannya, tujuannya adalah perppuisa diselesaikan cukup dengan mekanisme komunikasi politik yang kemungkinan terselesaikan dengan kompromi politik. karena membiarkan sebuah perppu tanpa semakin memperjelas batasan definisinya, maka hal ini sama dengan memberikan ruang siapa pun presiden depan untuk menggunakan instrumen perppu dengan hanya mendasarkan kepentingan politik semata yang kemudian terselesaikan dengan kompromi politik dpr. sinilah peran menjadi penting guna memutuskannya karena sesungguhnya sudah pernah terancam oleh instrumen perppu seperti ini yang dinilai sebagai hak subjektif politik melalui. perppu ini terkenal dengan perppu penyelamatan yang sempat dasar konsideransnya menuduh adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim mk tegaskan. han ya. ada. satu. versi. perppu. diakses pada selasa november pukul wib) dan kemudian ternyata perppu ini disetujui dpr menjadi undang undangnegara indonesia. bahwa, pemohon hendak mencalonkan diri menjadi bupati sidoarjo periode bahwa, presiden telah menggunakan kewenanganny undang undangan:prd provinsi: dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu dan atau ketentuan peraturan per undang undangan. yang berbunyi: dalam pelaksana:: membuat berita acara pada setiap rapatpleno kpu provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan, menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilihan gubernur tingkatmengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun sebagai respon penolakan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh dprd sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor tahun bahwa, dimana dalam perpu nomor tahun memberlakukan system pemilihan kepala daerah tidak satu paket. artinya yang dipilih hanya kepala daerah, dan kepala daerah terpilih nantinya akan mengusulkan wakil kepala daerah menteri dalam negeri melalui gubernur. bahwa peraturan guo juga menghilangkan hak partai non parlemen untuk mencalonkan kepala daerah, memindahkan sengketa pilkada yang awalnya ditangani oleh mahkamah konstitusi mahkamah agung. peraturan guo juga mengatur tentang penentuan jabatan wakil kepala daerah berdasarkan jumlah penduduk dan nomor tahun mengatur jabatan wakil kepala daerah menjadi tidak harus, karena rasanya tertulis dapatuntuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang undang daturan pemerintah pengganti undang undang dan undang undang yang dimohonkan untuk diuji karenerhadap dan undang undang dasar bahwa, nyatakan jika guo tidak memberikan perlinduxaturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun pemilihan gubernur, bupati dan walikota:10 lah penduduk atas (seratus ribu) jiwa sampai dengan (auratus lima puluh ribu) jiwa memiliki (satu) wakil bupati wakil walikota:sepanjang kata dapat undang undangtahun tentang pemerintahan daerah. kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. selanjutnya uud berbunyi: uud mahkamah agudengan diberlakukannya perpu pilkadambentuk undang undang menghilangkan sistem pemilihan kepala daerah satu paket yang sebelumnya memilih calon kepala daerah dengan wakil kepala daerah. dengan pertimbangan bahwa selama ini banyak kepala daerah dan wakil kepala daerahjalankan tugas dan wewenangnya sering tidak sejalan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. baru setahun pemerintahan daerah berjalan, kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah sibuk untuk mencalonkan diri masing masing menjadi kepala daerah, sehingga hal tersebut mengganggu jalannya pemerintahan daerah. bahkan ada kasus wakil kepala daerah mundur karena merasa tidak diberi wewenang sebagai wakil kepala daerah, misalnya wakil gubernur jakarta riyanto dan wakil bupati garut dicky chandra. meskipun menurut pemohon argumentasi guo kaustik. sebab banyak juga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harmonis dalam pemerintahannya bahkan berjalan selama hingga tahun. bahwa, benar pemilihan kepala daerah tanpa wakil kepala daerah tidak bertentangan dengan uud sebab uud tidak pernah menyebut frasa wakil kepala daerah, berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang secara eksplisit dijelaskan dalam uud tetapi, pemilihan kepala daerah tidak melibatkan wakil jelas tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam uud sebab argumentasi meniadakan pemilihan kepala daerah tanpa wakil tidak didasarkan argumentasi konstitusional, hanya karena prasangka kaustik ketidak harmonisa kepala daerah dan wakil kepala daerah daerah tertentu. bahwa, posisi wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah harus dipersamakan dengan kebutuhan wakil presiden dalam sebuah negara. bedanya jika wakil presiden keberadaannya diatur dalam uud, sementara wakil kepala daerah tidak. wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan pada tingkat daerah yang membutuhkan seorang wakil untuk membantu tugas tugas pemerintahan daerah. bahwa, pemilukada tanpa melibatkan calon wakil sungguh memberatkan bagi pemohon yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah, sebab jika system satu paket, antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa berbagi teritorial dalam kampanye untuk menarik simpati pemilih. kepala daerah dan calon wakil juga berbagi pendanaan kampanye yang nilainya tidak sedikit. bahwa, pilkada tidak melibatkan calon wakil tentu akan menyebabkan semua pengeluaran ditangan oleh pemohon, yang ujung ujungnya calon kepala daerah ketika terpilih berpikir untuk segera mengembalikan modal. bukankah permasalahan mahalnya biaya pilkada menjadi salah satu evaluasi pilkada selama ini? bahwa, pilkada meniadakan calon wakil kepala daerah, bukan berarti menyelesaikan kekhawatiran pembentuk undang undang tentang ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. dengan diberlakukannyapolitik transaksional masih terjadi, artinya dapat saja calon kepala daerah yang pencalonannya membutuhkan beberapa parpol dipaksa wakilnya nanti dari partai lain yang belum tentu diinginkan oleh calon kepala daerah. bukankah selama ini tidak pernah ada dukungan parpol yang gratis, jika tidak ada uang atau imbalan jabatan wakil kepala daerah yang menjadi transaksi dalam setiap pilkada. bahwa, pemilihan jabatan wakil kepala daerah dalam hukum ketatanegaraan indonesia mengalami pasang surut, hal ini dikarenakan uud sendiri tidak menyebut jabatan wakil kepala daerah. misalnya dalam nomor tahun wakil kepala daerah diangkat oleh presiden atas usulan dprd provinsi sedangkan wakil bupati wakil walikota diangkat oleh menteri atas usulan dprd kabupaten kota. menurut nomor tahun wakil gubernur diusulkan oleh gubernur kepala daerah. menurut nomor tahun pemilihan wakil kepala daerah dipilih dprd satu paket dengan kepala daerah. sedangkan menurut nomor tahun wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat satu paket dengan kepala daerah. terakhir menurut perpu nomor tahun wakil kepala daerah diusulkan oleh kepala daerah terpilih. perbandingan pemilihan wakil kepala daerah menurut undang undang. tentang pokok wakil kepala daerah dimaksud dalam pokok pemerintahan diangkat dari antara sedikit dirinya dul.: karena berakhir masa jabatannya: cc. karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam juncto ini: karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan larangan dimaksud dalam juncto ini: karena sebab sebab lain. sebelum memangku jabatannya, wakil kepala daerah mengangkat sumpahunomor tahun tentang pokok pokgsynomor tahun tentang pengisian jabatan kepala daerah dan wakil pemerintahan kepala daerah dilakukan oleh dprd berang sekretaris dprd karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan, tetapi bukan anggotkepala daerah dan wakil kepala daerah pemerintahan dipilih dalam satu pasangan calon yang daerah.raturan pemerintah pengganti gubernur, bupati, dan walikota wajib undang undang mengusulkan calon wakil gubernur, wakil nomor tahun bupati, dan wakil walikota dalam waktu tentang pemilihan paling lambat (lima belas) hari setelah kepala daersecara konstitusional,hak konstitusional pemohon dilanggar, karena menjadikan kesempatan pemohon untuk menjadi kepala daerah lebih sulit. ketentuan ini merupakan demarkasi dan sekaligus menjadi ambang batas konstitusional bagi parpol untuk mengajukan pasangan calon. dengan ketentuan itu, semua parpol sepanjang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu dapat mengajukan calon. dengan pemahaman itu, menjadi tidak tepat dan tak beralasan membatasi kesempatan bagi parpol yang dinyatakan lolos tetapi tidak memenuhi ambang batas atau suara sah. bahwa, pemohon tidak sependapat jika ambang batas persyaratan calon kepala daerah dianggap sebagai kebijakanbuka (open legal policy). kebijakan ambang batas persyaratan calon kepala daerah adalah upaya pembentuk undang undang untuk membatasi hak konstitusional warga negara dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah. bahwa, jika argumentasi pemohon ditentang dengan kekhawatiran banyaknya calon yang bertanding, bukankah dengan diperbolehkannya calon perseorangan yang berimplikasi calon pemilukada semakin banyak. fakta pemilukada selama ini rata rata diikuti pasangan calon bahkan ada yang pasangan calon. bahwa, pemohon lebih setuju jika syarat dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah adalah semua partai politik peserta pemilihan umum legislatif. gagasan ini logis dan mengakui hak konstitusional partai yang mengikuti pemilu legislatif dan berhasil maupun tidak berhasil mendudukkan wakilnya legislatif. ide ini juga menguntungkan pemilih, dengan begitu masing masing partai akan berlomba lomba mengajukan calon kepala daerah yang terbaik tanpa terlibat politik transaksional. bahwa, menurut pemohon, berlakunya perpu nomor1 tahun menjadikan hak pemohon sebagai warga negara tidak sama depan pemerintahan. guo menguntungkan calon dari partai yang memperoleh kursi dan perolehan suara sah calon guo tidak perlu meminta dukungan dari partai lain sehingga tidak melakukan politik transaksional. sementara jika pemohon hanya didukung oleh partai yang mendapatkan perolehan kursi bawah atau suara sah bawah harus melakukan transaksi politik dengan partai lain agar memenuhi persyaratan pencalonan. tentu hal ini masuk dalam kekhawatiran pembentuk undang undang tentang terjadinya disharmonisasi akibat kawin paksa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. menurut pemohon perpu nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa, ketentuan perpu nomor tahun memberikan perlakuan yang tidak sama bagi semua partai politik yang ikut pemilu legislatif. bahwa hak dan kewajiban semua partai saat pemilu legislatif adalah sama, seharusnya implikasi dalam pemilihan kepala daerah antara partai politik yang mendapatkan kursi dkeputusan dkpp:yang berbunyi:ndapatkan kursi harusnya sama, yaitu sama sama berhak mencalonkan kepala daerah. justru partai politik yang mendapatkan kursi dprd mendapatkan kelebihan, dapat mengikuti aturan perolehan kursi atau mengikuti perolehan suara sah 25y6. artinya, aturan yang meniadakan hak partai non parlemen untuk mencalonkan kepala daerah ini jelas mendiskriminasi partai politik non parlemen. bahwa, dalam kasus tertentu daerah ada partai politik tidak mendapatkan kursi dprd, tetapi jika suara setiap dapil dihitung secara keseluruhan dapat mencapai suara sah, sementara ada partai politik hanya dapat kursi dprd itupun karena sisa suara, dan suara dapil lainnya sangat kecil jika suara setiap dapilnya akumulasi tidak mencapai suara sah. tentu ini merugikan hak konstitusional partai non parlemen. kasus ini dapat dilihat hasil pemilu legislatif kabupaten sidoarjo jawa timur partai hanura hati nurani rakyat) tidak mendapat kursi dprd kabupaten, total perolehan suara mencapai sementara partai bulan bintang pbs) dapat kursi, padahal sidoarjo ada dapil, namun jika suara pbs ditotal seluruh dapil hanya suara. maka kasus seperti ini jelas partai hanura sangat dirugikan karena kehilangan hak konstitusional mencalonkan kepala daerah kabupaten sidoarjo jawa timur, hanya karena tidak mendapat kursi dprd, padahal suara sahnya tinggi. wajar jika pemohon menganggap ketentuan perpu nomor tahun mendiskriminasi hak konstitusional pemohon yang memerlukan dukungan dari partai hanura kabupaten sidoarjo dan yang memerlukan dukungan dari partai hanura kabupaten sidoarjo dan menurut pemohon guobertentangan dengan uud bahwa, ketentuan perpu nomor tahun adalah implikasi dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii yang menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa pemilukada, karena uud tidak memberikan kewenangan secara eksplisit. namun bukan berarti ketika menyatakan tidak berwenang menangani sengketa pemilukada terjadi kekosongan hukum, sebab dalam putusan mahkamah konstitusi guo dinyatakan, sepanjang belum ada lembaga yang menangani sengketa pemilukada maka sengketa pemilukada tetapbahwa, sengketa pemilukada selama ditangani oleh mahkamah konstitusi, banyak melakukan terobosan terobosan hukum, sengketa pemilukada tidak hanya bicara selisih suara yang mempengaruhi kemenangan calon, hal ini tercermin dalam putusan mahkamah konstitusi tentang pemilihan gubernur jawa timur tahun yang kita kenal dengan istilah terstruktur, sistematis dan massif tsm), belum lagi mahkamah konstitusi pernah dalam putusannya membolehkan bakal calon kepala daerah (belum ditetapkan oleh kpud) boleh mengajukan sengketa mahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi. juga pernah dalam putusannya mendiskualifikasi kemenangan calon yang sudah ditetapkan oleh kpud (kasus pilkada kota waringin barat kalimantan). ketika sengketa pemilukada ditangani oleh mahkamah agung tentu kasus kasus atas tidak dapat menjadi yurisprudensi oleh mahkamah agung maupun pengadilan tinggi. sebab mahkamah agung maupun pengadilan tinggi bukanlah penjaga konstitusi. mahkamah agung tidak berwenang menafsirkan konstitusi, padahal sengketa pemilukada mengandung banyak hal hal yang berkaitan dengan hukum tata negara, dan mahkamah agung selama ini dalam putusan putusannya tidak pernah keluar dari hukum acara yang mengaturnya. dan dalam perpu pilkada nomor tahun dalam aturan peralihannya tidak mengatur semua putusan mahkamah konstitusi tentang sengketa pemilukada menjadi yurisprudensi dalam sengketa pemilukada pengadilan tinggi dan mahkamah agung. bahwa, uud menyatakan mahkamah agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan per bahwa frasa wewenang lainnya yang diberikan undang undang harus dimaknai undang undang guo adalah undang undang mahkamah agung. sebab undang undang mahkamah agung adalah lex spesialis derogat lex generalis, tidak bisa kewenangan mahkamah agung diatur oleh undang undang lain yang bersifat umum. bisa saja mahkamah agung menolak menyilangkan sengketa pemilukada, dengan dalih tidak memberikan kewenangan menyilangkan sengketa pilkada, artinya guo tidstian hukum bagi pemohon. maka sepanjkewenangan menangani sengketa pemilukada, perpu nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa, perpu nomor tahun huruf sepanjang kata tidak, mengandung tidak adanya jaminan dan kepastian hukum. satu sisi, pembentuk undang undang menentukan kebutuhan wakil kepala daerah diukur dari jumlah penduduk, untuk kabupaten kota berpenduduk atas harus ada wakil bupati wakil walikota, sedangkan perpu nomor tahun menentukan propinsi berpenduduk tidak sampai tidak perlu wakil gubenur. ketentuan ini menjadi kontradiksi, jabatan wakil bupati wakil walikota dengan wakil gubernur itu sama, sama sama membantu untuk menyelesaikan tugas kepala daerahnya, baik bupati walikota atau gubernur, selain itu manusia dan kemampuannya juga sama. berkaitan dengan hal tersebut, mengapa provinsi yang berpenduduk tidak sampai tidak memerlukan wakil, sedangkan kabupaten kota dengan jumlah penduduk atas saja membutuhkan wakil bupati wakil walikota. dengan alasan tersebut menurut pemohon perpu nomor tahun huruf sepanjang kata tidak, mengandung ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud bahwa, perpu nomor tahunmengandung tidak adanya jaminan dan kepastian hukum. bahwa, pembentuk undang undang jelas sekali memahami kebutuhan penyelesaian urusan pemerintahan daerah begitu kompleks dan berat, sehingga kepala daerah membutuhkan seorang wakil, apakah itu wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil walikota yang bisa membantu kerja kerja kepala daerah. bahwa, kebutuhan wakil kepala daerah menurut pembentuk undang undang ditentukan dengan jumlah penduduk sebagai ukuran, semakin banyak. jumlah penduduk tidak mempunyai argumentasi yuridis dan sosiologis. nomor tahun menjelaskan tugas tugasantara lai. bersama dprd, undang undangan bahwa, kebutuhan wakil kepala daerah adalah mutlak jika dilihat dari tugas dan beban berat kepala daerah sebagaimana dijelaskan dalam nomor tahun yang telah dirubah oleh perpu nomor tahun anehnya kata dapat memiliki orang wakil atau wakil ini menjadi subjektif dari kepala daerah terpilih. apakah memang membutuhkan wakiukup seorang wakil saja. bisa jadi seorang kepala daerah terpilih yang mempunyai ego tinggi merasa mampu bekerja dengan seorang wakil saja, maka dia tidak akan mau mengusulkan beberapa wakil sebagaimana diperintahkan oleh undang undang guo. bahwa, kata dapat dalam ketentuan guo menjadi hak prerogatif kepala daerah terpilih. seharusnya pembentuk undang undang tidak boleh memberi ruang kepada kepala daerah terpilih yakni gubernur, bupati walikota untuk menafsirkan sendiri kebutuhan jumlah seorang wakil kepala daerah. pembentuk undang undang harus memberikan garis arahan yang jelas kepada kepala daerah terpilih. agar kepala daerah terpilih tidak lagi bermain main dengan tafsirnya sendiri. pembentuk undang undang idealnya belajar dari banyaknya sekretaris daerah yang sering diganti oleh kepala daerah, karena dianggap tidak sejalan dengan kepala daerah. kata tidak, dan kata dapat dalam ketentuan guo menjadi sama dengan ketentuan kewenangan kepala daerah mengusulkan pergantian sekretaris daerah. bahwa, ukuran jumlah penduduk sebagai dasar kebutuhan atau lebih wakil kepala daerah haruslah dimaknai sebagai kebutuhan mendasar agar pemerintahan daerah bisa berjalan maksimal. maka tidak boleh kepala darah diberikan kewenangan menafsirkan sendiri kebutuhan wakilnya, sehingga menurut pemohobertentangan dengan uudmengandung tidak adanya jaminan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud bahwa, uud memang tidak secara limitation menyebut frasa jabatan wakil kepala daerah. berbeda dengan jabatan wakil presiden yang secara eksplisit dijelaskan dalam dan uud pemohon sendiri heran kenapa uud tidak menyinggung jabatpadahal hukum tata negara dalam pemerintahan kita sejak nomor tahun tentang toko pokok pemerintahan daerah sudah mengenal dan mengakui keberadaan wakil kepala daerah. artinya keberadaan wakil kepala daerah cukup penting dalam membantu kerja kerja kepala daerah.sinkron dengan dan perpu nomor tahun dalam perpu pilkada, penentuan kebutuhan wakil kepala daerah baik untuk jabatan wakil gubernur dan wakil bupati wakil walikota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. penduduk provinsi sampai orang tidak memiliki wakil gubernur, sementara penduduk atas memiliki wakil gubernur. sedangkan untuk wakil bupati wakil walikota untuk jumlah penduduk sampai .000tidak memiliki wakil bupati wakil walikota, sedangkan penduduk atas dapat memilik wakil bupati wakil walikota. bahwa, sebagaimana dijelaskan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebaga betapa urusan pemerintahan daerah bukan pekerjaan ringan, yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang kepala daerah, sebab tugas kepala daerah tidak hanya menghadiri undangan undangan seremonial, tetapi lebih penting adalah kepala daerah bertanggung jawab dalam pembangunan daerah, kesehatan penduduk, mencerdaskan warga dll, hal ini tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah, maka butuh seorang wakil kepala daerah yang bisa membantu kerja kerja kepala daerah. fakta selama ini sering wakil kepala daerah ditugaskan oleh kepala daerah membahas apbd dprd, mewakili kepala daerah melakukan penataan organisasi perangkat organisasi pemerintahan daerah, melakukan pengawasan kinerja birokrasi, artinya posisi jabatan wakil kepala daerah adalah kebutuhan yang mendasar dalam roda pemerintahan daerah. dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sepanjang katkan posisi jabatan wakil kepala daerah tidak penting, tergantung selera kepala daerah, jika dia mau kerja one man show, maka menganggap adanya wakil kepala daerah menjadi penghalang. meskipun kerja kepala daerah berat, dia tidak membutuhkan wakil kepala daerah. sehingga frasa dapat, mengandung ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud bahwa,bukankah kalau sudah begitu wajardan undang undang dasar sehingga dengan demikian ketentuan huruf sepanjang kata tidak,". bahwa, mengingat pada tahun ada banyak daerah daerah melakukan pemilihan kepala daerah yang diberlakukan secara serentak, agar ada kepastian hukum bagi pemohon dan semua warga negara yang hendak mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. pemohon mohon perkara guo segera diperiksaanomor puu xii: uud yang disebutkan lagi dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi lembaran.lanjutnya disebut:: perubahanalah satu kewenangan konstitusional mahkamah konstitusisecara hirarki kedudukan perpu sederajat dengan undang undang, kemudian disebutkan dalamterkait dengan hal tersebut, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan uud lebih tinggi dari undang undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang undang. dengan demikian, setiap ketentuan baik undang undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang undang tidak boleh bertentangan dengan uud apabila terdapat ketentuan dalam undang undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang undanganyang berbunyi:jmenyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota undang undanganhususnya bertentangan dengan uud dan oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang undang judicial review) atas ketentuan dimaksud terhadap uud kepada mahkamah, bahwa dengan demikian, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.:konstitusi:emohon dalam perkara guo dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara indonesia yang dalam statusnya saat ini sebagai anggota dewan perwakilan rakyat provinsi papua merasa dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnyngan demikian pemohon merasa: bahwa dengan demikian pemohon memiliki kualifikasi untukdisyaratkan oleh mk:perorangan warga negara pembayar pajak. dengan demikian,.nolalui uji meter kepada mahkamah, bahwa pemohon, sebagaimana telah dikemukakan, merupakan perorangan yang sangat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan bernegara dan demokrasi yang tujuannya untuk menjaga keutuhan hak politik dalam partisipasinya terhadap negara demi kemajuan bangsa, bahwa dengan demikian,mahkamah konstitusi nomor puu vii atas:imana pemohon selalu ikut serta dalam pesta demokrasi pemilihan umum, baik itu dalam pilkada, pilpres maupun pemilu legislatif,(fair legal uncertainty), dimana hak politik rakyat terabaikan. hal ini oleh karensebut merumuskanadahal,pilih berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan langsung melalui mekanisme pilkada. rumusan kaidah ini tentunya sangat merugikan pemohon karena inipada akhirnya, dengan begiturumu,bahwa dengan demikian, dan walikota. iii. alasan permohonan penguji. sebagaimana dalam uud menyebutkan:mudian dalam penjelasan menyebut dalam perumusan dan penerbitannya, produk perundang undangan, dalam hal ini perpu merupakan hak subjektif presiden, ketentuan undang undang yang dibuat dalam keadaan genting dan atau memaksa, yang kedudukannya sederajat dengan undang undang yang digantikannya, yang diasumsikan apabila tidak ditetapkannya perpu maka akan terjadi kekisruhan. terkait dengan hal tersebut, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii menyebutkan syarat yang diperlukan dalam pembentukan perpukemudian atas dasar hal tersebut atas, presiden menafsirkan keadaan kegentinganan yang memaksa dalam pertimbangannya pada huruf perpu nomor tahun menyebut200p . mengenai hal tersebutebutkandan dalam penjelasebutkan: cukup jelas . walaupun keduduk sebagai bagian dalam ketentuan peralihan, sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya haruslah berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak pihakgikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan per undang undangan. terkait dengan permohonan pemohoidak menjaga dan atau tidak menjamin hak hak konstitusi pemohon. walaupun ketentuan peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum yang sedang berlangsung prosesnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang diubah dan atau yang lama tidak berakibat yang dapat merugikan kepentingan hukum para pihak, namun demikian ketentuan peralihan tersebut juga tidak boleh berakibat merugikan hak hak konstitusional pemohon, karena hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan konstitusi, dalam hal. ini undang undang dasar negara republik indonesia tahun artinya, pembentukkan ketentuan peralihlah menjamin kepastian hukum (zakerheid) serta menjaga hak konstitusi dan tidak bertentangan dengan uud sehubungan dengan keberadaan perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelaslah sangat bertolak belakang dengan vide menimbang huruf dan huruf perpu guo, dimana dalam huruf (a) disebutkan,. hal mana juga dipertegas pada huruf yang menyebutkan, "atas, sudah cukup jelas, bahwa dalam ketentuan perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tersebut atas,, menurut pemohon, perpu nomor tahun memiliki norma hukum yang sama denganyatakan(incrach van gewisde )sebagaimana dimaksud padarapat paripurna dprhkan oleh presiden. dengan rumusan seperti ini, hemat pemohon, ketentuan perpu nomor tahun sesungguhnya merupakan norma yang menjadi derivasi dari norma undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, mengingat keduanya sama sama mengatur hal ihwal mengenai makna kekosongan jabatan kepala daerah, termasuk cara pendiriannya yang sama. dalam uud sudah sangat jelas bahwa gubernur, bupati, walikota dipilih melalui mekanisme pemilihan secara demokratis yang dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah maupun perpu nomor tahun yang diterjemahkan sebagai pemilihan langsung, yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. dimana tata cara pemilihannya baik itu melalui pemilihan langsung ataupun dengan pemilihan melalui dprd juga merupakan implementasi demokrasi, dimana anggota dprd dalam jabatannya juga merupakan hasil dari pemilihan umum yang merupakan representasi hak kedaulatan rakyat. dengan demikian, menurut pemohon, perpu guo tidak mengakomodir kedaulatan rakyat, dimana rakyat telah melaksanakan hak konstitusinya dengan memilih kepala daerah untuk masa jabatan (lima) tahun kedepan, dengan maksud dan tujuan bahwa gubernur, bupati dan walikota yang dipilihnya sesuai dengan kompetensinya dan atau keahliannya serta kepercayaan untuk memimpin sebagai gubernur, bupati dan walikota, begitu juga dengan para wakilnya, bukan malah mendegradasi kedaulatan itu sendiri, dengan mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan walikota yang serta merta mengangkat wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota menjadi menjadi gubernur, bupati dan walikota. artinya setiap kepala daerah gubernur bupati walikota haruslah dipilih secara demokratis sebagai wujud dari kedaulatanyang menyebutkan, setiap orang. ber jelas merugikan hak konstitusi pemohon, dimana pemohon sangat berharap kedaulatannya sebagai warga negara lindungi oleh undang undang, namun hal ini mencederai dengan keberadaan guo yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sebagaimana pemohon telah menetapkan pilihannya pada seseorang untuk menjadi gubernur atau bupati atau walikota yang dipercayainya sebagai kepala daerah karena kapasitasnya mampu untuk menjabat sebagai kepala daerah, namun apabila terjadi kekosongan dapat serta merta digantikan oleh wakilnya yang mana pada saat pemohon memilih bukan wakilnya yang dipercaya untuk menjadi seorang gubernur, bupati dan walikota. hemat pemohon demi terjaminnya hak hak konstitusional pemohon maka pemilihan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam uud semestinya tidak patut dimaknai secara parsial dan situasional. karena kenyataan yang dialami pemohon, dengan adanya guo sangat jelas terlihat prinsip pemilihan secara demokratis berlaku hanya untuk pertama kali pengisian jabatan gubernur bupati dan walikota. untuk itu, proses pengisian kekosongan jabatan tersebut semestinya tidak patut menghilangkan hakekat demokratis. dalam konteks ini menurut pemohon, mekanisme pemilihannya dapat ditempuh dengan (dua) cara yaitu, melalui pemilihan langsung atau melalui dprd. bahwa mengutip lon fuller,salah satunya mensyaratkan bahwa. dan. terkait dengan hal tersebut, dimana diketahui bahwa ada inkonsistensi dalam pembentukan peraturan perundangan dalamoni suyanto hari mahdi alamat jalan palem timur nomor pondok pekan indah, pekan jaya, bekasi sebagai . pemohon selanjutnya disebut sebagai . .para pemohon iv, v. para pemohon permohonan nomor puu xii nama didi supriyanto, s.h., hum. pekerjaan advokat alamat jalan setiabudi nomor rt. rw. kelurahan setiabudi, kecamatan setiabudi, jakarta selatan sebagai n0n0n n0n nnn2 ne. pemohon . nama abd. khalid ahmad pekerjaan swasta alamat jalan kayan nomor rt rw kelurahan jatimakmur, kecamatan pondokgede, kota bekasi, jawa barat sebagai n2. pemohon selanjutnya disebut sebagai . para pemohon vi. pemohon permohonan nomor puu xii nama much symohammad soleh, s.h., imam syafi'i, s.h., dan syamsul arifin, s.h., para advokat pada kantor advokat sholeh partners yang berkedudukan jalan genteng muhammadiyah nomor 2b, surabaya baik sendiri sendiri maupun bersama sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon v: melaksanakan keputusan dkpp: dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan kpu, kpu provinsi dan atau ketentuan peraturan per undang undangan. dengan ini pemohon menyatakan bahwa norma angka dan angka dan yang terdapathadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun bertentangan dengan uud yang berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum" uudangkaud dimana atas hal tersebut pernah diatur dan atau masih menggunakan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tetapi legitimasinya dan atau pengesahannya menggunartinya dapat disimpulkan, baik pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap kedaulatan diri pemohon terabaikan dengan keberada, bahwa berdasarkan ketentuan uud maka setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan walikota melalui proses yang demokratis. dengan demikian maka ketentuan perpu nomor tahun telah berdampak secara nyata terhadap pembatasan hak dan kesempatan warga negara dalam pemerintahan. dengan mengacu pada ketentuan ketentuan dalam uud sebagaimana yang telah diuraikan atas yang merupakan landasan konstitusional dalam pemerintahan, maka pengisian kekosongan jabatan gubernur, bupati dan walikota seharusnya dilakukan melalui pemilihan secara demokratis agar setiap warga negara yang telah memenuhi syarat syarat yuridis berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut. dalam konteks pengisian kekosongan jabatan gubernur, bupati dan walikota yang diangkat, haruslah dilakukan secara demokratis, oleh karena mandat bagi seseorang menjadi gubernur, bupati dan walikota adalah bersumber dari rakyat, maka ketika seorang gubernur, bupati dan walikota berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, mandat tersebut sejatinya terlebih dahulu harus dikembalikan kepada rakyat dan selanjutnya rakyatlah yang menentukan kepada siapa mandat itu diberikan, bukan mandat tersebut secara otomatis menjadi milik wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota hanya dengan mengacu pada pendekatan formalisme semata. menurut pemohon, sekalipun gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan wali kota wakil wali kota dipilih secara berpasangan, akan tetapi mandat yang diberikan oleh rakyat yang tercermin dari pilihan politiknya pada saat pemilihan, memiliki sifat yang berbeda antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. hal ini sejalan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda dan dibedakan secara tegas dalam peraturan perundang undangan. bahwa mencermati segala peraturan yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang diatur dalam perpu nomor tahun maupun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tampak tetap mengisahkan sisi sisi kelabu hukum yang patut dilakukan pembenahan, penyempurnaan demi terwujudnya cita cita bangsa indonesia dalam mewujudkan tata hukum nasional yang berpihak kepada kepastian hukum sebagai salah satu prasyarat mutlak dalam kehidupan suatu negara yang berasaskan hukum dan demokrasi. kiranya tidak berlebihan, pemohon menilai bahwa kehadiran dan atau keberadaan perpu nomor tahun maupun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sangat inkonstitusional karena bertentangan dengan uud bahwa menurut pemohon, frasa pemilihan secara demokratis sebagaimana ketentuan uud tidak boleh serta merta dimaknai secara parsial hanya semata untuk kepentingwal dalam pengisian dan atau penempatan jabatan gubernur, bupati dan walikota, dan kemudian frasa yang dipilih secara demokratis ini diabaikan begitu saja demi kepentingan pengisian kekosongan jabatan. dengan demikian menurut pemohon, ketentuan perpu nomor tahun harus dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknai dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati dan walikota yang diangkat berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dilakukan pemilihan secara demokratis untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatannya. dengan demikian, sangatlah wajar bila pemohon mengajukan provisi untuk, dimana pemohon sangat mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala daerah. iv. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dengan ini pemohon : menerima permohonan provisi pemohon: memerintahkan kepada pemerintah dalam hal ini presiden republik indonesia dan menteri dalam negeri untuk sementara waktu, memerintahkan kepada dprd propinsi, dprd kabupaten kota untuk menunda pengusulan. dalam pokok perkara: mengabulkan permohonanenam alat bukti suratiseorang ahli bernama dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h., yang memberikan keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: james madison:" the aim every political constitution is.first obtain for rulers, men who possess most wisdom dicerna, and most virtue pursue the common goal societyhli memberikan keterangan terkait deng berikut: bahwa pemohon mendalilkan). bahwa pemohon juga mendalilkanhukum yang adil (fair legal uncertainty), dimana hak politik rakyat terabaikan. perpu berbunyi:emohon merasakan dirugikan dengan adanya perpu karena guodengan demikianperpu menurut pemohon, wakil gubernur, wakil bupati serta wakilwalikota yang hendak menggantikan gubernur, bupati serta walikota karena alasan satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam peraturan per undang undangan seharusnya juga dipilih kembali dalam pemilu kepala daerah wakil kepala daerah secara langsung pemilukada), karenawalikotasuara terbanyak dalam pemilihan langsung melalui mekanisme pemilukada.konstitualitas pergantian jabatan kepala daerah bahwa pemilihan umum kepala daerah pemilukada) dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sama , sebagaimana dirumuskan undang undang nomor tahun yang menegassas pemilukada merupakan turunan semangat dari asas pemilu sebagaimana dimuat dalam uud yang menyatakan bahwapersamaan asas dan kesamaan teknis pelaksanaannya, maka pemilukada masuk dalam rezim pemilu. penyelenggaraan pemilukada dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sama merupakan sesuatu hal yang fundamental bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mendapatkan mandat dari rakyat, cast pemilih, untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. pelanggaran terhadap asas pemilukada oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan membawa konsekuensi serius bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan, yang telah diperlihatkan dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi mulai dari tingkatan pemberian suara ulang suatu atau beberapa wilayah pemilihan sampai kepada diskualifikasi kemenangan bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran. bila kita mengikuti konstruksi teori perjanjian, maka pemberian suara pemilih kepada bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diartikan sebagai rakyat memberi mandat kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. konsekuensi dari pemberian mandat kepada pasangan calomaka dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka wakil kepala daerah dapat diangkat menjadi kepala daerah melalui mekanisme peraturan perundang undangan terkait transfer power and authority tersebut. namun, bilamana pemberian mandat untuk menjalankan pemerintahan daerah hanya diberikan kepada kepala daerah saja, sementara wakil kepala daerah ditunjuk secara administratif dan tidak melalui pemberian mandat langsung dari rakyat sebagai paket pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka wakil kepada daerah tidak dapat serta merta menjadi kepala daerah pengganti, melainkan harus mekanisme pemilihan kepala daerah. ketidakjelasan materi muatan kejelasan materi muatan peraturan perundang undangan merupakan salah satu asas dalam pembahwa materi muatan perpu telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana konstruksi materi muatan guo bahwahanya diberi penjelasan cukup jelas . padahal tidak jelas bagian mana dari yang dijadikan acuan ketentuan perpu lebih dari itu telah dinyatakan tidak berlaku oleh undang undang nomor tahun tentang pemilu gubernur, bupati dan walikota kemudian juga dibatalkan oleh perpu sementara itu, perpu tidak secara tegas menyatakan tidak berlaku lagi. tidak dipenuhinya asas kejelasan rumusan berpotensi menimbulkan tidak terpenuhinya asas ketertiban kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian, dan kejelasan sebagaimana dianut penutup ahli sepakat dengan pernyataan pemohon. bahwa dalam ketentuan guo tersebut atas, sudah. permohonan nomor puu xiirmohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas penerapan perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yang berbunyi (buktibahwa pemohon mempersoalkan konstitusionalitas penerapan perpu nomor tahun yang melegitimasi seorang wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang berhenti karena mengundurkan diri dapat secara serta merta dilantik menjadi kepala daerah, hal tersebut bertentangan dengan uud yang mengatur tentang,kepentingan hukum:iiiorganisasi kemasyarakatan berskala nasional yang memiliki anggota organisasi mencapai ratusan ribu dimana masing masing anggota mempunyai hak konstitusional dalam menyampaikan aspirasinya dalam pemilihandan dan uud yang diantaranya sebagai berikut: bahwa kewenangan yang disebut sebagai authority, diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga negara untuk meminta kepatuhan orang atau organ negara pada perintah yang dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publiknya (public duties). black's law dictionary, sixth edition, st. paul min. west publishing co, bahwa hal demikian senapan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu yang mengkonstrusikan bahwa pemilihan kepala daerah haruslah dimaknai dengan pemilu sebagaimana yang diatur pada uud sehingga kpud haruslah bersifat independen dalam penyelenggaraan maupun pertanggungjawaban anggaran proses pemilihan kepala daerah. bahwa ketika pemilihan kepala daerah masuk kedalam rezim pemilihan umum konsekuensi logonya dengan mengacu kepada putusan nomor puu maka haruslah dimaknai kpud harus tunduk kepada peraturan teknis yang ditetapkan oleh kpu nasional serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan anggaran dalam proses pemilihan kepala daerah kepada kpu pusat nasional, bukan kepada dprd. bahwa pasca putusan nomor puu xi membawa implikasi bahwa pilkada bukanlah lagi bagian dari rezim pemilu. sehingga konsekuensi logonya adalah segala instrument atau organ yang berkaitan untuk penyelenggaraan pemilihan umum tidak relevan dan tidak memiliki kewenangan lagi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. bahwa artinya kpu provinsi dan kabupaten kota yang memiliki hubungan secara hirarkis serta memiliki pertanggungjawaban baik dari segi penyelenggaraan maupun anggaran proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak berwenang lagi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. bahwa oleh karena sesungguhnya kpu yang memiliki 'kepanjangan tangan' daerah yaitu kpu provinsi dan kabupaten kota hanya berwenangebagai organisasi kemasyarakatan beranggapan pemberlakuan perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota telah berpotensi merugikan hak setiap anggota organisasi kemasyarakatan untuk turut serta aktif menyalurkan aspirasinya secara langsung guna memilih gubernur, bupati dan walikota yang sesuai dengan dengan kehendak masing masing pemilih: bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dalam permohonan ini, adalah hak pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur sebagaimana dimaksudbahwa dengan diberlakukannya perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikotabahwa pemohon merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki masa yang besar diseluruh indonesia umumnya dan dki jakarta khususnya dimana masing masing anggota organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya dalam menentukan kepala daerah, bahwa perpu tahun jelas merugikan hak konstitusional pemohon karena dengan diberlakukannya tersebut memberikan kesempatan untuk dilakukannya pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tanpa melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat yang telah dijamin haknya oleh uud bahwa berdasarkan uraian atas maka sesuai dengan mahkamah konstitusi, pemohon adalah pihak yang hak konstitusionalnya potensial dirugikan olehentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, alasan permohonan pengujian pokok perkara bahwa pemohon adalah organisasi kemasyarakatan yang menaungi ribuan anggota organisasi kemasyarakatan yang masing masing anggotanya mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya dalam mekanisme pemilihan langsung kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota yang demokratis, bahwa wujud penyampaian aspirasi tersebut dijaminuud menjamin hak setiap warga negaratanpa dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa perpu tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang berbunyi:, bahwa frasa yang tercantum dalam perpu tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang berbunyi, . wakil gubernur, wakil bupatimempunyai makna seorang wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota secara otomatis dapat menggantikan gubernur, bupati, dan walikota tanpa melalui mekanisme pemilihan secara langsung olehgantian jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah tanpa melalui proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat jelas mengesampingkan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum secara langsung: bahwa dengan demikian perpu tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara nyata jelas bertentangan dengan uud bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah pemohon berpendapat tidak serta merta perpu tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota digunakan sebagai dasar untuk mengangkat wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang berhenti atau diberhentikan namun terlebih dahulu ditinjau lain yang tercantum dalam perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bahwa dalam perpu nomor tahun mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam dan yang berbunyi: dalam hal gubernur, bupati dan walikota . berbunyi:pinsi bahwa ketentuan dan merupakan cerminan yang tetap menjamin terlaksananya hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa karena perpu tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bertentangan dengan uud sudah seharusnya mahkamah konstitusi mengaini dan membatalkan tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.perpu nomor tahun adalah bertentangan dengan uud membatalkan perpu nomor tahun apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon memberikang telah disahkan dalam persidangan tanggal desembermahkamah telah mendengar keterangan presiden dalam persidangan hari selasa, desember yang pada pokoknya sebagai berikut:ketua majelis mahkamah konstitusilegal standing oleh para pemohon, pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut. bahwa indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum, negara demokrasi yang berdasar atas hukum. hal demikian sebagaimana terurai dalam ketentuan dan uud salah satu syarat setiap negara yang menganut paham rule law dan konstitusional demokrasi adalah prinsip konstitusionalisme. antara lain, yaitu adanya,negaskan bahw. juga,ndang undang dasar bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya pada undang undang dasar perpu merupakan salah satu jenis peraturan per undang undangan dalam sistem hukum negara republik indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang telah dicantumkan pada asas asasketentuan undang undang dasar yang menyatakan, kepentingan yang memaksa dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, yang membutuhkan upaya upaya luar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut. dalam lintasan sejarah bangsa indonesia, seringkali terjadi peristiwa dan kondisi kondisi yang bersifat abnormal, baik bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, bencana alam, dan sebagainya, dimana instrumen hukum positif yang ada seringkali tidak mampu berperan sebagai solusi. dalam kondisi abnormal itu diperlukan adanya norma norma hukum yang bersifat khusus, baik dari segi substansinya maupun proses pembentukannya, sehingga dalam kondisi kondisi seperti itulah perpu menjadi sangat diperlukan sebagai instrumen hukum laksana undang undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat. sehubungan dengan dalil para pemohon yang pada intinya keberatan dengan ditetapkannya perpu nomor tahun dan perpu nomor tahun pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa sesuai dengan amanat undang undang dasar yang menyatakan, dalam hal apersidangan yang berikut. jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan itu harus dicabut. pembentukan perpu lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak (urgensi) yang terkait dengan waktu yang terbatas. setidaknya terdapat tiga unsur penting yang dapat menimbulkan suatu kepentingan yang memaksa, yakni unsur ancaman yang membahayakan, unsur kebutuhan yang mengharuskan, unsur keterbatasan waktu yang tersedia. dengan amanat undang undang dasar tersebut, presiden mempunyai hak subjektif untuk menetapkan perpu dalam hal awal kepentingan yang memaksa. subjektivitas kewenangan presiden tersebut selanjutnya akan dinilai objektifitasnya oleh dewan perwakilan rakyat. sehingga dengan amanat, secara formal, pembentukan perpu merupakan kewenangan presiden dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan undang undang dasar terhadap anggapan pemohon yang menganggap perpu melanggar prosedur penetapan perpu, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam putusan nomor puu vii menurut pemerintah, perpu nomor tahun dan perpu nomor tahun pembentukannya secara formal telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah dipersyaratkan dalam undang undang dasar angka undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal februari yang pada intinya menyatakan,awal kepentingan yang memaksa.terhadap penetapan perpu tersebut dikaitkan dengan putusan nomor puu vii pemerintah berpendapat perpu ditetapkan sebagai kewenangan konstitusional presiden, tetapi alasan alasan yang menjadi dasar penetapan kedua perpu tersebut sepenuhnya mengikuti kriteria mengenai syarat kepentingan memaksa yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu virlihat dari besarnya penolakan terhadap undang undang pilkad. atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa pihak yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. berdasarkan hal atas, undang undang yang sudah ada belum memenuhi dari keinginan masyarakat yang menghendaki adanya pemilihan secara langsung. oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, maka dibentuklah perpu, sehingga konsekuensinya masyarakat tidak dapat melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.terhadap penetapan perpu nomor tahun dan perpu nomor tahun menurut pemerintah adalah sebagai wujud respons pemerintah atau presiden dalam menyikapi perkembangan dinamika hukum, dinamika tata pemerintahan, dan dinamika sosial yang berkembang setiap lapisan masyarakat, dimana perkembangan tersebut terindikasi mengarah kepada keadaan genting dan memaksa, sehingga banyak aksi penolakan terhadap undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa perpu nomor tahun merupakan sebuah bentuk peraturansehingga asas demokrasi kedaulatan rakyat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota wajib dilaksanakan. sedangkan perpu nomor tahun merupakan konsekuensi hukum lanjutan atas terbitnya perpu nomor tahun oleh karena itu, untuk mempercepat kondisi kekosongan hukumtahun segera akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah, sedangkan undang undang yang mengatur mengenai pilkada langsung sudah dicabut dengan undang undang yang baru dan untuk menyusun undang undang baru membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dikeluarkanlah perpu pilkada ini. bahwa terhadap konsekuensi dari penetapan perpu nomor tahun tentang pilkada secara langsung tersebut, agar tidak menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum masyarakat, maka perlu menerbitkan perpu perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang dprd provinsi, dprd kabupaten kota untuk memilih kepala daerah. dengan dikeluarkannya perpu pilkada, maka pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. oleh karena itu, tugas dan kewenangan dprd untuk melakukan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam undang undang pemda harus dihapus sejalan dengan perpu pilkada. ill. kesimpulan berdasarkan uraian tersebut, maka peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) merupakan salah satu jenis peraturan per undang undangan yang diperlukan keberadaannya dalam sistem norma hukum negara republik indonesia sebagai salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem presidensial dalam pemerintahan negara republik indonesia yang eksistensinya dipertahankan dalam sejarah konstitusi indonesia. bahwapasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolejalanan sejarahdan pemilihan langsung. sebelum tahun kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah dprd). sejak berlakunya undang undang nomordisingkat pilkadaniiv. petit berdasarkan keterangan dan argumeperpu nomor tahun dan perpu nomor tahun untuk memberikan putusan sebagai berikut. menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. menyatakan perpu nomor tahun dan perpu nomor tahun mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar baik formal maupun materiiljanuari yaumum yang sebagaimana ditegaskan pada uud yang berbunyi, penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu kosmis pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." bahwa yang dimaksud frasa "suatu komisi pemilihan umum" yang masih bersifat abstrak makanannya. kemudian ditegaskan secara konkret melalui legislatif maupun pilpres serta penyelenggara pemilu yang telah mengalami pembuahan yaitu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri baik hingga ditingkat provinsi dan kabupaten kota"hkamah memandang perlu untuk menggabungkan delapan permohonan yaitu permohonan nomor puu x11 pemohon permohonan nomor puu xii (para pemohon ii), permohonan nomor puu xii (para pemohon iii), permohonan nomor puu xii (para pemohon iv), permohonan nomor puu xii (para pemohon v), permohonan nomor puu xii pemohon vi), permohonan nomor puu xii pemohon vii), dan permohonan nomor puu xii pemohon viii) dalam satu putusan, karena kedelapan permohonan tersebut memiliki substansi yang sama dan dalil dalil serta pembuktiannya saling berkaitan: i3. menimbang bahwa pokok)adapun pertimbangan mahkamah dalam putusanka objek permohonannya menjadi hilang. dengan demikian bila diperluk,pr dan mendengarkan keterangan para ahli dari para pemohon dan dalam persidangan tersebut, mahkamah telah mendengar keterangan presiden terkait pokok permohonan guo dan telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh para pemohon sedangkan dpr tidak menyampaikan keterangannya karena sedang dalam masa reses, i3. menimbang bahwa dalam persidangan pleno terakhir yang diselenggarakan pada tanggal januari mahkamah telah menyampaikan kepada para pihak bahwa untuk kesimpulan permohonan guo dari para pihak dapat disampaikan kepada mahkamah melalui kepaniteraan mahkamah paling lambat pada tanggal januari pukul wib, i3. menimbang bahwa presiden telah menyampaikan surat bertanggal januari nomor m.hh.pp. perihal ahli dari pemerintah , yang pada pokoknya memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dengan membuka persidangan kembali untuk permohonan nomor dan puu xii guna mendengarkan keterangan ahli saksi dari presiden. terhadap surat tersebut mahkamah telah memberikan jawaban melalui kepaniteraan mahkamah dengan surat nomor pan.mk bertanggal januari perihal ahli dari pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah memandang telah cukup proses pemeriksaan perkara guo sehingga tidak perlu membuka sidang kembali dan pemerintah dapat menyampaikan keterangan ahli secara tertulis kepadadewan perwakilan rakyat dalam rapat paripurna pada tanggal januari telah menyetujutetapkan menjadi undang undang. selanjutnya presiden pada tanggal februardewan perwakilan rakyat dalam rapat paripurna pada tanggal. januari jugamenjadi undang undang. selanjutnya presiden pada tanggal februari jugameskipun terhadap pengujian formil maupun materiil perpu nomor dan nomor objek pengujiannya telah hilang karena dpr telah menyetujui perpu nomor dan perpu nomor ditetapkan menjadi undang undang dalam rapat paripurna pada tanggal januari yang selanjutnya disahkan oleh presiden padadipertimbangkan dalam paragraf dan mahkamah sebagai penafsir tunggal konstitusi (the interpreter constitution) dan pengawal konstitusi (the guardian the constitution) tetap merasa perlu memberikan telaahan tentang makna dan hakikat produk hukum perpu menurut uud sebagaimana diketahui, perpu merupakan 'hak istimewa' yang sepenuhnya merupakan subjektivitas dari presiden namun ketika menetapkan perpu tersebut haruslah ada dasar objektivitasnya agar tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. mahkamah dalam hal ini memandang perlu untuk mengutip kembali putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal februari dan putusan mahkamah nomor puu xii bertanggal februari yang telah mempertimbangkan mengenai pengujian formil itu sendiri. berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal februari pada paragraf mahkamah telah memberikan pendapatnya, antara lain::dari rumusan kalimat tersebut jelas. sementara itu dalam putusan nomor puu xii bertanggal februari pada paragraf mahkamah telah memberikan pendapatnya, antara lain:."tasnya, dan pembal. perpu tidak ada akibat hukum yang "sontak segera"."escape clause"" kepada presiden sebagai pemegang hak subjektif yang dibatasi olelasa, tanggal sepuluhdan suhartono,bagai anggota, dengan didampingi oleh hani dhani, ery satria pamungkas, fadzlun budi sn, sholihin nasir, wiki budi wasit, dan rizki amalia sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon kecuali pemohon perkara nomor puu xiiterialis akbarsuhartono alasan berbeda (concerning opinion) hakim konstitusi materialis akbar selain dari rambu rambu yang harus ditaati dalam penerbitan perpu yang telah dijelaskan oleh mahkamah dalam pertimbangan atas, saya merasa perlu menambahkan beberapa hal sebagai berikut: bahwa menurut pendapat ahli dr. andi irmanputra sidin, sh, mh., dalam persidangan pada tanggal januari menyatakan, adanya syarat umumdalam uud jadi, tidak termasuk pemilihan kepala daerah (keterangan ahli tertulis dewa gede laguna, dalam perkara nomor puu xi rabu, maret mahkamah konstitusi). bahwa lebih lanjut laguna berpendapat:khusus untuk diterbitkannya suatu perpu. syarat umum dari diterbitkannya perpu adalah materi perpu adalah materi undang undang dan bukanlah materi untuk melaksanakan undang undang dan juga bukan materi yang telah diatur dalam uud: bukan 'hak subjektif semata namun hak subjektif presiden haruslah memenuhi kondisi kondisi konstitusional pada saat mengeluarkan perpu: tidak boleh disalahgunakan yang artinya perpu tidak boleh dikeluarkan hanya berdasarkan kebutuhan atau dikarenakan terganggunya kepentingan pribadi, kelompok, atau parpol dari pengusul atau pendukung presiden: perpu ditetapkan untuk mengatasi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum, perpu yang diterbitkan memiliki akibat "sontak segera (prompt immediately)" untuk memecahkan persoalan hukum, dalam "konsiderans menimbang" perpu tersebut harus mampu menjelaskan kondisi subjektif perpu tersebut yang dapat menjabarkan syarat kepentingan yang memaksa sehingga rakyat c.g dpr dapat menilai secara terukur dikeluarkannya perpu tersebut. sedangkan syarat khusus diterbitkannya perpu adalah syarat khusus dengan mengacu pada putusan mahkamah nomor puu vii dan putusan mahkamah nomor puu xi1 menurut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. jimmy asshiddigie: hukum tata negara darurat, him. terdapat (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan kepentingan yang memaksa yaitu: (i) adanya unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat): (ii) adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity): dan (iii) adanya unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia. atas dasar ketiga unsur tersebut jimmy menyatakan adanya (tiga) syarat materiil untuk adanya penetapan suatu perpu, yaitu (i) ada kebutuhan mendesak untuk bertindak atau yang diistilahkan olehnya sebagai "reasonable necessity" (ii) waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kepentingan waktu, dan (iii)rbitan perpu merupakan satu satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. bahwa menurut prof. dr. bagi manan, s.h., mcl bagi manan: lembaga kepresidenan, hlm. unsur kepentingan yang memaksa harus menunjukkan (dua) ciri umum, yaitu: (i) ada krisis (crisis), dan (ii) ada kemendesakan (emergency). menurutnya suatu keadaan krisis apabil. atau telah ada tanda tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajarmerupakan suatu bentuk penghargaan negara terhadap pemerintah. perpu bukanlah suatu alat kekuasaan politik, tetapi perpu merupakan "escape clause" kepada presiden sebagai pemegang hak subjektif yang dibatasi oleh konstitusi. setelah dicermati bahwa ditetapkannya perpu dan perpu adalah setelah presiden tidak sependapat dengan dan yang pengesahannya baru dilakukan oleh presiden, padahal dalam relasi hubungan antara presiden dan dpr untuk melakukan pembahasan dan persetujuan suatu undang undang, keduanya memiliki posisi yang sama sama kuat. meskipun disadari sepenuhnya, suara rakyat dapat berbeda beda antara satu dengan yang lain, ini adalah suatu proses yang wajar dalam kehidupan alam demokrasi. setelah dilakukan permusyawaratan bersama selanjutnya kesepakatan tersebut haruslah dijunjung tinggi sebagai kompromi politik dpr, demikian halnya yang terjadi dalam pembentukan tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan tentang pemerintahan daerah dimana ruu nya berasal dari presiden dan diajukan dpr berdasarkan program legislasi nasional serta telah dibahas bersama oleh dpr dan presiden. bahkan, pada pembicaraan tingkat yang merupakan pengambilan keputusan mayoritas fraksi dari anggota dpr yang merupakan perwakilan dari rakyat indonesia telah menyatakan persetujuannya. bila kemudian timbul ketidaksetujuan penolakan terhadap materi yang terkandung dalam undang undang tersebut seharusnya dapat ditempuh dengan melakukan legislative review dan atau judicial review kepada mahkamah konstitusi guna menguji kelses pembentukan undang undang tersebut secara formil maupun pengujian materiil undang undang tersebut bukan dengan menetapkan perpu atas undang undang yang sudah disetujui dan disahkan tersebut, kemudian saya memandang perlu memberikan tanggapan terhadap sebahagian keterangan presiden yang diwakili oleh kuasanya yang disampaikan dalam perkara guo, yang antara lain tentang: keterangan presiden berkaitan dengan dasar penetapan perpu nomor dan perpu nomor yang sepenuhnya telah mengikuti kriteria mengenai syarat kepentingan yang memaksa berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal februar, hal ini terlihat dari besarnya penolakan terhadap undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikotlangsung. tentang alasan ini pendapat presiden tidaklah tepat sebab sebagaimana putusan mahkamah nomor puu x1 bertanggal mei sehingga dengan demikian tidak benar apabila kepala daerah dipilih oleh dprd merupakan pelanggaran ham yang diidentifikasi dari besarnya penolakan terhadap ruu pemilihan gubernur, bupati dan walikota. uud menentukan bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. tidak benar bahwa pemilihan kepala pemerintah daerah dilakukan oleh dprd merupakan pelanggaran ham. selain itu, ruu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan ruu tentang pemerintahan daerah untuk mengganti undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah ruu yang diusulkan berdasarkan inisiatif dari presiden dan kemudian diajukan kepada dewan perwakilan rakyat. dalam ruu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota antara lain terdapat usulan oleh presiden bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh dprd, dan selanjutnya pada saat rapat paripuengesahan kedua ruu tersebut disetujui bahkan diapresiasi oleh presiden termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh dprd, lalu bagaimana mungkin presiden dalam keterangannya dalam perkara guo mengatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh dprd dikatakan sebagai pelanggaran ham. hal ini semestinya tidak boleh terjadi. selanjutnya, terhadap keterangan presiden yang menyatakan bahwa "(pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa pihak yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu) . keterangan presiden ini tidak tepat karena hanya didasarkan kekhawatiran yang tidak mendasar dan berlebihan. fakta politik menunjukkan bahwa pengisian keanggotaan dprd didasarkan atas hasil pemilu sehingga tidak dapat dikuasai oleh kelompok tertentu saja, apalagi pemilu diikuti oleh partai politik yang telah memenuhi syarat menurut undang undang. siapapun yang terpilih itulah para wakil rakyat daerah, sehingga tidak lagi bicara golongan ataupun kelompok tertentu. bahwa presiden menerangkan lebih lanjut bahw sehingga konsekuensinya masyarakat tidak dapat melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. presiden selanjutnya mengatakan bahwalasan presiden yang disampaikan tersebut tidaklah tepat, sebab tidak benar undang undang tentang pemilihan kepala daerah kosong atau tidak memadai saat perpu ditetapkan. keterangan tersebut justru mengabaikan fakta, sebab ruu tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota disetujui menjadi undang undang dalam rapat paripurna dpr pada uu tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama dan selanjutnya disetujui dalam paripurna dpr menjadi undang undang dan disahkan oleh presiden manjadi undang undang, telah sejalan secara konstitusional sesuai dengan ketentuan uud pada saat rapat paripurna dpr tersebut, tidak ada satupun catatan keberatan yang disampaikan oleh presiden terhadap hasil pembahasan ruu tersebut. suatu hal yang tidak tepat apabila kemudian presiden menyatakan bahwa terjadi kekosongan hukum. ttd. ttd. hani dhani ery satria pamungkas ttd. ttd. fadzlun budi sholihin nasir ttd. ttd. wiki budi wasitbahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi mahkamah telah banyak menjelaskan bahwa pilkada bukanlah pemilu seperti yang diatur dalam oleh karenanya penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa dengan tetap ditanganinya penyelenggaraan pilkada oleh kpu provinsi, kpu kabupaten kota yang memakan organ satu kesatuan dengan kpu yang memakan suatu komisi yang diamanatkan oleh uud hanya untuk menyelenggarakan pemilu, maka prinsip prinsip dalam upaya menegakan nilai nilai konstitusi telah melanggar. bahwa secara rigid telah dijelaskan dalam bahwa komisi pemilihan umum dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan umum yaitu untuk memilih anggota dpr, dpd, memilih presiden dan wakil presiden, dan memilih anggota dprd sekali dalam lima tahun, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. dan kemudian ditegaskan kembali dalam putusan nomor puu xi bahwa pilkada bukanlah bagian dari pemilu. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu iirgan pemilu yang nasional, mandiri dan tetap. bahwa mencabutnya legal standing kpu dalam menyelenggarakan pilkada semakin diperkuat dengan disahkannya nomor tahun tentang pilkada perwakilan pada tanggal september pada dikataka" dengan dicabutnya semua ketentuan pengaturan tentang penyelenggaraan pilkada dari nomor tahun tentang pemilu, semakin menegaskan legal standing kpu hanya untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang hanya untuk menyelenggarakan pemilihan dpr, dpd, presiden dan wakil presiden serta dprd. bahwa walaupun kemudian nomor tahun ini dicabut oleh perpu nomor tahun tentang pilkada langsung, tidak berarti apa yang telah dicabut oleh nomor tahun hidup kembali, karena dalam lampiran kedua nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan, dikatakan bahwa: peraturan per undang undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun peraturan per undang undangan yang mencabut kemudian hari dicabut pula." bahwa. dasar pertimbangan pada putusan nomor puu xii atas juga dipakai oleh mahkamah dalam memutus perkara nomor puu xi dengan mengabulkan seluruhnya permohonan para pemohon, dengan pertimbangan yang sama bahwa kewenangan mahkamah konstitusi yang diatur secara limitation oleh mahkamah hanya untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum bukan pilkada. bahwa kewenangan komisi pemilihan umum berdasarkan harus dimaknai secara limitation hanya untuk menyelenggarakan pemilu dimana pemilu diselenggarakan hanyaukan untuk memilih kepala daerah. bahwa pasca putusan nomor puu xi penyelenggaraan pilkada baik langsung ataupun tidak langsung, pilkada bukanlah pemilu, dan penyelenggaraannya pun tidak dapat menggunakan organ pemilu yaitu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. bahwa apabila mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh kpu provinsi, kpu kabupaten kota adalah bertentangan dengan konstitusi, maka tidak akan menimbulkan kekosongan hukum seperti yang telah dilakukan oleh mahkamah konstitusi pada putusan nomor puu xi undang undangan, dimana dalam putusan nomor puu xilah menyatakan bahwa pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu oleh karenanya mahkamah yang kewenangannya diatur secara limitation oleh uud1945 dimana kewenangan mahkamah hanya untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum bukan pilkada. dasar pertimbangan putusan nomor puu xi diperkuat dengan putusan nomor puu xii yang menyatakan, dalam rangka menjaga symoleh karena itu senada dengan putusan nomor puu xi dan putusan nomor puu xii mahkamah hams memandang bahwa norma kewenangan kpu dalam menyelenggarakan pilkada yang diatur dalam uud secara limitation kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota hanya untuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dprd. sehingga mahkamah hams konsisten dalam memandang kedua persoalan antara pengujian kewenangan dalam menangani pilkada dengan kewenangan kpu dalam menyelenggarakan pilkada memiliki kesamaan secara subskarena norma tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan masuk dalam bab yang berbeda dengan bab yang mengatur tentang pemilu, dimana kpu, kpu propinsi, dan kpu kabupaten kota secara tegas diatur dalam uud maupun pemilu adalah memakan komisi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu, sementara pilkada berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dikatakan secara tegas bahwa pilkada bukanlah pemilu, artinya pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi penyelenggaraan pilkada walaupun dengan mekanisme pemilihan secara langsung tetap bukanlah pemilu. dan uud karena konstitusi mengatur secara limitation bahwa kpu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan, untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd bahwa mahkamah hampara pemohon,bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahungubernur, bupati dan walikotaeraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun perpu nomor tahun bukti undang undang dasar negara republik indonesia tahun amandemen ke iv) bukti akta pendirian forum kajian hukum dan konstitusi khk bukti surat keputusan kementerian hukum dan ham terhadap pengesahan forum kajian hukum dan konstitusi bukti data pengurus forum kajian hukum dan konstitusi khk bukti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum kajian hukum dan konstitusi khk) bukti putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu taufigurrahman yahudtugas kpu, pemilu dan pilkada berdasarkan konstitus" vii. pemohon permohonan nomor puu 4xii nama ny. yakni pekerjaan anggota dewan perwakilan rakyat dpr) provinsi papua alamat jalan sulawesi nomor dok tanjung jayapura papua dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal oktober memberi kuasa kepada syahrul arubusman, sh., solid, s.h., dan dedy cahyadi, s.h., seluruhnya adalah advokat pengacara pada kantor hukum csh cahyadi, sulaiman, solid) law office, beralamat gedung istana ratu hotel lt. jalan kramat penting, nomor l39vii: vii. pemohon permohonan nomor puu xii front pembela islam yang diwakili oleh: nama habib musin ahmad alatas pekerjaan ketua umum front pembela islam alamat jalan petamburan iii nomor tanah abang, jakarta pusat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk bhf fpi x1 tanggal november memberi kuasa kepada sulit, s.h., ari yusuf amir, s.h., m.h., syarief shebubakar, s.h., elly muzdalifah, s.h., fahri apriliansyah, s.h., novanto sumantri, s.h., dan mirza zulkarnaen, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum yang memilih domisili hukum pada bantuan hukum front bhf) jalan mampang prapatan iv, masjid hijriyahviii: selanjutnya keseluruhannya disebut sebagadapat ahli: permasalahannya apakah kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum pemilu) dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah pilkada) secara langsung? nomor tahun tentang pemda (sistem pilkada melalui dprd) dan undang undang nomor tahun mengatur terkait dengan sistem pemilihan kepala daerah yang menyatakan: pemilihan ataunomor tahun tentang pemd" angka nomor tahun' nomor tahu" pendapat ahli: pilkada belum disebut pemilihan umum pemilu), maka penyelenggaranya kpud bukan kpu prov kab kota) sebagaimana yang dimaksud uud nomor tahun tentang,pendapat ahli: pilkada belum disebut pemilu, maka sengketa hasil pilkada diajukan ma. putusan mahkamah konstitusi nomor puu pilkada termasuk rezim pemilu putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa "rezim" pilkada langsung walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk bukan merupakan rezim pemilu: tetapi secara substantif adalah pemilu, sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas asas konstitusional pemilu. putusan tersebut telah menggeser rezim pemilukada yang semula "abu abu" mendapatkan kepastian hukum sebagai bagian dari "rezim" pemilu. akibat putusan mahkamah konstitusi tersebut terbit ketentuan: pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu. nomor tahun penyelenggara pilkada adalah kpu (uu nomor tahun juncto penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilukada oleh dialihkan kepada paling lama bulan sejak ini diundangkan." nomor tahun ketentuan pilkada pemilpendapat ahli: pengaturan terkait dengan lembaga penyelenggara pemilu sebelumnya diatur dalam nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, kemudian telah direvisi dengan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu nomor tahun tentang penyelenggara pemilu pemilihan kepala daerahangka" angka ' penjelasan lengkap terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban kpu diatur dalam dan nomor tahun pilkada bukan rezim pemilu penyelesaian sengketa bukan wewenangxi putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi menyatakan, pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim pemerintahan daerah karena diatur secara khusus dalam uud sehingga tidak termasuk bagian dari pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud selain itu, mahkamah konstitusi menyatakan bahwa penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh mahkamah konstitusi adalah inkonstitusional. catatan: pilkada bukan rezim pemilu tidak terikat dengan sistem pemilihan langsung atau tidak langsung. kepala desa meskipun dipilih langsung bukan pemilu tetapi termasuk rezim pemerintahan daerah. amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi nomor12 sudah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.tentang hal tersebut semacam aturan peralihan) catatan: pilkada ma) yang berhijab oleh dapat hidup berlaku kembali karena sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi maka sudah seharusnya dijadikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hasil penghitungan pilkada. tidak perlu lagi merumuskan ketentuan peralihan seperti dalam amar putusannya tersebut. nomor tahun tentang pilkada sistem pilkada melalui dprd) angka .ndapat ahli: dibatalkan oleh perpu baru terjadi dalam sejarah indonesia, sebuah dibatalkan oleh perpu dalam hitungan jam. perpu nomor tahun tentang pilkada yang menghapus sistem pilkada langsung kpu berwenang?) angka perpu' perpu nomor tahupendapat ahli: sungguhpun disebut pilkada langsung, namun tidak berarti kpu berwenang menyelenggarakan pemilihan kepada daerah. putusan yang berlaku final dan mengikat telah memutuskan bahwa pilkada bukan rezim pemilu putusan nomor puu xi jadi kpu tidak lagi memiliki legal standing menyelenggarakan pemilihan kepada daerah. kpu bersifat nasional, bukan masuk pemerintahan daerah. putusan mahkamah konstitusi nomor puu menyatakan pilkada bukan pemilu tetapi rezim pemerintahan daerah, pilkada bukan pemilu meskipun boleh dilaksanakan langsung atau tidak langsung. (sama halnya dengan pilkades meskipun dipilih langsung, bukan rezim pemilu oleh karena pilkada bukan rezim pemilu melainkan rezim pemerintahan daerah uud, maka kpu yang bersifat nasional itu tidak lagi berwenang sebagai penyelenggaran pilkada, tidak lagi memiliki legal standi2.ua peraturan pemerintah pengganti undang undang, yakni perpu nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan perpu nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah , yang juga akan harus disahkan oleh dewan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam uud bahwpemohon memohonkhn nomor tln nomorpu nomor2 thn nomor tln nomor5589) bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian perpu nomor tahun (bukti dan perpu nomor tahun (bukti1hak dipilih yang dapat ditempuh pemohon sebagai warga negara indonesia yang non partisan dan imperial menurut undang undang dasar dan dijabarkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v hak untuk dipilih dari jalur independen (calon perseorangan)ohon ketika mengkaji perpu nomor tahun menemukan fakta fakta bahwa perpunya sanksi pidana politik uang: kejahatan yang mencederai demokrasi, seperti politik uang dan penyalahgunaan jabatan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas dan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan walaupun jual beli partai politik dilarang namun tidak dapat dijerat dan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupundengar dan, membaca kesimpulan para pemohon: duduk perkara permohonan nomor puu xiimengacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang menyatakan bahwa pilkada bukan termasuk rezim pemilu oleh karenanya bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi dalam menanganinya, kemudian dipandang memiliki implikasi terhadap konstitusionalitas kewenangan komisi pemilihan umum bersama kpu provinsi, kpu kabupaten kota dalam menyelenggarakan pilkada. pengaturan tentang komisi pemilihan umum kpu) dalam konstitusi terdapat pada selanjutnya pada dikatajika kita melihat pada dan dikaitkan dengan dan dapat dikatakan bahwa kpu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan umum yangperpu nomor tahun yang tidak demokratis tersebut menyebabkan calon terpilih adalahperpu nomor tahun hanya akan mendorong dan melegitimasi keterpilihan calon yang memiliki uang dan atau jabatan. seorang calon terpilih yang melakukan politik uang dapat didiskualifikasi apabila terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. jadi disebabkan tidak ada sanksi pidana sebagai materil untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka sanksi administrasi diskualifikasi calon sebagaimana dimaksud dalam perpu nomor tahun juga tidak dapat dilakukperpu nomor tahun yang seolah olah melarang jual beli dukungan partai politik namun tidak ada sanksi pidananya sama saja melegitimasi jual beli dukungan partai politik. padahal dibutuhkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu sebagaimana dimaksud sebelum menjatuhkan sanksi administrasi pembatalan. hal tersebut menyebabkan suatu mimpi dan keniscayaan bagi para pemohon untuk diusung oleh partai politik dikarenakan partai politik yang ada, akan mendukung calon yang mampu secara finansial saja dan punya kemampuan membeli dukungan dari partai politik. ketentuan perpu nomor tahun yang melarang jual beli partai politik namun pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada materil sanksi pidana yang berimplikasi kepada pembatalan calon terpilih. ketentuan sebagai berikut: menyatakandua hak tersebut sebagai berikut:dengan ketentuan perpuilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak jujur, tidak adil serta tidak demokratis. bahwa para pemohon menemukan fakta denganyang menetapkan perpu menjadi undang undang kelak mewarisi ketidakdemokratisan pengaturan perpu. dan1rpu nomor tahun bertentangan dengan uud dan perpu nomor thn tidak bertentangan dengan uud dengan uraian sebagai berikut: alasan filosofis bahwa secara yuridis filosofis undang undang dasar memberikan jaminan bagi semuasebagaimana ditegaskan dan undang undang dasar bahwa ada keterkaitan antara hukum dan kebijakan dengan dinamika sosial masyarakat, maka hukum harus memiliki spirit nilai nilai komunitas manusia yang berkeadilan yang: ini kerdakan dengan jelas antara empirical law and transiens "bertentangan dengan ketertiban umum atau kepatutan,bahwa apabila hukum positif yang sudah berlakusebagaimana dikemukakan oleh gustav radbruch bahwa', must yield justice. statutory lawlessness and supra statutory law' oxford journal legal studies, vol. nomor pp. hal (procedural rule law) dengan thick concept (substantive rule lawngkali kebijakan yang dibuat pemerintah dan dpr (open legal policy) mengakibatkan ketidakadilan yang bersifat sewenang wenang. menurut dicek kebijakan yang dibuat e.'( dicek, introduction the study the law the constitution (10th edn., pendiri negara ketika merumuskan bentuk negara adalah negara kesatuan (senheidstaat). oleh karena itu dibawah negara indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada onderstaat, akan tetap hanya ada daerah daerah pemerintahan belaka. pendiri negara menegaskan bahwa segala sistem pemerintahan dan hak hak asal usul harus diputuskan dengan mengingat dasar permusyawaratan. pendiri negara menjelaskan kedaulatan rakyat dalam majelis permusyawaratan rakyat dan pelaksanaan permusyawaratan daerah melalui dewan perwakilan daerah. hal ini dapat dilihat dalam pendapat yaminir. soekarno dalam pidato tanggal agustus juga mengulang kembali pentingnya dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan daerah. hal ini dapat dilihat dalam pidato ir. soekarnopendiri negara menghendaki demokrasi indonesia merdeka bukanlah demokrasi yang meniru barat, atau demokrasi ala manapun melainkan demokrasi permusyawaratan sebagaimana tertuang dalamuud khususnya tidak terlepas dari semangat dan kehendak besar bahwa presiden dan wakil presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat. apabila presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat maka gubernur, bupati, dan walikota juga dipilih secara langsung. bahwa rumusan yang disepakati bukan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis . artinya, kesepakatan pengubah uud terhadap rumusan tersebut menunjukkan bahwa demokratis tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan dibuat menjadi lebih luwes, lebih dinamis dengan menyerahkan pengaturan spesifik kepada undang undang yang mengaturnya. bahwa pengubah uud sudah mengalami perdebatan yang panjang ketika pada akhirnya harus memutuskan dan menyepakati bahwa rumusan . dipilih secara demokratis . perdebatan tersebut mengenai apakah . dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis atau . dipilih secara demokratis . namun pada akhirnya pengubah uud memilih dan menyepakati rumusan . dipilih secara demokratis bahwa pemohon dapat mengerti mengapa rumusan . dipilih secara demokratis disepakati oleh pengubah undang undang dasar dikarenakan alasan sebagai berikut: pengubah uud sadar betul keinginan pendiri negara yang tercantum dalam pembukaan uud yang menghendaki model dan bentuk demokrasi permusyawaratan dimana legitimasi keterpilihan kepala daerah bukan ditentukan oleh seberapa banyak dukungan atas suatu keterpilihan kepala daerah melainkan seberapa luas dalam melibatkan proses proses musyawarah mufakat dalam memilih kepala daerah tersebut. pengubah uud bukan hanya menghendaki demokrasi melalui pemilihan langsung melainkan mekanisme demokrasi yang lain seperti pemilihan oleh dprd, sepanjang mekanisme tersebut dilakukan secara demokratis. pengubah uud ingin pengaturan apakah pemilihan langsung atau pemilihan oleh dprd dalam memilih kepala daerah disnuhnya kepada pembuat undang undang sebagai sebuah pilihan kebijakan yang terbuka open legal policy) apakah akan dipilih pemilihan langsung atau pemilihan oleh dprd atau penetapan seperti jogjakarta. pengubah uud menyadari betul bahwa uud merupakan konstitusi yang luwes tidak rigid, berkembang mengikuti dinamika dan perkembangan zaman sehingga dapat menciptakan konstitusi yang hidup sesuai zaman living constitution). bahwa pemerintahan yang demokratis selalu memunculkan kreativitas dari para pembuat undang undang dalam mendesain demokrasi yang disesuaikan dengan semangat, kultur, corak, sejarah, dan ragam kepentingan masyarakat. bahwa sebagai open legal policy, presiden seharusnya memunculkan kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan pemilihan kepala daerah untuk dipilih langsung secara demokratis dengan membahas dan meminta persetujuan dpr. kreativitas presiden dapat ditunjukkan dengan memaksimalkan peran menteri dalam negeri sebagai wakil pemerintah dan mendorong fraksi fraksi dpr untuk menyetujui pemilihan kepala daerah untuk dipilih langsung secara demokratis. ditambah lagi presiden soesilo bambang yudhoyono memiliki kekuatan politik pendukung melalui fraksi partai demokrat yang paling dominan dpr ri. bahwa sebagai open legal policy, dpr dan atau presiden tidak dapat sewenang wewenang menggunakan hak subjektif yang dimiliki dalam melahirkan undang undang dan atau perpu. bahwa secara filosofis fungsi partai politik adalah mewakili dan meneruskan kepentingan penguasa dpr, ketika presiden lebih menggunakan jalan menerbitkan perpu, secara filosofis presiden telah gagal dalam menjalankan kapasitas sebagai presiden dan ketua umum partai demokrat. bahwa ketika ada kebijakan yang diambil dengan cara menggunakan diskresi kewenangan yang dimiliki, maka dalamnya terdapat potensi penyalahgunaan dari wewenang tersebut. bahwa secara yuridis dan undang undang dasar telah memberikan ketentuan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd. terkait dengan sifat kpu yang nasional, tetap dan mandiri, diatur pada nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang penyelenggara pemilunomor tahun dikatakan bahwa kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat hierarkis" dan pada dikatakan bahwa kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada bersifat tetap". maka jika kita mengacu pada aturan dalam konstitusi dan tentang pemilihan umum dapat disimpulkan bahwa keberadaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota adalah merupakan organ pemilu yang bersifat hirarkis, nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu. kesimpulan atas sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puusebagai organ pemilu yang nasional, mandiri dan tetap. berdasarkan penjelasan atas, diperkuat dengan putusan nomor puu x1 mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pilkada bukan merupakan bagian rezim" pemilihan umum, maka oleh karenanya penyelenggaraan pilkada yang masih menggunakan kpu provinsi, kpu kabupaten kota organ pemilu) dalam penyelenggaraannya adalah melanggar bertentangan dengan konstitusi. dan adalah bertentangan dengan uud kemudianguasa harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sertail. alasan perpu nomor tahun cacat formil dan materil alasan substantif perpu nomor tahun cacat formil dari sudut formal dan materiil, substansi yang diatur dalam perpu telah bertentangan dengan undang undang dasar antara lain: bahwa dari segi formal pembentukan perpu, perpu nomor tahun melanggar prosedur pembentukan perpu sebagaimana lazimnya, yaitu harus memenuhi unsur kepentingan yang memaksa. bahwa kepentingan yang memaksa , yang telah dimaknai dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puumenurut pemohon syarat tersebut tidak terpenuhi dikarenakan hal sebagai berikut: sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puuviii tertanggal februari seandainya perpu tersebut disetujui menjadi undang undang oleh dpr, maka perpu tersebut belum mampu menghasilkan produk hukum apapun. hal ini dapat dipastikan karena peraturan kpu berdasarksedangkan dpr dapat dipastikan tidak akan menyetujui suatu rancangan peraturan kpu yang diajukan sepanjang payung hukum yang menandainya peraturan kpu tersebut) yakni perpu nomor tahun tersebut belum disetujui dpr. artinya perpu nomor tahun tidak dapat dipakai segera, sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pemilu kpu) dan bawaslu, belum lagi bila melihat kondisi perseteruan dpr yang terbelah, walaupun sudah islah antara kubu kih dan kmp, bisa bisa pembahasan tentang perpu molor. bahwa pada faktanya tidak ada kebutuhan yang mendesak serta tidak adanya kekosongan hukum terkait pemilihan kepala daerah. pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. dalam undang undang tersebut sudah diatur mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih secara demokratis oleh dprdperpu nomor tahun mengakibatkan pemilihan kepala daerah langsung tidak dapat diselenggarakan.bisa diselenggarakan. perpu nomordisusun sudah sesuai dengan original intent dari pembuat undang undang dpr dan pemerintah). dikarenakan perpu belum mendapat persetujuan dari dpr maka dapat dipastikan peraturan kpu sebagai sebuah peraturan delegasi legal policy yang dimiliki presiden dan dpr telah mematikan dan menghidupkan putusan mahkamah konstitusi secara sewenang wenang bahwa tanpa disadari oleh presiden dalam membuat perpu nomor tidak memperhatikan dengan cermat terhadap hal hal prinsipil yang bukan domain presiden sebagaimana sebelumnya telah diatur dan sudah ada putusan mahkamah konstitusi tentang hak independen (calon perseorangan), yang bukan merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang undang (open legal policy) untuk menentukan hilangnya hak perorangan atau kembalinya hak perorangan untuk dicalonkan sebagai calon independen dalam pilkada sebagaimana telah diatur dalam putusan nomor puu v (tentang hak calon independen) yang menurut hemat kami presiden tidak boleh mengubah secara sewenang wenang terhadap setiap putusan yang bersifat final dan mengikat (inipun juga berlaku terhadap setiap tindakan dpr sebagai pembentuk undang undang), kalau hal ini dibiarkan bisa bisa presiden menghidupkan kembali setiap perkara yang telah dihapuskan oleh mahkamah konstitusi. putusan mahkamah konstitusi telah mengubah norma norma yang harus diikuti oleh pembentuk undang undang masa yang akan datang. pembentuk undang undang tidak dapat mematikan (menghapuskbegitu saja dan menghidupkan kembali putusan mahkamah konstitusi. aturan calon perseorangan dalam undang undang nomor tahun menurut pemohon merupakan aturan dagelan karena pada prinsipnya calon perseorangan sudah dimatikan hak konstitusionalnya untuk dipilih sejak awal. presiden seperti sinterklas dengan menerbitkan perpu nomor tahun dengan menghidupkan kembali calon perseorangan padahal sebelumnya presiden adalah malaikat pencabut nyawa yang telah mematikan hak konstitusional calon perseorangan yang lahir dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu (tentang hak calon independen. apabila tindakan pembentuk undang undang diperbolehkan dan memiliki hak untuk mematikan dan menghidupkan kembali secara sewenang wenang hak hak konstitusional yang dilahirkan dari putusan sebelumnya maka akan menyebabkan runtuhnya kewibawaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa presiden sudah menyetujui undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (mulai dari penerbitan surat presiden surprise) sampai dengan memberikan persetujuan dengan menandatangani ruu tersebut). bahwa sebagai open legal policy, pembentuk undang undang dalam hal ini presiden dan dpr sudah menyepakati bahwa pemilihan kepala daerah melalui pemilihan oleh dprd sebagai sebuah demokrasi perwakilan (participatory democracies). undang undang nomor tahun yang dibatalkan oleh perpu nomor tahun awalnya berasal dari hak inisiatif pemerintah presiden dan kementerian terkait) untuk mengajukan rancangan undang undang kepada dpr. presiden soesilo bambang yudhoyono menerbitkan surat presiden surprise) pada bulan desember untuk mengutus kementerian terkait memperjuangkan ruu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota oleh dprd yang diajukan. selain surprise, pihak pemerintah juga menyertakan naskah ruu dan naskah akademis ruu (sebagaimana terlampir). bahwa apabila presiden tidak menyetujui ruu pilkada seharusnya presiden dapat mencabut surprise yang sudah diterbitkan sehingga pembahasan ruu pilkada berhenti sebelum disetujui paripurna tanggal september namun tidak dilakukan oleh presiden. sebenarnya pencabutan surprisedilakukan presiden dalam hal rancangan undang undang bank tabungan pensiunan negara dan undang undang advokat. selain pencabutan surprise yang dapat dilakukan presiden atas penolakan suatu ruu yang sudah disetujui dpr menurut undang undang dasar yakni dapat dilakukan dengan tidak menandatangani pengesahan undang undang tersebut dalam waktu hari sebagaimana diatur dalam uud penolakan presiden tersebut pernah dilakukan oleh presiden megawati soekarnoputri dengan tidak menyetujui (empat) undang undang dengan tidak menandatangani pengesahan undang undang tersebut antara lain: undang undang nomor tahun tentang keuangan negara undang undang nomor tahun tentang advokat undang undang nomor tahun tentang penyiaran undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau. (empat) undang undang tersebut tidak ditandatangani oleh presiden megawati soekarnoputri karena mendapatkan penolakan keras dari masyarakat atau elemen elemen dalam masyarakat. pada faktanya presiden soesilo bambang yudhoyono menyetujui dan menandatangangubernur, bupati, dan walikota secara demokratis oleh dprd. perpu hanya mencantumkan undang undang nomor tahun tidak mencantumkan undang undang terkait lainnya. bahwa dasar mengingat perpuperpuperpuharusnya perpuagung dan pengadilan tinggi perpu nomor tahun memberikan dan mengalihkan kewenangan kepada mahkamah agung dan pengadilan tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, namun tidak mencantumkan: perpu nomor tahun telah menujukkan superioritas lembaga kepresidenan atas lembaga negara independen penyelenggara pemilu perpu nomor tahun mengatur keberadaan dan wewenang lembaga negara komisi pemilihan umum. prof. bagi manan berpendapat perpu tidak boleh mengatur keberadaan dan wewenang lembaga negara, dan hanya boleh mengatur ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. bagi manan, beberapa masalah hukum tata negara indonesia, pembatasan materi perpu dalam penyelenggaraan pemerintahan saja adalah hal yang sangat fundamental untuk menjaga keberlangsungan check and balances. apabila presiden berwenang untuk menetapkan perpu terhadap lembaga negara lainnya termasuk komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu yang lahir dari uud maka esensi independen dari lembaga penyelenggara pemilu akan hilang. lembaga kepresidenan akan superior atas lembaga negara lainnya termasuk superior atas lembaga tinggi negara dan pada akhirnya akan menciptakan kediktatoran konstitusi. hal yang sangat logis dalam penalaran hukum bahwa materi substansi perpu hanya mengatur penyelenggaraan pemerintahan eksekutif saja. hal tersebut untuk menghindari memaknai substansi materi perpu adalah materi substansi undang undang yang tak terbatas. perpu yang ditak terbatas rentan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse power). alasan substantif perpu nomor tahun cacat materil yang mengakibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak demokratis, tidak jujur, serta tidak adil para pemohon melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perpu nomor tahun dan menemukan fakta pengaturan dalam perpu nomor tahun dapat menyebabkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak demokratis. apabila perpu ini pun disetujui oleh dpr sebagai undang undang pun maka pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tetap tidak demokratis. mengingat pembahasan yang akan diajukan presiden dpr terkait perpu hanyalah pembahasan menyangkut persetujuan (ditolak atau diterima) bukan terhadap substansi perpu itu sendiri. sehingga walaupun perpu ini disetujui jadi undang undang, tetap saja akan membiarkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak demokratismensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapsanksi pidana yang dapat menjerat pelaku jual beli dukungan partai politik yang diatur dalam perpu. sehingga akan terjadi kondisi terhadap pidana jual beli dukungan partai politik tidak dapat diproses. perpu nomor tahun telah menimbulkan ketidakpastian hukum dimana didalam perpu diatur larangan jual beli dukungan partai politik namun tidak diatur sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan pidana jual beli dukungan partai politik. sehingga praktik jual beli dukungan partai politik tidak dapat diproses secara hukum. syarat perbaikan demokrasi sebagaimana semangat lahirnya perpu ini tidak terpenuhi karena salah satu perbaikan demokrasi berupa jual beli dukungan partai politik tidak dapat diproses secara hukum mengingat tidak ada sanksi pidana yang digunakan untuk memutus pidana jual beli dukungan partai tersebut tidak ada sanksi pidana bagi pidana politikperpu nomor tahu. dengan tidak adanya sanksi pidana politik uangsemua penyelenggara pemilu dapatmenghilangkan hak partai politik yang tidak mempunyai kursi dprd untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan walikota menyatakannerap dasar pertimbangan ini pula yang membuat mahkamah dalam memutus perkara nomor puu xi dengan mengabulkan seluruhnya permohonan para pemohon. dalam hal kewenangan kpu dalam menyelenggarakan pilkada telah melanggar prinsip dari apa yang telah dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii karena konstitusi telah mengatur secara limitation bahwa kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota hanya untuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih dpr, dpd, presiden, dan wakil presiden, serta dprdmenyatakancalon dan hak untuk diusung bagisabtu dan minggu tersangka yang sedang ditahan harus dibebka menyatakan bahwa hari adalah hari kerja. ketentuan hari tersebut juga berlaku secara lex specialis dalam proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu, penyidikan kepolisian dan penuntutan kejaksaan. apabila dalam proses penyidikan ada tersangka yang ditahan maka tersangka tersebut harus dibebaskan pada hari sabtu dan minggu. tersebut berpotensi memberikan celah dan kesempatan kepada tersangka untuk melarikan diri:suara kpu provinsi, yang pada faktanya penyerahan kotak suara tersebut cukup dilakukan: oleh bawaslu kabupaten kota dan bawaslu provinsi. apabila panwascamperpu nomor tahun telah memperlemah keberadaan bawaslu undang undang nomor tahun secara spesifik telah mencabut tugas, kewenangan, dan kewajiban penyelenggara pemilu dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. penyelenggara pemilu berdasarkan nomor tahun adalah kpu dan jajarannya serta bawaslu dan jajarannya. perpu nomor tahun hanya menghidupkan kewenangan kpu dan jajarannya serta bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, panwascam, ppl. perpu nomor tahun menghilangkan peran bawaslu sebagai puncak tertinggi dalam pengawasan pemilu, lain pihak perpu memberikan peran kpu dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. peran bawaslu dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sangat strategis terkait hal hal berikut: membuat kebijakan dan strategi pengawasan yang seragam untuk pengawas pemilu seluruh indonesia menyusun dan menetapkan program teknis pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan mengkoordinasi dan memantau tahapan penyelenggaraan pemilihan melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan memfasilitasi pelaksanaan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dalam melanjutkan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota tidak dapat melanjutkan pengawasan tahapan pemilihan secara berjenjang: dengan hilangnya peran bawaslu maka hal hal yang sangat strategis atas tidak dilaksanakan. hal tersebut sama saja memperlemah keberatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikotbahwa menegaskan bahwa yang melaksanakan kampanye pemilihan. , dan kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh apbn? apabila dibiayai oleh calon, bagaimana mekanisme: dan kegiatan lain, demi kepentingan calonyang menyatakan: kampanye yang dilaksanakan melalui difasilitasi oleh.::mpanye dilarang melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalanyang tidak dapat dijerat sanksi pidanayang tidak dapat dijerat sanksi pidana tersebut berpotensi membuat pemilihandilakukan petahanalikota perpulikota sebagai berikut: tugas dan wewenang tugas dan wewenang keterangan bawaslu provinsi panas kabupaten kota huruf huruf mengawasi tahapan mengawasi tahapan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan huruf tidak ada pemilihan diwilayah pemilihan yang meliputi: kewenangan panas provinsi yang meliputi: pemutakhiran data kabupaten kota pemutakhiran data pemilih berdasarkan untuk mengawasi pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan hasil data kependudukan penetapan daftar pemilihan bupati dan dan penetapan daftar pemilih sementar sementara daftar pemilih tetap, walikota. dan daftar pemilih pencalonan yang tetap: berkaitan dengan tanpa adanya pencalonan yang persyaratan dan tata pengawasan rama berkaitan dengan cara pencalonan, saja membiarkan persyaratan dentata proses dan penetapan pelanggaran dan atau cara pencalonan calon: kejahatan terjadi. gubernur, pelaksanaan proses penetapan kampanye: calon gubernur: perlengkapan pemilihan penetapan calon dan mendistribusikannya: gubernur, pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara dan kampanye: penghitungan suara pengadaan logistik hasil pemilihan: pemilihan dan mengendalikan mendistribusikannya: pengawasan seluruh pelaksanaan prosespenghitungan penghitungan dan suara: pemungutan suara penyampaian surat dan penghitungan suara dari tingkat tps suara hasil pemilihan: sampai ppk, pengawasan seluruh proses rekapitulasi proses penghitungan suara yang dilakukan suara wilayah oleh kpu provinsi, kerjanya, kabupaten, dan kota proses rekapitulasi dari seluruh suara dari seluruh kecamatan, dan kabupaten kota yang .pelaksanaan dilakukan oleh kpu penghitungan dan provinsi, pemungutan suara .pelaksanaan ulang, pemilihan penghitungan dan lanjutan, dan pemilihan pemungutan suara susulan, ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan: dan .proses penetapan hasil pemilihan gubernur,"bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan dikatakan bahwa perpu memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (hierarki) dengan undang undang. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dalam konklusinya mahkamah menyatakan berwenang menangani pengujian peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu)likotapu nomor tahun memberikan batasan bagi peserta pemilihan yang mencari keadilan pengadilan tinggi dan mahkamah agung. seratus). dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii menyatakandapatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam perpu nomor tahun sehingga ini berpotensi merugikan peserta pemilihan yang ingin mencari keadilan pengadilan tinggi dan mahkamah agung. penggunaan frasa kata undang undang ini dalam perpu nomor tahun ada beberapa ketentuan dalam perpu yang menggunakan frasa kata undang undang ini , yaitu:uh juta rupiah) dan paling banyak rp600. (enam ratus juta rupiah).hwa penggunaan frasa kata undang undang ini tidaklah tepat dikarenakan perpu nomor tahun belum dimintakan persetujuan dpr untuk menjadi undang undang. penggunaan frasa kata tersebut telah membingungkan pemohon yang mengkaji perpu. apalagi dalam beberapa ada penggunaan frasa kata yang benar yakni peraturan pemerintah pengganti undang undang ini , seperti dpenggunaan bahasa per undang undangan termasuk. penggunaan frasa kata dalam perpu harus merujuk pada lampirmbentukan peraturan per undang undangan, dimana dalam lampiran undang undang tersebut sudah dinyatakan bahwa frasa kata yang digunakan dalam perpu untuk merujuk ketentuan dalam perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang undang ini . hal ini dapat dilihat dalam lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan halaman huruf terkait dengan format rancangan peraturan pemerintah pengganti undang undang. sehingga penggunaan frasa kata undang undang ini tidak tepat menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan. alasan sosiologis perpu nomor tahun telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemilihan kepala daerah langsung perpu nomor tahun telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan perpu ini harus dimintakan persetujuan dpr pada masa persidangan berikutnya. dalam hal perpu ini ditolak oleh dpr, seluruh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung berdasar perpu ini harus dihentikan. sehingga kepastian keberlangsungan pemilihan kepala daerah langsung bagaikan bandul yang berayun kesana kemari tergantung pada pergulatan dan perdebatan dua kubu dpr yakni koalisi merah putih dan koalisi indonesia hebat. pemohon juga ingin mengutip peribahasa yang diungkapkan ahli prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m. sebagaimana tercantum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii untuk menggambarkan ketidakpastian pemilihan kepala daerah langsung dengan payung hukum perpu yang mengatakan atas tak berpuncak, bawah tak berakar, ditengah digesek kumbang. perpu ini sangat bergantung kepada kumbang manakah yang akan menggesek perpu ini apakah kumbang koalisi merah putih ataukah kumbang koalisi indonesia hebat. ketidakpastian hukum yang terjadi telah melanggar negara indonesia adalah negara hukum , danseandainya perpu tersebut disetujui menjadi undang undang, maka perpu tersebut belum mampu menghasilkan produk hukum apapun. hal ini bisa dipastikan karena peraturan kpudpr tidak akan menyetujui suatu rancangan peraturan kpu yang diajukan sepanjang payung hukum atas peraturan kpu tersebut yakni perpu nomor tahun tersebut belum disetujui dpr. perpu nomor tahun mengakibatkan pemilihan kepala daerah langsung tidak bisa diselenggarakandapat diselenggarakan. perpu nomor1 pemilihsusun sudah sesuai dengan original intent dari pembentuk undang undang dpr dan pemerintah). dikarenakan perpu belum mendapat persetujuan dari dpr maka bisa dipastikan peraturan kpu sebagai sebuah peraturan delegasi (klausul perpu nomor tahun yang tidak menyelesaikan masalah bahwa perpu nomor tahun menyatakan pada saat peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku, semua peraturan per undang undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan per klausul tersebut pada faktanya tetap tidak akan membuat tahapan penyelenggaraan pemilu dapat terselenggara, dikarenakan: materi perpu banyak yang berbeda dengan materi undang undang nomor tahun dan nomor tahun salah satu materi fundamental yang berbeda dan bertentangan sehingga tersebut tidak dapat digunakan adalah syarat dukungan (threshold) partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan kepala daerah. dalam dan disebutkan syarat minimal dukungan adalah kursi dprd atau perolehan suara sah pada pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd sedangkan syarat minimal dukungan menurut perpu nomor tahun adalah kursi dprd atau perolehan suara sah pada pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. materi perpu yang berbeda dan bertentangan dengan dan sehingga klausul tidak dapat diterapkan adalah prosedur penanganan pelanggaran pemilihan. dalam dan yang diturunkan dalam peraturan bawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyebutkan pengawas pemilu memiliki waktu hari untukpemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan perpu nomor tahun mengatur pengawas pemilu hanya memiliki waktu hari untuk menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah. bahwa dikarenakan peraturan bawaslu juga harus dikonsultasikan kepada dpr untuk dimintakan persetujuan dpr sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang menyatakan peraturan bawaslu ditetapkan setelah berkonsultasi dengan dpr dan pemerintah, mengakibatkan peraturan bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilihan berdasarkan perpu yang belum disetujui dpr tersebut juga tidak akan disetujui dpr. kekosongan hukum peraturan kpu dan peraturan bawaslu yang sesuai dengan ketentuan perpu nomor tahun mengakibatkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak dapat diselenggarakan. konsideran menimbang perpu nomor tahun tidak mencerminkan adanya kesetaraan apa yang ingin atasi. konsideran menimbang perpu nomor tahun terdiri dari,rcatat pada lembaran negara republik indonesibukti p.i) terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (bukti"dari konsideran menimbang tersebut tidak tergambar kondisi apa yang harus atasi dengan segera. apabila kondisi yang harus diatasi dengan segera menurut presiden adalah penolakan dari rakyat, maka dapat dipastikan setiap undang undang yang mendapatkan penolakan dari masyarakat dari kebijakan yang tidak populer maka harus dikeluarkan perpu. misalkan ketika pemerintah dan dpr menyetujui kebijakan menaikan harga bbm dalam undang undang apbn perubahan tahun masyarakat ketika itu menolak kenaikan harga bbm tersebut karena akan membebani ekonomi dan daya beli masyarakat. namun pada saat itu presiden soesilo bambang yudhoyono tidak mengeluarkan perpu untuk membatalkan kenaikan harga bbm. masyarakat yang menolak pilkada oleh dprd pun belum sampai pada taraf menggangu pemerintahan atau melumpuhkan pemerintahan misalnya sudah menduduki gedung mpr dpr seperti ketika reformasi sehingga timbul kepentingan yang memaksa. aksi masyarakat menolak pilkada oleh dprd pun masih terbilang tertib dan tidak menggangu keamanan karena aksi aksi yang dilakukan lebih pada aksi intelektual. sehingga benarkah hipotesa yang mengatakan bahwa presiden soesilo bambang yudhoyono terganggu dan resah dengan masyarakat yang melontarkan celaan (bullying) presiden dan keluarganya sosial media. setiap kebijakan tidak pro rakyat atau tidak populer diputuskan presiden dan dpr pasti akan mendapatkan reaksi penolakan dari rakyat. penolakan tersebut sangatlah wajar ditengah iklim kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar apabila setiap penolakan masyarakat harus direspon berlebihan dengan mengeluarkan perpu, tentu akan sangat banyak perpu yang diterbitkan karena hampir dipastikan setiap kebijakan yang diputuskan adalah kebijakan yang tidak populer bagi masyarakat. tentu saja setiap periodisasisiap siap tidak populer mata rakyat dikarenakan kebijakan yang diambil. penerbitan perpu dilatarbelakangi presiden soesilo bambang yudhoyono yang mendapat celaan (bullying) sosial media dan untuk menghadapi bali democracy forum. sudah menjadi pembicaraan publik bahwa penerbitan perpu tidak terlepas dari kepentingan pribadi presiden soesilo bambang yudhoyono untuk menghindari celaan dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam sosial media dan celaan dunia internasional dalam bali democracy forum. hasta twitter shame you sby yang mencapai ribu kicauan membuat presiden soesilo bambang yudhoyono resah (bukti dan bukti video). selain itu event bali democracy forum yang diselenggarakan bali tanggal oktober menjadi pemicu supaya presiden soesilo bambang yudhoyono tidak mendapat sorotan dunia internasional. perpu nomor. tahun dan perpu nomor tahun demi mengakomodir kepentingan partai demokrat dan sikap pribadi soesilo bambang yudhoyono sebagai ketua umum partai demokrat. sudah menjadi fakta yang terkuak publik bahwa penerbitan perpu tidak terlepas dari pernyataan soesilo bambang yudhoyono sebagai ketua umum partai demokrat youtube yang menginginkan dimasukkan perbaikan perbaikan pemilihan kepala daerah dalam ruu pilkada sebagaimana tertuang dalam video suara demokrat youtube. dalam video tersebut sby berulang kali menyatakan perbaikan terhadap pemilihan kepala daerah merupakan sikap dan pendapat partai demokrat serta sikap dan pendapat pribadi sby sebagai ketua umum partai demokrat (bukti video dan bukti video). berdasarkan video tersebut dan perpu yang diterbitkan sangat terlihat bahwa soesilo bambang yudhoyono tidak mampu melepaskan diri dari konflik kepentingan antara jabatan ketua umum partai demokrat dengan jabatan presiden dalam menerbitkan perpu. kesewenang wenangan yang dapat merugikan rakyat perpu menurut undang undang dasar merupakan jalan terakhir dalam kondisi genting dan memaksa. pemohon mencatat selamaperaturan pemerintah pengganti undang undang yang dikeluarkan: pusaran png ulang perpu nomor tahun tentang perubahan atas undang undang kamera tata eng kemanan perpu nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentangberlakunya undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial perpukaro taun tentang pemeran dawan perpu nomor tahun tentang perubahan keduerpupu nomor tahun tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi agreamor atu tong oom khusus bagi pua perpu nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang gang mer taman 1001anang ban spasi perpu nomor tahun tentang perubahan atas undang undang amor atu ong lembaga penamaan span perpu nomor tahun tentang jaring pengaman sistem aka aan perpu nomor tahun tentang perubahan keempat atas undang.gang nomer taun nang kotoran um|. tata cara perpajakan perrubahan atas undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji perpu nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang keimigrasiannomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota perpu nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pemerintahan dibawah presiden soesilo bambang yudhoyono yang paling banyak mengeluarkan perpu. dari perpu atas, mayoritas dilahirkan pada masa pemerintahan presiden soesilo bambang yudhoyono nomor presiden soesilo bambang yudhoyono menyelesaikan segala permasalahan lebih menggunakan pendekatan cara instan, misalnya ketika terjadi penangkapan terhadap ketua mahkamah konstitusi akil mochtar. presiden sby mengeluarkan perpu nomor tahun untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa mahkamah konstitusi. alasan presiden sby pada saat mengeluarkan perpu nomor tahun dilatarbelakangi untuk menyelamatkan kewibawaan mahkamah konstitusi paska ketua mahkamah konstitusi akil mochtar ditangkap oleh kpk. mahkamah konstitusi dikemudian hari membatalkan perpu nomor tahun ini. hak subjektif presiden dalam menilai kepentingan memaksa berpotensi disalahgunakan. apabila penggunaan hak subjektif tersebut dibiarkan tanpa adanya kontrol maka akan menimbulkan kesewenang wenangan. bisa dibayangkan apabila perpu yang dikeluarkan digunakan untuk membatalkan kuhp yang mengatur sanksi pidana bagi pembunuhan berencana. tentu atas dasar perpu yang membatalkan kuhpahnya seorang presiden untuk merencanakan pembunuhan massal terhadap seluruh rakyat indonesia. tindakan sewenang wenang tersebut menjadi tindakan legal dengan dipasangi perpu. perpu nomor tahun telah diskriminatif terhadap bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. bahwa perpu nomor tahun menghidupkan kembali kewenangan kpu namun tidak menghidupkan kembali kewenangan bawaslu. perpu nomor tahun mengatur tugas, kewenangan, dan kewajiban kpu dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota namun tidak ada yang mengatur tugas, kewenangan, dan kewajiban bawaslu dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. tanpa adanya pengawasan yang dilakukan bawaslu sama saja akan membiarkan kpu pusat tanpa adanya pengawasan. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyatakan secara spesifik tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu kpu dan bawaslu) dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu untuk pemilihan kepala daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sikap diskriminatif terhadap bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah dilakukan presiden soesilo bambang yudhoyono pada tanggal oktober dengan hanya mengundang ketua kpu namun tidak mengundang ketua bawaslu untuk dimintakan masukan terkait perpu. posisi bawaslu sebagai penyelenggara pemilu seharusnya tidak dipandang sebelah mata oleh presiden sehingga seharusnya bawaslu juga diundang untuk dimintakan pendapat terkait perpu. apalagi putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu sudah menegaskan posisi yang setara antara kpu dan bawaslu. akibat bawaslu tidak dimintakan pendapat oleh presiden sebelum perpu terbit, yakni tergambar dalam salah satu potensi sumber permasalahan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota depan berdasarkan aturan perpu tersebut adalah dengan diberikannya bawaslu kabupaten kota kewenangan untuk membatalkan calon bupati dan walikota yang hanya memiliki kewenangan rekomendasi saja banyak daerah sudah menimbulkan banyak permasalahan, yang dibuktikan dengan data dkpp terkait bawaslu kabupaten kota yang diberhentikan. apalagi bawaslu kabupaten kota yang bersifat hoc yang hanya bulan bekerja sebagai bawaslu, berpotensi melihat kewenangan untuk membatalkan calon bupati dan calon walikota sebagai lahan mata pencaharian baru dan negosiasi dengan calon bupati walikota tertentu untuk menjegal calon bupati walikota lainnya. kesiapan bawaslu terkait kewenangan sengketa pemilu tersebut perlu ditanyakan oleh presiden terlebih dahulu sebelum benar benar memberikan. kewenangan membatalkan calon bupati walikota kepada bawaslu kabupaten kota. ii. alasan pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberlakukan kembali undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun sepanjang untuk pemilihan kepala daerah permasalahan undang undang nomor tahun apabila dihidupkan kembali para pemohon sadar betul bahwa apabilaberlaku, maka mempunyai konsekuensi yuridis buat presiden untuk membuat perpu untuk menghidupkan kembali pemilukada, karena yang dicabut oleh perpu harus dihidupkan kembali memakai perpu dan maka presiden harus memilih diantara undang undang yang semuanya pernah dicabut oleh perpu dan perpu tahun nomor tahun nomor tahun dan nomor tahun mengingat pokok permasalahan awal adalah bermula dari disahkannya nomor tahun yang menghilangkan rezim pemilihan langsung, maka tidaklah masuk akal memberlakukan kembali nomor tahun untuk itu maka para pemohon coba menjelaskan kelemahan nomor tahun tersebut. pengaturan undang undang nomor tahun tidak demokratis. bahwa pemohon tidak setuju dengan berlakunya undang undang nomor tahun yang mengatur pemilihan kepala daeryang sudah dicabut oleh perpu nomor tahun untuk diputuskan sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah karena telah merugikan hak konstitusional pemohon (hilangnya hak independen) yang sudah dijamin oleh uud bahwa hak konstitusional pemohon dan seluruh rakyat indonesia untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota dirugikan dengan keberadaan undang undang nomor tahun padahal hak untuk memilih sudah diatur dalam instrumen hukum sebagai berikut: perubahan ketiga undang undang dasar negara republik indonesia yang menyatakan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . uud sudah menjamiarticle occur menyatakan yang menyatakan bahwa every citizen shall have the right and opportunity, without any distinctions mentioned articlewill universal and equal suffrage which shall held secret ballot, guaranteeing the free expression the will the electors. ketentuan yang terdapat occur tersebut yang dikemudian hari menjadi pemenuhan jaminan hak asasi manusia dibidang sipil dan politik indonesia sebagaimana tercantum dalambahwa para pemohon telah mengkaji undang undang nomor tahun dan menemukan fakta pengaturan dalam undang undang tersebutpermasalahan yang menyebabkan pemilihan kepala daerah oleh dprd menjadi tidak demokratis. fakta pengaturan yang tidak demokratis antara lain: tidak adanya perbaikan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah oleh dprd berdasarkan undang undang nomor tahun para pemohon menyadari seharusnya perbaikan demokrasi yang disampaikan presiden soesilo bambang yudhoyono sebagaimana diatur dalam perpu nomor tahun seharusnya juga diatur dalam undang undang nomor tahun perbaikan demokrasi tersebut seharusnya ditujukan bukan hanya untuk memperbaiki pemilihan langsung tetapi juga memperbaiki pemilihan oleh dprd. dengan tidak diatasnya perbaikan demokrasi tersebut sama saja membiarkan pemilihan kepala daerah oleh dprd berdasarkan undang undang nomor tahun menjadi tidak demokratis. perbaikan demokrasi dalam perpu nomor1 tahun yang juga seharusnya tercantum dalam undang undang nomor tahun yakni: tidak adanya uji publik dalam undang undang nomor tahun uji publik sebagaimana diatur dalam perpu nomor tahun seharusnya juga atur dalam undang undang nomor tahun tujuan uji publik tersebut agar calon kepala daerah yang buruk dapat dinilai oleh publik sehingga publik dapat mendorong dprd agar tidak memilih calon yang buruk ini. dengan tidak adanya uji publik telah membuat pemilihan kepala daerah dprd menjadi tidak demokratis dan telah mencederai asas demokratis sebagaimana dimaksud undang undang dasar kondisi tidak demokratis tersebut dapat digambarkan seperti peribahasa ibarat membeli kucing dalam karung , buruknya calon kepala daerah terpilih tidak dapat dinilai. maka penilaian anggota dprd kepada calon sebatas berapa banyak finansial yang akan diberikan calon kepada anggota dprd. tidak adanya larangan politik uang dan sanksi pidana politik uanglarangan politik uang dan sanksi pidana dalam undang undang nomor tahun bagi calon kepala daerah yang memberikan atau menjanjikan imbalan berupa uang dan atau materi lainnya kepada anggota dprd atau fraksi atau partai politik sama saja aturan tersebut telah membiarkan kejahatan politik terjadi. asas hukum sudah jelas melarang politik uang ini sebagaimana tertuang dalam asastidak adanya kewajiban akuntabilitas keuangan partai politik dan anggota dprd undang undang nomor tahun tidak ada pengaturan mengenai akuntabilitas keuangan partai politik pengusung dan anggota dprd sebelum dan sesudah pemilihan. hal tersebut dapat mengakibatkan praktik praktik suap yang terjadi dprd terkait pemilihan akan sangat sulit dideteksi. undang undang nomor tahun yang tidak mengatur akuntabilitas keuangan partai politik pengusung dan anggota dprd sebelum dan sesudah pemilihan sama saja membiarkan praktik praktik korupsi berkembang biak dan tumbuh subur. praktik praktik korupsi tersebut pada akhirnya akan mencederai asas demokratis sebagaimana dimaksud uud selain itu undang undang nomor tahun tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang saat ini sedang dilakukan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. pemilihan yang tidak demokratis bagi calon perseorangan salah satu hal mendasar dan fundamental pemilihan dprd menjadi tidak demokratis ditandai dengan hilangnya hak calon perseorangan untuk dipilih. pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih oleh dprd, membuat calon dari jalur perseorangan berpotensi tidak diperlakukan sama dengan calon yang diusung oleh partai politik khususnya terhadap keterpilihan dari calon perseorangan tersebut ketika harus bersaing dengan calon yang didukung mendapat kursi dprd. logika hukumnya adalah calon perseorangan tidak akan menang melawan calon yang diusung oleh fraksi atau gabungan fraksi dprd. bahwa ketika calon perseorangan mendapatkan dukungan dari masyarakat lebih dari jumlah suara partai politik yang mendapat kursi dprd namun dprd tidak memilih calon yang bersangkutan maka telah mencederai asas dipilih secara demokratis . demokratis harus diartikan bahwa calon yang dipilih adalah calon yang sesuai dengan corak, ragam, dan kepentingan masyarakat. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu dan nomor puu x sudah menanamkan filosofi mengapa calon perseorangan harus mendapat hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. harus ada asas fairness (keadilan) untuk memperlakukan calon perseorangan ketika dipilih oleh dprd. justru hak untuk dipilih secara demokratis bagi calon perseorangan sudah dirampas oleh partai politik yang ada dprdketentuan hukum positif juga mengatur perlindungan terkait hak asasi manusia. perlindungan hak asasi manusia untuk dipilih dan memilih diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia perubahan ketiga yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . kesempatan yang sama harus diartikan sebagai suatu keadilan bagi setiap warga negara. keadilan agar mendapatkan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintah dengan berkompetisi melalui pemilihan umum, juga diatur dalam judicial review perspective, )." (identitas pemohonketidaksamaan kedudukan dalam pemilihan dprd bagi calon perseorangan nyata nyata telah merugikan hak konstitusional calon perseorangan untuk dipilih. hal tersebut telah . tidak ada sistem pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah oleh dprd pemilihan kepala daerah oleh dprd berdasarkan undang undang nomor tahun sangatlah lemah dari sisi pengawasan. tidak adanya sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya kejahatan politik dan untuk menindak kejahatan politik pemilihan oleh dprd mengakibatkan hasil pemilihan yang tidak demokratis. tanpa adanya pengawasan suatu mekanisme pemilihan kepala daerah oleh dprd sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tidak bisa dikatakan memenuhi syarat demokratis. undang undang nomor tahun telah membuat kedudukan dprd dengan kepala daerah tidak sederajat legitimasi dprd yang dipilih langsung oleh rakyat membuat kedudukan dprd dengan kepala daerah tidak sederajat dan seolah olah kepala daerah adalah bawahan dari dprd. kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah berada bawah bayang bayang kekuasaan dprd. undang undang nomor tahun tidak sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah penerapan desentralisasi daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan pengambilan keputusan yang lebih demokratis. dengan desentralisasi terjadi pelimdari pusat kepada daerah. desentralisasi juga menunjukkan bangkitnya demokrasi tingkat lokal yang ditandai dengan adanya dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. dalam desentralisasi, tujuan pemilihan kepala daerah langsung bertujuan agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat. pembentukan undang undang nomor tahun didasari pada hak subjektivitas yang sewenang wenang bahwa presiden dan atau dpr dalam melahirkan undang undang perpu (legal policy) tidak boleh menggunakan hak subjektif secara sewenang wenang. penyalahgunaan wewenang secara jamaah yang dilakukan dalam menyetujui undang undang nomor tahun keadaan ini imbas dari kekecewaan terhadap kpu, bawaslu, dan mahkamah konstruksi dalam pemilu presiden dan wakil presiden. dan bagi presiden dalam menerbitkan perpu nomor tahun dilatarbelakangi kekecewaan presiden terhadap bullying media sosial. penyalahgunaan wewenang tersebut ditujukan demi kepentingan pribadi dan atau kepentingan kelompok. tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut yang dilakukan oleh presiden dan dpr dalam menyetujui nomor tahun dan ketika presiden menerbitkan perpu nomor tahun telah melanggar sumpah janji sebagai anggota dpr dan presiden. presiden telah melanggar sumpah janji yang diatur dalam uud ketika menyetujui nomor tahun dan menerbitkan perpu nomor tahun bukan dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara melainkan demi menyelamatkan citrainama baik pribadi. presiden telah melanggar sumpah janji sebagai presiden sebagaimana dimaksud dalam uud yang mengharuskan presiden mengutamakan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan pencitraan. sedangkan dpr telah melanggar sumpah janji sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang menyatakanperaturan per undang undang perpu yang lahir disebabkan penggunaan hak subjektif yang sewenang wewenang telah merugikan kepentingan bangsa dan negara. undang undang perpu yang merugikan kepentingan bangsa dan negara haruslah dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. bahwa para pemohon mengkaji formil dari pembentukan undang undang nomor tahun dan menemukan fakta bahwa undang undang nomor tahun lahir tidak terlepas dari penggunaan hak subjektivitas yang sewenang wenang dari pembentuk undang undang dpr. kesewenang wenangan tersebut ditunjukkan dan dibuktikan dengan perubahan sikap fraksi fraksi dpr yang pada tanggal februari mendukung pilkada langsung namun berbalik arah setelah mahkamah konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tanggal agustus perubahan sikap fraksi fraksi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: posisi februari posisi september pemilihan pemerintah, dpd, pemerintah, dpd, pemerintah, gubernur dan semua fraksi dan semua fraksi fraksi partai langsung demokrasi indonesia perjuangan f pdip), fraksi partai kebangkitan bangsa f pkb), fraksi hantidak ada tidak ada fraksi partai gubernur oleh demokrat f pd), dprd fraksi partai golkar f pg), fraksi partai keadilan sejahtera f pks), fraksi partai amanat nasional f pan), fraksi partai persatuan pembangunan f ppp), dan fraksi partai gerakan indonesia raya gerindra) pemilihan pemerintah dan pemerintah dan pemerintah, pdip, bupati semua fraksi semua fraksi dan hanura walikota kecuali pkb kecuali pkb dan langsung demokrat pemilihan pkb dan dpd demokrat dan demokrat, golkar, bupati pkb pks, pan, ppp, walikota oleh gerindra, pkb, dprd dan dpd sumber: diambil dari keterangan icw, harian kompas, dan kompas. com) perpu nomor tahun konstitusional atau tidak bertentangan dengan uud bahwa para pemohon setelah merenung dan mengkaji secara mendalam menemukan fakta bahwa perpu nomor tahun sebenarnya konstitusional atau tidak bertentangan dengan uud alasan konstitusional perpu nomor tahun konstitusional atau tidak bertentangan dengan uud sebagai berikut: perpu nomor tahun secara konstitusi memenuhi unsur kepentingan memaksa lahirnya sebuah perpu sebagaimana dimaksud dalam uud perpu nomor tahun lahir untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan pertentangan norma. dari keberadaan perpu nomor tahun dan undang undang nomor tahun perpu nomor tahun mengatur pilkada langsentangan dengan nomor tahun yang mengatur pilkada oleh dprd. dan perpu nomor tahun menghapus kewenangan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. lahirnya perpu nomor tahun memenuhi syarat prompt immediately atau sontak segera permasalahan ketatanegaraan yang harus dipecahkan yakni kepastian hukum dengan menghidupkan kembali pilkada langsung. paru kamar2 tata huruf perpu dprd provinsi mempunyai tugas dan nomor tahun wewenang: menghapus huruf membentuk perda provinsi bersama undang undang nomor gubernur: tahun tentang membahas dan memberikan persetujuan "pemerintahan daerah yang rancangan perda provinsi tentang apbd dprd lada. provinsi yang diajukan oleh gubernur, cube untuk memilih melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan apbd provinsi, dihapus: dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peratu huruf perpu dprd kabupaten kota mempunyai tugas nomor tahun dan wewenang: menghapus huruf membentuk perda kabupaten kota undang undang nomor bersama bupati wali kota: tahun tentang membahas dan memberikan persetujuan "pemerintahan daerah yang rancangan perda mengenai apbd dprd poabakagbengk kabupaten kota yang diajukan oleh memilih bupati walikota untu bupati wali kota, cc. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan apbd kabupaten kota, dihapus:: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan per undang undangan. ketentuan mengenai tata caraol pemtoneataunanta tatanan gea dimaksud pada diatur dalam peraturan dprd kabupaten kota tentang tata tertib. konsekuensi menyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan dan perpu nomor tahun sebagai berikut: prinsip dan semangat pilkada langsung terdapat dalam perpu nomor tahun sesuai dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat, pilkada bukan oleh dprd provinsi dan dprd kabupaten kota juga merupakan salah satu tafsiran dari pemilihan secara demokratis uud dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tidak berwenang untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota undang undang nomor tahun tidak dapat dihidupkan kembali dalam hal kewenangan dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota telah dihapus oleh perpu nomor tahun mahkamah konstitusi dapat menyatakan perpu nomor tahun konstitusional atau tidak bertentangan dengan uud maka secara contrary (berlawanan) dengan undang undang nomor tahunyang dicabut oleh undang undang nomor tahun yang inkonstitusional (berlawanan) dengan perpu nomor tahun makamenjadi konstitusional atau tidak bertentangan.selaras dan senapan dengan perpu nomor tahun yang dinyatakan konstitusional atauemberlakuan kembali nomor tahun juncto nomor tahun bahwa nomor tahun juncto nomor tahun memiliki nafas yang seirama dengan perpu nomor tahun yakni pilkada langsung. bahwa pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung mempunyai kelebihan antara lain: menurut jim schilder, kelebihan dari pemilihan kepala daerah sebagai berikut: menjadi barometer tren politik nasional pemilihan kepala daerah langsung memiliki arti penting karena peranannya bagi kehidupan demokrasi nasional yang lebih luas. beberapa pemilu kepala daerah terkini cina, jepang, jerman, nigeria, dan inggris menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dapat dijadikan tolok ukur gejala politik nasional: menunjukkan hal hal terpenting bagi pemilih kerap isu isu yang menyebar pada pemilu kepala daerah langsung mempengaruhi kehidupan sehari hari para pemilih: kadang kadang isu lokal bahkan merupakan persoalan terpenting bagi para pemilih. karakter persaingan antar partai dan calon beserta isu isu yang dimunculkan dapat menjadi indikator tentang masalah yang paling dipikirkan oleh pemilih: proses demokratisasi pemilihan kepala daerah dapat dijadikan batu pijakan menuju proses demokratisasi nasional yang menyeluruh, seperti yang terjadi pada pemilu lokal nigeria, tahun melibatkan kaum minoritas pemilu kepala daerah dapat sangat besar manfaatnya karena memberi ruangan bagi kaum minoritas tingkat nasional dalam kehidupan politik arena lokal: dan pembangunan sistem partai nasional pemilu kepala daerah juga memiliki korelasi yang agak rumit dengan sistem kepartaian dan pembentukan sistem partai tingkatigeria, misalnya, peraturan tentang pembentukan partai pada proses pemilihan kepala daerah pada telah sangat berpengaruh pada pembentukan sistem partai nasional negeri itu. jim schilder dikutip dari riyanto, s.h., m.h. buku menguak tabir sengketa pemilukada, jogjakarta ketika prio, hal. menurut prof. ramlan berbakti yang menyatakan demokratisasi berbagai belahan dunia ditandai oleh penyelenggaraan pemilihan umum prof. ramlan berbakti, perekayasaan sistem pemilu untuk membangun tata politik demokratis, jakarta: kemitraan, hal menurut freedom house, suatu negara dikatakan demokrasi apabila memenuhi indeks: ii. free and fair election, ii. open, accountable, and responsive government: iii. adanya promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, terutama hak hak sipil dan politik: iv. adanya masyarakat sipil maupun lembaga lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri society self confident citizens). (dikutip dari: template.cfm?page &year bahwa dengan dihidupkan kembali norma norma nomor tahun juncto nomor tahun mengembalikan marwah putusan mahkamah konstitusi dan hak calon perseorangan yang lahir dari putusan mahkamah konstitusi dikarenakan hal sebagai berikut: bahwa pengubah undang undang dasar menyadari bahwa pemilihan secara demokratis dapat diterjemahkan dalam pemilihan langsung atau pemilihan oleh dprd atau penetapan seperti jogjakarta. namun pembentukan undang undang perpu yang tidak mengikuti dan menafikan putusan mahkamah konstitusi telah membuat undang undang perpu menjadi tidak demokratis. open legal policy merupakan hukum acara yang mengikat pemerintah dan dpr, namun open legal policy juga harus memperhatikan putusan mahkamah konstitusi. terlalu lelah bangsa ini apabila ada sebuah legal policy yang tidak memperhatiksebelumnya dan harus diuji kembali berkali kali mahkamah konstitusi. sistem pembentukan peraturan per undang undangan indonesia bukan hanya semata mata berkiblat sistem anglo saxon yang menekankan pada hukum positif pembentuk undang undang melainkan juga mengadopsi sistem common law yang menekankan hakim bukan semata mata mengikuti hukumnya pembuat undang undang tetapi juga membuat hukum sendiri case law judge made law). menurut roscoe pound, putusan pengadilan harus dapat mengubah perilaku masyarakat dan memberikan pemahaman hukum yang benar law tool social engineering). pembentuk undang undang wajib menempatkan putusan mahkamah konsitusi sebagai preferensi pertama dalam membuat undang undang dibandingkan legal policy. apabila putusan mahkamah konstitusi telah melahirkan hak hak konstitusional termasuk putusan nomor puu v yang melahirkan hak calon perseorangan maka legal. policy presiden dan dpr dalam membuat undang undang dan presiden dalam melahirkan perpu tidak boleh secara sewenang wenang mematikan dan menghidupkan kembali hak konstitusional tersebut. pengaturan undang undang perpu yang demokratis apabila dalam pembentukannya memperhatikan putusan mahkamah konstitusi. bahwa memberlakukan kemberupakan hal yang terbaik dalam menyeimbangkan hak calon perseorangan yang lahir dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu v dan hak partai politik yang lahir dari legal policy presiden dan dpr. walaupun begitujuga mengandung kelemahan pengaturan yang perlu diperbaiki oleh pembentuk undang undang termasuk memasukkan perbaikan perbaikan demokrasi dalaerek terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: pt. sinar laut abadi, beralamat komplek pertokoan look jaya nomor jalan hayam buruk taman sari, jakarta barat selanjutnya disebut sebagai pemohon monarki amirudin kurniadi, tempat tanggal lahir jakarta, tanggal oktober agama budha, pekerjaan swasta, kewarganegaraan indonesia, beralamat jalan blimbing nomor kelurahan mangga besar, jakarta barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon il: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agustus dan september memberi kuasa kepada andreas eno tirtakusuma, s.h., m.h.: regina felicia karina, s.h: dipa kurniyantoro, s.h: ari kanchi sutomo, s.h: candra kawasan, s.h: bina ita happy, s.h dan yohanes, s.h, kesemuanya para advokat dan konsultan hukum pada kantor tirta mitra, berkantor kompleks bukan daan mogok baru, jalan utan jati blok nomor kalideres, jakarta bartentangpermohonan uji materiil adalah: uud perubahan ketig"uud perubahan ketiga juncto huruf undang undang nomor tahun pemohon bermaksud mengajukan uji materiil atas muatan dan atau bagian undang undang nomor tahun tentang merek terhadap uud perubahan kedua. il. tentang undang undang yang dimohonkan untuk diuji bahwa permohonan ini dimaksudkan agar muatan dan atau bagian undang undang nomor tahun tentang merek diuji karena telah merugikan hak konstitusional para pemohon, yaitu hak konstitusional yang diatur dalam uud perubahan kedua. muatan dan atau bagian undang undang yang dimaksud adalah: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ini merupakan kejahatan.", jakarta barat adalah sesuai dengan maksud dan tujuan lahirnberiwalaubaik pemohon maupun pemohon justru tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang merek. berdasarkan mana menyebabkan nama sinar laut abadi yang sudah sah sebagai nama pemohon dan terdaftar dalam daftar perusahaan (baik menurut ketentuan undang undang tentang wajib daftar perusahaan) ternyata dapat didaftarkan oleh pihak lainpemohon ii, tanpa perduli senjatanya nama sinar laut abadi sudah menjadi jati diri pemohon sebagai badan hukum. bahwa selain sebagai pendiri, pemegang saham dan direktur pemohon pemohon adalah pendiri dan pemilik kegiatan usaha (toko) yang benama sinar laut perkakas. bilpemohon (sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas benama sinar laut abadi)makkegiatan usaha (toko) yang benama sinar laut perkakas tersebut, oleh pemohon juga telah didaftarkameskipun undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan menentukan: pendaftaran dalam daftar perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha sesuai dengan bunyi konsideransnya huruf "" dan ketentpendaftaran dalam daftar perusahaan merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan" dan," tidak dilakukannya kewajiban mendaftar dalam daftar perusahaan sebagai kejahatan sesuai dengan ketentuan" dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ini merupakan kejahatan." tempat telah dilaksanakannya pendaftaran dalam daftar perusahaan tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil dengan berlakunya rumusan kata kata ".pokoknya atau." pada undang undang nomor tahun tentang merek, padahal jelas jelas adanya daftar perusahaan menurut undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan dimaksudkan untuk menjamin kepastian berusaha dan melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan merupakan kewajiban dengan ancaman pidana apabila tidak dilaksanakan. dengan berlakunya rumusan kata kata "pokoknya atau." pada undang undang merek, nama perusahaan yang sudah terdaftar dalam daftar perusahaan akan ditolak permohonan pendaftaran nama perusahaan tersebut oleh pemiliknya dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar (walaupun pendaftaran merek oleh pihak lain adalah setelah pendaftaran nama perusahaan dalam daftar perusahaan oleh pemilik perusahaan tersebut): hal demikian terjadi pada para pemohon, yang walaupun telah mendaftark dan mendaftarkan nama sinar laut perkakas sebagai nama kegiatan usaha (toko) milikbahkan meskipud" sebagai nama kegiatan usaha milik pemohon ii, tetapi permohonan nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas sebagai merek oleh para pemohon akan ditolak oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual dengan berlakunya rumusan kata kata ".pokoknya atau." pada undang undang merek, sebagaimana nyata dari penyataan direktur merek dalam suratnya tanggal januari nomor hkl42. yang kemudian dipertegas oleh direktur merek dalam angka surat direktur merek tanggal juli nomor hki. .hl06. bukti .e), yang menyatakan: untuk selanjutnya, sesuai dengan surat tertanggal januari direktorat merek mentalfakta sedemikian menunjukksinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas sebagai merek pemohon atau pemohon (karena, walaupun faktanya nama sinar laut abadipemohon (badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas), demikian juga nama sinar laut perkakasyang adalah nama kegiatan usaha (toko) milik pemohon ii. bahwa meskipun: berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman tanggal desember nomor c2 ht. th. bukti .c) dan berdasarknama sinar laut abadi telah disahkan dan disetujui sebagai nama pemohon sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas:untuk melaksanakan kegiatan usahanyapbb): dan meskipun: nama sinar laut perkakas sebagai nama kegiatan usaha (toko) milikmaret dengan nomor pendaftaran bukti sebagai nama kegiatan usaha milik pemohon ii: untuk melaksanakan kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas,u1997a), tetapi dengan adanya pero00150596, dan nomor idm000150593, merek sinar laut abadi, sinar laut perkakas, persamaan pada pokoknya dengan merek sinar laut daftar nomor idm000150583." menjadi dasar melaporkannya pemohon oleh tuan hartono fachrudin kenari polda metro jaya seolah olah pemohon (karena menjalankan kegiatan usaha dengan nama sinar laut abadi dan sinar laut perkakas) telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan undang undang merek (sebagaimana ternyata dalam surat laporan polisi tanggal maret nomor polisi: lp k i1 spk unit berdasarkan mana pemohon kemudian harus menjalani pemeriksaan polda metro jaya): walaupun kewajiban kewajiban menurut ketentuan undang undang telah dilaksanakan oleh para pemohon dalam menjalankan kegiatan usaha dengan nama sinar laut abadi dan sinar laut perkakas, termasuk untuk mendapatkan pengesahan persetujuan dari menteri yang berwenang, mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan dengan memperoleh terlebih dahulu ijin usaha berupa surat ijin usaha perdagangan, ternyata para pemohon (khususnya pemohon ii) dapat dilaporkan seolah olah pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan undang undang merek dan harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang dalam hal ini pemeriksaan polda metro jaya, dan yang hingga hari ini pemeriksaan pendidikannya masih berjalan tidak belum diperintahkan dihentikan, menunjukkan berlakunya ketentuan tersebut yang berbunyi", telah merugikan hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin, oleh uud perubahan kedua. singkatnya, tentang hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dapat dijabarkan dengan table berikut: kewajiban hak konstitusional yang dirugikan deskripsi dasar hukum hasil pelaksanaan tujuan memilih nama pemohon dan peraturan pemerintah surat keputusan menteri| sebagai jati diri pemohon dengan berlakunya penjelasan pengurus dan mengurus nomor tahun tentang pemakaian kehakiman tanggal dalam bentuknya berwujud huruf nomor pengesahan persetujuan nama nama perseroan terbatas desember nomor c2 | badan hukum privat tahun tentang merek, sinar laut abadi (sebagai badan ht. th. perseroan terbatas yang berdasarkan mana menyebabkan hukum privat berbentuk perseroan peraturan pemerintah nomor bukti .c) penting artinya hari pemohon nama sinar laut abadi yang sudah terbatas, sebagaimana tertuang tahun tentang pemakaian nama dalam lalu lintas sah sebagai nama pemohon dan dalam akta pendirian atau akta perseroan terbatas surat keputusan menteri perdagangan (vide terdaftar dalam daftar perusahaan anggaran dasar berikut peraturan pemerintah nomor hukum dan hak asasi konsideran huruf peraturan (baik menurut ketentuan perubahannya) tahun tentang pemakaian nama manusia tanggal pemerintah nomor tahun perseroan terbatas ataupun perseroan terbatas ah. tahun tentang pemakaian wajib daftar perusahaan) ternyata meta nunda nama perseroan terbatas) dapat didaftarkan oleh pihak lain huruf nomor tahun bukti .e) sebagai merek menurut nomor tentang perseroan terbatas tahun tentang merek tanpa huruf nomor lagi memerlukan persetujuan dalam tahun tentang perseroan bentuk apapun dari pemohon atau terbatas dari pemohon ii, tanpa perduli senjatanya nama sinar laut abadi mengurus pendaftaran pemohon nomor tahun tentang| tanda daftar perusahaan menjamin perkembangan dan sudah menjadi jati pemohon dalam daftar perusahaan perseroan terbatas tanggal januari kepastian berusaha bagi sebagai badan hukum sehingga dengan nomor pendaftaran dunia usaha (vide konsideran merugikan hak konstitusional para dan nomor tahun bukti .f) huruf nomor tahun pemohon atas kepastian hukum tentang wajib daftar perusahaan dalam rangka yang adil. nomor tahun tentang menjamin kepastian berusaha wajib daftar perusahaan (vide nomor tahun nomor tahun tentang perseroan terbatas dan nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan mengurus pendaftaran pemohon! nomor tahun tentang| tanda daftar perusahaan menjamin perkembangan dan berlakunya rumusan . pokoknya dalam daftar perusahaan perseroan terbatas tanggal jangan kepastian berusaha bagi atau. pada huruf dengan nomor pendaftaran dunia usaha (vide konsideran nomor tahun tentang mengurus kegiatan usaha (toko) dan nomor bukti p s.f). huruf nomor tahun merek menyebabkan hilangnya sinar laut perkakas milik tahun tentang wajib daftar dan dalam rangka kepastian hukum yang adil bagi para pemohon dalam daftar perusahaan tanda daftar perusahaan menjamin kepastian berusaha pemohon untuk dapat menggunakan perusahaan tanggal maret (vide nomor nama sinar laut abadi dan nama dengan nomor pendaftaran tahun sinar laut perkakas sebagai merek nomor tahun wajib bukti pemohon atau pemohon (karena daftar perusahaan mengurus ijin usaha sesuai dengan keputusan menteri surat ijin usaha perdagangan untuk dapat melaksanakan berlakunya ketentuan kegiatan usaha yang dilaksanakan perindustrian dan perdagangan tanggal januari kegiatan usaha merek telah merugikan hak oleh para pemohon. nomor mpp kep tanggal nomor pbv perdagangan, kegiatan konstitusional para pemohon atas oktober tentang ketentuan standar bukti .a), yang saat ini usaha jual beli barang atau kepastian hukum yang adil pemberian surat izin usaha perdagangan telah diperbaharui dengan jasa yang dilakukan secara sebagaimana dijamin oleh terbitnya surat ijin usaha terus menerus dengan tujuan uud perdagangan tanggal pengalihan hak atas barang perubahan kedua karena para september nomor ataujasadengan disertai pemohon (khususnya pemohon ii) atas nama imbalan atau kompensasi dapat dilaporkan seolah olah pemohon (pt sinar laut (vide angka jo. pemohon telah melakukan tindak abadi) bukti p 9b). angka keputusan menteri pidana sebagaimana dimaksud dan surat ijin usaha perdagangan perindustrian dan diancam dengan tersebut tanggal januari perdagangan nomor dan harus menjalani pemeriksaan nomor mpp kep tanggal oleh penyidik, yang dalam hal ini pku oktober tentang pemeriksaan polda metro jaya bukti .a), yang saat ini ketentuan standar dan yang hingga hari ini telah diperbaharui dengan pemberian surat ijin usaha pemeriksaan pendidikannya masih terbitnya surat ijin usaha perdagangan) berjalan tidak belum diperintahkan perdagangan tanggal dihentikan september nomor atas nama kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas milik pemohon bukti .a) tentang penjelasan huruf rumusan kata kata .pokoknya atau.", pada huruf dan undang undang merek bertentangan dengan uud perubahan kedua bahwa menurut ketentuan huruf mk, maka: dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: aa. materi muatan dalam dan atau bagian undang undang di anggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berikut diuraikan dengan jelas tentang berlakunya: uraian tentang penjelasan huruf undang undang merek bertentangan dengan uud perubahan kedua menurut penjelasan huruf undang undang merek, maka: yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah mama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam daftar umum merek b. penjelasan ini adalah penjelasan resmi atas huruf undang undang merek yang mengatur:memiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, pendirian pemohon maupun huruf undang undang perseroan terbatas. sehingga nama sinar laut abadi merupakan jati diri pemohon sebagai suatu badan hukum penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang merek, yang tertulisrumusan kata kata ".pokoknya atau." pada huruf undang undang nomor tahun tentang merek. ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang merek tersebut selengkapnya tertulis:b." undang undang nomor tahun tentang merek, yang tertulis" bahwa undang undang nomor tahun tentang merekmerupakan undang undang yang diundangkan setelah uud perubahan pertama tanggal oktober sehingga undang undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan mknjelasan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka: (vide konsideran huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas). iii.sebagai pemenuhan kewajiban pemohon menurut ketentuan undang undang perseroan terbatas dan ketentuan dan undang undadalah sesuai dengan maksud dan tujuan lakiiv. sebagai badan hukum, pemohon tidak pernah diminta persetujuan dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak manapun agar pihak tersebut dapat mendaftarkan nama sinar laut abadi sebagai merek miliknya, demikian juga pemohon tidak lemah diminta persetujuan dan tidak lemah memberikan persetujuan yang dimaksud. ternyata ada pihak lain tuan hartono fachrudin kenari) mengajukan permohonan pendaftaran nama sinar laut abadirtifikat merek nomor idm000165513 bukti .a) diterbitkan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran merek sinar laut abadi untuk kelas yang baru diajukan oleh tuan hartono fachrudin kenari pada tanggal oktober dengan kata lain lebih dari (sepuluh) tahun.e. sehingga walaupun telah memperoleh pengesahan dan menteri yang berwenang untuk menggunakan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon dan nama mana juga telah didaftarkan dalam daftar perusahaan, tempat pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil karena dengan berlakunya penjelasan huruf undang undang merek nama sinar laut abadi dapat didaftarkan oleh pihak lain tanpa memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari pemohon hal demikian menyebabkan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil (yang dijamin uud perubahan kedua) menjadi dirugikan. vi. meskipun nama sinar laut abadi adalah nama pemohon tetapi sehubungan dengan penggunaan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon pemohon lah yang dijadikan terlahir dalam laporan polisi yang dibuat oleh tuan hartono fachrudin kenari polda metro jaya, sesuai dengan surat laporan polisi tanggal september nomor polisi lp k ix spk dan surat laporan polisi tanggal maret nomor polisi lp k spk unithingga karenanya bukan saja hak konstitusional pemohon yang dirugikan, tetapi hak konstitusional pemohon (yang adalah pendiri, pemegang saham dan direktur pemohon dan yang telah melaksanakan kewajibannya menurut undang undang dalam menggunakan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon atas kepastian hukum yang adil (yang dijamin uud perubahan kedua) juga menjadi dirugikan. walaupun, dalam menggunakan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon yaitu dengan: memperoleh pengesahan persetujuan dari menteri yang berwenang, dan men, memperoleh ijin usaha, berupa surat ijin usaha perdagangan yang untuk pertama kalinya tanggal januari nomor pb bukti .a) yang telah diperbarui sesuai ketentuan undang undang dengan surat lain usaha perdagangan tanggal september nomor bukti .b) yang berlaku saat ini, dalam menggunakan nama sinar laut abadi untuk menjalankan kegiatan usaha pemohon tetapi fakta fakta demikian tidak menyebabkan para pemohon dapat memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya penjelasan huruf undang undang merek. berdasarkan mana menyebabkan nama sinar laut abadi (yang sudah sah sebagai nama pemohon dan terdaftar dalam daftar perusahaan) dapat didaftarkan oleh pihak lain tuan hartono fachrudin kenari)dari pemohon iinama pemohon dan terdaftar dalam daftar perusahaan, tetapi dengan berlakunya penjelasan huruf undang undang merek, berdasarkan mana nama sinar laut abadi dapat didaftarkan oleh pihak lain, telah menimbulkan ketidakpastian bagi para pemohon dalam menggunakan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon dan dalam menjalankan kegiatan usaha pemohon sehingga hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil (sebagaimana dijamin uud perubahan kedua) telah dirugikan dengan berlakunya penjelasan huruf undang undang merek, sehubungan dengan masalah ini, pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal desember telah memutuskan dengan putusannya nomor merek pn. niaga. jkt. pst bukti .a) dengan menyatakan bahwa ". merek sinar laut abadi merupakan nama badan hukum penggugat pemohon )," dan menyatakan pendaftaran merek sinar laut abadi" nomor idm atas nama tergugat tuan hartono hartono fachrudin) batal dengan segala akibat hukumnya," putusan mana telah diperkuat dengan juncto: putusan mahkamah agung tanggal maret nomor pdt. sus bukti .b): berlakunya penjelasan huruf undang undang merek ternyata bukan hanya merugikan hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil, tetapi ternyata dapat merugikan siapapun yang telah menjadi badan hukum, sebagaimana dari penelusuran para pemohon didapatkan tuan hartono fachrudin kenari juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek sejahtera berkat mandiri pada tanggal juni yang kemudian telah disetujui dengan terbitnya sertifikat merek nomor dm000165611 bukti padahal sejahtera berkat mandiri adalah nama badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas didirikan oleh tuan karta biryani kenari dan tuan fery lando berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas sejahtera berkat mandiri tanggal januari nomor dibuat dihadapan mastani halim, s.h., notaris bogor bukti .a) yang telah mendapatkan pengesahan oleh menteri kehakiman pada tanggal februari bukti .b) (lebih dari (tiga) tahun sebelum tuan hartono fachrudin kenari tersebut mendaftarkan merek sejahtera berkat mandiri) berdasarkan surat keputusannya tanggal februari nomor ht. .th. bukti .b), dan padahal (dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek sejahtera berkat mandiri) tuan hartono fachrudin kenari tidak lemah memintakan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atau direksi pt. sejahtera berkat mandiri, disamping berlakunya penjelasan huni undang undang merek telah merugikan hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil, berlakunya penjelasan tersebut bertentangan dengan esensi ketentuan undang undang merek, sesuai dengan uraian sebagai berikut: penjelasan huruf undang undang merek berbunyi" sehingga dalamnya terdapat kata merek" dan kata daftar umum merek" dan ada rangkaian kata kata ".sebagai merek dan terdaftar dalam daftar umum merek." menurut angka undang undang merek, maka: merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf" dan rangkaian kata kata "sebagai merek dan terdaftar dalam daftar umum merek," maka dapat dipahami ada merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dan ada merek yang tidak terdaftar dalam daftar umum merek. daftar umum merek hanyalah untuk merek yang permohonan pendaftarannya disetujui oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. pemahaman sedemikian adalah sesuai dengan ketentuan: dalam hal ada keberatan dan keberatan tersebut tidak diterima: undang undang merek yang menyatakan:" undang undang merek yang menyatakan bahwa:" dalam hal tidak ada keberatan: dan dalam hal tidak ada keberatan . menurut undang undang merek, hanya merek yang terdaftar dalam daftar umum merek saja yang memiliki hak eksklusif: hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek" ii. dari uraian pada angka romawi atas, maka berlakunya penjelasan huruf undang undang merek tersebut tempat justru bertentangan dengan esensi ketentuan huruf undang undang merek, apabila mengingat huruf menyebabkan: dengan berlakunya penjelasan huruf undang undang merek maka syarat "kecuali alas persetujuan tertulis dari yang berhak" menjadi tidak diperlukan apabila badan hukum tersebut (atau yang berhak atas badan hukum tersebut) belum lemah mengajukan pendaftaran nama badan hukumnya sehingga belum terdaftar dalam daftar umum merek, walaupun nama badan hukum tersebut telah digunakan sebagai merek bagi badan hukum tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya (yaitu: tanda yang memiliki daya pembeda): apabila memang benar dikehendaki berlakunya penjelasan huruf undang undang merek yang memberikan batasan pada definisi badan hukum, maka batasan tersebut menjadi mubazir, karena sudah barang tentu apabila pemilik badan hukum mengajukan permohonan pendaftaran nama badan hukumnya sebagai merek miliknya kemudian disetujui sehingga terdaftar dalam daftar umum merek dan diterbitkan sertifikat mereknya, maka setiap pengajuan pendaftaran nama badan hukum tersebut oleh pihak lain dengan sendirinya akan ditolak menurut ketentuan undang undang merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum tersebut yang telah didaftarkan dalam daftar umum merek sebagai merek badan hukum tersebut. dengan kata lain, berlakunya penjelasan huruf undang undang merek menitipkan ketentuan huruf sepanjang pengaturan tentang. uraian tentangmenurut huruf undang undang nomor tahun tentang merek, maka:dari rumusan ketentuan huruf undang undang merek tersebut maka ada (dua) keadaan dimana direktorat jenderal hak kekayaan intelektual harus menolak permohonan suatu merek apabila: pertama, memiliki persamaan pada pokokatau kedua, memiliki persamaan pada. untuk keadaan yang kedua, para pemohon sependapat adanya penolakan permohonan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek pihak lain, karena itulah esensi dari adanya perlindungan terhadap merek yang terdaftar. tetapi para pemohon tidak sependapat dengan adanya penolakan permohonan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, apalagi apabila senjatanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain (yang sudah terdaftar terlebih dahulu) senjatanya penggunaannya telah lebih dahulu memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang undang daripada saat pendaftaran merek pihak lain tersebut: menurut penjelasan huruf undang undmerek, maka nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas (yang adalah nama kegiatan usaha para pemohon) menjadi memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama sinar laut mandiri dan nama sinar laut (yang telah terdaftar sebagai merek milik tuan hartono fachrudin kenari),faktanya:, pemenuhan kewajiban mana nyata nyata lebih dahulu dari pada pendaftaran merek sinar laut mandiri dan merek sinar laut, yaitu memperoleh pengesahan dan pertemuan dari menteri yang berwenang serta didaftarkan dalam daftar perusahaan. dengan berlakunya rumusan kata kata ". pokoknya atau." pada ketentuan huruf undang undang merek tersebut menyebabkan permohonan pendaftaran nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas sebagai merek milik pemohon atau pemohon akan ditolak dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (walaupun lebih duluan para pemohon dalam memenuhi kewajiban kewajiban menurut ketentuansahan kedua, menjadi dirugikan, berdasarkan maka fakta berikut: pemilihan dan penggunaan serta pendaftaran nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon sebagai nama badan hukum privat berbetuk perseroan terbatas adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas sehingga merupakan jati diri pemohon dan undang undang tentang perseroan terbatas: ii. nama sinar laut abadi telah disahkan dan disetujui oleh menteri yang berwenang sebagai nama pemohon (sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas) berdasarkan ketentuan undang undang perseroan terbatas, yaitupemohon memperoleh ijin usahanya bidang perdagangan yang pertama kali berupa surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pb u95 bukti .a) dan pemohon memperoleh ijin usaha bidang perdaganganipk bukti .b), sebelum pemohon ataupun pemohon mengajukan gugatan perkara merek pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, baik pemohon maupun pemohon belum lemah mengajukan permohonan pendaftaran nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas sebagai merek atas nama pemohon ataupun pemohon dan tempat nama sinar laut abadi kemudian telah didahului didaftarkan oleh pihak lain tuan hartono fachrudin kurniadi) sehingga telah terbit sertifikat merek nomor idm000165513 bukti .a), demikian juga tempat nama sinar laut perkakas telah didaftarkan dahulu oleh pihak lain yang sama tuan hartono fachrudin kurniadi) sehingga telah terbit sertifikat merek nomor vi. selain mengajukan permohonan pendaftaran merek sinar laut abadi sertifikat merek nomor idm000165513 bukti .b)) dan merek sinar laut perkakas (sehingga telah terbit sertifikat merek nomor idm tuan hartono fachrudin kurniadi juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek sinar laut mandiri dan merek sinar laut, permohonan pendaftaran mana juga telah disetujui oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual sehingga terbit sertifikat merek nomor idm000150454 bukti .d), nomor idm000150596 bukti .b), dan nomor idm000150593 bukti .c) (untuk merek sinar laut mandiri) dan sertifikat merek nomor idm000150583 (untuk merek sinar laut) bukti .e). vii. sertifikat sertifikat merek: nomor idm00165513 diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran merek sinar laut abadi untuk kelas permohonan mana yang diajukan pada tanggal oktober bukti .a): nomor idm000165507, diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran merek sinar laut perkakas untuk kelas permohonan mana yang diajukan pada tanggal oktober nomor idm000150454d): nomor idm000150596.b): nomor idm000150593r10.c), dansalah satu yang dimohonkan untuk diuji adalah penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang pengujian "penjelasan suatu dari undang undang (bukan nya sendiri) terhadap uud (sebagaimana salah satu maksud pemohon mengajukan permohonan ini) sudah pernah ada yang permohonannya1 dalam permohonan pengujian atas dan dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional terhadap uud perubahan ke amar putusan mahkamah konstitusi tanggal oktober nomor puu iii adalah sebagai berikut: mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian:hal tersebut, para pemohon mohon mahkamah konstitusi berkenan menerima permohonan ini, memeriksa, mengadili dan memutus seluruh permohonan para pemohon, termasuk atas penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang merek. nomor idm000150583e): dengan kata lain, sertifikat sertifikat merek tersebut diberikan sebagai persetujuan atas permohonan permohonan pendaftaran, yang seluruhnya baru diajukan oleh tuan hartono fachrudin kurniadi jauh hari,c dansetelah kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas milikmaret dengan nomor pendaftaran bukti dan setelah pemohon memperoleh ijin usahapk bukti .a), viii. setelah memperoleh persetujuan atas permohonan pendaftaran merek, tuan hartono fachrudin kurniadi kemudian mengemasi pemohon ii, bahkan melaporkan pemohon polda metro jaya seolah olah telah melakukan tindak pidana dalam menggunakan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas dan dalam menggunakan nama sinar laut perkakas sebagai nama kegiatan usaha (toko) milik pemohon ii: ix. karena adanya somasi tuan hartono fachrudin kurniadi kepada pemohon ii, terkait dengan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon (sebagai nama badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas)a) juncto nomor pdt. sus bukti .b)abadi sebagai nama badan hukum pemohon dalam perkara tersebutdengan kamarnya sebagai berikut: mengadili: dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: menyatakan tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan merek jasa, yang diterima oleh tergugat pada tanggal october dengan nomor agenda j00 menyatakan merek sinar laut abadi" merupakan mama badan hukum penggugat: menyatakan pendaftaran merek sinar laut abadi"merek sinar laut abadi" dengan nomor idm000165513 dan mencoret dari daftar umum merek, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. dalam konvensi: dalam provisi: menolak gugatan provisi penggugat konvensi datapokok perkara: menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya: dalam konvensi dan konvensi: menghukum tergugat konvensi penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (satu juta tiga belas ribu rupiah)putus oleh mahkamah agung pada tanggal maret dengan putusan nomor pdt. sus bukti .b), yang kamarnya sebagai berikut: mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: hartono fachrudin kenari, menghukum pemohon kasasi tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar rp. (lima juta rupiah)." demikian juga karena adanya somasi tuan hartono fachrudin kurniadi kepada pemohon bukti .a), terkait dengan nama kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas milik pemohon iic) juncto nomor pdt. susperkakas sebagai nama kegiatan usaha milik pemohon ii. dalam perkara tersebut,dengan amannya sebagai berikut: mengadili dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan nama sinar laut perkakas sebagai nama kegiatan usaha milik penggugat: menyatakan tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek tanggal oktober untuk permintaan merek jasa yang diterima oleh tergugat pada tanggal oktober dengan nomor agenda doo dan dalan mengajukan surat permintaan pendaftaran merek atas nama sinar laut perkakas untuk kelas kelas 07dan kelas menyatakan seluruh pendaftaran merek sinar laut perkakas termasuk yang telah disetujui dengan penerbitan sertifikat merekseluruh merek sinar laut perkakas" atas nama tergugat dan mencoret pendaftarannya dari daftar umum merek termasuk untuk kelas kelas kelas dan kelas nomor idm dalam rekonpensi: dalam provisi menyatakan tuntutan provisi penggugat rekonpensi tidak dapat diterima, dalam pokok perkaraatau penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar rp. (delapan ratus tiga belas ribu rupiah)."daftar dan diperiksa dan telah diputus oleh mahkamah agung pada tanggal juli sebagai perkara nomor pdt. sus dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi tuan hartono fachrudin kenari). xi. pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran merek sinar laut abadi tanggal september untuk kelas dengan nomor agenda j002008034387 (bukti .a) dan merek sinar laut perkakas tanggal september untuk kelas dengan nomor agenda j002008034385 bukti .b), permohonan pendaftaran merek mana yang hingga kini belum mendapat persetujuan tetapi juga belum dinyatakan ditolak, demikian tidak ada tanggapan dalam bentuk apapun atas permohonan pendapatan merek tersebut oleh para pemohon, tetapi direktur merek dalam suratnya tanggal januari nomor hki4. menyatakan bukti .d): merek sinar laut abadi, sinar laut perkakas, mempunyai persamaan pad penyataan direktur merek dalam surat tersebut kemudian dipertegas lagi oleh direktur merek dalam angka surat direktur merek tanggal juli nomor hkl4.hi1. bukti .e), bahwa. untuk selanjutnya, sesuai dengan surat terdengan adanya penyataan direktur merek bahwmandiri dan merek sinar laut, make meskipun senjatanya nama sinar laut abadi telah disahkan dan disetujui oleh menteri yang berwenang danpemohonbahwa ".merek sinar laut abadi merupakan nama badan hukum penggugat pemohon i)," demikian juga meskipun senjatanya nama sinar laut perkakas telahii,bahwa ".nama sinar laut perkakas sebagai nama kegiatan usaha milik penggugat pemohon ii)," tetapi karena berlakunya rumusan kata kata "pokoknya atau." pada huruf undang undang merek menyebabkan direktorat jenderal hak kekayaan intelektual harus menolak permohonan nama sinar laut abadi ataupun sinar laut perkakas sebagai merek milik pemohon atau pemohon karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek sinar laut mandiri dan sinar laut milik tuan hartono fachrudin kenari yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. padahal setelah memenuhi kewajiban kewajibannya para pemohon sesuai dengan undang undang yang berlaku, apalagi pemenuhan kewajiban mana telah dilakukan jauh hari sebelum adanya permohonan pendaftaran merek sinar laut mandiri dan sinar laut oleh tuan hartono fachrudin kenari dan diperkuat berdasarkan putusan pengadilan atas sengketa merek yang sudah terjadi, para pemohon seharusnya dapat memperoleh kepastian hukum yang adil sehingga sudah sepatutnya para pemohon dapat memperoleh persetujuan atas permohonan pendaftaran nama sinar laut abadi ataupun nama sinar laut perkakas, sekalipun nama nama tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek sinar laut mandiri dan merek sinar laut. berlakunya rumusan kata kata ".pokoknya atau." pada huruf undang undang nomor tahun tentang merek (yang menyebabkan direktorat jenderal hak kekayaan intelektual juga harus menolak permohonan suatu merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya) merugikan hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil para pemohon (yang dijamin oleh uud perubahan keduaserta menyatakan rumusan kata kata ".pokoknya atau." tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat uraian tentang undang undang nomor tahun tentang merek bertentangan dengan undang undang dasar perubahan kedua menurut undang undang nomor tahun tentang merek, maka, rupiah)." penjelasan undang undang nomor tahun tentang merek menyatakan: cukup jelas," tetapi mengacu pada penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentnomor tahun tentang merek, maka nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas akan dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama sinar laut mandiri dan nama sinar laut yang telah terdaftar sebagai merekpermasalahannya: bagaimana bila ternyata? dengan berlakunya ketentuan undang undang nomor tahun tentang merek menyebabkan para pemohon dapat dianggap telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dan diancam tersebut pada saat menggunakan nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas untuk menjalankan kegiatan usahanya (walaupun pelaksanaan kegiatan usahanya adalah dengan memenuhi kewajiban kewajibannya menurutbahan kedua, menjadi dirugikan, berdasarkan maka fakta berikut: i. pemohon adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas dengan nama sinar laut abadi. keberadaan pemohon sebagai badan hukum privat berbetuk perseroan terbatas dengan nama sinar laut abadi tersebut telah memperoleh pengesahan dan persetujuan oleh menteri yang berwenang (sesuai dengan ketentuan undang undang tentang perseroan terbatas): ii. nama sinar laut perkakas adalah nama kegiatan usaha (toko) milik pemohon ii:untuk melaksanakan kegiatan usahanya bidang perdagangan, baik pemohon maupun kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas telah memperoleh ijin surat ijin usaha perdagangan dari dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan perdagangan provinsi daerah khusus ibukota jakarta, yang rincian dari surat ijin usaha perdagangan masing masing adalah sebagai berikut: sinar laut abadi kegiatan usaha (toko) pemohon i): sinar laut perkakas milik pemohon ii: surat ijin usaha tanggal september tanggal september nomor perdagangan nomor alamat jalan hayam buruk rt r komplek pertokoan look jaya perusahaan jalan hayam buruk, rt. komplek pertokoan look jaya kel. mangga besar, km, tamansari, kel. mangga besar, kw, jakarta barat tamansari, jakarta barat nama monarki amirudin kenari monarki amirudin kenari pemilik ' penanggung jawab: alamat pemilik jalan blimbing nomor jalan. blimbing nomor rt rw penanggung ri rw kel. mangga kel. mangga besar, kec. jawab: besar, kec. tamansari, jakarta tamansari, jakarta barat barat nomor pokok wajib pajak kegiatan usaha: perdagangan barang perdagangan barang kelembagaan: distributor, eksportir, importir bidang usaha (sesuai kali jenis barang jasa bahan bangunan mur baut), alat alat teknik, alat pertukangan dagangan utama: pertukangan bor gergaji martil obeng) sebelumnya, untuk pertama kalinya, pemohon memperoleh ijin usaha dengan surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pb bukti .a) dan pemohon memperoleh ijin usaha perdagangan untuk kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas miliknya dengan surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pk bukti .a). ditinjau dari bidang usaha berdasarkan masing masing, para pemohon tetap konsisten dengan kegiatan usahanya.pemohon surat ijin usaha perdagangan tanggal surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pjj september nomorbaut jenis barang jasa dagangan utama: bahan dan skrip bangunan mur baut), alat pertukangan bor gergaji, martil, obeng)kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas milik pemohon ii: surat ijin usaha perdagangan tanggal surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor september nomor pk ialat jenis barang jasa dagangan utama: alat alat perlu tangan teknik, alat pertukangan pengurusan surat ijin usaha perdagangan sup) oleh para pemohon tidak lain adalah untuk memenuhi kewajiban agar pemohon demikian juga agar pemohon dengan kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas miliknya, dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan,(vide angka juncto angka). hal demikian sebagaimana disyaratkan ketentuan:" vi. keterangan tentang bidang usaha yang disebutkan dalam surat ijin usaha perdagangan untuk pemohon baik yang untuk pertama kali maupun yang berlaku saat ini, adalah sesuai dengan dan sebagai ijin usaha untuk melaksanakan maksud dan tujuan pemohon berdasarkan anggaran dasar pemohon dengan perbandingan sebagai berikut: maksud dan tujuan pemohon maksud dan tujuan pemohon menurut akta perseroan terbatas menurut akta berita acara sinar sinar laut abadi' tanggal jangan laut abadi tanggal agustus yang nomor juncto akta dibuat hadapan buniarti tjandra, sh, perseroan terbatas perubahan anggaran notaris jakarta, yang telah mendapat dasar sinar laut abadi" tanggal persetujuan dari menteri hukum dan hak september nomor dibuat asasi manusia berdasarkan surat hadapan buniarti tjandra, sh, notaris keputusannya tanggal november jakarta, yang telah memperoleh nomor ahu .ah. tahun pengesahan oleh menteri kehakiman berdasarkan surat keputusannya tanggal desember nomor c2 ht. th maksud dan tujuan perseroan ialah: maksud dan tujuan perseroan adalah: menjalankan usaha dibidang menjalankan usaha bidang perdagangan umum pembangunan menjalankan usaha dibidang kontraktor, menjalankan usaha bidang menjalankan usaha dibidang industri: perdagangan menjalankan usaha dibidang agrobisnis: menjalankan usaha bidang menjalankan usaha dibidang jasa, perindustrian menjalankan usaha dibidang peranan menjalankan usaha bidang jasa untuk mencapai maksud dan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan ii. tentang kedudukan para pemohon legal standing) bahwa menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maknegara." bahwa mengacu pada ketentuan undang undang nomor tahun maka para pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) pemohon kedudukan hukum (legal standing) pemohon adalah suatupt. sinar laut abadi pada tanggal januari nomor bukti .a) juncto akta perubahan anggaran dasar pt. sinar laut abadi pada, tanggal desember nomor c2 ht. th. bukti .c), sebagaimanatelah dilaksanakan dengan akta berita acara pt. sinar laut abadi tanggal agustus nomor bukti .d), dibuat oleh buniarti tjandra, s.h, notaris jakarta, tanggal november nomor ahu .ah. tahun bukti .e): kedudukan hukum (legal standing) pemohon kedudukan hukum (legal standing) pemohon adalah orang perorangan, warga negara indonesia, lahir jakarta pada tanggal oktober tersebut diatas perseroan dapat tersebut atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: berikut: dagang ekspor, impor, local dan menjalankan usaha usaha bidang interinsulair, baik untuk perhitungan pembangunan terutama bertindak sendiri maupun atas dasar komisi untuk sebagai pengembang, pembohongan perhitungan pihak lain dan juga pada umumnya (general contractor), bertindak sebagai grosir dan leveransir pemasangan instalasi instalasi dan serta penyalur (distributor), pembangunan sarana prasarana memborong, melaksanakan, jaringan merencanakan serta mengawasi telekomunikasi: pekerjaan pembangunan, rumah menjalankan usaha usaha bidang rumah, gedung gedung, jalan perdagangan, perdagangan besar lokal jalan,jembatan jembatan, pengairan gangan, gang ppn serta bertindak sebagai agen, irigasi dan pemasangan instalasi listrik, leveransir, supplier, distributor, dan air, telepon, sebagai perwakilan dart badanbadan industri besi, baja perusahaan lain, baik dalam maupun kehutanan, pertanian, peternakan, luar negeri, perdagangan logam, baja perkebunan dan perikanan, baik dan alumunium, perdagangan peralatan perikanan darat maupun perikanan laut: listrik dan elektronik, perdagangan percetakan, penerbitan, perikanan, penjilidan, perbengkelan, instalasi listrik barang barang teknik, abrasi, alat kecuali jasa dibidang hukum dan pajak: alat potong dan saat pendukung menjadi agen penyalur dari permesinan, perusahaan perusahaan perseroan menjalankan usaha usaha bidang perseroan lain, baik didalam maupun perindustrian, terutama industri industri diluar negeri. logam dan baja, industri pengolahan barang barang dari logam, baja dan alumunium, industri manufacturing dan fabrikasi, industri slat peiriotong (cutting dies), industry peralatan teknik dan mekanikal: menjalankan usaha usaha bidang jasa, terutama jasa penyelenggara usaha teknik, konsultasi bidang teknik engineering, jasa bengkel dan karoseri, kecuali jasa bidang hukum dan pajak vii. tempat ada pihak lain tuan hartono fachrudin kurniadi) yang mendaftarkan nama sinar laut mandiri dan nama sinar laut sebagai merek, permohonan mana kemudian telah dikabulkan oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual dengan sertifikat merek nomor idm000150454 untuk kelas bukti .d), nomor idm000150596 untuk kelas bukti .b), dan nomor idm000150593 untuk kelas (untuk nama sinar laut mandiri) bukti .c) dan sertifikat merek nomor idm000150583 untuk kelas (untuk nama sinar laut) bukti .e): satu dari merek yang didaftarkan oleh tuan hartono fachrudin kurniadi yang telah disetujui oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual merupakan pendaftaran merek jasa bidang yang sama dengan bidang usaha dari kegiatan usaha para pemohon, yaitu berdasarkan tersebut sertifikat merek nomor idm000150454 untuk kelas (untuk merek sinar laut mandiri) bukti .d) dengan uraian sebagai merek jasa: "ict pengerat: perkakas dan alat alat tangan yang cukup dioperasikan secara manual." uraian jasa sedemikian adalah sama dengan uraian tentang bidang usaha para pemohon, baik menurut surat ijin usaha perdagangan para pemohon adalah untuk bergerak bidang perdagangan barang dengan kelembagaan sebagai distributor, eksportir, importir pemohonrtil obeng pemohon dan alat teknik, alat pertukangan sinar laut perkakas). viii. sertifikat merek nomor idm000150454 untuk kelas bukti .d) diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran merek sinar laut mandiri oleh hartono fachrudin kurniadi yang diajukan pada tanggal juni dengan kata lain, jauh hari (bertahun tahun, setelah lewatnya waktu lebih dari tahun)(bertahun tahun, setelah lewatnya waktu lebih dari tahun) setelah setelah pemohon memperoleh ijin usaha yang pertama kali untuk kegiatan usaha (toko) sinar laut perkakas miliknya tersebut berupa surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pii bukti .a). sejak memperoleh usaha surat ijin usaha perdagangan hingga kini, para pemohon tetap menjalankan kegiatan usahanya bidang perdagangan: hingga hari ini, surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pb bukti .a) tidak lemah dicabut ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap dan telah diperbarui sesuai ketentuan undang undang dengan surat ijin usaha perdagangan tanggal september nomor bukti .b) yang berlaku saat ini, demikian juga dengan surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pk bukti .a) tersebut atas tidak lemah dicabut ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap dan telah diperbarui dengan surat ijin usaha perdagangan tanggal september nomor yang berlaku saat ini bukti .b). ix. setelah memperoleh pernyataan direktur merek dalam suratnya tanggal januari nomor hkl4. bukti .d),dm000150454, nomor idm000150596, dan nomor idm000150593 dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek sinar laut daftar nomor idm000150583, tuan hartono fachrudin kurniadi kemudian mengemasi pemohon ii, bahkan melaporkan pemohon untuk yang kedua kalinya polda metro jaya seolah olah pemohon telah melakukan tindak pidana karena menggunakan nama sinar laut abadi (sebagai nama pemohon (sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas) dan dalam menggunakan nama sinar laut perkakas (sebagai nama kegiatan usaha toko| milik pemohon ii) dengan tuduhan telah menggunakan nama merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya (sebagaimana dimaksud dan diancam dengan undang undang nomor tahun dan menggunakan nama merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (sebagaimana dimaksud dan diancam dengan undang undang nomor tahun dengan merek sinar laut mandiri dan sinar laut yang terdaftar atas nama tuan hartono fachrudin kurniadi tersebut: xx. meskipun dalam pemeriksaan oleh penyidik polda metro jaya telah dijelaskan bahwa: dasar penggunaan nama sinar laut abadi oleh pemohon adalah dan() sejak tanggal januari dengan nomor pendaftaran bukti .f) serta kegiatan usaha pemohon dengan nama sinar laut abadi adalah sesuai dengan ijin usahanya berupa surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pb bukti .a) yang telah diperbarui dengan surat jin usaha perdagangan tanggal september nomor yang berlaku saat ini bukti b), nama sinar laut perkakas telah didaftarkan oleh pemohonsejak tanggal maret dengan nomor pendaftaran bukti dan kegiatan usaha (toko) milik pemohon dengan nama sinar laut perkakas adalah sesuai dengan ijin usahanya berupa surat ijin usaha perdagangan tanggal januari nomor pk bukti .a) yang telah diperbarui dengan surat ijin usaha perdagangan tanggal september nomor bukti .b) yang berlaku saat ini: namun pemeriksaan penyidikan atas laporan polisi oleh tuan hartono fachrudin kenari tetap berlanjut dan tidak belum dinyatakan dihentikan. bahkan meskipun juga telah disampaikan kepada penyidik bahwatelah menyatakan bahwa .merek sinar laut abadi merupakan nama badan hukum penggugat pemohon ), demikian jugaat. sus telah menyatakan bahwa .nama sinar laut perkakas sebagai nama kegiatan usaha milik penggugat pemohon i1l), seakan akan pemohon sama sekali tanpa hak dalam menggunakan nama sinar laut abadi ataupun nama sinar laut perkakas, apalagi dengan adanya pernyataan direktur merek dalam suratnya tanggal januari nomor hki. bukti .d)mandiri dengan merek sinar laut: xi. tidak mungkin bagi para pemohon tidak menggunakan nama sinar laut abadi (nama pemohon dan nama sinar laut perkakas (nama kegiatan usaha (toko) milik pemohon ii) dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang perdagangan, karena nama tersebut telah dikenal umum sebagai nama kegiatan usaha para pemohon. apabila para pemohon tidak diperbolehkan menggunakan nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka keadaan demikian akan sama sepertinya para pemohon harus memulai kegiatan usahanya dibidang perdagangan dari nol lagi, padahal para pemohon telah membangun dan menjalankan kegiatan usahanya untuk waktu lebih dari (sepuluh) tahun: dengan adanya persamaan bidang usaha yang menjadi kegiatan usaha para pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat ijin usaha perdagangan para pemohon bukti .a, bukti .b, bukti dan bukti .b) yang adalah untuk bergerak dibidang perdagangan barang dengan kelembagaan sebagai distributor, eksportir, importir pemohon ii)ti obeng pemohon dan alat teknik, alat pertukangan sinar laut perkakas) dengan uraian bidang jasa sertifikat merek nomor idm000150454 atas nama tuan hartono fachrudin kenari untuk kelas bukti .d) (yaitu dengan uraian sebagai merek jasa: tds pengerat: perkakas dan alat alat tangan yang cukup dioperasikan secara manual"), maka dengan menggunakan nama sinar laut abadi ataupun sinar laut perkakas dalam melaksanakan kegiatan usahanya, para pemohon akan dapat dianggap melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dan diancam ketentuan undang undang nomor tahun tentang merek, tidak lain karena nama sinar laut abadi ataupun sinar laut perkakas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek sinar laut perkakas (berdasarkan sertifikat merek nomor idm000150454 atas nama tuan hartono fachrudin kenari bukti .d)undang undang merek bertentangan dengan huruf uud perubahan kedua serta menyatakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tentang terpenuhinya syarat syarat untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan ini telah disampaikan dengan memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dan mktentang undang undang yang dimohonkan untuk diuji)iii tentang kedudukan para pemohon legal standing)). pemenuhan syarat past telah dijelaskan pada polita angka dan angka atas (polita polita pada angka romawi tentang hak konstitusional para pemohon yang dirugikan). sedangkan pemenuhan syarat telah dijelaskan pada polita angka atas (polita pada angka romawi tentang). dengan demikian, permohonan ini layak untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya. mohon majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menerima permohonan ini dan memutus mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang oleh para pemohon. vii petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, demi hak konstitusi pemohon atas kepastian hukum yang adil, maka para pemohon memohon agar mahkamah konstitusi berkenan memutus: i. menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang oleh para pemohon: ii. menyatakan: rumusan kata kata ".pokoknya atau.," dalam huruf undang undang nomor tahun tentang merek: undang undang nomor tahun tentang merek, dan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang merek, bertentangan dengan uud perubahan kedua. iii. menyatakan bahwa: rumusan kata kata ".pokoknya atau." dalam huruf undang undang nomor tahun tentang merek: penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang merek, dan undang undang nomor tahun tentang merek: tidak mempunyai kekuatan hukum.d,erek:ukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas: bukti fotokopi: bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu bukti fotokopi akta perseroan terbatas sinar laut abadi , tanggal januari nomor dibuat hadapan buniarti tjandra, sh, notaris jakarta: bukti fotokopi akta perseroan terbatas perubahan anggaran dasar sinar laut abadi , tanggal september nomor dibuat hadapan buniarti tjandra, sh, notaris jakarta: bukti fotokopi surat pengesahan dari menteri kehakiman republik indonesia dengan surat keputusan tanggal september nomor th bukti fotokopi akta berita acara sinar laut abadi, tanggal agustus nomor dibuat oleh buniarti tjandra sh, notaris jakarta: bukti fotokopi surat pengesahan menteri kehakiman republik indonesia dengan surat keputusan tanggal november nomor ahu .ah. tahun bukti fotokopi tanda daftar perusahaan, tanggal januari dengan nomor pendaftaran atas nama pt. sinar laut abadi, bukti fotokopi tanda daftar perusahaan, tanggal maret dengan nomor pendaftaran atas nama pd. sinar laut perkakas: bukti fotokopi surat riyanto, sh, pengacara dan penasihat hukum) tanggal september hal: somasi atas penggunaan merek dagang sinar laut abadi dan sinar laut perkakas untuk nama toko usaha, bukti fotokopi surat panggilan nomor pol: pgl vii dit. reskrimsus, tanggal juli bukti fotokopi surat panggilan nomor pol: pgl dit. reskrimsus, tanggal januari bukti fotokopi surat direktur merek, tanggal januari nomor hki. perihal persamaan pada pokok merek sinar laut abadi, sinar laut perkakas, dengan merek sinar laut, sinar laut mandiri: bukti fotokopi surat direktur merek, tanggal juli nomor hki. .hi. perihal: penjelasan atas surat tanggal januari nomor hki. bukti fotokopi surat izin usaha perdagangan sup) nomor pk tanggal januari atas nama toko sinar laut perkakas: bukti fotokopi surat izin usaha perdagangan sup) kecil nomor tertanggal september atas nama toko sinar laut perkakas, bukti fotokopi tanda daftar perusahaan, tanggal september dengan nomor pendaftaran atas nama toko sinar laut perkakas: bukti fotokopi surat izin usaha perdagangan sup) nomor pb tertanggal januari atas nama pt. sinar laut abadi, bukti fotokopi surat izin usaha perdagangan sup) besar nomor tertanggal september atas nama pt. sinar laut abadi, bukti fotokopi tanda daftar perusahaan, tanggal oktober dengan nomor pendaftaran atas nama pt. sinar laut abadi,abadkelas atas nama hartono fachrudin kenari: bukti fotokopi sertifikat merek sejahtera berkat mandiri nomor idm0o00165611 untuk kelas dengan permohonan pendaftaran tanggal juni bukti fotokopi akta pendirian perseroan terbatas pt. sejahtera berkat mandiri tanggal januari nomor bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia, tanggal februari nomor ht. .th. bukti fotokopi surat permohonan pendaftaran merek sinar laut abadi tanggal september kelas oleh pt. sinar laut abadi, bukti fotokopi surat permohonan pendaftaran merek sinar laut perkakas tanggal september kelas oleh sinar laut abadi, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi, tanggal maret nomor puu ii1 iv. tentang hak konstitusional para pemohon yang dirugikan bahwa menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, makaengacu pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adilnomor tahun tentang merek, yaitu hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil berdasarkan uud perubahan kedua. uudmeskipun uud perubahan kedua berbunyi: setiap orang." tetapi dalam kata setiap orang." mencakup pula dalamnya pengertian berlaku untuk badan hukum (rechtpersoon) sebagaimana sudah lemah ada permohonan agar suatu undang undang diuji berdasarkan uud perubahan kedua tersebut (dengan menimbang badan hukum (rechtpersoon) mempunyai hak konstitusional), yangi diputus oleh mahkamah konstitusi pada tanggal maret dalam pertimbangan hukum pada halaman putusan mahkamah konstitusi tanggal maret nomor puu ii1 dinyatakanya uud dan hak untuk bukti fotokopi putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, tanggal desember nomor merek pn. niaga. jkt. pst, bukti fotokopi putusan mahkamah agung, tanggal maret nomor pdt. sus bukti fotokopi salinan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, tanggal januari nomor merek pn. niaga. jkt. pst, bukti fotokopi salinan putusan mahkamah agung, tanggal jali nomor pdt. sus menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari telah dengar dan membaca keterangan tertulis pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, sebagai berikut: keterangan tertulis pemerintah pokok permohonan pemohon.tertanggal september pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan huruf sepanjang frasa mempunyai persamaan pada pokoknya penjelasan huruf dan undang undang nomor tahun tentang merek terhadap uud bahwa pemohon adalah pendiri, pemegang saham, selaku direktur dari suatu badan hukum pt. sinar laut abadi, dibuat dihadapan notaris buniarti tjandra, s.h, dengan akta nomor tanggal januari dan disahkan oleh menteri kehakiman tanggal desember nomor th. dan telah disesuaikan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, dengan persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia, nomor ahu .ah. tahun tanggal november selain itu pemohon juga mendirikan dan sebagai pemilik kegiatan usaha dengan pada tanggal maret bahwa menurut pemohon, ketentuan guo telah mengakibatkan badan hukum pt. sinar laut abadi dan kegiatan usaha sinar laut perkakas menjadi tidak terlindungi dan tidak ada kepastian: bahwa menurut pemohon, ketentuan guo telah menyebabkan pihak lain mendaftarkan merek sinar laut (dengan nomor idm dan merek sinar laut mandiri (dengan nomor idm idm dan idm nama sinar laut dan sinar laut mandiri memiliki persamaan pada pokoknya yaitu pada kata sinar laut" dengan nama badan hukum yang dimiliki oleh pemohon sinar laut abadi dan sinar laut perkakas), singkatnya menurut pemohon, ketentuan guo telah menghilangkan hak hak pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi, karena itumajelis hakim konstitusi memohon agar pemohonermasalahan pemohon seperti tersebut pada pokok permohonan diatas adalah berkaitan dengan penerapan hukum dalam tatanan praktik, apalagi antara pemohon dengan pihak lain saat ini sedang berperkara (saling menggugat) pengadilan niaga jakarta atas sengketa merek tersebut, karenanya menurut pemerintah,. dengan perkataan lainterhadap ketentuan ketentuan huruf penjelasan huruf dan undang undang nomor tahun tentang merek, yang berbunyi: hurufb. b) : yang dianggapjelaskan hal hal sebagai berikut:undang undang nomor tahun tentang merek. adapun sistem pendaftaran merek didasarkan kepadakan pendaftaran merek yang sama untuk jenis barang jasa yang sama pula. oleh karena itu untuk mengantisipasi keadaan yang demikian, eksistensi ketentuan huruf menjadi barometer dalam memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek atau terhadap merek yang sudah dimohonkan lebih dahulu: bahwa selanjutnya apabila ada permintaan pendaftaran merek yang sama, untuk jenis barang jasa yang sama, mengacu kepada sistem first file tersebut maka permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar untuk barang jasa yang sejenis tersebut harus ditolak. hal ini adalah untuk menjamin adanya kepastian perlindungan hukum dibidang merek. karena itu pengaturan ketentuan huruf dalam undang undang merek adalah sudah tepat untuk diterapkan karena dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam uud bahwa dalam penerapan ketentuan huruf undang undang guo tersebut, direktorat jenderal hak kekayaan intelektual mengacu pada data pendaftaran merek yang terdapat dalam daftar umum merek yang ada direktorat merek dan tidak mengacu terhadap data yang terdapat instansi lainnya.juga sudah menjadi kewajiban hukum bagi pemilik namabahwa dengan demikian perlindungan hukum terhadap nama badan hukum sebagai merek eksistensinya diakui dalam undang undang merek apabila telah terdaftar dalam daftar umum merek. pendaftaran nama badan hukum sebagai merek seperti itu dapat dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama yang dimohonkan oleh pihak lain walaupun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis: bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang undang merek, maka perlindungan hukum terhadap merek ada apabila merek sudah terdaftar dalam daftar umum merek, dengan demikian walaupun merek tersebut merupakan nama badan hukum yang sudah terdaftar instansi yang berwenang akan tetapi tidak secara langsung dan otomatis terdaftar dalam daftar umum merek. dengan perkataan lain untuk bahwa perlindungan hukum terhadap nama badan hukum tersebut sebagai merek, tetap harus dimohonkan pendaftarannya direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. pengaturan perlindungan nama badan hukum yang terdapat dalam ketentuan huruf undang undang merek dapat diterapkan apabila nama badan hukum tersebut juga sudah terdaftar sebagai merek dalam daftar umum merek, bahwa walaupun nama badan hukum tersebut sudah terdaftar instansi yang berwenang untuk mendaftar nama badan hukum, akan tetapi tidak terdaftar dalam daftar umum merek, maka secara hukum tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan undang undang merek. bahkan terdapat kemungkinan nama badan hukum tersebut didaftarkan oleh pihak lainnya sebagai merek untuk barang atau jasa tertentu sehingga apabila kemudian pemilik nama badan hukum tersebut mengajukan permintaan pendaftaran merek nama badan hukumnya sebagai merek direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, sesuai dengan sistem first file sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang merek, maka permintaan pendaftaran merek yang walaupun nama badan hukum pemohon sendiri akan tetap ditolak apabila dimohonkan untuk barang atau jasa yang sejenis: bahwa sesuai penjelasan huruf undang undang merek, bahwa, dimana merek merek yang se satu sama lainnya: terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang merek, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa ketentuan guo, guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang pemilik merek yang terdaftar, yaitu jika terdapat pihak lain yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak tanpa sepidana. ketentuan guo juga bertujuan untuk menekan jumlah pemalsuan (counterfeit) merek indonesia, sehingga dengan upaya penegakan hukum yang sedemikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek, bahwa ketentuan guo, juga merupakan wujud dari hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang pemilik merek yang terdaftar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang merek kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek. karena itu walaupun terdapat pihak lain pemilik nama badan hukum yang tidak terdaftar sebagai merek didalam daftar umum merek walaupun nama badan hukum tersebut sudah terdaftar instansi lain yang berwenang untuk mendaftarkan nama badan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh ketentuan undang undang merek. selain uraian penjelasan tersebut diatas, pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut: terhadap merek merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya dan diusulkan untuk didaftar, sesuai dengan ketentuan undang undang merek, selanjutnya permohonan pendaftaran merek tersebut diumumkan dalam berita resmi merek selama (tiga) bulan. adapun maksud dan tujuan pengumuman tersebut adalah guna mengakomodasi kepentingan publik melalui mekanisme pengajuan oposisi keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut, termasuk diantaranya apabila menyerupai nama badan hukum: terhadap permohonan merek merek yang ada keberatan oposisi, sesuai dengan ketentuan undang undang merek, maka dilakukan pemeriksaan kembali, sehingga tidak tertutup kemungkinan merek yang sudah diusulkan untuk didaftar akan ditolak oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual berdasarkan data yang diperoleh dari adanya oposisi keberatan dari pihak lain pada saat proses pengumuman tersebut: bahwa dengan demikian ketentuan hukum dibidang merek telah memberikan kesempatan kepada publik, termasuk diantaranya apabila ada pemilik badan hukum yang berkeberatan dengan didaftarkannya nama badan hukum tersebut sebagai merek oleh pihak lain, termasuk pemohon monarki amirudin kurniadi): terhadap pihak lain (termasuk pemohon) yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan oposisi terhadap akan didaftarkannya suatu merek pada saat merek tersebut diumumkan, masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam juncto undang undang merek, berdasarkan alasan bahwa merek tersebut menyerupai badan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf undang undang merek. dari uraian tersebut diatas,lah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan dianggap telah menegaskan pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum bagi pemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan, karena pada kenyataanya pemohon saat ini sedang menggunakan hak hukumnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi maupun undang undang merek, yaitu mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pengadilan niaga, guna mendapatkan kebenaran dan keadilan: selain itu, undang undang merek, khususnya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan umum (general prevention) terhadap setiap orang, memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak kekayaan intelektual khususnya merek, dan perlindungan hukum terhadap nama badan hukum yang juga digunakan sebagai merek, karena itu, menurut pemerintah ketentuan huruf penjelasan huruf dan undang undang merekmeresepanjang frasa "mempunyai persamaan pada pokoknya", penjelasan huruf dan undang undang nomor tahun tentang merek tidak bertentangan dengan ketentuandewan perwakilan rakyatmeskipun para pemohon memiliki kualifikasi sebagai subyek hukum dalam permohonan pengujian undang undang guo sesuai undang undang mahkamah konstitusi, namun perlu dibuktikan dahulu hak konstitusional para pemohon yang telah nyata nyata dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian dengan berlakunya huruf penjelasan huruf dan undang undang merek jika dikaitkan dengan uud dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa undang undang merek pada atasnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil kepada pihak pihak yang beritikad baik sebagai pemilik merek dagang atau merek jasa yang sah menurut hukum, serta undang undang merek ini memegang peranan yang sangat penting untuk dapat menciptakan suatu iklim persaingan usaha yang sehat pada era perdagangan global, bahwa ketentuan huruf penjelasan huruf dan undang undang merek justru memberikan perlindungan hukum kepada pengguna dan pemakai suatu merek dagang atau merek jasa terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemilik merek dagang atau merek jasa yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek. selain itu ketentuan undang undang ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi merek suatu barang atau jasa yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan permasalahan hukum terkait dengan hak pemegang merek, bahwa para pemohon dalam permohonan guo tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata nyata terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami para pemohon, tetapi hanya kekuatiran para mempunyai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh siapapun uud indonesia, setiap orang.. ketentuan hak hak asasi tersebut dapat diberlakukan pula terhadap badan hukum (legal person rechtspersoon)." bahwa hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil ternyatamerek, sebagaimana fakta fakta berikut: bahwa pemohon didirikan oleh pemohon berdasarkan akta perseroan terbatas pt. sinar laut abadi, tanggal januari nomor bukti .a) juncto akta perubahan anggaran dasar pt. sinar laut abadi tanggal desember nomor c2 ht. th. bukti .c). dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, anggaran dasar pemohon telah dirubah keseluruhannya untuk disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tersebut berdasarkan akta berita acara pt. sinar laut abadi, tanggal agustus nomor dibuat oleh buniarti tjandra, s.h, notaris jakarta bukti .d)nya tanggal november nomor ahu .ah. tahun bukti .e). dengan adanya pengesahan dan persetujuan oleh menteri yang berwenang, maka pemohon telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang perseroan terbatas, sehingga karenanya merupakan "persona stand judicial" (vide undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas) dengan nama sinar laut pemohon yang tidak berdasar. hal ini tercermin dalam permohonan guo, bahwa permohonan pendaftaran merek pt. sinar laut abadi dan sinar laut perkakas kepada dirjen hari "akan ditolak". kekuatiran para pemohon tersebut bukan fakta hukum, karena belum ada penolakan secara tegas dari dirjen hari terhadap permohonan pendaftaran merek dari para pemohon. dengan demikian hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas, tetapi merupakan persoalan penerapan hukum yang apabila salah satu pihak dirugikan dapat melakukan upaya hukum pengadilan niaga. berdasarkan uraian uraian diatas maka dpr berpandangan tidak ada satupun hak konstitusional para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang undang guo, sehingga para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo,imerek. pengujian materiil atas undang undang nomor tahun tentang merek. terhadap pandangan pandangan para pemohon diuraikan dalam permohonan guo, dpr menyampaikan penjelasan keterangan sebagai berikut: bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang beranggapan, dengpt. sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas sebagai merek pemohon dan pemohon ii, karena menurut para pemohon permohonan pendaftaran nama nama tersebut sebagai merek milik para pemohon akan ditolak dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah didaftar lebih dahulu dengan merek sinar laut mandiri dan sinar laut: (vide: permohonan guo halaman bahwa terhadap dalil tersebut dpr berpandangan, bahwa masalah utama yang dikemukakan para pemohon pada dasarnya adalah mempertentangkan antara undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang sekarangdengan undang undang merek yang terkait dengan penggunaan nama badan hukum sebagai merek. terhadap masalah ini, perlu dibedakan, bahwa yang diatur dalam rezim undang undang perseroan terbatas pada dasarnya adalah tentang penggunaan atau pemakaian nama badan hukum perseroan, sedangkan dalam rezim undang undang merek. dalam kaitan ini menjadi relevan untuk menentukan yang berhak sebagai pemegang merek: bahwa dpr berpandangan, undang undang merek pada pokoknya mengatur perlindungan hukum terhadap merek dagang" dan merek jasa" yang tercermin dalam angka dan angka juncto undang undang merek. ketentuan guo mengandung pengertian bahwa undang undang merek pada dasarnya memberikan perlindungan hukum merek dagang" yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan, serta merek jasa" yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. walaupun menurut penjelasan huruf undang undang merekbahwa sesungguhnya para pemohon dalam permohonan guo tidak mengemukakan fakta hukum terhadap nama perusahaan pt. sinar laut abadi dan nama toko sinar laut perkakas telah tegas ditolak oleh direktorat jenderal hari, sehingga hal ini telah nyata nyata menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. bahwa justru"ada. sus tanggal juli yang amar putusannya menyatakan merek sinar laut perkakas" sebagai nama kegiatan usaha milik pemohon ii: bahwa persoalan para pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya surat direktur merek nomor hki. tanggal januari yang menyatakan: merek sinar laut abadi, sinar laut perkakas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan sinar laut mandiri dan sinar laut, yang dipertegas dengan surat direktur merek nomor hki. .hi1. tanggal juli yang pada intinya menyatakan: ".sesuai surat ". (vide permohonan halaman bahwa menurut dpr adanya surat direktur merek tersebut pada angka yang menjadi dalil dan alasan para pemohon sebagai akibat dari berlakunya huruf merek bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum. nama pt. sinar laut abadi dan sinar laut perkakas telah sah secara hukum terdaftar sebagai nama badan hukum milik para pemohon berdasarkan undang undang perseroan terbatas, undang undang wajib daftar perusahaan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas, yang juga telah dikukuhkan oleh putusan pengadilan niaga dan putusan mahkamah agung, bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang pada pokoknya mengemukakan, dengan berlakunya penjelasan huruf undang undang merek tidak memperoleh kepastian hukum yang adil karena menurut para pemohon meskipun pt. sinar laut abadi dan sinar laut perkakas telah sah secara hukum sebagai nama milik para pemohon sesuai undang undang perseroan terbatas dan undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan, pada kenyataannya dapat didaftar oleh pihak lain sebagai merek menurut undang undang merek tanpa lagi memerlukan persetujuan dari para pemohon: (vide: permohonan guo halaman bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa justru ketentuan huruf dan penjelasannya. ini merupakan pembatasan atas penggunaan badan hukum sebagai merek. artinya bahwa meskipun para pemohon sudah mempunyai badan hukum yang terdaftar sesuai dengan undang undang perseroan terbatas, namun ketika para pemohon akan mendaftarkan nama badan hukum pt. sinar laut abadi dan sinar laut perkakas sebagai merek tidak memungkinkan karena sudah ada pihak lain yang mendaftarkan dan menggunakan lebih dahulu dengan merek sinar laut mandiri dan sinar laut. dengan demikian justru ketentuan huruf dan penjelasannya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai penggunaan badan hukum sebagai merek: bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan dengan "berlakunya undang undang merek menyebabkan para pemohon dapat dianggap telah melakukan perbuatan pidana pada saat menggunakan nama sinar laut abadi dan nama sinar laut perkakas untuk menjalankan usahanya menurut undang undang". terhadap dalil tersebut dpr berpandangan bahwa hal ini hanya anggapan para pemohon semata dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena" atau merek jasa" yang sah menurut hukum: bahwa dengan demikian ketentuan huruf penjelasan huruf dan undang undang merek sama sekali tidak bertentangan dengan uud tahun bahwa berdasarkan pandanganmengabulkan keterangan dpr untuk seluruhnya, menyatakan huruf penjelasan huruf dan undang undang nomor tahun tentang merek tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan huruf penjelasan huruf dan undang undang nomor tahun tentang mereara pemohon yang intinya tetap pada pokoksepanjang kata .pokoknya atau. penjelasan huruf dasinar laut abadi dan mempunyai kegiatan usaha bernama sinar laut perkakas berdasarkan bukti tertulis yang diajukan bukti .a) dan bukti .b) yang mendalilkan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian sehingga nama sinar laut abadi yang sudah sah dan terdaftar dalam daftar perusahaan ternyata dapat didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek menurut tanpa lagi memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari pemohon, sehingga karenanya permohonan merek sinar laut abadi dan sinar laut perkakas oleh pemohon sebagai merek ditolak direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, pendiri, pemegang saham, dan direktur dari suatu badan hukum pt. sinar laut abadi cast pemohon mendalilkan mengalami kerugian karena badan hukum pt. sinar laut abadi dan kegiatan usaha sinar laut perkakas tidak terlindungi dan tidak ada kepastian hukum, bahwa pemohon dan pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh uud yakni hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil: bahwa oleh karena pemohon dan pemohon adalah warga negara indonesia yang secara prima face telah dirugikan hak hak konstitusionalnya, makahuruf sepanjang frasa .pokoknya atau. penjelasan huruf dan yang masing masing menyatakan, hurufrp. (delapan ratus juta rupiah)" yang menurut para pemohon bertentangan dengan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: meskipara pemohon justru tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya yang dimohonkan pengujianbadan hukum dan dalam daftar perusahaan, tetapi dengan berlakunya guo yang dimohonkan pengujian, ternyata nama badan hukum dan kegiatan usaha para pemohon dapat didaftarkan oleh pihak lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon,.d: menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pemerintah, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikutara pemohon, bahwa: bahwa sistem pendaftaran merek didasarkan atas pendaftaran merek yang sama untuk jenis barang dan atau jasa yang sama pula, ketentuan huruf menjadi barometer dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek,sudah,. merek merek yang : ketentuan sebagai wujud dari hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang pemilik merek yang terdaftar dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, jika terdapat pihak lain yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar tanpa sehingga dapat menekan jumlah pemalsuan merek yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kekayaan intelektual merek, menimbang bahwa, mahkamah telah mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: abadi sebagai nama pemohon (vide anggaran dasar pemohon tentang nama dan tempat kedudukan"). bahwa pemilihan dan pengajuan nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon oleh pemohon (selaku pendiri, pemegang saham dan direktur pemohon serta pemakaiannya, sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar pemohon yang telah disahkan dan disetujui oleh menteri yang berwenang bukti dan bukti .b) berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman tanggal desember nomor c2 ht.o1d) adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas peraturan pelaksana undang undang perseroan terbatas) juncto huruf undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas (berlaku pada saat pendirian pemohon maupun huruf undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas: atau kuasanya," peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas: permohonan persetujuan pemakaian nama kepada menteri ditolak apabila nama tersebut: telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain: bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. para pemohon tidak dapat membedakan antara rezim hukum undang undang perseroan terbatas yang mengatur penggunaan atau pemakaian nama badan hukum perseroan dan rezim undang undang merek yang, undang undang merek pada dasarnya memberikan perlindungan hukum pada merek dagang dan merek jasa walaupun menurut penjelasan huruf,dt. sus tanggal juli yang amar putusannya menyatakan merek sinar laut perkakas sebagai nama kegiatan usaha milik pemohon ii: dengan adanya surat direktur merek yang menjadi dalil dan alasan para pemohon sebagai akibat dari berlakunya huruf bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum: ketentuan huruf dan penjelasan huruf, atau merek jasa yang sah menurut hukum karenanya huruf penjelasan huruf dan sama sekali tidak bertentangan dengan uud pendapat mahkamah menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil para pemohon beserta bukti tertulis yang diajukapara pemohon menyatakan bahwa pendirian pt. sinar laut abadi dibuat hadapan notaris dan telah disahkan oleh menteri kehakiman pada tanggal desember dan telah disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, dan pendirian kegiatan usaha ber. dengan kata lain, para pemohon telah memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan undang undang tentang perseroan terbatas dan undang undang tentang wajib daftar perusahaan, namun demikian para pemohon tidak memperoleh kepastian hukum karena ternyata merek tersebut dapat didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek berdasarkan tanpa memerlukan lagi persetujuan dalam bentuk apa pun dari para pemohon. terhadap dalil tersebut mahkamah menilai bahwa para pemohon telah keliru memahami antara norma hukum dalam pengaturan badan hukum privat, pengaturan dalam kegiatan usaha, dan norma hukum merek. kekeliruan pemahaman tersebut menurut mahkamah disebabkan karena penerapan hukum, bukan karena ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh norma yang terdapat pada frasa "pokoknya atau" dalam huruf menurut mahkamah sebenarnya para pemohon telah memperoleh kepastian hukum berdasarkan putusan mahkamah agung nomor pdt. sus tanggal juli bukti p 14d), bahwa tanpa bermaksud menilai pertimbangan dan putusan pengadilan yang berwenang untuk itu, menurut mahkamah, dari fakta hukum yang diajukan para pemohon, pemohon telah memperoleh kedudukan hukum dalam lapangan hukum privat yakni dengan ditetapkannya nama pemohon cast pt. sinar laut abadi sebagai sebuah badan hukum oleh lembaga yang berwenang. begitu juga pemohon ii, cast sinar laut perkakas dalam kegiatan usahanya telah menggunakan nama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun karena para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas yang mengatur mengenai merek, maka mahkamah perlu memberikan pertimbangan dan penilaian hukum apakah norma atau yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud atau tidak, bahwa indonesia sebagai negara hukum, wajib memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang, termasuk memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang usaha atau kegiatan perekonomian. lebih lebih era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi konvensi internasional yang telah diratifikasi indonesia, merek memegang peranan penting. hal ini dimaksudkan agar terjaga persaingan usaha yang sehat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bahwa undang undang yang dimohonkan pengujian cast menegaskan bahwa. implementasi dari hak eksklusif tersebut adalah perlindungan hukum kepada merek merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek atau yang lazim dikenal dengan sistem konstitutif, bahwa memungkinkannya penggunaan nama badan hukum sebagai merek dalam undang undang merek bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap nama badan hukum yang juga digunakan sebagai merek, karena tidak tertutup kemungkinan dalamnama badan hukumdalam hal ini, mahkamah dapat menerima alasan alasan hukum dalam keterangan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang disampaikan dalam persidangan tanggal januari yang menyatakan: bahwa ketentuan huruf penjelasan huruf dan yang menurut para pemohon telah menimbulkan perlakuan tidak adil dan dianggap telah menegaskan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi pemohon adalah tidak tepat serta tidak relevan, karena pada kenyataannya para pemohon sampai saat ini masih menggunakan haknya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi maupun oleh karena itu, permohonan para pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum: bahwa ketentuan guo memberikan perlindungan umum (general protection) dan kepastian hukum kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan merek, sehingga ketentuan guo tidak bertentangan dengan uud terhadap dalil para pemohon bahwa dalam menggunakan nama badan hukumnya dan nama bidang usahanya yang telah memenuhi ketentuan undang undang masih dianggap melakukan tindak pidana menurut mahkamah berpendapat penggunaan nama badan hukum dan penggunaan nama bidang usaha adalah domain hukum yang berbeda dengan domain hukum merek, sehingga meskipun pemohon telah memenuhi ketentuan hukum mengenai badan hukum dan wajib daftar usaha, tetapi ketika pemohon menggunakan merek yang sama yang telah didaftarkan oleh orang lain, perbuatan pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. dengan demikian, para pemohon telah keliru dalam menginstruksikan hukum dengan membangun asumsi bahwa jika sebuah nama badan hukum telah mendapat pengesahan dari menteri yang berwenang dan jika sebuah nama kegiatan usaha telah didaftarkan kepada lembaga yang berwenang maka dengan sendirinya para pemohon juga dibenarkan menggunakan nama badan hukum dan nama kegiatan usahanya sebagai nama merek dari barang dan atau jasa yang dihasilkan: menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dengan saksama undang undang yang dimohonkan pengujian, ternyata semangat yang hendak dibangun dan ditegakkan oleh adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang pemilik merek yang terdaftar dan memberikan perlindungan hukum kepada badan hukum yang juga digunakan sebagai merek. fungsi perlindungan hukum dan kepastian hukum inilah yang diamanatkan oleh uud sebagai hukum dasar yang harus dijabarkan oleh setiap peraturan perundang undangan, tidak terkecuali undang undang yang mengatur merek maupun undang undang yang mengatur mengenai badan hukum cast perseroan terbatas, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum sebagaimana diuraikan atas, kerugian yang didalilkan para pemohon ternyata hanya merupakan akibat dari penerapan atau pelaksanaan dari undang undang dan bukan berkaitan dengan konstitusionalitas dari undang undang. dengan demikian, dalil dalil para pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.ara pemohonulan maret tahun dua ribu sepuluh, oleh kami moh. mahfud selaku: cc. dapat memberikan kesan adanya kaitan: hanya merupakan nama suatu tempat:aturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas:huruf undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain: atau' huruf undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain." sehingga karenanya nama sinar laut abadi telah sah secara hukum sebagai nama pemohon dan dan dicatat dalam daftar nama perseroan. nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon merupakan jati diri pemohon sebagai suatu badan hukum dan sangat penting artinya bagi pemohon didalam lalu lintas perdagangan (vide konsideran huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemakaian nama perseroan terbatas) sehingga karenanya nama sinar laut abadi sebagai nama pemohon seharusnya dilindungi dari pihak lain yang ingin mendaftarkan nama perseroan dengan nama yang sama bahkan dengan nama yang mirip dengan nama pemohonjanuari dengan nomor pendaftaran bukti p 5j), sebagai pemenuhan kewajiban pemohon menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentundang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan." dan undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan:" undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan:ndang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama hj. rachmawati soekarnoputri, s.h. tempat, tanggal lahir jakarta, september alamat jalan cilandak rw kelurahan cilandak barat, kecamatan cilandak, jakarta selatan sebagai ll. pemohon nama universitas bung karno ubk), dalam hal ini diwakili oleh rektor drs. soeharto m.m., m.ba. sebagai pemohon il, nama partai pelopor, dalam hal ini diwakili oleh ketua umum eko suryo sanjtjojo, ba, s.h., m.h., dan sekretaris jenderal ir. ristiyanto. sebagai pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal desember surat kuasa nomor rek ubk kuasa xii bertanggal desember surat kuasa nomor rek ubk xii bertanggal desember dan surat kuasa nomor sk dpp pp xii bertanggal desember memberi kuasa kepada bambang soros s.h., m.h., yang beralamat jalan pemangsaan timur nomor jakarta pusat bertindak untuk mewakilidanbahwa dengan diberlakukannya tap mars nomor xxxiii mars yang kemudian status hukumnya ditetapkan melalui tap mprcc.diatas, pemohonpada butir tidak terjadi lagi masa masa mendatang. kerugian konstitusional pemohon universitas bung karno) adalah: bahwa universitas bung karno ubk) yang didirikan oleh pemohon hj. rachmawati soekarnoputri, s.h.nama besar bung karno dan ajaran ajarannya. dengan adanya stigma tersebut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan civitas akademika universitas bung karnocara empiris terjadi sebuah kendala dalam hal mengembangkan dan mengamalkan ajaran ajaran bung karno, karena itu adanya tap mars nomor xxxiii harus dicabut secara keseluruhan tanpa adanya penafsiran hukum yang berbeda. dengan dikabulkannya permohonan ini, maka tidak ada lagi kerugian kerugian konstitusional para pemohon sekarang dan masa datang. kerugian konstitusional pemohon iii partai pelopor) adalah: bahwa partai pelopor yang didirikan oleh pemohon hj. rachmawati soekarnoputri, shideologi yang dikembangtumbuhkan oleh partai pelopor sebagai organisasi politik. bahwa stigma itu sangat berpengaruh terhadap visi dan misi partai pelopor dalam mengamalkan serta mewujudkan kebenaran asas pancasila sebagai dasar landasan pelaksanaan demokrasi indonesia. bahwa implikasi politik bagi partai pelopor sebagai partai politik yang mengamalkan ajaran bung karno menjadi terganggu peluangnya untuk memenangkan pemilu dari pemilu hingga pemilu uud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan:ara pemohon dalam perkara guo adalah badan hukum publik dan perorangan warga negara, karena hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya tap mpr nomor i mprar putusan nomor puu i tertanggal desember halaman dan putusan nomor puu vii bahwa partap mpr nomor i mprnorma norma yang diajukan untuk diuji: iiuud sebagai alat uji, ketentuan uud sebagai alat uji batu uji atasara pemohon: iv. bahwa ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tap mpr) nomor:menurut para pemohon frasa baik karena bersifat einmalig (final) dan frasa maupun telah selesai menguatkan pendapat mars yang tertuang dalamiv. bahwa menurut para pemohon,adalah pendapat mars yang masih harus dibuktikan kebenarannya. sedangkan pembuktian atas kebenaran pendapat mars tersebut belum pernah dilakukan namun oledinyatakan bersifat einmalig (final) dan sudah dilaksanakan karenanya, bertentangan dengan alinea pembukaan uud yang seperti dpr, dpd, presiden, mahkamah agung, mahkamah konstitusi. kedudukan mpr sekarang dapat dimaknai bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh mpr (tap mpr) sama dengan produk hukum yang disahkan oleh dpr dan ditetapkan oleh presiden uu) karenanya,iv. yangcukupyang dianggap menonjol. dalam jajak pendapat surat kabar harian kompas, senin maret juga memuji kemampuan dalam menangani perkara perkara yang diajukan oleh para pemohon,masih segar dalam ingatan kita munculnya antusiasme publik ketika menyatakan rintisan sekolah bertaraf internasional (rabi) adalah inkonstitusional dan harus dibubarkan. demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia . iv.setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat . iv. bahwa presiden soekarno adalah penggali pancasila dan proklamator kemerdekaan negara republik indonesia, karenanyv.kesimpulan dan manfaat, karenanyxxxiii mars tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden soekarno, sangat melukai hati rakyat indonesia secara keseluruhan. tap mpr tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.ara pemohontap mpr tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. v4. tap mpr guo, menimbulkandan sila ke pancasila, persatuan indonesia . selanjutnya ketentuan undang undang guo juga menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara yang bermartabat dengan menghargai para pahlawan serta melanjutkan cita cita proklamator melalui ajaran ajarannyatidak jelas dan tidak bermanfaat,sana(satu)(satu) terhadap anak cucu bung karatas, pemohon (satu)dibeserta keluarga dan kerabatnya tidak terjadi lagi masa masa mendatang. vi. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dengan ini para pemohon berpohon kepadaersidangan hari senin, tanggal maret yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti sebagai berikut: bukti fotokopi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor mpr bukti fotokopuntuk menguji konstitusionalitasbaik karena bersifat einmalig (final) dan frasa maupun telah selesai dilaksanakan (selanjutnya disebut tap mpr nomor i mpr khususnya nomor urut(selanjutnya disebut uudyang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujianbaik karena bersifat einmalig (final) dan frasa maupun telah selesai dilaksanakan khususnya nomor urut mengenai tap mars nomor xxxiii mars tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden soekarno, i3.6j menimbang bahwa sejak berdirinya mahkamah konstitusi pada tahun setelah berlangsungnya proses reformasi dan telah menghasilkan perubahan uud yang dilakukan pada tahun tahun tahun dan tahun mengakibatkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. perubahan tersebut diantaranya adalah terjadinya penghapusan maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan kewenangan lembaga lembaga negara, susunan dan kedudukan lembaga negara. antara perubahan mendasar yang memiliki pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan indonesia adalah perubahan fungsi dan wewenang majelis permusyawaratan rakyat mpr) dan terbentuknya mahkamah konstitusi mk) yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang undang terhadap undang undang dasar, i3.7j menimbang bahwa sebelum perubahan uud mpr berwenang untuk menetapkan dan mengubah undang undang dasar, menetapkan garis garis besar daripada haluan negara, serta memilih presiden dan wakil presiden. berdasarkan kewenangan untuk menetapkan garis garis besar haluan negara tersebut maka majelis permusyawaratan rakyat sementara mars) dan mpr sejak tahun sampai dengan tahun menetapkan berbagai ketetapan mars dan ketetapan mpr (selanjutnya disebut ketetapan mars mpr). sesudah perubahan uud mpr berwenang mengubah dan menetapkan undang undang dasar berdasarkan dan uud melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan uud memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang undang dasar berdasarkan uud selain itu, mpr berwenang memilih wakil presiden jika terjadi kekosongan wakil presiden berdasarkan uud dan memilih presiden dan selama hampirmk)wakil presiden berdasarkan uud menimbang bahwa dengan terjadinya perubahan wewenang mpr tersebut maka mpr tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden, kecuali yang ditentukan dalam dan uud dan tidak lagi berwenang menetapkan garis garis besar daripada haluan negara, sehingga keberadaan ketetapan mars mpr yang merupakan garis garis besar haluan negara yang selama ini dimandatkan kepada presiden haruslah dilakukan peninjauan dan evaluasi. peninjauan terhadap ketetapan mars mpr tersebut diperlukan untuk menentukan hal hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum ketetapan mars mpr yang masih ada serta menetapkan bagaimana keberadaan dari ketetapan mars mpr tersebut sejak berubahnya kewenangan mpr, saat ini, dan masa yang akan datang. untuk melakukan peninjauan terhadap ketetapan mars mpr tersebut, mpr dalam perubahan uud pada tahun menetapkan dalam aturan tambahan, yang menyatakan,menimbang bahwa peninjauan kembali berdasarkan aturan tambahan uud tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dari ketetapan mars mpr yang selama ini ada (tahun sampai dengan tahun berdasarkan amanat aturan tambahan uud mpr dalam sidang tahunan mpr tahun tanggal agustus telah menetapkan tap mpr nomor i mpr yang terdiri atas tujuh dan mengelompokkan status hukum ketetapan mars mpr sejak tahun sampai dengan tahun dalam enam kelompok. salah satu kelompok dari ketetapan mars mpr yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon adalah, ketetapan mars mpr yang termasuk dalam yang dinyatakan sebagai berikut:i3. menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah pengujian tentang konstitusionalitas tap mpr nomor i mpr sepanjang frasa baik karena bersifat einmalig (final) dan frasa maupun telah selesai dilaksanakan , khususnya nomor urut mengenai tap mars nomor xxxiii marsdiimpoi3. menimbang bahwa berdasarkan lampiran iia tap mars nomor xximptermasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah, i3. menimbang bahwa oleh karena mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) parapara pemohon guo, kedudukan hukum para pemohonhartono, ahmad fadli semadi, materialis akbar, arief hidmaterialis akbar ttd ttd arief hid anwar usman panitera pengganti, ttd yunita ramadan nasional sehingga mempermudah penguasaanmk)aturan pengganti undang undang perpu) meningkat menjadi undang undang dan jika ditolak oleh dewan perwakilan rakyat, maka peraturan pengganti undang undang perpu)untuk mengangkat anggota sementara pimpinan kpk bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan kpk perpu nomor tahun diterbitkan melalui pertimbangan::). perhimpunan advokat indonesia misalnya, merasa keberatan terhadap dikeluarkannyaakhirnya, perpu tersebut dibawa mahkamah konstitusi mk) untuk dimohonkan uji materi. ada yang mengatakan tidak dapat diuji materi oleh mk. bahkan, ada yang mengatakan perpu hanya boleh diuji dengan political review dpr bukan judicial review mk. ini diperkuat oleh ketentuan uud yang menyebut berwenang untuk menguji undang undang terhadap uud. usaha perhimpunan advokat indonesia pengawal konstitusi yang mempersoalkan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) nomor tahun meskipun dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) namun berkat usaha mereka, sebuah perpu telah sah menjadi salah satu objek kewenangan mk. selama ini memang ada perdebatan apakah perpu dapat diuji atau tidak. nya, uud hanya menyebutkan berwenang menguji undang undang terhadap uud dalam pertimbangan putusan tersebut, mayoritas hakim konstitusi sepakat bahwa perpu dapat diuji oleh mkujar hakim konstitusi akil mochtar saat membacakan pertimbangan mahkamah. hakim konstitusi akil mochtar mengatakan, mempunyai peluang yang cukup terbuka untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang. tidak boleh terpaku dengan ketentuan, perpu hanya bisa diuji melalui political review oleh dewan perwakilan rakyat dpr) karena harus mampu mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan. sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji perpu. apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan perpu. sangat dimungkinkan terbitnya perpu dapat menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional warga negara. tugas mahkamah konstitusi mk) adalah melindungi hak konstitusional warga negara. ketua mahkamah konstitusi mk) moh. mahfud menyatakan, peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) dapat diuji konstitusionalitasnya oleh antara lain karena perkembangan dalam ketatanegaraan indonesia. akhir akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan," kata mahfud dalam sidang putusan uji materi perpu nomor tentang perubahan kpk gedung jakarta, senin, tanggal februari menurut ketua mk, perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan perlunya penafsiran atas isi uud yang tidak hanya bertumpu pada tafsir historik dan gramatik, tetapi juga berdasarkan pada tafsir teologis dan sosiologis yang berkembang masyarakat. mencontohkan,ersis pada masa sidang setelah perpu dikeluarkan atau bisa kapan saja. dalam kenyataannya, perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini baru dibahas oleh dpr setelah melampaui masa sidang pertama sejak perpu ini dikeluarkan," katanya. sebagaimana diketahui, bahwa perpuitu tidak dibahas pada masa sidang tersebut. menurut mahfud, kalau perpu tidak dapat diuji oleagar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah perpu.perubahan rumusan uud mengandung arti bahwa mpr tidak lagi pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. mpr juga bukan lagi sebagai sentra kekuasaan negara, mana mpr menjadi satu satunya lembaga yang memegang dan melakukan kedaulatan rakyat. melainkan kedaulatan rakyat itu ada pada rakyat dan dijalankan bersama sama oleh lembaga lembaga yang memegang fungsi fungsi kekuasaan negara, dimana mpr merupakan salah satunya. perubahan uud telah mendistribusikan kekuasaan yang pada awalnya terpusat mpr berbagai lembaga negara lainnya, seperti dpr, dpd, presiden, mahkamah agung, mahkamah konstitusi. produk hukum yang ditetapkan oleh mpr (tap mpr) setelah amandemen dapat dimaknai sama dan setara dengan produk hukum yang disahkan oleh dpr dan ditetapkan oleh presiden uu)alinea pembukaan uud dan dan dan bahwa, objek permohonan pengujian materiil adalarhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea pembukaan uud dan dan bahwa, oleh karena ituara pemohon iatau dapat dimaknai bahwa tap mpkerugian konstitusional para pemohon: pemohon hj. rachmawati soekarnoputri, s.h.) adalah: hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan baik keadilan prosedural (procedural justice) maupun keadilan substansialachmad wazir wicaksono pekerjaan ketunama kayu istikharah pekerjaan bendaharii: nama luthfi aris sasongko, tp., si. pekerjaan ketuaii: nama helmy purwanto, s.t., m.t. pekerjaan sekretarisv: nama safron isrososiawan, m.m. pekerjaan ketuanama muhammad yusuf, si. pekerjaan sekretarisvi: nama ahmad asir, ag., pd. pekerjaan ketua pengurus cabang lembaga pengembangan pertanian nahdlatul ulama ppn) pamekasan alamat jalan abd. aziz nomor pamekasan selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon vii, nama abd. masih, s.p. pekerjaan sekretaris pengurus cabang lembaga pengembangan pertanian nahdlatul ulama ppn) pamekasan permintaan atau pembelian atas tembakau oleh karena adanya stigma atau anggapan bahwa tembakau sifatnya hanya negatif tadi. pada akhirnya, dengan begitu, hak konstitusional paraakan dirugikan oleh karena adanya rumusan kesehatan guo. dan dengan demikian juga para pemohon mengalami kerugian akibat dari tidak adanya jaminan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam perubahan ketiga uud sebagai negara hukum, sesuai perubahan ketiga uud guo, semestinya para pemohon mendapatkan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia cast pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. karena salah satu unsur pokok dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak hak asasi manusia. bahwa kecuali itu, rumusan dalam kesehatan guo juga tidak mengandung kejelasan rumusan, sehingga dengan demikian tidak menjamin kepastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) sebagaimana dilindungi oleh perubahan kedua uud pertama, karena rumusan dalam kesehatan guokedua, rumusan kesehatan menimbulkan multi tafsir mengenai apa yang dimaksud sebagai zat aktif . dengan demikian, rumusan yang tidak mengandung kejelasan rumusan itu juga akan berpotensi merugikan para pemohon dalampada saat yang bersamaan pula, para pemohon terkena kerugian konstitusional oleh karena tidak adanya jaminan dari negara hukum indonesia. sebagaimana ketentuan perubahan ketiga uud semestinya para pemohon mendapatkan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, sebagai salah satu pokok dari negara hukum, dalam hal ini pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. para pemohon sebagai pembayar pajak jelas terkena dampak kerugian akibat kinerja dpr dalam merumuskan kesehatan yang menimbulkan ketidakjelasan rumusan,. padahal, dpr dalam proses pembahasan dan atau perumusan kesehatan dibiayai juga oleh para pemohon melalui pembayaran pajak tersebut, bahwa sebaliknya, jika permohonan paraara pemohon tidak akan dirugikan: bahwa dengan demikianpermohonan para pemohon bukan bis idem bahwa permohonan pengujian materiil atas kesehatan guo mem tanggal november dannomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk) juncto nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi perubahan mk), peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam pengujian undang undang, putusan nomor puu viii tanggal november alinea hlm. dan putusan nomor puu ix tanggal januari alinea hlm. bahwa alasan alasan yang dikemukakan dalam perkara terdahulu yang kemudian diputus oleh mahkamah melalui putusan nomor puu vii tanggal november dan putusan nomor puu viii tanggal november sebagaimana dalam tabel berikut: tabel alasan alasan pengajuan kesehatan yang sudah diputus oleh mahkamah san mat aan alasan diuji uud putusan nomor pembukaan puu viii dan (preambule), tanggal november kesehatan dan uud pembukaan preambule) uud dan tersebut atas menjamin bertentangan keadilan sosial bagi dengan asas keadilan karena seluruh rakyat hanya mencantumkan satu indonesiabab bentuk dan tersebut atas kedaulatan, menjamin kedaulatan berada uud menjamin tangan rakyat, kedaulatan berada amanat uud tangan rakyat ) hak asasi hak untuk hidup dilindungi manusia oleh undang undang dasar seperti dalam uud menjamin tersebut atas, maka seperti hak asasi manusia juga kehidupan para petani bagi seluruh rakyat tembakau, cengkeh, indonesia: dan para buruh pabrik hak untuk hidup indonesia serta pihak lain bagi seluruh yang terkait dengan rakyat indonesia pertembakauan juga hak budaya dijamin mempunyai hak hidup yang oleh uuddan nasional dan undang undang nomor kesejahteraan sosial. tahun tentang dan kesehatan, yang merupakan uud menjamin khusus untuk demokrasi ekonomi menghambat dan mengurangi bagi seluruh rakyat produk jenis tanaman indonesiautusan nomor puu viii tanggal november serta penjelasannya dan dan dan kesehatan uud peng kesehatan, jelas jelas bertentangan ketentuan uud sebagaimana diatur dan dijamin dan uud karena bertentangan dengan adanya ketentuan yang menjamind'adil serta perlakuan hukum yang sama hadapan hukum.dalamkesehatan tidak diharuskan mencantumkan peringatan kesehatan? bahwa dalam perkara yang telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal november pengajuan uji materiil atas kesehatan tersebut sama sekali tidak diujikan terhadap perubahan kedua uud dan perubahan ketiga uud sebagai dasar pengujiannya, melainkan dilakukan dasar pengujiannya terhadap dan uud selain itu, alasan para pemohon mengajukan uji materiil atas kesehatan adalah karena:(bertentangan dengan uud khusus dan undang undang kesehatan nomor tahun tentang kesehatan menunjukkan suatu bukti bahwa pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan petani tembakau, khusus dan undang undang kesehatan nomor tahun tentang kesehatan bertentangan dengan hak hidup para petani untuk melangsungkan kehidupannya dan bertentangan dengan hak budaya atau kebudayaan yang merupakan kreativitas dari petani tembakau (bertentangan dengan uud hal ini karena ketentuan itu akan, bersifat diskriminatif karena hanya mencantumkan tembakau sebagai zat adiktif (bertentangan dengan uud sedangkan dari keterangan ahli yang menyajikannya terhadap uud adalah ahli rinaldo prima. ahli menyatakan bahwa kesehatan bertentangan dengan uud oleh karena:berisikan rumusan yang sama sekali tidak memberikan (vide putusan nomor puu viii tanggal november him. bahwa adapun dalam perkara yang telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal november alasan para pemohon mengajukan uji materiil atas kesehatan adalahsebagaimana diatur dalam perubahan kedua uud, bahwa dari uraian atas, dalam perkara: bahwa alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan guo sebagaimana akan dikemukakan secara lebih jelas dan rinci kemudian, adalah lain atau berbeda, dengan alasan alasan yang diajukan dalamdan putusan nomor puu viii tanggal november bahwa hingga oleh karenanya, permohonan dari para pemohon mohon dapat diterima untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh mahkamah, ketentuan @uo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) sehingga bertentangan dengan 28d perubahan kedua uud dan perubahan ketiga uud bahwa perubahan ketiga uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum : bahwa berdasarkan ketentuan perubahan ketiga uud guo sangat jelas bahwa negara indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat): bahwa negara hukum eropa kontinental dipelopori oleh immanuel kant. menurut kant untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki (dua) unsur pokok, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, dan adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. (lihat: moh. mussardi dan prof. dr. bintan saragih, ma, ilmu negara, edisi revisi, jakarta: gaya media pratama, cetakan keempat, maret him. bahwa dalam perkembangannya kemudian, unsur unsur negara hukum (rechtsstaat) tersebut ditambahkan oleh friedrich julius stahl menjadi (empat), dengan menambahkan (dua) unsur lain, yaitu: setiap tindakan negara harus berdasarkan undang undang yang dibuat terlebih dahulu: peradilan administratif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. (lihat: moh. mussardi dan prof. dr. bintan saragih, ma, ibid., hlm. dan prof. miriam budiardjo, dasar dasar ilmu politik, jakarta: alamat jalan abd. aziz nomor pamekasan selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: nama alif mukhlis, ag. pekerjaan ketua. pemohon ix, nama drs. khatron pekerjaan sekretarispemohon nama ir. deni ranggajaya pekerjaan petani alamat perum maharaja indah rt. desa babakanloa, kecamatan pengetikan, garut, jawa barat selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xi: nama dengan samsudin pekerjaan petani alamat kampung babakan desa rt0o03 rw003 desa mayasari, kecamatan sibuk, garut, jawa barat selanjutnya disebut sebagai . pemohon xii, gramedia pustaka utama, cetakan keduapuluh, september hlm.negara hukum indonesia, maka para pemohon niscaya harus mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang dimilikinya, sebab hal itu merupakan salah satu unsur pokok dari adanya negara hukum tersebut. termasuk dalam hal ini para pemohon juga berhakbahw,di: prof. dr. alitu, mahfud pernah menyatakan: hukum yang responsif merupakan produk hukum yang lahir dari strategi pembangunan hukum yang memberikan peranan besar dan mengundang partisipasi secara penuh kelompok kelompok masyarakat sehingga isinya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya hlm m1) bahwa sejalan dengan apa yang dikemukakandalam kesehatan guo jelas jelas bukan merupakan rumusan hukum yang bersifat responsif dan mencerminkan rasa keadilan. rumusan itu pun menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) oleh karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. ini berarti sekaligus pula tidak sejalan dengan prinsip negara hukum indonesia, karena tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia, yang semestinya menjadi salah satu unsur pokok dari negara hukum.rumusan redaksi . yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya: dalam kesehatan tersebut sangat jelas bahwasannya tembakau hanya bersifat merugikan bagi seseorang dan atau masyarakat sekelilingnya. sedangkan, dalam fakta sejarah maupun kenyataan keseharian tidak dapat dipungkirisaksi dr. subagyo menjelaskan bahwayaitu (vide putusan nomor puu viii tanggal november hlm. saksi allan sulistiono memberikan kesaksian atas kegunaan atau kemanfaatan tembakau. saksi allan sulistiono di diagnosa menderita kanker hati stadium kemudian melakukan terapi jalur dengan memakai tembakau dan hasilnya telah normal (vide putusan nomor puu viii tanggal november him. hal yang sama, tidak selalu berkonotasi negatif sebagai penyebab kanker, ternyata tanaman tembakau dapat pula menghasilkan protein anti kanker yang berguna bagi penderita kanker. menurut peneliti dari pusat penelitian bioteknologi lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi), dr. arief budi wiranto eng., dalam usulan risetnya itu,, (vide putusan nomor puu viii tanggal november him. ahli ir. purnomo, m.s., mengemukakan bahwa (vide putusan nomor puu viii tanggal november him. bahkan ahli yang diajukan pemerintah yaitu ahli ahmad doyo menerangkan sisi kegunaan atau kemanfaatan dari tembakau, yaitu: tembakau dapat dijadikan zat pengawet yaitu pengawet untuk bumbu, untuk kayu, dan dapat mewarnai sutera, (vide putusan nomor puu viii tanggal november him. sementara itu,menyatakan bahwa yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok bukan tembakau. dan penyusunan undang undang kesehatan) tidak membedakan antara tembakau dengan asap rokok (vide putusan nomor puu viii tanggal november hlm. bahwa dari kesaksian kesaksian maupun keterangan keterangan para saksi dan ahli tersebut atas sangat terang dan jelas bahwasanya yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok bukan tembakau. dalam pada itu, tembakau juga sangat terang dan jelas, dari sisi kesehatan, mempunyai kegunaan atau kemanfaatan bagi seseorang dan atau masyarakat sekelilingnya. berkaitan dengan hal ini, nahdlatul ulama nu) sebagai organisasi induk dari para pemohon ppn) dalam keputusan muktamar nahdlatul ulama muktamar nu) ke pada tahun tanggal radius tani oktober menerangkan sebagai berikut: keterangan dalam kitab aisyiyah al jamal bahwa rokok itu bermanfaat sesuai dengan tujuan dibelinya yaitu menghinanya, dan mengingat rokok itu termasuk barang mubah (boleh) karena tidak ada dalil yang mengharapkannya, maka mengkonsumsinya berarti memanfaatkannya dengan cara yang mubah. aisyiyah ali al syibramalisi dalam suatu pelajaran ada pertanyaan tentang rokok yang terkenal pada masa sekarang ini, apakah boleh diperjual belikan atau tidak? jawabnya adalah sah boleh, karena termasuk barang yang suci dan bermanfaat sama seperti memanaskan air dan berteduh dengannya (asap pen). lihat ahkamulfugoha, hlm. penerbit kalisat surabaotensi penafsiran seperti itu sangat mungkin terjadi oleh karena rumusan dalam ketentuan guo membuka peluang yang lebar bagi pihak pihak tertentu bahwa rumusan dimaksud berarti seakan akan atau seolah olah ada larangan untuk menanam, membudidayakan maupun memanfaatkan tembakau. mengapa demikian? karena dalam rumusan tersebut sifat tembakau seakan akan atau seolah olah hanya merugikan seseorang dan atau masyarakat sekelilingnya. sebagai contoh, saksi tri kimono dan saksi haryanto dalam perkara yang diputus mahkamah melalui putusan nomor puu viii tanggal november mengartikan rumusan kesehatan guo sebagai larangan untuk menanam tembakau. saksi haryanto menyatakan dalam kesaksiannya muka mahkamah: mayoritas penduduk desa kedung sebagai petani tembakau akan terancam kehilangan mata pencaharian, jika menanam tembakau dilarang bertentangan dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah (vide putusan nomor puu viii tanggal november him. saksi haryanto begitu pula menyatakan: (vide putusan nomor puu viii tanggal november him, . guo tidak bersangkut paut dengan larangan untuk menanam tembakau. fakta bahwa rumusan kesehatan guo memunculkan setidak tidaknya akan berpotensi memunculkan penafsiran yang berbeda oleh pihak pihak tertentu adalah sangat jelas bahwa rumusan ketentuan guo menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty). rumusan guo tidak mengandung kejelasan rumusan . sebagaimana telah dikemukakan depan bahwasannya salah satu bahwa hukum hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa lihatid., hlm. sejalan dengan itu, angka nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan p3) menyebut. dan penjelasan angka menyebutkan bahwasuai doktrin ilmu hukum maupun ketentuan angka nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan p3) dan penjelasannya semestinya rumusan ketentuan hukum atau perundang undangan haruslah dibuat supaya mudah dimengerti atau dengan kata lain harus memenuhi kejelasan rumusan sehingga jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan rakyat. namun demikian, dalam kenyataannya rumusan dalam kesehatan guo tidak mengandung kejelasan rumusan , sehingga dengan demikian tidak menjamin kepastian hukum yang adil (fair legal uncertainty). menurut ahli dr. mudzakkir, s.h., m.h., perumusan kesehatanpertama, rumusan dan konten dari kesehatan.(vide putusan nomor puu viii tanggal november him. padahal, zat adiktif tidak hanya tembakau yang juga ada kegunaan dan pemanfaatannya , tetapi juga meliputi hal atau benda lainnya, serta ada yang merugikan seperti narkotika misalnya ganja, atau psikotropika, maupun yang tidak merugikan seperti teobromin dalam coklat (keteranganvide putusan nomor puu viii tanggal november him. dan kedua, selain itu, menurut ahli dr. mudzakkir, s.h., m.h., rumusan kesehatan menimbulkan multi tafsir mengenai apa yang dimaksud sebagai zat aktif . pengertian zat adiktif dalam rumusan sebagaimana kesehatan guo memiliki dua interpretasi pengertian,, beberapajenis yang bersifat adiktif, yaitu: tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas. (vide putusan nomor puu viii tanggal november hlm.iv. kesimpulan bahwasehatan. kedudukan hukum para pemohon dalam perkara ini guo: bahwa permohonan para pemohon bukan bis idem dengan pengujian materiil atas kesehatan yi tanggal november dan putusan nomor puu viii tanggal november dalam perkara perkara sebelumnya,. adapun alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan guo, adalah lain atau berbeda, dengan alasan alasan yang diajukan dalam perkara sebelumnya tersebut, bahwadalam fakta maupun senjatany bahwasannya kesehatan guo tidak bersangkut paut dengan larangan untuk menanam tembakau. rumusan kesehatan tidak mengandung kejelasan rumusan . rumusan dalam kesehatan guo tidak menempatkan zat adiktif sebagaimana pengertian dalam definisi dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tertanggal januari memberikan kuasa kepada andi naomi fuad, s.h., dedi cahyadi, s.h., tadi, s.h., si., moh. sulaiman, s.h., solid, s.h., dan slamet tri wahyudi, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum kantor hukum lembaga penyuluhan dan bantuan hukum nahdlatul ulama lbh nu) , beralamat gedung pbnu lantai jalan kramatohon sampai dengan pemohon xdengan nomor puu x pada kamisperubahan atas undang undang nomor tahundalam pada itu, pengertian zat adiktif dalam rumusan sebagaimana kesehatan guo memiliki interpretasi pengertian yang berbeda atau adanya muttitafsir:baik dari perspektif bahasa maupun perspektif teologisdan perubahan ketiga uud,: bunyiberbunyi: zat adiktif sebagaimana dimaksud pada antara lainsamping dapat menimbulkan kerugian, tetapi juga dapat memberikan kegunaan atau kemanfaatan bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. , ketentuberikan larangan dan atau hukuman terhadap penanaman, pembudidayaan maupun pemanfaatan tembakau1x bertanggal november bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x bertanggal januari bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman nomor c2 .ht. .05th. bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor d.iii. iv bertanggal april bukti fotokopi rencana strategis ppn, bukti fotokopi kepengurusan wilayah ppn pnu jawa timur nomor pw a san ii l vii1 bukti fotokopi kepengurusan wilayah ppn pnu pamekasan nomor pc a.i1 l. v bukti fotokopi kepengurusan wilayah ppn pnu jawa tengah nomor pw. sk bukti fotokopi kepengurusan wilayah ppn pnu temanggung nomor pc. sk bukti fotokopi kepengurusan wilayah ppn pnu nusa tenggara barat nomor bukti fotokopi makalah politik perundang undangan oleh alamsyah: bukti fotokopi buku solusi problematika aktual hukum islam keputusan muktamar, munas, dan kontes halaman bukti fotokopi buku kamus besar bahasaterhadap dan uudppn) lingkungan provinsi jawa timur, jawa tengah, dan nusa tenggara barat yang merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan atau merupakan organisasi perkumpulan yang menaruh perhatian terhadap kepentingan publik dalam hal ini keberlangsungan hidup dan kesejahteraan para petani termasuk para petani tembakau, bahwa pemohon sampai pemohon xii adalah petani tembakau yang merupakan perorangan warga negara dan juga merupakan anggota ppn, bahwa para pemohon merupakan perorangan dan atau kelompok warga negara pembayar pajak. menurut para pemohon, mereka memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan guo yang dalam proses pembahasan ketentuan dibiayai oleh negara dan termasuk yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh para pemohon, bahwa ketentudianggap telah merugikan para pemohon sebagai petani tembakau dan organisasi perkumpulan yang menaungi petani tembakau karena akan menciptakan konotasi negatif terhadap tembakau, padahal tembakau juga memberikan kegunaan atau kemanfaatan. para pemohon mengemukakan, ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpotensi: i3.9j menimbang bahwa oleh karena para pemohonyang menentuterhadap dan uud yang menyatakan:dalil permohonan paradan pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon lain terhadap pembukaan uud dan uud dan telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal november dengan amar putusan, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya : i3 menimbang bahwa dalam permohonan yang lain telah diajukan pula permohonan pengujian materiil beberapa dalam termasuk yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan serta uud permohonan tersebut telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal november dengan amar putusan, antara lain, , i3 menimbang bahwa dalam permohonan guo, para pemohon hanya memohonkan pengujian konstitusionalitas dari dengan dalil bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa dalam permohonan nomor puu viii sebagaimana tersebut atas, para pemohon telah mempergunakan uud sebagai salah satu batu uji dalam pengujian konstitusionalitas permohonan mereka, sehingga pertimbangan mahkamah dalam putusan atas permohonan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo, i3 menimbang bahwa pembukaan uud yang dijadikan salah satu batu uji oleh pemohon dalam permohonan nomor puu viii adalah norma fundamental negara yang menjiwai seluruh dalam uud termasuk uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum', begitu pulwalaupun permohonan ini menjadikan sebagai batu uji dalam pengujian guo dan belum pernah dijadikan batu uji dalam permohonan sebelumnya, sehingga menurut pemohon permohonannya tidak bis idem karena alasan konstitusionalitas permohonannya berbeda, namun menurut mahkamah pada hakikatnya alasan alasan pemohon dalam permohonan nomor puu viii dan permohonan nomor puu viii sama dengan alasan alasan para pemohon dalam permohonan guo. dengan demikian pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu viii dan nomor puu vii1 sepanjang mengenai yang telah diuji, yaitu mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam permohonan guo dan oleh karenanyaubahan m'negara republik indonesiaundang undang nomor tahun tentang kesehatan (selanjutnya disebut kesehatan) khususnya bertentangan dengan uud dan oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang (judicial review) atas ketentuan dimaksud terhadap uud kepada mahkamah: bahwa dengan demikian, mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang undang guo. i badan hukum publik atau privat: atau lembaga negara. : bahwa dalam putusan putusan mahkamah mengenai pengertian perorangan warga negara sebagaimana maksud dalam atas, mahkamah sudah memberikan penafsirannya bahwa pengertian itu termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama (vide putusan nomor puu viii tanggal november alinea hlm. putusan nomor puu viii tanggal november alinea hlm.,(selanjutnya disebut: ppn) lingkungan provinsi jawa timur, jawa tengah, nusa tenggara barat yang merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama (vide putusan nomor puu viii bertanggal november him. putusan nomor puu ix bertanggal januari him. dan atau merupakan organisasi perkumpulan yang menaruh perhatian terhadap kepentingan publik (sebagai badan hukum, vide putusan nomor puu ix bertanggal november him. dalam hal ini keberlangsungan hidup dan kesejahteraan para petani termasuk para petani tembakau. bahwa lembaga pengembangan pertanian nahdlatul ulama (selanjutnya disebut: ppn) adalah perangkat departementasi dari organisasi kemasyarakatan nahdlatul ulama nu) berdasarkan anggaran rumah tangga nahdlatul ulama art nu) hasil muktamar ke makasar, khususnya huruf adapun nahdlatul ulama nu) adalah sebuah perkumpulan organisasi keagamaan yang berdiri sejak januari dan mendapatkan pengesahan pertama kalinya oleh gubernur hindia belanda pada tanggal enam bulan februari tahun sembilan belas tiga puluh dengan nomor statutes terlampir|: bahwa ppn merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yaitu beranggotakan para warga yang bergerak dalam bidang atau lapangan pertanian termasuk dalamnya bidang pertembakauan (tembakau) hingga demikian keanggotaan ppn merupakan kelompok orang dalam hal ini warga yang tergolong kualifikasi para petani termasuk para petani tembakau. ppn begitu juga merupakan organisasi atau perkumpulan yang concern terhadap kepentingan publik dalam hal inikecuali itu, ppn jugasedangkan pemohon sampai pemohon xii adalah para petani termasuk dalam kategori petani tembakau yang merupakan perorangan warga negara dan juga merupakan anggota ppn. bahwa dengan demikian para pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian kesehatanjelas merupakan perorangan dan atau kelompok warga negara pembayar pajak. dengan demikian, parakesehatankesehatan guo melalui uji materiil kepada mahkamah, bahwa para pemohon, sebagaimana telah dikemukakan, merupakan perorangan dan atau kelompok orang dan atau sebagai badan hukum, yangdisamping itu pula,dengan demikian, paranomor puu vii atas:sehatan,dan dalam penjelasan kesehatan disebutkan: cukup jelas . bahwa rumusan dalam kesehatan guo menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty). hal ini oleh karena rumusan dalam kesehatan tersebut merumussebagaimana terbukti dalam sejarah maupun praktik keseharian termasuk dalam praktik dunia medis (kesehatan)rumusan seperti ini jelas akan merugikan para pemohon setidak tidaknya potensial merugikan para pemohon mana para anggotanya adalah termasuk para petani tembakau, karena akan berkonotasi negatif dimana tidak hanya menimbulkan ketidak ke. hal ini tentunya merugikan para petani tembakau yang menanam, membudidayakan maupun memanfaatkan tembakau, karena tembakau dianggap sebagai sesuatu yang hanya merugikan seseorang dan atau masyarakat sekelilingnya. bahkan lebih dari pada itu, rumusan seperti guo akan karena sifatnya hanya merugikan seseorang dan atau masyarakat sekelilingnya tadi. dengan demikian, para pemohon dimana para anggotanya adalah termasuk para petani tembakau itu akan terkena dampak kerugian secara moril, karena dianggap menanam, membudidayakan maupun memanfaatkan tembakau, sebagai sesuatu yang hanya merugikan seseorang dan atau masyarakat sekelilingnya (hanya bersifat negatif). berkaitan dengan ini, para pemohon juga mengalami kerugian moril spiritual oleh karena nahdlatul ulama nu) sebagai organisasi induk dari para pemohon ppn) sudah pernah menetapkan keputusannya melalui muktamar nahdlatul ulama muktamar nu) ke pada tahun tanggal radius tani oktober yang membolehkan mengkonsumsi atau memanfaatkan tembakau (rokok). adapun mengenai muktamar adalah merupakan forum tertinggi nahdlatul ulama yang diikuti oleh seluruh pengurus cabang se indonesia yang didalamnya para kyai ahli agama yang mempunyai kompetensi dalam memutuskan hukumnya. dengan adanya ketentuan guo yang merumuskan bahwa tembakau hanya bersifat merugikan jelas akan merugikan para pemohon ppn, sebagai departementasi dari nu). adapun secara materiil, akan berdampak atau setidak tidaknya potensial merugikan para petani tembakau oleh karena menurunnya tingkat penghasilan dari usaha bidang tembakau dengan menurunnya

&sanuddin shahih: umur tahun: pekerjaan pensiunan pt. telkom: kewarganegaraan indonesia, alamat lengkap jalan ciputra nomor bandung, nama kusnendar atmosukarto, umur tahun: pekerjaan pensiunan pt. telkom: kewarganegaraan indonesia, alamat lengkap jalan halimun nomor bandung: nama suharto, s.h: umur tahun: pekerjaan pensiunan pt. telkom: kewarganegaraan indonesia, alamat lengkap jalan golf barat arcamanik bandung. selanjutnya disebut sebagai .dan saksi para pemohon: mendengar keterangan lisrabu tanggal maret dengan nomor puu ix yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasbahwa hurufmikianlah beberapa kelemahan dan ketimpangan undang undang nomor tahun tersebut, baik dalam nya, lebih lebih lagi dari pijakan hukumnya. kesimpulan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud dan serta dan il. undang undang nomor tahun tidak merujuk kepada perintah undang undang, yakni undang undang nomor tahun sehingga undang undang nomor tahun tersebut tidak mempunyai pijakan hukum, batal demi hukum (cacat hukum). ill. undang undang nomor tahun yang menjadi acuan pembuatan rumus manfaat pensiun yang berbeda pt. telkom, juga "batal demi hukum". saksi para pemohon riyanto bahwa undang undang nomor tahun tentang dana pensiun, tidak menetapkan rumus perhitungan manfaat pensiun. sehingga mengakibatkan dalam pelaksanaan penghitungan besarnya manfaat pensiun terjadi perbedaan perbedaan. sebagaimana yang terjadi pt. telkom yang dijelaskan dalam suratnya tertanggal juni nomor ps560 sdm tentang kenaikan manfaat pensiun,, sesuai kemampuan perusahaan. sesuai undang undang nomor tahun tentang dana pensiun. sehingga dengan demikian terjadilah perbedaan besarnya penerimaan manfaat pensiun antar kelompok peserta pt. telkom yang disebabkan: dalam rumus perhitungan manfaat pensiun, perkalian nilai gaji dasar besarnya adalah gaji dasar ditambah kali gaji dasar terakhir. ini berlaku hanya bagi peserta yang berhenti bekerja terhitung sejak akhir bulan junijuli diberikan kenaikan manfaat pensiun bulanan sebesar dari gaji dasar terakhir, yang telah digunakan dalam menetapkan besarnya manfaat pensiun. kepada peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada tahun dalam rumus penghitungan manfaat pensiun, nilai gaji dasar tidak mengalami perubahan penambahan. baik penambahan sebagaimana peserta yang berhenti bekerja terhitung sejak akhir bulan juni maupun kenaikan sebagaimanabulan juli menurut hemat saksi telah terjadi suatu perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap penerima manfaat pensiun terutama terhadap peserta yang mulai pensiun pada tahun hal ini menurut pendapat saksi merupakan dampak dari undang undang nomor tahun yang pada yang tidak tegas menetapkan perhitungan rumus manfaat pensiun. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah didengar pula keterangan pemerintah mengenai pernyataan pendahuluan pemerintah, yang pada pokoknya sebagai berikut: sebelum pemerintah menanggapi permohonan pengujian undang undang dana pensiun terhadap uud maka pemerintah perlu menyampaikan mengenai kualifikasi dan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam perkara guo. pemerintah mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing)pemberlakuan undang undang dana pensiun, pemerintah, bahwa selain mempertanyakan legal standing para pemohon, pemerintah juga berpendapat bahwa sejak awal, selain karena tidak jelasnya permohonan (obscura libel), juga karena polita permohonan yang menurut pemerintah tidak tepat untuk diujikan mahkamah konstitusi: pernyataan pemerintah ini didasarkan pada fakta bahwa para pemohon dalam permohonannya secara tegas telah menyatakan bahwa permohonan pengujian ini selain ditujukan kepada norma yang terdapat pada undang undang dana pensiun, juga ditujukan pada surat dirut,manfaat pensiun khususnya bagi para pemohon yang pensiun sebelum bulan agustus tahun dalam permohonannya menyebutkan bahwa direksi pt. telkom telah menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya seseorang pensiun yang diatur dalam keputusan direksi pt. telkom nomor tahun yang dianggap para pemohon tidak sesuai, karena para pemohon memiliki pandangan bahwa besarnya manfaat pensiun harus didasarkan pada tiga hal yaitu lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok, dan pangka: pemerintah juga tidak mendapatkan gambaran yang jelas mengenai maksud para pemohon dalam posisinya yang seolah olah telah menyalahkan pemberlakuan undang undang dana pensiun dengan menyebutkan bahwa undang undang dana pensiun dianggap memberi peluang dan berpotensi menimbulkan kewenangan dan ketamakan atas pengaruh sebagian dari peserta. para pemohon tidak menjelaskan kewenangan dan ketamakan, dan peserta mana yang dapat mempengaruhi timbulnya kewenangan dan ketamakan tersebutpt. telkom nomor ps. sdm tanggal juni bertentangan dengan dan uud namu dana pensiun, undang undang dana pensiunmemberikan hak kepada peserta yang pensiun (berhenti bekerja) sesuai dengan usia pensiun normal yang berlaku bagi dirinya, juga bagi peserta yang pensiun (berhenti bekerja) setelah mencapai usia pensiun normal yang berlaku bagi dirinya, berupa manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun: pengaturan dalam undang undang dana pensiun tersebut,lakukan sesuai dengan rumus yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun., selain pns dan anggota tni, dan pekerja mandir:tahun:dasar hukum:telkom lainnya, telah pernah melakukan upaya gugatan perdata melalui pengadilan negeri bandung dan permohonan pengujian (judicial review) mahkamah agung:: membaca penguji dalam konstitusi yang digunakan para pemohon dalam permohonan pengujiannya ini, yaitumaka pemerintah mempertanyakan bentuk kebebasan dari perlakuan diskriminatif seperti apa yang diharapkan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia menyebutkan:, pemerintah jugabisa melepas:normal, atau setelahnya. mengatur jugaandangan, karen7putusan mahkamah konstitusi yang terdahulu: dengan seluruh uraian yang pemerintah sampaikan dalam pernyataan pendahuluan pemerintah ini, mengharapkan tidak perlu lagi ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas undang undang dana pensiun yang sedang diuji ini, baik secara negatif, yaitu terbukti tidak bertentangan dengan uud maupun secara positif, yaitu tersebut jelas bertujuan untuk menjalankan uud karena itu pemerintah mohon agar mahkamah konstitusi memutuskan dengan amarngajukan bukti bukti seperti:, turut tergugat pada tanggal januari fotokopi turunan salinan perkara perdata: pengadilan tinggi jawa barat, tanggal november nomor pdt pt.bdg, kuasa berbanding, pada tanggal desember dan: menimbang bahwa pada tanggal juni kepaniteraan mahkamah telah menerima keterangan dan kesimpulan tertulis pemerintaho conan dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk iv tanggal april para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang dana pensiun terhadap uud bahwa menurut para pemohon undang undang dana pensiun tidak mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. akibatnya pendiri dana pensiun dalam hal ini direksi pt. telkom membuat iuran pensiun yang menyimpang dari aturan pensiun yang ditetapkan dan membuat aturan yang diskriminatif, bahwa menurut para pemohon norma dalamagustus bahwa guo tidak mengatur bahwa rumus manfaat pensiun yang ditetapkan harus sama diantara semua peserta dan tidak merekayasa perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun berbedsebagai pengawal yang andal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang dana pensiun yang menyatakandan surat dirut. pt. telkom kepada pengurus pusat p2tel nomor ps. sdn tanggal juni yang menyatakan, "dalam undang undang nomor tahun diatur bahwa, "peserta yang pensiun normal dan sesudahnya, berhak atas manfaat pensiun yang ditentukan berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun . dari ketentuan tersebut telkom selaku pemberi kerjadengan kemampuan perusahaan. il. kedudukan hukum para pemohon bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menentuara pemohon adalah warga negara indonesia sebagai pensiunan pt. telkom dengan surat tanda pensiun terlampir, dihubungkan denganaka oleh karena itu para pemohon mempunyai hak untuk menyatakan pemikiran, gagasan untuk memperjuangkan kepentingannya atau rakyat terhadapdana pensiun: menurut pemerintah, para pemohon tidak mempunyai hak dan kewenangansert:dengan mencampur pasukannya dengan keputusan direksi telkom sebagaimana diuraikan sebagai beriku initelkom nomor ps. sdm tanggal juni bertentangan dengan dan uud (vide perbaikan permohonan para pemohon tanggal april ill angka namun para pemohodana pensiudana pensiudan sosiologis mengapa undang undang guo diperlukan bagi upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum undang undang guo, sebagai berikut: landasan filosofis undang undang dana pensiun berkaitan dengan pengujian salah satu dalam undang undang dana pensiun mahkamah konstitusi ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu maksud dikeluarkannya undang undang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam bagian, dan berkesinambungan: upaya untuk memelihara kesinambungan pada hari tua bisa dilaksanakan melalui mekanisme dana pensiun. dana pensiun merupakan suatu bentuk tabungan yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjangpendanaan,masyarakatil. landasan sosiologis undang undang dana pensiun dalam pelaksanaan undang undang ini,,terhadap materi muatan norma undang undang dana pensiun yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon yaitu undang undang dana pensiun yang menyatakan: dana pensiun: atas anggapan para pemohon tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: terhadap anggapan para pemohon bahwa undang undang dana pensiun menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan antara penerima manfaat pensiun. pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pengaturan dalam undang undang dana pensiun harus dibacarrrhitung sesuai dengan rumus yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun: bahwa: bahwabahwakmk. tanggal juli.ketentuan,bdg tanggal november juncto putusan nomor pdt. pn. bdg, tanggal januari dan putusan nomor pdt pn.bdg, tersebut. ii. terhadap anggapan para pemohon bahwa undang undang dana pensiun bertentangan dengan uud pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: definisi diskriminasi dapat dilihat dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyebutkan: pemerintah mempertanyakan bentuk kebebasan dari perlakuan diskriminatif seperti apa yang alami, baik,: pemerintah. iv. tambahan penjelasan pemerintah atas permintaan majelis hakim konstitusi menindaklanjuti persidangan mahkamah konstitusi tanggal mei sesuai dengan permintaan hakim konstitusi ahmad nowiki, yang meminta pemerintah menjelaskan mengenai peserta yang pensiun pada usia pensiun normal danberdasarkan undang undang dana pensiun, dengan ketentuan pensiun yang berbeda dikaitkan dengan masa kerja, besarnya gaji pokok, dan pangkat peserta yang sama yang terjadi pt. telkom, maka dapat pemerintah sampaikan penjelasan secara singkat sebagai berikut: undang undang dana pensiun tidak mengatur adanya pembedaan rumusan penerimaan manfaat pensiun dengan masa kerja, penghasilan dasar pensiun dp), dan pangkat peserta yang sama. dana pensiun hanya mengatur semua masalah yang menyangkut hajat kehidupan atau rakyat banyak dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. bahwa sebagai warga negara indonesia berdasarkan ketentuan tersebut atas, maka para pemohon secara konstitusional berhak untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi kualifikasi dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan mempunyai kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dan hal ini sesuai pula dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan putusan nomor puu v menentukan syarat kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur, dianggap telah diujikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiannya, hak dan kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual dani. pokok pokok permohondapat dipisahkan dari pokok pokok permohonan ini, bahwa pengajuan permohonan ini ditujukan pada norma yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang (yang diatur dalam undang undang dana pensiun). dengan demikian, jelas bahwa ketentuan maupun pada lainnya, tidak dimaksudkan untuk membuka adanya peluang terjadinya diskriminasi sebagaimana disampaikan para pemohon dalam permohonannya. iapun terdapat pembedaan besaran penerimaan manfaat pensiun, hal tersebut dapat dipastikan bukan disebabkan oleh pengaturan undang undang dana pensiun, namun disebabkan karena adanya ketentuan lain, khususnyatanggapan pemerintah atas keterangan ahli dan saksi para pemohon terhadap saksi para pemohon mendengarkan keterangan saksi para pemohon, yaitu riyanto pada persidangan tanggal mei yang menyatakan bahwa undang undang dana pensiun tidak secara tegas menetapkan rumus perhitungan manfaat pensiun, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pelaksanaan penghitungan besarnya manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam surat dirut pt. telkom tanggal juni nomor ps560 sdm tentang kenaikan manfaat pensiun yangkemampuan perusahaan, yang membagi tiga kelompok penerima manfaat pensiun, terutama terhadap peserta yang mulai pensiun pada tahun dianggap saksi sebagai tindakan diskriminatif. atas keterangan saksi para pemohon ini, maka pemerintah semakin yakin bahwa adanya pembagian tiga kelompok penerima manfaat pensiun yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun pt. telkom, bukanlah materi yang dapat diuji mahkamah konstitusi: undang undang dana pensiun secara eksplisit tidak pernah membagi penerima manfaat pensiun dalam tiga kelompok, apalagi membaginya berdasarkan batas tahun, yaitu sebelum, saat, atau setelah tahun atau tahun berapapun. bila membaca secara cermat, maka undang undang dana pensiun hanya mengatur adanya usia pensiun normal dan setelahnya. kata "setelahnya" berarti ada kemungkinan peserta pensiun setelah usia pensiun normal: undang undang dana pensiun tidak mengatur bahwa pensiunan telkom harus pensiun pada tahun kata "setelahnya", tidak dapat diartikan bahwa pensiunan telkom yang mencapai usia pensiun "setelah" tahun dianggap sebagai pensiun atas usia pensiun normal. berdasarkan hal tersebut, pemerintah memohon kepada mahkamah konstitusi ini untuk mengabaikan keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon ini, selain karena tidak sesuai dengan isi undang undang dana pensiun, juga karena keterangan saksi ini hanya berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pendiri dana pensiun pt. telkom. terhadap ahli para pemohon sebelum pemerintah memberikan tanggapan atas keterangan yang disampaikan oleh ahli dalam persidangan tanggal mei terlebih dahulu pemerintah akan menanggapi legal standing ahli. sesuai dengan daftar riw hidup ahli yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi diketahui bahwa yang bersangkutan adalah pensiunan pt. telkom yang juga merupakan salah satu penggugat dalam perkara gugatan perdata pengadilan negeri bandung dengan materi permasalahan yang sama dengan permasalahan yang sedang diajukan dalam permohonan guo, sesuai dengan ketentuan, yang dimaksud dengan ahli adalah orang yang memberikan keterangan atas permasalahan yang dimintakan pendapat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. dengan demikian segala keterangan yang diberikan seharusnya didasarkan pada teori teori atau prinsip prinsip yang berlaku dari materi yang dimintakan pendapatnya: dalam kenyataan yang terjadi persidangan, keterangan ahli justru memberikan penjelasan terhadap hal hal yang terkait dengan fakta atau kejadian yang diketahui, didengar dan dialami sendiri oleh ahli atas permasalahan ini, yang pada akhirnya mempengaruhi objektivitas pendapat yang diberikan: berdasarkan alasan alasan tersebut, pemerintah berpendapat bahwa ahli tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara permohonan guo. dengan demikian, keterangan yang diberikan ahli patut untuk dikesampingkan oleh mahkamah konstitusi. selanjutnya, terhadap keterangan ahli, yang menyatakan bahwa:landasan yuridis lahirnya undang undang tersebut tidak berdasarkan pijakan hukum yang jelas, sehingga tidak memuat aturan aturan pensiun, seperti,undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai negeri seharusnya dijadikan sebagai landasan yuridis undang undang dana pensiun: dari segi filosofis, undang undang dana pensiun lebih banyak keturunannya daripada kebaikannya karena membuat perbedaan yang sangat dalam antara pensiunan pegawai negeri sipil pns) dengan pensiunan pegawai bumn, yang bertentangan dengan uud menggunakan lain dalam uud sebagai penguji selain uud yang terdapat dalam permohonan para pemohon, yang tidak ada kaitan dengan pokok permohonan, adanya perbedaan penerimaan manfaat pensiun untuk pegawai yang pensiun sebelum tahun yang berbeda rumusnya dengan yang pensiun sesudah bulan juli dan berbeda pula dengan yang lainnya begitu, yang menyebabkan pt. telkom memaksakan rumus yang berbeda, dan menimbulkan tiga kelompok penerima manfaat pensiun yang berbeda adalah akibat penerapan undang undang dana pensiun. terhadap keterangan ahli para pemohon ini, pemerintah dapat menanggapi bahwa: antara undang undang dana pensiun dengan undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai, tidak ada hubungan sama sekali, karena masing masing undang undang tersebut mengatur hal yang berbeda, yang satu berkaitan dengan pegawai bumn sementara yang lain berkaitan dengan pegawai negeri sipil. ahli yang diajukan para pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan antara penguji dengan yang diuji. penjelasan yang diberikan ahli para pemohon terlalu melebar, tidak fokus, dengan mengaitkan yang diuji dengan lain dalam uud yang tidak termasuk sebagai penguji dalam permohonan para pemohon. ahli tidak memahami dasar dasar adanya pembedaan perhitungan besaran penerimaan manfaat pensiun. pendapat ahli yang menyatakan bahwa pembedaan tersebut disebabkan oleh pengaturan undang undang dana pensiun tidak berdasar dan sangat menyesatkan. dapat pemerintah sampaikan bahwa terjadinya pembedaan perhitungan besaran penerimaan manfaat pensiun, disebabkan karena adanya ketentuan lain, khususnya ketentuantersebutadanya jangka waktu pemberlakuan pkb tersebut memberikan kemungkinan adanya perbedaan isi kesepakatan yang disesuaikan dengan kondisi pada saat berlakunya pkb. isi kesepakatan pkb tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan besaran manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan sebelum pemberlakuan pkb dengan besaran manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan setelah pemberlakuan pkb. berdasarkan alasan alasan tersebut, baik dari sisi legal standing maupun substansi keterangan yang diberikan oleh ahli, pemerintah berpendapat bahwa ahli dan keterangan yang disampaikannya tidak patut untuk dipertimbangkan, oleh karenanya mohon agar tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah konstitusi. vi. kesimpulan para pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas kerugian yang dialaminya akibat pemberlakuan undang undang dana pensiun, baik dalam permohonannya, maupun melalui keterangan saksi dan ahli yang diajukannya. undang undang dana pensiun hanya mengatur tentang adanya dua kemungkinan peserta dana pensiun yang pensiun sesuai dengan usia pensiun normal dan setelahnya (di luar usia pensiun normal). adanya perbedaan penghitungan penerimaan manfaat pensiun yang disampaikan para pemohon dalam alasan permohonannya, merupakan pelaksanaan dari kesepakatan antara pemberi kerja (dalam hal ini telkom) dan serikat karyawan yang dituangkan dalam pkb yang merupakan amanat dari undang undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. dengan demikian jelas bahwa dalam ketentuan undang undang dana pensiun sama sekali tidak mengatur adanya pembedaan penghitungan penerimaan manfaat pensiun maupun membuka peluang terjadinya diskriminasi sebagaimana yang disampaikan oleh para pemohon. vii. penutup dengan seluruh uraian yang pemerintah sampaikan dalam keterangan dan kesimpulan pemerintah ini, pemerintah menegaskan tidak perlu ada lagi alasan untuk meragukan konstitusionalitas dari undang undang dana pensiun yang sedang diuji ini, karena itu pemerintah memohon kepada yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan dengan amaragustus kepaniteraan mahkamahtidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai paramenurut dpr permohonan para pemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscura libels), terutama dalam menguraikan menjelaskan dan menginstruksikan adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang undang guo. bahwa menurut dpr, permohonan para pemohon tidak jelas dalam mempermasalahkan penerapan norma yang terdapat dalam ketentuan undang undang guoguo, maka permohonan para pemohon ini tidak diajukan mahkamah konstitusi. bahwa menurut dprtitusi untuk melakukan pengujian undang undang terhadap konstitusi, bukan untuk menguji peraturan dibawah undang undang, apalagi terhadap suatu surat yang dikeluarkan oleh direksi bumn, maka dpr berpandanganmaupun berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi yang terdahulu. berdasarkan dalil para pemohon dalam perkara guo. meskipun demikian dpr tetap memberikan keterangan mengenai pengujian materiil undang undang nomor tahun sebagai berikut: il. pengujian materiil atas undang undang nomor tahun, dpr berpandangan berdasarkan: landasan filosofis undang undang nomor tahun dijelaskan dalami,program pensiun merupakan program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana yang perannya diberikan oleh pemberi kerja atau peserta. program ini berguna untuk. landasan sosiologis undang undang nomor tahun bahwa salah satu asas dalam undang undang ini adalah asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. asas ini memberi kesempatan bagi pemberi kerja untuk membentuk dana pensiun sebagai para memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan, sehingga harus didasarkan pada kemampuan pemberi kerja. bahwa, dpr tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa undang undang guo telah menimbulkan konsili diskriminatif dan ketidakadilan diantara penerima manfaat pensiun, karena peraturan dalam undang undang guo harus dibaca terkait dengan pengaturan dalam undang undang guo yang berbunyi:. bahwa, dpr berpandangan inti dari undang undang dana pensiun adalah mengatur perbedaan usia pensiun yang berujung pada per, dan. dana pensiun dan surat dirut.bahwa rumus manfaat pensiun yang ditetapkan harus sama dikondisi ini adalah bertentangan dengan uud (amandemen keurat dirut pt. telkom nomor sdm tanggal menjelaskan bahwa pengelompokan penerima manfaat pensiun yang berbeda, karena undang undang nomor tahun membolehkannya, sesuaiurut pendapat para pemohon, perbedaan besarnya manfaat pensiun harus didasarkan kepada lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok dan pangkat. sedangkan direksi pt. telkom menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya seseorang pensiun.undang undang nomor tahun tentang dana pensibahwa, menurut dpr khusus mengenai undang undang guo,. bahwaperlu dpr sampaikan bahwa para pemohon bdg tanggal november juncto putusan nomor pdt. .pn. bdg tanggal januari dan putusan nomor pdt. .pn. bdgbahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa undang undang nomor tahun telah menimbulkan diskriminasi adalah tidak tepat, apabila mencermati pengertian "diskriminasi" berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan, menurut dpr untuk membaca undang undang guodibayangkan para pemohon.dana pensiun terhadap undang undang dasardana pensidana pensiun tetap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku. i2. menimbang bahwa pada tanggal juni para pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis dan pada tanggal juni juga mengajukan penjelasan tambahan kesimpulan tertulis, yang pada pokok tetap pada dalilnya, menimbang bahwa pada tanggal oktober kepaniteraan mahkamah telah menerima tanggapan para pemohon atas keterangan dewan perwakilan rakyat indonesia yang pada pokoknya para pemohon tetap pada dalilnya: i2aryang menyatakan,imbang bahwa para pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya dengan alasan: bahwa surat dirut. padapensiun khususnya yang pensiun sebelum bulan agustus guo tidak mengatur rumus manfaat pensiun yang dit. kondisi inipendapat para pemohon, direksi pt. telkom menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya yang bersangkutan pensiun,, dan surat dirut pt. telkom nomor ps. sdm tanggal juni adai3. menimbang bahwa setelah menilai dalil dalil para pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa yang menjadi pokok masalah ialah pengujian konstitusionalitasterhadap?: bahwa mengatur tentang siapa yang berhak pensiun dan bagaimana hak atas manfaat pensiun itu dihitung. yang berhak pensiun ada dua macam ialah peserta pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya. tentang cara perhitungannya didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun: bahwa orang yang berhak pensiun adalah peserta pensiun yang telah mencapai usia normal pensiun atau orang setelahnya. artinya dimungkinkan peserta pensiun pada usia setelah usia pensiun normal (vide dengan demikian perhitungan manfaatnya juga berlainan: bahwa selanjutnya, menurut para pemohon, berdasarkan surat direktur utama p.berbeda. pembedaan pembagian tersebut menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan rumus manfaat pensiun yang menmahkamah berpendapat bahwa sudah tepat cara perhitungannya yang didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun karena tidak mungkin merumuskan rumusan pensiun sebelum sampai saat pensiun. undang undang guo sama sekali tidak mengatur tentang manfaat pensiun. para pemohon menginginkan agar manfaat pensiun didasarkan kepada lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok dan pangkat, tidak seperti yang tertuang dalam surat direktur utama p.t. telkom nomor ps. sdm tanggal juni yang merupakan implementasi undang undang guo. oleh karena yang dipermasalahkan para pemohon adalah direktur utama yang bukan merupakan undang undang maka mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo: menimbang bahwa, setelah mahkamah memeriksa permohonan para pemohon, mendengarkan keterangan para pemohon, memeriksa keseluruhan alat bukti alat bukti para pemohon dan kaitannya satu dengan yang lain, mahkamah berpendapat bahwa mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, danempat, oleh delapahmad fadileddy purwanto jelaslah bahwa undang undang nomor tahun dan surat dirut pt. telkom nomor ps. sdm tanggal juni adalah bertentangan dengan dataatau dengan tidak ada kembalinya. iv. petit bahwa:perubahannya,dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: memerintahkan pemuatan putusan ini keundang undang nomor tahun tentang pensiunan pegawai dan pensiun janda duda pegawaidesembermaret selain mengajukan bukti surat tulisan, para pemohon pada persidangan tanggal mei mengajukan ahli yang bernama m.r. gambar bc. t.t, dan saksi yang bernama riyanto yang pada pokoknya menyampaikan keterangan lisan sebagai berikut: ahli para pemohon m.r. gambar bc. t.t persyaratan dikeluarkannya suatu undang undang karena: ada perintah undang undang dasar sebagai sumber hukum. ada undang undang yang perlu diatur dan belum diatur dalam undang undang yang sudah ada. tiap undang undang sekurang kurangnya mempunyai landasan yang menjadi acuan landasan yuridis, sebagai pijakan hukum undang undang tersebut. landasan sosiologis, agar undang undang tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh subjek hukum dari undang undang tersebut. landasan filosofis, agar materi yang diatur dalam undang undang tersebut lebih baik dari pada sebelum adanya undang undang tersebut. undang undang nomor tahun yang diundangkan pada tanggal april dimaksudkan untuk: menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi pensiunan. sebagai sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya. kalimat kalimat tersebut pada butir dan butir diatas, dapat kita baca dalam konsiderans menimbang undang undang nomor tahun tersebut. dalam konsiderans mengingat, dicantumkan uud dimana isi tersebut,"landasan yuridis" lahirnya undang undang tersebut, tidak berdasarkan pijakan hukum yang jelas, sehingga tidak memuat aturan aturan pensiun, seperti:sebagai akibatnya, rumus manfaat pensiun yang dibuat dan ditetapkan oleh pendiri dana pensiun berdasarkan undang undang nomor tahun terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam beberapa seperti yangmenyatakan," penjelasan: ini tidak mengatur tentang penambahan kekayaan yang disetorkan untuk menaikkan manfaat pensiun mp) bagi sebagian dari peserta, sehingga berpotensi untuk melanggar uudkekurangan pengaturan tersebut dapat juga berpotensi terjadi kewenangan dan ketamakan atas pengaruh sebagian dari peserta (seperti yang terjadi pada peraturan dana pensiun pt. telkom): uud yang dijadikan acuan dalam konsiderans mengingat" pada undang undang nomor tahun tersebut, tidak menjiwai yang dijabarkan dalam batang tubuh undang undang tersebut, yang dijelaskan pada seperti tertulis pada butir atas, bahkan banyak yang bertentangan dengan isi konsiderans mengingat" tersebut, karena undang undang nomor tahun tidak mengatur peraturan pensiun dan hanya mengatur persoalan pendanaan maka seharusnya undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai negeri sebagai landasan yuridisnya. hal ini jelas disebutkan dalam (a) dan (b) undang undang nomor tahun yang menyatakan, (a). (b) bagi pegawai negeri bekas pegawai negeri yang tidak termasuk butir tersebut diatas ini, dibiayai oleh suatu dana pensiun yang dibentuk dengan dan penyelenggaraannya diatur dengan peraturan pemerintah. undang undang nomor tahun tentang dana pensiun tidak memenuhi syarat dari segi yuridis, karena tidak mempunyai pijakan hukum atas aturan yang diterapkan dalam undang undang tersebut maupun pada aturan pelaksanaannya peraturan pemerintah nomor tahun keputusan direksi pt. telkom sebagai pendiri dana pensiun pemberi kerja), bertentangan dengan uud segi sosiologis, undang undang nomor tahun kontroversial menimbulkan keterpurukan kepada para pensiun bumn, khususnya pensiun pt. telkom, bertentangan dengan uud segi filosofis, lebih banyak keturunannya dari pada kebaikannya, membuat perbedaan yang sangat dalam antara pensiunan pegawai negeri sipil pns) dengan pegawai bumn, dan bertentangan dengan uud akibat tidak ditunjuknya undang undang nomor tahun dalam konsiderans undang undang nomor tahun maka implementasi undang undang nomor tahun tersebut pada tataran pendiri dana pensiun menjadi bahan perbincangan diskusi dan meresahkan seluruh pensiunan bin, khususnya pensiunan pt. telkom. hampir seluruh pensiunan bumn mengalami keterpurukan manfaat pensiunnya dan sangat bertentangan dengan uud yang menjadi konsiderans mengingat" dari undang undang nomor tahun tersebut. dari beberapa undang undang nomor tahun yang disebutkan diatas, jelas bertentangan dengan uud yang menyatakan: segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukumyang menyatakan:. yang menyatakan:fatriansyah karya tempat tanggal lahir mentok, juni warga negara indonesia alamat kampung kebanggan atas rt. rw. kelurahan tanjung, kecamatan mentok, kabupaten bangka barat, provinsi kepulauan bangka belitung nama fahrizan tempat tanggal lahir pangkalpinang, desember pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat jalan kenangan nomor rt. rw. kelurahan rawa bangun, kecamatan taman sari, kota pangkalpinang, provinsi kepulauan bangka belitung dalam hal ini memberi kuasa kepada iwan prahara nur asnawi, s.h., muhammad sholeh, s.h., ferdy hermawan fried, s.h., dan artistik pratama putra, s.h. yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim pembela hak hak rakyat bangka belitung yang berkedudukan hukum kantor advokat konsultan hukum iwan prahara partner? jalan jenderal ahmad yani nomor kota pangkalpinang, provinsi kepulauan bangka belitung, untuk mendampingi serta mewakilimeriksa dengan saksama bukti bukti tertulis pemohon: mendengar dan membaca keterangan ahli pemerintahhari seninlatar belakang semangat dari undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan, adalah bertujuan untuk memenuhi ketentuan undang undang dasar yang selama kurang lebih empat dasawarsa ini, undang undang nomor tahun telah memberikan sumbangan penting bagi pembangunan nasional. tetapi dapat dipahami, bahwa undang undang tersebut muatannya masih bersifat sentralistik dan dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang dan tantangan masa depan. apalagi bila melihat derasnya pengaruh globalisasi, yang mendorong tegaknya demokratisasi, otonomi daerah serta meningkatnya pemahaman terhadap hak asasi manusimenganggap pemberlakuan huruf dan berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohonadalah penduduk asli serta dilahirkan pulau bangka, mana selama kurang lebih (lima) tahun ini pekerjaan para pemohon adalah mencari timah dengan sistem membuka tambang konvensional ti), semacam pertambangan skala mini yang mempergunakan peralatan sederhana. sendiri awalnya klasifikasi yang dipakaikegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. mencari timah dengan sistem tambang inkovensional ti) ini menjadi terbuka setelah dikeluarkannya keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor mpp kep tahun yang mengubah status tata niaga timah menjadi barang yang ekspor yang tidak diawasi. bahwa selama ini para pemohon dalam menjalankan aktivitas penayangannya tidak banyak mendapatkan halangan, mengingat sistem pengelolaannya lebih bersifat tradisional, kebiasaan para pemohon apabila tidak memiliki lahan sendiri untuk membuka tambang konvensional, maka para pemohon akan bekerja sama dengan pemilik lahan dengan sistem perhitungan bagi hasil. bahwa sebagai penduduk yang tinggal pulau bangka, maka bagi para pemohon tidak ada pilihan lain selain membuka tambang konvensdengan telah disahkannya ini, membuat para pemohon menjadi khawatir serta merasa terancam, mengingat para pemohon tidak mungkin akan mampu memenuhi persyaratan persyaratan yang terdapat dalam huruf dan tersebut. bahwa kekhawatiran para pemohon dapat dimengerti, mengingat sebagian besar luas daratan pulau bangka telah dikuasai oleh (dua) perusahaan besar, yakni pt. timah tbk dan pt. obatan. yang masing masing menguasai lahan kuasa pertambangan seluas: pt. timah tbk:pt. obatan:pokok permohonan bahwa huruf dan undang undang nomor tahun tentang minerva bertentangan dengan uud bahwa bunyi huruf undang undang nomor tahun tentang minerva adalahhwa bunyi undang undang nomor tahun tentang minerva tersebut adalahhuruf dansudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahunsehingga apabila dikerjakan akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia sia belaka. bahwa frase kata sudah dikerjakan dalam hurufperusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti pt. timah tbk dan pt. obatan. bahwa frase kata luas paling sedikit (lima ribu) hektare, dalam menandakan bahwa disahkannya ini,ada dugaan hak hak rakyat atas kekayaan alamnya yang baru mereka nikmati kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, akan dirampas kembali. bahwa frase kata luas paling sedikit dalam mengandung ketidakadilan, sebab wilayah kuasa pertambangan kp) pulau bangka dan belitung seperti yang telah kami uraikan atas, sebagian besar dimiliki oleh pt. timah tbk seluas hektare (yang berarti dari luas pulau bangka)kp) oleh kedua perusahaan tersebut bangka belitung, maka tertutup sudah hak hak orang lain untuk membuka usaha pertambangan. bahwa jelas telah, yaitu pt. timah tbk dan pt. koba tin. karena hanya harus diakui seluruh sumber sumber mineral seluruh wilayah indonesia telah diserahkan oleh pemerintah, khusunya orde baru kepada perusahaan perusahaan pertambangan asing, swasta dalam negeri dan bumn yang berorientasi keuntungan. keistimewaan ini juga diberikan kepada pt. timah tbk sebagai perusahaan negara dan pt. koba tin perusahaan asing yang mendapat kontrak karya kk) dari pemerintah pusat. sehingga seluruh kekayaan timah bangka dan belitung telah berada bawah kalangan perusahaan perusahaan pertambangan timah skala besar tersebut. maka jelas,segelintir orang bahkan sebagiannya telah diserahkan kepada pihak asing.huruf khusus frase kata yang sudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". atau setidaknya frase kata yang sudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun dalam huruf dihilangkan. dan khusus frase kata luas paling sedikit (lima ribu) hektare harus dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", atau setidak tidaknya frase kata luas paling sedikit (lima ribu) hektar dalammenyatakan: huruf dan nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara bertentangan dengan uud khususnya dan dan menyatakan: huruf dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara bertentangan dengan uud khususnya dan. bahwa para pemohon tidak mengajukan saksi dan atau ahli untuk memperkuat dalil dalilnya,sertamaka dianggap perlu untuk menyusun peraturan baru agar memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan kegiatan pertambangan. sehingga lahirlah undang undang nomor tahun tentang mineral dan batu bara (selanjutnya disebut dengan telah disahkannya diharapkan mampu memberikan solusi serta jawaban terhadap permasalahan permasalahan serta tantangan bidang pertambangan. kelahiran sebuah peraturan baru biasanya memiliki problematikanya sendiri, karena tidak selalu dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang. sebuah kewajaran, mengingat perbedaan sosial serta karakteristik dan budaya yang beragam, sehingga menyebabkan terjadinya pro dan kontra kalangan masyarakat. begitu juga dengan disahkannya walaupun terkesan demokratis, serta terjadinya desentralisasi terhadap perizinan dan memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk membuka usaha dibidang pertambangan, namun masih terdapat nuansa ketidakpastian hukum dalam tersebut, sehingga dianggap mengganggu rasa keadilan orang lain. perbedaan sosial serta karakteristik setiap daerah sepertinya kurang mendapat perhatian dalam pembuatan ini. sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan persoalan baru bagi dunia pertambangan itu sendiri. padahal kondisi sosial, karakteristik serta budaya setiap daerah pastinya memiliki perbedaan perbedaan. perbedaan perbedaan itulah yang harusnya dapat diantisipasi, agar dalam perjalanannya dapat selaras dengan tujuan dan cita cita dibuatnya ini. masalah inilah yang belum mampu dijawab sepenuhnya oleh seperti yang terjadi provinsi bangka belitung, daerah yang dikenal dengan penghasil timah dunia ini. sejak disahkannya ini, telah menimbulkan gejolak dan rasa resah bagi rakyat yang selama ini berusaha dan hidup bidang pertambangan timah. padahal keran kebebasan berusaha bidang pertambangan ini, bagi masyarakat bangka belitung baru dirasakan kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini.atadan undang undang dasar karena huruf juncto tidak berkaitan langsung dengan dalam undang undang dasarminerva,pt.pt. timah. tbk, bahkan pada tahun pt. timah public dan berhasil mendirikan beberapa anak perusahaan. keberadaan pt. timah tbkak lebih seperti sebuah pepatah lama yang berbunyi, "jauh panggang dari api". pt. timah tbk hanya mau mengeruk temannya saja tanpa peduli kepentingan rakyat serta daerah. tingkat kepedulian pt. timah tbkaript. timah, yang tujuannya untuk menutupi kembali lubang lubang dan kolong kolong bekas galian pt. timah (yang banyak tersebar hampir seluruh daerahundang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara dengan norma dalam uudyang ada bangka dan pulau belitung), program ini pun sampai saat ini sama sekali belum menampakkan hasilnya. selain pt.pt. koba tin (sekarang pt. (seperti yang telah kami uraikan awal). berdasarkan kontrak karya itulah, maka pt. koba tin pun dengan leluasa ikut mengeruk kekayaan alam berupa timah dari pulau bangka. ironisnya, hal ini masih terus berlanjut. tanpa sedikitpun adanya penjelasan yang komprehensif dan logis dari pemerintah terhadap pertanyaan pertanyaan rakyat. pertanyaan yang seringkali muncul adalah seperti, kapan sebenarnya kontrak karya yang diberikan kepada pihak pt. koba tin tersebut akan berakhir? dan apa kewajiban serta kontribusi yang akan diberikan pt. koba tin terhadap rakyat dan daerah? pertanyaan pertanyaan yang seharusnya dapat disikapi dengan baik dan bijak oleh pemerintah. janganlah jawaban, justru rakyat dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan, kontrak karya pt. koba tin terus diperpanjang oleh pemerintah, terakhir telah diperpanjang sampai dengan tahun nampak sekali watak pemerintah yang lebih mementingkan pemilik modal, sehingga melupakan hak hak rakyatnya sendiri. pemerintah mungkin berpendapat, rakyat tidak perlu dilibatkan dalam pemberian konvensi izin pertambangan tersebut, apalagi pemerintahan saat itu adalah kekuasaan yang otoriter serta sentralistik. selain mendapatkankarenainervaept. timah tbk pt. koba tinkekayaan ini,s. tengah kekayaan alam mereka yang melimpah. akhirnya angin segar bagi rakyat pulau bangka dan pulau belitung,pt. timah tbk dan koba tin saja, makananggapi dalil dalil permohonan pemohon, sekaligus,ternyata efek domino terhadap bebasnya usaha pertambangan timah membuat rakyat sejahtera. ini berbeda dengan masa masa sebelumnya,pun masih terjajah oleh pemerintahnya sendiri. persembahan terindah bagi pemilik modal dalam nomor tahun disahkannya undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, prinsip, mengatur kegiatan eksploitasi sumber sumber pertambangan dalam satu payutidak diatur penyidik polri pejabat pegawai negeri sipil ppn) emminerva guo harus dilihat dari naskah akademiknya, untuk menguji apakah secara akademis benar atau tidak:,e:e,ketentuan nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap uud yaitu:terhadap uud yaitu sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan frase sudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam huruf adalah suatu hal, sehingga apabila dikerjakan akan menjadi pekerjaan yang sia sia, frase guo juga dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh (vide: permohonan guo halaman angka dan angka bahwa, frase luas paling sedikit (lima ribu) hektar, dalam menandakan bahwa disahkannya inibertujuan untuk memberantas secara perlahan lahan kegiatan pertambangan rakyat. (vide: permohonan guo halaman angka bahwa, frase luas paling sedikit (lima ribu) hektare, dalam mengandung ketidakadilan, sebab wilayah kuasa pertambangan (kp) pulau bangka dan belitung sebagian besar dimiliki oleh pt. timah tbk seluas hektare (yang berarti dari luas pulau bangka),oleh perusahaan tersebut, maka tertutup sudah hak hak orang lain untuk membuka usaha pertambangan. (vide: permohonan guo halaman angka dalam permohonannya para pemohon beranggapan ketentuan huruf dan mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (unggul treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan bersifat diskriminatif, oleh karenanya bertentangan dengan dkanserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyatnegaskan bahwa,, terutamaimempunyaial besar saja. tentu telah terjadi sebuah bentuk diskriminasi hukum yang tersistematis dalam mengingat tertutupnya peluang bagi mereka yang tidak memiliki modal besar untuk berusaha bidang pertambangan. mengingat adanya pembatasan pembatasan terhadap luas wilayah izin usaha pertambangan. jadi, meskipun terdapat yang menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, maupun perseorangan. pada akhirnya permohonan izin usaha pertambangan yang diajukan tersebut, akan menjadi sia sia dengan adanya pembatasan luas wilayah usaha pertambangan, hanya segelintir orang maupun kelompok saja yang mungkin mampu memenuhi aturan aturan tersebut, cc.namun demikian, jika majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, dpr menyampaikan juga pandangan mengenai pengujian materiil pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa dpr tidak sependapat dengan para pemohon yang mendalilkan ketentuan huruf memberikan perlakuan yang berbeda dan membatasi hak konstitusional para pemohon. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan,perlu dipahami para pemohon, bahwa ketentuan huruf undang undang guo menyatakanundang undangbahwa seandainya, mengingathwa dari uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan huruf tidak bertentangan dengan dan uud karena huruf justruterkait dengan ketentuan undang undang guo yang juga dimohonkan pengujian oleh para pemohon, perlu dipahami dahulu isi ketentuan yang menyatakanundang undang ini mengandung makna bahwa norma tersebut merupakan pengaturan mengenai kriteria yang dapat diberikan tiup, sehingga siapapun pihak pemegang iup eksplorasi mineral logam akan diberi tiup seluas minimal dan maksimal termasuk seandainya para pemohon sebagai pihak pemegang iup eksplorasi mineral. karenanya tidak benar ketentuan dianggap diskriminatif. ketentuan norma yang mengatur pengkriteriaan wilayah ijin usaha pertambangan ini pun tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian kerakyatan sebagaimana diatur dalam uud yang menyatakan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan . bahwa dpr berpandangan, bahwa ketentuan sama sekali tidak membatasi perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, mengingat huruf dan tidak berdasar. bahwa memahami dan mencermati makna ketentuan sesungguhnya tidak mengatur norma mengenai pertambangan rakyat, sehingga pernyataan para pemohon yang mendalilkan ketentuan bertujuan memberantas secara perlahan lahan kegiatan pertambangan rakyat adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak berdasar. bahwa ketentuan tidak memberikan keistimewaan kepada pt. timah, tbk. dan pt. koba tin. perlu dipahami oleh para pemohon bahwa ketentuanoleh karena ituketentuperlindungan lingkungan sebagai kriteria untuk menetapkan tiup. bahwbahwa dalam ketentuan maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batubara ber ketentuan sampai denganketentuan huruf dan .adalah anggapan yang tidak benar dan tidak berdasar, mengingat berlakunya ketentuan huruf dan merupakan norma prasyarat yang diberlakukan kepada semua orang warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan untukketentuan tidak bersifat diskriminasi, karena tidak mengandung unsur unsur diskriminasi sebagaimana diatur dalam angka ham yangatas dasar hal tersebut, jelas berlakunya ketentuan huruf dan diberlakukan kepada siapapun yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh iup, artinya ketentuan guo tidak dimaksudkan pada suatu kondisi dimana siapapun termasuk para pemohon sendiri yang masih belum berbadan hukum, namun jika siapa saja termasuk para pemohon sendiri pada saatnya mendaftarkan diri sebagai badan hukum, tentu memiliki hak yang sama dengan yang telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan guo bahwa selain itu ketentuan guo juga tidak ditujukan pada kondisi kemampuan para pemohon yang saat ini bermodal kecil, tetapi jika para pemohon memenuhi ketentuan. oleh karena itu, ketentuan huruf dan sama sekali tidak bertentangandan, nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara tidak bertentangan dengan dan dan uud menyatakan ketentuan huruf dmenimbang bahwa pemohon, pemerintah, dan dpr tidak menyerahkan kesimpulan terhadap perkara guo hingga tenggang waktu yang ditentukan oleh mahkamah yaitu pada hari rabu, maretaruhperjaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak haknya dengan tidakyang diskriminatif terhadap setiap orang yang ingin berusaha terutamlam huruf dan adalah sesuatu yang sangat mustahil dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan yang bisa dijadikan tiup, hanya pemodal pemodal besaran yang kemungkinan mampu memiliki luas lahan sebesar (lima ribu hektar)sebagai warga negara indonesia mendalilkan bahwa huruf dan berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam dan dan uud huruf menyatakan, kriteria untuk menetapkan wpr adalah sebagai berikut: a. ost: para pemohon adalah penduduk asli pulau bangka yang bekerja sebagai pencari timah dengan sistem membuka tambang konvensional ti) isil, yaitu semacam pertambangan skala kecil yang menggunakan peralatan sederhana yang selanjutnya oleh mahkamah disebut sebagai pertambangan tradisional. selama ini, dalam menjalankan aktivitasnya, para pemohon tidak banyak mendapat halangan, mengingat sistem pengelolaannya lebih bersifat tradisional. kebiasaan para pemohon, apabila tidak memiliki lahan sendiri, maka akan bekerja sama dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil, selaku penduduk yang tinggal pulau bangka, para pemohon tidak memiliki pilihan lain selain membuka pertambangan tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab untuk berkebun dan atau bertani terasa semakin sulit mengingat semakin menjemputnya lahan yang ada akibat eksploitasi timah selama beratus ratus tahun. para pemohon menjadi khawatir dan merasa terancam dengan disahkannya mengingat para pemohon tidak mungkin mampu memenuhi persyaratan yang terdapat dalam huruf danperekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasartimbangan hukuatakan,: konsiderans huruff(fulfillment) hak hak ekonomi dan sosial warga negara : bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, para pemohon telah memenuhi kualifikasi(vide uud dan termasuk dalam bagian dari rakyat'termasuk dalam pengertian tersebut, para pemohon pada pokoknya mencari nafkah untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya bidang pertambangan mineral yang merasa tidak diperlakukan adil dan sama hadapan hukum yaitu oleh ketentuan yang pada pokoknya mengatur tentang kriteria penetapan wilayah pertambangan rakyat wpr) dan mengatur kriteria penetapan wilayah izin usaha pertambangan tiup) yang dirasayang mengatur kriteria penetapan wpr dan tiup yang dianggapdan terhadap dan dan uud yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kriteria untuk menetapkan wpr khususnya yang menyatdan tiup dengan luas paling sedikit (lima ribu) hektare dan paling banyak (seratus ribu) hektare,dan para pemohon tidak mengajukan saksi dan atau ahli: i3sebagai berikut: ketentuan yang mengatur tentang kriteria penetapan wpr,yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing masing. penerapan kriteria untuk menetapkan wpr nantinya akan diatur dalam peraturan daerah: tidak mengatur mengenai pertambangan rakyat, sehingga pernyataan para pemohon bahwazin usaha pertambangan iup) yang akan diterbitkan setelah diberlakukan, bukan untuk kuasa pertambangan kp) yang dimiliki oleh pt. timah, tbk. dan kontrak karya kk) yang dimiliki oleh pt. koba tin,:(ha),untuk menguatkan keterangannya, pemerintah mengajukan ahli yang berkaitan:melaluidprahkamah perlu merujuk putusan mahkamah nomor puu bertanggal desember yang mempertimbangkan sebagai berikut: .".kehadiran huruf dan ini, secara tidak langsung telah membatasi hak hak serta bersifat mendiskriminasikan orang yang akan membuat iup. selain itu dalam penjelasannya ditulis dengan "cukup jelas". padahal kata kata yang dalam tersebut yang membatasi luas tiup seluas (lima ribu) hektar, secara otomatis telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha dibidang pertambangan. sehingga tersebut harus dijelaskan secara rinci atau dihilangkan sama sekali., konsiderans huruf guorujukan pertimbangan hukum mahkamah atas dan konsiderans guo, telah ternyata bahwa mineral dan batubara termasuk dalam sumber kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara sebagai wujudberdasarkan putusan mahkamah nomor puu i bertanggal desember guo dan putusan mahkamah nomor puu bertanggal maret guo, mahkamah pada pokoknya telah menyatakan bahwa negara c.g. pemerintah menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung dalamnya, untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, berdasarkan pertimbangan hukum atas, selanjutnya mahkamahpara pemohon mendalilkan huruf bertentangan dengan dan dan uud menetap (vide 2009j, pemerintah, dalam keterangannya,namun, jika dikaitkan dengan huruf menurut mahkamah, justru berpotensi menghalang halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun. hal seperti ini dialami oleh para pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat wilayah bangka belitung yang pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai (sepuluh) tahun menikmati usaha pertambangan rakyat, untuk menentukan suatu kegiatan pertambangan sudah dikerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun, tentu masih perlu pembuktian lebih lanjut, baik formil maupun materiil, sedangkan nyata nyata tidak mengatur tentang kriteria dan mekanisme pembuktiannya. mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan wpr sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota (vide kalaupun benar bahwa ketentuan batas waktu tahun menjadi bagian dari suatu kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), tetapi baik pemerintah maupun dpr, dalam keterangannya, tidak menerangkan adanya alasan alasan logis rasional tentang batas waktu tahun sebagai tenggang waktu yang cukup untuk menentukan suatu wpr. selain itu, dengan tidak adanya rujukan mengenai kriteria dan mekanisme yang sama bagi setiap pemerintah daerah untuk menentukan bahwa suatu lokasi pertambangan tersebut sudah dikerjakan sekurang kurangnya tahun atau belum, menurut mahkamah, justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi huruf juga dapat memunculkan pertentangan norma jika dikaitkan dengan yang menyatakan,, karena huruf memberi batasan pasti tahun, sedangkan tidak memberi batasan waktu. menurut mahkamah, guo berpotensi diinterpretasi secara berbeda jika dikaitkan dengan huruf sebagai berikut: jika: jika tidakbaik yang belum (lima belas) tahun dan atau yang sudah, dengan adanya dua tafsir yang berbeda tersebut maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut mahkamah, ketentuan telah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnykhususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang kurangnya tahun dan yang belum memenuhi waktu pengerjaan tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam huruf yang justru berpotensi merugikan hak hak konstitusional warga negara, berdasarkan pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat, dalil para pemohon guo tentang huruf beralasan menurut hukum dan sekaligus frasa dan atau yang tercantum dalam huruf menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan: para pemohon mendalilkan bertentangan dengan serta dan uud salah satu kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menetapkan wilayah pertambangpr ri) (vide huruf telah menetapkan terdiri atas wup, wpr, dan wpn (vide 2009j::bertanggal desember |),, para pemohon sebagai pelaku pertambangan rakyat dalam skala kecillmenengah yang wilayah pertimbangannya paling luas hanya hektare divide huruf merasa terancam mata pencariannya dan merasa mendiskriminasi oleh ketentuan yang mengatur tiup eksplorasi mineral logam paling sedikit hektare: pemerintah dalam keterangannya menyatakan batas wilayah minimal untuk eksplorasi mineral logam adalah hektare dikarenakanuntuk mineral logam dan batubara, hektare untuk bukan logam, dan hektaremenurut pemerintah, juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha bidang pertambangan. adanya ketentuan tentang luas minimal tiup eksplorasi adalah untuk memperbesar kesempatan mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya. kesempatan ini akan semakin terbuka jika luas tiup eksplorasi yang diberikan cukup memadai, berdasarkan pertimbangan mahkamah atas perihal perlunya dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan prioritas untuk menetapkan wpr terlebih dahulu, kemudian wpn, dan terakhir wup, maka batas minimal hektare ini dengan sendirinya juga berpotensiwup, karena belum tentu dalam suatu akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal hektare jika sebelumnya telah ditetapkan wpr dan wpn. sebaliknya, ketentuan minimal hektare ini juga dapat dimaknai bahwa supaya wup dapat ditetapkan, maka pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal hektare. jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidak tidaknya mengurangi hak hak rakyat dalam berusaha bidang pertambangan kecillmenengah karena penetapan hektare ini juga berpotensi mereduksi wpr maupun wpn. kalaupun kriteria hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy), namun ketidakjelasan mengenai aspek kecukupan lahan yang berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur dalam justru semakin mengaburkan nilai penting dari luas minimal hektare ini, karena bisa saja luas wilayah hektare sampai dengan hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. terlebih lagi, dengan terlebih dahulu ditetapkannya wpn sebelum menetapkan wup, maka sebagaimana disebutkan atas, artinya sejak awal negara, dalam hal ini pemerintah, sudah menentukan adanya cadangan mineral dan batubara yang harus disimpan untuk generasi yang akan datang yang juga sekaligus berfungsi untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian lingkungan supaya tidak dieksploitasi sekaligus saat ini. bahwa, menurut mahkamah, tanpa mengurangi hak hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi wup, uud mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. artinya, rakyat indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. dalam perkara guo, hal demikian diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas pengusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah. namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. oleh karenanya, menurut mahkamah, dalil para pemohon guoahmad fadli semadi hamdan zelda ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. wiki budi wasiwarga negara indonesia, tempat tanggal lahir kediri agustus agama budha, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan kusuma bangsa nomor surabaya. telepon: memeriksa bukti bukti, dan: mendengar keterangan ahli dari pemohon: mendengar danmaret dan telah registrasi pada hari senin tanggal april dengan nomor puu v, dan dd.rbendaharaan negara yang diundangkan pada tanggal januari dengan demikian maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili menguji permohonan pemohon atas pengujian undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara yang diajukan oleh pemohon,l atas undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara terhadap undang undang dasar baik ketentuan undang undang dasar maupun ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tidak membedakan pengujian jenis undang undang, oleh karena itu, maka undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara berpegang teguh pada uud dan mau bertindak adil, arif dan bijaksana dengan melindungi hak hak publik dari pada melindungi kepentingan negara daerah yang jelas jelas telah terbukti, bahwa, berdasarkan hal hal tersebut untuk apa mahkamah konstitusi mempertahankan tentang perbendaharaan negara yang sudah jelas cacat konstitusi, vi. bahwa untuk menjaga dan memelihara konstitusi uud seharusnya hakim mahkamah konstitusi berkonsisten untuk membatalkan tentang perbendaharaan negara yang telah terbukti dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum negara republik indonesia, sehingga semua keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa diterapkan hukumnya, karena terhalang oleh berlakunya norma tentang perbendaharaan yang dibuat dan diundangkan untuk melindungi aset negara daerah supaya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, halaman bertentangan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum yang mendasari uud vii. bahwa hakim konstitusi adalah pejabat negara yang termasuk penyelenggara negara yang tugasnya memelihara dan menjaga konstitusi publik, sehingga mempunyai jiwa adil dan tulus, maka pemohon mohon agar hakim mahkamah konstitusi dalam menguji materi undang undang guo tidak hanya melihat kepentingan negara daerah dengan mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. tidak disangkal bahwa norma tentang perbendaharaan negara diundangkan dengan tujuan melindungi negara daerahsikap arogan para penyelenggara negara daerah yang menganggap dirinya dilindungi oleh berlakunya tentang perbendaharaan negara, viii. bahwa pemohon mengajukan pengujian tentang perbendaharaan negara terhadap uud bukan hanya bertujuan untuk dapat menagih pembayaran listrik dan tunggakan pembayaran pbb atas kewajiban pemkot surabaya serta kewajiban pemkot surabaya atas keputusan nomor pdt.g pn. sby juncto nomor pdt pt. sby juncto nomor k pdt nomor pk pdt yang mewajibkan pemerintah kota surabaya memberi ganti rugi kepada pemohon. berlakunya tentang perbendaharaan negara memang telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik, akibatnya semua kewajiban pemkot surabaya yang ber, penerapan hukumnya dihalangi oleh berlakunya tentang perbendaharaan negara, yang berdampak. andaikata tentang perbendaharaan negara dapat dipertimbangkan untuk dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai undang undang oleh mahkamah konstitusi, maka kedudukan publik dan negara daerah mata hukum akan sama dan kalau negara daerah tidak memenuhi kewajibannya dapat disita asetnya dan dapat dilelang melalui kantor lelang daerah, uang hasil penjualan aset tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajibannya, sehingga tidak terjadi hal hal yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik. sebaliknya sejak berlakunya tentang perbendaharaan negara, yang melindungi aset negara daerah yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun sehingga negara daerah kalau tidak memenuhi kewajibannya, sudah tidak ada solusinya lagi, karena penerapan hukum sudah tidak dapat diterapkan pada negara daerah, maka pemohon selaku pihak pencari keadilan telah menemui jalan buntu bila bermasalah dan berhadapan dengan negara daerah, padahal seharusnya negara daerah berkewajiban melindungi dan menjamin pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk pemohon yang seharusnya negara daerah dan publik termasuk pemohon mempunyai kedudukan yang sama hadapan hukum: ix. andaikata tentang perbendaharaan negara setelah diuji dapat dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi untuk dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai undang undang, maka halaman sama dengan mahkamah konstitusi telah melakukan reformasi dalam peradilan dengan menjunjung tinggi penegakan supremasi hukum, penegakan keadilan dan menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia indonesia yang menjadi kewajiban lembaga mahkamah konstitusi terhadap publik termasuk pemohon, sehingga produk hukum badan peradilan yang berkaitan dengan kewajiban negara daerah dapat diterapkan sesuai amar putusannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, halaman juga dapat mengurangi sikap arogan para penyelenggara negara daerah yang menganggap dirinya sebagai penguasa tunggal raja atau ratu) yang menganggap dan meyakinkan dirinya kebal hukum, maka tidak perlu lagi untuk mentaati pada peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, maupun keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dilindungi oleh berlakunya tentang perbendaharaan negara: berdasarkan uraian uraian tersebut atas, dapat diungkapkan bahwa pemerintah kota surabaya berani melawan peraturan, perundang undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak mentaati putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dilindungi oleh tentang perbendaharaan negara yang melindungi aset negara daerah supaya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, sehingga penerapan hukum atas keputusan badan peradilan tidak dapat diterapkan pada negara daerah, karena terhalang oleh berlakunya norma tentang perbendaharaan negara. untuk menjaga dan memelihara konstitusi publik dan menegakkan keadilan serta memberi kepastian hukum kepada publik termasuk pemohon, satu satunya jalan yang adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah mencabut, karena telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk pemohon, xi. demi menjaga memelihara dan mempertahankan menegakkan norma atas undang undang dasar dalam rangka memberi keadilan kepada publik termasuk pemohon, memberi kepastian hukum kepada publik termasuk pemohon dan menegakkan supremasi hukum serta melindungi hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk pemohon, kiranya hakim mahkamah konstitusi yang menguji permohonan pemohon atas tentang perbendaharaan negara terhadap uud berkonsisten untuk memberi keputusan yang seadil adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan untuk apa mahkamah konstitusi mempertahankan tentang perbendaharaan negara yang sudah jelas dan terbukti telah mendiskriminasi publik termasuk pemohon dan melukai rasa keadilan publik, sehingga merusak tatanan hukum dengan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menjatuhkan citra dan wibawa negara daerah dimata dunia internasional, sebagai langkah mundur atas penyelenggaraan negara daerah dalam kehidupan sehari hari berbangsa dan bernegara. walaupun pemohon telah panjang lebar menguraikan dengan tujuan untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon atas pengujian tentang perbendaharaan negara sehingga mahkamah konstitusi dapat menyatakan bahwa tentang perbendaharaan negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai undang undang, yang terbukti merugikan hak dan kewenangan konstitusi pemohon, namun keputusan ada pada mahkamah konstitusi, berat kepada negara daerah atau berpegang teguh pada konstitusi undang undang dasar. demi memberi keadilan dan kepastian hukum yang seadil adilnya dengan menegakkan supremasi hukum hingga dapat terlaksananya penerapan hukum atas putusan badan peradilan terhadap kewajiban negara daerah yang dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, juga sebagai langkah awal untuk reformasi hukum dan menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia indonesiantang perbendaharaan negara telah melukai rasa keadilan publik dengan yang bertentangan dengan konstitusi uud menyatakan tentang perbendaharaan negara, bertentangan dengan undang undang dasaryang memutus perkara ini berpendapat lain, maka pemohon mohon putusan ini menurut kebijaksanaan majelis hakim mahkamah konstitusi yang memutus perkara ini, dengan baik dan adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan berpegang teguh pada undang undang datentang perbendaharaembayaran dalam periode tahun dan tahun bukti fotokopi bukti pemakaian listrik atas persil jalan irian barat nomor setempat dikenal sebagai kolam renang brantas sebesar (tiga juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). bukti p & fotokopi surat pemohon tertanggal april yang ditujukan kepada walikota surabaya. bukti fotokopi surat walikota surabaya yang ditujukan kepada pemohon, tanggal mei nomor perihal tanggapan, bukti fotokopi print out kantor pbb wilayah gunungada periode tahun bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung tanggal mei nomor kma v perihal permohonan fatwa ma ri tentang ijin eksekusi vonis banding, yang ditujukan kepada ketua surabaya, bukti fotokopi surat ketua surabaengan tembusan kepada ketua dprd kota surabaya dan pemohon, bukti fotokopi surat pemerintah kota surabaya melalui walikota surabaya tanggal juli nomor yang ditujukan kepada ketua surabaya dengan tembusan surat kepada dprd kota surabaya dan pemohon: bukti fotokopi surat pemohon tanggal agustus perihalketua. dprd kota surabaya, dengan tembusan surat kepada pemerintah kota surabaya, bukti fotokopi surat pemohon tanggal juli perihal mohon perlindungan hukum dan pengayoman serta ditegakkan kepastian hukum, yang ditujukan kepada ketua dprd kota surabaya, dengan tembusan surat kepada pemerintah kota surabaya, ketua ma ri dan lain lain. selain itu, pemohon telah mengajukan satu orang ahli yaitu dr. sf. marbun, s.h., m.h. yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal oktober antara lain sebagai berikut: bahwa secara umum subjek hukum dibedakan antara person dan recht person, (orang dan badan hukum). kemudian badan hukum juga bedakan badan hukum privat dan badan hukum publik. secara umum person dan recht person adalah sama sama selaku subjek hukum, sama sama subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, secara umum dalam ilmu hukum. namun demikian dalam hukum administrasi negara secara teoritik memang kepada negara diberikan hak hak tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara. hak hak negara itu misalnya hak negara mempunyai hak istimewa, yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya termasuk orang atau badan hukum perdata lainnya. negara juga memiliki monopoli paksaan fisik yang juga tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya dalam sengketa tata usaha negara meskipun ada sengketa atau gugatan terhadap sebuah putusan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara atau gugatan tidak menunda dilaksanakannya keputusan tata usaha negara yang dilaksanakan, artinya tetap dilaksanakan. ini keistimewaan yang diberikan kepada negara. oleh karena terhadap negara telah diberikan hak hak tersebut maka dalam sengketa hukum tata usaha negara tidak boleh melakukan lagi rekontensi menggugat balik rakyat atau warganya karena rakyatnya mempersoalkan tindakannya. ahli mengatakan apa yang dimuat dalam dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh pemohon, juga merupakan bagian dari hak hak yang memang diberikan oleh negara. sehingga tidak bisa disamakan dengan person dan badan hukum perdata lainnya. dengan tidak melakukan bukan kewajibannya maka untuk memaksa agar melakukan kewajibannya dapat dilakukan penyitaan. menurut pendapat ahli pemohon apa yang dicantumkan pada secara teoritis dalam hukumannya, dalam administrasi negara memang memungkinkan untuk itu. bahwa ahli menerangkan semua instansi pemerintah atau kantor pemerintah dapat disita, tidak hanya bangkrut, malah bubar nanti pemerintahannya?. jadi ada hak hak yang diberikan kepada pemerintah dan juga ada kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakannya. persoalan yang dihadapi oleh pemohon, adalah menghadapi jalan buntu, sebuah putusan pengadilan yang sudah eintracht tidak mau dilaksanakan oleh pemerintah kota dengan alasan sudah tidak punya lagi upaya hukum lain untuk memaksa, kecuali melakukan penyitaan terhadap barang milik pemerintah, seharusnya pemerintah dengan hak hak istimewa yang diberikan, pemerintah harus hormat, taat, terhadap hukum termasuk juga putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. apalagi dengan adanya tidak memungkinkan harta milik kekayaan negara itu disita, dia haruslah mencarikan penyelesaian dengan baik sehingga tidak merugikan warganya yang berhadapan dengan yang bersangkutan. berkaitan dengan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara dari kacamata hukum administrasi negara: menimbang bahwa pada persidangan tanggal oktober pemerintah yang diwakili oleh haryanto dirjen kekayaan negara departemen keuangan) telah memberi keterangan sebagai berikut: pokok permohonan menurut pemohon, ketentuan tentang perbendaharaan negara, telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. karena ketentuan guo telah memberikan peluang kepada pejabat tata usaha negara (dalam hal ini walikota surabaya) untuk tidak mematuhi putusan pengadilan negeri surabaya, nomor pdt. pn. sby. tanggal september juncto. putusan pengadilan tinggi jawa timur nomor pdt pt. sby. tanggal juni juncto. putusan mahkamah agung nomor k pdt tanggal januari juncto. putusan mahkamah agung nomor pk pdt tanggal januari karenanya menurut pemohon ketentuan guo dianggap telah menghilangkan makna jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama hadapan hukum, dan karenanyasependapat dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi (vide putusan nomor puu vi tanggal januari paragraf yang pada intinya menyatakan bahwakembali, apakah pemohon dalam permohonan ini (register perkara nomor puu vii bertanggal april memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam tentang mahkamah konstitusi, maupun berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi terdahulu. ii.. terhadap ketentuan tentang perbendaharaan negara, yang berbunyiyangnegara berkewajiban melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, seperti diamanatkan dalam pembukaan undang undang dasar lineserta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia":t dan atas, secara umum keberadaan tentang perbendaharaan negara,. berdasarkan uraian tersebut atas, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, dianggap telah mengesampingkan makna jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan dapat diuji. apakah bertentangan dengan undang undang dasarndang undang dasarndang undang dasarpenjelasan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan,hukum, justru menurut pemerintah ketentuan guo telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan dari negara pemerintah) sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi: pemerintah pada prinsipnya sangat menghargai berbagai upaya hukum maupun upaya administratif lainnya, agar apa yang menjadi hak pemohon dilaksanakan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini walikota surabaya) baik hak atas harta benda maupun hak atas tagihan dan atau denda (dwangsom) sebagaimana putusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). juga sekiranya dapat dilakukan penelitian yang mendalam apakah aset yang dikuasai oleh pemerintah (pemerintah daerah) tersebut dilakukan secara sah atau tidak sah (sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tentang keuangan negara), jika demikian halnya maka apabila terdapat putusan lembaga peradilan yang menyatakan memerintahkan aset tersebut bukan aset pemerintah, maka demi hukum pemerintah (pemerintah daerah) wajib menghormati dan melaksanakannya, sehingga menurut pemerintah adalahtentang perbendaharaan negara,rmohonaoktober kepaniteraan mahkamah telah menerima tambahan keterangan tertulis dari pemerintah pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan dalam perbendaharaan negara yang diujikan oleh pemohon adalah perbendaharaan negara yang menurut pemohon bertentangan dengan ketentuan dan uud ii. tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon pemerintah tetap berpendapat bahwa permasalahan pemohon seperti ituil. tambahan pada persidangan permohonan pengujian perbendaharaan negara mahkamah konstitusi pada hari kamis tanggal oktober majelis hakim mahkamah konstitusi mengajukan pertanyaan kepada pemerintah terkait dengan: apakah pemerintah sudah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran dan penagihan kewajiban negara? apakah dengan adanya ketentuan perbendaharaan negara, pemerintah selaku badan hukum publik terlindungi oleh kewajiban atas transaksi yang dilakukannya dan bagaimana menyikapi ketentuan tentang perbendaharaan negara terkait dengan tidak adanya itikad baik pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya? bagaimana kewajiban pemerintah dengan adanya hak tagih oleh pihak ketiga? bagaimana tanggung jawab menteri keuangan terhadap hutang daerah pada kasus ini dan kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara? bagaimana dengan daya paksa dalam hal negara memiliki kewajiban kepada pihak ketiga? terhadap pertanyaan pertanyaan majelis hakim mahkamah konstitusi tersebut atas, dengan ini pemerintah menyampaikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut: mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kewajiban negara kepada pihak ketiga maupun penagihan kewajiban negara yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sampai saat ini belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan presiden ataupun peraturan menteri keuangan. namun demikian, terkait dengan kewajiban negara dan penagihan kewajiban negara telah dirumuskan dalam tentang keuangan negara keuangan negara). kewajiban negara dalam keuangan negara termasuk didalamnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan huruf keuangan negara. dengan adanya ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah kota surabaya memenuhi kewajiban tersebut dengan memasukkan kewajibannya dalam anggaran penerimaan belanja daerah apbd) yang mekanisme pengangkatannya juga telah diatur dalam keuangan negara, pemberlakuan perbendaharaan negara dimaksudkan hanya semata mata menjamin sarana pelayanan publik agar pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik,dan bukan digunakan untuk menghindari kewajiban pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. sesuai dengan perbendaharaan negara penyitaan atas aset negara tidaklah diperkenankan, namun hal tersebut tidak mengurangi bentuk pemenuhan kewajiban dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam keuangan negara. dalam kasus ini pemerintah kota surabaya seyogianya memenuhi kewajibannya berdasarkan keuangan negara, dan apabila pemerintah kota surabaya tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan berdalih pada ketentuan perbendaharaan negara, maka pemerintah kota surabaya dapat dikatakan tidak melaksanakan aturan hukum kekayaan negara secara utuh. terhadap sikap pemerintah kota surabaya dimaksud, menteri dalam negeri dan dprd kota surabaya sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah kota surabaya, negara menjamin hak hak warga negaranya dan memberikan kepastian hukum yang sama kepada warga negaranya, sehingga apabila negara dapat melakukan penagihan kepada rakyatnya, maka begitu pula sebaliknya. keuangan negara, samping mengatur mengenai kewajiban negara, juga mengatur mengenai penagihan oleh pihak ketiga kepada pemerintah, yang mana atas setiap penagihan yang dilakukan kepada pemerintah pusat daerah, pelaksanaan atas kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran dalam apbn apbd. dengan demikian, setiap subjek hukum memiliki kedudukan hukum yang sama, pengelolaan keuangan negara dalam keuangan negara menggunakan mekanisme apbn dan apbd yang masing masing disusun dengan mekanisme berdasarkan kewenangan instansi yang mengelolanya. mekanisme apbn disusun untuk membiayai pemerintah pusat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan apbd disusun untuk membiayai pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinykewenangan dimaksudyang pada hakekatnya adalah chief financial officer cfo) pemerintah republik indonesia, sedangkan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi melakukan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah, pembagian tugas dan wewenang pemerintahan ini didasarkan oleh ketentuan uud dalam kasus ini, pemerintah kota surabaya selaku pemegang otoritas dalam wilayah daerahnya harus menyelesaikan tagihan tersebut dalam mekanisme apbd yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. kewenangan tersebut bukan menjadi tanggung jawab menteri keuangan melainkan tanggung jawab pemerintah kota surabaya, dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, pemerintah membutuhkan suatu kaidah hukum untuk memayungi tugas tugas bernegara. kaidah hukum tersebut yang kemudian tertuang dalam berbagai peraturan perundang undangan, yang didalamnya mewajibkan kepada subjek hukum untuk menaati peraturan tersebut. kewajiban yang bersifat memaksa ini mengharuskan kepada badan hukum perorangan ataupun publik untuk mematuhi ketentuan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan. bila dikaitkan dengan adanya daya paksa dalam kasus ini, maka sudah seharusnya pemerintah kota surabaya memasukan tagihan tersebut kedalam apbd sebagaimana diatur dalam keuangan negara. sedangkan dau dan dak tidaklah dapat digunakan sebagai alat paksa pemerintah terhadap pemerintah kota karena dau dan dak memiliki formulasi penyaluran pembiayaan yang dianggarkan dalam apb: menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan:menguji konstitusionalithal hal sebagai berikut: kewenangan mahkamah untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan ago, danuntuk itu antara lain, menguji undang undang terhadap uud menimbang bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pengujianmenimbang, menimbang bahwa mahkamah dalam putusannya, yaituemohonud dan dirugikan atas berlakunyemohon mendalilkan bahwdan pemohon merupakan pihak yang mempunyai hubungan dengan berlakunya sebab akibat (causal terbang) antara kerugian hak dan kewenangan konstitusi bagi pemohon, bahwa normmenimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon dikaitkan dengan uud yang dijadikan batu uji oleh pemohon, mahkamah berpendapat bahwa pemohon memiliki hak hak konstitusional sebagaimana diuraikan atas, dan mahkamah berpendapat hak hak konstitusional tersebut prima face telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam sebagaimana didalilkan pemohon. oleh karenanya mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan: menimbang bahwa pemohon telah melakukan upaya upaya hukum melalui pengadilan negeri surabaya dan telah mendapatkan putusan nomor pdt. pn. sby juncto putusan nomor pdt pt. sby juncto putusan nomor k pdt juncto putusan nomor pk pdt yang mewajibkan pemerintah kota surabaya untuk membayar ganti rugi kepada pemohon. ketua pengadilan negeri surabaya melalui surat tanggal juni nomor w14 u1 pdt vi perihal mohon pelaksaan sita aset pemkot surabaya berdasarkan putusan nomor pdt. pn. sby juncto pdt pt. sby juncto nomor k pdt juntkabulkannya permohonan pemohon atas pengujian undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara: bahwa akibat berlakunya undang undang nomor tahunhak dan kewenangan konstitusi pemohon dengan sita eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara daerah. demikian pula, pemerintah kota surabaya tidak memenuhi dan menolak penyitaan aset tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat walikota surabaya nomor bertanggal julikewajibannya, bahwa pemohon dengan surat tertanggal juli dan surat tertanggal agustus yang ditujukan kepada ketua dprd kota surabaya tentangini tidak ada tindak lanjut, realisasi maupun jawaban dari dprd kota surabaya: menimbang bahwa pemohon untuk melaksanakan putusan nomor pada. pn. sby juncto nomor pdt pt. sby juncto nomor pdt juncto nomor pk pdt lemah mengajukan sita eksekusi pengadilan negeri surabaya berdasarkan surat nomor eks pn. sby juncto nomor pdt. pn. sby. terhadap rumah dinas walikota surabaya jalan walikota mustafa surabaya dan beberapa unit mobil dinas walikota surabaya, bahwa atas dasar surat tersebut pengadilan negeri surabaya telah mengirim surat kepada pemerintah kota surabaya.atas objek tersebut tidak dapat disita. namun demikiaituperkara nomor pdt. pn. sby juncto nomor pdt pt. sby juncto nomor pdt juncto nomor pk pdtbahwa pemerintah menyatakan permasalahan pemohon pada pokok permohonannya, atas, secara umum keberadaan: bahwa pemohonpendapat mahkamah menimbang bahwa permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum untuk penggantian dana talangan yang dibayar oleh pemohon atas tagihan pbb sejumlah (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan pemakaian listrik pembayaran rekening listrik sejumlah (tiga juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sebelum objek sengketa yaitu kolam renang brantas dikuasai oleh pemohon atas dasar pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam kasus guo dikuasai oleh pemerintah kota surabaya. ketiadaan kepastian hukum tersebut disebabkan terulangnya hak pemohon untuk mendapatkan jaminan penggantian dana talangan karena pemohon tidak dapat melakukan sita jaminan atas aset yang berwujud bangunan dan mobil dinas pemerintah kota surabaya, karena huruf melarang penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara daerah, menimbang bahwa sesuai dengan asas negara hukum, negara atau pemerintah harus bertanggung gugat (liability) terhadap perbuatan rivalnya apabila perbuatan tersebut merugikan warganya. perkembangan pemaknaan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh telah diperluas, yaitu memungkinkannya negara atau pemerintah untuk dibebani kewajiban membayar ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, apalagi terhadap pemohon guo seharusnya berhak untuk mendapatkan penggantian atas pembayaran yang telah dilakukan yang memang belum menjadi kewajibannya pada waktu kolam renang brantas masih dikuasai oleh pemerintah kota surabaya, menimbang bahwa huruf dan huruf menyatakan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:dan (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara daerah. ketentuan tersebut menghalangi sita jaminan yang akan dilakukan oleh pengadilan: menimbang bahwa pembatasan atas pemakaian barang milik negara juga dijumpai pada undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara dalam penerbitan surat berharga syariah negara sbs) diperlukan aset sebagai dasar penerbitan (underlying asset) dan yang digunakan adalah barang milik negara. angka menyatakanbangunan, yang dalam rangka penerbitan sbs dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs. barang milik negara yang kemudian menjadi aset sbs menurut dapat berupa (a) tanah dan atau bangunan, dan (b) selain tanah dan bangunan. pemindahan barang milik negara dalam sbs ini bersifat khusus, yaitu sifat pemindahtanganannya antara lain: (i) penjualan dan atau penyebarannyamenimbang bahwa menurut mahkamah barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum, menimbang bahwa sumber keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemerintah pusat, dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk pemerintah daerah, sehingga pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban negara harus dialokasikan dalam apbn atau apbd: menimbang bahwa untuk pengaturan tentang keuangan negara telah diundangkan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang angkaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebu?. samping itu huruf menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam angka meliputidengan demikian telah jelas dasar hukumnya bahwa kewajiban negara atau pemerintah untuk membayar tagihan pihak ketiga menjadi bagian dari keuangan negara, menimbang bahwa tentang perbendaharaan negara angka menyatakan, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah . samping itu angka menyatakan bahwa utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar sebab lain yang sah, dan angka menyatakan bahwa: mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan dan ternyata telah terdapat adanya ketentuan bagi negara atau pemerintah untuk melakukan kewajiban pembayaran terhadap tagihan pihak ketiga (vide huruf serta angka dan angka meskipun tata cara kewajiban membayar tidak diatur dalam kedua undang undang tersebut. hak pemohon untuk mendapatkan uang pengganti yang telah digunakan untuk membayar tagihan listrik dan pbb sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan negeri surabaya dengan putusan nomor pdt. pn. sby, putusan pengadilan tinggi surabaya nomor pdt pt. sby, dan putusan mahkamah agung dalam kasasi nomor pdt putusan peninjauan kembali nomor pk pdt seharusnya dapat dibebankan pada keuangan negara karena sifatnya dapat diklasifikasi sebagai tagihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud huruf atau sebagai kewajiban pemerintah berdasarkan sebab lainnya yang sah menurut angka sampai dengan mengatur tentang pengelolaan utang hibah baik negara maupun daerah. dalam tersebut diatur tata cara pengadaan utang atau menerima hibah. menyebut hak tagih, namun masih hanya sebatas hak tagih mengenai utang yang dibuat berdasarkan ketentuan dan saja sedangkan menurut angka utang negara atau utang daerah pengertiannya lebih luas dari yang diatur dalam dan karena meliputi: (a) utang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, (b) perjanjian: (c) berdasarkan sebab lainnya yang sah. dengan demikian hak tagih berdasarkan sebab yang lainnya yang sah belum diatur. pemohon guo ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar meskipun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kamarnya antara lain menyatakan bahwa pemohon berhak untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar oleh pemohon, sementara itusedangkan dalam huruf dinyatakan bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam diserahkan kepada gubernur bupati,menimbang bahwa karena presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, mahkamah berpendapat, dengan kewenangan tersebut presiden dapat mengatur tata cara pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain yang sah yang dapat dimasukkan dalamnya adalah tagihan kepada negara yang timbul karena putusan pengadilan. adanya ketentuan demikian akan dapat menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum atas hak tagihan warga negara kepada negara dan hal demikian sesuai dengan asas negara hukum yang dijamin oleh dan uud mahkamah tidak dapat memerintahkan kepada presiden untuk membuat suatu peraturan pemerintah disebabkan ketiadaan suatu peraturan, karena hal demikian tidak termasuk kewenangan mahkamah, namun demikian seharusnya menjadi kewajiban presiden untuk membuat peraturan yang dibutuhkan agar dapat tercipta tertib hukum yang sesuai dengan asas negara hukum, dengan uraian sebagaimana tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa tentang perbendaharaan negara tidak bertentangan dengan uud sehingga permohonan pemohon harus ditolak.: bahwa tentang perbendaharaan negara tidak bertentangan dengan uudsembilan belas bulan novmaria farida indrawi, akil mochtar, maruarar siahaan, achmad nowikimaria farida indrawi akil mochtar ttd. ttd. maruarar siahaan achmad nowiki ttd. ttd. arsyad sanusi muhammad alim panitera pengganti, ttd. alias ngapain berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negera, tidak disangkal bahwa norma undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negarii. pokok permohonan i. bahwa pemohon tejo buwono) adalah sebagai perorangan warga negara indonesia, yang dirugikan hak dan kewenangan konstitusinya dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, permohonan pemohon dalam rangka mengajukan untuk menguji materil undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara terhadap uud didasari oleh kerugian materil yang timbul akibat ditolaknya oleh pemerintah kota surabaya atas kewajibannya atas pemakaian listrik periode desember sampai dengan januari dan tunggakan pembayaran pbb atas persil jalan irian barat nomor surabaya, setempat dikenal sebagai kolam renang brantas. melalui surat walikota surabaya tanggal mei nomor yang ditujukan kepada pemohon. sebagaimana hal hal yang pemohon ungkapkan dalam permohonan pengujian ini, sebagai berikut, bahwa pemerintah kota surabaya telah menolak untuk memenuhi kewajibannya atas pembayaran uang pemakaian listrik periode desember sampai dengan januari sebesar (tiga juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah atas persil jalan irian barat nomor surabaya, setempat dikenal sebagai kolam renang brantas, dan pembayaran pbb periode tahun sebesar (delapan belas juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan pembayaran pbb periode tahun sebesar (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang menjadi kewajibannya, melalui surat walikota surabaya tanggal mei nomor yang ditujukan kepada pemohon, berdasarkan print out terakhir dari kantor pbb wilayah gunung ternyata tunggakan pbb tahun sudah dibayar, jadi yang belum dibayar adalah pbb periode tahun yang masih menjadi kewajiban pemerintah kota surabaya yang telah pemohon talang. andaikata kewajiban pemkot surabaya atas pembayar listrik dan pbb, saya gugat melalui badan peradilan nantinya juga tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, karena terhalang oleh tentang perbendaharaan negara seperti terjadi pada diri pemohon sendiri atas putusan perkara nomor pdt. pn. sby juncto nomor pdt pt. sby juncto nomor k pdt juncto nomor pk pdt yang mewajibkan pemerintah kota surabaya untuk membayar ganti rugi kepada pemohon juga tidak dipenuhi dan ditolak oleh pemerintah kota surabaya, sebagaimana surat walikota surabaya tanggal juli nomoratas kewajibannya, halaman telah membuktikan bahwa pemkot surabaya berlindung pada berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, yang melindungi aset negara daerah tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, sehingga produk hukum badan peradilan tidak bisa diterapkan, jadi timbullah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi pemohon yang dijamin oleh uud bahwa ketua pengadilan negeri surabaya melalui suratnhtentang perbendaharaan negara atas objek tersebut tidak dapat disita, halaman telah membuktikan bahwa tentang perbendaharaan negara telah menghalangi kepastian hukum dan merugikan hak dan kewenangan konstitusi pemohon yang dijamin oleh uud bahwa berdasarkan fatwa mahkamah agung tanggal mei nomor kma v yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri surabaya, perihal permohonan fatwa ma ri tentang ijin eksekusi vonis daging, telah memberi petunjuk kepada ketua pengadilan negeri surabaya antara lain: barang uang milik negara daerah menurut undang undang tidak dapat disita undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, upaya yang dapat saudara ketua surabaya) lakukan adalah meminta kepada pemerintah daerah dan dprd agar menyediakan anggaran dalam apbd membayar kewajiban pemda tersebut. merujuk pada fatwa ma ri tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum untuk memenuhi kewajiban daerah pemerintah kota surabaya) membayar ganti rugi, hanya pada ketergantungan kesediaannya pemerintah kota surabaya dan dprd kota surabaya mau atau tidak melaksanakan putusan guo dengan menyediakan anggaran dana dalam apbd, halaman telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik, karena pemkot surabaya dan dprd kota surabaya berlindung pada berlakunya tentang perbendaharaan negara, bahwa pemohon dengan surat tanggal juli dan surat tanggal agustus yang ditujukan kepada ketua dprd kota surabaya perihal mohon penyelesaian alsekarang sudah (sepuluh) bulan lebih, tetapi belum ada tindak lanjut, realisasi maupun jawabannya dari dprd kota surabaya, halaman sama dengan menolak alas permohonan pemohon untuk meminta realisasi alas kewajiban pemerintah kota surabaya alas putusan perkara nomor pdt. pn. sby juncto nomor pdt pt. sby juncto nomor pdt juncto nomor pk pdt yang telah berkekuatan hukum tetap dan tunggakan listrik dan pbb atas persil jalan irian barat nomor surabaya. il. berdasarkan fakta fakta pada angka romawi telah dapat diungkapkan dan disimpulkan serta terbukti, bahwa berlakunya tentang perbendaharaan negara yang telah membedakan kedudukan publik termasuk pemohon dan negara daerah dalam hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pemohon, akibatnya pemkot surabaya tidak mau melaksanakan semua kewajibannya dalam (in yacht), sehingga untuk menerapkan hukumnya tidak bisa terlaksana, karena terhalang atas berlakunya tentang perbendaharaan negara yang pemohon kutip sebagai berikut: maka tentang perbendaharaan negara adalah sebuah norma untuk melindungi aset negara daerah yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, berlakunya undang undang guo dapat pemohon nilai telah melukai rasa keadilan publik dan menyebabkan timbul ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik sehingga terjadinya diskriminasi terhadap hak hak dan kewenangan konstitusi publik, dengan membedakan hak hak dan kewenangan konstitusi publik dengan negara daerah dalam kedudukan hukum, yang bertentangan dengan asas keadilan asas kepastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk pemohon yang dijamin oleh uud yaitu,dengan tidak ada kembalinya"'' setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,.?setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara , ill. bahwa norma tentang perbendaharaan negara terbuktyang melindungi hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk pemohon, iv. bahwa norma tentang perbendaharaan negara merupakan wujud ketidakkonsistenan pembuat undang undang yang khilau dan bertindak sewenang wenang melukai rasa keadilan publikketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapatmaka dipandang perlu dan layak untuk dicabut tentang perbendaharaan negara dan dinyatakan tentang perbendaharaan negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang undang, iv. bahwa berlakunya norma tentang perbendaharaan negara hanyalah memberi peluang kepada penyelenggara negara daerah untuk berbuat sewenang wenang dengan menganggap dirinya seperti raja atau ratu, dan tidak perlu lagi untuk mentaati hukum dan peraturan perundang undang serta ketentuan yang berlaku, sehingga hak dan kewenangan konstitusi publik dirugikan, lebih lebih penerapan hukum atas keputusan badan peradilan tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan yang merupakan merusak tatanan hukum. kecuali hakim mahkamah konstitusbuk im) nama salamudin ear tempat, tgl. lahir mura, april bam warga negara indonesia mi: masa alamat jalan dusun mura, kecamatan brang ene, sumbawa barat, nusa tenggara barat sebagai 0nnn0n null. pemohon nama ahmad suryo tempat, tgl. lahir jember, mei warga negara indonesia alamat jalan buncit raya pulo gg. rt rw nomor kalibata, pancoran, jakarta selatan sebagai nnn2n0 luna pemohon ii: nama ahmad irwandi lubis tempat, tgl. lahir medan, juni warga negara indonesia alamat jalan gambir gg. ubudiyah nomor tanjung kusta, medan sebagai nnn2n0 n00n null. pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada azhar rahim rivai, s.h., m.h., dan syamsudin salawat merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid pesilette, s.h., keduanya adalah advokat yang tergabung dalam tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa yang berkantor pada rivai, suryo, pesilette advocates strategic consultants beralamat menteng square, ruko br jalan mataraman jakarta pus050050n050500ndengar dan membaca keterangan saksi pihak terkait otoritas jasa keuangan, mendengar dan membaca keterangan bank indonesia, mendengar keterangan perhimpunan bank nasional perbanas), memeriksa bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan para pemohon dan pihak terkait otoritas jasa keuangamenjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional , frase independen tidak menemukan induknya. konsideran ojk yang menggunakan uud sebagai cantelan mengharuskan ojoleh karena itu independensi ojk menjadi pertanyaan besar, untuk kepentingan siapa independensi itu dibuat? bahwa independen hanya dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan mengacu pada ketentuan uud dimana dapat dimungkinkan adanya bank sentral yang independen. namun entitas ojk bukan turunan dan atau lembaga operasional dari fungsi dan tugas bank sentral, dimana juga ojk mencakup tugas bapepam lk, sehingga frase independen bertentangan dengan uud uud hasil amandemen maupun uud (asli) tidak pernah mengenal entitas lembaga yang mengatur sektor keuangan (sebagai industri jasa) sebagai turunan dan operasional fungsi dan kewenangan bank sentral, dimana dengan kata lain lembaga otoritas yang tersebut sama sekali tidak dikenal oleh konsitusi dan atau memiliki aspek konstitusionalitas. hal tersebut dibuktikan sendiri oleh ojk dengan mendasarkan konsideran ojk pada uud lihat konsideran mengingat: dan uudberdasarkan hal tersebut atas dapat disimpulkan, angka ojk setidaknya inkonstitusional terhadap ketentuan uud dan uud ii1. ojk tentang fungsi pengaturan dan pengawasan menelaah ketentuan ojk yang berbunyi ojk berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (bestuursnormering) yang diarahkan pada upaya memberikan jaminan pemerintahan (bestuurliike warburg) untuk memberikan perlindungan hukum (rechtsbescherming) terhadap masyarakat pengguna jasa keuangan, perkembangan mutakhir dalam hukum administrasi negara menunjukkan adanya arah penyelenggaraan fungsi pemerintah yang semakin berfokus pada pengguna pelayanan konsumen. dikatakan oleh john milan bahwa: compliance with legal standards the starting premise all codes good administration, but the newer codes further. emerging principle standard the need for agencies customer focus delivery citizen centred services . deliver high quality programs and services that put the citizen first'. the reason for this new emphasis that people now interact width government differently, more frequently, and with heightened expectations. this product the expansion in. government benefits, subsidies, licences, taxes, contracts, authorization, sanctions, penalties, services and regulatory programs. people now relate government many ways citizens, clients, consumers and customersssed or, prime minister rudd recently described it, engage in." hadirnya ojk bisa diharapkan akan menjadi institusi independen yang berfokus pada perlindungan masyarakat konsumen jasa keuangan. hal itu juga dinyatakan melalui tujuanhal itu akan berimplikasi terhadap pelayanan publik pemerintah sektor jasa keuangan yang semakin "customer focus delivery citizen centred services." tujuan itu dilaksanakan melalui berbagai kewenangan pengawasan dan perijinan vide dan nomor tahun termasuk kewenangan pencabutan ijin yang merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara, hal itu diharapkan dapat memperkuat dan melindungi sektor keuangan indonesia dari potensi terjadinya krisis keuangan melalui peranan ojk untuk mendorong penguatan fondasi sektor keuangan, kedudukan pungutan ojk dalam uud diatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan. undang undang. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god rumusan itu merupakan hasil dari perubahan iii uud tanggal november berkaitan dengan keuangan guna membiayai operasional kinerja dari ojk, nomor tahun mengatur beberapa hal prinsip terkait keuangan ojk, sebagai berikut:,:, ojk mengatur norma yang bersifat mandatory mengenai kewenangan ojk dalam melaksanakan kewenangan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. legalitas (rechtsmatigheid) pungutan tersebut dapat diukur dari sifat koherensi norma hukum ojk dengan dan uud kewenangan untuk melakukan pungutan tersebut merupakan implikasi pengaturan ojk, yang mengatur bahwasifat norma hukum tersebut pada hakikatnya merupakan legal policy yang memberikan kewenangan bagi ojk untuk melakukan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor keuangan yang bisa bersifat tambahan dari keuangan yang bersumber dari apbn atau menjadi alternatif dari keuangan ojk yang diperoleh dari apbn. jika dibandingkan dengan ojk beberapa negara lain, sumber keuangan ojk ojk tersebut pada umumnya bersumber dari pihak pihak yang bergerak sektor jasa keuangan atas konfederasi untuk menumbuhkan kemandirian ojk: jika juncto ojk ditarik koherensinya secara vertikal atas sampai ranah konstruksi uud maka norma hukum mengenai pungutan dalam ojk tersebut memenuhi syarat dan kriteria merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dari pungutan sebagaimana diatur pada uud tersebut. selanjutnya, apabila juncto ojk dikaitkan dengan ketentuan ketentuan berikutnya antara lain ojk yang mengatur pelaporan dan akuntabilitas ojk, maka, pada hakikatnya pengaturan mengenai keuangan serta pungutan dalam ojk tetap memenuhi asas kelengkapan (volledigheid, universalitas) dan asas berkala (periodisitas) sebagai asas asas klasik yang diakui oleh nomor tahun tentang keuangan negara, asas kelengkapan (volledigheid) pada intinya merupakan asas yang mempertahankan hak budget parlemen secara lengkap sehingga penguasa publik tidak terlepas dari pengawasan dpr, asas berkala (periodisitas) mengandung makna bahwa pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat dengan perantaraanwakilnya secara berkala dalam kebijaksanaan pemerintah guna memenuhi fungsinya. dengan periodisitas ini memungkinkan pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat berjalan secara teratur. periodisitas ini tidak menghilangkan pengawasan rakyat, tetapi juga harus diperhatikan agar kesempatan pemerintah untuk menjalankan rencananya tetap berlaku. kedua hal ini merupakan persyaratan pencapaian tujuan demokrasi dalam hukum tata negara. beberapa ketentuan dalam nomor tahun menunjukkan tetap dipenuhinya asas kelengkapan (volledigheid) dan asas berkala dalam pengaturan mengenai keuangan ojk, ojk wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semester dan tahunan:, dalam hal dewan perwakilan rakyat memerlukan penjelasan, ojk wajib menyampaikan laporan, periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada adalah tanggal januari sampai dengan desember,,: pengaturan mengenai pengelolaan keuangan dalam ojk baik yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bersumber dari apbn dan atau pungutan dari masyarakat tersebut tetap memenuhi asas asas yang terkandung dalam uud uud itu mengandung (tiga) asas yang saling berkaitan secara erat, yaitu: asas berkala (periodiciteit begins), yaitu anggaran negara tersebut dianggarkan untuk jangka waktu tertentu. asas terbuka (openbaar begins), yaitu prosedur pembahasan anggaran negara oleh dpr dan pemerintah dilakukan secara terbuka baik melalui sidang terbatas pemerintah dengan komisi apbn maupun dalam sidang pleno (mencerminkan pula asas demokrasi). asas kedaulatan (souvereiniteit begins), yaitu unsur kedaulatan rakyat melalui perwakilannya merupakan syarat mutlak terciptanya rencana anggaran negara tahunan (jaarlijke machtiging): ditinjau dari segi pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh ojk, baik yang bersumber dari apbn maupun pungutan dari pihak pengelola jasa keuangan, juga sudah memenuhi standar pengelolaan keuangan negara dalam keuangan negara yang didasarkan atas asas pengelolaan keuangan negara yang merupakan nomor tahun yang mengatur mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan sebagai implementasi dari ojk dimaksudkan untuk memenuhi asas asas pengelolaan keuangan negara tersebut dalam pelaksanaan pungutan oleh ojk. pada intinya, pungutan yang dilaksanakan dan dikelola oleh ojk tidak menyimpang dari kaidah pengelolaan keuangan negara dalam apbn, kecuali yang memang diatur secara khusus dalam ojk berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan ojk yang bersifat khusus, sebagaimana diatur pada ojk yang mengatur kekhususan berikutdan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, namun, kekhususan tersebut tidak menyebabkan terputusnya ikatan norma hukum tersebut dengan dan uud sebagaimana juga diatur pada ojk yang menentukan bahwdengan demikian, pengaturan mengenai keuangan dan pungutan dalam ojk tetap dilaksanakan berdasarkan sistem pengelolaan keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam uud dr. maruarar siahaan, s.h legal standing pandangan kami tentang ketidak cakupan legal standing untuk menguji dalam undang undang otoritas jasa keuangan, kami utarakan dalam hal hal sebagai berikut: meskipun pemohon telah mencoba menguraikan dasar argumen legal standing nya dalam permohonan pengujian ini, dapat dirasakan bahwa sesungguhnya dengan dasar bahwa pemohon sebagai pembayar pajak dan aktivis yang juga melakukan advokasi bidang apbn, tidak terlihat urgensi dan relevansinya. dasar hukum legal standing harus dikembalikan kepada yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu dengan (lima) syarat yang memuat adanya hak konstitusional yang diberikan uud dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, kerugiannya spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, yang terjadi karena ada hubungan kausal antara kerugian konstitusional dengan undang undang yang diuji dan adanya kemungkinan jika permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi lagi. norma dalam putusan tersebutlah seharusnya yang digunakan sebagai dasar pengakuan legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian mk, agar terdapat konsistensi dalam hukum acara mahkamah konstitusi. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembayar pajak sebagai dasar hukum legal standing mk, sesungguhnya baru berdasarkan putusan yang terbatas secara individual yang berdiri sendiri, yang masih diperdebatkan karena umumnya kedudukan demikian jikalau dikaitkan dengan yurisprudensi tetap soal legal standing, sesungguhnya masih diakui secara terbatas, dan belum merupakan yurisprudensi tetap yang mengikat, indikator bahwa standing untuk mengajukan pengujian dilihat dari aspek kerugian hak konstitusional khususnya jaminan hak atas rasa aman berdasarada kecuali, dan uuddua yang dikutip tidak merujuk tentang hak konstitusional, sebagai hak yang diberikan kepada warga negara oleh konstitusi, dan dengan demikian justru memberikan kewajiban pada negara untuk memenuhi hak konstitusional, seandainyapun permohonan pemohon dikabulkan maka tidak tampak bahwa kerugian hak konstitusional yang disebut mempunyai causal terbang dengan dalam undang undang yang dimohon untuk diuji, karena menurut hemat kami, kerugian yang diklaim pemohon, tetap akan terjadi jikalau persoalan tentang hak konstitusi yang disebut dalam uud yaitu kerugian konstitusional dalam hubungan dengan hak atas persamaan depan hukum dan pemerintahan serta hak konstitusi atas anggaran ditetapkan dengan undang undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besar kemakmuran rakyat , tetap terjadi, dan pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan hilangnya kerugian konstitusional yang terjadi jika undang undang ojk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, petunjuk bahwa bukanlah para pemohon yang seharusnya mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian atas ojk, dapat dilihat dari seluruh ukuran yang ditentukan dalam yurisprudensi tetap yang telah menjadi bagian dari hukum acara, khususnya causal terbang antara kerugian merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konstitusional pemohon yang dinyatakan dalam permohonan dengan dibentuknya ojk. perlu menegaskan sikap dalam pendirian tentang legal standing berdasarkan dalih tax player tersebut: il. permohonan putusan provisi dalam tahap pemeriksaan permohonan pengujian undang undang terhadap uud saat ini, terlepas dari ketiadaan norma hukum acara, baik dalam maupun dalam yurisprudensi yang mengenal pengaturan provisional eis, baik karena sisi urgensi kepentingan konstitusional yang harus dilindungi oleh berlakunya satu norma, maupun karena pengaturan yang ada dalam sendiri yang memuat asas resumption constitutionalism, yang menentukan bahwa semua undang undang yang telah diperlakukan harus dipandang konstitusional sampai dengan dibatalkannya undang undang tersebut dengan alasan bertentangan dengan uud maka tidak relevan lagi berbicara tentang provisi. secara eksplisit diatur dalam mk, yang menegaskan bahwa: undang undang yang diuji oleh mahkamah konstitusi tetap berlaku, sebelum ada.gaturan demikian, memang jelas bahwa kepentingan konstitusional yang dijamin oleh uud melalui cara bekerjanya lembaga lembaga jasa keuangan dengan jumlah taruhan yang sungguh besar, suatu kemungkinan saja untuk menghentikan bekerjanya ojk tanpa melalui putusan provisi melainkan putusan akhir, tidak terbayangkan akibatnya, karena dapat menjadi kekacauan atau disaster yang berantai, yang dapat memicu krisis ekonomi. jikalau lembaga baru i.c. ojk dihentikan sementara saja, akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, karena beragamnya produk jasa keuangan yang menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks dan saling terkait antara produk dan lembaga jasa keuangan, baik bidang perbankan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, obligasi, sun dan lain lain. tanpa pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, dengan jumlah dana besar yang bergulir, akan menimbulkan kekacauan besar besaran, yang boleh jadi mengakibatkan kelasnya sistem perekonomian dan keuangan indonesia. putusan yang bersifat sementara atau permanen demikian akan sangat berbahaya. oleh karenanya, terkadang menyebabkan timbulnya pikiran bahwa dalam kebijakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god publik dalam bentuk undang undang yang menyangkut undang undang dengan regulasi suatu bidang ekonomi dengan pengaruh yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tampaknya kemungkinan digunakannya mekanisme pengujian suatu ruu yang telah disetujui bersama sebelum diundangkan mekanisme yang dikenal dengan judicial preview mana semua pihak dapat menumpahkan pikiran dan pendapatnya tentang suatu kebijakan publik yang mendasar, tidak dibayangi ketakutan akan dampak yang timbul secara dahsyat, seandainya suatu undang undang tertentu dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam suatu proses judicial review, iii. materi muatan konstitusi sebagai grundnorm dan constitutional boundaries konstitusi modern yang menjadi hukum tertinggi dan menjadi pedoman dalam politik hukuumum dan hanya dalam garis besar. lebih dari sebagai suatu dokumen yang ringkas dan supelibentuknya negara r.i. yang diproklamirkan tanggal agustus menunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar dokumen yuridiskurun waktusehingga keberadaan lembaga negara yang ada dalam organisasi kekuasaan, menjadi tidak memadai lagi. oleh karena besarnya peran negara dalam konsep negara kesejahteraan tersebut, muncul kebutuhan akan lembaga negara yang tidak dikenal dalam praktik semula, dan kemudian terbentuk dalam lembaga negara yang independen, kebutuhan akan organ yang akan menjalankan kewenangan tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat mengalami perkembangan, sehingga untuk memenuhi hal itu berdasarkan organ organ negara yang secara tradisional merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ada, tidak lagi memadai. akibatnya perkembangan organ atau lembaga yang independen merupakan kecenderungan yang terjadi secara universal, bahkan negara negara yang menganut paham liberalisme yang sangat mempraktikkan peran negara secara terbatas, justru mempelopori kelahiran lembaga lembaga negara yang independen tersebut. oleh karenanya, norma dasar konstitusi yang seyogianya mengatur pembentukan organ organ negara secara eksplisit dan tegas sehingga dapat membentuk struktur organisasi kekuasaan negara dalam konstitusi sepanjang mengenai lembaga negara yang menerima kewenangannya langsung dari konstitusi, tidak lagi mampu memberi gambaran yang total tentang organ organ yang menerima kewenangannya dari undang undang dasar, dan berdasarkan relegated authority legislation dikatakan pembentukannya dalam satu undang undang. secara analogis kita dapat melihat keberadaan komisi pemberantasan korupsi kpk) yang dibentuk dengan undang undang nomor tahun dasar konstitusionalitas kelembagaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan, dalam suatu negara kesejahteraan tidak selalu hanya merujuk kepada suatu norma fundamental konstitusi yang secara eksplisit ditemukan dalam uud karena tugas, fungsi dan tujuan negara secara filosofis, sosiologis dan yuridis dapat menjadi landasan pembentukan kebijakan dan peraturan perundangan yang diperlukan dalam penyelenggaran pemerintahan. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan secara jelas menyebut bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. jikalau norma fundamental dalam uud menjadi sumber hukum dan validitas norma hukum dibawahnya yang diperlukan dalam penyelengaraan negara, maka norma fundamental tersebut bersumber pada grundnorm yang menjadi landasan politik hukum yang selalu menjadi orientasi kedepan, upaya memperbaharui ius constitute kearah ius constituendum, untuk menemukan landasan politik hukum dalam pembentukan organ negara yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang tidak memadai lagi untuk diserahkan kepada lembaga yang secara tradisional ada dalam organisasi kekuasaan negara, maka untuk mencegah atau mengantisipasi timbulnya kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi ketika mandate konstitusi tidak dapat ditemukan secara tegas, maka melalui suatu naskah akademis, diperhitungkan adanya suatu ruang yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memungkinkan diskresi pembuat kebijakan dapat terlaksana secara bebas dan baik. dalam ruang lingkup demikian dengan batas batas yang diperhitungkan tidak dapat dilanggar pembuat kebijakan, maka dengan konstruksi. dapat dibangun apa yang disebut ruang dalam mana diskresi pembuat kebijakan bergerak secara bebas. jikalau kebijakan atau politik hukum yang dipilih untuk dilaksanakan tersebut tampak melampaui batas konstitusi (constitutional boundary) yang dirumuskan, maka kebijakan demikian dihindari, karena potensi diuji dan dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. indikator konstitusionalitas tersebut dapat dirumuskan melalui interpretasi, konstruksi dan penghalusan terhadap: pembukaan uud memuat pandangan hidup bangsa dalam pancasila, tujuan bernegara dalam alinea keempat pembukaan uud norma konstitusi yang bersifat ham dan bukan, dalam batang tubuh uud dengan pencarian makna melalui interpretasi dan konstruksi untuk membentuk ruang gerak dengan batas yang ditentukan untuk tidak dilampaui, maka dapat ditemukan suatu ruang yang bebas bagi diskresi pembuat undang undang, untuk membentuk kebijakan publik berdasar politik hukum yang mengacu pada konstitusi sebagai hukum dasar. undang undang ojk menurut pendapat saya masih dalam ruang yang tidak melanggar constitutional boundary tersebut, iv. pokok permohonan umum setiap penyelenggara negara berhak dan wajib untuk menafsirkan konstitusi atau uud sebelum melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan negara, baik sebagai legislator dalam pembuatan undang undang atau dalam pengujian undang undang tersebut. uud sebagai konstitusi tertulis, menyiratkan adanya konstitusi yang tidak tertulis sebagai bagian yang dianggap tidak terpisah, yang ditemukan dalam pembukaan uud dalam filosofi kehidupan bernegara dan berbangsa serta dalam tujuan yang ditetapkan kearah mana suatu negara yang terbentuk itu akan berjalan. seluruh konstitusi yang termuat dalam pembukaan dan batang tubuh tersebut juga memuat dan membentuk asas asas konstitusi yang harus ditemukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan , haruslah terlebih dahulu membaca ketentuan bank indonesiaberdasarkan ketentuan tersebut, dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi untuk yang bernama otoritas jasa keuangan ojk) sebagaimana termaktub dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan. bahwa dalam konstruksi tersebut atas, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk dalam sektor jasa keuangan yang pengaturan dan pengawasannya akan dilakukan secara independen dan terpisah, dimana sebelumnya menjadi domain kewenangan dari bank indonesia sebagaimana diatur dalam bank indonesia. ojk sendiri memiliki dua wewenang pokok, yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap hampir semua jasa keuangan. dalam hal pengaturan, ojk dapat melansir berbagai kebijakan dan ketentuan baru dalam sektor keuangan. sementara dalam hal pengawasan, ojk memiliki wewenang yang luas termasuk diantaranya pemeriksaan, penyidikan, perijinan dan penegakan hukum. dari segi isi dan cakupan, ojk bukan saja untuk mengawasi industri perbankan, tetapi juga mengawasi industri pasar modal dan industri keuangan non bankperbankan, pasar modal dan asuransi serta industri keuangan non bank) berasal dari turunan yang asimetris. perbankan sendiri merupakan turunan langsung dari uud yang mengatur tentang bank sentral, sedangkan pasar modal dan asuransi serta lembaga keuangan lainnya berasal dari undang undang sektoral. dari sisi substansi, ojk tidak merubah konstruksi landasan operasional jasa keuangan, dimana perbankan, pasar modal, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan interpretasi, konstruksi dan penghalusan hukum (rechtsverfijning), untuk dapat dijabarkan dalam peraturan perundang undangan yang dipandang serasi dengan konstitusi, sebagai kebijakan yang sumber keabsahan atau validitas dan legitimasinya dapat ditetapkan tidak bertentangan dengan uud konsepsi negara kesejahteraan (welfare state) yang mewajibkan adanya state intervention dalam penyelenggaran negara untuk mencapai peningkatan kesejahteraan umum dan perlindungan segenap bangsa, merupakan hal yang sangat terbuka dalam mandat konstitusi bagi penyelenggara negara, sehingga lingkungan strategis lokal, nasional dan global harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah suatu kebijakan harus dilakukan yang perlu dalam kerangka penyelenggaraan negara bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, dan apakah kebijakan demikian masih dalam kerangka constitutional boundaries yang ditetapkan dalam uud ruang dalam kerangka constitutional boundaries tersebut akan memberi petunjuk seberapa jauh pembuat undang undang boleh bergerak dalam melakukan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan kondisi nasional dengan perkembangan global, yang tidak dapat dielakkan karena interdependensi bagian bagian dari dunia dengan dunia luar, yang turut menentukan keberhasilan untuk perlindungan dan kesejahteraan warga negara. diskresi pembuat undang undang harus juga digunakan untuk bergerak dalam ruang constitutional boundaries yang disebut atas. keberadaan dan praktik dalam pengawasan jasa keuangan, telah menjadi titik tolak disekresi yang berada dalam constitutional boundaries yang dimaksud: oleh karenanya menentukan mandate konstitusi tidak cukup hanya dengan merujuk suatu tertentu dalam uud sebagai dasar dalam menentukan konstitusionalitas norma atau kebijakan yang akan dibentuk, melainkan harus menemukannya dengan tafsir, hermeneutika, konstruksi dan penghalusan. terlebih lagi bahwa suatu norma konstitusi yang telah memuat suatu perintah secara tegas dalam konstitusi pun memerlukan kehati hatian, karena suatu norma konstitusi yang biasanya merumuskan secara general (umum) dan hanya mengandung asas, dalam implementasinya mengalirkan norma turunan secara derivative, yang meskipun tidak secara tegas disebut merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai norma konstitusi, tetapi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan demikian saja sebagai bagian dari konstitusi, terutama jika ada relegated authority legislation yang diberikan kepada pembuat undang undang. oleh karenanya apa yang disebut sebagai norma yang konstitusional tidak dapat dilihat secara tunggal melainkan harus secara integral dalam doktrin kesatuan konstitusi, dari pembukaan sampai batang tubuh secara tidak terpisah satu dengan yang lain, pengalaman menunjukkan krisis perbankan yang terjadi bukan berasal dari perbankan, melainkan dari bidang bidang lain yang merembet kepada perbankan. produk produk jasa keuangan yang sudah demikian besar (dari sisi size), dari sisi keterkaitan konglomerasi, dan terakhir dari sisi kompleksitas masalah jasa keuangan, tampaknya menyebabkan tidak lagi tepat dan tidak mampu melakukan hal itu semua secara sendirian. ketidak mampuan merespon perkembangan yang pesat bidang jasa keuangan sudah menjadi kenyataan yang menjadi pengalaman kita sehingga keberadaan babi dan lain lainnya menjadi problem yang harus dipikul sekarang ini. oleh karenanya pembesarnya tugas yang timbul dalam penyelenggaraan negara, dibidang pengawasan dan pengaturan jasa keuangan menjadi keniscayaan. lembaga negara independen ketika tugas negara yang terbagi dalam organisasi kekuasaan yang tradisional seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan dirasakan tidak mencukupi lagi, terasa kebutuhan untuk melakukan perluasan organ tersebut tetapi dengan membentuk badan badan atau lembaga yang independen. independensi lembaga tersebut terwujud dalam struktur yang berada luar organisasi penyelenggara pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. kecenderungan untuk menetapkan organ baru yang muncul karena kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga boleh lahir dari sikap yang ingin membebaskan lembaga baru dari keterasingan birokrasi lama, melainkan memulai sesuatu yang baru, dengan ciri yaitu adanya kewenangan regulasi dan pengawasan dalam organ yang sama tetapi dalam mekanisme checks and balance, salah satu gejala yang sangat umum dewasa ini diseluruh dunia, adalah banyaknya lahir organ organ atau lembaga baru yang menjalankan juga tugas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan kewenangan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, diluar organisasi atau struktur kekuasaan yang lazim atau utama, baik disebut secara khusus dalam uud, maupun dalam undang undang atau hanya dengan peraturan yang lebih rendah. hal ini terjadi karena semakin luasnya tugas tugas pemerintahan dalam penyelenggaraan kepentingan umum, akan tetapi yang dirasakan perlu dilakukan melalui partisipasi publik yang luas dan demokratis maupun sebagai mekanisme pengawasan yang lebih luas. badan atau organ yang bertumbuh tersebut sering disebut sebagai komisi negara atau lembaga negara pembantu (auxiliary state organ). bahkan sebelum reformasi pun, organ seperti ini, sudah sangat banyak dan sering dibentuk sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi, meskipun dalam kenyataan jawaban dengan organ baru demikian, boleh jadi merupakan beban secara keuangan, justru menambah kerumitan dalam penyelesaian masalah. organ atau badan atau lembaga lembaga independen ini, baik negara maju maupun negara berkembang, bertumbuh dengan kewenangan yang bersifat relatif, pengawasan dan monitoring, bahkan tugas tugas yang bersifat eksekutif. bahkan kadang kadang lembaga independen demikian menjalankan ketiga fungsi sekaligus. hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan untuk merampingkan organisasi pemerintahan akibat tuntutan zaman untuk mengurangi peran pemerintahan yang sentralistik tetapi penyelenggaran negara dan pemerintahan dapat berlangsung efektif, efisien dan demokratis dalam memenuhi pelayanan publik. jimmy asshiddigie mencatat bahwa amerika serikat lembaga lembaga independen dengan kewenangan regulasi, pengawasan atau monitoring ini lebih dari an jimmy asshikri, hal akan tetapi, seperti ditulis oleh kenneth warren, pada awal pemerintahan amerika tidak ada badan independen yang memiliki kewenangan mengatur, namun karena sentimen masyarakat terhadap penyalahgunaan ekonomi pasar bebas yang terjadi pada 1800an, pemerintah menjawab tuntutan masyarakat dengan pertama kalinya membentuk interstate commerce commission, dan sejak itu sampai abad keduapuluh, badan badan independen demikian telah bertumbuh seperti raksasa dan sangat berkuasa, yang mencerminkan problem dan tantangan yang kompleks dari satu perubahan masyarakat amerika pada abad merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god baru eksplorasi ruang angkasa kenneth warren administrative law the political system,, practice hall, upper saddle river, new jersey third edition, hal indonesia menurut catatan kami memiliki kurang lebih lembaga, badan atau komisi komisi negara semacam ini, yang kemungkinan banyak diantaranya sudah tidak aktif lagi karena memang ada yang dibentuk oleh pemerintahan masa lalu, yang mungkin tidak memperoleh anggaran yang cukup lagi untuk mendukung kegiatannya, atau barangkali tidak dipandang relevan lagi, semua badan, organ atau lembaga demikian, apakah bernama dewan, komisi atau badan, yang menyelenggarakan (sebagian) fungsi pemerintahan, secara umum disebut juga lembaga negara, yang dibedakan dengan lembaga swadaya masyarakat lsm) yang disebut juga non governmental organization (ngo). istilah istilah lembaga, badan atau organ sering dianggap identik, sehingga meskipun sesungguhnya dapat berbeda makna dan hakikatnya satu sama lain, orang dapat menggunakan satu istilah untuk arti yang lain. dalam pembicaraan kita sekarang ini, yang penting untuk dibedakan apakah lembaga atau badan itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh dan untuk negara atau oleh dan untuk masyarakat. lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. dalam sengketa kewenangan lembaga negara , maka kata lembaga negara termuat hanya dalam uud yang mengatur tentang kewenangan mahkamah konstitusi, dimana satu diantaranya adalah "memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar , hal mana dengan kata kata yang sama diulangi lagi dalam nomor tahun juncto nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. kejelasan tentang organ mana yang disebut sebagai lembaga negara menurut uud sebelum perubahan, baru dapat terlihat secara tegas dalam ketetapan mars, baik nomor xx mars nomor xiv mars nomor x mars dan nomor iii mpr dari ketetapan mars dan mpr tersebut kita dapat melihat adanya kualifikasi lembaga negara yang berbeda yaitu lembaga tertinggi negara yang disebut mpr dan lembaga tinggi negara yaitu presiden, dpa, dpr, bpk, dan mahkamah agung. mpr dalam uud sebelum perubahan adalah penjelmaan seluruh rakyat sebagai pemegang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kedaulatan, dan dalam kualitasnya mpr iah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. setelah uud mengalami perubahan, kita juga tidak dapat menemukan kejelasan definisi lembaga negara. kalau dilakukan inventarisasi dalam uud setelah perubahan kita memang menemukan lembaga lembaga negara yang disebut, baik secara tegas yang dibentuk dan menerima kewenangan dari uud atau yang hanya disebut adanya satu lembaga untuk fungsi tertentu, yang kemudian nama dan wewenangnya diatur dalam undang undang mengenai lembaga negara tersebut. misalnya yang mengatur bahwa "menentukan bahwa "ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang . demikian juga uud hanya menyebut adanya satu bank sentral, yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independennya diatur dengan undang undang: dari ketentuan tersebut juga dapat diketahui bahwa penyebutan adanya lembaga negara dalam uud belum dengan sendiri menentukan bahwa lembaga yang akan dibentuk itu merupakan organ konstitusi sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari uud ada kalanya penyebutan dalam uud merupakan penugasan kepada pembuat undang undang untuk membentuk lembaga negara, dan mengatur hal hal yang menyangkut kewenangan, susunan, kedudukan dan tanggung jawabnya dalam satu undang undang. dalam hal demikian dia menjadi organ atau lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari undang undang, namun tetap merupakan lembaga negara yang konstitusional. konsep independensi independensi suatu lembaga sesungguhnya diberikan karena diantara subjek pengawasan dan yang memiliki kepentingan lain. independensi,kemandirian dan kemerdekaan lembaga, dengan menempatkannya tidak dibawah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak menyebabkan bahwa lembaga tersebut menjadi superbowl, karena mekanisme pengawasan secara hukum pidana, maupun administrasi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan kartanegara, merupakan hal yang terjadi secara mekanis dalam proses checks and balances. baik komisioner ojk sendiri sendiri maupun sebagai institusi, independensi dirumuskan sebagai kebebasan dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri lembaga: mekanisme masa jabatan dan pemilihan pejabat yang duduk dalam lembaga independen tersebut umumnya menjadi metode yang sering digunakan untuk menunjukkan independensi lembaga tersebut, yang akan terjamin jika secara konsisten dilaksanakan. seorang yang diangkat dengan mekanisme pemilihan yang biasanya dilakukan oleh dpr, juga dijamin kedudukannya dalam masa jabatan tertentu tidak dapat dihentikan, kecuali karena adanya pelanggaran pidana yang berat menyebabkan pejabat yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya. otoritas jasa keuangan yang dibentuk dengan undang undang nomor tahun memuat seluruh persyaratan sebagai lembaga negara yang independen, integrasi kewenangan regulasi dan pengawasan. tampaknya integrasi kewenangan regulasi dan pengawasan dalam satu lembaga merupakan ciri dari lembaga independen, mana kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatifnya disatukan dalam satu lembaga. jika hal demikian terdapat pada ojk, maka menurut hemat kami, tidak mengganggu derajat independensi lembaga induk (bi), yaitu kewenangan yang seharusnya tidak boleh diambil tetapi diambil, sehingga berkurang netralitasnya, dan juga tidak mengurangi kewenangan lembaga induk serta ciri dan fungsi utama lembaga induk atau bi, tidak dikurangi dalam hal sentralitas dalam uud. sistem keuangan dan perekonomian nasional, terutama berkembangnya lembaga jasa keuangan dengan fungsi utama sebagai intermedia dengan inovasi finansial, telah menciptakan sistem yang kompleks, dan dalam perkembangannya yang pesat didorong oleh proses globalisasi. hal tersebut telah mengakibatkan tugas tersebut tidak lagi dapat diserahkan kepada sebagai bank sentral dengan tugas pokok sebagai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god otoritas moneter. pengalaman masa lalu ketika sebagai bank sentral menggunakan instrument moneter berupa bantuan likuiditas untuk menyehatkan kondisi bank yang diawasi adalah disebabkan karena bank sentral keinginannya menutupi kelemahan akibat pelanggaran terhadap prudential banking naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan ojk) hal. hal ini telah mengakibatkan masalah yang tidak dapat dipandang selesai sampai saat ini: adanya kewenangan yang meliputi fungsi regulasi dan pengawasan bahkan sering abdikasi sebagai fungsi yudikatif terjadi dalam lembaga negara independen secara universal. dengan kompleksitas masalah dalam bidang jasa keuangan dengan produknya yang beragam dan pemain yang meliputi asing dengan jumlah dana yang besar, menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan secara lebih terintegrasi (ibid, hal. kesewenang wenangan yang mungkin dapat timbul dalam hal demikian, dapat dicegah dengan membangun system checks and balances baik secara internal maupun melalui lembaga lain secara eksternal dalam judicial review dan mekanisme hukum lain yang tersedia. dampak globalisasi terhadap ekonomi dan keuangan nasional globalisasi, sebagai satu proses transformasi meliputi seluruh aspek kehidupan. hal itu semakin dirasakan membawa pengaruh mendalam baik dalam kehidupan pribadi secara individual maupun secara kelembagaan dalam kehidupan negara dan masyarakat, ketika gagasan, dana dan nilai nilai kultural masuk kedalam ruang ruang kita secara mudah menembus batas ruang dan waktu. komunikasi yang amat mudah dengan kecepatan tinggi dan transportasi yang murah membawa proses globalisasi tersebut mentransformasi kehidupan manusia dan lembaga yang dikenal dalam negara dan masyarakat. interaksi sosial, politik, ekonomi, finansial, ilmu pengetahuan, teknologi dan kultural antara satu bagian dunia dengan bagian dunia lain, terjadi dan berlangsung demikian saja dengan satu tekanan klik pada perangkat elektronik. akibatnya dikatakan bahwa dunia ini telah menjadi rata (the world flat) thomas friedman, the world flat, the localized world the twenty first century, penguin books hal globalisasi ada kaitannya dengan dalil bahwa kita sekarang hidup dalam satu dunia anthony merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hidden, run away world, how globalisation shaping our lives, profile books,h. dibawah pengaruh globalisasi, kedaulatan negara telah menjadi semakin kabur atau tidak jelas, karena kekuatan global dapat mempengaruhi kehidupan warganegara disatu teritorial tertentu: meskipun begitusedang muncul, suatu sistem ekonomi yang benar benar global, dimana didalamnya tercakup ekonomi nasional dan, karena itu strategi pengelolaan ekonomi nasional, semakin memerlukan kreativitas untuk bertahan. dinamika dasar ekonomi dunia telah mencakup seluruh dunia,. satu ciri dari globalisasi ekonomi dapat ditunjuk kebebasan modal bergerak dari satu negara senegara lain, sehingga dalam keadaan tertentu pergerakan jangka pendek modal memasuki satu negara, dan ketika kemudian tiba tiba ditarik kembali, akan terjadi gangguan besar bagi sistem moneter negara tersebut. meski kebijakan moneter amerika tidak diterapkan keseluruh dunia akan tetapi mata uang dollar menjadi alat pembayaran utama dalam sistem perdagangan internasional. sistim nilai tukar mengambang dan pusat pusat pasar modal amerika sangat berpengaruh pada pasar modal diseluruh dunia, sehingga fluktuasi yang terjadi secara berantai akan membawa dampak pasar modal negara lain tetapi saat ini mata uang dollar tidak lagi perkasa, dan terutama karena krisis yang dipicu oleh prime mortgage, orang mulai beralih semata uang euro harian kompas oktober tidak ada pemerintah nasional yang dapat menjalankan dengan efektif merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tata aturan ekonomi apapun, bila tata aturan itu menyimpang dari standar internasional dan merugikan kepentingan tnc yang beroperasi wilayahnya paul first graham thomson, op.cit hal satu transformasi, yaitu perubahan dalam struktur, tampilan atau karakter terjadi secara luas dan besar besaran, sebagai akibat proses globalisasi. semua negara, wilayah, lembaga, masyarakat dan individu terkena dampaknya, yang juga mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam interaksi dan interpelasi secara kelembagaan, wilayah dan antar masyarakat serta individu. respon yang memadai terhadapnya tidak dapat diabaikan sama sekali, karena penetrasi yang terjadi secara global telah melampaui dengan mudah batas batas negara, bahkan batas batas yang ingin dijaga dalam rumah keluarga keluarga. meskipun proses globalisasi sesungguhnya mempunyai banyak dimensi sebagaimana telah diuraikan dibagian awal akan tetapi sesungguhnya orang lebih banyak berbicara tentang proses dan dampaknya dalam bidang ekonomi. hal itu terjadi karena dampak globalisasi dibidang ekonomi dapat menyengsarakan rakyat diwilayah atau negara tertentu secara signifikan, karena tidak siap dan tidak mampu menghadapi perubahan yang terjadi secara global tersebut. umumnya negara negara yang miskin dan sedang berkembang, dengan kemampuan ekonomi dan teknologi yang rendah tidak siap menghadapinya. apalagi jika kebijakan yang diambil tidak dapat memperhitungkan keadaan domestik secara sosial, ekonomi dan kultural yang tidak memiliki kesiapan yang memadai, diharuskan bersaing secara bebas dan terbuka dengan aktor asing yang lebih canggih. sesungguhnya transformasi yang terjadi dengan globalisasi sekarang menyebabkan hampir seluruh dunia, sedikit banyak terhubung kedalam sistem dunia yang semakin terintegrasi, dimana parameter pasar mendominasi, uud dan kebijakan ekonomi globalisasi dan integrasi dunia melalui perdagangan bebas dengan filosofi pasar bebas, mau tidak sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan indonesia. dalam hal demikian perlindungan yang diperlukan dalam menjaga segenap bangsa semakin menjadi besar. memang kemungkinan ojk merupakan salah satu yang diajukan oleh imf sebagai persyaratan untuk bantuan membenahi ekonomi indonesia, tetapi tidak selalu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hanya karena demikian saja ojk tersebut bertentangan dengan uud uud yangoleh mahkamah konstitusi. uud yang menentukan prinsip penguasaan negara,), sepanjang penguasaan negara eft atas cabang produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta sumber daya alam, danengan kata lainyang menentukan dalam pengambilan keputusan kebijakan tetap, dalam tangan negara, dapat diterima dan tidak bertentangan dengan uud ibid, hal dalam krisis keuangan yang dapat menimbulkan krisis global, yang dikatakan seperti tsunami, bagi indonesia dampak "globalisasi" secara buruk kelihatannya berjalan satu arah. kita tidak mampu memberi perlawanan, dan menjadi korban. sejak era pemerintah orde baru, dua kekuatan utama telah menelan indonesia, yaitu pertama "kekuatan deregulasi yang memaksa keterbukaan akses pasar nasional, yang awalnya hanya meliputi perdagangan, tetapi kemudian meliputi investasi asing. kedua, pertumbuhan perjanjian dagang regional, ternyata telah menggeser proses regulasi kearah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dana pensiun, asuransi masih berlaku. bahkan kualifikasi kejahatan dalam ojk juga masih mengacu kepada undang undang operasional tersebut, seperti tindak pidana pencucian uang tipu), terorisme, fraud dan insider trading. namun dari sisi kewenangan dan fungsi, terdapat pelepasan kewenangan atas pengaturan dan pengawasan perbankan dari ojk, selain juga pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang dilakukan oleh dan bapepam ojk. pembagian kewenangan antara ojk dan sebenarnya telah dijelaskan dalam ojk, dimansedangkan pengaturan dan pengawasan macroprudential, yaitu pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam ojknamun perlu diingat bahwa aspek microprudential dan macroprudential, memiliki koherensi yang sejatinya tidak dapat dipisahkan. kebijakan moneter dan pengawasan perbankan harus menjadi satu kesatuan baik dari sisi visi dan kelembagaan. kedua aspek tersebut harus bersatu agar terjadi integrasi dalam sistem keuangan dikarenakan kebijakan moneter seperti kebijakan suku bunga dan kebijakan rasio cadangan wajib reserve requirement ratio) sangat berkaitan dengan hidup matinya sektor keuangan perbankan. memisahkan kebijakan moneter tangan bank sentral dan kebijakan pengawasan perbankan tangan ojk akan menimbulkan instabilitas keuangan, baik karena kebijakan yang tumpang tindih maupun karena conflict interest antara bank sentral dan ojk sebagai dua lembaga yang sama sama independen dan setara. fungsi ojk yang termaktub dalam ketentuan merupakan upaya pemisahan pengawasan perbankan dari otoritas moneter yaitu bank indonesia, dimana perubahan tersebut dapat menimbulkan instabilitas dan efektivitas bank indonesia dalam memastikan stabilitas keuangan. meskipun terdapat protokol koordinasi yang mapan antara bank indonesia merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god skala yang berbeda kami menggunakan dua kekuatan itu dari paul dickens, op.cit hal kritik stiglitz, yang mengecam pendekatan imf one size fits all ,yang dianggap memberikan solusi dengan cara yang sama dengan tidak mempertimbangkan keadaan nasional yang berbeda, menyatakan dengan cara yang lugas:o. joseph stiglitz, globalization and its discontent, allen lane penguin books hal xiii,xiv dan xv). dibagian lain sigit menyebutkan bahwa kenyataan tidak adanya mekanisme pasar yang sempurna dapat disimak dari pernyataan joseph stiglitz " putusan op.cit halmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sedang muncul, suatu sistem ekonomi yang benar benar global, dimana didalamnya ekonomi nasional dan, karena itu strategi pengelolaan ekonomi nasional, semakin terpengaruh. dinamika dasar ekonomi dunia telah mencakup seluruh dunia:: mahkamah konstitusi yang diberi mandat untuk mengawal konstitusi, memberi tafsiran atas uud dalam putusan putusannya sebagai berikut ini .dengan memandang uud sebagai sebuah sistem.,rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goputusan mahkamah konstitusi nomor puu ini memperkuat keyakinan kita akan apa yang disebut ketidak sempurnakan pasar dan perlunya intervensi pemerintah sebagaimana disebut joseph stiglitz: behind the free market ideology there model, often attributed adam smith, which argues that market forces the profit motive drive the economy efficient outcomes invisible hand. one the great achievements modern economics show the sense which, and the conditions under which smith's conclusion correct. turns out that these conditions are highly restrictive. indeed, more recent advances economic theory ironically occurring precisely during the period the most relentless pursuit the washington consensus policies have shown that whenever information imperfect.and market incomplete, which say always, and especially developing countries, then the invisible hand works most imperfecta. significantly, there are desirable government interventions which, principle, can improve upon the efficiency the market. these restrictions the conditions under which markets result efficiency are important many the key activities government can understood responses the resulting market failure joseph stiglitz, op.cit hal kita tidak menyebut paradigma sosialis, untuk menghindari kesan kembali mempertahankan kebijakan ekonomi yang dianut negara negara komunisme dalam masa perang dingin, yang secara mutlak telah mengalami kekalahan dari sistem kapitalisme), dengan tafsir mutakhir yang dilakukan mahkamah konstitusi, kami yakini dapat diterapkan indonesia, dengan memperhatikan tingkat perkembangan kondisi sosial, kultural dan ekonomi dari negara dan bangsa indonesia. dalam menata dan melaksanakan tugasnya dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang didasarkan pada uud kami melihat bahwa pemerintah pusat dan lokal dalam tugas pokoknya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, ekonomi, dan pembangunan yang efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, yang merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing kancah perekonomian internasional harus dapat memperhatikan paradigma negara kesejahteraan (welfare state), pembentukan ojk hemat kami sesuai dengan konsep pengawasan dan intervensi yang dibutuhkan untuk melindungi rakyat dan perekonomian indonesia dari praktik bidang jasa keuangan yang merugikan perekonomian masyarakat dan negara, karena sebagai lembaga negara yang independen, ojk adalah bagian dari organ negara, yang memenuhi syarat dalam tugas pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan, yang didalilkan pemohon bertentangan dengan uud justru dia menjadi bagian dari campur tangan negara untuk mengawasi dan mengatur jasa keuangan indonesia, dengan cara yang independen dan dibebaskan dari benturan kepentingan yang mungkin terjadi, yang menjadi amanat uud dan pembukaan uud sebagaimana telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi, sekali lagi kami memohon kehati hatian majelis yang mulia hakim mk, suatu putusan yang meniadakan lembaga ojk seperti yang terjadi pada migas, membawa akibat yang sangat berbeda, karena akan menghilangkan kepastian hukum, kepercayaan investor asing, yang akan terdorong untuk menarik dana besar mereka secara mendadak, sehingga dapat menimbulkan panik dan kekacauan secara berantai, yang boleh menjadi krisis ekonomi: kesimpulan pemohon tidak mempunyai dasar legal standing yang memadai untuk memohon pengujian ojk, karena keterkaitan ekonomi global dengan ekonomi indonesia, maka putusan mk, sekalipun hanya menghentikan untuk sementara kegiatan ojk, justru dapat menimbulkan krisis ekonomi indonesia, ojk tidak melanggar constitutional boundary dalam uud dr. zainal arifin mochtar, s.h., ll.m pada dasarnya, pengujian atas nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan (lebih lanjut disebut ojk) dilakukan oleh karena pemohon menganggap bahwa, pertama, ojk ini bukanlah lembaga yang sah secara konstitusional dan karenanya tidak dapat disematkan sifat keindependenan padanya. kedua, ojk telah mengambil alih peran dan fungsi bank indonesia, padahal menurut pemohon, hanya bank indonesia lah yang memiliki sifat sifat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai bank sentral dengan segala tugas dan fungsinya sehingga tidaklah tepat jika ojk diperbolehkan untuk memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ojk. ketiga, pembentukan ojk menimbulkan banyak kerugian oleh karena ojk mengadakan pungutan terhadap perusahaan sektor jasa keuangan yang dijadikan sumber pendanaan ojk. karena ini berarti entitas yang diawasi malah menjadi sumber dana dan akan mengganggu independensi ojk, khususnya ojk akan lebih memperhatikan industri jasa dan keuangan dibanding kepentingan publik, dalam kapasitas sebagai ahli dan untuk merespon permohonan pemohon tersebut, akan menjelaskan hal hal sebagai berikut: pertama, seperti apa sesungguhnya lembaga negara independen secara teoritik dan praktik. kedua, makna relasi ojk dengan lembaga bank sentral, ketiga, pungutan yang dilakukan terhadap jasa keuangan apakah dengan serta merta dapat dianggap melanggar prinsip uud dalam kapasitas sebagai ahli dengan menyatakan sebagai berikut: perihal independensi ojk dan lembaga negara independen tentu saja tak dapat dimungkiri bahwa ojk adalah lembaga negara independen sebagaimana yang diatur dalam angka oxk itu sendiri.sektor pengawasan terhadap perbankan. kemudian, diberikan sifat independen oleh karena diharapkan bebas dari campur tangan pihak lain. oleh karena itu, ojk kemudian dijadikan lembaga negara yang bersifat independen, lembaga negara independen seringkali diterjemahkan menjadi lembaga negara tersendiri yang terpisah dari cabang kekuasaan yang lainnya. lembaga yang menjadi independen atas lembaga negara lainnya dan menjalankan fungsi fungsi tertentu secara permanen (state independent agencies), maupun yang hanya bersifat menunjang (state auxiliary agencies), sehingga padanya disematkan kewenangan kelembagaan kuat untuk menjalankan fungsi campuran antara relatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukumnya lihat: jimmy ashiddigie, pengantar ilmu hukum tata negara, rajawali pers, jakarta, halaman bahwa menurut malkovich dan gordon, komisi negara independen pada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hakikatnya michael malkovich, dan george gordon, public administration america, seventh edition, usa, wadsworth and thomson learning, william funk and season, administrative law, examples and explanations, aspen law and business, new york): samping itu, periode jabatannya bersifat "demikian juga perihal jumlah anggota atau komisioner ini bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara. selain itu, keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan (ibid). dengan karakter seperti atas, maka komisi independen: ditambahkan gordon dan malkovich, perihal nomenklatur kelembagaan bisa ditarik dalam kesimpulan penggunaan istilah regulatory agencies merujuk kepada semua jenis dependent and independent regulatory boards, commissions, law enforcement agencies dan executive department yang memiliki kewenangan pengaturan op. cit gordon and malkovich). lebih lanjut dijelaskan bahwa: the term regulatory agencies will refer regulatory bodies headed single individual (most commonly director): regulatory commissions headed group commissioners (or sometimes, board member) and both regulatory bodies will refer both kinds structures (ibid). dikatakan, sebagai pembedaan yang akan menunjukkan perbedaan type regulators, their operational well their formal structures (ibid):merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god op. cit., funk dan season): sementara itu, michael simo, komisi negara disebutnya sebagai administrative agencies dengan pengertian sebagai units government created statute carry out specific tasks. michael simo administrative law, chicago: the bar bri group). mengenai watak dari sebuah komisi, apakah tergantung pada satu cabang kekuasaan tertentu, atau bersifat independen, simo melihatnya dari segidangkan anggota komisi negara biasa, sewaktu waktu diberhentikan oleh presiden, melalui mekanisme pengaturan yang dimiliki presiden (bid): william fox, jr., understanding administrative law, dangers: lewis publishing,. adanya kompleksitas pengaturan hal hal tertentu, serta tugas tugas yang bersifat supervisor dan sangat membutuhkan keahlian khusus. kebutuhan untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtugas. bahwa dari berbagai pengertian tersebut, ojk menemukan fungsi independennya secara sangat kuat. pertama, oleh karena adanya kepentingan dan tugas tertentu yang diinginkan negara untuk dijalankan secara lebih independen dan bebas dari campur tangan mana pun menjadi. khususnya mengenai kepentingan untuk melakukan pengawasan perbankan secara independen. dan oleh karena adanya kebutuhan untuk melakukan penugasan secara lebih independen itulah maka bank indonesia sendiri telah mengamanatkan dibentuknya lembaga tersendiri yang independen dalam melakukan pengawasan sektor jasa keuangan, kedua, ojk telah memiliki hampir semua ciri keindependenan yang dimaksudkan sebagai ciri penegak dari keindependenan suatu lembaga negara independen. tentu saja tidak semua, apalagi memang tidak satupun lembaga negara independen indonesia yang mengikuti berbagai ciri teoritik untuk lembaga negara independen tersebut. misalnya soal pergantian yang berjenjang (staggered terms). sampai saat ini, tidak satupun lembaga negara independen yang memiliki sifat pergantian berjenjang. lagipula, kepentingan pergantian berjenjang adalah untuk mengecilkan kemungkinan penguasaan suatu lembaga negara independen oleh partai politik tertentu. tetapi selebihnya, ojk dapat dikatakan menjalankan penuh sifat sifat keindependenan sebagaimana ciri teoritik: ketiga, haruslah diingat bahwa keindependenan dapat diukur kepentingan konstitusionalnya melalui fungsi yang ingin dikerjakan. jika ada suatu tugas yang negara ingin lakukan, sangat penting, serta adanya kemungkinan conflict interest dengan kepentingan pemerintah, maka disitulah lahir kepentingan konstitusional untuk mengindependenkan tugas tersebut suatu lembaga tersendiri dengan harapan tidak akan dipengaruhi oleh cabang kekuasaan manapun. bank indonesia dan ojk perihal ojk telah mengambil alih peran dan fungsi bank indonesia, memang merupakan hal yang menarik. sesungguhnya harus diingat beberapa hal yang melayari lahirnya bank indonesia yang mencantumkan pemisahannya dari bank indonesia. salah satunya krisis yang terjadi tahun dan menimbulkan kesimpulan kala itu bahwa terjadi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesia. oleh karenanya, dipisahkanlah fungsi regulasi dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengawasannya. pemisahan ini tentunya adalah open legal policy pembentuk undang undang yang melihat adanya persoalan pengawasan perbankan. karenanya, pembentukan ojk adalah bagian dari ijtihad negara untuk melakukan perbaikan sektor pengawasan jasa keuangan, kedua, perihal makna terintegrasi. makna kata terintegrasi secara hukum tidaklah dapat dikatakan bahwa terintegrasi itu haruslah dipegang oleh satu lembaga saja. terintegrasi tentu saja bermakna dapatjuga dilakukan oleh multi pihak, sepanjang dilakukan secara terkordinatif dengan relasi yang baik dan jelas. sekedar mencontohkan, integrated criminal justice system menjelaskan bahwa sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi tidaklah berarti hanya harus ada satu lembaga yang mengerjakan penegakan hukum pidana. tetapi dapat juga dengan beberapa lembaga yang diupayakan terformat secara terintegrasi. inilah yang dapat dilihat dalam relasi antara bank indonesia dan ojk dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. tidaklah harus dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi dapat juga dengan multi pihak. disinilah peran pembentuk undang undang untuk merumuskan legal policy apa yang akan diambil dalam artian menjelaskan sistem perekonomian yang terintegrasi tersebut. masih perihal terintegrasi tentunya tidak dapat diterjemahkan sebagai membiarkan adanya campur tangan satu pihak atas pihak yang lain sehingga mengganggu independensi. terintegrasi memiliki makna kuat termasuk saling kontrol. seperti layaknya suatu checks and balances system: karenanya, seharusnya dibalik logikanya bahwa dengan kehadiran ojk bukanlah memperlemah fungsi bank sentral yang sesungguhnya yakni memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter yang berkelanjutan, konsisten, transparan dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dalam bidang perekonomian. dalam tugas tersebut, ojk sangat berfungsi untuk membantu kebijakan secara keseluruhan dalam kaitan menjaga sistem perekonomian nasional yang dikerjakan oleh pemerintah, ojk, maupun lembaga penjamin simpanan yang memang penting untuk saling bahu membahu menjaga kestabilan perekonomian nasional: perihal pungutan ojk pada dasarnya, s.d. serta penjelasannyadan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kemudian juga diatur bahwa yang dimaksud dengan pungutan antara lain adalahaturan ini bermakna banyak. pertama, pendanaan ojk sesungguhnya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan apbn. dapat juga hanya menggunakan pungutan. dapat juga dengan menggunakan keduanya. hal yang sebagai konsekuensi dari penggunaan kata dan atau dalam aturan sebagaimana yang dimaksud atas. hanya dibebankan apbn tentu tidak tepat oleh karena memang ada pungutan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang berkepentingan seperti yang diatur atas. hanya menggunakan pungutan juga tidak mungkin oleh karena ojk harus beroperasi dari awal dan belum memiliki pendanaan. maka yang paling mungkin adalah dengan menggabungkan kemungkinan keduanya digunakan. oleh karena itulah hadir kata dan atau : kedua, tidaklah dapat dikatakan dengan serta merta bahwa dengan pungutan ini akan mengganggu independensi. mencontohkan biaya biaya persidangan perkara yang diatur mahkamah agung dan peradilan bawahnya. hal tersebut diatur dalam perma nomor tahun dalam perma tersebut diatur secara jelas perihal biaya biaya yang dimaksudkan untuk membayar kepentingan pencari keadilan khususnya untuk membiayai kepaniteraan, proses peradilan itu sendiri dan biaya pemberkatan. bahkan diatur biaya penyelesaian perkara yang berkisar antara rp. rp. dan kemudian diatur disesuaikan dengan keadaan pengadilan setempat tersebut. bahkan beberapa pengadilan, jika ada yang tidak mampu membayar dengan membuktikan bahwa benar benar tidak mampu membayar karena termasuk golongan miskin, maka pengadilan dapat membebaskan dari biaya perkara tersebut, artinya, pada dasarnya tidaklah dapat dikatakan melakukan pembayaran untuk mengurus biaya perkara dalam proses peradilan dapat mengganggu independensi lembaga tersebut dalam menegakkan keadilan. sepanjang, hal tersebut diatur dengan jelas dan terang sehingga tidak ada lagi biaya biaya lain selain dari biaya yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya. hal yang sama dapat dilihat konteks ojk. bahwa sesungguhnya apa yang dibayarkan oleh asa keuangan merupakan bagian dari yang tidak dapat dikatakan akan mengganggu independensi ojk dalam melaksanakan tugas. hal tersebut bagian dari biaya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan ojk dan salah satu anggota dewan komisioner ojk adalah officio deputi gubernur bank indonesia bidang pengawasan, namun penghapusan fungsi dan supervisi mikroprudensial perbankan berpotensi besar akan mempertajam konflik kepentingan kebijakan moneter perbankan dan menyisakan bank indonesia sebagai lembaga yang tidak berdaya. selain itu ketentuan ojk juga dapat menimbulkan konsekuensi adanya penumpukan kewenangan dalam satu tangan dimana ojk. penumpukan kewenangan dalam satu tangan badan dapat menimbulkan potensi moral hazard, dimana kemudian ojk di setting untuk independen sehingga pengambilan keputusan, kebijakan dan akuntabilitas organisasi menjadi sulit terkontrol. serangkaian fungsi ojk tersebut sebagaimana termaktub dalam ojk juga berpotensi untuk menjadi bias, karena tujuan dibentuknya lembaga ojk tidak tegas dan jelas. berbeda dengan bank indonesia yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, rumusan tujuan ojk terlalu umum dan tidak spesifik, dimana seharusnya ojk juga bertujuan untuk ikut serta menjaga stabilitas keuangan. dalam ojk disebutkan tujuan ojk agar seluruh kegiatan jasa keuangan (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, (b)berdasarkan hal hal tersebut atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan ojk bertentangan dengan uud il. dan ojk tentang penggunaan apbn dan pungutan ojk bahwa menurut ketentuan anggaran ojk salah satunyamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang harus dibayarkan oleh pelaku jasa keuangan untuk membiayai proses yang dikerjakan ojk. tentu tidak mengganggu independensi ojk sepanjang ditetapkan melalui biaya yang sudah diatur dengan detail, bahkan digunakan untuk pembiayaan apa saja serta yang paling penting adalah transparansi penggunaannya, ketiga, perihal pungutan ini melanggar ketentuan uud terkhusussungguhnya tidak serta merta dapat dikatakan melanggar. apalagi, aturan mengenai pajak dan pungutan bersifat memaksa negara ini tidaklah diatur secara termodifikasi dalam satu undang undang yang khusus mengenai pajak dan pungutan bersifat memaksa. jika dikatakan bahwa harus dengan undang undang tersendiri juga akan sangat repot karena harus membuat begitu banyak undang undang khusus dan tersendiri yang mengatur soal pungutan. termasuk undang undang khusus pungutan ojk maupun mahkamah agung, serta seluruh lembaga lembaga lainnya yang menggunakan pungutan ataupun pajak, karenanya, pengaturan lebih lanjut dengan menggunakan aturan pelaksana dari undang undang yang membolehkan pungutan secara praktik masih dapat diterima dan menjadi open legal policy dalam besaran jumlah pungutan sepanjang, mengutip putusan puu vii tentang sifat open legal policy, yakni sepanjang isinya tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerance (tidak dapat ditoleransi). maka sepanjang pungutan tersebut tidak melanggar moralitas, masih rasional jumlahnya serta tidak menimbulkan ketidakadilan, maka masih dapat dibenarkan. meskipun pada saat yang sama harus memperhatikan kondisi dari pihak yang dipungut biaya tersebut. seperti yang diatur dalam perma untuk biaya perkara maupun peraturan ojk untuk pungutan atas jasa keuangan, keempat, kalaupun dianggap melanggar prinsip uud yang mengamankan harus diatur dalam undang undang tersendiri, maka harus dapat dilakukan dengan mengupayakan adanya kodifikasi atas keseluruhan pajak dan pungutan bersifat memaksa lainnya. atau sekurang kurangnya semua pungutan yang terjadi ma, lps, pemerintah melalui pnb, maupun ojk dan berbagai lembaga lain haruslah dibuatkan undang undang nya masing masing. hal yang tentu mustahil karena mengingat kompleksitas soal hal tersebut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god prof. jerman rajagukguk, s.h., ll.m., ph.d pertanyaan yang mendasar adalah, apakahbertentangan dengan dan undang undang dasar dengan perkataan lain pertanyaan pertanyaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah filosofi pemisahan kewenangan stabilitas moneter dan pengawasan perbankan? apakah filosofi penggabungan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan non bank? apakah artinya independensi dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam kelembagaan ojk? bagaimanakah hubungan kelembagaan antara pemerintah dalam hal ini departemen keuangan, bank indonesia dan otoritas jasa keuangan ojk) dalam sistem perekonomian indonesia? apakah filosofi pembiayaan ojk dilakukan dengan pungutan dari para pelaku pasar? pendapat hukum ahli atas pertanyaan pertanyaan tersebut atas adalah sebagai berikut ini: filosofi pemisahan kewenangan menjaga stabilitas moneter dan pengawasan perbankanberkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. hal ini juga merupakan amanat undang undang nomor tahun tentang bank indonesia yang telah memperkirakan perkembangan transaksi sektor jasa keuangan yang tidak bisa dilakukan secara partial, namun harus secara terintegrasi dari berbagai sub sektor jasa keuangan, filosofi penggabungan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan non bank adalah untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. ojk sebagai otoritas yang melaksanakan fungsiharus memiliki independensi dipula mempengaruhi pihak pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah. terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing masing sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. disamping itu adanya lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan berbagai sub sektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga lembaga keuangan seperti bank, perusahaan perusahaan yang publik (sektor pasar modal), perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, independensi dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam kelembagaan ojk tidak berarti independensi secara mutlak. independensi tersebut harus diimbangi dengan check.and balance, artinya bukan lembaga yang memiliki kebebasan yang tidak terbatas. independensi dalam arti mengatur sendiri (self regulatory bodies) seperti komisi lain yang ada: komisi penyiaran indonesia, komisi pemilihan umum, dan komisi pengawas persaingan usaha. independensi ojk artinya juga bahwa ojk tidak berada dibawah otoritas lain atau tidak menjadi bagian dari pemerintah. namun ojk tetap wajib menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada dewan perwakilan rakyat dan ojk harus tetap memberikan laporan keuangan tahunannya serta diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bpk) atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh bpk. selanjutnya ojk wajib mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada publik melalui media cetak dan media elektronik, dalam hal ojk mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan atau kondisi kesehatan bank tersebut memburuk, maka ojk dapat mengajukan forum koordinasi stabilitas sistem keuangan fisik) untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah langkah pencegahan atau penanganan krisis. anggota fisik yaitu menteri keuangan, bank indonesia, ojk dan lps melakukan pertukaran informasi terkait dengan tugas dan fungsi dari masing masing lembaga: filosofi pembiayaan ojk yang berasal dari apbn dan atau pelaku pasar adalah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai pembiayaan bagi ojk karena bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di, dimana pelaku pasar juga akan memperoleh manfaat dari jasa pengawasan yang dilakukan oleh ojk: berdasarkan uraian saya tersebut atas, makatidak bertentangan dengan dan undang undang dasar menurut pendapat hukum saya, apabila permohonan pemohon dikabulkan mengembalikan semua kegiatan pengawasan perbankan kembali bank indonesia, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan membawa implikasi yang besar dalam sektor jasa keuangan: akan tetapi .pengembalian kewenangan pengawasan perbankan tersebut membutuhkan pengaturan baru yang memakan waktu yang panjang sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. ketidakpastian hukum akan menyebabkan investor investor melepaskan surat surat berharga yang dimilikinya, hal ini dapat menyebabkan penjualan surat surat berharga yang dimiliki oleh investor karena harganya yang akan terus merosot akibat adanya ketidakpastian hukum. keadaan tersebut akan mempengaruhi kondisi fiskal perekonomian negara dikarenakan apbn yang masih dalam keadaan defisit membutuhkan alternatif pembiayaan untuk menutupi defisit dimaksud dengan menerbitkan surat berharga negara, namun nilai surat berharga dimaksud menjadi berkurang, tidak laku dan pemerintah dapat mengalami keadaan default dalam arti pinjaman menjadi tidak terbayarkan dan defisit tidak dapat ditutup: hal tersebut akan mengakibatkan krisis keuangan dan perekonomian yang pada akhirnya dapat menyebabkan krisis pemerintahan: dengan perkataan lain, tindakan hukum yang demikian yaitu mengembalikan fungsi pengawasan perbankan akan membawa akibat negatif bagi ekonomi bangsa: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dr. sihabudin, s.h., m.h analisis umum ketentuan mengenai keuangan negara pertama kali diatur dalam konstitusi sejak agustus oleh bucki. namun belum ada satupun yang membahas mengenai kedudukan apalagi kewenangan dari bank sentral maupun bank indonesia. pada uud pada saat itu hanya berisi lima mengenai apbn, perpajakan, mata uang, dan pembentukan lembaga tinggi negara bpk ri badan pemeriksa keuangan). pada konstitusi ris bab mengenai pemerintahan mulai mengatur mengenai bank sirkulasi yang diatur dalam undang undang federal dan hanya dibentuk satu ibukota negara. kemudian pada masa pemberlakuan uud pengaturan mengenai bank sentral mulai diatur pada dan meski masih menggunakan nama bank sirkulasi: bank indonesia mulai diberikan independensi dan diakui secara konstitusional sebagaimana hasil amandemen uud pada era reformasi dan disahkannya nomor. tahun tentang bank indonesia. dalam undang undang tersebut berisi penegasan sebagai bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. diberikan kewenangan pemberian izin usaha bank, pembinaan dan pengawasan perbankan, meski muncul perdebatan mpr yang meminta fungsi pengawasan bank dialihkan pada lembaga terpisah dari (yang dalam disebut lpnk), sedangkan kewenangan perizinan dan pengaturan masih tetap bawah bi, dan permintaan itu dikabulkan. hal tersebut dalam pembahasan amandemen kedua uud desember menjadi perdebatan anggota mpr, dimana saya kutip salah satu pendapat dari jubir f kb, abdul khalid ahmad: sebagai bank sentral, memiliki kewenangan bidang penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. dengan demikian, kedudukan akan menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga lembaga tinggi negara yang sudah ada. oleh karena itu dengan dimasukkannya pengaturan tentang dalam uud, independensi sebagai bank sentral diharapkan akan semakin kukuh dan bebas dari intervensi kekuatan lain. merebaknya kasus kasus besar perbankan akhir akhir ini makin menyadarkan kita bahwa saatnya sekarang meningkatkan kinerja dengan pengaturannya secara eksplisit dalam uud . seiring dengandan inovasi finansial, merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar masingatau yang disebut konglomerasi keuangan menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga keuangan dalam sistem keuangan. hal tersebut yang menyebabkan perlunya untuk membentuk lembaga baru agar keseluruhan pengawasan kegiatan keuangan dapat terintegrasi, meski dalam permohonan disebutkan kebutuhan membentuk ojk adalah karena desakan ekonomis dari imf terhadap pemerintah indonesia yang disebabkan dianggap gagal fungsi: dasar pembentukan otoritas jasa keuangan ojk): landasan yuridis: nomor tahun tentang bank indonesia, yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor keuangan yang mencakup perbankan, lembaga keuangan non bank, perusahaan pembiayaan dan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat: landasan filsafat: pemenuhan prinsip prinsip good governance dengan menciptakan spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar dalam pengambilan keputusan menjadi efisien dan efektif: landasan sosiologis: peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan ojk) harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, dan memelihara mekanisme pasar yang sehat melalui prinsip kesetaraan (level playing field), ii. analisis butir butir permohonan mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon, sesuai ketentuandalam hukum acara mahkamah konstitusi berbeda dengan hukum acara yang dikenal dan diberlakukan dalam praktik peradilan umum, karena hukum acara mahkamah konsitusi mengandung kekhususan kekhususan tertentu yang tidak ditemukan dalam praktik peradilan umum. salah satu kekhususan dalam hukum acara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mahkamah konstitusi, adalah adanya syarat kerugian konstitusional bagi pemohon yang mengajukan pengujian undang undang terhadap uud dalam pikiran saya, konsep kerugian pada dasarnya adalah domain hukum perdata (private law), bukan domain hukum konstitusi. jika dalam hukum perdata kerugian dimaknai sebagai hilang atau terganggunya hak hak perdata seseorang yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang melanggar hak tersebut atau yang melawan hukum. sedangkan dalam hukum konstitusi pertama, adanya hak konstitusional yang bersangkutan yang diberikan oleh uud kedua, hak konstitusional tersebut dianggap oleh yang bersangkutan telah dirugikan oleh undang undang yang dimohonkan pengujian. ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifatkeempatuntuk diuji. terakhirwalaupun sekilas tampak bahwa 'pengaliran' terhadap atau materi tertentu dari suatu undang undang merupakan remedy terhadap kerugian konstitusional yang terjadi sebagai akibat dari berlakunya atau materi tertentu dari undang undang tersebut, sesungguhnya 'pengaliran' tersebut bukanlah akibat langsung dari adanya kerugian konstitusional tersebut, melainkan akibat dari adanya pertentangan antara atau materi tertentu dari undang undang tersebut dengan uud lihat jika secara perdata, ada atau tidaknya kepentingan tersebut dapat dibuktikan secara formil berdasarkan, salah satunya, ada atau tidaknya hubungan hukum, maka bagaimana membuktikan adanya 'kepentingan' dalam persidangan mahkamah konstitusi. dapat disimpulkan bahwa pemohon dapat dikatakan memenuhi legal standing dalam permohonan tersebut, meski masih menimbulkan multi tafsir dalam pemaknaan kerugian secara konstitusional. dalam permohonan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tersebut para penggugat juga belum menunjukkan secara jelas apa kerugian konstitusional yang mereka dapatkan, apakah unsur kepentingan sudah dianggap mewakili? sehingga pemohon hanya menjabarkan hak konstitusional yang belum sesuai dengan alasan mereka mengajukan permohonan (seperti: membayar pajak, pemberi aspirasi, kedudukan dalam hukum dan apa dasar ojk disebut melakukan pemborosan sehingga mereka mengalami kerugian secara konstitusional). pada angka tidak perlu menyebutkan undang undang nomor tahun khususnya dan mengenai kewenangan pemerintah dan dewan moneter yang sudah dihapuskan sejak undang undang tersebut dicabut dan digantikan dengan nomor tahun tentang bi. sehingga tidak tepat apabila angka dijadikan landasan yuridis permohonan oleh pemohon terhadap ojk, pada angka memang dibentuknya ojk dalam rangka mengurangi tugas dan agar terjadinya distribusi tanggung jawab yang seimbang. sebagai pembina jangan sekaligus menjadi pengawas. harapannya bank sentral berfungsi sebagai lembaga moneter, sehingga terhindar konflik interest, pada angka pemohon menggunakan istilah perkawinan untuk memaknai konglomerasi keuangan, sehingga dalam legal drafted hal ini menyalahi interpretasi gramatikal. pada butir ini juga menjelaskan mengenai unit link dan penggabungan produk bank dengan asuransi dan produk lembaga keuangan lain yang dikatakan belum ada dalam asuransi dan ruu nya. padahal terkait hal ini, perbankan diberikan kebebasan dengan membentuk self regulation terkait produknya akibat konglomerasi keuangan yang disebut bancassurance dan ini juga dasar dibentuknya ojk bukan sebaliknya. pada ketentuan peralihan sudah diatur bahwa 'saat ojk terbentuk, tugas dan wewenang menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam tentang usaha perasuransian menjadi tugas dan wewenang ojk, jadi hal ini secara legalitas telah memberikan peralihan kewenangan kepada ojk terkait usaha asuransi: pada angka angka dan angka dikatakan secara konstitusional, cantelan ojk tidak jelas uud dan berasal dari turunan yang asimetris. dalam uud khususnya pada 23d mengatur mengenai bank sentral yang tidak secara khusus menyebutkan atau ojk. bunyi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godidak ada kata bank indonesia yang awalnya diperdebatkan dimasukkan atau cukup menggunakan kata bank sentral , dengan ketakutan apabila menggunakan langsung bank indonesia apabila lembaga ini sakit akan terganggu kestabilan bank sentral. jadi uud memberikan kedudukan dan kewenangan bagi bank sentral yang nantinya muncul turunan dengan pengaturan dalam bank sentral yang melahirkan bank indonesia. perlu digarisbawahi juga adalah pendirian lembaga tinggi atau lembaga negara tidak harus menggunakan konstitusi sebagai dasar pendirian atau pembentukannya, namun bisa menggunakan undang undang. ojk pendiriannya didasarkan pada yang mendasarkan pada uud mengenai ojk yang berasal dari turunan yang asimetris, yaitu ojk berdasarkan pasa hanya diberikan kewenangan untuk mengawasi perbankan mengambil alih kewenangan saja bukan menkeu dan bapepam lk. hanya berbunyi. dalam legal drafting, dalam ini tidak disebutkan ojk secara langsung, tetapi karena penamaan lembaga menggunakan huruf kecil yakni lembaga pengawasan sector jasa keuangan dimaknai pembuat undang undang tidak memberikan nama lembaga tertentu, sehingga penggunaan nama ojk diperkenankan. kedua, memang hanya menyebutkan bahwa pembentukan lpnk ojk hanya untuk mengawasi bank yang awalnya kewenangan dari bi, namun dalam penjelasan (penjelasan merupakan bagian dan satu kesatuan dengan batang tubuh sehingga tidak dapat dimaknai secara terpisah) menjelaskan mengenai kewenangan ojk tidak hanya mengawasi bank tetapi juga mengawasi lembaga keuangan lainnya dan mengenai sifat independensi ojk. angka munculnya mandat yuridis dalam merupakan big planning dari imf dan inspirasi dari fsa inggris finansial supervisor agency united kingdom) yang gagal. suatu catatan bahwa gagalnya fsa uk bukan konsepnya yang salah, konsepnya sudah benar dan bagus, hanya persoalan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menangani krisis tidak terjadi koordinasi yang baik dari pihak terkait. perlu ditekankan bahwa politik hukum pembentukan ojk bukan murni dari permintaan , namun dari pendekatan historis, hal ini dipengaruhi keadaan politik hukum pada masa reformasi, yaitu muncul pada masa pemerintahan presiden bj. habibie sebagai pengganti rezim soeharto. habibie yang menimba ilmu jerman tertarik dengan metode yang digunakan oleh bundesanstalt fur finanzdienstleistungsaufsicht yang memiliki kewenangan mengawasi bank, perusahaan asuransi, dan dealer sekuritas atas masukan dari bundesbank bank sentral jerman) pada saat itu. metode ini dikenal dengan metode integrated dengan pendekatan twin peaks. ini juga bertujuan agar pengawasan berjalan efektif. memang benar bahwa financial supervisor authority fsa) gagal inggris, namun percontohan model integrated indonesia meniru jepang dan korea selatan, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya dokumen kunjungan kerja delegasi pansus ruu ojk pada tanggal oktober s.d. november secara historis munculnya ini sebenarnya bukan karena desakan imf. imf yang mempunyai anggota (seratus enam puluh delapan) negara, berperan hanya memberi saran yang sifatnya umum, dan letter intent dibuat oleh indonesia sendiri, dan juga atas permintaan sejak diberikan independensi dalam nomor tahun angka perlu menjadi catatan bahwa tidak ada undang undang bidang ekonomi yang lebih kuat antara satu dengan lainnya, kecuali memiliki strata lebih tinggi (stuffenbaw theory hans kersen dan asas lex superior derogat legi inferior). namun apabila ada yang lebih khusus akan mengalahkan yang lebih umum (lex specialis derogat legi generalis). perlu diingat, bahwa hirarki peraturan perundang undangan indonesia tidak mengenal yang disebut dengan undang undang payung yang dapat dijadikan dasar secara umum bagi undang undang khusus bawahnya. meski pernah dalam prolegnas akan dibentuk ruu tentang demokrasi ekonomi namun sampai sekarang masih menjadi perdebatan. jadi antara perbankan, asuransi, pasar modal dan sebagainya memiliki derajat yang sama. sebagai landasan yuridis mengawasi perbankan karena merupakan turunan dari uud namun telah memberikan kewenangannya kepada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god aspek penggunaan apbn sendiri, terdiri dari dua aspek utama, yaitu: penggunaan apbn untuk pendanaan ojk, dan penggunaan apbn pada saat terjadi krisis industri keuangan. aspek pertama, terkait dengan pendanaan ojk, dimana sampai tahun masih akan menggunakan apbn (bukti artinya status hukum dana(setidaknya dari cabang kekuasaan eksekutif), dan juga sifat ojk yang independen. dapat dipastikan terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh ojk, setidaknya saat mereka menggunakan dana apbn sampai dengan saat ojk mendapat pemasukan sendiri dari pungutan industri keuangan. penggunaan apbn yang tidak jelas pemanfaatannya ini jelas jelas merugikan para pemohoaspek kedua dalam penggunaan apbn adalah para pemohon berkeyakinan bahwa jika memang benar benar terjadi krisis sektor industri keuangan, bukan tidak mungkin (kembali) dana apbn akan dipakai untuk mendalangi krisis, dimana para pemohon sangat berkepentingan dengan selamanya apbmeskipun telah terdapat protokol koordinasi saat terjadi krisis, tetapi secara substansi seberapa banyak dana publik dan atau apbn yang boleh dikucurkan masih belum diatur. hal ini menimbulkan celah yang sangat besar bagi terulangnya kejahatan perbankan yang melibatkan kekuasaan otoritas. pada saat krisis terjadi siapakah otoritas yang lebih memiliki kewenangan dalam menghadapi krisis: atau ojk? lebih terpenting lagi adalah, dalam situasi krisis otoritas mana yang lebih memiliki tanggung jawab jika terjadi penyelewengan kewenangan dan perampokan keuangan negara: atau ojk? menjadi masalah kemudian adalah, baik dan ojk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ojk melalui ojk pada hingga ketentuan peralihan dan penjelasan sebagai satu kesatuan norma. angka isi permohonan tersebut kurang memahami perbedaan antara makroprudensial dan mikroprudensial. meski kewenangan sebagian mengenai microprudensial telah diserahkan kepada ojk melalui ojk, namun masih tetap secara konstitusional merupakan bank sentral republik indonesia berdasarkan uud dan nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun sehingga dalam forum bank sentral dunia dalam hal ini basel committee sampai sekarang bukan anggota basel committee namun mengikuti ketentuan basel committee dalam hal pengawasan mulai basel hingga basel iii) masih tetap dipegang bank indonesia sebagai pemegang kewenangan macroprudensial sebagai bank sentral. angka pada konsideran mengingat nomor tahun tentang ojk disebutkan landasan yuridisnya adalah uud tidak tepat kalau pemohon menghubungkan dengan karena berbeda sistem dengan ojk, namun pemohon melupakan uud dimana ditemukan asas kemandirian, dimana kemandirian diartikan sebagai independensi. hal ini yang dapat menjadi landasan yuridis pembentukan lembaga negara yaitu ojk yang bersifat independen sebagaimana diatur dalam batang tubuh dan penjelasan undang undang ini. angka pemohon belum memahami perbedaan antara stabilitas moneter dengan stabilitas sistem keuangan, dimana keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. stabilitas moneter yang dipegang oleh merupakan kestabilan mata uang untuk mengendalikan inflasi, sedangkan stabilitas sistem keuangan yang dipegang ojk merupakan stabilitas institusi dan pasar uang untuk menghindari tekanan dan pergerakan harga yang menyebabkan guncangan ekonomi space tahun dalam searching for metric for financial stability). sehingga dengan adanya pemisahan antara macro dan microprudensial mengembalikan fungsi sebagai otoritas moneter selaku bank sentral indonesia. menurut jordan tujuan dari bank sentral berfokus pada instrument makroprudensial dan moneter untuk stabilitas harga sebagaimana bagan berikut merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.d capital and liquidity monetary policy buffer countercylical capital buffer and new instruments interest rate dapat disimpulkan bahwa kewenangan ojk tidak akan bias karena ojk berperan dalam stabilitas sistem keuangan sedangkan akan fokus sebagai otoritas moneter dan stabilitas moneter. untuk permohonan mengenai ojk, tentang pembiayaan ojk melalui apbn dan atau pungutan terhadap bank dan lembaga keuangan, bahwa pungutan itu dalam ilmu ekonomi merupakan hal yang wajar, dimana pungutan itu merupakan pemberian atas jasa otoritas yang telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan tersebut, apalagi sistem pungutan ini diatur dan ditentukan oleh pemerintah, bukan ojk yang menentukan. ada informasi, bahwa ada (seratus) negara yang memungut biaya untuk operasional kegiatan seperti ojk ini. hal yang masih sumur juga adalah mengenai pertanyaan: siapa yang akan mengawasi ojk? sebenarnya itu pertanyaan klasik, dimana siapa yang akan mengawasi lembaga pengawas? padahal sempat diragukan hingga dibentuklah badan supervisi dalam tubuh bi. pengawasan akan tetap dilakukan yang merupakan fungsi bpk. sebenarnya hal pengawasan ojk sudah diatur hal ini sekaligus menjawab bahwa inferensi ojk bukan bebas sebebas bebasnya, melainkan ada tanggung jawab dan pengawasan. sebagai penutup tanggapan saya adalah jika pengawasan yang sudah berjalan dilakukan oleh ojk sebagai pengawas independen dihentikan beberapa waktu saja, maka akan terjadi dampak ketidak perayaan pada lembaga lembaga keuangan yang ada, yang berakibat terjadinya gangguan geraknya lembaga keuangan dan berdampak sistemik perekonomian dan keuangan nasional. apalagi jika undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan yang dibatalkan, maka akan berdampak negatif (berisiko) yang sangat besar. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god reply harun, s.h., ll.m sepanjang yang dapat ahli catat, pemohon dalam permohonan ini mempersoalkan tiga hal, yaitu keberadaan otoritas jasa keuangan ojk) sebagai lembaga independen, kewenangan ojk, dan sumber keuangan ojk: sebelum membahas lebih jauh mengenai ketentuan yang dipersoalkan tersebut, izinkanlah ahli mengemukakan pendapat yang terkait dengan legal standing pemohon.lembaga atau pihak pihak yang secara konkret merasa dirugikan dengan ketentuan guo baik secara potensial maupun aktual. sepanjang yang dapat ahli simak, mahkamah terlalu longgar memberikan legal standing terhadap permohonan permohonan seperti ini. namun, semua itu terulang kepada mahkamah untuk mempertimbangkan hal tersebut. ahli tidak dalam kapasitas untuk masuk terlalu jauh dalam persoalan ini: pemohon mempersoalkan kata "independen" dalam angka ojk", alasannya, antara lain, frase "independen" dan "independensi" hanya dikenal oleh uud melalui ketentuadengan demikian, menurut pemohon, hanya bank sentral yang boleh independen: menurut ahli, tidak benar uud hanya menyematkan kata "independen" kepada bank sentral. dalam uud kata yang maknanya setara dengan "independen" juga digunakan untuk lembaga lembaga lain uud yaitu menggunakan kata "mandiri" atau "bebas" atau gabungan keduanya sebagaimana terlihat dalam berikut: pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri perubahan ketiga)perubahan ketiga)perubahan ketiga). dilihat dari sifatnya, lembaga lembaga negara luar lembaga negara utama, yang kita kenal sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan negara mpr, dpr, dpd, presiden, ma, mk, dan bpk), dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu dependent regulatory agencies dan independent regulatory boards and commissions michael malkovich dan george gordon): disebut dependent regulatory agencies bila lembaga yang ada merupakan bagian dari departemen atau kabinet atau struktur eksekutif lainnya, seperti komisi hukum nasional khn), komisi kepolisian, dan komisi kejaksaan, dewan riset nasional, badan narkotika nasional bnn), dewan pertimbangan otonomi daerah, dan lain lain, disebut independent regulatory boards and commissions bila lembaga yang ada memiliki ciri ciri sebagai lembaga yang independen atau mandiri, yaitu: michael malkovich dan george gordon) memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegial: anggota atau para komisioner tidak melayani keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden, bersifat independen, relatif bebas dari kontrol presiden: masa jabatan komisioner biasanya definitif dan cukup panjang, periode jabatan bersifat "staggered'. komisioner berganti secara bertahap sehingga presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga tersebut. jumlah komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil. secara mayoritas suara. keanggotaan lembaga biasanya menjaga keseimbangan perwakilan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang bersifat partisan. indonesia sejak era reformasi telah bermunculan banyak lembaga independen, sepertingawas persaingan usaha kppu), komisi penyiaran indonesia kpi), komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk), badan pengawas pemilu bawaslu), dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp), komisi informasi pusat kip), pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan plat), dan sebagainya: antara lembaga lembaga tersebut bahkan ada yang keberadaan dan kewenangannya disebut dalam uud secara jelas dan tegas seperti ky. ada yang keberadaannya saja yang disebut, tetapi kewenangannya tidak jelas disebut, seperti bank sentral. ada pula yang sebaliknya, kewenangannya disebut tetapi keberadaannya tidak disebut secara tegas, seperti kpu yang disebut dengan huruf kecil dengan frase "suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri", yang dalam praktiknya munculnya dua lembaga, yaitu kpu dan bawaslu, namun, lebih banyak lagi lembaga lembaga independen yang baik keberadaan maupun wewenangnya tidak disebut dalam uud seperti dkpp, kip, komnas ham, dan sebagainya. ojk termasuk salah satu antaranya, lembaga lembaga independen yang tidak disebut dalam uud baik keberadaan maupun kewenangannya, tidak bisa dikatakan inkonstitusional sepanjang tidak ada dalam uud yang dilanggar. dalam konteks ojk, misalnya, patut dipertanyakan apakah ojk mengambil alih fungsi bank sentral sebagaimana disebut dalamperlu digarisbawahi bahwa uud tidak menyebut secara eksplisit lembaga yang berfungsi sebagai bank sentral dari sisi original intent ada penolakan untuk mempermainkan bank indonesia dalam konstitusi. bahkan, ketika pembahasan tentang bank sentral dibahas ada suara suara untuk membubarkan dan menggantikannya dengan institusi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lain. selain itu, uud juga tidak mengatur kewenangan bank sentral, melainkan menyerahkannya kepada ketentuan undang undang: merujuk pada ketentuan tentang "suatu komisi pemilihan umum" dalam uud yang melahirkan dua lembaga dalam praktiknya, yaitu kpu dan bawaslu, hal yang sama bukan tidak mungkin diberlakukan pula pada ketentuan "suatu bank sentral" dalam uud secara teoretis dan didasarkan pada putusan mahkamah terdahulu tentang frase "suatu komisi pemilihan umum" bisa saja fungsi bank sentral dijalankan lebih dari satu lembaga. bisa pula bank sentral tersebut tidak bernama bank indonesia". hal hal tersebut diserahkan kepada pembentuk undang undang untuk mengaturnya. uud hanya mengamanatkan bahwa harus ada bank sentral, munculnya lembaga lembaga independen dalam dunia modem adalah suatu kondisi yang tak terelakkan. paling tidak dua hal ini menjadi pertimbangan kuat bagi munculnya lembaga lembaga independen tersebut, yaitu karena pranata yang lama sudah tidak memuaskan kinerjanya, tidak independen, bahkan terlibat korupsi kolusi: karena kebutuhan akan spesialisasi dan profesionalisme sebagai akibat bertambah kompleksnya tugas yang diemban, terkait dengan independensi suatu lembaga seperti ojk, terdapat dua aspek yang harus digarisbawahi, yaitu independen dari campur tangan politik dan independen dari industri finansial yang diawasi itu sendiri: pentingnya independensi pengaturan dan pengawasan finansial dapat dipelajari dari kasus korea dan jepang. krisis tahun yang juga melanda korea merupakan akibat dari tidak independennya pengawasan sektor finansial. pengawasan bank khusus dan lembaga keuangan non bank berada bawah kewenangan langsung dari kementerian keuangan dan ekonomi lindgreni dkk, financial sector crisis and restructuring lesson from asia", imf occasional paper, jepang juga terjadi permasalahan serupa. kekuasaan kementerian keuangan jepang pada tahun sangat luas, mencakup perencanaan keuangan, kewenangan membuat aturan, inspeksi keuangan, dan pemeriksaan pengawasan lembaga keuangan. hal ini menyebabkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god rentan terjadinya korupsi oleh pejabatnya. pada juni jepang mengeluarkan fungsi pengawas lembaga keuangan dari kementerian dan dialihkan kepada financial supervisor authority fsa), lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi lihat take hoshi dan takahashi ito, financial regulation japan: fifth year review the financial services agency, revised hal keberadaan suatu otoritas independen adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keefektifan sistem pengawasan sektor jasa keuangan. argumen ini terkait dengan fungsi kemampuan otoritas tersebut untuk melindungi diri baik dari intervensi pasar keuangan yang dialaminya maupun campur tangan politik. hal ini diperlukan agar otoritas tersebut dapat mengembangkan fungsi dan tugasnya, mewujudkan transparansi dan pencapaian tujuan stabilitas keuangan steven selig and blica nova, governance practice financial regulatory and supervisor agencies. imf working paper monitor and capital market departments wp juli hal. otoritas yang independen sektor keuangan akan lebih mampu menghasilkan regulasi yang efektif, membuat operasi dalam pasar menjadi lebih efisien, dan yang lebih penting menciptakan sistem dan fungsi pengawasan yang lebih baik dibandingkan ketika berada bawah lembaga pemerintahan kementerian kenneth koma benda, legal aspects financial services regulation and the concept united regulator", the world bank law justice and development series hal. penting dicatat bahwa ada ketidakkonsistenan pemohon ketika mempersoalkan kewenangan ojk dalam pengawasan lembaga keuangan bukan bank. menurut pemohon, mandat yang diberikan oleh yang telah diubah dengan adalah pengawasan bank. namun, dalam bagian petit justru pengawasan bank itulah yang diminta untuk dibatalkan (dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat). petit itu justru menimbulkan tanda tanya mengenai siapa yang sesungguhnya berkepentingan terhadap permohonan ini, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dari sisi sejarah, pembentukan ojk sebenarnya memang hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang undang tentang bank indonesia oleh dpr. pada awal pemerintahan presiden habibie, pemerintah mengajukan ruu bank indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. pada waktu ruu tersebut diajukan muncul penolakan dari dan dpr. sebagai kompromi maka disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan bank indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga harus bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. hal ini agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral (lihat zulkarnain sitompul, menyambut kehadiran ojk", pilar th. vii januari berdasarkan uraian uraian tersebut atas, ahli menyatakan bahwa keberadaan ojk tidak bisa dikatakan bertentangan dengan uud untuk menutup keterangan ini, ahli ingin mengutip direktur finance research eko supriyanto dalam opini kompas tanggal maret jika ada pihak pihak yang hendak melakukan uji materi terhadap ojk mahkamah konstitusi, satu sisi ini merupakan kebebasan, tetapi sisi lain ini "kesenian" semata. selama ini, proses pembentukan ojk sudah makan waktu teramat panjang sejak dengan naskah akademi yang memadai, dan pembahasan yang mendalam dpr dan pemerintah serta sendiri: jika uji materi diterima dan dikabulkan mk, akan menimbulkan kekacauan dalam industri keuangan dan perbankan yang melibatkan aset triliun. harus diketahui, ojk bukan seperti skk migas yang dapat dimatikan begitu saja. ini menyangkut sektor perbankan dan keuangan yang ada risiko sistemnya. lembaga kepercayaan yang harus dijaga. saat ini, konglomerasi sektor keuangan butuh lembaga ojk yang independen, dan sudah sewajarnya kita semua mendorong kredibilitas ojk seperti layaknya kpk." dr. mulia nasution, d.e.s.s sehubungan dengan permohonan pengujian (constitutional review) angka dan ojk terhadap uud yang dimohonkan oleh para merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon, yaitu alauddin, dkk, perkenalkan kami menyampaikan keterangan ahli mengenai hal, yaitu: pentingnya ojk sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan dan pengelolaan keuangan ojk, sebagai berikut: pentingnya otoritas jasa keuangan keberadaan ojk adalah suatu keniscayaan bagi negara kita pada masa kini. pembentukan ojk adalah hasil dari suatu proses transformasi kelembagaan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, yaitu lebih dari satu dekade negara kita. berawal dari kelemahan pengawasan perbankan nasional yang sangat dirasakan pada saat terjadinya asian financial crisis pada tahun gagasan pembentukan suatu lembaga pengawas jasa keuangan yang independen muncul sebagai upaya memperbaiki penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan. pelaksanaan transformasi kelembagaan tersebut diperlukan untuk mencegah agar tidak terulang kembali krisis seperti yang pernah terjadi pada masa yang lalu dan agar lebih mampu menghadapi berbagai permasalahan dan tantanganyang semakin berat sebagai akibat dari perkembangan dan dinamika sektor industri jasa keuangan masa depan: pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan hanya dapat terlaksana secara profesional, apabila lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan tugas tersebut bersifat mandiri, tidak berada bawah kekuasaan dan pengaruh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. krisis perbankan yang melanda indonesia yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi dan politik pada awal dekade yang lalu, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya keberadaan suatu lembaga pengawas jasa keuangan yang independen dalam penyelenggaraan fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. oleh karena itu, para pembuat undang undang negara kita persis tahun yang lalu menyepakati untuk mencantumkan amanat pembentukan dengan undang undang suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independennamun, proses pembentukan lembaga tersebut tidaklah berjalan mulus. walaupun undang undang telah mengamanatkan pembentukan lembaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dimaksud akan dilaksanakan selambat lambatnya desember urgensi untuk membentuk suatu lembaga pengawas perbankan yang independen luar bank indonesia tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari beragam pemangku kepentingan. dari segi konsep, model lembaga independen yang akan dibentuk masih terus dalam pembahasan dan perdebatan, baik kalangan akademisi, maupun lingkungan pemerintah sendiri. secara politik, walaupun proses konsolidasi fiskal, yang berjalan sejak tahun telah berhasil membawa stabilisasi bidang perbankan dan keuangan negara, prioritas utama pemerintahan presiden sby pada awal periode adalah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendesak yang dapat menggerakkan kembali roda perekonomian, setelah tahun mengalami stagnasi, bahkan sempat mengalami kemunduran, melalui program pro growth, pro job dan pro poor yang dicanangkan oleh pemerintah. sampai terjadinya krisis keuangan global pada tahun konsep pembentukan ojk masih tetap dalam perdebatan. perdebatan tersebut bukanlah mengenai perlunya independensi lembaga tersebut, karena sejak berlakunya undang undang nomor tahun bank indonesia telah menjadi lembaga yang independen, tetapi terutama urgensi keberadaan lembaga baru luar bank indonesia untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan, seiring dengan berjalannya waktu, sektor industri jasa keuangan semakin berkembang dan mengalami dinamika yang luar biasa. tidak terkecuali negara kita. dalam kurun waktu tersebut, seiring dengan pemulihan ekonomi dan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian negara kita, produk produk industri jasa keuangan muncul semakin beragam dan kompleks. selain itu, sebagaimana juga sektor industri yang lain, sektor jasa keuangan juga terjadi konglomerasi, baik secara vertikal, maupun horizontal. demikian pula, industri jasa keuangan mengalami proses globalisasi yang berdampak signifikan terhadap konsumen, pemilik modal, perekonomian dan publik. proses globalisasi tersebut dipermudah terutama dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi dan berlakunya norma dan standar yang bersifat internasional, terutama sektor perbankan. pada gilirannya, kemudahan untuk beroperasi secara global memperlancar langkah langkah, konsolidasi, pembentukan holding company, mergers and acquisitions oleh para pelaku industri terutama yang berinduk luar negeri untuk dapat meningkatkan efisiensi, memperbesar market share atau untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keduanya bersifat independen, dan hanya memiliki fungsi koordinatif dalam melaksanakan protokol krisis. lagi lagi para pemohon akan sangat dirugikan dalam hal: pertama, tidak terjaminnya dana para pemohon tabungan, serta kedua, kemungkinan hilangnya dana pajak para pemohon apbn. para pemohon sangat berkepentingan dengan pengelolaan apbn yang baik dan benar serta diwujudkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin oleh uud selain kedua aspek pendanaan melalui apbn tersebut atas, dalam pendanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan ojk akan mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. perusahaan sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan ojk, dimana pungutan tersebut merupakan penerimaan ojk. ojk akan mengelola dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri, termasuk untuk membiayai tugas pengawasannya. dalam hal sumber anggaran tersebut sangat terbuka peluang terjadi abuse power. bagaimana mungkin lembaga yang melakukan pengawasan memungut dari yang dialaminya? dalam hal terjadi kelebihan hasil pungutan, dikatakan akan diserahkan sebagai penerimaan negara. namun dalam nomenklatur apbn, penerimaan ojk ini akan ditempatkan sebagai apa? jika memang akan ditempatkan sebagai pendapatan negara bukan pajak pnb), maka patut dipertanyakan sejauh mana badan pemeriksaan keuangan bpk) akan melakukan audit? apalagi ojk adalah lembaga independen sehingga terdapat celah yang sangat besar terjadinya penyimpangan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada dana non budageter bulog. tersebut dengan kata lain akan menimbulkan dampak: (adan keuangan. konstruksi pendanaan tersebut atas bertumpu pada model dan konsep self regulation, dan dengan semakin menguatnya suara dan pengaruh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mendominasi pasar demi meraih pertumbuhan usaha dan memaksimalkan profit perusahaan mereka indonesia. pengaturan dan pengawasan yang tidak dilakukan secara terintegrasi akan dapat menyulitkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kasus pelanggaran yang terjadi sektor jasa keuangan: sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep pembentukan ojk mengalami dinamika, pergeseran, penyesuaian dan penyempurnaan. menjadi penting agar seluruh sektor jasa keuangan dapat diatur dan diawasi secara terintegrasi. agar lebih efektif, pengaturan dan pengawasan tersebut perlu dilakukan oleh satu lembaga, yaitu ojk. dengan demikian, ruang lingkup ojk yang pembentukannya akan ditetapkan dengan undang undang berkembang menjadi lebih luas, yaitu tidak hanya mencakup sektor perbankan, tetapi termasuk pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan secara keseluruhan, namun sampai terjadinya global crisis yang terutama melanda beberapa negara industri pada tahun yang berdampak terhadap sektor keuangan indonesia, agenda untuk menyatukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dalam satu lembaga belum menjadi prioritas nasional yang mendesak untuk dilaksanakan, walaupun sudah diamanatkan oleh undang undang. dalam dinamika proses perumusan dan penyiapan ruu ojk, pemikiran untuk tidak mengeluarkan fungsi pengaturan dan pengawasan mikro prudential dari bank indonesia memiliki alasan yang kuat. pertama, melakukan transformasi kelembagaan sangat berisiko sehingga perlu dilakukan secara berhati hati, karena dapat berdampak terhadap industri jasa keuangan yangberperan sangat strategis dalam sistem perekonomian nasional. kedua, menyiapkan perangkat hukum, struktur organisasi baru, sumber daya manusiaakan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, perencanaan yang matang dan pelaksanaan secara seksama. setelah lembaga baru terbentuk, perlu disusun prosedur kerja standard operating procedure atau sop) dan disiapkan dukungan anggaran dan logistik yang diperlukan, agar organisasi tersebut dapat beroperasi secara penuh. ketiga, pengalaman beberapa negara lain menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengawas industri jasa keuangan yang independen luar bank sentral atau luar pemerintah tidaklahmenjadi jaminan tidak akan terjadi permasalahan atau kasus kasus sektor jasa keuangan. contohnya, inggris dan amerika serikat: terjadinya krisis keuangan global pada tahun menyebabkan pentingnya memprioritaskan pembentukan ojk. sementara itu, dari segi konsep, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam kurun waktu pembahasan mengenai kedudukan dan bentuk kelembagaan ojk telah melalui due process dan diskusi yang mendalam, baik lingkungan pemerintah, maupun pada pertemuan pertemuan (public hearings) yang diselenggarakan oleh tim pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan. berbagai masukan telah diperoleh pemerintah untuk menyempurnakan naskah ruu ojk yang akan diajukan kepada dpr. pertukaran informasi dan pengalaman mengenai sistem dan kelembagaan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan beberapa negara juga dilakukan oleh pemerintah untuk memperkaya referensi dan menjadi bahan pertimbangandalam penyusunan organisasi ojk: kendati demikian, pembentukan ojk baru dapat terselesaikan pada tahun setelah krisis berlalu dan melalui proses pembahasan yang panjang dan melemahkan. namun ada hikmah dari proses pembahasan yang cukup lama tersebut. pembahasan undang undang yang dilakukan secara terburu buru sering kurang mendalam. sebaliknya pembentukan ojk yang menjadi salah satu proses legislasi terlama negara kita, telah melalui proses diskusi yang mendalam dan pertimbangan yang matang, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan negara akan suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi tersebut sangat dibutuhkan pada masa ini dan masa yang akan datang, karena: koordinasi otoritas fiskal, moneter dan sektor keuangan perlu diperkuat, ii. sumber krisis semakin beragam (perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non bank, fiskal: iii. sektor jasa keuangan saling berhubungan (interconnected), iv. 'konglomerasi keuangan semakin dominan: struktur produk keuangan semakin kompleks (hybrid products), vi. fungsi pengawasan lembaga keuangan dengan fungsi pengelolaan moneter dan fiskal memiliki potensi konflik kepentingan: vii. pemisahan fungsi pengawasan sektor keuangan dari otoritas moneter dan otoritas fiskal sesuai dengan trend global terkini. ii. pengelolaan keuangan ojk ojk adalah lembaga yang dibentuk dan mendapatkan pelimpahan sebagian kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan (pouvoir public) untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. pembentukan dan pelimpahan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kekuasaan tersebut tidak tercantum dalam uud, namun dari perjalanan panjang dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita, keberadaan lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan tersebut terbukti constitutional important. oleh karena itu, untuk memberikan landasan hukum yang kuat, pembentukan ojk tersebut ditetapkan dengan undang undang: sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, ojk diamanatkan untuk bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik baiknya, ojk perlu diberikan kedudukan dan status hukum yang sepadan, serta kewenangan, prasarana dan sarana yang diperlukan. salah satu sarana utama yang diperlukan oleh ojk adalah dana. berbeda dengan bank sentral yang memiliki sumber pendapatan dari pengelolaan moneter dan sistem pembayaran, ojk tidak mempunyai sumber pendapatan sendiri. oleh karena itu, ojk memerlukan sumber pendanaan dari luar. dana tersebut dapat bersumber dari apbn, maupun dari luar apbn, berupa iuran yang dipungut dari sektor industri yang diawasi oleh ojk, berkenaan dengan sumber pendanaan ojk ini, setidaknya ada dua pertanyaan mendasar. pertama, manakah yang lebih baik, apakah ojk dibiayai dari apbn atau semata mata dari pungutan. apabila ojk dibiayai dari apbn, alokasi anggaran bagi ojk tersebut akan mengurangi dana apbn yang sudah demikian terbatas untuk membiayai penyelenggaraan tugas kementerian negara dan lembaga pemerintahan lainnya. sehingga apabila dimungkinkan untuk memperoleh pendanaan dari sumber lain, seyogianya ojk tidak tergantung dari sumber penerimaan dari apbn: oleh karena itu, muncul pertanyaan kedua, yaitu apabila dana tersebut bersumber dari apbn, apakah pengelolaannya oleh ojk selaku pengguna anggaran, harus mengikuti pengelolaan anggaran yang berlaku pada umumnya seragam bagi setiap kementerian negara. jawabannya adalah tidak harus selalu demikian. sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam pengelolaan anggaran oleh kementerian negara dan lembaga pemerintahan ditetapkan ketentuan ketentuan yang pada umumnya seragam mulai dari proses perencanaan dan penyusunan anggaran, sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban. keseragaman dalam ketentuan pengelolaan keuangan apbn tersebut merupakan penerapan dari asas asas umum yang dianut dalam undang undang bidang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godatas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialis: namun dalam doktrin hukum perbendaharaan negara yang juga dianut dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dikenal asas asas umum lainnya, yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas. asas asas ini pada hakekatnya memberikan fleksibilitas bagi pengguna anggaran untuk membelanjakan danyang telah diamanatkan kepadanya untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan dengan cara yang sebaik baiknya. dengan demikian pemberian fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari apbn kepada ojk sebagaimana ditetapkan dalam ojk adalah sejalan dengan semangat anggaran berbasis kinerja yang dianut dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, sebagai suatu organisasi yang dituntut untuk menjalankan tugasnya secara independen dengan standar profesionalitas yang tinggi, pemberlakuan aturan dan mekanisme yang seragam dengan yang berlaku bagi kementerian negara dapat menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional ojk. oleh karena itu prinsip "let manager manages" yang menjadi semangat dalam sistem pengelolaan keuangan negara sesudah dimulai reformasi pada tahun perlu benar benar benar diri dalam pengaturan pengelolaan keuangan ojk. sehingga dalam dokumen usulan anggaran yang diajukan oleh ojk kepada pemerintah untuk memperoleh dana apbn, rencana pengeluaran yang akan dilakukan oleh ojk tidak perlu diuraikan secara terperinci seperti halnyauraian usulan anggaran yang diajukan oleh satuan kerja kementerian negara. demikian pula pada tahap pelaksanaan anggaran, pencairan anggaran yang bersumber dari apbn dapat dilakukan secara berkala berdasarkan rencana penggunaan dana dan realisasi anggaran untuk masing masing jenis belanja. sudah barang tentu, hal ini akan mengurangi informasi yang diperoleh bendahara umum negara atas pengelolaan dana apbn tersebut oleh ojk. oleh karena itu sangat penting peranan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan atas pengelolaan keuangan ojk. karena dari laporan berkala yang wajib disampaikan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god oleh ojk kepada bpk sebagai auditor negara dan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh ojk dapat diperoleh informasi mengenai berbagai pengeluaran pengeluaran tersebut, dan bpk pada saat memeriksa laporan keuangan ojk, dapat melakukan penelusuran rincian dan bukti bukti dari setiap pengeluaran. fleksibilitas dalam proses pengusulan anggaran, pencairan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang demikian pada hakekatnya serupa dengan yang diterapkan kepada badan usaha milik negara yang mendapatkan dana untuk menyelenggarakan public service obligation, apabila ojk membiayai dirinya dari pungutan, sudah barang tentu tidak diperlukan keterikatan kepada ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kementerian negara. penerimaan dan pengeluaran iuran dikelola oleh ojk terpisah dari apbn. ojk memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pengelolaan keuangan yang berlaku. namun demikian, gambaran secara ringkas mengenai kondisi keuangan ojk perlu disampaikan dalam nota keuangan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dan informasi kepada publik yang mencerminkan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu, menyangkut pengenaan pungutan oleh ojk, hal utama yang perlu menjadi pertimbangan adalah kewajaran mengenai besarnya iuran tersebut, dan penerapan asas proporsionalitas dalam pengenalannya terhadap masing masing sektor industri. karena pada akhirnya setiap pungutan kepada sektor industri, akan menjadi tambahan biaya bagi industri yang dapat dialihkan menjadi beban konsumen. penutup sebagai ahli, berusaha untuk memberikan keterangan obyektif mungkin. walaupun sebagai mantan ketua tim pelaksana persiapan pembentukan ojk, sulit bagi kami untuk tidak terpengaruh suasana hati dalam memberikan keterangan ini. mengingat penyiapan organisasi ojk adalah tugas yang diamanahkan kepada kami menjelang akhir pengabdian kementerian keuangan. kami membayangkan, alangkah sedihnya apabila organisasi yang baru saja dibentuk harus dirombak, tanpa alasan yang kuat dan mendesak, padahal keberadaannya pada hakikatnya sejalan dengan semangat uud untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan dapat berperan sangat positif untuk kemajuan sektor jasa keuangan negara kita. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menurut ahli akan lebih baik, apabila kita memprioritaskan penuntasan proses transformasi kelembagaan dengan menyelesaikan agenda amandemen beberapa undang undang sektor keuanganyang sangat krusial untuk penataan dan harmonisasi pengaturan sektor jasa keuangan. demikian pula melakukan secara internal, bagi ojk, menuntaskan proses transformasi kelembagaan, dengan melengkapi berbagai peraturan ojk dan sop yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan operasional, manajemen sdm dan keuangan, serta sistem dan teknologi informasi dan komunikasi: ali sadikin, gubernur dki jakarta pernah mengatakan: manusia tanpa cita cita adalah mati, cita cita tanpa kerja adalah mimpi dan idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagian". proses transformasi kelembagaan tidaklah mudah dan tidak ada organisasi yang sempurna, tidak terkecuali institusi ojk yang masih baru. namun dengan bekerja, bekerja dan bekerja dengan sebaik baiknya, niscaya ojk akan dapat menjadi lembaga idaman: dr. hartono, s.h., mcl keberadaan otoritas jasa keuangan dari aspek konstitusi ojk merupakan lembaga negara baru yang tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan, maka konstitusionalitasnya seringkali dikaitkan dengan independensi bank sentral, sebagaimana diatur oleh undang undang dasar ahli berpendapat bahwa perlu untuk dikaji posisi bank sentral yang sebenarnya dalam undang undang dasar karena dengan diketahui posisi bank sentral, sebagaimana dimaksud oleh uud maka secara langsung pula dapat diketahui kedudukan ojk secara hukum. bahwa undang undang dasar mengatur lembaga negara dalamnya, antara lain mpr, dpr, dpd, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, bpk, ky, kpu, yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar namun samping itu, disebut juga adanya lembaga negara oleh undang undang dasar yang pembentukannya diserahkan kepada presiden, yang akan diatur oleh undang undang, yaitu dewan pertimbangan presiden, sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar undang undang dasar menyatakan bahwa negara memiliki sebuah bank sentral. jadi hubungan antara bank sentral dengan negara adalah hubungan kepemilikan. bank sentral tidak dimaksudkan sebagai lembaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god negara untuk melaksanakan fungsi utama kenegaraan, sebagaimana dikenal kekuasaan pembuat undang undang legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudisial: meskipun bank sentral adalah lembaga negara dalam pengertian lembaga yang dibentuk oleh kekuasaan negara, dan mempunyai kewenangan publik, namun kedudukannya berbeda dengan lembaga negara mpr, dpr, dpd, mahkamah konstitusi, ky, dan kpu. sebagai contoh untuk menyebut keberadaan mahkamah konstitusi lembaga negara yang melangsungkan fungsi utama kenegaraan lainnya, undang undang dasar tidak menggunakan kata memiliki mahkamah konstitusi, sebagaimana digunakan untuk menyebut bank sentral. undang undang dasar tidak menyatakan bahwa negara memiliki mahkamah konstitusi dan lain sebagainya. bank sentral lebih sebagai lembaga yang kegiatannya dalam bidang perbankan yang susunan, kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab, dan independence nya diatur undang undang. artinya, bank sentral adalah lembaga bentukan negara yang kewenangan dan independence nya ditentukan oleh undang undang dan bukan undang undang dasar meskipun undang undang dasar menentukan hal apa saja yang perlu diatur dalam undang undang tentang lembaga bank sentral tersebut, frasa negara memiliki satu bank sentral dalam uud adalah tepat, tetapi tidak tepat untuk menyebut dalam undang undang dasar bahwa negara memiliki mpr, dpr, dan lain sebagainya. berdasarkan hasil studi dengan mempertandingkan konstitusi negara negara lain, tidak menemukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam undang undang dasar yaitu pengaturan bank sentral yang dicantumkan dalam konstitusi. federal reserve bank new york, bank terbesar dunia yang sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia tidak diatur dalam konstitusi amerika serikat. bahkan untuk kurun waktu yang lama, amerika serikat tidak mempunyai bank sentral. federal reserve bank new york sebagai bank sentral amerika serikat baru dibentuk dengan undang undang pada masa pemerintahan presiden woodrow wilson tahun padahal sejak konstitusi amerika serikat sudah berlaku, dari kajian ini tampak jelas bahwa bank sentral meskipun statusnya adalah lembaga negara, artinya dibentuk oleh kewenangan publik dan untuk melaksanakan kekuasaan publik, namun bukanlah sebuah lembaga konstitusi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi utama alat kelengkapan negara. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god independence bank sentral dalam undang undang dasar disebut dalam yang dari rumusan tersebut sangat jelas bahwa isinya atau content nya akan ditentukan oleh undang undang dan bukan ditentukan undang undang dasar undang undang dasar mempunyai pilihan kata yang bervariasi untuk menggambarkan sifat kewenangan yang dimiliki oleh satu lembaga negara yang diatur dalam undang undang dasar digunakan kata independence untuk bank sentral. digunakan kata bebas dan mandiri untuk bpk. kata kekuasaan yang merdeka atau kekuasaan kehakiman. dengan kata mandiri untuk kpu dan digunakan kata mandiri untuk ky. dari pilihan kata yang berbeda beda yang digunakan itu ada makna yang sama terkandung dalam kata pilihan, yaitu bahwa satu lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya wajib untuk tidak dipengaruhi oleh pihak luar manapun dan pihak luar dilarang untuk memengaruhi lembaga negara tersebut ketika lembaga negara yang bersangkutan melaksanakan kewenangan. kewenangan .yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar tersebut adalah kewenangan inti, yaitu kewenangan fungsional, artinya kewenangan yang ditempatkan dalam relasi dengan kewenangan fungsional yang dimiliki oleh lembaga negara yang lain, prinsip bahwa kewenangan adalah terbatas dan prinsip kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan kewenangan fungsionalnya adalah prinsip yang mendasari good governance atau tata pemerintahan yang baik, yang tujuannya adalah untuk menghindari abuse power pemegang kekuasaan dan untuk mempersempit moral hazard. hal itu sangat sejalan dengan peringatan lord action bahwa power tends corrupt and absolute power corrupt absolutely, konselor democracy state (negara hukum) good governance (pemerintahan yang baik), itu semuanya adalah konsep yang dalamnya mengandung unsur untuk menghindari konsentrasi kemenangan, yaitu dengan cara melakukan pendistribusian kewenangan fungsional sangat terbatas, serta untuk menjamin bahwa setiap produk kewenangan terhindar dari interact pihak tertentu: apakah dari prinsip independence bank sentral, sebagaimana yang disebut dalam undang undang dasar tersebut harus melekat pada kewenangan bank sentral untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank lainnya. kewenangan tersebut merupakan kewenangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konstitusional, artinya kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar sebagaimana dimaksud oleh undang undang mk, sehingga akan menjadi kerugian konstitusional kalau pengawasan tersebut tidak dilaksanakan. sebagaimana telah ternyata sebelumnya bahwa independence bank sentral menurut akan diatur undang undang, sehingga independence bukan hak konstitusional, dalam arti hak yang diberikan oleh undang undang dasar tetapi yang akan ditentukan dan diatur oleh undang undang. karenanya, kalaupun seandainya kewenangan pengawasan harus melekat kepada independence, maka yang akan mengatur adalah undang undang dan bukan undang undang dasar perbandingan penguasaan lembaga keuangan beberapa negara tentang pengaturan struktur pengawasan untuk industri keuangan, termasuk lembaga perbankan yang dipraktikkan oleh negara negara dunia, federal reserve bank san francisco membedakan dalam pendekatan, yakni: single agent. pengawas tunggal untuk mengawasi industri keuangan, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal, separate agencies. pengawas yang terpisah untuk setiap industri keuangan: pengawasan dengan struktur hybrid atau penggabungan antara pendekatan nomor dan nomor dalam masing masing pendekatan tersebut, peranan dari bank sentral negara bervariasi antara pendekatan yang satu dengan yang lain. pendekatan pengawasan tunggal dilakukan oleh jepang dan singapura. jepang pengawasan dilakukan oleh gesa yang didirikan tahun setelah banyak bank besar yang gagal dan karena timbulnya ketidakpercayaan publik kepada kementerian keuangan. gesa adalah otoritas pengawas keuangan yang utama yang berada luar bank sentral dan kewenangannya semakin bertambah dan kuat semenjak tahun singapura yang menganut otoritas tunggal yang dilaksanakan oleh monetary authority singapore, namun berbeda dengan jepang, monetary authority singapore juga melakukan fungsi bank sentral. pendekatan pengawasan oleh otoritas yang terpisah dipraktikkan tiongkok dan india. industri keuangan bank, asuransi, dan pasar modal india dan tiongkok diawasi oleh otoritas yang berbeda beda. pendekatan hybrid mengombinasikan elemen pengawasan satu otoritas dan elemen pengawasan terpisah dipraktikkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god malaysia diawasi oleh otoritas yang sama. sedangkan untuk industri pasar modal diawasi oleh otoritas yang lain: pada tahun korea selatan mendirikan korean financial supervisor service kiss) melalui sebuah undang undang. setelah adanya krisis moneter yang melanda asia. kiss dibentuk dari kombinasi empat otoritas pengawas yang sebelumnya ada korea, yakni banking supervisor authority, security supervisor board: insurance supervisor board: dan nonblok supervisor authority. sejak tahun setelah melakukan reorganisasi, kiss diawasi oleh financial service commission. kewenangan financial service commission sebelumnya dimiliki oleh kementerian keuangan korea. berdasarkan kiss, keberadaan kiss berada luar bank sentral: dari uraian dan perbandingan dalam praktik negara lain dapat ditentukan fakta hukum sebagai berikut. menurut undang undang dasar bank sentral adalah suatu fungsi yang akan diatur oleh undang undang: bank sentral adalah lembaga negara yang dimiliki oleh negara, sebagai lembaga negara, bank sentral kedudukannya sangat berbeda dengan lembaga negara utama yang kewenangannya diberikan undang undang dasar, independence bank sentral akan diatur dan ditentukan kontennya oleh undang undang. tidak terdapat ketentuan undang undang dasar bahwa independence bank sentral haruslah disertai hak pengawasan oleh bank sentral kepada lembaga keuangan bank. undang undangan yang akan mengatur, apakah bank sentral diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan bank atau tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan kepada lembaga keuangan bank, penyatuan pengawasan atau pemisahan pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik bank, asuransi, dan pasar modal adalah kewenangan pembuat undang undang untuk mengaturnya. pembuat undang undang yang terdiri atas presiden dan dpr adalah lembaga yang tepat untuk mengatur sistem pengawasan kepada lembaga keuangan karena kedua lembaga, yaitu presiden dan dpr terlibat secara langsung dalam urusan bidang keuangan negara. sehingga mempunyai informasi dan data yang akurat dan mengetahui pilihan yang baik untuk mengaturnya dan bukan ditentukan oleh lembaga peradilan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sektor keuangan dalam pengambilan kebijakan indonesia, maka bahaya terjadinya pembajakan regulasi (regulatory capture) oleh elit elit keuangan dominan akan menjadi semakin nyata, dimana seharusnya pengaturan dan pengawasan memerlukan penilaian oleh para pengawas dan regulator yang bertindak secara fair. ojk cenderung menjauhkan peran negara dan memperbesar peran pasar keuangan. akibatnya, kepentingan publik untuk adanya stabilitas keuangan, penurunan kejahatan keuangan dan perlindungan konsumen akan lebih sulit dicapai. selain itu para pemohon juga mempertanyakan apa dasar pemikiran dari penentuan jumlah kutipan sebesar dari total aset industri keuangan serta profesi dan lembaga lain dengan jumlah yang bervariasi? bukti dan yang lebih penting apa sumbangsihnya terhadap penyelamatan krisis keuangan, jikalau toh pada akhirnya ketika krisis benar benar terjadi ojk tidak dapat menjamin institusi keuangan dapat terhindar dari krisis? bahkan secara eksplisit pelaku industri keuangan (perbankan) juga mempertanyakan kutipan ojk tersebut, dan apa nilai manfaatnya bagi mereka? (bukti yang tidak kalah penting adalah persepsi yang mereka pahami terkait dengan siapa pihak yang sebenarnya lebih layak dikenakan kutipan tersebut, dimana mereka berpendapat seharusnya lembaga penjamin simpanan lps) yang lebih layak dikenai mengingat fungsi dan perannya sebagai jangkar dalam hal terjadi krisis. selain itu, industri perbankan yang tergabung dalam perhimpunan bank bank nasional perbanas) dan himpunan bank bank milik negara mimbar) juga mengkhawatirkan adanya pembebanan biaya kutipan ojk kepada nasabah, sehingga akan menimbulkan kerugian dan potensi kerugian kepada para pemohon (buktiundang undangan, sebagaimana juga telah diatur olehlvetanat@mahkamahkonsitua god pembuatan undang undang berhak dan bahkan wajib untuk melakukan perubahan apabila ternyata dalam pelaksanaannya diperlukan perubahan pengaturan atas pengawasan lembaga keuangan agar supaya tercipta tata pengawasan yang lebih baik dalam pengelolaan lembaga keuangan demi terciptanya kestabilan keuangan dan perlindungan kepada konsumen, perubahan tidak dapat dilakukan apabila peradilan yang menetapkan sistem pengawasan yang harus diterapkan karena dasarnya adalah sistem yang sah dan sistem yang melanggar hukum dan melakukan perubahan untuk penyempurnaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. perubahan sistem pengawasan dilakukan oleh banyak negara pada saat mengalami krisis keuangan global yang pernah terjadi sekitar tahun dan awal tahun sekitar tahun kesimpulan ahli berkesimpulan bahwa keberadaan ojk tidak bertentangan secara konstitusional dengan pengaturan bank sentral yang terdapat dalam undang undang dasar dan keberadaannya diberlakukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat serta diperlukan bagi perlindungan konsumen lembaga keuangan indonesia: isu konstitusionalitas lainnya tentang ojk menyangkut kewenangan untuk melakukan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan, sebagaimana yang diatur dalam undang undang ojk. ketentuan undang undang dasarhli berpendapat bahwa ketentuan ini bermaksud untuk memberi dasar hukum yang jelas dan demi kepastian hukum atas pemungutan yang dilakukan dengan alasan untuk keperluan negara. ini tidak bermaksud untuk melarang negara melakukan . yang bersifat memaksa kalau memang negara memerlukannya. dalam praktik, pemungutan ini memang telah dilakukan oleh negara dalam berbagai bentuk, sebagai contoh adalah apa yang disebut sebagai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt). dalam transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan, nilai bpt ini dapat dikatakan sangatlah besar karena dari nilai transaksi, ketentuan menggunakan rumusan diatur dengan undang undang yang ditafsirkan harus ada undang undang tersendiri atau khusus yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengaturnya yang berbeda dengan rumusan diatur dalam undang undang yang pengaturannya dapat tersebar dalam berbagai undang undang. dalam kenyataannya sampai sekarang, belum ada undang undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa. ahli berpendapat bahwa tujuan adanya undang undang tersendiri tidaklah hanya bersifat membuat perbedaan formal belaka, yaitu apakah telah terpenuhinya adanya undang undang tersendiri, tetapi juga menyangkut persoalan persoalan substantif dari undang undang tersebut, undang undang ojk memungkinkan ojk untuk melakukan pungutan dan jelas bahwa pungutan digunakan untuk keperluan negara. karena ojk dalam bernegara yang melakukan tugas negara, yaitu tugas yang tidak dapat secara hukum dilakukan oleh lembaga yang bukan lembaga negara, dari segi kebutuhan, pungutan tersebut dibatasi jumlah yang diperlukan. artinya, tidak memungut tanpa batas, tanpa dasar berapa jumlah yang akan dipungut. karena jumlahnya sebatas jumlah yang diperlukan untuk anggaran tahunan yang harus disusun lebih dulu dan mendapat persetujuan dpr. undang undang ojk menegaskan apabila hasil pungutan melebihi kebutuhan ojk, maka kelebihan tersebut disetor kas negara. ojk sebagai lembaga negara harus membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diharuskan oleh undang undang: secara substansi, aturan keuangan ojk telah mempertimbangkan pengelolaan keuangan negara yang baik. ahli berpendapat bahwa undang undang dasar tidak hanya perlu formalitas adanya undang undang tersendiri saja, tetapi juga substansi, yaitu menyangkut pengelolaan keuangan negara yang jelas peruntukannya, artinya transparan dan akuntabel. undang undang ojk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan telah mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, serta pembatasan yang rasional, proporsional tentang jumlah yang boleh dipungut: dengan demikian, meskipun undang undang yang dimaksud oleh undang undang dasar belum ada, namun substansi yang seharusnya terdapat pada undang undang tersebut telah diakomodasi dalam undang undang ojk. apabila mahkamah menetapkan bahwa pemungutan keuangan yang terdapat dalam undang undang ojk dan pengelolaannya bertentangan dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang undang dasar hanya sekadar bahwa belum dibuatnya undang undang secara khusus dan harus dibatalkan, maka akibatnya akan banyak pungutan pungutan lainnya, antara lain bpt harus juga batal, sebagaimana ahli uraikan atas maka sebagai penafsir konstitusi, mahkamah dapat menambahkan hal hal yang diperlukan agar ketentuan tentang keuangan yang terdapat dalam undang undang ojk menjadi sempurna dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar atau melakukan penafsiran conditional constitutional pada aspek substansinya. sementara itu, mahkamah dapat memberikan kriteria konstitusionalitas terhadap undang undang yang diperlukan untuk melaksanakan undang undang dasar dan hal ini pernah dilakukan oleh mahkamah dalam beberapa kali putusannya, termasuk mengenai bhp dan juga mengenai peradilan tipikor, prof. achmad zen umar purba, s.h., ll.m. ada empat.isu pokok yang perlu ditanggapi terlebih dahulu, yaitu: pemisahan kewenangan stabilitas moneter dan pengawasan perbankan serta penggabungan pengawasan antara sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank: independensi dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam kelembagaan ojk: pembiayaan ojk (apbn dan pungutan dari pelaku pasar), pelaporan dan akuntabilitas ojk. il. mengenai isu pertama, pemisahan kewenangan, secara mendasar kita harus memahami pertumbuhan sektor perbankan dan jasa keuangan sebagai sarana kebutuhan kehidupan modern yang berada pada era globalisasi. lebih lebih bagi indonesia, karena tahun depan bersama dengan negara negara asean lain akan memasuki asean market community. sementara itu lahirnya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan konglomerasi kepemilikan sektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan. pembentukan ojk dilandasi dengan prinsip prinsip tata kelola yang baik (good governance)khusus mengenai pengawasan bidang perbankan, ojk memiliki tugas yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berbeda dari bank indonesia bi") sebagai bank sentral seperti diamanatkan oleh uud sebagaimana yang telah diubah ("uud "). dalam situasi demikian, peran sektor perbankan dan keuangan menjadi amat penting. oleh sebab itu diperlukan satu konsep yang jelas: apa yang dilakukan ojk adalah melakukan pemisahan pengawasan terhadap bank, yang tidak lagi dilakukan oleh bi. pengawasan oleh pihak luar bank sendiri dimaksudkan untuk menjaga kualitas pihak yang diawasi demi kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan konsumen yang berurusan dengan bank. perlindungan konsumen adalah salah satu fungsi pengawasan ojk, selanjutnya jasa keuangan harus dibuat terintegrasi. itulah filosofinya mengapa ojk bukan saja mengawasi bank, tetapi juga sektor sektor non bank, dalam hal ini pasar modal asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta lembaga keuangan lain: jika sektor perbankan dan sektor keuangan non bank sehat, transaksi bisnis yang lain akan lancar pula, nasional maupun transnasional. indonesia yang berekonomi kuat hanya akan lahir, jika sektor keuangan dan perbankan juga dilandasi sistem pengawasan yang kuat: ill. dalam masalah kedua, yang berkaitan dengan independensi, menurut para pemohon, hanya yang berhak memakai status "independen" karena ada "cantolannya" ada uud ojk samasekali tidak memiliki "cantelan" dalam uud pada hemat ahli, pemohon telah menggunakan alurpikir yang salah. sebab "independen" bukanlah istilah yang dapat dimonopoli. jadi dapat saja satu lembaga menyatakan dirinya "independen" tanpa harus melihat ada pegangannya dalam uud komisi pengawas persaingan usaha, misalnya mendeklarasikan dirinya sebagai "suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. demikian juga bagi ojk, independen sini berarti bebas dari pengaruh siapapun, terutama pemerintah: iv. mengenai isu pembiayaan penggunaan apbn dan pungutan ojk), ojk sebagian dibiayai oleh dana dari apbn dan selebihnya dari dana yang dipungut dari masyarakat yang merupakan pengguna jasa ojk ojk. oleh para pemohon, aturan dalam ojk ini dipersoalkan karena merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mereka khawatir akan terjadi "abuse power" sebagai wni mereka tidak mau apbn menjadi tergerus akibat digunakan oleh ojk. tentang hak ojk untuk memungut, para pemohon bertanya". bagaimana mungkin lembaga yang melakukan pengawasan memungut dari yang dialaminya?" (butir permohonan). mengenai apbn, pemohon tampak bersikap priori, padahal kalau dibaca ojk, jelas diatur tentang masalah pertanggungjawaban yang akan diuraikan bawah. otoritas beberapa negara antara lain hongkong, estonia dan slovakia juga menerapkan pungutan kepada para pelaku kegiatan sektor jasa keuangan dalam rangka membiayai operasionalnya, filosofi dari pendanaan ini adalah bahwa lembaga resmi negara, yang independen dapat dibiayai dari apbn dan dengan kekuatan undang undang dibenarkan memungut dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam ojk, pungutan menjadi sumber dana operasional ojk, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih independen, mengingat secara kelembagaan, ojk berada luar pemerintah. pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan sektor keuangan yang dilakukan ojk sudah sejalan dengan uud karena pungutan tersebut didasarkan pada undang undang. isu terakhir berkaitan dengan sistem pelaporan dan akuntabilitas. secara filosofis pelaporan dan akuntabilitas ini harus diikuti dengan ketentuan ketentuan dalam ojk yang dijabarkan dalam menyangkut mengenai: laporan keuangan serta laporan kegiatan: laporan dpr dan presiden dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan ojk, audit yang dilakukan oleh bpk: dan pengumuman laporan tahunan ojk kepada publik melalui media, pengaturan rinci itu menurut saya telah cukup menjawab kekhawatiran para pemohon dengan sekalian memahami filosofi konsep pelaporan dan akuntabilitas ojk tersebut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god vi. secara umum saya ingin menyampaikan bahwa permohonan tidak ditopang argumentasi yang kuat, juga tidak didukung bukti. berbagai pernyataan yang terdapat dalam permohonan bersifat simplektik, mengambangkan persoalan, dangkal, priori dan kategori lain semacam itu. dengan demikian semua tuntutan dalam permohonan sangat patut untuk ditolak. bagian kedua vii. secara khusus saya mohon agar majelis berkenan meneliti apa yang disebut sebagai hak konstitusional, kerugian dan potensi kerugian" para pemohon. para pemohon mengutarakan "kerugian konstitusional" mereka (butir butir permohonan), baik yang riil maupun yang potensial. sebagai pemilik hak konstitusional, mereka merasa dirugikan oleh beberapa ketentuan dalam ojk, yakni: angka dan sebagaimana yang telah diuraikan atas. selain itu hak konstitusional mereka terganggu oleh ojk dalam kaitan dengan pungutan oleh ojk dan tuntutan tuntutan lain seperti yang telah dibantah oleh pihak memohon. selanjutnya para pemohon menguraikan kerugian konstitusional mereka yang bersifat khusus (lihat butir permohonan): viii. saya tidak melihat hal hal yang disampaikan oleh para pemohon sebagai "kerugian konstitusional" mereka, apalagi yang dikatakan sebagai "spesifik (khusus)". izinkan saya menyampaikan kritik saya, yakni terlalu mudahnya persyaratan untuk mengajukan permohonan uji yudisial (judicial review) dalam perkara guo, para pemohon lebih dahulu menyatakan diri mereka masing masing memiliki kualifikasi menggugat (legal standing) sebab mereka punya ktp, bayar pajak dsb. tidak ada istimewanya kualifikasi seperti itu sebab ada juta (minus wni yang juga berkualitas demikian. dengan adanya hak konstitusional mereka, para pemohon kemudian menyatakan mengalami kerugian konstitusional seperti diterangkan atas. sejauh apa sejatinya kerugian konstitusional mereka sebab orang lain yang berjumlah juta (minus juga mengalami hal yang sama? para pemohon yang wni itu tidak memiliki hak konstitusional yang lebih dibanding dengan penduduk indonesia yang lain (yang berjumlah juta minus itu). saya mengerti bahwa tidak boleh didudukkan dalam konteks pungutan suara (voting), referendum atau semacam itu. namun yang kita saksikan sekarang adalah fakta, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ix. adalah simbol demokrasi. dibuat guna menampung kebutuhan dan aspirasi setiap warga negara untuk minta dibatalkannya undang undang yang menurutnya telah merugikan hak konstitusionalnya. ini adalah salah satu capaian puncak reformasi kita. tujuan perlindungan terhadap hak konstitusional ini amat mulia. namun kemuliaan itu perlu dijaga atau pagan' dengan iktikad baik, sikap tidak asal gugat demi "hak konstitusional", sikap tidak mencederai kemuliaan itu dengan ketidakpedulian pada sesama, sikap menghiraukan hak konstitusional para wni yang lain. walaupun tiada pembatasan dalam undang undang, seyogianya majelis hakim yang mulia bisa melihat dan menilai ke sejati an permohonan pengajuan uji yudisial (judicial review) dalam perkara guo, kedua soal waktu. dalam perkara guo, ojk sudah diundangkan sejak tahun jika memang ada ketentuan yang merugikan hak konstitusional para pemohon, mengapa mereka tidak segera saja mengajukan uji yudisial yudisial review). sebab para pemohon kan tahu undang undang mempunyai implikasi.implementasi, yang kalau dibatalkan akan berdampak amat luas, domestik maupun antarnegara yang ujung ujungnya adalah terganggunya kepercayaan dunia terhadap konsep dan pelaksanaan kepastian hukum indonesia, terutama sektor keuangan dan perbankan, tulang punggung perekonomian kita: xi. depan misalnya dapat menentukan batas waktu pengajuan permohonan uji yudisial (judicial review) terhitung sejak produk legislatif diundangkan atau tanggal berlaku efektifnya undang undang tersebut. apabila batas waktu telah lewat, perlu diadakan semacam tes atas kerugian konstitusional pemohon, yang misalnya memasukkan unsur unsur tertentu seperti iktikad baik, kesadaran kebersamaan (bahwa orang lain juga punya hak konstitusional yang sama atau bahwa kerugian konstitusional juga dialami wni yang lain) dan sikap patriotik (sadar bahwa hak konstitusionalnya tidak boleh bertentangan dengan keinginan rakyat pada umumnya atau kesadaran akan dampak dari permohonannya, jika dikabulkan). prof. dr. yuliandri, s.h., m.h dalam perkara pengujian undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) ini, pemohon meminta agarangka dan ojk bertentangan dengan uud sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. hanya saja, tersebut merupakan jantung uu, mana apabila semuanya dibatalkan, keberadaan ojk akan hilang. kesan seperti itu juga dapat dibaca dari uraian dalil dalil yang ditemukan pemohon dalam permohonannya, dengan pokok permohonan seperti itu, yang dipersoalkan adalah keabsahan atau konstitusionalitas pembentukan otoritas jasa keuangan ojk). mana, menurut pemohon keberadaan ojk inkonstitusional karena tidak diatur atau dimandatkan secara langsung oleh undang undang dasar ojk hanya dibentuk berdasarkan tentang bank indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan tentang penetapan perpu tentang perubahan kedua atas tentang menjadi undang undang. mana, dengan dibentuknya ojk, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank yang sebelumnya merupakan wewenang bank indonesia bi) beralih menjadi kewenangan ojk, terhadap persoalan tersebut, ahli akan mencoba menjelaskannya dalam perspektif pembentukan peraturan perundang undangan. terkait hal ini, pertanyaan yang hendak dijawab adalah: apakah sebuah undang undang dapat memberikan delegasi pengaturan kepada undang undang? dalam hal ini, apakah yang mendelegasikan pembentukan ojk melalui sebuah undang undang dapat dibenarkan berdasarkan konsep dan norma pembentukan peraturan perundang undangan? pada saat yang sama, ahli juga akan menerangkan tentang keabsahan dan implikasi hukum penasaran pembentukan nomor tahun pada uud sebagaimana dipersoalkan oleh pemohon. selain itu, ahli juga akan menyinggung bagaimana sifat independen ojk sebagai sebuah lembaga: pertama, terkait delegasi pembentukan undang undang tentang ojk oleh tentang bank indonesia. bagaimana keabsahan delegasi pengaturan undang undang kepada undang undang dalam perspektif ilmu perundang undangan? persoalan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan materi muatan undang undang, dan pendekatan kewenangan pembentuk undang undang sebagai legislator utama (primary legislator): merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan pendekatan materi muatan undang undang, apa yang dipersoalkan pemohon terkait tidak adanya cantelan pembentukan undang undang ojk dalam uud bukanlah alasan yang dapat dijadikan dasar penilaian sah atau tidaknya sebuah undang undang. dalam arti, hal itu tidak dapat dijadikan tolok ukur menentukan konstitusionalitas sebuah undang undang.sebab, materi muatan undang undang tidak mesti selalu merupakan perintah uud apabila logika sebagaimana ditemukan pemohon yang dijadikan alat ukur, tentunya tidak akan lebih dari undang undang yang dapat dibentuk republik indonesia. faktanya ternyata tidak demikian, hal itu juga terkonfirmasi dengan apa yang diatur dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. mana, selain berasal dari perintah atau pengaturan lebih lanjut uud materi muatan undang undang juga dapat berasal dari, tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi, pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, terkait hal itu, ojk merupakan undang undang yang dibentuk karena adanya perintah tentang bank indonesia. dalam ketentuan dimaksud tegas difrasa dibentuk dengan undang undang menunjukan bahwa lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dibentuk dengan undang undang tersendiri. ketentuan inilah yang menjadi legalitas atau keabsahan pembentukan ojk. dengan demikian, mandat pembentukan ojk yang berasal dari sangat relevan dengan apa yang diatur dalam sebagaimana disinggung sebelumnya, hal itu akan semakin terang dan jelas apabila dikaitkan dengan jenis dan hirarki peraturan perundang undangan yang dapat dan sah dijadikan dasar hukum pembentukan sebuah peraturan perundang undangan. dalam pembentukan peraturan perundang undangan, yang dapathal ini tegas dinyatakan dalam angka lampiraalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konteks pembentukan ojk, salah satu dasar hukum pembentukannya adalah bi. mana, secara hirarkis, dua undang undang tersebut memiliki derajat yang sama, sehingga baik dijadikan dasar hukum maupun delegasi pembentukan dari yang satu kepada yang lain adalah sah: berdasarkan uraian terkait aspek materi muatan maupun dasar hukum pembentukan sebuah undang undang sebagaimana diuraikan atas, jelas tidak ada persoalan dengan adanya delegasi pembentukan ojk dari bi. menurut hukum pembentukan peraturan perundang undangan, delegasi pembentukan oleh adalah benar adanya. sehingga, apa yang dipersoalkan pemohon terkait dasar hukum pembentukan ojk sangat tidak beralasan: selanjutnya dari pendekatan kewenangan dpr sebagai primary legislator dapat dijelaskan bahwa kekuasaan pembentukan undang undang yang dimiliki dpr berdasarkan uud tidak terbatas hanya pada undang undang yang pembentukannya diperintahkan uud melainkan mencakup undang undang apapun yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara. dalam arti, materi yang akan diatur dalam undang undang tidak saja terbatas pada penjabaran ketentuan uud melainkan lebih luas dari itu. prinsip inilah kemudian yang diadopsi dalam dalam kapasitas sebagai primary legislator, kekuasaan pembentukan undang undang sangat luas, yaitu mencakup semua kebutuhan hukum masyarakat. sepanjang perkembangan masyarakat membutuhkan suatu hukum, pemegang kekuasaan legislasi berwenang membentuknya. batasannya hanya satu, undang undang yang dibuat tidak jangan sampai bertentangan dengan uud sebagai staatgrundgesetz atau aturan dasar dalam negara, berdasarkan kewenangan tersebut, dalil yang menemukan bahwa ketentuan undang undang yang memerintahkan sebuah persoalan diatur dengan undang undang sebagai sesuatu yang tidak berdasar merupakan pemahaman yang keliru. sebab, dari segi materi muatan, maupun dari aspek kewenangan pembentuk undang undang, tidak satupun alasan untuk menolak hadirnya sebuah undang undang karena adanya perintah dari undang undang lainnya: kedua, terkait konsideran mengingat atau dasar hukum pembentukan ojk yang menggunakan uud jika dibaca secara seksama, otoritas jasa keuangan diartikanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berdasarkan hal hal tersebut atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan ojk bertentangan dengan dan uud iv. kerugian dan potensi kerugian para pemohon bahwa menurut yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11 tanggal mei nomor puu iii tanggal mei nomor puu iii tanggal desember kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang undang harus memenuhi (lima) syarat sebagai berikut: a.syarat kerugian konstitusional para pemohon dapat dijelaskan sebagai berikutiliki kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamibahwa dalam konteks kedudukan hukum tersebut, para pemohon memiliki hak konstitusionalitas untuk berperan serta merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dibidang jasa keuangan. mana, ojk berfungsi. merujuk pada lingkup tugas dan fungsi yang hendak diberikan kepada ojk, tidak ada yang keliru dengan dijadikannya uud sebagai salah satu dasar hukum pembentukan ojk. sebab, fungsi yang akan dilaksanakannya selain berhubungan dengan perbankan juga berhubungan langsung dengan penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam uud dalam pembentukan sebuah undang undang, dasar hukum pembentukan yang dimuat pada konsideran mengingat mencakup dua bagian penting, yaitu dasar kewenangan pembentuk undang undang dan peraturan perundang undangan yang memerintahkan atau menjadi dasar pembentukan undang undang. pada konsideran mengingat angka ojk dicantumkan tiga dalam uud yang menjadi dasar hukum, yaitu dan dimana, dan merupakan dasar hukum kewenangan presiden dan dpr membentuk undang undang. sedangkan uud dan merupakan dasar pembentukan ojk: uud berisi norma terkait perekonomian nasional. sedangkan mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan bank indonesia dan perintah pembentukan ojk (masuk dalam kategori perihal keuangan negara) yang diturunkan dari uud dengan bersumber pada dua landasan hukum dimaksud, maka ojk sebetulnya ditujukan untuk menggabungkan dua rezim hukum yang berhubungan satu sama lain, yaitu rezim bank sentral dan rezim perekonomian nasional yang sama sama diatur dalam uud dengan demikian, ojk akan berperan baik dalam konteks pengawasan bank sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan uud maupun dalam konteks membangun perekonomian nasional uud mana, keduanya sama sama merupakan bagian dari kegiatan sektor jasa keuangan, lebih jauh dapat dijelaskan, bahwa keberadaan bank indonesia ditemukan pada ketentuan uud mana, ketika bank sentral dibentuk dengan undang undang bi), ini juga mendelegasikan secara eksplisit pembentukan satu lembaga lagi samping bank indonesia. dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konteks inilah fungsi bank indonesia bersinggungan dengan fungsi ojk. pada saat yang sama, ojk juga difungsikan untuk melaksanakan mandat mewujudkan perekonomian nasional secara berkelanjutan dan stabil. dimana fungsi ini diatur dalam uud dengan maksud pembentukan yang demikian, berdasarkan konsep pembentukan peraturan perundang undangan, tidak ada yang salah ketika juga dijadikan dasar hukum pembentukan ojk, ketiga, terkait independensi ojk. apakah dengan menggunakan uud sebagai dasar hukum, ojk akan menjadi lembaga yang tidak independen, seperti dugaan yang ditemukan pemohon? menurut ahli, independensi sebuah lembaga yang dibentuk tidak berkorelasi langsung dengan dasar hukum pembentukannya. dalam arti, apabila ojk dibentuk berdasarkan uud bukan berarti ojk tidak akan independensi, secara konsep, independensi sebuah lembaga dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu kemandirian lembaga tersebut dinyatakan secara tegas dalam undang undang yang mengatur pembentukannya. dalam hal ini, undang undang menyatakan secara tegas independensi ojk: proses pengisian pimpinan lembaga tidak dilakukan oleh eksekutif saja, melainkan melibatkan lembaga legislatif. dalam hal ini, pengisian anggota dewan komisioner ojk dilakukan secara bersama oleh presiden dan dpr. mana, anggota dewan komisioner ojk dipilih oleh dpr dari calon anggota yang diusulkan oleh presiden: kepemimpinan lembaga bersifat kolektif kolegial. sehubungan dengan ciri yang ketiga ini, secara tegas menyatakan dewan komisioner ojk bersifat kolektif kolegial: lembaga tersebut bebas dari pengaruh atau kontrol cabang kekuasaan eksekutif. terkait potensi intervensi atau pengaruh eksekutif terhadap ojk salah satunya dapat dilihat dari komposisi dan hak masing masing anggota dewan komisioner. mana, salah satunya dijabat secara ex officio oleh pejabat setingkat eselon kementerian keuangan. sekalipun satu dari sembilan anggota dewan komisioner ojk dijabat oleh pejabat dari lingkungan eksekutif kementerian keuangan), namun tetap memiliki hak suara yang sama dengan anggota dewan komisioner lainnya. sehingga, sangat kecil adanya peluang intervensi eksekutif terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang ojk, kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu. ciri ini terkonfirmasi dengan kepemimpinan ojk yang diatur dan tercermin dalam ojk. mana, ojk mengatur mekanisme merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god seleksi anggota dewan komisionerdari kelima ciri atas, semuanya dipenuhi oleh ojk. sehingga, dapat dipastikan ojk lembaga independen: selain itu, makna independensi sebuah lembaga negara juga mesti dipahami secara proporsional. ketika ojk dibentuk sebagai lembaga independen, lalu kemudian lembaga ini diserahi tugas yang berkenaan dengan perwujudan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan, bukan berarti tugas tersebut akan mengganggu independennya. independensi ojk baru akan terganggu ketika dalam pelaksanaannya, ojk terjebak pada pengaruh dan kepentingan lembaga pihak pihak tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan yang dimandatkan ojk. sementara, sesuai norma yang ada, tugas dan wewenang ojk sebagaimana diatur dalam ojk sama sekali tidak menempatkan lembaga ini bawah pengaruh lembaga atau pihak mana pun, sehingga independennya secara normatif tidak dapat perlu dipersoalkan: selanjutnya soal apakah anggota dewan komisioner ojk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penyimpangan terhadap independensi lembaga atau tidak, tentunya hal itu ada pada ranah pelaksanaan norma. sehubungan dengan itu, kemungkinan penyimpangan pada level pelaksanaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan norma. sebab, pengujian undang undang terhadap uud adalah berhubungan dengan konstitusionalitas norma, bukan implementasinya. berdasarkan keterangan atas, apa yang dipersoalkan pemohon terkait kemungkinan tidak independennya ojk dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tidak dapat dikualifisir sebagai alasan untuk menyatakan ojk bertentangan dengan uud lalu, bagaimana dengan kewenangan ojk menarik pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan sebagai salah satu sumber anggaran ojk? tidakkah kewenangan demikian akan menyebabkan ojk tidak independen sebagaimana didalilkan pemohon? menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa aspek yang mesti dilihat dan dijelaskan: pertama, status ojk sebagai lembaga independen yang sifatnya lebih khas dibanding lembaga negara independen lain yang semata mana melakukan pelayanan publik (seperti ky, komnas ham, kpk, dll). kedudukan ojk sebagai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lembaga independen memiliki kemiripan dengan bank indonesia, karena ojk memang dibentuk salah satunya sebagai turunan dari rezim bank sentral dalam rangka mengawasi perbankan. dengan kemiripan demikian, kedudukan atau status ojk sebagai lembaga independen dapat dikatakan merupakan hasil kombinasi antara keberadaannya sebagai lembaga negara sekaligus juga sebagai badan hukum. namun ojk tidak menyebutkan dua status tersebut (lembaga negara dan badan hukum) secara eksplisit dalam ojk seperti yang terdapat dalam bi. dalam kapasitas seperti itulah ojk diberi kewenangan mengatur sekaligus memungut pungutan dari penyelenggara kegiatan sektor jasa keuangan yang dinilai sebagai penerimaan ojk. sehingga, tindakan menarik pungutan menjadi sah secara hukum dan tidak ada hubungannya dengan soal independensi lembaga, kedua, penentuan pungutan tidak ditentukan oleh ojk, melainkan diatur dengan peraturan pemerintah ojk. dalam hal ini, standar pungutan ditentukan pemerintah, sementara ojk hanya melaksanakan. dengan adanya peran. yang terbagi antara pemerintah dan ojk terkait pungutan, maka peluang terjadinya kesewenang wenangan dalam penarikan pungutan tentu semakin sempit. dengan demikian, independensi ojk tetap saja tidak akan terganggu sekalipun salah satu anggaran ojk berasal dari pungutan kegiatan sektor jasa keuangan. lagi pula, pungutan yang dilakukan ojk diperuntukkan bagi manfaat langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan, seperti biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan lain sebagaimananya sebagaimana diatur dalam ojk, jika hendak dibandingkan, dalam praktik penyelenggaraan negara, penarikan pungutan seperti yang dilakukan ojk bukanlah hal baru. sebab, lembaga negara lain juga menerapkan hal yang sama, seperti pungutan biaya perkara oleh mahkamah agung terhadap siapapun yang hendak berperkara (perdata) pengadilan. pungutan ditujukan untuk membayar kebutuhan biaya perkara yang tidak mungkin dibebankan kepada negara. sebab, masalah yang diadili adalah masalah privat dari pihak pihak yang berperkara, jika dibandingkan dasar hukum pungutan yang dilakukan ojk dan biaya perkara yang dipungut mahkamah agung, keduanya sama sama diatur dalam undang undang. mana, dalam kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god proses peradilan dilaksanakan dengan biaya murah dan atas dasar itulah kemudian mahkamah agung mengatur tentang biaya perkara yang mesti dibayar oleh pihak yang berperkara. sedangkan pungutan yang dilakukan ojk diatur secara eksplisit dalam ojk, dalam kaitannya dengan kemandirian atau independensi lembaga, pungutan biaya perkara oleh sama sekali tidak berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman. dalam arti, penerapan pungutan biaya perkara tidak dalam kerangka mencederai kemandirian pengadilan. sebab, sekalipun pihak pihak yang berperkara dibebani membayar biaya perkara, namun proses peradilan tetap berjalan sesuai dengan prinsip prinsip peradilan yang fair, hal yang sama sebetulnya juga berlaku bagi ojk. sekalipun ojk diberi kewenangan menerapkan pungutan, hal itu tidak dalam kerangka mengganggu independen lembaga tersebut. penerimaan ojk dari pungutan memiliki tujuan dan peruntukan yang jelas, sehingga bagaimana mungkin pungutan dimaksud dinilai mengganggu independensi ojk. lagi pula, ojk juga memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana pungutan dilakukan, dikelola, dilaporkan dan diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bpk) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara. sehingga mengaitkan antara penarikan pungutan dengan independensi lembaga menjadi sesuatu yang sesungguhnya sangat tidak relevan: ketiga, pungutan adalah sesuatu yang membebani masyarakat. sebagai sebuah beban, apabila negara hendak menerapkannya, harus dilakukan melalui persetujuan rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. dalam konteks ini, pungutan yang dilakukan ojk telah diatur secara tegas dalam ojk. mana, pembentukan tersebut adalah atas persetujuan dpr sebagai representasi rakyat. oleh karena itu, penerapan pungutan pun menjadi sah dan tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya: dengan tiga penjelasan atas, kiranya norma ojk (yang berhubungan dengan wewenang menarik pungutan) yang dijadikan alasan oleh pemohon untuk menilai ketidakindependenan ojk sama sekali tidaklah beralasan. kalaupun akan ada peluang terjadinya penyimpangan, itu lebih pada bagaimana wewenang tersebut nantinya dijalankan. apabila masalahnya seperti ini, tentu yang dipersoalkan pemohon bukanlah norma, tetapi implementasinya. sehubungan dengan itu, tentunya proses pengujian undang undang oleh tidak pada ranah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menilai pelaksanaan dari sebuah norma, prof. wahana kirana jaya, mocst., ph. otoritas jasa keuangan ojk) saat ini tengah menuai kritik tajam yang berakhir pada pengajuan judicial review oleh pemohon mahkamah konstitusi. terdapat berbagai alasan yang mencuat, misalnya landasan hukum ojk yang dianggap tidak jelas dan asimetris jika dirunut dari uud secara substansi, ojk dipandang tidak memberikan suatu terobosan dalam konstruksi operasional jasa keuangan karena masih mengacu pada ketentuan dari undang undang lain yang terkait. wewenang terkait penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi tangan ojk dikhawatirkan memicu penyalahgunaan wewenang. pemohon pertama mempertanyakan independensi ojk, kedua, persoalan jasa pungutan ojk terhadap perbankan dan ibb, dan yang ketiga ojk mengambil peran dalam penyelenggaraan sistem pengaturan, pengawasan dan penyidikan bank dan ibb. dalam kapasitas saya sebagai ahli yang berasal dari akademisi dan untuk merespon pemohon saya akan menjelaskan mulai dari filosofi, teori, kebijakan dan persoalan empiris: dialektika dan diskursus tersebut dapat menjadi ancaman bagi kepastian penyelenggaraan sektor keuangan dan perbankan dan industri keuangan bukan bank ibb) indonesia karena aspek pengawasan begitu strategis dan substansial. pada tataran ini, ekonomika kelembagaan menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisa dinamika hubungan dan desain institusi yang optimal. oleh sebab itu, kajian kelembagaan perlu dilaksanakan demi mewujudkan hal itu, dalam dimensi teoritik, ekonomika kelembagaan atau dikenal dengan ekonomi rules the gamemengalami perkembangan signifikan dalam kerangka ilmu ekonomi. teori ekonomi kelembagaan hadir karena mampu membuka kotak hitam (black box) dari lemahnya aplikasi penggunaan teori ekonomi pasar neoklasik dalam memecahkan persoalan persoalan aturan ekonomi dalam dunia nyata, teori model williamson dan institusionalisasi ojk williamson mengenalkan empat level analisis sosial. gambar memperlihatkan level analisis sosial dalam kerangka ekonomi institusional. garis panah penuh menunjukkan hubungan antara yang lebih tinggi dan yang lebih merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god rendah mana level yang lebih tinggi menentukan kendala pada level bawahnya. garis panah putus putus menunjukkan hubungan berkebalikan yang menghubungkan level lebih rendah dengan level lebih tinggi, level frekuensi tujuan (tahun) tersimpan pasti neddeanesn lebih sering bersifat tanpa tradisi kalkulasi, spontanitas radio il, norma, agama .m.omo do . mcd. &.&.m xc. . ac mmm mw aa a00 lingkungan institusional: aturan main formal menuju lingkungan khususnya properti (politik, institusional. birokrasi, hukum) ekonomisasi order in. la so . a . tata kelola (governance) aturan main khususnya menuju struktur tata kelola. kontrak (kedekatan struktur ekonomisasi order tata kelola dengan transaksi) . lk, mpa sar aa te ss. . . . . alokasi sumber daya dan pasi kerja: kontinyu menuju kondisi marjinal. gan kuantitas, ekonomisasi order insentif) sumber: williamson, gambar model williamson empat level analisis sosial dalam struktur ekonomi institusional baru williamson menjelaskan level institusional paling awal adalah ketersimpanan (embeddedness). pada level ini, norma, kebiasaan, agama, tradisi dan sebagainya berada. analisis level didasarkan pada sejarah ekonomi dan ilmu pengetahuan lainnya. pada level ini, perubahan terjadi sangat lambat, pada hitungan abad sampai milenium. mekanisme institusi informal muncul dan menjelaskan mengapa institusi pada periode berjalan sangat lambat. sifat dari institusi ini adalah spontanitas dan evolusinya berjalan secara alamiah, bank, industri keuangan bukan bank ibb) lahir dari kepercayaan seseorang untuk menitipkan bagian dari aset kekayaannya pada suatu lembaga yang memberikan jasa tersebut. rasa aman yang diciptakan melahirkan institusi informal yang dikenal dengan asas yang secara spesifik dalam konteks mencangkup empat prinsip. pertama, prinsip kepercayaan (fiduciary relatiinciple) adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap bank dan ibb perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. kedua, prinsip kehati hatian (prudential relation) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dan ibb. ketiga, prinsip kerahasiaan (secrecyprinciple) adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa bank dan ibb wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. keempat, prinsip mengenal nasabah (know how customer principle) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank dan ibb, level kedua terkait dengan lingkungan institusional. proses evolusi terjadi sementara desain oportunis juga muncul. aturan formal dikenal pada tahap ini. desain instrumen pada level ini yang meliputi fungsi eksekutif, legislatif, hukum maupun fungsi birokrasi pemerintahan berjalan mana terjadi distribusi kekuasaan pada berbagai level pemerintahan: kondisi terakhir tersebut membawa pada level mana institusi tata kelola pemerintahan menjadi diperlukan. meskipun hak milik tetap penting, fungsi sistem hukum secara sempurna untuk mendefinisikan hukum kontrak dan perlindungan kontrak tidak dapat diabaikan. ketiadaan biaya hukum sebagaimana pada level merupakan hal fiksional. tata kelola hubungan kontraktual merupakan fokus analisis pada level level keempat memberikan ilustrasi bagi evolusi tahap akhir dari sebuah proses institusionalisasi. alokasi sumber daya dan lapangan kerja diharapkan mampu mendorong efisiensi dan keefektifan sistem dan kinerja institusi. target dan arahan yang spesifik menjadi kunci keberhasilan penerapannya: aturan formal menjadi semakin spesifik dan secara tertulis mengakomodasi aturan informal yang sebelumnya telah berkembang. prinsip kepercayaan diatur dalam nomor tahun prinsip kehati hatian tertera dalam dan nomor tahun prinsip kerahasiaan bank diatur dalam sampai dengan nomor tahun prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam peraturan bank indonesia nomor pbi keseluruhan asas menjadi objek pengawasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bank indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral demi menjamin stabilitas sektor keuangan: kompleksitas sistem keuangan yang semakin tinggi mendorong bank sentral untuk fokus pada aspek regulasi sehingga fungsi pengawasan pun dilimpahkan kepada ojk. alasan ini kemudian menjadi pertimbangan utama bagi pembentukan ojk lewat nomor tahun sebagaimana diamanatkan oleh nomor tahun tentang bank indonesia. otoritas jasa keuangan kemudiberkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. fungsi ojk terbatas pada penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. sedangkan cakupan pengaturan dan pengawasan mencangkup sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor iknb, aplikasi teori kelembagaan dan peninjauan kembali ojk teori agensi dalam persoalan independensi ojk teori agensi adalah munculnya informasi asimetris pada hubungan antara principal dan agent akibat tindakan agen yang tidak bisa diamati secara langsung oleh principal yang disebabkan oleh mahalnya biaya monitoring, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agen. didalam channel akuntabilitas ojk dapat dianggap sebagai prinsipal sesuai ojk dan perbankan dan ibb sebagai agent. namun ojk juga menjadi agent pada saat harus melaporkan anggaran yang berasal dari apbn dpr dan fee bank dan ibb. otoritas jasa keuangan juga diawasi oleh komite audit eksternal yaitu bpk dan akuntan publik: secara teori masalah principal agent muncul ketika aktivitas yang dilakukan agent tidak dapat dipantau oleh principal. masalah principal agent muncul dalam dua jenis. padajenis yang pertama, principal dapat memantau aktivitas yang menjadi kepentingannya sehingga insentif merupakan replikasi dari outcome yang terbaik. dalam kondisi tersebut, principal dapat mendorong agent untuk memenuhi kepentingannya secara langsung tanpa mengeluarkan tambahan biaya, pada jenis yang kedua, principal tidak dapat memantau aktivitas agent dalam memenuhi kepentingannya, melainkan hanya dapat melihat melalui aktivitas yang memiliki kaitan dengan kepentingannya. dalam kasus ini, insentif merupakan alat untuk mengontrol agent, namun pemberian insentif dalam beberapa kondisi justru merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dapat menjadi counterproductive sehingga mendorong agent untuk, tidak melakukan kinerja yang terbaik, persoalan principal agent tak lepas dari kemunculan praktik moral hazard dan adverse selection. petri mengatakan moral hazard adalah kecenderungan agen pasca kontrak, lalai atau tidak memenuhi kepentingan principal, sedangkan adverse selection adalah ketidakmampuan principal sebelum kontrak menentukan agen yang paling memenuhi kepentingan principal sehingga principal akan melakukan 'salah pilih' dalam pengambilan keputusan, terkait potensi moral hazard, pemohon uji materil memandang kewenangan dalam satu tangan badan sebagai sumber persoalan ojk. ditambah lagi dengan sifatnya yang independen, sebagaimana diamanatkan undang undang, menjadi barrier bagi akuntabilitas organisasi. poin ini sudah diatur oleh tentang pelaporan dan akuntabilitas dimana dijelaskan bahwa laporan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sert, dengan demikian, para pemangku kepentingan (stakeholders) memperoleh akses yang lebih baik terkait data dan informasi lembaga keuangan, karena data informasi diolah secara lebih terintegrasi dan terkonsolidasi serta transparan sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya asymmetric information, otoritas jasa keuangan memiliki independensi sebagaimana dijamin oleh undang undang serta bertugas membuat regulasi, mengawasi, dan melakukan enforcement terhadap industri bank dan non bank, ojk masih melaporkan keuangannya secara periodik dpr, bpk, dan diawasi oleh lembaga pengawas eksternal seperti bpk dan komite pengawas. independensi tidak serta merta bermakna mentransformasikan ojk menjadi lembaga superbowl secara mutlak. logical fallacy seperti inilah yang sering kali muncul. undang undang nomor tahun telah menetapkan ruang gerak yang tercermin dari kewenangan, tugas, dan kewajiban. kekhawatiran yang menyeruak dari konsepsi independensi yang ditengarai akan melahirkan superbowl tersebut sebenarnya tidak perlu bereskalasi hingga sedemikian rupa karena ada beberapa asas lain yang mengikat ojk untuk memastikan distribution authority yakni asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. bukti empiris menunjukkan bahwa kemunculan lembaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam memberikan aspirasi, review konstruksi peraturan perundang undangan serta implementasi peraturan perundang undangan terhadap konstitusi, bahwa para pemohon juga memiliki hak konstitusional, sebagai pembayar pajak yang patuh untuk mendapatkan sebagaimana termaktub dalam ketentuanbahwa para pemohon melihat adanya kemungkinan pemborosan, salah arah, perampokan terselubung dan bersistem serta perbuatan sewenang wenang dari ojk terhadap penggunaan apbn serta tumpang tindih kewenangan sebagaimana nanti akan kami jelaskan dalam paparan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa para pemohon menilai memiliki hak konstitusional setidaknya dua dalam uud yaitu: dngka nomor tahun, nomor tahun yang berbunyi, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god negara independen indonesia bukanlah hal baru dan ojk bukanlah satu satunya lembaga negara dengan status dan kedudukan demikian. sebelumnya telah ada kpk, kpi, plat, dan kppu yang bersifat independen dengan berbasis constitutional importance: mengatur susunan dewan komisioner sebagai berikut. dengan hadirnya ex officio dari bank indonesia pada jajaran ojk ekspektasi yang terbentuk adalah komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih baik diantara keduanya karena telah adanya sejarah kerja sama masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama, kontradiksi independensi pada pun menyeruak dari permohonan uji materil yang disampaikan mahkamah konstitusi. disebutkan bahwa independen berarti bebas dari segala campur tangan pihak lain, padahal ojk harus terintegrasi dengan sistem perekonomian. terminologi independen tidak dapat dipahami secara monolitik namun perlu menyertakan konteks yang melingkupi. independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang ojk tidak menegaskan komunikasi dan koordinasi karena sektor jasa keuangan, teori biaya transaksi dalam perihal pungutan ojk nie mengambarkan adanya ketidaksempurnaan informasi dan adanya biaya transaksi. setiap pelaku ekonomi tidak dapat secara bebas keluar masuk dalam pasar karena tidak semua pelaku memiliki informasi yang sama. informasi yang tidak sempurna menimbulkan konsekuensi biaya transaksi (transaction cost). semakin informasi tidak sempurna (adanya asymmetric information) semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan pelaku ekonomi, biaya transaksi mencangkup biaya untuk mengumpulkan informasi informasi tentang suatu barang dan jasa (harga, kualitas, dan kuantitas), informasi tentang partner transaksi (reputasi, track record), kualitas property rights yang akan dipindahkan, termasuk dalamnya kerangka legalitas dan kontrak, desain biaya, pengawasan dan penegakan aturan kontrak north, memberikan ruang wewenang ojk yang mencangkup pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati hatian bank, dan pemeriksaan bank. cakupan tersebut akan memitigasi biaya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god transaksi karena pengawasan yang kuat akan menekan kesempatan untuk melakukan tindakan penyimpangan. demikian halnya dengan aspek perlindungan konsumen yang diatur dalam hingga yang menugaskan ojk untuk memberika informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait karakteristik, layanan, dan produk sektor jasa keuangan. informasi yang terangkum akan menekan biaya transaksi yang muncul terutama dari market transaction cost. deadweight loss yang ditanggung konsumen pun akan dapat dihindari: poin penting dari ojk pada aspek ini adalah soal anggaran yang diatur dalam dan yaknidengan adanya partisipasi berupa penyertaan setoran yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan, tanggung jawab bersama dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan yang berbasis micro prudential: pungutan ojk sebagai fee based income bersifat resiprokal antara lembaga pengawas dan. obyek pengawasan mengingat fee merupakan service charge yang dibayarkan atas marginal cost dari kegiatan layanan bagi industri keuangan yang menjadi domain fokus kerja ojk. objek pengawasan mendapat marginal benefit dari pengawasan yang dilakukan oleh ojk berupa training, pemahaman atas tingkat kesehatan industri keuangan, informasi terkait market resilience dan market knowledge. fee sebagai komponen pembiayaan ojk telah diatur dalam ojk dan sudah mendapatkan consent dari rakyat melalui pembahasan dpr. dari berbagai practices tingkat internasional, implementasi operasional dari property rightframework dalam public governance nampak dapat bersinergi dengan baik hongkong, estonia, dan slovakia. walaupun komponen pembiayaan yang berasal dari fee ini berada luar nomenklatur apbn, ojk akan tetap melaporkannya dalam laporan keuangan secara periodik demi menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas, aplikasi teori hak kepemilikan dalam kewenangan koordinasi dengan pemerintah dan ojk bromleyi mendefinisikan hak kepemilikan (property right) sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba keuntungan secara aman (secure) karena orang lain respek terhadap aliran laba tersebut (terkait dengan transaksi). hak kepemilikan merupakan klaim seseorang secara eksklusif atas sesuatu untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memanfaatkan (utilize), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak tersebut: scope yang jelas dalam kepemilikan menjadi kunci utama keberhasilan dalam mengantisipasi dan mengatasi eksternalitas. dalam sistem keuangan, goncangan pada suatu siklus perekonomian atau yang jamak dikenal sebagai krisis merupakan suatu eksternalitas negatif dari inefisiensi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan dimana., dalam disebutkan bahwakapasitas ojk sebagai lembaga pengawas independen akan memperkuat fungsi dan wewenang forum koordinasi stabilitas sistem keuangan. fokus yang tertuju pada bidang pengawasan dapat menjadi basis pool information yang amat diperlukan saat krisis, kekhawatiran lain yang muncul dalam gugatan terhadap ojk ialah tugas dan wewenang yang dileburkan dalam ojk yang mencangkup pengawasan bank, kegiatan jasa keuangan pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, sebagaimana dicantumkan dalam akan mereduksi peran baik secara internal maupun eksternal. hal tersebut bukanlah persoalan yang substantif karena aspek terpenting adalah koherensi antara desain kelembagaan badan pengawas dengan karakter target industri. industri keuangan yang semakin terintegrasi memerlukan model pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi bawah ojk, bukan lagi model pengawasan institusional yang terpisah sebagaimana dulu dibawahi oleh untuk perbankan dan bappeda untuk lembaga keuangan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terkait pola komunikasi antara ojk dan bi, mekanisme transaksi ataupun koordinasi antara keduanya perlu diatur karena terdapat transfer informasi. mekanisme tersebut hendaknya diatur, terutama pada penentuan indikator kesehatan perbankan. informasi dari ojk sangat dibutuhkan dalam mendukung peran bank indonesia dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, teori modal sosial parameter modal sosial yang pertama adalah kepercayaan. sebagaimana dijelaskan fukuyama kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma norma yang dianut bersama. kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. cox kemudian mencatat bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan aturan sosial cenderung bersifat positif serta hubungan hubungan juga bersifat kerjasama. parameter kedua adalah norma. norma norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama putra, fukuyama, kepercayaan masyarakat dan pelaku sektor keuangan akan terbangun jika ojk mampu mengkomunikasikan proses dan kinerjanya. kekhawatiran terbesar pada aspek hubungan antar lembaga ialah sinkronisasi dan harmonisasi antara ojk dengan bi. pelimpahan wewenang pengawasan ditengarai dapat mereduksi pengaruh dan kewenangan sebagai otoritas moneter. flow information pun menjadi hal krusial terutama saat terjadi krisis mengingat karakter decision making under uncertainty, kesimpulan sementara penulis sementara ini tidak setuju kalau ojk dikembalikan bi. tidak setuju karena masa transisi akan terjadi kondisi ketidakpastian (condition under uncertainty) sektor keuangan khususnya dan perekonomian pada umumnya. sinyal ketidakpastian yang diikuti dengan sentimen negatif para pelaku pasar tersebut akan men trigger kemunculan krisis seperti krisis keuangan asia tahun krisis mortgage amerika serikat tahun dan krisis hutang eropa tahun industri keuangan, baik bank maupun bukan bank seperti dana pensiun, asuransi, pembiayaan, dan pasar modal. micro risk tersebut juga mengakibatkan kontingensi pada macrotis seperti capitalflight, penurunan nilai mata uang domestik yang berimplikasi pada menggelembungnya besaran hutang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god luar negeri dan berakhir pada countydefault. situasi yang tidak kondusif industri dan pasar tidak hanya membuka peluang kemunculan perilaku yang kontraproduktif seperti moral hazard akibat dari adanya celah asymmetric information dari absennya lembaga pengawas dan lack enforcement. apalagi nature dari industri keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait. tidak adanya lembaga khusus yang menangani pengawasan dan pengaturan secara terintegrasi memperburuk lemahnya koordinasipadasektorjasa keuangan. muara dari ketidakpastian ini ialah ketidakpercayaan antar lembaga, pelaku pasar, dan masyarakat. terhimpitnya pemangku kebijakan, dalam hal ini bi, ojk, dan pemerintah dalam turbulensi monetary pressured fiscal pressure menciptakan persepsi less credible governance sehingga stabilitas sosial politik pun turut terdistorsi dan bukan tidak mungkin mengarah social riot dan multidimensional crisis sebagaimana terjadi tahun kebijakan yang serta merta mengembalikan ojk akan sangat costly, keefektifannya pun masih dipertanyakan, dan belum tentu menjawab persoalan mendasar dari mekanisme desain kelembagaan pengawasan keuangan: prof. dr. ningyo pramono, s.h., menanggapi inti permohonan uji materi para pemohon, saya berpendapat bahwa kehadiran ojk pada hakekatnya adalah amanat dari nomor tahun tentang bank indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan nomor tahun selanjutnya akan disebut bi . mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang meliputi lembaga perbankan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, lembaga pembiayaan (yang sering dicakup sebagai lembaga keuangan non bank) dan pasar modal. lembaga yang dimaksud oleh itulah lembaga otoritas jasa keuangan ini, yang merupakan lembaga pengawas yang independen bebas dari campur tangan pihak manapun. ojk hanya akan bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat sebagai representasi pemegang kedaulatan rakyat indonesia, bahwa sebagaimana diketahui lahirnya ojk dilatarbelakangi terjadinya krisis moneter yang menjalar menjadi krisis multi dimensi. untuk mencegah terulangnya kembali krisis serupa masa yang akan datang, pemerintah memandang perlu adanya pemisahan fungsi pengawasan pada industri sektor jasa keuangan, sebagaimana akhirnya diimplementasikan dalam ojk tersebut. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ojk yang akan mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari dan sekaligus mengintegrasikan seluruh fungsi pengawasan sektor jasa keuangan. untuk itu perlu diingatkan kembali tentang falsafah dasar dalam industri keuangan yakni soal kepercayaan atau trust. pada dasarnya industri keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga keuangan atau multi finance, dana pensiun, dan lain lainnya merupakan lembaga lembaga intermedia yang menghubungkan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana. fungsi intermedia itu dapat berjalan normal jika ada trust dari masyarakat terhadap industri keuangan itu sendiri. banyak contoh dapat dilihat bagaimana lembaga keuangan baik bank maupun non bank kolaps akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. dalam kaitan itulah, kehadiran ojk sebagai lembaga pengawas yang independen dengan segala kewenangan yang dimilikinya telah mulai meningkatkan trust masyarakat terhadap industri jasa keuangan. pola pengawasan industri keuangan oleh ojk diharapkan bisa menciptakan sistem keuangan yang lebih teratur, stabil, kompetitif dan kredibel. independensi ojk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan prinsip good governance yang era reformasi ini menjadi sangat mengemuka dalam manajemen penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat: good governance sendiri dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. dengan mengikuti pendapat dari oecd organization for economic co operation and development) dan world bank, good governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. juga menghindarkan salah alokasi dan investasi yang langka serta mencegah korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran berikut penciptaan legal and political framework yang kondusif bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. sejalan dengan pandangan oecd dan world bank, patut saya kutip pendapat united nations development program undp), yang menyatakan bahwa good governance adalah suatu hubungan sinergis antara negara, sector swasta (pasar) dan masyarakat yang berlandaskan pada sembilan karakteristik, yakni, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengacu pada pengertian good governance sebagaimana saya kemukakan atas, kehadiran ojk yang independen jelas telah menunjukkan betapa komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dengan mensinergikan antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat: bahwa secara teoritis dapat saya kemukakan bahwa selama ini terdapat tiga pilar lembaga yang bisa dipakai sebagai sarana berinvestasi bagi masyarakat yang memiliki dana, yaitu lembaga perbankan, lembaga investasi langsung yang sering dilakukan melalui lembaga asuransi, dana pensiun dan sebagainya dan yang ketiga adalah pasar modal. ketiga lembaga ini dalam praktiknya telah bersinergi satu dengan lainnya. perbankan yang handal akan mampu memberikan kredit kepada dunia usaha yang kemudian mereka akan masuk pasar modal, sehingga akan menambah maraknya instrumen bursa pasar modal. sisi lain, instrument bursa yang berkembang juga dapat dijadikan sarana investasi bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana samping saran sarana investasi yang lain. namun sebelum ini antara ketiga lembaga sektor jasa keuangan yang sudah saling bersinergi tersebut, masih diawasi oleh lembaga yang berbeda beda. dampaknya jika terdapat kerugian yang dihadapi oleh investor atau konsumen dan masyarakat pada umumya, investor dan masyarakat pada umumnya cenderung kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. tidak dapat dipungkiri model model investasi yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan instrument instrumen bursa pasar modal dan perbankan telah banyak merugikan masyarakat karena lembaga pengawas yang ada seperti tidak hadir melindungi masyarakat yang menderita kerugian tersebut, oleh sebab itu kehadiran ojk yang memenuhi legalitas konstitusional karena telah diamanatkan oleh sangat tepat menjadi otoritas jasa keuangan yang independen dalam mengawasi tiga pilar lembaga sektor jasa keuangan sebagaimana saya kemukakan atas. tanggapan pendapat hukum ahli atas dalil para pemohon yang menyatakan bahwa angka ojk bertentangan dengan uud sebagaimana ahli kemukakan atas, harus diakui bahwa secara yuridis formal lahirnya ojk atas amanat bi". merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penjelasan menyatakan: dan perusahaan pembiayaan serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat dasar legal kehadiran ojk melalui ketentuan ubi tersebut menurut hemat saya tidak bertentangan dengan uud hal ini juga telah sesuai dengan huruf nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang menyatakan materi muatan yang harus diatur dengan undang undang berisi: (b). perintah suatu undang undang untuk diatur dengan undang undang . nomor tahun adalah undang undang yang merupakan salah satu instrumen hukum yang menjabarkan filosofi amanat pembukaan uud dan uud yang wajib dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang undangan bawahnya. ubi mengamanatkan perlunya ojk yang independen" sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ojk sebagai lembaga pengawas yang independen tidak bertentangan dengan pembukaan uud dan uud selanjutnya ahli menanggapi dalil para pemohon terkait dengan ketentuan ojk yang dipandang bertentangan dengan uud bahwa kxk secara filosofis ditujukasar filosofis demikian sebagaimana saya kemukakan atas telah sejalan dengan prinsip prinsip good governance yang sudah menjadi communis opinion docturum atau heersende leer bagi masyarakat keilmuan hukum dalam pengertian sudah menjadi doktrin atau prinsip yang diikuti oleh masyarakat keilmuan negara negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi demokrasi. atas dasar pertimbangan filosofis dimaksud, dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, kemudian memutuskan perlunya ojk yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara terpadu, independen dan akuntabel terhadap kegiatan sektor jasa keuangan indonesia, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtercapai tujuan konstitusional dibentuknya negara kesatuan republik indonesia dan amanat konstitusional uud maka kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana termaktub dalam ojk menurut hemat saya merupakan kewenangan yang tidak melanggar konstitusi. kewenangan tersebut justru telah sejalan dengan prinsip prinsip good governance sebagaimana ahli kutip atas: terhadap dalil para pemohon yang menyatakan dan ojk bertentangan dengan uud dapat ahli kemukakan sebagai berikut: untuk mencapai tujuan ojk,toritas jasa keuangantoritas jasa keuangan. dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pembiayaan kegiatan otoritas jasa keuangan, ahli berpendapat bahwa pendanaan ojk yang antara lain bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan adalah wujud dari mandat juncto uud bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. saya perlu menegaskan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh prof. dr. sri edi season, bahwa uud memberikan ketentuan imperatif bagi negara untuk mengatur perekonomian. perkataannya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. disusun artinya tidak boleh bebas tersusun sendiri oleh pasar. asas kekeluargaan yang menurut saya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god maknanya sama dengan asas gotong royong yang dijunjung tinggi sebagai ciri hidup bermasyarakat bangsa indonesia berdasarkan pancasila tidak terkecuali dalam sektor sektor jasa keuangan, artinya adalah brotherhood (yang bukan kinship neolitik), sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama, persaudaraan untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama (mutual interest) layaknya hidup dalam brotherhood. dalam negara yang pluralistik seperti indonesia ini brotherhood adalah suatu ukhuwah wathoniyah, demikian prof. dr. sri edi season menegaskan. dengan demikian sifat kekeluargaan atau kegotongroyongan diantara pelaku usaha untuk menopang pembiayaan lembaga pengawas sektor jasa keuangan agar mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya secara optimal, merupakan jiwa yang tidak bertentangan dengan uud dengan integritas yang tinggi dari ojk, fungsi dan wewenang pengawasan akan dapat dijalankan secara independen dan akuntabel, sekalipun sebagian pembiayaannya ditopang oleh pelaku pelaku usaha sektor jasa keuangan tersebut. oleh sebab itulah dalam ketentuan ojk, menentukan bahwa anggaran otoritas jasa keuangantersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan otoritas jasa keuanganungutan tersebut merupakan wujud konkrit dari filosofi kegotong royongan atau kekeluargaan yang sejalan dengan jiwa uud dan pancasila sebagai dasar negara indonesia. secara fundamental pungutan yang didasarkan atas prinsip kegotongroyongan atau kekeluargaan, juga tidak bertentangan dan bahkan sinergi atau sejalan dengan (sembilan) prinsip good governance yang saya kutip dari pendapat undp atas, yaituaspek keadilan dalam pembiayaan otoritas jasa keuangan merupakan salah satu aspek filosofis yang sepatutnya dipertimbangkan, dalam arti pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nomor tahun yang berbunyi,nomor tahun yang berbunyi,serta frasepara pemohon dikarenakan perbankan memungut pungutan ojk kepada nasabah, kerugian para pemohon dikarenakan apbn akan digunakan untuk membiayai ojk selama fase awal sebelum pungutan akan penuh diberlakukan kepada seluruh pelaku industri keuangan, kerugian para pemohon dikarenakan apbn akan digunakan untuk membiayai bailout jika terjadi krisis industri keuangan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtoritas jasa keuangan:alam pasar modal. dan undang undang nomor tahun tentang pasar modal yang menyatakan: pungutan pajak, pungutan retribusi dan pungutan pungutan lain sebagaimana saya kemukakan atas adalah wujud konkrit dari sifat kegotongroyongan masyarakat bangsa indonesia yang dewasa ini justru cenderung ditinggalkan oleh sebagian masyarakat indonesia. untuk tujuan agar tidak membebani apbn, kepada setiap pelaku usaha sektor jasa keuangan diharapkan ikut berpartisipasi dalam pendanaan kelembagaan pengawasan yang dibentuk tidak harus dipandang sebagai membebani" para pelaku usaha tersebut. jika semuanya dipertanggung jawabkan secara akuntabel, transparan, dengan menjunjung tinggi prinsip prinsip good governance, niscaya sistem keuangan yang mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat akan benar benar tercapai. oleh karena itu, pungutan, iuran, atau premi yang dikenakan kepada para pelaku pasar juga dalam industri jasa keuanganpengaturan pungutan otoritas jasa keuangan dalam otoritas jasa keuangandengan berpijak pada uraian sebagaimana saya kemukakan atas, kehadiran ojk sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan yang independen tidak perlu diragukan dan dipermasalahkan lagi,mei menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juli yang menguraikan hal hal sebagai berikut: ketentuan otoritas jasa keuangngka dan serta pengujian sepanjang frasa .tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan."yang tercantum dalam dan otoritas jasa keuangan terhadap ketentuotoritas jasa keuotoritas jasa keuangan yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas independensi otoritas jasa keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan disektor perbankan dan pungutan yang dilakukan ojk dengan alasan alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan para pemohonurut pandangan dpr, bahwa para pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh undang undang guo yang dimohonkan pengujian oleh karena yang dijadikan batu uji para pemohon terhadap undang undang guo yaitu dan uud yang sama sekali bukan merupakan norma yang mengatur hak konstitusional para pemohon. dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat antara hak konstitusional para pemohon dengan kerugian yang diakibatkan oleh undang undang guo, dpr berpandangan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)otoritas jasa keuangan terhadap permohonan pengujian angka dan serta pengujian sepanjang frasa ".tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan."yang tercantum dalam dan otoritas jasa keuangan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: angka otoritas jasa keuangan bahwa pembentukan otoritas jasa keuangan dalam rangka untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, serta untuk. bahwa ojk lahir sebagai hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga lembaga yang melaksanakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, dan industri jasa keuangan non bank. penataan tersebut sejalan dengan undang undang nomor tahun berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independensi harus dibentuk. dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukkan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selamanya desember bahwa lahirnya ojk setelah dibentuk undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang bank indonesia, akan dilaksanakan selambat lambatnya desember akan tetapi dalam prosesnya pada tahun perintah untuk pembentukkan ojk, masih belum terealisasi. tetapi akhirnya pada tanggal november disahkaniah otoritas jasa keuangan, lembaga yang melakukan pengawasan sektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan bank indonesia bi) dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan bapepam lk) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif. bahwa terkait dengan frasa "independensi" yang dipersoalkan oleh para pemohon, dpr berpandangan makna "independensi" yang terdapat dalam angka undang undang guo merupakan amanat dari undang undang tahun tentang bank indonesia,bahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang bank indonesiardeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. lembaga ini bersifat independensi dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada badan pemeriksa keuangan dan dpr. bahwa ketentuan dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun sudah sejalan dengan ketentuan: materi muatan yang harus diatur dengan undang undang berisi: (b) perintah suatu undang undang untuk diatur dengan undang undang". bahwa sesuai dengan huruf atas maka pembentukan undang undang guo merupakan pelaksanaan amanat undang undang yang diterbitkan secara konstitusional. ojk sebagai lembaga yang independensi merupakan amanat dari undang undang bank indonesia, sehingga dalam undang undang guo, "independen" merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan pembentukan ojk. bahwa independensi yang diberikan pada bank indonesia dalam uud yang dijadikan batu uji oleh para pemohon dipandang perlu melihat dalam risalah pembahasan uud mengenai makna independensi untuk bank indonesia. awalnya independensi bank indonesia mempunyai wewenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. independensi ini timbul karena adanya kekhawatiran bahwa pemerintah bisa mendikte bank indonesia artinya bahwa independensi bank indonesia dalam tersebut lebih kepada independensi dalam kebijakan moneter risalah pembahasan perubahan uud bahwa secara umum makna independensi dapat dimaknai sebagai suatu yang tidak tergantung, bebas atau merdeka dari pengaruh lain, serta bukan bagian dari pemerintah. sehingga lembaga yang independensi merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh atau intervensi dari lembaga lain. namun dengan tetap dibatasi oleh prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa istilah independensi dalam bank indonesia dan angka ojk adalah bermakna sama, namun tidak sama dengan pemaknaan "independensi" dalam uud jika uud ditujukan untuk kedudukan bank indonesia selaku bank sentral indonesia yang bersifat independen. sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa ojk dan memiliki sifat kedudukan yang sama, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing masing berdasarkan undang undang yang mengaturnya. bahwa menurut prof. jimmy ashiddigie dalam rapat dengar pendapat umum pembahasan ruu ojk tanggal oktober soal independensi ini memang harus dikaitkan dengan prinsip check and balance. independensi itu tidak ada yang mutlak, yang paling mutlak itu kekuasaan kehakiman itu, meskipun itupun masih ada check and balance nya misalnya amerika itu, ketua mahkamah agung yang mengangkat presiden. jadi ada frame nya itu dan kemudian juga konfirmasinya juga parlemen, bahkan impeachment jadi hakim hakim mahkamah agung amerika itu bisa diberhentikan melalui parlemen juga. jadi ada check and balance nya. lembaga kekuasaan kehakiman yang begitu merdeka, paling merdeka dari antara semua semua ini, yang paling merdeka karena ciri dari negara modern salah satunya ialah negara demokrasi itu adanya independent sub auditory. maka dari seluruh lembaga lembaga independen, lembaga kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang paling independen, tetapi tetap diperlukan check and balance. dalam cara pandang seperti yang dipaparkan atas, lembaga pengawasan yang independensi ini bukan berarti dia mutlak termasuk bank indonesia. jadi ada check and balance nya, bukan lembaga yang memiliki kebebasan yang tidak terbatas. bahwa ojk merupakan lembaga yang independensi fungsional. fungsinya nanti adalah independen. terdapat tiga pihak yang memiliki kepentingan terhadap fungsi pengawasan perbankan dan institusi keuangan, yaitu parlemen, pemerintah dan bank sentral. independensi juga harus menunjukkan persoalan kepada perannya masing masing. bank indonesia dan pemerintah tetap memiliki suara karena menjalankan secara eksekutif dan professional terhadap pelaksanaan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keuangan indonesia. bahwa independensi fungsional atau yang disebut juga instrument independence, dimaknai dalam independensi ini suatu lembaga bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari instrumen kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya fabian amtenbrink, dalam bukunya the democratic accountability central banks", bahwa pada prinsipnya, lembaga yang bersifat independensi memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan relatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. oleh karena itulah muncul istilah badan badan independensi dan berhak mengatur dirinya sendiri (independent and self regulatory bodies) yang berkembang berbagai negara. seperti komisi penyiaran indonesia, komisi pemilihan umum, dan komisi pengawas persaingan usaha. bahwa independensi ojk diwujudkan dengan tidak berada bawah otoritas lain dalam sistemojk memiliki keterkaitan sertabahwa sifat independensi yang melekat pada ojk, sejalan dengan asas independensi yang melekat pada tugas dan kewenangan lembaga ojk yang diartikan yaitu independensi. bahwa sifat independensi pada ojk juga dibatasi dengan prinsip check and balances yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god termaktub dalam pengaturan mengenai pelaporan dan akuntabilitas yang terdapat dalam undang undang guo. sehingga independensi ojk tidak berlaku secara absolut atau mutlak. bahwa dengan demikian sektor jasa keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional sesuai denganpembentukan 'ojk merupakan suatu pemenuhan terhadap tujuan dibentuknya negara indonesia yaitu tujuan memajukan kesejahteraan umum. bahwa terkait sifat independensi dalamrapat kerja tanggal desember ojk dibentuk berdasarkan amanat bi, secara teknik legal drafting, yang diatur dalam konstitusi maka adalah setengah konstitusi. risalah rapat panitia kerja tanggal juni keberadaan unsur pemerintah didalam konteks pengawasan yang sifatnya independensi dan kepentingan ini tidak selamanya selalu dianggap sebagai turut campuran pemerintah tetapi lebih membuka sebuah jembatan atau sebuah kesempatan yang dapat lebih memberikan pandangan, agar supaya keputusan keputusan yang diambil ini lebih berimbang. independensi peran pengawasan ini yang mewakili stake holder masyarakat. perusahaan dan badan badan lain penyelenggaraan pengelolaan dana masyarakat, lembaga ini bersifat independensi dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya luar pemerintah, apa lagi itu dan berkewajiban melaporkan kepada badan pemeriksa keuangan dan dpr, dalam melakukan tugasnya lembagaundang undang pembentukan lembaga dimaksud, maka sudah jelas posisi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lembaga ini diluar pemerintah diluar pemerintah dapat diartikan diluar kabinet. misalnya bi, secara lembaga posisinya memang luar pemerintah, tetapi tetap ada hubungannya dengan pemerintah dalam kebijakan moneter. risalah rapat dengar pendapat umum tanggal agustus tidak terdapat kewenangan yang dikoordinasi dalam ojk. kewenangan merupakan otoritas sendiri. koordinasi dilakukan pada tingkat implementasi, maka independensi lembaga dapat terjamin. risalah rapat dengar pendapat tanggal maret jika dilihat dari sudut hukum administrasi negara suatu lembaga itu dikatakan sebagai lembaga independensi apabila lembaga tersebut bebas tidak dipengaruhi dan tidak tergantung daripada organ organ dari adminstrasi negara yang lain. nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan bahwa ojkketentuan undang undang guo juga terdapat keterkaitan dengan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." dalam dan undang undang guo. bahwa berdasarkan uud sebelum amandemen tersebut, kedudukan bank indonesia saat itu untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, artinya bank indonesia yang diamanatkan oleh uud saat itu dibentuk dengan undang undang karena kedudukan yang berfungsi dalam kebijakan moneter. bahwa terkait dengan fungsi dan wewenang bank indonesia dapat dilihat dalam risalah pembahasan uud bank indonesia memiliki fungsi dan wewenang dalam kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. bahwa berdasarkan uud tugas dan kewenangan bank indonesia diatur lebih lanjut dalam bank indonesia yang meliputi: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran: mengatur dan mengawasi bank. bahwa terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, dalam bank indonesia dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. namun demikian, sepanjang lembaga pengawasan tersebut belum dibentuk, menurut bank indonesia, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank indonesia. artinya, dengan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan bank yang awalnya dilakukan oleh bank indonesia beralih kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan. bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan secara integratif ini dilakuksebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga yang bergerak sektor jasa keuangan,bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh ojk merupakan pelaksanaan fungsi microprudential perbankan, sedangkan pengawasan terhadap fungsi moneter yang dilakukan oleh bank indonesia merupakan pelaksanaan fungsi macroprudential perbankan. pelaksanaan fungsi microprudential dan macroprudential harus dipisahkan dalam lembaga yang berbeda. hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan pada sektor keuangan, khususnya bidang perbankan, bahwa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ojkii. kedudukan hukum legal standing) pemohon mengenai kedudukan hukum legal standing dariiberlakukannya nomor tahun dan diberlakukannya nomor tahudari sisi pungutan, kerugian para pemohon tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan karena industri perbankan tidak perlu memungut kepada para pemohon yang notabene adalah nasabah perbankan. dari sisi penggunaan apbn, kerugian para pemohon tidak perlu terjadi karena apbn tidak perlu membiayai ojk dan mem bail out jika terjadi krisis industri keuangan selain itu terdapat aspek kerugian lain para pemohon, dimana dari sisi operasional ojk juga menyisakan beberapa lubang permasalahan. dengan adanya ojk, konflik kepentingan mengenai kebijakan dan pengawasan jasa keuangan tidak berarti akan berhenti, hanya akan berpindah dari dalam dalam ojk atau antara ojk dan bi. contoh kasus dalam kasus bank gagal, meskipun acuan dan definisi bank gagal sama sama antara berbagai lembaga bi, ojk dan lps), namun tindakan kepada bank tersebut kemungkinan akan bisa berbeda. bisa saja satu pihak akan menutup, pihak lainnya akan menambahkan modal. lagi lagi para pemohon sebagai konsumen perbankan yang akan dirugikan dalam keadaan ini. dalam ojk juga tidak ada petunjuk atau arah yang jelas bahwa ojk harus memberikan sumbangan arah tercapainya fungsi intermedia perbankan dan meningkatnya inklusi finansial indonesia. kurang dari separuh penduduk memiliki tabungan, dengan kata lain bagaimana suku bunga perbankan dan efisiensi perbankan dapat ditingkatkan agar perbankan lebih mampu merangkul dan menyediakan akses finansial. para pemohon sebagai konsumen perbankan tidak memiliki daya tawar apapun terhadap suku bunga perbankan dan akses finansial, sehingga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dinyatakanbahwa dengan demikian kekhawatiran para pemohon tidak cukup beralasan nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan bahwa kegiatan pungutan oleh ojk sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang guo dimaksudahwa pungutan ojk dalam undang undang guomerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan mengadministrasikan pungutan tersebutbahwa terkait dengan sumber pembiayaan ojk sebagaimana didalilkan para pemohon, menurut dpr bahwa berdasarkan penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan"bahwa adanya pembiayaan otoritas jasa keuangan yang bersumber dari pungutan pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan, dikarenakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada ojk belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri, khususnya pada masa awal pembentukan otoritas jasa keuangan. besarnya penetapan pungutan yang dilakukan oleh ojk kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangbahwa selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan yang dimaksud dengan "pungutan" antara lain pungutan untuk biaya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpembiayaan ojk berupa pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan, pengaturannya juga telah dilakukan oleh peraturan perundang undangan lainnya, yaitu sebagaimana yang diatur dalam dan undang undangjuga hal ini dapat dilihatnomor tahun tentang kehutanan, khususnya juga mewajibkan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. undang undang nomor tahun tentang perikanan, dalam mewajibkan pengenaan pungutan perikanan bagi. undang undang nomor tahun tentang akuntan publik, juga mengenakan biaya bagi perizinan dalam bahwa apabila melihat praktik lembaga otoritas jasa keuangan beberapa negara, terkait dengan pembiayaan ojk berupa pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan, juga dilakukan oleh lembaga otoritas dimaksud. hal ini seperti yang dilakukan oleh office the comptroler the currency occ) merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godkemudiandan selanjutnybahwa sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ojk yaitu didasarkan kepada bahwa pembiayaan ojk merupakan kombinasi apbn dan sumber lain yaitu pungutan. ojk sebagai regulator dari industri keuangan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas memerlukan standar biaya umum yang berbeda. sehingga diperlukan pungutan untuk memenuhi standar yang berbeda itu. tetapi apabilaaustralia bapepamnya mengambil fee dari industri. praktiknya sekarang uang yang disetor pada negara jauh lebih besar dibandingkan anggarannya bapepam australia risalah rapat panitia kerja, tanggal november bahwa selanjutnya pungutan yang dilakukan oleh ojk harus dilaporkan kepada dpr dan diaudit oleh badan pemeriksa keuangan sebagai bentuk akuntabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan bab tentang pelaporan dan akuntabilitas ojk. selanjutnya dalam penjelasan ojk dinyatakan laporan kegiatan yang disusun ojk antara lain memuat: pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada periode sebelumnya. serta rencana merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dengan adanya ketentuan mengenai pelaporan dan akuntabilitas dalam ojk artinya terdapat kontrol atau pengawasan oleh masyarakat melalui dpr dan adanya audit dari badan pemeriksa keuangan sehingga kekhawatiran para pemohon tidak cukup beralasan. bahwa secara konstitusional, pengaturan mengenai pembiayaan ojk berupa pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan tidak bertentangan dengan uud yang meketentuan pada uud sangat sesuai bila diterapkan pada ojk sebagai lembaga publik yang merupakan representasi negara dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan bidang jasa keuangan. bahwa terkait pungutan yang dilakukan olehpanitia kerja tanggal november dalam hal pengawasan perbankan oleh bank indonesia, pembiayaan bukan berasal dari industri perbankan. pemasukan terbesar bank indonesia berasal didapat dari pengelolaan devisa. apabila pendanaan berasal dari industri, diharapkan akan memacu tingkat profesionalisme dari ojk. ojk dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar industri merasakan manfaat dari adanya ojk. tujuan ojk adalah menciptakan system financial indonesia yang transparan, aman, teratur, dan akuntabel yang dibutuhkan oleh semua pihak. negara membutuhkan sistem merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keuangan yang seperti itu, industri juga membutuhkan sistem yang sama. oleh karena itu pembiayaannya wajar dipikul oleh kedua pihak, negara membutuhkan keamanan sistem keuangan membutuhkan bank stabil, membutuhkan tidak adanya kecurangan kecurangan pasar uang sehingga negara harus keluar biaya untuk itu. sisi lain, industri juga membutuhkan pendidikan, pelatihan dan pengawasan, maka sewajarnya industri turut mendukung pembiayaan. berbeda dengan lembaga penjamin simpanan, ojk tidak memiliki cadangan dana. kelebihan dana yang didapat baik dari apbn maupun pungutan akan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk penerimaan negara. hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan karena pengelolaan dana yang lebih dan untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard ojk. ojk berkewajiban membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada dpr dan diaudit oleh badan pemeriksa keuangan. mekanisme pelaporan ini merupakan perwujudan akuntabilitas lembaga. risalah rapat tim perumus dan tim sinkronisasi tanggal oktober pungutan digunakan untuk membiayai operasional ojk. apabila pungutan telah mencukupi kesuburan biaya operasional ojk, maka kemudian dapat tidak menggunakan apbn lagi. bahkan jika pungutan tersebut sudah lebih dari apa yang dibutuhkan ojk kemudian pungutan tersebut dapat dimasukkan sebagai penerimaan negaryatakan angka dan serta pengujian sepanjang frasa ".tugas pengaturan dan pengawasan sektor merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perbankan."yang tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan tidak bertentangan dengan uud menyatakan angka dan serta pengujian sepanjang frasa "tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan."yang tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.6j menimbang bahwa pihak terkait otoritas jasa keuangan dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal september yang mengemukakan hal hal berikut: pembukaan pertama tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran allah swt, tuhan yme, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayah nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam sidang permohonan uji materi undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya disebut ojk, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami atas nama dewan komisioner otoritas jasa keuangan ojk) menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang mulia ketua dan anggota hakim mahkamah konsitusi yang telah memberi kesempatan kepada kami selaku pihak terkait untuk menyampaikan keterangan terkait ojk. kami yakin semua proses yang akan kita lalui adalah semata mata untuk kepentingan bangsa dan negara dalam membangun perekonomian untuk kemaslahatan masyarakat: berkenaan dengan pokok permohonan yang diujimaterikan, perkenalkan kami menyampaikan beberapa materi yang menurut hemat kami sangat penting dan relevan dengan uji materi terhadap ojk ini, yaitu mengenai pembentukan ojk, independensi bank sentral dan ojk dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pungutan ojk, konstitusionalitas ojk terhadap uud khususnya sanggahan terhadap dalil para pemohon atas beberapa ojk. hal ini perlu untuk kami kemukakan karena keinginan kami untuk menjaga agar lembaga mahkamah konstitusi yang terhormat ini, tidak dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mudah dimanfaatkan oleh pihak pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas, dengan mengatasnamakan konstitusi, sesuai dengan amanat undang undang tentang mahkamah konstitusi, selain berfungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi, keberadaan mahkamah konstitusi juga dimaksudkan untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, i. pembentukan ojk latar belakang pembentukan ojk sebagaimana diamanatkaita semua sebagai warga negara indonesia berkewajiban bahu membahu melaksanakan amanat tersebut guna mewujudkan tujuan perekonomian nasional untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi dimaksud, sebagaimana lazimnya dalam perekonomian sebuah negara, sektor jasa keuangan memainkan peranan yang sangat signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian. sektor jasa keuangan memegang peranan penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus sebagai sarana berinvestasi bagi masyarakat dan sarana intermedia untuk mendukung kegiatan dan pertumbuhan sektor riil. keseluruhan kegiatan intermedia dan investasi tersebut berinteraksi sedemikian rupa untuk mendorong dan menumbuhkan berbagai kegiatan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sektor jasa keuangan yang direpresentasikan oleh berbagai lembaga jasa keuangan baik perbankan, pasar modal maupun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god industri keuangan bukan bank (perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya) yang untuk selanjutnya disebut iknbangunan ekonomi nasional. namun, dalam perjalanannya tidak sedikit tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor jasa keuangan yang senantiasa menjadi perhatian serius oleh negara, sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. perkembangan sistem keuangan berupa: konglomerasi bisnis, atau hubungan kepemilikan lintas sub sektor yang meningkat lembaga jasa keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan, hybrid product, atau produk keuangan gabungan lintas sub sektor yang meningkat telah menambah dinamika transaksi sektor keuangan, dan regulatory arbitrase, atau penghindaran ketentuan sub sektor keuangan tertentu melalui sub sektor keuangan lain yang lebih ringan ketentuannya. demikian pula dengan banyaknya permasalahan sektor keuangan seperti: terdapatnya moral hazard: belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. kompleksitas yang disebabkan oleh perkembangan dan permasalahan sektor keuangan tersebut, semakin mendorong diperlukan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi. sehubungan dengan itu, perlu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddan iknb: penataan dimaksud, oleh karena itulah, pengaturan dan pengawasan perbankan yang semula dilakukan oleh bank indonesia serta pengaturan dan pengawasan pasar modal dan iknb yang semula dilakukan oleh badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan bapepam lk) kementerian keuangan, oleh pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) ditata kembali pengorganisasiannya dengan mengintegrasikan dalam tugas dan fungsi lembaga yang baru dibentuk berdasarkan ojk: pembentukan otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal dan iknb adalah merupakan respon kebijakan atas kompleksitas perkembangan dan permasalahan sektor jasa keuangan: dengan demikian pembentukan ojk adalah dimaksudkan untuk mewujudkan amanat dalam uud yang berbunyientukan ojk adalah merupakan respon kebijakan untuk membangun perekonomian nasional yang akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selamanya para pemohon sebagai konsumen perbankan akan menjadi objek yang dieksploitasi. dari sisi akuntabilitas, ojk juga menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja ojk pada tiga tujuan substansinya, yaitu: (a) pencegahan krisis finansial, (b) pengurangan kejahatan finansial dan (c) perlindungan konsumen dan perlindungan dana konsumen. dengan demikian para pemohon merasa sangat dirugikan dengan tidak jelasnya alur pertanggungjawaban ojk, karena selain independen, lembaga ini akan memiliki kecenderungan super body. dengan hanya mengandalkan akuntabilitas melalui parlemen, akan sangat sulit untuk meletakkan ojk dalam kepentingan pembelaan terhadap konsumen dan dana konsumen, yang tidak lain sebagiannya adalah merupakan dana dari para pemohon. selain itu dari sisi keterwakilan kepentingan publik ojk juga perlu dipertanyakan, mengingat yang terpilih sebagai dewan komisioner berasal dari pelaku industri jasa keuangan. dengan demikian bagaimana memastikan bahwa mereka dapat menjadi pengawas dan pengatur jika mereka berasal dari lembaga yang sama yang hendak diatur? kemungkinan terjadinya moral hazard juga akan sangat besar, dan para pemohon melihat gejala arah sana sudah mulai terjadi dan melihat indikasi yang sangat kuat. kemudian hal lain yang akan menjadi permasalahan adalah kualitas informasi yang diberikan oleh pelaku jasa keuangan. sebagai contoh perbankan pada saat kredit macet tahun pengalaman babi menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan oleh perbankan ternyata nilainya jauh sangat rendah dibanding dengan dana talangan yang diterima, sehingga negara dirugikan secara masif dan sangat besar. kesimpulannya, para pemohon cukup menganggap bahwa ojk dan beberapa ketentuan dalamnya telah menimbulkan dan dapat menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. provisi bahwa mengingat sangat penting dan fundamental kepentingan hukum, akibat dan potensi akibat yang ditimbulkan dengan beroperasinya ojk serta adanya penggunaan dan kerugian keuangan negara secara masif, para pemohon menginginkan agar: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dasar hukum dan tujuan pembentukan ojk pembentukan ojk dengan ojk disusun bersama antara presiden pemerintah) sesuai kewenangan dalam uud dengan dpr ri sesuai kewenangan dalam uud pembentukan ojk berhal ini juga dengan mendasarkan kepada uud pembentukan ojk dengan ojk juga merupakan salah satu pelaksanaan dari uud yang mengamanatkan untuk membentuk undang undang yang mengatur mengenai perekonomian nasional: selain dari pertimbangan pertimbangan tersebut atasjuga telah: lebih lanjut, lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut, kemudian dengan ojk disebut ojk. ojk tersebut pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godundang undang tentang pasar modal, undang undang tentang usaha perasuransian, undang undang tentang dana pensiun dan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya: tujuan pembentukan ojk: dengan demikian dasar hukum pembentukan ojk adalah sejalan dengan uud yaitu untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan undang undang sebagaimana diamanatkan oleh pembentukan ojk juga merupakan tindak lanjut dari mandat undang undang bank indonesia, yang berartimateri yang harus diatur dalam undang undang antara lain merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berisi: pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan uud dan atau perintah suatu undang undang untuk diatur dalam undang undang: dengan demikian tujuan pembentukan ojk sebagaimana telah disebutkan atas,, adalah merupakan hal yang pertama kali secara eksplisit diatur dan dimuat dalam ojk, yang: penguatan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan oleh ojk pengaturan dan pengawasan terintegrasi. sebagaimana disebutkan dalam ojkartinya cakupan kewenangan pengaturan dan pengawasan meliputi seluruh kelembagaan dan kegiatan jasa keuangan perbankan, pasar modal maupun iknb. sebelum ojk dibentuk, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara terpisah oleh (dua) lembaga, yaitu: perbankan oleh bank indonesia, sedangkan pasar modal dan iknb oleh bapepam kementerian keuangan, pengawasan market conduct dan perlindungan konsumen. dengan dibentuknya ojk maka akan terjadi koordinasi yang erat antara bank indonesia yang akan melakukan pengawasan macro prudential dalam rangka menjaga kesehatan dan keamanan sistem keuangan secara menyeluruh dengan ojk yang akan melakukan pengawasan micro prudential dalam rangka menjaga kesehatan dan keamanan lembaga keuangan secara individual. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hal ini antara lain diatur dalam ojk dan penjelasannya. dalam cakupan pengawasan micro prudential yang dilaksanakan ojk terkandung model pendekatan twin peaks pilar) yaitu selain melakukan prudential supervision juga melakukan market conduct dan consumer protection, yaitu fokus pada kesehatan dan keamanan lembaga keuangan secara individual sekaligus fokus pada market conduct dan melindungi konsumen dari informasi yang tidak lengkap dan praktik yang tidak fair. hal ini diatur secara eksplisit maupun implisit dalam hingga ojk dan penjelasannya. sebelum ojk diberlakukan hal ini belum diatur secara eksplisit: penyidikan dan pengelola statutes. ojk memberikan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yaitu: kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam dan hingga ojk dan penjelasannya, dan kewenangan melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statutes sebagaimana diatur dalam dan ojk dan penjelasannya. forum koordinasi stabilitas sistem keuangan fisik). hingga ojk dan penjelasannya mengatur forum koordinasi stabilitas sistem keuangan fisik), yang terdiri atas menteri keuangan sebagai anggota merangkap koordinator anggota. fisik ini bertugas memantau dan mengevaluasi stabilitas sistem keuangan pada kondisi normal, dan melakukan langkah langkah pencegahan serta melakukan penanganan krisis pada sistem keuangan pada kondisi tidak normal. selanjutnya, dalam ojk menyebutkan bahwa hingga tersebut hanya berlaku hingga diundangkannya undang undang tentang jaring pengaman sistem keuangan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keempat tugas dan fungsi ojk sebagaimana disebutkan pada butir hingga butir atas, merupakan wewenang untuk menjawab perkembangan dan permasalahan yang dihadapi sektor jasa keuangan, dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia, tindak lanjut tugas dan fungsi ojk yang telah dan sedang dilaksanakan pengawasan konglomerasi bisnis sektor jasa keuangan. sebagaimana diketahui, adanya keterkaitan antara lembaga jasa keuangan berbagai sub sektor karena hubungan kepemilikan dan atau pengendalian. keberadaan konglomerasi keuangan indonesia dengan aktivitas lintas sub sektor antara lembaga jasa keuangannya semakin signifikan. ojk mengidentifikasi dewasa ini telah terdapat konglomerasi keuangan indonesia, yang memiliki dampak baik positif maupun negatif terhadap perkembangan perekonomian indonesia. dampak positif antara lain berupa meningkatnya daya saing lembaga jasa keuangan indonesia yaitu dengan meningkatnya skala ekonomi, meningkatnya efisiensi dengan pengembangan infrastruktur, delivery channel, promosi dan penguatan branding, meningkatnya pelayanan nasabah dengan cross selling dan saluran distribusi, dan meningkatnya kekokohan bisnis dengan kenaikan fee based income. dampak negatif antara lain berupa peningkatan risiko yang dapat timbul daripada tahap awal, ojk mulai memberlakukan pengawasan terintegrasi pada semester tahun terhadap (enam belas) bank yang membentuk konglomerasi keuangan. pada tahun ini, ojk juga akan menerbitkan peraturan ojk tentang penerapan good corporate governance dan manajemen risiko konglomerasi keuangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang akan diterapkan secara penuh pada tahun terhadap seluruh konglomerasi keuangan: pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan. untuk menghadapi tantangan depan, ojk sedang menyusun kerangka pengawasan yang holistik yang mempertimbangkan baik lembaga keuangan secara individual maupun sistem keuangan secara terintegrasi, yang dilandasi oleh filosofi risk based dan forward looking yang proaktif. pada tanggal desember ojk telah menerbitkan peraturan dewan komisioner tentang pengawasan terintegrasi. ojk juga telah membentuk komite pengawasan terintegrasi yang dituangkan dalam keputusan dewan komisioner, yang beranggotakan para kepala eksekutif pengawas dan deputi komisioner terkait dengan pengawasan perbankan, pasar modal dan iknb: strategi nasional literasi keuangan indonesia. dengan mendasarkan pada huruf hingga ojk dan penjelasannya, yang antara lain mengamanatkan bahwa ojk berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik, layanan dan produk sektor jasa keuangan, maka ojk telah menyusun strategi nasional literasi keuangan indonesia ski). strategi ini diluncurkan oleh presiden republik indonesia pada tanggal november yang terdiri atas program, infrastruktur, dan inisiatif edukasi yang masif dan komprehensif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terukur. strategi ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat indonesia memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. strategi ini dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang berkecimpung bidang pendidikan, pelayanan konsumen, peranan perempuan dan perlindungan anak, koperasi dan umkm serta komunikasi. pelaksanaan ski akan mengakselerasi akses finance atau merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god finansial inklusif yang menjadikan masyarakat lebih mengenal dan menggunakan layanan lembaga jasa keuangan formal dan memungkinkan untuk mengentaskan tingkat kemiskinan masyarakat indonesia. dari segi infrastruktur, ojk telah menerbitkan peraturan ojk tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, mengoperasikan layanan konsumen yang memungkinkan menerima informasi, menjawab pertanyaan dan menerima pengaduan nasabah keuangan. ojk juga telah mengoperasikan mobil edukasi yang dalam tahun ini berjumlah mobil seluruh wilayah indonesia. program edukasi termasuk himbauan untuk tidak terperosok pada kegiatan investasi ilegal telah berlangsung sejak awal tahun seluruh kota dan pelosok wilayah indonesia. program programnya juga sedang diperkuat pelaksanaannya oleh kantor ojk daerah: pengembangan keuangan syariah indonesia. ojk telah mempersiapkan kebijakan industry keuangan syariah dengan mensinergikan lembaga keuangan non bank syariah dengan perbankan syariah yang diharapkan akan terbit pada tahun ini. untuk mendukung upaya tersebut, ojk telah mendapatkan komitmen pembiayaan dan bantuan teknis dari islamic development bank idb) sebagai bagian dari program member country partnership strategy idb. samping itu, ojk juga telah menjadi anggota islamic financial services board isb) agar pengembangan sektor keuangan syariah dapat mengacu pada prinsip prinsip yang berlaku dan menjadi pedoman sektor keuangan syariah. untuk mendukung pendalaman pasar sektor keuangan syariah, ojk juga telah menetapkan program pengembangan asuransi mikro syariah dengan premi yang terjangkau dan manfaat yang optimal serta tersedianya saluran distribusi yang efisien. samping itu, produk pasar modal syariah dan perbankan syariah juga mendapatkan perhatian pengembangan dengan pendekatan sinergi antar pelaku industri keuangan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro lkm), yang antara lain mengamanatkan bahwa ojk akan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lkm. undang undang ini akan efektif berlaku pada tahun sehubungan dengan itu, ojk telah melakukan beberapa langkah persiapan berupa pemetaan terhadap lkm seluruh indonesia, mempersiapkan peraturan ojk mengenai lkm, dan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk koordinasi pengawasan dan pelatihan pengawasannya, pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) ketenagakerjaan dan kesehatan. dalam undang undang nomor tahun tentang bpjs menyebutkan bahwa pengawas eksternal adalah lembaga pengawas independen, dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawas independen adalah ojk. bpjs kesehatan telah mulai beroperasi sejak tanggal januari untuk memastikan bahwa pengelolaan bpjs dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas, pada tanggal desember ojk telah mengeluarkan peraturan ojk nomor poj. tentang pengawasan badan penyelenggaraan jaminan sosial oleh ojk. pengawasan yang dilakukan oleh ojk tersebut antara lain mencakup aspek kesehatan keuangan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, pendalaman pasar lintas sektor jasa keuangan. pendalaman pasar lintas sektor jasa keuangan merupakan inisiatif yang juga penting yang sedang dijalankan ojk dalam rangka memperkokoh ketahanan sistem keuangan nasional agar tidak rentan terhadap instabilitas baik yang berasal dari internal maupun eksternal. upaya pendalaman dari sisi demand, dilakukan melalui program literasi keuangan masyarakat agar meningkatkan stilisasi produk dan layanan sektor jasa keuangan. dari sisi supply, ojk sedang mengkaji merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengintegrasian produk perbankan dengan produk pasar uang dan pasar modal. bersamaan dengan itu, ojk terus mendorong industri jasa keuangan untuk berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. pada tanggal oktober ojk juga telah meluncurkan grand design asuransi mikro indonesia, yang bertujuan menyediakan produk yang sesuai dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. selain itu, dalam rangka implementasi pilar ke ski, saat ini ojk bersama dengan pelaku usaha jasa keuangan sedang mempersiapkan produk keuangan yang bersifat bundling (paket) yang akan mudah dibeli dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah: keseluruhan tindak lanjut tugas dan fungsi ojk yang telah dan sedang dilaksanakan tersebut pada butir hingga butir adalah contoh upaya yang sangat signifikan dan merupakan wujud konkrit dalam rangka menyelenggarakan layanan jasa sektor keuangan yang sedemikian rupa untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian indonesia yang berkesinambungan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia, ii. independensi bank sentral dan ojk dalam menjalankan fungsi dan tugasnya independensi bank sentral fungsi kebanksentralan berawal dari penawaran akan uang yang menjadi elemen yang sangat penting dan dapat memberikan dampak multiplier melalui operasi simpan pinjam dalam suatu sistem perbankan. perkembangan tersebut kemudian memunculkan suatu keadaan ketidakseimbangan antara penawaran akan uang dengan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan. pada saat tingkat produksi barang dan jasa lebih rendah dibandingkan tingkat kenaikan penawaran akan uang, hampir dapat dipastikan akan terjadi kenaikan harga sehingga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terjadi inflasi. hal ini karena terjadi kenaikan pendapatan yang akan menambah jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang, dan orang tersebut akan cenderung membelanjakan uangnya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. sebaliknya, bila ternyata produksi barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kenaikan penawaran akan uang, sehingga ketersediaan barang dan jasa melebihi tingkat permintaan, maka akan terjadi deflasi. kondisi semacam ini pada gilirannya akan mengganggu stabilitas perekonomian, sehingga dibutuhkan pengaturan terhadap besarnya penawaran akan uang atau jumlah uang beredar. lembaga pengatur inilah yang disebut bank sentral. keberadaan bank sentral diawali oleh berdirinya swedish riksbank yang beroperasi mulai tahun dan diikuti oleh berdirinya bank england pada tahun yang mulai menerapkan fungsi kebanksentralan: lembaga yang melakukan pengaturan dan pengendalian jumlah uang beredar ini, seyogyanya tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan lain, seperti kebijakan membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. faham mengenai pentingnya otonomi yang dimiliki oleh bank sentral ini, untuk pertamakalinya dikemukakan oleh david ricardo (tahun yang kemudian lebih dikenal dengan kata independensi, indonesia, ketika undang undang nomor tahun tentang bank sentral diberlakukan untuk menggantikan undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang pokok bank indonesia, dalam maupun dalam penjelasan umum undang undang tersebut antara lain disebut bahwa, lebih lanjut, disebutkan antara lain bahwa kedudukan bank sentral luar departemen departemen dimaksudkan untuk dapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god operasional ojk dihentikan untuk sementara, sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, bank indonesia mengambil alih sementara fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sebagaimana merupakan amanah langsung dari uud sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, badan pemeriksa keuangan bpk) melakukan audit, analisis dan penelitian mendalamturut serta dalam pengambilan kebijakan tersebut. vi. petit dalam provisi menerima permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya, menghentikan untuk sementara operasional ojk sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, memerintahkan bank indonesia untuk mengambil alih sementara fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat,yang turut serta dalam pengambilan kebijakan tersebut.bertentangan dengan uudmenilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian negara secara lebih obyektif dan bertindak berdasarkan wewenang yang tercantum dalam undang undang nomor tahun demikian pula kedudukan gubernur bank sentral dalam dewan moneter dimaksudkan pendapatjektif dan realistis: kebijakan mengenai kedudukan dan fungsi bank sentral dan gubernur bank sentral dalam undang undang nomor tahun tersebut, selain sejalan dengan prinsip kebanksentralan yang memerlukan otonomi atau kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga merupakan respon atas kejadian hiperinflasi yang melanda indonesia menjelang perpindahan pemerintahan orde lama pemerintahan orde daripada tahun saat itu tingkat inflasi mencapai lebih dari karena anggaran belanja pemerintah dibiayai dari pencetakan uang oleh bank sentral, selanjutnya dalam undang undang bank indonesia berikutnya, yaitu undang undang nomor tahun tentang bank indonesia, status bank sentral lebih dipertegas dengan menggunakan kata independen. disebutkan dalam bahwa banini. dalam undang undang tersebut juga menyebutkan bahwa(yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank), status independen bank indonesia tersebut telah menimbulkan polemik yang cukup tajam dengan menuduh bank sentral sebagai negara dalam negara , dan pandangan pro kontra tersebut pun berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. padahal pada intinya status independen benar benar tidak bergeser dari makna menjalankan fungsi kebanksentralan yang memerlukan otonomi agar tercapai kestabilan perekonomian. polemik tersebut menurun seiring dengan dimulainya pembahasan amandemen pertama hingga keempat uud yang dimulai pada tahun kata bank indonesia, pertama kali disebut dalam teks penjelasan uud khususnya pada penjelasan yang antara lain berbunyi sebagai berikut,dalam perubahan keempat uud pada tahun hal mana penjelasan telah dihapus dengan memasukkan hal hal yang normatif dalam batang tubuh ( ), dirumuskan baruuatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kata independensi dalam konstitusi ini merupakan pengukuhan bahwa lembaga bank sentral atau lembaga yang melakukan fungsi kebanksentralan otomatis mempunyai otonomi atau independensi. bentuk independensi yang seperti apa dan bagaimana akan ditentukan oleh undang undang. berhubung pada saat itu undang undang yang mengatur bank sentral indonesia sudah ada, yaitu undang undang tahun maka pengaturan lebih lanjut baik mengenai independensi, maupun mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimaksud dalam uud adalah sebagaimana yang diatur oleh bank indonesia tersebut, dengan demikian independensi bank sentralsebagaimana diuraikan pada butir hingga butir atas, independensi ojk kewenangan dan tugas bank indonesia sebagaimana tertuangbi) adalah meliputidan mengatur dan mengawasi bank. masing masing tugas dan wewenang tersebut dijalankan dengan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, atau dengan kata lain masing masing tugas tersebut dilaksanakan dengan independen. selanjutnya, pada tersebut di, penjelasan tersebut juga mengemukakan antara lain bahwa lembaga pengawasan ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan. berkewajiban merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menyampaikan laporan kepada badan pemeriksa keuangan dan dpr ri: tersebut lah yang kemudian menjadi salah satu dasar penerbitan ojk. dengan demikian dalam ojk dis, selanjutnya, dalam penjelasan umum ojk disebutkan bahw jawaban, transparansi dan kewajaran. asas independensi antara lain dijabarkan sebagai independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang ojk, dengan tetap sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: lebih lanjut dalam penjelasan umum ojk disebutkan bahwa ojk berada luar pemerintah, yang dimaknai bahwa ojkjk: untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, ojkmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang tercantum dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia, selanjutnya disebutkan juga dalam penjelasan umum ojk bahwaojk, dengan demikian, sebagaimana diuraikan pada butir butir atas: iii. pungutan ojk ovk khususnya dalam hingga dan penjelasannya mengatur antara lain bahwa anggaran ojklebih lanjut disebutmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kegiatan operasional secara mandiri, antara lain pada masa awal pembentukan ojk,i indonesia merupakan hal baru. namudi:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, tabel pengaturan pungutan sektor jasa keuangan beberapa negara: korea pengaturan undang undang undang undang undang undang undang undang act establishing the act the act the federal act the swiss federal financial supervision establishment, financial market supervisor financial etc. financial supervisor authority authority institutions etc. services financial market bundesanstalt fair financial commission supervision act, finanzdienstleistun supervision act) dimasa) gsaurfsicht ftin) ketentuan section section article article yang lembaga pengeluaran the financial firma melakukan relevan pengawas dapat dalam rangka supervisor pungutan atas dasar mengenakan biaya pengawasan service tindakan pengawasan sampai dengan dibiayai oleh membiayai yang dilakukan. selain itu, euro atas pungutan dari kegiatannya dari setiap dapat pula kegiatan yang institusi yang sumber melakukan pungutan rutin dilaksanakan dalam diawasi. penerimaan: untuk membiayai rangka pengeluaran kontribusi dari pengeluaran firma. pelaksanaan dimaksud pemerintah, tugasnya. didistribusikan kontribusi dari the federal council dapat mengatur lebih kepada berbagai ah, kementerian the bank lanjut prinsip prinsip grup dari institusi keuangan federal, korea, kontribusi asesmen dan ruang institusi yang it" berdasarkan diawasi dari institusi yang lingkup pengawasan yang peraturan yang diawasi, dan dikenakan pungutan. kementerian diterbitkannya, penerimaan lain. dapat menjabarkan keuangan kajian tahun dapat article lebih lanjut kegiatan menetapkan yang dilaksanakan rasio, batasan lembaga jumlah minimum dan hal hal lai dan maksimum nangka pengawas terkait yang dapat dimaksud, serta pembayaran dari tukan jumlah dipungut atas institusi wanna julian dasar individual musi ata laya yang institusi keuangan lawas sebagai dibebankan atas kontribusi atas dari tiap tiap grup. dasar perhitungan pembiayaan pungutan tetap atau atas lembaga event dilakukan oleh dia asar ketentuan finanstilsynet, pengawas diatur yang menaikkan, lebih lanjut namun dengan mengurangi dan dengan peraturan persetujuan mengecualikan kementerian presiden kegiatan lembaga presidentiwa ama pengawas keuangan. decree) tennis p ann isis kos pen berdasarkan ojk, sumber pendanaan ojk berasal dari kombinasi apbn dan pungutan yang dikenakan kepada industri jasa keuangan. pungutan ojkdalam hal pungutan yang diterima ojk kas negara. dengan demikian, mekanisme pungutan sebagai sumber pembiayaan kegiatan kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan ini memiliki dasar hukum yang: iv. sanggahan terhadap legal standing pemohon terkait permohonan uji materi terhadap ojk, setiap warga negara yang memenuhi kriteria tertentu, memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi suatu undang undang terhadap uud tidak terkecuali uji materi terhadap ojk: sebagaimana tercantum dalam permohonannya pada angka pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan uud pemohon memiliki hak konstitusionalitas untuk berperan serta memberikan aspirasi, review konstruksi peraturan perundang undangan, serta implementasi peraturan perundang undangan terhadap konstitusi: selanjutnya, pemohon juga mendalilkan bahwa pemohon memiliki hak konstitusional sebagai pembayar pajak untuk mendapatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang terbuka dan transparan dari pemerintah sebagaimana termaktub dalam uud berdasarkan kedua ketentuan uud tersebut, pemohon beralasan melihat adanya kemungkinan pemborosan, salah arah, merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id: sejalan dengan keterangan yang telah disampaikan pemerintah dan dpr ri, sebelum masuk dalil dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonan uji materi ojk, kami mohon majelis hakim terlebih dulu memberikan putusan seadil adilnya terkait dengan: kedudukan hukum pemohon sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang mahkamah konstitusi, dkeputusan tersebut atas tentunya sangat penting untuk memastikan kualifikasi pemohon dan sejalan dengan undang undang tentang mahkamah konstitusi (vide putusan nomor puu dan putusan putusan berikutnya) yang memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusionaltersebut harus bersifatterkait dengan kedudukan hukum pemohon, maka sejalan dengan keterangan yang telah disampaikan pemerintah dan dpr ri, kami berpandangan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan atas dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut: dalam uraian mengenai dasar permohonannya, pemohon tidak secara jelas menguraikan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, pemohon tidak menguraikan kerugian hak dan atau kewenangan tersebutmohon tidak dapat menjelaskkarena pada angka permohonan, pemohon melihat adanya kemungkinan pemborosan, salah arah,. hal dimaksud bukan merupakan kerugian konstitusional, namun hanya merupakan kekhawatiran para pemohon terhadap permasalahan penerapan norma (implementasi), sehingga alasan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut. oleh sebab itu, alasan pemohon tersebut tidak jelas (obscura libel) sehinggaberdasarkan uraian atas, sejalan dengan keterangan yang disampaikan pemerintah dan dpr ri, kami mohon agarmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gobertentangan dengan uup 14c sebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama alauddin, s.e. bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ahmad suryo, s.h. bukti fotokopi ahmad irwandi lubis, s.h.6a fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama alauddin, bukti p 6b fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama ahmad suryo, bukti p 6c fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama ahmad irwandi lubis, bukti p 7a fotokopi kutipan buku tabungan bank btn batara atas nama salamudin, s.e: bukti p 7b fotokopi kutipan buku tabungan bank mandiri atas nama merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. konstitusionalitas ojk terhadap uud dan khususnya sanggahan terhadap dalil para pemohon atas beberapa ojk angka ojk tentang independensi ojk. dalam dalil permohonan pada angka dan angka para pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa frase independen hanya dikenal melalui ketentuan uud dengan demikian menurut para pemohon, hanya bank sentral yang boleh independen, sehingga frase independen ojk tidak menemukan pembenaran secara konstitusional. selanjutnya, pada angka dan angka pemohon menyatakan bahwa frase independensi dalam angka ojk (yang menyebutkan bahwaojk) tidak menemukan cantolannya pada uud khususnya yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan , sertaihak terkait menyanggah dalil pemohon tersebut diatas, dengan menunjuk uraian kami pada butir ii. dan khususnya butir tentang independensi ojk tersebut atas. kami berpandangan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai tambahan, dapat kami sampaikan bahwa dalam naskah akademik rancangan ojk, telah dijelaskan perlunya independensi pada lembaga yang memiliki otoritas melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, karena lembaga atau otoritas tersebutlembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuanganselanjutnya, dalam naskah akademik rancangan ojk dimaksud juga disebutkan bahwa independensi suatu lembaga lebih didasarkan pada adanya kebutuhan dan praktik yang lazim atas lembaga serupa negara negara lain. dalam tataran global, independensi dari lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi organisasi internasional yang bertugas membuat standar internasional masing masing industri jasa keuangan, yang meliputi basel committee bidang perbankan, international organisation securities commissions bosco) bidang pasar modal, internasional association insurance supervisor ais) bidang perasuransian, dan internasional organisation pension supervisor tops) bidang dana pensiun. adapun tabel rincian dari prinsip independensi pada masing masing organisasi internasional bidang industri jasa keuangan dimaksud adalah sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god badan internasional prinsip terkait independensi basel committee (dua puluh lima) prinsip utama basel merupakan pedoman agar suatu sistem menetapkan standar pengaturan global pengawasan menjadi efektif. dalam prinsip dan sebagai forum kerjasama dalam pertamanya menyatakan bahwa suatu sistem rangka pengawasan perbankan. mandat pengawasan perbankan yang efektif, antara lain organisasi ini adalah untuk memperkuat setiap otoritas memiliki independensi operasional, pengaturan, pengawasan, dan praktik proses yang transparan, governance yang baik praktik perbankan secara luas dunia dan sumber daya yang memadai, dan akuntabel dengan maksud untuk memajukan dalam melaksanakan tugas tugasnya. stabilitas keuangan. bosco prinsip yang terkait dengan regulator, antara lain badan internasional yang diakui sebagai abal, serta memilki kewenangan sumber wadah seluruh otoritas regulasi pasar data kapasitas nebak untuk mag mai dunia yang. smebcidpkar psi wartawan fan annya standar global bidang pasar modal. annya. bosco mengembangkan, regulator seharusnya independen secara mengimplementasikan, dan mendorong operasional dari campur tangan politik dan ketaatan dengan standar yang diakui komersial dari pihak lain dalam melaksanakan bagi peraturan pasar modal. fungsi dan kewenangannya dan akuntabel dalam menggunakan kewenangan dan sumber dayanya. independensi dapat ditingkatkan dengan sumber daya keuangan yang stabil bagi regulator. ais prinsip pertama dari prinsip dan metode utama organisasi bagi pengawas dan pengatur perasuransan antara ian menyalakan trio? industri perasuransian yang didasarkan dan sumberdaya keuangan yang atas keanggotaan yang sukarela, memadai untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya, serta independen secara operasional dan akuntabel. tops prinsip kedua dari tops adalah independensi, badan internasional yang indakanden datang merupakan representasi bagi pengawas baik dari otoritas politik dan campurtangan bidang dana pensiun. komersial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. untuk menjamin independensi, otoritas pengawas dana pensiun harus memiliki pendanaan untuk memastikan independennya dan adanya proses penganggaran yang transparan. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ojk harus berkoordinasi dengan pemerintah, bank indonesia dan lembaga penjamin simpanan, namun tidak menghilangkan independensi dari ojk. bahwa independensi ojk harus dimaknai sebagai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. dalam mengambil kebijakan atau keputusan, tidak boleh ada institusi atau lembaga lain yang dapat merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid mempengaruhi ojk maupun yang berpotensi conflict interest. namun demikian, hal ini tidak menghilangkan fungsi koordinasi dengan lembaga lain yang terkait yaitu bank indonesia, kementerian keuangan maupun lembaga penjamin simpanan dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. bahwa independensi ojk adalah suatu keharusan yang tidak bisa dipungkiri karena fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan industri sektor jasa keuangan. namun demikian, independensi dimaksud harus pula disertai dengan mekanisme kontrol dan tidak dimaknai independensi yang sebebas bebasnya. untuk menjamin independensi, maka perlu dipastikan conflict interest dalam ojk tidak terjadi. salah satunya adalah check and balances. ojk telah memisahkan fungsi pengaturan dengan fungsi,knbselain itu, dalam rangka check and balances dimaksud, internal ojk jugaberdasarkan hal hal atas, kami berpandangan bahwa sifat independen pada ojk memiliki cantelan pada konstitusi yaitu pada uud dimana ojk lahir sebagai salah satu pelaksanaan uud yang mengamanatkan pembentukan undang undang dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional. oleh karena itu, ojk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang menetapkan ojk sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, menurut pandangan kami sudah sesuai yang dibutuhkan, telah sejalan dengan praktik terbaik negara negara lain dan tidak bertentangan dengan konstitusi. mengenai perdebatan apakah ojk termasuk lembaga independen atau lembaga negara, prof. dr. jimmy assiddigie dalam bukunya perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi , menjelaskan bahwa ojk termasuk dalam lembaga negara lapis kedua. terkait hal ini, status ojk juga telah mendapat penegasan dari sekretariat negara bahwa ojk juga digolongkan sebagai lembaga negara. selanjutnya pemohon juga menyatakan pada angka bahwaterhadap dalil para pemohon pada angka tersebut, ojk berpandangan bahwa untuk menetapkan suatu lembaga memiliki sifat independen dapat didasarkan pada adanya amanat yang secara tegas tercantum dalam uud ataupun tidak tercantum dalam uud sebagai contoh komisi pemberantasan korupsi kpk) bukan merupakan suatu lembaga yang secara tegas diamanatkan pembentukannya dalam uud namun demikian, pada tahun dpr ri dan pemerintah menyepakati untuk membentuk komisi pemberantasan korupsi yang independen melalui undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya termaktub dalam dan demikian pula terhadap lahirnya pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang, khususnya termaktub dalam dan dan lembaga penjamin simpanan yang dibentuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpanan, khususnya termaktub dalam dan pandangan kami tersebut atas, sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu ix yang menyatakan, tidak adanya perintah maupun larangan dalam undang undang dasardasar sepanjang tidak berpotensi melanggar hak hak konstitusional atau ketentuan ketentuan lain dalam undang undang dasar menurut mahkamah konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur dalam uud pengangkatan wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan presiden, sehingga dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. hal teselanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut dinyatakan pula: undang undang dasar. dst, . merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ojk tentang fungsi pengaturan dan pengawasan dalam dalil permohonan pada angka sampai dengan angka yang kemudian juga dijabarkan pada angka sampai dengan angka pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan bankiselanjutnya pemohon mendalilkan bahwa pengambilan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari kewenangan bank indonesia menjadi kewenangan ojk dan menggabungkan dengan kewenangan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan iknb menimbulkan akibat berupa tidak antaranya nilai konstitusional pengaturan dan pengawasan perbankan dengan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan iknb karena pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan turunan langsung dari uud1945. pihak terkait menyanggah dalil pemohon tersebut atas, dengan menunjuk uraian kami pada butir tentang latar belakang pembentukan ojk dan butir tentang dasar hukum dan tujuan pembentukan ojk tersebut atas. kami berpandangan bahwa tujuan pembentukan ojkadalahtujuan ini. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selanjutnya pihak terkait berpandangan bahwa beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank indonesia ojk tidak menimbulkan ketidaksetaraan konstitusional terhadap kewenangan pengaturan dan pengawasan bidang pasar modal dan iknb serta tidak mengurangi tugas konstitusional bank indonesia selaku bank sentral. pertimbangan ojk terhadap permasalahan tersebut adalah. dimaksud menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang undang untuk merumuskan lingkup kewenangan bank sentral. dalam melaksanakan uud pembuat undang undang melalui memberikan kewenangan kepada bank indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank. (bukan turunan langsung dari uud jika kewenangan tersebut dialihkan kepada ojk berdasarkan ojk, maka pengalihan tersebut tidak mengurangi tugas konstitusional bank indonesia. selain itu pengalihan tersebut juga tidak menimbulkan ketidaksetaraan konstitusional terhadap kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal dan iknb, mengingat kewenangan tersebut juga dilahirkan karena undang undang (bukan turunan langsung dari uud berbagai isu yang berkembang telah mengarahkan beberapa negara untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral. belakangan, beberapa negara fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan telah beralih dari bank sentral lembaga lain yang dipandang lebih baik daripada bank sentral yang sekadar memiliki tujuan yang terlalu umum yaitu stabilitas keuangan. dengan demikian, dalam hal pembentuk undang undang berpandangan bahwa pelaksanaan pengaturan dan pengawasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perbankan akan diintegrasikan dalam satu lembaga pengawas sektor jasa keuangan, sebagai bagian dari pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang lain, hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan dan justru sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan uud bahwa dengan adanya ketentuan bi, seharusnya penjelasan umum undang undang tersebut yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada bank indonesia diberikan wewenangsesuai peraturan perundang undangan yang berlaku , harus dimaknai bahwa kewenangan bank indonesiadilaksanakan oleh bank indonesia, sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam tersebut belum dibentuk dan kewenangan tersebut belum dialihkan dari bank indonesia kepada lembaga pengawasan dimaksud. oleh karena itu, dalil para pemohon yang menggunakan kutipan penjelasan umum tanpa melihat ketentuan dalam dan dimaksud adalah dalil yang tidak didasarkan atas penafsiran sistematis bi.berdasarkan penjelasan dimaksud bahwa makna frase lembaga pengawasan jasa keuangan yaitu suatu lembaga yang akan mengawasi keseluruhan sektor jasa keuangan yaitu bank dan perusahaan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddemikian, pembentukan ojk memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu sebagai perintah bi. selanjutnya sehubungan dengan dalil para pemohon pada angka dan angka yang pada pokoknya mempermasalahkan bentuk pengawasan yang terintegrasi, kami menyanggah dengan menunjuk pada uraian kami pada butir tentang perbedaan tugas dan fungsi ojk. yang tidak dimiliki oleh regulator sebelumnya dan pada butir tentang tindak lanjut tugas dan fungsi ojk yang telah dan sedang dilaksanakan, khususnya butir mengenai pengawasan terintegrasi. dapat ditambahkan bahwa pembentukan suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam bi, merupakan upaya reformasi kelembagaan atas pengawasan dan pengaturan disektor jasa keuangan akibat dari terjadinya krisis yang terjadi asia pada yang sangat berpengaruh terhadap indonesia. krisis tersebut indonesia pada awalnya merupakan krisis moneter, khususnya pada sektor perbankan, yang mengakibatkan banyaknya bank yang ditutup atau dibekukan. hal ini membuat pemerintah dan dpr ri pada saat itu mempertanyakan efektivitas pengawasan perbankan yang dilaksanakan oleh bank indonesia. untuk memperbaiki kualitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, maka mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuanganyang akan mengambilalih kewenangan pengawasan perbankan yang selama ini dipegang oleh bank indonesia, serta menyatukan pengawasan sektor jasa keuangan lain secara terintegrasi. pengaturan dan pengawasan terintegrasi memungkinkan ojk untuk membangun arsitektur sektor keuangan yang harmonis indonesia. dalam jangka menengah, ojk akan memperjelas arah kegiatan bidang perbankan, pasar modal dan iknb, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ahmad suryo, s.h, bukti p 7c fotokopi kutipan buku tabungan bank mandiri atas nama ahmad irwandi lubis, s.h: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang bank indonesia: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang bank sentral: bukti fotokopi kutipan buku dengan judul kudeta putih , reformasi dan pelembagaan kepentingan asing dalam ekonomi indonesia, penulis syamsul hadi, dkk: bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan: bukti p 12a fotokopi berita online kontan online industri asuransi menilai iuran ojk terlalu besar , rabu, oktober bukti p 12b fotokopi berita online infobanknews.com lurah ojk beban operasional bank , selasa, februari bukti p 12c fotokopi berita online tribunnews.com aei menolak besaran lurah untuk emiten , senin, desember bukti p 12d fotokopi online bisnis.com pungutan ojk memberatkan, industri keuangan menolak , jum'at, oktober bukti p 13a fotokopi berita online investor daily perbanas khawatir lurah ojk dibebankan nasabah , sabtu, februari bukti p 13b fotokopi berita online jurnal.com dirut bni: luaran ojk dibebankan pada nasabah , kamis, februari bukti p 14a fotokopi berita online bisnis.com ojk ketergantungan kepada apbn sampai kamis, november bukti p 14b fotokopi berita online inilah.com ojk bakal sedot apbn tahun , selasa, april bukti p 14c fotokopi berita online hukum online.com, dpr setuju pagu anggaran ojk tahun selasa, februari menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon dalam persidangan tanggal september dan tanggal oktober mengajukan (tiga) orang ahli, yakni dr. syamsul hadi, ma., ph. prof. dr. sri. edi season, dan dr. margarita kamis, s.h., m.h., yang menyampaikan keterangan lisan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god untuk meningkatkan daya saing agar dapat memanfaatkan pasar asean dalam rangka masyarakat ekonomi asean bidang perbankan pada tahun dan bidang pasar modal dan bidang perasuransian pada tahun untuk menjamin adanya kesetaraan dengan negara negara lain. sebagai contoh reformasi sistem pengawasan sektor keuangan jepang menjadi sistem yang terintegrasi, dilatarbelakangi oleh reaksi atas lemahnya sistem pengaturan dan pengawasan sebelumnya yang dilaksanakan oleh kementerian keuangan jepang. peristiwa bidang ekonomi jepang adalah deflasi gradual sejak akhir tahun yang mengakibatkan stagnasi pada tahun an dan berdampak pada bangkrutnya beberapa bank, antara lain hokkaido chakushoku bank yang mengalami kebangkrutan pada tahun selain itu, yamaguchi securities co., ltd salah satu dari perusahaan sekuritas terbesar jepang juga menutup bisnisnya pada tahun begitu pula dengan gagalnya the long term credit bank japan dan the nippon credit bank, ltd. untuk mengkonsolidasikan sistem pengawasan agar lebih efektif dan untuk menghadapi krisis perbankan, pada tahun jepang membentuk the financial supervisor agency fsa), yang mengambilalih pengawasan perbankan, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi. dan tentang penggunaan apbn dan pungutan ojk para pemohon mengajukan dalil pada angka hingga angka bahwa ketentuan ojk akan menimbulkan dampak: (i ri: dan (iikeuangan. kami berpandangan bahwa mekanisme pungutan sebagai sumber pembiayaan kegiatan ojk dengan menunjuk pada uraian pada butir iii tentang pungutan ojk, memiliki dasar hukum yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. penggunaan mekanisme pungutan kepada industri merupakan konsekuensi logis, mengingat fungsi yang akan diemban ojk pada gilirannya akan memberikan manfaat kepada industri jasa keuangan itu sendiri. secara filosofi, hal ini memberikan kaitan langsung antara biaya dan manfaat bagi para pelaku industri, yakni bahwa mereka yang membayar pungutan adalah pihak pihak yang menikmati manfaat pengawasan yang dilakukan otoritas, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan adanya stabilitas pasar, market conduct yang baik dan teratur, kompetisi yang sehat (level playing field), market confidence yang terjaga baik secara domestik maupun internasional dan manfaat positif lainnya. pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada majelis hakim konstitusi yang mulia bahwa dalam kaitan dengan penyusunan anggaran ojk, dewan komisioner ojk telah menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut: penyusunan anggaran ojk dilakukan sesuai dengan amanat ojk, khususnya dan ojk, anggaran ojk disusun dengan berbasis pada capaian indikator kinerja utama (key performance indicator kpi ojk wide) yang jelas dan terukur (performance based budgeting), anggaran ojk disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, anggaran ojk juga disusun dengan prinsip efisiensi, dimana pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien pada kegiatan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi ojk: prinsip keseimbangan juga menjadi pertimbangan utama anggaran ojk, mana penganggaran untuk setiap kegiatan ojk disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keterbatasan sumber pembiayaan dan urgensi serta kompleksitas pelaksanaan kegiatan. sehubungan dengan hal hal tersebut atas, dalil pemohon yang menyebutkan bahwa pungutan kepada industri akan mengurangi kemandirian atau menimbulkan potensi penyimpangan atas pungutan yang dilakukan oleh ojk tidaklah beralasan karena pungutan ini diatur dengan undang undang dengan mekanisme yang wajar dan akuntabel. selain itu, ojk juga memiliki organ internal melalui mekanisme dewan auditmasih terkait dengan anggaran, pada angka sampai dengan angka permohonan, pemohon mendalilkan antara lai, serta pungutan yang dilakukan ojk patut dipertanyakan akan ditempatkan sebagai apa dalam apbn, dan akan mengurangi kemandirian ojk. untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mendanai kegiatannya, ojk tentu membutuhkan anggaran yang cukup. salah satu tolok ukur independensi dari suatu lembaga pengawas jasa keuangan adalah tersedianya anggaran yang memadai, agar lembaga pengawas jasa keuangan dapat melaksanakan tugas tugasnya tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. selain itu, lembaga pengawas jasa keuangan juga mampu mempekerjakan pegawai pegawai yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jasa keuangan. sebagaimana dijelaskan dalam undang undang ojk,tersebut belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mandiri, khususnya pada masa awal pembentukan ojkmemperhatikan hal tersebut,selain itu dalam ojk ditegaskan bahwa dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggarannya, ojk terlebih dahulu meminta persetujuan dpr ri. anggaran ojk tersebutdengan demikian, anggaran ojk yang bersumber baik dari apbn maupun pungutan, peruntukannya telah secara jelas ditentukan oleh ojk. tidak seperti dalil pemohon yang menyataka. kekhawatiran pemohon mengenai potensi penyimpangan atas pungutan yang dilakukan oleh ojk sesungguhnya tidak beralasan. hal ini mengingat wujud akuntabilitas ojk, dalam ojk ditegaskan bahwapr rimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keuangan. dengan demikian, akuntabilitas penggunaan anggaran ojk selalu dapat dimonitor baik oleh badan pemeriksa keuangan maupun oleh dpr ri. dalam konteks pengawasan internal, ojk juga memiliki organ internal melalui mekanisme dewan auditojk juga memiliki komite etik yang diketuai wakil ketua dewan komisioner ojk. untuk menjaga profesionalitas pelaksanaan tugasnya, maka dalam dewan audit dan komite etik terdapat anggota dari eksternal ojk. bahwa pengaturan pungutan ojk dalam ojk,secara akuntabel dan mandiri. jika jumlah pungutan telahkonsepsi sumber pendanaan yang berasal dari kombinasi apbn dan pungutan pada hakikatnya merupakan konsep yang dapat saling melengkapi. pada kondisi perekonomian dan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang baik, sumber pendanaan dari pungutan diharapkan dapat menopang seluruh kebutuhan pendanaan ojk sehingga dana apbn mungkin tidak dibutuhkan. pada kondisi ini beban apbn yang semula untuk mendanai kegiatan ojk dapat dikurangi, bahkan apbn dapat mendapatkan penerimaan negara yang berasal dari kelebihan penerimaan ojk sesuai ojk. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam konteks pungutan, ojk telah memberikan panduan untuk menetapkan besaran pungutan, yaitu denganenaan pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan oleh ojk dengan besaran pungutan yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah, menurut pandangan kami sudah sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. berkenaan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tanggal februari tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan, saat ini berkembang beberapa persepsi yang dinamis terhadap pelaksanaan penguatan tersebut. saya yakin hal ini terjadi karena belum terkomunikasinya beberapa aspek penting dalam konsep pengenaan pungutan tersebut yang telah diatur lebih detil dalam peraturan ojk tentang tata cara pelaksanaan penguatan oleh otoritas jasa keuangan dan surat edaran peraturan otoritas jasa keuangan tentang mekanisme pembayaran pungutan otoritas jasa keuangan. pada kesempatan ini ojk perlu untuk menyampaikan kembali bahwa pada prinsipnya, besarnya pungutan yang ditetapkan tidak akan memberatkan kondisi keuangan industri, tetapi sebaliknya akan memberikan nilai tambah bagi industri sehingga dalam proses penetapannya kami telah mengakomodir aspirasi dari industri. oleh karena itu, kami memandang perlu untuk menyampaikan tiga prinsip utama dalam melaksanakan pungutan ini yaitu fleksibilitas dalam menetapkan tarif pungutan, penciptaan nilai tambah bagi industri (recycle value added creation) dan penggunaan yang bertanggung jawab dan transparan. prinsip yang pertama, fleksibilitas. pungutan yang akan dikenakan terhadap industri sektor jasa keuangan akan bersifat fleksibel sehingga diharapkan tidak membebani perusahaan jasa keuangan apalagi sampai mengganggu kesehatan individu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lembaga keuangan. bersifat fleksibel dalam hal ini dapat dapat dilihat dari: besarnya pungutan akan dikenakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industri. sebagai gambaran, cara mengukurnya antara lain dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan industri yang mencerminkan kemampuan industri untuk membayar pungutan. jika industri mengalami pertumbuhan yang stabil dan baik, maka akan berpengaruh pada menurunnya besaran pungutan yang harus dibayar industri kepada ojk, penyesuaian tarif akan kami sesuaikan dalam hal objek pungutan sedang mengalami kesulitan keuangan atau dalam rangka penyehatan, menyesuaikan dan menghentikan pengenaan pungutan pada tahun berjalan apabila penerimaan pungutan telah mencukupi rencana kerja anggaran ojk tahun berikutnya yang telah disetujui dpr ri. prinsip yang kedua, penciptaan nilai tambah. dalam prinsip ini ada proses yang disebut 'recycle' dari dana pungutan yang kami himpun. intinya dan perlindungan konsumen yang lebih baik, pasar keuangan yang lebih berkembang, sehingga diharapkan sistem keuangan secara keseluruhan menjadi lebih kokoh, stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. prinsip yang ketiga, penggunaan yang bertanggung jawab dan transparan. dalam penggunaan dana hasil pungutan untuk kegiatan operasional ojk, kami akan selalu berkoridor pada penerapan prinsip prinsip good governance. dalam memastikan dana hasil pungutan digunakan sebagaimana mestinya, mekanisme kontrol yang efektif akan ada dari dua sisi, pihak internal melalui peran audit internal dan pihak eksternal antara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lain melalui fungsi kontrol dari badan pemeriksa keuangan dan dpr ri. bahwa pengenaan pungutan ini adalah merupakan bentuk dukungan dari perilaku industri keuangan untuk secara bersama sama mendorong terciptanya industri keuangan yang sehat, stabil, efisien dan tumbuh sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. terkait dengan dalil para pemohon pada angka permohonan, yang pada pokoknya mempertanyakan dalam nomenklatur apbn penerimaan ojk ditempatkan sebagai apa, jika ditempatkan sebagai pnb maka dipertanyakan sejauh mana badan pemeriksa keuangan akan melakukan audit, menurut hemat kami merupakan pertanyaan yang sudah diantisipasi oleh ojk. bahwa pungutan yang dilakukan oleh ojk telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan. menurut pandangan ojk, sejalan pula dengan pandangan pemerintah dan dpr ri, pungutan ojk tidaklah bertentangan dengan ketentuan nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak undang undang tentang pnb). berdasarkan undang undang tentang pnb, yang dimaksud dengan pnb adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (vide angka selanjutnya, yang dimaksud dengan (vide angka kelompok pnb meliputi antara lain penerimaan lainnya yang diatur dalam undang undang tersendiri (vide huruf berdasarkan ketentuan tersebut atas, menurut hemat kami pungutan yang dikenakan ojk kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk kelompok pnb sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang pnb. undang undang tentang pnb merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengatur bahwa . dengan demikian, mengingat pungutan yang dikenakan ojk telah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan, maka hal tersebut membuktikan bahwa pungutan yang dikenakan ojk telah sesuai dengan ketentuan undang undang tentang pnb. sebagaimana asas pengenaan tarif atas jenis pnb yang mewajibkan untukdalam ojk yang selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor tahun pungutan yang dikenakan ojk harus memperhatikan(vide penjelasan ojk. dapat kami sampaikan pula kepada yang mulia majelis hakim konstitusi, bahwa didalam ojk telah diatur bahwa pungutan yang dikenakan ojk kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan, telah ditentukan sebagai penerimaan ojk ojk). ojk juga memberikan kewenangan kepada ojk untuk menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud secara akuntabel dan mandiri. menurut hemat kami, ketentuan dimaksud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god merupakan pengaturan khusus yang mengesampingkan ketentuan dan undang undang tentang pnb yang mengatur bahwa seluruh pnb wajib disetor langsung secepatnya kas negara, dan seluruh pnb dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (lex specialis derogat legi generalis. perlu kami sampaikan pula bahwa ojk juga telah mengatur bahwjalan dengan hal tersebut, dalam dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan telah pula ditentukan bahwa dalam hal pungutan yang diterima ojk pada tahun berjalan sebagaimanlanjutnya, ditentukan pula bahwa dalam melakukan penyetoran kas negara, ojk berkoordinasi dengan menteri keuangan. frasa .tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. sebagaimana termaktub dalam ketentuan ojk pemohon tidak menjelaskan dalam dalil dalilnya mengenai inkonstitusional guo terhadap uud namun pemohon dalam petit mencantumkan guo sebagai ketentuan yang inkonstitusional. sehubungan dengan hal tersebut permohonan pemohon mengenai guo tidak mempunyai dasar. vi. sanggahan terhadap provisi para pemohon terkait dengan provisi yang disampaikan oleh pemohon, dapat kami sampaikan bahwaatur bahwa undang undang yang diuji materi oleh mahkamah konstitusi tetap berlaku, sebelum ada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddr. syamsul hadi, ma., ph. keterangan ahli ini terutama didasarkan pada keberadaan ahli selaku salah seorang penulis buku berjudul kudeta putih: reformasi dan pelembagaan kepentingan asing dalam ekonomi indonesia, yang diterbitkan jakarta oleh penerbit indonesia berdikari tahun dalam bab iii buku tersebut berjudul pengaruh asing dalam liberalisasi serta regulasi sektor keuangan dan perbankan indonesia" kami menyampaikan terkait dengan tugas dan wewenang dari ojk sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun yang kami nilai sangat liberal karena undang undang itu cenderung mengarah pada pengurangan kontrol negara dalam sektor keuangan yang sangat vital peran dan fungsinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan bangsa. dengan adanya ojk ini, maka peran bank indonesia sebagai otoritas tunggal pengawas dan pengatur bank yang diemban sejak tahun beralih lembaga baru yang bernama otoritas jasa keuangan atau ojk, pengaruh asing dalam pembuatan ojk yang ahli pandang menyalahi prinsip prinsip pengaturan ekonomi dalam uud dapat ditelusuri dari ide pembentukan lembaga pengawasan sektor keuangan yang sebenarnya sudah mulai ada sejak krisis moneter melanda indonesia, saat imf berperan sangat sentral dalam ekonomi nasional dengan cara cara yang tidak mengindahkan prinsip prinsip pengaturan ekonomi yang diamanatkan uud : keinginan imf tersebut telah diakomodasi dalam dari nomor tahun dimana dijelasini dipertegas dengan adanya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god putusan yang menyatakan bahwa undang undang tersebut bertentangan dengan undang undang dasar (resumption constitutionalism) . oleh karena itu, mohon agar yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi dapat mempertimbangkan pemberlakuan ketentuan dimaksud. penutup vii. permohonan mengenai amar putusan sebagai penutup, kami mohon agar yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memutuskan permohonan uji materi terhadap ojk dimaksud dengan amar: menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing., ketentuan ojk angka serta frasa .tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. sebagaimana termaktub dalam ketentuan dan tidak bertentangan dengan uud menyatakan, ketentuan ojk angka dan serta frasa . tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan . sebagaimana termaktub dalam ketentuaindonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya, ago menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait otoritas jasa keuangan dalam persidangan tanggal desember yang mengemukakan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god eko budiwiyono saksi adalah ketua umum banda asosiasi bank pembangunan daerah) menyatakan bahwa kami mendukung keberadaan ojk, bahwa agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga dapat terwujud diperlukan suatu lembaga atau otoritas yang mengatur dan mengawasi secara independen: independensi yang dimiliki oleh otoritas (dalam hal ini ojk) adalah prasyarat yang diperlukan agar ojk dapat mewujudkan visi misi dan menjalankan program program kerjanya dengan baik. kekhawatiran yang timbul sebagaimana disampaikan para pemohon bahwa dengan independensi ojk akan menjadikan pengambilan keputusan, kebijakan dan akuntabilitas organisasi menjadi sulit terkontrol kami nilai sebagai kekhawatiran yang tidak perlu. hal ini menurut kami telah diantisipasi dengan baik antara lain melalui pengaturan komposisi dewan komisioner ojk yang dalamnya tetap menempatkan perwakilan pemerintah kementerian keuangan) dan perwakilan bank indonesia secara ex officio disamping telah adanya mekanisme seleksi atau recruitment dewan komisioner ojk secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan partisipasi public: terkait dengan fungsi pengaturan dan pengawasan ojk seperti tertuang dalam ojk dapat kami sampaikan, bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya, saat ini memiliki peran yang lebih kompleks sebagaimana dibutuhkan atau dipersyaratkan oleh nasabah sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan yang makin sophisticated. keberadaan produk yang benar benar single market industry sich mulai kurang memiliki daya tarik yang pada akhirnya mendorong (dua) atau lebih lembaga keuangan untuk bersimbiosis membuat dan atau memasarkan produk bersama. selain itu juga adanya kecenderungan terjadinya konglomerasi lembaga atau institusi keuangan seperti misalnya sebuah bank besar memiliki anak usaha yang bergerak di. bisnis asuransi, multifinance, sekuritas dan lain lain. perkembangan sektor keuangan seperti ini tentu perlu diantisipasi melalui perbaikan sistem pengaturan dan pengawasan. oleh karena itu, diperlukanyang terintegrasi dalam satu atap sehingga kemungkinan terjadinya silo silo pengawasan dari berbagai otoritas dapat dihindari: adalah joseph stiglitz dalam the role the state financial markets , menyampaikan bahwa regulasi dan pengawasan sektor keuangan yang kuat sangatlah krusial melihat perkembangan sektor tersebut. sektor keuangan merupakan pusat dari sistem dalam sebuah perekonomian: kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian stiglitz, sebagai regulator, keberadaan ojk sangat membantu pelaku industri, khususnya bank pembangunan daerah. bpd), karena aturan aturan yang dikeluarkan cukup market friendly. sebelum erelease aturan, ojk menyampaikan consultation paper untuk meminta pendapat atau masukan dari para pelaku industri. dengan lembaga pengawas sektor keuangan bermodel integrated (yang juga diterapkan negara jepang, kanada, @atar, britania raya dan jerman) diharapkan terjadi harmonisasi regulasi lintas industri jasa keuangan: sebagai pengawas, ojk tidak hanya semata memposisikan diri sebagai pengawas bidang compliance, risk management, akuntabilitas laporan tetapi juga sekaligus sebagai audit partner. ojk tidak hanya melakukan pengawasan yang bersifat mikroprudensial untuk safety dan sounders industry tetapi juga melakukan pengawasan atas conduct business terkait dengan perlindungan konsumen, pemantauan transaksi antarlembaga, praktik pencucian uang, fair dealing dan lain lain: bagi saksi, pelaku industri, khususnya bpd, ojk telah memberikan guidance yang baik serta saran perbaikan yang penting bagi peningkatan kualitas sdm, operasional dan daya saing. ojk juga memiliki desk atau task force yang secara khusus diperuntukkan bagi pengembangan bpd seluruh indonesia, melalui sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi seperti ojk ini, kami yakini dapat mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya dihadapi oleh pengawas maupun pelaku industri antara lain: keterbatasan cakupan pemeriksaan atau pengawasan akibat undang undang. tindak pidana yang melibatkan instrumen keuangan dengan berbagai otoritas pengawas relatif lebih sulit untuk ditelusuri. sinkronisasi regulasi (ketentuan) dan pemahaman ketentuan otoritas lain yang belum optimal. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pelaku industri, khususnya bank sebagai objek pengawasan merasa tidak efisien karena harus diperiksa berkali kali oleh otoritas yang berbeda. perlindungan terhadap nasabah bank yang berinvestasi pada instrumen pasar modal yang dijual melalui perbankan relatif lemah karena ketidakjelasan otoritas yang mengawasi instrumen investasi nasabah. tingginya biaya koordinasi dan sulitnya melakukan data sharing dan data interacting yang dimiliki antar otoritas dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan dan penanganan krisis yang bersifat systemic dan lintas industri. terkait dengan penggunaan apbn dan pungutan ojk seperti tertuang dalam dan ojk dapat kami sampaikan bahwa pemerintah dan dpr telah mengambil jalan yang bijak dengan melakukan kombinasi dan pertahanan kebutuhan pembiayaan ojk yang berasal dari apbn dan pungutan dari pelaku industri, rofikoh rahim dkk dalam studi alternatif struktur ojk yang optimum menyampaikan fakta bahwa lembaga pengawas sebagian besar dibiayai oleh industri yang diawasi. consulting group atau pacu melaporkan bahwa sebagian besar lembaga pengawas sektor keuangan negara yang tergabung dalam g20 dibiayai oleh industri keuangannya. para australia), amf perancis), bisa turki), fin jerman), afrika selatan), fsc korea selatan) dibiayai oleh industri keuangan. proporsi pembiayaan lembaga pengawas yang diambil dari sampel adalah: industri pemerintah campuran dan tidak disebutkan teori yang dapat menjelaskan pemberlakuan pungutan atau iuran oleh ojk adalah theory clubs economic theory clubs", buchanan, the goal the theory was address the question determining the "size the most desirable cost and consumption sharing arrangement": industri sektor jasa keuangan selain bersifat vital bagi perekonomian juga memiliki contagion risk dengan potensi domino effect yang tinggi. kegagalan satu institusi akan merembet kepada institusi institusi lain secara cepat. sewajarnya jika pelaku industri secara bersama sama menanggung biaya untuk mendukung kegiatan operasional dari otoritas yang menjadi pengawas, wasit, perumus aturan yang berkepentingan menjaga dan memastikan semua pelaku industri menjalankan business conduct dengan baik, sekaligus bersama sama memelihara safety and sounders industri sehingga going concern. industri dapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berkesinambungan: ojk selama ini sudah melaksanakan berbagai program literasi keuangan (financial literacy) dan inklusi keuangan (financial inclusion) yang kami nilai sebagai salah satu bentuk kewajiban ojk dalam rangka memberikan imbal balik kepada pelaku industri atas iuran yang telah dipungut. program program kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah membantu pelaku industri dalam rangka penetrasi pasar, edukasi nasabah dan optimalisasi penjualan. samping itu masyarakat juga memperoleh manfaat langsung dengan adanya komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. hak hak masyarakat konsumen sektor jasa keuangan dapat lebih terlindungi dan sengketa dengan penyedia jasa keuangan dapat memfasilitasi dengan lebih baik, cornelius simanjuntak saksi adalah ketua asosiasi perasuransian asean (asean insurance council) yang telah bekerja industri perasuransian selama tahun dan sebagai ketua asosiasi. asuransi umum indonesia akui), ketua dewan asuransi indonesia dai) dan ketua asosiasi perasuransian negara negara anggota asean atau asean insurance council aic) pada masa pembahasan ruu ojk dan pendirian ojk, saya memberikan keterangan sebagai saksi persidangan mahkamah konstitusi yang terhormat dan mulia ini sebagai berikut: pada saat pembahasan rancangan undang undang ruu) tentang otoritas jasa keuangan ojk), sekarang undang undang nomor tahun tentang ojk, saya mewakili industri perasuransian indonesia yang selalu ikut serta secara aktif dalam diskusi dan sosialisasi ruu ojk yang telah disahkan dan diundangkan sebagai ojk nomor tahun karena itu saya mengetahui bahwa proses lahirnya uu ojk telah melalui suatu proses yang panjang, karena telah dilakukan berbagai studi perbandingan berbagai negara yang sistim pengawasan industri jasa keuangannya dilakukan melalui badan yang serupa atau sejenis ojk, naskah akademik yang mendalam telah dilakukan, workshop dan diskusi kelompok kerja yang melibatkan ahli ahli dibidang jasa keuangan, praktisi, akademisi dari universitas ternama, pejabat dan staf ahli dari pihak pemerintah dan dari pihak dpr ri: semua pihak mengirimkan putra putri bangsa indonesia yang terbaik untuk memikirkan, mengkaji secara mendalam dan selanjutnya mempersiapkan suatu konsep dan sistem baru untuk pengawasan industri jasa keuangan indonesia yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diharapkan akan memperbaiki kekurangan, kelemahan, kebobrokan yang ada dan terjadi masa lalu, karena bentuk dan sistim pengawasan jasa keuangan indonesia secara umum dan khususnya jasa keuangan perbankan yang telah menyengsarakan perekonomian indonesia, rakyat indonesia, karena sector perbankan harus diselamatkan oleh pemerintah melalui bantuan likuiditas yang luar biasa besarnya yang nyaris membangkitkan perekonomian indonesia, kesimpulan dan hasil dari semua penelitian dan usaha itu adalah terdapat urgensi untuk bangsa indonesia untuk segera dan secepatnya melakukan perubahan mendasar dalam sistem pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan indonesia, diperlukan suatu bentuk badan pengawas dan pengaturan yang baru, yang terintegrasi untuk semua jasa keuangan indonesia yaitu perbankan, pasar modal, pembiayaan, asuransi dan lain lain jasa keuangan lainnya, juga disimpulkan bahwa badan pengawas dan pengaturan yang baru tersebut sudah harus teruji negara negara yang pengawasan industri jasa keuangannya telah membuat industri jasa keuangan negara tersebut semakin, kuat, semakin maju dan terhindar dari atau dapat menekan sekecil mungkin berbagai permainan kotor dari pelaku industri jasa keuangan seperti usaha usaha jasa keuangan yang berada dalam suatu kelompok usaha konglomerasi. negara negara tersebut juga ada asia seperti jepang dan korea selatan, oleh karena itu disimpulkan bahwa perlu segera didirikan sebuah lembaga pengawas dan pengaturan jasa keuangan indonesia atau yang dinamakan ojk sebagai badan pengawas industri jasa keuangan indonesia yang sifatnya terintegrasi dan independent. dan agar ojk kuat, maka harus didirikan dengan sebuah undang undang yang mengaturnya, karena itulah dibuat dan diundangkan nomor tahun sebagai badan pengawas dan pengaturan jasa keuangan yang baru, ojk memerlukan banyak persiapan, karena itu ojk baru saja mulai menjalankan fungsi, tugas dan peranannya sebagai pengawas industri jasa keuangan indonesia. untuk tugas yang sangat besar, sangat penting, dan mulia tersebut tentu tidak dapat dinilai kinerjanya terlalu dini, karena ojk baru saja mulai menjalankan tugasnya. seharusnya diberikan waktu yang cukup untuk ojk untuk menujukkan performa kinerjanya, juga saya heran kalau ada warga negara indonesia yang telah mengajukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god permohonan pengujian terhadap beberapa dari ojk nomor tahun dengan dalil bahwa tersebut bertentangan dengan uud atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, saya lebih heran lagi jika warga negara tersebut adalah seorang peneliti justice for global justice, karena sebagai peneliti seharusnya mereka juga mengetahui rencana pendirian ojk dan pembahasan ruu ojk. seharusnya mereka memberikan masukan secara aktif pada saat pemerintah dpr membahas ruu okk tersebut, selanjutnya saya berpendapat bahwa hanya warga negara indonesia yang ingatannya cepat lupa akan bencana atau malapetaka krisis perbankan dan keuangan masa lampau yang telah nyaris membangkitkan perekonomian bangsa indonesia, dan telah menimbulkan kesengsaraan bagi jutaan warga negara indonesia yang menjadi kehilangan pekerjaannya karena banyak perusahaan bangkrut, gulung tikar dan terpaksa berhenti usahanya karena akibat krisis ekonomi yang sangat buruk. atau mungkin mereka mempunyai agenda tersendiri, tidak menghendaki adanya suatu badan dan sistim pengawasan industri jasa keuangan indonesia yang lebih baik dan lebih kuat: pentingnya peranan ojk dalam pengaturan (regulasi) dan pengawasan sektor jasa keuangan indonesia sesuai thn peranan ojk sebagai badan pengawas dan pengaturan sector jasa keuangan indonesia adalah sangat penting karena: indonesia memerlukan badan pengawas dan pengaturan industri jasa keuangan ojk untuk pengawasan yang lebih baik, kuat dan dapat mendeteksi secara dini gejala krisis jasa keuangan indonesia, terutama untuk pengawasan konglomerasi jasa keuangan indonesia yang tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak ada badan dan sistim pengawasan yang terintegrasi. indonesia akan segera memasuki pasar masyarakat ekonomi asean pada tahun karena itu pengawasan oleh ojk adalah suatu keharusan dan urgensi, jika indonesia ingin menjadi tuan perekonomian jasa keuangan negeri sendiri. khusus untuk industri perasuransian indonesia, ojk sangat diperlukan karena dengan ojk, pengawasan industri perasuransian indonesia akan menjadi sejajar dengan badan pengawas industri perasuransian negara negara lain, sehingga industri perasuransian indonesia tidak akan tertinggal jauh, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god membatalkan ojk nomor tahun dan atau membubarkan ojk adalah suatu kekeliruan dan kemunduran bagi usaha pembangunan industri jasa keuangan indonesia termasuk industri jasa perasuransian yang lebih baik dan sehat. karena berbagai negara yang industri jasa keuangannya sudah lebih besar dan lebih maju, telah meninggalkan sistem pengawasan yang terkoyak kotak, dan mereka telah mempunyai sistem dan lembaga pengawas dan pengatur industri jasa keuangan yang terintegrasi yaitu fsa finansial services authority) atau ojk, dimana sistem pengawasan dan pengaturan tersebut telah membuat industri jasa keuangan mereka menjadi semakin baik dan kuat, seperti jepang, korea, australia: membubarkan ojk juga menurunkan minat investor pihak asing untuk berinvestasi bidang industri jasa keuangan keuangan perasuransian indonesia, dalam hal ini akan menurunkan pemeringkatan investasi indonesia yang dapat menimbulkan efek domino dan keadaan geos: sistem pungutan atau iuran untuk membiayai ojk adalah sudah bagus, tepat dan konstitusional dalam rangka membiayai ojk dibidang pengaturan (pengaturan) dan pengawasan sektor jasa keuangan indonesia sistem pembiayaan untuk suatu badan pengawas dan pengaturan ojk atau yang dikenal internasional sebagai fsa financial services authority agency) ada dua macam, yaitu: sistem yang pertama: pembiayaannya dibebankan kepada state atau national budget yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) seperti yang dianut oleh negara jepang. sistem yang kedua: pembiayaannya dibebankan kepada perusahaan perusahaan jasa keuangan yang diawasi oleh ojk atau fsa seperti yang dianut oleh negara australia, sistem yang dianut ojk indonesia adalah kombinasi dari kedua sistem tersebut diatas karena ojk nomor tahunpihak yang melakukan kegiatan sector jasa keuangan adalah perusahaan perusahaan jasa keuangan indonesia. sistem yang diatur dalam ojk nomor tahun ini adalah sudah bagus, tepat dan konstitusional karena: telah dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam atas sistem pembiayaan ojk dengan melihat bagaimana negara negara lain, dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masalah pembiayaan ini adalah hal yang juga sangat mendapatkan perhatian dan memakan waktu pada saat pembahasan dan sosialisasi ruu ojk, hingga dipilih sistem yang terbaik untuk ojk indonesia, mempunyai sifat yang fleksibel atau luwes, dimana dijelaskan dalam penjelasan tersebut bahwa jika dana yang dihimpun dari industri atau sector jasa keuangan belum atau tidak mencukupi untuk membiayai ojk, maka dalam tahap awal pembentukan ojk pembiayaan ojk dilakukan melalui apbn, bahwa penetapan besarnya iuran ojk ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan perusahaan jasa keuangan indonesia, hal ini berarti besaran iuran atau pungutan untuk membiayai ojk haruslah sedemikian rupa agar tidak sampai memberatkan perusahaan jasa keuangan yang diawasi, pungutan untuk membiayai ojk adalah konstitusional karena pungutan tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam ojk nomor tahun sebagaimana diatur dalam terkait independensi ojk yang dikaitkan dengan system pungutan atau pembiayaan dari suatu lembaga seperti ojk, tidak dapat dan tidak tepat jika semata mata dilihat dan diukur dari system pembiayaan atau pihak mana yang membiayainya. seperti kpk komisi pemberantasan korupsi) yang dibiayai oleh negara, apakah kpk menjadi tidak independen? ternyata kpk hingga saat ini menurut saksi adalah satu lembaga negara yang tetap independen meskipun dibiayai oleh negara dari apbn karena kpk juga melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pejabat negara, kpk menangkap beberapa menteri, anggota dpr, dan pejabat pemerintahan, karena itu ojk juga tidak tepat jika ojk dikatakan menjadi tidak independen karena dibiayai oleh industri jasa keuangan yang dialaminya: manfaat yang telah dirasakan setelah ojk mengawasi industri perasuransian indonesia ojk telah memikirkan dan mengkaji melindungi secara lebih proporsional kepemilikan investor nasional atau dalam negeri untuk perusahaan perusahaan perasuransian, agar perusahaan perusahaan nasional mempunyai kesempatan yang sama untuk lebih maju dan kuat negerinya sendiri, karena adalah suatu fakta bahwa pengusaha indonesia yang ingin berusaha negara negara lain merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ternyata tidak mudah karena adanya pengaturan seperti ketentuan permodalan yang kurang mendukung dan sangat memberatkan bagi investor indonesia: ojk meskipun belum lama menjalankan tugasnya, dalam berbagai peraturan ojk yang telah dikeluarkan telah memberikan perlindungan yang jauh lebih baik bagi konsumen asuransi dari pada sebelumnya. satu diantaranya adalah ojk mewajibkan perusahaan perusahaan asuransi sejenis untuk mempunyai sebuah badan penyelesaian sengketa atau badan mediasi yang dapat membantu masyarakat konsumen jika ada sengketa atas produk jasa keuangan: dalam proses pembuatan peraturan ojk, ojk menerapkan rule making rule dimana kalau ada peraturan ojk yang mau dibuat, maka terlebih dahulu dikonsultasikan dengan industri jasa keuangan terkait dan juga meminta masukan masukan, sehingga peraturan ojk yang akan diberlakukan akan lebih baik untuk kemajuan industri jasa keuangan: ojk telah melakukan pengawasan yang jauh lebih baik dalam pengaturan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau gcg, ojk telah melakukan pengaturan dan pengawasan agar persaingan usaha sector asuransi umum selalu menekankan dan mendahulukan kepentingan konsumen asuransi, dan persaingan harga yang berbahaya bagi semua pihak, khususnya konsumen dapat dihindari, ojk mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar daripada badan pengawas perasuransian sebelum ojk, untuk mewujudkan suatu masyarakat indonesia yang sadar akan pentingnya asuransi kehadiran ojk sangat diperlukan. dan pada saat ini ojk bersama industri asuransi nasional sedang melakukan kegiatan untuk lebih memperkenalkan asuransi kepada masyarakat berpenghasilan kecil dengan meluncurkan asuransi mikro yang sangat terjangkau oleh kalangan masyarakat berpenghasilan kecil sehingga mereka juga dapat mempunyai perlindungan terhadap berbagai risiko, ojk telah melakukan langkah langkah nyata untuk mengupayakan peningkatan kapasitas daya tampung asuransi dan reasuransi nasional, sehingga akan semakin besar dana premi asuransi nasional yang dapat ditahan dalam negeri, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god komitmen indonesia dalam letter intent lol) tertanggal desember dimana pemerintah akan membuat timetable yang jelas bagi pembentukan ojk, terkait dengan hal itu, perwakilan imf indonesia, david mellor, meminta dpr untuk membantu pemerintah dalam upaya menyelesaikan pembahasan ruu ojk sesuai lol yang disepakati maret syamsul hadi, alauddin daeng, dkk, reformasi dan pelembagaan kepentingan asing indonesia, jakarta: indonesia berdikari, hal. tindak lanjut dari komitmen ini, pada tanggal november telah disahkan dan diundangkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojlain yang mendorong kemunculan undang undang tentang ojk adalah asian development bank adb), yang mendukung rencana pemerintah untuk membentuk lembaga ojk dalam bentuk memberi pinjaman dan menggalang dana dari negara negara donor. namun, syaratnya, pemerintah harus mengajukan rancangan undang undang ruu) kepada dpr. sebagaimana yang diungkapkan oleh head principal financial sector specialist adb, michael ryan, bahwa adb menyiapkan dana dalam program pinjamannya (loan) kepada pemerintah mengenai rencana pembentukan ojk. sebagai dukungannya kepada rencana pembentukan ojk, adb bekerjasama dengan negara negara donor lainnya akan memastikan perencanaan dan jadwal pembentukan ojk agar terus berjalan sesuai dengan rencana. menurut michael ryan, fungsi ojk ini sangat penting guna memperbaiki sistem regulasi dan supervisi perbankan (ruu ojk harus segera diajukan dpr" dalam suara karya juni dikatakan bahwa tujuan keseluruhan dari bantuan teknis yang diberikan adb adalah untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat kerangka peraturan dan pengawasan dengan mendukung pembentukan ojk untuk memberikan pengawasan yang efektif dan efisien sektor keuangan. output yang diharapkan dari bantuan teknis ta) adb adalah untuk mendukung transisi dari model multiagency mejadi model single agency untuk regulasi keuangan dan pengawasan. dalamnya termasuk penyusunan dan dukungan untuk pelaksanaan peraturan ojk, anggaran operasional awal, struktur biaya, organisasi, teknologi informasi, sumber daya manusia dan rencana pelatihan staf. technical assistance itu juga dirancang untuk memberikan dukungan teknis dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god melalui ojk transaksi asuransi yang melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan seperti perbankan, pembiayaan leasing dapat dihindari praktek bisnis yang merugikan konsumen yang dikaitkan dengan pembayaran premi asuransi, kesimpulan dari keterangan saksi adalah bahwa industri sektor jasa keuangan indonesia sangat memerlukan kehadiran ojk dan nomor tahun tentang ojk: robinson simbolon otoritas jasa keuangan menjawab tantangan perkembangan industri jasa keuangan dibentuknya otoritas jasa keuangan ojk) tidak dapat dilepaskan dari pesatnya perkembangan dan dinamika yang terjadi industri sektor jasa keuangan secara global. indonesia sebagai negara yang memiliki sistem perekonomian terbuka tidak dapat mengelak dan bahkan dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap arus perkembangan industri sektor jasa keuangan dunia, industri sektor jasa keuangan yang meliputi industri perbankan, industri pasar modal dan industri keuangan non bank tidak lagi merupakan industri yang dapat dipisahkan satu dengan lainnya. berkembangnya berbagai produk saja keuangan, semakin canggihnya teknologi sistem informasi serta terjadinya konglomerasi kepemilikan perusahaan perusahaan jasa keuangan merupakan faktor faktor utama yang mendorong saling terintegrasinya industri sektor jasa keuangan indonesia: produk reksadana misalnya, yang notabene merupakan produk pasar moda! saat ini sudah dipasarkan melalui jaringan perbankan, tidak semata mata dipasarkan oleh agen penjual reksadana. dari sisi investor, reksadana kini tidak hanya ditujukan untuk investor ritel atau individu tetapi juga mulai dijadikan instrument investasi bagi perusahaan perusahaan jasa keuangan seperti asuransi maupun dana pensiun yang telah memasukkan produk produk reksadana sebagai portofolio investasi mereka, keterkaitan antara sub sektor industri jasa keuangan seperti digambarkan atas pada masa mendatang bukannya semakin berkurang, melainkan semakin kompleks. bakal terjadinya fenomena seperti itu perlu disadari sejak dini dan diantisipasi. sebab, jika tidak diantisipasi maka kompleksitas perkembangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god industri sektor jasa keuangan pada masa mendatang sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama terhadap perlindungan konsumen serta terganggunya stabilitas sistem keuangan. kompleksitas perkembangan dan permasalahan sektor jasa keuangan tersebut, membutuhkan adanya lembaga otoritas yang terintegrasi dan memiliki kewenangan kuat dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan. samping itu, hal yang perlu mendapat perhatian sangat serius adalah masalah koordinasi antar sektor jasa keuangan. jika otoritas bidang jasa keuangan dilakukan oleh institusi yang berbeda, koordinasi akan sulit dilakukan, mengingat tingginya egoisme sektoral. disinilah pentingnya kehadiran ojk sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan iknb: oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pembentukan ojk sebagai regulator industri sektor jasa keuangan sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab berbagai tantangan perkembangan industri jasa keuangan modern yang pada akhirnya juga akan mensejahterakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yangtelah diamanatkan dalam uud pertumbuhan industri pasar modal era ojk dengan beroperasinya ojk pada pertengahan tahun sebagai lembaga yang mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan seluruh industri jasa keuangan, khusus industri sektor pasar modal seperti memperoleh semangat baru dalam melakukan berbagai inovasi dalam menumbuhkan industri pasar modal, memasuki tahun bei menerapkan kebijakan baru yakni dimulainya perdagangan menit lebih awal dan diterapkannya pre closing dan post trading akhir hari perdagangan. pasar modal menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang positif. data sampai akhir oktober lalu memperlihatkan indeks harga saham gabungan hsg) sebagai indikator utama perdagangan saham bei telah melewati batas psikologis persisnya diyakini hsg bisa naik lebih tinggi lagi pada akhir sisi lain, nilai kapitalisasi pasar saham hingga akhir oktober mencapai triliun. itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan posisi akhir yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masih angka triliun. sedangkan nilai rata rata perdagangan saat ini mencapai triliun per hari. pada nilai rata rata perdagangan harian bahkan pernah mencapai triliun. indikator indikator tersebut atas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat investor pasar modal indonesia semakin meningkat dan hal ini bukan tidak mungkin merupakan respon dari mulai beroperasinya ojk: salah satu tonggak penting lainnya tahun adalah ketika ojk menerbitkan izin usaha penyelenggara program perlindungan investor efek indonesia p3iei) sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal pasar modal indonesia. dengan berdiri dan beroperasinya p3iei, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi pasar modal indonesia, pada bidang pengelolaan investasi, juga menunjukkan pertumbuhan yang berarti. data sampai akhir oktober mencatat nilai aktiva bersih nab) reksadana mencapai triliun. padahal akhir nab reksadana masih tercatat triliun. pertumbuhan nav ini menunjukkan terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap reksadana sebagai instrument investasi. dilihat dari jumlah unit penyertaan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. jika pada akhir jumlah unit penyertaan mencapai miliar, maka pada akhir oktober lalu sudah mencapai miliar, seluruh indikator pertumbuhan industri pasar modal tersebut atas semakin menguatkan keyakinan kami bahwa kehadiran ojk sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri jasa keuangan.terutama sektor, baik pasar modal, perbankan maupun iknb. pungutan oleh ojkdonesia memang merupakan hal baru. namun demikiamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god,: pungutan oleh otoritas pasar modal bukanlah hal baru bagi kami industri pasar modal. sejak tahun bei, kustodian sentral efek indonesia sei) dan kliring penjaminan efek indonesia kei) telah melakukan pembayaran pungutan berdasarkan peraturan bapepam yang besarnya dari pendapatan usaha ketiga perusahaan tersebut, berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, kami berpendapat bahwa pungutan yang dilakukan oleh ojk adalah sesuatu yang normal bidang industri jasa keuangan seluruh dunia. pungutan yang dilakukan ojk terhadap pelaku merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god industri jasa keuangan bukanlah untuk kepentingan orang per orang atau pihak pihak tertentu. pungutan itu dilakukan demi terselenggaranya kegiatan ojk secara efektif sehingga pola dan mekanisme pengawasan dapat dilakukan sebaik baiknya untuk menciptakan sistem industri keuangan yang kuat, stabil dan berkesinambungan. terciptanya sistem industri jasa keuangan yang kuat akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan cita cita bangsa indonesia. oleh karena itu, tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa sebuah lembaga tidak akan independen dalam melakukan tugasnya jika lembaga tersebut memungut fee terhadap pihak yang diawasi. contoh nyata yang dapat disampaikan disini, misalnya tentang komisi pemberantasan korupsi kpk). sebagaimana diketahui, seluruh kegiatan kpk dibiayai oleh negara melalui apbn. namun hal itu tidaklah berarti kpk menjadi tidak independen terhadap pejabat pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan 'uraian atas, saksi menyimpulkan bahwa walaupun ojk melakukan pungutan terhadap industri tetapi ojk tetap sebagai otoritas yang independen, legal dan akuntabel. eksistensi ojk perlu mendapat dukungan kuat sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan misi yang diembannya, pranoto latar belakang otoritas jasa keuangan dibentukrsebut lahir sebagai bagian dari restrukturisasi sistem perbankan yang porak poranda akibat krisis tahun: tujuan ideal terbentuknya ojk adalah agar kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. untuk mencapai tujuan dimaksud, otoritas jasa keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness), pentingnya keberadaan ojk dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan kompleksitas sektor dan sub sektor keuangan adalah kompleksitas yang terjalin bagaikan sarang laba laba. rumit, tersebar secara tak terduga dan rentan terhadap gejolak. satu saja jalinan itu rusak, maka akan memberikan dampak buruk yang berantai terhadap seluruh sistim: pengalaman masa lalu, terutama krisis pada tahun telah mengajarkan betapa pentingnya kehadiran otoritas pengawas yang mampu memantau dan mengawasi kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. terlebih, jalinan sarang laba laba tadi telah semakin berkembang dengan intensitas yang tinggi dipacu oleh proses globalisasi maupun kemajuan teknologi informasi yang keseluruhannya menimbulkan situasi yang saling pengaruh mempengaruhi antara satu dan lainnya. belum lagi jika diperhatikan adanya keterkaitan yang terjalin karena hubungan kepemilikan dan atau pengendalian yang, ambil saja contoh keberadaan konglomerasi keuangan indonesia lengkap dengan aktivitas lintas sub sektor yang terbentuk diantara lembaga jasa keuangan yang perannya semakin hari semakin signifikan. saat ini terdapat (tiga puluh dua) konglomerasi keuangan indonesia yang dapat memberikan dampak negatif jika tidak dikelola secara terintegrasi, dampak negatif itu antara lain adalah meningkatnya risiko yang mungkin timbul yaitulebih jelasnya, kegagalan salah satu anak perusahaan dapat menarik jatuh kondisi perusahaan induknya. induk konglomerasi keuangan ini didominasi oleh (enam belas) bank besar yang merupakan domestic systematically important banks dsb) dengan total aset sebesar triliun atau dari keseluruhan aset industri perbankan. kejatuhan salah satu induk konglomerasi keuangan ini akan memicu krisis sektor keuangan yang berpotensi sistemik, yang membuat runtuhnya sistem keuangan nasional kita. sungguh, contagion effect adalah mimpi buruk bagi setiap bankir: sementara dampak positif adalah meningkatnya daya saing lembaga jasa keuangan indonesia dengan berbagai bentuknya. dalam skala ekonomi tertentu, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god setiap daya saing akan senantiasa menghasilkan implikasi rasional berupa terbentuknya efisiensi yang dapat memberikan pengaruh yang luar biasa besarnya segi pengembangan infrastruktur, delivery channel, promosi maupun penguatan branding. maka, proses pelayanan nasabah dapat bekerja dengan mekanisme cross selling memanfaatkan terbentuknya saluran distribusi yang pada gilirannya akan memperkokoh kenaikan fee based income, itulah sebabnya, pengawasan yang terintegrasi baik individual institusi keuangan maupun sistem keuangan dengan berpedoman kepada filosofi risk based dan forward looking yang proaktif, adalah kunci yang fundamental dalam menghadapi masa depan yang sudah pasti akan jauh lebih kompleks dibanding sarang laba laba yang sudah diuraikan terdahulu, ojk adalah lembaga consitutionally importance sektor jasa keuangan adalah komponen penting dalam sistem perekonomian nasional terutama sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan tujuan dibentuknya negara indonesia sesuai amanat uud oleh karena fungsi dan kelahiran ojk dimaksudkan sebagai "guardian anger bagi sektor jasa keuangan, maka ojk dapat dikelompokan sebagai lembaga yang memiliki sifat constitutional importance, untuk mencapai tujuan ojk, diperlukan. artinya, pembiayaan kegiatan ojk bersumber dari pungutan pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. persoalan yang paling hakiki sini adalah pertanyaan dengan cara apakah pungutan itu dilakukan? jawabannya terletak kepada adanya beban pembiayaan secara adil dan manfaat dari efektif'inya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. bagi industri perbankan, yang paling penting adalah pengelolaan pungutan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta penggunaannya dikonsultasikan dengan para pelaku industri agar menghasilkan kemanfaatan yang optimal, pada dasarnya, praktik pungutan atau iuran dalam sistem hukum sektor jasa keuangan indonesia bukan hal baru oleh karenasar modal telah menetapkan hal yang serupa sejak beberapa dekade yang lalu. kesimpulan sebagai lembaga yang penting secara konstitusi, keberadaan ojk hams dipertahankan. kebijakan yang melemahkan eksistensi ojk dapat berakibat fatal bagi sektor keuangan dan pada gilirannya membahayakan perekonomian nasional. lemahnya pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dan produk produk lintas sektor jasa keuangan akan mengakibatkan perlindungan terhadap konsumen menjadi terbengkalai. tambahan pula, masa transisi yang sedang dijalani ojk dapat berjalan dengan mulus karena tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap ojk dan sektor jasa keuangan: sulit bagi saya untuk menakar arah mana keputusan akan diambil, tetapi ada satu hal yang selalu menjadi pedoman bagi hati saya. yaitu kita bukanlah pewaris bangsa, kita semua sedang meminjam bangsa ini dari anak cucu kita dan sebagai peminjam kita wajib mengembalikan bangsa ini dalam keadaan yang lebih baik: i2.8j menimbang bahwa mahkamah dalam persidangan tanggal desember telah mendengar keterangan dari bank indonesia dan persatuan bank nasional perbanas) yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: bank indonesia bank indonesia sebagai bank sentral berkedudukan sebagai lembaga negara bank indonesia adalah bank sentral yang pembentukannya diamanatkan konsempat uud amanat pembentukan bank indonesia sebagai bank sentral dinyatakan secara tegas dalam uud yaitutujuan pembentukan lembaga lembaga negara dalam konstitusi, termasuk pembentukan bank sentral, adalah untuk mendukung tercapainya tujuan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. pencantuman dalam uud menunjukkan bahwa bank sentral merupakan organ penyelenggara negara yang utama dan keberadaannya sangat diperlukan dalam sistem ketatanegaraan indonesia. bank sentral yang diamanatkan dalam uud adalah bank indonesia sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tentang bank indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan nomor tahun yang menyatakan bahwa bank indonesia adalah bank sentral republik indonesia. tujuan, tugas, dan wewenang sesuai undang undang bank indonesia, bank indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan bagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut ditopang oleh (tiga) pilar kewenangan, yaitu kewenangan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. untuk mencapai tujuan tersebut, memiliki tugas dan wewenangcc. mengatur dan mengawasi bank, mengeluarkan alat pembayaran yang sah, dan menjalankan fungsi sebagai penyedia likuiditas jangka pendek (leader the last resort). bidang moneter, berwenang menetapkan kebijakan moneter, menetapkan sasaran sasaran moneter, dan melakukan pengendalian moneter. pelaksanaan kebijakan moneter terutama menggunakan instrumen yang mengandalkan sistem perbankan, antara lain melalui mekanisme pasar uang. oleh karena itu, perumusan kebijakan moneter sangat membutuhkan data dan informasi yang berasal dari perbankan, bidang sistem pembayaran, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank indonesia berwenang memberikan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan pelaporan, dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menetapkan penggunaan alat pembayaran. kewenangan tersebut berlaku untuk seluruh sistem pembayaran, dan seluruh institusi penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk perbankan. dalam hal ini, perbankan merupakan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang utama, bidang perbankan. sebelum beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan kepada ojk, berwenang melakukan pengaturan, memberikan dan mencabut izin bank, melakukan pengawasan, dan pengenaan sanksi: kedudukan bank indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank sangat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas bank indonesia bidang moneter dan sistem pembayaran mengingat: pengelolaan atau manajemen likuiditas dalam sistem perbankan merupakan alat utama dalam pengendalian moneter untuk mencapai kestabilan nilai rupiah: akses data dan informasi perbankan yang diperlukan dalam rangka pemantauan stabilitas sistem keuangan dan perumusan kebijakan dapat diperoleh secara cepat dan langsung, produk produk perbankan yang mendukung efektivitas kebijakan moneter dan sistem pembayaran lebih mudah dikembangkan, kebijakan kebijakan terhadap perbankan yang sifatnya terintegrasi antara kepentingan untuk menjaga stabilitas moneter, kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan penerapan prinsip kehati hatian bank, lebih mudah diimplementasikan: pengawasan kepatuhan terhadap kebijakan moneter dan sistem pembayaran dapat terintegrasi dengan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip kehati hatian dalam kegiatan usaha bank. independensi bank indonesia sesuai bi, adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. independensi tersebut didukung antara lain oleh: kewenangan untuk mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari apbn, bukan merupakan bagian dari pemerintah: dalam unsur pimpinan tidak terdapat wakil pemerintah atau wakil merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god saran dalam mengarahkan regulasi tingkat parlemen dan dalam memperkenalkan fitur kunci ini untuk profesional bidang industri dan pemerintahan: selain adb, bank dunia menjadi salah satu lembaga finansial internasional yang terlibat dalam proses pembentukan ojk. undang undang ojk merupakan salah satu rekomendasi kebijakan yang disebutkan secara eksplisit dalam program development policy loan dpl) ketiga. development policy loan edisi ketiga diluncurkan oleh bank dunia pada tanggal november bank dunia, program document, proposed loan, amount million republic indonesia for third development policy loan, hal. nominal bantuan berkisar juta dollar diberikan oleh bank dunia kepada pemerintah indonesia sebagai bagian dari paket pinjaman dpl yang dalamnya menyarankan percepatan realisasi undang undang ojk. berikut ini merupakan kutipan yang termuat dalam dokumen program dpl edisi ketiga: the bank indonesia law was amended with the objective transferring the supervisor role the banking sector from bank indonesia ojk the end of2010." (uu tentang bank indonesia telah diubah pada tahun dengan tujuan untuk mentransfer fungsi pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada ojk pada akhir tahun karena itu ahli berpandangan bahwa terbentuknya ojk bukanlah didasarkan pada upaya untuk melaksanakan prinsip prinsip pengaturan ekonomi sebagaimana tercantum dalam uud namun lebih untuk melayani kepentingan imf, bank dunia, dan negara negara investor. ojk yang merupakan gabungan lembaga pengawasan, asuransi, pasar modal, leasing, multi finance, yang dengan demikian menjadi lembaga yang memiliki peran sangat besar atau super body yang tidak benar benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini, namun lebih untuk memperkuat pasar keuangan yang makin terintegrasi dalam sistem yang sifatnya mengglobal sehingga cukup kuat untuk menjamin kepentingan investor yang bermain pasar keuangan indonesia, khususnya kalangan investor internasional. dengan kata lain, keberadaan undang undang tentang ojk merupakan sebuah bentuk dari pelembagaan kepentingan asing indonesia, keterlibatan lembaga lembaga asing seperti imf, adb dan bank dunia dalam proyek penyusunan ojk bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lembaga lainnya (tidak terdapat anggota dewan gubernur ex officio). sejalan dengan kewenangan untuk mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari apbn, segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas bi, termasuk pengaturan dan pengawasan bank, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab bi, pasca ojk dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada ojk, kewenangan yang menjadi penopang pelaksanaan kebijakan melalui perbankan berkurang secara signifikan yang akibatnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas secara keseluruhan karena dalam yang mengatur kewenangan untuk pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, serta akses data dan informasi terhadap perbankan dicabut oleh undang undang ojk, bidang moneter. terdapat beberapa kebijakan ojk yang berpotensi menimbulkan gangguan transmisi kebijakan moneter yang merupakan kewenangan bank indonesia, bidang sistem pembayaran. sesuai dengan bank indonesia, pengaturan, pengawasan, dan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan bi. dalam pelaksanaannya, mengingat kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga merupakan bagian dari kegiatan usaha bank, dan instrumen sistem pembayaran juga merupakan produk perbankan, makbank indonesia dan ojk. sementara kewenangan bidang sistem pembayaran tetap dijamin oleh bank indonesia karena ojk tidak mencabut atau mengubah kewenangan bidang sistem pembayaran: bidang makroprudensial. beberapharus berperan. kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial perbankan yang diberikan kepada berdasarkan penjelasan ojk, secara hukum tidak cukup jelas dan tidak cukup lengkap untuk mendukung pencapaian tujuan bank indonesia: dengan adanya dua undang undang yang mengatur dua otoritas yang sama merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sama memiliki kewenangan terhadap suatu industri, maka selalu diperlukan langkah kompromi seperti dual licensing dalam produk produk tertentu. oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang kuat untuk menghindari disharmonisasi kebijakan yang dapat menyebabkan kebingungan industri dan menghindari potensi pemanfaatan ketentuan yang lebih ringan oleh industri (regulatory arbitrase), dengan adanya otoritas jasa keuangan yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan, seharusnya fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengaturan, dan pengawasan bidang perbankan, serta akses data dan informasi perbankan tetap dijamin oleh undang undang untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam sektor sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, perbanas perhimpunan bank nasional perbanas) adalah perkumpulan dari bank bank indonesia yang anggotanya terdiri dari bank bank milik negara, bank swasta, bank campuran, bank milik daerah, dan bank syariat, menurut perbanas bahwa apa yang disampaikan oleh semua pihak tersebut pada dasarnya merupakan pengulangan dari diskusi ketika penyusunan undang undang mengenai otoritas jasa keuangan yang seharusnya hal itu sudah dapat diselesaikan dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang mengenai otoritas jasa keuangan, namun ternyata masih ada pihak pihak yang menyampaikan keberatan. ini membuktikan bahwa ada persoalan yang harus dicarikan solusinya yang paling baik. salah satu pemicu persoalan yang timbul adalah terutama mengenai persoalan pungutan. sebelum menyampaikan mengenai pungutan oleh ojk, perbanas menegaskan bahwa selaku asosiasi dari bank bank indonesia pada dasarnya akan mematuhi apa yang menjadi keputusan dari undang undang maupun peraturan yang berlaku dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diskusi mengenai independensi pengawas sektor jasa keuangan, termasuk dalamnya mengenai perbankan dan diskusi mengenai apakah kalau ada pungutan pihak pengawas menjadi tidak independen? ini juga sebetulnya sudah selesai dengan lahirnya undang undang nomor tahun perbanas berpendapat bahwa dengan lahirnya undang undang ini maka semua pihak seharusnya mengikuti arahan dari undang undang yang berkaitan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. namun demikian, perbanas juga dapat memahami mengenai keberatan dari pemohon terkait pungutan oleh ojk karena sebelum lahirnya otoritas jasa keuangan, pengaturan dan pengawasan jasa keuangan tidak menimbulkan beban biaya apa pun namun setelah adanya otoritas jasa keuangan ada beban pungutan. perbanas berpendapat bahwa tidaklah arif dan tidak bijaksana apabila dengan adanya pungutan tersebut pemohon mengusulkan untuk membubarkan ojk ataupun membekukan operasi dari otoritas jasa keuangan. menurut perbanas terdapat konsekuensi yang akan timbul apabila ada usulan untuk membubarkan menonaktifkan membekukan operasi dari otoritas jasa keuangan. pembubaran ojk tidak sepadan dengan keberatan mengenai pungutan. dengan adanya permohonan pemohon ini menunjukkan bahwa terdapat pihak para pelaku sektor jasa keuangan yang tidak puas terhadap persoalan mengenai pungutan, perbanas sejak awal terlibat dalam diskusi mengenai pembuatan undang undang otoritas jasa keuangan. sejak awal perbanas bersikap netral apakah pengaturan dan pengawasan perbankan berada bank indonesia atau berpindah kepada otoritas yang lain karena dalam praktik yang dilakukan oleh negara negara lain, baik mengenai pengaturan dan pengawasan bank terpusat dalam suatu lembaga maupun dipisahkan dalam beberapa lembaga yang lain. dua duanya menunjukkan ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. jadi dua pilihan ini tidak membuat pilihan untuk lembaga yang satu dengan yang lain menjadi terjamin, sehingga suatu negara yang memilih satu pilihan ini dijamin tidak ada krisis. dalam kenyataan praktik negara negara lain pelaksanaannya tergantung dari kualitas sumber daya manusia, manajemen, dan hal hal lain yang berlaku dalam otoritas sektor jasa keuangan tersebut. jadi bagi perbanas dan bagi para pelaku jasa keuangan, lahirnya otoritas jasa keuangan tidak ada masalah, hanya saja perbanas dalam diskusi diskusi pembentukan undang undang ojk menyampaikan seandainya lahir suatu otoritas jasa keuangan yang baru seharusnya kewenangan yang dilimpahkan bersamaan dengan kewenangan mengenai anggaran dari otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya. dalam hal ini anggaran untuk mengawasi sektor perbankan dan anggaran untuk mengawasi sektor jasa keuangan luar perbankan harusnya berasal dari bank indonesia dan bapepam dan bukan dibebankan kepada sektor jasa keuangan perbankan atau non perbankan: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perbanas berpendapat bahwa ojk sah secara konstitusi dan untuk itu tidak bisa sertamerta dapat membubarkan membekukan ojk, tetapi harus dicarikan solusi tentang adanya pungutan tersebut, yaitu pilihan pertama ojk tetap berdiri dan melangsungkan tugasnya sesuai dengan undang undang atau pilihan kedua menghilangkan kewenangan ojk untuk melakukan pungutan kepada sektor jasa keuangan. pilihan kedua ini akan menyisakan persoalan, yaitu dari mana pembiayaan ojk kalau ojk tidak dapat melakukan pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan? sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh bank indonesia bahwa selama ini bank indonesia menggunakan sumber dananya sendiri tidak membebankan kepada pihak pemerintah maupun anggaran melalui apbn secara langsung. oleh karena itu, perbanas berpendapat perlu dipikirkan kembali penganggaran yang selama ini dilakukan oleh bank indonesia. salah satu jalan keluarnya adalah mengembalikan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kepada bank indonesia, jalan tengah yang lain yang dapat menjadi solusi adalah otoritas jasa keuangan tetap mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, namun beberapa khususnya yang menyangkut pungutan perlu dilakukan amendemen revisi. yang menyatakan apabila terdapat sisa dari pungutan yang digunakan tahun berjalan harus disetorkan kas negara, menurut perbanas ini sangat tidak adil karena seharusnya sisa dari pungutan tahun sebelumnya itu dapat digunakan untuk meringankan pungutan untuk tahun berikutnya dan tidak perlu disetorkan kas negara. apabila kelebihan dari pungutan itu disetorkan kas negara maka berpotensi untuk menyalahgunakan pungutan guo, sehingga tersebut perlu diadakan perubahan revisi: revisi dari undang undang ojk yang lain adalah terkait mengenai pertanggungjawaban ojk dalam penggunaan dana apbn dan pungutan. perbanas dapat memahami tentang adanya ketentuan dalam undang undang ojk bahwa pertanggungjawaban ojk kepada dpr untuk mewakili kepentingan rakyat karena ojk menggunakan dana apbn, namun ketika ojk melakukan pungutan kepada para pelaku industri maka ojk harus juga mempertanggungjawabkan pungutan tersebut kepada pelaku sektor jasa keuangan. ketentuan ini terjadi para (ojk) australia yang mempertanggungjawabkan anggaran untuk penggunaan pungutan ini kepada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sektor industri, usulan revisi undang undang ojk yang lain adalah mengenai badan supervisi ojk. dalam undang undang ojk ini tidak ada lembaga yang dapat mengawasi secara langsung ojk, i2.9j menimbang bahwa pemohon dan pihak terkait otoritas jasa keuangan dalam persidangan tanggal desember menyerahkan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya para pihakpermasalahan utama para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas angka dan serta frasa .tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. dalamjk) yang menyatakan: angka ojk:ojk:jk: untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid: sistem informasi debitur, pengujian kredit (credit testing): dan standar akuntansi bank: cc.:: dan pemeriksaan bank. ojk: dewan komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran ojk. liliojkojkdi. sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidhuruf ojk:ojk:ojk:: terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uudrdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidalam undangundang, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid i3.4j menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian undang undang cast ojdalam permohonannya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara indonesia (vide bukti sampai dengan bukti pembayar pajak (vide bukti dan nasabah perbankan (vide bukti yang memiliki hak konstitusional atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian dan hak konstitusional atas, sebagaimana ditentukan oleh dan uud menurut para pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya angka dan serta frasa .tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. dalam dan ojk karena perbankan membebankan pungutan ojk kepada nasabah perbankan, apbn akan digunakan untuk membiayai ojk selama pungutan penuh oleh ojk belum diberlakukan kepada seluruh pelaku industri keuangan, dan apbn akan digunakan untuk membiayai bailout jika terjadi krisis keuangan: bahwa berdasarkan hal tersebut atas,ara pemohon sebagaimana didalilkan paramerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id perekonomian nasional sebagaimana termaktub dalamketerlibatan lembaga lembaga asing baik dalam hal pengarahan substansi maupun pendanaan dalam proses menuju lahirnya undang undang ini jelas tidak sejalan dengan amanat konsitusi bagi terlaksananya penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang antaranya harus didasarkan pada prinsip "kemandirian", dalam hal ini kemandirian dalam pembuatan kebijakan. karena proses pembuatan kebijakan itu tidak didasarkan pada prinsip kemandirian sebagaimana diamanatkan oleh uud maka produk kebijakan yang dihasilkan berupa keberadaan ojk ini dapat menjadi perpanjangan tangan institusi keuangan global dalam rangka membuka secara luas pasar keuangan nasional bagi penguasaan asing, ditinjau dari sisi substansi, ojk lahir atas filosofi neoliberal yang pada prinsipnya ditujukan untuk menghilangkan peran dan campur tangan negara dalam perekonomian. kedudukan negara secara substantif lalu digantikan oleh lembaga independen dan otonom, yang bekerja untuk melakukan liberalisasi pasar keuangan yang merupakan bagian sentral dari ideologi ekonomi neoliberal, sebagaimana seringkali dikemukakan oleh prof. dr. sri edi season, spirit neoliberal yang berupaya mengurangi peran dan campur tangan negara dalam perekonomian adalah bertentangan dengan uud uud yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" mengamanatkan terlaksananya tata pembangunan ekonomi yang menempatkan negara pada posisi yang sentral, sebagai pelaksana asas "usaha bersama atas dasar kekeluargaan". maka kedudukan independen lembaga ojk sebagaimana tercantum dalam nomor tahun adalah bertentangan dengan substansi dan semangat yang terkandung dalam uud yang mengharuskan negara berperan aktif dalam "menyusun" lihat sri edi season, sistem ekonomi nasional untuk sebesar besar kemakmuran rakyat", makalah seminar bappenas, desember perekonomian nasional dengan asas "usaha bersama atas dasar kekeluargaan" yang diabdikan kepada kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan investor keuangan, khususnya investor asing: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan para pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. dengan demikian menurut mahkamah, paramengenai kedudukan hukum pemohon: menimbang bahwa berdasarkandalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pembentukan ojk merupakan mandat yuridis undang undang nomor tahun tentang bank indonesia bi) hanya terkait dengan pengawasan bank, bukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan non bank dan jasa keuangan lainnya serta bukan pula untuk melakukan fungsi, tugas, dan wewenang selain pengawasan, yakni pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam angka dan ojk, bahwa menurut para pemohon, yang dijadikan dasar pembentukan ojk tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan undang undang lain yang mengatur mengenai sektor jasa non bank dan jasa keuangan lainnya karena bukan merupakan produk hukum yang lebih tinggi kekuatannya atau lebih besar mandatnya sehingga ojk tidak memiliki landasan konstitusional: bahwa menurut para pemohon, hanya bank sentral yang dijelaskan secara eksplisit dalam uud yang boleh independen, yaitu dalam merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id uud sehingga frasa independen ojk tidak menemukan pembenaran secara konstitusional. selain itu, bahwa menurut para pemohon, fungsi pengawasan dan pengaturan bank merupakan tugas konstitusional bank indonesia yang diturunkan langsung dari ketentuan uud sehingga dengan demikian kewenangan ojk dalam fungsi pengawasan dan fungsi pengaturan bank tumpang tindih dengan fungsi yang dimiliki bank indonesia. selain itu, terdapat penumpukan kewenangan pada ojk karena yang berpotensi menimbulkan moral hazard: bahwa sumber pendanaan ojk berasal dari apbn dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan sebagai penerimaan ojk sebagaimana ditentukan dalam dan ojk yang menurut para pemohon dapat mengurangi kemandirian ojk dan terkait dengan kewenangan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan bpk), mengingat ojk disebut sebagai lembaga yang independen. selain itu menurut para pemohon,tuk membuktikan dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti p 14c, serta tiga orang ahli masing masing bernama dr. syamsul hadi, ma., ph. prof. dr. sri edi season, dan dr. margarita kamis, s.h., m.hresiden memberi keteranganbahwa ojk merupakan suatu lembaga negara independen yang memiliki constitutional importance karena merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan amanat konstitusi dalam pembukaan dan uud bahwa independensi tidak dapat dipisahkan dari pembentukan ojk, karena sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis terdapat potensi benturan dan pengaruh kepentingan termasuk dengan pemerintah, sehingga independensi ojk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum: bahwa frasa tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dalam dan ojk harus dikaitkan dengan ojk,sektor perbankan dalam rangka. oleh karena itu, ojk telah memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan sebagai unsur check dan balances untuk menghindarkan adanya potensi moral hazard: ketentuan mengenai pungutan sebagaimana ditentukan dalam dan ojk bermakna dengan memperhatikan kemampuannya. pungutan tersebut merupakan penerimaan ojk yang kemudian dikelola dan diadministrasikan oleh ojk secara akuntabel dan mandiri. dalam hal jumlah pungutan telah melebihi kebutuhan pembiayaan ojk maka kelebihan tersebut disetor kas negara sebagai penerimaan negara. selain itu, praktik pungutan dan nama lainnya seperti iuran atau premi telah dikenal juga dalamserta lazim dipraktikkan banyak negara. dengan demikian tidak bertentangan dengan uud bahwa pembiayaan kegiatan ojk dari apbn bersifat alternatif, mengingat dalam tahap membangun regulasi dan standar operasional prosedur pada tahap awal pembentukan ojk memerlukan pembiayaan dari apbn melalui merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god persetujuan dpr sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada dpr dan diaudit oleh bpk: bahwa nama dan kewenangan bank indonesia sebagai bank sentral dapat ditentukan oleh pembentuk undang undang karena uud merupakan open legal policy sehingga penamaan dan kewenangan bank sentral sebagai bank indonesia merupakan urusan pembentuk undang undang. demikian pula apabila pembentuk undang undang merasa perlu ada yang harus diperbarui dari sistem sektor jasa keuangan termasuk kewenangan bank indonesia, hal tersebut dapat saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. bahwa untuk memperkuat keterangannya, pemerintah mengajukan (tiga belas) orang ahli masing masing bernamadpr memberi keterangan yang bersesuaian dengan keterangan presiden yangihak terkait ojk memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa independensi ojk harus dimaknai independen dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. namun demikian, tidak menghilangkan fungsi koordinasi dengan lembaga lain yang terkait, yaitu bank indonesia, kementerian keuangan, maupun lembaga penjamin simpanan, serta disertai dengan mekanisme kontrol dan tidak dimaknai independensi yang sebebas bebasnya, sehingga diserahkan kepada pembuat undang undang untuk merumuskan lingkup kewenangan bank sentral: merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.d bahwa, bukan turunan langsung dari uud dalam hal kewenangan tersebut dialihkan kepada ojk berdasarkan undang undang ojk maka pengalihan tersebut tidak mengurangi tugas konstitusional bank indonesia, bahwa pengenaan pungutan yang diwajibkan oleh ojk kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan dengan besaran pungutan yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah nomor tahun tanggal februari tahun tentang pungutan oleh ojk. jika kemudian jumlah pungutanhal tersebut merupakan praktik yang lazim banyak negara seperti australia, singapura, belgia, bolivss, dan turki, bahwa tiga prinsip utama dalam melaksanakan pungutan, yaitu pertama, prinsip fleksibilitas. pungutan yang akan dikenakan terhadap pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan bersifat fleksibel, sehingga diharapkan tidak membebani pelaku sektor jasa keuangan. kedua, prinsip penciptaan nilai tambah. intinya,, perlindungan konsumen yang lebih baik, dan pasar keuangan yang lebih berkembang. ketiga, prinsip penggunaan yang bertanggungjawab dan transparan. melalui mekanisme kontrol yang ada dari dua sisi pihak internal maupun peran audit internal dan pihak eksternal antara lain melalui fungsi kontrol dari bpk dan dewan perwakilan rakyat: bahwa ojk wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan sebagai wujud akuntabilitas. dalam hal dprpk atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh bpk. dalam konteks pengawasan internal, ojk juga memiliki organ internal melalui mekanisme dewan audit: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait ojk,, yang selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. i3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, bank indonesia memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bidang perbankan serta akses data dan informasi perbankan yang sangat penting bagi kepada ojk dapat mengganggu pelaksanaan tugas secara keseluruhan: bahwa kebijakan ojk bidang moneter berpotensi menimbulkan gangguan transmisi kebijakan moneter yang merupakan kewenangan bi: bahwojk dan bi: bahwberperan: bahwa dengan adanya dua undang undang yang mengatur dua otoritas yang sama sama memiliki kewenangan terhadap suatu industri maka selalu diperlukan langkah kompromi dan koordinasi untuk menghindari disharmoni kebijakan yang merugikan industri perekonomian. i3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, perbanas memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa beban pungutan jasa keuangan timbul setelah adanya ojk, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan keberatan, akan tetapi tidak arif dan tidak bijaksana apabila dengan adanya pungutan kemudian mengusulkan pembubaran ojk atau pembekuan operasi ojk: bahwa terdapat tiga usulan mengenai keberadaan ojk. pertama, ojk tetap berdiri namun dihapus untuk melakukan penguatan kepada sektor jasa keuangan. kedua, ojk tetap mengenakan pungutan yang sisanya tidak disetorkan kas negara namun digunakan untuk meringankan pungutan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god untuk tahun berikutnya. ketiga, mengembalikan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dalam hal ini perbankan, kepada dengan membentuk badan supervisi bi. menimbang bahwa para pemohon, presiden, dan pihak terkait ojkdalam provisi i3. menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan putusan provisi yang pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk menghentikan sementara operasional ojk, memerintahkan bank indonesia bi) untuk mengambil alih sementara fungsi, pengaturan dan pengawasan perbankan, serta. menurut mahkamah, karena permohonan putusan provisi guo berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga permohonan provisi para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan provisi guo dinyatakan tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa isu utama permohonan para pemohon secara umum berkaitan dengan pengaturan, wewenang, independensi ojk, koordinasi ojk dan bi, serta sumber pendanaan dan pungutan ojk, bahwa para pemohon mendalilkan ojk tidak memiliki landasan konstitusional karena hanya mendasarkan pada sehingga bertentangan dengan uud terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa pembentukan ojk sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari yang menyatakan bahwa, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang undang . meski tidak diperintahkan oleh uud hal tersebut tidak serta merta pembentukan ojk adalah inkonstitusional, karena pembentukan ojk atas perintah undang undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. dalam merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid tentang pembentukan peraturan perundang undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang undang berisi perintah suatu undang undang untuk diatur dengan undang undang. lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah undang undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti komisi pemberantasan korupsi kpk) yang dibentuk berdasarkan komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) yang dibentuk berdasarkan komisi penyiaran indonesia kpi) yang dibentuk berdasarkan komisi pengawas persaingan usaha kppu) yang dibentuk berdasarkan dan lain sebagainya. mahkamah berpendapat bahwa persoalan pengaturan dan pengawasan bidang perekonomian dan sektor keuangan baik yang bersifat macroprudential maupun microprudential dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang semula disatukan dalam kewenangan bank sentral dan saat ini dilaksanakan oleh dua lembaga, cast dan ojk, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang undang. dengan demikian pemisahan ataupun penggabungan kewenangan lembaga yang menyangkut macroprudential dan microprudential tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas: dengan demikian menurut mahkamah, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa para pemohon mendalilkan kata independen dalam angka ojk tidak ditemukan kebenarannya secara konstitusional karena hanya bank sentral yang dilekatkan oleh uud yang memiliki independensi, sedangkan konsiderans ojk yang mendasarkan pada uud yang mengharuskan terintegrasi dengan sistem perekonomian menjadikan ojk tidak mungkin independen: terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa kata independen yang terdapat dalam angka ojk merupakan amanat dari yang merupakan penjabaran dari uud sehingga tidak menyalahi apabila pembentuk undang undang melekatkan kata independen kepada ojk. selain itu, kata independen yang terdapat dalam uud pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang sama dengan kata mandir sebagaimana yang diberikan kepada suatu komisi pemilihan umum uud lagi pula pada hierarki merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id undang undang, juga terdapat lembaga yang diberikan kata independen tanpa dikaitkan dengan dalam uud seperti komisi pengawas persaingan usaha komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan komisi penyiaran indonesia bahwa oleh karena independensi ojk merupakan penjabaran dari bi, sedangkan independensi bank sentral berasal dari uud maka untuk memahami independensi ojk harus dikaitkan dengan independensi bank indonesia sebagai bank sentral. independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral memilik. dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi ojk bukan berarti ojk dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan ojk telah ditentukan dalam ojk, antaranya dalam ojk disebutkan bahwa ojk dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan: dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. berdasarkan tujuan pembentukan ojk yang langsung berkenaan dengan bidang ekonomi, maka sudah tepat uud dijadikan sebagai dasar hukum kewenangan pembentukan ojk: terkait dengan dijadikannya uud sebagai dasar hukum kewenangan pembentukan ojk sehingga mengurangi independensi ojk, menurut mahkamah, ojk telah mencantumkan secara jelas dan tegas aspek independensi ojk yang dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh ojk bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang dialaminya. dengan demikian tidak relevan mempersoalkan dasar hukum kewenangan pembentukan ojk, khususnya uud dengan persoalan independensi ojk. bahwa aspek independensi ojk dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum ojk dimanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god transparansi, dan kewajaran. dalam penjelasan umum ojk dinyatakan antara lain,menurut mahkamah, penjelasan demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada ojk tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ojk bukanlah bagian yang dipisahkan dari negara yang karenanya seakan akan ojk merupakan negara dalam negara. hal demikian juga terbukti dari adanya unsur unsur perwakilan pemerintah ojk serta koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dengan lembaga lembaga lain. ojk menentukan susunan dewan komisioner ojk antaranya terdiri atasdemikian juga dalam pembentukan forum koordinasi stabilitas sistem keuangan fisik), salah satu anggota merangkap koordinator adalah menteri keuangan ojk. dengan masuknya unsur pemerintah baik dalam dewan komisioner ojk maupun fisik menunjukkan independensi ojk tidak bersifat mutlak. selain itu, pembatasan terhadap independensi ojk juga dapat dilihat dari adanya kewajiban ojk menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada dewan perwakilan rakyat dpr), laporan keuangan ojk diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bpk) atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh bpk, serta adanya anggota dewan audit dan komite etik yang juga berasal dari eksternal ojk. dengan demikian, pemaknaan independen bagi ojk sudah secara jelas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god secara konstitusional keberadaan ojk sebagai institusi keuangan superbowl dan independen sebenarnya juga tidak memiliki pijakan yang absah dalam konstitusi indonesia. dalam uud hanya diatur tentang independensi bank indonesia bi) sebagai bank sentral. nomor tahun ini telah membuat peran bank indonesia sebagai otoritas tunggal pengawas dan pengatur bank yang diemban sejak tahun telah dialihkan kepada ojk sebagai sebuah lembaga yang bersifat super body, sebagai lembaga yang memiliki kedudukan setara dan bahkan memiliki otoritas yang lebih luas dibandingkan bi, keberadaan ojk telah menyalahi amanat konstitusi. fungsi pengawasan dan pengaturan bank seharusnya merupakan tugas konstitusional bank indonesia sesuai dengan ketentuan uud yang menyatakan bahwa negara memiliki ssebagaimana kita ketahui bahwa fungsi bank sentral adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank. dengan demikian maka fungsi bank indonesia sebagai bank sentral tidak dapat diganggu gugat atau digantikan oleh lembaga manapun. pemisahan tugas moneter (ditangan bank indonesia) dengan pengawasan perbankan tangan ojk akan menyebabkan tidak terintegrasinya sistem keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan: samping itu, lembaga baru bernama ojk ini sudah pasti membutuhkan biaya yang banyak baik dari segi operasional, yang dapat menguras uang masyarakat untuk tujuan yang tidak benar benar sesuai dengan amanat pembangunan kehidupan ekonomi sebagaimana tercantum dalam uud sumber pembiayaan ojk yang berasal dari pungutan yang membebani sektor perbankan, sehingga pada akhirnya membuat beban beban tersebut akan jatuh tangan masyarakat. ojk menjalankan pungutan dalamalih alih memberikan manfaat yang nyata, keberadaan lembaga ini justru berpotensi menjadi tambahan beban ekonomi bagi masyarakat, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan tegas dinyatakan dalam ojk sehingga menurut mahkamah, frasa dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mengikuti kata independen dalam angka kxk tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata independen sebagaimana dijelaskan atas. independensi ojk tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal hal yang secara tegas diatur dalam oxk itu sendiri. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah dalil para pemohon guo beralasan menurut hukum untuk sebagian, bahwa pemohon mendalilkan bahwa fungsi ojk dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ojk tidak memiliki landasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan dalam ojk serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara dan ojk karena adanya pemisahan aspek microprudential yang menjadi wewenang ojk dan aspek macroprudential yang menjadi wewenang bi. terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa memang pada awalnya pengalihan fungsi pengawasan bank dari kepada ojk dalam penjelasan tahun tidak termasuk fungsi pengaturan. namun demikian dalam perkembangannya, yakni dalam penjelasan tahun pengecualian ini tidak diatur atau dinyatakan perubahannya. dengan kata lain pembentuk undang undang bukan hanya mengalihkan fungsi pengawasan namun juga fungsi pengaturan kepada ojk karena sebagaimana dinyatakan dalam tahun bahwa,dengan demikian tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pada hakikatnya bersifat sementara. demikian juga mengenai sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi dalam satu lembaga, menurut mahkamah didasarkan pada pengalaman adanya krisis keuangan yang pernah terjadi indonesia, struktur dan sistem keuangan yang saat ini berlaku, dan best practice beberapa negara menjadi alasan pembentuk undang undang menilai bahwa yang paling sesuai dengan indonesia adalah model unified supervisor model, yakni suatu sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi dalam suatu lembaga tunggal yang kemudian dinamakan otoritas jasa keuangan berdasarkan ojk, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sehingga menurut mahkamah tidak dapat dikatakan adanya penumpukan kewenangan, akan tetapi hal tersebut semata mata merupakan pilihan kebijakan hukum dari pembentuk undang undang. pilihan kebijakan hukum dari pembentuk undang undang tersebut menurut mahkamah justru mendapat legitimasi konstitusional dari uud karena tersebut menentukan antaranya pengaturan mengenai kewenangan bank sentral diserahkan kepada pembentuk undang undang sehingga pengalihan kewenangan atau fungsi bank sentral yang oleh pembentuk undang undang dinamakan bank indonesia bi) kepada lembaga lain merupakan open legal policy dari pembentuk undang undang. adapun terkait dalil tentang adanya tumpang tindih kewenangan, menurut mahkamah ojk telah menentukan secara jelas dan tegas kewenangan yang beralih menjadi kewenangan ojk, antaranya dalam ojk yang dalam penjelasannya menentukan pembagian kewenangan antara dan ojk, yaitu bahwwasan selainmeskipun telah ada pembagian kewenangan tersebut, menurut mahkamah depan pembentuk undang undang perlu melakukan pengaturan secara jelas dan tegas atas lingkup macroprudential oleh melalui perubahan sehingga tidak menimbulkan problem implementasi ojk. selain itu, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pengawasan sektor perbankan antara ojk dan bi, menurut mahkamah perlu segera dibangun sarana pertukaran informasi secara terintegrasi oleh ketiga lembaga sektor perbankan ojk, bi, dan lps) sebagaimana diamanatkan ojk sehingga memungkinkan setiap institusi untuk saling bertukar informasi dan mengakses informasi yang dibutuhkan setiap saat yang berlaku. dengan demikian, menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak beralasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menurut hukum: bahwa para pemohon mendalilkan, anggaran ojk yang bersumber dari apbn adalah bertentangan dengan uud karena ojk bukan merupakan lembaga negara. terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa meskipun ojk disebut dengan kata lembaga saja tanpa disertai kata negara hal itu bukan berarti kedudukan ojk merupakan lembaga yang ilegal, sehingga ojk tetap dapat melakukan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan undang undang sebagaimana ditentukan dalam sampai dengan ojk. dengan demikian, karena ojk adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diperintahkan undang undang maka sudah sewajarnya pembiayaan ojk bersumber dari apbn untuk mendanai seluruh kegiatan operasional seperti pada masa awal pembentukan ojk (vide ojk dan penjelasannya) karena sumber pendanaan dari apbn. pendanaan yang bersumber dari apbn adalah bersifat sementara sampai ojk dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri. adapun, sesuai dengan peraturan perundang undangan. dengan demikian, menurut mahkamah, harus ada batasan waktu yang jelas sejauh mana ojk dapat menggunakan apbn sebagai sumber kegiatan operasional. demi kemanfaatan dan kepastian penggunaan apbn, pendanaan ojk yang bersumber dari apbn sebagaimana dimaksud dalam ojk diterapkan hingga ojk dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri, dan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang undang untuk menilainya karena penetapan anggaran ojk dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dpr sebagaimana dimaksud dalam ojk. oleh karena itu, penggunaan apbn untuk biaya operasional ojk harus memuat batasan waktu yang menjadi kewenangan pembentuk undang undang untuk menilainya. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pemohon mendalilkan bahwa pungutan yang dilakukan oleh ojk bertentangan dengan uud selain itu, pungutan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan permasalahan pertanggungjawaban dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa meski pungutan yang dilakukan oleh ojk tidak diatur dengan undang undang sebagaimana ditentukan dalam uud namun hal itu tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan uud karena dalam kenyataannya tidak ada undang undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa sehingga jika pungutan yang diperuntukkan untuk negara dinyatakan bertentangan dengan uud maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan uud misalnya biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek sebagaimana ditentukan dalam tentang pasar modal dan iuran bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana ditentukan dalam tentang kehutanan. secara teknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harus dengan undang undang tersendiri karena akan banyak undang undang yang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. adapun mengenai penyalahgunaan dan pertanggungjawaban pungutan, termasuk dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan, menurut mahkamah ojk telah mengantisipasi kedua hal tersebut, bahwa pungutan sebagai bagian dari laporan keuangan ojk harus diaudit oleh bpk dan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh bpk. sementara itu untuk seluruh kegiatan ojk dilaporkan kepada dpr dan laporan kegiatan tahunan disampaikan pula kepada presiden. dengan adanya ketentuan mengenai pelaporan dan akuntabilitas dalam ojk menurut mahkamah telah ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari ojk kepada negara dan masyarakat. adapun dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan yang kemudian disetorkan kas negara, menurut mahkamah, hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas namun merupakan open legal policy pembentuk undang undang. selain itu, ketentuan tersebut telah bersesuaian dengan tentang keuangan negara dan tentang perbendaharaan negara. hal demikian juga lazim dipraktikan beberapa negara. dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan uudatas, menurut mahkamah pokok: mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,wahiduddin adamsantolotoritas jasa keuangananto dewa gede laguna ttd. ttd. suhartono menahan sitompul panitera pengganti, ttd. syukur asy'ari merdeka bat jakarta tel fox ema sekretarisbahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang sah yang status dan kedudukannya diakui dalam hukum, dibuktikan dengan memiliki ktp yang sah vide bukti bukti dan bukti bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang membayar pajak, dibuktikan dengan memiliki npp (bukti bahwa para pemohon adalah pemilik rekening tabungan, yaitu: bank tabungan negara batara) nomor an. salamudin, bank mandiri nomor an. ahmad suryo, dan bank mandiri nomor an. ahmad irwandi lubis (buktiotoritas jasa keuangan lembaran negara tahun nomor iii. pengantar bahwa ketentuan tentang bank sentral diatur dalam uud dimana disebutkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god prof. dr. sri edi season urgensi pembentukan otoritas jasa keuangan (ojk)t, ojk menjadi super body, ibarat leviathan yang digambarkan oleh thomas hobbs. trias politica, bahkan penta politika, dalam satu genggaman ojk. ojk mengemban peran yudikatif, eksekutif dan yudikatif sekaligus, bahkan peran self auditory dan juga self advisory. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god catatan: urgensi pembentukan ojk hanyalah memisahkan pengawasan bank dari bank indonesia bi) otoritas yang baru yang tugas dan fungsinya diperluas sektor keuangan lainnya dengan kewenangan yang diperluas untuk membuat peraturan dan menjatuhkan sangsi. pemisahan lembaga pengawas keuangan yang super independent akan semakin membuat sektor keuangan tidak saja tidak urgent, tetapi malah kacau, terpecah belah dan tidak terintegrasi dari sudut wawasan pembangunan nasional, mana negara berperan sebagai agent development, agent progress dan agent modernization dalam policy nasional menghadapi globalisasi liberal dan predator dan semakin jauh dari pencapaian tujuan nasional dalam sektor keuangan. sejarah ojk inggris: mengapa dibubarkan? bagaimana praktek ojk negara lain? pembentukan ojk merupakan rekomendasi dari international monetary fund imf) dengan mengambil contoh finansial services authority fsa) inggris. fsa inggris kemudian dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengatasi krisis keuangan membenarkan pendapat syamsul hadi ph. bahwa ".." diangkat dari syamsul hadi, pengajar ekonomi politik internasional, departemen ilmu hubungan internasional fisip universitas indonesia). sejarah lengkap fsa inggris dapat dilihat dalam artikel berikut: pada desember financial services act fsa) inggris disetujui oleh parlemen inggris. pada april fsa dibubarkan dan peran reputasinya ditransfer kembali bank sentral inggris: selanjutnya saya kutipan sejarah lengkap fsa inggris sebagai berikut ini, namun tidak akan saya bacakan, saya sampaikan tertulis saja, yang saya kutipan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dari berbagai referensi. references: fsa's chief executive hector sans quits. telegraph uk: the day britain changes: welfare reforms and coalition cuts take effect. the guardian, financial regulation overhaul. bbc news: u.k. shakes bank regulation. the wall street journal: fsa: who are we. fsa: morgan fined record amount. financial times: fsa chief executive leave organization the end june. hector sans suit fsa june. financial times). december the financial sen ices act was approved parliament. april the fsa was decommissioned and its regulatory authority transferred the bank england, with regulatory new architecture consisting the financial conduct authority, prudential regulatory authority, and the financial policy committee. the financial services authority fsa) was independent non governmental body that regulated the financial sen ices industry the uk. was established gordon brown when the labour party came into power. was granted statutory powers the financial sen ices and markets act the fsa was accountable uk's treasury ministers, and through them parliament, though was operational independent government and was funded entirely the firms regulates. open and transparent organization, the fsa provided full information for firms, consumers and others about its objectives, plans, policies and rules. that includes information specifically for consumers financial products, regulation and their rights. fsa was given wide range rule making, investigator and enforcement powers meet few statutory objectives: promote efficient, orderly and fair markets: help retail consumers achieve fair deal, and improve business capability and effectiveness. beginning april the fsa split into the financial conduct authority and the prudential regulation authority, both housed the bank england. the entire banking system will now oversee the financial policy committee fpc), which can instruct the two new regulators. the new system designed focus outcomes, with the power prosecuted people and throw them out the industry, well withdraw bank's license. the prudential regulation authority pra) ensures the stability financial services firms. the financial conduct authority fca) the city's behavioral watchdog. financial regulation overhaul: city london skyline the new structure was first planned the uk's banking regulator, the financial services authority fsa), has been abolished and replaced with two successor organisations. the changes mark the end the system set the previous labour government. from april, the prudential regulation authority pra) will ensure the stability financial services firms and part the bank england. the financial conduct authority fca) now the city's behavioural watchdog. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid the bank england has also gained direct supervision for the whole the banking system through its powerful financial policy committee fpc), which can instruct the two new regulators. chancellor george osborne first announced the changes june shake up the country's bank regulatory system aiming make clear who charge super using the financial services sector and avoid recurrence failing banks and big state backed bailout. the changes give the bank england more power supervising the financial sector and preventing systemic risks. the treasury appoints the fsa board, which currently consists chairman, ceo, three managing directors, and nine non executive directors. the board sets fsa's overall policy, but day to day decisions and management the staff are the responsibility the executive. may the chancellor the excheguer announced the reform financial services regulation the and the creation new regulator. this involved merging banking supervision and investment services regulation into the securities and investments board sib). the sib formally changed its name the financial sen ices authority october the first stage the reform financial services regulation was completed june when responsibility for banking supervision was transferred the fsa from the bank england. may the fsa took over the role listing authority from the london stock exchange. the financial services and markets act, which received royal assent june and was implemented december transferred the responsibilities several other organizations the fsa: building societies commission friendly societies commission investment management regulatory organization personal investment authority register friendly societies securities and futures authority addition, the legislation gave fsa some new responsibilities, particular taking action prevent market abuse. october following decision the treasury, the fsa assumed responsibility for mortgage regulation. january the fsa also took regulation general insurance business early june the fsa fined morgan million for failing protect billions dollars client money keeping segregated accounts. this was the largest fine ever review the regulator and twice large the previous record fine paid royal dutch shell: was announced february that ceo hector sans would leave the position the summer after three years ceo. however, due changing regulatory requirements the uk, sans was asked stay ceo order transition the fsa from its established system regulation the proposed future model. upon the completion this transition march sans once again announced his resignation and his intention leave merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid the end june selanjutnya dalam praktek pengawasan sektor keuangan berbagai negara berbeda satu dengan lainnya, sangat tergantung pada sistem negara dan konstitusinya. contoh as: amerika serikat as) mengenai banyak komisi yang menangani keuangan sebagai bagian dari pemerintah as. securities exchange commission sec), commodity futures trading commission cfc) federal reserve system fed") federal deposit insurance corporation fdfc) financial industry regulatory authority fina) office the controller the currency occ) national credit union administration ncia) consumer financial protection bureau cfb) namun penanganan krisis ditangani oleh the fed yang merupakan sistem bank sentral amerika serikat yang diciptakan pada tanggal desember dengan berlakunya federal reserve act, terutama dalam menanggapi serangkaian krisis keuangan, khususnya panik parah pada depresi besar pada an. contoh negeri belanda: belanda lembaga sejenis disebut the netherlands authority for the financial markets, meski otonom, kedudukannya bawah kementrian keuangan. contoh singapura: singapura dikenal monetary authority singapore mas), menjadi semacam bank central negara tersebut. about mas singapore's central bank, the monetary authority singapore mas) promotes sustained, non inflationary economic growth through appropriate monetary policy formulation and close macroeconomic surveillance emerging trends and potential vulnerabilities. manages singapore's exchange rate, foreign reserves and liquidity the banking sector. mas also integrated supervisor overseeing all financial institutions singapore banks, insuler, capital market intermediaries, financial advisors, and the stock exchange. with its mandate foster sound and progressive financial services sector singapore, mas also helps shape singapore's financial industry merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god promoting strong corporate governance framework and close adherence international accounting standards. addition, spearhead retail investor education. mas ensures that singapore's financial industry remains vibrant, dynamic and competitive working closely with other government agencies and financial institutions develop and promote singapore regional and international financial centre. contoh malaysia: malaysia dikenal securities commission malaysia yang anggotanya ditunjuk oleh menteri keuangan. contoh korea: korea dikenal financial services commission fsc), namun fsc adalah badan pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan keuangan dan pengawasan keuangan. korea fsc terdiri dari sembilan commissioners termasuk chairman dan vice chairman nya. chairman ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi perdana menteri, sedang vice chairman ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi chairman fsc. the fsc consists nine commissioners including the chairman and the vice chairman. the chairman appointed the president with the recommendation the prime minister. the vice chairman appointed the president with the recommendation the chairman the fsc and concurrenitly holds chairmanship the securities futures commission sfc) within the fsc. two standing commissioners are appointed with the recommendation the chairman the fsc. the five non standing commissioners, four are ex officio positions held the vice minister the ministry strategy and finance most), the governor the fss, the deputy governor the bank korea, and the president the korea deposit insurance corporation. the remaining non standing commissioner appointed with the recommendation the chairman the korea chamber commerce and industry. the fsc deliberate and decides policy matters relating the inspection and supervision financial institutions and the securities and futures markets. matters relating the securities and futures markets are largely relegated the sfc. the fsc also has the authority issue and revoked financial institutions. legislation relating the financial sector drafted and submitted the national merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god assembly the fsc." about fsccomm.isp?menu catatan: jadi ojk dalam contoh kasus negara negara yang disebutkan atas, kecuali inggris (yang gagal dan dibubarkan), merupakan bagian dari pemerintah, bahkan sebagian besar merupakan struktur bawah kementerian keuangan: dalam kaitan tentang aparatur negara undang undang tentang aparatur negara ada keharusan bahwa lembaga negara harus efisien, tidak boleh tumpang tindih dan tidak boleh redundant, dalam penafsiran big government, redundancy, bahkan ada wacana mengurangi jumlah departemen atau kementerian. menurut undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bab asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn berdasarkan pada asas: kepastian hukum: profesionalitas: proporsionalitas:, keterpaduan: delegasi, netralitas, akuntabilitas: efektif dan efisien: ii. keterbukaan: nondiskriminatif: persatuan dan kesatuan, i. keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. selanjutnya dalam disebutkan poin disebutkan bahwa "menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien" poin: catatan: keberadaan ojk dan aparaturnya tidak menimbulkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara dan keuangan negara. sementara dalam era pemerintahan baru ada wacana untuk mengurangi kementrian dan lembaga dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god rangka penghematan. bagaimana peran ojk dalam menghadapi krisis dalam otoritas jasa keuangan ojk) disebutkan: ojk:,ojk::catatan: apa yang dimaksud pencegahan dan penanganan "krisis", krisis yang bagaimana? tidak jelas. jika memperhatikan penjelasan atas maka akibat separation power merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id dalam sektor keuangan menyebabkan terjadi powerlessness, artinya tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab jika krisis benar benar terjadi, tidak akan terwujud decisive decision making dalam national contingent yang bisa datang sebagai kilat. sebenarnya keberadaan ojk bersama sama dengan lps, bpjs, fsk, jps keseluruhannya merupakan krisis kelembagaan keuangan yang diciptakan oleh kekuatan global untuk mengkisruhkan perekonomian nasional. catatan semangat kejuangan membenarkan apa yang disinyalir oleh banyak kalangan, (dan yang juga ditegaskan oleh syamsul hadi ph. dan alauddin daeng dkk3 syamsul hadi, alauddin daeng, dkk, reformasi dan pelembagaan kepentingan asing indonesia jakarta: indonesia berdikari, yang barangkali telah diutarakan ruang terhormat ini) bahwa ojk dibentuk untuk memenuhi kepentingan asing dan upaya asing untuk mengatur perekonomian nasional indonesia melalui tangan tangan imf, adb dan bank dunia untuk membuka seluas luasnya pasar keuangan nasional bagi kepentingan dan penguasaan asing. penobatan" ojk sebagai super body adalah skenario asing terhadap kedaulatan ekonomi nasional, yang merupakan kelanjutan cerita lama menyingkirkan uud asli dalam proses amandemen. demikian pula dapat saya tambahkan, sebagai anggota mpr ri saya sri edi season) menyaksikan upaya pihak asing dan para kompradornya untuk menghilangkan dari uud dalam amandemen, yang saya tulis dalam buku saya kebersamaan dan asas kekeluargaan: mutualisme and brotherhood jakarta: unj press, atas semangat kejuangan gigih uud dapat dipertahankan, dengan bargaining ditambah yaitu dan kejuangan terus dilanjutkan akhirnya perkataan "efisiensi" dalam uud hasil amandemen (yang dapat memelintir pemaknaan semangat dan uud asli, berhasil diubah menjadi "efisiensi berkeadilan" atas usul saya. transformasi dari efisiensi liberal kapitalistik menjadi efisiensi sosial (efisiensi berkeadilan) merupakan kemenangan dalam perjuangan menyelamatkan kepentingan negara. keberadaan ojk tidak selaras dengan "efisiensi sosial" ini karena menonjolnya fungsi ekonomis liberalistik yang diembannya. penegasan ulang sudah menjadi pemikiran integral dalam pemerintahan negara bahwa merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemerintah mempunyai peran sebagai agent development,dapat terwujud bahwa pemerintah terhalang oleh eksklusivisme atau super independensi keuangan ojk? ini berarti pemerintah terhambat melaksanakan peran penuhnya melaksanakan uud sesuai tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" adalah suatu imperativisme sosial politik dan sosial humanistik yang tidak akan tersentuh oleh eksklusivisme dan independensi keuangan ojk., tidak membiarkan perekonomian nasional tersusun sendiri sesuai selera pasar dan kehendak pasar yang dikomandoi oleh para financial tycoon.". undang undang tentang ojk yang sangat liberal mengarah kepada pinggiran peran dan kontrol negara terhadap sektor keuangan yang sangat menentukan kehidupan ekonomi rakyat bangsa dan negara, yang semula ada pundak bank indonesia sejak tahun tugas negara ini menjadi tidak jelas dengan adanya ojk bahkan terdistorsi oleh ojk, ojk menjadi super body ibarat leviathan yang digambarkan oleh thomas hobbs. mengapa dikatakan negara dalam negara: ojk tidak perlu ada dalam nomor tahun tentang ojkiiimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independennya diatur dengan undang undang. selanjutnya ketentuan mengenai bank sentral kemudian diatur bank indonesia) (bukti posisi independensi bank indonesia dijelaskan dalam penjelasan umum nomor tahun yang berbunyi kedudukan bank indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam undang undang ini. independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa bank indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara indonesia. dengan demikian, bank indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif . selanjutnya, disebutkan bahwa agar independensi yang diberikan kepada bank indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada bank indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat. secara berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan . dengan demikian kedudukan independensi bank indonesia adalah posisi yang sangat kuat yang merupakan pelaksanaan dari amanat uud sehingga independensi kelembagaan dalam pengawasan bank tidak dapat diambil alih lembaga lain. bahwa menurut bank indonesia, tujuan bank indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah bank merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god::selanjutnya dalam poin: dan point memberikan dan atau mencabut: izin usaha: izin orang perseorangan: efektifnya pernyataan pendaftaran: undangan sektor jasa keuangan. catatan: pertanyaannya kecil sebagai contoh bagaimana jika ojk menjatuhkan sanksi dengan mencabut ijin usaha lembaga keuangan perbankan, lalu menimbulkan dampak sistemik. siapa yang akan bertanggung jawab?merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tidak dimiliki oleh lembaga manapun negara ini termasuk bank indonesia. untuk sekian kalinya saya merasa perlu mengulang bahwaadalah terlalu gegabah meletakkan nasib dan kedaulatan rakyat, bangsa dan negara kepada suatu lembaga yang namanya ojk, yang tidak jelas posisi governmental nya, dengan kekuasaan yang begitu besar dalam keuangan negara, sekaligus sebagai lembaga idaman kekuatan kekuatan asing (imf, adb, bank dunia). lebih dari itu, yang paling berbahaya, ojk sekaligus independen dalam tugas dan wewenangnya dan sekaligus bebas dari campur tangan pihak lain. lalu mana posisi pemerintahan negara? latar belakang dalam makalah saya independensi bank indonesia yang terbukti runyam" sri edi season, independensi terbukti runyam, makalah internal bappenas, bappenas desember (makalah terlampir), yang ahli sampaikan pada salah satu acara, saya sampai pada kesimpulan bahwa independensi ini adalah suatu konsepsi membangun negara dalam negara. itulah mengapa ketika istilah "independensi" bank indonesia bi)kebijaksanaan moneter (secara independen). ibaratnya,hal yang lebih mengagetkan lagi adalah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang bank indonesia yang menjadikan independen tersebut, kemudian lahirlah undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) sebagai lembaga independen yang baru dan dibentuk untuk mengurusi sektor perbankan, lembaga keuangan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. lembaga ini kemudian mengambil alih tugas khususnya dalam hal pengawasan perbankan. entah dari mana datangnya gagasan mengenai pembentukan ojk ini, namun saya menduga bahwa ini berasal dari model financial services authority fsa) inggris yang dibuat pada tahun inggris, fsa disebut sebagai non merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god governmental. lembaga ini gagal mengatasi krisis keuangan dan inggris kembali konsep bank sentral. kerumitan yang lain adalah jika ojk disandingkan dengan maka tampak kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang setara. padahal ojk lahir dari dan mengambil alih salah satu tugas yakni pengawasan perbankan. anehnya, ojk tidak berkedudukan bawah bi, dan bahkan lembaga ojk merupakan lembaga yang sama independen dan otonominya dengan sifat ojk sama dengan yakni sangat ekslusif, menyingkirkan pemerintah dari pengaturan masalah keuangan, perbankan, asuransi, dan pasar modal, yang notabene adalah aliran darahnya perekonomian indonesia. padahal sektor ekonomi yang berada bawah pengaturan ojk merupakan sektor strategis karena berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional dan hajat hidup orang banyak. pertanyaannya, bagaimana mungkin pemerintah yang dipilih secara demokratis disingkirkan begitu saja dari penguasaan sektor strategis? pertanyaan lebih jauh, bagaimana jika tembang kembali krisis keuangan, krisis perbankan sebagaimana yang terjadi pada tahun bukankah pemerintah akan kembali diserahkan tanggungjawab untuk mengatasinya? trias politika dalam satu genggaman melihat posisi ojk dalam sistem ketatanegaraan indonesia, baik dari segi tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimilikinya maka dapat dikatakan bahwa ojk cenderung merupakan suatu organisasi yang fasis. bayangkan lembaga ini secara independen dan otonom dapat membuat regulasi, mengatur, mengawasi, dan memungut anggaran dari lembaga lembaga yang berada bawah pengaturannya. kewenangan dalam satu tangan semacam itu tidak hanya menjadikan ojk berpotensi melakukan abuse power, namun juga menjadikan ojk sangat tidak inklusif dan tidak demokratis. keadaan semacam ini menunjukkan suatu watak otoritarian dari sindikat keuangan. sebagaimana disebutkan dalam bab ketentuan umum dalam undang undang otoritas jasa keuanganmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dimaksud dalam undang undang ini. kemudian diperkuat dalam,tidak dimiliki oleh lembaga manapun negara ini termasuk bank indonesia.kerumitan dalam kelembagaan negara setelah terjadi kerumitan dalam kelembagaan negara pasca amandemen uud yang melahirkan bank sentral (selanjutnya disebut dengan bank indonesia), kerumitan kembali berlanjut dengan lahirnya otoritas jasa keuangan yang lahir dari rahim anehnya, meskipun lahir dari uu bi, namun dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god struktur kelembagaan negara, kedudukan dan kekuasaan ojk dapat dikatakan setara dengan bi: sebagaimana kita ketahui dalam uud amandemen yaknimenunjuk pada pembentukan bank indonesia sebagai bank sentral dan sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan pendirian ojk, lahirnya ojk sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh terhadap sektor keuangan menjadi pertanyaan besar. bagaimana mungkin kewenangan yang sangat strategis tanpa dilandasi uud dan diserahkan kepada lembaga yang dibentuk hanya dengan undang undang? sementara lembaga ini membawahi institusi keuangan lain yang dibentuk dengan undang undang dan juga otonom seperti badan penyelenggara jaminan sosial bpjs), dan institusi lainnya yang dibentuk dengan undang undang sendiri seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal, independensi ojk terhadap pemerintah semakin menambah kerumitan dalam pengaturan kebijakan keuangan dan perbankan. sementara kewenangan dalam urusan moneter masih berada tangan kedua sektor tersebut berkaitan erat satu dengan lainnya, namun diatur oleh dua lembaga yang sama sama independen, yang keduanya tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. mau dibawa mana pengaturan negara ini? dengan ojk yang sangat inklusif maka peran dan kewajiban pemerintah untuk menangani gejolak ekonomi secara utuh dan integral tidak lagi terjamin jelas. adalah sangat elementer untuk mengetahui bahwa kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan moneter, dan tidak pula dapat dipisahkan dengan kebijakan kebijakan non moneter dan non fiskal yang sering harus dilakukan melalui apa yang disebut moral stasion mana suatu kebijakan (policy) bijaksana yang sebenar benama dapat menjadi lengkap dan utuh. membebani rakyat jika dibandingkan dengan bi, independensi ojk tampaknya jauh lebih dalam, mengapa dikatakan demikian? hal ini karena lembaga ini membiayai dirinya melalui pungutan kepada lembaga yang bawah pengaturan dan dialaminya. ini mengambil anekdot awam "jeruk makan jeruk". bagaimana mungkin lembaga negara dapat secara efektif mengawasi lembaga yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god membiayainya? mengenai landasan hukum pungutan dalam ojk diatur dalam bab viii tentang rencana kerja dan anggaran, dalammengenai pungutan ojk diperkuat dalamsama seperti pajak pada umumnya, pungutan ojk terhadap perbankan, lembaga keuangan, dan asuransi sudah pasti akan dibebankan kepada nasabah rakyat. pungutan ini akan semakin menambah beban yang ditanggung oleh rakyat indonesia atas kenaikan berbagai pungutan yang bersifat memaksa seperti pajak, retribusi, dan juga iuran yang bersifat wajib lainnya seperti iuran sebagai peserta asuransi wajib yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial bpjs). ahli menduga bahawa pengaturan pungutan dalam ojk mengacu). padahal ini mewarisi spirit negara model kolonial. jika pungutan ojk dikategorikan sebagai pungutan yang diselenggarakan oleh negara maka harus mengikuti kaidah dalam uud yaknierhatikan pertimbangan dewan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perwakilan daerah. """)) pungutan oleh ojk tidak hanya sebatas persetujuan dpr, namun harus dilakukan dalam mekanisme apbn, dipungut sebagai penerimaan negara oleh negara, direncanakan bersama oleh pemerintah dan dpr, dan dialokasikan berdasarkan prinsip alokasi keuangan negara. dengan demikian lembaga negara tentu tidak boleh memungut iuran seperti preman. bertentangan dengan konstitusi sudah menjadi pemikiran integral dalam pemerintahan negara bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai agent developmentbisa terwujud bahwa pemerintah terhalang oleh eksklusivisme atau independensi ojk? ini berarti pemerintah tidak lagi dapat melaksanakan peran penuhnya melaksanakan uud". tugas negara ini menjadi tidak jelas dengan adanya ojk bahkan terdistorsi oleh ojk: demikian pula dengan sektor keuangan, perbankan, asuransi, jaminan social bpjs, termasuk pasar modal merupakan sektor strategis, merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. dengan demikian maka sektor sektor tersebut mutlak harus dikuasai oleh negara. penguasaan oleh negara merupakannguasaan dan kepengurusan negara atas sektor sektor keuangan, perbankan, asuransi, jaminan sosial bpjs, pasar modal, tidak dapat diberikan kepada lembaga non. negara lembaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god otonom lembaga independen, namun mutlak bawah kepengurusan negara melalui pemerintahan. sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa fsa inggris disebut juga sebagai non governmental organization. dengan demikian, penyerahan sektor sektor strategis lembaga non negara kepada mekanisme pasar bebas merupakan pelanggaran konstitusi, pemberian kewenangan kepada lembaga ojk untuk melakukan pungutan kepada bank, lembaga keuangan non bank, asuransi, pasar modal, bpjs sebagai sumber pembiayaan ojk merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. pungutan yang bersifat memaksa kepada rakyat hanya boleh dilakukan oleh negara. lembaga lembaga non negara hanya boleh menarik iuran dari masyarakat atas dasar sukarela. pungutan ojk kepada lembaga keuangan, bank, asuransi, pasar modal adalah pelanggaran konstitusi: penutup ojk bukan sekedar fenomena negara dalam negara yang akan merusak konsistensi, koherensi dan konvergensi dalam tata kelola perekonomian nasional dalam konteks good governance, tetapi juga menumbuhkan kerawanan kerawanan dalam sistem ekonomi nasional indonesia. pembentukan ojk bertentangan dengan uud tidak saja penuh absurditas dan disorientasi dalam tikungan perang ideologi yang memaksakan paham liberalisme yang bertentangan dengan ideologi nasional, tetapi juga tidak mustahil merupakan upaya kelumpuhan mekanisme kelembagaan ekonomi indonesia untuk secara kontradiktif menghancurkan kedaulatan ekonomi nasional. samping kehadiran ojk merupakan negara dalam negara yang menumbuhkan kesembuhan (redundancy) untuk mewujudkan good governance, ojk adalah inkonstitusional: lampiran: independensi bank indonesia yang terbukti runyam mari perhatikan apa yang tersurat pada kalimat terakhir penjelasan uud yang menegaskan bahwa berhubung dengan itu, kedudukan bank indonesia tanjakan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang undang". kalimat ini pendek namun tegas dan sarat dengan substansi. perkataan berhubung dengan itu", sebagaimana disebutkan atas, jelas mengkaitkan kedudukan bank indonesia dengan tugas penyelenggaraan pemeritahan negara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang tercakup dalam keseluruhan isi uud jadi sebenarnya sejak awal, ketika istilah "independensi" bank indonesiatentang kedudukan bank indonesia yang "mengeluarkan dan mengatur peredaran uang" seperti dikemukakan atas, mengandung tanggung jawab dan konsekuensi yang sangat luas, sehingga sejak awal dapat dirasakan bahwa masalah independensi bank indonesia akan memerlukan suatu fleksibilitas dalam implementasinya. nomor tahun yang saat ini akan amendemen, menegaskan tujuan dan tugas bank indonesia melalui yaitu tujuan bank indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah), menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank), danbank indonesia wajib menolak dan mengabaikan segala campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya)) dimaksudkan untuk memperkukuh dan atas. ketika saya membaca dan nomor tahun itu, instinct saya mendorong saya untuk berkesimpulan negatif: ini negara dalam negara!" hal ini berdasar keraguan saya tentang bagaimana mungkin bisa menjadi sangat ekslusif, bahwa bank indonesia sekaligus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (secara independen). ibaratnyaentah dari mana datangnya naskah undang undang bank indonesia semacam itu. pernah diberitakan naskah itu datang dari jerman yang berhaluan bundesbank. kalau benar demikian memang tak mengherankan terasa benar adanya semacam "kediktatoran" ala jerman. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dari pengantar atas tentulah menjadi lumrah bahwa saat ini telah terjadi "kepunyaan" (absurditas) dalam hubungan antara bank indonesia dan pemerintah. kemelut besar yang saat ini melanda bank indonesia tak terlepas dari kedudukan independennya yang tidak dapat diterima, baik oleh pemerintah maupun oleh sebagian masyarakat yang tidak menghendaki adanya dualisme suzerenitas. tentu kemelut besar bank indonesia itu terjadi pula karena alasan intern. kemelut semacam ini telah menjelaskan sendiri (self explanatory), bahwa sebenarnya bank indonesia telah gagal melaksanakan peran dan tugasnya secara optimal sebagaimana ditentukan oleh penjelasan uud dan dan nomor tahun bank indonesia terbukti tidak mampu memelihara kestabilan nilai rupiah, tidak mampu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara tepat. mengatur dan menjaga kelancaran sistim pembayaran pun tidak jelas arah dan wujudnya. lebih dari itu bank indonesia jelas telah gagal dalam mengatur dan mengawasi bank bank. perbankan indonesia menjadi berantakan dan terpuruk seperti yang kita lihat saat ini tidak terlepas dari tidak efektifnya pengawasan bank indonesia. undang undang tentang bank indonesia ini sudah berlaku satu setengah tahun, lebih tua dari usia pemerintahan gus dur, namun tidak ada tanda tanda akan bisa efektif. untuk sedikit lebih bersahabat dalam menanggapi independensi bank indonesia sebagaimana ditetapkan oleh nomor tahun dapatlah kiranya dikemukakan sebagai berikut ini. keinginan untuk memberikan kedudukan independensi kepada bank indonesia tentulah tidak terlepas dari pengalaman sejarah, betapapun pendek sejarah ini. memang pemerintahan orde baru yang totalitarian telah menyalahgunakan kekuasaannya dan menjadikan bank indonesia sebagai suatu alat kekuasaan rezim. bank indonesia tidak lagi menjadi suatu lembaga terhormat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mulia demi kemaslahatan bangsa dan negara, tetapi telah menjadi alat kekuasaan bagi para penguasa negara. jadi independensi bank dimaksudkan untuk menghindari dapat terjadinya campur tangan kotor dari pemerintahan yang tidak bersih, yang penuh dengan pelanggaran dan hanyalah gunakan kekuasaan. dari sinilah lahir citata independensi untuk bank sentral itu dan sekaligus melebar ke. tingkat ekstrimitasnya, sehingga mengabaikan posisi sub koordinasi terhadap pemeritahan negara. sampai sampai secara eksplisit tersurat ketentuan yang menetapkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god indonesia), dimana untuk mencapai tujuan tersebut, bank indonesia). selain itu: (sebagaimana tertera dalam konsideran bagian menimbang huruf nomor tahun tentang bank indonesia) kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta mata uang negara lain, dimana kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain penjelasan bank indonesia). samping itu perlu juga diperhatikan bahwa tugas leader the last resort atau penjamin terakhir dari bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas menurut bank indonesia tetap berada tangan bank sentral. demikian pula dalam prakteknya, sangat sulit untuk bank sentral menjalankan fungsi leader the last resort jika pengawasan bank berada tangan lembaga yang lain. meskipun telah ada protokol koordinasi krisis, namun pengambilan keputusan leader the last resort untuk menyelamatkan dan atau tidak menyelamatkan sebuah bank, tetap berada tangan bank sentral. kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, bank indonesia mempunyai tugas antara lain, (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran: (c) mengatur dan mengawasi bank bank indonesia). secara khusus tugas mengatur dan mengawasi bank diatur dalam ketentuan sampai dengan bank indonesia. bahwa bank indonesia merupakan regulasi yang dibuat untuk menggantikan regulasi yang mengatur tentang bank sentral sebelumnya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa "pihak lain dilarang melakukan segala macam campur tangan" dan juga bahwa bank indonesia wajib menolak dan mengabaikan segala campur tangan dari pihak manapun ini yang absurd sekali dalam independensi ini tersurat dan tersirat kuat adanya sikap apriori bahwa setiap pemerintah (pemerintahan negara) pastilah akan selalu kotor, akan selalu menyerang dan menyalahgunakan kekuasaan serta korup. seolah olah tidak pernah terbayangkan bahwa suatu pemerintahan dapat pula akan baik, bersih dan berwibawa, sebagaimana reformasi mencita cetakannya. sebaliknya, independensi itu dilandasi oleh suatu pandangan apriori menyakini bahwa bank sentral kita pastilah. akan merupakan suatu lembaga yang tangguh, bersih, bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaannya, serba baik, dan terhormat, patut disegani dan profesional dan seterusnya, andaikata demikian ini yang digambarkan tentang bank indonesia, dengan segala kepatuhannya untuk menyandang independensi, maka kita tidak perlu terperanjat melihat kenyataan semrawut yang ada, yang pasti akan menjadi bahan tertawaan. bank indonesia telah kebobolan, kecolongan, telah menjadi "sarang penyamun" sebagaimana anwar nasution pernah menggambarkannya. dengan independennya itu, pimpinan bank indonesia bahkan cenderung arogan. independensi bank indonesia terkesan telah menumbuhkan semacam superiority complex dan sekaligus mendorong pimpinan bank indonesia lebih berani ngawur dalam membuat penyataan penyataan kebijaksanaan yang sebenarnya memerlukan kedalaman pemikiran (misalnya saja mengenai pasar bebas, spekulasi dan intervensi) belum lama ini. dengan mutu profesionalisme dan kepemimpinan semacam itu independensi bank indonesia dapat saja berubah menjadi malapetaka nasional. patut diragukan, mampuan bank indonesia membendung krisis moneter yang saat ini masih terus mengintai indonesia. ibaratnya bank indonesia, ataupun pihak pihak yang menghendaki independensi bank indonesia, telah menuding kebobrokan pemerintah, tanpa mampu mawas diri bahwa bank indonesia sebenarnya sedang menjadi tudingan masyarakat. mengenai presiden abdurrahman wahid dan gaya kepemimpinannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang "otoritarian". dengan mudah dapat dipahami bahwa presiden abdurrahman wahid pasti akan "berselisih" dengan bank indonesia berkaitan dengan independensi bank indonesia semacam itu. memang untuk alasan apapun, tentu diharapkan alasan yang baik (reformasi), merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god independensi bank indonesia macam ini akan memasang dinamika dan kreativitas penyelenggaraan negara. pemerintah akan merasakan, seperti diungkapkan atas, adanya negara dalam negara. hal ini sempat ahli (sebagai pembicara utama) kemukakan dalam suatu diskusi reformasi yang diprakarsai oleh alauddin wahid beberapa waktu yang lalu dan mendapat tanggapan positif dan kurang lebihnya afirmatif. belum lagi kalau penyakit lama kambuh, bahwa pemerintah benar benar akan main kayu, mencampuradukkan antara reformasi dan deformasi sekaligus, maka independensi bank indonesia akan merupakan sumber perselisihan yang akut. seperti dapat diduga, inilah yang terjadi saat ini. lebih dari itu, bukan saja tentang independensi bank indonesia yang kini dipermasalahkan, tetapi juga tentang posisi dan kekuasaan bank indonesia telah menjadi suatu perebutan yang memalukan. independensi bank indonesia semacam itu tentu akan menarik bagi kekuatan (partai partai) oposisi. independensi akan bisa menjadi sarana perebutan kekuatan antara pemerintah dengan pihak. oposisi, dengan menggunakan otoritas bank indonesia sebagai benteng perlawanan politik. inipun kiranya sedang terjadi pada saat ini. antara pemerintah dan bank indonesia seharusnyalah terjadi suatu koordinasi integral. indonesia menganut faham penta politica", pemisahan kekuasaan antara lima (penta) kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, advisor dpa) dan auditori (bpk). bank indonesia tidak ada kaitannya dengan penta politica ini. dalam posisi semacam ini maka bank indonesia haruslah terkoordinasi dalam pemerintahan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam suatu tingkat sub koordinasi tertentu. selanjutnya biarlah lembaga legislatif melakukan pengawasan efektifnya terhadap pemerintah. dengan kata lain independensi bank indonesia perlu redefinisi, harus menjadi lebih supel dan fleksibel, sehingga tidak terjadi dualisme otoritas dan kebijaksanaan antara pemerintah dan bank indonesia. tanpa itu maka kemelut ekonomi dan moneter lapangan akan sulit diatasi. independensi yang menumbuhkan dualisme otoritas semacam itu memang peka akan pertarungan. dalam pertarungan antara keduanya tentulah akan menguntungkan pihak ketiga yang dapat mempermainkan dan menggerogoti perekonomian nasional kita. pertengkaran antara pemerintah dan bank indonesia saat ini pasti akan lebih merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memperburuk rupiah kita, mendorong capital flight, melambungkan tingkat suku bunga, menghambat investasi dan tentulah menunda pembukaan lapangan kerja bagi rakyat. penyelewengan kbbi dan babi akan makin sulit terlacak, pencetakan uang palsu akan makin sukar diungkap. sementara itu ahli menghargai sikap konsekuen dan taat hukum syahril labirin sampai nomor tahun itu amendemen secara jujur (tanpa ada udang balik batu). saya pun menghargai sikap pemerintah yang tidak menghendaki dualisme suzerenitas, yang tidak mustahil dualisme ini merupakan suatu skenario politik besar terhadap indonesia,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sektor jasa keuangan.. peran ojk dalam perekonomian nasional adalah sangat sektoral, yaitu menyangkut sektor jasa keuangan saja. selanjutnya sesuai dengan nomor tahun tentang ojk tidak dipersoalkan kaitan ojk dengan tugas nasional sesuai dengan dan uud serta masalah sila ke pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". tugas sektoral ojk dalam sektor jasa keuangan yang adil, transparan dan akuntabel untuk secara independen, sama sekali tidak menjamin dan bahkan dapat bertentangan dengan tugas tugas spesifik sesuai dengan doktrin kebangsaan (nasionalisme) dan doktrin kerakyatan yang dianut oleh negara republik indonesia: memang barangkali ojk dapat melaksanakan tugas doktoralnya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mewujudkan sistem keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, namun tanpa merasa terikat (misalnya) dengan masalah riil yang dihadapi oleh bangsa indonesia, yaitu makin lebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin gini ratio dan sekarang makin dominannya investasi asing terhadap perekonomian nasional dan makin terbesarnya investor nasional dan ekonomi rakyat. lebih dari itu meskipun pertumbuhan ekonomi atas (ini pun tidak terlalu tinggi), namun indonesia makin kehilangan kedaulatan ekonomi: kita makin tidak berdaulat dalam pertanian khususnya pangan dan bibit, obat obat dasar, teknik industri, teknologi dan energi. dan lebih hebat lagi kita tidak berdaulat dalam penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya uud karena berlakunya sistem keuangan yang liberalistik dan kapitalistik, yang ojk berdasar tugasnya malahan dapat mengukuhkan penyelewengan konstitusional ini. sektor keuangan dapat tetap adil, transparan dan akuntabel serta tumbuh berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sesuai dengan konsideran nomor tahun tentang ojk, namun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god independensi yang menjadikan ojk "super body" tidak memungkinkan ojk dapat mengatasi tantangan tantangan dan keprihatinan perekonomian atas, bahkan dengan wewenangnya sebagai super body bisa malah mengabaikan dan membahayakan kepentingan nasional demi kestabilan sektor jasa keuangan belaka. oleh karena itu, peran ojk hendaknya dikembalikan kepada bank indonesia atau departemen keuangan agar terkait dengan tugas tugas menyelamatkan perekonomian nasional dan kepentingan nasional indonesia. janganlah sampai dengan tugas sektoral ojk tadi yang terjadi adalah pembangunan indonesia, dan bukan pembangunan indonesia artinya bangsa indonesia hanya menjadi penonton atau menjadi kuli negeri sendiri. demikian pula jangan sampai dengan pengutamaan kestabilan dan pertumbuhan jasa keuangan maka pembangunan menjadi penggusuran terhadap orang miskin, bukan penggusuran kemiskinan: dr. margarita kamis, s.h., m.h. apabila undang undang ojk dikenali secara utuh agak sulit untuk tidak berkesimpulan bahwa ini tampak seperti negara dalam negara. ahli ingin mengatakan bahwa uud menyatakan, negara memiliki suatu bank central yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensi nya diatur dengan undang undang , tidak dapat dan atau tidak bermakna bahwa independensi atau bank indonesia atau bank central itu sebagian kewenangannya mesti diserahkan kepada organ lain yang tidak diperintahkan oleh konstitusi. makna independensi dalam uud harus dimaknai sebagai patokan penentu relasi antar bank indonesia dengan pemerintah. jadi, derajat relasi hukum antara fungsi antara pemerintah dengan bank indonesia itu yang dimaksud dengan uud bukan mengurangi sebagian kewenangan bank indonesia dan kewenangan itu diserahkan kepada lembaga lain luarnya. itu sebabnya saya mengawali dengan mengatakan bahwa bila dikenali betul undang undang nomor tahun ini secara konstitusional terlalu sulit untuk tidak menyatakan ojk tampak seperti negara dalam negara: ahli ingin memperkuatnya dengan mengenali beberapa atau mengungkapkan beberapa saja diantaranya sebab tidak mungkin itu diungkapkan semua karena ahli yakin betul bahwa majelis pun memiliki penilaian yang tidak mungkin dan atau sebagaimana yang telah berefleksi dalam risalah sidang, tampak memiliki merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id kemiripan dengan apa yang ahli kemukakan, ojk dengan prinsip independensi melalui undang undang ini dapat mengatur sendiri, membuat sendiri peraturan, dan melaksanakan undang undang. padahal mestinya ini dilaksanakan dengan peraturan pemerintah kecuali hal hal lain yang memang tidak bisa diatur dan atau tidak diatur dalam undang undang. karena keadaan hukum dengan fungsi mereka membutuhkan pengaturan barulah dilakukan, tetapi ini tidak dilakukan. apa saja yang kan diatur dapat diatur dengan sendirinya oleh mereka tanpa bisa dicampuri oleh pemerintah, tanpa dapat dicek (dikontrol) oleh dpr. mahkamah konstitusi, mahkamah agung yang yang merupakan pelaksana kekuasan kehakiman pengaturan mengenai gaji pun diatur dengan peraturan presiden. bagaimana ojk dapat mengatur dirinya sendiri, gaji pun diatur sendiri. betapa luar biasanya ojk ini seperti lembaga negara dalam negara, menurut ahli tidak ada lembaga negara yang mempunyai sumber keuangan pendanaan, namun ojk ini dibiayai dengan apbn dan pungutan yang dipungut sendiri dari bank dan jasa keuangan lainnya. apa argumen konstitusionalnya sehingga dapat membenarkan tindakan tersebut? siapa yang berani memastikan bahwa tidak ada potensi penyalahgunaan dan bagaimana mungkin bisa dipastikan akuntabilitas dan transparansi ojk dengan kewenangan seperti itu? padahal bukankah negara hukum yang demokratis yang atur dalam undang undang dasar menghendaki akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara? menurut ahli bahwa pengawasan oleh ojk dimaksudkan untuk perlindungan konsumen dan adanya independensi ojk tidak diperoleh titik relasi dengan uud bagaimana dapat mengusahakan perekonomian nasional dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, kalau salah satu organ negara (lembaga negara) mempunyai fungsi yang begitu strategis tidak dapat dicek (dikontrol), dan bekerja semau maunya karena diatur dalam undang undang. dengan demikian keberadaan ojk bertentangan dengan prinsip negara hukum dan uud menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, presiden dalam persidangan tanggal mei menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal april yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober yang menguraikan hal hal sebagai berikut: merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id pokok permohonan bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil angka dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam dan ojk terhadap uud merujuk kepada permohonan para pemohon, pada pokoknya para pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan ojk, khususnya ketentuan ketentuan sebagai berikut: angka yang menyatakan ojk, yang selanjutnya disingkat ojk, adalah lembaga yang independen." yang" yang menyatakan:lain yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan:" yang menyatakanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god" frasa dalam yang menyatakan " . tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ."menurut para pemohon hanya bank sentral yang dijelaskan secara eksplisit uud yang boleh independen, sehingga frasa independen ojk tidak menemukan pembenaran secara konstitusional. uud yang menurut para pemohonccberasal dari turunan yang asimetris. ojk juga dapat menimbulkan konsekuensi adanya penumpukan kewenangan dalam satu badan sehingga dapat menimbulkan potensi moral hazard. penggunaandan juga sifat ojk yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god independen sehingga terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan keuangan negara. selain itu, jika terjadi krisis sektor industri keuangan, bukan tidak mungkin dana apbn akan dipakai untuk mendalangi krisis dan seberapa banyak dana publik dan atau apbn yang boleh dikucurkan masih belum diatur. ojk akan menimbulkan dampak: (a) mengurangi kemandirian ojkkepada kepentingan industri jasa dan keuangan,alam undang undang. iipembentukan ojk merupakan opened legal policy berdasarkan uudfrasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam dan kxsistem perekonomian nasional maka uud mengatur mengenai perekonomian nasional diatur dalam bab tersendiri yaitu bab xiv perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. bab xiv terdiri dari dua yaitu dan uud mengenai pengaturan perekonomian nasional diatur dalam uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagaimana telah diketahui bersama prinsip prinsip dasar pengelolaan perekonomian nasional terdapat dalam uud dan uud juga telah mengamanatkan kepada pembentuk undang undang pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip prinsip pada uud diatur dalammaktub dalam uud yang salah satunya adalah ojk. pembentukan ojk secara keseluruhan oleh pembentuk undang undang adalahdan makmur kepada seluruh rakyat indonesia. sebagaimana amanat uud yang secara tegas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang undang maka dpr bersama pemerintah telah menyusun ojk sehingga pembentukan ojkberdasarkan penjelasan tersebut atas, maka pembentukan ojk adaangka dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam dan ojk tersebut tidak dapat diajukan pengujian materiil mahkamah konstitusi. hairdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang bank sentral (bukti dimana dalam undang undang tersebut disebutkan tentang dua tugas pokok bank sentral, yaitu pertama, membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan kedua, membantu pemerintah dalam mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas lapangan kerja: guna meningkatkan taraf hidup rakyat undang undang nomor tahun kemudian untuk menjalankan tugas pokok tersebut, bank sentral menjalankannya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut pemerintah dibantu oleh suatu dewan moneter dan undang undang nomor tahun terhadap salah satu tugas bank indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank yang termaktub dalam bank indonesia, kemudian dipisahkan dan diintegrasikan kembali dengan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal serta perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dengan membentuk sebuah lembaga bernama otoritas jasa keuangan ojk). ojk sendiri merupakan mandat yuridis bank indonesia, dimana dimandat yuridis tersebut merupakan rencana besar imf sebagai bagian dari paket kerja sama dengan indonesia, dimana imf menginginkan dibentuknya sebuah lembaga yang terpisah dari departemen keuangan dan bank sentral yang diharapkan dapat menyiapkan industri perbankan nasional agar mampu menjadi pelaku global dengan inspirasi financial supervisor agency) fsa inggris, yang kemudian hari diketahui bahwa fsa gagal total dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. proses lahirnya lembaga ojk mendapat dukungan sangat besar dari berbagai lembaga keuangan internasional. dalam buku kudeta putih reformasi dan pelembagaan kepentingan asing dalam ekonomi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godsebagaimana disampaikan oleh prof. arief hid dalam sidang pane! pemeriksaan pendahuluan tanggal maret yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sudah sepatutnya permohonan pengujian angka dan frasa ". tugas pengaturan dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengawasan sektor perbankan ." dalam dan ojk yang diajukan oleh para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara). tinjauan kedudukan hukum legal standing) para pemohon legal standing sebagai pembayar pajak harus dibuktikan oleh pemohon dengan menyertakan bukti spt dan bukti pembayaran kewajiban pajak"menurut pendapat pemerintah, legal standing sebagai pembayar pajak yang patuh, tidak dapat diterima begitu saja dengan memiliki dan melampirkan nomor pajak wajib pajak npp) sebagai bukti. dengan memiliki npp tidak secara serta merta para pemohon telah membayar pajak, maka seharusnya para pemohon juga turut menyertakan bukti surat pemberitahuan spt) pajak dan juga pembayaran kewajiban pajak yang merupakan pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak oleh, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta atau kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. tidak ada hak konstitusional pemohon yang dilanggar dengan berlakunya ketentuan ojk yang diuji selain itu, pemerintah tidak melihat adanya pelanggaran hak konstitusional para pemohon yang sebagaimana didalilkan dalam permohonan para pemohon yaitu dengan berlakunya ketentuan angka dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam dan ojk telah merugikan hak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konstitusionalitasnya sebagai perseorangan warga negara indonesia dengan didasarkan pada:". menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya". bahwa para pemohon dalam permohonan uji materialnya tidak secara jelas menguraikan mengenai kerugian konstitusional dan hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional pemohon secara spesifik, aktual atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi dikarenakan berlakunya norma yang terkandung dalam ketentuan angka dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam dan ojk. bahwa ketentuan uuduud merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) setiap tahunnya dengan undang undang mempunyai pengertian bahwa dalam penyusunan undang undang apbn, haruslah mendapatkan persetujuan rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh dpr. selain itu, penggunaan ketentuan uud sebagai batu uji permohonan guo sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum. ketentuan uud merupakan prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law), prinsip kewajiban menjunjung hukum tidak hanya harus dilaksanakan oleh negara, namun juga wajib dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara indonesia. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa penggunaan dan uud tidak dapat dijadikan dasar kedudukan hukum oleh para pemohon dikarenakan bukan hak konstitusional para pemohon, namun merupakan suatu kewajiban bagi seluruh rakyat indonesia untuk menerapkan prinsip persamaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan sebagai pembayar pajak tidak serta merta dapat dasar dalam pengajuan uji materiil suatu undang undang. permohonan pemohon merupakan permohonan yang obscura libel selain itu, permohonan para pemohon merupakan permohonan yang obscura libel yaitu nampak pada tidak semuanya antara polita permohonan para pemohon dan petit yang dimintakan oleh para pemohon dalam permohonannya. para pemohon tidak menjelaskan mengapa frasa ".tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." bertentangan dengan uud namun tetap meminta petit agar mahkamah konstitusi menyatakan frasa dimaksud bertentangan dengan uud para pemohon juga telah melakukan kesalahan yang menyebabkan permohonan para pemohon menjadi tidak jelas dan tidak fokus (obscura libel) yaitu pada angka petit permohonannya yang meminta agar mahkamah konstitusi menyatakan angka dan ojk bertentangan dengan uud namun pada angka para pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi menyatakan angka dan ojk tidak memiliki kekuatan hukum mengikatindividu perseorangan warga negara indonesia. oleh karena itu, pemerintah memohon agariii. penjelasan pemerintah atas permohonan para pemohon penjelasan pemerintah atas permohonan putusan provisi para pemohon tidak ada alasan yang spesifik dan aktual serta penting dan mendesaknya permohonan provisi pemohon harus dikabulkan oleh mahkamah konstitusi istilah provisional dikenal luas dengan istilah "provisionllels vonis", "provisoire , voorlopige , "provisional, "voorlaufig , "provissorich ainstwelling , "bij vooraad' dan lain lain. istilah istilah dimaksud pada pokoknya menjelaskan bahwa putusan provisi adalah putusan yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilakukan olehdalam hukum acara mahkamah konstitusi, putusan provisi hanya dikenal pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang mengatur". namun demikian, dalam sejarahnya mahkamah konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh bibit rianto dan chandra hamzah dalam perkara nomor pula tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk). permohonan provisi yang dikabulkan sebagian oleh mahkamah konstitusi terkait dengan penundaan penerapan huruf juncto kpk oleh presiden yakni mengenai tindakan administratif berupa penghentian pimpinan kpk yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. dalam putusan nomor puu vii mahkamah konstitusi memberikan pendapatmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id terancam sementara pemeriksaan atas pokok permohonan sedang berjalan". berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan atas, maka terdapat unsur unsur yang harus dapat dipenuhi dan dijelaskan secara spesifik dan aktual oleh para pemohon dalam permohonannya. terhadap permohonan provisi para pemohon, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual terkait dengan alasan pentingnya dan mendesaknya mengapa permohonan provisi para pemohon harus dikabulkan oleh mahkamah konstitusi dan akibatnya apabila permohonan provisi para pemohon tidak dikabulkan oleh mahkamah konstitusi. sampai dengan saat ini, ojk telah melakukan kewenangannya untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan serta mengadvokasi kepentingan para konsumen. dalam melakukan kewenangannya tersebut, tidak terdapat kendala yang berarti dan tidak ada hak konstitusional dari para pemohon yang telah dilanggar atau terancam untuk dilanggar dengan adanya pelaksanaan kewenangan ojk dimaksud. dikabulkannya permohonan provisi dapat menimbulkan kerancuan hukum bahkan ketidakpastian hukum sektor jasa keuangan selain itu, dalam putusan nomor puu vi1 mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan:". dengan adanya pertimbangan mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan atas, maka sesungguhnya mahkamah konstitusi telah menetapkan batasan dikabulkannya permohonan provisi dari para pemohon pengujian undang undang yaitu apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum satu pihak. pemerintah berpendapat bahwa apabila permohonan provisi para pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi akan dapat menimbulkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kerancuan hukum bahkberdasarkan hal hal tersebut atas, maka seyogianya mahkamah konstitusi menolak permohonan provisi dari para pemohon dikarenakan tidak ada keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi dimaksud dan apabila dikabulkan dapat menimbulkan kerancuan hukum dpenjelasan pemerintah atas pendapat para pemohon yang menyatakan angka ojk bertentangan dengan uud ojk merupakan lembaga negara yang memiliki sifat constitutional importance secara yuridis pembentukan ojk dilandasi oleh dan uud dan uud memberikan kewenangan konstitusional kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat dpr) untuk membentuk suatu undang undang, sedangkan uud merupakan landasan konstitusional dibentuknya ojk, pembentukan ojk merupakan pengejawantahan tujuan konstitusional dibentuknya negara indonesia, yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan uud yang menentukan salah satu tujuan negara (common virtues) yaitu memajukan kesejahteraan umum yang perlu diwujudkan melalui pelembagaan negara indonesia, dan amanat konstitusional uud yaitu dan memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat indonesia, maka program pembangunankeseluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat indonesia. pengaturan mengenai perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pada uud terkait erat dengan sistem keuangan untuk menunjang berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional sehingga diperlukan lembaga lembaga keuangan untuk menopang perekonomian nasional sehingga diperlukan lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga lembaga keuangan dimaksudmengingat, maka berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut atas pemerintah berpendapat bahwa ojk merupakan suatu lembaga negara independen yang memiliki sifat constitutional importance dikarenakan merupakan salah satu instrument untuk mencapai tujuan bernegara dan amanat konstitusional dalam pembukaan dan uud, bahwa ragam struktur organisasi kekuasaan negara dewasa ini sudah berkembang sangat bervariasi, sehingga yang dinamakan organ negara atau lembaga negara tidak lagi hanya terbatas pada tiga fungsi menurut doktrin klasik yang dikembangkan sejak abad ke lembaga lembaga seperti komisi pemberantasan korupsi, komisi penyiaran indonesia, badan pengawas pemilu, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, komisi pengawas persaingan usaha, dan sebagainya merupakan contoh lembaga dan atau komisi baru yang bersifat independen dan memiliki fungsi campuran dan dibentuk berdasarkan undang undang, namun tetap memiliki sifat constitutional importance. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sifat independensi ojk merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan pembentukan ojk selain itu, pembentukan ojk juga merupakan amanat dan penjelas(selanjutnya disebut bank indonesia)". lebih lanjut penjelasan pasai bank indonesia menyatakan" dengan adanya dan penjelasan bank indonesia sebagaimana disebutkan atas, maka sejak semula independensi ojk merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan pembentukan ojk. namun demikian, meskipun dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada luar pemerintah ojk tetap berkewajiban menyampaikan laporan kepada badan pemeriksa keuangan dan dewan perwakilan rakyat. independensi ojk merupakan suatu keharusan dan hal ini disadari oleh pembentuk undang undang yaitu pemerintah dan dpr, dikarenakan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ojk hams memiliki independensi dengan tetap beradindependensi ojk diwujudkan dalam (dua) hal. pertama, secara kelembagaan ojk tidak berada bawah otoritas lain dalam sistem merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god indonesia alauddin daeng, syamsul hadi, indonesia berdikari, menyebutkan bahwa ojk adalah proyek lol imf yang harus dibentuk untuk memenuhi dan memperkuat pasar keuangan. proyek menyukseskan ojk kemudian dilanjutkan melalui development policy loan dpl) bank dunia, dan proyek technical assistance ta) asian development bank adb) melalui proyek development financial services supervisor institution, asian currency crisis support facility access), financial governance and social security reform gssp) dan lain sebagainya. dengan demikian kehadiran ojk dicurigai akan melapangkan bagi jalannya dominasi modal asing dalam sektor keuangan negara ini. (bukti bahwa bank indonesia yang menjadi dasar pembentukan ojk adalah yang dimaksudkan untuk menetapkan peraturan terkait dengan tugas pengawasan bank dan bukan merupakan undang undang yang mengatur pengawasan sektor jasa keuangan non bank dan jasa keuangan lain. bank indonesia baik secara keseluruhan atau secara khusus melalui tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembuatan undang undang yang mengatur pengawasan bank, pasar modal dan industri keuangan non bank. sektor jasa keuangan non bank dan jasa keuangan lainnya telah diatur dalam sejumlah undang undang yang secara khusus mengatur sektor dimaksud berikut pengawasannya. bank indonesia bukan merupakan produk hukum yang lebih tinggi kekuatannya atau lebih besar mandatnya dibandingkan dengan undang undang yang secara khusus mengatur sektor jasa keuangan non bank dan jasa keuangan lain, berikut seperangkat kewenangan pengawasannya. dengan kata lain, undang undang yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dan jasa lain memiliki dasar konstitusional yang lebih kuat tetapi ditegaskan dan dikalahkan oleh ojk yang sama sekali tidak memiliki landasan konstitusional. fungsi pengawasan dan pengaturan bank,ank indonesiamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. keberadaankedua,undang undang ojk mengaturpenjelasan pemerintah atas pendapat para pemohon yang menyatakan dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." dan ojk bertentangan dengan uud dalam polita permohonannya para pemohon, tidak menjelaskan mengapa frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." bertentangan dengan uud namun para pemohon tetap meminta petit kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa dimaksud bertentangan dengan uud sehingga menyebabkan permohonan para pemohon menjadi tidak jelas dan tidak fokus obscura libel), namun demikian pemerintah tetap akan menjelaskan mengapa frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." dalam dan ojk tidak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan uud dengan digabungkan pada penjelasan pemerintah terkait ojk dikarenakan memiliki keterkaitantugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi merupakan kebutuhan untuk secara historis pembentukan ojk didasarkan pada terjadinya asian financial crisis tahun yang berdampak sangat berat terhadap indonesia, khususnya sektor perbankan. krisis pada tahun berawal dari krisis nilai tukar thailand, krisis tersebut menjalar dengan cepat negara negara tetangga, seperti malaysia, filipina, indonesia, dan korea selatan serta berkembang menjadi krisis perbankan. krisis perbankan yang melanda indonesia diakibatkan karena banyak bank yang mengalami krisis likuiditas, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik sehingga secara keseluruhan menjadi krisis multidimensi sehingga menyebabkan krisis indonesia berlangsung lebih lama dibandingkan negara negara asia lainnya dan menyebabkan beban fiskal yang sangat besar, mencapai rp. triliun. tidak hanya asian financial crisis tahun global crisis pada tahun juga memiliki peran mengapa diperlukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam sektor jasa keuangan. pada saat krisis global tahun indonesia sebagai salah satu negara yang sistem keuangannya berinteraksi pasar global tidak luput dari tekanan dan ancaman krisis, sehingga menyebabkan salah satu bank indonesia harus di bailout untuk menghindari pengulangan akibat akibat yang disebabkan asian financial crisis tahun krisis pada tahun dan juga krisis pada tahun menunjukkan kelemahan dalam hal kelembagaan dan pengaturan pada sektor jasa keuangan bukan hanya dalam sektor perbankan saja. reformasi bidang hukum sektor jasa keuangan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menciptakan sistem penyelesaian dan pencegahan krisis keuangan masa yang akan datang. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god filosofi pembentukan ojk bertujumengingat sistem keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasionalberdasarkan landasan filosofis dimaksud, perlu dilakukan penataan agar dapat teroleh karena itu, dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, memandang diperlukan ojksecara filosofi, ojk sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus memiliki independensi ojkmengenai landasan sosiologis dapat pemerintah sampaikan bahwa pembentukan ojk dilatarbelakangi oleh fakta bahwa terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di. bidang teknologi informasi danmasing merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lembaga lembaga keuangan dalam sistem keuangan. kemudianberdasarkan fakta fakta tersebut, pembentukan ojk didasarkan pula atas pertimbangan perlunya dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga lembaga yang melaksanakan dan industri jasa keuangan non bank: penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai pengawasan sektor jasa keuangan menjadi terintegrasi dan koordinasi antara subsektor jasa keuangan menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan reputasinya menjadi lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan juga perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang lebih kuat, mengingat semakin rumitnya transaksi dan interaksi antar lembaga lembaga keuangan dalam sistem keuangan. uud merupakan opened legal policy dari pembuat undang undang dan dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." dalam pasai dan ojk tidak bertentangan dengan konstitusi terhadap dalil para pemohon yang mendalilkan bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan turunan langsung dari uud menurut pemerintah hal tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dikarenakan pada halaman yang menyatakan: selain itu, nama dan kewenangan bank sentral juga tidak tercantum merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god eksplisit dalam uud ketentuan uud hanya menyatakan negara memiliki. bahwa bank sentral itu diberi nama seperti yang sudah dikenal seperti selama ini, yaitu bank indonesia", maka hal itu adalah urusan pembentuk undang undang. demikian pula dengan kewenangan bank sentral itu, menurut tersebut, akan diatur dengan undang undang." maka kewenangan bank indonesia sebagai bank sentral dapat ditentukan oleh pembentuk undang undang melalui undang undang yang dibentuknya dikarenakan uud merupakan ketentuan open legal policy dari pembuat undang undang. oleh karena itu apabila pembentuk undang undang merasa perlu ada yang diperbaharui dari sistem sektor jasa keuangan termasuk kewenangan suatu lembaga hal tersebut dapat saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. berdasarkan penjelasan tersebut atas dandapat tercapainya tujuan konstitusional dibentuknya negara indonesia dan amanat konstitusional uud maka menurut pemerintah kewenangan ojk dalam melakukan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana termaktub dalam dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." dalam dan ojk merupakan kewenangan yang tidak melanggar konstitusi dan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa ojk memiliki sifat constitutional importance dikarenakan merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan dan amanat konstitusional dalam pembukaan dan uud apabila para pemohon mengkhawatirkan adanya penumpukan kewenangan dalam ojk dan dapat menimbulkan potensi moral hazard, menurut pendapat pemerintah hal tersebut tidak perlu dikhawatirkmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godnamun demikian perlu dicatat bahwa penjelasan huruf menyatakan bahwalebih lanjut, dalam rangka check and balances, internal ojk(vide angka anggota dewan komisioner melanggar kode etik dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.(vide dewan komisioner menetapkan peraturan dewan komisioner mengenai kode etik dan menegakkan kode etik ojk (vide penjelasan pemerintah atas pendapat para pemohon yang menyatakan dan ojk bertentangan dengan uud pengaturan pungutan ojk dimaksud telah sejalan dengan ketentuan uud pengembangan sektor jasa keuangan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia ditempuh melalui usaha mewujudkan keseluruhan kegiatanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagaimana diamanatkan oleh uud ojk dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan atas, namun guna mencapai tujuan tersebut. berdasarkan hal tersebut, maka pembentuk undang undang yaitu dpr dan pemerintah sepakat dalam hal sebagaimana termaktub dalam ojk. ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan ojkselain itu, dalam ojk mengjk. sebagaimana telah dijelaskan pula dalam penjelasan tersebut yang menyataaturan pungutan ojk dimaksud,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godengan adanya dan undang undang nomor tahun tentang pasar modal yang menyatakan:oleh karena itu, pungutan, iuran, atau premi yang dikenakan kepada para pelaku pasaroleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa dalil para pemohon yang menyatakan pungutan yang dilakukan oleh ojk tidak sesuai dengan uud adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dikarenakan telah sesuai dengan uud mekanisme penganggaran dan pungutan ojk telah akuntabel dan sesuai dengan konstitusi mengingat pada masa awal pembentukan ojk memerlukan pembiayaan dan ojk masih dalam tahap membangun regulasi dan standard operating procedure dalam kelembagaannya, maka untuk memenuhi kebutuhan ojk diberikan alternatif sumber pembiayaan ojk dari anggaran pendapatan dan belanja negara. dalam ojk telah menentukan bahwa penetapan rencana dan anggaran ojk oleh dewan komisioner harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat. memperhatikan hal tersebut, makamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddan harus dibebankan kepadajk, sertapengaturan mengenai pelaporan dan akuntabilitas ojk telah diatur dalam ojk, yang mengatur bahwa ojk menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara periodik atau insidentil apabila dpr memerlukan penjelasan. terkait laporan keuangan, ojk diaudit oleh badan pemeriksa keuangan dan wajib diumumkan kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. selain pengawasan eksternal, mekanisme mengenai pengawasan internal ojk juga telah diatur dalam ojk dengan adanya dewan audit sebagai salah satu anggota dewan komisioner. pungutan ojk merupakan international best practices selain itu, dapat pemerintah jelaskan pula bahwa pembiayaan kegiatan pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan oleh industri jasa keuangan dalam bentuk pungutan merupakan praktik yang lazim banyak negara. sebagai contoh, office the comptroler the currency occ). atas, occ merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memperoleh pendapatan dari memproses aplikasi perusahaan, investasi terutama pada us treasury, pungutan atas pemeriksaan khusus investigasi tertentu (special examination), pungutan atas perizinan, serta pendapatan lainnya (kegiatan seminar, penjualan publikasi, dan sebagainya). tidak terlalu berbeda dengan occ. pungutan terhadap loan company (seperti bpr) berbasis keanggotaan. samping itu, osti juga memperoleh bantuan dari canadian international development agency cid) terutama untuk asistensi internasional, pendapatan dari pemerintah daerah (dalam hal osti membantu melakukan pengawasan terhadap beberapa institusi pemerintah daerah berdasarkan kontrak), dan pendapatan dari lembaga pemerintahan., termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh fssissue emiten) sehubungan dengan pengajuan perizinan kepada fsc korea sesuai dengan exchange act capital market). supervisor fee dikenakan berdasarkan pada kewajiban (debt abilities) dari institusi lembaga keuangan, sementara issue regulatory fee dikenakan berdasarkan pada jumlah dan jenis dari surat berharga sekuritas yang diterbitkan: selain contoh negara negara atas, terdapat banyak contoh negara yang pembiayaan nya sepenuhnya dilakukan melalui pungutan dari industri, misalnyatzerland, turki dan inggris: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ojk kemudian merangkum fungsi, tugas, kewenangan dan institusi pengaturan dan pengawasan bank (bersama dengan) dalam salah satu bagian dari keseluruhan fungsi, tugas dan wewenang ojk sebagaimana termaktub dalam ojk. padahalmerupakan kegiatan keuangan yang bersumber dari pengaturan peraturan perundang undangan bawah uud (yaitu nomor tahun tentang pasar modal, nomor tahun tentang usaha perasuransian, dan peraturan perundang undangan lainnya dalam lingkup bapepam lk) sehingga nilai konstitusionalnya tidak setara dengan kegiatan perbankan. meskipun lahir dari amanat namun ojk memiliki kedudukan yang independen sama dengan bi. jika melihat kedudukan, tugas, dan fungsi ojk dalam sektor keuangan sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan ojk dari sisi kelembagaan setara dengan bi. otoritas yang besar yang dimilikinya menjadikan ojk seperti negara dalam negara. lembaga ini memiliki hak membuat regulasi, memberikan sanksi, dan menentukan anggaran mereka sendiri. kekuasaan tersebut berpotensi menjadikan ojk sebagai sindikat keuangan baru yang mengeruk dana rakyat untuk kepentingan memperbesar kekuasaannya sendiri. selain itu mengenai pendanaan melalui pungutan kepada jasa keuangan yang menggunakan model self regulating organization mengandung bahaya hilangnya amanat publik dalam ojk. atas dasar itu, ojk dapat menjadi tangan yang merampas (stabbing hand) daripada tangan yang membantu (helping hand). keberadaanya justru menjadi parasit dalam ekonomi, merugikan nasabah industri keuangan melalui pemerasan sistematis dan masif terhadap ekonomi nasional dan keuangan rakyat. ojk memungut pungutan dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godhile, china, costa rica, kazakhstan, lebanon, jepang dan uruguay. iv. dampak jika dikabulkannya permohonan para pemohon dikabulkannya permohonan @uo dapat mengganggu pelaksanaan tugas tugas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan dan akan membahayakan industri perbankan dan konsumen serta perekonomian nasional berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan atas, dan mengingat peran penting otoritas jasa keuangan sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional terutamaoleh karena itu, apabila dikabulkannya permohonan guo dan diterimanya argumentasi para pemohon, maka hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas tugas pengawasan perbankan dan akan membahayakan industri perbankan dan konsumen. selain itu, dikabulkannya permohonan guo dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian akibatmenjadi terbengkalai. selain itu berdasarkan ketentuan peralihan otoritas jasa keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan bidang pasar modal dan lembaga keuangan telah beralih dari menteri keuangan dan bapepam kepada otoritas jasa keuangan sejak desember dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bidang perbankan telah beralih dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan sejak desember berdasarkan hal tersebut, apabila permohonan pemohon dikabulkan maka merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god akan menghambat tugas dan fungsi pengawasan pasar modal, lembaga keuangan dan perbankan dikarenakan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari otoritas jasa keuangan kepada bank indonesia dan kementerian keuangan dapat menyebabkan kekosongan hukum pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan sehingga akan berdampak sangat negatif pada perekonomian nasional dan para pelaku pasar. selain itu, dampak dikabulkannya permohonan pemohon akan menimbulkan konsekuensi pengawasan sektor jasa keuangan akan kembali menjadi pengawasan sektoral yang tidak terintegrasi, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi perekonomian akibat.akan menjadi terbengkalaangka dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam pasai dan ojk karena permohonan para pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. permohonan provisi para pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dikarenakan para pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik terkait keadaan yang mendesak mengapa mahkamah konstitusi harus mengeluarkan putusan provisi dalam perkara guo. selain itu, dikabulkannya permohonan provisi para pemohon dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku pasar sektor jasa keuangan dan konsumen termasuk dalam ojk. ketentuan angka dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam dan ojk sama sekali tidak bertentangan dengan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gopasai angka dan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ." dalam dan ojrovisi para pemohon untuk seluruhnydan frasa ". tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan." dalam dan oj4j menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, presiden dalam persidangan tanggal oktober tanggal oktober tanggal november dan tanggal desember mengajukan (tiga belas) ahli yaknimemberprof. dr. saudi isra, s.h., mpa apabila hendak disederhanakan, pokok permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) adalah merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id perihal konstitusionalitas kehadiran keberadaan otoritas jasa keuangan ojk) sebagai salah satu lembaga atau komisi negara independen. sebagai lembaga negara baru yang secara umum diberi tugas melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan, kehadiran ojk dinilai pemohon tidak memiliki landasan konstitusional (karena tidak memiliki cantelan dalam uud kehadiran ojk hanya dimandatkan dalam tentang bank indonesia, fungsi pengawasan bank indonesia terhadap bank direduksi oleh ojk, independensi ojk, terjadinya penumpukan kewenangan pada ojk sehingga akan menjadi lembaga super body, dan kehadiran ojk dinilai merugikan pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan karena adanya pungutan. semua alasan tersebutlah yang menjadi alasan atau dasar bagi pemohon. untuk mempersoalkan konstitusionalitas keberadaan ojk: sehubungan dengan pokok permohonan pengujian ini, secara terbatas, saya hanya akan menjelaskan sisi kelembagaan yang meliputi: kedudukan, sumber kewenangan, pemindahan fungsi pengawasan bank dari ojk, dan terakhir independensi ojk. adapun perihal pungutan yang dilakukan ojk dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana juga dipersoalkan pemohon tidak akan diulas. sebab, menurut ahli masalah itu hanyalah sebuah konsekuensi dari kehadiran sebuah lembaga, mana jika memberi kewenangan untuk itu, maka tidak beralasan untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya. lagi pula, apabila soal kelembagaan ojk telah diselesaikan, masalah kewenangan (termasuk melakukan pungutan) dengan sendirinya akan terurai, sehubungan dengan masalah kelembagaan, saya akan menerangkan empat pokok pembahasan terkait ojk. pertama, kedudukan otoritas jasa keuangan ojk) sebagai lembaga negara. ojk, sama halnya dengan bank indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara. dalam didefinisikan,dapun bank indonesia didefinisikan dalam undang undang nomor tahun tentang bank indonesia sebagaimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang undang ini: dari sisi defenisi, memang terdapat sedikit perbedaan antara ojk dan bank indonesia terkait penggunaan kata "negara". mana, untuk defenisi bank indonesia digunakan frasa "lembaga negara" yang independen. sedangkan ojk hanya disebut sebagai "lembaga" yang independen. tanpa ada kata "negara" hanya saja, pendefinisian seperti itu (tanpa menggunakan frasa "lembaga negara") tidak saja untuk ojk, tetapi juga dipakai mendefinisikan lembaga lembaga negara lain. antaranya, komisi pemilihan umum didefinisikan sebagai, lembaga penyelenggara pemilu.dst. tanpa ada kata "negara". demikian juga dengan badan pengawas pemilu dalam yang didefinisikan sebagai, lembaga penyelenggara pemilu.dst. hal yang sama juga ditemukan dalam komisi nasional hak asasi manusia dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia juga didefinisikan sebagai dengan frasa lembaga mandiri.dst, pertanyaannya, apakah defenisi yang menggunakan frasa "lembaga negara" atau hanya kata "lembaga" menunjukkan perbedaan status atau kedudukan lembaga tersebut? dalam arti, hanya lembaga yang menggunakan frasa "lembaga negara" saja yang berkedudukan sebagai lembaga negara, sedangkan yang menggunakan kata "lembaga" tidak berkedudukan sebagai lembaga negara? apakah demikian? pada dasarnya adanya frasa "lembaga negara" atau hanya kata "lembaga" tidak mempengaruhi status dan kedudukan sebuah lembaga sebagai lembaga negara. sebab, sepanjang suatu lembaga dibentuk untuk melaksanakan fungsi fungsi negara mengawini pendapat hans kersen , maka lembaga dimaksud adalah lembaga negara. sejalan dengan soal itu, mengutip jimmy asshiddigie, baik "lembaga pemerintahan", "lembaga non pemerintahan", "lembaga negara" atau "lembaga" saja, semuanya termasuk dalam kategori lembaga negara, oleh karena itu, sekalipun ojk hanya didefinisikan dengan kata "lembaga" saja, bukan berarti ojk tidak berkedudukan sebagai lembaga negara. sebab, sudah sangat tegas dinyatakan dalam bahwa salah satu tujuan ojk adalah terselenggaranya sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang merupakan bagian dari fungsi negara. adapun ojk dibentuk untuk menjalankan fungsi dimaksud, yaitu untuk mengawasi berjalannya sektor jasa keuangan. sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa ojk berkedudukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai lembaga negara, sama halnya dengan yang juga berkedudukan sebagai lembaga negara, walaupun sama sama berkedudukan sebagai lembaga negara, ojk dan bank indonesia memiliki derajat kedudukan yang berbeda sebagai lembaga negara. bank indonesia merupakan lembaga yang dibentuk sebagai konsekuensi ketentuanu. dalam hal ini, kehadiran bank sentral yang kemudian diberi nama dengan bank indonesia merupakan mandat uud artinya, sumber norma yang menjadi dasar keberadaan bank indonesia adalah uud sedangkan kehadiran ojk merupakan konsekuensi nomor tahun tentang bank indonesia yang melalu, berdasarkan ketentuan tersebut dibentuklah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang diberi nama dengan ojk, perbedaan dasar hukum pembentukan dan ojk memiliki konsekuensi terhadap tidak samanya kekuatan keduanya. dalam arti, karena dasar pembentukan berasal dari uud maka lembaga ini tidak dapat dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang undang. jika hendak membubarkan atau bank sentral, harus melalui perubahan uud inilah yang menyebabkan keberadaan menjadi kuat. sementara kedudukan ojk tidak sekuat bi. sebab, kekuatan lembaga ini hanya berbasis pada undang undang. mana, jika pembentuk undang undang sepakat membubarkan ojk, maka cukup hanya melalui perubahan atau pencabutan undang undang. artinya, pembubaran ojk tidak harus melalui perubahan uud yang jauh lebih sulit: perbedaan sumber norma pembentukan dua lembaga tersebut tidak dapat dijadikan dasar penilaian konstitusionalitas atau tidaknya lembaga yang ada. sebab, baik lembaga yang dibentuk karena perintah uud maupun lembaga yang hadir karena perintah undang undang sama sama konstitusional sepanjang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sesuai wewenang yang dimilikinya. jadi, perbedaan dasar hukum tidak menjadi alasan mempersoalkan konstitusionalitas sebuah lembaga atau komisi negara: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selain itu, apabila ukuran konstitusionalitas keberadaan sebuah lembaga negara hanya atas dasar ada tidaknya perintah uud sebagaimana didalilkan pemohon, tentunya bukan hanya ojk yang akan dikatakan inkonstitusional. sebab, banyak lembaga komisi negara lainnya yang kehadirannya tidak diperintahkan uud melainkan hadir melalui sebuah atau bahkan hanya peraturan perundang undangan bawah undang undang. misalnya kpk hadir berdasarkan dan tidak satupun norma dalam uud yang memerintahkan pembentukannya. begitu juga dengan bawaslu, tidak ditemukan adanya norma yang secara split memerintahkan pembentukannya. dua lembaga terakhir tersebut juga hadir atas dasar undang undang dan bukan perintah langsung uud mana, keberadaan dua lembaga tersebut adalah konstitusional. jadi, akan menjadi sangat keliru jika dasar penilaian konstitusionalitas sebuah lembaga hanya atas kategori ada tidaknya perintah atau cantelan ketentuan uud sebagai dasar membentuknya: selanjutnya yang kedua, sumber kewenangan dan ojk. baik maupun ojk sama sama lembaga negara yang kewenangannya diberikan melalui undang undang, bukan uud terkait kewenangan bank sentral bi, uud menyatakan, .suatu bank sentral yang kewenangan, tanggung jawab, dan independennya diatur dengan undang undang. uud mendelegasikan pengaturan tentang kewenangan kepada undang undang. artinya, kewenangan akan diatur dalam undang undang yang mengatur tentang bi. dengan demikian, sumber kewenangan adalah undang undang, bukan uud dalam hal ihwal ini, masuk dalam kategori lembaga negara yang keberadaanya diatur dalam uud tetapi kewenangannya diatur dalam uu, yaitu nomor tahun tentang bi, dalam konteks sumber kewenangan, derajat kedudukan ojk menyamai bi. sebab, kewenangan ojk juga berasal dari uu, yaitu nomor tahun tentang ojk. dalam hal ini, sekalipun pengakuan keberadaannya tidak bersumber dari uud tetapi semua hal terkait keberadaan, kedudukan dan kewenangannya bersumber dari undang undang. dalam hal sumber kewenangan inilah posisi dan ojk dapat dibandingkan, ketiga, terkait keabsahan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari kepada ojk melalui bank indonesia. sebagaimana telah dijelaskan atas, pengaturan segala tugas dan wewenang diserahkan kepada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembentuk undang undang. terkait hal itu, pembentuk berwenang menentukan apa saja yang akan diatur sebagai kewenangan bi. karena itu, tugas, wewenang dan fungsi sebagai bank sentral sepenuhnya menjadi kewenangan dpr dan presiden (sebagai pembentuk undang undang) menentukannya. artinya, bila terdapat wewenang yang diberikan kepada bank sentral, lalu kemudian wewenang tersebut diambil atau dialihkan kepada lembaga lain yang juga dibentuk berdasarkan kewenangan pembentuk undang undang, maka hal itu tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya, sehubungan dengan itu, dalam kaitannya dengan keberadaan dan ojk, mana pemohon menilai bahwa lebih memiliki landasan konstitusional dibanding kan ojk dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank adalah tidak tepat. sebab, penentuan kewenangan bank sentral merupakan wewenang pembentuk undang undang. apakah wewenang tertentu diberikan kepada atau mungkin dicabut atau dialihkan dari bi, berdasarkan uud sepenuhnya menjadi hak dpr dan presiden. termasuk memindahkan sebagian kewenangan kepada ojk yang dibentuk berdasarkan mandat bi: oleh karena itu, pemindahan kewenangan tersebut konstitusional adanya. apalagi pemindahan kewenangan dimaksud dilakukan melalui undang undang. keberadaan ojk yang dibentuk dengan undang undang dan kedudukan yang dibentuk berdasarkan uud sama sama konstitusional. mana, apapun kewenangan yang diberikan pada kedua lembaga negara tersebut tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang dilakukan sesuai wewenang presiden dan dpr sebagai primary legislator, terakhir atau yang keempat adalah persoalan independensi ojk. sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ojk itu adalah sebuah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.dst. harus dipahami, bahwa frasa "independen" menunjuk pada kedudukan ojk sebagai lembaga negara yang berada luar kekuasaan pemerintah. dalam hal ini, independensi ojk menunjukkan lembaga ini bukan institusi yang berada bawah presiden, melainkan sebuah lembaga negara yang diberikan kewenangan menjalankan fungsi negara yang diberikan kepadanya. independensi ojk sama dengan bi. dalam hal ini, misalnya bi, jika diletakkan dalam rumpun lembaga negara, berada dalam rumpun eksekutif. upaya memberikan label "independent" dilakukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god untuk memberikan jarak dengan pemegang kekuasaan eksekutif agar terhindar dari pengaruh dinamika politik. jimmy asshiddigie menggambarkan hal itu dilakukan sebagai bentuk kesengajaan melepaskan bank sentral dari kewenangan mutlak pemegang atau kepala pemerintahan. karenanya, dengan memberi tambahan independen, hadir menjadi semacam gusi executive entity. begitu juga ojk, kehadirannya secara konstitusional didasarkan atas ketentuan uud dan nomor tahun tentang bank indonesia yang merupakan turunan dari uud jadi, sifat independensi bank sentral juga dapat dilekatkan kepada ojk, kehadiran berbagai komisi negara independen bu dan amerika serikat. secara umum, hadirnya komisi negara independen ditujukan untuk menyempurnakan proses demo kuantisasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial politik yang terjadi, sisi lain, keberadaan lembaga negara atau komisi negara independen berbagai negara juga merupakan bentuk koreksi atas kemapanan peng klasifikasi kekuasaan pemerintah negara yang ada sebelumnya. mana, cabang kekuasaan negara hanya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kekuasaan membuat undang undang (legislatif), kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudisial). ketika cabang kekuasaan yang telah ada tersebut dianggap tidak lagi mampu, terkait dengan hal tersebut, simo dalam bukunya administrative law menyatakan. dalam hal ini, william funk richard season mengatakan, lembaga independen itu tidak jarang mempunyai kekuasan "gusi legislative", "gusi executive" dan "gusi judicial": merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebuah lembaga negara komisi negara dikatakan independen bila dinyatakan secara tegas (eksplisit) dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur dalam uud atau undang undang. kemudian, pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja. selanjutnya, sebagaimana dikemukakan simo, dalam teori hukum tata negara, sebuah lembaga dikatakan independen apabila pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab sebab yang diatur dalam undang undang pembentukan lembaga yang bersangkutan ciri lainnya menurut william fox junior,lembaga. tidak hanya itu, funk and season menambahkan bahwa lembaga negara independen bila pimpinan yang kolektif, tidak dikuasaimayoritas berasal dari partai politik tertentu, dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms), dalam konsep atau teori itulah sebetulnya inferensi ojk harus dipahami. independensi ojk bukan bermakna bahwa peran negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional menjadi berkurang. sebab, kehadiran ojk bukan dalam rangka menarik keluar urusan yang seharusnya menjadi fungsi pemerintahan negara, melainkan tetap dilakukan oleh negara melalui pembagian urusan terkait perbankan dan perekonomian nasional kepada beberapa lembaga negara. mana, awalnya hanya menjadi kewenangan semata, sekarang sebagiannya diserahkan kepada ojk, selain itu, sekalipun ditempatkan sebagai lembaga negara independen, pelaksanaan tugas ojk juga tetap terikat dan terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah dan bank indonesia. mana, secara struktural keterkaitan pelaksanaan tugas ojk diwujudkan dalam bentuk dijabatnya dua komisioner ojk secara ex officio oleh pejabat telepon pada kementerian keuangan dan anggota dewan gubernur bi. sedangkan orang anggota dewan komisioner lainnya diisi melalui proses seleksi. hal itu menunjukkan bahwa sifat independensi ojk tetap dalam kerangka keterkaitan tugasnya mengawal perekonomian nasional bersama kementerian keuangan dan bi: selanjutnya, posisi ojk sebagai sebuah lembaga negara yang independen juga memiliki konsekuensi logis terhadap kewenangan yang dimilikinya. salah satunya, kewenangan membentuk atau menerbitkan berbagai. peraturan yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god jumlah besaril. konstitusionalitas ojk terhadap uud il. angka ojk tentang independensi ojk bahwa frase "independen dalam ketentuan angka ojk cangkok secara bulat dari ketentuan bank indonesia, dimana disebutkan bahwabahwa frase independen atau independensi hanya dikenal oleh uud melalui ketentuandengan demikian hanya bank sentral yang dijelaskan secara eksplisit uud yang boleh independen, dimana ojk secara konsep sangat jauh berbeda dengan bank sentral (vide bab pengantar permohonan guo), sehingga frase independen ojk tidak menemukan pembenaran secara konstitusional. selain itu frase independen dalam angka ojk tidak menemukan cantolannya dalam konsideran ojk, dimana ojk mendasarkan salah satunya pada uud pertentangan ini akan jelas nampak jika uud yang dimaksud adalah uud yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan . bahkan jika konsideran yang dimaksud adalah. dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berkedudukan sebagai peraturan pelaksana undang undang. mana, peraturan peraturan yang dibuat mengikat seluruh pihak dan berlaku luar dan dalam. bahkan merujuk pada sistem perundang undangan kita, lembaga negara komisi negara mempunyai ruang untuk membentuk peraturan yang sifatnya regering, lalu, bagaimana inferensi ojk jika dikaitkan dengan uud sebagai dasar konstitusional pembentukannya? karena terintegrasi dengan sistem perekonomian, apakah kemudian independennya tidak akan terjaga? dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa tugas dan fungsi ojk terkait erat dengan penyelenggaraan perekonomian nasional. namun bukan berarti hal itu secara serta merta akan merusak atau menghilangkan independensi ojk. harus diingat, independen adalah sifat objektif kelembagaan ojk dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana telah disinggung sebelumnya. hanya saja, dalam pelaksanaan fungsinya tentu saja terbuka ruang untuk terjadi penyimpangan. walaupun demikian, persoalan ini tentu bukan masalah konstitusionalitas norma undang undang ojk, melainkan soal pelaksanaan norma oleh pejabat lembaga tersebut, sebelum mengakhiri keterangan ini, ahli juga akan menyinggung bagaimana hubungan antara kementerian keuangan, bi, dan ojk. mana, tiga institusi tersebut memiliki kewenangan yang saling bersinggungan satu sama lain. lebih lebih lagi dengan ojk. secara struktural, dan kementerian keuangan menjadi bagian dari dewan komisioner ojk. dengan demikian, kedua institusi tersebut sekalipun bukan mayoritas ojk, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk turut mempengaruhi keputusan keputusan yang akan dibuat ojk. selain mempengaruhi, kehadiran dan kementerian keuangan juga dapat memastikan langkah langkah pengawasan jasa keuangan yang dilakukan ojk terintegrasi atau terkoordinasi dengan agenda agenda urusan keuangan yang diurus oleh pemerintah dan bank indonesia, dari segi tujuan, kementerian keuangan bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. adapun ojk hadir untuk tertuanya sektor jasa keuangan, terwujudnya sistem keuangan yang stabil serta melindunginya kepentingan konsumen. sedangkan bertujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. tujuan ketiga lembaga tersebut saling terkait satu sama lain. mana, semua akan mendukung pencapaian mewujudkan pemajuan kesejahteraan umum yang dimaksud dalam pembukaan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan tujuan yang saling berhubungan serta ada jaminan terkoordinasinya tugas tiga lembaga tersebut secara struktural, maka kehadiran ojk justru akan dapat menutupi berbagai kelemahan yang ada sebelumnya. dengan begitu, pandangan yang menyatakan bahwa kehadiran ojk telah mereduksi dan melemahkan peran justru kehilangan relevansinya. hal yang terjadi justru sebaliknya, mana kehadiran ojk akan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan jasa keuangan yang ada. pada saat bersamaan juga dapat membantu terselenggaranya urusan pemerintahan dibidang keuangan secara lebih baik, dr. rawan tjandra, s.h., m.hum hadirnya otoritas jasa keuangan ojk) dalam sistem tata kelola keuangan indonesia (finance governance) memberikan harapan positif terhadap upaya penguatan sektor jasa keuangan, agar dapat tumbuh menjadi sektor jasa yang profesional dan berorientasi untuk melayani serta melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan secara lebih baik. tugas pemerintah dalam negara hukum modern (moderne rechsstaat) menurut hughes meliputi (tujuh) macam, yaitu: providing economic infrastructure: provision various collective goods and service: the resolution and adjustment group conflicts: the maintenance competition: protection natural resources: provision for minimum access individuals the goods and services the economy: stabilisation the economy. jika merujuk pendapat tersebut, kehadiran ojk kiranya dapat memenuhi fungsi untuk mewujudkan stabilitas ekonomi melalui tujuan darisesuai dengan amanah undang undang nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun tentang bank indonesia, telah lahir undang undang nomor tahun tentang lembaga otoritas jasa keuangan ojk). tersebut diberlakukan mulai januari lembaga independen tersebut ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi. lembaga keuangan bank dan non bank. lembaga keuangan non bank yang diawasi oleh ojk adalah asuransi, dana pensiun, bursa efek pasar modal, modal ventura, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perusahaan anjak piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan. dengan mulai beroperasinya lembaga tersebut, maka sejak republik ini berdiri baru pertama kalinya lahir lembaga otoritas jasa keuangan ojk) yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. lembaga independen tersebut mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank yang selama ini dilakukan oleh bank indonesia sebagai pengawas bank dan bapepam untuk lembaga keuangan non bank. pola pembentukan institusi ojk menyerupai pembentukan kpk dan cukup banyak state auxiliary agencies lain yang sifatnya constitutional important. artinya, dengan memahami hakikat makna ketentuan ketentuan dalam konstitusi untuk mewujudkan sistem tatakelola perekonomian yang baik, maka hal itu mendasari konfederasi pembentukan ojk. meskipun, sama halnya dengan landasan eksistensi kpk dan beberapa state auxiliary agencies lain, tidak semua hal yang diperlukan dalam kehidupan ketatanegaraan dan pemerintahan harus diatur secara eksplisit dan rinci dalam konstitusi, mengingat cakupan ruang lingkup materi muatan konstitusi yang lazimnya bersifat terbatas sebagai norma dasar tertinggi dalam suatu negara. namun, dalam suatu hal yang bersifat urgen terdapat hal hal yang secara konstitusional dianggap penting untuk dibentuk dilaksanakan dalam praksis ketatanegaraan: kiranya, konfederasi nomor tahun tentang ojk sudah konsisten dengan dasar pengaturan bagi lahirnya ojk dan maksud pembentuk uud negara untuk mewujudkan tata kelola perekonomian yang baik sebagaimana diatur pada bank indonesia yaitu:erdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan sertapenjabaran kewenangan ojk dalam substansi ojk juga telah konsisten secara intensional maupun gramatikal dengan delegasi kewenangan yang diberikan terhadap nomor tahun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god urgensi ojk krisis keuangan yang terjadi asia merupakan implikasi kelemahan kualitas sistem keuangan asia. pada bulan juli indonesia mulai terkena dampaknya karena struktur ekonomi nasional indonesia yang masih lemah untuk menghadapi krisis global tersebut. hal itu menyebabkan kurs rupiah terhadap dolar melemah pada tanggal agustus dan diikuti penutupan bank bermasalah oleh pemerintah pada bulan november kemudian, pemerintah dan bank indonesia membentuk badan penyehatan perbankan nasional bppn) untuk mengawasi bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan kebijakan bantuan likuiditas bank indonesia babi) dalam rangka membantu bank bank bermasalah tersebut. kebijakan babi tersebut tidak berjalan efektif karena dana bantuan tersebut disalahgunakan oleh sejumlah pihak. hal itu memperburuk citra perbankan dan sistem pengawasan perbankan yang dilakukan oleh bi. bank indonesia yang bertindak sebagai pengatur dan pengawas sektor perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehatserta bermanfaat bagi perekonomian nasional. krisis ekonomi yang terjadi pada tahun yang dialami indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. pada tahun pemerintah melakukan program penyehatan perbankan, rekapitalisasi bank umum dan restrukturisasi kredit perbankan, serta pemantapan ketahanan sistem perbankan dan prinsip kehati hatian bank, yang meliputi pengembangan infrastruktur perbankan, peningkatan good corporate governance dan penyempurnaan pengaturan serta sistem pengawasan bank. pada tahun pemerintah memulai implementasi arsitektur perbankan indonesia api) yang merupakan landasan dan arah kebijakan perbankan dalam jangka panjang serta beberapa program dalam arsitektur keuangan indonesia aski), guna menciptakan landasan dalam membangun sistem keuangan yang kokoh dan mampu menunjang kegiatan perekonomian nasional secara berkesinambungan herry rocky, perkembangan perbankan .html, diakses juli merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengalaman indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun dan tahun yang mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian nasional, memberikan gambaran pentingnya peranan jasa keuangan dalam mendukung perekonomian nasional. oleh karena itu, pengelolaan sektor jasa keuangan yang baik menjadi penting untuk mencegah terjadinya krisis, sehingga krisis yang pernah dialami diharapkan tidak akan terjadi lagi. untuk itu, diperlukan keberadaan otoritas jasa keuangan dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. best practices ojk beberapa negara lain dan kontribusinya bagi pembentukan ojk indonesia pembentukan ojk kiranya juga merupakan hasil belajar dari best practices sistem pengawasan oleh institusi tunggal dan independen beberapa negara lain. beberapa diantaranya dapat disebutkan disini, pada tanggal januari menteri keuangan jerman, hans michel mengumumkan pembentukan otoritas pengawas keuangan terintegrasi, yaitu bundesanstalt fur finanzdienstleistungsaurtsicht fin) dan mulai beroperasi pada tanggal mei berdasarkan hukum otoritas jasa keuangan pengawasan tunggal geser uber die integrierte finanzdienstleistungsaufsicht). fin merupakan gabungan dari lembaga pengawas terpisah untuk perbankan bundesaurfsichtsamt fur das kreditwesen red), asuransi bundesaurfsichtsamt fur das versicherungswesen bav) dan sekuritas bundesaufsichtsamt fur den wertpapierhandel we). fin memiliki wewenang terkait pengawasan lembaga kredit, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya. fin bertujuan untuk menjamin stabilitas dan integritas sistem keuangan jerman secara menyeluruh, dengan dua tujuan utama yaitu menjaga solvabilitas bank, penyedia jasa keuangan dan perusahaan asuransi dan perlindungan konsumen dan investor. setelah fin dibentuk, deutsche bundesbank bundesbank) bertugas sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. bundesbank merumuskan kebijakan moneter dan perbankan, menjaga nilai mata uang, mempertahankan tingkat kecukupan cadangan aset siklus kas dan pengelolaan uang kertas, memantau perkembangan bisnis dan menganalisis spektrum yang luas dari masalah ekonomi, serta menjamin kelancaran fungsi pembayaran domestik dan asing dengan menyediakan layanan jasa kliring, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god otoritas jasa keuangan australia diperankan oleh the australian prudential regulation authority para). lembaga lembaga yang diatur oleh para diantaranya adalah bank, asuransi, penyedia retirement saving accounts, trustee superannuation entity. organisasi para terdiri dari sebuah dewan (board), seorang pemimpin operasi (chief executive officer) didukung para staf. australia, para dibiayai dari kontribusi (levy) lembaga yang diawasi. para mengambil alih tugas dari reserve bank australia rba) dan insurance and superannuation committee isc). lembaga yang dibentuk pada tanggal juli tersebut menjalankan fungsi pengawasan micro prudential lembaga keuangan yang terdiri dari bank, credit union, building society dan perusahaan asuransi. selain itu, para juga mengawasi industri dana pensiun (superannuation funds), krisis keuangan yang dialami oleh korea pada tahun mengakibatkan beberapa konglomerat bisnis besar mengalami kesulitan keuangan, kredit. macet bank bank korea meningkat tajam, sehingga melemahkan kesehatan keuangan lembaga perbankan domestik, yang berdampak pada ketidakstabilan keuangan korea. hal ini mendorong pemerintah korea untuk melakukan reformasi kelembagaan dan kebijakan keuangan, maka dibentuklah korea deposit insurance corporation dic), financial supervisor commission fsc) financial supervisor services fss) yang memiliki wewenang sebagai lembaga pengawas tunggal untuk perbankan dan non perbankan. dengan perubahan ini ministry finance and economy more), fsc fss, bank korea bok), dan dic adalah empat lembaga publik yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan korea, masih cukup banyak negara lain yang juga membentuk institusi semacam ojk untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan secara terpadu. meskipun latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu berbeda setiap negara, terdapat beberapa faktor yang memicu dilakukannya perubahan terhadap struktur kelembagaan pengawas jasa keuangan. pertama, munculnya konglomerasi keuangan dan mulai diterapkannya universal banking banyak negara. kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak efektif karena terjadi gap dalam regulasi dan supervisi. kedua, stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (dan lembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan masalah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god stabilitas sistem keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. ketiga, kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama good governance. guna meningkatkan good governance pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya: adapun alasan pendirian ojk sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum ojk adalah telahmenciptakan sistem keuangan menjadiselain itu, pembentukan undang undang ojk initesebut yaitugawasan tersebut dilakukserta berkewajiban menyampaikan laporan kepada badan pemeriksa keuangan serta dewan perwakilan rakyat. dalam melakukan tugasnya, lembaga yang dinisbatkan menjadi supervisor boardmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmelalui koordinasi dengan bank indonesia dan meminta penjelasan dari bank indonesia terkait keterangan serta data makro yang diperlukan, lahirnya otoritas jasa keuangan sebagai amanat undang undang bank indonesia didasarkan pada prinsip prinsip reformasi keuangan, yaitu: independensi, terintegrasi dan menghindari benturan kepentingan. dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ojk berlandaskan asas asas umum pemerintahan yang baik good corporate governance). bank indonesia memberikan pengertian tentang pemerintahan yang baik tersebut adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. asas asas tersebut adalah independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan integritas. perspektif hukum adminstrasi negara fungsi ojk fungsi ojk tidak lepas dari fungsi pemerintahan (suren) yang melekat pada wewenang pemerintah (bestuursbevoegdheid). dalam melaksanakan fungsi suren,. pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administrasi negara. pengawasan dilaksanakan melalui kewenangan perijinan (vergunning) yang dilekatkan pada kewenangan ojk seperti yang diantaranya diatur pada huruf nomor tahun yaitu memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan:undangan sektor jasa keuangan. kewenangan tersebut dalam hukum administrasi diperlukan sebagai upaya pendapatan terhadap norma hukum administrasi negara: dimensi perlindungan hukum (rechtsbescherming) dalam pelaksanaan fungsi suren (sturende function) yang antara lain terdapat pada dan nomor tahun pada intinya dimaksudkan untuk melindungi rakyat yang menjadi konsumen pengguna jasa sektor keuangan dari praktik praktik yang melanggar prinsip prinsip tatakelola keuangan perbankan dan non perbankan yang baik (good financial governance). hal itu terlihat dari merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kewenangan ojk untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan sektor perbankan:nomor tahun kewenangan tersebut ditujukan guna mewujudkan tujuan pemerintahan (bestuursdoeleinden) sebagaimana diatur pada nomor tahun yaitu bahwatujuan tersebut selaras dengan konfederasi pembentukan nomor tahun sebagaimana telah diuraikan atas. kewenangan yang diatribusikan kepada ojk sebagaimana terdapat pada pada dan nomor tahun merupakan derivasi dari nomor tahun yang mengdengan demikian, dalam isu konstitusionalitas, karakter constitutional important dari ojk dapat ditelusuri melalui yang bersumber pada uud yang mengaturbahkan, secara sistematik, dapat pula ditelusuri landasan konstitusionalnya dalam uud yang mengaturtribusi kewenangan ojk dalam ojk dan pengaturan mengenai konstitusionalitas ojk merupakan manifestasi dari jiwa konstitusi, khususnya dengan memahami dialektika dan uud fungsi utama lembaga keuangan seperti ojk bertujuan untuk mencapai empat tujuan (goals) secara umum. empat tujuan tersebut meliputi: keamanan dan ketahanan (safety and sounders) lembaga keuangan: pencegahan risiko sistemik, keadilan dan efisiensi pasar, perlindungan terhadap konsumen merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan investor. tujuan pertama dicapai melalui penerapan peraturan yang ketat dan prinsip kehati hatian yang mengedepankan pendekatan persuasi. tujuan pencegahan risiko sistemik merupakan tantangan bagi pengawas yang diberi mandat karena penyebab risiko sistemik tidak dapat diprediksi. walaupun demikian, pengawas tersebut dapat mengurangi kemungkinan risiko sistemik melalui penerapan aturan yang telah dibentuk. pencapaian tujuan ketiga lebih kepada pendekatan penegakan aturan (enforcement) yang meliputi sanksi, denda, pembekuan usaha, pencabutan izin usaha, dan hukuman lainnya. kiranya, tujuan tersebut selaras dengan nomor tahun yaitukewenangan pengaturan (regelende bevoegdheid) dan kewenangan pemerintahan (besturende bevoegdheid) yang tercermin dari kewenangan kewenangan yang diatribusikan kepada ojk dalam teori hukum administrasi negara mencerminkan karakter hukum administrasi negara: norm (norma), instrument (sarana) dan warburg (jaminan). hal itu dapat dibandingkan dengan pendapat haan, dkk. bahwa: minutes nau als het terbang tussen norm instrument dat tussen norm warburg. ook hier weer semen wij achtereenvolgens komering van het overherheidsgedraag die van het gedung van burgers tot uitgangspunt. overheidsnormering raat primaire bestuurlijke waarborgen, terwijl rechtsnormen die het gedung van burgers beinvloden, rechtsbescerming noodzakelijk maken". pengaturan mengenai ojk dalam nomor tahun telah memenuhi dimensi norma, sarana dan jaminan yang menjadi dimensi utama hukum administrasi negara. hal itu selain menjadi dasar teoretis bagi pengaturan kewenangan ojk, juga merupakan amanah konstitusi yang harus diwujudkan melalui fungsi dan kewenangan ojk. ojk dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemerintah (bestuurlijke waarborgen) terhadap masyarakat konsumen pengguna ojk yang melakukan aktivitas sektor jasa keuangan. fungsi jaminan itu diwujudkan melalui instrumen perijinan terhadap aktivitas keuangan bagi penyelenggara jasa perbankan maupun non perbankan. kewenangan penetapan peraturan perundang undangan sektor keuangan merupakan salah satu fungsi penamaan pemerintah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god

dd) frinaldi, sh., mcl. pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan ratio, nomor rt. rw. kelurahan tangerang tengah, kecamatan marpoyan damai, kota pekanbaru, riau dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada admiral, sh., mh., endang sparta, sh., mh., rosyidi hamzah, sh., mh., ardiansyah, sh., mh., dan arya akbar, sh., para advokat asisten advokat pada kantor lembaga bantuan hukum uir (lbh uir), yang beralamat jalan kaharuddin nasution nomor perhentian marpoyan, pekanbaru, riauara(bukti bahwa selanjutnya perubahan ketigaundang undang dasar tersebut telah memberikan ruang adanya keterlibatan dewan perwakilan rakyat dalam pengangkatan pejabat publik, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi checks and balances antar cabang kekuasaan negara sebagaimana disampaikan oleh montegieu dalam trias policy nya: bahwa ketentuan yang diamanatkan oleh undang undang dasar terkait persetujuan dewan perwakilan rakyat, diatur lebih lanjut oleh a guo yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengaturan mengenai kelembagaan mahkamah agung. dalam a guo, pengaturan mengenai pengisian jabatan hakim agung semakin bias tafsir dari yang diatur oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun hal ini terlihat dari adanya perubahan frasa untuk mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat sebagaimana yang terdapat dalam undang undang dasar menjadi frasa dipilih oleh dewan perwakilan rakyat, pergantian frasa tersebut tentu saja menimbulkan implikasi hukum yang berbeda, sebab antara persetujuan dan dipilih, memiliki makna yang berbeda: bahwa menurut kamus lengkap bahasa indonesia modern muhammad ali: persetujuan berasal dari kata setuju yang berarti sepakat atau mufakat, sedangkan dipilih berasal dari kata pilih yang berarti memilih, terpilih pilih, dengan teliti memilih, menentukan, atau mengambil mana mana yang disukai. bila dipahami secara gramatikal sesuai kamus bahasa indonesia sebagaimana dimaksud, maka pemaknaan katasetuju lebih penekanannya kepada sepakat atau mufakat artinya bila diterapkan dalam pemilihan calon hakim agung, maka kewenangan dewan perwakilan rakyat terkait pengisian jabatan hakim agung hanya sebatas menyepakati atau memufakati atau tidak menyetujui atau tidak memufakati, calon yang telah diusulkan oleh komisi yudisial, bukan melakukan penyeleksian ataupun pemilihan dalam rangka mengambil yang disukai atau tidak dari calon hakim agung yang diajukan oleh komisi yudisial: bahwa pemohon adalah salah seorang calon hakim agung pada tahun yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberadaan guo yang mensyaratkan adanya mekanisme penyeleksian berbentuk fit and proper test dan pemilihan calon hakim agung dewan perwakilan rakyat republik indonesia, bahwa adanya mekanisme penyeleksian dan pemilihan calon hakim agung dewan perwakilan rakyat sangat membahayakan posisi hakim agung kedepannya, mengingat, dewan perwakilan rakyat adalah lembaga politik yang berisikan orang orang yang tidak biasa berpikir menurut disiplin hukum mahfud md: sehingga majalah sebagai sebuah lembaga politik, dewan perwakilan rakyat sulit berpikiran secara utuh sesuai koridor hukum, yang ada hanya pertarungan kepentingan politik dan lobi politik, tidak terkecuali dalam pemilihan hakim agung, bahwa adanya frasa dipilih dalam guo telah memberikan ruang bagi dewan perwakilan rakyat untuk memilih calonewan perwakilan rakyat, hal inilah yang membuat pemohon sebagai calon hakim agung yang berada diposisi ranking teratas saat diusulkan oleh komisi yudisial pada tahun kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk mendapatkan persetujuan, tersingkir karena adanya mekanisme penyeleksian dan pemilihan dewan perwakilan rakyat republik indonesia akibat pemberlakuan guo, hal tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan pemohon beranggapan bahwa mekanisme penyeleksian dan pemilihan tersebut bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dilain sisi, pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan dapat dilihat dalam pengangkatan kapolri, panglima tni, dan gubernur bank indonesia, seperti: pengangkatan kapolri disebutkan pada undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, yaitu pengangkatan panglima tentara nasional indonesia, disebutkan pada undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia, yaitupengangkatan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur bank indonesia terdap, yang menyatakan bahwabahwa dalam berbagai pengaturan mengenai pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai batasan kuota terkait calon yang diajukan, hal ini jauh berbeda dengan pengaturan mengenai pemilihan calon hakim agung, dalam undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa. dalam tersebut jelas memberikan batasan kuota kepada komisi yudisial terkait jumlah calon hakim agung yang harus diajukan kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk disetujui, sehingga dengan banyaknya calon tersebut menjadikan dewan perwakilan rakyat, bahwa ketentuan yang mengharuskan komisi yudisial mengirimkan jumlah calon hakim agung yang akan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia dengan jumlah tiga kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan sebagaimana yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentu saja sangat mengganggu independensi peradilan. sebuah batasan kuota yang tidak jelas logika hukum dan logika berpikirnya darimana asal muasal angka tiga kali lipat tersebut, mengingat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak pernah menyebutkan sedikitpun adanya batasan kuota (jumlah tiga kali lipat untuk setiap lowongan hakim agung). sehingga sampai saat ini sudah tiga kali dewan perwakilan rakyat republik indonesia mengembalikan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial karena dinilai tidak memenuhi kuota yang diamanatkan oleh undang undang, bahwa adanya pengembalian calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial tersebut membuat komisi yudisial terpaksa mengejar kuota tiga kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sehingga hal inilah yang membuat komisi yudisial samping mengirimkan calon yang berkualitas dan berintegritas, juga dipaksa mengirimkan calon calon yang kualitas dan integritasnya diragukan untuk diikutkan juga dalam pemilihan dewan perwakilan rakyat demi terpenuhinya kuota tersebut, namun anehnya biasanya calon calon yang tidak terlalu direkomendasikan komisi yudisial yang demikianlah yang selalu lolos saat fit and proper test dan pemilihan dewan perwakilan rakyat republik indonesia: bahwa dengan dilakukannya penyeleksian dan pemilihan hakim agung oleh lembaga politik, terlebih dengan batasan kuota tertentu yang ditentukan secara tegas dalam undang undang, menjadikan lembaga kehakiman khususnya mahkamah agungewan perwakilan rakyat republik indonesia, hal ini menjadikan mahkamah agung: bahwa pemberlakuan guo selain bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun juga menimbulkan ketidak pastikan hukum dan menimbulkan ketidakadilan karena terjadi saling tumpang tindih dengan undang undkait frasa persetujuan atau dipilih, sebabsalah satu tugas dan kewenangan dewan perwakilan rakyat adalah. dari bunyi tersebut sudah jelas dan terang bahwa salah satu kewenangan dewan perwakilan rakyat adalah dalam konteks memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial, bukan melakukan fit and proper test ataupun seleksi atau pemilihan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial bahwa terjadinya pertentangan guo dengan undang undang dasar dan undang undang lainnya,, oleh karenanya pemohon beranggapan bahwa ketentuan guovkewenangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia sebagaimana yang terdaptafsirkan sebagai pemberian persetujuan oleh dewan perwakilan rakyat sebagaimana yang dimaksudkan dalammaknai calon hakim agung yang ditetapkan oleh presiden telah mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat sebagaimana mekanisme persetujuan dalam pengangkatan kepala kepolisian negara republik indonesia dalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, panglima tentara nasional indonesia dalam undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia, gubernur senior dan deputi gubernur senior bank indonesia dalam undang undang nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun tentang bank indonesia: menyatakan penetapan dan pengajuan (tiga) nama calon hakim agung oleh komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk setiap (satu) lowongan hakim agung sebagaimanamar putusan majelis hakim mahkamah konstitusi ini untuk dimuatsurat bertanggal maret perihal pengusulan calon hakim agung: selain itu pemohon juga mengajukan dua orang ahli yang didengar keterangannya depan persidangan melalui video conference pada tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. syarifuddin syukur, s.h.,m.cl bahwa jika melihat kamus besar bahasa indonesia, kata persetujuan berasal dari kata setuju. kemudian, diberi konflik per awal dan an akhir yang kemudian memiliki makna sebagai hasil dari kesepakatan atau permufakatan'. jika kita lihat padanannya dalam bahasa inggris, yang terdekat dengan makna persetujuan adalah approval. dari oxford dictionary, maka maknanya adalah 'the feeling that somebody something good acceptable'. kalimat yang sama, positive opinion somebody something , yang kedua artinya, agreement permission for something especially plan request'. bila mengutip dari artikel ii, seksi ii, paragraf dua konstitusi amerika, dipakai istilah concern untuk kata persetujuan. jadi, kata persetujuan sebenarnya agak sulit diterjemahkan dengan pemilihan seperti yang tertuang dalam undang undang mahkamah agung, bahwa bila mengutip naskah undang undang dasar ada sembilan kata yang menggunakan terminologi persetujuan untuk berbagai konsep. presiden dengan persetujuan dpr mengatakan perang. kemudian setiap rancangan undang undang dibahas dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. jumlah total ada sembilan kata persetujuan yang dipakai dalam undang undang dasar bahwa penafsiran terhadap kata persetujuan sangat beragam. apalagi kalau dilihat dalam peraturan perundangan yang dibuat oleh dpr: bahwa dalam undang undang susuk, yang notabene produk dpr, dalam tentang tugas dan wewenang dpr, pada huruf sampai dengan huruf ada terminologi yang dipakai yang maknanya hampir hampir mirip. pertama, memberikan persetujuan dalam poin dan memberikan pertimbangan poin dan memilih poin dan jadi, ada tiga terminologi yang dipakai dalam undang undang susuk dengan pemaknaan yang lebih konkret: bahwa dalam undang undang susuk ini kemudian kopi secara utuh oleh peraturan tabib dpr yang dimuat dalam tabib nomor dpr tahun bahwa mengutip hasil rapat panitia hoc ada anggota yang memberikan makna persetujuan adalah hanya sekadar semacam concern atau confirmation. pertama dari pak pataniari siahaan dari fraksi pdi dan dari bapak agung ginanjar sudarso dari fraksi partai golkar. pak agung bahkan pada pokoknya mengatakan .sehingga itusehingga dengan kata kata persetujuan dpr, dpr itu tidak lagi melakukan fit and proper test, tetapi dpr hanya memberikan persetujuan. dpr dapat menerima atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial, bahwa komisi yudisial seperti yang diatur dalam undang undang nomor tahun dipilih , walaupun formalnya sebenarnya hampir sama dengan pemilihan calon hakim agung. dalam uud dinyatakan, anggota diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr. tetapi dalam praktik, anggota komisi yudisial dipilih oleh dpr, dpr juga melakukan fit and proper test kemudian mereka voting untuk memilih. samping itu undang undang komisi yudisial juga dikatakan, bertanggung jawab kepada publik melalui dpr. oleh karena itu, sini dengan tegas sebenarnya bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya adalah institusi yang produk dan dibentuk oleh dpr yang sekaligus sebagai kepanjangan tangan dpr dalam konteks penyeleksian hakim agung. oleh karena itu, terlihat aneh calon hakim agung yang sudah diseleksi sedemikian rupa oleh kembali di obok obok oleh lembaga yang telah membentuk dan memberikannya mandate. dalam hal ini adalah dpr ri: bahwa sini terlihat dpr telah meloloskan kewenangannya sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dipahami dari logika berpikir yang sehat. tuhan saja tidak pernah memproses ulang pekerjaan pekerjaan yang sudah didelegasikan dan dilakukan oleh para malaikatnya, bahwa dpr tidak layak masuk dan mempersoalkan substansi dan materi yang berkaitan dengan kompetensi calon hakim agung. alasannya adalah, pertama, kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi hakim agung jauh lebih berkualitas daripada untuk calon anggota dpr. syarat untuk jadi calon hakim agung, untuk hakim karier minimal tahun sebagai hakim dengan tahun bertugas sebagai hakim pengadilan tinggi dengan syarat ibadahnya minimal magister. untuk hakim nonkarier, minimal harus doktor dan tahun sebagai akademisi, sementara untuk jadi anggota dpr hanya perlu ijazah sma. oleh karena itu, mereka tidak layak masuk ranah substansi: bahwa dpr dipilih tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas mereka. jadi siapa yang populer itu yang akan terpilih jadi anggota dpr, mereka belum tentu punya kualitas, bahwa persetujuan dpr seharusnya lebih ditekankan pada hal hal nonteknis seperti yang berkaitan dengan aspek moral, etika, jejak mereka para calon, serta pandangan politik dan ideologi yang boleh jadi luput dari penilaian komisi yudisial: bahwa yang berkaitan dengan kewenangan dpr, oleh pataniari juga dibahas dalam pah bahwa kewenangan dpr untuk memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung sejatinya bukanlah merupakan tugas pokok mereka. oleh karena itu, tidak layak dpr menyia nyiakan waktu dan energi mereka untuk tugas tugas yang tidak termasuk dalam penjabaran fungsinya: bahwa ada contoh perbandingan dengan negara lain. misalnya amerika serikat, senat amerika hanya memberikan advice dan concern terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh presiden. filipina yang juga republik presidensial, lembaga legislatifnya tidak punya kewenangan sama sekali dalam pengangkatan hakim agung. india yang republik parlementer, pengangkatan hakim agung menjadi kewenangan presiden dengan berdasarkan pertimbangan dari kabinet secara kolektif. bahwa kesimpulannya adalah,(bukti: calon hakim agung sebagaimana dimaksud dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh komisi yudisial:. bahwa beberapa ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang dijadikan sebagai batu uji atascara lengkap adalah sebagai berikutkna tafsiran setuju dan atau persetujuan jelas tidak sama dengan kata memilih. kata persetujuan lebih merujuk pada esensi makna permufakatan' atau 'kesepakatan'. adanya ketidakkonsistenan penggunaan kata dan penafsiran kata persetujuan oleh dpr dalam berbagai peraturan perundang undangan yang mereka buat. dpr sudah meluaskan kewenangannya sedemikian rupa sehingga terjadi pengulangan proses yang tidak perlu. dpr yang sudah menyeleksi komisioner sudah selayaknya tidak ikut lagi memproses ulang apa yang sudah dikerjakan oleh lembaga tersebut. kurang tepat jika dpr ikut terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung dengan masuk ranah substansi dan kompetensi: rekomendasi ahli adalah, seharusnya ada satu makna tafsir terhadap persetujuan dalam peraturan perundang undangan dan dipakai dalam konteks yang sama. baik untuk pengangkatan panglima tni, kepala kepolisian ri, gubernur bi, maupun untuk hakim agung harus sama. harus dimaknai persetujuan yang termuat dalam dan undang undang dasar sebagai kewenangan yang menyetujui atau menolak. dalam bahasa prof. jimmy adalah rights confirm reject (menerima atau menolak), bahwa sebagaimana dalam pengangkatan panglima tni, kapolri, dan gubernur bi, maka dalam pengangkatan hakim agung, komisi yudisial cukup mengirim calon sebanyak formasi yang diperlukan. dr. h.m. khusu, s.h., hum bahwa frasa persetujuan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arti frasa persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam pengangkatan jabatan kapolri, jabatan panglima tni, dan jabatan gubernur bi, deputi gubernur senior, maupun deputi gubernur bank indonesia. dpr hanya mempunyai opsi, yaitu memberikan persetujuan atau penolakan. dalam hal dpr melakukan opsi penolakan, maka presiden sebagai pihak pengusul akan mengajukan calon calon yang baru:pengangkatan kapolri, pengangkatan panglima tni, pengangkatan gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur bank indonesia dapat kami dinyatakan bahwa ketentuan pengisian jabatan publik dengan mempergunakan frasa memperoleh persetujuan dpr mempunyai pengertian dan makna 'hanya memberikan pilihan kepada dpr untuk memberikan persetujuan atau menolak atau tidak memberikan persetujuan dengan kewajiban pihak yang mengusulkan yaitu presiden untuk kembali mengusulkan calon yang baru. bahwa penggunaan frasa memperoleh persetujuan dpr sejalan dan selaras antara teks yang dirumuskan dalam uud dengan yang dirumuskan dalam teks undang undang yang berkenaan dengan pengisian jabatan jabatan publik, sama sekali tidak ada unsur unsur makna pemilihan atau makna dipilih dewan perwakilan rakyat,soal pengangkatan kapolri, panglima tni, gubernur bank indonesia, hanya mengusulkan satu calon panglima, satu calon kapolri, dan satu calon gubernur bank indonesia, dan seterusnya, tidak lebih dan tidak kurang tanpa ada pemberian makna pemilihan sedikitpun: bahwa klausul yang ada pada undang undang nomor tahun menyebutkan,satu orang dari tiga nama calon untuk setiap lowongan, pengunaan frasa dipilih oleh dpr sejalan dan selaras dengan ketentuan yang mengikutinya, yaitu 'satu orang dari tiga nama calon untuk setiap lowongan'. bahwa apabila dibandingkan antara teks undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menggunakan frasa dengan persetujuan dpr dengan teks undang undang nomor tahun yang menggunakan frasa dipilih oleh dpr, ternyata telah terjadi perubahan frasa, penggantian frasa yang berimplikasi pada akibat hukumnya, yaitu perubahan dan penambahan kewenangan pada dpr. pada teks undang undang dasar tidak memberikan kewenangan itu. teks undang undang dasar hanya memberikan kepada dpr wewenang untuk memberikan persetujuan atau wewenang untuk tidak memberikan persetujuan. dan teks undang undang dasar sama sekali tidak memberi kepada dpr kewenangan untuk memilih calon calon hakim agung: bahwa keberadaan komisi yudisial sebagai lembaga negara produk dari demokrasi, produk dari perubahan ketiga undang undang dasar dengan segala kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi, antara lain kewenangan untuk mengusulkan calon calon hakim agung, menempatkan komisi yudisial sebagai lembaga negara pengusul untuk mengisi jabatan hakim agung sebagaimana undang undang dasar menempatkan presiden sebagai lembaga negara pengusul untuk jabatan publik seperti duta melalui beberapa undang undang menempatkan presiden sebagai lembaga negara pengusul untuk jabatan panglima tni, kapolri, dan gubernur bank indonesia, bahwa sangat kontradiktif dan diskriminatif pemaknaan frasa dengan persetujuan dpr, ketika komisi yudisial bertindak sebagai lembaga negara pengusul, dengan atau dibandingkan ketika presiden bertindak sebagai lembaga negara pengusul. ketika komisi yudisial bertindak sebagai lembaga negara pengusul, frasa dengan persetujuan dpr telah diganti dan telah diubah menjadi frasa dipilih dpr. ketika presiden sebagai lembaga negara pengusul, maka frasa dengan persetujuan dpr berarti dpr, memang hanya mempunyai wewenang menyetujui usulan presiden itu atau kebalikannya. dpr berwenang untuk tidak menyetujui usulan presiden dan sama sekali tidak ada makna bahwa dpr memilih satu orang panglima dari beberapa calon yang diajukan atau memilih satu orang kapolri dari beberapa calon yang diajukan: bahwa sebagai negara negara pengusul calon calon hakim agung, komisi yudisial dalam mengusulkan calon calon hakim agung telah melakukannya dengan sangat serius, terbukti dengan adanya beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari pengumuman secara terbuka kepada publik, pembuatan karya tulis yang menyangkut visi dan misi, penilaian kepribadian, penilaian kesehatan, penilaian kecakapan, integritas, dan moral, penilaian publik atau track record masing masing calon hakim agung. bahkan sampai pada hal yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh semua calon hakim agung. yang kesemuanya dilakukan dengan melibatkan sejumlah kalangan baik profesional, kalangan hukum, akademisi, atau pun praktisi. bahwa pola dan tata cara rekrutmen yang terbuka dan melibatkan banyak pihak yang dilakukan oleh komisi yudisial, merupakan jawaban atas tuntutan zaman demokratik seperti sekarang ini. tentu saja hal ini berlaku juga pada lembaga presiden sebagai lembaga negara pengusul untuk jabatan jabatan publik tertentu. oleh karena itu, tiada tempatnya dalam sebuah negeri yang menjunjung konstitusi untuk membeda bedakan lembaga negara pengusul untuk pengisian jabatan publik antara lembaga negara komisi yudisial dengan lembaga negara presiden, yang sama sama mempergunakan frasa dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat: menimbang bahwa pemerintahtentang pokok permohonan para pemohon bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya dan karena ketentuan tersebut membuat test dan pemilihan calon hakim agung oleh lembaga politik yaitu dpr, serta adanya batasan kuota jumlah tertentu yang harus diajukan oleh komisi yudisial kepada dpr. bahwa frase "dipilih" dalam pasai guo telah memberikan ruang bagisehingga mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan pemohon, dan bertentangan dengan uud bahwa ketentuan yang mengharuskan komisi yudisial mengirimkan jumlah calon hakim agung berjumlah kali lebih banyak untuk dipilih dpr mengakibatkan terganggunya independensi peradilan danl'undang undang sebagaimana dil ini dapat diusulkan dalam proses legislative reviewidak bertentangan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang bahwa dewan perwakilan rakyatmahkamah agumahkamah agung,emohon berpendapat ketentuan dan mahkamah agungmahkamah agurepublik indonesia tahun lebih tinggi daripada undang undang. dengan demikianberdasarkan ketentuan tersebut atas, objek permohonan casthadappemohon legal standing) dan kepentingan konstitusional pemohon bahwaselanjutnya dalam penjelasan undang undang mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan"'hak24memberikan persetujuan atau tidaktkan uudt ketentuan juncto juncto uud maka dpr bersama dengan pemerintah telah membentuk mahkamah agungbahwa menurut pendapat dpr, ketentuan dan mahkamah agungsama sekali tidak menghalangi hak konstitusionalmenolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan menerima keterangan dpr untuk seluruhnya, menyatakan ketentuan dan mahkamah agung tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan dan mahkamah agung tetap pada pendirianemohon adalahorang guru besar dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual yang merasa terpanggil untuk mengabdikan ilmunyayang diselenggarakan oleh komisi yudisial ky) dari jalur non karier yang selalu lolos dan menempati ranking teratas, menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunyadengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:t dalamy) kepada dewan perwakilan rakyat dpr): pengaturan keterlibatan dpr telah menyimpang dan bertentangan dengan batasan kewenangan yang diberikan uud yang telah menegaskan kewenangan dpr hanya dalam konteks memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh dan selanjutnya ditetapkan sebagai calon hakim agung oleh presiden. berdasarkan hal tersebut seharusnya dpr hanya mempunyai wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh ky, dan apabila disetujui maka calon hakim tersebut diusulkan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung, keterlibatan dpr dalam guo telah memberikan tambahan kewenangan kepada dpr yaitu selain kewenangan untuk memberikan persetujuan juga diatur adanya mekanisme pemilihan calon hakim agung dpr yang diikuti dengan ketentuan harus mengajukan nama calon hakim agung kepada dpr dengan jumlah tiga kali lebih banyak dari calon hakim agung yang dibutuhkan, sehingga memaksa harus mengirimkan nama nama untuk memenuhi batasan kuota yang mengakibatkan beberapa kali usulan calon hakim agung yang diusulkan oleh ditolak oleh dpr dengan alasan belum mencukupi kuota yang diperintahkan oleh undang undang, pemohon sebagai satu satunya calon hakim agung dengan spesialisasi hukum kekayaan intelektual yang keahliannya sangat dibutuhkan oleh dihadapkan pada subjektivitas dari masing masing anggota dpr yang senantiasa berfikir secara politis. hal tersebut menimbulkan kekhawatiran pemohon bahwa bukan tidak mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan dari masing masing fraksi dpr dijadikan sebagai instrumen untuk menutupi hal tersebut, i3emohon mengajukan pengujian materiilurutbahwa dalam hal rekrutmen hakim agung, amanat uud telah memberikan kewenangan kepada untuk mengusulkan calon hakim agung untuk mendapatkan persetujuan dari dpr yang kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. pengaturan rekrutmen hakim agung yang diamanatkan uud tersebut menjadi bias tafsir dengan adanya perubahan frasa untuk mendapatkan persetujuan dpr sebagaimana yang tercantum dalam uud menjadi frasa dipilih oleh dewan perwakilan rakyat, yang tentu saja menimbulkan implikasi hukum yang berbeda sebab antara persetujuan dan dipilih memiliki makna yang berbeda: bahwa dengan adanya frasa dipilih dalam guo telah memberikan ruang kepadabahwa mengenai batasan kuota terkait jumlah calon hakim agung yang harus diajukan oleh kepada dpr untuk disetujui, menjadikan dpr. ketentuan dalam yang mengharuskan mengirimkan jumlah calon hakim agung yang akan dipilih oleh dpr dengan jumlah tiga kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sangat mengganggu independensi peradilan. ditambah lagi batasan kuota tersebut tidak jelas logika hukum dan logika berpikirnya, karena darimana asal muasal angka tiga kali lipat tersebut mengingat dalam uud tidak pernah menyebutkan sedikitpun adanya batas kuota: bahwa penyeleksian dan pemilihan hakim agung yang dilakukan oleh lembaga politik, dengan batasan kuota tertentu menjadikan lembaga kehakiman khususnya mahkamah agung ma)pr, hal ini menjadik, bahwa terjadinya pertentangan guo dengan uud:pemohon, serta memeriksmenurut mahkamah tidak bertentangan dengan dan uud oleh karena penetapan hakim agung oleh presiden dalam merupakan pengaturan lebih lanjut dari uud untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pengangkatan hakim agung tersebut. berdasarkan hal tersebut dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, bahwa mengenai pengujian konstitusionalitas dan ma, menurut mahkamah pada hakikatnya permohonan dan alasan alasan pemohon dalam permohonan guo sama dengan permohonan dan alasan alasan para pemohon dalam permohonan nomor puu xi dengan demikian pertimbangan mahkamah untuk dan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon juga sama dalam pertimbangan mahkamah untuk dan dalam putusan mahkamah nomor puu xi tanggal januari pukul wib: bahwa pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x1 tanggal januari sepanjang mengenai dan. berdasarkan pertimbangan tersebut atas maka permohonan pemohon untuk menguji konstitusionalitas guo harus dinyatakapengujian konstitusionalitas tidak beralasan menurut hukum, sedangkanmenentukan (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam undang undang mahkamah konstitusiwarga negara indonesia yang merupakan perorangan warga negara indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang mahkamah konstitusi, olehadalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya dan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas pengujian konstitusionalitas dan adal saiful anwar undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. danepada dewan perwakilan rakyat: bahwa pemohon adalah salah seorang guru besar dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual indonesia. sebagai seorang guru besar, tentunya keahlian pemohon sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum dan keadilan, hal tersebutlah yang membuat jiwa pemohon merasa terpanggil untuk mengabdikan ilmu(bukti pada waktu mengikuti serangkaian proses seleksi yang diselenggarakan oleh komisi yudisial pada tahun pemohon selalu lolos sebagai calon hakim agung dari non karier yang menempati rangking posisi teratas, bahwa setelah komisi yudisial berhasil menjaring nama nama calon hakim agung melalui berbagai tahapan seleksi yang sangat ketat dengan melibatkan berbagai pakar hukum seperti guru besar senior bidang ilmu hukum, mantan hakim agung, mantan hakim konstitusi dan lain sebagainya, bahkan bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim agung, selanjutnya komisi yudisial mengirim sejumlah nama calon hakim agung sesuai kuota yang diperintahkan kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk dilakukan fit and proper test dan kemudian dipilih. pada dasarnya pemohon tidaklah berkeberatan dengan keterlibatan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam penentuan calon hakim agung, akan tetapi pengaturan keterlibatan dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah menyimpang dan bertentangan dengan batasan kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana dimaksud dalam yang menegaskan kewenangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia hanya dalam konteks memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon hakim agung oleh presiden. dalam konteks ini semestinya dewan perwakilan rakyat republik indonesia hanya diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial, apabila disetujui maka calon hakim agung tersebut selanjutnya diusulkan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung, bahwa pengaturan terkait keterlibatan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam pengangkatan hakim agungturan keterlibatan dewan perwakilan rakyat dalam a guo telah memberikan tambahan kewenangan kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia, selain kewenangan untuk memberikan persetujuan, juga diatur adanya mekanisme pemilihan calon hakim agung dewan perwakilan rakyat republik indonesia, tambahan kewenangan ini kemudian diikuti dengan ketentuan bahwa komisi yudisial harus mengajukan nama calon hakim agung kepada dpr dengan jumlah (tiga) kali lebih banyak dari calon hakim agung yang dibutuhkan undang undang nomor tahun bahwa dengan adanya ketentuan yang mengharuskan komisi yudisial untuk mengirimkan calon hakim agung dengan jumlah (tiga) kali lebih banyak dari lowongan yang dibutuhkan kepada dewan perwakilan rakyat, telah memaksa komisi yudisial harus mengirimkan nama nama untuk memenuhi batasan kuota, akibatnya beberapa kali usulan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial ditolak oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia dengan alasan belum mencukupi kuota yang diperintahkan oleh undang undang yakni tiga kali lebih banyak untuk setiap lowongan yang dibutuhkan, bahwa setelah komisi yudisial mengirimkan sejumlah nama calon hakim agung sesuai kuota kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia, selanjutnya dewan perwakilan rakyat akan melakukan proses penyeleksian kembali dengan melakukan serangkaian tanya jawab dalam bentuk fit and proper test dan untuk selanjutnya dipilih dan diberikan persetujuan sebagai hakim agung. dalam tahapan proses inilah pemohon sebagai satu satunya calon hakim agung dengan spesialisasi hukum hak kekayaan intelektual yang keahliannya sangat dibutuhkan oleh mahkamah agung, dihadapkan pada subjektivitas dari masing masing anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang senantiasa berfikir secara politis: bahwa pada tahapan fit and proper test inilah pemohon dinyatakan tidak lulus dan tidak terpilih oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia. padahal, ketika fit and proper test berlangsung tingkat kehadiran anggota dewan sangatlah minim, dan dari segi kualitas pertanyaannya pun sangatlah tidak berbobot. pertanyaan yang diajukanpun sangat jarang yang bersinggungan dengan bidang keahlian pemohon, umumnya pertanyaan yang diajukan terkait hobi dan pengetahuan politik pemohon. kondisi ketika fit and proper test sangat jauh berbeda dengan kondisi saat penentuan suara guna memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung, mendadak jumlah anggota dewan meningkat drastis dibandingkan ketika fit and proper test berlangsung, hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran pemohon bahwa bukan tidak mungkin sudah ada kesepakatan sebelumnya dimasing masing fraksi pada dewan perwakilan rakyat republik indonesialah dijadikan sebagai instrumen untuk menutupi hal tersebut: bahwa oleh karenanya persoalan kewenangan memilih ini, selain merupakan pelanggaran konstitusi yang sangat serius, juga merugikan kepentingan pemohon pada khususnya dan kepentingan masyarakat pada umumnya, bukan hanya karena perlunya perlindungan adanya independensi peradilan, tetapi juga karena pemilihan hakim agung oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia, terlebih dengan adanya batasan kuota tertentu yang harus diajukan oleh komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk dipilih, telah secara nyata merugikan hak konstitusional pemohon. bahwa meskipun pemohon telah gagal menjadi calon hakim agung pada tahun namun pemohon tetap mempunyai keinginan sebagai calon hakim agung kedepannya, namun sangat disayangkan sepertinya keinginan pemohon tersebut akan terus terhambat apabila ketentuan dan undang undang nomor tahun masih tetap diberlakukan, hal ini tentunya kembali akan merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia yang ingin mengabdikan dirinya dalam penegakan hukum dan keadilan sebagai hakim agung pada mahkamah agung republik indonesia: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka kiranya dapat menjadi jelas memberikan pertimbangan bagi mahkamah konstitusi bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional dalam permohonan ini. ii. alasan diajukannya permohonan bahwa dalam sistem ketatanegaraan indonesia dikenal mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara, salah satunya diwujudkan dalam bentuk melibatkan dewan perwakilan rakyat dalam hal pengangkatan pejabat publik, bahwa selanjutnya bentuk keterlibatan dewan perwakilan rakyat dalam pengangkatan pejabat publik tersebut dikonkritkan dalam beberapa undang undang dasar negara republik indonesia tahun antara lain: pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pertimbangan, sebagaimana yang terdapat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyebutkan bahwa dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pemilihan, sebagaimana terdapat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyebutpengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan, sebagaimana terdapat dalamyang menyebutbahwa keterlibatan dewan perwakilan rakyat dalam pengangkatan pejabat publik harus dimaknai sebagai bentuk kontrol dalam penyelenggaraan sistem kedaulatan rakyat, sehingga terciptanya mekanisme checks and balances yang ideal dalam sistem ketatanegaraan indonesia. pelaksanaan bentuk kontrol dalam pemilihan pejabat publik tersebut tak terkecuali invasi dalam hal pemilihan hakim agung diwujudkan dengan memberikan persetujuan atau tidak, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasarsebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, mahkamah agung dalam menjalankan fungsi yudisial demi menegakkan hukum dan keadilan dibantu oleh hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman bidang hukum. untuk mendapatkan hakim agung yang memiliki kepribadian dan integritas sebagaimana dimaksud diperlukan pola rekrutmen hakim agung yang objektif, bebas dari keberpihakan dan intervensi pihak manapun sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar bahwa terkait rekrutmen hakim agung, undang undang dasar telah memberikan kewenangan kepada komisi yudisial untuk mengusulkan calon hakim agung guna mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. ketentuanhorni aji tempat tanggal lahir kabar, pekerjaan buruh tani perkebunan selaku kepala suku amberbaken kabar karon akk) warga negara indonesia alamat jalan trikora rendang rw desa sow, kecamatan manokwari selatan, kabupaten manokwari nama matriks major tempat tanggal lahir kornasoren, pekerjaan pensiunan pns selaku kepala suku bikar warga negara indonesia alamat jalan condronegoro rto2 rw manokwari nama barnabas sedih tempat tanggal lahir seni, pekerjaan wiraswasta selaku kepala suku miya warga negara indonesia alamat jalan pasir besi manokwari nama marten yellow, s.h. tempat tanggal lahir seni, pekerjaan swasta selaku kepala suku abu warga negara indonesia alamat jalan pasir putih kenari tinggi rw manokwari nama stevens sufi tempat tanggal lahir seni, pekerjaan pegawai negeri sipil selaku kepala suku trees warga negara indonesia alamat kampung madras, rw dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada edward dewaruci, s.h., m.h., baskom ari prabowo, s.h., abdul a@dir, s.h., agus setiawan, s.h., donny yulianto, s.h., movie eddy sword, s.h., jogja poli, s.h., yohanes roy castro, s.h., dan dwi istiadat, s.h. yang semuanya adalah advokat yang berkedudukan hukum kantor adn law firm yang beralamat jiwasraya building suite jalan raya arjuna surabayafebruari tahun yang telah diperbaiki dan diterima suara pemilih terbanyakhanya memperbesar bobot politik dan pengaruh penduduk yang berasal dari etnis mayoritas, terutama penduduk yang bertempat tinggal jawa dalam menentukan kemenangan pasangan calon dalam pilpres. dengan demikian, untuk memberikan arti agar suara rakyat yang berasal dari etnis minoritas indonesia memiliki bobot politik yang adil dan mampu mempengaruhi kemenangan pasangan calon terpilih, sehingga suara dari para etnis minoritas diseluruh indonesia terutama yang berada luar jawa, dapat menjadi sama berharganya dengan suara dari etnis mayoritas indonesia yang bertempat tinggal jawa, meskipun pilpres secara langsung dilakukan dengan prinsip one person one vote (satu orang satu suara), keharusan adanya perlakuan khusus bagi etnis minoritas melalui suatu mekanisme pembobotan politik akan mampu mengakomodir unsur wilayah selain unsur penduduk terhadap suara rakyat terbanyak , sehingga tidak lagi dimaknai hanya sebagai suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden,berdasarkan hal hal tersebut atas para pemohon secara potensial telah dirugikan. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil bahwa pengujian pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh para pemohon, yaitu pada.disetiap provinsi terbesar di. alasan alasan para pemohon terhadap permohonan uji materi dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa meskipun para pemohon belum pernah dicalonkan untuk menjadi pasangan caloyang mana hak dip. bahwa menurut data sensus penduduk indonesia tahun seri l2. dari (dua ratus satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan) jiwa penduduk indonesia, sebanyak delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga) jiwa atau setara dengan (empat puluh satu koma enam puluh lima persen) adalah etnis jawa. (bukti bahwa jumlah penduduk provinsi papua barat menurut sensus penduduk tahun dimana penduduk provinsi papua barat, hanya memiliki jumlah penduduk sebesar (tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua) jiwa atau setara dengan 4o (nol koma tiga puluh dua persen) dari seluruh penduduk indonesia. (bukti bahwamembuktikan jika para pemohon yang merupakan masyarakat hukum adat tambrauw, kabupaten tambrauw, yang adalah sebagian dari masyarakat provinsi papua barat, dimanadangkanhingga janganlah sebagai masyarakat hukum adat tambrauw, kab. tambrauw, yang terbukti sebagai etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat indonesia, sebagai masyarakat provinsi papua barat pun hanya memperoleh bobot politik yang paling kecil diantara provinsi provinsi lain indonesia,(bukti bahwa jika dibandingkan dengan jumlah etnis jawa sebagaimana disebut atas, adalah fakta yang telah terbukti kebenarannya, jika para pemohon yang merupakan sebagian dari penduduk provinsi papua barat adalah kelompok etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat indonesia. bahkan karena terlalu kecilnya jumlah masyarakat adat suku tambrauw, sampai sampai jumlah mereka tidak berarti untuk dicatat dalam sensus penduduk tahun seri l2. berdasarkan suku bangsa menurut provinsi. bahwa keberadaan para pemohon khususnya dan keberadaan masyarakat papua secara keseluruhan, secara alami sejak awal peleburan diri mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan republik indonesia, menurut jumlah jiwa masyarakat papua memang sudah minoritas jika dibandingkan dengan jumlah jiwa masyarakat dari suku suku lain yang telah terlebih dulu berada dalam negara kesatuan republik indonesia. bahwa kerugian konstitusional yang dialami para pemohon adala,, seperti yang telah dilaksanakan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun dan tahun yang lalu, melalui satu orang satu suara satu nilai dan untuksebagai satu kesatuan suku adat dengan jumlah jiwa minoritas indonesia, para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena "suara pemilih terbanyak hanya akan menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari etnis dengan jumlah jiwa mayoritas dalam komposisi masyarakat indonesia. dengan demikian, tidak ada kesempatan yang adil bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari etnis minoritas, untuk dapat memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia. bahwa pengertian dari kata: suara sebagaimana dimaksud dalam pada uud yangadalah suara rakyat terbanyak sebagaimana dimaksud oleh. bahwa pengertian rakyat' sebagaimana dimaksud uud dalam tata cara dan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun dan yang lalu yang ternyata telah dimaknai menjadi hanya sebatas 'pemilih' semata dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa keberadaan uud sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia, hendaknya dalam menggali penafsirannya pertama tama harus selalu mengacu pada penafsiran harfiah atau gramatikal atau literal sesuai prinsip: "law written atau liter scripta atau "sebagaimana huruf yang tertulis pada konstitusi, sehingga pengertian kata demi kata dalam konstitusi tersebut tidak bebas untuk ditafsirkan, apalagi ditambahi ataupun dikurangi maknanya oleh pembentuk undang undang. jika dalam muatan dan atau yang terdapat pada konstitusi secara tegas ditulis dengan kata: "rakyat" sebagaimana terdapat dalam dan uud maka penafsiran harfiah dari kata "rakyat" tersebut tidak dapat dikurangi maknanya menjadi hanya sebatas "pemilih" semata dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa ketentusesuai dengan konstitusi manakala pengertian 'rakyat' ternyata dimaknai hanya sebatas 'pemilih' dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga menyebabkan cara menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih menjadi bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki sang pemberi suara adalah rakyat bahwa menurut para pemohon, cara menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dan tahun yang lalu, hanya menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari kelompok masyarakat yang menjadi etnis mayoritas dalam komposisi etnis masyarakat indonesia, sebaliknya merugikan etnis etnis minoritas indonesia. sebuah realitas politik yang menusuk rasa keadilan bagi etnis etnis minoritas indonesia dan merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa para pemohon sebagai bagian dari masyarakat papua, telah berpendirian meletusnya penduduk dan wilayah papua yang dahulu bernama provinsi irian jaya kedalam negara kesatuan republik indonesia, adalah final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. namun demikian para pemohon juga merasa prihatin dengan berkembangnya pemahaman dari anak anak muda papua, yang terpengaruh sebagai akibat isu politik dari organisasi papua merdeka, yang berkeyakinan satu satunya cara 'orang papua' untuk bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden hanya jika: papua harus merdeka terlebih dahulu, bahkan mendorong berkembangnya pemahaman bahwa keputusan integrasi papua sebagai bagian dari indonesia adalah sebuah kesalahan sejarah papua. bahwa dalam setiap kali diselenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia, pada saat para pemohon diminta pendapatnya oleh berbagai kalangan khususnya provinsi papua barat tentang siapakah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang layak dipilih, maka jawaban para pemohon selalu sama yakni: siapa yang dipilih orang jawa itulah yang pasti menang, karena jumlah suara kita terlalu kecil sehingga tidak akan ada pengaruhnya kepada siapa yang akan kita pilih. . bahwa menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui sistem suara pemilih terbanyak dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai berpotensi untuk dimaknai sebagai suatu siasat terselubung dari etnis mayoritas yaitu etnis jawa, dengan dalih atas nama demokrasi" melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung, memberikan keabsahan kepada etnis mayoritas untuk mendapatkan keuntungan politik dengan memanfaatkan 'banyaknya jumlah pemilihnya' untuk selalu memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia, dan sangat merugikan hak konstitusional para pemohon untuk dapat diperlakukan secara khusus guna mencapai persamaan dan keadilan, karena dengan penalaran yang wajar akan menyebabkan hilangnya atau setidak tidaknya berkurangnya hak konstitusional para pemohon mendapatkan kesempatan yang sama dan adil untuk memenangkan pilpres. bahwa menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden melalui suara pemilih terbanyak , terbukti hanya akan memberikan keuntungan politik kepada etnis jawa sebagai etnis mayoritas atau bersifat javanese heavy. bahwa menurut keyakinan para pemohon, hakekat dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia adalah untuk mencari putera puteri terbaik dari bangsa indonesia agar terpilih menjadi pemimpin bangsa. jangan hanya karena putera puteri terbaik bangsa berasal dari etnis minoritas, maka putera puteri terbaik bangsa tersebut tidak dapat terpilih menjadi presiden ri. jika demikian keadaannya, maka yang akan dirugikan bukan hanya para pemohon, tetapi kita semua sebagai bangsa indonesia. bahwa kegalauan para pemohon sebagaimana tersebut atas, secara jujur telah dibenarkan oleh prof. dr. moh. mahfud m.d. yang menyatakan: ada kekhawatiran lain, yakni, jika pemilihan presiden dilakukan secara langsung maka yang akan terpilih selalu dari etnis jawa, sehingga memperkecil peluang tampilnya presiden dari suku lain luar etnis jawa. kekhawatiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk indonesia berada jawa. meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran itu ada benarnya, tetapi secara umum tidak perlu dipersoalkan . moh. mahfud md. perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi, jakarta: rajawali pers, hal .). terhadap frasa terakhir dalam pernyataan prof. dr. moh. mahfud m.d. yang berbunyi: ., tetapi secara umum tidak perlu dipersoalkan. , jelas dari pernyataan tersebut secara tersirat, beliau mengakui jika kekhawatiran yang beliau rasakan sebagaimana telah disebut atas, sejatinya adalah memang sebuah persoalan besar bagi bangsa indonesia dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. hanya karena sifat sifat kenegararawanan beliau sajalah, maka beliau mengajak kita semua untuk tidak mempersiapkannya. namun demikian, apakah kita akan selalu mendiamkan dan menenggelamkan sebuah persoalan besar, yang selama ini terpendam dalam hati dan selalu menusuk rasa keadilan setiap rakyat yang menjadi etnis minoritas indonesia. bahwa melalui permohonan ini, dengan itikad baik dan ketulusan hati para pemohon ternyata lebih memilih untuk mengangkat 'persoalan yang merugikan hak hak konstitusional para pemohon, agar diperlakukan secara khusus guna mencapai persamaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga secara bersama sama dapat kita cari dan rumuskan penyelesaiannya yang lebih adil dan permanen demi mewujudkan demokrasi yang adil bagi seluruh rakyat indonesia dan memperkokoh keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia. bahwa karena cara menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui "suara pemilih terbanyak" dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, menyebabkan partai partai politik indonesia dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, akan selalu memilih calon presiden yang berasal dari etnis mayoritas dalam komposisi masyarakat indonesia, sehingga dengan penalaran yang wajar menjadi dapat dipahami jika etnis minoritas akan selalu menjadi pilihan terakhir atau bahkan tidak akan pernah menjadi pilihan bagi partai partai politik untuk diusung sebagai calon presiden. meskipun calon presiden yang berasal dari etnis minoritas tersebut telah memenuhi kualifikasi bahkan memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih mampu, jika dibandingkan dengan calon presiden yang berasal dari etnis mayoritas indonesia. suatu hal yang wajar, karena dalam kalkulasi politik dari seluruh partai politik terhadap calon presiden yang berasal dari etnis minoritas tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. sekali lagi, menjadi sangat wajar jika partai partai politik akan menjatuhkan pilihan pertama mereka kepada calon presiden dari etnis mayoritas yaitu etnis jawa. bahwa untuk lebih memahami bagaimana sikap politik dari partai partai politik besar tentang calon presiden dari luar jawa , menarik untuk menyimak pernyataan jurubicara partai demokrat, saudara luhut sitompul, s.h. yang dimuat oleh. diantara banyak pernyataan beliau salah satunya menyatakan: ini bukan sara tapi realitas politik. kita sudah dua kali lakukan pemilihan presiden langsung, tapi yang masuk tiga besar, calon calon dari jawa, (bukti demikianlah realitas politik yang dinyatakan oleh jurubicara dari partai demokrat, partai politik pemenang pemilu tahun yang lalu. sebuah realitas politik yang sangat menusuk rasa keadilan dan merugikan hak konstitusional para pemohon yang berasal dari etnis minoritas papua untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa dengan pertimbangan jumlah jiwa berdasarkan etnis dari penduduk indonesia, menjadi sangat wajar jika partai partai politik besar indonesia, enggan untuk mencalonkan warga negara yang berasal dari etnis minoritas untuk diajukan sebagai calon presiden dalam setiap pemilihan umum presiden dan wakil presiden. keadaan yang merugikan bagi etnis minoritas ini, akan semakin dikuatkan manakala semua partai politik selalu merujuk pada hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun yang lalu. dimana saudara jusuf kalla yang menjadi satu satunya calonpengajuan materiil terhadap pada dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (vide bukti p yang menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun dan yang lalu telah bertentangan dan tidak sejalan dengan: presiden yang berasal dari luar jawa, hanya memperoleh suara atau setara dengan suara sah dari pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun yang lalu. (bukti bahwa sesungguhnya penyebab utama dari segala ketidakadilan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana diuraikan atas adalah karena memang tidak pernah ada dan diatur pengertian rakyat! tersebut secara baku, sah dan konstitusional, baik dalam uud maupun dalamahwa pengertian rakyat dinyatakan tidak baku karena terdapat berbagai macam pengertian tentang 'rakyat' yang seringkali tidak sesuai dengan pengertian pengertian dari unsur unsurnya seperti yang terdapat dalam konstitusi, sebagai contoh menurut kamus besar bahasa indonesia kbbi) yang diterbitkan oleh pusat bahasa departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga, balai pustaka, hal. yang salah satunya memiliki arti penduduk suatu negara . pengertian lain yang lebih rinci tentang arti dari rakyat', bisa kita dapatkan pada kamus besar bahasa indonesia kbbi) yang diterbitkan oleh tim prima pena, kamus besar bahasa indonesia edisi terbaru, galamedia press, hal. yang salah satunya memiliki arti segenap penduduk yang menempati wilayah tertentu (dalam suatu negara) . demikian juga pengertian kata people menurut oxford advance learner dictionary, 7th edition, oxford university press, hal. yang memiliki arti: all the person who live particular place belong particular country . bahwa sangat jelas dinyatakan atas bahwa terdapat dua unsur dari kata people' yang berarti rakyat , yaitu diartikan sebagai penduduk adalah 'semua orang' atau 'all the person' baik yang bertempat tinggal suatu wilayah atau 'place' maupun 'yang menjadi milik dari suatu negara' atau disebut dengan .belong particular country. . bahwa pengertian pengertian tentang rakyat' sebagaimana telah disebut atas akan memiliki kerancuan arti manakala kita mengacu pada uud yang berbunyi: penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia. pengertian 'penduduk' menurut konstitusi ini menjelaskan jika pada pokoknya yang dimaksud dengan penduduk suatu negara itu terdiri dari (dua) pihak yaitu warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia. dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah: dapatkah orang asing yang bertempat tinggal indonesia dinyatakan sebagai rakyat indonesia? . atau dengan pertanyaan yang lain: apakah mereka warga negara indonesia yang sedang berada luar negeri, adalah bukan rakyat indonesia? dari kenyataan banyaknya penafsiran tentang 'rakyat' tersebut, membuktikan jika memang tidak ada pengertian baku terhadap arti dari kata rakyat' itu sendiri. bahwa dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana telah diatur olepengertian atau definisi tentang arti kata rakyat' secara sah.bagaimana dinyatakan dalamdan juga, jelas jelas terdapat kata 'rakyat'. namun demikian, dalam aturan tentangsatupun pengertian tentang 'rakyat' untuk mencegah timbulnya multitafsir dalam pemahaman terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden. keadaan ini memang tidak menyebabkan timbulnya multi tafsir terhadap makna dari kata 'rakyat', karena memang tidak diatur pengertian rakyat' dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. oleh karena itu yang dapat terjadi kesalahan penafsiran suara rakyat terbanyak menjadi suara pemilih terbanyak. bahwa pengertian 'pemilih' sebagaimana dimaksudialahbahwa dengan pengertian 'pemilih' sebagaimana disebut atas, menjadi pertanyaan kita bersama: apakah mereka warga negara indonesia yang belum genap berumur (tujuh belas) tahun dan belum kawin, bukanlah rakyat indonesia? . suatu ironi yang sangat memprihatinkan, hanya karena mereka belum memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pemilih menurutmaka hak konstitusional mereka sebagai rakyat indonesia dalam pilpres sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi menjadi hilang. bahwa dari pengertian pengertian tentang 'rakyat' sebagaimana telah disebut atas, selain menunjukkan tidak adanya pengertian baku dari kata 'rakyat' ternyata juga membuktikan adanya kesamaan dari pengertian 'rakyat' yaitu tidak adanya pembatasan, baik menurut usia maupun status perkawinan terhadap pengertian rakyat' tersebut. bahwa dengan demikian rumusan yang tepat menurut para pemohon terhadap pengertian 'rakyat' yang baku, sah dan konstitusional ialah: semua orang yang menjadi warga negara indonesia yang bertempat tinggal seluruh wilayah indonesia dan yang berada luar negeri. dan rumusan ini telah sesuai dengan kehendak konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam uud jelas jelas berbunyi: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. , sekali lagi perlu ditegaskan .dilaksanakan menurut undang undang dasar. , buingga menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan melalui suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, terbukti bertentangan dengan konstitusi sebagaimana dimaksud uud yang berbunyi: .suara rakyat terbanyak. bahwa dalam memberikan definisi terhadap siapa yang memiliki hak untuk memilih, yaitu mereka yang menjadi: ., pembentuk undang undang telah memutuskannya dengan tepat. sudah menjadi pemahaman umum, jika yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah warga negara yang telah dianggap dewasa dan dianggap mampu bertanggung jawab sehingga bagi mereka yang belum genap berumur (tujuh belas) tahun dan belum menikah dianggap menyerahkan suara pilihannya kepada warga negara yang sudah dewasa untuk mencari pilihan terbaik dalam pemungutan suara dengan mempertimbangkan masa depan mereka, bangsa dan negaranya. bahwa pembentuk undang undang telah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden melalui suatu undang undang dengan mengatur: siapakah dari rakyat indonesia yang menjadi pemilih aktif dan pemilih pasif? termasuk bagaimanakah cara pemilih aktif dan pasif menyalurkan hak suara mereka sekaligus mengatur kapan dilaksanakannya pemungutan pemilihan presiden dan wakil presiden . bahwa terhadap pertanyaan: siapakah dari antara rakyat indonesia yang menjadi pemilih aktif? yaitu sebagaimana dimaksud dalamberbunyi, sedangkan terhadap pertanyaan: siapakah dari antara rakyat indonesia yang menjadi pemilih pasif? yaitu warga negara indonesia yang belum genap berumur (tujuh belas) tahun dan belum kawin . bahwa terhadap pertanyaan: bagaimanakah cara pemilih aktif menyalurkan hak suara mereka? maka cara pemilih aktif menyalurkan suara mereka adalah tempat pemungutan suara tps) dan terhadap pertanyaan: bagaimanakah cara pemilih pasif menyalurkan hak suara mereka? maka cara pemilih pasif menyalurkan hak suara mereka adalah dengan adanya bobot politik dalam suara rakyat yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga dapat 'dilibatkan' dalam menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, sehingga hak konstitusionalnya sebagai rakyat indonesia dalam pilpres meskipun belum genap berusia (tujuh belas) tahun dan belum kawin menjadi dapat dilindungi. bahwa dalam pengertian penduduk atas terdapat unsur orang asing yang bertempat tinggal indonesia. menjadi pertanyaan kita bersama apakah konstitusional memasukkan unsur orang asing yang bertempat tinggal indonesia kedalam unsur penduduk dari rakyat untuk menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. jika kita mengambil dimensi nilai keadilan gerechtigkeit) dan kemanfaatan zweckmabigkeit), maka dibandingkan merampas dan menghilangkan hak konstitusional rakyat indonesia yang belum genap berusia (tujuh belas) tahun, lebih baik mengakomodasi unsur orang asing kedalam unsur penduduk. berdasarkan sensus penduduk indonesia tahun penduduk berusia kurang dari (lima belas) tahun berjumlah jiwa atau setara dengan dari seluruh penduduk indonesia (bukti maka langkah untuk memasukkan unsur orang asing yang bertempat tinggal indonesia kedalam unsur penduduk yang jumlahnya sangat kecil yaitu jiwa (bukti atau setara dengan dari jumlah penduduk indonesia menurut sensus penduduk tahun merupakan pilihan yang adil dan bermanfaat. mengingat jumlah orang asing yang bertempat tinggal indonesia mereka tidaklah berpengaruh bahkan secara perhitungan matematis menjadi dapat diabaikan. bahwa secara matematis, doni suyanto hari mahdi menyatakan: dari uji korelasi bivariate antara data sebaran penduduk pada masing masing provinsi menurut sensus penduduk indonesia tahun dengan data pemilih pada pemilu didapatkan angka koefisien korelasi sebesar dengan demikian, kita dapat menyatakan jika terdapat hubungan yang sangat kuat atau sangat tinggi, antara data sebaran penduduk pada masing masing provinsi dengan data pemilih pada pemilu. doni suyanto hari mahdi,. bukti bahkan jika kita melakukan uji korelasi bivariate antara data sebaran penduduk dengan data warga negara indonesia menurut wilayah pada masing masing provinsi, menurut sensus penduduk indonesia tahun didapatkan angka koefisien korelasi sebesar atau dengan kata lain data sebaran penduduk dengan data warga negara indonesia berdasarkan wilayah pada masing masing provinsi, menurut sensus penduduk indonesia tahun memiliki hubungan yang sangat kuat. dengan selisih jumlah pada kedua data tersebut yang hanya sebesar yaitu jumlah warga negara dan jumlah penduduk menurut provinsi, sehingga kita dapat menyimpulkan jika tidak terdapat perbedaan jumlah yang berarti antara data sensus penduduk indonesia tahun antara jumlah warga negara dan jumlah penduduk menurut provinsi. bahwa keputusan untuk mengakomodasi dan melindungi hak konstitusional dari rakyat indonesia yang belum genap berusia (tujuh belas) tahun dan belum kawin tersebut kedalam jumlah penduduk sebagai salah satu unsur dari rakyat' adalah keputusan yang rasional dan konstitusional. karena menurut sensus penduduk masih terdapat orang atau setara dengan dari penduduk indonesia yang tidak ditanyakan status kewarganegaraannya. (vide bukti bahwa menurut hans kersen, dalam bukunya teori umum tentang hukum dan negara , halaman membedakan tiga unsur negara yaitu teritorial, rakyat dan kekuasaan, dan menurut dr. inu kencana syafii, si., dalam bukunya ilmu politik , halaman menyatakan unsur unsur adalah bagian bagian untuk membentuk sesuatu sehingga apabila salah satu bagian tidak terpenuhi maka sesuatu tidak memenuhi syarat. untuk negara, unsurnya adalah pemerintahan, penduduk, wilayah dan pengakuan. bahwa dalam menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, maka unsur pengakuan yaitu pengakuan dari negara lain bukan merupakan suatu faktor penentu karena keberadaan indonesia telah diterima secara luas dunia internasional bahkan atas pengakuan tersebut, indonesia menjadi salah satu anggota perserikatan bangsa bangsa, sehingga unsur 'pengakuan dari negara lain menjadi dapat diabaikan. dengan demikian, tersisa tiga unsur lainnya yang terdiri atas penduduk, wilayah dan pemerintahan. bahwa memilih presiden adalah memilih seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, oleh karena salah satu jabatan presiden menjadi menjadi kepala pemerintahan, maka unsur pemerintahan tersebut haruslah dikeluarkan sebagai faktor penentu dalam merumuskan unsur unsur yang menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. dengan demikian, tinggal dua unsur dari negara, yaitu penduduk dan wilayah, yang dapat berfungsi sebagai faktor penentu. bahwa dengan melakukan distribusi keadilan melalui pembobotan politik yang adil dalam menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan konstitusi uud yaitu melalui suara rakyat, maka hak hak konstitusional para pemohon sebagai rakyat indonesia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya menjadi dapat dipulihkan sebagaimana mestinya dan tidak disalahtafsirkan lagi menjadi hanya sebatas suara terbanyak dari pemilih' semata, demi mewujudkan kesetaraan baik terhadap etnis mayoritas maupun terhadap etnis etnis minoritas indonesia. bahwa bobot politik tidak boleh hanya didasarkan pada banyaknya pemilih pada masing masing provinsi semata, namun harus didasarkan pada jumlah penduduk menurut provinsi dan luas wilayah menurut provinsi dalam negara kesatuan republik indonesia, dalam hal ini para pemohon sebagai masyarakat papua yang juga sebagai bagian dari masyarakat indonesia, dengan populasi penduduk yang sedikit jumlahnya dan sebagai etnis minoritas, memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus demi memperoleh kesamaan dan keadilan dalam bobot politik suara rakyat untuk menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh uud pada dan bahwa bobot politik bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk diberlakukan indonesia, sebagai buktinya, bilangan pembagi pemilih untuk masing masing kursi anggota legislatif dewan perwakilan rakyat republik indonesia, antara daerah pemilihan jawa dan luar jawa ternyata jumlahnya juga berbeda. jika untuk menentukan bilangan pembagi pemilih antara daerah pemilihan jawa dan luar jawa diberlakukan bilangan pembagi pemilih sebagai cerminan bobot politik yang berbeda beda semata mata demi mewujudkan kesamaan dan keadilan, lalu mengapa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pembobotan politik tersebut tidak diberlakukan?. demi tercapainya kesamaan dan keadilan, sepatutnya pembobotan politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai suatu mekanisme perlakuan khusus harus diberlakukan dengan mengacu pada kontribusi dari masing masing provinsi terhadap negara kesatuan republik indonesia yaitu dengan mengakomodasi unsur penduduk dan unsur wilayah dalam formulasi suara rakyat. bahwa menurut data sensus penduduk indonesia tahun dari jiwa penduduk indonesia, penduduk pulau jawa dan madura tercatat sebanyak jiwa atau setara dengan dari total penduduk indonesia. bandingkan dengan jumlah penduduk masyarakat papua pada provinsi papua barat menurut sensus penduduk tahun yang memiliki jumlah penduduk sebesar jiwa atau setara dengan dari penduduk indonesia (vide bukti namun demikian berdasarkan data luas wilayah menurut provinsi, provinsi papua barat memiliki wilayah daratan seluas km? atau setara dengan wilayah daratan indonesia (bukti bahwa cara menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui rumusan suara terbanyak dari pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana diterapkan pada tahun dan tahun selain terbukti secara konstitusional merugikan bagi etnis etnis minoritas, juga memiliki potensi ketidakadilan bagi provinsi provinsi yang memiliki jumlah pemilih sedikit tetapi memiliki wilayah yang sangat luas indonesia, oleh karena itu dalam pemberian suara rakyat haruscara menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti yang kita laksanakan pada tahun dan yang lalu, hanya akan menguntungkan provinsi provinsi yang berada jawa yang memiliki jumlah pemilih mayoritas', meskipun luas wilayahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi provinsi lain luar jawa. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut atas, para pemohon yang merupakan bagian dari masyarakat provinsi papua barat yang berkontribusi terhadap wilayah indonesia, demi keadilan, memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud untuk diperlakukan secara khusus guna mencapai persamaan dan keadilan serta uud terhadap hak hak tradisionalnya yang juga meliputi unsur wilayah' yang harus menjadi salah satu bobot politik untuk menentukan kemenangan pasangan calon terpilih yang merupakan salah satu unsur dari suara rakyat! selain daripada unsur penduduk, sebagai penentuindonesia. bahwa menentukan kemenangan pasangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui "suara pemilih terbanyak , terbukti telah merugikan atau setidak tidaknya menyebabkan para pemohon yang dijamin dan uud yang menghendaki "suara rakyat terbanyak sehingga berpotensi menyebabkan kerugian kepada para pemohon untuk dapat memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sebagaimana dijelaskan dalam tabelbawah ini (sebagaimana yang diterangkan oleh doni supada tabel (vide bukti tabel. menentukan bobot politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden menurut provinsi pemilih persentase provinsi capres capres jiwa terhadap capres capres pemilih indonesia kepulauan riau kep. bangka belitung o.09x bengkulu oran, dki jakarta jawa tengah daerah istimewa yogyakarta nusa tenggara barat .46y6 nusa tenggara timur uud yang berbunyi: pasangan calon presiden dan calosetiap provinsi terbesar kalimantan tengah o18x o.7ox kalimantan selatan 027m dow oow oa2s6 sulawesi tengah sulawesi selatan sex sulawesi tenggara maluku utara sr73s 03ow poem bahwa sebagaimana dibuktikan pada tabel tersebut atas, menentukan bobot politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden menurut provinsi dapat digunakan untuk mengetahuiatas, pada penghitungan tersebut tampak jika terdapat (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan calon dan pasangan calon dimana pasangan calon didukung oleh pemilih yang berada provinsi jawa dan pasangan calon didukung oleh 80y6 pemilih yang berada provinsi luar jawa ditambah dengan provinsi jawa yaitu provinsi banten. maka dengan menggunakan rumusan sebagaimana yang diterapkan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dan tahun yang lalu yang menggunakan suara terbanyak dari pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka pasangan calon yang hanya didukung pemilih pada provinsi jawa memperoleh suara sebanyak sedangkan pasangan yang didukung pemilih pada provinsi luar jawa walaupun perolehan suara mereka telah ditambah dengan (satu) provinsi jawa yaitu provinsi banten hanya memperoleh suara sebanyak y4. bahwa sesuai dengan ketentuanmaka pasangan calon telah memenuhi syarat konstitusi untuk dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. namun demikian, hal ini dipastikan akan menusuk rasa keadilan pemilih yang berada provinsi luar pulau jawa meskipun mereka telah ditambah kekuatan politiknya' dengan bergabungnya provinsi banten dalam koalisi mereka, maka mereka yang mendukung pasangan calon harus menerima kekalahan yang begitu menyakitkan. disinilah telah dibuktikan potensi ketidakadilan dalam rumusan suara terbanyak dari pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun dan tahun yang lalu. ketidakadilan yang dirasakan oleh pemilih yang berada pada provinsi luar jawa ditambah provinsi yang berada jawa yaitu provinsi banten, berpotensi besar untuk memicu disintegrasi bangsa, oleh karena ketidakadilan tersebut. bahwa dengan demikian adalah tepat kehendak pembentuk konstitusi yang merumuskan cara menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui rumusan: .pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. sekali lagi melalui rumusan: .suara rakyat terbanyak. bukan dengan rumusan: . suara pemilih terbanyak. dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena terbukti tidak adil bagi para pemohon yang berasal dari etnis minoritas indonesia. bahwa menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan hanya mendasarkan pada suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sejatinya mengabaikan kontribusi hak hak tradisional dari etnis etnis yang memiliki jumlah jiwa secara minoritas tetapi memiliki hak hak tradisional atas wilayah daratan yang ulasannya mayoritas indonesia, sehingga menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui suara pemilih terbanyak tidak sesuai dengan dan uud bahwa pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dan tahun lalu, yang menetapkan kemenangan pasangan calon terpilih didasarkanmemaknai suara rakyat terbanyak sebagai suara pemilih terbanyak dengan satu orang satu suara satu nilai, tidak mampu mengakomodasi rakyat indonesia yang memiliki populasi penduduk yang sedikit sebagai etnis yang minoritas, tetapi memiliki wilayah yang luas dalam negara kesatuan republik indonesia, sehingga dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak hak konstitusional bagi etnis minoritas, dalam menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahkan apabila hal tersebut berulang ulang dilaksanakan pada setiap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sangat mungkin menjadi pemicu yang mengakibatkan timbulnya disintegrasi bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia. para pemohon sebagai bagian dari masyarakat provinsi papua barat dan tergolong etnis minoritas dibandingkan populasi penduduk provinsi provinsi lainnya indonesia, merasa sangat dirugikan hak hak konstitusionalnya yang dijamin uud bahwa para pemohon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat tambrauw yang secara jumlah penduduknya termasuk etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat indonesia, seharusnya berhak mendapatpemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga dapat dicapai suatu kesetaraan bobot politik untuk menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamirlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan tersebut, dapat dilakukan melalui formulasi untuk mendapatkan bobot politik dari suara rakyat sebagaimana dimaksud atas yaitu dengan rumusan: persentase luas wilayah setiap provinsi terhadap seluruh luas wilayah indonesia ditambah dengan persentase jumlah penduduk se. bahwa jumlah penduduk selalu bertambah sehingga dalam menentukan jumlah penduduk untuk perhitungan bobot politik harus selalu mengacu pada hasil sensus penduduk indonesia yang diperbarui setiap (sepuluh) tahun sekali. sedangkan khususapat digunakan hasil sensus penduduk tahunigunakan hasil sensus penduduk tahun demikian untuk seterusnya. bahwa untuk lebih memperjelas manfaat dan keunggulan rumusan dari formulasi suara rakyat sebagaimana tersebut atas, dibandingkan dengan penerapan sistem suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dan yang lalu, menurut(vide bukti dalam tabel seperti bawah ini: indonesia indonesia rakyat nanggroe aceh darussalam .03y6 riau kepulauan riau jambi bengkulu lampung bangka belitung dki jakarta jawa tengah daerah istimewa yogyakarta jawa timur lam bailol. jumlah bahwa salah satu kelemahan sistem popular votes, atau suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, adalah tidak mampu mengakomodasi semangatarusnya berpihak kepada pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara dengan persebaran wilayah yang lebih luas. bahwa dengan menggunakan rumusan suara rakyat atas, maka pemerataan bobot politik daerah daerah lain luar jawa menjadi lebih adil dengan menggunakan argumentasi yang rasional, wajar dan konstitusional. sehingga bobot politik dalam tidak lagi terpusat hanya pulau jawa saja dan menguntungkan etnis jawa sebagai etnis mayoritas. bahwa untuk lebih jelas bagaimana perbedaan antara suara pemilih terbanyak dari pemilih dengan pembobotan politik melalui rumusan suara rakyat terbanyak, jika sebelumnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan menentukan kemenangan pasangan calon melalui suara pemilih terbanyak atau popular votes sebagaimana dilaksanakan pada tahun dan yang lalu, jika seorang capres memenangkan suara provinsi jawa timur, maka dia akan mendapatkan suara pemilih nasional. namun dengan rumusan bobot politik suara rakyat, maka capres yang memperoleh suara pemilih provinsi jawa timur, hanya akan mendapatkan suara secara nasional. contoh lainnya bila capres mendapatkan suara provinsi papua. dengan sistem popular votes dia hanya akan mendapatkan suara suara nasional. namun dengan sistem yang baru ini, dia akan mendapatkan suara nasional. demikianlah keadilan politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden itu dibagikan menurut masing masing provinsi indonesia. bahwa rumusan suara rakyat, selain akan memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat indonesia terutama bagi etnis minoritas yang berada luar jawa, maka melalui rumusan suara rakyat juga akan memberikan rasa keadilan bagi para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia. bahwa manfaat diterapkannya rumusan suara rakyat atas dalam menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah menjadi dapat dihilangkannya pengaruh dominasi etnis tunggal (single ethnic domination) dari etnis jawa dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia yang akan selalu melahirkan diktator mayoritas. bahwa sebagai gambaran manfaat diterapkannya rumusan suara rakyat" telah dijelaskan olehterdapat dalam tabel (vide bukti seperti bawah ini: lele |r| tabel perbandingan popular votes suara rakyat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden menurut provinsi popular votes suara rakyat bobot politik dx6 dalam pemilihan provinsi capres capres capres capres umum capres capres presiden dan wakil presiden nanggroe aceh darussalam 451p son 371p 17m .7om rau 2000n| 32th ooo kepulauan riau jambi j2000n 02an .004c kep. bangka belitung .004c .097o bengkulu .004c tampung 000m os206 050n dki jakarta .00xx .047o 077m 307m 050m jawa tengah daerah istimewa jawa timur |a7 bai t2000x .00x nusa tenggara barat nusa tenggara timur 037m 17m hoon| kalimantan tengah .00xc o.gox kalimantan selatan .004c 08an oa7m ozone oat sulawesi tengah sulawesi selatan .004c .58x .007c .097s sulawesi tenggara .004c maluku .31y6 tuli peer asean m dari tabel atas, jika digunakan sistem suara pemilih terbanyak atau popular votes maka perolehan (kolom suara pemilih provinsi sumatera utara tersebut setara dengan secara nasional. namun dalam sistem suara rakyat perolehan (kolom suara tersebut yang dikalikan dengan bobot suara rakyat menurut provinsi (kolom sehingga hasilnya bukan lagi yo, tetapi menjadi secara nasional (kolom h). dengan cara perhitungan menggunakan formulasi suara rakyat tersebut, pasangan capres cawapres yang mendapatkan suara pemilih provinsi pulau jawa, tidak akan mampu mengungguli perolehan suara rakyat yang diperoleh capres cawapres karena suara rakyat secara nasional yang diperoleh capres cawapres hanya saja. sedangkan capres cawapres yang memperoleh 80y6 suara pemilih pada provinsi lainnya dengan menggunakan bobot suara rakyat memperoleh suara rakyat secara nasional. dengan demikian formulasi suara rakyat mampu mengakomodasi semangat dan normaerpihak kepada pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara dengan sebaran wilayah yang lebih luas. demikianlah keadilan bagi seluruh rakyat indonesia diwujudkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia, dengan menggunakan pembobotan politik melalui formulasi suara rakyat. bahwa para pemohon sebagai masyarakat papua, yang mewakili masyarakat hukum adat tambrauw, kabupaten tambrauw, provinsi papua barat, menganggap hak hakalam dan uud dimaknai sebagai suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa para pemohon sungguh sepakat dengan profesor moh. mahfud m.d yang menyatakan: rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai nilai pancasila. tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai nilai tahanan dan keagamaan yang berkeadilan, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan dan hak hak asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tak boleh ada hukum yang melanggar nilai nilai keadilan sosial." moh. mahfud md. konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu, jakarta: rajawali pers, hal .bertentangan dengan undang undang dasarkonstitusional sepanjang pengertian suara' dimaknai sebagai ,:ketua mahkamah konstitusi c.g. majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya demi kesamaan dan kebaikan (ex ago bono)bukti fotokopi salinan) undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimuat dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tentang uji materiil dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tambrauw, bukti fotokopi data penduduk menurut provinsi dan suku bangsa: hasil sensus penduduk tahun seri l2. yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik republik indonesia: bukti fotokopi data penduduk menurut wilayah dan status kewarganegaraan, data sensus penduduk badan pusat statistik republik indonesia, bukti fotokopi jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilu legislatif dewan perwakilan rakyat dpr), tahun dan tahun statistik indonesia halaman bukti fotokopi : bukti fotokopi persentase perolehan suara sah pemilu presiden dan wakil presiden pada putaran pertama menurut provinsi dan nama calon presiden dan wakil presiden, sumber: komisi pemilihan umum kpu), statistik indonesia halaman bukti fotokopi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin indonesia bukti fotokopi penduduk menurut kelompok umur dan status kewarganegaraan, sumber: data sensus penduduk badan pusat statistik republik indonesia, bukti fotokopi buku seri restorasi indonesia, judul ketidakadilan pilpres bagi luar jawa , karangan doni suyanto hari mahdi: bukti fotokopi luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi, sumber: direktorat jenderal pemerintahan umum, kementerian dalam negeri: statistikmenyatakan,: menyatakan,enyatakan,: menyatakan,ra pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan dan sepanjang frasa "suara rakyat terbanyak" adalah inkonstitusional sepanjang dimaknai, suara pemilih terbanyak, para pemohon juga memohon kepada mahkamah untuk menyatakan dan adalah konstitusional sepanjang pengertian "suara" dimaknai sebagai, 'dan tersebut bertentangan dengan dan uud yang selengkapnya sebagai berikut:,mendalilkan dirinya sebagai, dan satu bahasa yang tidak dapat dipisahkan oleh siapa pun dengan dalih apa pu,nomorbertanggal januari bukti dannyatakan, bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa selaku etnis minoritas akan kesulitan untuk maju dan memenangi pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena dengan mengatasnamakan demokrasi dan menggunakan prinsip satu orang satu suara (one man one vote), maka hal tersebut justru menguntungkan etnis mayoritas seperti suku jawa yang akan selalu memenangi pemilihan umum tersebut karena memiliki jumlah pemilih terbanyak berdasarkan etnisitasnya, sehingga meskipun putra putri terbaik bangsa berasal dari etnis minoritas, mereka tidak dapat terpilih menjadi presiden republik indonesia. oleh karenanya, yang akan dirugikan bukan hanya para pemohon, namun kita semua sebagai bangsa indonesia,lebih tepat sebagaiara pemohon pada pokoknya mendalilkan sistem demokrasi yang terwujud dalam suatu pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara dengan sistem satu orang satu suara (one man one vote) adalah suatu proses demokrasi yang menghalang halangi para pemohon selaku etnis minoritas untuk dapat terpilih sebagai presiden dan atau wakil presiden republik indonesia. mekanisme satu orang satu suara, menurut para pemohon, justru hanya menguntungkan etnis mayoritas, i3. menimbang bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diatur dalam uud tidak hanya semata mata berdasarkan suara mayoritas saja tetapi mayoritas bersyarat sebagaimana diatur dalam uud yangartinya, dengan syarat tersebut, suara yang diperoleh seorang presiden dan wakil presiden terpilih harus merata seluruh wilayah indonesia, i3. menimbang bahwa para pemohon mengajukan formula tentang bobot politik suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang tidak berdasarkan penghitungan one man one vote. menurut para pemohon, suara haruslah dimaknai, suara rakyat. mahkamah berpendapat bahwa formula yang diajukan oleh para pemohon tersebut adalah formula yang mungkin dapat digunakan dalam memberi bobot suara pemilih, namun demikian, perumus uud dalam mengatur tata cara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memilih formula sebagaimana diajukan para pemohon tersebut.: i3. menimbang pula bahwa berdasarkan mekanisme pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berlaku, siapapun warga negara indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden harus terlebih dahulu melewati mekanisme sebagaimana diatursiapapun orangnya, dari manapun asalnya, dari etnis apapun dirinya, untuk menentukan layak atau tidak layaknya seseorang tersebut menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, harus terlebih dahulu dinilai dan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. dari sinilah kemudian diputuskan siapa saja. produk dari keputusan ini sudah tidak membedakan sekat sekat asal etnis atau ikatan primordial lainnya seperti agama, ras, dan daerah karena semuanya sudah menjadi satu kesatuan bangsa sebagai warga negara republik indonesia. hal demikian juga sesuaii3. menimbang bahwa menurut mahkamah, perihal perbedaan etnis atau pun perbedaan perbedaan lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. oleh karena pada dasarnya, dalam suatu sistem demokrasi, justru tidak diperbolehkan terjadinya suatu diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. mekanisme pemilihan umum yang demokratis ditujukan untuk membuka peluang sebesar besarnya bagi siapa pun warga negara indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. untuk dapat terpilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yang diperlukan adalah seseorang tersebut memenuhi syarat syarat sebagaimana telah diatur dalam uud juncto yang dalamnya sama sekali tidak ada rumusan yang pada pokoknya tidak menghalang halangi dan tidak pula mengistimewakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden: i3. menimbang bahwa selain berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, esensi yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah sama persis dengan ketentuan konstitusi yang terdapat dalam uud sehingga diantara keduanya tidak terdapat pertentangan yang dapat dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas: i3. menimbang berdasarkan pertimbangan hukum atas, serta tidak terbukti bahwa para perumus uud mendasarkan mekanisme pembobotan suara sebagaimana diajukan para pemohon. sampai dengan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan dan uud sehingga permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum,terkait dengan syarsebagaimana diatur dalam huruf (b) mk, para pemohon adalahtertanggal januari (bukti . bahwa para pemohon adalah warga masyarakat asli papua yang bertempat tinggal wilayah provinsi papua barat dengan kedudukannya sebahartono anwar usman ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. sholihin nasir kesatuan masyarakat hukum adat yang secara jumlah jiwa merupakan etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat indonesia, yang kepada setiap individu anggota masyarakat hukum adat suku tambrauw adalah juga warga negara indonesia yang, yang mana hak konstitusional tersebut dapat dipergunakan sewaktu waktuterhadap hak konstitusionalnya sebagai akibat dari pemberlakuan danimaknai sebagai suara pemilih terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil tersebut. bahwa berdasar disebutkan, sebagai berikutmeskipun saat ini para pemohon belum pernah dicalonkan untuk menjadi calon pasangapara pemohon merasa haknya untuk mendapatkan kesempatan yang sama agar dapat memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah direnggut, paling tidak kesempatan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut dibatasi olehdisebabkancalon pasangan terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa faktor utama yang mempengaruhi bobot politik kemenangan pasangan calon terpilih hanyalah berdasarkan pada banyaknya jumlah jiwa yang menjadi pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sedangkan dalam komposisi etnis masyarakat indonesia para pemohon adalah suatu kelompok etnis masyarakat dengan jumlah jiwa yang sedikit atau minoritas. dengan demikian para pemohon hanya akan mendapat dukungan yang sedikit sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwalah merugikan hak hak konstitusional para pemohon selaku warga negara indonesia yang berasal dari etnis minoritas dalam memenangkan pilpres maupun dalam menggunakan haknya untuk memilih. masyakat hukum adat papua ini seharusnya mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang sama serta setara selaku warga negara indonesia karena sejak kelahirannya telah hidup wilayah papua. penggunaan hak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kontribusi dan partisipasi dari sumber daya manusia (jumlah penduduk) tetapi juga memperhatikan kontribusi sumber daya lama sebagai suatu pengakuan dan penghargaan terhadap hak yang mencakup wilayah daratan maupun lautan yang menjadi hak hak tradisional masyarakat adat yang membentuk negara kesatuan republik indonesia, sebab hak hak tradisional kesatuan hukum masyarakat adat sesungguhnya terdiri atas unsur penduduk dan unsur wilayah. dan dalam menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih yang akan memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah republik indonesia dengan hanya mengacu pada unsur penduduk saja, telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon yang seharusnya dijamin oleh uud hal ini menyebabkan etnis minoritas akan merasakan penggunaan hak suaranya cenderung tidak memiliki arti dan diabaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih karena persentase suara pemilih wilayah papua pada umumnya dan provinsi papua barat pada khususnya yang kebanyakan adalah etnis minoritas memiliki bobot politik yang sangat kecil untuk mempengaruhi kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres jika dibandingkan dengan suara etnis mayoritas yang bertempat tinggal jawa. bahwa apabila kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih hanya ditentukan oleh suara pemilih terbanyak dari penduduk etnis mayoritas yang berada pulau jawa namun bukan ditentukan oleh keseluruhan suara rakyat indonesia dari sabang sampai merauke sedangkan provinsi papua dan papua barat adalah dua provinsi yang memiliki wilayah daratan yang paling luas dengan sumber daya alam yang paling banyak indonesia, hal ini telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada para pemohon. bahwa para pemohon menyadari untuk menentukan kemenangan calon pasangan presiden dan wakil presidenyang berasal dari etnis dengan jumlah jiwa minoritas indonesia sebagaimana dijaminaka perlakuan khusus mutlak diperlukan untuk dapat mencapai persamaan dan keadilan melalui suatu pembobotan politik yang adil, yang tidak hanya mengacu pada unsur jumlah jiwa pemilih ataupun unsur jumlah jiwa penduduk semata, tetapi juga memasukkan unsur luas wilayah yang menjadi hak hak tradisional dari masyarakat adat sebagaimana dijamin uud yang berbunyiekanisme untuk menentukan kemenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang seharusnya menggunakan suara rakyat terbanyak sebagaimana menurut dan uud namun dimaknai sebagai

ed) putusan nomor puuir. febrimansyah lubis: pekerjaan direktur utama pt. kala tekno geothermal, alamat jalan parkit nomor bintaro jaya sektor jakarta selatan: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberikan kuasa kepada rahmad siregar, s.h., dan permata daulay, s.h., para advokat dari kurniawan partners beralamat jalan wahid hasyim nomor jakarta pusataprilkemutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum":menyatakan mahkamah konstitusiwd, memperlihatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan serta hilangnya keseimbangan (proporsionalitas) antara pemohon pkpu dan memohon pkpu: bahwa dengan diajukannya uji materiil terhadap dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mak ditunda sampai dengan adanya putusan akhir dari mahkamah konstitusi, dalam provisi bahwa mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak asasi manusia, tentunya tidak akan berdiam diri untuk menjaga agar hak hak konstitusional warga negara cast hak konstitusional pemohon uji materiil tetap terlindungi oleh penggunaan kewenangan majelis hakim yang justru saat ini sedang dimohonkan uji materil mahkamah konstitusi sebagaimana telah diuraikan oleh pemohon pada butir s.d. butir pokok pokok permohonan diatas, terhadap pemohon selaku memohon pkpu: berdasarkan hal hal tersebut di:petitgambar,bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan 235tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menambahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya, dalam provisisurat menteri pertambangan dan energi nomor m.djm tertanggal februari perihal izin pengusahaan sumber daya panasbumi skala kecil daerah kawah dihuni, kecamatan ciwidey, kabupaten bandung kepada koperasi jasa keahlian teknis: bukti fotokopi perjanjian joint operation konsorsium koperasi teknis dan pt. mafhabor indonesia dengan pt. kala perkasa international dan konsorsium perintis ahli nomor ypi p b tertanggal januari bukti fotokopi surat dirjen minyak dan gas bumi nomor dmp tertanggal mei perihal pengembangan panasbumi skala kecil dihuni: bukti fotokopi surat persetujuan pendahuluan dirjen lpe nomor tertanggal agustus bukti fotokopi akta pendirian pt. kala tekno geothermal nomor tertanggal februari beserta perubahannya: bukti fotokopi kontrak jual beli tenaga listrik plt dihuni antara pt. pln persero) dan pt. kala tekno geothermal tertanggal oktober bukti fotokopi akta perjanjian kredit antara pt. bank tabungan negara dan pt. kala tekno geothermal nomor tertanggal desember notaris ny. agustina junaidi, sh. dan addendum nomor jkt. kng. ut ak tertanggal mei,:.: bukti fotokopikeputusan presiden tahun tertanggal maret tentang pencabutansurat pt. pln persero) nomor dirut r m tertanggal maret perihal comuni geothermal project, bukti fotokopi surat pt. alam intl energi nomor aie jk ditujukan kepada dirjen esdm, perihal permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan panas bumi iup), bukti fotokopi salinan putusan pengadilan negeri bandung nomor pdt.g pn.bdg tanggal januari bukti fotokopi salinan putusan pengadilan tata usaha negara jakarta, dalam perkara nomor ptun.jkt tanggal agustus bukti fotokopi salinan putusan resmi pengadilan tinggi tata usaha negara nomor pt.tun.jkt tanggal februari bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal maret bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk tun tanggal maret bukti fotokopi putusan perkara pupus nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst tanggal april bukti fotokopi putusan perkara kepailitan nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst tanggal mei bukti fotokopi surat menteri esdm nomor mem.b tertanggal januari perihal pencabutan persetujuan pengalihan izin pengusahaan sumber daya panas bumi skala kecil kjk teknis: bukti alur pembentukan joint operation jon) serta pt.ytg,tidak menyebutkan dengan jelaspun lembaga negara, namun pemohon hanya menyebutkan permohonan diajukan oleh pt. kala tekno geothermal yang diwakili direktur utamanya bernama ir. febrimansyah lubis. sekalipun pemohon dalam permohonan guo tidak jelas menyebutkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam mk, namun mengacu pada bukti berupa keputusan menteri kehakiman nomor ht. th. mengenai akta pendirian pt. kala tekno geothermal, maka menurut mahkamah kualifikasi pemohon adalah sebagai badan hukum privat, bahwa pemohon dalam permohonan guo adalah sebagai memohon dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) pengadilan niaga jakarta pusat dengan registrasi nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst, tanggal maret yang dimohonkan oleh pt. alam inti energi yang menganggap dirugikan oleh berlakunya dan dan dan bertentangan dengan uud setelah mencermati ketentuan dan dan dan yang dimohonkan pengujian, dihubungkan dengan alasan alasan kerugian hak konstitusional pemohon, menurut mahkamah, pemohon yang dalam hal ini sebagai memohon dalam permohonan pkpu nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst, tanggal maret berpotensi dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang guo, karena: (i) ketentuan guo memberikan waktu yang singkat kepada pemohon untuk mengajukan tanggapan terhadap permohonan pkpu yang diajukan oleh pemohon pt. alam inti energi pengadilan niaga jakarta pusat, (ii) ketentuan guo telah mengarahkan pemohon untuk mengakui utangnya, (iii) ketentuan guo tidak mempertimbangkan aspek aspek lain karena dalam waktu hari hakim harus mengabulkan permohonan pemohon pkpu, dan (iv) ketentuan guo tidak memberikan upaya hukum apapun kepada pemohon sebagai memohon pkpu terhadap putusan pengadilan niaga jakarta pusat. deng: 222224:terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun". yang kesemuanya bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun demikian pemohon guo mengajukan pengujian dan dan, bertentangan dengan uud dengan alasan alasan::: memuat rumusan yang membuka peluang pengadilan dalam waktu hari untuk mengabulkan,provisi berupa menghentikan pemeriksaan perkara dan dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemoho dalam provisi i3. menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo mengajukan permohonan provisi agar mahkamah menghentikan pemeriksaan dalam. terhadap permohonan provisi pemohon, menurut, oleh karena itu, mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi tersebut dalam putusan tersendiri, melainpemohon mendalilkan. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa undang undang guo bukanlah keberatan yang dimaksud sebagai pengakuan kebenaran adanya utang, karena pada saat kreditor mengajukan pkpu sebagaimana dimaksud sudah harus membuktikan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya, dan berdasarkan undang undang guo, debitur dapat mengajukan bukti, baik ada atau tidak adanya utang sebagaimana didalilkan oleh kreditor dan utang tersebut belum memenuhi ketentuan berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah permohonan pemohon tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan. terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah, pengaturan ataupun pemberian kewenangan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pkpu merupakan pengaturan yang wajar, hal demikian sesuai dengan tujuan dibentuknya undang undang kepailitan, antara lain memberikan perlindungan dan manfaat yang seimbang kepada debitur dan kreditor. perlindungan hukum terhadap kepentingan debitur dalam undang undang guo antara lain tercermin dalampengaturan demikian dimaksudkan untuk menghindari kepailitan, sehingga debitur masih mempunyai waktu atau kesempatan menjadwal ulang untuk membayar hutangnya melalui perdamaian, sedangkan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam undang undang guo, antara lain, tercermin dalam dan,menurut mahkamah, pemberian kewenangan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pkpu dapat dibenarkan supaya debitur membayar utangnya yang disepakati melalui perdamaian. perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya atau penjadwalan kembali utang utangnya. pada dasarnyaapabila kreditor tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pkpu, hal demikian dapat merugikan kreditor, karena pernyataan kepailitan tidak menjamin pengembalian piutang kreditor secara keseluruhan ataupun pernyataan pailit tersebut justru dapat berakibat pengurangan nilai perusahaan dari kreditor. berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat ketentuan guo justru memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum tidak hanya kepada kreditor, tetapi juga kepada debitur, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan memuat rumusan yang membuka peluang pengadilan dalam waktu hari untuk mengabulkannya. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa waktu hari yang ditentukan dalam guo yang membatasi pengadilan niaga harus menjatuhkan putusan dalam permohonan pkpu merupakan hal yang wajar karena pembuktian dalam permohonan pkpu adalah sangat sederhana, sehingga untuk menjatuhkan putusan dalam permohonan pkpu tidak diperlukan waktu yang lama dan tidak diperlukan upaya hukum. pemeriksaan permohonan yang singkat tersebut telah sejalan dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya murah sebagaimana dimaksudkanberikan atau tidak dibukanya upaya hukum dalam permohonan pkpu tidak serta merta dapat dinilai bertentangan dengan uud karena apabila dalam permohonan guo dibuka upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kreditor yang perlu segera mendapat kepastian pembayaran bintangnya. apabila dicermati lebih lanjut ketentuan memuat rumusan yang sama atau seimbang dengan yang menyatakan,ketentuan tersebut atas, menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan dari pengadilan niaga untuk segera menjatuhkan putusan terhadap kreditor dan debitur yang dimohonkan pkpu.guomuhammad alim panitera pengganti, ttd. suwardi kedudukan dan kepentingan hukumengan demikian pemohon uji materiilhak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang undang dasar yang dirugikan akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan uji materiil ini,uji materiil adalah pt. kala tekno geotermal dalam hal ini diwakili oleh ir. febrimansyah lubis, selaku direktur utama pt. kala tekno geothermal, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama pt. kala tekno geothermal, berkedudukan hukum jakarta, beralamat kantor jalan parkit nomor bintaro jaya sektor jakarta selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa tertanggal maret pt. kala tekno geothermal telah memberi kuasa kepada rachmat siregar, sh. dan alba sukmahadi, s.h., yang dalam hal ini menganggap hak konstitusionalnya sebagai memohon pkpu dalam perkara pkpu nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst tanggal maret pengadilan niaga jakarta pusat nyata nyata dirugikan dengan adanya bunyi dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: bahwa saat ini pemohon sedang dimohonkan pkpu oleh pt. alam inti energi: bahwa kerugian yang didalilkan oleh pemohon uji materiil karena ketentuan bunyi sebagaimana dimaksud pada butir atas, jelas dan terang terbukti bahwa: mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh undang undang nomor tahun tidak mungkin keberatan keberatan yang dijadikan tangkisan kontra terhadap dalil pemohon pkpu dapat dipertimbangkan dengan benar. lalu dimana letak kepastian hukum yang adil dapat diperoleh, seakan akan telah terbukti kebenaran tentang utangnya, memohon pkpu pemohon uji materiil) secara imperatif diminta untuk rencana perdamaian (vide tanpa meneliti lebih jauh kreditor yang bagaimana, apakah kreditor yang baik yang wajib dilindungi undang undang atau kreditor yang tidak baik yang berhak memperoleh kepastian hukum?: undang undang tersebut tanpa mempertimbangkan aspek aspek lain dalam waktu hari harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan kreditor (vide lalu dimana asas persamaan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dapat diperoleh, memohon pkpu pemohon uji materiil) tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apapun sebagaimana terbukti dari bunyi ketentuan yakni terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun", bahwa lebih jauh lagi, kata dan susunan kalimat dalam,:, bahwa rumusan tersebut yang memungkinkan kreditor dapat mengajukan pkpu adalah suatu hal yang tidak lazim karena apabila pemikirannya adalah' menjadi tidak relevan lagi karen seharusnya langsung saja mengajukan permohonan pailit, karena sesungguhnya pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh debitur, sebagaimanayang mengatur bahwa suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh debiturterhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun, bahwa rumusan yang hanya memberikan peluang bahwa suatu permohonan pkpu yang diajukan oleh kreditor harus dikabulkan, berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemohon uji materiil, karena tertutup upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon uji materiil atas putusan pengadilan niaga jakarta pusat, sehingga tidak ada kepastian hukum: bahwa dengan demikian, rumusan guo jelasdiatas, maka pemohon uji materiilpokok pokok permohonan uji materiil ini didasarkan kepada: pemohon melihat tidak adanyamohon uji materiil sebagaimana yang diamanatkan uud undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak memberikan kesempatan bagi pemohon uji materiil untuk melakukan upaya hukum apapun, undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mempertimbangkan kreditor yang bagaimanakah yang dapat dilindungi oleh hukum, undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara imperatif memerintahk, tanpa mempertimbangkan alasan alasan hukum pihak lain, pemohon tidak melihat adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum, dalil dalil keberatan yang diajukan pemohon uji materiil pada perkara pkpu nyata nyata tidak dipertimbangkan. pengadilan dibatasi dengan ketentuan mengabulkan permohonan tanpa diwajibkan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan dalil dalil keberatan memohon pkpu pemohon uji materiil): bahwa sebagaimana diketahui bersama, semangat dibentuknya undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk menyelamatkan perekonomian negara. namun, sejalan dengan perkembangan jaman, nampaknya semangat yang terkandung justru sudah berubah bahkan dimanfaatkan oleh sebagian pihak termasuk dalamnya pemohon pkpu dengan alih alih menggunakan instrumen hukum berupa undang undang guo untuk melegitimasi kualitas dan posisinya mata hukum: bahwa selanjutnya, pengajuan permohonan pkpu terhadap pemohon uji materiil oleh kreditor pt. alam inti energi adalah sangat berpotensi merugikan pemohon uji materiil karena pt. alam inti energit. alam intl energikarenanya dan dan dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang memungkinkan kreditor dapat mengajukan permohonan pkpu adalah sangat merugikan pemohon uji materiil sebagai debitur karena kreditor dapat menyalahgunakan permohonan pkpu karena permohonan pkpu terhadap debitur yang jika diajukan sebagai permohonan pailit akan ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan jika mengajukan permohonan pkpu terhadap debitur harus dikabulkan, karenanya bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun bahwa dengan diajukannya permohonan pkpu terhadap pemohon,ekalipun perkara permohonan pkpu tersebut belum diputus oleh pengadilan niaga jakarta pusat, namun karena majelis hakim pengadilan niaga tidak dimungkinkan untuk menolak perkara permohonan pkpu terhadap pemohon karena adanya katast,hingga sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon uji materiil dan hilangnya hak hak dasar keadaan mana merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon uji materiil: bahwa pemohon uji materiil sangat dirugikan dengan adasebut karena pengadilan niaga jakarta pusat tidak memiliki pilihan untuk menolak permohonan pkpu karena adanya pengadilan niaga jakarta pusat hanya memiliki pilihan harus mengabulkan, sedangkan pemohon yang dalam perkara permohonan pkpu adalah selaku memohon pkpu memiliki bukti bukti kuat bahwa pemohon pkpubahwa kerugian konstitusional pemohon ataskarena pengadilan niaga jakarta pusat hanya memiliki pilihan mengabulkan permohonan pkpu akan semakin bertambah parah deng karena tertutup upaya hukum yang akan dilakukan oleh pemohon atas putusan pengadilan niaga jakarta pusat, sehingga tidak ada kepastian hukum, hal mana bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahutentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada beberapa asas, antara lain

ti1. farhat abbas, sh., mh., tempat tanggal lahir pembelahan, tanggal juni pekerjaan advokat, beralamat jalan kemang utara raya vii, nomor kelurahan bangka, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret memberi kuasa kepada rakhmat jaya, sh., mh., muh. burhanuddin, sh., moh. laser arafat, sh., dirga rachman, sh., rama dia, sh., gatot kurniadi, sh., hamka, sh., windu, sh., ketika rianingtyas, sh., dan donny setiawan, sh., kesemuanya advokat, konsultan hukum pada kantor hukum farhat abbas dan rekan, berkantor gedung plaza besar lantai jalan mampang prapatan raya, pemohon perkara nomor puu viii i1. perorangan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang terdiri dari: lili hadiah wahid, anggota dewan perwakilan rakyat ri, beralamat kp. rawa selatan rt. rw. kelurahan kampung rawa, kecamatan johar baru, jakarta pusat, bambang soesatyo, se., mba., anggota dewan perwakilan rakyat ri, beralamat jalan bala dewa rt. rw. kelurahan duren sawit, kecamatan duren sawit, jakarta timur, akbar faizal, anggota dewan perwakilan rakyat ri, beralamat kkr anggrek blok rt. rw. kelurahan tirta jaya, kecamatan sukajaya, kota depok: perorangan warga negara indonesia yang terdiri dari: abdulrachim kresna, beralamat jalan senayan rt. rw. kelurahan hawa barat, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan: agus subroto, beralamat komplek nata endah blok nomor dibabat, cimahi: ir. darwis darwis, beralamat jl. tegal parang selatan nomor rt. rw. kelurahan tegal parang, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan: drs. body widianto, mm, beralamat komp kirana nomor rt. rw. kelurahan jati makmur, kecamatan pondok gede, bekasi, dwi soebawanto, beralamat jalan patrakomala nomor rt. rw. kelurahan merdeka, kecamatan sumurbandung, bandung, jawa barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april long susulan, beralamat jalan galaxy raya nomor rw kelurahan sekedar, kecamatan buah batu, bandung, jawa barat: enfants sana, beralamat jalan singaraja rt. rw. kelurahan antasari kidul, kecamatan antasari, bandung, jawa barat: ir. wisman dahlan, beralamat jalan. pulo mas il c nomor villa sari mas, jakarta, ir. indro tjahjono, beralamat jalan bumbu tengah bojong, rawalumbu, kota bekasi, ir. sayur asyari, beralamat jalan ciliwung civilian, kramat jati, jakarta timur: jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip prinsip demokrasimachidalam uud ditegaskan, dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dalam melaksanakan fungsinya,disetujui oleh sekurang kurangnya dari jumlah anggota yang hadir. ketentuan ketentuan tersebut bersifat limitation, tidak boleh ditambah atau dikurangi. gagasan pembatasan oleh konstitusi tentang syarat dan mekanisme menyatakan pendapat tentang dugaan pelanggaran hukum tertentu atau tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden ditentukan secara ketat dan berat sehingga jika diperbesar lagi oleh undang undang dapat berakibat terjadinya pelanggaran dalam proses kontrol terhadap presiden wakil presiden dan merupakan pelemahan terhadap demokrasi, i3. .5j menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan atas, mahkamah berpendapat bahwa bertentangan dengan uud menurut mahkamah, syarat pengambilan keputusan dpr untuk usul menggunakan haktidak boleh melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh uud bahkan menurut mahkamah, pada tingkat usul penggunaan hak menyatakan pendapat, persyaratan pengambilan keputusan dpr harus lebih ringan dari persyaratan yang ditentukan uud karena untuk dapat menindaklanjuti pendapat tersebut kepada mahkamah konstitusi harus melalui persyaratan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam uud tersebut. demikian juga, terhadap usul ha yang bersifat strategis dan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket harus lebih ringan daripada persyaratan pendapat dpr terkait pengajuan permintaan dpr kepada mahkamah konstitusi yang berhubungan dengan proses pemberhentian presiden yang ditentukan dalam uud i3 menimbang bahwa dengan tidak berlakunya ketentuan berdasarkan putusan mahkamah ini, ketentuan persyaratan pengambilan keputusan mengenai usul penggunaan hak menyatakan pendapat berlaku ketentuan mayoritas sederhana,perseorangan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, sedangkan para pemohon anggota dpr memiliki kedudukan hukum (legal standing) khusus untuk permohonan guo terkait dengan hak hak konstitusional yang secara eksklusif melekat pada anggota dpr: dalil dalil para pemohon dalam pokok perkarapada hari kamis tanggal enam bulan januari tahun dua ribu sebelasbelas bulan januari tahun dua ribu sebelas, oleh kamiengan dibantu oleh saiful anwar dan hani dhanimaria farida indrawi ttd. ttd. hartono arsyad sanusi panitera pengganti panitera pengganti ttd. ttd. saiful anwar hani dhani republik indonesia tahun nomor mengatur tentang hak dpr yakni berbunyi dpr mempunyai hak interpelasi,b.angket dan c.menyatakan pendapat. berbunyistrategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,berbangsakorupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya,maupun perbuatan tercela,. bahwa kaedah dan norma yang dimintakan pengujiabertentangan dengan semangat yang terkadang dalam dan uud yang merupakan hak yang fundamental anggota dewan perwakilan rakyat dalam melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif) dan undang undang dasar tersebut, adalah kaedah dan norma yang bersifat imperatif (wajib) dalam suatu pengambilan keputusan terhadap suatu pendapat atau usulan yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat maupun majelis permusyawaratan rakyat, yang seharusnya kaedah dan norma tersebut terimplementasbahwa denganfungsi kontrol dewan perwakilan rakyat terhadap dan bernegara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan harus dipermudah bukan malah dipersyaratkan lebih berat, sehingga dominasi partai atau koalisi partai yang berkuasa dapat dikontrol untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik indonesia. bahwa ketentuaersebut juga berimplikasi pada sebuah penegakan hukum yang tidak konsisten apabila dikaitkan dengan ketentuan padahal kebijakan pemerintahan yang dilakukan pengawasan oleh anggota dewan perwakilan rakyattidak lain adalah untuk menciptakan good government. bahwa hak angket sebagai pintu masuk hak menyatakan pendapat didasarkan pada pertimbangan nilai, kaedah dan norma yang terdapat dalam ketentuan dan undang undang dasar sehingga hak angket tidakyang menghasilkan selebriti selebriti politik instan terpenuhi akan tetapi harus dituntaskan hingga masalahnya selesai. bahwa akibat dari adanya norma yang terkandung dalamjadikan suatu pembatasan hak yang sifatnya fundamental dari anggota dewan perwakilan rakyat bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam ketentuan ,,dan undang undang dasardaripada itu ketentuan itu dan menjadikan dan undang undang dasar hanya sebagai penghias dari bunyi konstitusi yang tidak pernah terimplimentasi untuk menyelesaikan persoalan bangsa depan. bahwa kaedah dan norma yang tertuangkarena kebenaran yang muncul adalah kebenaran berdasarkan pada jumlah suara, dan dalam hal mana suatu partai mendominasi dalam perolehan kursi parlemen tentunya maka dengan secara jelas keputusan yang pasti diambil bukanlah keputusan yang mewakili semua kepentingan, melainkan pada kepentingan penguasa yang didukung oleh partai yang dominan dalam perolehan kursi anggota dewan perwakilan rakyat dan kepentingan partainya, dan hal tersebut menjadikan hak angket tersebut merupakan hak dpr yang tidak jelas,yang ada hanyalah demokrasi berdasarkan pada kepentingan partainorma yang dimintakan pengujian adalah norma yangwa ratio penentuan atau pengambilan suatu keputusan yang diatur dalam uud yang berbeda dengan ratio yang digunaud yang berbunyi:bahwa doktrin ketatanegaraan meletakkan hak angket tidak sekadar instrumentasi hak konstitusional atas fungsi pengawasan dpr dengan makna dangkal. lebih dari itu, sebagai sebuah penyelidikan (inquiry), dalam diri angket sesungguhnya tertanam simpul simpul kemauan hukum atas persoalan yang diselidiki untuk melipatgandakan pengetahuan (augmenting knowledge) dpr, memainkan keraguan sembari membangun keyakinan (resolving doubt), dan menyelesaikan masalah (solving problem). bahwa ujung dari hak angket sebenarnya itu adalah meletakkan hukum sebagai mekanisme penyelesaiannya yang indonesia terwujud menjadi hak menyatakan pendapat dpr, bukan meletakan hukum dalam kepentingan politik suatu partai, dengan menentukan suatu kebijakan didasarkan pada dominasi partai politik tertentu atau koalisi partai politik sehingga penyelesaian masalah kenegaraan sangat sulit dilaksanakan dengan persyaratan ketentuan jumlah suara (tiga perempat)dalam hal mana ketentuan tersebut masih tetap diberlakukan maka akan mengkilatkilat, dan berujung pada sebuah penderitaan rakyat bilamana kebijakan dan tindakan pemerintah itu salah, dikarenakan untuk mengajukan hak angket,hak menyatakan pendapat dari anggota dewan perwakilan rakyat tersebut harus adanya. bahwa persyaratan hak untuk menyatakan pendapat harus dipermudah, untuk memberi ruang bagi mekanisme kontrol dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga diktator mayoritas dan tirani minoritas dapat dihindarkan. berdasarkan hal tersebut ratio penetapan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat dari anggota dewan perwakilan rakyat sebanyak, harus ditinjau ulang dan diperbaiki setidaknya mengikuti ratio dalam undang undang dasar yakni ratio plus atau ratio (dua per tiga). bahwa normtiga perempat dari jumlah anggota dpr yang hadir bertentangan dengan dan danohon kewenangan mahkamah konstitusi dan legal standing para pemohonhun merujuk pada ketentuan uud tahun juncto huruf (a)tahunmahmud madjid, beralamat jalan riung menggulung nomor komp riung bandung, rt. rw. kelurahan babarancem kidul, kecamatan gedebage, bandung, jawa barat: mohammad hatta taliwang, beralamat jalan bako iii nomor komplek pharmindo, cimahi, bandung: muchtar effendy harahap, beralamat jalan mustika jaya rt. rw. kelurahan rawamangun, kecamatan polo gadung, jakarta timur, ir. suluh tjiptadi, beralamat jalan nusa indah nomor pad rt. rw.o02, kelurahan gegerkalong, kecamatan sukamara, bandung, yahudi yanto, beralamat jalan ikan pari blok nomor rt rw kelurahan teluk betung, kecamatan teluk betung selatan, bandar lampung, umar marasabessy, beralamat jalan bengkong padurenan nomor rt. rw.o3 kelurahan padurenan, kecamatan mustika jaya, bekasi, jawa barat: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april memberi kuasa kepada dr. mandir ismail, sh., ll.m., dr. s.f. marbun, sh., hum., rudjito, sh., ll.m., ari yusuf amir, sh., mh., dari affandi, sh.,mh., sulit, sh., mirza zulkarnain, sh., mh., masa donny kertapati, sh., ilham nur akbar, sh., dan ade kurniawan, sh., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor mandir ismail partners law firm, berkantor jalan bandung nomor mentenguntuk selanjutnya keseluruhan: memeriksa bukti bukti dari para pemohon:kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa menurutsuatu undang undang, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian suatu. bahwa pemohon adalah anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang merupakan perorangan dan warga negara indonesia yang hak konstitusionalnyamenurut tahun yang dimaksud dengan dewan perwakilan rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih melalui pemilihan umum, sedangkan pemohon adalah anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam uud tahun tahun tersebut. dengan demikian: bahwa pemohon selaku anggota dewan perwakilan rakyat, memiliki hak yang dijamin dalam uud tahun yakni hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas, selanjutnya menurut uud tahun ketentuan lebih lanjut tentang hak dpr dan hak anggota dpr diatur dalam undang undang. akhirnya, ketentuan hak dpr dan hak anggota dpr tersebut diatur dalam tahun yakni mengenai hak dpr dan mengenai hak anggota dpr, namun ketentuan mengenai penggunaan hak anggota dpr menyampaikan usul dan pendapat tersebut tidak diatur secara rinci dalam tahun bahwa dalam tahun ditentukan hak dpr untuk menyampaikan usul menyatakan pendapat dan tahun ditentukan hak dpr untuk menyatakan pendapat adalah hak institusional dpr, oleh karena dpr terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, maka sesungguhnya hak institusional dpr itu juga merupakan hak anggota dpr. dengan demikian pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. bahwa menurut tahun hak dpr untuk menyatakan pendapat ditentukan sebagai berikut::cc.hwa mekanisme untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut diatur secara rinci dalam tahun s d pada disedangkan pada tahun dinyatakanpresiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengob(menurut pemohon seharusnya berbunyi danbahwa tahun mengatur mekanismeberdasarkan uraian atas membuktikan bahwa pemohon para anggota dpr rikedudukan hukum legal standing) pemohon bahwpemohon sebagai konstituen dalam pemilihan umum telah memilih wakil wakilnya dpr, berarti sesuai dengan teori perwakilan politik, pemohon telah memberikan mandat kepada wakil wakilnya yaitu anggota dpr untuk melakukan tugas dan fungsi dpr, sebagaimana pengertian mandat menurut g.n. garmonsway adalah: mandate instruction and authorization pursue specified policy, esp that given electors their delegates representatives' . dengan demikian pemohon telah memberikan mandat kepada wakil wakilnya dpr, sehingga dpr dapat melakukan tugas dan fungsinya berupa fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta memiliki hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat sebagaimana ditentukan dalam uud tahun bahwa dengan adanya ketentuan tahun yang menentukan usul menyatakan pendapat oleh anggota dpr harus memenuhi syarat kehadiran dari jumlah anggota dpr dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit dari jumlah anggota dpr yang hadir, maka ketentuan tahun tersebut potensial merugikan hak konstitusional pemohon dan pemohon ii: bahwa ketentuan tahun mengenai usul menyatakan pendapat dari anggota dpr adalah merupakan pembatasan terhadap hak hak konstitusional anggota dpr sebagai wakil pemohon ii, sehingga ketentuan tersebut potensial merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia. dalam sistem ketatanegaraan indonesia prinsip checks and balances dilaksanakan oleh dpr diantaranya melalui hak menyatakan pendapat. namun dengan adanya ketentuan tahun yang mengatur tentang usul menyatakan pendapat, maka hak konstitusional dpr untuk menyatakan pendapat tersebut potensial terhalang oleh adanya ketentuan usul menyatakan pendapat. dengan demikian hak konstitusional pemohon selaku warga negara indonesia juga potensial terhalangi. bahwa berdasarktahun utamanya karena para pemohon potensial tidak dapat melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pemerintah berupa hak menyatakan pendapat dengan optimal. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuanalasan alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprdsecara yuridis undang undang dasar tahun memberikan jaminan yang sangat kuat bagi kedudukan dewan perwakilan rakyat dpr), dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. undang undang dasar tahun dan menyediakan instrumen berupa hak hak yang dapat digunakan oleh dewan perwakilan rakyat dpr) dan anggota dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, yakni hak interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat,ketentuan lebih lanjut tentang hak dewan perwakilan rakyat dpr) dan hak anggota dewan perwakilan rakyat dpr) tersebut diatur dalam undang undang. namun pada kenyataannya, undang undang tentang hak dewan perwakilan rakyat dpr) dan hak anggota dewan perwakilan rakyat dpr)undang undang tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa menurut tahun dewan perwakilan rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga pada hakekatnya dewan perwakilan rakyat itu terdiri anggota anggota partai politik sebagai warganegara yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum: bahwa dengan mengikuti logika yuridis dari tahun dewan perwakilan rakyat itu terdiri anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, maka berarti hak dewan perwakilan rakyat itu juga merupakan hak seluruh anggota dewan perwakilan rakyat, bahwa hak dewan perwakilan rakyat sebagaimana termaktub dalam uud tahun yaitu hak interpolasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat itu pada hakekatnya juga merupakan hak dari seluruh anggota dewan perwakilan rakyat. namun dalam penggunaan hak menyatakan pendapat secara khusus oleh uud tahun diberi kuorum sekurang kurangnya dihadiri dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat dan disetujui paling kurang oleh anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir: bahwa khusus mengenai hak menyatakan pendapat, dalam tahun huruf dan serta dinyatakan, dewan perwakilan rakyat dpr) mempunyai hak menyatakan pendapat, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud yang menyatabahwa ketentuan tahun yang mengaturmbaca kesimpulan para pemohon, duduk perkara i2.para pemohon menguraikan hal hal sebagai berikut: pemohonhasil amandemen uud' hasil amendemen ) huruf undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi yang berbunyi: uud'ketentuan tentang usul menyatakan pendapat oleh dewan perwakilan rakyat dpr) dalam undang undang tahun pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar tahun menyatakuud tahun memberikan hak kepada dewan perwakilan rakyat dpr) untuk menyatakan pendapatewan perwakilan rakyat dpr) dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah, berupa kesempatan untukapabila presiden dan atau wakil presiden didugamandat kekuasaan kepada pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat. dalam pandangan mi jawaban, artinya, setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggung menyatakan pendapadewan perwakilan rakyat dpr) berkehendak menggunakan wewenangnya mengontrol dan atau meminta pertanggung jawaban dan ataumaka dewan perwakilan rakyat dpr) baru dapat menggunakan wewenangnya itu setelah adanya putusan mahkamah konstitusi mk), bahwa menurut ketentuan tahun untuk dapat menggunakan wewenangnya mengusulkan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, karenaewan perwakilan rakyat dpr) haruslah terlebih dahulu mengajukan usul untuk menyatakan pendapatnya terhadap dugaan tersebut: bahwa menurut ketentuan uud tahun untuk menguji kebenaran pernyataan pendapat dari dewan perwakilan rakyat dpr) tersebut, maka dewan perwakilan rakyat dpr), harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi mk) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pernyataan pendapat dewan perwakilan rakyat dpr),'pengajuan permintaan dewan perwakilan rakyat dpr) kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnurut ketentuan undang undang tahun harus lebih dahulu mengajukan usul menyatakan pendapat kepada dpr. usul menyatakan pendapat dpr tersebutketentuan usul menyatakan pendapat sebagaimana dimuat dalam undang undang tahun tersebut, nyata nyata bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar tahun karena terminologi atau mekanisme usul menyatakan pendapat tersebut tidak dikenal dalam uud tahun dengan demikian, ketentuansebagaimana ditentukan dalam tahun bahwa apabila persyaratan hak menyatakan pendapat tersebut dicermati dengan seksama, ternyata terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ketentuan tahun dengan ketentuan yang tercantum dalam undang undang dasar tahun perbedaan kedua ketentuan tersebut nyata nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran hukum yang dapat membawa dampak negatif terhadap sistem ketatanegaraan republik indonesia sesuai uud tahun bahkan melanggar prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang ditentukan oleh undang undang dasar tahun bahwa sesungguhnya ketentuan syarat usul menyatakan pendapat yang ditentukan dalam tahun tersebut, nyata nyata bertentangan dengan ketentuan syarat hak menyatakan pendapat yang tercantum dalam undang undang dasar tahun sehingga telah terjadi perampasan atau pengurangan hak atau kewenangan konstitusional dewan perwakilan rakyat untuk menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud oleh uud tahun bahwa dengan adanya ketentuan tahun tersebut, maka dewan perwakilan rakyat mengalami kesulitan dalam menggunakan haknya menyatakan pendapat, karena terganjal baik karena adanya persyaratan mekanisme usul, maupun karena persyaratan harus memenuhi kuorum dihadiri oleh (tiga perempat) anggota dewan perwakilan rakyat. dengan demikian, ketentuan tahun tersebut, potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon sebagai anggota dpr dan pemohon sebagai warga negara indonesia: bahwa ketentuan tahun potensial mempersulit dewan perwakilan rakyat dpr) sebagai lembaga legislatif, dimana pemohon sebagai anggotanya, sehingga mengalami kesulitan dan terhambat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sebagaimana dijamin dalam uud tahun oleh karena itu, sangat beralasan bilamana para pemohon mengendarai bahwa penambahan persyaratan mekanisme usul dan persyaratan kuorum untuk melaksanakan sidang paripurna dewan perwakilan rakyat tersebut merupakan upaya merusak tatanan kehidupan demokrasi nasional, bagi kepentingan kekuasaan dan para politisi yang mempunyai vested interest. bahwa pembiaran terhadap ketentuan tahun juga merupakan pelanggaran serius terhadap pembukaan uud tahun karena dengan tidak terselenggaranya sidang paripurna yang dirancang secara sengaja oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan sesaat adalah merupakan pelanggaran terhadap sila keempat, yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan : bahwa penghapusan ketentuan ini sangat penting, utamanya untuk melindungi prinsip demokrasi sesuai ketentuan uud tahun sehingga demokrasi tidak diselewengkan atau disalahgunakan hanya untuk sekedar mempertahankan kepentingan kekuasaan jangka pendek. oleh karena itu konstitusi perlu dijaga agar terhindar dari penyelewengan dari mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan dan agar tidak memanfaatkan undang undang sebagai tempat berlindung, bahwa ketentuan tahun potensial telah menyebabkan dewan perwakilan rakyat dpr) tidak dapat melaksanakan fungsinya mengajukan pengujian politik terhadap pemerintah, karena adanya penambahan mekanisme usul dan sulitnya memenuhi kuorum yang secara sengaja dan sistematis dihambat melalui proses politik. ketentuan tahun juga potensial berdampak terhadap peranan mahkamah konstitusi, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya melakukan pengujian yudisial, akibat dihambat oleh ketentuan tahun bahwa kerugian konstitusional anggota dpr dan dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan hak untuk menyatakan pendapat ini, nyata nyata bertentangan dengan jiwa perubahan ketiga uud tahun yang memberikan hak seluas luasnya bagi anggota dewan perwakilan rakyat dpr). namun hak tersebut secara sistematis dikurangi dan dirampas oleh ketentuan tahun sebagai satu produk legislasi, bahwa ketentuan tahun tersebut, potensial merugikan hak konstitusional anggota dewan perwakilan rakyat, namun cast juga seluruh warga negara yang telah melaksanakan hak konstitusionalnya memilih wakil rakyat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan rakyat, utamanya dalam menegakkan demokrasi,ditahun bertentangan dengan uud tahun dengan demikian maka keseluruhan utamanya tahun yang berbunyi .bertentangan dengan ketentuan uud tahun oleh karena itu ketentuan tahun adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: bahwa pada dasarnya pengambilan keputusan dalam satu negara demokrasi dilakukan dengan suara terbanyak, tanpa dibatasi oleh jumlah prosentase tertentu dan secara umum dikenal dengan prinsip lima puluh persen ditambah satu bahwa prinsip dasar pengambilalihan keputusan yang dianut dalam uud tahun adalah dengan suara terbanyak dengan kuorum paling sedikit dari anggota dewan perwakilan rakyat dan diputuskan oleh paling sedikit dari anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir, bahwa berdasarkan tahun jumlah anggota dewan perwakilan rakyat adalah sebanyak (lima ratus enam puluh orang), maka rubrum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk hak menyatakan pendapat sesuai dengan uud tahun dan tahun sebagaimana diuraikan dalam tabel bawah ini: berdasarkan berdasarkan kuorum uud tahun paling sedikit anggota dpr atau anggota dpr atau dari anggota dari anggota dpr dpr pengambilan orang anggota dpr orang anggota dpr keputusan paling atau darilatau dari sedikit disetujui anggota dpr anggota dpr bahwa dalam tahun pengambilan keputusan tentang hak interpelasi, diusulkan oleh paling sedikit (dua puluh lima) orang anggota dpr dan lebih dari (satu) fraksi, dan hak interpelasi dpr akan dianggap sah,: bahwa mengenai hak angket menurut tahun diusulkan oleh paling sedikit (dua puluh lima) orang anggota dpr dan lebih dari (satu) fraksi dan akan, bahwa dalam hal mengenai usul menyatakan pendapat menurut diusulkan oleh paling sedikit (dua puluh lima) orang anggota dpr dan akanperbedaan penentuan jumlah suara dan atau kuorum dalam pengambilan keputusan oleh anggota dewan perwakilan rakyat, terhadap hak interpolasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang ditegaskan dalam tahun telah menimbulkan ketidak pastikan hukum, merusak sistem dan tatanan hukum dalam mengambil keputusan pada negara yang menganut sistem demokrasi, bahwa politik legislasi dalam pengambilan keputusan oleh dewan perwakilan rakyat terutama mengenai usul menyatakan pendapat yang disyaratkan dengan syarat yang lebih berat ini adalah satu kesengajaan untuk menghilangkan atau mengurangi potensi dewan perwakilan rakyat dalam menggunakan hak menyatakan pendapat, khususnya terhadapbahwa hal demikian terjadi karena politik legislasi tetap dimonopoli oleh kepentingan politik dan atau pemegang kekuasaan untuk melindungi dan melanggengkan kedudukan pemegang kekuasaan yang pada dasarnya hanya untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan jangka pendek, dengan kecenderungan mengabaikan kepentingan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. sehingga undang undang acap kali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan menegakkan demokrasi,. bahwaberbunyi) dari jumlah anggota dpr dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota dpr yang hadir , bertentangan dengan undang undang dasarc.yang dimaksud dengan oleh karena itu, adalah merupakan suatu condition sine gua non bagi tegaknya demokrasi dimana anggota dewan perwakilan rakyat yang sepenuhnya merupakan perwakilan rakyat secara lahir dan bathin, benar benar mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat untuk melakukan pengujian terhadap undang undang yang mengandung cacat sengaja demi kepentingan politik jangka pendek, bahwa penggunaan hak untuk menyatakan pendapat ini pada hakekatnya untuk mencegah segala bentuk protes jalanan yang dapat menimbulkan chaos sebagai akibat kesalahan dalam proses pembentukan undang undang yang mengabaikan suara rakyat, bahwa para pemohon juga menyadari, apabila mahkamah konstitusi menyatakan tahun bertentangan dengan uud tahunyarat syarat pelaksanaan sidang paripurna dewan perwakilan rakyat, apabila, misalnya dewan perwakilan rakyat berkehendak untuk melakukan sidang paripurna untuk menyatakan pendapat.sudah kiranya mempertimbangkan problem konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum (wetsvacuum) tersebut, dengan menetapkan, sepanjang belum ada ketentuan yang secara khusus diatur oleh undang undang mengenai hak menyatakan pendapat dan kuorum hak menyatakan pendapat, maka hak menyatakan pendapat dan kuorum hak menyatakan pendapat tersebut harus dimaknai sesuai yang ditentukan oleh undang undang dasar tahun yang menegaskan hak menyatakan pendapat oleh dpr cukup, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka nyata nyata terbukti bahwa tahun telah menimbulkan ketidak pastikan hukum, merusak dan bertentangan dengan prinsip checks and balances sistem ketatanegaraan republik indonesia menurut uud tahun dan merampas hak demokrasi anggota dewan perwakilan rakyat sebagaimana dijamin dalam uud tahun serta bertentangan dengan ketentuan uud tahunkhususnya dasepanjang memenuhi syarat harus sebagaimana dimaksud oleh uudartikel artikel dari internet: bukti fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, bukti fotokopbukti fotokopi kartu tanda penduduk, kartu advokat, kartu keluarga atas nama farhat abbas, sh., mh(b) sebagai berikut bukti fotokopi sal(a) fotokopi petikan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bukti (a) fotokopi petikan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bukti (a): fotokopi petikan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bukti (b) fotokopi kartu pemilih dengan nik dan surat keterangan nomor pem atas nama hatta taliwang, bukti (b) fotokopi kartu pemilih dengan nomor pemilih dan fotokopi daftar pemilih tetap atas nama suluh tjiptadi ir, bukti (b) fotokopi daftar pemilih tetap pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun atas nama agus subroto, bukti (b) fotokopi daftar pemilih tetap dan daftar calon tetap anggota dpr dalam pemilu tahun provinsi jawa tengah daerah pemilihan jawa tengah iii, serta kartu keluarga, atas nama ir. indro haryono, bukti (b) fotokopi kartu pemilih dengan nomor pemilih dan fotokopi kartu keluarga atas nama long susulan: bukti (b) fotokopi surat keterangan panitia pemungutan suara dan fotokopi kartu keluarga atas nama ir. abdul rahim kresna, bukti (b) fotokopi kartu pemilih dengan nik dan surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih nomor pps. vi11 serta surat keterangan bertempat tinggal bakal calon anggota dpr dprd provinsi dprd kabupaten kota nomor ds vii1 atas nama dwi soebawanto: bukti (b) fotokopi kartu pemilih dengan nik dan kartu keluarga atas nama mahmud majid, bukti (b) fotokopi kartu pemilih dengan nomor pemilih atas nama wisman: bukti (b) fotokopi daftar pemilih tetap dan formulir model atas nama drs. umar marasabessy, selain mengajukan bukti tertulis,juli sebagai berikut: abdul fitriciada azhari bahwa menurut albert vena dicek prinsip supremasi legislatif parlementer dalam sistem parlementer keniscayaan house parlement khususnya secara lebih spesifik house commons dapat meloloskan hukum cukup dengan simple majority, dan aturan tersebut tidak dapat diubah oleh parlemen bahkan untuk menetapkan legislasi yang sangat penting sekalipun, cukup dengan simple majority: bahwa supremasi parlemen sangat dijunjung, termasuk dalam pemberhentian kepala pemerintahan, dalam hal ini adalah perdana menteri, cukup dengan simple majority, tetapi dalam sistem presidensial yang muncul amerika prinsip yang berlaku bukan supremasi parlemen tapi supremasi konstitusi. bahwa implikasinya adalah terjadinya kesederajatan antar lembaga legislatif, yudisial, dan eksekutif, yang menghendaki adanya pembatasan legislatif yang sangat kuat agar tercipta mekanisme check and balances sehingga muncul aturan mayoritas yang tidak memberikan kekuasaan lebih kuat pada dpr, yaitu dengan suara anggota senat untuk amerika, bahwa undang undang dasar menganut sistem presidential yang mengadopsi model atau prosedur impeachment dalam konstitusi amerika dengan persetujuan dari dpr, perbedaannya adalah, pertama, amerika serikat senat, sedangkan indonesia adalah dpr, kedua, prinsip supremasi konstitusi dalam sistem presidential salah satunya diwujudkan dalam ketentuan tentang pemberhentian presiden yang hanya dapat dijatuhkan atas dasar pelanggaran hukum dan atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden. bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari nilai konstitusionalisme yaitu pembatasan kekuasan terhadap dpr dalam hubungannya dengan presiden agar terjadi keseimbangan karena implikasi dari supremasi konstitusi. bahwa tujuan sistem presidensial adalah untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan di design lebih khusus dengan memberikan beberapa batasan, bukan dengan prosedur tapi dengan melibatkan peradilan. bahwa ada pembatasan yang lebih ketat dalam putusan dpr dan dikaitkan dengan hak menyatakan pendapat yang justru akan mengganggu keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, yang potensial melahirkan pemusatan kekuasaan pada presiden. bahwa perusahaan undang undang dasar dan pemakzulan menurut pendapat dari hans kalsel dalam bukunya, general theory law and state, mengatakan bahwa untuk membedakan undang undang dasar dan undang undang organik adalah dengan melihat prosedur perubahannya. undang undang dasar, prosedur perubahannya lebih sulit. bahwa sesungguhnya dengan sistem presidensial akan muncul prosedur yang bukan simple majority, yang dimaksudkan agar perubahan pemerintahan atau pergantian pemerintahan lebih sulit dibandingkan dalam sistem parlementer sehingga dengan demikian maka tujuannya secara historis dalam tata negara indonesia agar pemerintahan presidensial lebih stabil bahwa dengan suara, maka norma khusus yang diberikan dalam kaitan dengan impeachment atau pemakzulan dimaksudkan agar analog dengan undang undang dasar yaitu agar lebih sulit perhatiannya. bahwa prosedur pemberhentian presiden sesungguhnya sangat limitation bahkan tidak ada delegasi profesi, sehingga tidak ada pendelegasian peraturan kepada undang undang organik yang sifatnya limitation sehingga seharusnya tidak diingkari atau disalah oleh undang undang nomor tahun yang mengatur lebih berat, dibandingkan dengan undang undang dasar bahwa ada perbedaan antara kontrol dari lembaga peradilan dengan lembaga legislatif terhadap eksekutif. prinsip dasar dalam kontrol lembaga peradilan, termasuk mahkamah konstitusi terhadap lembaga yang lain adalah imparsialitas, principal impartiality dalam hal kontrol oleh lembaga legislatif dasarnya ada principal representation. bahwa prinsip representasi tersebut diwujudkan dalam hak menyatakan pendapat secara institusional, secara kelembagaan oleh dpr dan hal tersebut merupakan representasi dari anggota dpr bahwa hak hak anggota dpr yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat dan kaitan dengan hak menyatakan pendapat oleh dpr dalam undang undang nomor tahun menunjukan bahwa prinsip representasi yang dipegang secara kelembagaan oleh dpr merupakan perwujudan dari hak hak anggota dpr yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan prinsip representasi ini merupakan dasar kontrol terhadap presiden, diantaranya adalah terhadap pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. bahwa secara normatif berdasarkan kedudukan norma dalam undang undang dasar dan kaitannya dengan norma dalam undang undang nomor tahun dapat disimpulkan bahwa undang undang nomor bertentangan dengan undang undang dasar dan secara prinsipil undang undang nomor tahun dan bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan check and balances dalam sistem presidensial yang dianut dalam undang undang dasar saudi isra bahwa dalam sistem presidensial, kepala pemerintah ataupun kepala negara karena dipersatukan dalam satu jabatan atau satu orang dan tidak bisa diberhentikan dalam masa jabatannya, sebagaimana yang terjadi dalam sistem parlementer. perdana menteri bisa berganti kapan saja kalau ada mosi tidak percaya, tapi dalam sistem presidensial tidak seperti itu. itu tidak berarti bahwa konsep fixed term yang ada dalam sistem presidensial tidak bisa diterobos. salah satu cara untuk menerobos ialah semua konstitusi yang menganut sistem atau model presidensial kemudian memberikan klausul untuk bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden atau pejabat lainnya seperti amerika serikat, bila tengah masa jabatannya terbukti melakukan pelanggaran yang disebut dalam konstitusi yang nantinya bisa bermuara kepada proses pemakzulan. bahwa pemakzulan adalah salah satu mekanisme yang secara konstitusional disediakan oleh konstitusi untuk mempersingkat masa jabatan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya bila terbukti melakukan pelanggaran pelanggaran hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi karenanya banyak ahli menganggap bahwa pemakzulan atau impeachment dianggap sebagai extraordinary political event dalam sistem presidensial. bahwa mengutip pendapat bought after dan naukokada pada tahun yang menyebutkan pemakzulan atau impeachment dalam sistem presidensial dia anggap semacam political earthquake dan extraordinary political event, karena hal tersebut adalah bentuk bentuk pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan yang kemudian ditentukan secara definitif dalam konstitusi atau undang undang dasar bahwa salah satu upaya para penggubah konstitusi tahun sampai memperjelas hal hal atau sebab sebab yang memungkinkan seorang presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dalam masa jabatannya karena sebelumnya lebih didasarkan kepada alasan alasan politis, misalnya melanggar garis garis besar daripada haluan negara. bahwa ketika 7b, dibahas dalam perubahan undang undang dasar dan ditemukan adanya pengakuan atau pandangan para pembentuk atau penggubah undang undang dasar yang mengatakan mengapa perlu ada pemakzulan itu, misalnya salah seorang anggota mpr yang bernama dewa gede laguna dalam rapat maret mengatakan bahwa pemakzulan adalah suatu pengecualian ketika presiden melakukan kesalahan, yang dimaksud oleh laguna sini adalah pengecualian atau cara untuk keluar dari masa jabatan tetap yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. kemudian aturan tarawangsa menyebutkan bahwa pemakzulan itu sebagai emergency exit yaitu jalan darurat yang digunakan apabila nanti terbukti atau adanya indikasi presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran pelanggaran atau kesalahan sebagaimana dimaksud dalam konstitusi karena konstitusi atau undang undang dasar mengatur secara jelas bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. misalnya konstitusi amerika serikat secara jelas disebutkan ada sebab mengapa seorang presiden, wakil presiden, atau public officer lainnya bisa dimakzulkan. bahwa ketentuan yang sama juga ditemukan dalam konstitusi filipina, bisa lihat article section dan begitu juga dalam undang undang dasar yang dalam pemahaman ahli lebih luas dibandingkan dengan konstitusi amerika serikat. bahwa yang membedakan pengaturan pemakzulan yang ada undang undang dasar filipina, konstitusi amerika serikat dan undang undang dasar yaitu dalam konstitusi amerika serikat secara jelas disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan dan dukungan politik atau kuorum pemakzulan diserahkan kepada undang undang, misalnya article section bagian nya ada ditemukan kata according law artinya tidak semuanya tuntas konstitusi atau konstitusi amerika serikat, tapi sebagian diserahkan kepada undang undang bahwa dalam konstitusi filipina sarat kuorum dan proses pemakzulan tidak tuntas disebutkan dalam konstitusi filipina, tetapi kemudian ditemukan ada frasa, as provided law dan according law. bahwa menurut ahli, dalam konstitusi amerika serikat dan filipina ada perintah kepada undang undang untuk memperjelas proses pemakzulan yang ada konstitusi kedua negara tersebut. bahwa yang membedakan antara undang undang dasar dengan konstitusi amerika serikat dan filipina dalam persoalan pemakzulan adalah adanya membuka ruang delegasi kepada undang undang untuk menjelaskan lebih lanjut persoalan mekanisme dan persyaratan untuk dilakukan pemakzulan seperti yang ahli sebutkan tadi ada frasa, according law dan as provided law, namun dalam undang undang dasar tidak ditemukan adanya delegasi kepada undang undang untuk mengatur lebih lanjut dengan undang undang proses dan kuorum pemakzulan. bahwa dan ada ruang untuk memberhentikan presiden tengah masa jabatannya, dan dalam tersebut tidak ditemukan adanya perintah untuk delegasi tingkat undang undang. bahwa dengan adanya pengaturan mengenai prosedur dan syarat kuorum yang sudah ada dalam undang undang dasar dan syarat untuk memulai proses pemakzulan bukan merupakan legal policy para pembentuk undang undang. bahwa tidak ada ruang politik hukum untuk menentukan persyaratan dimulainya proses legislasi karena memang tidak ada delegasi kepada undang undang. bahwa kalau pun ada upaya mempertemukan dengan hak hak konstitusional yang dimiliki dpr dan anggota dpr, pengaturan dalam undang undang tidak boleh mengebiri syarat konstitusional yang terdapat dalam undang undang dasar bahwa segala upaya yang mengebiri aturan yang sudah jelas, tegas, adalah tindakan inkonstitusional. bahwa rumusan dalam undang undang nomor tahun memunculkan persyaratan baru, kuorum baru yang harus dipenuhi untuk bisa memulai proses pemakzulan. bahwa disebutkan paling sedikit dari jumlah anggota dpr dan keputusan diambil dengan persetujuan dari jumlah anggota dpr yang hadir. bahwa syarat kehadiran dan disetujui oleh anggota dpr secara terang benderang menyisihkan syarat yang diatur dalam undang undang dasar sehingga syarat tersebut tidak bisa diubah karena konstitusi sudah secara definitif mengatur persoalan persyaratan tersebut, bahwa langkah pembentuk undang undang untuk menambah persyaratan memulai proses pemakzulan dengan menetapkan sebagai penggunaan hak dpr atau hak anggota dpr dalam bentuk menyatakan pendapat dengan menambah syarat kuorum adalah tindakan inkonstitusional karena secara nyata bertentangan dengan syarat kuorum yang ada dalam undang undang dasar bahwa adanya persyaratan tambahan atau kuorum tambahan dapat dibaca sebagai adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden sebagaimana termasuk undang undang dasar syarat kuorum yang diperbesar tersebut akan menyulitkan adanya proses pemakzulan. bahwa dengan aturan tersebut menyebabkan presiden dan wakil presiden yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum vide undang undang dasar akan terlindungi sampai habis masa jabatannya. bahwa upaya melindungi penguasa, dalam hal ini presiden dan wakil presiden dari kemungkinan adanya proses pemakzulan dapat dilacak dari waktu penyelesaian undang undang nomor tahun bahwa pembahasan rancangan undang undang nomor tahun selesai setelah hasil pemilu legislatif diketahui dan hasil pemilu presiden dan atau wakil presiden sudah dapat diduga, hal tersebut merupakan upaya memperberat syarat yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membentengi pemerintah hasil pemilu hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam undang undang dasar negara tahun bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang punya hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap kelurahan bangka, kecamatan mampang prapatan, kota administrasi jakarta selatan provinsi dki jakarta berdasarkan ketentuan undang undang dasar bahwa pemohon menyalurkan hak pilihnya untuk memilih wakil wakil rakyat yang duduk dpr melalui pemilihan umum berdasarkan uud bahwa dpr sebagai representasi keterwakilan rakyat mempunyai hak yanghak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. bahwa apabila hak hak yang dimiliki dpr sebagai institusi yang mewakili rakyat termasuk pemohon tidak dapat dipergunakan atau terhambat karena dominasi suatu partai politik tertentu maka pemohon mempunyai hak untuk mendorong berjalannya mekanisme kontrol dengan menyuarakan aspirasi, pemikiran gagasan, ide guna membangun bangsa, negara dan pemerintahan yang demokratis yang.negara, kearah sebuah sistem demokrasi yang bercirikan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dan bersama rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang dasar dan mekanisme pengawasan (fungsi control) terhadap jalannya pemerintahan dapat berjalan efektif, sehingga diktator mayoritas dan tirani minoritas dapat dihilangkan dalam kehidupanbahwa undang undang nomor tahun yang disahkan pada tanggal agustus setelah ada hasil pemilu legislatif dan sudah ada pembicaraan awal untuk membangun koalisi dengan pemerintah yang akan memenangkan pemilu bahwa kehadiran mahkamah konstitusi dalam hal penggunaan judicial review, jika kekuasaan eksekutif sama dengan pemegang kekuasaan legislative, maka ada kemungkinan setiap rancangan undang undang akan lolos dengan mudah dalam proses legislasi. apa lagi legislasi indonesia memang mempertemukan pembahasan bersama antara presiden dan wakil presiden. bahwa menurut ahli, dalam situasi tersebut, yang paling memungkinkan memainkan fungsi check and balances adalah mahkamah konstitusi karena mahkamah konstitusi harus mampu melihat kecenderungan kecenderungan atau keluaran politik yang ada dalam proses legislasi. bahwa menurut ahli, kehadiran undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar muhammad darul falak bahwa undang undang nomor tahun adalah ketentuan atau mengandung norma yang mengatur tentang hal sekaligus, yaitu kuorum persidangan dpr dan memutuskan atau tahap pengambilan keputusan terhadap usul anggota dpr mengenai penggunaan hak dpr dalam menggunakan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat secara kelembagaan. bahwa ada pokok bahasan, yaitu instrumen fungsi pengawasan oleh dpr, prosedur pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, tahap usulan anggota dpr tentang menggunakan hak dpr menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan, ketentuan umum undang undang md tentang kuorum persidangan dpr, dan kerugian konstitusional pemohon: bahwa hak dpr untuk menyatakan pendapat merupakan instrumen fungsi pengawasan dpr vide juncto undang undang dasar hak tersebut menurut diatur secara umum maupun secara khusus bahwa ada lex generalis maupun lex specialis mengenai hak menyatakan pendapat. bahwa pengaturan umum diletakkan dalam sekedar role reference atau cantelan pengaturan. bahwa pengaturan khusus yang telah dibahas oleh saudi isra terkait dengan pemakzulan atau presidential impeachment process, yang pada dasarnya pengaturan tentang hak menyatakan pendapat adalah terkait dengan dan 7b, maupun undang undang dasar bahwa hak menyatakan pendapat yang diatur secara umum, adalah hak menyatakan pendapat yang diatur secara khusus dalam kaitan dengan proses pemakzulan yang diatur oleh khususnya, kemudian dan 7b, dan bahwa hak menyatakan pendapat adalah fungsi instrumen dari fungsi pengawasan dpr, baik yang diatur secara umum maupun yang diatur secara khusus bahwa yang secara khusus hak menyatakan pendapat dalam kaitan dengan proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pada dasarnya sudah diatur secara cukup koheren dalam undang undang dasar. bahwa ketentuan tentang proses pemakzulan merupakan constitutional medication procedure, hukum acara peradilan ketatanegaraan yang relatif lengkap. ada hukum acara yang digunakan istilah yang relatif koheren dalam undang undang dasar terkait dengan misalnya perubahan konstitusi. bahwa ketentuan tentang prosedur pemakzulan presiden dan atau wakil presiden terdapat sejumlah prinsip pengaturan sebagai berikut: pemakzulan presiden dan atau wakil presiden merupakan wewenang mpr. misalnya dalam kaitan perdebatan ini bukan wewenang mahkamah. jelas menegaskan bahwa mpr adalah lembaga yang terdiri dari anggota dpr dan anggota dpd semuanya dipilih oleh rakyat. arti penting mengucapkan ketentuan ini adalah bahwa hal tersebut terkait dengan fungsi representasi. bahwa pemakzulan baru dapat dilakukan oleh mpr, setelah mpr memberi kesempatan kepada presiden dan atau wapres untuk memberi penjelasan serta diputuskan dalam rapat paripurna mpr yang dihadiri oleh sekurang kurangnya dari jumlah seluruh anggotanya dan disetujui sekurang kurangnya dari jumlah anggota yang hadir itu. bahwa usul pemakzulan dilakukan dalam rapat paripurna mpr diselenggarakan dalam waktu paling lambat hari sejak mpr menerima usulan dari dpr bahwa usulan pemakzulan presiden atau wapres dimajukan oleh lembaga dpr kepada mpr berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. bahwa putusan mahkamah konstitusi dimaksud berisi dictum bahwa pendapat dpr telah terbukti dalam persidangan mk. pendapat dpr yang disampaikan kepada yang mengatakan dugaan bahwa presiden atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres. pendapat dpr tersebut diputuskan secara kelembagaan dalam sidang paripurna dpr yang dihadiri oleh sekurang kurangnya jumlah anggota dpr dan disetujui oleh sekurang kurangnya dari jumlah anggota dpr yang hadir. bahwa pernyataan pendapat dpr tentang presiden dan atau wapres ini merupakan suatu bentuk fungsi pengawasan dpr. bahwa konsitusi mengatur syarat kuorum dan pengambilan keputusan secara bertingkat, yaitu dari syarat yang lebih ringan pada usulan dpr tentang pemakzulan dengan formula jadi kurang dari menuju syarat yang lebih berat pada keputusan pemakzulan oleh mpr yaitu formula xx, hanya 50x. bahwa intinya adalah syarat yang bertingkat bukan dari yang berat menuju yang ringan, melainkan dari yang ringan menuju yang berat dan tertulis dalam undang undang dasar. bahwa undang undang dasar menentukan kuorum persidangan dan pengambilan keputusan secara berbeda beda tetapi prinsipnya bertingkat dari syarat yang ringan menuju syarat yang lebih berat. jadi ketentuan tentang kuorum persidangan mpr dan pengambilan keputusan pemakzulan pada yaitu formula lebih berat dibanding usulan pemakzulan yang hanya dimajukan oleh dpr tanpa keterlibatan dpd. bahwa persidangan mpr untuk mengubah konstitusi misalnya menuntut kuorum anggota mpr dan keputusannya diambil oleh ditambah anggota dari jumlah seluruh anggota mpr. tetapi usulannya cukup dan yang mengusulkan sedikit lebih ringan dibandingkan tahap berikutnya setelah pengambilan keputusan. bahwa terkait hak menyatakan pendapat pada prinsip ternyata undang undang dasar tidak mengatur proses penggunaan hak atau wewenang dpr untuk menyatakan pendapat. bahwa hak wewenang konstitusi dpr untuk menyatakan pendapat itu harus dijalankan, dan tidak lain yang menjalankan adalah anggota anggotanya. dengan demikian hak wewenang konstitusional dpr untuk menyatakan pendapat harus diartikan mengandung hak wewenang implisit dari anggota untuk memutuskan atau menjalankan atau mengaktualisasikan atau memproses penggunaan hak lembaga. bahwa secara implisit dalam arti tidak ditulis, tidak digunakan istilah tidak tertulis karena nanti ada konotasinya hukum adat. jadi secara implisit dalam arti tidak ditulis dalam undang undang dasar tetapi ada. bahwa hak lembaga dpr hanya dapat berjalan ketika para anggotanya akan menggunakan hak itu. bahwa hal mengenai usulan anggota dpr tentang penggunaan hak lembaga ada kekosongan dalam undang undang dasar khususnya tentang prosedur penggunaan hak dpr untuk menyatakan pendapat. bahwa kekosongan tersebut diatur dalam undang undang susuk yaitu undang undang tahun dan juga diatur dalam peraturan tata tertib dpr tahun bahwa undang undang susuk dan peraturan tata tertib dpr tahun mengatur sesuai undang undang dasar yaitu ada macam pernyataan pendapat sebagai instrumen pengawasan dpr, yaitu pendapat dpr tentang kejadian luar biasa maupun sebagai konsekuensi hak angket dan hak interpelasi. intinya, hak menyatakan berpendapat terkait undang undang dasar bahwa undang undang susuk mengatur pendapat dpr dalam rangka pemakzulan presiden atau wapres, yaitu terkait bahwa kedua jenis hak menyatakan pendapat tersebut diatur dalam undang undang md3 tahun dengan menambahkan tahap pengusulan dan syarat kuorum. bahwa undang undang susuk tidak mengatur kedua hal tersebut, sehingga undang undang dasar dapat diartikan berapa pun jumlah anggota dpr yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat oleh dpr yang penting adalah pengusul pengusul tersebut harus mampu menghadirkan kuorum anggota dpr untuk kemudian diputuskan oleh dari kuorum tersebut sebagaimana undang undang dasar mengaturnya. bahwa menurut undang undang md3 tahun usul penggunaan hak dpr untuk menyatakan pendapat boleh dimajukan oleh anggota, ternyata kemudian undang undang md3 menyatakan bahwa usul sebagaimana dimaksud akan menjadi hak menyatakan pendapat dpr. bahwa hak kelembagaan, apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna dpr yang dihadiri paling sedikit anggota dpr, dengan persetujuan paling sedikit dari jumlah anggota yang hadir. bahwa keputusan rapat paripurna dpr untuk menerima usulan, harus didukung oleh sekitar jumlah anggota dpr, artinya, hak anggota dikonversi atau diakui secara kelembagaan. bahwa menyatakan menjadi hak menyatakan pendapat dpr, apabila disetujui anggota dari kuorum peserta rapat paripurna dpr, padahal keputusan lembaga menurut undang undang dasar, hanya membutuhkan dukungan sekitar atau formula bahwa ketentuan undang undang md3 antara lain menyatakan bahwa usul hak menyatakan menjadi hak menyatakan dpr apabila dan seterusnya. bahwa menurut ahli, hal tersebut membingungkan, karena usulan yang sudah diputus oleh bila mengikuti dimuntahkan atau hanya berstatus usulan dan kemudian masih harus diputuskan lagi berdasarkan formula bahwa menurut ahli, bila sudah bisa menghasilkan v4, kenapa harus diturunkan lagi karena kemudian tahap berikutnya terpaksa harus tunduk lagi kepada undang undang dasar. bahwa apabila usulan tersebut disetujui maka akan dibentuk pansus dan proses berlanjut sedemikian rupa. bahwa syarat baru tentang kuorum rapat paripurna dpr sebanyak telah merintangi hak lembaga dpr untuk menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan presiden atau wakil presiden karena ketidakhadiran atau anggota pada rapat paripurna dpr, akan menggagalkan kehendak untuk menggunakan hak dimaksud. bahwa syarat baru dalam undang undang md3 adalah rintangan prosedural terhadap substansi muatan undang undang dasar tentang penggunaan hak menyatakan pendapat. bahwa akibatnya syarat kuorum dalam undang undang guo merintangi usulan hak dpr karena usulan anggota tersandera oleh kekuatan anggota yang jumlahnya lebih kecil dari pada yang ditentukan oleh konstitusi. bahwa bila undang undang dasar yang menyandera hanya sedangkan dalam undang undang md3 cukup orang, hal tersebut dapat menyandera. bahwa dengan demikian undang undang md3 justru mempersulit pelaksanaan khususnya atau undang undang dasar bahwa adalah inkonstitusional, dan harus dibatalkan. sehingga pengambilan keputusan dpr tunduk kepada undang undang md3 maupun peraturan tata tertib dpr, dengan catatan bahwa akan kehilangan efektifitas hukumnya atau bahkan dibatalkan. bahwa dalam undang undang guo dan peraturan tata tertib dpr ditentukan dua jenis pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. bahwa mengenai kuorum, secara umum undang undang md3 mengatur sekurang kurangnya lebih dari setengah anggota hadir dan lebih dari setengah jumlah fraksi. bahwa lebih dari setengah jumlah fraksi telah mengekang konstitusional anggota dpr yang kerangkeng dalam wadah fraksi padahal fraksi bukan alat kelengkapan dpr. bahwa ketentuan umum tentang jenis pengambilan keputusan dan kuorum pada undang undang md3 itu dikecualikan oleh yaitu tidak berlaku untuk hak menyatakan pendapat dpr. bahwa pengecualian menurut tepat karena yang berlaku semestinya adalah bahwa hak menyatakan pendapat berlaku namun menjadi tidak tepat ketika ketentuan yang berlakukan adalah undang undang md3. bahwa tentang kerugian konstitusional diderita oleh pemohon dalam pengujian undang undang sudah ditentukan didalam undang undang mahkamah konstitusi tahun yaitu bahwa pemohon mempunyai alasan bahwa beranggapan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang. bahwa ukuran terhadap norma yang umum dapat dijumpai atau dikonkritkan dalam putusan tahun bahwa terkait dengan legal standing anggota dpr, bila mengikuti putusan mahkamah konstitusi pada pengujian undang undang penanaman modal kalau, berpendapat bahwa anggota dpr tidak memiliki legal standing sehingga amar putusan permohonan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard bahwa menurut ahli pendapat tersebut, mungkin tepat dalam hal anggota dpr dilarang memohon pengujian undang undang terhadap undang undang dasar. bahwa menurut ahli, pendapat tersebut tidak tepat bila diasumsikan bahwa anggota dpr dapat mengusulkan perubahan undang undang md3 karena mahkamah konstitusi terkesan menggunakan wewenang konstitusional untuk menghalangi anggota dpr mengajukan permohonan pengujian undang undang dengan maksud, dengan tujuan supaya anggota tersebut menembus jalur legislative review. bahwa menurut ahli, adalah tidak tepat, bila menyebutkan anggota dpr termasuk dalam permohonan pengujian ini tidak memiliki legal standing. bahwa pendapat mahkamah konstitusi tersebut, tidak tepat jika diterapkan atas anggota dpr yang bermaksud mengusulkan penggunaan hak dpr untuk menyatakan pendapat. bahwa sudah mempersulit anggota dpr untuk menjalankan fungsi kontrol dpr, karena persyaratan kuorum pada itu lebih tinggi dari syarat yang diminta oleh undang undang dasar artinya bila departemen tidak bermasalah tentu para pemohon tidak akan membawanya mk. bahwa kesulitan penggunaan hak pemenang anggota dpr karena peningkatan syarat kuorum terutama bagi anggota dpr yang tidak ikut memutuskan undang undang md3 tetapi bermaksud menggulirkan fungsi kontrol dpr bukan kerugian dan bahkan mencederai hak hak warga negara. bahwa menurut ahli kesulitan penggunaan hak termasuk untuk mengontrol pemerintah melalui hak menyatakan pendapat tentu saja mencederai hak warga negara melalui wakil wakilnya, yaitu hak untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari rights representative democracy. bahwa bila dibatalkan, usul penggunaan hak menyatakan pendapat belum tentu akan dengan mudah bergulir karena masalahnya terletak pada kinerja politik, tapi walaupun terletak pada kinerja politik persoalannya adalah ruang yang dimungkinkan oleh konstitusi dan dirugikan oleh karena aturan undang undang. bahwa dengan demikian penyempitan ruang konstitusional yang dibuka oleh undang undang dasar tetapi kemudian ditempatkan karena berlakunya undang undang md3 khususnya guo. adnan buyung nasution bahwa pada awal kemerdekaan waktu membentuk undang undang dasar dalam batang tubuh tidak menyebut negara hukum. bahwa kemudian disadari karena ada kritik yang kuat dari para pemuda pejuang dan dari internasional yang sudah mulai mengeluarkan kritiknya, yang akhirnya mengadakan penjelasan, satu penjelasan dibuat belakangan. bahwa kronologi lembaran negara memang dibuat belakangan, tanpa disetujui ataupun ditetapkan oleh suatu lembaga mpr. namun secara historis dipergunakan karena memang penjelasan tersebut memberikan makna yang dimaksud oleh founding fathers, bahwa pada waktu ada perdebatan membuat undang undang dasar punk dan isi perdebatan founding fathers tersirat dalam mukadimah, sehingga meskipun batang tubuhnya tidak memuat persis apa yang dicerminkan dalam mukadimah, maka kemudian penjelasan tersebut memang lebih cocok dengan mukadimah. bahwa negara indonesia dibangun karena bentuk dalam satu undang undang dasar, melindungi segenap tumpah darah indonesia dan bangsa indonesia, bukan negara kekuasaan. hal tersebut mengandung prinsip prinsip yang sekarang kita kenal dalam undang undang dasar dan dalam konstitusi ris maupun undang undang dasar sementara tahun dengan bahasa yang indonesiakan yang berasal dari bahasa belanda democratic rechstaat, negara hukum yang demokratis tapi dalam perdebatan konstituante pada waktu bangsa ini mendapat kesempatan yang pertama kali, untuk merubah undang undang dasar sesuai dengan kehendak rakyat indonesia sendiri. bahwa bung karno mengatakan, sudah mempunyai undang undang dasar tapi semuanya itu bukan bikinan rakyat, bikinan beberapa yuris yang dapat order dari pemerintah. bahwa yang dimaksud satu negara konstitusional atau dalam bahasa asing national democratic constitutional government, lebih singkat negara atau pemerintahan konstitusional, constitutional government lebih umum ketimbang terjerat dalam bahasa yang selalu menggunakan 'rechstaat' baik belanda, belgia, jerman, italia, ataupun memakai tradisi illustration menggunakan the rules law, yang lebih kena menjadi judul disertasi ahli adalah negara suatu pemerintahan yang konstitusional. bahwa yang menjadi pokok fundamen pemahaman adalah menghadapi satu object yudisial review tentang adanya dan mempertanyakan dan bahwa suatu undang undang dasar mengenal apa yang dikatakan hak hak konstitusional substantif, substantial constitutional values. bila itu sudah diatur, maka penyimpangan pun tidak boleh mengurangi atau memasang norma norma konstitusional yang sudah tampung dalam konstitusi. bahwa pada zaman kelam periode orde lama dan orde baru, hak hak konstitusional yang substantif sifatnya dipasang, dan jangan sampai kita terbawa oleh arus pemikiran yang ingin mengubah ubah konstitusi melupakan hak hak yang konstitusional yang sudah baku. bahwa undang undang dasar secara normatif konstitusional sudah memuat yaitu bahwa rakyat indonesia berdaulat ini melalui wakil wakil mpr berhak merubah konstitusi dalam kuorum dan putusan dan kuorum. bahwa ketentuan untuk hak rakyat indonesia mengubah konstitusi yang merupakan normatif konstitusional bisa dipasang dengan undang undang atau tap mpr yang mengatakan harus diadakan referendum. bahwa memang sudah menyimpang dari ketentuan yang sudah kita jadikan baku untuk mengubah konstitusi: bahwa usulan untuk mengubah undang undang dasar digunakan dalam sidang majelis persyaratan rakyat yangdari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat, ini merupakan ketentuan baku yang tidak pernah dirubah. bahwa angka merupakan satu norma yang normatif untuk perubahan yang paling mendasar yaitu merubah undang undang dasar bahwa yang harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang hadir dari anggota yang hadir adalah pemasangan hak hak konstitusional yang sudah baku bahwatidak bisa berjalan pengawasan dpr. bahwa yang paling berat menurut ahli adalah bukan pergantian presiden, karena itu lebih mudah dari pergantian undang undang dasar. bahwa angka amat memberatkan anggota dpr sehingga tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya. bahwa ahli tidak sependapat dengan keterangan pemerintah yang menyatakan bahwa angka proporsional angka adalah untuk menjagpengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana,filosofis dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau stabilitas, keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berlangsung. bahwa menurut ahli tidak bisa melihat keterkaitan antar kuorum dan angka dengan mengatakan dengan stabilitas nasional. bahwa menurut ahli mungkin para anggota dpr atau mpr mengalami mengalami traumatik dengan jatuhnya gus dur yang begitu cepat, tetapi sekarang tidak perlu khawatir dengan kuorum karena sudah ada mekanisme yang jauh dari hak menyatakan pendapat, dan harus diuji oleh mahkamah konstitusi dan terakhir mpr. iberamsjah bahwa undang undang dasar adalah titik kulminasi kesepakatan konsensus tertinggi politik. bahwa setiap kebijakan dan konsensus yang menabrak undang undang wajib melalui mahkamah yang disebut judicial review bahwa demokrasi dapat berjalan apabila hak konstitusional rakyat yang dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat berjalan tanpa distorsi, bahwa sistem pengawasan dan keseimbangan telah menempatkan pada yaitu fungsi pengawasan, hak menyatakan pendapat telah terpatri dengan hak dpr dengan ketentuan kuorum dan persetujuan untuk menerima pendapat bahwa segala ketentuan dalam undang undang nomor tahun jelas secara kuantitatif sangat merugikan hak konstitusional secara politik. bahwa undang undang guo telah mensyaratkan hak menjadi gurunya dan harus setuju, yang berarti sehingga menjadi lebih berat. bahwa jumlah bukan sample majority dann merupakan suatu hal yang sangat mutlak bahwa dari segi check and balances system hal tersebut merupakan pelemahan legislative, dpr secara politik akan sangat menyulitkan dan membahayakdang udang dasar. bahwa: i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: sehubungan permohonan pengujian (constitutional review)mohonkan oleh farhat abbas, sh. advokat), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada muh. burhanuddin, sh, dkk, para advokat yang berdomisili kantor hukum farhat abbas rekan, beralamat gedung plaza besar jin. mampang prapatan raya jakarta selatan, sesuai registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal april dengan perbaikan tanggal april untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam register puu vii1 lily chadidjah wahid, dkk (mewakili perorangan para anggota dpr, sebagai pemohon i), dan abdulrachim kresna, dkk (mewakili perorangan warga negara indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap kehidupan berdemokrasi indonesia, sebagai pemohon ii), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada dr. mandir ismail, sh. ll.m, dkk, para advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum mandir ismail partners, jln bandung nomor. menteng, jakarta pusat, sesuai registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal april untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam register puu vii1 untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon, perkenalkan pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: pokok permohonan pokok permohonan dalam register puu viii sebagai berikut bahwa norma didalam merupakan penyusunan dan kaedah norma yang sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan nilai, kaedah dan norma yang terdapat dalam ketentuan sehingga yang terjadi hak angketmenghasilkan selebritis selebritis politik instan terpenuhi. akan tetapi, penuntasan masalah hingga muaranya tidak tercapai. bahwa akibat dari adanya jo. undang undang guo menjadikan suatu pembatasan hak yang sifatnya fundamental dari anggota dpr sebagaimana ditentukan dalam dan uud yaituitu ketentuan tersebut. cc. bahwa norma yang tertuang dalam ketentuan undang undang guo karena kebenaran yang muncul adalah kebenaran berdasarkan jumlah suara, dan menunjukkan adanya dominasi, karenanya keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang mewakili semua kepentingan. pokok permohonan dalam register puu viii sebagai berikut bahwa menurutmemiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang guo, sebagaimana diatur dalamtentang hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat: bahwa menurut pemohon akibat diundangkannya ketentuan undang undang guo, yang memaka pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. bahwa menurut pemohon ketentuan undang undang guo, telah mengakibatkan adanya pembatasan hak menyatakan pendapat dari dpr, karenanya dianggap merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia yang dalam sistem ketatanegaraan indonesia hak untuk melakukan checks and balances diwakili oleh dpr, termasuk dalam menggunakan hak untuk menyatakan pendapat. singkatnya menurut para pemohon ketentuan undang undang guo, dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak dan bertentangan dengan prinsip checks and balances serta merampas hak demokrasi anggota dpr dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun karenanya menurut para pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunkarena hal hal sebagai berikut terhadap pemohon yang berkedudukan sebagai advokat,mekanisme pengusulan hak dewan perwakilan rakyat dpr) untuk menyatakan pendapat, yang harus memenuhi persyaratan dan persetujuan dari rapat paripurna dewan perwakilan rakyat. sehingga menurut pemerintah, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kedudukan pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena itu pulterhadapyang memiliki kepentingan yang sama.emerintah alangkah tepat jika pemohon melakukan usul untuk melakukan perubahan undang undang tersebut, cast ketentuan yang dimohonkan untuk uji oleh pemohon (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi hal terhadap pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan yang memiliki perhatian besar terhadap kehidupan berdemokrasi indonesia, menurut pemerintah, permohonan pengujian ketentuan guo tidaklah tepat dan salah sasaran, karena pada kenyataannyjamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang undangan lainnya. sehinggyang dianggap bertentangan dengan dan serta dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut bahwa menurut pemerintah, ketentuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, yang menentukan adanya patokan angka prosentase paling sedikit (tiga perempat) dari jumlah anggota dpr maupun dari jumlah anggota dpr yang hadir dalam menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat, adalahmakabahwabahwa patokan angka prosentase paling sedikit (tiga perempat) sebagaimana diuraikan dalam angka dan diatas, menurut pemerintah jugaselain hal hal tersebut atas,apakah anggapan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang ditimbulkan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut menjadi teralihkan atau setidak tidaknypat menimbulkan kekosongan dalam jumlah berapa patokan angka prosentase dalam pengambilan keputusan guna perwujudan hak hak dewan perwakilan rakyat tersebut, cast hak menyatakan pendapat, karena mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merubah patokan angka prosentase yang ideal menurut para pemohontanggal juli memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: perkara nomor puu viinomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd terhadap uud negara republik indonesia tahun adapun bunyi guo adalah sebagai berikuttntuk selanjutnya disebutterhadap uud negara republik indonesia tahun yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pemohon ketentumerupakan hak yang fundamental anggota dpr dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif). pemohon juga beranggapan bahwa uud negara republik indonesia tahun adalah kaedah dan norma yang bersifat imperatif dalam pengambilan keputusan terhadap suatu pendapat yang seharusnya kaedah dan norma tersebut terimplementasi dalam guo. (vide: permohonan halaman angka bahwa menurut pemohon berlakunya ketentuan undang undanganting, . (vide: permohonan halaman angka bahwa dalam permohonan guo dikemukakan, ratio penetapan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat dari anggota dpr sebanyak suara persetujuan dari jumlah anggota dpr dari rapat paripurna dpr, dan disetujui oleh yang hadir, harus ditinjau ulang dan diperbaiki setidaknya mengikuti ratio dalam uud negara republik indonesia tahun yakni ratio plus atau ratio (vide: permohonan halaman angka berdasarkan dalil dalil tersebut, menurut pemohon ketentuan guo bertentangan dengan dan dan uud negara republik indonesia tahun (vide: permohonan halaman angka yang berbunyi sebagai berikut uud negara republik indonesia tahunkurangnya dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat uud negara republik indonesia tahunnegara republik indonesia tahunuud negara republik indonesia tahunundangkan jakarta pada tanggal agustus dan diumumkan dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor bahwa uud meng bahwa yaitu, supremacy law, equality before the law, due process law.serta persyaratan menurut putusan mahkamah konstitusi terdahulu,nomor tahun dengan penjelasan sebagai berikut bahwa pemohon dalam permohonan guo adalah warga negara indonesia yang berkedudukan sebagai advokat punya hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap menyalurkan hak pilihnya untuk memilih wakil wakil rakyat yang duduk dpr melalui pemilu berdasarkan uud negara republik indonesia tahun (vide: permohonan hal. angka bahwa pemohon dalam permohonan guotetapi pemohon mengemukakan "berlakunya ketentuan". dalil ini menurut dpr berlebihan atau tidak berdasar karena dalam sistem demokrasi justru terdapat mekanisme pengambilan keputusan politik dalam parlemen sebagai suatu perwujudan dari sistem demokrasi,yang didalilkan pemohon dengan guo, tetapi dalil dimaksud seperti yang didalilkan. bahwa ketentuan dan serta dan uud negara republik indonesia tahun yang dijadikan dasar olehindonesia tahun sama sekali tidak mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, tetapi mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional dpr. oleh karena dan serta dan uud negara republik indonesia tahun mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional dpr,emohon. bahwa pemohon menyatakan sebagai warga negara indonesia mempunyai hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materil atas nama kepentingan publikmerugikan kepentingan publik (vide: permohonan hal. angka terhadap dalil tersebut, dpr berpendapat,publik. setiap warga negara indonesia yang mengatasnamakan kepentingan publipublik, termasuk pemohon. berdasarkan uraian tersebut, dpr berpendapat bahwa sesungguhnya tidak sedikitpunpemohon, karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo. oleh karena itul atas nomor tahun pengujian materiil atas nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprdpemohon mendalilkan ketentuan (tiga per empat) dalam nomor tahun bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahun yang menentukan persyaratan formil sekurangkurangnya untuk pengambilan keputusan karena uud negara republik indonesia tahun bersifat imperatif (wajib) bagi setiap pengambilan keputusan. terhadap dalil tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan uud negara republik indonesia tahun dengan nomor tahun secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. uud negara republik indonesiang dihadiri paling sedikit dari jumlah anggota dpr dan mendapatkan persetujuansebagaimana dimaksud dalam dan uud negara republik indonesia tahun bahwa dpr berpendapat ketentuan uud negara republik indonesia tahun dan nomor tahun sudahngatur hak konstitusional pemohon. oleh karena itu tidak berdasar apabila ketentuan uud negara republik indonesia tahun dan nomor tahun yang sudah jelas tidak mengatur hak konstitusional pemohon tersebut dijadikan batu uji oleh pemohon dalam pengujian guo. bahwa pemohon dalam permohonan guo menguraikan bahwa dan uud negara republik indonesia tahun merupakan hak yang fundamental anggota dpr dalam melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (vide: permohonan hal. angka dpr berpendapat bahwa terdapat kekeliruan pemohon dalam menafsirkan dan uud tahun pemohon hendaknya dapat membedakan antara hak dan atau kewenangan konstitusional dpr dari sisi kelembagaan dan hak dan atau kewenangan konstitusional anggota dpr. hak menyatakan pendapat sudah jelas merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional dpr secara kelembagaan. hal itu diberikan oleh konstitusi dalam rangka melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam dan uud negara republik indonesia tahun huruf dan huruf dan nomor tahun sedangkan hak dan atau kewenangan konstitusional anggota dpr diatur dalam uud negara republik indonesia tahun jo. nomor tahun bahwa ketentuan kuorum dan jumlah minimal dukungan anggota dpr sebagaimana diatur dalam ketentuan nomor tahun yaitu persyaratan sekurang kurangnyadisertanomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd tidak bertentangan dengan dan dan uud negara republik indonesia tahun menyatakan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. perkara puu viiiemohon dalam permohonan guo,adalah anggota dpr yang merupakan perorangan (kelompok orang) warga negara indonesia yang beranggapan telah menderita kerugian konstitusional sebagai akibat dari diundangkannya guo.(vide: permohonan guo hal. angka bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang beranggapan ketentuan guo telah membatasi hak konstitusionalnya selaku warga negara indonesia. (vide: permohonan guo hal. angka bahwa terkait dengan pemohon dalam permohonan guo sebagai perorangan wni yang juga berkedudukan sebagai anggota dpr, jika dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam mk, dpr berpendapat perlu dibedakan hak dan atau kewenangan konstitusional perorangan wni yang berkedudukan sebagai anggota dpr dengan perorangan wni yang bukan sebagai anggota dpr. bahwa pemohon dalam permohonan guo menyatakan berlakunya ketentuan guo mengakibatkan terjadinya pembatasan hak menyatakan pendapat dari dpr yang bertentangan dengan uud tahun pembatasan ini jelas jelas merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia . terhadap dalil tersebut dpr berpendapat bahwanomor tahun tetapibahwa ketentuan uud negara republik tahun yang dijadikan dasar oleh paratahun sama sekali tidak mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, tetapi mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional dpr. oleh karena itu dapat dipastikan tidak terdapat kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual yang dialami para pemohon. bahwa perlu dipahami oleh pemohon mengingat pemohon adalah anggota dpr, sesuai dengan ketentuan uud negara republik tahun anggota dpr mempunyai hak untuk mengajukan ruu. oleh karena itu pengajuan permohonan pengujian tidak tepat dilakukan anggota dpr yang telah diberi hak konstitusional mengajukan ruu. bahwa mencermati dalil dalil kerugian yang disampaikan para pemohon, sesungguhnya dalam permohonan guo tidak menunjukan secara nyata dan aktual adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan konkrit terhadap paraparaara pemohon dengan berlakunya ketentuan guo, bahwa dpr perlu merujuk pada beberapa putusan mahkamah konstitusi berkaitdiatas, bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon dpr menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dengan memperhatikan huruf dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v dan nomor puu vi1 sedangkan terhadap pemohon ii, dpr berpendapat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan bahwa menurut prof. dr. sri sumantri, negara hukum" undang undang dasardue process law transparansi dan kontrol sosial. . . bahwa dalam sistem konstitusional undang undang dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat (constitutional democracy). karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratic) dan kedaulat.nomor tahun pengujian materiilnomor tahun para pemohon dalam permohonan guo pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan nomor tahun menimbulkan kerugian konstitusional dan ketidakpastian hukum bagi para pemohon, karena dianggapnya bertentangan dengan uud negara republik tahun terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, dpr berpendapat sebagai berikut bahwa menurut dpr perlu dibedakan antara hak dan atau kewenangan konstitusional anggota dpr, hak dan atau kewenangan konstitusional dpr sebagai lembaga: hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara indonesia yang bukan anggota dpr. bahwa uud negara republik tahun telah menentukan hak konstitusional anggota dpr sebagaimana tercantum dalam uud negara republik tahun yang menyatakan selain hak yang diatur dalam lain undang undang dasar ini, setiap anggota dpr mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas . disamping itu sesuai uud negara republik tahun setiap anggota dpr diberikan hak konstitusional untuk mengajukan usul ruu. bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional dpr sebagai lembaga diatur dalam uud negara republik tahun yaitu berkaitan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. kemudian menurut uud negara republik tahun dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam lain uud negara republik tahun ini, dpr mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. berdasarkan uraian angka dpr berpendapat hak konstitusional anggota dpr sebagaimana tercantum dalam dan uud negara republik indonesia tahun dan hak dpr sebagaimana diatur dalam dan uud negara republik tahun tidak ada yang dilanggar oleh ketentuan nomor tahun bahwa nomor tahun mengatur prosedur yaitu batasan anggota dpr untuk mengajukan usul hak menyatakan pendapat. usul hak menyatakan pendapat anggota dpr menjadi hak menyatakan pendapat dpr, selanjutnya diatur dalam yaitu harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit dari jumlah anggota dpr dan keputusan diambil dengan persetujuan jumlah anggota dpr yang hadir. apabila usul menyatakan pendapat itu diterima, sesuai dengan ketentuan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus. bahwa berdasarkan uraian angka s.d ketentuan yang terdapat dalam merupakan pilihan politik yang disepakati dpr dan pemerintah dalam rangka untuk memperkokoh sistem pemerintahan presidensial dan tentu saja tidak terlepas dari tujuan untuk memperkuat penyelenggaraanoleh karena itu, dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan paling sedikit (tiga per empat) dalam nomor tahun bertentangan dengan uud negara republik tahun yang menentukan persyaratan sekurang kurangnya untuk pengambilan keputusan pengajuan permintaan dpr kepada mahkamah konstitusi, dan juga tidak sependapat dengan anggapan para pemohon bahwa guo bertentangan secara hirarki dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sebab secara hierarchical tidak ada lagi peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari ulang undang, kecuali uud negara republik indonesia tahun sendiri. bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut angka dpr berpendapat bahwa ketentuan uud negara republik tahun dengan nomor tahun secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. uud negara republikpengaturan mengenai pengajuan permintaan dpr kepada sudah diatur dalam nomor tahunitu harus dihadiri paling sedikit dari jumlah anggota dpr dan untuk mendapatkan persetujuan daridpr sebagaimana dimaksud dalam dan uud negara republik tahun bahwa karena ketentuan uud negara republik tahun lebih lanjut diatur dalam nomor tahun maka sudah barang tentu ketentuan uud negara republik tahun tidak memiliki keterkaitan norma dan pertentangan dengan nomor tahun secaramiliki keterkaitan dengan hak konstitusional para pemohon. oleh karena itu tidak berdasar apabila ketentuan uud negara republik tahun dan nomor tahun yang sudah jelas tidak berkaitan dan mengatur hak konstitusional para pemohon tersebut dijadikan batu uji oleh para pemohon dalam pengujian guo. bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon untuk menghindari kekosongan hukum, meminta kepada untuk memerintahkan presiden membuat perpu, karena hal itu akan menghilangkan hak dan kewenangan konstitusional dpr sebagai pemegang kekuasaan membentuk sebagaimana diatur dalam uud negara republik tahun dan menghilangkan hak konstitusional anggota dpr untuk mengajukan ruu sebagaimana diatur dalam uud negara republik tahun selain itu mahkamah konstitusi tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk memerintahkan presiden untuk membuat perpu. bahwa berdasarkan uraian tersebut, dpr berpendapat ketentuan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan uud negara republik tahunud negara republik tahumenguji konstitusionalitas norma undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd menimbang bahwa selanjutnya mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dari masing masing pemohon, sebagai berikut i3 menimbang bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, mahkamah perlu merujuk mk, yang menimbang bahwa pemohon permohonan nomor puu viii dan pemohon perseorangan berjumlah orang permohonan nomor puu viii sebagai perseorangan warga negara, pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam uud yaitu: yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum .menyatakan,yang menyatakan,menurut para pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuani3 menimbang bahwa para pemohon perseorangan tersebut mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara indonesia serta hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan berdasarkan pada prinsip negara hukum, i3. menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon perorangan, pemerintah dan dpr memberikan keterangan yang menyatakan bahwa para pemohon perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan pokok bahwa dan dprapalagi uud yang dirujuk oleh para pemohon adalah yang mengatur hak dan kewenangan konstitusional dpr yang bukan hak konstitusional perseorangan. demikian juga, menurut dpr, para pemohon selaku perseorangan warga negara tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini atas nama kepentingan publik: menimbang bahwa negara indonesiawelfare statbukti p 3b. sampai dengan p 3b., maupun secara tidak langsung kehilangan hak konstitusionalnya menyalurkan aspirasi kepada dpr karena terulangnya hak dpr selaku lembaga perwakilan rakyat untuk mempergunakan hak menyatakan pendapat akibat terlalu beratnya syarat kuorum maupun syarat persetujuan anggota dpr untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut. dengan demikian, menurut mahkamah, adanya ketentuan menyebabkan terulangnya hak dpr sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengawasi presiden juga secara tidak langsung menghalangi, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas menurut mahkamah para pemohon perseorangan warga negara memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya sehingga prima face para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan guo, i3 6j menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam kedudukannyatanggal desember dan putusan nomor puu vii . para pemohon selaku anggota dpr memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk membentuk undang undang atau mengajukan usul perubahan suatu undang undang. hak ini tidak dimiliki oleh warga negara yang bukan anggota dpr. uuddewan perwakilan rakyat sebagai lembaga memiliki hak kewenangan konstitusional yang diatur antara lain dalam dan serta dan uud i3, secara langsungdan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas mahkamah konstitusi dan mahkamah agung. dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih presiden dan wakil presiden. bahwa negara indonesia juga disebut sebagai negara hukum rechtstaat), bukan negara kekuasaan crasy) dan doktrin the rule law, and not man'. dalam kerangka 'the rule law' itu,ek (due process law). namun demikian, harus pula adaermohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas, terhadap dan uud i3. para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menentukan persyaratan kuorum dan persetujuan minimum anggota dpr untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bertentangan dengan konstitusi yaitu melanggar hak fundamental anggota dpr untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (democracy) baik yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan. menurut para pemohon bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi yang memberikan kewenangan kepada dpr untuk melakukan pengawasan terhadap presiden untuk mengungkap kebenaran atas suatu kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. samping itu, menurut para pemohon, ketentuan guo, hanya melindungi kepentingan kelompok yang memiliki jumlah kursi dominan untuk melanggengkan sistem kekuasaan, sehingga kebenaran yang muncul hanyalah kebenaran berdasarkan jumlah suara kelompok dominan yang dapat mengabaikan kepentingan hukum dan demokrasi. apalagi ketentuan guo melanggar ketentuan uud yang bersifat imperatif dalam rangka membangun prinsip checks and balances dan prinsip kesetaraan antara lembaga negara yang dianut oleh uud menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para pemohon mengajukan bukti bukti tertulis berupa bukti sampai dengan bukti untuk permohonan nomor puu viii bukti sampai dengan bukti p 3b. dan lima orang ahli, yaitu abdul fitriciada azhari, saudi isra, mohamad darul falak, adnan buyung nasution, dan ibramsyah untuk permohonan nomor puu viii para ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: abdul fitriciada azhari prosedur pemberhentian presiden diatur sangat limitation oleh konstitusi, bahkan tidak ada delegasi provision, sehingga tidak ada pendelegasian peraturan kepada undang undang organik yang sifatnya membatasi sehingga seharusnya tidak dapat diingkari atau disalah oleh dengan mengatur persyaratan yang lebih berat dibandingkan ketentuan uud sehingga menurut ahli guo bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial yang dianut oleh uud saudi isra pengaturan mengenai prosedur dan syarat kuorum yang sudah ada dalam uud dan syarat untuk memulai proses pemakzulan presiden bukan merupakan legal policy para pembentuk undang undang. hal yang berbeda dengan konstitusi amerika serikat dan konstitusi filipina yang membuka ruang delegasi kepada undang undang untuk menjelaskan lebih lanjut mekanisme dan persyaratan pemakzulan. menurut ahli, kalaupun ada pengaturan dalam undang undang, pengaturan tersebut tidak boleh mengebiri syarat konstitusional yang ditentukan oleh uud adanya syarat kuorum dan persetujuan minimum anggota dpr yang lebih berat dari ketentuan konstitusi untuk dapat menggunakan hak menyatakan pendapat yang menyulitkan terjadinya pemakzulan presiden akan dapat melindungi presiden yang melakukan pelanggaran hukum sampai akhir masa jabatannya. muhammad darul falak hak menyatakan pendapat adalah instrumen dari fungsi pengawasan dpr terhadap presiden. hak tersebut diatur secara umum maupun secara khusus, ada lex generalis maupun lex specialis. menurut ahli, guo membingungkan karena usulan yang sudah diputus dengan persetujuan paling sedikit anggota dpr dalam sidang yang dihadiri paling sedikit anggota dpr yang hanya berstatus usulan, kemudian masih harus diputuskan lagi dengan formula persetujuan paling sedikit anggota dpr dalam sidang yang dihadiri paling sedikit anggota dpr. ketentuan tersebut telah merintangi hak lembaga dpr untuk menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan presiden dan atau wakil presiden yang hendak menggunakan hak tersebut, sehingga mencederai hak warga negara melalui wakil wakilnya untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari rights representative democracy. adnan buyung nasution guo sudah menyimpang dari ketentuan yang sudah kita jadikan baku untuk mengubah konstitusi. usulan untuk mengubah undang undang dasar dalam sidang majelis persyaratan rakyatpaling sedikit dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat. ini merupakan ketentuan baku yang tidak pernah diubah. jumlah merupakan satu ketentuan normatif untuk perubahan yang paling mendasar yaitu mengubah undang undang dasar. ketika ada yang harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang harus dihadiri oleh paling sedikit dari jumlah anggota dpr dan harus disetujui oleh paling sedikit dari anggota dpr yang hadir untuk menggunakan hak menyatakan pendapat adalah pemasangan hak hak konstitusional yang sudah baku.pengawasan dpr tidak bisa berjalan. iberamsjah dari segi checks and balances system hal tersebut merupakan pelemahan legislatif dpr). secara politik akan sangat menyulitkan dan membahayakan bagi kehidupndang undang dasar.. i3n tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak bertentangan dengan uud dengan alasan pokok bahwa ketentuan tersebutmenurut pemerintah, guo juga sejalan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyatakan,i3 menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dpr menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan paling kurang (tiga per empat) dalam tidak bertentangan dengan uud sedangkan mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat dpr dalam rapat paripurna dpr. menurut dpr terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan uud tahun ketentuan kuorum dan jumlah minimal dukungan anggota dpr sebagaimana diatur dalam ketentuan: i3. menimbang bahwa dari uraian atas masalah pokok yang harus dijawab oleh mahkamah adalah: apakah batas minimum untuk kuorum dan persetujuan anggota dpr untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat dpr bertentangan dengan uud berapakah batas minimum kuorum dan persetujuan anggota dpr yang dimungkinkan oleh uud untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat? i3 menimbang bahwa sebelum mahkamah menjawab kedua pertanyaan tersebut, mahkamah terlebih dahulu menguraikan pengertian, pengaturan, dan praktik hak menyatakan pendapat dalam ketatanegaraan indonesia. sebelum perubahan uud hak menyatakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh dpr untuk menyampaikan pendapat terhadapuud sebelum perubahan tidak mengenal hak menyatakan pendapat, akan tetapi hak tersebut telah diakomodasi dalam berbagai undang undang tentang hak hak dpr, seperti dalam nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd yang memberikan hak kepada dpr untuk mengajukan hak menyatakan pendapat yang merupakan kelanjutan dari hak interpelasi dapat berbentuk memorandum, resolusi, dan atau mosi. demikian juga dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd. namun ditegaskan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat harus dilakukan dengan bijaksana berdasarkan demokrasi pancasila, agar tidak mengubah sistem pemerintahan berdasarkan uud ketentuan yang sama ditemukan dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd, serta undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd. selain itu, uud tahun yang menganut sistem pemerintahan parlementer, hanya mengenal hak interpelasi dan hak menyelidiki (enquete). berbagai undang undang tersebut tidak mengatur ketentuan syarat minimum kuorum maupun persetujuan anggota dpr, kecuali hanya diatur dalam peraturan tata tertib dpr. ketentuan kuorum maupun persetujuan anggota untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam beberapa peraturan tata tertib dpr tersebut ditetapkan dengan kehadiran dan persetujuan anggota secara mayoritas sederhana atau paling tinggi dengan kehadiran dan persetujuan anggota (seperti dalam keputusan dpr nomor dpr ri i tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat ri). dalam praktik ketatanegaraan indonesia sebelum undang undang guo, dpr telah banyak menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap pemerintah antara lain: hak mengajukan usul dan pendapat tentang penggantian panglima tni tahun sidang usul hak menyatakan pendapat tentang kebijakan antisipatif pemerintah atas kenaikan harga pokok yang murah dan terjangkau bagi masyarakat tahun sidang usulan hak menyatakan pendapat tentang presiden telah melakukan pelanggaran terhadap nomor tahun tentang apbn tahun sidang i3 menimbang bahwa perubahan uud menata kembali hubungan antar lembaga negara berdasarkan prinsip checks and balances, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dikembangkan dari sistem pemisahan kekuasaan antara cabang cabang utama kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. sistem checks and balances menghendaki adanya keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga negara untuk menghindari kekuasaan absolut dari suatu lembaga atau organ negara. dalam hubungan dengan jabatan presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif, dpr, dan dpd selaku lembaga perwakilan rakyat secara terus menerus mengawasi segala kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan oleh presiden agar tetap sesuai dengan konstitusi dan semangat serta tujuan negara. dalam posisi inilah, terletak arti penting jaminan konstitusional bagi dpr untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya mengawasi presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi, i3 menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan dalam paragraf mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3 menimbang uud setelah perubahan, secara tegas memuat hak menyatakan pendapat dpr yang diatur dalam uud sebagai bagian dari fungsi pengawasan dpr. tidak ada uraian lebih lanjut tentang mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut dalam uud kecuali secara implisit diamanatkan untuk diatur dalam undang undang. samping itu perubahan uud juga mengenal pendapat dpr atas hasil pengawasannya dalam rangka usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam dan uud menurut mahkamah, walaupun terdapat persamaan antara hak menyatakan pendapat dpr yang diatur dalam uud dyaitu sama sama dalam rangka pengawasan dpr terhadap presiden, tetapi kedua ketentuan tersebut mengandung perbedaan. uud hanya memberikan jaminan adanya hak dpr untuk menyatakan pendapat dengan tidak disertai batasan apapun mengenai cara serta mekanisme penggunaan hak tersebut. hal itu diserahkan pengaturannya dalam undang undang. sedangkmengatur juga mekanisme pengambilan keputusannya, yaitu dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling sedikit anggota dpr dan disetujui oleh paling sedikit anggota dpr yang hadir. mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat berdasarkan bersifat terbuka untuk diatur dalam tingkat undang undang, sedangkan pendapat dpr yang diatur dalam bersifat limitation. hal ini sejalan dengan pendapat ahli saudi isra dan abdul fitriciada azhari, yang berpendapat bahwa syarat kuorum dan pengambilan keputusan dalam rangka pemakzulan pemberhentian presiden bersifat limitation dan tidak dimungkinkan adanya delegasi pengaturan yang berbeda kepada undang undang. selain itu mahkamah sependapat juga dengan ahli darul falak yang pada pokoknya berpendapat bahwa hak menyatakan pendapat menurut sistem ketatanegaraan indonesia ada yang bersifat umum (lex generalis) sebagaimana yang diatur dalam uud dan ada yang bersifat khusus (lex specialis) sebagaimana yang diatur dalam uud i3 menimbang bahwa menggabungkan mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat, baik yang bersumber dari maupun dan uud tanpa membedakan jenis dan bobot pernyataan pendapat yang seharusnya dibedakan atas lex specialis dan lex generalis. hak menyatakan pendapat dalam guo mencakupdan hak angket, sertatentuan guo tidak membedakan semua jenis hak menyatakan pendapat dpr baik berdasarkan sebagai lex generalis maupun dan uud sebagai lex specialis yang mengatur bahwa semua jenis pernyataan pendapat hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat paripurna dpr yang dihadiri oleh paling sedikit anggota dpr dan disetujui oleh paling sedikit anggota dpr yang hadir. menyamaratakan ketentuan seperti ini menurut mahkamah bertentangan dengan maksud dan semangat uud i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, dpr memang memiliki kebebasan legislasi untuk menentukan mekanisme pengambilan keputusan dengan menetapkan syarat tertentu, baik syarat kuorum maupun syarat persetujuan anggota dpr terhadap hak menyatakan pendapat yang bersifat umum yang bersumber dari uud akan tetapi, dpr tidak memiliki kebebasan untuk mengatur. undang undang tidak dapat mengatur persyaratan yang lebih berat atau lebih ringan berdasarkan kebijakan legislasi selain yang ditentukan oleh konstitusi. mahkamah tidak sependapat dengan pandangan dpr yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sedangkan mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat dpr terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan uud menurut mahkamah, tidak mungkin terjadi pendapat dpr terkait permintaan dpr kepada mahkamah konstitusi dalam rangka usul pemakzulan presiden tanpa terlebih dahulu ada persetujuan dpr atas usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam guo. dengan demikian, menurut mahkamah, ketentuan khususnya terkait dengan usuladalah tidak sejalan dengan maksud dan semangat konstitusi, i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, memperberat syarat penggunaan hak menyatakan pendapat dpr dengan menentukan syarat kuorum maupun syarat persetujuan keputusan dpr, paling sedikit kehadiran dan persetujuan anggota yang hadir, mempersulit pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional dpr yang ditentukan secara tegas dalam konstitusi. mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pemerintah maupun dpr bahwa tingginya persyaratan kuorum maupun persetujuan anggota dpr adalah dalam rangka memperkuat legitimasi putusan hak menyatakan pendapat serta memperkuat sistem presidensial. menurut mahkamah, syarat kuorum dan persetujuan tersebut, mengakibatkan dpr sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak dapat secara efektif melaksanakan pengawasannya terhadap presiden, sehingga tidak sejalan dengan sistem checks and balances yang dianut dalam uud dengan pengaturan yang demikian, sangat potensial melahirkan tidak efektifnya kontrol dpr terhadap presiden. bahkan, seperti diungkapkan oleh ahli adnan buyung nasution, dengan pengaturan guo maka persyaratan penggunaan hak menyatakan pendapat menjadi jauh lebih berat dari persyaratan yang diperlukan dalam perubahan uud yang justru terkait dengan perubahan sistem pemerintahan. menurut mahkamah, prosedur dan mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang ditentukan dalam uud telah mencerminkan penguatan sistem presidensial. hal itu ditunjukkan dengan proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang harus melewati tiga lembaga negara yaitu, dpr, mahkamah konstitusi, dan mpr. demikian juga dengan mekanisme pengambilan keputusan yang harus memenuhi persyaratan persetujuan sekurang kurangnya anggota dpr dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya dari jumlah anggota dpr. adapun tingkat mpr, ditentukan persyaratan kehadiran sekurang kurangnya dari jumlah anggota mpr dalam sidang paripurna dan harussri sudarso, pd, s.h., jabatan presiden dewan nasional lembaga komite pemerintahan rakyat independen ibu kota negara jalan percetakan negara nomor cempaka putih jakarta pusat, jalan jati raya nomor jakarta selatan, dan jalan anggota nomor kelurahan mataram barat, kota mataram provinsi nusa tenggara barat, berdasarkan akta notaris nomor edi hermansyah, s.h., tahundan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum . kedudukan hukum (legal standing) pemohon memberikan kepada antara lain perseorangan warga negara indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang undang badan hukum publik mengajukan permohonan judicial review karena dan atau kewenangan konstitusigrepublik indonesia yang dirugikan hak dan atau wewenang konstitusionalnya dengan disahkannyrena dengan disahkannya pemohon dirugikan hak hak dan atau wewenang konstitusionalnya sehubungan dengan pemohon mencalonkan diri sebagai presiden republik indonesia dari jalur independen. samping itu pemohon yang juga perumus, calon presiden dan atau calon wakil setiap orang berhak mendapat presiden yang telah diusulkan dalam kemudahan dan perlakuan khusus satu pasangan oleh partai politik atau untuk memperoleh kesempatan dan gabungan partai politik sebagaimana manfaat yang sama guna mencapai dimaksud pada tidak boleh persamaan dan keadilan. dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.partisipatoris. sama sekali tidak memiliki semangat demokrasi partisipatoris seperti yang disyaratkan oleh uud'tidak fleksibel dengan memandang partai politik melalui tafsir yang menyesatkan dan tidak memiliki kepastian hukum, yang akan berdampak melegitimasi rakyat yang mengarah pada perpecahan, sebagai konsekuensi logis dan pertunangannya dengan uud yang kita yakini sebagai sumber dari segala sumber hukum. berdasarkan berbunyi,: berbunyi: berbunyitberbunyi?: berbunyisatu pasangan oleh komite pemerintahan rakyat independent: bahwa dan berdasarkan fakta yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak dapat menjawab asas kepastian hukum sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden harus mempunyai asas kepastian hukum yang tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas dan atau asas kepastian hukum yang dianut dalam sistem hukum nasional (hukum positif tentang penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, karena materi, atau dan muatan hanya mengakomodir partai politik dalam kata kata kaku dan paku belanda namun tidak menjelaskan tentang keikutsertaan calon independen sebagai calon presiden dan wakil presiden maka dari itu dan serta sangat tidak mengikat dan penjelasannya tidak tersirat sesuai dengan ketentuan alamiah rakyat akan kepastian hukum yang dijamin secara konstitusi oleh uud sebagai dasar hukum yang bersumber dan segala sumber hukum, negara indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat) sesuai dengan amanat uud berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum . berdasarkan alasan alasan dan pertimbangan tersebut harus mendapat tambahan dengan menyertakan calon presiden dan wakil presiden independen agar tidak bertentangan dengan amanat pancasila dan uud bahwa materi muatan dan tidak fleksibel dengan tidak menyertakan calon independen akan menimbulkan penafsiran ganda dan ketidakpastian hukum serta dapat menimbulkan golongan putih dan perpecahan, bahkan dengan tidak menyertakan calon presiden dan wakil presiden dari independen jelas jelas bertentangan dan berkhianat kepada uud menyatakan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar petit berdasarkan hal hal yang diuraikan atas dengan iniseluruhnya, menyatakan undang undang nomor tahun dan serta bertentangan dengan uud menyatakan undang undang nomor tahun dan sertabuku revolusi konstitusi demokrasi independen menuju indonesia baru, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu v mengenaiakta pendirian lembaga komite pemerintahan rakyat independen tanggal desember bukti fotokopi kutipan kamus inggris indonesia, john echoes dan hasan shadingpada persidangan tanggal mei telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas kembali kedudukan hukumnya sebagai presiden dewan nasional komite pemerintahan rakyat independen. menurut pemohon melihat independen tidak dalam bentuk privat, melainkan independen merupakan sikap politiangka dan serterhadap danmahkamah akan memsertnya mengklasifikasikan dirinya sebagai warga negara republik indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya angka dan serta menurut pemohon berlakunya guo telah menyebabkan pemohon terbatasi hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden republik indonesia melalui jalur independen. namun demikian pada persidangan tanggal mei pemohon telah merevisi kedudukan hukumnya tidak lagi sebagai warga negara indonesia, melainkan sebagai presiden lembaga dewan nasional komite pemerintahan rakyat independen berdasarkan akta notaris herman eddy, s.h., tanggal desember nomor pemohon melihat independen tidak dalam bentuk privat, tetapi melihat independen sebagai sikap politik wadah kolegial (sic), menimbang bahwa akta pendirian lembaga komite pemerintahan rakyat independen nomor pada huruf dan huruf pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan lembaga ini adalah untuk memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur, dan membangun independensi political rakyat dan political rakyat independen . lembaga komite pemerintahan rakyat independen yang dibentuk dengan akta notaris tersebut dimaksudkan untuk memperoleh status sebagai satu badan hukum perdata. akan tetapi dari alat alat bukti yang diajukan, tidak ternyata bahwa badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan menteri hukum dan hak asasi manusia, sehingga oleh karenanya menurut mahkamah, pemohon belum dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum, akan tetapi dapat dikualifikasikan sebagai perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama: menimbang bahwanamun, untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) pemohon, masihemohon, yang sifatnya spesifik, baik yang aktual maupun potensial, serta apakah kerugian atas hak konstitusional pemohon berkaitan langsung dengan diberlakukannya undang undang yang dimohonkan untuk diuji: menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo telah mengajukan permohonan pengujian angka dan serta yang masing masi""?": menimbang bahwa karena mahkamah berwenang untuklebih lanjut akan memeriksa pokok permohonan. pokok permohonan. menimbang bahwa pemohon mendalilkan sebagai berikut: angka dan bertentangan dengan asas legalitas, d, serta bertentanganangka dan serta yang dimohonkan pengujian, bertentangan dengan dan uud karena guo telahyang mengamanatkan bahwa kedaulatan tangan rakyat: bahwa angka dan serta mempunyai penafsiran ganda, tidak memberikan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan maksud dan ketentuan yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum: bahwa angka dan bertentangan dengan uud karena pengusulan presiden dan wakil presiden menurut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebelum pemilihan umum legislatif) isi uud merupakan landasan roh yang tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan dan dalam uud oleh karena itu partai politik dan gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam uud merupakan sarana partisipasi politik rakyat yang terlahir daripenggagas, dan konseptor yudisial review undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang diubah menjadi undang undang nomor tahun menjadikan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v sebagai yurisprudensi agar mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagai upaya penghargaan kepada pemohon. selain itu juga sebagai terciptanya hubungan korelasi yang positif antara calon bupati walikota, dan calon gubernur independen yang telah dikabulkan oleh mahkamah konstitusi dalam sidang terbuka tanggal juli bahwa sebagai yurisprudensi antara juncto dan dan dan huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu uud hubungan antara yang terdapat dalam undang undang pemda dan yang terdapat dalam undang undang pilpres tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus disatu pihak, yaitu huruf pemda dan hukum yang umum dipihak lain yaitu juncto dan dan pilpres. karena ketentuan huruf undang undang pemda bukan keistimewaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya huruf undang undang pemdkekuasaan pemerintahan yang berbeda,kepala daerah dan kepala negara wilayah negara kesatuan republik indonesia, yang artinya kepala negara memiliki hak konstitusional yang lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden secara independen oleh karena tidak terdapatnya perlakukan yang sama dalam hukum sebagaimana yang dijamin oleh uud bahwa pemohon harus mendapatkan persamaan hak warga negara dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin oleh uud dapat dilakukan meski dengan menghapuskan undang undang pilpres, karena bahwa telah menonjolkan sistem pemerintahan parlementarian, sehingga bertentangan dengan sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan dalam dan uuddan tidak memiliki semangat demokrasi partisipatoris sebagaimana yang disyaratkan oleh dan serta uud menimbang bahwa selain itu pemohon mendalilkan komite pemerintahan rakyat independen pada hakikatnya partai politik peserta pemilu presiden, oleh karena itu dan harus dilakukan revisi yang pada pokoknya menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik harus terlebih dahulu diusulkan oleh komite pemerintahan rakyat independen atau gabungan calon independen. bunyi selengkapnya revisi dan yang dimohonkan oleh pemohon adalah sebagai berikut:(satu) pasangan oleh komite pemerintahan rakyat independen, menimbang bahwa dalam tahun yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon adalah menyangkut yang telah diuji dan diputus oleh mahkamah dalam putusan putusan sebelumnya, yaitu: putusan nomor puu ii dan nomor puu 1i masing masing bertanggal oktober yang dalam pertimbangan hukumcaranya,: putusan nomor puu vi tanggal februari dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah telah menyatakan hal hal berikut:mempeserta pemilihan umum, sehingga secara umum tahun hanya merupakan pelaksanaan ketentuan uud yang menyatadalil pelaksanaan dari uud tersebut tidaklah melanggar hak seseorang untuk memilih dan dipilih , karena dalam pelaksanaan pemilu setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya untuk memilih presiden dan wakil presiden:putusan nomor puu bertanggal februari mahkamah telah mempertimbangkan hal berikut inmenimbang bahwa terhadap dan guo, yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon, dengan alasan alasan yang tidak berbeda dengan alasan dan dasar konstitusionalitas yang diajukan dalam (enam) perkara secara keseluruhan yang telah diperiksa dan diputus oleh mahkamah sebelumnya, maka mahkamah tidak dapat lagi menguji tersebut. menimbang bahwa berdasarkan dan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk maka terhadap materi muatan dan atau bagian dalam undang undang yang telah diuji oleh mahkamah, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika diajukan dengan alasan alasan konstitusionalitas yang berbeda. mahkamah berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon dalam pengujian materi muatan dan atau bagian undang undang yang diuji, terutama pengujian terhadap dan uud yang dijadikan sebagai dasar pengujian tidak berbeda, sehingga oleh karenanya mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima: menimbang bahwa khusus terhadap angka dan dan serta mahkamah berpendapat sebagai berikut: angka merupakan bagian dari ketentuan umum yang menguraikan pengertian atau definisi operasional, yang, yang dijadikan dasar bagi berikutnya dalam undang undang guo, sangat tidak beralasan. dan yang juga dimohonkan diuji mengatur tentang mekanisme internal partai politik dalam pemilihan dan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, sama sekali tidak memiliki masalah konstitusionalitas yang harus dipersoalkan dan alasan yang diajukan sepanjang mengenai pengujian dan tersebut tidak berdasar hukum: yang hanya menentukan tenggang waktu untuk pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, merupakan pilihan pembentuk undang undang yang menjadi kewenangannya sehingga materinya tidak dapat dimintakan pengujian. berdasarkan ketiga alasan tersebut maka permohonan pemohon sepanjang mengenai angka dan serta harus dinyatakan ditolak. menimbang bahwa alasan alasan permohonan tentang usul perubahan sebagaimana tertera dalam paragraf menurut mahkamah tidak rasional sehingga tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan. dan memutus permohonan guo: pemohon sebagai kelompok perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, sedangkan sebagai komite pemerintahan rakyat independen ibukota negara tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), materi muatan dan yang dimohon untuk diuji telah pernah diputus oleh mahkamah dalam perkara sebelumnya. pengujian terhadap dan serta tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. amar putusan dengan mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahuerhadap dapuluhempat belasakil mochtar, muhammad alimttd, ttd suwardi sejatinya independen tidak bertentangan dengan uud dan bukan pula merupakan suatu tindakan dalam keadaan darurat, untuk itu pilpres harus menyesuaikan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang undang itu sendiri yaitu dengan memberi hak kepada calon independen untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa menurut dinyatakan dalam konsideran menimbang hurufsehingga disiratkan mekanisme independen agar dibuka untuk terpenuhinya penyelenggaraan yang demokratis melalui partisipasi rakyat yang seluas luasnya, bahwa: bahwa dengan munculnya independen pilkada yang mendapat kemenangan mutlak sebagai gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, dan walikota wakil walikota telah membuktikan rakyat sangat membutuhkan independen dan tidak percaya lagi dengan partai politik (perusahaan) yang syarat dengan transaksi politik jual beli. samping itu pemohon secara legal opinion menjabat sebagai presiden komite pemerintah rakyat independen sesuai akte notaris nomor eddy hermansyah, tahun yang hakikatnya adalah partai politik peserta pemilu presiden: ii. alasan permohonan permohonan pengujian (judicial review) undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaitu: angka:rtai yang dimaksud oleh uud1945 dalam arti bahasa berarti kelompok, kumpulan orang party partie, sedangkan politik dalam arti bahasa berarti bijaksanading penerbit pt.dan tidak dapat diartikan sebagai. politic) serta konstitusi pancasila dan uud tidak bisa ditafsirkan luar makna yang tersirat berdasarkan falsafah dan pribadi yang mendasar rakyat indonesia,poorporated (perusahaan) swasta nasional maupun asingdan utuh denganresiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat'setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahokok pokok pikiran negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. artinya negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan demi persatuan yang meliputi segenap bangsa indonesia seluruhnya. hal tersebut merupakannegara yang berkedalaman rakyat, berdasarkandan berdasarkan atas kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai politik. dan uraian mengenaiketentuan muatan dan bertentangan dengan asas legalitas, bertentangan deng dan uud berdasarkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang undang dasar pertentangan antara dan serta dengan uud karena telah berakibatserta mengamanatkan bahwa kedaulatan ditangan rakyat, bahwa ketentuan materi muatan dan mempunyainegara indonesia adalah negara hukum: berdasarkan uraian dan kesimpulan atas, maka dan secara arti tekstual dan arti kontekstual ketentuan dengan dan uud serta terbukti mengakibatkan kerugian konstitusional yang disebut atas: oleh karena itukan permohonan pengajuan ini (judicial review) dengan menyatakan muatan dan guo bertentangan dengan uud dan dengan demikian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: iv. pokok perkara bahwa dan bertentangan dengan uud dapat dilihat dalam tabel bawah ini: partai politik adalah partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil telah ditetapkan sebagai peserta presiden diusulkan oleh partai pemilihan umum anggota dewan politik atau gabungan partai politik perwakilan rakyat. peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umumyang dimaksud oleh uud dalam arti bahasa berarti kelompok, kumpulan orang party partie ll penerbit gramedia jakarta), sedangkan politik dalam arti bahasa berarti bijaksana(ll penerbit,yang merupakan sumber dan segala sumber hukum. dan dapat pula diartikan bahwa partai politik bukanlah politik):corporate (perusahaan) swasta nasional maupun asing,saat dan waktu diusulkan pasangan calon presiden dan wakil presidenhal ini sangat jelas bertentangan dengan yang diamanatkan oleh uud sebagaimana saat dan waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebelum pemilihan umum legislatif). .o pasangan calon diusulkan oleh partai kedaulatan berada tangan rakyat politik atau gabungan partai politik dan dilaksanakan menurut undang peserta pemilu yang memenuhi undang dasar.presiden dan wakil presiden dipilih (dua puluh lima persen) dari dalam satu pasangan secara suara sah nasional dalam pemilu 'langsung oleh rakyat. anggota dpr, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. cc. bahwa mengenai persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden, menggambarkan dan menonjolkan sistem pemerintahan parlementarian yang diibaratkan dengan hasil pemilu dpr. hal ini jelas bertentangan dengan sistem presidensial yang diamanatkan dalam dan uud dalam sistem presidensial republik indonesia, kepala negara mempunyai kedaulatan yang dijamin berdasarkan legitimasi rakyat. karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih melalui lembaga perantara dpr) dan tidak dibatasi oleh institusi parlementarian yang berdasarkan kebutuhan partai peserta pemilu melalui fraksi fraksi dpr: hasil pemilu yang menghasilkan dpr sejatinya tidak memiliki korelasi secara yuridis, dengan pengusulan calon presiden dan wakil presiden, atau dengan kata laintelah melenceng dari sistem ketatanegaraan yang bersifat presidensial, sehingga membuat pemaknaan ambivalen atau dualisme, karena mengalami makna ganda sehingga diartikan rancu dan bertentangan dengan uud seharusnyanam calon presiden dan calon wakil segala warga negara bersamaan calon presiden diusulkan dalam kedudukannya dalam hukum dan (satu) pasangan oleh partai politik pemerintahan dan wajib menjunjung atau gabungan partai politik. hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya. penentuan calon presiden dan atau setiap orang berhak untuk presiden dilakukan secara demokratis memajukan dirinya dalam dan terbuka sesuai dengan memperjuangkan haknya secara mekanisme internal partai politik kolektif untuk membangun bersangkutan. masyarakat, bangsa, dan negaranya. partai politik dapat melakukan setiap orang berhak atas kesepakatan dengan partai politik pengakuan, jaminan, perlindungan, lain untuk melakukan penggabungan dan kepastian hukum yang adil dalam mengusulkan pasangan calon. serta perlakuan yang sama hadapan hukum. partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada setiap warga negara berhak hanya dapat mencalonkan memperoleh kesempatan yang (satu) pasangan calon sesuai sama dalam pemerintahan. dengan mekanisme internal partai politik dan atau musyawarah berhak atas gabungan partai politik yang kumar dilakukan secara demokratis dan kebebasan berserikat, berkumpul, terbuka. dan mengeluarkan pendapat.

uandi maddusila tempat tanggal lahir makasar, juli pekerjaan pensiunan alamat komplek bph blok nomor kelurahan gunung sari, kecamatan rappocini, kota makasar. berdasar surat kuasa khusus memberi kuasa kepada kriya amanah, s.h., dan drs. mitra, s.h., advokat advokat tim keadilan rakyat yang berkantor kantor ama affirm yang beralamat jalan daeng tata blok nomor kelurahan karangsambung, kecamatan template, kota makassar, kantor koresponden ama affirm jakarta, jalan flamboyan bb10 komplek nyiur melambai il, rawa badak, jakarta utara. untuk selanjutnya disebutselasaterhadap uud sebagaimana diatur dalam uud hasil amandemen (uud juncto huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya sebut mk) yang berbunyyang berbunyi: sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi bukti terhadap uudpengujian oleh pemohon adalahterhadap hal hal tersebut atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikutrasa telah dirugikan dengan berlakunya yang menyatakan, sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi , yang menurut pemohon telah merugikan hak konstitusional pemohon yang dijaminmohon beralasan bahwa penerbitan surat keterangan pernah sekolah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan sekolah dasar negeri unggulan monginsidi (vide bukti berdasarkan undang undang guo yang digunakan oleh ichsan yasin limpo untuk mendaftar sebagai pasangan calon bupati dan wakil calon bupati kabupaten gowa tidak ada aturannya, dan hal tersebut telah mempersatukan ijazah surat tanda tamat belajar yang dimiliki oleh pemohon: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh penerbitan surat keterangan pernah sekolah atas nama ichsan yasin limpo dalam pencalonan kepala daerah bupati gowa karena dengan surat keterangan pernah sekolah tersebut ichsan yasin limpo dinyatakan lolos oleh komisi pemilihan umum daerah kpud) untuk menjadi pasangan calon tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu. menurut pemohon, keputusan kpu kabupaten gowa yang meloloskan pasangan calon nomor urut tersebut telah merugikan pemohon: i3. menimbang bahwa menurut pemohon dengan dinyatakannya ichsan yasin limpo menjadi pasangan calon, maka kpu kabupaten gowa telah mempersatukan ijazah surat tanda tamat belajar dengan surat keterangan pernah sekolah sebagaimana dimiliki oleh ichsan yasin limpo. padahal menurut pemohon ijazah dan surat keterangan pernah sekolah adalah tidak sama. ijazah merupakan surat yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menempuh jenjang pendidikan, evaluasi: i3. menimbang bahwa menurut pemohon, dipersamakannya sertifikasi bentuk ijazah surat tanda tamat belajar yang berpenghargaan dengan surat keterangan pernah sekolah, tidak mengakui, melindungi, dan memberikan kepastian hukum kepada pemohon yang memiliki sertifikasi bentuk ijazah surat tanda tamat belajar. hal demikian: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya kerugian yang disebabkan oleh yang menyatakan, sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi" oleh karenanya pemohon memohon kepada mahkamah agar guo dinyatakyang berpenghargaan sama dengan surat keterangan pernah sekolah, atau mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadapsyaratkan sesuai dengan undang undang, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut atas, mahkamah berpendapat, pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya karena guo normalnya telah menjamin kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang yang telah dinyatakan lulus dan memiliki kompetensi tertentu. dengan demikian, permohonan pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma dalam guo, i3.8j menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, mahkamah berpendapat kerugian pemohon bukanlah kerugian sebagaimana yang dimaksudi3. menimbang bahwa oleh karena hak konstitusional pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya maka pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guohamdan zelda ahmad fadli semadi ttd ttd anwar usman maria farida indrawi ttd akil mochtar panitera pengganti, ttd ina zuchriyah tando kedudukan dan kepentingan hukum pemohon bahwa sesuai denganyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusi adalah hak hak yang diatur dalam undang undang, bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil yang telah mengabdi selama tahun bukti yang mengunakan dan mendapatkan ijazah surat tanda tamat belajar pada pendidikan formal yaknuntuk menunjang kehidupan pribadi termasuk ikut serta dalam suatu pencalonan kepala daerah: maka bertitik tolak dari hal tersebut, pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan pelanggaran terhadap penggunaan surat keterangan pernah sekolah, untuk agar terciptanya suatu tatanan secara jujur, bahwa ijazah surat tanda tamat belajardangkan surat keterangan pengganti ijazahurat tanda tamat belajar dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. dan surat keterangan pernah sekolah adalah surat pernyataan atau naskah yang menyatakan seorang peserta didik pernah mengikuti jenjang pendidikan formal akan tetapi tidak pernah mengikuti ujian akhir secara nasional: bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gowa nomor tahun bukti telah menetapkan pasangan calon kepala daerah bupati) dan wakil kepala daerah wakil bupati) untuk ikut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati periode dan masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati disyaratkan minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat dengan membuktikan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai salah satu dari beberapa persyaratan: bahwa pasangan calon nomor urut yakni ichsan yasin limpo dan abd. razak baidu, dalam hal ini calon kepala daerah bupati ichsan yasin limpo) telah mempergunakan dan memasukkan fotokopi surat keterangan pernah sekolah bukan ijazah surat tanda tamat belajar stub) atau surat keterangan pengganti ijazah pada tingkatan sekolah dasar. sedangkan masing masing pasangan calon lainnya mempergunakan dan memasukkan ijazah surat tanda tamat belajarraian di, agar kerugian hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon tidak lagi terjadi atau merugikan pihak lain dikemudian hari, dengan demikian pemohon sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang undang ini:sisdiknas yang diundangkan jakarta pada tanggal julipada norma yang terdapat dalam sisdiknas lembaran negara republik indonesia tahun nomor terhadap uud bahwa secara yuridisrtinya, warga negara (termasuk pemohon)tata kehidupan bermasyarakat sebagai konstitusi sosial, bahwa sisdiknas menyatakan sebagai berikut: sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi?: bahwa tidak adanya penjelasan lebih lanjut atas sisdiknas, dibagian penjelasan sisdiknas, bahwa pemohon sebenarnya diuntungkan atas guo tersebut, akan tetapi pemohon dirugikan adanya penerbitan surat keterangan pernah sekolah bukti yang digunakan oleh pihak lain ichsan yasin limpo), dimana tidak adanya aturan yang mengatur tentang surat keterangan pernah sekolah sebagai bentuk dari sertifikasi ijazah yang berpenghargaan sama: bahwa komisi pemilihan umum kabupaten gowa telah meloloskan pasangan calon nomor urut calon kepala daerah bupati ichsan yasin limpo dan calon wakil kepala daerah bupati abd. razak baidu), yang mana calon kepala daerah bupati ichsan yasin limpo) mempergunakan dan memasukkan surat keterangan pernah sekolah yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan, tanpa melakukan verifikasi kepada pihak sekolah yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. padahal salah satu persyaratan calon kepala daerah bupati) dan wakil kepala daerah wakil bupati) adalah berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat sesuai poin undang undang nomor tahun bukti yang dalam penjelasannya menyebutkanbahwa keputusan kpu gowa yang telah meloloskan pasangan calon nomor urut telah merugikan pemohon. hal ini terbukti dengan dipecat kelima anggota kpu kabupaten gowa berdasarkanbahwa pemohon memilikiyang dimiliki oleh calon kepala daerah bupati ichsan yasin limpo. padahal tidak ada aturan yang mengatur tentangkarena secara jelas sangat berbeda ijazah dengan surat keterangan pernah sekolah dari segi makna dan fungsi: bahwa ijazah merupakan suatu surat yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menempuh jenjang pendidikan, evaluasi,. karena kelulusan diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan bukti yang menyatakan,imadrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tehnologi: dan lulus ujian nasional. bahwa hal yang berbeda terhadap penerbitan surat keterangan pengganti ijazah yang berpenghargaan sama dengan ijazah, yang diatur dalam permendiknas nomor tahun bukti sebagai berikut,kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pad pernah menerima ijazah stub yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan, bahwa sertifikasi bentuk ijazah surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar yang berpenghargaan sama dengan surat keterangan pengganti ijazah bukti maka surat keterangan pengganti ijazah jugrserta daftar nilai pelajaran yang diujikan dan pernyataan bahwa perserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh criteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, bahwa norma dari uud menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum setiap warga negara. sehingga, wajar jika pemohon dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian terhadap sertifikasi bentuk ijazah surat tanda tamat belajar: bahwa dengan diberlakukannya norma ketentuan sisdiknasinstansi atau lembaga yang mempergunakan untuk tujuan dan kepentingan yang sama agar mendapat keuntungan. sehingga merugikan pihak lain. dan dunia pendidikan indonesia tercoreng jika dinyatakan atau diartikan surat keterangan pernah sekolah berpenghargaan sama dengan sertifikasi bentuk ijazah surat tanda tamat belajar atau surat keterangan pengganti ijazah, bahwa dalam hal mana ketentuan sisdiknas diberlakukan tanpa menafsirkan sertifikasi bentuk pengganti ijazah, akan mengakibatkan kerugian terhadap pemohon sebagai pemegang sertifikasi bentuk ijazah surat tanda tamat belajar, dan kelak kemudian hari penerbitan surat keterangan pernah sekolah yang dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu karena dipersamakan dengan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah. hal ini dikarenakan, surat keterangan pernah sekolah akan berpenghargaan sama dengan surat keterangan pengganti ijazah jika tidak dilakukan perubahan pada guo yang diujikan: bahwa norma dalam sisdiknas lembaran negara republik indonesia tahun nomor menegaskan bahwa sertifikasi bentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi bertentangan terhadapnyatakan sisdiknastidak berpenghargaan sama dengan surat keterangan pernah sekolah: atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggap sisdiknas, lembaran negara republik indonesia tahun nomor tentang sistem pendidikan nasionaliartikanpersyaratkan sesuai perundang undanganbukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon: bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gowa penetapan calon bupati dan wakil bupati nomor tahun bukti fotokopi surat keterangan nomor sdn msd.i perihal telah menempuh proses pendidikan:contoh surat keterangan pengganti ijazah surat tanda tamat belajar: bukti fotokopi berita acarafotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikkdoni suyanto hari mahdi, tempat tanggal lahir surabaya, oktober agama kristen, pekerjaan swasta, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan palem timur blok cc39 nomor pondok pekan indah, bekasi: selanjutnya disebut uud ketentuan tersebut diatas ditegaskanpemohon adalah mengenai pengujian undang undang cast undang undang tentang partai politik terhadap uud sehingga mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan guo, kedudukan hukum (legal standing) pemohon. perorangan warga negara indonesia, (. badan hukum publik atau privat, atau (d).hurufkonstitusi dalam putusan perkara nomor puu iii dan perkara perkara selanjutnya berpendapat kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang undang menurut harus memenuhi (lima)setengah setengah ataupun sebagian. dengan demikian ketentuan dalam partai politik sebagaimana terdapat dalam yang dimohonkan oleh pemohonnya sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia, yang mengakibatkan presiden dan wakil presiden republik indonesia berada pada sebagian unsur bangsa indonesia, yaitu pada suatu keanggotaan dan atau kepengurusan partai politik tertentu saat memangku jabatan tersebut, dan menyebabkan presiden dan wakil presiden republik indonesia tidak dapat berada diatas seluruh kepentingan unsur bangsa indonesia secara selengkapnya, sehingga harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan uudjatinya bertentangan dengan sumpah janji jabatannya, karena dalam sumpahnya seorang presiden dan wakil presiden republik indonesia telah bersumpah berjanji sesuai uud akan bekerja dalam pengabdiannya untuk kepentingan nusa dan bangsa, bukan untuk kepentingan partai politiknya dan sudah semestinya kesetiaan dan pengabdian seorang anggota partai politik kepada partainya menjadi gugur setelah mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden dan digantikan dengan kesetiaan dan pengabdian kepada nusa dan bangsa,akan mengakibatkan waktu kerja presiden dan wakil presiden republik indonesia yang seharusnya hanya diperuntukkan bekerja dan berpikir guna kepentingan seluruh rakyat indonesia, menjadi berkurang karena harus memikirkan partai politiknya, yang mengakibatkan presiden dan wakil presiden republik indonesia menjadi tidak sepenuhnya dalam menunaikan kewajibannya sehingga bertentangan dengan asas asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dinyatakan dalam penyelenggaraan negara yang berbunyi: asas asas umum penyelenggaraan negar: asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas , bahwa sebagai bukti jika waktu kerja presiden untuk negara menjadi tersisa, yang salah satu sebabnya adalah karena aktivitas presiden mengurus partai politiknya bukti menyebabkan sudah hampir satu tahun jabatan gubernur bank indonesia masih kosong bukti setelah gubernur bank indonesia yang terakhir yaitu bapak boediono (saat ini memangku jabatan sebagai wakil presiden republik indonesia) yang mengundurkan diri terkait pengunduran dirinya dalam pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden bersama bapak susilo bambang yudhoyono (saat ini memangku jabatan sebagai presiden republik indonesia), presiden belum mengajukan nama calon gubernur bank indonesia kepada dewan perwakilan rakyat selanjutnya disebut dpr, sedangkan kewenangan untuk mengajukan nama calon gubernur bank indonesia menurut undang undang nomor tahun tentang banbank indonesia) menyatakan,, yang menyebabkan sampai saat ini negara republik indonesia belum memiliki seorang gubernur bank indonesia sebagai gubernur bank sentral, bahwa dalam kasus skandal bank century dimana partai gerakan indonesia raya yang merupakan partai politik dimana pemohon tercatat sebagai anggota partai tersebut memilih opsi sebagaimana direkomendasikan oleh panitia khusus angket kasus bank century kepada rapat paripurna dpr, pemohon merasa dirugikan oleh sikap presiden republik indonesia yang secara terang terangan membela kepentingan partai demokrat dimana presiden merangkap jabatan dalam kepengurusan partai demokrat sebagai ketua dewan pembina partai demokrat, sampai sampai perlu melibatkan salah seorang staf khusus presiden bidang bencana alam saudara andi arief yang dalam jumpa pers jakarta tanggal februari bukti menyatakan memiliki bukti dugaan konflik kepentingan anggota panitia khusus angket kasus bank century dari fraksi partai keadilan sejahtera saudara misbakhun, sedang ternyata pada tanggal februari terjadi longsor ciwidey bandung jawa barat bukti yang sebenarnya lebih tepat yang bersangkutan berada bandung menjalankan tugas pokoknya membantu presiden menangani korban bencana alam dibandingkan harus mengadakan jumpa pers jakarta mempermasalahkan dugaan kasus misbakhun, bahwa pemberhentitidak bertentangan dengan, karena hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam uud sejatinya diperuntukkan bagi warga negara indonesia yang tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara negara khususnya sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia sebagai salah satu pimpinan pemerintahan. pemerintahan yang bertujuan demi tercapainya prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang selaras dengan kebijakan netralitas seorang warga negara indonesia yang menjadi pegawai negeri yang dilarang untuk menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalamlarangan pegawai negeri menjadi anggota partai politik yang merupakan penjabaran ketentujika pegawai negeri sebagai unsur pemerintahan yang dalam penjelasan umum undang undang tersebut, antara lain disebutkan jikbahwa dalam budaya masyarakat indonesia yang masih kuat menganut asas materialistik menuntut agar atasan harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya, dengan demikian jika pegawai negeri yang dalam hirarki jabatannya dalam kelembagaan negara menjadi bawahan dari penyelenggara negara, dituntut untuk selalu bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik bahkan jika melanggar ketentuan tersebut dengan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik maka harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat, maka sudah sepatutnya jika presiden dan wakil presiden republik indonesia yang menjadi atasan dari pegawai negeri juga harus diberhentikan keanggotaannya dalam partai politik yang bersangkutan, segera saat memangku jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia dan dipulihkan keanggotaannya segera setelah tidak memangku jabatan sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia pada partai politik yang bersangkutan, agar tercapai suatu keadaan yang adil sehingga mampu mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik (good governance), bahwa norma netralitas presiden dan wakil presiden sebagai salah satu unsur penyelenggara negara juga selaras dengan norma netralitas bagi hakim sebagai salah satu unsur penyelenggara negara yang dilarang untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik sebagaimana ditegaskan dalam huruf bagi hakim konstitusi yang menyatakan: hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: anggota partai politik dan bagi hakim lingkungan peradilan umum berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi para pegawai negeri sesuaibahwa jabatan presiden dan wakil presiden republik indonesia merupakan jabatan politik tertinggi pada fungsi eksekutif negara kesatuan republik indonesia, sekaligus puncak karir dan pengabdian tertinggi bagi seorang anggota partai politik: yang menempatkan seorang anggota partai politik yang semula sebagai politisi partai politik menjadi seorang negarawan dan menjadi milik segenap bangsa indonesia, dengan demikian seorang anggota partai politik harus diberhentikan keanggotaannya segera saat memangku jabatan sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia karena telah menjadi milik seluruh rakyat indonesia: bahwa norma hukum yang terkandung dalam undang undang! adalah suatu norma hukum yang melekat pada anggota partai politik tidak konstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat syarat kondisi keadaan yang juga harus dijangkau oleh ketentuan tersebut agar tidak bertentangan dengan kehendak konstitusi (conditional unconstitutional), bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada hakim mahkamah konstitusi untuk mencari dan menemukan arti dan makna yang terkandung dalam kata kata undang undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, sepanjang hal itu bertujuan untuk menentukan dan memutus kebenaran dan keadilan demi mencapai hakikat penegakan hukum: sepanjang bertujuan untuk menegakkan netralitas aparatur pemerintahan negara indonesia sehingga menghindarkan sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam pelayanan masyarakat oleh presiden dan wakil presiden republik indonesia, sepanjang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kesadaran hukum sebagai akibat perubahan sosial masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang bertujuan untuk menutup lubang lubang hukum (loop holes) sebagai jawaban atas tuntutan rasa kepatutan dan keadilan agar sesuai dengan kesadaran politik dan hukum yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini: bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memperluas pengertian ketentuan undang undang tentang pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik sehingga tidak terbatas yaitu apabila: meninggal dunia: mengundurkan diri secara tertulis: menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar dan art, dengan menjangkau kondisi keadaan yang dikehendaki konstitusi uud agar presiden dan wakil presiden republik indonesia memiliki netralitas saat menjalankan kewenangannya, yaitu denganmahkamah konstitusi juga berwenang untuk menentukan atau mengelastiskan pengertian terhadap sifat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam partai politik yang bersifat permanen atau menetap menjadi suatu pengertian pemberhentian dalam waktu tertentu atau bersifat sementara terbatas hanya pada saat memangku jabatannya selaku presiden dan wakil presiden republik indonesia, tanpa mengakibatkan seorang anggota partai politik tersebut harus berpindah keanggotaannya kepada partai politik yang lain dan secara otomatis dipulihkan keanggotaannya pada partai politik yang bersangkutan segera setelah tidak memangku jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia: bahwa berdasarkan uraian atas pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar norma hukumercantum dalam: bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak terjadi lagi, karena presiden dan wakil presiden republik indonesia yang merupakan bagian dari kesatuan pemerintahan negara indonesia, benar benar dapat bersikap netral dandan wajib berdiri diatas kepentingan segenap bangsa indonesia dan seluruh rakyat indonesia mulai saat ini sampai dimasa masa yang akan datang: petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas dan bukti bukti terlampir, demi keadilan bagi segenap bangsa indonesia, dengan ini pemohonyang mengikat sepanjang tidak memdemi keadilan dan kebaik, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang partai politik: bukti fotokopi harian kompas tanggal februari bukti fotokopi kartu anggota partai gerakan indonesia raya a n pemohon, bukti fotokopi berita harian kompas minggu, maret halaman bukti fotokopi berita vivanews.com, sabtu, februari bukti fotokopi berita tempointeraktif.com selasa,,dihubungkan dengan dalil dalil permohonan pemohon serta bukti bukti yang diajukan dalam persidanganemohon bukti dan sebagai anggota partai politik berdasarkan kartu anggota partai gerakan indonesia raya bukti menganggap berlakunya yang menyatakan, anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabil. bahwa pemohon dalam perkara guo mendalilkan kedudukan hukumnya (legal standing) dengan fakta fakta hukum sebagai berikut: pemohon adalah seorang warga negara indonesia bukti pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu:dalam permohonannya mendalilkan hak hak konstitusional yang dimilikinya yaitu terdapat dalam uud sebagaimana tersebut diatas, menurut pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang partai politik sebagaimana dimuyang untuk selanjutnya disebutmerugikan hak hak konstitusionalnya, manakala anggota partai politik yang sedang memangku jabatan sebagai presiden atau wakil presiden republik indonesia, tidak diberhentikan keanggotaannya dari partai politik segera setelah memangku jabatan tersebut. menurut pemohon, dapat dipastikan sebagai anggota partai politik presiden atau wakil presidendan tidak akan mampu bersikap netral atau non partisan yang bebas dari pengaruh partai politiknya. keadaan ini secara spesifik dan aktual selalu berpotensi menimbulkan kebijakan kebijakan diskriminatifoleh karena itu, pemohon meminta kepada mahkamah agar guo dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional) yaitu dengan ketentuan termasuk apabila seorang anggota partai politik dilantik menjadi presiden atau wakil presiden: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pemohon adalah warga negara indonesia yang berhak mengajukan permohonan guo, mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti dihubungkan dengan ketentuan butir partai politik, pemohon sebagai warga negara indonesia telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan guo: bahwa pemohon mendalilkan, telah dirugikan hak konstitusionalnyatas berlakunya ketentuan partai politik yang, karena presiden atau wakil presiden yang menjadi anggota partai politik pada saat memangku jabatan sebagai presiden atau wakil presiden akan mendahulukan kepentingan partai politiknya, sehingga akan bertindak diskriminatif dan tidak akan mampu bersikap netral dan tidak memihak dalam membuat kebijakan kebijakan negara. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa hal itu hanya bersifat spekulatif karena dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan uud terdapat mekanisme checks and balances antarlembaga negara dan mekanisme kontrol dari masyarakat seperti pers, civil society organization, dan non government organization. lebih dari itu semua negara demokrasi tidak ada larangan bagi pimpinan partai politik untuk merangkap jabatan dalam kepemimpinan negara sejauh partai politiknya sendiri secara internal yang didukung rakyat melalui pemilihan umum memberikan kepercayaan untuk itu. menurut mahkamah, pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh ketentuan uud akan tetapi dalil dalil yang dikemukakan pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial yang diderita pemohon dengan berlakunya ketentuan undang undang guo. menurut pmk nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam perkara pengujian undang undang, salah satu syarat kedudukan hukum (legal standing) adalah adanya potensi kerugian yang menurut penalaran yang wajar pasti akan terjadi. dalam dalil yang dikemukakan pemohon, potensi kerugian pemohon yakni akan adanya tindakan diskriminatif dan tidak netral seorang anggota partai politik yang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden hanyalah bersifat kemungkinan yang dapat terjadi tetapi dapat juga tidak terjadi, bahwa menurut mahkamah, partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang juga memiliki maksud dan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara. salah satu cara partai politik untuk berperan dalam memajukan bangsa dan negara adalah mengajukan kader kader dan anggotanya untuk memimpin serta ikut menentukan kebijakan kebijakan negara melalui tampuk kekuasaan (lembaga lembaga negara) yang diadakan oleh negara sebagai jabatan politik. karena itulah uud memberikan kewenanganuntuk ikut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. oleh karena itu, adalah tidak tepat dalil pemohon yang selalu mengasosiasikan setiap anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan negara pasti akan bertindak hanya menguntungkan partai politiknya serta akan bertindak diskriminatif. dengan demikian, menurut mahkamah kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan guo sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam perkara ini menjadi tidak relevan, menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf paragraf paragraf dan paragraf atas, menurut mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon atas berlakunya oleh karena itu pemohon tidak memiliki syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo:ini, mahkamah tidak mempertimbangkan dalil dalil dalam pokok permohonan pemohon. konklusi berdasarkan uraian tentang fakta dan hukum dalam pertimbangjunmdan zelda, hartono, ahmad fadli semadi, arsyad sanusi, akil mochtar ttd. eddy purwanto presiden dan wakil presiden republik indonesia, sehingga menyebabkan presiden dan wakil presiden republik indonesia sebagai pimpinan pemerintahan negara indonesia menjadi tidak netral dan tidak bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, yang berpotensi untuk bersikap tidak netral dalam menjalankan tugas tugasnya selaku kepala pemerintahan, bahwa kerugian pemohon yang, dikarenakan pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia dan anggota partai gerakan indonesia raya bukti menganggap hak hak konstitusionalnya dirugikan manakala, tidak diberhentikan keanggotaannya segera saat memangku jabatan tersebut, dapat dipastikan anggota partai politik tersebutserta tidak akan mampu bersikap netral atau non partisan yang bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, sehingga keadaan ini secara spesifik dan aktual selalu berpotensi menimbulkan diskriminasibahwa oleh karena hal tersebut atas, pemohon memohon agar partai politikuntuk dinyatakan sebagai bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahwa kerugian hak konstitusional pemohon mempunyai hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan yang dimohonkan pengujiannya pada mahkamah konstitusi, bahwa seandainya permohonan pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi: bahwa dengan demikian dalil pemohon sepanjang mengenai legal standing harus dinyatakan dapat diterima, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang tentang partai politik guo kepada mahkamah konstitusi. pokok permohonan bahwa karena mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan guo dan pemohon memiliki legal standing, maka mahkamah konstitusi harus mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon: bahwa pokok permohonan pemohon adalah mengenai konstitusionalitaspartai politik yang diajukan pemohon untuk diuji secara materiil oleh mahkamah konstitusi, berisikan ketentuan yang berhubungan dengan pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik, bahwa pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk mengujisebagai ketentuan inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) yang bertentangan dengan uud sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi, apakah ketentuan dalam partai politik sebagaimana terdapat dalam yang dimohonkan oleh pemohonbertentangan dengan uud secara ketentuan inkonstitusional bersyarat conditional unconstitutional: bahwa sesuaelenggaraan negara) menyatakan:: bahwa sesuai penyelenggaraan negara menyatak: menteri.hwa pada penyelenggaraan negara menyatakan setiap presiden dan wakil presiden republik indonesibahwa norma hukum yang terkandung dalam dan penyelenggaraan negara adalah prinsip netralitas atau non partisan dari unsur pemerintahan negara yang bertujuan agar selaluserta menghindarkan benturan kepentingan seorang presiden dan wakil presiden republik indonesia yang merupakan bagian dari prinsip prinsip pemerintahan yang baik (good governance): bahwa norma hukum non partisan yang netral dan tidak diskriminatif bagi seorang presiden dan wakil presiden republik indonesia yang terkandung dalam dan penyelenggaraan negara, juga selaras dengyang menyatakan:bahwa begitu besar tekad pembentuk undang undang untuk menegakkan norma hukum dalam bersikap non partisan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai salah satu unsur presiden dan wakil presiden republik indonesia, dalam bidang pemerintahan daerah sebagaimana uraian diatas telah tergambar secara jelas, sampai sampai pembentuk undang undang merasa perlu untuk menegaskan jika kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan unsur presiden dan wakil presiden republik indonesia dilarang membuat keputusan yang menguntungkan kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan:bahwa salah satu hak partai politik sebagaimana dimaksud termasuk dalam huruf partai politik berbunyi: partai politik berhak: hurufbahwa hak partai politik sebagaimana disebut diatas telah selaras dengan fungsi rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik seperti dinyatakan dalam partai politik yang berbunyibakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah . bahwa dalam huruf partai politik dinyatakan: partai politik berfungsi sebagai sarana:dengan demikian fungsi dari partai politik dalam kehidupan demokrasi indonesia, yang merupakan sarana dalam rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, salah satunya adalah sebagai kendaraan politik dan setelah anggota tersebut mengisi jabatan politik terutama sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia, maka anggota tersebut bukan lagi menjadi milik partai politik yang bersangkutan, tetapi telah menjadi milik seluruh bangsa indonesia, bahwa ketentuan tentang pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik sebagaimana dimuat dalam partai politik berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam uud yaitusetelah diundangkannya partai politik ini, maka secara sah batasan tentang pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik hanya dapat dilakukan terbatas pada tata cara sebagaimana dimaksud dalambahwa mengingat pihak yang berhak mengajukan rancangan undang undang terbatas hanya merupakan hak presiden dan hak anggota dewan perwakilan rakyat sesuaidan uud yang berbunyi: anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang. , dengan demikian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan manakala seorang yang dalam hal ini sebagai presiden republik indonesia tidak diberhentikan keanggotaannya segera saat memangku jabatan tersebut, maka keadaan ini merupakan suatu keuntungan politik yang akan selalu dijaga, baik oleh anggota partai politik yang sedang memangku jabatan sebagai presiden ataupun oleh partai politik yang anggotanya sedang memangku jabatan sebagai presiden, sehingga anggota dewan perwakilan rakyat yang notabene kepanjangantangan partai politik yang memiliki hak untuk mengajukan usul rancangan undang undang, atas dasar keuntungan politik tersebut maka dengan penalaran yang wajar, pembentuk undang undang tidak akan pernah mengajukan rancangan undang undang, yang memiliki muatan untuhingga berpotensi untuk menyebabkan seorang presiden dan wakil presiden republik indonesia menjadi tidak bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta berpotensi untuk bersifat diskriminatif dalam kebijakannya itu, sehingga bertentangan dengan uud bahwa agar supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh uud dapat dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyesuaikan dengan uud terutama harus menyesuaikan dengan kehendak para pendiri negara kesatuan republik indonesia sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat preambule atau pembukaan uud dalam frasds?, secara tegas para pembentuk konstitusi menyatakan jika presiden dan wakil presiden republik indonesia dalam menjalankan kewajibannya adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia harus bersikap non partisan atau tidak berpihak pada salah satu partai politik dan wajib berada diatas seluruh kepentingan yang mengandung unsur suku, agama, ras, antar golongan serta menjaga jarak yang sama terhadap seluruh partai politik yang ada indonesia: bahwa pengertian kata segenap sebagaimana terdapat dalam kamus besar bahasa indonesia, edisi ketiga dari pusat bahasa departemen pendidikan nasional diterbitkan oleh balai pustaka jakarta tahun pada halaman menyatakan, kata segenap memiliki arti dan padanan kata: seluruh, selengkapnya , sehingga menjadi jelas jika cita cita, maksud dan kehendak para pendiri negara kesatuan republik indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud pada paragraf keempat adalah .untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia. yang berarti presiden harus selalu berdiri diatas seluruh unsur bangsa indonesia secara selengkapnya, tidak kurang, tidakfather hadir utsman beralamat tegalsari muncar, banyuwangi, jawa timur, dan drs. fatahillah, s.h., m.m., beralamat jalan jawa nomor sumbersari, jember, jawa timur, yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desfebrfebruari menetapkan bahwadewa gede laguna, santo, muhammad alim, materialis akbar, wahiduddin adams, dan suhartono, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal tujuh belas, bulan februari, tahun dua ribu lima belas, yangsantouhammad alim ttd. ttd. wahiduddin adams suhartondr. agung sapta adi, sp. an. pekerjaan dokter alamat bekasi timur regency blok rt. rw. kerangkeng, bekasi, jawa barat sebagai 22mm nan men ane n pemohon nama dr. jadi permana, sp. b(k) onk. pekerjaan dokter alamat jalan militan besar nomor rt. rw.o3 jakarta timur, dki jakarta sebagai n0n2n n00n0n0n hen. pemohon il: nama dr. irwan kreshnamurti, sp. pekerjaan dokter alamat jalan berduri bulan nomor rt12 rw. bidaracina, jatinegara, jakarta timur, dki jakarta sebagai n 50n200050 n202 pemohon ill: nama dr. eva meridiana, sp. pekerjaan dokter alamat jalan kemuning dalam nomor rt. rw. paten timur, dki jakarta sebagai 2n200050 pemohon iv, nama dr. lewis sandi pekerjaan doktjalan putat gede timur surabaya, jawa timur sebagai n nnn0 anne ana aan afeeee dalam hal ini masing masing berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada luthfi hakim, s.h., m.h.: ii) sholeh amin, s.h., hum:: iii) wirawan adnan, s.h.: iv) nani jasmani izi, s.h.: lim abdul halim, s.h.: vi) farah wanita, s.h. dan vii) rini ariana, s.h., m.h., yaitu advokat yang tergabung dalam masyarakat medikolegal indonesia mmi), dengan alamat gedung graha pratama lt. jalan m.t. haryonomajelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia, ikatan dokter indonesia, dan konsil kedokteran indonesia, mendengar keterangan ahli pemohon dan presiden serta saksidata pengadilan, haruslah diperiksa terlebih dahulu ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi terkait oleh kaki. dengan demikian maka dapat saja terjadi dokter atau dokter gigi yang dinyatakan tidak bersalah telah melakukan pelanggaran disiplin oleh kaki, ternyata dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian perdata oleh pengadilan negeri. atau, dapat saja terjadi seorang dokter atau dokter gigi dinyatakan bersalah secara pidana dan atau telah menimbulkan kerugian perdata oleh pengadilan tanpa terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi oleh kaki. begitu pula tidak ada kepastian hukum dalam hal tindakan serupa apakah seorang dokter sebagaimana para pemohon dapat dilaporkan atas dugaan tindak pidana kepada yang berwenang. seharusnyalah dilakukan pembatasan terhadap dugaan tindak pidana serupa apa yang memberikan hak kepada seseorang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana terhadap dokter atau dokter gigi kepada pihak yang berwenang: perasaan tidak aman dan rasa takut itu semakin menguat dengan adanya putusan mahkamah agung nomor pid.b pn.mdo yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama (sepuluh) bulan terhadap (tiga) orang rekan para pemohon yaitu dokter dewa ayu salary rawan, dokter henry simanjuntak dan dokter henry siagian atas pelayanan medis yang telah mereka berikan terhadap seorang pasien yang melahirkan namun jiwa pasien tersebut tidak terselamatkan: bahwa samping hal hal yang telah kami uraikan atas, frasa guo membuka interpretasi sedemikian luas terhadap tindakan kedokteran serupa apa yang dapat diskualifikasi sebagai tindak pidana. bahwa sebagai contoh kasus, seorang dokter yang berusaha untuk menyelamatkan jiwa pasien dalam keadaan gawat darurat tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tindakan dari keluarga terdekat pasien. sekalipun menurut penjelasan praktik kedokteran disebutkan dalam keadaan gawat darurat,elamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan , tetapi ketika ternyata jiwa pasien tersebut tidak terselamatkan, terbuka kemungkinan keluarga pasien tidak puas dan menjadikan ketiadaan persetujuan tindakan itu sebagai pintu masuk pengajuan laporan dugaan tindak pidana, bahwa terlebih lagi apabila tindakan kedokteran itu dalam keadaan normal memerlukan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan kondisi jantung, tetapi hal itu tidak dilakukan karena keadaan mendesak untuk segera melakukan tindakan penyelamatan jiwa pasien dan tidak tersedianya waktu untuk melakukan pemeriksaan penunjang lagi. dokter dalam situasi ini berpotensi dipersalahkan telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang: bahwa kondisi serupa ini tentu juga menimbulkan suasana tidak aman dan rasa takut sehingga menekan kepercayaan diri para dokter setiap menghadapi kasus serius terlebih lebih keadaan gawat darurat, yang pada gilirannya secara kontra produktif justru dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien atau jiwa pasien yang seharusnya masih dapat diupayakan untuk diselamatkan menjadi tidak terselamatkan: bahwa situasi yang tidak menentu serupa ini dapat mengakibatkan seorang dokter atau dokter gigi melakukan segala upaya untuk mengurangi risiko terkena kasus malapraktik dengan cara melakukan apa yang disebut sebagai defensive medicine . defensive medicine occurs when doctors order tests, procedures, visits, avoid high risk patients procedures, primarily (but not necessarily solely) reduce their exposure malpractice liability congressional office technology assessment, bahwa seharusnya tindakan kedokteran yang dapat dibawa ranah hukum pidana dibatasi hanya terhadap tindakan kedokteran dalam dua kondisi saja yaitu tindakan kedokteran yang mengandungiata). tindakan luar kedua hal itu sudah seharusnyaonal dokter dan dokter giu kompetensi mek majelis kehormatan etik kedokteran) untuk pelanggaran etik kedokteran. bahwa sebagai contoh kasus tindakan kedokteran yang mengandung kesengajaan atas akibat yang dilancarkan pidana adalah. adapun contoh tindakan kedokteran yang mengandung kelalaian nyata berat adalah tertingginya peralatan medis dalam tubuh pasien, operasi seharusnya pada kaki kanan keliru pada kaki kiri, dan seterusnya, bahwa sebagaimana telah diuraikan atas, seorang profesional dokter sebagaimana para pemohon dapat diadukan, diadili dan diputus bersalah oleh sebuah lembaga bernama kaki majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia) atas adanya pengaduan masyarakat atau pihak yangbahwa menurut ketentuan dan praktik kedokteran, kaki merupakan lembaga otonom dari konsil kedokteran indonesia atau disingkat kki, dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, bahwa menurut ketentuan dan praktik kedokteran, kedudukan kaki ada ibu kota negara republik indonesia, dan tingkat provinsi dapat dibentuk oleh kki atas usul kaki, bahwa sebagai lembaga independen, keanggotaan kaki terdiri dari (periksa praktik kedokteran), bahwa pemeriksaan pengaduan kaki melibatkan berbagai ahli yang berhubungan dengan kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran yang diadukan, guna membuktikan apakah terpadu dapat dikenai sanksi salah satu atau lebih dari bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang diatur dalam peraturan konsil kedokteranonil ) nomor tahun tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi, bahwa adapun ke bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi itu adalah: melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten, tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai, cc. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut, menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien: tidak melakukan tindakan asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien, melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien: tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran: melakukan tindakan asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunan: tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja,: melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya, menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau luar tata cara praktik kedokteran yang layakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah: oo. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, menolak atau menghentikan tindakan asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang undangan yang berlaku: membuka rahasia kedokteran: membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut: turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati: meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang undangan yang berlaku, uu. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya: menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat alat kesehatan, xx. mengiklankan kemampuan pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan: adisi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya, berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: aa.tidak jujur dalam menentukan jasa medisb.tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan kaki kaki p untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, bahwa setiap perbuatan pidana yang mengandung kesengajaan (dolls) atau adanya kelalaian nyata berat (culpa lata)juga melanggar salah satu atau lebih dari bentuk bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi tersebut: bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum sebagaimana telah kami dialihkan atas, laporan adanya dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran dan atau gugatan kerugian perdata pengadilan seharusnyalah baru dapat dilakukan setelah putusan kaki memutus dokter atau dokter gigibahwa masalah ini dapat ditemukan padanannya dengan ketentuan yang diatur dalam nomor tahun tentang perlindungan konsumen yang menyatakan: putusan badan penyelesaian sengketa konsumen bps) , bahwa demikian halnya dalam nomor tahun tentang kesehatan mengatur bahwa,, bahwa, berdasarkan uraian alasan alasan yuridis tersebut atas sudah selayaknyanyatakahwa sehingga tersebuterdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusiara pemohon dan memutuskan sebagai berikut: menyatakan: mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya: nomor tahun tentangahun tentang praktik kedokteran guoandanganraktik kedokteran. selain itu, para pemohon juga mengajukan orang ahli dan orang saksi yang menyampaikan keterangan secara lisan dan atau tertulis pada persidangan mahkamah pada tanggal september dan oktober yang pada pokoknya sebagai berikut. ahli para pemohon dr. muhammad arif setiawan, s.h., m.h. berkaitan erat dengan ketentuan sebelumnya yang menyatakan bahwa sesesi norma mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul antara tenaga kesehatan dengan pihak pasien berkaitan dengan praktik pelayanan medis. sengketa medik adalah sengketa antara pasien melawan tenaga kesehatan berkaitan dengan praktik pelayanan medis. sengketa medis dapat terjadi karena ketidakpuasan pasien terhadap proses atau hasil pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan atau rumah sakit, ii) ketidakpuasan pasien terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh dokter dan atau rumah sakit, atau iii) ketidaksesuaian pemahaman logika medis antara pasien dengan dokter dan atau rumah sakit. hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan kontraktual khusus atau kontrak terapetikal (spanning verbintenis) yang menekankan pada kewajiban dokter untuk melakukan upaya maksimal untuk kesembuhan pasien. namun tidak ada kewajiban bagi dokter untuk mencapai hasil tertentu bagi pasien, karena hasil upaya dokter merupakan wilayah kekuasaan tuhan. kondisi atau hasil yang berbeda dengan hasil yang diharapkan oleh pasien tidak selalu merupakan malapraktik karena bisa jadi hal demikian adalah resiko medis. secara etis seorang dokter justru dilarang untuk menjanjikan kesembuhan kepada pasien. praktik kedokteran tidak mengenal konsep malapraktik. istilah yang ada dalam kesehatan adalah kesalahan atau kelalaian. praktik kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, serta memenuhi kepentingan pasien. sulit membedakan antara risiko medis dengan malapraktik. risiko medis ada atau inheren pada setiap tindakan medis dengan tingkatan yang berbeda beda. terdapat tiga kemungkinan risiko medis, yaitu risiko dan keparahan minimal namun harus dilakukan tindakan medis (foreeseable but unavailable), ii) risiko sangat bermakna dan diketahui sebelum tindatapi tetap harus dilakukan tindakan karena itu adalah satu satunya cara menolong: dan iii) apabila dilakukan tindakan akan muncul risiko yang tidak terduga dan mungkin muncul akibat yang tidak diinginkan, namun tindakan harus tetap dilakukan. aparat hukum harus berhati hati dalam menerapkan dan kuhp terhadap dokter atau dokter gigi, karena kegagalan medis tidak selalu akibat dari tindakan dokter atau dokter gigi, melainkan bisa jadi karena resiko medis yang secara inheren ada pada setiap tindakan medis. putusan nomor pid juncto putusan manado nomor pid. pn.mdo menjatuhkan hukuman bulan penjara kepada ketiga terdakwa (dr. ayu dkk) atas dakwaan melanggar kuhp, telah menimbulkan rasa takut bagi para dokter lain. kompolnas menemukan beberapa kesalahan dalam penanganan kasus ir. ayu, dkk oleh kepolisian, yaitu: masih digunakan yang sebenarnya sudah tidak berlaku, penegak hukum tidak mendalami kemenkes dan penegak hukum tidak mendalami kuasa emboli, ventrikel fabrikasi, serta kaitannya dengan anestesi, sehingga delik materiil tidak terungkap: penyidik dan jpu tidak meminta keterangan ahli yang netral: isu hukum penggantian penata anestesi, kedudukan hukum direktur rs, dan dekan fakultas kedokteran tidak terungkap: kemungkinan salah menyikapi perbedaan tafsir pembukaan, menafsirkan seolah olah terjadi pembiaran sangat lama: mengabaikan pertanyaan mengenai peran dr. sp. an., pencabutan ett, dan penggunaan obat tertentu, gagal membuktikan dr. ayu sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya emboli udara: diadakannya rs, kemungkinan manipulasi informasi oleh rs, kader anestesi, dan penata laksana anestesi: audit medik tidak dilakukan sebagaimana perintah penegak hukum menggunakan yang sebenarnya oleh telah dinyatakabahwa, uudk), menyatakan bahwa salah satu kewenangan adalah melakukan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar (judicial review), bahwa, adapun bunyi uud adalahkemudian huruf undang unddst. bahwa, para pemohon dalam perkara guo memohon agar dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan pengujian terhadap nomor tahun tentang praktik kedokteran, khususnyakami selaku penerima kuasa para pemohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi berwenangdapat kesalahan fatal penerapan kuhp dalam kasus dr. ayu, dkk yang seharusnya membutuhkan pembuktian kausalitas antara kematian pasien dengan tindakan terdakwa. menurut visum repertum penyebab kematian adalah timbulnya emboli udara. sementara dalam pengadilan tidak ada pembuktian adanya hubungan kausal antara tindakan dr. ayu dkk dengan timbulnya emboli udara pada pasien. diperlukan norma hukum khusus dalam hal penuntutan dokter atau dokter gigi dalam perkara pidana untuk menghindari terulangnya kasus dr. ayu dkk. terdapat dua norma yang mengatur praktik kedokteran, yaitu norma internal berupa kode etik, dan ii) norma eksternal berupa peraturan perundang undangan bidang kedokteran namun ternyata luar kedua norma tersebut berlaku juga norma pidana umum seperti kuhp. kaki seharusnya berfungsi sebagai filter apakah suatu tindakan dokter atau dokter gigi dapat dibawa ranah pidana. berdasarkan personil ditentukan bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi.aktek profesi dokter dan dokter gigi, dapat dipastikan termasuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. dengan tidak adanya ketentuan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau gugatan kerugian perdata pengadilan, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diputus oleh kaki mengenai ada tidaknya pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi maka sangat mungkin mungkin terjadi perbedaan putusan antara kaki dengan pengadilan. praktik kedokteran menimbulkan ketidakpastian hukum apabila: penggugat dalam mengajukan gugatan, atau penyidik dan atau penuntut umum sebelum melakukan penyidikan atau penuntutan tidak diwajibkan terlebih dahulu memperoleh keputusan kaki atas perkara yang digugat atau dilaporkan tersebuti) tidak adanya kewajiban untuk terlebih dahulu menjadikan salinan putusan kaki sebagai dasar penentuan kesalahan dalam hukum pidana maupun perdata, iii) tidak adanya norma hukum yang menentukan bahwa tindakan dokter yang merupakan suatu ritandar prosedur operasional, dan kebutuhan pasien sudah dipenuhi sesuai dengan hasil keputusan kaki: dan iv) tidak adanya pembatasan jenis tindak pidana khususnya pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan keadaan yang bersifat berat sehingga yang luar itu sebaiknya cukup menjadi domain mek dan atau kaki. agar perlindungan kepada pasien terpenuhi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap dokter atau dokter gigi, maka perlu ditetapkan norma sebagai berikut: setiap penegakan hukum pidana mutlak diperlukan bukti berupa putusan kaki yang menyatakan dokter atau dokter gigi bersalah: ii) reop, dan kebutuhan pasien, sesuai keputusan kaki, iii) membatasi jenis tindak pidana yang dapat dilaporkan dan atau dituntut pidana berupa tindak pidana yang kesalahannya dirumuskan dalam bentuk kesalahan, atau jika keadaan maka keadaan berat dan bukan keadaan ringan. dr. ayu, dkk belum pernah diperiksa oleh kaki. dalam putusan hakim pengadilan dinyatakan penyebab kematian pasien adalah emboli, sementara emboli bukan merupakan malapraktik melainkan adalah risiko. hal demikian yang sulit dipahami oleh hakim yang tidak memiliki kompetensi bidang kedokteran. seandainya kaki telah memeriksa idr. ayu dkk serta menemukan penyebab emboli, maka ada atau tidaknya kesalahan penerapan ilmu kedokteran sudah dapat diketahui sebelum masuk persigagasan kaki sebagai institusi filter (screening process) bukan suatu bentuk pelanggaran terhadap asas persamaan depan hukum, melainkan sebagai bentuk kekhususan. dr. passer sp. kk, find, aad. sengketa medis adalah sengketa antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan dan atau fasilitas kesehatan. pada umumnya sengketa medis terjadi karena buruknya komunikasi dan keterbatasan pemahaman pasien akan adanya batasan batasan kemampuan dokter dokter gigi. keterbatasan pemahaman dan. pengetahuan penegak hukum mengakibatkan perkara, sengketa, atau pengaduan medik senantiasa didekati dengan pendekatan pidana umum. hampir tidak ada lagi negara yang menggunakan pidana umum bagi kasus medis, baik dalam sistem common law maupun eropa kontinental. tenaga kesehatan seharusnya hanya dipidana jika: melakukan praktik luar kompetensi kecuali jika ada faktor pembesar atau faktor pemain, ii) ada unsur kesengajaan atau perencanaan untuk melanggar standar tertulis dan hasilnya merugikan penerima jasa pelayanan kesehatan iii) ada pembiaran terencana atau kelalaian kasar yang seharusnya tidak dilakukan oleh tenaga terdidik, iv) kelalaian atau pembiaran medik dilakukan berulang kali, tindakan medis tidak didasarkan pada indikasi medis yang kuat melainkan dipengaruhi pihak ketiga: vi) melakukan atau menyuruhlakukan orang lain yang tidak memiliki kompetensi untuk menggantikan melakukan tindakan kedokteran tanpa didampingi: dan vii) memberikan jasa pelayanan kesehatan secara melawan hukum karena tidak sesuai standar (professional misconduct). jika tindakan medis didekati dengan kuhp maka hukum tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. menurut american college legal medicine, terdapat empat elemen pidana medik, yaitu: kewajiban hukum: ii) hal ada kegagalan atau tidak memenuhi standar pelayanan oleh tenaga kesehatan, iii) pelanggaran dimaksud mengakibatkan terjadinya cedera (causation) yang merupakan hubungan sebab akibat yang nyata, dan iv) pembuktian mutlak adany(damage) aktual ekonomis dan non ekonomis terhadap kepentingan pasien akibat ketiga hal atas. keberadaan mudi atau lembaga sejenis perlu diperkuat melalui kewajiban agar kaki memberikan pertimbangan hukum atas tindakan profesi kesehatan sebelum kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. penanganan kasus medis sebaiknya selain dilakukan oleh hakim organik yang memiliki kompetensi bidang medik, juga dilengkapi oleh hakim hoc sarjana hukum yang memiliki latar belakang pendidikan dokter dokter gigi. sebaiknya kasus medis ditangani hanya oleh polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki kompetensi atau terlatih. perkara sengketa medik sebaiknya ditangani oleh pengadilan hoc atau pengadilan khusus sengketa medik. harus dimaknai bahwa dalam proses penegakan hukum yang adil (sepanjang memenuhi syarat syarat tertentu) maka penegak hukum agar menggunakan hasil investigasi, pemeriksaan, dan putusan kaki sebagai dasar penyelidikan penyidikan, penyusunan dakwaan atau pertimbangan hakim dalam putusan, mengingat dari aturan hukum pidana bidang kedokteran dengan aturan disiplin kedokteran terdapat hubungan yang sangat erat dimana praktis setiap pelanggaran pidana bidang kedokteran pasti juga merupakan pelanggaran disiplin kedokteran. syarat tertentu yang dimaksud atas adalah: ada bukti bahwa praktek kedokteran telah mengakibatkan kerugian nyata dan langsung bagi pasien: ii) terpenuhi asas res ipa ligatur, iii) bukan merupakan risiko medik atau kecelakaan medik, dan iv) merupakan delik aduan. pelanggaran etik dan disiplin adalah pintu masuk pelanggaran hukum. pada umumnya pelanggar hukum adalah juga pelanggar etik dan atau disiplin. dalam kasus dr. ayu dkk, penyidik melakukan setidaknya kesalahan, jaksa melakukan kesalahan, dan hakim melakukan kekeliruan kesalahan, sehingga dr. ayu dkk dipidana. dalam beberapa laporan malapraktik, sebenarnya yang terjadi adalah laporan ketidakpuasan pasien, namun tidak diterbitkan sp3 karena tenaga medis dan atau rumah sakit dijadikan atarusnya putusan kaki tidak sekadar menghukum dari sisi disiplin sebagaimana diatur praktik kedokteran. kaki dapat melakukan sesuatu untuk menertibkan dokter yang bertindak tidak benar dengan cara membuat putusan yang jelas dan detail agar putusan kaki dapat dianalisa oleh aparat penegak hukum, baik polisi atau jaksa, sehingga menjadi alat bukti bagi proses hukum. banyak putusan kaki yang jelas dan rinci, namun putusan yang demikian belum menjadi pola semua putusan kaki. prof. dr. dr. sjamsuhidajat, sp. memberikan mandat kepada kki agar mengatur disiplin dokter dan dokter gigi. personil mendefinisikan disiplin profesional dokter dan dokter gigi sebagai ketaatan terhadap aturan aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran . dengan demikian disiplin profesional dokterdan dokter gigi meliputi disiplin kedokteran yaitu ketaatan terhadap aturan aturan, dan ii) disiplin ilmu kedokteran yaitu ketaatan terhadap penerapan keilmuan bidang kedokteran. pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang diatur dalam personil diambil dan disusun dari ketentuan pidana dalam kuhp, praktik kedokteran, kesehatan, kode etik kedokteran, serta kebiasaan lain yang diterima lingkungan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. melanggar ketentuan hukum pasti melanggar disiplin, tetapi melanggar disiplin belum tentu melanggar hukum. merupakan delik aduan. kaki seharusnya menemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter tanpa harus berawal dari adanya aduan. pedoman kaki adalah personil nomor tahun yang mengandung jenis pelanggaran. hasil pemeriksaan mudi dapat berupa: tidak ditemukan pelanggaran terhadap disiplin kedokteran. ditemukan pelanggaran terhadap disiplin kedokteran. pelanggaran ini tidak serta merta dapat menjadi sebab langsung (direct causation) timbulnya kerugian yang dapat berupa sakit berkepanjangan, cacat, atau meninggal. pembuktian yang demikian menjadi tugas pengadilan umegak hukum menjadikan putusan kaki dalam penegakan disiplin kedokteran, yang memutuskan dokter terpadu telah melanggar disiplin kedokteran, sebagai bahan permulaan dalam pembuktian ada atau tidaknya direct causation dimaksud. beberapa negara telah membentuk medical malpractice court mmc) yang berwenang menangani perkara ranah civil code atau penal code, dengan anggota majelis hakim adalah dokter dan ahli hukum. indonesia baru memiliki medical disciplinary tribunal yaitu kaki. indonesia belum memiliki mmc sehingga sebelum suatu perkara dibawa pengadilan umum, harus terlebih dahulu diperiksa oleh kaki, dan putusan kaki menjadi bukti permulaan untuk penanganan perkara selanjutnya. penegakan hukum bidang kedokteran harus berhati hati agar seimbang antara perlindungan hukum terhadap nyawa dan badan pasien dari kemungkinan kelalaian dalam tindakan kedokteran, dengan perlindungan profesi kedokteran. penggunaan ahli bidang ilmu kedokteran dalam persidangan yang seluruh anggota majelis hakim dari kalangan ahli hukum, sudah tidak memadai lagi untuk menegakkan fakta yang tepat dan akurat (beyond reasonable doubt) bidang dugaan medical malpractice. hal demikian karena pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi sehingga dibutuhkan hakim yang mengetahui secara langsung fakta medical practice. praktik kedokteran defensif telah dilaksanakan oleh para dokter indonesia karena adanya kekhawatiran tuntutan dari pasien atau keluarganya jika pemeriksaan tidak mendukung penegakan diagnosis. praktik kedokteran defensif berupa dokter meminta banyak jenis pemeriksaan yang sebenarnya tidak diperlukan. akibat praktik kedokteran defensif adalah biaya pelayanan tinggi dan praktik kedokteran keliru. emboli adalah adanya benda lain selain darah dalam pembuluh darah. emboli yang cukup banyak dalam pembuluh balik akan berbahaya karena paru paru tidak mendapat pasokan darah sehingga mengakibatkan kematian mendadak. emboli kecil tidak menyebabkan kematian kecuali berada titik kritiyebab emboli besar antara lain dalam operasi yang mengakibatkan terbukanya pembuluh darah besar. ahli berpandangan bahwa operasi caesar seperti yang dilakukan oleh dr. ayu tidak menyebabkan emboli. untuk memastikan apakah emboli tersebut diakibatkan oleh tindakan operasi atau bukan, hal demikian harus dilakukan pemeriksaan. defensive medicine negatif antara lain berupa dokter tidak bersedia menangani atau merujuk dokter lain apabila dihadapkan pada kasus yang membuatnya ragu ragu atau takut bertindak. defensive medicine positif antara lain dalam bentuk pemeriksaan yang berlebihan terhadap kasus yang sebenarnya tidak perlu pemeriksaan lebih. hal demikian mengakibatkan biaya tinggi. undang undang menyatakan bahwa kaki dapat dibentuk tingkat provinsi. amerika dan australia hanya ada satu medical disciplinary tribunal setiap negara bagian. negara lain pihak yang mengetahui menilai tingkat disiplin profesional seorang dokter adalah lingkungannya, yaitu sesama dokter, perawat, dosen pembimbing, mahasiswa, dekan, kepala rumah sakit, dsb, yang kemudian kesalahan disiplin tersebut dilaporkan kepada board untuk diambil tindakan. board tidak mungkin mengetahui disiplin seorang dokter karena board berada jauh dari dokter bersangkutan. board akan menjatuhkan hukuman disiplin yang hukumannya menyangkut izin praktik. mek (idi) ada setiap provinsi dan beberapa wilayah bawah provinsi. masalah etik diselesaikan tingkat paing rendah. jika terlalu berat akan dibawa tingkat provinsi, dan jika masih terlalu berat akan diselesaikan tingkat pusat. kode etik idi disusun dan ditetapkan oleh para dokter sendiri untuk kemudian disetujui dalam forum muktamar. sedangkan pedoman disiplin disusun oleh lingkungan tempat dokter tersebut bekerja, antara lain rumah sakit atau fakultas kedokteran. fungsi majelis disiplin perlu ditata ulang karena kaki seharusnya hanya menyelesaikan masalah disiplin saja dan bukan menyelesaikan masalahksi para pemohon dr. dewa ayu salary pada april status saksi adalah peserta didik program spesialis universitas sam ratulangi, manado. saat bekerja rs, saksi menerima pasien rujukan dari puskesmas. saksi memutuskan agar pasien menjalani persalinan secara normal. proses persalinan awalnya lancar namun kemudian terjadi kemacetan janin (polong), kemudian saksi sebagai dokter piket melapor kepada dosen pembimbing, yang akhirnya diputuskan dilakukan operasi caesar. operasi caesar pada awalnya berjalan lancar namun kemudian pasien meninggal. satu bulan kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan diperiksa. saksi menerangkan kronologis kejadian dan menerangkan bahwa sudah dilakukan visum repertum terhadap pasien yang visum tersebut menerangkan bahwa kematian pasien adalah akibat emboli, dan bukan akibat tindakan operasi. kepolisian tidak memperdulikan hasil visum repertum dan mengarahkan pemeriksaan pada kompetensi saksi yang saat itu masih mahasiswa spesialis. dalam persidangan, ahli yang diajukan saksi sudah menjelaskan bahwa kematian pasien adalah akibat emboli dan bukan akibat operasi, namun jaksa tidak menggunakan keterangan keahlian dari ahli. saksi menyayangkan bahwa dirinya diperiksa dan diadili oleh aparat yang tidak mengerti mengenai ilmu kedokteran. seharusnya saksi diperiksa oleh majelis atau lembaga yang memiliki kompetensi bidang kedokteran medis. pengadilan negeri menjatuhkan vonis bebas murni terhadap saksi. terhadap putusan bebas tersebut jaksa mengajukan kasasi yang kemudian mengabulkan kasasi dengan menjatuhkan vonis kurungan bulan terhadap saksi. setelah keluar dari penjara saksi kembali praktek dengan lebih berhati hati. saksi melakukan praktik defensive medicine berupa saksi memeriksa dan menjelaskan perlunya suatu tindakan kepada pasien, yang jika pasien menolak maka saksi tidak memaksum dipidana, dalam prakteknya saksi selalu berusaha menerangkan pentingnya tindakan medis yang merekomendasikannya. dr. reza kamal pada oktober saksi didatangi pasien dengan keluhan terlambat haid. saksi memeriksa dengan usg dan menemukan kantong kehamilan bagian tuba kiri. ternyata kasus tersebut adalah kehamilan luar kandungan dengan usia janin minggu dan tidak ada denyut jantung, dan ukuran kantung kehamilan cm. saksi menerangkan adanya dua pilihan, yang pertama adalah operasi atau disuntik mtx. saksi merekomendasikan agar pasien disuntik mtx. karena tidak ada suntikan mtx saksi, kemudian pasien dirujuk lain. dua hari kemudian pasien berobat lain dan dinyatakan kehamilan dalam rahim. saksi menyarankan agar pasien diperiksa usg cipta. namun pasien tidak mau dan tetap pergi lain. satu bulan kemudian pasien mendatangi saksi untuk meminta pertanggungjawaban karena penggunaan mtx yang mengakibatkan kematian mudah. kemudian pasien dan kuasa hukumnya melaporkan dan menuntut saksi secara pidana dan perdata, serta memberitakan hal tersebut lima media massa. melalui bantuan kuasa hukum saksi, terjadi perdamaian dan pasien telah meminta maaf serta menarik laporan polisi. namun ternyata proses kepolisian terus berjalan, dan berakhir setelah berjalan tahun karena tidak ada alat bukti yang ditemukan polisi. saksi merasa dirugikan karena kehilangan pasien, tertekan, tidak lagi bergairah bekerja, dan akhirnya pada bulan ini oktober mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. dari beberapa kasus yang diamati saksi, perkara teman teman saksi yang dilaporkan kepada kaki selesai lebih cepat dibanding pemeriksaan kasus saksi oleh kepolisiampaikan keterangan secara tertulis yang diterima kepaniteraan pada tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut. pokok permohonan pemohon menurut para pemohon ketentuan undang undang praktik kedokteran, khususnyamembuka interpretasi yang luas terhadap tindakan kedokteran yang dapat diskualifikasi sebagai tindak pidana. bahwa menurut para pemohon, seharusnya tindakan kedokteran yang dapat dibawa ranah hukum pidana hanya terhadap tindakan kedokteran yang mengandung unsur kesengajaan (dolls omzet) dan tindakan kedokteran yang mengandung unsur kelalaian nyata atau berat (culpa lata) karena luar kedua hal itu kedokteran bentuk pelanggaran disiplin kedokteran dalam personil nomor tahun atau kompetensi mek majelis kehormatan etik kedokteran) untuk pelanggaran etik kedokteran. bahwa demi kepastian hukum, maka seharusnya penyidikan atas laporan dugaan pidana bidang kedokteran baru dapat dimulai setelah adanya keputusan majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki) yang menyatakan dokter terpadu bersalah dan kesalahan itu mengandung kesengajaan (dolls) atau kelalaian (culpa lata) yang menyebabkan rasa takut bagi para pemohon dalam menjalankan praktik kedokterannya sehingga dapat mengakibatkan kehilangan reputasi baik bahkan kehilangan pekerjaannya. bahwa menurut para pemohon ketentuan undang undang praktik kedokteran bertentangan dengan dan undang undang dasar dan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecualmeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian nomor tahun tentang praktik kedokteran terhadap uud yang diajukan para pemohon: ilhadapan mahkamah, makara pemohon berprofesi sebagai dokter, yang mempunyai kartu tanda penduduk indonesia sehingga karenanyanomor tahun tentang praktik kedokteran praktik kedokteran). bahwa dalam putusan nomor puu v tanggal september dan putusan putusan selanjutnya, dalam salah satu pertimbangannya menyatakan,maknai ",u. il.maksudraktik kedokteran. terhadap kedudukan hukumketerangan presiden atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diujisebagaimana diamanatkan oleh pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahunsyarakat. dokter dan dokter gigi harus memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian,,rta kompetensi yang dimilik, bermanifestasi dengan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini, seringkali dipicu oleh kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan olehmasyarakatdokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, selain tunduk keubungan dengan permohonan pengujian ketentuan undang undang praktik kedokteran yang menyatakandan menyatakadapun penjelasan menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan ""orang adalah korporasi (badan) yang dirugikan kepentingannya. ketentuan guo oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuanerkait dengan permohonan para pemohon yang meminta ketentuan guo dimaknai pengaduan sebagaimana dimaksud pada dapemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: terhadap anggapan pemohon yang mendalilkan kasus pidana dr. dewa ayu salary rawan, sp. og., dan kawan kawan sebagai dasar masyarakat umum untuk dapat langsung mengadukan. secara pidana polisi dengan mengabaikan proses kaki, mana dalam putusan peninjauan kembali nomor pk pid tanggal februari telah memutus bebas ir. dewa ayu salary rawan, sp. og., dan kawan kawan. dengan demikian kasus dr. dewa ayu bukanlah kasus yang terkait isu konstitusional, melainkan penerapan hukum yang keliru. oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut atas, pemerintah berpendapat pada dasarny operasional prosedur sop). oleh karena itu, terhadap hal atas pemerintah menyerahkan kepada mahkamah konstitusi untuk menilai, apakah hal ini terkait dengan isu konstitusionalitas pemohon terhadap ketentuan guo atau masalah implementasi oleh penegak hukum yang menafsirkan norma dalam ketentuan guo yang tidak sesuai, dimana para penegak hukum kurang jeli, kurang waspada, dan kurang sempurna dalam melaksanakan atau melakukan penyelidikan dan penyidikan. sehingga dari dalil pemohon dianggap bertentangan dengan undang undang dasar tahun1945v. petit berdasarkan keterangan tersebut atas, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadiliutus. suhartono ar, s.h., m.h., yangseptember yang diterima dalam persidangan tanggal oktober pada pokoknya sebagai berikut. bab viii terutama merupakan wujud dari perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi. masyarakat diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika kepentingannya dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan. praktik kedokteran dengan cara mengadukan kepada majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia. sementara sisi lain dokter dan dokter gigi diberikan hak atau kesempatan untuk memberikan keterangan atau melakukan pembelaan kepada majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia. sistematika menunjukkan bahwa merupakan norma utama atau norma kebijakan atas asas perlindungan bahwa jika masyarakatmaka masyarakat dapat mengadukan secara tertulis kepada majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia. merupakan alur persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengaduan yang ditandai dengan kata dapat yang ditempatkan pada substansi pada dasarnya tidak terkait langsung dengan ketentuan dan dalam arti ketentuan tersebut berdiri sendiri sebagai norma umum. secara sistematis berada dalam kelompok yang mengatur disiplin dokter dan dokter gigi dengan judul bab disiplin dokter dan dokterb viii tersebut memiliki lima bagian materi, yaitu tentang majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia, ii) tentang pengaduan: iii) tentang pemeriksaan, iv) tentang keputusan: dan tentang pengaturan lebih lanjut. norma umum dalam bidang hukum kadang diperlukan dan kadang tidak karena masyarakat sudah paham bahwa jika terdapat dugaan tindak pidana dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata pengadilan. walaupun ketentuan umum (hukum pidana dan hukum perdata) lengkap mengatur, namun masyarakat sering lupa akan hak hak yang diberikan oleh undang undang luar sehingga tidak ada salahnya jika dicantumkan untuk mengingatkan (norma pengingat) bahwa setiap orang mempunyai haknorma pengingat diperlukan dalam karena beberapa bunyi kalimat dalam alinea penjelasan umum secara umum menjelaskan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai berikut. dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberianii) landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. pengetahuan yang dimilikiii)iv)identikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. sebaliknya,dokter sertavi). oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak serta untuk memberikan penilaian objektif terhadap kemampuan dokter atauandvi) dengan demikianjika praktik kedokteran dikaitkan dengan tindak pidana, harus dipahami bahwa tindakan tersebut harus dimaknai bahwahuruf dan huruf menentukan dokter danpabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. sisi lain, menentukan bahwa dokter danri kewajiban dan hak dokter dan dokter gigi tersebut, jika dikaitkan dengan hukum pidana atau perdata, masyarakat kemudian mengaitkan dengan istilah malapraktik dalam hal dokter atau dokter gigi melakukan kesalahan, keadaan, keteledoran, kesembronoan, atau ketidakhati hatian karena dalam memberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedural operasional. dan kuhp tidak menjelaskan makna keadaan. dan kuhp secara umum bersinggungan dengan kasus malapraktik dokter dan dokter gigi karena terkait dengan mati atau lukanya seseorang perlu mendapatkan perhatian bagi penegak hukum. namun untuk sampai kepada sebab tersebut, perlu dibuktikan kesalahannya terlebih dahulu oleh majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia. hal demikian untuk memenuhi ketentuan kesulitan untuk menentukan batas antara pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta keadaan berdasarkan dan kuhp merupakan permasalahan hukum tersendiri. mudi harus objektif dalam memeriksa dan memutus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, namun sisi lain penegak hukum juga harus menyadari bahwa dokter dan dokter gigin kuhp merupakan klausul pencegahan umum bagi siapa saja yang berprofesi dan bermata pencarian pekerjaan tertentu agar selalu berhati hati, cermat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. dari penjelasan tersebut, maka ketenturupakan wujud dari bunyi konsiderans menimbang dan penjelasan umum dalam rangka penyeimbang antara perlindungan hukum masyarakat dan perlindungan hukum dokter dan dokter gigi. merupakan norma tambahan karena bukan termasuk dalam lingkup disiplin dokter dan dokter gigi serta tata cara pengaduan, pemeriksaan, dan bagaimana memberikan keputusan oleh kaki sebagaimana ditentukan dalam bab viii. cc. merupakan norma pengingat karena berhubungan dengan kurap serta dan kuh perdata yang ketentuan ketentuan tersebut berada luar serta dan kuhp. merupakan ketentuan terakhir setelah proses dan dilalui, itu pun jika diperlukan berdasarkan bunyi tidak menghilangkan hak setiap orang. dari sistematika bab dan bagian, serta bunyi terbaca dengan jelas bahwa adanya hak masyarakat untuk mengadukan secara tertulis kepada ketua majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia jika mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi. pemberian hak masyarakat 'untuk mengadukan kepada majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia diberikan terlebih dahulu, sedangkan pelaporlakukan setelah yang bersangkutan melakukan pengaduan secara tertulis kepada ketua majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia. hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan dokter dan dokter gigi juga diutamakan sepanjang dokter dan dokter gigi telah menjalankan praktik kedokterannya. masih diperlukan sepanjang putusan kaki tetap dijadikan pertimbangan terlebih dahulu, baik oleh penegak hukum peradilan pidana maupun hakim dalam memutus gugatan perdata. dalam kasus dr. ayu, ahli atau siapa pun yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi charge seharusnya meyakinkan hakim supaya hakim memberikan semacam keringanan atau mungkin beba,tentang adanya (lima) syarat kerugian konstitusional parakonstitusional yang diberikan oleh uud kepada para pemohon adalah hak untuk memperoleh, sebagaimana ditentukan dalam ddengan berlakunya nomor tahun tentang praktik kedokteran telah mengakibatkan hak konstitusional para pemohon hilang. sebab dengan berlakunya tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, hilangnya rasa aman dan timbulnya rasa takut pada diri para pemohon.majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki), namun dinyatakan bersalah dalam peradilan pidana dan atau peradilan perdatseptember yang diterima pada tanggal november pada pokoknya menerangpraktik kedokteran terhadap permohonan pengujian praktik kedokteran dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwabahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tersebut, maka ketentuan uud telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan.salah satu wujud pembangunan bidang kesehatan adalah menciptakan perangkat hukum yang dapat menjamin hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan bidang kesehatan. perangkat dimaksud salah satunya adalah praktik kedokteran yang telah dibuat oleh dpr bersama dengan presiden ri. bahwasangatasyarakat. dokter dan dokter gigi harus serta kompetensi yang dimiliki. bahwa dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai. bermanifestasi dengan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali dipicu oleh kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukanbahwa ketentuan praktik kedokteran adalah salah satu wujud nyata pemberian jaminan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara medis. adapun ketentuan undang undang guo berbunyi sebagai berikutketentuan undang undang guo memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara medik, dan jika dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi setiap orang dapat mengadukan hal tersebut kepada majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki) bahkan hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika diduga telah terjadi dugaan tindak pidanhadap pendapat para pemohon yang menyatakan ketentuan guo harus dimaknadpr berpandangan bahwd operasional procedure sop). bahwa berdasarkan uraian uraian atas, dpr berpendapat ketentuan praktik kedokteran telah sejalan dengan ketentuan dan uud menimbang bahwa terkait dengan permohonan para pemohon, pihak terkait majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki) menyampaikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut: sejak lahirnya praktik kedokteran, terdapat tiga penegakan dalam dunia kedokteran, yaitu penegakan bidang etik, ii) penegakan bidang disiplin keilmuan kedokteran, yang dalam tersebut bernama majelis kehormatan disiplin kedokteran, dan iii) penegakan hukum, yang antara lain diatur dalam ketiga pilar tersebut memiliki tiga tolok ukur yang berbeda. tolok ukur etik adalah kode etik, tolok ukur disiplin ilmu kedokteran adalah prinsip, nilai, standar, atau pedoman penerapan ilmu kedokteran, serta tolok ukur bidang hukum adalah kuhp, kuh perdata, dan lain sebagainya. kaki murni melakukan penegakan keilmuan kedokteran. angka praktik kedokteran, menegaskan bahwa kaki adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanlakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. mengatur pengaduan sebagai dimaksud dan kepada kaki tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat secara perdata pengadilan. dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pengaduan kaki diakui oleh sebagai pengaduan disiplin ilmu kedokteran. tindakan kedokteran tidak terlepas dari perbuatan yang dapat masuk pada perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata. menurut kaki pelanggaran oleh dokter secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dokter melakukan tindakan kedokteran sengaja untuk membunuh orang atau untuk memberikan kecacatan terhadap orang. hal demikian murni tindakan kriminal, yang tidak masuk kategori malapraktik. dokter melakukan tindakan kedokteran dimana dokter dalam melakukan praktik kedokteran melanggar antara lain: dokter atau dokter gigi melakukan tindakan kedokteran tetapi tidak mematuhi (misconduct) standar, pedoman, dan nilai praktik kedokteran. dokter lalai (culpa) dalam praktik kedokteran yang mengakibatkan mati atau cacatnya pasien. dokter melakukan pelanggaran karena dalam praktik tidak memiliki kompetensi atau bukan kewenangannya secara keilmuan. kaki tidak menangani dokter yang melakukan pelanggaran hukum, namun kaki menangani dokter yang melakukan pelanggaran standar ilmu kedokteran atau dokter yang tidak memiliki kewenangan atau kompetensi. terhadap perlu dilakukan sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara ketentuan mengenai tugas kaki dengan ketentuan hukum lain. kuh pidana mengatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya atau keadaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama lima tahun. ini menunjukkan bahwa jika kesalahan tersebut adalah murni hukum maka proses pidana pasti akan berjalan. tetapi kalau kesalahan tersebut adalah kesalbutuh pembuktian lebih dahulu, maka sebelum masuk proses pidana harus dibuktikan terlebih dahulu oleh kaki apakah betul ada kesalahan. setelah terbukti ada kesalahan baru dapat masuk dalam ranah hukum untuk membuktikan bahwa dari kesalahan yang sudah diakui secara keilmuan dapat diproses secara hukum. kaki sudah menangani sekitar kasus, yang dari kasus tersebut adalah pelanggaran oleh dokter. namun sifat sanksi memang belum sanksi pidana tetapi hanya teguran, atau sanksi pencabutan surat izin praktik sip) dan surat tanda registrasi str). sanksi ketiga dapat berupa re schooling berupa pendidikan dan pelatihan. apa yang telah diputuskan oleh kaki tidak serta merta merupakan pelanggaran hukum karena tolok umurnya berbeda. kaki menggunakan tolok ukur berupa prinsip, nilai, dan standar kedokteran. tidak selamanya nilai standar kedokteran yang dilanggar bisa menjadi pelanggaran hukum. misalnya disiplin ilmu kedokteran mewajibkan seorang dokter untuk mencuci tangan sebelum melakukan operasi. namun tindakan dokter yang tidak mencuci tangan tapi pasien tetap sembuh, tidak menimbulkan akibat hukum. tetapi secara disiplin, kaki dapat memeriksanya karena pelanggaran disiplin ilmu kedokteran. pemeriksa kaki terdiri dari dokter yang profesional dengan didampingi oleh ahli hukum, sedangkan pengadilan, posisi dokter adalah sebagai ahli. dalam praktik kedokteran, kaki hanya diberi kewenangan menerima pengaduan, bukan jemput bola. kaki memiliki kemampuan dalam menangani kasus. terdapat kasus yang pernah ditangani kaki dan terselesaikan dengan baik. kaki tidak punya kewenangan untuk melaporkan atau mengadukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. dalam praktik kedokteran, kewenangan kaki hanya dua, yaitu melaksanakan tugas penegakan disiplin, dan yang kedua jika menemukan pelanggaran etik, maka kaki boleh melaporkan idi sebagai penegak etik. kewenangan kaki adalah menegakkan disiplin ilmu kedokteran yang sudah diatur oleh konsil kedokteran melalui personil. penegakan disiplin dilakukan terhadap dokter yang teregistrasi oleh kki, sedangkan dokter yang tidak teregistrasi adalah dokter yang lepas dari syarat yang ditetapkan kkkanisme pertama dalam kaki adalah menerima pengaduan. kemudian dilakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah pengaduan dimaksud murni mengenai disiplin atau mengenai etik. jika mengenai etik maka diserahkan kepada idi, namun jika mengenai disiplin maka proses dilanjutkan oleh kaki. dalam proses pemeriksaan, terdapat berbagai tahapan yang antara lain pemanggilan semua pihak yang terlibat, termasuk memanggil ahli. untuk menentukan ahli, kaki meminta daftar ahli dari idi. proses kaki dilakukan dengan cara tertutup namun keputusan kaki dibacakan secara terbuka. pemeriksaan dilakukan secara tertutup karena hal yang dibicarakan menyangkut rahasia kedokteran. selanjutnya putusan diserahkan kepada kki untuk dilaksanakan. putusan pencabutan str dilaksanakan oleh kki, sementara pencabutan sip disampaikan kepada dinas kabupaten kota. menimbang bahwa terkait dengan permohonan para pemohon, pihak terkait ikatan dokter indonesia idseseorang yang berprofesi sebagai dokter harus memiliki syarat: memiliki keilmuan dan keahlian atau kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang sistematik dan terus menerus, memiliki integritas etik, memiliki orientasi melayani dan menolong sesama. dari ketiga syarat profesi dokter sebagaimana disebutkan atas maka seorang dokter memiliki kewajiban etik dan kewajiban profesional untuk senantiasa memberikan pelayanan kedokteran atau menolong pasien atau orang yang membutuhkan pertolongan medis haruslah dilaksanakan dengan niat yang tulus atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh pasien dengan menerapkan keahlian atau kompetensinya berdasarkan standar profesi kedokteran. kewajiban etik dan kewajiban profesional juga mengharuskan dokter untuk melakukan upaya yang maksimal, sekuat tenaga dengan segala keahlimpetensi yang dimilikinya dalam menolong pasien tanpa boleh memilih milih kondisi pasien, apakah kondisi pasien bisa disembuhkan diselamatkan, atau kondisi pasien tersebut sangat kecil harapannya untuk diselamatkan. kewajiban dokter tersebut bahkan telah dikuatkan dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran sebagaimana tersebut dalam yang berbunyi,,gawat darurat atau atas dasar perikemanusiaandan kedokteran gigi. sisi lain, hasil dari suatu upaya dokter dipandang secara keilmuan medis tidak dapat menjanjikan suatu hasil yang pasti sembuh sempurna atau selamat tanpa cacat apa pun. hasil dari suatu upaya dokter tersebut menghasilkan beberapa kemungkinan sebagai berikut: sembuh sempurna tanpa cacat, sembuh dengan meninggalkan kecacatan, atau bahkan tidak dapat diselamatkan sama sekali. berdasarkan keterangan atas beberapa kemungkinan yang dapat terjadi sebagai hasil dari upaya dokter sangat tergantung atau bergantung pada: tingkat keparahan penyakitnya, kondisi daya tahan tubuh pasien, cc. ketersediaan alat fasilitas, alat kesehatan, dan obat obatan yang memadai. dari penjelasan atas dapat ditarik makna bahwa adanya kewajiban etik dan kewajiban profesional yang pasti harus dijalankan oleh dokter dan hasil dpaya dokter yang memiliki ketidakpastian tersebut menimbulkan kondisi dilewati bagi dokter. karena dalam kondisi apa pun pasien yang dihadapi bahkan dalam kondisi terburuk dimana pasien dalam kondisi sangat sulit, sangat kecil harapan untuk diselamatkan, dokter tetap memiliki kewajiban secara etik dan profesional untuk dapat memberikan pertolongan sekuat kemampuannya berdasarkan keahlian atau kompetensi yang dimilikinya. kondisi dilewati ini ditambah dengan pengharapan dan persepsi masyarakat atau pasien yang berlebihan, yang masih menganggap dokter malaikat penyembuh, mengharuskan dokter selalu dapat menyembuhkan secara sempurna tanpa cacat atau harus selalu dapat menyelamatkan nyawa semua pasien yang ditolongnya. kondisi dilewati ini membuat dokter menjadi profesi yang rawan untuk dipersalahkan, bahkan rawan untuk digugat atau dituntut secara hukum oleh masyarakat atau pasien. negara seharusnya memberikan perlindungan kepada profesi yang sangat dibutuhkan. oleh masyarakat, namun memiliki dilewati dalam menjalankan pekerjaan profesinya, seperti halnya profesi dokter. hadirnya undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran, diharapkan ikatan dokter indonesia dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan kesehatan samping tentunya secara seimbang juga memberikan perlindungan kepada masyarakat atau pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. namun tampaknya undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran justru memberikan peluang yang sangat besar bagi dokter untuk gampang diadukan, digugat, dan dituntut, baik secara etik, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran hukum sekaligus secara bersamaan, sebagaimana tersebut pada undang undang praktik kedokteran yang menyatakan,yanghal tersebut dapat menimbulkan ketidaksenangan dan keraguan dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan, serta dapat menimbulkan apa yang disebut dengan defensive medicine. defensive medicine dapat digambarkan sebagai suatu bentuk praktik kedokteran dimana seorang dokter akan sangat berhati hati dan sangat memperhitungkan langkah langkah aman bagi dirinya agar tidak gampang dipersalahkan atau dituntut pasien. beberapa tindakan dokter yang dilakukan sebagai manifestasi defensive medicine adalah sebagai berikut: memilih milih pasien yang memiliki kemungkinan besar untuk sembuh atau sembuh sempurna tanpa cacat, atau dapat diselamatkan, dan takut melakukan pertolongan terhadap pasien gawat darurat yang memiliki kemungkinan kecil bisa diselamatkan. melakukan pemeriksaan selengkap lengkapnya, malah terkadang pemeriksaannya tidak terlalu diperlukan, yang menyebabkan mahalnya biaya pengobatan dan perawatan, agar tidak disalahkan oleh pasien. cc. menolak perawatan pasien karena fasilitas peralatan kesehatan yang kurang memadai, dan terpaksa pasien harus dirujuk sana kemari yang dapat menyebabkan terhambatnya pertolongan tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien. dan lain lain. tentu praktik defensive medicine sebagaimana tersebut atas sangat merugikan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap dokter sebagai pelaksana pemberi pelayanan kesehatan, serta demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagaimana tujuan pembangunan kesehatan, maka ikatan dokter indonesia atas nama seluruh dokter indonesia, memohon kepada mahkamah konstitusi agar memberitidakpastian hukum yang lain terjadi karena masyarakat dimungkinkan untuk mengabaikan proses kaki dengan langsung mengadukan seorang dokter langsung melalui proses pidana. hal ini terjadi karenatas dasar frasa ini masyarakat umum dapat langsung mengadukan para pemohon secara pidana polisi sebagaimana yang terjadi terhadap dr. dewa ayu salary rawan tahun) ketika bermaksud menolong persalinan seorang pasien bernama julia fransisca makabe rumah sakit kandas manado, dengan cara melakukan operasi caesar darurat. setelah operasi pasien fransisca meninggal dunia kemudian keluarga pasien mengadukan dr. ayu secara pidana yang pada pengadilan kasus mahkamah agung dinyatakan bersalah. ketidak pastikan bagi para pemohon terjadi karena ago telah memberi kemungkinan kesalahan profesional seorang dokter untuk dinilai dan diadili oleh profesi lain diluar dokter. sehingga sekaligus hal ini juga menimbulkan rasa takut pada diri para pemohon untuk melakukan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan, karena meskipun telah mematuhi secara ketat segala prosedur medis, tidak akan pernah akan dapat menutup mungkin timbulnya kematian. cc.spesifik dan aktual adalah seperti dalam kasusnya ayu diatas, kerugian yang bersifat potensial pada para pemohon adalah karena berdasarkan ketentuan undang undang guo masyarakat umum masih dimungkinkan untuk mengadukan para pemohon baik secara pidana maupun perdata atas profesi yang dijalankannya. artinya meskipun para pemohon telah menjalanpara pemohon tetap dapat dipastikan dapat diadukan polisi untuk diproses secara pidana dan bernasib sama seperti dr. ayu dan kawan kawan. jika keadrahan atau memberikan ketetapan hukum tentang prosedur hukum yang khusus (lex specialis) dalam menilai dan menentukan apakah seorang yang berprofesi dokter, benar ataukah salah dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai dokter dengan memberlakukan proses pemeriksaan yang berjenjang, bertingkat, dimulai dari proses pemeriksaan etik dan disiplin mek dan kaki sebagai proses pemeriksaan tingkat pertama yang sekaligus berfungsi sebagai penapis atau penilai, apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka proses pemeriksaan dan pemberian sanksi cukup diputuskan mek dan kaki. namun apabila dari hasil pemeriksaan mek dan kaki ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka akan diteruskan atau diserahkan kepada kepolisian atau pengadilan. tidak ada satu pun dokter dalam menjalankan pekerjaan profesinya memberikan pelayanan kesehatan yang bermaksud buruk atau berniat jahat kepada pasiennya layaknya seorang kriminal. oleh karena itu agar tidak memberlakukan kepada profesi dokter ketentuan ketentuan atau norma hukum yang biasanya diberlakukan untuk penjahat dan pelaku kriminal. idi memiliki kaki dan mek tingkat pusat, sementara seluruh provinsi dan hampir seluruh cabang idi kabupaten kota terdapat majelis etik. pengaduan ada yang diselesaikan tingkat cabang atau provinsi, namun ada juga yang diperiksa pusat. pada prinsipnya jika ditemukan pelanggaran disiplin maka akan dilimpahkan kaki. adapun pelanggaran etik akan disidangkan mek. sanksi etik tidak diumumkan tetapi jelas ada saksinya. ketakutan dokter terhadap praktik kedokteran meningkatkan kecenderungan defensive medicine. defensive medicine merugikan masyarakat dan jika biaya kesehatan dibayar oleh negara maka negara juga dirugikan. menimbang bahwa terkait dengan permohonan para pemohon, pihak terkait konsil kedokteran indonesia kkugas utama konsil kedokteran indonesia adalah melindungi masyarakat dari praktisi, khususnya praktisi kedokteran dan kedokteran gigi, yang tidak profesional melalui registrasi dan melalui pembinaan. artinya, hanya mereka yang kompeten dan berperilaku baik yang akan diperkenankan untuk melakukan praktik kedokteran indonesia, sehingga untuk itu diterbitkan surat tanda registrasi. lain pihak adalah melakukan pembinaan dengan cara melakukan peringatan suspensi atau pencabutan surat izin registrasi untuk waktu tertentu atau seterusnya, apabila dokter dinilai tidak sesuai dengan profesionalisme kedokteran, melanggar norma norma disiplin. penilaian ini dilakukan oleh majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia. selain itu, tugas utama kki adalah menjaga keluhuran profesi melalui pembinaan, atau how enter the profession (memasuki profesi) dan how expelled from the profession (mengeluarkan dari profesi). ketika dokter bersangkutan dicabut str nya, maka yang bersangkutan tidak boleh praktik lagi dan dengan demikian masyarakat akan langsung terlindungi. terkait dengan rumusan praktik kedokteran, kki menyampaikan hal hal sebagai berikut: karena kaki adalah badan otonom dalam lingkup organisasi konsil kedokteran indonesia, maka pada prinsipnya pandangan konsil kedokteran indonesia tidak berbeda dengan kaki. dalam menjaga profesionalisme dokter, konsil kedokteran indonesia bersama kaki bekerja dalam lingkup norma norma disiplin. hal ini harus betul betul dibedakan dengan norma norma hukum karena kki tidak menyentuh norma norma hukum. sehingga tujuan dari kaki termasuk juga petugas dari konsil kedokteran indonesia, bukan untuk memberikan keadilan, karena keadilan letaknya adalah pengadilan. hal yang dilakukan adalah melakukan kedisiplinan. norma etika adalah bagian dari norma pribadi dan norma itu mana pun dunia ini tidak dapat diadili. tidak ada yang bernama sengketa etika, yang ada adalah dilema etika. misalnya, apabila ada seorang wanita hamil dengan kehamilan minggu tetapi terdeteksi kelainan bawaan yang berat, maka ada dua pemikiran, yaitu apakah kehamilan tersebut diakhiri ataukah dilanjutkan? hal ini akan sangat terkait dengan etika yang bersangkutan, kesadaranahaman banyak hal. tetapi norma norma ketiganya tersebut tentu tidak dapat diadili. harus dibedakan antara norma disiplin dan norma hukum. analognya sebagai berikut, jika anak laki laki kita berusia tahun melempar batu kena genting tetangga hingga pecah dan mungkin mencederai orang, kemudian tetangga mengklaim sejumlah uang tertentu, maka hal demikian adalah masalah hukum, baik perdata ataupun pidana. tetapi ketika anak tadi pulang rumah, apakah kita akan mengatakan, nak, lain kali setelah melempar batu, maka lari jangan sampai tertangkap! tentunya hal tersebut tidak dilakukan. anak bersangkutan akan disidangkan dalam keluarga, apabila ternyata yang bersangkutan melanggar norma norma dalam keluarga, maka keluarga bukan menghukum melainkan melakukan tindakan disiplin. tindakan disiplin tersebut dapat berupa mencabut kebebasan anak untuk bermain luar. apabila dianalogikan dengan praktik kedokteran, maka seorang dokter adalah anak dan rumahnya adalah konsil kedokteran indonesia. dokter yang melakukan. pelanggaran akan dibina, dan apabila terbukti melanggar disiplin maka str akan dicabut dulu, dilakukan pembinaan, dan akan dikembalikan kepada masyarakat setelah menjadi baik kembali. apabila seorang dokter dinyatakan melanggar disiplin profesi kedokteran, maka dokter tersebut tidak serta merta melanggar hukum. untuk mencermati apakah ada pelanggaran norma hukum, tentunya diperlukan forum selain forum disiplin kedokteran atau kaki. lingkup, tugas, dan kewenangan konsil kedokteran tidak serta merta terkait langsung dengan undang undang praktik kedokteran, khususnya yang menyangkut norma norma hukum. terdapat tiga aspek utama praktik dokter yang terkait dengan bidang hukum, yaitu: dokter bisa mengambil putusan klinis atas suatu kasus (clinical judgement), yaitu apakah terhadap seseorang akan dilakukan tindakan tertentu. berkaitan dengan keterampilan dalam melakukan suatu tindakan tindakan medis. terkait dengan perilaku, baik pribadi maupun profesional, terutama hubungan dokter dengan pasienkait clinical judgement atau pengambilan putusan klinis, banyak negara pengambilan putusan klinis tidak dipidana karena hal ini akan merugikan masyarakat. jika pengambilan putusan klinis dipidana maka berdasarkan asas non self discrimination petugas yang bersangkutan berhak untuk tidak memojokkan diri sendiri, sehingga tidak melakukan tindakan apa pun, yang akibatnya masyarakat akan kehilangan keputusan profesional terbaik. praktik kedokteran menyatakan bahwa konsil kedokteran mempunyai tugas melakukan registrasi, yaitu membolehkan siapa siapa yang praktik atau tidak, dan yang kedua adalah mencabut. pihak yang mencabut surat tanda registrasi adalah konsil kedokteran dengan dasar putusan kaki. kaki adalah salah satu tatanan dalam konsil kedokteran, dimana ketentuan ketentuan hukum acara, persidangan, dan lainnya ditetapkan oleh konsil kedokteran melalui peraturan konsil kedokteran personil) yang merupakan atribusi dari praktik kedokteran. posisi kki jakarta namun memiliki divisi pembinaan yang dapat proaktif menjangkau seluruh wilayah indonesia. masih ada ruang dimana dokter harus bertanggung jawab secara hukum, dan kaki tidak pada tempatnya untuk melakukan penilaian terhadap pelanggaran norma hukum. kaki tidak menghukum siapa pun, tetapi melindungi masyarakat dengan cara mencabut registrasi. menimbang bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober dan presiden menyampaikan kesimpulan tanpa tanggal bulan oktober yang keduanyadokterak konstitusional para pemohon berup akan kepastian hukum, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk bebas dari rasa takut, telah dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh karena ketentuan guo mengakibatkanoleh majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki) para pemohon telah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin. i3. menimbang bahwa kedudukan paraterjadi seandainya mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon agar ketentuan berlaku hanya jika kaki telah menyatakan bahwa dokter bersangkutan (yang dilaporkan secara pidana atau yang digugat secara perdata)pada pokoknya mendalilkan bertentangan dengan dan uudda dasarnya mengatur pengaduan kepada kaki dari orang atau badan hukum (korporasi) yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan medis seorang dokter atau dokter gigi, tidak menghilangkan hak pengadu tersebut untuk melaporkan juga kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat secara perdata pengadilan atas adanya dugaan tindak pidana dari dokter atau dokter gigi. ketentuan tersebut menurut para pemohon tidak memberikan kepastian hukum karenasebelumnya oleh kaki para pemohon telah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin. dengan kata lain, seorang dokter atau dokter gigi yang telah diperiksa oleh kaki dan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin, ternyata masih dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana maupun oleh pengadilan perdata. para pemohon juga menerangkan bahwa terjadinya hal demikian disebabkan pula karena tidak adanya ketentuan yang mengatur agar setiap pelaporan dugaan tindak pidana dimaksud harus terlebih dahulu dilaporkan dan diperiksa oleh kaki untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi. menimbang bahwa mahkamah berpendapat permasalahan konstitusionalitas yang diuraikan oleh para pemohon mengenai berkaitan erat dengan keberadaan norma hukum (berupa undang undang), etika atau kode etik, serta disiplin profesi yang mengatur dokter dan dokter gigi, yang ketiganya diatur dalam untuk itu mahkamah terlebih dahulu akan memperjelas perbedaan antara ketiga hal tersebut dalam hubungannya dengan etika kode etik, disiplin profesi, maupun norma hukum pada dasarnya adalah sebuah kaidah atau tata nilai yang memberikan arahan bagi manusia untuk berperilaku baik dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. salah satu perbedaan antara etika dan norma hukum adalah pada kekuatan mengikat dan saksinya. kekuatan mengikat etika terhadap manusia relatif lemah bahkan dapat dikatakan mengandalkan sifat sukarela. hal inerkaitan dengan jenis sanksi dari etika yang relatif sulit untuk dipaksakan penerapannya. adapun norma hukum memiliki daya ikat yang lebih kuat bagi manusia karena norma hukum memiliki mekanisme untuk memaksakan sanksi bagi pelanggannya dengan menggunakan kekuatan negara. etika atau etika profesi dibentuk disusun oleh suatu kelompok atau komunitas profesi tertentu atas dasar kesepakatan. dalam konteks praktik kedokteran, menyatakan,) dan persatuan dokter gigi indonesia pagi) divide penjelasan huruf adapun norma hukum dibentuk disusun oleh entitas berbentuk negara, dalam hal ini oleh pembentuk undang undang yang terdiri dari dpr dan presiden, yang norma demikian memiliki kekuatan memaksa bagi warga negara dan atau penduduk. hal demikianlah yang memunculkan perbedaan mengenai jenis sanksi dan kekuatan memaksa antara etika dengan norma hukum. adapun disiplin profesi pada dasarnya adalah etika yang khusus berlaku bagi orang atau kelompok orang tertentu yang melakukan praktik profesi tertentu pula, namun dengan bentuk dan kekuatan sanksi yang lebih tegas dibanding sanksi etika pada umumnya, meskipun tetap lebih lunak dibandingkan sanksi hukum. sanksi yang dilancarkan oleh suatu disiplin profesi relatif lebih keras dibandingkan sanksi etika pada umumnya, karena sanksi disiplin berkaitan dengan dapat atau tidaknya pemegang profesi tertentu untuk terus memegang atau menjalankan profesinya. dalam dapat diketahui bahwa arti disiplin profesi adalah (vide penjelasan i3. menimbang bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan, termasuk dalamnya adalah ilmu pengetahuan kedokteran umum maupun kedokteran gigi, adalah memuliakan kehidupan manusia. posisi ilmu pengetahuan kedokteran menjadi istimewa, setidaknya hadapan hukum, karena ilmu kedokteran dan praktiknya memiliki kaitan yang signifikan dengan kesehatan bahkan kehidupan keselamatan manusia. mahkamah sependapat dengan presiden pemerintah yang menyatakan bahwa keistimewaan atau kekhasan profesi dokter dan dokter gigi adalah adanya pembenaran yang diberikanmikian terjadi maka menurut penalaran yang wajar para pemohon akan kehilangan reputasi baiknya bahkan dapat kehilangan pekerjaannya atau profesinya yang pada gilirannya akan menimbulkan kerugian yang bersifat materiil. bahwa kerugian konstitusional para pemohon berupa hilangnyabisa terjadi hanyalah karena ada ketentuan praktik kedokteran. dengan perkataan lain undang undang guo adalah merupakan pintu masuk satu satunya timbulnya kerugian konstitusional bagi para pemohon. sebab hanya melalui itulah maka pengaduan terhadap dokter atau terhadap para pemohon tidak harus melalui kaki, sehingga pengaduan luar kaki menjadi dimungkinkjika permohonan ini dikabulkan maka pengaduan dari masyarakat terhadap praktik kedokteran hanya dapat dimungkinkan melalui kaki sehingga dengan demikian memberikan kepastian hukum, memberikan rasa aman dan juga menghilangkan rasa takut bagi para pemohon dalam menjalankan praktik kedokterannya. sementara bagi masyarakat pengguna jasa medis tetap memperoleh perlindungan atas pelayanan medis yang dilakukan oleh para pemohon. karenabidang kedokteran dan kedokteran gigi.. keistimewaan tersebut terlihat manakala seseorang yang bukan dokter atau dokter gigi melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia, maka tindakan yang demikian dapat digolongkan sebagai tindak pidana. oleh karena profesi dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang istimewa dalam hubungannya dengan nyawa manusia, maka sudah sewajarnya jika profesi tersebut beserta masyarakat yang berkepentingan terhadap profesi tersebut diatur secara istimewa. dengan demikian, selain diatur secara etika, profesi dan praktik profesi kedokteran maupun kedokteran gigi diatur berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi) serta diatur pula menurut hukum. i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, pembentuk undang undang secara tegas mengakomodasi atau mengatur keberadaan etika sebagai bagian dari norma hukum, dalam hal ini hal demikian dapat dilihat antara lain dalam huruf dan huruf dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum, mengklasifikasi mengkategorisasi serta mengatur alur pengaduan sebagai berikut: pelanggaran oleh dokter atau dokter gigi dapat berupa pelanggaran etika, ii) pelanggaran disiplin profesi, dan atau iii) pelanggaran hukum: pengaduan terhadap pelanggaran disiplin profesi diperiksa dan diputus oleh kaki (vide dan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi diteruskan oleh kaki kepada organisasi profesi (vide pelanggaran terhadap norma hukum pidana dapat dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan (vide pelanggaran terhadap norma hukum perdata dapat digugat pengadilan (vide dimasukkannya etika profesi dan disiplin profesi dalam suatu undang undang menurut mahkamah harus dipahami bahwa pembentuk undang undang memberi penekanan pentingnya etika profesi dan disiplin profesi untuk dilaksanakan sebagai pedoman bagi perilaku dokter atau dokter gigi. hal yang harus digarisbawahi adalah meskipun etika profesi dan disiplin profesi dimaksud diatur dimuat dalam' sebuah undang undang, tidak dapat langsung diartikahwa etika dan disiplin profesi dimaksud memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan norma hukum yang berada dalam undang undang yang sama. jika etika profesi dan disiplin profesi yang diatur dalam suatu undang undang diberi kekuatan berlaku (dan mengikat) yang sama dengan norma hukum dalam undang undang, maka konsekuensinya adalah pelanggaran terhadap etika profesi dan disiplin profesi akan dikenai sanksi hukum, terutama sanksi pidana dan sanksi perdata, padahal pelanggaran atas etika profesi dan disiplin profesi hanya dapat dikenai sanksi secara etika pula dan atau secara administratif. dengan kata lain meskipun etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum dimaksud ketiganya dimuat dalam. undang undang yang sama, namun secara normatif tidak dapat saling meniadakan atau saling menggantikan. i3. menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apakah dari perspektif konstitusi telah mencukupi jika risiko keselamatan jiwa pasien, dalam konteks praktik kedokteran, hanya dilindungi oleh etika profesi atau oleh disiplin profesi. bahwa etika profesi atau kode etik baru memiliki kekuatan memaksa setelah dokter atau dokter gigi tersebut bergabung dalam organisasi profesi yang memberlakukan etika profesi atau kode etik tersebut. keikutsertaan dokter atau dokter gigi dalam organisasi profesi merupakan perintah undang undang. perintah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, berupa dokter atau dokter gigi harus bergabung dengan organisasi profesi yang diikat dengan kode etik, jika ingin melakukan praktik sebagai dokter atau dokter gigi. hal mendasar dari keberadaan kode etik yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah perlindungan hukum untuk pasien (sebagai konsumen medis) adalah bahwa kode etik tidak memiliki sanksi yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, atau risiko dari kesengajaan tindakan dokter atau dokter gigi yang menimbulkan kerugian bagi pasien. berkenaan dengan disiplin profesi kedokteran, mahkamah berpendapat sebagai sebuah peraturan atau ketentuan mengenai penerapan keilmuan dalam pelaksanaan layanan medis, disiplin profesi kedokteran terlihat hanya sebagai pembakuan prosedur ilmiah yang harus dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam menjalankan tindakan medis. namun justru karena tindakan dokter atau dokter gigi dilakukan berdasarkan prosedur baku keilmuan yang dituangkandisiplin profesi demikian, maka benar atau tidaknya tindakan dokter atau dokter gigi tersebut dari sudut pandang disiplin profesi, menurut mahkamah, sudah sewajarnya dan seharusnya menjadi penapis atau penyaring dalam mengklasifikasikan apakah tindakan dokter atau dokter gigi tersebut termasuk pelanggaran pidana dan atau menimbulkan kerugian secara perdata. bahwa dalam kaitannya dengan perbedaan mendasar antara etika profesi dan disiplin profesi kedokteran satu sisi, dengan norma hukum sisi lain, mahkamah berpandangan keberadaan etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum, yang masing masing mengandalkan sanksi tertentu, serta diatur bersama sama dalam undang undang guo, bukan merupakan penjatuhan sanksi ganda bagi satu perbuatan. jikalau dijatuhkan sanksi etika, sanksi disiplin, dan sanksi hukum, hal itu bukanlah sanksi ganda karena masing masing memiliki dimensi berbeda. i3. menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah memahami bahwa sanksi pidana terhadap profesi dokter atau dokter gigi yang diatur oleh undang undang guo memang ditujukan untuk melindungi dokter, pasien, serta pemangku kepentingan (stake holder) dalam konteks: mencegah pihak pihak yang belum tidak memiliki kelayakan kompetensi agar tidak berpraktik sebagai dokter atau dokter gigi: ii) memberikan izin (legalitas) bagi dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran: iii) mencegah agar kemampuan dokter atau dokter gigi tidak digunakan untuk secara sengaja merugikan pasien, dan iv) undang undang guo memberikan rasa aman kepada dokter dan pasien dengan cara menunjukkan keberadaan dan kepedulian negara dalam hal praktik kedokteran: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah suatu tindakan dokter atau dokter gigi yang telah diperiksa dan diputus oleh kaki, masih dapat diajukan laporannya kepada pihak berwenang dan atau digugat secara perdata. dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan baikrkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran (baik dokter atau dokter gigi) harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. artinya standar penilaian terhadap tindakan asuhan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata mata dilihat dari kacamata undang undang mengenai hukum pidana atau kitab undang undang hukum pidana kuhp) pada umumnya, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang undangan. hal demikian terkait dengan keistimewaan profesi dan ilmu kedokteran yang secara hakiki memang lebih dekat dengan risiko yang berakibat kecacatan bahkan hilangnya nyawa seseorang. meskipun bisa jadi tindakan profesi kedokteran dan tindakan profesi lain sama sama mengakibatkan atau menimbulkan risiko cacat atau kematian, dan keduanya diatur dalam undang undang yang sama, misalkan kuhp, tetapi tentu harus dibedakan konsekuensi hukumnya bagi dokter atau dokter gigi karena mereka memang diizinkan untuk melakukan tindakan terhadap tubuh manusia, sementara profesi lain tidak demikian adanya. perbedaan tersebut menurut mahkamah memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk perkara pidana, maupun pengadilan baik pidana maupun perdata, untuk memperlakukan dokter dan dokter gigi secara berbeda. perbedaan demikian harus dilakukan atau ditunjukkan dengan menjadikan ilmu kedokteran, khususnya yang tertuang dalam peraturan disiplin profesional dokter, sebagai rujukan utama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan persidangan. i3. menimbang, pertimbangan hukum yang demikian menegaskan pendapat mahkamah bahwa makna keadilan adalah memperlakukan sama terhadap yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap dua hal yang memang berbeda. konsep keadilan yang demikian merupakan pengetahuan yang bersifat umum (tacit knowledge) yang diyakini mahkamah telah dimiliki dan disadari oleh semua aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. terkait dengan hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa proses pidana dan atau gugatan perdata yang diatur dalam undang undang guo, secara kontekstual tidak memiliki makna lain selain menjadikan ilmu kedokteran, khususnya kode etik dan disiplin profesi kedokteran, sebagai salah satu rujukan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sereriksaan sidang. tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang yang menjadikan kode etik dan disiplin profesi kedokteran sebagai salah satu rujukan, antara lain, dengan mendengarkan pendapat atau keahlian dari pihak pihak yang memiliki kompetensi bidang kedokteran, ketika aparat penegak hukum melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum yang mengatur tindakan dokter atau dokter gigi, serta ketika melakukan penilaian terhadap tindakan dokter atau dokter gigi dimaksud. dilaksanakannya peradilan yang menjadikan ilmu kedokteran sebagai salah satu rujukan dalam mengadili dokter dan atau dokter gigi yang diduga melakukan malapraktik, menurut mahkamah telah membatasi risiko yang harus ditanggung dokter dan atau dokter gigi dari pelaporan pidana atau gugatan perdata. artinya dalam proses pengadilan yang demikian akan tertutup kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana dan atau perdata kepada dokter atau dokter gigi yang tindakan medisnya oleh kaki telah dinyatakan sesuai atau tidak melanggar disiplin profesi kedokteran. adapun ketentuan pelaporan secara pidana dan atau gugatan secara perdata tentu tetap diperlukan untuk melindungi hak hak pasien dan pemangku kepentingan pada umumnya dari tindakan dokter atau dokter gigi yang berada luar cakupan disiplin profesi kedokteran, atau untuk melindungi hak pasien manakala tindakan dokter atau dokter gigi yang dinyatakan oleh kaki melanggar disiplin profesi kedokteran ternyata menimbulkan kerugian pada pasien. dalam konteks sebagaimana telah diuraikan oleh mahkamah dalam rangkaian pertimbangan hukum atas, ketakutan bahwa dokter dan atau dokter gigi akan dikenai sanksi pidana dan atau sanksi perdata jika melakukan tindakan kedokteran yang lebih lanjut menimbulkan praktik defensive medicine kalangan medis, menurut mahkamah tidak berdasar dan tidak lagi memiliki relevansi untuksuhartono panitera pengganti, pia ttd. aaa padan martian wibowo kasingkat kaki praktik kedokteran). berdasarkan hal hal tersebut atas, maka kami selaku penerima kuasa para pemohonmateriil undang undang guo. ill. alasan alasan pengajuan permohonan pengujian materiil praktik kedokteran bahwa dasar dimohonkan pengujian materiil dalam perkara ini adalah ketentuan praktik kedokteran yang selengkapnya berbunyiahwa norma dalam praktik kedokteran bertentangan dengan dua dalam uudtelah diaturtuk tidak terjadi misleading dalam memahami tersebut perlu kami kemukakan juga bunyi selengkapbahwa sebagaimana telah kami kemukakan dalam bab ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon, ketentuan sebagaimana yang diatur dalam praktik kedokteran tersebut potensial menimbulkan ketidakpastian hukum, hilangnya rasa aman dan juga menimbulkan rasa takut bagi para pemohon dalam menjalankan praktik kedokteran: bahwa adapun potensi timbulnya ketidakpastian hukum, hilangnya rasa aman dan timbulnya rasa takut yang ditimbulkan dari praktik kedokteran khususny, adalah sebagai berikut: seorang dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib (periksa huruf bawah paragraf hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi), samping itu,di. bidang kedokteran dan kedokteranangkat kaki praktik kedokteran). sanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh kaki berdasarkan undang undang praktik kedokteran adalah:rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik yang dimaksud dapat berupa: rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik sementara selama lamanya (satu) tahun, atau rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik tetap atau selamanya,kaki, namun dinyatakan bersalah dalam peradilan pidana dan atau peradilan perdata. mengapa? karena berdasarkan yang mengatur bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi peraturan konsil kedokteran indonesia nomor tahun tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigitermasuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. sisi lain, tidak ada ketentuan bahwa setiap pelaporan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau gugatan kerugian merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god

rediwakili oleh: nama ir. eddy gazebo, jabatan ketua umum dpp versi alamat gedung waskita karya, jalan biru laut kav. lantai cawang, jakarta nama ir. anton santoso, mba jabatan sekretaris jenderal dpp versi alamat gedung waskita karya, jalan biru laut kav. lantai cawang, jakarta dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal bulan januari memberi kuasa kepada muhammad joni, s.h., m.h., ariani abdullah, s.h., batara mulia hasibuan, s.h., dulhania tanaman, s.h., muhammad fadli nst., s.h., m.h., dan mieke mariana siregar, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada law office joni tanaman, yangpara ahli serta para saksi pemohon dan pemerintah, memeriksa bukti bukti pemohon dan pemerintah, membaca kesimpulan pemohon dan pemerintah.tentang latar belakang pengajuan permohonan pemohon adalahmbr), yang secara faktual dan nyata telah membangun perumahan bagi mbr. selain itu secara yuridis formil, undang undang nomor tahun mengakui eksistensi dan peran serta masyarakat termasuk pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan perumahan, yang tidak lain adalah hak konstitusional yang dijamin dalam uud demikian pula merupakan hak asasi manusia (ham) yang dijamin dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ). sisi lain kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal belum terpenuhi bagi seluruh rakyat indonesia, karena harganya tidak terjangkau oleh daya beli dan pendapatan yang rendah khususnya kelompok mbr, dan kelompok warga masyarakat miskin. berdasarkan data bps yang terakhirditambah lagi warga hampir miskin yang diperkirakan berjumlah juta orang. selain melakukan konsolidasi organisasi pada dpd dpd versi yang telah ada, juga dilanjutkan dengan upaya pembentukan dpd versi yang baru seperti: dpd versi provinsi nusa tenggara timur, dpd versi provinsi kalimantan timur, dpd versi provinsi bangka belitung penambahan jumlah dpd versi provinsi secara definitif berpengaruh kepada jumlah keanggotaan. hingga desember sebanyak dan yang aktif pengembang anggota yang tersebar dpd versi dan daerah baru yang dipersiapkan menjadi dpd versi yang baru. sedang dalam persiapan berikut yakni daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta, provinsi sulawesi tenggara, provinsi gorontalo, provinsi nusa tenggara barat, provinsi irian jaya barat papua, dan provinsi bengkulu. sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) versi, kelembagaan organisasi tingkat kabupaten kota, dengan sebutan koordinasi wilayah kerdil) yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan. selain hal tersebut dalam rangkaian konsolidasi dan pengembangan organisasi depan, dpp versi secara bertahap akan melakukan pembentukan versi daerah provinsi seluruh indonesia, sehingga para pengembang perumahan menengah dan kecil yang ada daerah tersebut dapat terbina secara optimal, untuk menunjang program pembangunan perumahan rakyat daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun sebagai perwujudan dari otonomi daerah. langkah tersebut sebagai perwujudan dukungan terhadap gerakan nasional pengembangan sejuta rumah npsn) yang diintroduksi kedalam rencana pembangunan jangka menengah rpm) sektor perumahan dan permukiman:,m?.beberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa perumahan diproduksi, dibiayai, dimil?.ama maa periode program pengembangan organisasi pada tahun ini merupakan kerangka kerja pengembangan organisasi masa bakti adalah melanjutkan pengembangan organisasi daerah daerah provinsi seluruh indonesia. program pengembangan organisasi selain untuk meningkatkan kemampuan dan eksistensi dpd versi yang telah ada, juga memperluas jaringan organisasi ibukota provinsi. dengan perluasan wilayah pembinaan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan usaha pengembang perumahan dan permukiman. pada akhir tahun ini, telah dipersiapkan pembentukan (tiga) dpd versi baru, yakni: dpd versi provinsi papua barat dpd versi provinsi kalimantan tengah dpd versi provinsi kalimantan selatan. (b) misi dan tujuan versi sebagaimana tertuang dalam pembukaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga versi, bahwa organisasi ini didirikan sebagai wahana pengabdian dan bakti para pengusaha nasional bidang pengembang perumahan menengah kecil untuk mewujudkan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. berlandaskan pada visi, misi tersebut,, dan lestari hijau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. dengan landasan pemikiran tersebut asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia versi) mencoba menemukan jati diri dalam mengembangkan sektor perumahan dengan paradigma baru dan komitmen untuk ikut serta membangun bangsa dan negara kesatuan republik indonesia, yang sejahtera lahir dan bathin.dang dala gel gang gala) cah dal pena iahohg pergi mag leave gap cia pay dal nyi iana telaah cow gal,:(c) prestasi pembangunan sejak didirikan pada tahun hingga tahun yang merupakan masa kebangkitan dari krisis multi dimensi, mana versi sedang melakukan konsolidasi, sehingga prestasi pembangunan pada rumah sederhana rs), dan rumah sangat sederhana rss), relatif masih kecil. selama (lima) tahun dengan jumlah anggota sekitar pengembang, pada dpd, baru mencapai sekitar unit. sepanjang tahun anggota versi yang baru mencapai sekitar pengembang, telah berhasil memberikan kontribusi dengan membangun sekitar unit pada waktu itu, para pengembang yang sedang melakukan konsolidasi, para pengembang yang memiliki lahan yang terbatas s.d hektar), dan tidak masuk kedalam daftar asset bppn, tetapi kesulitan membangun karena tiadanya sumber pembiayaan dari sektor perbankan. sepanjang tahun setelah pemerintah mulai diluncurkan program subsidi perumahan, pengembang anggota versi mulai bangkit, dan sekitar unit yang dapat dibangun. pada tahun versi menargetkan untuk membangun sekitar unit. akan tetapi, karena kebijakan antara permepera tentang harga maksimum april dengan keputusan menteri keuangan mengenai pembebasan ppn bagi dengan harga jual maksimum rp. juta baru keluar agustus mengakibatkan pembangunan mengalami slowdown. namun demikian pada tahun ini, dapat direalisasikan sebanyak unit untuk merumahkan pns, tni polri dan pekerja peserta program jamsostek dapat diselesaikan. sepanjang tahun dengan semakin bertambahnya jumlah keanggotaan, serta adanya kebijakan tentang harga jual maksimal maupun peningkatan subsidi uang muka subsidi selisih bunga kpr, pengembang anggota tentang hak hak ekonomi, sosial dan budaya,,kilipermohonan pengujianversi se indonesia, telah dapat merealisasikan pembangunan rumah sederhana rs) dan rumah sederhana sehat sebanyak unit. pada tahun telah dapat direalisasikan sebanyak unit. pada tahun dari target unit yang sudah direalisasi sekitar unit dan sedangkan pada tahun prestasi pembangunan dan akibat terjadinya krisis keuangan global, mana para pengembang mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber pembiayaan, sehingga target menurun sekitar unit, dan realisasinya hingga akhir oktober baru tercapai sekitar unit, atau sekitar dari target. sepanjang tahun yang ditargetkan akan memproduksi sebesar unit rumah sejahtera, namun karena terkendala oleh perubahan kebijakan sistem pembiayaan pembangunan perumahan, hingga kini diperkirakan hanya tercapai sekitar dari target. (d) perjuangan versi untuk pengembang rsh rst perumahan untuk mbr kekhususan bidang: pembebasan ppn: untuk rumah sejahtera tapak rst) s.d harga maksimum rp. (tujuh puluh juta rupiah). pph final: sebesar untuk rumah sederhana sehat, dan untuk real estate. kelistrikan: mou pln perihal penyambungan listrik yang khusus dan penuh kepastian untuk perumahan konsul dan standar konstruksi khusus untuk yang lebih ringan dari perumahan real estate namun tetap memenuhi standar keamanan nasional. dpp versi profil organisasi bank kpl kredit pemilikan lahan anak, kebutuhan lantai minimum untuk mencukupi kebutuhan oksigen adalah m?. luas lantai?8,:2011jpum pinjaman uang muka) jangka panjang. penyediaan rumah bagi pns mendorong segera dikeluarkan keppres yang mengatur tentang tabungan perumahan bagi pns, untuk memperbesar kesempatan pns dalam memiliki rumah. perizinan pemda diberikan target untuk membangun rsh atau tsunami dalam jumlah yang ditargetkan pemerintah pusat dan tingkat keberhasilan menentukan kecepatan bantuan dana dari pusat kepada daerah tersebut. bahwa anggota versi dalam hal ini anggota pemohon berperan penting dalam pembangunan perumahan dan permukiman khususnya kepada kelompok mbr dengan porsi dan berkontribusi nyata dalam pembangunan rumah rakyat mana versi pada tahun telah mencapai target membangun sebanyak unit rumah untuk kelompok mbr bukti p 4j: bahwa secara formil dan faktual, pemohon asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia versi) yangsional dari pemerintah. berlandaskan kepada visi tersebut khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr), sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar versi. bukti p 5j: bahwa pemohon sebagai organisasi perusahaan pengembang perumahan dan permukiman termasuk yang melaksanakan misi tersebut daerah melalui dpd versi yang berkomitmen pada pembangunan rumah bagi kelompok mbr, sehingga selaku asosiasi,0user konsumen membeli tipe akan mengeluarkan biaya renovasi dan menanggung angsuran rumah:i2.5jpengembang perumahan dan permukiman yang mempunyai misi untuk penyediaan rumah bagi kelompok mbr. dengan demikian pemohonundang undang nomor tahun yang dimohonkan untuk dilakukan uji materiil kepada mahkamah konstitusi: bahwa dengan demikian pemohon beralasan dan absah memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam bahwa pemohon sudah secara nyata dan faktual dalam jangka waktu yang panjang berkomitmen pada pembangunan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat. bahwa pemohon melalui anggota anggotanya melakukan kegiatan pembangunan rumah bagi kelompok mbr yang tersebar seluruh indonesia, (vide kompas.com, versi bangun rumah murah rp25 juta , mai2011) bukti p 6j: bahwa secara formal dalam anggaran dasar pemohon menyebutkan maksud dan tujuan serta upaya yang tertera dalam anggaran dasar pendirian pemohon yakni: versi adalah organisasi perusahaan pengembang perumahan dan permukiman yang mayoritas anggotanya berkomitmen pada pembangunan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat?. angka yang berbunyi, asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia versi) memiliki tujuan sebagai berikut: menghimpun perusahaan pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia. meningkatkan profesionalisme dan mendorong terciptanya peningkatan skala usaha perusahaan pengembang yang terhimpun dalam asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia versi)ad),, bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh pemohon adalahsecara faktual merupakan yang organisasinya dijadikansupaya mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah, mendalilkan dirugikan dengan berlakunya karena bagi masyarakat yang tidak mampu membeli rumah tunggal atau rumah deret yang luas lantainya minimal meter persegi, tidak akan membeli rumah yang dibangun oleh pemohon yang berakibat pemohon dirugikan karena tidak boleh membangun rumah yang luas lantainya kurang dari meter persegi, padahal banyak yang membutuhkan rumah tetapi daya belinya tidak sampai kepada yang luas lantainya meter persegi. dengan demikianemohon mengajukan pengujian materiilyang menurut pemohon bertentangan dengsaksi dan ahli dari pemohon dan pemerintah, serta memeriks bahwa menurut mahkamah tidak bertentangan dengan uud oleh karena ketentuan tersebut tidak membeda bedakan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, demikian pula tidak membeda bedakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. berdasarkan hal tersebut dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, i3 bahwa demikian pula menurut mahkamah tidak bertentangan dengan uud karena tersebut tidak meniadapermohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum: i3. bahwadalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara indonesia (vide uud salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia (vide alinea pembukaan uud 1945j. terkait dengan hak warga negara dan berhubungan pula dengan salah satu tujuan dalam pembentukan negara dimaksud maka negara berkewajiban untuk melakukan upaya upaya dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak warga negara tersebut. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional tersebut, yang juga merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian warga negara sebagai upaya pencapaian salah satu tujuan pembangunan bangsa indonesia yang berhati diri, mandiri, dan produktif. sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusional, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah wajar dan bahkan merupakan keharusan, manakala penyelenggaraan dimaksud harus memenuhi syarat syarat tertentu, antara lain, syarat kesehatan dan kelayakan serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (vide konsiderans menimbang) huruf sampai dengan huruf serta penjelasan umum 2011j. terkait dengan syarat keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, menurut mahkamah, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran paling sedikit (tiga puluh enam) meter persegi, merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. implikasi hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukuran lantainya kurang dari ukuran (tiga puluh enam) meter persegi. hal tersebut berarti pula telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuai dengan ukuran minimal tersebut. lagipula, daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara satu daerah dengan daerah yang lain, adalah tidak sama. demikian pula harga tanah dan biaya pembangunan rumah suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda. oleh karena itu, menyeragamkan luas ukuran lantai secara nasional tidaklah tepat. selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dipertimbangkan atas adalah salah satu hak asasi manusia yang pembunuhannya tidak semata mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak faktor, terutama faktor kesuburan atas karunia yang diberikan oleh tuhan yang maha esa: i3. menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan dalam paragraf i3. .3j, hak bertempat tinggal, hak milik pribadi (vide uud juga adalah salah satu hak asasi manusia. suatu tempat tinggal, misalnya rumah, dapat berupa rumah sewa, dapat juga berupa rumah milik pribadi. seandainya rezeki yang diberikan oleh tuhan yang maha esa barulah cukup untuk membangun memiliki rumah yang luas lantainya kurang dari meter persegi, pembentuk undang undang tidak dapat memaksanya membangun demi memiliki rumah yang luas lantainya paling sedikit meter persegi, sebab rezeki yang bersangkutan baru mencukupi untuk membangun rumah yang kurang dari ukuran tersebut: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf sampai dengan paragraf f3.iluud menega(vide uud demikian juga piagam hak asasi manusia universal declaration human right) menegas(vide article dari jaminan konstitusional tersebut, hak bertempat tinggal dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak untuk hidup yang memadai, sejahtera lahir dan batin yang tidak dapat dipisahkan. uud maupun piagam hak asasi manusia sangat menekankan betapa pentingnya pemenuhan kedua hak tersebut berjalan secara seimbang. hak atas perumahan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah termasuk kelompok hak hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pembunuhannya memerlukan keterlibatan dan intervensi aktif negara, bukan kebebasan warga negara. artinya, pemenuhan haknya harus dijamin dengan berbagai kebijakan aktif negara. hal yang berbeda dengan hak sipil dan politik yang memerlukan keterlibatan pasif dari negara. artinya kebebasan warga negara yang diutamakan dijamin oleh negara. salah satu aspek lingkungan yang baik dan sehat adalah mengenai rumah atau tempat tinggal. standar rumah yang sehat menurut konvensi world health organization tahun tentang health principles housing, antara lain adanya perlindungan terhadap penyakit menular, keracunan, dan penyakit kronis. untuk memenuhi hal tersebut berdasarkan penelitian yang dikeluarkan alberta health and wellness tahun tentang standar minimum rumah sehat adalah luas lantai untuk kamar tidur pada rumah yang sehat adalah tidak boleh kurang dari meter persegi per orang. who regional eropa menentukan standar minimum meter persegi per orang. united kingdom menentukan standar minimum luas lantai rumah meter persegi per orang. rusia menentukan standar minimum meter persegi per orang. standar ini, merupakan standar minimal yang bertujuan meningkatkan mutu penyediaan perumahan dan permukiman demi mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat indonesia. berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan nasional khususnya dalam pengembangan perumahan dan permukiman dalam rangka tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, adil makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bukti p 7j.kepentingan publik dalam bidang penyediaan perumahan rakyat khususnya mbr sehingga pemohon mempunyai legal standing dalam pengujian materi undang undang terhadap uud ill. alasan alasan permohonan dalil dalil bahwa ketentuan undang undang nomor tahun menghambat pemenuhan hak atas tempat tinggal atau hak atas perumahan yang merupakan hak konstitusional berdasarkan uud bahwa secara konstitusionalyang layak dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia: bahwa hak bertempat tinggal secara eksplisit tercantum dalamdengan demikian jelas adanya hak konstitusional untuk bertempat tinggal dalam hal ini hak atas perumahan yang secara eksplisit diakui dalam uud dan karena itu adalah merupakan kewajiban negara menjalankan tugasnya selaku eksekutif dalam pembangunan perumahan rakyat, termasuk dengan menyediakan kemudahan dan atau bantuan perumahan dan kawasan untuk menentukan kelayakan sebuah hunian yang sehat dan baik. artinya, rumah yang kurang dari standar minimum adalah rumah tidak layak huni, karena tidak sehat. pengabaian terhadap standar minimum rumah sehat adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap jaminan konstitusional bagi setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat. dalam kerangka inilah, menurut saya ukuran minimal rumah tunggal dan rumah deret yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun yaitu minimal meter persegi sudah tepat. apalagi dalam tradisi kehidupan keluarga indonesia, adalah jarang sekali satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah hanya terdiri dari orang, sehingga ukuran luas minimal rumah meter persegi adalah tidak layak huni karena tidak sehat. dalam rangka melindungi dan memenuhi hak hak ekonomi dan sosial warganya, negara tidak dapat membiarkan kebebasan untuk membangun rumah yang tidak sehat bawah standar minimal yang ditentukan, apalagi rumah tersebut adalah perumahan yang dibangun dengan fasilitas negara. situlah tanggung jawab negara dan kewajiban konstitusionalnya menjamin pemenuhan hak konstitusional warganya untuk bertempat tinggal pada lingkungan yang layak dan sehat. dengan adanya luas minimum yang ditentukan undang undang guo, juga mengandung konsekuensi bahwa negara menjamin pula kemudahan dan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr) untuk mendapatkan rumah, dengan memberikan subsidi, fasilitas dan kemudahan mendapatkan rumah. oleh karena itu, menurut saya, jika dikaitkan dengan persoalan keterjangkauan daya beli masyarakat dan ukuran luas adalah dua hal yang tidak selalu relevan. hal yang paling pokok adalah ukuran harga rumah yang terjangkau bukan ukuran rumah yang kecil. artinya dengan jaminan undang undang minimal luas lantai rumah tunggal dan rumah deret minimal meter persegi, mengandung makna pula bahwa negara berkewajiban memberi kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas dan kemudahan. ukuran keterjangkauan sangat relatif, karena seberapa pun kecilnya rumah yang dianggap terjangkau juga tidak bisa menjamin bahwa seluruh atau sebagian besar rakyat indonesia dapat memiliki rumah, karena adanya perbedaan tingkat pendapatan masyarakat. hal itu sangat tergantung pada tingkat harga rumah, bukan pada besar kecilnya rumah, walaupun luas berpengaruh terhadap harga. jadi menurut saya, hal paling utama yang harus dijamin oleh pemerintah adalah aspek kesehatan dan kelayakan tempat tinggal yang sehat agar manusia indonesia tumbuh baik dan sehat. rumah terjangkau tetapi tidak sehat, adalah bentuk pengabaian negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat. mengadakan rumah yang terjangkau tetapi tidak sehat, sama saja membiarkan rakyat hidup secara tidak layak dan tidak sehat. panitera pengganti, ttd. saiful anwar permukiman bagi setiap orang atau warga masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (vide, konsideran menimbang undang undang nomor tahun bahwa kebutuhan dasar manusia adalah tiga serangkai yang dikenal sebagai pangan, sandang dan papan, mana papan adalah rumah sebagai tempat tinggal yang secara konstitusional dijamin pembunuhannya dalam uud bahwa selain sebagai hak konstitusional, hak atas perumahan adalah hak asas manusia ham) yang dijamin dalam instrumen atau konvensi internasional. hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan, adalah hak ekonomi sosial budaya, mana indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak hak ekonomi, social dan budaya international covenant economic, social, and cultural right)atau ekonom. bahwa hak atas rumah sebagai ham secara eksplisit sudah dijamin dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut yang berbunyi setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak , bahwa pengakuan dan jaminan terhadap hak atas rumah sebagai ham adalah bukan hanya sekadar pernyataan atau declaration bahwa rakyat berhak atas rumah dan karenanya pemerintah menyediakan perumahan rakyat, akan tetapi: instrumen utama mengenai ham yakni deklarasi universal hak hak asasi manusia dunam) yang diterima oleh majelis umum pbb pada desember melalui resolusi menyatakan bahwa:dst": merupakan komitmen sebagai masyarakat internasional yang beradab yang menandatangani deklarasi rio janeiro, mana indonesia senantiasa aktif dalam kegiatan yang diprakarsai oleh united nation center for human settlements, yang kemudian tertuang pula dalam agenda dan deklarasi habitat yang mengakui bahwa rumah merupakan hak bukti p 8j: dalam millenium development goals gs), yang menjadi indikator pembangunan kesejahteraan manusia juga memberikan indikator keterjangkauan memperoleh rumah bagi semua, antara lain mengemukakan bahwa sebagai dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip prinsip yang layak dan terjangkau bagi semua": harmonisasi dan kepatuhan terhadap konvensi internasional termasuk agenda dan deklarasi habitat ii,9j, bahwa hak atas rumah sebagai ham yang jika mengacu penjelasan komite hak ekonomi sosial budaya berkaitan icsc tentang apa yang dimaksud dengan adequate housing . the committee has defined the term "adequate housing the comprise security tenure, availability services, affortability, habitability, accessibility, location and cultural adeguacy. dengan demikian, terhadap kewajiban negara khususnya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas rumah setidak tidaknya dapat diukur menggunakan (enam) indikator yaitu sifat kepemilikan haknya (security tenure), ketersediaan pelayanan (availability), keterjangkauan daya beli masyarakatnya (affordability) kelayakan sebagai tempat tinggal (habitability), adanya peluang bagi setiap orang (accessibility), serta kesiapan lokasi dan daya dukung budaya (location and cultural adeguacy), implikasi dari ketentuan icsc atas adalah bahwa bagi setiap negara yang menjadi peserta atau meratifikasi kovenan ini (termasuk indonesia) memiliki kewajiban untuk mengakui hak hak warga negara atas standar hidup yang layak yaitu meliputi kecukupan atas makanan, pakaian dan perumahan serta senantiasa meningkatkan kondisi penghidupan secara terus menerus. (vide oscar angkasa, sekilas tentang perumahan sebagai hak asasi manusia majalah inform, kementerian perumahan rakyat, edisi tahun hal bukti p 10j, bahwa oleh karena itu hak konstitusional atas tempat tinggal tidak lain adalah hak atas perumahan yang tertera dan dijamin dalam berbagai instrumen ham internasional, sehingga hak konstitusional untuk bertempat tinggal bersesuaian dengan hak atas rumah sebagai ham: bahwa dengan demikian pemenuhan hak atas perumahan merupakan hak konstitusional dan sekaligus merupakan ham yang dimaksudkan sebagai pemenuhan salah satu syarat dari negara hukum, sehingga prinsip keadilan dan mendiskriminasi menjadi bagian terpenting dalam pemenuhan hak atas perumahan. selain itu, bersesuaian pula prinsip pemenuhan (fto fulfill hak atas perumahan yang sudah dijamin dalam uud undang undang maupun instrumen internasional, maka hak atas perumahan bukan saja hak konstitusional namun sudah pula tertuang oleh karena secara yuridis formil diamanatkan undang undang nomor tahun pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah untuk kelompok mbr, dengan segala bentuk fasilitas dan subsidi yang disiapkan, maka tentunya tidak semestinya ada hambatan dalam pencapaian pembangunan perumahan bagi kelompok mbr. sisi lain, backlog atau defisit perumahan yang tinggi mencapai juta, dan terus meningkat akumulasi dan eskalasinya dari tahun tahun. ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah selama satu dekade terakhir, dan meningkatnya jumlah rumah tangga yang tidak mempunyai rumah, serta masalah kawasan permukiman kumuh yang berdasarkan data tahun seluas hektar, sehinggketidakadilan dalam pembangunan perumahan dikemukakan selfie syarif koto, mantan pejabat kementerian perumahan rakyat, yang berdasarkan data dan fakta menyimpulkan:namun dengan adanya undang undang nomor tahun yang membuat batasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret minimal meter persegi, yang diberlakukan bagi setiap orang dan setiap wilayah secara sama dan tidak berbeda. norma ini menghambat pemenuhan hak atas rumah sebagai tempat tinggal oleh karena mengakibatkan semakin tingginya harga rumah dan tidak terjangkau daya beli kelompok mbr, termasuk dan terutama sekitar juta penduduk miskin dan hampir miskin indonesia. ketentuan undang undang nomor tahun menjadi kausal terhambatnya pemenuhan hak konstitusional atas rumah, oleh karena: permasalahan utama dan besar saat ini masih sekitar juta penduduk miskin dan hampir miskin termasuk kelompok mbr yang membutuhkan rumah, dan menjadi menjadi hukum positif dan bahkan sudah bersifat universal. karena itu pembunuhannya harus diberikan oleh penyelenggara negara yang berkewajiban melaksanakan amanat uud bahwa hak konstitusional untuk bertempat tinggal tersebut diakui oleh founding fathers republik indonesia sebagai hak atas rumah seperti pernyataan muhammad hatta, wakil presiden yang pertama bahwa satu rumah sehat untuk satu keluarga : bahwa negara melalui eksekutif atau pemerintah berkewajiban membuat regulasi yang mendukung pemenuhan hak perumahan tersebut, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok mbr dengan memberikan kemudahan dan atau bantuan terpenuhinya hak atas perumahan dimaksud, bahwa selain itu hak atas perumahan sebagai hak konstitusional dan ham, dengan demikian tidak boleh dihambat, dibatasi, dan dikurangi dengan perlakuan diskriminatif dengan norma hukum dalam undang undang yang tidak mendukung arah pemenuhan hak konstitusional atas perumahan tersebut, bahwa justru dengan mengacu kepada uud dan bersesuaian pula dengan undang undang nomor maka setiap orang berhak untuk mengupayakan, menyediakan dan membangun rumah untuk memperoleh sendiri hak atas perumahan tersebut. ketentuan bersesuaian dengan arah pembangunan jangka panjang yang dalam undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang ), diantaranya menegaskan: (a) bab huruf bahwa memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk kota tanpa permukiman kumuh", (b) bab iv. butir bahwa pemenuhan perumahan berserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang . terjangkau oleh daya beli masyarakat . , bahwa mengacu kepada uud maka tidak beralasan jika norma hukum dalam undang undang menghambat atau menghalangi dan membatasi setiap orang untuk membangun ataupun memiliki rumah tempat tinggal, termasuk secara swadaya, sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional atas perumahan. hak konstitusional atas rumah tersebut tidak boleh dihambat oleh suatu norma undang undang yakni tak boleh dihambat memperoleh rumah dalam jenis dan bentuk apapun sesuai kebutuhan dan kemampuan atau daya belinya, serta sesuai dengan kepemilikan luas tanah lahan yang dimiliki setiap orang tersebut: bahwa dengan adanya ketentuanjelas merupakan norma undang undang yang menciptakan adanya hambatan dan membatasi hak konstitusional setiap orang untuk membangun ataupun membeli unit rumah tempat tinggal guna pemenuhan hak atas perumahan, dalam jenis dan bentuk apapun yang sesuai kebutuhan dan kemampuan serta sesuai dengan luas tanah lahan yang dimiliki setiap orang tersebut. bahwa oleh karena ketentuan undang undang nomor tahun tersebut sudah jelas dan pasti sebagai kausal meningkatnya harga produksi atau harga jual rumah pasar untuk kelompok mbr oleh karena adanya ketentuan syarat minimal luas lantai meter persegi untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dapat dibangun dan dipasarkan, baik oleh swadaya (rumah swadaya) maupun oleh pengembang perumahan untuk mbr (rumah umum): syarat ketentuan undang undang nomor tahun menjadi kausal semakin terburuknya daya beli kelompok mbr, oleh karena tidak diikuti dengan menariknya tingkat pendapatan kelompok mbr, sehingga kelompok mbr semakin tertinggal dari akses memperoleh rumah sebagai hak konstitusional: bahwa keadaan yang sedemikian itu menjadi sebab atau kausal terulangnya hak konstitusional setiap orang atau warga masyarakat memiliki rumah sebagai tempat tinggal oleh karena beberapa alasan dan konteks antara lain: ada sejumlah juta penduduk miskin dan hampir miskin, tidak mempunyai rumah serta jumlah kelompok mbr yang besar namun belum mempunyai rumah yang layak. berdasarkan data bpswarga hampir miskin yang diperkirakan berjumlah juta orang, sehingga ada sekitar juta warga miskin dan hampir miskin. kelompok warga miskin ini yang paling berat atau hampir mustahil memperoleh hak atas perumahan oleh karena rendahnya daya beli, apalagi pada umumnya mereka bekerja sektor informal. menurut bps, batas garis kemiskinan dengan pengeluaran rp. per kapita per bulan kompas.com, batas kemiskinan versi bps naik , juli sementara itu, untuk mengakses program rumah murah dengan harga juta s.d rp. juta saja, dengan cicilan rp. s.d ribu per bulan. dalam kaitan itu, jika dikelompokkan kluster masyarakat indonesia menurut pendapatannya, adalah: masyarakat berpenghasilan menengah mbm) dengan penghasilan antara rp. s.d juta, sekitar s.d masyarakat berpenghasilan rendah mbr) dengan penghasilan antara rp. juta s.d kurang rp. juta, sekitar s.d masyarakat miskin dengan penghasilan kurang rp. juta, sekitar s.d 70y6,masih meluas dan besarnya kelompok marginal yang bertempat tinggal tidak manusiawi. pada kenyataannya masih banyak dan luas penduduk yang bertempat tinggal secara tidak manusiawi berbagai kota besar, kota kecil bahkan pedesaan. adanya fakta penggusuran rumah rumah penduduk atas tanah orang lain atau milik swasta dan atau pemerintah, kawasan permukiman kumuh, emperan toko, bawah kolong jembatan, bawah jalan tol, pinggiran rel kereta api, pada fasilitas umum seperti pasar dan pertokoan, lahan rawan bencana dan berbagai tempat lainnya. berdasarkan statistik kesejahteraan rakyat tahun diperoleh fakta dan data berikut ini: sebanyak rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, sebanyak rumah tangga dengan dinding belum permanen: sebanyak rumah tangga tinggal rumah beratapkan daun, sebanyak rumah tangga belum dapat mengakses air bersih: sebanyak rumah tangga masih belum mendapatkan sambungan listrik, sebanyak rumah tangga masih belum memiliki akses terhadap jamban. (vide, renstra kemenporaoleh karena itu, undang undang nomor tahun tidak konsisten dan menggagalkan program rumah murah yang dilakukan misalnya oleh pemerintah provinsi sumatera selatan yang menyediakan rumah murah untuk masyarakat miskin dan marginal (vide okezone.com, program rumah murah sumsel terganjal aturan , januari kenaikan harga rumah yakni rumah sederhana rs) dan rumah sangat sederhana rss) sekitar persen dalam kurun s.d secara ekonomi dan berdasarkan mekanisme pasar, harga dan rss mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni persen dalam kurun tahun s.d yakni pada tahun harga sebesar rp. juta dan harga rss sebesar rp. juta. sementara itu tahun harga sebesar rp. juta dan harga rss sebesar rp. jutdengan demikian kenaikan harga rumah dan rss sangat besar dibandingkan kenaikan pendapatan gaji kelompok mbr yang menjadi pasarnya. jika kenaikan harga rumah dan rss dalam kurun tahun mencapai atau rata rata per tahun, yang berarti sangat jauh cepat lajunya dibanding rata rata kenaikan upah minimum provinsi ump). ump baru tahun mengalami kenaikan rata rata sebesar dibanding tahun (vide upah minimum provinsi ump) naik ), maka jika akumulasi selama tahun hanya mengalami kenaikan per tahun. pemilik tanah dengan luas kecil tak dapat membangun rumah. oleh karena, tidak setiap orang atau warga masyarakat mempunyai luas lahan atau tanah tapak rumah seluas meter persegi, utamanya kawasan perkotaan yang relatif padat dan berpenghasilan rendah, sehingga tidak memungkinkan membangun atau memiliki unit rumah dengan luas lantai minimal meter persegi. menurut data faktor kemiskinan struktural yang menyebabkan banyak warga kota mengalami kendala mendapatkan tempat tinggal dan lahan usaha11j. persyaratan luas lantai meter persegi menaikkan komponen harga tanah dalam membangun rumah, dan tak terjangkau kelompok mbr. dengan adanya kelangkaan lahan mengakibatkan harga tanah mahal kawasan perkotaan, sehingga menghambat orang atau warga masyarakat untuk memperoleh rumah, dan atau membeli rumah oleh karena tingkat harga rumah yang tinggi apalagi dengan syarat luas lantai minimal meter persegi: harga tanah negara negara sedang berkembang asia yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara negara lain, termasuk negara majumasalah pembangunan perumahan salah satunya terkendala harga tanah yang mahal (vide kompas.com, rumah sederhana terkendala harga tanah , november didownload tanggal desember bukti p 13j, sehingga ketentuan syarat minimal luas lantai rumah menurut undang undang nomor tahun menghambat pemenuhan hak atas tempat tinggal. daya beli kelompok mbr stagnan namun harga rumah meningkat dengan adanya syarat luas lantai minimal meter persegi. tidak setiap orang atau warga masyarakat mempunyai daya beli (purchasing power) atau mempunyai pendapatan yang cukup membeli atau membayar harga cicilan apabila diperhitungkan dengan tingkat pendapatan warga masyarakat miskin atau kelompok mbr. daya beli kelompok mbr yang lemah nyata diakui dan merupakan nomor seiten, oleh14j. sehingga persyaratan luas lantai minimal meter persegi semakin tidak terjangkau oleh daya beli dan tingkat pendapatan kelompok mbr. secara kuantitatif dengan perhitungan sederhana dapat dikemukakan fakta dan bukti yakni: dengan asumsi pendapatan kelompok mbr mempunyai penghasilan paling banyak sebesar rp. juta dengan cicilan kredit sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah), maka orang atau kelompok mbr tidak akan mampu membeli unit rumah dengan luas lantai minimal meter persegi yang akan mencapai harga sebesar rp. juta, walaupun dengan adanya bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau flip (vide peraturan menteri perumahan rakyat nomor tahun apabila dengan syarat luas lantai minimal meter persegi, maka harga jual unit rumah menjadi sebesar rp. juta, akibatnya kelompok mbr yang mempunyai pendapatan rp. juta per bulan, tidak akan mampu membeli unit rumah dengan ukuran lantai 36meter persegi dengan harga sebesar rp. juta. berikut ini perkiraan harga rumah dengan ukuran lantai meter persegi, dibandingkan dengan pendapatan mbr: berdasarkan pengalaman praktik pembangunan rumah, apabila unit rumah dengan luas lantai meter persegi, dengan kluster gaji minimal rp. juta per bulan, dan harga rumah dengan kpr sebesar rp. juta, dengan kewajiban cicilan rp. per bulan, maka diperkirakan tidak akan mampu terjangkau kelompok mbr. simulasi harga yang terjangkau kelompok mbr dengan kluster gaji maksimal rp. juta per bulan, yaitu apabila jumlah cicilan rp. per bulan, dengan harga kpr rp. juta, maka yang diperoleh hanya rumah dengan luas lantai (tipe) meter persegi. jika cicilan rp. per bulan maka yang terjangkau hanya rumah tipe meter persegi. tabel: simulasi gaji dengan jumlah kpr rumah bersubsidi (m2) rp) juta) (3cicilan) rp) rp) tokoh asumsi harga bangunan rp. per meter persegi (studi litbang dpp versi per desember harga rumah dengan kpr rp. juta adalah mengacu kepada skim flip dan peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. yang mengatur rumah sederhana (rs) dan rumah sangat sederhana (rss) yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai ppn). pada kenyataannya belum ada skim bantuan fasilitas bantuan dan atau subsidi yang bisa menutupi struktur biaya tambahan yang timbul akibat dari penambahan luas lantai dari meter persegi menjadi meter persegi (bertambah meter persegi), sehingga peningkatan harga rumah tersebut mengakibatkan semakin tidak terjangkau dengan daya beli kelompok mbr. sebab, kenaikan gaji pendapatan kelompok mbr tidak mampu mengejar laju kenaikan harga beli rumah. dengan demikian, kelompok mbr terhambat membeli rumah karena harga jual semakin tinggi dan tak terjangkau dengan tingkat pendapatan mbr: selain itu, masih belum adanya kebijakan subsidi dan bantuan ataupun fasilitas lainnya yang dikeluarkan pemerintah kementerian perumahan rakyat untuk menutupi struktur biaya pembangunan unit rumah dengan penambahan meter persegi atau rata rata sekitar rp. (tiga belas juta limbatus ribu rupiah) (harga bangunan rp. (sembilan ratus ribu rupiah) meter) untuk mendukung pemberlakuan ketentuan undang undang nomor tahun sehingga harga jual unit rumah semakin tidak terjangkau oleh kelompok mbr: @london, program flip tersebut masih belum mampu mendukung pembiayaan untuk perolehan rumah kelompok mbr secara signifikan, oleh karena sepanjang sampai tahun hanya unit rumah yang memperoleh flip (vide kementerian perumahan rakyat, press release refleksi akhir tahun bukti p 15j. hal ini berarti kinerja pencapaian flip masih jauh bawah dari target penyaluran flip sebanyak unit rumah: auodnon, flip bukan subsidi atau bantuan sosial untuk kelompok mbr, akan tetapi diskualifikasi sebagai pembiayaan atau kewajiban yang harus dikembalikan, walaupun kemudian berubah dari pos anggaran dalam apbn untuk subsidi (bantuan sosial) menjadi dana likuiditas pembiayaan perumahan melalui skim flip sehingga fasilitas subsidi bantuan perumahan dalam undang undang apbn telah dikonversi menjadi kredit pembiayaan pemilikan rumah dalam bentuk peraturan menteri perumahan rakyat menimbulkan masalah hukum tersendiri, belum lagi kelompok masyarakat berpenghasilan kurang dari rp. juta per bulan, atau yang diskualifikasi bps warga miskin dengan pengeluaran rp. per kapita per bulan, sudah pasti sangat berat memperoleh rumah dan tidak akan terserap dalam mekanisme fasilitas flip. efek domino timbulnya hambatan hak atas rumah termasuk tidak diterbitkannya imb tidak dapat diterbitkannya ijin mendirikan bangunan imb) apabila tidak dibangun dengan luas lantai meter persegi. apalagi biaya untuk imb bagi pembangunan rumah untuk kelompok mbr masih tetap dibebankan biaya biaya, yang sama dengan biaya biaya untuk pembangunan rumah yang dikembangkan pengembang rumah kelas menengah dan atas. resisten bagi target nasional pembangunan perumahan untuk mbr, apalagi dengan adanya persyaratan luas lantai minimal meter persegi sehingga semakin memperlambat target pembangunan perumahan rakyat yang dipatok kementerian perumahan rakyat yakni sebesar juta unit rumah.terbukti pula target penyerapan rumah sederhana bersubsidi pada tahun diperkirakan unit rumah. target itu menurun dibandingkan tahun sebanyak unit rumah (vide harian kompas, turun, target perumahan rakyat tahun januari jika dalam keadaan semula saja (tanpa persyaratan luas lantai minimal 36meter persegi), bukan saja meningkatkan backlog akan tetapi mengakibatkan target pencapaian perumahan tidak terpenuhi, dengan fakta fakta antara lain: jumlah pertambahan setiap tahun mencapai unit rumahp 17j. masih meluasnya kelompok marginal yang menghuni tempat tinggal tidak manusiawi, kenaikan harga rumah sederhana lebih tinggi dari kenaikan pendapatan, kerapkali luas tanah yang sempit dan terus mahal sehingga harga rumah menjadi mahal, daya beli mbr yang stagnan namun harga rumah meningkat (apalagi dengan luas lantai meter persegi) sehingga tidak terjangkau kelompok mbr: menciptakan efek domino yang menghambat terbitnya ijin mendirikan bangunan imb), dan segala fasilitas subsidi atau pembiayaan perumahan, resistensi bagi target pencapaian pembanguan perumahan untuk mbr, tidak bisa diterapkannya fasilitas bebas ppn bagi mbr, memicu eskalasi backlog atau defisit perumahan, memicu meluasnya kawasan permukiman kumuh, mencederai pemenuhan ham atas rumah, dan melanggar hak konstitusional untuk memperoleh rumah. apalagi fasilitas pembiayaan yang tersedia seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan flip) tidak bisa menjangkau seluruh kelompok mbr. flip diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. sebelum diberlakukan skim flip, yang diberikan kepada kelompok mbr adalah subsidi uang muka dan subsidi selisih bunga. dengan adanya skim flip, yang bersumber dari pos anggaran kementerian perumahan rakyat yang semula adalah pos anggaran belanja yang dialihkan menjadi pos pembiayaan (vide kompas.com, flip bakal hemat apbn rp. triliun , oktober kendatipun tersedia flip, namun tidak bisa mengakomodasi eskalasi harga beli unit rumah karena struktur dan komponen harga akan meningkat setelah adanya ketentuan luas lantai minimal meter persegi tersebut diberlakukan. dengan asumsi flip sebagai pos pembiayaan maka tidak konsisten dengan kewajiban pemerintah dalam undang undang nomor tahun|). indonesia kekurangan jumlah unit rumah sebanyak juta unit. salah satu penyebab kurangnya rumah bagi warga berpenghasilan rendah karena keterbatasan lahan (lihat kompas.com, pemerintah optimis sediakan unit rumah , desember bukti p 19j. andai saja kekurangan rumah atau defisit juta rumah tersebut atasi dengan rata rata unit rumah per tahun, maka akan membutuhkan tahun untuk mengatasi defisit perumahan. belum lagi diakumulasikan dengan pertambahan kebutuhan rumah setiap ribu tahun.20j." edisi tahun kementerian perumahan rakyat, hal. bukti padahal yang terjadi justru sebaliknya yakni tidak tercapainya target pembangunan perumahan rakyat, mana secara kualitatif hanya mencapai s.d dari target pembangunan perumahan sehingga menjadi faktor terciptanya darurat perumahan (vide bisnis indonesia, indonesia kondisi darurat perumahan , desember bukti(vide harian kompas, kelas menengah belum menjadi strategi , desember hal. bukti tidak applicable dan tidak feasible dan konsisten dengan untuk kebijakan pembebasan ppn kebijakan perumahan mesti konsisten dengan kebijakan dan feasible secara ekonomis dengan daya beli kelompok mbr. namun, justru ketentuan undang undang nomor tahun sebagai norma hukum, tidak rasional dan tidak memiliki justifikasi finansial oleh karena tidak applicable dan tidak feasible dengan perhitungan ekonomi perumahan, apabila secara objektif ditelaah dan dianalisa berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. (yang merevisi pmk nomor pmk. menurut ketentuan pmk nomor pmk. kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai ppn) rp. (tujuh puluh juta rupiah),memicu semakin tinggi akumulasi dan eskalasi backlog. adanya eskalasi backlog perumahan rakyat tersebut sudah nyata dan terus bertambah, apalagi jika dengan adanya hambatan dari undang undang nomor tahun jika diperiksa data tahun backlog sebanyak juta unit rumah, bandingkan dengan tahun tahun diperkirakan mencapai juta unit rumah. jika dibandingkan tahun menargetkan unit rumah realisasinya hanya unit rumah. sedangkan tahun hingga september saja, mencapai realisasi unit rumah dari targetberdasarkan fakta backlog atas dan didukung data data sekunder bukti s.d dapat dikemukakan bahwa: target pencapaian pembangunan rumah tidak tercapai dari tahun tahun dalam jumlah yang signifikan s.d fakta fakta kuantitatif tersebut dengan jelas dan faktual membuktikan bahwa target pembangunan perumahan dengan luas lantai bawah meter persegi saja, masih tetap meningkatnya backlog. apabila fakta fakta tersebut dikaitkan dengan persyaratan luas lantai minimal meter persegi sebagaimana ditentukan undang undang nomor tahun maka hal tersebut merupakan kausal terulangnya dan terciderainya hak konstitusional setiap orang atau warga masyarakat atas rumah tempat untuk tempat tinggal. dengan demikian, maka dengan adanya norma undang undang nomor tahun maka hal itu menjadi kausal meningkat tingkat backlog sehingga menimbulkan kerugian konstitusional orang atau warga masyarakat yang dijamin dalam uud memicu semakin luas lingkungan permukiman kumuh dan menghambat akses memperoleh rumah ketentuan undang undang nomor tahun berimplikasi pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh, oleh karena semakin anjloknya daya beli dan rendahnya akses memperoleh rumah. target penataan lingkungan dan permukiman kumuh seluas dengan jumlah penduduk memfasilitasi sebanyak jiwa akan terhambat (vide,angka tersebut jauh bawah data luas permukiman kumuh dari hasil penelitian united nation development programme undip), mengindikasikan terjadinya perluasan permukiman kumuh mencapai setiap tahunnya, sehingga pada tahun luas permukiman kumuh diperkirakan menjadi dari kondisi sebelumnya yakni pada akhir tahun (vide majalah inform edisi tahun kementerian perumahan rakyat, hal. bukti apabila ketentuan undang undang nomor tahun diterapkan maka diperkirakan akan terhambat dengan masih banyaknya rumah kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan luas lantai tak mencapai meter persegi, sehingga upaya pembangunan baru pb) rumah untuk program penataan kawasan permukiman kumuh pasti akan terhambat, demikian pula fasilitas pra dan pasca sertifikasi hak atas tanah sha) akan terkendala karena pemerintah kementerian perumahan rakyat sendiri akan terikat dengan undang undang nomor tahun padahal permasalahan lingkungan permukiman kumuh lebih luas dari target yang dipatok yakni seluas (vide majalah inform' edisi tahun kementerian perumahan rakyat, hal. bukti p 28j. hal ini menjadi ancaman bagi pencapaian agenda menyongsong era baru perumahan dan permukiman indonesia dalam deklarasi kongres perumahan dan permukiman tahun yang diantaranya menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun (vide majalah inform' edisi tahun kementerian perumahan rakyat, hal. bukti p 29j. mencederai ham untuk memperoleh tempat tinggal atau rumah. mencederai pemenuhan ham atas rumah yang djamin dalam dan mencederai ham yakni atas tempat tinggal yang dijamin dalam kovenan internasional tentang ekonom yakni hak atas rumah yakni menyangkut sifat kepemilikan atas rumah (security tenure), keterjangkauan daya beli masyarakat (affordability), peluang (accessibility), dan ketersediaan pelayanan (availability services). padahal pemenuhan ham bukan hanya sekadar harmonisasi hukum namun ditegaskan sebagai salah satu syarat negara hukum, sehingga pencitraan hak atas rumah terkait dengan pengabaian syarat negara hukum itu sendiri. jika ketentuan undang undang nomor tahun diberlakukan maka akses memperoleh rumah akan terhambat dan bahkan semakin melambat perolehan hak atas rumah oleh karena dari indeks pengeluaran bulanan rumah tangga untuk jenis pengeluaran bukan makanan, diperoleh data bahwa biaya sewa atau kontrak rumah adalah sebanyak dari total pengeluaran (untuk semua rumah tangga). apalagi jika ditambahkan biaya perawatan dan perbaikan rumah sebesar yang jika akumulasi menjadi lebih dari jika dibandingkan, jauh lebih besar dari biaya pendidikan atau biaya kesehatan ,03x6). biaya sewa atau kontrak rumah hampir sama dengan biaya makanan untuk padi padian sebesar jika dibandingkan antara biaya pengeluaran rumah tangga tiap bulan untuk makanan sebesar dan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar dari kelompok bukan makanan , pengeluaran untuk rumah (sewa dan perbaikan) sebesar lebih (diolah dari data bps, susunan survey sosial ekonomi tahun oleh karena itu, pengeluaran atas sewa rumah sangat penting dan besar dalam alokasi belanja keluarga indonesia. bahwaeskalasi dan akumulasi backlog yang tinggi, maka apabila dipersyaratkan sesuai undang undang nomor tahun sudah pasti dapat diperkirakan (predicted) menimbulkan: harga rumah semakin tinggi dan tidak terjangkau kelompok mbr diperkirakan harga unit rumah yang tersedia pasar semakin membumbung tinggi dan tak terjangkau kelompok mbr, serta tidak dapat memperoleh fasilitas bebas ppn dan flip. akumulasi dan eskalasi backlog yang semakin tinggi lagi. peningkatan backlog atau defisit perumahan akan meningkat yang bisa mencapai juta unit rumah. perhitungannya menurut eddy gazebo, ketua umum dpp versi, yakni meter persegi dibagi maka sama denan saat ini backlog perumahan sekitar juta unit rumah jika dikalikan maka akan mencapai juta (vide bisnis indonesia, defisit perumahan berpotensi naik , januarikelompok mbr makin sulit aksesnya untuk memperoleh rumah. kelompok mbr yang pendapatannya konstan menjadi tidak mampu bergerak naik menuju akses perumahan karena daya beli melemah, sehingga muncul dan besarnya jumlah lapisan baru kelompok mbr yang sama sekali tidak memiliki akses atas perumahan. apalagi batas minimal gaji pendapatan yang dapat memperoleh fasilitas pembiayaan flip adalah sebesar rp. juta, padahal tidak faktual dengan realitas kelompok mbr yang semestinya dinaikkan pada kluster gaji pendapatan rp. juta agar dapat memperluas lebih banyak lagi akses kelompok mbr untuk memperoleh rumah: resistensi penanganan meluasnya permukiman kumuh norma ini menghambat penanganan luas kawasan permukiman kumuh karena terhambatnya akses memperoleh rumah bagi masyarakat kelompok mbr yang dalam jumlah signifikan menghuni kawasan permukiman kumuh: kelompok mbr tersisa waktu dan degradasi kenyamanan keluarga serta kehidupan sosialnya dengan sulitnya memperoleh akses rumah atau setidaknya memperoleh rumah kawasan dekat tempat bekerja maka akan mendorong kelompok mbr untuk berada dan menghuni rumah pada permukiman kawasan luar yang jauh dan belum tentu memiliki akses tempat bekerja (misalnya pekerja formal swasta, maupun pegawai negeri sipil atau pns) sehingga menambah beban biaya transportasi dan akomodasi yang ada gilirannya mengurangi derajat kesejahteraan keluarga, serta hilangnya masa atau waktu yang dipakai perjalanan (dari ke rumah) yang semestinya bisa dipakai untuk mengisi kehidupan sosial dan membina keluarga, termasuk ketenangan dalam bekerja. keadaan serupa juga dialami para pns untuk memperoleh rumah. untuk kelompok pekerja pns saja misalnya, dari seluruh kabupaten kota indonesia, baru persen yang memiliki komitmen untuk pengembangan program pembangunan rumah bagi pns. sementara itu dari sejumlah juta pns, baru sekitar juta pns yang memiliki rumah sendiri. padahal sekitar persen dari pns secara nasional berada daerah. diperlukan komitmen daerah untuk menyukseskan program pengadaan bagi pns. padahal jika pns telah memiliki rumah sendiri, mereka lebih tenang dalam bekerja dan tentunya berdampak pada peningkatan kualitas kerja pemda (videhilangnya potensi pendapatan dari investasi kepemilikan rumah dalam perspektif investasi, memiliki rumah adalah investasi yang menguntungkan pemiliknya dibandingkan investasi tabungan atau deposito. dalam hal apabila kelompok mbr terhambat memiliki rumah, maka menimbulkan akibat bukan saja tidak memiliki akses atas tempat tinggal dan memiliki rumah serta, akan tetapi mengakibatkan mereka tidak terkoneksi dengan sistem perumahan dan perbankan sehingga menghilangkan potensi pendapatan atau peningkatan harga aset rumah sebagai investasi yang semestinya bisa diperoleh pemilik rumah dari kelompok mbr tersebut. hal ini adalah masalah struktural atau regulasi kebijakan yang menghambat kelompok mbr memperoleh rumah. keadaan seperti ini yang dikemukakan fernando soto sebagai kegagalan hukum (legal).(vide fernando soto, the mystery capital , dalam, hal. oleh karena kebanyakan warga masyarakat tidak bisa terintegrasi dalam sistem (perumahan ataupun pembiayaan) dengan menggunakan hukum yang pro poor (pro mbr) untuk memperoleh rumah dengan gaji pendapatan terbatas, dan kemudian memperoleh unit rumah yang secara yuridis formil dapat mengkonversi asetnya (rumah) menjadi kapital yang mempunyai nilai investasi. kontraproduktif dengan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan rumah bagi mbr yang masih kategorisasi berpendapatan maksimal rp. juta per bulan. padahal untuk bentuk rumah susun, fasilitas yang diberikan kepada kelompok dengan pendapatan sampai rp. juta. kontraproduktif dengan asas perumahan dan permukiman dalam undang undang nomor tahundalam penjelasan huruf dan huruf undang undang nomor tahun mempunyai kata kunci yang penting yakni rumah untuk seluruh rakyat (for all) oleh karena itu pembatasan yang dilakukan undang undang nomor tahun konsisten dengan asas keterjangkauan, keadilan dan pemerataan yang dianut dalam undang undang nomor tahun bahwa secara objektif luas lantai minimal yang diperlukan dan masih sesuai dengan kenyamanan kelompok mbr adalah dengan luas minimal (dua puluh satu) meter persegi, sehingga harus dipertimbangkan dalam putusan atas permohonan guo. berkenaan dengan luas lantai meter persegi dengan alasan dan pertimbangan berikut ini: keterbatasan daya beli mbr dengan keterbatasan daya beli kelompok mbr, ketersediaan rumah dengan luas lantai meter persegi yang masih bisa dijangkau oleh kelompok mbr sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. hal ini sesuai dengan aspek keterjangkauan harga rumah sebagai indikator dalam kovenan internasional tentang ekonom dan asas keterjangkauan dalam undang undang nomor tahun kebutuhan keluarga pasangan baru rumah tipe yang bisa tumbuh (rumah tumbuh), bukan tipe kelompok mbr yang didalamnya termasuk pasangan yang baru menikah atau keluarga yang telah membina keluarga sendiri dan untuk mandiri yang apabila dengan (dua) orang ataupun ditambah (satu) orang anak, sehingga menjadi (tiga) orang penghuni rumah, masih memadai dengan luas lantai minimal meter persegi. apalagi setelah pasangan tersebut mempunyai kemampuan dan penghasilan yang meningkat dapat mengembangkannya menjadi lebih luas lagi atau yang dikenal dengan konsep rumah tumbuh. hal ini bersesuaian dengan pendapat pengamat perumahan dari institut teknologi bandung itb), jehansyah siregar bahwa keluarga muda tidak perlu rumah seluas meter persegi tetapi membutuhkan rumah tumbuh seiring dengan peningkatan pendapatan dan perkembangan keluarga, rumah itu bisa dibangun sendiri secara bertahap (vide harian kompas, luas rumah direvisi , jumat, november bukti sesuai pedoman teknis rs. sehat berdasarkan keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah luas lantai rumah minimal bersesuaian dengan perhitungan dalam ketentuan pedoman teknis rumah sederhana sehat rs. sehat) yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri semestinya untuk kelompok mbr diberlakukan subsidi bukan pembiayaan. dengan demikian, ketentuan undang undang nomor tahun tersebut merupakan kausal terhambatnya hak setiap orang atau masyarakat khususnya kelompok mbr untuk memperoleh hak konstitusional atas rumah sebagai tempat tinggal. tidak heran jika kalangan media menyuarakan kepentingan rakyat kecil atau kelompok mbr, sebagaimana majalah gatra menuliskan, orang susah dilarang punya rumah (vide gatra, edisi januari hal. padahal dan dapat dikembangkan, masih merupakan kebutuhan yang nyata dan sesuai kemampuan kelompok mbr. beberapa alasan mengapa kebutuhan tipe meter tersebut masih aktual dan objektif, oleh karena, antara lain: keterbatasan daya beli mbr: kebutuhan keluarga pasangan baru bukan tipe tetapi tipe luas lantai masih sesuai dengan pedoman teknis rumah sehat sederhana rs. sehat rsh), masih sangat dibutuhkan pasar dan memperbesar peluang memenuhi kebutuhan rumah: menghambat meluasnya kawasan permukiman kumuh: menurunkan eskalasi backlog atau defisit perumahan, regulasi yang pro poor dan mendukung program rumah murah: kelompok mbr dapat mengakses fasilitas bebas ppn dan flip (karena harga rumah tak lebih rp. juta dan luas lantai tak lebih meter persegi), relevan untuk mengatasi kelangkaan lahan dan indeks kejahatan konstruksi: sesuai aspirasi dan kebutuhan rakyat miskin memperoleh rumah murah: masih dapat dikembangkan karena merupakan rumah tumbuh (sedangkan rumah susun bukan rumah tumbuh), bersesuaian dengan ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memenuhi rumah untuk mbr undang undang nomor tahun permukiman dan prasarana wilayah nomor pts m bukti berdasarkan ketentuan tersebut, kebutuhan luas lantai minimum bangunan untuk rumah sederhana sehat rs. sehat) adalah: untuk (tiga) jiwa, maka: unit rumah minimal luas lantai meter persegi. luas lahan minimal meter persegi. untuk (empat) jiwa, maka: unit rumah minimal luas lantai luas lahan minimal meter persegi. pembangunan rs. sehat itu sendiri disiapkan dengan prinsip dasar perancangan, antara lain yakni: penerapan rumah tumbuh agar masyarakat, khususnya mbr semakin mampu menjangkau pemilikan rumahnya, masyarakat diberi pilihan dapat mengembangkan rumahnya secara bertahap dengan menerapkan konsep rumah tumbuh. kebutuhan luas ruang. walaupun kemampuan mbr terbatas, pengembangan sehat rsh ini harus tetap memperhatikan kebutuhan luas minimum hunian per orang meter persegi s.d meter persegi) dan kebutuhan luas minimum ruang tidur meter persegi. luas ini dapat diterjemahkan dalam wujud desain yang tidak harus terpaku pada contoh desain seperti tertuang dalam kepmen kimpraswil nomor pts m keterjangkauan prinsip dasar perancangan sebagaimana diuraikan atas dimaksudkan agar pengembangan disain sehat rsh dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi mbr yang masih sangat terbatas. untuk itu efisiensi biaya perlu diperhatikan dalam pengembangan disain yang dilakukan. (vide.aj. rumah tipe masih dibutuhkan pasar rumah dengan luas lantai atau tipe meter persegi adalah masih dibutuhkan oleh pasar perumahan khususnya kelompok mbr. oleh karena itu pemerintah selaku eksekutif yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah mbr dan selaku regulator yang patuh kepada uud tidak boleh tidak melayani ketersediaan rumah sesuai kebutuhan (need) dan kemampuan rakyatnya. kebutuhan rumah dengan tipe masih cukup besar daerah daripada masyarakat bertempat tinggal kolong jembatan. hal ini yang disuarakan kalangan real estate indonesia rei) sulawesi selatan (vide antara news, masyarakat sulsel masih butuh rumah tipe mei bukti p 33j, pembatasan rumah sederhana minimal meter persegi akan memberatkan pengembang kecil yang membangun rumah tipe meter persegi. pasar tipe masih sangat besar dan perlu diserap dengan ketersediaan rumah (vide bisnis indonesia.com, kemenpora kaji batasan rumah tipe november bukti p 34j. lebih membuka akses memperoleh rumah dan menghambat meluasnya permukiman kumuh. pembangunan rumah dengan luas lantai minimal meter persegi selain diperlukan dan pasarnya membutuhkan, dan hal itu menjadi faktor memperbesar akses kelompok mbr untuk keluar dari masalah perumahan dan keluar dari permasalahan permukiman kumuh perkotaan yang setiap tahun meningkat luasnya. pada tahun luas permukiman kumuh hektar, menjadi hektar pada tahun (vide kementerian perumahan rakyat ri, rencana strategis kementerian perumahan rakyat tahun35j. menurunkan eskalasi backlog pembangunan perumahan dengan tipe tersebut akan mempermudah akses membeli rumah dan karenanya memperlambat eskalasi backlog, sebaliknya apabila dipatok dengan minimal luas lantai 36meter persegi akan menghambat pembangunan perumahan dan serapan dan komitmen kelompok mbr membeli rumah. luas lantai meter persegi hambat program rumah murah pembangunan perumahan dengan luas lantai minimal meter persegi menghambat gerak dan target pembangunan rumah sederhana sehat, oleh karena menghambat pengembang dan daya serap kelompok mbr. (vide ekspor news, program rumah murah sumsel terganjal aturan kemenpora , rabu, januari bukti p 36j. selain itu, akan menghambat laju pertumbuhan pembangunan rumah oleh pengembang rumah murah (vide waspada online, januari penjualan rumah tipe dihentikan , desember padahal kontribusi pengembang dan masyarakat membangun rumah adalah bagian terpenting dari target pembangunan rumah. akses memperoleh fasilitas bebas ppn. justifikasi luas lantai rumah minimal meter persegi bukan cuma terjangkau dan harga murah akan tetapi dasar memperoleh fasilitas bebas pajak pertambahan nilai ppn) sesuai peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai ppn).(a) luas bangunan tidak melebihi (tiga puluh enam meter persegi), (b) harga jual tidak melebihi rp. (tujuh puluh juta rupiah), (c)sehingga akses memperoleh rumah murah oleh kelompok mbr makin besar, dan sebaliknya jika dengan luas lantai meter persegi atau lebih tidak akan memperoleh fasilitas bebas ppn, sementara kelompok mbr tidak mampu membeli rumah apalagi tanpa fasilitas tersebut. membuka akses memperoleh flip dengan membeli rumah sederhana tipe maka masih mungkin bagi kelompok mbr memperoleh flip, oleh karena itu akses memperoleh rumah makin ringan. namun apabila dibatasi luas lantai minimal meter persegi, maka tidak terjangkau kelompok mbr, dan selanjutnya tak dapat mengakses fasilitas flip, padahal dalam apbn ditentukan flip sebagai subsidi yang diberikan kepada rakyat atau kelompok mbr. mengatasi kelangkaan dan mahalnya lahan tanah pembangunan rumah murah dan sejahtera untuk kelompok mbr selain dibutuhkan dan sesuai daya beli pasar kelompok mbr, namun hal tersebut juga sesuai dengan fakta kelangkaan dan mahalnya harga tanah, sehingga menjadi faktor naiknya harga rumah yang bisa dijangkau kelompok mbr. bersesuaian dengan indikator keterjangkauan untuk memperoleh hak atas rumah dalam kovenan internasional tentang ekonom rumah tipe dengan luas lantai meter persegi selain merupakan kebutuhan pasangan baru dan sesuai daya beli kelompok mbr. hal ini secara yuridis formil bersesuaian dengan pedoman teknis luas lantai rumah (vide keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor pts m akan tetapi juga bersesuaian dengan aspek ham atas rumah yakni indikator (a) keterjangkauan daya beli (affordability), (b) ketersediaan pelayanan (availability), (c) kesempatan memperoleh rumah (accessibility), dan tentunya (d) masih layak dan nyaman untuk kelompok pasangan muda (suami dan istri serta anak) yang suatu masa bisa mengembangkannya atau sebagai rumah tumbuh sehingga masih nyaman sebagai tempat tinggal (habitalility). aspirasi memperoleh rumah murah, untuk cegah kelompok mbr tidak menikmati hak atas rumah kebutuhan rumah tipe bukan saja masih sesuai dengan kebutuhan pasar akan tetapi merupakan bagian dari aspirasi yang berkembang untuk memperoleh rumah dan bersesuaian dengan kebijakan yang sedang dikembangkan pemerintah daerah seperti rumah murah sumatera selatan. dengan kondisi seperti itu, tak heran jikakan tetapi dalam keadaan darurat perumahan justru regulasi dan norma undang undang nomor tahun justru makin menghambat akses mbr dan karenanya semakin membuat darurat perumahan indonesia. hal ini bersesuaian dengan pendapat mulai syarif koto, yang pernah menjadi pejabat tinggi pada kementerian perumahan rakyat, yang dengan berdasarkan data dan fakta yang ada beliau menyimpulkan bahwatidak adil dengan perlakuan perlakuan berbeda untuk rumah susun, padahal rumah susun tidak dapat dikembangkan atau bukan rumah tumbuh ketentuan pembangunan rumah dengan luas lantai minimal meter persegi hanya diberlakukan bagi rumah tunggal dan rumah deret, namun tidak diberlakukan bagi rumah susun. oleh karena itu, untuk rumah susun dapat dibangun dengan luas lantai meter persegi. padahal, secara teknis rumah susun tidak bisa dikembangkan menjadi seperti halnya rumah tumbuh, sehingga dengan demikian adanya ketidakadilan dalam norma hukum undang undang nomor tahun tersebut. rumah tipe sesuai dengan daya beli dan relevan semangat dan norma undang undang nomor tahun, rumah tipe sesuai dengan asas perumahan dan permukiman dalam undang undang nomor tahun dengan adanya rumah tipe akan membuka akses kelompok mbr memperoleh rumah dan sesuai daya belinya.bahwa dengan alasan alasan atas, maka ketentuan undang undang nomor tahun bukan saja melanggar hak konstitusional untuk memperoleh tempat tinggal, akan tetapi juga mengakibatkan dan sebagai wujud dari keadaan antara lain: (a) semakin memperparah keadaan darurat perumahan yang dikemukakan kementerian perumahan rakyat. dengan adanya undang undang nomor tahun mengakibatkan semakin rendahnya akses memperoleh rumah murah, meluasnya permukiman kumuh, eskalasi backlog yang makin tinggi, target pembangunan rumah murah bakal anjlok, tidak tersalurkannya fasilitas dan bantuan seperti flip, bebas ppn, bantuan psu kepada pengembang rumah bersubsidi, terhambatnya pemberian bantuan kepada rumah swadaya yang berukuran bawah meter persegi untuk memperoleh bantuan perbaikan dan pembangunan baru serta bantuan sertifikat hak atas tanah, dan sebagainya: (b) menjadi fakta bahwa kebijakan dan norma yang dikembangkan tidak pro poor dan tidak berorientasi mempermudah akses kelompok mbr memperoleh rumah dengan adanya undang undang nomor tahun mengakibatkan kelompok rakyat miskin yang sejumlah (menurut data bps) dan kelompok mbr tidak mampu bergerak untuk memperoleh akses dan membuat komitmen membeli rumah murah dan bersubsidi, (c) keadaan ini inkonsistensi atau kontraproduktif dengan perintah undang undang nomor tahun dengan adanya undang undang nomor tahun mengakibatkan keadaan yang kontraproduktif bagi pemenuhan kewajiban pemerintah yang secara yuridis formil sudah ditentukan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi kelompok mbr yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun (d) keadaan ini inkonsistensi dengan asas undang undang nomor tahun antara lain yakni asas keadaan dan pemerataan dan asas keterjangkauan dan kemudahan: (e) keadaan ini inkonsistensi dengan direktif presiden. (f) keadaan ini inkonsistensi dengan program rumah murah untuk rakyat miskin. (9g) keadaan ini tidak mendukung program subsidi ataupun fasilitas pembiayaan flip. bahwa dengan demikimenghambat pemenuhan hak konstitusional atas rumah dan karena itu jelaskonstitusi, dalil dalil bahwa ketentuan undang undang nomor tahun menghambat pemenuhan hak milik pribadi yakni hak milik atas perumahan sebagai hak konstitusional berdasarkan uud bahwa secara konstitusional setiap orang berhak bertempat tinggal, secara eksplisit tercantumhak memiliki rumah untuk tempat tinggal adalah hak konstitusional yakni hak untuk mempunyai hak miliki pribadi yang dijamin dalam uud bahwa hak atas perumahan yang dijamin dalam uud maupun dalam juga bersesuaian dengan hak untuk membangun, memperoleh dan memiliki sendiri rumah untuk tempat tinggal sebagai hak milik pribadi atas rumah, yang secara konstitusionaldemikian, dalam segala bentuk apapun, apakah itu rumah tunggal ataupun rumah deret, ataupun rumah susun (vide undang undang nomor tahun demikian pula halnya apakah membangun sendiri atau rumah swadaya, ataupun jenis rumah yang diskualifikasi sebagai rumah komersial ataupun rumah umum. dengan berdasarkan uud tidak ada halangan secara yuridis konstitusional bagi setiap orang atau warga masyarakat membangun, membeli dan memiliki unit rumah dengan jenis apapun dan dengan bentuk apapun, termasuk tentunya dengan luas lantai berapapun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan: bahwa sebagai pemilik tanah atau lahan berhak menggunakannya untuk membangun rumah tempat tinggal, dengan luas tanah lahan berapapun, sehingga adanya ketentuan undang undang nomor tahun bukan saja menghalangi menggunakan dan memanfaatkan hak milik pribadi yang dijamin dalam uud akan tetapi juga mengakibatkan: tidak memanfaatkan atau menganggapnya lahan dengan luas bawah meter persegi, sehingga menjadi kapital mati atau menganggur yang tidak bisa dioptimalkan nilai ekonominya, dan karenanya menimbulkan ketidakadilan dalam kesempatan memperoleh pendapatan: tidak memanfaatkannya atau menganggapnya lahan kawasan permukiman dengan luas bawah meter persegi, sehingga akumulasi lahan yang luasnya bawah meter persegi tetapi tidak dapat dikembangkan menjadi rumah, sehingga sangat mungkin menjadi kawasan permukiman kumuh dan tidak bisa dioptimalkan nilai ekonominya: keadaan sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) atas, dalam perspektif yuridis konstitusional menjadi kausal terganggunya hak atas perlindungan harta benda yang berada bawah kekuasaan setiap orang atau warga masyarakat yang dijamin dalam uud bahwa oleh karena hak konstitusional untuk mempunyai hak milik pribadi, termasuk dalam hal ini hak milik pribadi atas rumah yang dijamin uud maka tidak ada alasan konstitusional untuk menghalangi dan mencegah atau melarang setiap orang atau warga masyarakat membangun, membeli dan memiliki rumah dengan luas lantai berapapun asalkan dilakukan dengan atas alas hak dan kepemilikan yang sah: bahwa dalam kaitan deng, maka dengan demikian: secara konstitusional tidak boleh membuat pembatasan yang menghambat hak setiap orang untuk memperoleh hak milik pribadi atas rumah tempat tinggal, mana hak atas milik pribadi tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin uud bersesuaian dengan ham untuk memperoleh rumah dalam kovenan internasional tentang ekonom, maupun deklarasi universal hak asasi manusia dunam). apabila rumah tunggal dan rumah deret dengan luas lantai bawah meter persegi dilarang dibangun, maka hal ini menimbulkan kerugian konstitusional warga masyarakat yang karenanya beralasan jika dilakukan pengujian konstitusionalitas undang undang nomor tahun tersebut dengan batu uji uud yakni dan il. kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum legal standing) pemohon tentang kewenangan mahkamah konstitusi. bahw, dan melakukan persidangan permohonan pengujian materil ketentuan undang undang perumahan dan kawasan permukiman yakniterhadap undang undang dasar republik indonesia tahun ( selanjutnya disebut uud dan uud bahwa berdasarkan uud juncto huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: .berdasarkan setiap orang berhak mempunyai milik pribadi sebagai ham sehingga ketentuan undang undang nomor tahun tidak boleh menjadi hambatan bagi setiap orang untuk memperoleh hak milik pribadi yakni hak atas rumah untuk tempat tinggal. bahwa hak untuk membangun dan memiliki rumah sebagai hak milik pribadi adalah hak konstitusional yang secara eksplisit dijamin uud maka setiap orang atau warga negara mempunyai kemerdekaan untuk memiliki membeli rumah, walaupun luas lantainya kurang meter persegi. apabila orang atau warga masyarakat hanya mempunyai lahan tanah kurang meter persegi, maka secara yuridis konstitusional tidak boleh dihambat atau dikurangi haknya membangun rumah dalam jenis dan ukuran luas lantai berapapun. bahwa pembatasan atau menghalangi kemerdekaan setiap orang atau warga negara memiliki secara pribadi atau hak milik pribadi atas rumah hanya boleh dengan luas lantai minimal meter persegi, adalah melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam uud bahwa dengan demikian ketentuan undang undang nomor tahmenghambat keadilan dan perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak milik pribadi atas perumahan yang merupakan hak konstitusional berdasarkan dketentuan atau norma hukum dalam undang undang yang membatasi hak setiap orang atas tempat tinggal atau rumah yang dijamin uud dan juga setiap orang untuk memperoleh hak milik pribadi yakni hak atas rumah untuk tempat tinggal sebagai hak milik pribadi yang dijamin uud bahwa setiap orang dijamin hak konstitusionalnya mempunyai kedudukan yang sama hadapan hukum, dalam hal ini norma undang undang yakni undang undang nomor tahun bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tersebut adalah bentuk pembedaan yang dilakukan oleh hukum yakni membatasi setiap orang atau warga masyarakat memperoleh dan atau memiliki hak atas rumah yang hanya boleh jika luas lantai minimal meter persegi: bahwa oleh karena itu ketentuan undang undang nomor tahun telah menciptakan adanya pembedaan atau diskriminasi hadapan hukum untuk memperoleh rumah untuk tempat tinggal yang dijamin uud dan hak memiliki rumah sebagai hak milik pribadi yang dijamin uud bahwa perlindungan dari segala bentuk diskriminasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam dan uud bahwa hak konstitusional untuk perlindungan dari diskriminasi atau yang dikenal dengan prinsip mendiskriminasi secara universal dijamin dalam instrumen instrumen internasionalm internasional sehingga menjadi asas atau prinsip yang universal (universal principle)h, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat): transparansi dan kontrol sosial, bahwadivide38j, bahwa dengan adanya ketentuan undang undang nomor tahun tersebut bukan hanya menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda hadapan hukum yang dijamin dalam uud akan tetapi juga merupakan bentuk perlakuan yang berbeda dalam pemenuhan hak atas perumahan, yakni tidak terjaminnya hak atas perumahan bagi orang atau warga masyarakat yang hanya memiliki atau memperoleh rumah dengan luas lantai tidak mencapai meter persegi, bahwa adanya ketentuan undang undang nomor tahun telah secara nyata tidak memperhatikan kondisi objektif harga tanah yang berbeda beda antara daerah yang satu dengan lainnya, antara pulau jawa dan luar pulau jawa, yang secara objektif dan nomor seiten ditandai dengan berbeda bedanya harga tanah sesuai nilai jual objek pajak nop). dengan adanya faktor disparitas harga tanah, maka pembatasan luas lantai rumah minimal meter persegi untuk seluruh daerah indonesia, justru mengabaikan adanya disparitas harga tanah dan nop antar daerah indonesia. selain itu ketentuan undang undang nomor tahun tidak mempertimbangkan karakteristik daerah tempat dibangunnya rumah dengan faktanya perbedaan indeks kejahatan konstruksi, indeks harga tanah lahan, biaya perijinan, daya beli, perbedaan tingkat pendapatan atau upah (ditandai dengan perbedaan indeks upah minimum provinsi atau ump, tingkat inflasi, dan sebagainya). hal ini berimplikasi pada timbulnya fakta perbedaan perlakuan dalam akses memperoleh hak konstitusional atas rumah, bahwa dengan adanya perlakuan yang berbeda tersebut maka mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak konstitusional untuk memperoleh perlakuan yang sama hadapan hukum yang dijamin dalam uud bahwa berdasarkan alasan alasan atas,nomor tahuntidak pro poor dan tidak ada rasio legis nya sehingga menjadi hambatan pemenuhan hak atas perumahan uud dan untuk mempunyai hak milik pribadi uud bahwa hak atas tempat tinggal yakni hak atas perumahan adalah hak setiap orang yang merupakan hak konstitusional dalam uud dan sekaligus merupakan ham, yang diakui secara universal dalam berbagai instrumen ham internasional: bahwa hak atas perumahan tersebut adalah hak yang masih belum diperoleh secara merata dan adil oleh kelompok mbr sehingga terhambat memiliki kesempatan untuk menikmati hak konstitusional atas rumah untuk tempat tinggal, bahwa dengan adanya pembangunan perumahan sederhana yang ditujukan kepada masyarakat atau warga yang berpenghasilan rendah tersebut, secara faktual telah membantu setiap orang atau warga masyarakat utamanya yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. keadaan ini dapat dikemukakan dengan bukti bukti yang diajukan dalam permohonan ini: bahwa setiap orang atau warga masyarakat yang masuk dalam kualifikasi kelompok mbr tersebut selain mempunyai keterbatasan dalam penghasilan untuk membeli (purchasing power) dan memiliki rumah sehingga sangat rasional apabila banyak warga miskin dan kelompok mbr yang berada atau bertempat tinggal pada kawasan permukiman kumuh dengan luas lahan yang sempit. sehingga secara faktual kelompok mbr ini justru semakin perlu difasilitasi oleh negara dengan regulasi yang mendorong pemenuhan hak atas rumah guo, bahwa selain pembangunan rumah formal, sebagaimana dikemukakan atas, dalam undang undang nomor tahun juga diakui pembangunan rumah secara swadaya (rumah swadaya) oleh setiap orang atau warga masyarakat. pembangunan rumah swadaya tersebut justru diakui dan mesti didorong dengan adanya undang undang nomor tahun dan dengan berdasarkan kepada hak konstitusional atas rumah untuk tempat tinggal uud 1945j, dan hak konstitusional untuk mempunyai hak milik pribadi (termasuk atas rumah) uud dengan demikian, maka:termasuk mempunyai kemerdekaan dalam menentukan berapa luas lantai yang dibutuhkan,harga tanah yang mahal khususnya pulau jawa, apalagi kawasan perkotaan, maka baik secara objektif kemampuan ekonomi mbr maupun berdasarkan yuridis konstitusional, jelas tidak ada alasan untuk menghambat atau mengurangi setiap orang atau warga masyarakat untuk membangun dan memiliki secara swadaya rumahfaktor pewarisan ataupun kepadatan kawasan dan lingkungan, pada kawasan permukiman sangat mungkin terdapat luas tanah lahan rumah yang tidak mencapai meter persegi. dengan kondisi objektif sedemikian, adalah tidak beralasan dan justru melanggar hak konstitusional atas hak milik pribadi uud 1945j, dengan adanya pembatasan penggunaan tanah lahan hak milik pribadi tersebut untuk membangun rumah dengan undang undang nomor tahun bahwa hal atas tersebut selain menjadi kausal terhambatnya perolehan hak konstitusional atas rumah, dan justru tidak konsisten dengan ketentuan hukum dan atau kebijakan yang mendorong pembangunan rumah swadaya, oleh karena pemerintah tidak mampu menyediakan perumahan tanpa adanya pembangunan rumah swadaya. oleh karena: kontribusi atau share masyakarat dalam pembangunan rumah swadaya lebih besar dari pada pemerintah (vide kementerian perumahan rakyat, majalah inform, edisi tahun hal. bukti p 39j. menurut deputi bidang perumahan swadaya kementerian perumahan rakyat, saat ini pemenuhan rumah secara swadaya mencapai dan sisanya dipenuhi secara formal, baik itu oleh pengembang, yayasan dan lain sebagainya (vide bisnis indonesia, kemenpora perkuat komunitas perumahan swadaya , desember kemampuan pemerintah membangun rumah hanya40j:, rumah swadaya merupakan direktif presiden agar memberikan stimulan perumahan swadaya: rumah swadaya justru merupakan rumah yang semestinya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah yang dijamin undang undang nomor tahun bukan justru sebaliknya dihambat dengan melarang pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat yang hanya memilik lahan kurang meter persegi, bahwa dengan demikian pembatasan luas lantai bagi setiap orang untuk membangun rumah baik rumah tunggal maupun rumah deret seperti ditentukan dalam undang undang nomor tahun adalah pembatasan hak memperoleh rumah, dan membatasi hak konstitusional untuk memiliki dengan hak milik pribadi atas rumah uud bahwa akibat langsung dari syarat luas lantai minimal meter persegi untuk rumah tunggal dan rumah deret tersebut, maka warga miskin dan kelompok mbr tidak dengan leluasa terserap masuk dalam sistem dan tidak dapat membuat komitmen membeli untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok mbr memperoleh hak konstitusional atas rumah. oleh karena hak milik atas rumah juga memiliki nilai ekonomi sebagai harta kekayaan atau kapital, yang sekaligus merupakan investasi yang bernilai tinggi dibanding investasi lainnya, maka tidak tersebarnya warga miskin dan kelompok mbr dan kelompok warga miskin untuk memiliki rumah, berakibat lebih lanjut kepada: pemiskinan terhadap warga miskin dan kelompok mbr, dan menghambat produktivitas mbr dan menghalangi perolehan manfaat atas nilai kapital unit rumah (dan lahan) yang semestinya dimiliki. menghambat potensi besar pendapatan yang bisa diperoleh dengan memiliki pertumbuhan ekonomi dalam investasi rumah. semakin kukunya kemiskinan struktural bagi warga miskin dan kelompok mbr oleh karena tidak terserap dalam sistem perumahan dan tidak bisa menikmati keuntungan dari pemilikan rumah, sebagai akibat dari hambatan yang tercipta dari undang undang nomor tahun telaah dan analisis mendalam mengenai hal ini dikemukakan fernando soto sebagai misteri kapital yang nilainya tidak dapat dikonversikan karena tidak tersebarnya masyarakat miskin (bisa jadi mbr) dalam sistem formil perumahan dan perbankan. dikemukakan fernando soto, pada negara paling miskin sekalipun, orang orang miskin masih dapat selamat. nilai simpanan diantara orang orang miskin sangat besar, kali lipat bantuan luar negeri yang diterima seluruh dunia sejak mesir, kekayaan yang dikumpulkan dari orang orang miskin senilai kali lebih besar dari seluruh investasi langsung fdi) yang pernah ada sana. haiti, aset total orang miskin lebih besar kali investasi asing yang masuk negara tersebut sejak haiti merdeka tahun (vide fernando soto, the mystery capital , dalam, hal.erkaitan dengan itu, uud berbunyi sebagai berikutdengan demikian jelas hak bertempat tinggal, demikian pula halnya hak mempunyai hak milik pribadi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam uud bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun mengatur bahwanomor tahun dimaksud dalam angka atas, terhadap uud dan uud tentang kedudukan hukum legal standing) dan kepentingan konstitusional pemohon. bahwa berdasarkan ketentuadengan demikian ketentuan undang undang nomor tahun adalah tidak pro poor dan karenanya bertentangan dengjelas rujukan dan alasan hukum atau rasio legis mengapa dinamakan menjadi minimal luas lantai meter persegi, mengapa tidak meter persegi, atau meter persegi, atau meter persegi. rujukan luas lantai minimal meter persegi tidak ditemukan rasio legis nya baik dalam konsideran maupun dalam rujukan undang undang yang terkait, bahkan tidak ada rasio legis nya jika mengacu kepada uud justru sebaliknya bertentangan dengan dan uud bahwa dengan demikian ketentuan undang undang nomor tahun dimaksud, tidak ada rujukan dan tidak jelas dari mana rasio legis nya, oleh karena: tidak ditemukan rujukan dalam undang undang nomor tahun perihal pedoman luas lantai untuk rumah, baik itu rumah tunggal, rumah deret maupun rumah susun, sehingga norma tersebut spekulatif dan teknis, tetapi justru dijadikan norma undang undang. tidak pula ditemukan rujukan mengapa syarat luas lantai minimal hanya untuk rumah dengan bentuk rumah tunggal dan rumah deret, sebaliknya untuk rumah susun tidak dikenakan syarat luas lantai minimal meter persegi dalam undang undang nomor tahun tidak ditemukan rujukan dalam kebijakan umum pembangunan perumahan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun sehingga tidak jelas rasio legis undang undang nomor tahun tidak ditemukan rujukan mengapa yang dijadikan faktor pembeda atau penentu dalam ukuran rumah yang boleh dibangun berdasarkan kepada luas lantai, mengapa tidak berdasarkan fasilitas kamar, kapasitas dan volume bangunan, kekuatan dan keamanan konstruksi, atau standar fisik atau justru faktor keselamatan dan keamanan keamanan yang rujukannya jelas dalam undang undang nomor tahun rujukan pembangunan rumah justru sudah secara eksplisit ditentukan dalam bab penyelenggaraan perumahan), bagian keempat pembangunan perumahan), paragraf pembangunan rumah), yang dalam undang undang nomor tahun membedakan pembangunan rumah atas rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. pembangunan rumah menurut ketentuan undang undang nomor tahun tersebut, dikembangkan dengan berdasarkan rujukan atau rasio legis yang jelas dan limitation, yakni undang undang nomor tahun dengan mengacu ketentuan tersebut, sangat jelas dan terang bahwa tidak ada rujukan pembangunan rumah (baik itu tunggal dan rumah deret ataupun rumah susun), berdasarkan kepada faktor luas lantai. apalagi rujukan pengembangan rumah tersebut dirumuskan secara limitation dalam undang undang nomor tahun ketentuan undang undang nomor tahun mengatur tentang bentuk rumah atau shape house, yang termasuk dalam sistematika bab penyelenggaraan perumahan), bagian kedua jenis dan bentuk rumah). oleh karena itu bukan mengatur mengenai ukuran rumah yakni luas lantai rumah: @uod non, luas lantai rumah tunggal dan rumah deret minimal 36meter persegi adalah bersifat relatif dan spekulatif oleh karena tergantung kepada kebutuhan dan pemanfaatan rumah sebagai fungsi hunian, yang tidak mutlak hanya dipergunakan oleh keluarga besar, namun bisa saja oleh pasangan baru atau orang perorangan secara sendiri atau tunggal (vide undang undang nomor tahun materi muatan undang undang nomor tahun tersebut bukan saja bertentangan dengan hak konstitusional dan uud akan tetapi juga materi muatannya bersifat mengatur hal yang sangat teknis. tidak semestinya masuk dalam dan menjadi norma undang undang. bahkan materi muatan undang undang nomor tahun tersebut bukan saja tidak memiliki justifikasi konstitusional, tetapi juga tidak memiliki justifikasi objektif sosiologis, dan justifikasi formil yuridis (karena tidak sepatutnya masuk dalam norma undang undang): bahwa ketentuan undang undang nomor tahun justru membatasi keswadayaan setiap orang atau warga masyarakat untuk membangun dengan biaya sendiri untuk secara mandiri memiliki rumah. keadaan ini menimbulkan hambatan bagi setiap orang atau warga masyarakat untuk menggunakan hak konstitusional yang dijamin uud yakni: hak untuk secara swadaya memperoleh atau membangun rumah sebagai tempat tinggal,. dalam hal adanya hambatan membangun dan memiliki rumah dengan luas lantai bawah meter persegi, adalah wujud pelanggaran hak konstitusional atas tempat tinggal yang dijamindan sebagai hak milik pribadi, baik, tidak boleh dihambat oleh karena merupakan hak konstitusional atas hak milik pribadi yang dijamin dalam uud dalam hal adanya hambatan menggunakan lahan tanah kurang dari meter persegi untuk membuat rumah dan memiliki hak milik pribadi atas rumah, adalah wujud pelanggaran hak konstitusional atas hak milik pribadi yang ditegaskan dalamjustru beralasan dan absah jika didorong dan dioptimalkan bukan justru sebaliknya keswadayaan tersebut dihambat dengan undang undang nomor tahun oleh karena pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab menyediakan perumahan dan kawasan permukiman justru masih belum mampu mencapai target pembangunan perumahan rakyat dari tahun tahun, sehingga persentase backlog semakin meningkat, sebagaimana fakta fakta berikut ini: eskalasi tingkat backlog terus meningkat (tahun sebanyak juta unit rumah, tahun mencapai juta unit rumah). sementara tahun yang menargetkan unit rumah namun realisasinya hanya unit rumah. tahun hingga bulan september realisasi hanya unit rumah dari target rencana41j:indonesia kekurangan jumlah unit rumah sebanyak juta unit. (lihat kompas.com, pemerintah optimis sediakan unit rumah , desember bukti p 43j:,(vide indonesia butuh ribu rumah setahun , vivanews, oktober bukti p 44j: edisi tahun kementerian perumahan rakyat, hal. bukti realisasi target pembangunan perumahan rakyat hanya s.d yang apabila diterapkan ketentuan undang undang nomor tahun akan mengakibatkan peningkatan backlog atau defisit perumahan mencapai juta unit rumah (vide bisnis indonesia, defisit perumahan berpotensi naik , januari bukti p 46j: dengan alasan alasan atas, maka ketentuan undang undang nomor tahun menjadi faktor semakin meningkatnya backlog, sehingga menghambat setiap orang atau warga masyarakat untuk memperoleh rumah sebagai tempat tinggal yang dijamin uud bahwa swadaya masyarakat dalam membangun dan menyediakan rumah sendiri justru memiliki peran dan share kuantitatif yang lebih besar dibandingkan kemampuan pemerintah dan atau pengembang, oleh karena itu tidak boleh dihambat kemerdekaan setiap orang atau warga masyarakat membangun rumah dan memiliki rumah yang merupakan hak konstitusional dan ham. peran masyarakat dalam pembangunan perumahan sangat besar dibandingkan pemerintah dan swasta, mana dalam masa tahun terakhir adanya penambahan jumlah rumah lebih kurang juta unit, mana pemerintah hanya mampu membangunahwa dalam kaitannya dengan rumah swadaya, tidak tepat apabila norma hukum undang undang nomor tahun mengatur hak setiap orang atau warga masyarakat untuk memiliki dan atau membangun rumah dengan luas lantai minimal meter persegi, oleh karena hal tersebut merupakan wilayah hukum privat, asalkan tidak bertentangan dengan perijinan yang bersifat teknis sesuai peraturan yang ditetapkan. dengan demikian maka norma hukum mengenai luas lantai minimal untuk rumah tunggal dan rumah deret atau rumah bentuk apapun, tidak semestinya diatur menjadi norma undang undang akan tetapi ketentuan teknis berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah.. iv.undang undang nomor tahun berikut ini diberikan contoh kasus sebagai berikut: bahwa berdasarkan data dan dalil serta penjelasan muka maka terdapat kerugian konstitusional warga masyarakat kelompok mbr akibat adanya undang undang nomor tahun yakni terhambatnya akses atas perumahan untuk tempat tinggal, dan hilangnya potensi pendapatan dari perolehan rumah yang berfungsi sebagai investasi dan jaminan kehidupan hari tua masyarakat sehingga menimbulkan kerugian yang terukur dan menghilangkan hak hak konstitusional dan ham atas rumah untuk tempat tinggal: bahwa pemohon sebagai asosiasi yang mempunyai konser dan berkerja nyata untuk membangun perumahan bagi kelompok mbr secara demikian dengan alasan atas mempunyai kerugian konstitusional dan menjalankan misi dan visinya membangun perumahan bagi kelompok mbr ataupun masyarakat miskin: bahwa oleh karena salah satu semangat dan ide pendirian versi adalah untuk membantu pembangunan perubahan pada kelompok mbr yang karenanya secara visi, misi dan tujuan pendirian berbeda dengan pelaku usaha atau pengembang yang hanya berorientasi profit dan mengerjakan pembangunan perumahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi: bahwa oleh karena sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder dari undang undang nomor tahun maka versi selaku pemohon mempunyai kepentingan dan hak konstitusional serta kepentingan konstitusional sesuai dengan visi dan misi serta tujuan versi yang mesti dijamin dalam undang undang nomor tahun ini: bahwa akibat adanya hambatan perolehan hak atas rumah maka pembangunan perumahan menjadi tertanggung pencapaiannya, apalagi jika diukur secara kualitatif sebagai pencitraan pemenuhan ham atas rumah untuk tempat tinggal: bahwa mohon berkenan majelis hakim konstitusi yang mulia secara mutasi mutans mengambil alih alasan alasan pada bagian angka angka angka angka dan angka angka angka angka angka serta angka sebagai alasan alasan adanya kerugian konstitusional pemohon, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas, maka sudah jelas adanya kerugian konstitusional yang nyata dan potensial serta dapat diperhitungkan sehingga menimbulkan alasan yuridis untuk mengajukan permohonan pengujian materil, dan selanjutnya memperoleh amar putusan yang dimohonkan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara guo. petit berdasarkan alasan alasan diajukannya permohonan pengujian undang undang tersebut atas, yakni terhadap undang undang nomor tahun dengan segala hormat perkenalkan kami:maret oleh rohaniah miranda, sh, notaris jakarta tentang pendirian asosiasi pengembang rumah sederhana sangat sederhana indonesia: bukti fotokopibukti fotokopi profil versi: bukti fotokopi berita harian kontan, tanggal januari dengan tema, wajib bangun tipe bisnis properti lesu : bukti fotokopi anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art) versi bukti fisik gabung dengan bukti bukti fotokopi berita dari kompas.com, tanggal mai versi bangun rumah murah juta bukti fotokopi anggaran dasar versi bukti fisik gabung dengan bukti bukti fotokopi berita pada majalah inform edisi ill tahun tema hari habitat dunia bukti fotokopiisik gabung dengan bukti bukti fotokopi berita tulisan dari oscar angkasa, sekilas tentang perumahan sebagai hak asasi manusia , dalam majalah inform, kementerian perumahan rakyat, edisi tahun bukti fotokopi buku ditulis djka soedan bukti bukti fotokopi buku ditulis oleh djka sufotokopi berita kompas.com, rumah sederhana terkendala harga tanah , november bukti fotokopi berita diterbitkanbukti dan bukti bukti fotokopi kementerian perumahan rakyat, press release refleksi akhir tahun bukti fisik gabung dengan bukti bukti fotokopi berita dari berjudulberjudulrsional dari pemerintah, yang beralamat dan berkedudukan hukum gedung waskita karya, jalan haryono kav. cawang, jakarta timur dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni ir. eddy gazebo, selaku ketua umum, dan ir. anton santoso, mba., selaku sekretaris jenderal yang bertindak untuk dan atas namafotokopi berita dari3rita dari vivanews, tanggal oktober berjudul indonesia butuh ribu rumah setahun (isik gabung dengan bukti dan bukti bukti fotokopi bisnis indonesia, indonesia kondisi darurat perumahan , desember bukti fotokopi berita harian kompas, berjudul kelas menengah belum menjadi strategi , desember hal. bukti fotokopi peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang batas rumah sederhana rs), rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajarotokopi berita majalah inform edisi tahun kementerian perumahan rakyat, halaman bukti fisik gabung dengan bukti bukti fotokopi berita majalah inform edisi tahun kementerian perumahan rakyat, hal bukti fotokopi beritafotokopi berita harian kompas luas rumah direvisi , november bukti fotokopi keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor pts m bukti p 32a fotokopi buku petunjuk diterbitkan olehfotokopi berita antara news, berjudul masyarakat sulsel masih butuh rumah tipe mei bukti fotokopi berita bisnis indonesia.com, berjudul kemenpora kaji batasan rumah tipe novembererita eksposnews berjudul program rumah murah sumsel terganjal aturan kemenpora , januari bukti fotokopi peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. bukti fisik gabung dengan bukti bukti fotokopi fisik gabung dengan bukti bukti fotokopi berita dari majalah inform, diterbitkan kementerian perumahan rakyat, edisi tahun hal.berita vivanews, berjuduleritamajalah inform, kementerian perumahan rakyat edisi tahun halaman bukti fisik gabung dengan bukti bukti fotokopi berita bisnis indonesia, defisit perumahan berpotensi naik , januari selain itu, pemohon juga mengajukan (empat) orang ahli dan (dua) saksi yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal maret april dan april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pemohon mulai syarif koto bahwa mulai kita merdeka sampai hari ini, semangat untuk perumahan rakyat sangat tinggi, baik dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, khususnya kampus kampus perguruan tinggi (jadi filosofis), bahwa komitmen undang undang bidang pkp dari tahun sampai sekarang semangatnya adalah tetap bagaimana kita bisa merumahkan rakyat khususnya mbr yang rumahnya layak dan terjangkau, bahwa undang undang pkp sekarang mempunyai banyak kelebihan dibanding undang undang yang lama, dan juga punya kelemahan, beberapa kelemahannya adalah yang sekarang judicial review oleh teman teman dari versi yaitu mengenai minimal luas bangunan m?, bahwa pada saat kongres perumahan rakyat pertama bandung, bung hatta mengatakan, satu rumah sehat untuk satu keluarga bahwa perumahan adalah hak dasar. merumahkan mbr itu tidak mudah, diperlukan aturan aturan lebih rendah untuk merumahkan karena ikut dan ikan setiap daerah tidak sama. untuk merumahkan mbr harus melibatkan semua pihak, pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi: bahwa ahli menyarankan pemberlakuan luas lantai bangunan minimal tidak dapat disamaratakan seluruh indonesia, dan harus ada intervensi pemerintah: bahwa ahli mengusulkan untuk diberikan kewajiban hanya untuk rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara yang pembiayaannya dari apbn, apbd, atau lain lain. untuk rumah umum perumnas saja yang ditunjuk untuk melakukan pembangunannya: bahwa ahli menyarankan jika dimungkinkan, dihilangkan saja, karena urusan perumahan adalah urusan daerah: ali tranghanda bahwa dua tahun belakangan ini banyak sekali kebijakan dan undang undang yang sebetulnya kontraproduktif dengan visi pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan, bahwa jika kita lihat persoalan tersebut media massa pun menyebutkan bahwa tahun ini jika tidak ada perubahan, mungkin ini tahun suram buat rumah rakyat. ketika undang undang tersebut dibuat, ahli mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan dpr kepada mbr masyarakat berpenghasilan rendah). karena undang undang tersebut tidak semestinya muncul, dan ketika muncul, malah memberikan permasalahan lain: bahwa pada prinsipnya kami dari indonesian property watch bukan tidak setuju dengan tipe tapi ketika hal tersebut dinyatakan undang undang akan menjadi masalah, karena tiap wilayah, tiap provinsi berbeda dengan masalah harga tanah: bahwa indeks bahan bagunan antara jakarta dengan papua berbeda, mungkin ada peraturan bawahnya, yaitu peraturan pemerintah yang bisa membedakan hal tersebut, bukan undang undang, bahwa pemerintah dan dpr berkilah jika undang undang tersebut, khususnya dengan dibuat pembatasan minimal m?, ada aspek yang disebutkan kesejahteraan, tapi tidak ada satu kata pun yang menyebutkan adanya aspek keterjangkauan: bahwa jika bicara kesejahteraan, akan mempertanyakan, kesejahteraan tersebut kata siapa? tipe itu sejahtera kata siapa? bahwa ketika berbicara masalah rumah mbr, ada baiknya secara pribadi masing masing berpikir, jika masyarakat berpenghasilan rendah, bukannya tidak mau mempunyai rumah tipe bukan itu masalahnya. mereka mau, tapi susah untuk mencucinya. jadi mbr bukan tidak mau memiliki rumah tipe tapi karena daya belinya tidak ada. tipe tipe mungkin bedanya mungkin kecil untuk sebagian orang, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah hal tersebut sangat susah. hal tersebut diperparah lagi dengan skema subsidi fasilitas likuiditas pembelian perumahan flip), yang mau tidak mau karena dalam undang undang ada pembatasan tipe maka dalam skema subsidi tersebut ada pembatasan yang diberi subsidi, minimal tipe dengan harga bawah rp. artinya program subsidi yang tadinya untuk mbr kembali dipertanyakan, untuk siapakah subsidi tersebut? skema subsidi pemerintah yang ada dibatasi dengan tipe dan sebetulnya yang paling membutuhkan subsidi jadi tidak dapat subsidi, bahwa jika bicara masalah fakta, yang datanya diambil dari btn bank tabungan negara). ketika program subsidi diberhentikan, ada sebanyak unit ter pending btn dan hanya yang termasuk kategori atas tipe artinya, visi pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan dari unit hanya terserap artinya program pemerintah tidak integrated: bahwa kesimpulannya adalah undang undang pkp sudah terlanjur muncul, dengan adanya undang undang pkp, ahli meminta semua pihak tanpa mau menyalahkan siapa pun, walaupun kondisinya telah membuat polemik dan telah menjadi permasalahan baru masyarakat dan mengganggu penyediaan rumah untuk kaum mbr, untuk melihat secara objektif kebenarannya. kepada semua pihak jangan terlalu arogan. jika memang itu salah, maka diperbaiki, jangan menyalahkan siapa pun, agar penyediaan rumah rakyat dapat berjalan. ahli memohon undang undang nomor tahun tentang pkp, khususnya sebaiknya dihapuskan, khairul lawan ar rivai nasution bahwa para pahlawan nasional tengku umar, imam bonjol, dan diponegoro kenapa mereka mau mati untuk indonesia? karena mereka ingin melihat negara ini maju. sebuah tulisan dari masdar mas'udi, assulthonuzillullah fil arah yaa wailaihikullumazlun. penguasa itu adalah menjadi payung allah muka bumi. oleh karena itu dia harus bisa mengayomi rakyat yang teraniaya, bukan rakyat yang kaya, tapi rakyat yang teraniaya. dalam bahasa undang undang nomor tahun adalah mbr dan fakir miskin. para pahlawan menitipkan negara ini agar penguasa harus melindungi rakyat yang tertindas. bukan melindungi kelompok asing. bahkan dalam amandemen dikatakan, kedaulatan rakyat adalah tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang undang dasar. oleh karena itu kedaulatan rakyat adalah segala galanya dan harus terimplementasi dalam setiap undang undang, bahwa kedaulatan rakyat harus tercermin dan terimplementasi dalam roh dan isi undang undang. karena undang undang tanpa roh hanya merupakan demokrasi prosedural. kedaulatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tujuan negara kesatuan republik indonesia. tidak boleh ada substansi dan serta dalam undang undang yang bisa mengurangi dan menghilangkan hakikat kedaulatan rakyat. harus ada harga minimal dari kedaulatan rakyat dalam setiap undang undang. jadi, jika mengenai perumahan harus terimplementasi harga minimnya, yaitu minimal yang terjangkau oleh rakyat. jika tidak ada, maka undang undang tersebut tidak mencerminkan kedaulatan rakyat: bahwa tentang keadilan substansi, jika ahli mengacu kepada alinea pertama pembukaan uud yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dikaitkan dengan undang undang yang sedang digugat ini bisa ditafsirkan bahwa penjajahan tidak saja dilakukan oleh bangsa lain, tetapi bisa juga dilakukan oleh bangsa dan pemerintahan tidak pro rakyat. karena hal tersebut termasuk mempersulit rakyat mendapatkan rumah. bisa diartikan sebagai upaya pemerintah yang tidak peduli kepada rakyatnya. alinea kedua pembukaan uud juga dikatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dan seterusnya. perjuangan tidak berhenti sampai merebut kemerdekaan, tapi bagaimana mengisi kemerdekaan. sehingga produk undang undang harus diwaspadai. mungkin sering mendengar ada yang bisa diperjualbelikan. hal tersebut harus investigasi kenapa ada angka keluar dalam undang undang guo. walaupun awalnya kata kata tidak ada, bahwa dalam alinea ketiga pembukaan uud yang menyatakan, atas berkat rahmat allah dan seterusnya, jika diterjemahkan bukan hanya manusia saja yang membutuhkan rumah, ada bantulah. semua rumah orang indonesia banyak yang menghadap kiblat. artinya ada hubungan korelasi antara rumah rumah insan indonesia dengan bantulah. kemudian dalam alinea keempat pembukaan uud ada tujuan negara. setiap rezim apa pun, rezim mana pun dia, siapa pun dia, dan partai apa pun dia, harus terikat kepada alinea keempat pembukaan undang undang dasar yang terdapat tempat tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. bagaimana bangsa bisa maju dan rakyat bisa dilindungi jika rakyat tidak bisa punya rumah, masih ada rakyat yang tinggal rumah kardus, dan masih ada rakyat yang gerbong gerbong kereta api. naisbitt saja mengatakan dengan delapan pilar china, mereka sudah bisa maju. bahkan kim jong un, nuklir sudah bisa membuat korea utara maju. sementara kita masih membahas urusan lantai tanah: bahwa hal ini berkaitan dengan sulthan, berkaitan dengan substansi. ada dua tulisan, yang pertama dari prof. mahfud md., dari buku pak farid mas'udi, yang mengatakan bahwa nilai nilai substansi inilah yang dicari dari pada nilai nilai prosedural. beliau mengutip sebuah ungkapan al birth fil islam bil juhar laa fil mizwar. bahkan seorang sufi bernama aljirahim mengatakan bahwa al juhar itu ada dalam nurani yang terdalam. nurani yang terdalam itu disebut dengan lub usul alba, yang oleh cak nur disebut dengan masyarakat civil society. bahkan hamdan zelda dalam bukunya telaah kritis. bambang setyo juga saya kutip, mengatakan bahwa pancasila itu tidak bisa dilihat langsung seperti fast food yang langsung tersaji, harus dilihat sabun nuzul nya, babul hikayat nya. kenapa dia lahir, dan kenapa diperdebatkan. undang undang ini juga harus dilihat latar belakangnya dan filosofinya. apakah undang undang ini punya motif mengeksploitasi rakyat dan berkonotasi untuk mempersulit rakyat? hal tersebut yang harus dihentikan: bahwa sudah pasti ujiannya adalah bagaimana membangun sebuah keadilan substansi. yang sangat menarik juga ahli mengutip al ghazali dalam bukunya al @istat al mustahil, yang disebut dengan neraca keadilan. untuk mengukur asli tidaknya emas, membutuhkan air raksa, logika yang jelas. untuk mengukur gagah tidaknya majelis hakim hari ini, membutuhkan gravitasi. jika tidak ada gravitasi ruangan ini, akan seperti bulan, akan terbang. justru gagalnya majelis hakim karena bisa berjalan muka bumi, ada gravitasi, bahwa al ghazali menawarkan sebuah konsep dasar, ternyata keadilan substansi terdalam itu adalah nurani yang terdalam yang disebut dengan usul alba. dan itulah ketika reformasi datang, mengatakan masyarakat civil society, ahli berkesimpulan bahwa dengan kondisi masyarakat kita hari ini, dengan daya beli masyarakat hari ini, dengan hiper kompleksitas masyarakat hari ini, dan dengan ketidakmampuan masyarakat, jika mengatakan minimal maka akan menjadikan rakyat semakin banyak yang tidak punya rumah: bahwa per desember, menurut catatan, baru tujuan perumahan tercapai. betapa lambatnya pemerintah bekerja, jika tidak didukung oleh lembaga lembaga asosiasi seperti versi. anggaran dasar versi mempunyai idealisme yang luar biasa. mungkin tidak ada sebuah asosiasi yang langsung punya konotasi ideologis seperti ini. biasanya jika versi orientasi bisnis yaitu how get profit? tapi tujuan mereka adalah ingin memperkuat tujuan negara kesatuan republik indonesia, oleh karena itu tidak salah jika kemudian legal standing versi berhak mengajukan permohonan judicial review ini. oleh karena itu jika urusan pembangunan rumah masih berkutat pada masalah lantai tanah, kapan bicara tentang kedaulatan rumah tangga, kapan bicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan, serta kapan berbicara tentang keunggulan bangsa. sudah banyak orang yang mendapatkan hadiah nobel, kita baru mendapatkan juara olimpiade, itu pun masih kalah. ahli mengusulkan konsep rumah tumbuh perlu dipertahankan karena sejak menteri cosmos batubara, dan akbar tanjung, tidak ada konsep konsep yang menyusahkan rakyat seperti minimal ini. boleh saja dimulai dari tipe dengan konsep rumah tumbuh, karena konsep jelas tidak memungkinkan dipakai bagi rakyat, bahwa ahli menawarkan sebuah konsep yang namanya holistik peradaban rumah rakyat. rumah ternyata bukan kumpulan semen dan kumpulan pasir. rumah adalah kumpulan keyakinan dan nasionalisme. hubrowaton minal umat sic!), rumah adalah kumpulan cinta dan optimisme. karena itu jangan kita hanya berbicara lantai. oleh karena itu kita juga perlu melakukan revitalisasi terhadap fungsi perumahan itu sendiri, jangan kemudian rumah menjadi rumah yang lemah sebagaimana bahasa gurun, inna alkana buyut laa baitul kabut, melemah lemahnya rumah adalah rumah laba laba, yusuf asy'ani bahwa undang undang nomor tahun yang menyatakan, luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36m?. penjelasan atas ini cukup ringkas, yaitu cukup jelas, artinya tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. implikasi pelaksanaan isi dan ini oleh sementara kalangan dipersoalkan posisinya terhadap undang undang dasar tahun bahwa bunyi tersebut menjadi imperatif dan mengikat bagi seluruh rakyat, dan tidak ada lubang lolosnya, apalagi bila dikaitkan dengan yang mengaitkannya dengan persyaratan penerbitan imb. meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk rumah tunggal dan rumah deret, dan tidak berlaku bagi rumah susun yang nota neneknya ukuran lantainya sulit untuk dikembangkan, bahwa pembatasan luas lantai sebagaimana disebut atas yang berdasarkan unit rumah, menurut pendapat ahli tidaklah tepat. satu rumah tingkat kepatutan atas luas ruang, kiranya sangat ditentukan oleh jumlah anggota keluarga atau penghuninya. karena itu, menurut pendapat ahli apabila pemerintah akan menentukan luas lantai untuk hunian, sebaiknya bukan berdasarkan keluarga per unit rumah. akan tetapi, berdasarkan jumlah warga keluarga tersebut yang menghuni rumah, alias ditentukan batas per orang: bahwa jika ahli tidak khilau, ukuran luas lantai per orang menurut ukuran internasional adalah 9m? per orang. jadi ukuran 36m? itu cocok untuk warga yang beranggotakan empat orang. bila ada satu keluarga yang belum dikaruniakan anak dan tidak ada pembantu, tidak pula menampung famili familinya menumpang, kiranya tidak usah dilarang memiliki luasan rumah lantai misalnya 21m?, karena luas ruang per orang lebih dari 9m. membatasi ukuran minimal 36m?, rasanya akan sangat memberatkan kaum dhuafa, bahwa lebih baik satu keluarga dengan satu anak punya rumah sendiri dengan luas lantai 27m?, dari pada satu rumah ukuran lantai 36m?, tetapi dihuni misalnya dua keluarga yang sudah punya anak, atau satu keluarga suami istri dengan empat anak: pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia versi ) divide, bukti p 1j: bahwa pemohon mempunyai peran yang diakui dalam undang undang nomor tahun sebagai bagian dari pemangku kepentingan atau stakeholder pembangunan perumahan dan permukiman khususnya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah mbr) yang menjadi bagian penting dari kebijakan pokok dan norma hukum yang diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa pemohon dalam menjalankan misi pembangunan perumahan rakyat tersebut yakni rumah sederhana sangat sederhana telah berkarya nyata dan membangun kelembagaan secara efektif dengan adanya dewan pengurus daerah dpd) versi yang tersebar dan memiliki (dua puluh dua) dpd versi tingkat provinsi seluruh indonesia, dengan jumlah anggota pada tahun saja sebanyak perusahaan pengembang perumahan dan permukiman, dengan profil versi sebagai berikut bukti p 3j: (a) perkembangan versi dalam perjalanannya selama (dua belas) tahun itu, dan seiring dengan perkembangan perekonomian nasional yang mulai membaik, serta keamanan dan politik yang semakin kondusif, memungkinkan versi secara lambat dan pasti dapat melakukan pengembangan organisasi. periode dari sejak berdirinya versi hingga munas versi, pada tanggal s.d juni telah dapat dibentuk (sembilan) dewan pengurus daerah dpd) versi, yakni: dpd versi provinsi dki jakarta, dpd versi provinsi jawa barat, dpd versi provinsi jawa tengah dpd versi provinsi jawa timur, dpd versi provinsi sulawesi selatan, dpd versi provinsi sulawesi utara, dpd versi provinsi sumatera selatan, dpd versi provinsi jambi, bahwa jika tidak salah sejak zaman menpora cosmos batubara, telah dikonsepkan program rumah inti tumbuh, rasanya konsep ini belum dinyatakan tidak berlaku. rumah itu tumbuh atau rate adalah kebijakan publik yang ramah pada kaum dhuafa, mana mereka dibenarkan untuk membangun rumah inti yang relatif kecil, dengan pengertian rumah itu tidak ada yang diperluas sesuai dengan pertumbuhan. misalnya saat saat bertambah dengan kelahiran anak, bahwakonsep rate masih relevan dan layak diteruskan tengah kesulitan ekonomi yang diderita oleh kaum dhuafa. mungkin akan timbul pertanyaan, apakah dengan menetapkan batas 36m?, ini satu kesalahan? sini saksi tidak membahas benar atau salah, akan tetapi manakah yang lebih baik antara membuat peraturan yang menyulitkan rakyat dan yang memudahkan bagi mereka? jika memang dapat dipermudah, janganlah dipersulit. apabila pemerintah memberikan kemudahan bagi kaum dhuafa, ahli yakin mereka akan lebih berbahagia dalam serba keterbatasan mereka. kecuali, tentu saja bila kita berprinsip jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah , bahwa dalam hidup dunia ini, aturan atau yang tidak bisa dirubah hanyalah kitab suci al gurun. selain al gur'an bila diperlukan perubahan karena untuk kemaslahatan umat atau bangsa, rasanya baik sekali bahkan insya allah berbahasa apabila dilakukan perubahan. oleh karena itu sebagai kesimpulan ahli berpendapat bahwa: menetapkan perintah memiliki rumah dan luasan lantai per keluarga kiranya tidak tepat. yang lebih rasional adalah menetapkan luasan lantai rumah per orang. menetapkan ukuran lantai, minimal 36m? per unit rumah, akan lebih menyulitkan kaum dhuafa memiliki rumah sendiri yang layak huni. sebaiknya ukuran 36m? dalam undang undang itu diubah menjadi anjuran dengan mengutamakan program rumah inti, sehingga kebijakan ini akan ramah pada kaum dhuafa. apabila tersebut tidak dapat diubah karena sudah terlanjur macam macam, kesana kemari, kiranya majelis hakim dapat memberikan waktu transisi yang cukup, agar rumah rumah yang terlanjur dibuat bawah 36m? dapat disalurkan kepada konsumen. meskipun kerugian yang mungkin timbul bila tidak ada waktu transisi yang cukup itu hanya diderita para pengembang, akan tetapi ahli berpendapat, pada hakikatnya itu adalah kerugian nasional. waktu transisi itu menurut ahli cukup satu tahun sejak tanggal keputusan ini: alternatif yang ahli usulkan kepada adalah menunda berlakunya tersebut minimal tahun, mana saat itu semoga tingkat kesejahteraan kaum dhuafa sudah cukup meningkat, dengan alternatif terakhir ini, ahli berpendapat itulah win win solution nya. undang undang tidak usah diubah akan tetapi diberi tafsiran baru dengan menunda masa berlakunya untuk suatu waktu tertentu yaitu dalam hal ini tahun. saksi pemohon fuad zakaria bahwa saksi akan menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta yang saksi lihat, alami, amati, dan pelajari dari tahun tahun, baik sebagai pengembang maupun sebagai ketua umum dpp versi masa bakti dan bahwa dari sudut pandang sebagai pengembang, saksi mempelajari dan mengamati, serta mengalami situasi dan kondisi bisnis perumahan dari orde orde, dari orde lama sampai orde reformasi dan akhirnya sampai kabinet indonesia bersatu berjalan fluktuatif dan kecenderungan backlog. artinya adanya kesenjangan antara kemampuan pasokan dengan kemampuan suplai dengan kebutuhan rumah sendiri yang semakin besar walaupun secara umum bisnis perumahan ini berjalan normal tanpa melihat target pemerintah ataupun backlog yang terjadi. hal ini dikarenakan adanya keterbukaan, kebersamaan, dan kesesuaian dari pihak pemerintah untuk merumahkan masyarakat masyarakat rendah atau mbr sebanyak banyaknya dengan mengedepankan asas keadilan dan mengikuti kondisi ekonomi mbr atau daya beli atau daya civil mbr itu sendiri. sehingga dengan segala keterbatasan bantuan pemerintah dan begitu cepatnya kenaikan harga rumah, sementara sisi lain daya beli, daya civil dari tahun tahun terus menurun yang akhirnya menimbulkan tipe rumah mulai dari awalnya tipe tipe tipe tipe tipe dan juga tipe atau rumah yang disebut rumah inti tumbuh menyesuaikan dengan ekonomi mbr dengan prinsip tetap merumahkan mereka secara bertahap dan dikembangkan sendiri oleh mereka sesuai dengan peningkatan ekonomi mereka sendiri: bahwa dimulai resah dan bertanya tanya pada saat lihat sampai tahun pemerintah melalui menpora yang baru menggulirkan isu perubahan sistem yang baru yang disebut fpp dan menyerahkan rancangan pembuatan undang undang perumahan yang sudah direncanakan menpora sebelumnya kepada dpr menjadi hak legislatif karena semua itu dibuat melalui proses yang menurut kami kurang transparan, kebersamaan, dan keseriusan. dalam melihat kondisi bisnis perumahan yang sedang berjalan, dalam hal ini ditandai dengan keluarnya kedua kebijakan tersebut secara mendadak dengan waktu transisi untuk fpp hanya bulan, sedangkan untuk undang undang pkp hanya tahun, hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target dalam tahun yaitu rencana unit, realisasinya hanya kira kira yang lebih memprihatinkan lagi, setelah adanya reshuffle kabinet tahun dan menteri baru secara mendadak bulan januari, memberhentikan kpr untuk mbr, dan akhirnya pada bulan maret berjalan kembali dengan persyaratan yang baru, mana minimal tipe rumah dinaikkan dari menjadi dengan mematok harga per unit. akibatnya, bulan berturut turut mbr tidak bisa akad dan rumah yang sudah telanjur terbangun, tipe yang lebih kecil dari tidak bisa dijual. lagipula, dalam satu proyek, minimal seharusnya direncanakan untuk tahun, terpaksa harus mengubah konsep secara mendadak dan secara keseluruhan. yang menjadi pertanyaan, bagaimana mbr yang selama ini hanya mampu membeli tipe lebih kecil dari dipaksa untuk beli tipe yang lebih besar, dengan harga yang lebih mahal? padahal, jumlah mereka dalam realisasi yang kami alami dari lokasi per lokasi dan secara akumulasi seluruh indonesia, dari jumlah yang ada setiap tahunnya. apakah ini tidak akan mengecilkan target pemerintah depan? dan apakah hak mereka untuk memiliki rumah tak hilang? mana rasa keadilannya? bahwa selama saksi jadi ketua umum, saksi pernah dilibatkan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan kebijakan. saksi mengamati dari masa masa, pada masa orde lama, tahun kelembagaan perusahaan perumahan tidak ada secara khusus. dan memang waktu itu pun pengadaan ada kesulitan dan saksi kutip pernyataan bung hatta, pengadaan rumah untuk masyarakat memang sulit, tetapi jika ada kemauan dan serius, pasti bisa. jadi, saksi yakin sini pun terjadi backlog (kesenjangan), bahwa pada masa orde baru, kelembagaan perusahaan perumahan ada menteri muda, ada juga menpora, lalu program pembangunan dilihat cukup baik. ada program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. kondisi ekonomi masyarakat ekonomi rendah waktu itu juga cukup baik, walaupun dari tahun tahun akan menurun dikarenakan tidak sebanding dengan kenaikan harga rumah itu sendiri, sehingga tipe rumah pun dalam orde itu, mulai dari tipe tipe tipe terus menurun sampai tipe bahwa pada masa reformasi, kelembagaan yang tadinya ada menpora, dihapuskan, digabungkan menjadi menkimpraswil, yang jika tidak salah pada waktu itu menjadi dirjen, lalu program tidak jelas. kondisi ekonomi mbr terpuruk, kpr terhenti. backlog waktu itu yang didapatkan koma juta unit, bahwa pada masa reformasi, tahun kelembagaan yang ada masih tingkat dirjen, dirjen persim saat itu, bawah menkimpraswil, lebih maju karena mempunyai program npsn gerakan nasional pengembangan satu juta rumah). rupanya pada saat itu, backlog yang terjadi unit. lalu pemerintah mengasumsikan bahwa tahun backlog ini akan dipentaskan. berarti tahun unit. kebutuhan rumah karena pertambahan penduduk unit, sehingga diharapkan pada pemerintah suatu saat indonesia akan membangun unit rumah per tahun, sehingga tahun kemudian, baru backlog akan selesai. ketika itu tipe rumah masih sama, yaitu tipe tipe dan tipe bahwa pada masa kabinet indonesia bersatu, tahun tahun kelembagaan muncul yang menangani khusus perumahan yaitu menpora. programnya hanya ada proyek jangka menengah tahun dan mungkin jangka pendek atau tahunan. jadi tidak terlihat program untuk mengentaskan backlog yang begitu banyak. lalu, pada saat itu, bersama sama berunding merumuskan satu rancangan undang undang khusus perumahan, supaya nanti pemerintah dapat membuat kebijakan nasional yang integrated berlandaskan undang undang perumahan. pada saat itu kementerian membuat rumusan atau rancangan undang undang tersebut. ekonomi masih belum membaik untuk mbr dan tipe rumah masih dan backlog pada akhir naik membengkak dari menjadi unit, bahwa pada masa kabinet indonesia bersatu ii, tahun kelembagaan masih tetap menpora. program jangka menengah tahunan dan jangka pendek satu tahunan, dan ada perubahan sistem pembiayaan. pada masa kabinet indonesia bersatu ii, kelembagaan menpora insya allah tetap ada. program meneruskan dan menetapkan luas lantai minimal atau tipe backlog hari ini yang katanya ada unit, bahwa kebutuhan rumah mbr meningkat tajam, sedangkan peningkatannya jauh lebih kecil dari kebutuhan sehingga backlog dari tahun tahun membengkak. hari ini sudah lebih, jika memang pemerintah tiap programnya memudahkan merumahkan masyarakat seluas luasnya, ini akan terus menerus, bahwa daya beli atau daya civil mbr peningkatannya jauh lebih kecil dari peningkatan harga rumah, sehingga tipe rumah tidak mungkin akan tingkatkan. jadi yang terjadi jika kita lihat dari sejarah dahulu, dari tipe sampai tipe atau rumah tumbuh sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak sejahtera, karena pada saat mereka berumah tangga, mereka butuh meter, rumah tangga meter. pada saat ekonomi membaik, mereka akan meningkatkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan mereka. fakta yang hari ini saksi alami, rumah rumah konsumen yang tadi hanya tipe menjadi tipe dan sebagainya sesuai dengan kemampuan mereka. daripada hari ini mereka dapat tipe tetapi tidak bisa memiliki yang akhirnya tidak bisa memiliki selamanya. lalu, realisasi penyediaan rumah atau realisasi dari tahun tahun, saksi melihat dari lokasi per lokasi, dan saksi akumulasi seluruh indonesia bahwa komposisi dari realisasi itu, sebanyak dari konsumen yang hanya mampu membeli rumah bawah tipe nya atas bahwa saksi berpikir pemerintah kurang fokus terhadap pengelolaan perumahan mbr, yang saksi amati kementerian dari masa masa, ada dan tidak ada, program yang selalu berubah ubah, tidak ada yang sampai mengatasi backlog dan saat ini tidak ada terobosan kebijakan yang akan menuntaskan masalah tersebut atas: bahwa saksi termasuk yang memberi masukan awalnya kepada kementerian tahun sampai tahun perlunya kebijakan, sehingga diharapkan adanya undang undang tentang perumahan untuk mengasuh backlog yang besar dan daya beli yang turun dengan berdasarkan keterjangkauan keadilan dan kesejahteraan. hari ini ada undang undang pkp nomor tahun yang kami rasakan dan lihat ada yang kurang pas, terutama bahwa luas lantai minimal harus 36m?. dan ini akan memperkecil target kesejahteraan dan akan memperbesar backlog karena masyarakat hanya mampu untuk membeli rumah bawah tipe hal tersebut juga akan memperbesar indeks keterjangkauan konsumen karena harga rumah selalu mahal, dengan harga mungkin jika bisa lebih murah, yang bisa dijual dengan harga ini menambah indeks keterjangkauan dari konsumen sendiri. tidak adil mbr yang hanya mampu membeli tipe bawah tidak dapat membeli rumah. tersebut bertentangan dengan asas dan tujuan dari undang undang itu sendiri. asas perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berdasarkan keadilan dan kesejahteraan, keterjangkauan dan kemudahan. pertanyaannya adalah mana letak kesetaraan antara asas ini dengan tersebut: mengapa versi mempermasalahkan pkp? samping uraian tersebut atas, karena saksi membaca artikel artikel bahwa versi sesuai dengan asas dan tujuan didirikan. asas asosiasi pengembangan perumahan dan permukiman seluruh indonesia versi) berasaskan pancasila dan undang undang dasar tahun tujuan versi didirikan berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan nasional khususnya, dan dalam pengembangan perumahan dan permukiman serta dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan pancasila dan undang undang dasar tahun jadi tidak hanya profit oriented semata. versi konsen terhadap asas dan tujuan tersebut, bahwa demi kepentingan masyarakat yang begitu banyak, backlog yang akan bertambah terus, dan amanat dan undang undang dasar tahun serta agar tidak terjadinya kontradiksi antara asas dan tujuan dengan undang undang pkp sendiri, saksi berharap yaitu mengenai pembatasan lantai, bisa direvisi atau mungkin diadakan penundaan, sehingga menunggu daya beli masyarakat akan membaik. ataukah pemerintah memang sanggup mensubsidi tingkat kenaikan harga itu? mohammad echsannullah khan bahwa manifesto rumah dhuafa ketika timbulnya undang undang nomor tahun tentang pkp, orang miskin dilarang punya rumah. kenapa demikian? karena kebutuhan dasar manusia jika kita lihat adalah pertama primer, sekunder, dan tersier. jika yang berkaitan dengan primer, sandang, pangan, primer itu adalah sandang, pangan, papan, bahwa mengenai kebutuhan papan, jelas jelas diundang undang sebelumnya tahun dan undang undang revisi pkp nomor tahun menunjukkan bahwasannya negara punya kepentingan untuk membangun rumah rakyatnya, bahwa saksi sebagai anggota versi, sudah mengawali sebelum rancangan undang undang tingkat kementerian negara perumahan rakyat, yaitu forum group discussion, situ sudah banyak yang dikritisi, tetapi kesimpulan akhir tidak pernah dimasukkannya kritisi kita. jadi, semestinya kita sebagai stakeholder atau sebagai bagian dari masyarakat, ikut juga saling melengkapi, sehingga diharapkan tidak menimbulkan prematur. yang terjadi adalah ketuk palu parlemen sudah menyetujui. maka saksi sebagai pribadi melihat bahwasannya ada delapan dosa warisan akibat undang undang pkp ini, bahwa yang pertama adalah indeks kejahatan konstruksi yang dialami lapangan. karena apa? undang undang nomor tahun itu ada luasan sementara yang kita bangun adalah tipe sesuai dengan peraturan menteri, peraturan sebelumnya. maka ada kelebihan m2. permasalahannya adalah siapa yang menanggung tersebut? bahwa rumah adalah menjadi suatu idaman, walaupun tipe pemerintah memberikan entry point bagi kita untuk mengembangkan. ada kelompok sasaran kelompok sasaran kelompok sasaran berdasarkan salary, atau berdasarkan pendapatan masyarakat, bahwa kelompok sasaran ada masyarakat berpenghasilan rendah mbr) atau masyarakat dhuafa dengan gaji rp. , . ada kelompok sasaran yang mempunyai gaji hanya rp. , : bahwa ketika membina keluarga, maka pilihannya ada dua. pertama, apakah kita menyewa atau kita membeli?, keputusan selanjutnya adalah kita membeli rumah. rumah itu adalah first home. selanjutnya kita mempunyai anak yang kita didik rumah sebagai landasan keagamaan akidah kita, kemudian kita hantaran mereka sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahwa seumpama allah radial alamin menggambarkan suatu representatif rumahnya bantulah itu ka'bah. bantulah ka'bah ternyata jika kita teliti luasnya tidak lebih daripada meter. allah pemilik alam semesta hanya menempati meter', dan hal tersebut sangat minimalis rumahnya. apakah tuhan radial alamin memerintahkan hamba nya, yaitu kita sebagai manusia biasa mampu untuk menentukan tipe sebenarnya intinya adalah bukan masalah itu tipe atau tidak, tetapi seberapa jauh dari selisih m?, pemerintah mau untuk memberikan insentif subsidi, bahwa budaya kita ada namanya kearifan local, budaya rumah. masyarakat aceh itu jika anak wanitanya mendapatkan jodohnya, maka dia dibuatkan rumah. itu hampir seluruh budaya kita ada namanya kearifan lokal (local genius) yang itu harus diakomodir oleh undang undang, bahwajika kita lihat semua proyek proyek jabodetabek, pengembangan rumah pada akhirnya akan terjadi rumah rumah yang bagus. karena pemerintah mengedukasi rakyatnya untuk masuk, memudahkan, memberikan subsidi, tetapi rakyatnya dikasih pancing, dia mengedukasi dirinya sendiri, dia terus meningkatkan kualitasnya. kita lihat fakta fakta lapangan. banyak rumah rumah yang dulunya rsa telah tumbuh menjadi rumah rumah yang kelas menengah, bahwa undang undang ini sebenarnya jika saja dulu spesialisasinya benar dan dari stakeholder itu ditampung, maka tidak akan terjadi mahkamah konstitusi untuk berargumentasi membatalkan pkp: bahwarumah tipe itu masih acceptable bagi masyarakat mbr: menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tangga maret telah memberikan keterangan lisan (opening statement)??dpd versi provinsi banten. jumlah anggota pada waktu itu baru sekitar pengembang, namun akibat krisis ekonomi, banyak diantara pengembang yang mati suri. sehingga jumlah anggota aktif tercatat hanya sekitar pengembang. pada munas i versi, telah disepakati untuk melakukan reposisi organisasi sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perumahan dan permukiman dengan menyesuaikan nama versi dari singkatan asosiasi pengembang rumah sederhana dan sangat sederhana indonesia menjadi asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia. periode sementara itu dalam perkembangannya hingga berakhirnya masa bakti kepengurusan dpp versi s.d penambahan jumlah anggota melalui pembentukan versi daerah provinsi terus bertambah. penambahan jumlah dpd versi baru daerah provinsi secara berurutan yakni: dpd versi provinsi sumatera barat, dpd versi provinsi kalimantan barat, dpd versi provinsi lampung, dpd versi provinsi bali, dpd versi provinsi nanggroe aceh darussalam, dpd versi provinsi riau, dpd versi provinsi kepulauan riau, dpd versi provinsi sumatera utara. penambahan jumlah dpd tersebut telah pula membawa dampak bertambahnya jumlah keanggotaan. berdasarkan catatan terakhir hingga berlangsungnya munas versi, tanggal s.d september jumlah anggota menjadi anggota yang tersebar dpd pada provinsi seluruh indonesia. periode program pengembangan organisasi pada masa bakti s.d adalah melanjutkan pengembangan organisasi daerah daerah provinsi seluruh indonesia. selama tahun kerja s.ddi 36m:

kl)mohammad iqbal bin rahman, haris rusli, john helmi mimpi, dan harta masihul hr,pada hari kamis, desember dengan registrasicc. bahwa terhadap perkara tersebut mahkamah konstitusi pada tanggal desember telah melakukan sidang panel pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya pada tanggal januari mahkamah konstitusi telah menerima surat dari salah satu pemohon yang bernama mohammad label bin rahman, perihal penarikan kembali permohonan pengujian undang undang guo bertanggal januari dan pencabutan surat kuasa bertanggal januari bahwa terhadap permohonan penarikan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim, tanggal februarioleh pemohoditarik kembali oleh pemohonelapan bulan februari tahun dua ribu sepuluh oleh kami, moh. mahfud md, sebagai ketua merangkap anggota, achmad nowiki, hartono, akil mochtar, arsyad sanusi, muhammad alim, maria farida indrawi, ahmad fadli semadiatau kuasanya, dan pemerintah atau yang mewakili. ketua, ttd. mahfud anggota anggota, ttd. ttd. achmad nowiki hartono ttd. ttd. akil mochtar arsyad sanusi ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. ahmad fadli semadi hamdan zelda panitera pengganti, ttd. eddy purwantohj. lily chadidjah wahid, agama islam, pekerjaan jabatan anggota dewan perwakilan rakyat fungsionaris dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa dpp pkb), beralamat kp. rawa selatan kampung rawa, johar baru, jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberikan kuasa kepada edy sutrisno sidabutar, s.h., pelibertus jean, s.h.,m.h., ribbon apin nasution, s.h., azis pasaribu, s.h., erwin butar butar, s.e.,s.h. kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam sidabutar partners , yang memilih domisili hukum jalan jenderal sudirman kav. jakarta pusat dan ruko taman borobudur blok karawaci, tangerang, bantendari pemohon, mendengar keterangan saksi saksi dari pemohon: memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, mendengar keterangan ahli yang diajukan olehihak terkait. duduk perkara menimbang bahwa pemohon mengajuk dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal desember yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember menimbang bahwa pemohon, dalam permohonanundang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi republik indonesia (selanjutnya disebut mk) juncto huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasbahwa permohonan guo, sebagaimana yang akan diuraikan oleh pemohon bawah ini adalah mengenai materi muatan dalam undang undang nomor tahun tentang kementerian negara (selanjutnya disebut serta pada bagian penjelasan yang menurut pemohon terdapat inkonsistensi dan saling bertentangan bukti p 6b fotokopi salinan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt.g pn.jkt.sel, bukti fotokopi ad art kab: bukti fotokopi print out berita lily wahid diberhentikan, bertanggal desember pemecatan lily wahid hanya sebatas wacana tertanggal desember lukman: pemecatan lily wahid cuma wacana , tertanggal desember samping mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan ahli bernama darul falak, s.h.,ma.,m. si., dr. thomas legowo, dan prof. dr. saudi isra, mpa., yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal maret dan april sebagai berikut: darul falak, s.h.,ma,m. si. intinya adalah permohonan untuk pengujian materiil dihubungkan dengan dari undang undang nomor tahun tentang kementerian negara dihubungkan dengan undang undang nomor tahun tentang partai politik. kedua ketentuan itu pada dasarnya mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri yang berasal dari pimpinan partai politik. akan tetapi terdapat perbedaan norma pada batang tubuh undang undang nomor tahun dengan penjelasannya: pertama, ketentuan undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai belanja daerah. dua, terkait partai politik, ketentuan atas juga harus dipahami secara sinkron dengan atau juncto ketentuan undang undang partai politik yang menyebutkan bahwa,dalam hal keuangan partai politik ada yang bersumber dari apbn dan atau apbd, maka partai politik termasuk sebagai organisasi sebagaimana dimaksud huruf pada undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, sehingga: penjelasan dari undang undang kementerian negaratial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. oleh karena itu, bahkan seorang menteri diharapkan dapat melepaskan tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik: penjelasan itu mengandung penafsiran norma yang bertentangan atau kontradiktif dengan norma pada batang tubuh guo. satu sisi telah secara tegas menyatakan menteri dilarang merangkap jabatan pada organisasi yang dibiayai oleh apbn dan atau apbd. tetapi penjelasan mengandung pernyataan bahwa diharapkan seorang menteri dapat diharapkan dapat" melepaskan tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. dengan demikian frasa diharapkan dan frasa dapat pada bagian penjelasan dari guo tadi justru mengurangi kepastian norma hukum pada nya sendiri, sehingga dengan demikian bertentangan dengan dan uud pelemahan watak kepastian hukum pada suatu norma dalam undang undang oleh penjelasan norma itu jelas juga bertentangan dengan uud bahwa pembentukan undang undang harus sesuai dengan tata cara pembentukkan yang diatur dengan undang undang, dalam hal ini adalah undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun menegasktercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang undang ini yaitu undang undang nomor tahun lampiran dari undang undang nomor tahun huruf pada lampiran dimaksud menyatakan tentang penjelasan undang undang sebagaimana dikutip bawah ini, angka huruf menyatakan setiap undang undang perlu diberi penjelasan , angka huruf menyatakan peraturan perundang undangan bawah undang undang dapat diberi penjelasan jika diperlukan . angka menyataka,angka dari lampiran itu undang undang nomor tahun, oleh karena itu hindari membuat rumusan norma dalam bagian penjelasan. angka menyatakerdasarkan analisis muka maka frasa bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik yang terdapat dalam penjelasan undang undang nomor tahun haruslah dinyatakan bertentangan dengan uud yang mengharuskan tata cara pembentukan undang undang sesuai dengan undang undang nomor tahun putusan mahkamah konstitusi nomor puisi yang membatalkan penjelasan undang undang nomor tahun dimana antara dan penjelasan mengandung norma yang bertentangan bahkan tentang persyaratan jumlah suara yang harus dipenuhi oleh partai partai politik untuk dapat memajukan calon dalam pemilihan kepala daerah: dr. thomas legowo. melepas rangkap jabatan bagian dari etika politik. persoalan rangkap jabatan bukan merupakan perdebatan baru dalam masalah masalah pemerintahan dan politik indonesia saat ini. persoalan ini telah diusahakan untuk diselesaikan secara hukum melalui beberapa perangkat perundang undangan negara dan salah satu antaranya adalah pengesahan undang undang nomor tahun tentang kementerian negara. namun persoalan ini tampak menjadi baru kembali, khususnya terkait dengan rangkap jabatan yang disandang oleh pejabat menteri dalam kabinet pemerintahan presidensial indonesia. justru ketika pengelolaan dan penyelenggaraan kementerian negara telah dilandasi oleh landasan hukum berupa undang undang nomor tahun munculnya kembali persoalan ini mudah dimengerti berdasarkan pemahaman atas fakta bahwa hukum, termasuk dalamnya undang undang, mengalami sejumlah keterbatasan ketika harus dihadapkan dengan berbagai definisi terhadap makna makna tertentu yang secara faktual memberikan banyak dan beragam kemungkinan ruang lingkup. atas pertimbangan ini, dalam hukum bisa menimbulkan banyak interpretasi dan pemaknaan tergantung pada konteks dan kepentingan yang menawarinya. pemahaman tersebut ingin menegaskan pada dasarnya bahwa mahkamah konstitusi mempunyai peran penting dan menentukan untuk menyelesaikan secara final berbagai persoalan interpretasi atas dan substansi hukum, khususnya undang undang yang diajukan kepada undang undang dasar republik indonesia dalam pengembangan pemikiran untuk memangkas rangkap jabatan terutama yang disandang oleh pejabat publik, pertimbangan pertimbangan hukum akan menjadi landasan bagi keputusan akan terlengkap secara menyeluruh dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan politik, baik dalam pengertian ilmu (science) maupun juga dalam pengertian praktis tata kelola pemerintahan yang makin bersih, transparan, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab, atau dalam istilah umumnya sekarang ini dikenal dengan good governance. pertama, dalam perspektif ilmu politik dan pemerintahan, jabatan publik mempunyai makna sebagai wewenang yang harus digunakan dan atau diabdikan untuk kepentingan publik. kepentingan publik sendiri membawa sifat masal, atau untuk semua, banyak orang, atau warga masyarakat dan negara. dan karena lingkup pelayanan bersifat masal, wewenang yang disandang oleh jabatan publik ini harus pula mampu menjangkau seluruh kepentingan publik itu. kedua, sejalan dengan pemaknaan tentang jabatan publik tersebut, jabatan publik untuk pelayanan kepada kepentingan publik tidak pernah dijalankan secara tunggal. dalam pengertian ini, pelayanan kepentingan umum yang bersifat masal menuntut pembagian jabatan publik dalam beragam macam jabatan publik. kecuali dalam keadaan darurat, rangkap jabatan publik dapat ditoleransi secara hoc. ketiga, pembagian jabatan publik kepada pejabat pejabat yang berlainan mengandung makna bahwa kewenangan atau otoritas tidak terpusat kepada satu orang yang artinya demokratis bahwa banyak orang mempunyai kemampuan untuk menjalankan wewenang itu, banyak orang yang mempunyai kompetensi, dan bahwa banyak orang dapat dipercaya untuk menjalankan wewenang itu secara bertanggung jawab, banyak orang dapat dipercaya untuk menjalankan jabatan itu. perspektif tersebut atas telah secara jelas diterapkan dalam undang undang tahun tentang kementerian negara. tentu saja ini merupakan suatu kemajuan yang perlu diapresiasi dalam kerangka indonesia membangun tata kelola pemerintahan yang baik. namun, undang undang ini memang belum secara lugas menguraikan dalam nya terkait dengan pelarangan atas rangkap jabatan antara jabatan publik dan jabatan politik. ini merujuk kepada jabatan yang disandang oleh seorang menteri yang sekaligus pimpinan partai politik. terkait dengan persoalan itu, undang undang tahun mempunyai harapan dan himbauan etis politik yang secara eksplisit dinyatakan dalam bagian penjelasan umum, seperti berikut, undang undang ini disusun dalam kerangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.himbauan etis politis tersebut mempunyai dampak yang luas. bukan saja dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga dalam kerangka pengembangan dan pelembagaan demokrasi secara umum dan pengembangan dan pelembagaan partai politik yang demokratis secara khusus. menjalankan tugas kementerian dalam jabatan sebagai menteri dan mengelola kepemimpinan organisasi dalam satu partai politik membawa kepentingan yang berbeda. karena itu himbauan untuk melepas rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan dalam diri pejabat yang bersangkutan. kepentingan menjalankan tugas sebagai menteri adalah menjalankan kebijakan kebijakan pemerintah bawah kepemimpinan presiden untuk melayani seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. kepentingan ini menuntut seorang menteri untuk bekerja atas semua golongan dan atau kelompok masyarakat. sementara itu, kepentingan memimpin suatu partai politik adalah melayani demi mengembangkan kejayaan partai politik yang bersangkutan. lingkup pelayanan pemimpin partai politik terbatas pada anggota anggota dan lebih jauh sedikit kepada konstituen partai bersangkutan. anggota dan konstituen satu partai jelas berbeda dengan anggota dan konstituen yang lain. dengan kata lain, pelayanan pemimpin satu partai politik bersifat terbatas kepada kelompok masyarakat tertentu. seorang menteri yang sekaligus menjalankan peran kepemimpinan suatu partai politik akan dengan mudah terganggu dalam memberikan prioritas pelayanan dan lebih jauh dapat menumbuhkan kecurigaan yang kuat terkait dengan pemanfaatan jabatan publiknya demi kepentingan partai politik. potensi konflik kepentingan seperti itu juga menjelaskan secara gamblang bahwa seorang menteri yang merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik harus melayani dua tuan sekaligus pada saat bersamaan. dalam sistem pemerintahan presidensiil indonesia, menteri adalah pembantu presiden. maka ketika seseorang diminta presiden dan bersedia menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya, pada saat itu juga dia terikat komitmen. bahkan iapun tanpa kontrak politik tertulis secara etis untuk mengabdi dan melayani presiden hingga masa akhir jabatan. namun kebiasaan politik indonesia tidak mengharuskan seorang menteri untuk menanggalkan kepemimpinannya dalam satu partai politik. ini artinya, menteri yang bersangkutan tetap memegang komitmen untuk melayani partai yang dipimpinnya. kompleksitas etika akan muncul dari kesejajaran etik antara melaksanakan tugas sebagai menteri secara penuh waktu dan menepati komitmen sebagai pimpinan partai politik secara penuh waktu pula. pelepasan rangkap jabatan dalam konteks atas, pada dasarnya membantu menteri dan atau pimpinan partai politik bersangkutan untuk terhindar dari jebakan konflik kepentingan sekaligus juga beban politik yang berlebihan seperti tergambarkan atas yang pada substansinya juga menopang terwujudnya pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab satu pihak dan pengelolaan kehidupan partai yang sehat dan bertanggung jawab pihak lain. tanpa mengecilkan arti penting kepemimpinan seseorang dalam satu partai politik, jabatan publik sebagai seorang menteri yang diamanahkan kepada seorang pimpinan partai politik membawa makna pula sebagai promosi jabatan dalam pemaknaan ini, lingkup pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang menteri jauh lebih luas dari ruang lingkup pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin partai politik. dengan kata lain, promosi jabatan ini menuntut kewajiban dan tanggung jawab jauh lebih besar dan berarti bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. karena itu, jika seorang pimpinan partai politik tidak berkehendak melepas jabatan politiknya ini ketika diamanahkan untuk menjalani satu jabatan publik kabinet pemerintahan presidensial, ini akan dengan mudah dapat diartikan menteri yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung menolak promosi jabatan dimaksud. partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi karena itu partai politik pembawa kewajiban etis politik untuk menerapkan etika dan prinsip demokrasi pengelolaan dan pengembangan organisasinya. kewajiban etis politis ini tidak harus selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundangan, tetapi selalu terbuka peluang untuk dikembangkan, diterapkan, dan dipatuhi dalam prasistem demokrasi secara empiris. sebagai salah satu pilar utama demokrasi, partai politik sangat terbuka untuk melakukan dan memperkenalkan inisiatif inisiatif baru yang secara langsung maupun tidak langsung menopang dan memperkuat penyelenggaraan demokrasi baik dalam diri partai itu sendiri, dalam pemerintahan, maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. salah satu inisiatif untuk best practice demokrasi pada umumnya dan pengelolaan partai politik pada khususnya adalah pelepasan rangkap jabatan oleh jajaran pimpinan partai politik, baik secara internal dalam partai itu sendiri, maupun secara eksternal pada saat pimpinan partai bersangkutan menerima amanah dan atau harus menjalankan kepemimpinan pada institusi pemerintahan maupun organisasi lain luar partai politiknya. best practice semacam ini telah dilakukan oleh suatu partai politik dan seyogyanya dimulai oleh partai partai politik lainnya. pelepasan rangkap jabatan seperti itu jelas menandai terwujudnya serangan demokrasi dalam diri pimpinan partai bersangkutan yang secara langsung maupun tidak langsung memantulkan kepercayaannya pimpinan tersebut atas kemampuan partai bersangkutan untuk menyediakan pengganti kepemimpinan dengan kualitas, kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen yang paling kurang sama dengan kualitas, kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen yang dimiliki pimpinan partai itu. jika sebaliknya yang terjadi, ini hanya menandai tiadanya kepercayaan itu dalam diri pimpinan partai bersangkutan, sehingga seolah olah kelangsungan hidup partai tergantung dan atau sama dengan keberadaan pimpinan bersangkutan dalam partai politik itu. artinya, partai bersangkutan memang belum menampilkan diri sebagai partai politik yang solid, telah melembaga, dan kuat. pelepasan rangkap jabatan seperti dimaksud atas, yang diikuti dengan proses pergantian dan atau regenerasi kepimpinan yang berlangsung damai sesuai dengan kebiasaan dan aturan internal partai bersangkutan juga menegaskan bahwa partai tersebut telah tidak ada masalah dengan penerapan etika dan prinsip demokrasi, yakni bahwa kekuasaan politik memang bersifat sementara dan bahwa proses pengalihan kekuasaan itu dapat dilangsungkan melalui persaingan yang damai dengan melibatkan kader kader dan anggota partai politik yang bersangkutan. proses semacam ini jelas akan menjadi suatu inisiatif baru atas best practice demokrasi yang berlangsung dalam urusan internal partai politik yang akan dapat membawa pengaruh positif bagi kehidupan partai politik itu pada umumnya. sebaliknya, fenomena rangkap jabatan pada dasarnya tidak pernah memberi keuntungan apa pun bagi pengembangan dan perkembangan partai politik. ini dapat dilihat kecenderungannya dari pengalaman partai partai politik yang pernah mengalami kepemimpinan rangkap jabatan. sejak tahun sampai dengan saat jika dibagi bagi dalam periode pemilu, ada tiga kali pemilu dan pada periode periode tersebut ada pemimpin partai yang pernah merangkap jabatan sebagai menteri atau bahkan sebagai presiden dan wakil presiden. dari indikasi yang dapat ditemukan, tidak pernah ada satu partai yang pemimpinnya merangkap jabatan dalam kabinet itu mengalami peningkatan perolehan suara dalam pemilu legislatif. contoh misalnya pada tahun pemilu pak akbar tanjung adalah ketua umum partai golkar, sebelumnya dia adalah menteri sekretaris negara pada kabinet reformasi pembangunan. golkar pada pemilu sebelumnya, pemilu memperoleh persentase suara pada pemilu perolehan golkar menurun menjadi ini artinya terjadi penurunan sebesar hal yang sama dialami juga oleh partai persatuan pembangunan yang pada saat itu dipimpin oleh bapak hamzah haz, ketua umum ppp yang sekaligus adalah menteri negara investasi ketua bkpm kabinet reformasi pembangunan. perolehan ppp juga menurun pada pemilu dibandingkan dengan pemilu sebesar ada pengalaman yang menunjukkan bahwa rangkap jabatan pada dasarnya tidak memberi keuntungan yang terukur, terutama dalam perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif. hanya ada satu kasus khusus yang menunjukan fenomena sebaliknya, yaitu dialami oleh partai bulan bintang, pada saat itu periode ketua umum partai bulan bintang bapak yusril iha mahendra menjabat sebagai menteri kehakiman dan ham kabinet gotong royong. pada pemilu pbb memperoleh perolehan suara persen, pada pemilu pbb memperoleh perolehan suara persen. jadi ada kenaikan sebesar persen, tidak terlalu besar. tetapi fenomena ini tidak aje karena pada pemilu berikutnya, pemilu ketua umum pbb pada saat itu diketuai oleh bapak m.s kaban, menjabat juga sebagai menteri kehutanan kabinet indonesia bersatu, dalam pemilu perolehan suara pbb menurun sebesar persen. jadi dengan kata lain secara keseluruhan dalam peristiwa yang kalau bisa dikuantifisir sebagai mayoritas. kepemimpinan rangkap jabatan yang disandang oleh seorang pemimpin partai politik sekaligus sebagai menteri atau pejabat dalam kabinet pemerintahan presidensial tidak memberi keuntungan sama sekali bagi perkembangan partai politik: dua makna utama atas sikap yang seyogianya diambil oleh seorang pemimpin politik yang secara etis politik mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan memantapkan kehidupan demokrasi pada umumnya dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab indonesia. pertama, pemimpin bersangkutan menjalankan prinsip kepemimpinan demokratis yang bersifat visioner, artinya mempunyai efek jangka panjang. memampukan artinya membuka peluang untuk bekerja secara terfokus pada (kontradiktif), berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga bertentangan dengan uud yang menghendaki adanya kepastian hukum. oleh karenanya mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan guo. il. kedudukan hukum bahwa berdasarkan ketentuan menegaskan bahwa permohonan uji materiil, anggota kader, dan:.ekomitmen politik tugas dan kewajiban utamanya untuk dirinya sendiri dan membuka peluang bagi orang lain untuk membuktikan kemampuan bekerja dan menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik dan memberi contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. kedua, pemimpin bersangkutan makin mempertegas tradisi baru dalam pemerintahan demokratis indonesia, yakni tanpa harus tergantung atau diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang ada, pemimpin bersangkutan berani mengambil keputusan yang membuat dampak kepada perbaikan kualitas penyelenggaraan demokrasi yang bertanggungjawab untuk kepentingan partai politik dan sekaligus untuk kepentingan kinerja kabinet pemerintahan presidensial demi kemakmuran masyarakat dan bangsa indonesia. prof. dr. saudi isra, mpa. salah satu karakter umum sistem presidensiil jika diperhadapkan dengan sistem parlementer adalah menyangkut penerapan teori pemisahan kekuasaan. dalam sistem parlementer, jika dilihat hubungan antara eksekutif dan legislatifnya itu tidak ada pemisahan antara pemegang jabatan posisi anggota legislatif dengan jabatan jajaran eksekutif atau menteri dan perdana menteri. sistem parlementer, seseorang baru bisa menjadi menteri atau perdana menteri itu kalau terpilih menjadi anggota parlemen. maka sistem parlementer hanya sekali pemilihan saja, yaitu untuk memilih anggota parlemen, orang atau partai yang dapat suara mayoritas itu nanti yang akan menjadi eksekutif dan kalau tidak mayoritas itu dia akan berkoalisi dengan partai politik lainnya. ini sebetulnya bisa kita baca dari pendapat dari robert. made dalam bukunya the illustrated dictionary constitutional concept. mengatakan bahwa cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif harus bekerja sama, hal tersebut adalah konsekuensi dari pemilihan itu dan karena kerja sama yang dibangun situ, dalam sistem parlementer, tidak ada pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif atau pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang sebut dengan clear cut separation powers antara cabang kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif itu. kemudian dikuatkan dengan pendapat alfred steven dan cindy dalam tulisannya presidentialism and parliamentarilsm comparative perspective. menyebutkan bahwa hubungan yang demikian itu disebut dengan system mutual dependent. jadi satu sama lainnya saling tergantung, kondisi itu sebetulnya berbeda dengan sistem presidensial atau sistem pemerintahan presidensial, yang secara jelas memisahkan antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. karena pemisahan yang tegas itu, kalau ada seseorang aktivis politik yang dijadikan oleh presiden menjadi menteri yang kebetulan sebelumnya terpilih menjadi anggota parlemen misalnya, maka harus berhenti dari jabatannya sebagai anggota parlemen. itu menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan antara menteri dengan yang ada jajaran eksekutif dengan anggota legislatif yang ada jajaran legislatif. itu sebetulnya bisa kita baca banyak literatur, salah satunya yang ahli kutip sini adalah yang ditulis oleh paul christopher manuel dan anne camila dalam bukunya checks and balances how parliamentary system could change american politics, jadi dari karakter ini sebetulnya kalau seseorang anggota legislatif menjadi menteri baik dengan cara koalisi atau dengan cara apapun, maka harus berhenti menjadi anggota legislatif. itu menjadi gambaran bahwa jabatan antara eksekutif dan legislatif itu terpisah secara jelas, atau separation power yang dalam teori yang ahli sebutkan tadi itu disebut dengan clear cut separation power. itu bedanya posisi menteri dalam sistem parlementer dengan sistem presidensial. ruang untuk menteri merangkap jabatan sebetulnya jauh jauh hari sudah disebut oleh albert vena dicek dalam bukunya introduction the study the law the constitutions yang kita kenal sebetulnya buku ini melahirkan konsep the rule law, ini buku pertama yang bercerita itu. dia mengatakan, memberikan ruang kepada menteri untuk merangkap jabatan memperlihatkan pengaruh sistem pemerintahan parlementer. hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban menteri dilakukan kepada dua institusi termasuk menteri dalam sistem parlementer, bertanggungjawab kepada parlemen. kecenderungan seperti yang dikatakan oleh dicek tersebut juga dikemukakan oleh c.f strong dalam bukunya modern political constitution yang dia menggambarkan bagaimana posisi menteri dalam sistem parlementer italia, situ disebutkan dalam bukunya adalah raja berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri namun pertanggungjawabannya kepada parlemen terkait dengan rangkap jabatan juga diperbolehkan untuk menteri dimana mereka dapat duduk senat atau chamber deputies. jadi ini penegasan penegasan yang memperlihatkan rangkap jabatan itu sebetulnya menjadi sesuatu yang wajar dalam sistem parlementer. dalam sistem presidensial, rangkap jabatan antara eksekutif dan legislatif menjadi sesuatu yang dilarang karena hal tersebut merusak tatanan bahwa posisi eksekutif dan posisi legislatif terpisah secara jelas. memberikan kesempatan untuk terjadinya rangkap jabatan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif dapat merusak karakter sistem pemerintahan presidensial. para pengubah konstitusi tahun yang berketetapan hati untuk mempertahankan sistem presidensial lalu melakukan verifikasi terhadap system presidensial tersebut. dengan menggunakan cara pandang yang ontario, posisi pimpinan partai politik menurut pandangan ahli atau ketua partai politik jauh lebih potensial mempengaruhi posisi lembaga perwakilan rakyat yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. dalam hal ketua partai merangkap jabatan menjadi menteri negara, posisi sebagai ketua partai potensial digunakan untuk mempengaruhi lembaga legislatif. pada sistem parlementer, seorang menteri lebih pada dirinya pribadi diberhentikan, ini kalau dia memegang jabatan sebagai ketua partai, itu pengaruhnya dalam proses terhadap anggotanya lembaga legislatif menjadi jauh lebih kuat dibandingkan seorang anggota lembaga perwakilan rakyat. jadi bisa saja dia atau ketua partai, kemudian menginstruksikan anggota partainya yang ada lembaga legislatif untuk mengikut apa maunya pemerintah. padahal posisi seperti itu secara konstitusional bertentangan dengan undang undang dasar yang memberikan fungsi pengawasan kepada lembaga legislatif. dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh pemimpin partai politik atau ketua partai politik, posisi rangkap jabatan dengan menteri negara harusnya dilarang secara tegas. jika seorang anggota legislatif saja harus berhenti ketika menjadi menteri negara, seharusnya ketua partai politik harus tidak boleh merangkap jabatan dengan posisi menteri negara. dalam sistem presidensial, selain berpotensi mempengaruhi anggota partainya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, ketua partai politik menjadi menteri negara akan makin memperkuat corak parlementer dalam sistem presidensial. jika sistem ini bawa sistem presidensial yang kita anut, rangkap jabatan ketua partai politik dengan menteri negara akan semakin membuat ancaman kemandirian lembaga perwakilan rakyat semakin nyata. hal ini dapat terjadi karena adanya mekanisme recall bagi anggota dpr. salah satu alasan untuk mendaptkan recall tersebut anggota lembaga legislatif dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai politik. jamak kita ketahui, kebijakan partai politik sering dimaknai atau dalam praktiknya sering merupakan kebijakan elit partai politik yang bersangkutan. dikaitkan misalnya, dengan koalisi dalam sistem presidensial, jika partai politik presiden tidak merupakan kekuatan mayoritas lembaga perwakilan rakyat, maka presiden akan membentuk pemerintahan koalisi dengan cara merangkul sejumlah partai politik. tulisan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh jose antonio cheibub dalam tulisannya, minority government: dead lock situation and the survival presidential democracies, cara yang paling umum dilakukan presiden adalah membagikan posisi menteri kabinet kepada partai politik yang memberikan dukungan kepada presiden. merujuk pendapat tersebut, tujuan presiden memberikan posisi menteri kepada partai politik yang tergabung dalam koalisi sangat jelas, yaitu agar partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat atau dpr memberikan dukungan kepada presiden dalam setiap urusan yang bersentuhan dengan lembaga perwakilan rakyat. tujuan tersebut makin mudah diwujudkan jika menteri yang tergabung dalam koalisi berasal dari pimpinan partai politik atau ketua partai politik. dalam sistem presidensial, pelarangan rangkap jabatan itu sesuai dengan teori pembatasan dominasi elit agar terciptanya tatanan yang demokratis. menurut philip none dan philip selznick dalam bukunya, law and society transition, toward responsive law, dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan tersebut, ahli memandang kalau elit partai atau pimpinan partai ada posisi menteri lalu dia juga ada diposisi ketua partai, menurut ahli itu akan terjadi dominasi elit. yang disebut oleh none dan selznick dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan tersebut akan menghasilkan dominasi represif. dominasi seperti itu sangat popular negara negara kuno dan totaliter, namun pada dasarnya dominasi itu tetap akan muncul mana mana. salah satu upaya mencegah dominasi tersebut adalah pembatasan oleh konstitusi dan atau oleh undang undang. merujuk pendapat none dan selznick tersebut dominasi represif semakin potensial terjadi jika sistem atau praktik ketatanegaraan membenarkan adanya rangkap jabatan antar pimpinan partai politik atau ketua partai politik dengan menteri negara. jika pendapat tersebut dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh jose antonio cheibub atas, koalisi tentu dimaksudkan agar presiden tetap dominan dalam proses proses politik. dapat dipastikan maksud tersebut lebih cepat direalisasikan jika menteri negara yang diberikan atau yang dijadikan anggota kabinet berasal dari pimpinan partai politik atau diisi oleh ketua partai politik. dengan asumsi seperti itu, rangkap jabatan menteri menjadi ketua partai seharusnya dilarang sebagaimana larangan seorang menteri menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial. dalam konsideran huruf undang undang nomor tahun tentang kementerian negara ditegaskan, setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenkemudian dalam penjelasan umum dikemukakan,ada peningkatan pelayanan publik yang prima. oleh karena itu, ditegaskan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. kesemua itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urutan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsi yang lebih bertanggung jawab. tujuan mulia yang ada konsideran huruf dan penjelasan umum tersebut sebagaimana ditegaskan atas, menjadi kehilangan makna karena larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tidak secara tegas dan mengambang yang menyatakan, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari apbn dan apbd. terkait dengan rumusan tersebut pertanyaan dasar yang harus dikemukakan mengapa untuk poin dibuat rumusan yang tidak definitif padahal larangan rangkap jabatan untuk poin dan poin itu sangat jelas dan sangat definitif. meskipun poin merujuk kepada ketentuan perundang undangan yang berlaku. rumusan demikian tentunya tidak terlepas dari kalkulasi politik para penyusun undang undang nomor tahun yang lebih memelihara kepentingan elit partai politik. dari segi perumusan norma, ketentuan huruf undang undang nomor tahun menyimpang dari prinsip perumusan norma berupa larangan yang bersifat imperatif. dalam perumusan norma kalau larangan itu, tadi sudah ditegaskan, itu biasanya dirumuskan secara imperatif. melihat cara perumusannya huruf bersifat fakultatif. bagaimana mungkin larangan akan diindahkan jika rujukannya fakultatif? oleh karena itu, rumusan yang demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam menyusun materi perundang undangan sebagaimana dinyatakan dalam huruf undang undang nomor tahun selain itu, jika diletakan dalam asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, dalam hal ini huruf undang undang nomor tahun ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas pendayagunaan dan kehasilgunaan karenanya dalam pandangan ahli, norma dalam huruf bertentangan dengan undang undang dasar yaitu melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. paling tidak, ini melanggar hak asasi anggota partai politik yang tergabung dalam partai politik yang ada rangkap jabatan tersebut. tidak ada yang bertentangan dengan undang undang dasar rumusan huruf undang undang nomor tahun juga bertentangan dengan undang undang dasar dimana dengan tidak ada pembatasan secara tegas, norma dalam huruf undang undang nomor tahun dapat menghilangkan kesempatan warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. menimbang bahwa, pemerintah yang diwakili kementerian aparatur negara dan reformasi birokrasi, memberikan keterangan dalam persidangan yang diikuti dengan keterangan tertulis, sebagai berikut: pokok permohonan bahwa menurut pemohon ketentuan guo dianggap berpotensi menimbulkan mengakibatkan kerugian karena materi muatan ketentuan guo serta pada bagian umum penjelasannya, terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (menimbulkan pertentangan substantif sama sama lain), berpotensi menimbulkan multi tafsir, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwa menurut pemohon, selain hal tersebut atas, ketentuan guo juga berpotensi mendegradasi posisi kementerian negara dan posisi partai politik, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal partai politik, termasuk partai kebangkitan bangsa pkb), yang kebetulan pemohon menjadi salah satu pengurusnya: cc. bahwa menurut pemohon, guna memastikan berjalan maksimalnya tugas pokok, fungsi sebagai menteri: singkatnya ketentuan guo, yang memperbolehkan rangkap jabatan bagi menteri telah menimbulkan inkonsistensi, kontradiksi dan multitafsir, yang pada gilirannya dapat menegaskan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, karena itu menurut pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dneenurut pemerintah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan bagaimana, pemohon hanya mendalilkan bahwa sebagai anggota dpr dan fungsionaris partai politik (pkb) menganggap ketentuan guo bersifat inkonstitusional, kontradiksi dan dapat menimbulkan konflik internal dalam partai, namun demikiaterhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dan penjelasan umum, paragraf sepanjang frasa diharapkan dan dapat undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, yang menyatakan:materi muatan norma, oleh pemohon dianggappendapat pemerintah: bahwa undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan dan uud yang pada intinya berkaitan dengan kekuasaan presiden dalam bidang pemerintahan, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri menteri negara, bahwa undang undang guo, dimaksudkan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara karena dalam undang undang guo diatur secara jelas dan tegas tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi kementerian negara tersebut, selain itu undang undang guo juga dimaksudkan untuk memberikan guidance kepada presiden agar tidak dengan mudah melakukan pembentukan, pengubahan maupun pembubaran satu kementerian negara, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, bahwa undang undang guokarena itu dalam undang undang guo diatur secara tegas tentang larangan rangkap jabatan seorang menteri (vide hal tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna melaksanakan roda pemerintahan: bahwa dalil dalil yang dikemukakan pemohon yang menyatakan bahwa telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya materi muatan norma tersebut atas, telah nyata nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. kemudian kalaupun anggapan pemohon tersebut benar adanya, maka anggapan kerugian yang didalilkan oleh pemohon adalah semata mata berkaitan dengan kebijakan internal partai politik seorang menteri berasal, dan berkaitan dengan manajerial yang dimiliki dna dilakukan oleh menteri yang merangkap jabatan dalam partai politik tertentu, baik sebagai ketua umum maupun jabatan jabatan lain dalam partai politik tersebut, sehingga jika seorang menteri merasa merasa tidak terganggu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna melaksanakan tugas tugas pemerintahan maka menurut pemerintah, seorang menteri yang merangkap jabatan dalam partai politik tertentu tidaklah terdapat masalah maupun hambatan: selain itu, jika terdapat pertentangan, kontradiksi maupun inkonsistensi (pertentangan satu sama lain) antara undang undang satu dan undang undang yang lain, ataupun antar materi muatan norma dalam undang undang itu sendiri, yang dalam hal ini menurut pemohon terdapat kontradiksi maupun inkonsistensi antara penjelasan umum dan batang tubuh dalam undang undang guo maka kalaupun benar anggapan pemohon tersebut, hal demikian bukanlah menjadi ranah kewenangan mahkamah konstitusi untuk melakukan judicial review tetapi berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang undang itu sendiri dpr dan presiden) melalui mekanisme legislative review), partai politik, termasuk pkb dimana pemohon adalah anggota dan salah satu pengurus partai, bahwa dalam naskah sebelum amandemen, pada bagian penjelasan umum, setidaknya dapat memberi gambaran bahwa kedudukan menteri negardan bahkanbahwa guna memastikan berjalan maksimalnya tugas pokok, fungsi,nya sebagai menteriartap jabatan juga berpotensi mengurangi fungsi pelayanan terhadap masyarakat (public services): bahwa partai politikemohon dalam kedudukannya selaku kader dan pengurus partai kebangkitan bangsa pkb)dapat berpotensi merugikan partai, serta yang dapat mengganggu kinerja dan program kepartaian: bahwa partai politik, termasuk pkb, dimana pemohon menjadlebih lanjut menurut pemerintah, yang mestinya dilakukan oleh pemohon adalah mengajukan usul perubahan undang undang yang mengatur tentang kementerian negara, agar diatur secara tegas tentang pelarangan bagi seorang menteri yang merangkap jabatan dalam jabatan jabatan tertentu termasuk jabatan dalam partai politik, apalagi pemohon saat ini masih aktif sebagai anggota dpr yang memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan usul inisiatif pembentukan maupun perubahan suatu undang undangaupun tata tertib mpr, dpr, dpd dan dprd), dari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah,, karena pemohon berkedudukan sebagai anggota dpr (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu v atas permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi), karena itu, tepat jika mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), kesimpulan berdasarkan penjelasan atas, pemerintah memohon kepada mahkamah tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah memberikan keterangan hadapan sidang mahkamah pada tanggal februari sebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang kementerian negarahuruf dan penjelasan umum paragraf sepanjang frasa diharapkan dan frasa dapat undang undang nomor tahun tentang kementerian negara (untuk selanjutnya disingkat kementerian negara), yang berbunyi. huruf kementerian negara, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: cc"ketentuan huruf dan penjelasan umum paragraf sepanjang frasa diharapkan dan frasa dapat guo, menurut pemohon adalah sesuatu yang tidak konsisten, satu sama lain bertentangan, serta menimbulkan multitafsir, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya telah nyata nyata bertentangan dengan uudk dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon dirugikan oleh berlakunya huruf dan penjelasan umum paragraf kementerian negarauud tahun telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan huruf dan penjelasan umum paragraf sepanjang frasa diharapkan dan frasa dapat guo, yaitu sebagai berikut: bahwa pemohon sebagai wniguo(vide permohonan hal jabatan juga berpotensi mengurangi fungsi pelayanan terhadap masyarakat (public service): (vide permohonan hal. bahwa pemohon sebaga, (vide permohonan hal. bahwa dikarenakan ketentuanketerangan dpr1 dan perkara nomor puu vdalam permohonan guo sebagai perorangan wni selaku fungsionaris dpp pkb adalah juga berkedudukan sebagai anggota dpr.: bahwa seandainya pemohon sebagai perorangan wni, apakah telah nyata hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, serta perlu juga dibuktikan apakah terdapat relevansi antara kerugian yang didalilkan pemohon dengan ketentuan huruf dan penjelasan guo, serta adakah causal terbang yang serta merta terjadi kerugian yang didalilkan pemohon dengan ketentuan ketentuan guo yang dimohonkan pengujian:tahun mempunyai,guo, bahwa merujuk pada putusan mahkamah:ara pemohon. bahwa terkait dengan petit pemohon dalam permohonan guo halaman huruf dpr berpandangan bahwa seandainyapun pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), gua non permohonan guo juga harus dinyatakan ditolak, karena dengan dinyatakannya huruf guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru tidak akan ada lagi ketentuan yang melarang seorang menteri merangkap jabatan lain. bahwa walaupun dalam petit permohonan guo halaman huruf mengajukan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) atas ketentuan huruf guo, yang merujuk pada putusan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) yang lemah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan putusan terdahulu, dpr berpandangan bahwa sesungguhnya ha ini bukan lagi lingkup materi muatan dalam amar putusan pengujian undang undang terhadap uud tahun. (legislative review),kementerian negara. pengujian materiil atas kementerian negara.erhadap dalil pemohon yang menyatakan materi muatan huruf kementrian negara dan bagian penjelasan umum paragraf terdapat inkonsistensi dan saling bertentangan (kontradiktif), berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga bertentangan dengan uud tahun yang menghendaki adanya kepastian hukum", dpr berpandangan bahwa ketentuan huruf kementerian negara sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir yaitu bahwa yang dilarang rangkap jabatan terhadap pimpinan organisasi yang dibiayai oleh apbn dan atau apbd, ketentuan ini sudah sangat tegas, bahwa ketentuan guo yang dianggap pemohon multi tafsir tersebut sudah dibahas dalam rapat kerja pansus ruu kementerian negara tanggal oktober telah menyepakati bahwa yang dimaksud organisasi adalah semua organisasi apapun yang dibiayai oleh apbn dan atau apbd. berikut ini kutipan pembicaraan hasil rapat pembahasan ruu tersebut, "ya. saya kira memang ini bisa menimbulkan multitafsir, oleh sebab itu lebih baik disebutkan saja pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan . jadi semua organisasi apapun yang dibiayai oleh apbn dan atau apbd dilarang, "ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, bagaimana sikap fraksi fraksi terhadap. usul rumusan tersebut tempat dapat menyetujui": bahwa selanjutnya dalam rapat kerja pansus ruu tentang kementerian negara tanggal oktober dibahas mengenai yang dimaksud dengan dibiayai oleh apbn dan atau apbd adalah organisasi yang dibiayai oleh apbn dan atau apbd. adapun pembicaraan ini dapat disampaikan sebagai berikut: kata kuncinya kata kata dibiayai dari apbn. jadi ada organisasi organisasi sosial kemasyarakatan kalau memang pembiayaannya itu mutlak dari apbn, karena ada korelasi kepentingan budget dan sebagainya itu yang larang bahwa menanggapi dalil dalil pemohon yang mempertentangkan ketentuan huruf dengan penjelasan umum sepanjang frasa diharapkan dan frasa dapat adalah keliru karena suatu penjelasan umum bukan suatu norma. tetapi mempunyai sifat komplementer yang memuat latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis serta mengandung 'jiwa atau cita hukum yang ingin diwujudkan hal ini panting sebagai pertimbangan untuk pembentukan suatu undang undang (incisus guo): bahwa oleh karena penjelasan umum bersifat komplementer dapat memuat harapan harapan yang hendak diwujudkan dalam pemberlakuan suatu undang undang, dan dari sudut teknik perundang undangan hal ini tidaklah keliru, tidak dapat dipertentangkan, tidak multi tafsir, dan tidak terdapat unsur ketidakpastian hukum, karena memang memuat latar belakang dan pertimbangan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis serta mengandung jiwa dan cita hukum yang hendak diwujudkan oleh suatu undang undang bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut, dpr berpandangan ketentuan huruf serta penjelasan umum paragraf sepanjang frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" kementerian negara tidak menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan demikian:: bahwa berdasarkan alasan alasuji materil terhadap serta pada bagian penjelasannya mahkamah konstitusi. ill. pokok permohonan bahwa berdasarkan ketentuan menyebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya sesuaipada bagian umum penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa undang undangelayanan publik tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik: bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang partai politik menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari: iuran anggota: sumbangan yang sah menurut hukum: dan ccketentuan peraturan pemerintah pp) republik indonesia nomor tahun tentang bantuarian negara tidak bertentangan dengan uud tahuerianmahkamah telah memanggil pihak pihak terkait untuk didengar keterangannya, sebagai berikut: partai amanat nasional bahwa tentang kedudukan hukum, partai amanat nasional adalah sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik, dalam hal ini adalah pihak terkait atas perkara nomor puu vii perihaln sebagai pihak terkait akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: tentang legal standing pemohon bahwa pemohon, hj. lily chadidjah wahid, mendalilkan dirinya adalah warga negara indonesia, anggota kader,sebagaimana diakui pemohon pada halaman dan dalam permohonan, dikaitkan dengan tentang mahkamah konstitusi perihal siapa yang berhak mengajukan permohonan yaitu pihak yang dirugikan oleh berlakunya undang undang maka akan terlihat pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon dalam pengujian undang undang, dalam disebutkan:: lembaga negara. bahwa secara hukum pemohon bukanlah perseorangan warga negarmaupun lembaga negara. hal itu akan terlihat dalam uraian sebagai berikut: perorangan warga negara indonesia. bahwa pemohon menyebut dirinya adalah warganegara indonesia sekaligus sebagai anggota dpr. hal tersebut dapat kita lihat pada halaman hj. lily chadidjah wahid, agama islam, pekerjaan jabatan anggota dpr ri fungsionaris dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa dpp pkb), kewarganegaraan indonesia, beralamat kp. rawa selatan rt rw kampung rawa johar baru, jakarta pusat. bahwa ini berarti pemohon adalah warga negara yang menjadi anggota dpr dimana hak dan kewajiban sebagai anggota dpr melekat padanya. hak seorang warga negara berbeda dengan seorang warga negara yang juga seorang anggota dpr: bahwa meskipun pemohon dalam kedudukan hukumnya tidak menyebut lagi dirinya sebagai anggota dpr, tapi pekerjaannya sebagai anggota dpr tidak dapat dilepaskan darinya, karena dalam kehidupan sehari hari pun anggota dpr mendapat berbagai fasilitas yang tentunya tidak dapat dipisahkan dengan jabatannya. hal tersebut dapat dibuktikan contohnya seorang warga negara yang mempunyai pekerjaan sebagai anggota dpr mendapat fasilitas negara berupa rumah dinas kompleks dpr kalibata dan selama menunggu renovasi mendapat uang sewa tinggal. warganegara biasa tidak mendapat hak seperti itu: bahwa dengan demikian perorangan yang dimaksud berbeda dengan perorangan yang sekaligus sebagai anggota dpr, karena perorangan sebagai warganegara tidak mempunyai hak hak yang dimiliki sebagai anggota dpr, baik fasilitas maupun hak hak lain yang melekat, bahwa selain segala fasilitas yang melekat dalam kehidupan sehari hari, anggota dpr mempunyai hak hak khusus itu, yaitu hak atas perubahan undang undang karena menjadi bagian dari lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk undang undang, hak dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam dewan perwakilan rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,bahwa selain itu dpr memegang kekuasaan membentuk undang undang sebagaimana atur dalam yang menyebutkan dengan jelas bahwa dpr memegang kekuasaan membentuk undang undang: bahwa hak lain yang dapat sebagai bagian dari dpr, dimana anggota dpr mempunyai hak hak sebagai anggota, mempunyai kewenangan melakukan proses seleksi bagi pengisian jabatan jabatan publik lainnya seperti: pimpinan komisi pemberantasan korupsi berdasar tahun anggota komnas ham berdasar undang undang nomor tahun anggota komisi pengawas persaingan usaha kppu): bahwa anggota dpr adalah bagian dari institusi dpr maka anggota dpr menjadi bagian tak terpisahkan sebagai pembentuk undang undang. namun demikian kekuasaan itu bukan tanpa aturan, sebagai anggota dpr diatur dalam susunan dan kedudukan dpr, juga tata tertib dpr. maka menjadi suatu keharusan juga anggota dpr untuk mengikuti tata tertib dan aturan aturan dalam kelembagaan: bahwa jika suatu keputusan dpr yang tercermin dalam produkproduk hukum seperti undang undang pasti sudah dilewati sesuai dengan proses yang seharusnya, yaitu sesuai dengan mekanisme maka anggota dpr wajib menaati meski secara pribadi bertentangan dengan keputusan kelembagaan. janganlah pribadi, fraksi sebagai tempat berhimpun para anggota dewan suatu partai atau gabungan fraksi sekalipun ternyata dalam pengambilan keputusan kalah suara maka harus juga tunduk dan patuh pada keputusan itu: bahwa harusnya demikian pula keputusan yang diambil dalam dpr yang berupa undang undang. ada proses panjang sebelum disahkan menjadi undang undang, dari pengajuan rancangan undang undang sampai diputuskan menjadi undang undang: bahwa rangkaian kegiatan tersebut bisa dilihat dari sampai dengan tata tertib dpr bagaimana penggolongan undang undang yang melibatkan peran anggota dpr sebagaimana dalam huruf tata tertib dpr, penugasan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada diputuskan setelah mempertimbangkan pengusul rancangan undang undang . begitu panjang proses yang harus dilalui dari rancangan undangundang menjadi undang undang, maka seharusnya siapapun yang menjadi bagian dari institusi menghargai produk hukum institusinya sendiri dan tidak bisa lantas ketika pribadi pribadi tidak puas dapat mengajukan sendiri sendiri permohonan dan atau gugatan apapun terkait dengan putusan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. sementara dalam pengambilan keputusan dpr yang jumlahnya sangat banyak, mustahil rasanya untuk selalu semua anggota sepaham. jika pribadi pribadi ataupun kelompok itu mendapat hak pula yang sama dengan perseorangan yang dimaksud dalam tentang mahkamah konstitusi, maka bisa dipastikan akan selalu ada permohonan judicial review terhadap semua produk undang undang yang dihasilkan dpr sendiri. jika hal itu terjadi maka tidak ada kepastian hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pejabat pejabat negara yang berwenang menggugat sendiri produk hukumnya dengan mengajukan judicial review mahkamah konstitusi: bahwa secara politik pun sangat tidak beretika, jika ada sebuah keputusan lembaga dpr dimana pemohon ada didalamnya juga sebagai anggota dpr, meski dalam pengambilan keputusan tidak sepaham pun, menggugat sendiri produk hukum yang dihasilkan institusinya. lalu dimana letak moral yang lantas mendasari juga pengambilan keputusan? etika adalah filsafat moral, yang menjadi roh atas rasa keadilan, situlah letak masalah menjadi beretika atau tidak, filsafat moral yang mendasari tindakan manusia, termasuk juga anggota dpr. dalam beberapa literatur menyebutkan etika adalah cara pandang manusia atau sekelompok manusia terhadap dua hal baik dan buruk, etika juga ilmu yang dapat dipergunakan untuk menilai sesuatu baik buruknya, dan yang jelas merupakan pegangan nilai yang universal bagi suatu masyarakat. jika hal tersebut dibiarkan maka tidak akan ada kepastian hukum: bahwa harusnya anggota dprberbunyi, anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang prpr, bahwa dari uraian atas jelas sudah bahwa pemohon bukan perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf karena mempunyai hak sangat banyak sebagai anggota dpr dimana dalamnya juga hak untuk melakukan pembentukan undang undanghwa pemohon, hj. lily chadidjah wahid jelas bkarena dia adalah anggota kader suatu partai. pemohon adalah satu orang bukan kesatuan masyarakat. dengan demikian pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, badan hukum publik atau privat bahwa pemohon bukanlah badan hukum publik atau privat sebagaimana diakui sendiri dalam halaman bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, anggota kader, dan juga fungsionaris dpp pkbnomor tahun tentang partai politik. bahwa dalam kalimat atas pemohon mengakui yang mempunyai badan hukum adalah pkb, yaitu berbadan hukum sebagai sebuah partai politik. sebagai sebuah partai politik tentunya ada struktur dan mekanisme dalam partai yang harus dipenuhi jika bertindak untuk dan atas nama partai. sementara dalam hal ini pemohon bukankah bertindak untuk dan atas nama pkb, tetapi sebagai kader fungsionaris dpp pkb yang memberikan kuasa kepada konsultan hukum sidabutar partners". dengan demikian pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud huruf mk, lembaga negara bahwa pemohon bukanlah lembaga negara, tapi pribadi yang menjadi kader fungsionaris dpp pkb dan juga anggota dpr, bahwa meski anggota dpr adalah bagian dari dpr, namun tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai lembaga negara sehingga anggota anggota dpr tidak dapat mengatasnamakan secara sendiri sendiri tetapi harus keseluruhan anggota dpr yang diatur dalam susunan dan kedudukan dpr maupun mekanisme atau tata tertib dpr yang dimaksud dengan lembaga negara dpr. meski dalam pengambilan keputusan terlibat pengambilan keputusan yang menjadi produk lembaga dpr. dengan demikian pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud huruf mk. berdasarkan uraian atas cukup kiranya yang mulia majelis hakim membuat putusan, bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang undang guo, selain masalah legal standing yang tidak dimiliki pemohon dalam uji materi perkara guo, pihak terkait partai amanat nasional juga akan menguraikan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas kerugian konstitusional yang dideritanya,ini berarti pemohon harus dapat menunjukkan dengan jelas kerugian konstitusional yang dideritanya: bahwa meski dalam terkait kerugian ada kata menganggap yang in! berarti sangat subyektif karena terkait anggapan perasaan pikiran pemohon, namun harus dimaknai sudah terjadi kerugian , hal tersebut menjadi jelas ketika kalimat dibaca secara menyelurunyata kerugian yang disyaratkan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. hal tersebut dapat dilihat dari permohonan pemohon pada halamannomor tahu: terhadap kata kata pemohon atas perlu dicermati secara detail: berpotensi dirugikan: berpotensi menimbulkan multi tafsir, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi mendegradasikan posisi kementerian negara, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal partai partai politik. berpotensi adalah kata yang belum mempunyai implikasi akibat, sehingga dalam kalimat atas belum ada yang dirugikan, apalagi pemohon, begitu juga kata dapat, adalah kata yang berarti dua hal bisa ya, bisa tidak, bahwa seandainya pun, good non, ada kerugian, kerugian itu merugikan kementrian negara dan partai, tapi tidak pribadi pemohon, seperti diakui sendiri oleh pemohon dalam kalimat, bahwa hal tersebut diperkuat realitas, bahwa pemohon bukan menteri dalam jajaran kementrian negara dan juga bukan ketua umum partai, sehingga seandainya pun, gua non, dikabulkan permohonan pemohon tidak berimplikasi langsung pada pemohon, karena juga tidak ada kepastian apakah dengan dikabulkannya permohonan guo tidak lantas menjadikan pemohon menteri atau ketua umum partai, bahwa dengan demikian pemohon tidak memenuhi sebagai syarat untuk mengajukan uji materi terhadap tentang kementrian negara terhadap uud selain legal standing dan kerugian kewenangan konstitusional yang tidak dapat dibuktikan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam mk, pihak terkait juga akan menguraikan pokok permohonan yang dimohonkan mahkamah konstitusi, tidak beralasan, yaitu: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat lainnya sesuai peraturan perundang undangan.:,undang undang nomor tahun pada bagian umum penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa: bahwa dalam point pemohon menyatakan,": bahwa tidak ada korelasi bahwa ketua umum partai yang kebetulan juga seorang menteri tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, bahwa berdasar undang undang dasar menyatakan bahwamenteri menteri itu memimpin departemen pemerintahan, bahwa hal ini menunjukkan otoritas mengangkat atau memberhentikan ada presiden. presiden terpilih dalam pemilihan presiden dr. susilo bambang yudhoyono, berhak mengangkat menteri menterinya untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. karena tanggung jawab pemerintahan (eksekutif) ada tangan presiden, pastilah presiden mempertimbangkan segala sesuatunya terhadap pilihannya atas menteri menterinya. dengan demikian siapapun yang dipilih presiden susilo bambang yudhoyono untuk menjadi menteri dalam kabinetnya dan sepanjang yang dipilihnya bersedia, maka bukan merupakan persoalan. dengan kata lain hal tersebut adalah hak prerogatif presiden, bahwa begitupun ketika presiden susilo bambang yudhoyono memilih ir. hatta rajasa sebagai salah satu menterinya dan ir. hatta rajasa bersedia maka adalah hak konstitusi presiden untuk memilih dan kemudian mengangkat ir. hatta rajasa sebagai menteri perekonomian yang memperkuat jajaran kabinetnya, sesuatu yang dilindungi undang undang, bahwa meski ir. hatta rajasa yang dipilih dan diangkat oleh presiden susilo bambang yudhoyono sebagai menteri perekonomian adalah juga ketua umum partai amanat nasional tetap menjalankan kewajibannya sebagai menteri dalam kabinet indonesia bersatu dengan baik. hal itu terjadi karena komitmen yang tinggi ir. hatta rajasa terhadap tugas yang diembannya, mempunyai kapasitas dan bisa membagi waktu untuk kepentingan bangsa dan negara demi menunjang terlaksananya sistem presidensiil yang efektif dan efisien selain itu mampu mengemban tugas sebagai ketua umum partai amanat nasional, bahwa pada prinsipnya menteri menjabat ketua umum pun tidak masalah jika presiden menghendaki dan yang menjalankan manah tidak keberatan dan sanggup menjalankan amanah tersebut. bahwa ketua umum pan yang juga menteri koordinator perekonomian dalam kabinet indonesia bersatu tidak mengalami hambatan sebagai menteri ataupun ketua umum karena dukung sebuah struktur partai modern dan dinamis yang memungkinkan penyebaran kewenangan secara proporsional, sehingga ketua umum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal juga: bahwa struktur modern dimaksud pada level dewan pimpinan pusat adalah ketua umum, wakil ketua umum, ketua ketua badan, sekretaris jenderal, para wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, para bendahara dan para ketua departemen dan anggota, bahwa kekompakan kepengurusan meminimalkan kendala bagi ketua umum, dalam menjalankan tugas sebagai seorang menteri sekaligus ketua umum keuangan kepada partai politik secara tegas menyebut . bahwa berdasarkan ketentuan tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun maka cukup jelas bahwa partai politik adalah termasuk sebagai organisasi yang juga mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari apbn dan atau apbd, selain dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, bahwa meskipun huruf menggunakan frasa dibiayai , sedangkan menggunakan frasa bantuan , namun secara substantif kedua frasa dalam konteks kedua dimaksud pada hakekatnya memiliki pengertian yang sama, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut: bantuan keuangan bagi partai politik yang bersumber dari apbn dan atau apbd pada hakekatnya juga digunakan untuk membiayai kegiatan partai: nomor tahun secara tegas menyebutkan bahwa: bantuan keuangan bagi partai politik yang bersumber dari apbn dan atau apbd pada hakekatnya bukan bersifat bantuan cuma cuma atau bantuan yang tidak mengikat, karena berdasarkan ketentuan nomor tahun secara tegas disebutkan bahw'. partai politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan dari apbn dan atau apbd hanyalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam nomor tahun partai politik, karena ada pembagian dan mekanisme yang jelas dalam kepengurusan tersebut. sehingga ketua umum berkonsentrasi pada pengelolaan isu isu politik tidak terjebak pada bakal teknis, sehingga tidak masalah ketika merangkap jabatan menteri, bahwa dengan demikian tidak cukup alasan untuk menghapus frasa "diharapkan dapat , karena meski seorang menteri yang juga ketua umum tidak lantas tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang menteri, tapi sebaliknya seorang ketua umum yang juga seorang menteri mampu menjalankan tugas dengan maksimal sebagai seorang menteri. atas alasan alasan kami atas, mohon kiranya majelis hakim memutuskan permohonan guo sebagai berikut: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veiklaard), apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono). partai kebangkitan bangsa bahwa partai kebangkitan bangsa pkb) ditetapkan sebagai pihak terkait berdasarkan pada ketetapan ketua mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret yang ditindaklanjuti dengan surat dari panitera mahkamah konstitusi nomor pan.mk!ii1 tertanggal maret bahwa pemohon, hj. lily chadidjah wahid dalam permohonannya telah menguraikan, bahwa terdapat muatan pada salah satu nomor tahun yang konsisten dan bertentangan (kontradiktif) satu sama lainnya, secara ringkas hal ini dinyatakan dalam bagian kedudukan hukum" sebagai berikut (a) pemohon dalam perkara guo telah bertindak sebagai warga negara, anggota kader dan fungsionaris dpp pkb yang berpotensi dirugikan atas nomor tahun kementerian negara") dan bagian penjelasan umum yang konsisten, kontradiksi, multi tafsir (b) atas keadaan ini terjadi ketidakpastian hukum, berpotensi mendegradasi posisi kementerian negara dan partai politik serta berpotensi konflik kepentingan secara internal dalam pkb (c) jabatan menteri negara adalah jabatan strategis sehingga waktu, tenaga dan pikirannya harus tercerahkan sepenuhnya untuk kepentingan kementerian (d) pemohon (warga negara) dirugikan jika menteri merangkap pimpinan organisasi politik dan berpotensi mengurangi fungsi pelayanan (public services), terlebih lagi jika mengesankan seolah oleh partai politik bukanlah sebuah lembaga strategis yang diurus oleh ketua umum yang merangkap bidang lain (e) partai politik memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab strategis dalam kehidupan demokrasi serta sebagai sarana partisipasi politik. bahwa selanjutnya pemohon dalam bagian pokok permohonan", pada intinya menyatakan: (a) berdasarkan huruf kementerian negara,, sementara bagian penjelasan umum pada intinya menyebutkan, bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk dalam jabatan partai politik (b) huruf nomor tahun tentang partai politik juncto nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik, menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai organisasi yang juga mendapatkan pembiayaan salah satunya dalam bentuk bantuan yang bersumber dari apbn apbd cc) frasa dibiayai pada huruf kementerian negara dan frasa "bantuan pada partai politik menurut pemohon pada hakekatnya sama. karena partai politik adalah organisasi yang salah satu pembiayaannya bersumber pada bantuan apbn apbd, maka pimpinan partai politik yang diangkat sebagai menteri harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan partai politik (d) karena huruf undang undang tentang kementerian negara dan bagian penjelasan umum sepanjang mengenai frasa diharapkan dan frasa "dapat" telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dimohon kepada mahkamah agar frasa tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum (conditonally constitutional) menurut pemohon yang dimaksud pimpinan organisasi hanyalah sebatas ketua umum atau sebutan lain pada partai politik. bahwa pihak terkait pkb) menolak seluruh pernyataan, keterangan, dali polita baik dalam bagian kewenangan mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) maupun dalam pokok permohonan dan petit atas pengujian tentang kementerian negara yang diajukan oleh pemohon, hj. lily chadidjah wahid dengan alasan seperti bawah ini. bahwa berdasarkan uud yang ditegaskan kembali dalam junctoalah satunya untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara tahun bahwa menurut pemohon, permohonan ago adalah permohonan pengujian (uji materiil) namun karena pemohon adalah juga berstatus (pekerjaannya) sebagai anggota dpr yang melekat hak hak legislatif, pihak terkait pkb berpendapat bahwaprundang yang notabene telah disepakati dan dibuat oleh dpr sendiri berpotensi diajukan judicial review sendiri oleh anggota dpr. mahkamah konstitusi bukanlah lembaga yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara guo, terlebih lagi jika hal ini dikaitkan dengan materi yang akan diuji, senjatanya bukanlah untuk menguji undang undang terhadap uud namun pengujian antara bunyi dalam batang tubuh dengan bagian penjelasan umumnya dalam satu undang undang kementerian negara. hal yang demikian bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. untuk selengkapnya tentang hal tersebut akan diuraikan seperti bawah ini. bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undangundang terhadap uud uuu telah mengatur subyek subyek hukum yang dapat mengajukan, selengkapnya bunyi tersebut sebagai berikut, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diberlakukansementara itu berdasarkan pendapat maruarar siahaan terdapat (dua) hal yang harus diuraikan dengan jelas berkaitan dengan legal standing ini, yaitu: (a) kualifikasi pemohon yang sesuai dengan (b) kualifikasi adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang undang maruarar siahaan, hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia, jakarta, konstitusi press, halaman bahwa selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan puu iii persyaratan hak konstitusional pemohon akan terpenuhi jika telah memenuhi persyaratanundang undang yang tengah diuji (c) kerugian dimaksud bersifat spesifik (d)dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, berkaitan dengan legal standing mahkamah konstitusi berpendapat, bahwa pemohon sebagaibahwa dengan mengutip yurisprudensi amerika serikat yang dikutip oleh prof. dr. abdul latif, sh, mh, dkk sebagai pembanding dengan ketentuan dan pendapat atas, bahwa untuk mempunyai legal standing (standing sue) beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu:yang bersifat spesifik dan khusus, aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang undang kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan (bandingkan prof. dr. abdul latif, s.h., m.h, dkk, buku ajar hukum acara mahkamah konstitusi, yogyakarta, total media, halaman kualifikasi pemohon tidak sesuai dengan huruf mk. bahwa sebagaimana dalam permohonannya halaman pemohon dalam perkara ago bertindak sebagai "warga negara indonesia, anggota kader dan juga fungsionaris dpp pkb adalah suatu kedudukan yang tidak jelas jika hal ini diterapkan dalam rumusan yang mengatur tentang pemohon subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan berbicara mahkamah konstitusi. pemohon yang dimaksud dalam tersebut atau lembaga negara. walaupun kedudukan pemohon telah disebutkan sebagaimana atas, senjatanya saat ini pemohon adalah salah satu anggota dpr yang sudah pasti hal ini tidak dapat dipisahkan atau melekat dalam dirinya, bahwa pemohon adalah sebagai warga negara indonesia yang istimewa dengan berbagai hak legislatif dan fasilitas yang diperolehnya dari negara. pihak terkait pkb berpendapat, bahwa pengertian perorangan warga negara yang dimaksud dalam huruf adalah perorangan biasa yang tidak melekat hak hak khusus dan fasilitas istimewa seperti yang dimiliki oleh pemohon sebagai anggota dpr, sehingga dengan demikian pemohon bukanlah subyek hukum yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam huruf mk. bahwa pemohon dalam pekerjaannya sebagai anggota dpr, telah memiliki hak dan fungsi sebagaimana diatur dalam uud tahun yaituimunitas . selain itu uud juga memberikan hak, bahwa anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan hak rancangan undang undang . dapat dibandingkan pula tentang hak anggota dpr ini dengan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd maupun dalam aturan tata tertib yang mengatur tentang hak dan kewenangan untuk mengajukan usul inisiatif pembentukan maupun perubahan suatu undang undang. berdasarkan hak hak ini, semestinya pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang melekat juga dalamnya hak hak istimewa sebagai anggota dpr yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa, tindakan atau langkah yang diajukan guna memenuhi proses permohonan perkara ago adalah legislative review dpr bukan judicial review (uji materi) melalui mahkamah konstitusi. kuali lokasi hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang tidak dirugikan oleh berlakunya undang undang kementerian negara bahwa jika dianggap benar, gua non, pemohon dalam perkara guo berkapasitas sebagai perorangan warga negara indonesia, hal kedua yang harus dibuktikan secara nyata adalah perihal hak konstitusional pemohon yang dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang undang yang tengah diuji. dalam permohonan halaman dinyatakan, bahwa karena materi muatan kementerian negara dengan bagian penjelasan umum terdapat inkonsistensi, kontradiksi dan berpotensi menimbulkan multi tafsir, maka pemohon sebagai warga negara indonesia dan sebagai anggota dan fungsionaris dpp pkb berpotensi dirugikan, karena hal yang demikian berpotensi mendegradasi posisi kementerian negara dan partai politik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam partai politik (termasuk pkb) dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa kerugian yang dimaksud dalam rumusan adalah kerugian hak konstitusional, yaitu hak hak yang diatur dalam uud tahun oleh karena itu terhadap dalil polita pemohon tersebut pada butir (kerugian pemohon) atas, pihak terkait pkb berpendapat bahwa kerugian yang demikian bukanlah kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. alasan selengkapnya adalah sebagai berikut: kerugian yang diuraikan pemohon tidak spesifik dan tidak aktual, karena hingga saat ini tidak ada ukuran dan data akurat yang secara spesifik dan aktual dapat menilai kinerja atau performance tentang relevansi adanya penangkapan jabatan antara menteri dan pimpinan partai politik yang menurut pemohon telah menimbulkan degradasi posisi kementerian negara dan partai politik: pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci adanya kerugian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam partai politik (termasuk pkb). penangkapan jabatan belum tentu telah dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan jika hal itu dianggap benar, gua non, menurut penalaran yang wajar hal itu belum tentu akan terjadi. sebaliknya penangkapan jabatan justru berpotensi dapat meningkatkan kinerja sebagai menteri maupun pimpinan partai politik, mengingat kedua posisi penting dan strategis tersebut dapat menguji seseorang yang merangkap jabatan dimaksud dapat bekerja secara profesional ataukah tidak. presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, pemegang hak prerogatif tentunya akan menilai menterimenterinya dalam melakukan pekerjaan yang diembannya. presiden dengan haknya yang melekat, dapat mengganti menteri menterinya yang bekerja tidak profesional sebagaimana dimaksud oleh penjelasan undang undang kementerian negara, yaituselain itu kerugian yang berpotensi akan dialami oleh pemohon ini tidak. potensi terjadinya pendelegasian posisi kementerian negara dan partai politik dan juga potensi konflik kepentingan dalam partai politik (termasuk pkb) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bukanlah satu satunya disebabkan oleh penangkapan jabatan guo. oleh karena tidak adanya causal terbang, maka permohonan pemohon terbukti tidak memenuhi persyaratan legal standing yang dimaksud oleh mk, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. berkaitan dengan uraian butir atas dapat dipahami, bahwa adanya kemungkinan jika permohonan tersebut dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sudah tentu tidak akan terpenuhi, artinya walaupun permohonan ini dikabulkan, gua non, tidak ada kepastian atau jaminan bahwa kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi, dengan mencermati permohonan guo, dapat dipahami juga bahwa penangkapan jabatan yang diajukan uji materi oleh pemohon lebih bersifat tendensius yang senjatanya bukan kerugian pemohon. jika relevansi penangkapan jabatan tersebut adalah benar, gua non, telah menimbulkan kerugian, tentunya kerugian tersebut lebih kepada potensi kerugian partai politik khususnya pkb dan atau kementerian negara itu sendiri, hal yang demikian bukanlah kerugian konstitusional yang dimaksud oleh mk. bahwa pokok permohonan pemohon pada intinya berkaitan dengan konstitusionalitas tentang kementerian negara dan bagian penjelasan umum, paragraf undang undang yang sama, mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat", menurut pemohon telah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud tahun dimaksud berbunyi sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, menteri dilarang merangkap jabatan sebagaitidak ada yang perlu ditafsirkan lain terhadap bunyi huruf undang undang kementerian negara dengan bagian penjelasan umum karena semuanya sudah jelas dan tegas. bahwa menurut pendapat pihak terkait pkb, berkaitan dengan pokok permohonan perkara guo, tidak ada yang perlu ditafsirkan lain atau menimbulkan multi tafsir, sehingga terlihat telah menimbulkan inkonsistensi dan kontradiksi terhadap undangundang kementerian negara. pendapat tersebut didasarkan pada hal hal sebagai berikut: huruf undang undang kementerian negara harus dipahami, bahwa. walaupun dalam bunyi nya (batang tubuh) bersifat imperatif (terdapat frasa dilarang ) dan dalam sebagian bagian penjelasan umum terdapat tambahan bunyi dan makna, sebagaimana termaktub dalam kalimat paragraf bagian penjelasan umum, yaitu", haruslah dipahami sebagai suatu kesatuan yang bersifat imperatif pula dan tidak multitafsir telah bersifat fakultatif, karena hal itu hanya merupakan tambahan penjelasan yang berisi harapan khususnya kepada pimpinan organisasi partai politik yang tidak termasuk bagian yang bersifat imperatif dalam batang tubuh huruf dan kalimat kalimat sebelumnya dan penjelasan umum. jika kalimat kalimat rumusan dan penjelasan tersebut dibaca secara cermat, tentunya dapat dipahami bahwa pengertian huruf itu memang tidak dapat diterjemahkan atau dimaksudkan sebagai pimpinan organisasi partai politik, oleh karena itu dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan artinya penjelasan undang undang itu sejalan dengan bunyi nya. jika filosofi huruf tersebut termasuk penangkapan jabatan dengan pimpinan partai politik, tentunya tidak akan ditambahkan frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" dalam bagian penjelasan umum atau penjelasan yang demikian tidak akan pernah ada. sebagai penjelasan lebih jauh dapat disimak pendapat hamid attamimi, bahwa penjelasan merupakan suatu kesatuan penjelasan resmi dari pembentuk peraturan perundangan undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud, latar belakang peraturan perundang undangan itu diadakan berta untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. selanjutnya penjelasan umum berisi tentang penjelasan yang bersifat umum, misalnya latar belakang pemikiran secara sosiologis, politis, budaya dan sebagainya yang menjadi pertimbangan bagi pembentukan peraturan perundang undangan tersebut?" maria farida indrawi suprapto, ilmu perundangundangan, dasar dasar dan pembentukannya, disarikan dari perkuliahan prof. dr. hamid attamimi, s.h., yogyakarta, paniscus, halaman dari pendapat ini dapat dipahami bahwa, frasa diharapkan dan frasa yaitu partai politik yang mendapatkan kursi dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, bahwa dikarenakan pembiayaan partai politik ada yang bersumber dari apbn dan atau apbd, maka partai politik pada hakekatnya adalah termasuk sebagai sebuah organisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sehingga dengan demikian. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pada bagian laporannya, secara jelas menyebutkan bahwa kerangka peraturan perundang undangan terdiri dari: judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran, bahwapada bagian penjelasan umum, paragraf pada dasarnyadengan demikian,hal mana juga ditegaskan dalam yangbagian penjelasannya menyebutkan bahwadalah sesuatu yang tidak konsisten dan bahkan secara substantif satu sama lain saling dapat dalam bagian penjelasan umum dibuat secara sengaja dan sadar oleh pembentuk undang undang untuk menjelaskan, bahwa yang dimaksud dalam batang tubuh huruf tersebut memang tidak termasuk pimpinan organisasi partai politik. dalil atau polita permohonan yang mencoba menguraikan dan menghubungkan dengan pengertian pengertian: sumber keuangan partai politik berdasarkan nomor tahun tentang partai politik dan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik yang menyamakan pengertian dibiayai dengan bailihan umum anggota dpr, dpd dan dprd hanyalah merupakan upaya upaya pemohon yang tidak perlu dan terlalu dipaksakan untuk mengkaitkan permohonan ini dengan kepentingan kepentingan tertentu. bunyi huruf undang undang kementerian negara itu jelas bukanlah atau diperuntukkan untuk pimpinan partai politik, hal ini dapat terlihat dan terbaca pula pada frasa dibiayai huruf yang berbeda dengan frasa bantuan dalam undang undang nomor tahun juncto nomor tahun artinya, latar belakang pembentukan huruf undang undang kementerian negara itu sejak awal memang disengaja tidak dimaksudkan termasuk pimpinan organisasi partai politik, sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan lain atau mutltitafsir. frasa dibiayai dan frasa bantuan merupakan (dua) frasa yang tentunya sangat berbeda maknanya dan hal ini tidak bisa dipaksakan untuk ditafsirkan memiliki pengertian yang sama. dalam kamus bahasa indonesia, departemen pendidikan dan kebudayaan, edisi kedua, balai pustaka, frasa 'bantuan" diartikan sebagai "barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan: mendapatkan kredit dari bank, uang" sementara itu tidak ditemukan arti frasa "dibiayai". namun demikian tentunya frasa tersebut tidak bisa terlepas dari kata "biaya" yang menurut kamus tersebut diartikan sebagai "uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dsb)", pengertian kedua frasa sangatlah berbeda. menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik pada intinya menyatakan, bahwa bantuan keuangan akan diperoleh setelah pengurus partai politik, artinya bahwa karena hal keuangan ini bersifat bantuan sudah tentu harus diajukan tertulis baru kemudian mendapatkannya. hal ini berbeda dengan frasa dibiayai yang tanpa pengajuan sedemikian rupa tentunya akan langsung dan wajib diberikan. pihak terkait pkb berpendapat, bahwa frasa dibiayai lebih pada pengertian ditanggung biayanya untuk seluruhnya, yang tentu sangat berbeda dengan bantuan yang diartikan sebagai pertolongan atau sokongan saja. selain kedua frasa tersebut sangat berbeda pengertian dan tujuannya, juga berbeda dalam hal daya mengikatnya. frasa dibiayai lebih bersifat mengikat atau lebih pada keharusan, sementara bantuan tidaklah demikian, artinya sesuai sifat bantuan yang sekedar sokongan tidaklah dapat dipaksakan jika pihak yang membantu tiba tiba tidak memberikan bantuannya. pembuat undang undang kementerian negara tentunya sangat sadar dan paham tentang kedua perbedaan arti dan daya mengikatnya frasa saat itu, oleh karenanya sudah jelas dan tegas bahwa hal itu tidak dapat ditafsirkan lain. lebih konkrit lagi, bahwa yang dimaksud dibiayai oleh huruf itu bukanlah termasuk pimpinan organisasi partai politik, telah sejalan dengan penjelasannya, bahwa berkaitan dengan partai politik tentu menggunakan frasa diharapkan dan dapat yang sifatnya fakultatif saja. kinerja kementrian tidak tergantung pada penangkapan jabatan sebagai pimpinan partai politik sich bahwa dalil pemohon yang menyatakan akan berpotensi terjadinya pendelegasian posisi kementerian negara dan partai politik merupakan alasan yang berlebihan. jika tidak terjadi penangkapan jabatan antara menteri dengan pimpinan organisasi politik, gua non, tidak ada yang dapat menjamin degradasi itu tidak akan terjadi pada salah satu posisi atau keduanya. sebaliknya dapat terjadi seorang menteri yang profesional, memiliki kemampuan manajerial yang tinggi serta berkomitmen kuat terhadap tugas yang diembannya akan dapat bekerja dengan baik, sekalipun yang bersangkutan telah merangkap jabatan. kinerja kementerian tidak tergantung pada penangkapan jabatan, sick tetapi banyak faktor lain yang kesemuanya akan dinilai oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. jika terjadi penurunan kinerja terhadap suatu kementerian negara, tentunya menteri menteri tersebut dapat diganti oleh presiden, begitu juga jika pimpinan partai politik tersebut dinilai telah menurunkan kinerja dan merugikan kepandaiannya, maka dengan mekanisme partai yang ada dan bersifat internal tersebut pimpinan partai politik dapat dilakukan penggantian. bahwa karena tidak ada inkonsistensi, kontradiktif apalagi multitafsir terhadap huruf undang undang kementerian negara dengan bagian penjelasan umum, maka tentunya hal itu akan menciptakan kepastian hukum bagi warga negara indonesia sebagaimana dijamin oleh uud tahun dengan memperhatikan pernyataan, penafsiran, pendapat dan dalil dalil atau polita yang diajukan oleh pemohon, ahli, wakil pemerintah dan wakil dpr serta pihak pihak terkait, partai kebangkitan bangsa pkb) berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut bahwa pengajuan permohonan perkara guo melalui judicial review mahkamah konstitusi tidaklah tepat, karena semestinya hal itu dilakukan melalui mekanisme legislative review. bahwa kualifikasi pemohon tidak sesuai dengan huruf atau pemohon tidak memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara ago. selain itu kualifikasi hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon terbukti juga tidak dirugikan oleh berlakunya undang undang kementerian negara. bahwa ketentuan ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam uud yang didalilkan pemohon: berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, perkenalkan pihak terkait pkb dengan ini mengajukan permohonan kepada majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan keterangan pihak terkait partai kebangkitan bangsa pkb) diterima untuk seluruhnya no) atau, menyatakan dalil dalil pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan pemohon ditolak atau,diharapkan dan frasa "dapat" tidak bertentangan dengan uud tahun"diharapkan dan frasa "dapat tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ataupartai persatuan pembangunan bahwa pihak terkait partai persatuan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon, bahwa meskipun pihak terkait partai persatuan pembangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon, namun berdasarkan ketetapan ketua mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret partai persatuan pembangunan telah ditetapkan sebagai pihak terkait dalam perkara guo bersama sama dengan partai keadilan sejahtera, partai amanat nasional, partai golkar, partai demokrat, dan partai kebangkitan bangsa, bahwa oleh karena partai persatuan pembangunan telah ditetapkan sebagai pihak terkait oleh mahkamah konstitusi maka berdasarkan azas audi altera parte, dimana pihak pihak yang punya hubungan hukum yang erat dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara guo wajib diberikan hak yang sama untuk membela hak dan kepentingannya untuk didengar didepan persidangan: bahwa pihak terkait partai persatuan pembangunan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pemohon terkecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya, bahwa pihak terkait partai persatuan pembangunan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pemohon pada angka sampai dengan pokok permohonan berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan pejabat negara lainnya selain menteri adalah jabatan dalam pemerintahan lainnya, pimpinan organisasi yang dibiayai dari apbn apbd, artinya bukan atas biaya sendiri, sedangkan partai politik dibiayai dari dan oleh lurah anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan bantuan pemerintah: pada angka pokok permohonan pemohon menyebutkan bahwa. oleh karena itu yang dimaksud rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya adalah jabatan dalam pemerintahan, seperti contoh menteri keuangan merangkap jabatan sebagai ketua kkk, menteri dalam negeri merangkap jabatan sebagai kepala bpn agraria dan lain lain, bahwa yang dimaksud bantuan keuangan kepada partai politik dari apbn apbd adalah bantuan yang tidak bersifat mutlak, artinya partai politik tidak bergantung kepada bantuan keuangan yang bersumber dari apbn apbd sebagaimana didalilkan oleh pemohon, bahwa jabatan menteri adalah jabatan politis sehingga wajar apabila jabatan menteri ditempati oleh pimpinan partai politik, meskipun demikian tidak berarti tidak boleh ditempati oleh orang orang yang bukan pimpinan partai politik, seperti kaum profesional dan lain lain, bahwa pada angka angka angka angka dan angka permohonan pemohon menyebutkan tentang penjelasan umum undang undang nomor tahun yang seolah olah bersifat mengikat secara mutlak, padahal penjelasan umum dimaksud bukanlah norma melainkan hanya penjelasan yang sifatnya tidak mengikat, oleh karena itu pihak terkait partai persatuan pembangunan menolak dengan tegas argumen pemohon tersebut, bahwa bagi pihak terkait partai persatuan pembangunan bukanlah hal yang prinsipil seorang menteri merangkap ketua umum partai organisasi sebab partai persatuan pembangunan telah memiliki aturan sendiri berupa ad art yang mengatur tentang rangkap jabatan, dan apabila ketua umumnya menjadi menteri maka tugas tugas pokoknya sebagai ketua umum dilaksanakan oleh wakil ketua umum yang saat ini dipegang oleh kh. drs. chain chumaidi, sebagaimana juga telah diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang partai politik, karenanya tidak ada alasan hukum bagi pemohon atas rangkap jabatan bagi ketua umum partai persatuan pembangunan tersebut, bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka dan mengenai frasa "diharapkan dan frasa "dapat adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum, sebab menurut pihak terkait partai persatuan pembangunan frasa "diharapkan dan frasa "dapat adalah merupakan rangkaian kalimat dalam penjelasan umum huruf undang undang nomor tahun yang tidak menimbulkan muttitafsir serta tidak kontradiksi antara satu dan yang lain, lagi pula penjelasan umum huruf undang undang nomor tahun tersebut bukan norma sehingga kekhawatiran pemohon sangat berlebihan, bahwa jika dicermati secara saksama alasan alasan dalam permohonan pemohon tidak ditemukan adanya unsur unsur yang dapat merugikan pemohon akibat diberlakukannya undang undang guo, apalagi bila dikaitkan dengan pengangkatan kader fungsionaris pengurus ketua umum partai persatuan pembangunan sebagai menteri dalam kabinet indonesia bersatu, karena itu pihak terkait partai persatuan pembangunan mensomir pemohon untuk membuktikan kerugiannya itu akibat diangkatnya ketua umum partai persatuan pembangunan sebagai menteri kabinet indonesia bersatu, bahwa apa yang menjadi alasan diajukannya permohonan guo oleh pemohon adalah tidak lain karena kemelut internal antara pemohon dan partai kebangkitan bangsa, hal ini bukanlah langkah yang bijak sebab kemelut internal dijadikan pijakan untuk mempersoalkan posisi dan kedudukan pihak lain dalam permohonan guo, bahwa dalil dalil permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh pihak terkait partai persatuan pembangunan dianggap telah ditanggapi dan harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya menurut hukum: berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, pihak terkait partai persatuan pembangunan memohon majelis hakim konstitusi agar kiranyahuruf undang undang tahun tidak partai keadilan sejahtera bahwa pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas materi muatan undang undang nomor tahutltitafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa undang undang nomor tahun. bahwa organisasi yang dibiayai dari apbn dan atau apbd adalah termasuk didalamnya partai politik sebagaimana ketentuan huruf nomor tahun tentang partai politik yaitu: "bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah":: yang menegaskan: "". bahwa huruf undang undang nomor tahun secara tegas melarang menteri untuk merangkap jabatan pimpinan pada organisasi organisasi yang dibiayai oleh apbn dan atau apbd. bahwa dalam penjelasan demi nomor tahun ketentuan dijelaskan sebagai cukup jelas". sedangkan dalam penjelasan umumnya menyebutkan,bahwa dengan demikian undang undang nomor tahun tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai pengertian "organisasi" yang dimaksud dalam huruf bahwa dengan demikian pengertian "organisasi" sebagaimana dimaksud harus ditafsirkan secara luas, dan dikembalikan lagi pada ketentuan undang undang lainnya yang terkait. bahwa angka undang undang nomor tahun tentang partai politik menyebutengenai latar belakang pembentukannya, penjelasan umum nomor tahun menyebutka". bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan angka huruf serta penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang partai politik, dapat diambil kesimpulan secara jelas dan tegas bahwa partai politik merupakan organisasi yang salah satu sumber keuangannya berasal dari bantuan keuangan dari apbn apbd yang diberikan oleh pemerintah pemerintah daerah setiap tahunnya. bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kementerian negara haruslah dipahami sejalan dengan penjelasan umumnya, terutama pada paragraf kedelapan, yang menyebutkan bahwa undang undang ini ".d apbn dan atau apbd." bahwa "sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan prima" sebagai cita yang tersurat dari penjelasan umum undang undang nomor tahun memerlukan prasyarat aparatur negara terutama pejabat menteri yang profesional. bahwa penjelasan umum undang undang nomor tahun sendiri secara implisit telah mengakui akan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja seorang menteri, dalam hat terjadi rangkap jabatan termasuk rangkap jabatan dalam partai politik terhadap profesionalisme, dan pelaksanaan urusan kementeriannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab. bahwa frasa diharapkan dan frasa dapat dalamyang terdapat pada paragraf delapan penjelasan umum undang undang nomor tahun harus pula dikaitkan dengan kalimat selanjutnya yang masih berada pada paragraf yang sama, yang berbunyi" bahwa dengan demikian harus terlihat adanya hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara kondisi rangkap jabatan seorang menteri dan kinerja kementerian yang dipimpinnya, terkait dengan profesionalisme sertabahwa dengan demikian, kondisi rangkap jabatan termasuk rangkap jabatan partai politik oleh seorang menteri, pasti akan bertentangan bertentangan (kontradiktif), karena satu sisi huruf telah secara tegas melarang menteri untuk merangkap jabatan pada organisasi yang dibiayai oleh apbn dan atau apbd, sementara sisi yang lain juncto nomor tahun sudah secara tegas menyebutkan bahwa keuangan partai politik salah satunya bersumber dari apbn dan atau apbd. bahwaadalah sesuatu yang tidak konsisten, satu sama lain bertentangan, serta menimbulkan multi tafsir, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya ketentuan dimaksud telah nyata nyata bertentangan dengdikarenakanbahwa meskipun secara umum struktur kepengurusan partai politik bersifat kolektif kolegial, namun posisi dan kedudukannya, sebagaimana tercermin dari sistem dan mekanisme pemilihan ketua umum partai yang berbeda dengan pemilihan fungsionaris pengurus partai lainnya, kewenangan ketua umum sebagai representasi partai politik untuk bertindak luar dan internal partai, termasuk kewenangan yang diberikan tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd dalam hal menandatangani daftar bakal calon anggota dengan tujuan penyusunan undang undang kementerian negara, undang undang nomor tahun itu sendiri, yang dalam penjelasan umumnya dikatakanuntuk itu perlu dipertegas larangan rangkap jabatan sebagaimana amanat huruf undang undang kementerian negara, dengan memperjelas dan mempertegas larangan rangkap jabatan tersebut dalam penjelasan umum kementerian negara, terutama terkait keberadaan frasa "diharapkan" dan "dapat" sehingga penjelasan umumnya tidak kontraproduktif terhadap norms dalam batang tubuh. bahwa menurut james anderson, sebagaimana dikutip oleh budi sinaro dalam buku teori dan proses kebijakan publik disebutkan setidaknya ada beberapa nilai nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan, diantaranya: nilai politik. pembuat keputusan (decision maker) mungkin menilai alternatif alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta kelompoknya (clientele group). keputusan yang dibuat didasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tujuan partai atau tujuan tujuan kelompok kepentingan. para ilmuwan politik sering menggunakan perspektif ini dalam mempelajari dan menilai pembuatan kebijakan. perspektif lain mungkin berangkat dari keputusan keputusan khusus yang dibuat dalam rangka memenuhi kepentingan kepentingan seperti misalnya, kelompok buruh yang terorganisir, petani petani pedesaan, atau mungkin juga kelompok kelompok lain dalam masyarakat. nilai nilai organisasi. para pembuat keputusan, khususnya pada birokrat mungkin dipengaruhi pula oleh nilai nilai organisasi. organisasi organisasi, seperti badan badan administratif menggunakan banyak imbalan (reward) dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota anggotanya menerima dan bertindak atas dasar nilai nilai organisasi yang telah ditentukan. seberapa jauh hal ini terjadi, keputusan keputusan individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan pertimbangan semacam keinginan keinginan untuk melihat organisasi bisa hidup terus, untuk memperbesar atau memperluas program program dan kegiatan kegiatan atau mempertahankan kekuasaannya dan kakak istimewanya. bahwa perilaku para pembuat keputusan yang sedemikian rupa dalam keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara republik indonesia telah membuat gusar masyarakat luas. adalah prof. satjipto rahardjo (alm) dalam membedah hukum progresif apakah kita harus mengganti legislatif, dengan cara, rakyat membuat sendiri undang undang yang diperlukan? apakah kita akan mengganti semua jaksa, hakim, dan lainnya? gagasan itu muncul karena kita hampir kehabisan akal menghadapi hukum indonesia yang terus dikritik sebagai terburuk dunia, membingungkan, tidak dapat dipercaya dan seterusnya. bahwa kementerian negara yang dipimpin oleh seorang menteri, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. vide huruf juncto butir undang undang nomor tahun tentang kementerian negara). bahwa undang undang kementerian negara menyebutkan,bahwa menteri selaku pemimpin dari suatu kementerian negara memiliki peran yang strategis dan amat berpengaruh terhadap kebijakan kebijakan pemerintah terkait suatu bidang kementerian yang dipimpinnya. bahwa dengan demikian maka posisi menteri haruslah diisi oleh orang orang yang bersih dari kepentingan kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, golongan, partai, maupun kepentingan kepentingan lainnya, selain dari pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dapat memenuhi cita undang undang kementerian negara untuk ".salah satu permasalahan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kini, adalah masalah keteladanan. masalah keteladanan dipengaruhi antara lain oleh perilaku elit. mengutip ucapan schilder, bapak bangsa indonesia, mohammad hatta, seringkali berujar, kita menghadapi zaman besar dengan orang kerdil." bahwa menteri selaku salah satu elit pejabat publik, harusnya bisa memberikan contoh keteladanan bagi masyarakat. salah satu caranya dengan menanggalkan baju baju kepentingan kelompok, golongan, organisasi maupun partai politiknya, dengan mengabdi sepenuhnya bagi masyarakat, bangsa dan negara indonesia, karena sejatinya seorang menteri adalah pelayan bagi segenap bangsa indonesia, bukan hanya segelintir anggota kelompok, golongan, organisasi atau partainya. bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang harus menjadi fokus perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan, meliputi: sistem politik, penegakkan hukum, birokrasi, dan otonomi daerah. masalah institusi politik hukum birokrasi berhubungan dengan: kelemahan regulatory body untuk mengantisipasi perubahan dalam bidang ekonomi dan politik yang berlangsung cepat, ketidaksiapan institusi untuk berubah dan mentransfer diri dalam sistem good governance (dengan karakter utama: tata pemerintahan yang berwawasan depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, mendorong partisipasi publik, dsb.): pengetahuan akan desain organisasi institusi yang bersangkutan baik internal, maupun dalam hubungannya dengan pihak pihak eksternal organisasi, dan ambiguitas institusi berupa ketidakjelasan tugas pokok, fungsi dan peran lembaga lembaga negara. bahwa kontribusi dalam pemerintahan melalui kabinet akan berdampak pada terpeliharanya kebaikan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah terutama sektor strategis dengan mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. bahwa menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sosok pemimpin mensyaratkan keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. disinilah tanggung jawab kepemimpinan, termasuk didalamnya tanggung jawab seorang pejabat negara (menteri). kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan politik nasional sebagai pengarah bagi tercapainya cita cita bangsa. perjalanan sejarah indonesia menunjukkan gejala keterbelakangan kepemimpinan, baik karena faktor pribadi yang tidak konsisten maupun lingkungan yang tidak kondusif. bahwa sebagai pihak terkait, partai keadilan sejahtera sejahtera) meyakini dan memposisikan diri dalam jabatan sebagai: amanah, bekerja dengan sepenuh hati, fokus, dan jauh dari vested interest. menjaga hak dan menugaskannya kepada pemiliknya (rakyat). karena jabatan adalah amanat, maka manusia itu amat zalim, bukan karena menerima amanat, tapi karena tidak menugaskannya. jabatan juga sebagai jalan menegakkan prinsip icon (profesional). seorang pejabat menteri) bekerja melayani rakyat sebagai pembantu presiden dengan penuh totalitas tanpa harus dibebankan dengan urusan internal partai. bahwa pihak terkait, partai keadilan sejahtera sejahtera) dalam proses penempatan publik termasuk didalamnya jabatan menteri adalah momentum untuk menjalankan prinsip keteraturan dan kesinambungan dan atau regenerasi. bahwa dari awal partai keadilan sejahtera sejahtera) dari awal berdirinya yang sebelumnya dengan nama partai keadilan dengan presiden dr. nur mahmudi ismail, telah meletakkan dasar kesinambungan regenerasi kepemimpinan internalnya sebagai tanggung jawab moral dalam upaya mewujudkan good governance. ketika dr. nur mahmudi ismail, diangkat menjadi menhutbun bawah presiden abdurrahman wahid, beliau mengundurkan diri dan presiden partai keadilan sejahtera diganti oleh dr. hid nur wahid, m.a. selanjutnya, setelah pemilihan umum tahun dan terpilih sebagai ketua majelis permusyawaratan rakyat mpr), juga mengundurkan dari jabatan presiden sejahtera dan posisinya dijabat oleh ir. tifatul sembiring. sampai saat ini prinsip keteraturan dan kesinambungan regenerasi itu terus dijalankan dengan gantinya presiden sejahtera dari ir. tifatul sembiring kepada luthfi hasan ishak, m.a. bahwa prinsip keteraturan dan kesinambungan regenerasi yang diyakini dan dijalankan sejahtera adalah bagian dari pelaksanaan sister pemerintahan presidensial yang secara tegas mengatur tanggung jawab pemerintahan adalah presiden. hal mana seorang pimpinan partai begitu diangkat menjadi menteri oleh presiden maka tanggung jawab dan loyalitasnya berpindah dari partai politik kepada negara dan atau presiden. prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan" adalah termasuk ketua umum atau sebutan lain pada partai politik: menyatakan bahwa bagian penjelasan undang undang nomor tahun sepanjang mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi penjelasan umum, paragraf delapan undang undang nomor tahun menjadi: "april danokok permohonan pemohon adalah pengujian materiil huruf dan penjelasan umum paragrabahwa pemohon adalah warga negara indonesia, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota kader, dan juga fungsionaris dewan pimpinan pusat partai kebangkitan bangsa dpp pkb), mendalilkan adanya kerugian yang bersifat potensial atas berlakunya huruf dan penjelasan umum paragraf dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa dalam huruf dan penjelasan umum paragraf terdapat inkonsistensi dan kontradiksi, serta berpotensi menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena: berdasarkan ketentuan partai politik termasuk sebagai organisasi yang mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari apbn dan atau apbd: bahwa meskipun huruf menggunakan kata "dibiayai", sedangkan menggunakan kata bantuan , namun secara substantif kedua kata dalam konteks kedua dimaksud pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama, bahwa pembiayaan partai politik ada yang bersumber dari apbn dan atau apbd sehingga partai politik pada hakikatnya adalah termasuk organisasi sebagaimana dimaksud dengan demikian pimpinan partai politik yang telah diangkat menjadi menteri semestinya melepaskan jabatannya dalam kepengurusan partai politik: bahwa frasdalam penjelasan umum paragrafbahwa samping berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketentuan huruf dan penjelasan umum paragraf berpotensi mendegradasi kementerian negara, posisi partai politik, dan berpotensi menimbulkan konflik internal dalam partai politik, karena meskipun dalam struktur kepengurusan partai politik bersifat kolektif kolegial, namun posisi sehinggatigkader fungsionaris dpp pkbanggota dpr dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya huruf, dan bagaimana kerugian tersebut. pemohon hanya mendalilkan bahwa sebagai anggota dewan perwakilan rakyat dan fungsionaris partai kebangkitan bangsa menganggap ketentuan guo bersifat konsisten, kontradiksi, dan dapat menimbulkan konflik internal dalam partai politikemohon: keterangan dewan perwakilan rakyat pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia selaku fungsionaris dewan pimpinan pusat partai kebangkitan bangsa dan berkedudukan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, maka perlu dibedakan hak dan atau kewenangan konstitusional perorangan warga negara indonesia dpr dan dprd sehingga dengan demikian,baik tingkat pusat nasional maupun tingkat daerah: bahwa semangat dan pesan yang hendak dibangun oleh ketentuan pada hakekatnya adalah untuk melarang rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan jabatan lainnya. oleh karena itu, pemohon tidak berkeberatan dan menyatakan konstitusional bersyarat ketentuan sepanjang ketentuan huruf dimaknai bahwa yang dimaksudkan dengan 'pimpinan organisasi yang dibiayai dari apbn dan atau apbd adalah termasuk ketua umum sebutan lain pada suatu partai politik. bahwa untuk memenuhi kepastian hukum sebagaimana diamanatkan uud maka bagian penjelasan umum, paragraf nomor tahun sepanjang mengenai frasa diharapkan dan frasa dapat haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan konstitusi. atau, frasa diharapkan dan frasa "dapat" pada bagian penjelasan harus dihilangkan, sehingga bagian penjelasan dimaksud menjadi berbunyi, bahkan seorang menteri melepas tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, mohon kiranya mahkamah konstitusi republik indonesia untuk berkenan memeriksa serta memberikan putusan atas permohonan guo, sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan huruf undang undang nomor tahun serta penjelasan umum, paragraf undang undang nomor tahun sepanjang mengenai frasa diharapkan dan frasa dapat adalah dengan perorangan warga negara indonesia yang berkedudukan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat: bahwa mengingat pemohon juga sebagai anggota dewan perwakilan rakyat sesuai ketentuan uud mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang undang, maka terkait dengan petit pemohon, terdengan demikian dalam putusan mahkamah konstitusi terdahulu, menimbang bahwa para pihak terkaipartai amanat nasional bahwa pemohon sebagai anggota dewan perwakilan rakyatewan perwakilan rakyatewan perwakilan rakyat: partai kebangkitan bangsa pkb) pemohon adalah sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, melekat hak hak legislatif,ewan perwakilan rakyat undang yang notabene telah disepakati dan dibuat oleh dewan perwakilan rakyat sendiri berpotensi diajukan judicial review sendiri oleh anggota dewan perwakilan rakyat. partai persatuan pembangunan ppp) bahwa pihak terkait ppp) tidak mempermasalahkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan lebih berfokus pada pokok permohonan: partai keadilan sejahtera pks) bahwa partai keadilan sejahtera pks) sebagai pihak terkait mendukung kualifikasi pemohon sebagai warga negara indonesia sebagaimana ketentuan adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas materi muatatafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli dari pemohon, namun keterangan para ahli tersebut tidak terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon: pendapat mahkamah menimbang bahwa, berdasarkan keterangan pemohon sebagai warga negara indonesia, yang berkedudukan sebagai kader anggota fungsionaris dpp pkb, dan juga sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, maka mahkamah harus menilai semua kedudukan hukum yang disandang pemohon karena ketiga kedudukan hukum yang disandang pemohon terkait satu dengan yang lain, yang masing masing dalam waktu yang bersamaan memiliki kepentingan hukum yang sama, yaitu pengujian konstitusionalitas undang undang, karenanya mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa benar,organ pemerintahan cast undang undang kementerian negara yang dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahannya mengikat penyelenggara negara organ pemerintahan baik pusat atau daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. hal demikian, bukan berarti undang undang guo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara, undang undang, menurut mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak hak konstitusional pemohon. dengan kata lain, pemohon sebagai warga negara indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langung maupun tidak langung dengan materi muatan dalam undang undang guo khususnya terhadap atau materi muatan yang dimohonkan pengujian: bahwa terkait dengan kedudukan jabatan pemohon sebagai anggota fungsionaris partai politik cast dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa dpp pkb), menurut mahkamah, kepentingan hukum pkb bisa saja berkurang atau melanggar oleh ketentuan norma dalam yang dimohonkan pengujian, tetapi, pemohon tidak dapat mengatasnamakan pkb sebagai sebuah badan hukum publik yang menuntut hak hak konstitusionalnya karena menduga hak hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang undang. alasannya, undang undang atau mekanisme internal sebuah badan hukum telah menentukan siapa yang berhak mewakili kepentingan hukum suatu badan hukum publik atau privat hadapan sidang pengadilan atau forum forum publik lainnya. dalam kaitan ini pemohon tidak menunjukkan surat mandat atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa dirinya mewakili kepentingan hukum partai kebangkitan bangsa: bahwa terkait dengan kedudukan jabatan pemohon sebagai anggota dewan perwakilan rakyat dpr)bukan selaku lembaga (institute),uud maka pemohon sebagai anggota dpr maupun anggota fraksi partai kebangkitan bangsa dimana pemohon bernaung bawahnya menjadi bagian yang penting ketika pembuatan undang undang guo. mahkamah tidak menemukan adanya tindakan diskriminasi terhadap diri pemohon maupun fraksi pemohonnya sendiri hadapan sidang mahkamah. jika seandainya dalam proses pembentukan undang undang guo tirani mayoritas fraksi atas minoritas fraksi, good non, hal demikian akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi mahkamah. dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena sebagai anggota f pkb yang bersangkutan tidak berhak mewakili pkb, sedangkan sebagai anggota dpr, substansi uji materi yang diajukan bukanlah merupakan hak konstitusional pemohon menurut uudmohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang berkedudukan sebagai fungsionaris dpp pkb dan,perlu dipertimbangkan lebih lanjut tanggal sembilan belas bulan mei tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan hakim konstitusi yang terdiri atasmaria farida indrawi akil mochtar ttd. ttd. hamdan zelda ahmad fadli semadi alasan berbeda conjuring opinion) terhadap putusan mahkamah ini, dua hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi hartono dan hakim konstitusi hamdan zelda memiliki alasan berbeda (conjuring opinion) sebagai berikut: alasan berbeda conjuring opinion) hakim konstitusi hartono pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang menjabat sebagai anggota dpp pkb dan menjadi anggota dpr ri. meskipun pemohon adalah fungsionaris dpp pkb yang juga anggota dpr dari unsur pkb namun tidak secara serta merta menyebabkan pemohon kehilangan hak untuk mengajukan pengujian undang undang terhadap uud hanya dengan dasar semata mata telah menjadi anggota dpr yang terlibat secara formil dalam pembuatan undang undang. sebagai anggota dpr, pemohon wajib untuk menjaga agar hak hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh uud tidak dilanggar oleh undang undang. hal demikian merupakan pertanggungjawaban politik langsung antara pemohon dengan konstituennya, dan sebaliknya pemohon berkewajiban agar hak hak warga negara yang dijamin dalam uud ditegakkan karena status pemohon memang sebagai wakil rakyat, oleh karenanya harus membela kepentingan yang diwakilinya. apabila terdapat ketentuan dalam sebuah rancangan undang undang ruu) yang menurut pemohon dapat merugikan kepentingan rakyat karena melanggar hak konstitusional rakyat, maka menjadi kewajiban pemohon untuk menolak ketentuan tersebut agar tidak disetujui menjadi undang undang karena memang demikianlah hakikat dari wakil rakyat. perjuangan politik untuk membela kepentingan rakyat yang dilakukan dalam forum pembahasan ruu dengan cara menolak ketententuan yang merugikan rakyat merupakan upaya langsung yang memang seharusnya dilakukan oleh wakil rakyat. namun, apabila hal tersebut gagal dilakukan karena kalah suara dalam pengambilan keputusan dpr hal demikian tidak menyebabkan hilangnya hak anggota dpr untuk memperjuangkan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui jalur hukum dengan cara mengajukan pengujian undang undang terhadap uud karena merupakan bagian tanggung jawab seorang wakil rakyat kepada yang diwakilinya. seandainya pun pada waktu pengambilan keputusan seorang wakil rakyat tidak menyangka bahwa terdapat ketentuan, yang ternyata setelah disetujui menjadi undang undang, merugikan hak konstitusional warga negara, maka secara hukum tidak ada hambatan bagi seorang anggota dpr untuk mengajukan pengujian undang undang yang telah disahkan. hal demikian merupakan tanggung jawab dari seorang wakil rakyat dalam sebuah sistem demokratis (akuntabilitas seorang wakil rakyat terhadap pemilihnya dalam sistem suara terbanyak) dan hak tersebut tidak dimatikan hanya karena seorang anggota dpr berhak untuk mengajukan ruu atau dapat melakukan usul legislative review, karena kalau satu satunya cara hanya dengan legislative review berarti seorang wakil rakyat akan membiarkan dianggapnya hak konstitusional rakyat yang diwakilinya padahal seharusnya sebagai wakil dialah yang paling depan memperjuangkan hak konstitusional rakyat. dengan dasar pemikiran demikian, saya berpendapat bahwa status sebagai anggota dpr tidak secara serta merta menghilangkan hak seorang warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud dalam kasus guo, pemohon mendalilkan huruf serta penjelasan umum paragraf sepanjang mengenai frasa diharapkan dan frasa dapat adalah bertentangan dengdengan demikian, menjadi kewajiban pemohon dalam persidangan untuk membuktikan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah merugikan hak pemohon yang dijamin oleh uud bahwa menurut saya, pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta kehilangan perlakuan yang sama depan hukum, atau hak hak sebagaimana dijamin dalam uud tersebut telah dilanggar oleh ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. bahkan dapat saja terjadi sebaliknya, yaitu dengan dijabatnya menteri oleh ketua partai dan pemohon sebagai anggota dpr dari partai politik yang ketuanya menjabat sebagai menteri dapat diuntungkan posisinya dibandingkan dengan anggota dpr yang ketua partainya tidak menjabat sebagai menteri. dengan demikian, menurut saya permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) karena pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah timbul kerugian konstitusional dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon memang terdapat ketidaksetaraan antara dan penjelasan umum yang menurut pemohon terdapat ketidakpastian hukum, namun kepastian hukum yang dimaksud oleh uud adalah jaminan kepastian hukum terhadap setiap orang (in persona), dengan demikian kalau alasan ketidakpastian akan dijadikan dasar pengujian undang undang maka harus dibuktikan oleh pemohon bahwa undang undang yang dimohonkan secara persona dapat atau telah menimbulkan ketidakpastian kepada pemohon. sedangkan ketidakpastian sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon yang terdapat dalam ketentuan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut terdapat antara dan penjelasan undang undang. kalau pun terdapat suatu ketidakpastian pada suatu undang undang karena tidak sinetronnya antara bunyi dengan penjelasan, hal tersebut tidak cukup menjadi alasan pengujian suatu undang undang karena pemohon masih harus membuktikan pula bahwa ketidaksinkronan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu ketidakpastian secara persona kepada pemohon. ketidakpastian tersebut dapat ditimbulkan karena penerapan akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan penerapan penjelasan undang undang. pemohon menurut saya belum secara cukup membuktikan hal tersebut, oleh karenanya permohonan kabur. alasan berbeda conjuring opinion) hamdan zelda uud menegaskan indonesia adalah negara hukum. salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak hak asasi manusia yang dituangkan dalam undang undang dasar menjadi hak hak konstitusional perseorangan. samping itu, uud mengandung prinsip bahwa indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan pada ketentuan ketentuan konstitusi. prinsip dasar negara demokrasi adalah kekuasaan oleh mayoritas (ruling the majority). untuk menghindari kekuasaan mayoritas dapat menjadi tirani, kekuasaan mayoritas dijalankan dalam kerangka hukum dan konstitusi agar dapat melindungi hak hak minoritas (to protect minority). dari sinilah lahir prinsip negara demokrasi konstitusional yang juga dianut oleh negara republik indonesia yang menganut prinsip majority rule and protect minority. keputusan keputusan politik dpr termasuk dalam pembentukan undang undang yang ditentukan berdasarkan persetujuan mayoritas adalah wujud pelaksanaan prinsip demokrasi. akan tetapi karena indonesia adalah negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi persetujuan mayoritas tidak dengan sendirinya diterima sebagai kebenaran konstitusional, karena harus memenuhi syarat dan mekanisme pengambilan keputusan yang ditentukan oleh konstitusi. sinilah prinsip demokrasi konstitusional dilaksanakan. demikian halnya dengan pembentukan undang undang yang dilahirkan oleh dpr. secara formal undang undang yang disetujui mayoritas anggota dpr adalah sah menurut logika demokrasi, akan tetapi belum tentu sah menurut logika konstitusi, karena logika konstitusi mengharuskan kesesuaian setiap putusan itu dengan norma konstitusi. itulah sebabnya undang undang yang mengandung norma bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh mahkamah konstitusi. seorang anggota dpr dengan posisi minoritas, akan selalu mengalami kesulitan untuk memenangkan keputusan dpr apabila berhadapan dengan kepentingan dan kehendak mayoritas, padahal mungkin saja keputusan mayoritas dpr itu bertentangan, atau tidak sesuai dengan norma konstitusi, dan sebaliknya justru pendapat minoritas yang tidak disetujui mayoritas itulah yang sesuai bertentangan dengan uud dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. adalah termasuk ketua umum atau sebutan lain pada partai politik. menyatakan bahwa bagian penjelasan undang undang nomor tahun sepanjang mengenai frasa diharapkan dan frasa dapat , tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga penjelasan umum, paragraf undang undang nomor tahun menjadi berbunyi, januari masing masing sebagai berikut. bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesiamenterian negara, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang partai politik: bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepala partai politik: bukti p 6a fotokopi salinan putusan mahkamah agung nomor k pdt dengan norma konstitusi. dalam kondisi seperti inilah, menurut saya seorang anggota dpr harus diberikan legal standing oleh mahkamah sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang mahkamah, manakala hak hak konstitusionalnya dilanggar, dan norma undang undang yang diputuskan oleh mayoritas bertentangan atau tidak sesuai dengan undang undang dasar. karena posisinya yang minoritas, seorang anggota dpr yang merupakan kelompok minoritas sampai kapan pun tidak akan mampu memenangkan pendapatnya dpr berdasarkan hak hak legislatif yang diberikan konstitusi manakala berhadapan dengan kepentingan mayoritas. oleh karena itu, bagi saya syarat legal standing anggota dpr untuk mengajukan pengujian undang undang mahkamah adalah adanya kerugian konstitusional anggota dpr yang bersangkutan dan norma undang undang yang bersangkutan bertentangan dengan konstitusi. samping itu, seorang anggota dpr bisa memiliki status yang lain baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota partai politik. hal ini pun harus dipertimbangkan oleh mahkamah karena dengan memiliki posisi sebagai seorang anggota dpr tidak serta merta seseorang akan kehilangan hak hak (hak konstitusional) sebagai warga negara biasa maupun dalam posisi apapun, termasuk dalam kasus ini posisi pemohon sebagai anggota partai politik. oleh karena itu menurut saya, mahkamah harus memberikan legal standing bagi mereka untuk berperkara mahkamah konstitusi menguji undang undang terhadap undang undang dasar. walaupun demikian, dalam kasus ini saya berpendapat pemohon tidak memiliki legal standing, bukan karena pemohon adalah anggota dpr akan tetapi karena tidak ada kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan guo. menurut saya, apabila sebuah partai politik dalam hal ini partai kebangkitan bangsa pkb) yang pemohon menjadi salah satu anggotanya, memiliki kebijakan internal partai yang memungkinkan penangkapan jabatan menteri dengan pimpinan ketua umum partai politiknya, maka hal itu merupakan kebijakan internal partai politik yang bersangkutan yang tidak melanggar ketentuan konstitusi karena partai politik adalah instrumen atau wadah bagi kader kader bangsa untuk menduduki jabatan jabatan politik termasuk menteri. apabila pemohon tidak setuju dengan kebijakan internal partai politik yang bersangkutan maka pemohon dapat memperjuangkan dalam musyawarah internal partai politiknya untuk mengubah kebijakan partainya. jadi dalam kasus ini saya berpendapat pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak adanya kerugian konstitusionalnya. panitera pengganti ttd. mahfud

cw achmad dimyati natakusumah, s.h., m.h., si. kewarganegaraan indonesia tempat tgl lahir tangerang, september agama islam. pekerjaan anggota dpr ri. tempat tinggal kampung digabung kelurahan digabung, kecamatan karang tanjung, kabupaten pandeglang. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberikan kuasa kepada fadli nasution, s.h., m.h, israeli mardaani, s.h., m.h. dr. israeli ramadhan, s.h., m.h, harian suratan, s.h, junaidi, s.h., m.h, iwan gunawan, s.h., m.h, jansen sitindaon, s.h., m.h, syafriadi asri, s.h., m.h, mirza roy pizza lubis, s.h., m.h, dan moh. fadli gubahan, s.h., m.h. semuanya adalah sebagai kuasa hukum pemohon, yang berdomisili hukum sudirman park partement tower floor, room cc, jalan k.h. mas mansyur kav. jakarta yang dalam hal ini bertindak atas nama pemberi kuasa secara bersama sama ataupun sendiri sendiri. selanjutnya ketigapara ahli dari pemohon: memeriksa bukti bukti dari pemohon: membaca kesimpulan tertulis dari yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jumat tanggal januartentang mpr, dpr, dpd dan dprd )dresiden wakil presiden, anggota dpr, mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, serta anggota lembaga negara lainnya yang secara konstitusional sama sama mendapat mandat penyelenggaraan kekuasaan negara, memiliki wewenang dan wajib diperlakukan secara sama dihadapan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya. bahwa sebagaimana diatur dalam uud tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dinyatakan sebagai berikutberdasarkan ketentuan dan uud tersebut atas jelas secara tegas bahwa pemberhentian terhadap presiden wakil presiden dapat dilakukan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. bahwa secara hukum dipahami terbukti telah melakukan pelanggaran hukum , merupakan terminologi hukum yang berarti telah dibuktikan melalui suatu proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, hal ini sesuai dengan prinsip pra duga tidak bersalah. bahwa berdasarkan uud jabatan dan kedudukan pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah setara yaitu sebagai penyelenggara kekuasaan negara. bahwa oleh karenanya kedudukan hukum presiden wakil presiden, anggota mpr, dpr, dpd, mahkamah agung dan mahkamah konstitusi sebagai pejabat negara yang mendapat wewenang penyelenggaraan kekuasaan negara memiliki kedudukan hukum yang sama yaitu sebagai pejabat negara yang mendapat mandat langsung dari uud bahwa mengingat selain dari sisi sumber kewenangan penyelenggaraan negara tersebut, proses pemilihan presiden wakil presiden dengan anggota dpr memiliki kesamaan yaitu sama samahadapan hukum dan pemerintahan. bahwa mengingat status presiden wakil presiden sebagai pejabat negara yang mendapat wewenang penyelenggaraan kekuasaan negara sama seperti anggota dpr dan penyelenggara kekuasaan negara lainnya yaitu dalam hal ini yang mendapat mandat dari konstitusi karenanya seharusnya diperlakukan secara sama pula hadapan hukum dan pemerintahan. bahwa mengingat presiden wakil presiden dipilih dandihadapan hukum dan pemerintahan. bahwa ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprdanggota dpr berhenti diberhentikan sementara, kendati yang bersangkutan baru saja dinyatakan sebagai terdakwa. yang dijamin oleh uud bahwa konstitusi menetapkan secara tegas bentuk negara kita adalah negara hukum dengan maksud tidak lain adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil hadapan hukum, sebagaimana ditegaskduga tidak bersalah atau resumption innocence . bahwaidak bersalah atau "resumption innocence" kurap, penjelasan umum, butir .c.): setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atauserta secara tegas disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang berbunyi: setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan : universal declaration human rights udh"proses hukum yang sedang dilalui oleh setiap warga negara termasuk pemohon, dalam hal ini mulai penyidikan, penuntutan dan pengadilan harus dipahami sebagai suatu proses berjalannya pelaksanaan prinsip negara hukum, dan selama melalui proses hukum tersebut setiap warga negara harus dan tetap dijunjung tinggi jaminan penerapan asas praduga tidak bersalah, sehingga sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dipandang sebagai warga negara yang belum memiliki kewajiban pelaksanaan putusan hukum dengan segala konsekuensi hukum lainnya. bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah atau resumption innocence tersebut juga ditegaskan dalam kekuasaan kehakimanketentuan mengenai asas praduga tidak bersalah, haruslah dipandang secara mutlak dan merupakan proses menyeluruh hingga adanya keputusan hukum yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat diberlakukan secara sebagian sebagian (parsial) sebagaimana sifat pemberhentian sementara anggota dpr dari jabatannya yang dinilai bertentangan dengan prinsip guo. bahwa asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas hukum yang fundamental ini telah dilanggar oleh nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprdbahwa oleh karena itunomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd telah bertentangan dengan asas pra duga tidak bersalah (resumption innocence). bahwa sebagaimana yang telah diuraikan atas, mengingat ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd justru menggambarkan adanya ketentuan yang merupakan wujud dari asas "pra duga bersalah atau "resumption guilt" yang sangat bertentangan dengan uud walaupun anggota dprtetapkan sebagai terdakwa, maka berdasarkan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd anggota dpr dimaksud harus dihukum dalam bentuk pemberhentian sementara dari jabatannya. bahwabersalah. bahwa dengan kata lain, nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd mengasumsikan bahwa terdakwa sudah pasti bersalah sehingga perlu diberhentikan sementaranomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd telah melanggar ketentuan uud yang melindungi hak setiap orang, termasuk pemohon, atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. bahwa berdasarkan uraian landasan yuridis konstitusional tersebut atas selanjutnya dapat ditegaskan bahwa nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd jelas melanggar asas praduga tidak bersalah sehingga bertentangan dengan uud dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukumadalah mencabut hak konstitusional anggota dpr tanpa landasan hukum melanggar jaminan perlindungan hukum yang dijamin oleh uud bahwa mengingat anggota dpr merupakan kelembagaan negara yang dipilih dan mendapat mandat kekuasaan penyelenggaraan negara secnya kecuali secara hukum terdapat pelanggaran yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, karenanya selama tidak ada ataupun selama proses hukum tersebut berlangsung tidak layak mencabut mandat yang telah dipercayakan olehlakukannya nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, yaitu pengaturan pemberhentian sementara sebelum adanya putusan hukum tetap mengandung makna sama halnya mencabut hak, kewenangan dan fungsi anggota dpr tanpa adanya dasar hukum karena tidak ada putusan hukum yang menandainya. bahwa dengan adanya ketentuan nomor tahun . bahwa berdasarkan uraian dalil atas ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tentang pemberhentian sementara mengandung makna pencabutan hak hak konstitusional anggota dpr tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap telah bertentangan dengan ketentuuraian atas membuktikan ketentuan pemberhentian sementara anggota dpr tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd telah mencabut mandat dan kekuasaan konstitusional yang melekat pada anggota dpr tanpa adanya putusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. bahwa mengingat anggota dpr merupakan kelembagaan yang dipilih dan mendapat mandat kekuasaan penyelenggaraan neg yang diberikan oleh rakyat secara langsung tersebut kecuali secara hukum terdapat pembuktian telah terjadi pelanggaran hukum, karenanya selama tidak ada ataupun selama proses hukum tersebut sedang berlangsung tidak layak mencabut mandat yang telah dipercayakanhentikan sementara sebelum adanya putusan hukum tetap mengandung makna sama halnya mencabut kewenangan dan fungsi dpr tanpa adanya dasar hukum karena tidak ada putusan hukum yang menandainya. bahwa sebelum diberlakukannya nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, berlaku nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd, mana tentang pemberhentian anggota dpr diatur dalam ketentuan dan yang menyatakan:: melanggar sumpahjjanji, kode etik dpr, danf . bahwa sebelum diberlakukannya nomor tahun guo, undang undang yang mengatur anggota dpr ri periode adalah nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd. jika diperbandingkan, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua peraturan perundang undangan tersebut. perbedaannya adalah pada nomor tahun tidak dikenal dan tidak diatur mengenai pemberhentian sementara anggota dpr, sedangkan pada nomor tahun mengatur tentang pemberhentian sementara tersebut. bahwa berdasarkan uraian dalil atas ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang mengatur pemberhentian sementara anggota dprtelaholeh karena itu seluruh uraian atas membuktikan bahwa ketentuan pemberhentian sementara anggota dpr dari jabatannya sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap bertentangan deng cukup dijadikan dasar untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. iv. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: mandat pengaturan tentang pemberhentian anggota dpr dari jabatannya sebagaimana ditegaskan dalam uud adalah mandat pengaturan tentang pemberhentian anggota dpr bukan pemberhentian sementara.), salah satu kewenanganrarkis kedudukan uudtentuan tentang pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan mandat pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam uudsuatu tindak pidana bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (resumption innocence).terbukti bersalah. ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd jelas telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan karenanya bertentangan dengan uudtindak pidanamentara tersebut menyimpang dari ketentuan pemberhentian pejabat negara lainnya yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang mengatur pemberhentian sementara tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang ditegaskan dalam uud ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd mengenai pemberhentian sementara anggota dprdpr (kekuasaan legislatif)mentara anggota dpr hanya membutuhkan surat dakwaan sebagai keputusan kejaksaan,itusi yang menjadi objek pengawasan dpr. ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan prinsip persamaan hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam dan uud ketentuan tentang, yang mana ketentuan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam uud sehingga apabila mahkamah menyatakan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka tidak akan bertentangan dengan uud berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini kami memohon agar majelis hakim konstitusi yang terhormat, menyatakan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan uud khususnya dan provisi karena mengatur bahwa putusan, kami mohon agar majelis hakim konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan pimpinan dpr ri untuk menunda proses pemberhentian sementara tersebut, sampai ada putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo. meskipunknomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd terhadapemohon untuk seluruhnya, menyatakan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd bertentangan dengan uud khususnya dan menyatakan bahwa nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprddengan seadil adilnya (ex ago bono). i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilpetikan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tertanggal september tentang peresmian sdr. dimyati natakusumah, s.h., m.h., sebagaidakwaan nomor reg. perk: pds pande atas nama achmad dimyati natakusumah tertanggal november selain itu, pemohon telah mengajukan (tiga) orang ahli bernama prof. dr. philips hadron, s.h. dr. rudy satrio s.h., m.h, dan abdul hakim garuda nusantara, s.h., ll.m,. adalah pada dasarnya konsep diskresi mengandung makna dasar yang sama adanya arrange option (ada choice), jadi pejabat yang berwenang punya choice untuk melakukan suatu tindakan, berbeda dengan wewenang terikat yang sifatnya imperative yang artinya tidak ada choice. landasan teori keadilan, ahli mengatakan tidak mungkin ada definisi yang tepat tentang keadilan,dari analitik jurisprudence, maka, teori keadilan yang diketengahkan merupakan internal innocent justice. konsep internal atau internalnya para lawyer, dan lawyer maupun hakim dalam membuat keputusan dan:ini sudah menunjukkan perbedaan. jadi,itu harus dipertanggung jawabkan, kalau tujuannya menyimpang maka sana adalahtersangka dapat ditahan, sangat berpeluang untuk kesewenang wenangan dan penyalahgunaan wewenang. ini kita lihat dari perbedaan rumusan. maka, dan hal yang kedua juga rumusan tadi disinggung oleh dari pihak pemerintah masih tetap dalam kedudukan sebagai anggota dpr, karena tanpa kedudukan tersebut tidak ada hak berdasarkan ini konsekuensi logis. dan dengan demikian, apa konsekuensi hak lain yang dimiliki anggota dpr?,beri kekuatan hukum tetap hal itu mempunyai dua makna: setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memberi kekuatan hukum tetap, diberhentikan secara tetap. dengan demikian setelah ada putusan baru kemudian diberhentikan secara tetap. bahwa pemberhentian mereka berhubungan dengan dakwaan maka tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah terbukti melakukan tindak pidana. dan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena hanya pengadilaniah yang berhak menyatakan seseorang bersalah. bahwa siapapun, diberhentikan untuk sementara, diartikan sebagai suatu bentuk hukuman atau sanksi sanksi tambahan atau hukuman tambahan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. bahwa pemberian atau penjatuhan pidana harus terlebih dahulu melalui mekanisme pembuktian atas sangkaan, dakwaan, kesalahan dalam forum sistem peradilan atau melalui peluruhan tahapan tahapan dari sistem peradilan pidana. apabila seseorang yang sudah diberikan hukuman atau sanksi pada terhadap kesalahan yang dilakukan belum diproses hukum sampai dengan selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, ada salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip asas praduga tak bersalah. bahwa sesuai dengan undang undang dasar amandemen kedua tahun dan kemudian undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. sudah seharusnya tidak ada yang diberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk diberhentikan sementara atau diberhentikan yang permanen,dalam prinsip peradilan cepat, murah, dan sederhana seharusnya putusan tersebut secara khusus terkait dengan masalah huruf dari undang undang nomor tahun secara khusus diperuntukkan untuk tersebut. namun secara umum seharusnya juga berlaku terhadap produk produk hukum lainnya yang mengandung materi muatan hukum yang sama. bahwa yang seharusnyitu. bahwa konsep pemberhentian sementara yang tertuang dalam huruf dan huruf undang undang guo seolah olah mengakomodasi asas praduga tidak bersalah resumption innocence. dengan pemberhentian sementara seolah olah digantungkan sebuah harapan bahwa pada suatu masa bila anggota dpr yang menjadi terdakwa dinyatakan tidak bersalah dapat diaktifkan kembali. bahwa apa yang disebut sebagaiyang disebut. bahwa konsep pemberhentian sementara dalamapa yang disebut. bahwa pengusiran anggota dpr yang kebetulan menjadi terdakwa melalui tindakan pemberhentian sementara, jelas merupakan negasi suara rakyat yaitu warga negara yang memilihnya, yang berarti negasi terhadap manifestasi hak politik rakyat. bahwa konsep pemberhentian sementara yang tertuang dalam huruf dan huruf undang undang guo, sesungguhnya membawa konsekuensi dianggapnya hak atas praduga tidak bersalah dari seorang anggota dpr yang kebetulan menjadi terdakwa. bahwa asas prabahwa dalam perspektif ham, asas praduga tidak bersalah merupakan hak dasar bag dan dilindungi oleh negara yaitu pemerintah dengan aparaturnya, pengadilan dan badan legislatif serta masyarakat. kalau ini dikenakan kepada pejabat negara lainnya yang berada dalam status tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam berbagai undang undang diberlakukan asas praduga tidak bersalah, kenapa pada anggota dpr pilihan rakyat yang kebetulan berstatus tersangka atau terdakwa dibiarkan menderita, dikenakan asas praduga bersalah. bukankah ini melanggar asas persamaan depan hukum dan pemerintahan yang termuat dalam undang undang dasar i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret pemerintah yang diwakili oleh agung mulyana staf ahli mendagri) menyampaikan penjelasan singkat (opening statement)juni yang menguraikan sebagai berikut: pokok permohonan menurut pemohon,uo)dalam hukum dan pemerintahan serta atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam dan uud pemohon yang saat ini masih menjadi anggota dpr dan mpr periode pada saat ini sedang dihadapkan sebagai terdakwa pengadilan negeri pandeglang sebagaimana surat dakwaan nomor registrasi perkara pds pande dengan status terdakwa tersebut, pemohon berpotensi diberhentikan sementara sebagai anggota dpr sesuai ketentuan dalam undang undang guo, sehingga hak konstitusional pemohon sebagai anggota dpr tidak dapat dilaksanakananggota dpr dan mpr periode tahun melalui majelis uud dalam undang undang guo. uud adalah sebuah perjanjian khidmat yang dibuat oleh bangsa indonesia sehinggadari peraturan perundang undangan organik atau sebagai induk yang melahirkan undang undang, seyogianya memaknai. terhadap keberatan pemohon, pemerintah dapat memahami apabila kita semata mata hanya membaca teks yang tertuang dalam yaitu frasa "dapat diberhentikan dari jabatannya". pertanyaan kritisnya adalah, apakah benar moralitas yang terkandung dalam tersebut hanya bermakna dengan pemberhentian secara tetap (permanen)?. apakah tidak dimungkinkan diberlakukan pemberhentian sementara?.yang ada.anggota dprebutkan atas, pemohon adalah warga negara indonesia yang merupakan anggota majelis permusyawaratan rakyat (selanjutnya disebut mpr ) dan anggota dewan perwakilan rakyat (selanjutnya disebut dpr ) republik indonesia periode yang diangkat berdasarkan keputusan presiden nomor tahun (vide bukti dan pada saat ini sedang dihadapkan sebagai terdakwa pengadilan negeri pandeglang oleh kejaksaan negeri pandeglang sebagaimana surat dakwaan nomor reg. perk. pds pande bukti bahwa dalam kapasitasnya sebagai anggota mpr dpr, pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa terkait status terdakwa sebagaimana dimaksud pada poin atas, pemohon berpotensi untuk diberhentikan sementara dari jabatan anggota dpr sesuai ketentuan dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang menyatakan: sedang menjadi terdakwa ketika menjalankan tugas dan fungsinya, apakah tidak akan ada konflik kepentingan dalamnya? misalnya, apakah tidak akan ada konflik kepentingan ketika misalnya saja anggota tersebut berada komisi iii sedang melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kejaksaan agung, kpk, mahkamah agung dan sebaga. bahwa tujuan disusudalah dalam rangkapada sisi yang lain, norma guo dirumuskan juga dalam rangka membantu kepada anggota dpd, dpr dan dprd. sekadar perbandingan, untuk kepala daerah wakil kepala daerah juga diberlakukan norma yang sama, yaitu ketika menjadi terdakwa diberhentikan sementara dari kedudukannya (lihat nomor tahun tentang pemerintahan daerah). oleh karena itu, pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat perlu diatur dengan norma yang demikiadilnya (ex ago bono). i2. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april yang menguraik". ketentuan undang undang guo, menurut pemohon berpotensi diberhentikan sementara sebagai anggota dpr dan karenanya telah nyatanya bertentangan dengan dan uud yang menyatakan bahwa: menyatakan,". menyatakan,adan agama. dpd dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan mengenai:anggota dpd dapat diberhentikan dan jabatannya, yang syarat syarat dan tata caranya diatur dalam undang undang(selanjutnya sebutyaitu sebagai berikut: bahwa dalam dan 22d uuddiatur dalam undang undang, tidak ada perintah dari uud untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberhentian sementara dan bahkan dalam konstitusi tidak mengenal istilah pemberhentian sementara anggota dpr ri, sebagaimana tercantum dalam bahwamenunjukkan bahwa pengaturan tentang pemberhentian sementara tersebut bertentangan dengan "prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law)" sebagaimana diatur dalam dan uud bahwaak bersalah (resumption innocence)": sebagaimana diatur dalam butir penjelasan umum kurap, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan ata diahwabertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan justru menggambarkan adanya ketentuan yang merupakan wujud dari asas "praduga bersalah (resumption guilt)" yang sangat bertentangan dengan uud bahwa ketentuan mengenai pemberhentian sementara,hal inikarena itu pemohon beranggapan bahwa nomor bertentangan dengan dan uud keterangan dpr riisundang undangatau berpotensi menimbulkan kerugian dengan berlakunya tahun yang dipertentangkan dengan dan uud dpr berpandangan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo sebagai perorangan wni dan juga berkedudukan sebagai anggota dpr periode tahunmempunyaiundang undang guo, bahwa merujuk pada putusan mahkamah, ". mahkamah berpendapat bahw"emohon. bahwa dpr berpandangan bahwa sesungguhnya hal ini bukan lagi lingkup materi muatan dalam amar putusan pengujian undang undang terhadap uud (legislative review). bahwa oleh karena itu, dpr berpandangan, jika pemohon menganggap ketentuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, bertentangan dengan dan uud dan tidak sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan serta asas praduga tak bersalah, maka sebaiknya pemohon selaku anggota dpr yang memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan ruu, hendaknya mengajukan legislative review atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd dewan perwakilan rakyat republik indonesia.terhadap nomor tahun pengujian materiil atasnomormohon menyebutkan adanya pertentangan antara nomor tahun dengan uud yang isinya adalah aturan mengenai pengajuan ruu yang dilakukan oleh dpd dan pemberhentian anggota dpd dari jabatannya, sedangkan pemohon adalah anggota dpr periode tahun bukan anggota dpd, sehingga tidak ada hubungan antara permohonan pemohon atas pengujian tahun dengan uud bahwa pertimbangan diataranya pemberhentian sementara kepada anggota dpr sebagai pejabat negara dalam ketentuan undang undang guo, dan dalam undang undang lain yang mengatur lembaga negara, pada dasarnya dikaitkan dengan kedudukan lembaga negara yang ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, mengingat lembaga negara ini pembentukannya diamanatkan oleh uud sebagai konstitusi yang tertinggi nkri, karenanya bagi setiap pejabat negara yang oleh undang undang telah mendapat amanah dan kepercayaan untuk menjabat pada lembaga lembaga negara yang terhormat, tentu secara konstitusional dan moral berkewajiban baik secara pribadi maupun secara kelembagaan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan lembaga negara dimana pejabat negara bertugas, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pencitraan suatu lembaga negara yang terhormat. bahwa anggota dpr adalah pejabat negara sebagai representasi rakyat yang diwakilinya, mempunyai tanggung jawab moral dan konstitusional kepada bangsa, negara dan masyarakatnya. suatu hal yang lazim bagi setiap jabatan publik apalagi anggota dpr dituntut untuk mengemban amanah dan kepercayaan dari masyarakat, yang salah satu ukurannya adalah "tidak menjadi terdakwa pada kasus pidana" sebagai suatu standar moral tertentu yang dijadikan persyaratan pejabat negara. hal ini panting sebagai pencitraan bagi pejabat negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai anggota dpr yang notabene berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. apabila pemohon terlibat dalam perkara hukum pidana sebagai terdakwa tentu dari sisi moralitas akan mempengaruhi citra anggota dpr baik secara individual maupun kelembagaan dpr yang pada gilirannya dapat menimbulkan persepsi rakyat yang negatif terhadap anggota dpr pada khususnya dan dpr pada umumnya. bahwa perlu dipahami oleh pemohon, pemberhentian sementara menurut ketentuan undang undang guo tidak serta merta menghilangkan hak keuangan anggota dpr yang bersangkutan, karena sesuai ketentuan undang undang guo anggota dpr yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.selanjutnya, dalam hal anggota dprpadahal perkara yang dialami pemohon masih dalam proses pemeriksaan atau sedang diperiksa oleh pengadilan negeri pandeglang. apabila pemohon diberhentikan sementara dari jabatan anggota dpr, sedangkan proses pemeriksaan pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, membutuhkan waktu yang tidak jelas, sehingga pemberhentian sementara tersebut akan menghalangi, yang karenanya merugikan pemohon dalam melaksanakan tugas tugas konstitusional yang dimandatkan oleh uud kepadanya sebagai anggota dpr masa jabatan tahun tanpa kepastian waktu yang jelas. terlebih, sebagaimana diketahui dalam perkara pidana, untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewisjde) membutuhkan waktu yang relatif panjang dan lama, bahkan bertahun tahun, sedangkan masa keanggotaan dpr hanya dibatasi (lima) tahun. dengan demikian, ketentuan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, kekuatan hukum tetap, anggota dpr yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagaimana diatur dalam undang undang guo. bahwa ketentuan pengaturan mengenai pemberhentian sementara bagi pejabat publik tidak hanya diatur dalam tetapi juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kementerian negara yang. bahwa pemberhentian sementara berlaku juga bagi para hakim agung sebagaimana diatur dalam . bahwa bagi hakim konstitusi juga diberlakukan pemberhentian sementara jika terkait dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa begitu pula dengan pimpinan komisi pemberantasan korupsi, jika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka pimpinan yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya, hal ini diatur dalam nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa. bahwa pemberhentian sementara diberlakukan juga kepada ketua, wakil ketua dan anggota komisi yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang komisi yudisial, yang berbunyi ketua, wakil ketuabahwa lembaga negara lain yang juga diberlakukan pengaturan pemberhentian sementara adalah badan pemeriksa keuangan yang menurut nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan mengatur, bahwaia" bahwa berbagai ketentuan perundang undangan mengenai pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, termasuk anggota dpr yang terkait masalah pidana, adalah hal yang lazim berlaku bagi pejabat negara sehingga menurut dpr ketentuan undang undang guo tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah sebagaimana didalilkan pemohon, karenanya ketentuan sama sekali tidak bertentangan dengan uudhaka (vide putusan nomor puu v atas dasar itu, dpr berpandangan bahwa dalil pemohon yang mengatakan ketentuan sama halnya dengan mencabut hak hak konstitusional pemohon sebagai anggota dpr adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena tahun diberlakukan sama bagi setiap warga negara indonesia lainnya yang menjabat sebagai anggota dpr dan berstatus sama dengan pemohon. dengan demikian ketentuan tahun justru menjunjung tinggi prinsip persamaan hak dan kedudukan hadapan hukum sesuai dengan uud bahwa dengan demikian ketentuan yang mengaturbahwa justru terhadap pemohon sampai dengan saat ini masih aktif menjalankan aktivitasnya sebagai anggota dewan yang terhormat dan belum diberlakukan ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, sehingga sama sekali tidak beralasan keberatan keberatan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohonuud bahwa dengan demikian dpr memohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi agarmohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret pemerintah dan dpr tidak menyampaikan kesimpulan, yang isi selengkapnya ditunjuksebagaimana diatur dalam uud yaitu: uud yang3. menimbang bahwa meskipun pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon pengujian nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd terhadappemberlakuan nomor tahun sebagaimana dalil pemohon, menimbang bahwa sejak diberlakukan khususnya hak pemohon untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan kewajibannya terganggui3emohon adalah mengenai konstitusionalitas bertentangan dengan dan dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:di,yaitu prof. dr. philips hadron, s.h, dr. rudy satrio, s.h., m.h, dan abdul hakim garuda nusantara, s.h., ll.m, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya, pada dasarnya konsep diskresi mengandung adanya arrange option (ada choice), pejabat yang berwenang punya choice untuk melakukan suatu tindakan, dan berbeda dengan wewenang terikat yang sifatnya imperative (tidak ada choice). landasan teori keadilan, dari analitik jurisprudence, teori keadilan yang merupakan internal innocent justice. internalnya para lawyer, maupun hakim dalam membuat keputusan. danharus dipertanggungjawabkan, kalau tujuannya menyimpang maka akan terjadi, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu , karena tanpa kedudukan tersebut tidak ada hak berdasarkanpunyai kekuatan hukum tetap yaitu mempunyai dua makna: setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan secara tetap, setelah ada putusan pengadilan, kemudian diberhentikan secara tetap. bahwa pemberhentian dengan dakwaan melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah terbukti. dan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan hanya pengadilanlah yang berhak menyatakan seseorang itu bersalah, bahwa diberhentikan untuk sementara, itu suatu bentuk hukuman atau hukuman tambahan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang: bahwa apabila seseorang yang sudah diberikan hukuman atau sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan belum diproses hukum, dan belum mempunyai berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon dalam menjalankan tugas tugas konstitusional nya sebagai anggota dpr ri. bahwa dengan adanya ketentuan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa selanjutnya, apabila pemohon diberhentikan sementara sebagai anggota dpr masa jabatan tahun hanya karena proses hukum yang belum memiliki kepastian hukum bersalah atau tidaknya pemohon atas dugaan tindak pidana sebagaimana diuraikan atas, dengan diberlakukannya nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut,hadapan hukum dan pemerintahan serta atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimanjugkekuatan hukum tetap, adalah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip asas praduga tak bersalah. bahwa sesuai dengan uud dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, belum ada yang diberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap, sebelum proses hukum dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. bahw: bahwa pemberhentian sementara yang tertuang dalam huruf dan undang undang guo mengakomodasi asas praduga tidak bersalah resumption innocence. bahwa dengan pemberhentian sementara seolah olah digantungkan sebuah harapan anggota dpr yang menjadi terdakwa dinyatakan tidak bersalah dapat diaktifkan kembali, bahwa pengadilan: bahwa, bahwa pengusiran anggota dpr yang melalui tindakan pemberhentian sementara, jelas merupakan negasi suara rakyat yang memilihnya, yang berarti negasi terhadap manifestasi hak politik rakyat: bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan asas hukum untuk melindungi hak setiap orang, dalam proses peradilan pidana dari kesewenang wenangan kekuasaan aparat negara, bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan hak dasar bagi tiap tiap orang dalam posisi sebagai tersangka terdakwa yang wajib diakui, dihormati, dijamin dan dilindungi oleh negara atau pemerintah dengan aparaturnya, pengadilan dan badan legislatif serta masyarakat uud dalam undang undang guo. bahwa teks yang tertuang dalam yaitu frasa dapat diberhentikan dari jabatannya . apakah benar nilai moralitas yang terkandung dalam tersebut hanya bermakna dalam pemberhentian secara tetap atau pemberhentian permanen? apakah tidak dimungkinkan diberlakukan pemberhentian sementara?,keinginan bangsa tersebut harus didukung dengan aparatur penyelenggara pemerintahan yang bersih, penyelenggara negara yang bersih, berwibawa dan mempunyai akuntabilitas tinggi. untuk mewujudkan pilihan kebijakan atau legal policy yang dirumuskan menjadi pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dalam undang undang guo, bahwa tujuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd adalah guna meningkatkdemi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. pada norma guo dirumuskan dalam rangka membantu anggota dpr ri, anggota dpd dan anggota dprd yang sedang terkena musibah, menjadi terdakwa dalam perkara pidana. sehingga norma tersebut dirumuskan dalam rangka membantubahwa untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga diberlakukan norma yang sama ketika menjadi terdakwa, diberhentikan sementara dari kedudukannya, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mereka juga menerima perlakuan norma yang sama. oleh karena ituan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat perlu diatur oleh norma yang setara: pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil dalil pemohon, keterangan ahli pemohobahwa samping memohon agar dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pemohon juga memohon agar mahkamah menjatuhkan putusan atas permohonan provisi pemohon yang kamarnya adalahpemohon setidak tidaknya sampai adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan. menurut mahkamah, dalam menjalankan kewenangannya mahkamah memang pernah menjatuhkan putusan provisi dalam perkara pengujian undang undang yang didasarkan atas penilaianuud 1945j, tetapi terlepas dari pendapat mahkamah dalam perkara guo yang akan diuraikan secara lengkap pada paragraf berikutnya, dari dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan hadapan sidang mahkamah mahkamah tidak menemukan alasan hukum yang cukup kuat terhadap potensi terjadinya pelanggaran atas hak hak konstitusional pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh uud sehingga permohonan provisi pemohon harus dikesampingkan, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian sementara bertentangan dengan mandat pengaturan tentang pemberhentian anggota dpr karena tidak ada perintah dari uud untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberhentian sementara atau uud tidak mengenal istilah pemberhentian sementara. menurut mahkamah,,dalam rekrutmen jabatan publik maupun dalam mekanisme pemberhentiannya dibuat persyaratan persyaratan tertentu agar pejabat yang terpilih adalah pejabat yang benar benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi bahwa meskipun uud tidak secara expresses verbs mengatur mengenai pemberhentian sementara tetapi tidak mengurangi hak pembentuk undang undang untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pemberhentian suatu jabatan publikrumusan uud pembatasan pembatasan terhadap hak hak asasi tetap dapat dilakukan yang semata mata bertujuanbahwa prinsip pembatasan sebagaimana dimaksud dalam uud dikaitkan dengan norma adalah untuk menjaga prinsip prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap hak atas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap kepentingan jabatan publik yang bersangkutan: bahwa apabila hanya norma dalam utamanya pada huruf yang menjadi dasar argumentasi pemohon, yakni diberhentikan setelah memperolehaka justru mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. ketidakadilan dan ketidakpastian hukum akan lahir manakala seorang terdakwa harus menjalani proses peradilan dari semua tingkatan (penuntutan hadapan sidang pengadilan bahkan penahanan) satu sisi tetapi sisi lain yang bersangkutan tetap harus menjalankan tugas tugas konstitusionalnya sebagai anggota dewan dan menerima hak hak berkaitan dengan jabatannya. dalam hal ini mahkamah sependapat dengan keterangan pemerintah dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang dimohonkan pengujian justru memberikan kemudahan bagi anggota dpr, dpd, dan dprd ketika menghadapi proses hukum satu sisi, dan sisi yang lain tidak mengganggu tugas tugas konstitusional sebagai anggota dewan: bahwa apabila ada seorang anggota dpr harus menjalani proses peradilan sementara yang bersangkutan juga harus melaksanakan tugas tugas konstitusionalnya dan menerima hak hak sesuai dengan jabatannya, justru akan merendahkan kedudukan lembaga dewan mata rakyat karena tidak dapat menjaga kredibilitas dan moralitas anggotanya, sementara apabila ternyata putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, sudah ada mekanisme hukum untuk mengembalikan harkat dan martabatnya hadapan hukum. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakanmenurut mahkamah, memang benar semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan dengan berlandaskan pada prinsip bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama hadapan hukum (equality before the law), tetapi pemohon tidak tepat dalam menginstruksikan argumentasinya dengan membandingkan kedudukan hukum yang sama antara presiden, mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan anggota dpr, bahwa memang benar presiden wakil presiden dan anggota dpr dipilih secara langung oleh rakyat melalui pemilu dan mengemban mandat yang sama dari rakyat untuk melakukan kekuasaan bidang eksekutif dan legislatif, tetapi kedudukan hukum presiden wakil presiden dan anggota dpr tetaplah berbeda. perbedaan kedudukan hukum dan tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam uud menyebabkan karakter kedua jabatan tersebut berbeda sehingga wajar dan proporsional pula apabila ada pembedaan dalam mekanisme pemberhentian dari jabatannya. begitu pula terhadap hakim agung dan hakim konstitusi sebelum dilakukan pemberhentian, juga dapat diberhentikan sementara dari jabatan. dengan demikian dalil dalil pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf dan paragraf maka dalil dalil kerugian pemohon lebihkerugian yang didalilkan pemohon lebih disebabkan oleh pelaksanaan undang undang bukan karena konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian sehingga dalil dalil pemohon tidak berdasar darsyad sanusi, akil mochtar, hartono, maria farida indrawi, muhammad alim, ahmad fadli semadi, dan hamdan zelda yaitu moh. mahfud md., sebagaihamdan zelda panitera pengganti, ttd. alias ngapain indonesia yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya suatu undang undang, oleh karena itu, pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang undang ini. bahwa seluruh uraian atmpr, dpr, dpd, dan dprd. ketentuan pemberhentian sementara anggota dpr bertentangan dengan mandat pengaturan tentang pemberhentian anggota dpr dalam uud bahwa sebagai negara yang berdasarkan pada pancasila dan uudbahwa dalam pembentukan undang undang, uud merupakan hukum dasar yang melandasi pengaturan peraturan perundang undangan bawahnya, lebih lanjut sebagaimana ditegaskan dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang menyatakanuudnya. sehingga konsekuensi hukumnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang undangan bawah uud termasuk dalamnya undang undang harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan uud tersebut. bahwa dengan demikian, perintah dan larangan serta nomenklatur hukum yang perlu diatur lebih lanjut yang dimandatkan oleh uud tidak dapat tidak, kecuali sebagaimana dimaksud dan dimandatkan dalam uud tersebut. bahwa dalam uud dinyatakan:yanganggota dpr diatur dalam undang undang, tidak dapat tidak, kecuali sesuai apa yang dimandatkan dalam uud bahkan berdasarkan ketentuan dimaksud secara tegas menunjukkan bahwa dalam uud tidak mengenal istilah pemberhentian sementara anggota dpr tersebut. bahwa nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, dilahirkan dengan dasar hukum diantaranya sebagaimana disebutkan dalam naskahnya adalah merujuk pada uud bahwa dalam uud tidak mengenal dan tidak pula memerintahkan tentang pengaturan mengenai pemberhentian sementara anggota dpr, namun dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd memperkenalkan istilah dan selanjutnya mengatur tentang pemberhentian sementara tersebut.untuk melaksanakan mandat pengaturan dari uud tersebut, mengenai yang menyatakan: anggota dpr berhenti antar waktu karena: meninggal dunia, mengundurkan diri: atau diberhentikan. anggota dpr diberhentikan antar ,oleh karena itu, sesungguhnya ketentuan dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut atas, yang mengatur tentang pemberhentian anggota dpr dari jabatannya sudah sesuai dengan mandat pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa terkait dengan permohonan ini, pemberhentian anggota dpr yang dihukum karena melakukan tindak pidana, telah diatur secara jelas dalam huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd sebagaimana disebut atas yang menyatakan: anggota dpr diberhentikan antar uraian dalil tersebut atas, jelas pengaturan tentang pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd bertentangan dengan mandat pengaturan tentang pemberhentian anggota dpr dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalambahwa salah satu muatan amandemen uud yang sangat monumental adalah penegasan bahwa negara indonesia adalah negara hukum , sebagaimana dinyatakan dalam uud artinya, bahwa negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan dan pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). bahwa legal spirit yang tersirat dalam amandemen tersebut adalah memberikan arah yang tegas bagi sistem check and balances, yang menjamin adanya saling kontrol antar lembaga negara pemegang kekuasaan, sehingga tidak ada suatu lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa adanya (lepas) kontrol dan pertanggungjawaban (accountability) dalam bingkai konstitusi. bahwa arah amandemen dimaksud berimplikasi pada pemberian posisi yang sama antara pemegang kekuasaan penyelenggara negara khususnya kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam uud adalah bukti bahwa konstitusi menempatkan dan membagi kekuasaan negara secara sebanding sesuai fungsi dan tugasnya masing masing. oleh karenanya posisi dan kedudukan pejabat negara pemegang kekuasaan konstitusional hadapan hukum dan pemerintahan secara hukum adalah sama dan sederajat. bahwa salah satu prasyarat suatu negara hukum adalah adanya pengakuan dan dijunjung tingginya prinsip persamaan dihadapan hukum ( equality before the law ). bahwa oleh karenanya dalam uud prinsip persamaan dihadapan hukum ( equality before the law ) tersebut ditegaskan secara jelas

sa) agdr. ir. serial, ms: tempat, tanggal lahir meraung, november agama islam: pekerjaan bupati tanjung jabung barat: kewarganegaraan indonesia, alamat jalan jenderal sudirman nomor kuala tunggal, jambi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk, bertanggal desember dan surat kuasa khusus nomor hk, bertanggal maret memberi kuasa kepada cherry sitompul, s.h., mh., ade yulian, s.h., muhammad ardian said, s.h., kahar nazir, s.h., darul pasang, s.h., dan masing masing sebagai advokat dan pengacara pada kantor hukum mss co. law firm berkedudukan menara mnc lantai jalan kebon sirih nomor jakarta pusatndengar dan membaca keterangan dari dewan perwakilan rakyat, mendengar dan membaca keterangan dari pemerintah: memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, membaca kesimpulan pemohon dani yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat panting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama untuk peningkatan kesejahteraansebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh uudn, penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus daerah dalam ikut serta mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat daerah, bahwa indonesia sebagai negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah perlindungan terhadap hak hak asasi dan penghormatan terhadap hukum. keduanya dapat dicapai, salah satunya dengan adanya kepastian hukum: bahwa dengan ketidakjelasan rumusan kata "daerah" dalam dan undang undang guo, maka hal tersebut telah melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh perubahan ketiga uud petit berdasarkan dalil dalil tersebut atas, maka pemohon memohon kepada mahkamah untuk: menyatakan undang undang nomor tahun tentang energi sepanjang kata "daerah" bertentangan dengan undang undang dasar tahun atau setidak tidaknya menyatakan undang undang nomor tahun tentang energi sepanjang kata "daerah" tidakdimaknai "daerah" adalah "daerah kabupaten kota" menyatakan undang undang nomor tahun tentang energi sepanjang kata "daerah" tidak energi sepanjang kata "daerah" apabila tidak dimaknai sebagai "daerah kabupaten kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan undang undang nomor tahun tentang energi sepanjang kata "badan usaha" bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai "badan usaha milik daerah", menyatakan undang undang nomor tahun tentang energi sepanjang frasa "badan usaha" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak tidaknya jika frasa "badan usaha" dalam rumusan undang undang nomor tahun tentang energi tidak dimaknai "badan usaha milik daerah bumi) kabupaten kota penghasil energi setempat" mohon putusan seadil adilnya (ex ago bono):proposal petroleum development indonesia perdana south batara gas project, bukti fotokopi surat bupati tanjung jabung barat bertanggal april perihal alokasi gas flare wilayah kabupaten tanjung jabung barat yang ditujukan kepada kepala badan pelaksana kegiatan hulu migas, presiden direktur petrophila international jabung ltd, dan ketua panitia tender pemilihan langsung gas flare petro china internasional jabung ltd, bukti fotokopi surat bumi jabung barat sakti holding company bertanggal april perihal proses pemilihan langsung untuk gas suar bakar south west setara yang ditujukan kepada kepala divisi pemanfaatan minyak dan gas migas: bukti fotokopi facsimile migas nomor bpb3000 s2 yang ditujukan kepada petrophila international jabung ltd dan pt. jambi indocina international bumi) provinsi jambi perihal undangan rapat, bukti fotokopi badan usaha milik daerah jabung barat sakti tertanggal desember nomor bumi jbs xi1 perihal permintaan alokasi gas lapangan south west setara sebesar mmscm yang ditujukan kepada kepala divisi pemanfaatan minyak dan gas migas, bukti p 7a fotokopi surat badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bp migas) bertanggal januari nomor bpb3000 s2 perihal permintaan alokasi gas lapangan south west setara dan west setara kabupaten tanjung jabung barat yang ditujukan kepada direksi bumi jabung barat sakti, bukti fotokopi surat keputusan nomor kep bp00000 tentang penunjukan penjual gas bumi kepala bp migas: bukti fotokopi pokok pokok perjanjian jual beli gas antara pt. jambi indocina international kecamatan tebing tinggi kabupaten tanjung jabung barat, bukti fotokopi instruction bidder direct selection process swb flare gas for bumi jabung barat sakti: bukti fotokopi peta lokasi penyebaran sumur migas pt. petro china jabung internasional kecamatan tebing kabupaten tanjung jabung barat: bukti fotokopi kontrak antara bumi jabung barat sakti dengan petroleum development indonesia perdana, bahwa pemohon selain mengajukan alat bukti surat tulisan sebagaimana tersebut atas, juga mengajukan data pendukung sebagai berikut: fotokopi surat: fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama dr. ir. serial ms: fotokopi curriculum vitae prof. dr. ir. abar saling, s.h., m.h.: fotokopi curriculum vitae prof. dr. arief hid, s.h., ms: fotokopi matrik duduk perkara, selain mengajukan alat bukti surat tulisan sebagaimana tersebut atas, pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu prof. dr. ir. abar saling, s.h., m.h., guru besar hukum sumber daya alam universitas hasanuddin makasar dan prof. dr. marten arie, s.h., m.h., guru besar hukum tata negara universitas hasanuddin makasar yang menyampaikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal maret dan tanggal april yang menerangkan sebagai berikut: prof. dr. ir. abar saling, s.h., m.m. keterangan lisan bahwa apabila berbicara mengenai sumber daya alam dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia maka mencakup semua sumber daya alam nasional yang ada daerah. oleh karena itu, pengelolaannya harus sejalan dengan uud khususnya mana negara kesatuan republik indonesia terdiri atas daerah daerah dan seluruh daerah daerah itu adalah republik indonesia. pengelolaan sumber daya alam seperti energi, mineral, logam, air, didasarkan pada uud mana dalam tersebut mengandung dua kaidah yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu kaidah dikuasai oleh negara, dan kaidah sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. artinyinidari ketiga kewenangan hak menguasai negara ini, sebagian kewenangan negara itu dapat dilimpahkan kepada daerah daerah. pengolahan sumber daya alam misalnya, energi atau migas itu menjadi wilayah pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, misalnya kehutanan, air, batubara, dan mineral, diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian kewenangan atau desentralisasi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut sejalan dengan sudah diterbitkan undang undang sektoral yang telah dengan jelas mengatur mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, apakah menjadi kewenangan daerah provinsi ataukah menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. apabila sumber daya alam itu berada kabupaten maka kewenangan itu ada pada bupati walikota, sedangkan apabila sumber daya alam itu sifatnya lintas kabupaten maka kewenangan ada pada gubernur, dan apabila sumber daya alam itu berada lintas provinsi maka kewenangannya ada pada pemerintah pusat atau menteri yang terkait dengan sumber daya alam itu, oleh karena itu, siapapun yang mengelola sumber daya alam itu, apakah bupati, gubernur atau pemerintah pusat, yang pasti sumber daya alam tersebut harus mendatangkan sebesar besar kemakmuran bagi rakyat, karena salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengusahakan sumber daya alam yang ada daerah yang bersangkutan: bahwa apabila terjadi pertentangan norma, maka harus dikembalikan kepada tiga asas hukum. undang undang energi itu lahir belakangan daripada undang undang migas. menurut ahli apabila undang undang energi inundang undang energi itu lahirnya belakangan. oleh karena itu, perlu diadakan peninjauan kembali karena bertentangan sentralistik dengan sumber atau daerah penghasil energi, bahwa menurut ahli, secara filosofis bahwa sumber daya mineral atau energi dikelola oleh daerah mana sumber energi tersebut berada. menurut atasnya bahwa orang yang dekat dari sumber daya alam harus lebih dahulu sejahtera daripada orang yang jauh dari sumber daya alam itu. logikanya adalah apabila terjadi eksternalitas negatif dari pengelolaan sumber daya energi dan mineral berupa longsor, letusan, bahkan kebakaran, maka orang yang pertama menikmati kecelakaan atau penderitaan adalah orang yang dekat dengan sumber daya alam. oleh karena itu, dianggap benar apabila dilihat dari asas tersebut, yaitu orang yang pertama menikmati sumber energi tersebut adalah orang yang paling dekat dari sumber energi itu berada, bahwa apabila sumber energi itu berada kabupaten, maka menjadi kewenangan bupati untuk mengelolanya, namun apabila bupati tersebut tidak diberikan hak untuk mengelola sumber energi tersebut, maka hal demikian jelas merugikan hak konstitusional bupati berdasarkan atau uud mana bupati atau pemerintah daerah melaksanakan otonomi yang seluas luasnya demi untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pelayanan dan pembinaan pengolahan sumber daya alam: keterangan tertulis landasan konstitusional dan pengaturan pengelolaan sumberdaya alam pertambangan dan sumber energi ialah dan uud dalam ketentuan uud mengamanatkan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya kuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat". substansi dari ketentuan atas adalah: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya termasuk benda benda yang terdapat dalam bumi dan air dikuasai oleh negara, tujuan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya adalah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat: kedua aspek kaidah tersebut atas, merupakan tujuan (objectives): terlalu menekankan, apalagi semata mata melihat sebagai dasar bagi negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya tidaklah mencukupi, bahkan dapat menyesatkan, karena unsur utama hak menguasai oleh negara adalah untuk mengatur dan mengurus (reguler benturan). dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya melakukan bestuursdaad dan tidak melakukan eigensdaad. apabila terjadi pergeseran dari bestuursdaad menjadi eigensdaad maka tidak akan ada jaminan bagi tujuan dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. berdasarkan pemahaman ini betapa esensinya untuk selalu mengukur pelaksanaan atau penyelenggaraan hak menguasai negara dengan tujuan mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat, untuk mewujudkan tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam pertambangan dan energi hanya dapat dicapai bila mana ada upaya untuk memanfaatkan melalui investasi pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip dasar pendayagunaan sumber daya alam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan (sustain ability): pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan yaitu, aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek konservasi (conservation). pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat (eksternalitas positive) sekaligus dampak merugikan (eksternalitas negatif) bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya jika tidak dikelola secara profesional dan penuh tanggung jawab, penjabaran dari makna dan hakikat yang terkandung dalam uud khusus yang terkait dengan energi dan sumber energi telah dibuat berbagai undang undang organik, yaitu: undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi: undang undang nomor tahun tentang panas bumi: undang undang nomor tahun tentang sumber daya air, undang undang nomor tahun tentang energi,kelistrikan: semua undang undang organik atas menjelaskan bahwa sda adalah sumberdaya nasional yang ada daerah. oleh karena itu, dalam pengelolaannya pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan daerah mana sda itu berada dan tidak boleh ada pengelolaan energi yang dilakukan oleh pemerintah tanpa sepengetahuan atau seizin daerah. demikian pula sebaliknya, tidak boleh ada pengelolaan yang dilakukan oleh daerah tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. dari formula tersebut lahirlah istilah berkoordinasi bawah dan berkonsultasi atas, dalam undang undang tentang energi jelas menegaskan bahwa sumber energi yang daerah pengelolaannya diprioritaskan kepada daerah, sebab semua daerah daerah adalah negara dan negara terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. tidak ada kabupaten kota tanpa provinsi dan semua provinsi adalah negara: atas dasar hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas, dalam pengelolaan sumberdaya alam semua undang undang organik mengatur bahwa pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang keberadaannya pada lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat, selanjutnya sumberdaya alam yang keberadaannya pada lintas kabupaten kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan terhadap sumber daya alam yang keberadaannya dalam satu kabupaten kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, ketentuan atas, sangat jelas untuk menentukan kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dan energi. kemudian mengenai manfaat dari pengusahaan dan pengelolaan sumber daya alam dan energi menggunakan rumus proporsionalitas sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah, dari berbagai pandangan atas sebagai dasar formula pengaturan kaidah keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam telah mencerminkan bahwa dalam keseimbangan itu mengandung makna yang mendalam, yaitu merupakan perwujudan nilai nilai keadilan dan moralitas (law and morality). keadilan (fairness) merupakan salah satu tujuan hukum yang dicari dan didambakan oleh umat manusia. dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam pertambangan, seharusnya materi muatan (het onderwerpen) peraturan perundang undangan menempatkan nilai nilai keadilan (equity), nilai keberlanjutan (sustainability), nilai harmonisasi (harmonization) sebagai pertimbangan utama, selain keseimbangan nilai nilai keadilan, moralitas dan asas hukum atas dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam juga harus menjadi perhatian adalah hubungan keseimbangan antara negara, daerah, dan masyarakat satu sisi, dan keterbatasan dan harmonisasi antar sumber daya alam sisi lain. sebagaimana diketahui bahwa negara merupakan suatu tatanan atau entitas yang utuh, maka sumber daya alam termasuk potensi pertimbangannya merupakan milik tatanan negara, sekaligus milik tatanan lokal (provinsi, dan atau kabupaten kota dan atau tingkat yang paling rendah) mana tempat sumber daya pertambangan itu berada. pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dan sumber daya alam lainnya harus mampu meningkatkan kualitas tatanan pada setiap tataran secara proporsional. karena kualitas tatanan berbeda beda atau tidak sama, maka tidak ada rumus yang tetap (konstan) yang dapat digunakan untuk menetapkan porsi pembagian yang dapat diterima oleh setiap tatanan, tetapi bersifat kontekstual, karena ketiadaan rumus yang tetap dalam penetapan porsi baik royalty atau iuran produksi maupun dana kompensasi, dana kemitraan, dana community development sebagai bagian dari corporate social responsibility csr), maka satu satunya aturan dasar atau kaidah yang perlu diberlakukan dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dan sumber daya alam lainnya ialah pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengurangi peluang tatanan lokal tempat sumber daya diperoleh untuk membangun dirinya. apabila kaidah itu diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan, maka eksploitasi sumber daya alam pertambangan yang terdapat pada suatu kabupaten dapat diartikan sebagai pengurangan peluang kabupaten tersebut, untuk membangun dirinya karena dapat dipastikan sumberdayanya akan berkurang dan penurunan kualitas fungsi lingkungan. sesuai dengan kaidah atas, kehilangan peluang dan penurunan kualitas lingkungan ini harus dikompensasi dengan pemberian dan peningkatan sumber daya lainnya yang minimal mampu memberikan peluang pembangunan yang setara, otonomi pengelolaan energi tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (b) dalam mencapai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah memperhatikan: hubungan antar susunan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten kota, dan antar daerah: potensi dan keragaman daerah termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelaksanaannya dilakukan secara adil dan selaras, pembagian urusan pemerintahan sebagai syarat desentralisasi antara pemerintah dengan daerah otonom. ada urusan concurrent sama dengan urusan tertentu bagian tertentu dilaksanakan bersama. dari formula tersebut urusan dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. pengelolaan energi dan sumber energi termasuk urusan wajib daerah otonom sebagaimana diatur dalam energi, sejalan dengan esensi amanat konstitusi dan undang undang energi terdapat pula asas dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi yang dikenal asangelolaan energi menjadi sangat penting baik menyangkut manajemen maupun ruang lingkup kewenangan: sejak era reformasi, utamanya sejak perubahan uud hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan paradigma dari paradigma sentralistik menuju arus sentralistik: perubahan arus kewenangan tersebut dimaksudkan agar potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tidak terus terpusat melainkan dapat lebih dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat daerah: pada pelaksanaan untuk pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah selain dikelola oleh perseorangan, badan usaha milik negara atau badan usaha lainnya juga harus dikelola oleh badan usaha milik daerah setempat, uud meletakkan dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerahuntuk menindaklanjuti kehendak konstitusional uud tersebut, pembentuk undang undang telah mengimplementasikan melalui undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam undang undang guo dibedakan secara tegas antara urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota, samping meletakkan dasar urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi, kabupaten kota, undang undang guo juga meletakkan dasar kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan untuk provinsi dan kabupaten kotagitu juga dengan urusan pemerintahan kabupaten kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara keseimbangan "orang masyarakat yang dekat dengan sumberdaya alam dan atau energi harus lebih dahulu sejahtera dibanding dengan orang masyarakat yang jauh dari sumberdaya alam dan atau energi": berkaitan dengan energi dan sumber energi ada tiga kriteria penentuan urusan dalam otonomi daerah yaitu: (i) kriteria eksternalitas, yaitu terkait dengan dampak, lokal, regional dan nasional baik eksternalitas positif maupun eksternalitas negative dari pengelolaan energi, (ii) kriteria akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban pemanfaatan sebagai contoh energi yang berupa gas buang (gascaro) harus dibakar sehingga menimbulkan energi listrik untuk daerah penghasil energi. tidak boleh kekurangan energi atau listrik bagi daerah penghasil energi. hal ini bertentangan hak konstitusional warga negara yang dikaruniai energi dan sumber energi oleh tuhan demikian juga bertentangan asas keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dan energi yang telah dijelaskan atas: (ii) kriteria efisiensi dengan memperhatikan daya guna, hasil guna, dan ketepatan penggunaan, terkait dengan permohonan judicial review dan undang undang energi terhadap uud dan dan maka pengelolaan sumber daya alam sebagai energi dan sumber energi yang terdapat daerah kabupaten akan tetapi pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah pusat bertentangan dengan hak konstitusional warga negara daerah dan kewenangan konstitusional pejabat pemerintah daerah yang oleh konstitusi diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas luasnya, dalam konstitusi negara berkewajiban untuk menciptakan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi warga negara. pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya alam dan energi, warga negara terutama yang berada ditengah tengah atau dekat dengan sumber daya alam tersebut dijamin untuk sejahtera lebih dahulu, sebab merekalah yang memelihara dan menjaga, dan sebaliknya jika terjadi bencana sebagai akibat dari pengelolaan dan perusahaannya, maka mereka pulalah yang pertama dan utama akan menerima penderitaan: prof. dr. marten arie, s.h., m.h bahwa menurut ahli bahwa pengelolaan dan pengusahaan sumber energi dapat ditentukan oleh empat aspek, yaitu: bahwa pengelolaan dan penguasaan energi harus mempunyai landasan hukum yang kuat. yang dimaksud dengan landasan hukum adalah uud dan undang undang sektoral. menurut ahli, bahwa untuk dapat memahami tentang pengertian daerah harus dikaitkan dengan uud bahwa dalam aspek yang pertama, diperlukan adanya kepastian hukum. undang undang dasar undang undang tahun tentang pemerintahan daerah, dan undang undang tahun tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai daerah, sehingga ketidakjelasan pengertian daerah tersebut menimbulkan kesuburan tentang wewenang yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum: bahwa pengelolaan dan penguasaan energi merupakan bagian integral dari implementasi hak asasi manusia. berdasarkan hal tersebut maka setiap orang berhak untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam yang ada daerahnya secara penuh dan bebas, bahwa pengelolaan dan penguasaan energi itu dimaksudkan untuk memberdayakan potensi masyarakat daerah. menurut ahli bahwa untuk dapat memberikan penafsiran apakah yang dimaksud daerah itu daerah provinsi atau kabupaten kota harus melihat aspek yang ketiga ini, yaitu untuk mengembangkan potensi aspirasi yang berkembang masyarakat mana sumber energi itu berada, bahwa pengelolaan dan pengusahaan energi harus diberikan kepada kabupaten kota. pengelolaan dan pengusahaan energi oleh kabupaten kota hal tersebut telah sesuai dengan hakikat otonomi daerah, yaitu memberikan keleluasaan dan diskresi yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten kota, bahwa apabila kata daerah dalam guo dikaitkan dengan uud dan undang undang nomor tahun maka kata "daerah merupakan konsekuensi dari negara kesatuan yang sudah terdesentralisasi. uud telah mengatur bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah daerah besar dan daerah kecil, lengkap dengan pembagian struktur pemerintahannya. oleh karena itu, dalam negara kesatuan dikenal ada dua kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah pusat (sentralisasi) dan kekuasaan pemerintah daerah (desentralisasi). dalam negara kesatuan, kekuasaan pusat itu tetap eksis, karena kekuasaan pusat inilah yang akan menjamin adanya kemajemukan dan keberagaman serta aspirasi dari seluruh rakyat indonesia, sedangkan kekuasaan pemerintah daerah merupakan pemberian kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur, mengurus dan memberdayakan masyarakat daerahnya masing masing. menurut ahli bahwa tidak dapat digunakan untuk menilai siapa yang berwenang untuk mengelola sumber energi sebagaimana dimaksud dalam karena pengelolaan sumber energi bukan merupakan urusan wewenang sebagaimana dimaksud dalam urusan yang menyangkut mengenai pengelolaan itu menyangkut pemandangan. hal tersebut diatur dalam undang undang sektoral. namun permasalahannya adalah undang undang sektoral sendiri tidak jelas mengatur siapa yang dimaksud daerah itu. menurut ahli bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang dimaksud dengan daerah dalam guo tidak dapat mengacu pada undang undang, tetapi harus mencarinya dalam yurisprudensi. jikalau dalam yurisprudensi tersebut memaknai daerah dengan hal yang sama, maka harus mencarinya dalam teori, dan sebaliknya apabila dalam teori tersebut tidak mengatur, maka dapat menggunakan pendekatan filosofis. menurut ahli belum ada aturan atau bentuk hukum yang tepat untuk memaknai siapa yang dimaksud daerah, menurut ahli bahwa untuk dapat mengetahui dan memahami siapa yang dimaksud daerah dalam guo dapat dilakukan dengan menggunakan tiga aspek, yaitu: kata "daerah" tidak dilihat hanya semata mata dari seksualnya, tetapi harus dilihat dari kontekstual daerah tersebut. pengelolaan atau pengusahaan energi itu bukan menyangkut urusan kewenangan seperti yang dimaksud tetapi itu menyangkut pemandangan yang diatur dalam undang undang sektoral. dengan makalah sesuatu itu yang nyata dalam konsekuensinya yang berkaitan dengan makna dari kata itu. jadi kata "daerah harus diartikan dalam konteksnya, bukan dalam seksualnyayang berhubungan langsung dengan masyarakat daerah, pengelolaan dan penanganan sumber energi diberikan kepada pemerintah daerah mana penghasil sumber energi itu berada: alasan pemaknaan daerah dengan pendekatan tiga aspek tersebut, karena memang kabupaten kota bukan bagian dari provinsi, tetapi kabupaten kota tersebut bagian dari negara kesatuan republik indonesia, dalam arti bahwa daerah itu bukan pemberian provinsi tetapi pemberian pusat,pabila dikaitkan dengan kontruksi peraturannya hukumnya, maka prioritas itu merupakan bentuk khusus dari daerah. jadi kalau bentuk khusus itu dimaknai daerah, maka kabupaten kota mendapat prioritas utama untuk memperoleh sumber energi itu. ahli tidak mengetahui maksud pembuat undang undang mengenai siapa yang dimaksud daerah dan siapa yang mendapat prioritas dari sumber energi itu, karena kedua ketentuan tersebut tidak jelas. kalau daerah itu dianggap dan dimaknai kabupaten kota, maka yang mendapat prioritas adalah daerah tempat energi itu berasal, tetapi jika daerah itu diartikan provinsi, maka yang mendapat prioritas adalah kabupaten kota. iapun nanti dalam pelaksanaannya provinsi yang mengelola sumber energi, maka kabupaten yang mendapat prioritas untuk mengolah dan mengusahakan sumber energi itu, menurut ahli bahwa untuk menentukan siapa yang mendapatkan prioritas mendapatkan sumber energi harus didasarkan pada tiga aspek, yaitu: aspek eksternalitas, yaitu mengandung artiprinsip daripada pemberian otonomi: aspek akuntabilitas, yaitu mengandung arti tingkat pemerintahan yang lebih dekat atau langsung merasakan dampak yang ditimbulkan dari akibat pengelolaan sumber energi itu: aspek efisiensi, yaitu mengandung arti bahwa sebagai pengukur atau barometer untuk memastikan hasil guna dan daya guna dari pengelolaan sumber energi itu, bahw ada kata dari , itu dapat diartikan sebagai daerah penghasil sumber energi, bahwa adalah menyangkut penyediaan, sedangkan adalah menyangkut pemanfaatan. pengelolaan sumber energi oleh kabupaten kota cast kabupaten tanjung jabung barat tidak perlu dikhawatirkan jika kabupaten guo lebih cepat berkembang dengan daerah daerah lain dalam satu provinsi. pemerintah seharusnya mendorong kabupaten kota yang kaya akan sumber energi, karena kekayaan daerah tersebut tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil energi yang bersangkutan, tetapi dapat juga dinikmati oleh daerah lain yang berada dalam satu provinsi maupun daerah yang berada luar provinsi: bahwa menurut ahli tidak dapat dibedakan antara pengusahaan energi dengan prioritas memperoleh energi, karena pengelolaan sumber energi tersebut dilakukan oleh kabupaten kota, hanya saja pengusahaan jasa energi dapat dilakukan oleh bumi kabupaten bumi propinsi ataupun swasta, sehingga terkait pengusahaan energi tersebut tidak ada persoalan, menimbang bahwa dpr pada persidangan tanggal maret telah menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikterhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa pemohon dalam permohonan guo adalah pemerintah kabupaten tanjung jabung barat yangketentuan dan bahwa terhadap kedudukan pemohon sebagaimana didalilkan, dpr berpandangan bahwa pemohon dalam permohonan guo, tidak menegaskan apakah pemohon sebagai perorangan, ataukah sebagai badan hukum publik mewakili pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. kedudukan hukum (legal standing) menjadi penting tidak hanya sekedar syarat formal bagi pemohon, tetapi juga terkait dengan hak dan atau kewenangan konstitusional antara perorangan dengan badan hukum publik memiliki perbedaan yang tentunya menimbulkan kerugian konstitusional yang berbeda pula: bahwa apabila sebagaimana didalilkan dalam permohonan guo, pemohon adalah wakil dari pemerintah kabupaten tanjung jabung barat, berarti pemohon sebagai kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bertindak untuk dan atas nama badan hukum publik, yaitu pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. seandainya demikian halnya, perlu dipertanyakan, apakah pemohon sebagai badan hukum publik yang karena jabatannya terkait dengan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah, dalam permohonan pengujian sudah mendapatkan persetujuan dari dprd kabupaten tanjung jabung barat: bahwa selain itu apabila pemohon selaku bupati mewakili pemerintah kabupaten tanjung jabung barat sebagai badan hukum publik, dpr berpandangan, tidak relevan hak konstitusional pemohon yang didasarkan pada uud merupakan hak konstitusional badan hukum publik. karena hak konstitusional yang dimaksud uud adalah hak konstitusional dalam pengertian hak asasi manusia apakah pemerintah kabupaten tanjung jabung barat selaku badan hukum publik telah memenuhi unsur unsur hak konstitusional yang diatur dalam uud bahwa perlu dipahami oleh pemohon, sesuai yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan dprd sebagai lembaga pemerintahan daerah. karena itu harus dipahami bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan dprd merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. artinya bahwa dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam hal ini pengelolaan energi oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung barat yang menjadi pokok perkara dalam pengujian tentunya diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan dprd kabupaten tanjung jabung barat sesuai dengan fungsinya masing masing, bahwa oleh karena itu, dpr berpandangan meskipun menurut huruf bupati selaku kepala daerah dapat mewakili daerahnya pengadilan, hal ini tidak berarti pemohon selaku bupati dapat bertindak sendiri mewakili daerahnya terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dibidang energi tanpa adanya koordinasi dan persetujuan dari dprd kabupaten tanjung jabung barat untuk membangun hubungan kerja kemitraan yang saling mendukung bukan merupakan pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing masing sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. hal ini tidak diuraikan dalam permohonan pemohon, bahwa dalil pemohon yang beranggapan ketentuan yang mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena pemohon dalam permohonan guo adalah sebagai bupati kabupaten tanjung jabung barat, sedangkan ketentuan tersebut mengatur pengusahaan jasa energi oleh badan usaha atau perseorangan, sehingga tidaklah relevan apabila pemohon selaku bupati yang sesungguhnya notabene bukan pengusaha jasa energi ataupun bukanlah badan usaha beranggapan, berpotensi mengalami kerugian konstitusional, bahwa dengan demikian, dpr berpandangan bahwa pemohon dalam permohonan guo sama sekali tidak menguraikan secara spesifik, konkrit, dan jelas mengenai kerugian konstitusional yang dialami secara langsung ataupun kerugian potensial pemohon, apakah pemohon sendiri selaku bupati yang dirugikan, ataukah pemerintah daerah sebagai badan hukum publik yang dirugikan, ataukah masyarakat daerah setempat yang dirugikan. karena sebagaimana telah diuraikan atas, bahwa pemohon dalam permohonan guo tidak jelas dan tegas kedudukan hukumnya (legal standing) apakah bertindak sebagai perorangan ataukah bertindak sebagai wakil dari badan hukum publik, bahwa mencermati dalil dalil pemohon dalam permohonan guo, sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma dan melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum oleh pemerintah daerah, karena soal pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pembagian hasil sumber daya alam pemerintahan daerah sudah diaturselanjutnya disampaikan pandangan dpr terhadap pokok perkara pengujian materiil undang undang guo sebagai berikut: terhadap materi pengujian dan bahwa secara filosofis sebagaimana diamanatkan uud,. atas dasar hal itu,: bahwa agar pengelolaan energi memenuhi asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkepentingan nasional sebagaimana diatur dalam dewan perwakilan rakyat berpandangan, tentu dalam implementasinya perlu diperhatikan batasan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya energi sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dala: bahwa menurutarena itu seiring dengan prinsip otonomi daerah tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan undang undang pemerintahan daerah haruslah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan, bahwa dalam kaitan dengan pengujian setelah mendalami dan mencermati permohonan guo, dpr berpandangan sesungguhnya substansi persoalan hukum yang dikemukakan pemohon pada pokoknya adalah "akibat dari ketidakpastian hukum rumusan ketentuan dan energidimana sumber energi tersebut berada". (vide permohonan hal. angka bahwa hal tersebut menurut dpr yang dipersoalkan oleh pemohon. hal ini ditinjau dari substansi persoalan hukum sesungguhnya adalah termasuk dalam lingkup pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang sudah diatur dalam rezi, bahwa dalam mencermati ketentuan seyogyanybahwa beranjak dari pandangan yang digariskan oleh undang undang pemerintah daerah, maka pengaturan mengenai energi yang ada daerah provinsi, kabupaten kota harus diatur secara seimbang dan berkeadilan. pengaturan yang seimbang dan berkeadilan tersebut diperlukan agar rakyat daerah kabupaten kota memperoleh manfaat yang nyata dari adanya energi yang ada daerahnya. ketika tidak ada pengaturan yang jelas, yang dirumuskan oleh suatu norma undang undang maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan(selanjutnya disebut adalah untuk menguji undang undang terhadap uud ketentuan perubahan ketiga uud junctundang undang yang hendak dimohonkan pengujian adalah undang undang nomor tahun tentang energi (disebut khususnya dan oleh karenanya mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara guo, pemohon mencermati dan memahami secara komprehensif, tidak hanya dipahami secara parsial, karena keseluruhan dan dalam suatu undang undang merupakan rangkaian norma yang memiliki saling keterkaitan, sehingga jika hanya dicermati secara sebagian tentu akan menimbulkan pemahaman dan persepsi yang keliru terhadap suatu norma. seperti dalam permohonan guo, pemohon mempersoalkan ketentuan berkaitan dengan kata "daerah", mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. karena menurut pemohon kata "daerah" dapat diartikan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. pemohon menghendaki kata "daerah" harus dipahami "daerah kabupaten kota", karena terkait dengan sumber daya energi yang dihasilkan oleh daerah mana pemohon berasal. sehingga "daerah kabupaten kota" sebagai daerah penghasil sumber energi ditegaskan mendapat prioritas untuk memperoleh sumber energi dari sumber energi setempat: bahwa dpr berpandangan ketentuan rujukannya sudah jelas dan tegas, karena ketentuan ini dipertegas dengan ketentuan, bahwa begitu pula ketentuan rujukannya sudah jelas dan tegas, karena dalam penjelasan disebutkan,terhadap ketentuan ini, dpr berpandangan bahwa sesungguhnya tidak relevan antara potensi kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon dengan guo, karena pemohon adalah bupati yang sama sekali tidak berkedudukan sebagai pengusaha jasa energi ataupun badan usaha sebagaimana dimaksud ketentuan mana subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah "pengusaha atau badan usaha", bahwa terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bidang energi dalam kaitannya dengan ketentuan dan sudah ditegaskan dalam ketentuan". karena itu dpr berpandangan, mengingat pengelolaan sumber energi daerah merupakan lingkup pelaksanaan otonomi daerah bidang energi, maka tentunya harus juga mengacu dan mendasarkan pada serta yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, bahwa terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan sudah diatur dalam sampai dengan undang undang pemerintahan daerah. khusus terkait dengan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya telah diatur dalam undang undang pemerintahan daerah yang pada pokoknya mengatur: kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian: bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya, dan pelestarian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan bagi hasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah diatur dalam ketentuan huruf undang undang pemerintahan daerah, yang pada pokoknya daerah mempunyai hak. ketentuan ini ditindaklanjuti dengan mempertegas prosentase perolehan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam daerah diberikan prosentase terbesar kepada daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana diatur dalam undang undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. hal ini tentunya dapat menjadi dasar pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung barat untuk menerapkan dan melaksanakan bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut, dpr berpandangan ketentuan dan tidak bertentangan dengan uud dengan demikian dpr memohon kepadtidak bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan dtentang pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohon yang berkedudukan sebagai bupati tanjung jabung barattahun tentang energi (selanjutnya disebut. menurut pemohon kata "daerah" mengandung ketidakjelasan dan tidak secara tegas menentukan maksud daerah tersebut, apakah daerah kabupaten kota ataukah provinsi, bahwa menurut pemohon,". pengertian frasa "badan usaha" menimbulkan ketidakpastian, karena yang dimaksud badan usaha dapat berupa badan usaha milik negara bumn atau badan usaha milik daerah (bumi) ataupun lainnya, hal demikianrnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat mana sumber energi tersebut berada: singkatnya menurut pemohon, akibat ketidakjelasan rumusan atas ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas, pemohon berpotensi dirugikan, karena justru provinsi jambi yang mendapatkan prioritas atas sumber energi yang ada kabupaten tanjung jabung barat, dan karenanyabupati tanjung jabung barat, pemerintah melalui ketua majelis mahkamah konstitusi memohon kiranya pemohonarena dalam seluruh uraian permohonannya, pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang kedudukan hukumnya, yaitu sebagai berikut: jika pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung barat, maka pertanyaannya adalah apakah pemohon telah mendapatkan persetujuan atau surat kuasa khusus dari dprd kabupaten tanjung jabung barat. bukankah unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan dprd (vide angka dan angka undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah): jika pemohon menyatakan diri sebagai lembaga negara, maka pertanyaannya adalah apakah hak dan atau kewenangannya diatur secara eksplisit dalam uud jika tidak maka menurut pemerintah, pemohon tidak tepat jika dalam permohonan guo menyatakan diri sebagai lembaga negara: dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah, pemohon tidak jelas dan tidak tegas dalam wmengkonstruksikan kedudukan hukumnya, dan(selanjutnya disebut mk)namun demikianterhadap materi pengujian sehubungan permohonan pengujian ketentuan: pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan '": ketentuan tersebut atasterhadap permohonan pemohon guo, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: dasar filosofis pembentukan dan keberadaan bahwa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam, uud menyebut", demikian pula dengan sumber daya energi sebagai kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, mengingat energi: berdasarkan hal hal tersebut atas, pemerintah bersama dengan dpr telah sepakat menyusun suatu undang undang tentang energi, yang kemudian disahkan sebagaiberikan landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan bidang energi. undang undang energi bertujuan sebagai berikut: penelitian dan pengembangan, tanggapan penjelasan pemerintah atas anggapan pemohon, sebagai berikut: menurut pemohon bahwa ketentu, dianggap sebagai ketentuan yangkota. selain itu, sebagai akibat adanya interpretasi secara sewenang wenang oleh daerah provinsi, maka ketentuan guo dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional pemohon, yakni hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber energi yang ada daerah kabupaten kota. karenanya menurut pemohon kata "daerah" seharusnya dimaknai sebagai "kabupaten kota" saja, penjelasan pemerintah sebagai berikut: pemerintah berpendapat bahwa penafsiran pemohon adalah keliru karena kata "daerah" seperti dimaksud dalam merupakan definisi sebagaimana dimaksudkan dalam angka undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa pengertian "daerah" sebagai daerah provinsi, kabupaten kota dimaksudkan agar perekonomian nasional terwujud keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh uud mengingat pemanfaatan energidivide huruf 2007j: lebih lanjut menurut pemerintah secara sistematis, kata "daerah" dalam dapat ditafsirkan dengan mengacu pada ketentuan uud undang undang tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebutahwa makna kata "daerah" sesungguhnya harus dimaknai secara lengkap sebagai daerah otonom, sesuai angka", bahwa pilihan sistem ketatanegaraan indonesia sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti tersebut atas,. dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, makna kata "daerah" dalam harus dipadankan disandingkan pula dengan sebagaimana disebutkan dalam berbagai yang tersebar, dan secara berulang disebut kata "daerah" yang kemudian dalam penjabaran atau berikutnya selalu diatur tentang provinsi dan kabupaten kota secara bersamaan, berikut beberapa contoh tentang yang relevan dalam?, dana bagi hasil dari pertambangan gas bum (sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebesar 30x12x (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten kota penghasil: dan 12x (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten kota lainnya dalam provinsi bersangkutan,:::: : dari uraian tersebut atas, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan pemohon atau setidak tidaknya permohonan pemohon kepada mahkamah konstitusi untuk menafsirkan kata "daerah" sebagai hanya sebagai kabupaten kota saja, maka menurut pemerintah, hal demikian dapat mengganggu dan memporakporandakan struktur otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, dan transfer dana perimbangan pada khususnya. jikalau hal demikian terjadi, maka keberadaan pemerintahan provinsi akan terganggu dan akan berdampak pada stabilitas dan kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan nasional: dengan demikian, menurut pemerintah, kata "daerah" sebagaimana tercantum dalam telah sejalan dengan amanat uud dan yaitu kata "daerah" harus dimaknai sebagai provinsi dan kabupaten kota: menurut pemohon bahwa, masih mengambang dan tidak jelas, kedudukan hukum legal standing)setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada (dua) unsur pokok yang sering berkaitan, yaitu organ dan fungsi. organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan atau bagaimana bekerjanya wadah sesuai dengan maksud pembentukannya, bahwa dalam uud organ dimaksud ada yang disebut eksplisit namanya dan ada pula yang secara eksplisit disebut fungsinya, ada pula organ baik namanya maupun fungsinya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah: sebenarnya yang disebut sebut dalam uud terdapat lebih dari (tiga puluh empat) organ, jabatan, atau lembaga. organ, jabatan, lembaga lembaga yang dimaksud salah satu diantaranya adalah pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam bab uud yang mencakup gubernur kepala pemerintah daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, pemerintah kabupaten yang mencakup bupati kepala daerah kabupaten dan dprd kabupaten. lembaga negara dalam hal ini diatur oleh uud tentang pemerintahan daerah, dengan demikian pemohon dalam pengujiantamanya terhadap frasa "badan usaha", yang dapat diinterpretasikan sebagai bumn pusat provinsi atau bumi kabupaten kota. hal tersebut dapat mengakibatkan interpretasi dari daerah provinsi secara sewenang wenang,kota mana sumber energi tersebut berada, hal demikian menurut pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena frasa "badan usaha" dapat bermakna bumi, bumn, atau badan usaha bentuk lain,rakyat. karenanya menurut pemohon, frasa "badan usaha" semestinya dimaknai sebagai "badan usaha milik daerah", penjelasan pemerintah sebagai berikut: pemerintah berpendapat bahwa penafsiran pemohon adalah tidak tepat karena:mana sumber persoalannya. artinya, badan usaha yang dimaksudkan dalam adalah badan usaha yang berupa perusahaan yang berbadan hukum, dalam artian berupa perseroan terbatas pt), sedangkan dari aspek permodalan, dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (untuk bumn), dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (untuk bumi), dan dari sektor swasta (untuk pt). dengan demikian, penafsiran badan usaha dalam dapat meliputi pt, bumn, bumi dan swasta, dalam penjelasan juga telah ditegaskandengan demikian, badan usaha tidak saja dimaknai sebagai badan usaha milik daerah kabupaten kota. jika badan usaha hanya dimaknai sebagai badan usaha milik daerah kabupaten kota saja, maka akan terjadi monopoli oleh badan usaha milik daerah kabupaten kota dalam pengusahaan energi, jika demikian dapatmenyatakan,ik persaingan usaha tidak sehat": selain itu dalam juga disebutkan,": jika mengacu pada rumusan maka badan usaha milik daerah kabupaten kota tidak bisa serta merta untuk dapat menguasai pengusahaan energi daerahnya, karena dalam pengusahaan energi harus dilakukan tender secara terbuka, mana setiap badan usaha berhak untuk ikut dalam tender pengusahaan energi tersebut, apabila pengertian "badan usaha" hanya dimaknai sebagai "badan usaha milik daerah" sebagaimana yang ditafsirkan oleh pemohon, maka akan terjadijasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. hal demikian bertentangan dengan yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan umum. bahkan menurut pemerintah, jika penafsiran pemohon tersebut "dipaksakan", menurut pemerintah justru bertentangan dengan ketentuan uud yang menjamin setiap orangpengertian "badan usaha" yang hanya dimaknai sebagai "badan usaha milik daerah" sebagaimana yang ditafsirkan oleh pemohon, justru bertentangan dengan tujuan dari itu sendiri, mana huruf menyatakan,: terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri:: dan peningkatan devisa negarapemerintah tidak sependapat dengan anggapan pemohon yang menyatakan "seolah olah" secara spesifik mengatur tentang energi gas buang sebagai sumber energi yang ada wilayah kabupaten tanjung jabung barat, padahal undang undang guo mengatur energi secara keseluruhan (listrik, batubara, migas, panas bumi), sehingga dengan demikian anggapan pemohon tersebut tidak tepat dan tidak relevan seandainyapun anggapan pemohon tersebut benar adanya, maka menurut pemerintah semestinya pemohon mengajukan permohonan pengujian (judicial review) undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. selain hal tersebut atas, pemerintah juga dapat menyampaikan bahwa tidak mengatur perizinan migas khususnya perizinan gas buang, jawaban pemerintah atas pertanyaan hakim konstitusi, sebagai berikut: makna awal kata "daerah" yang tercantum dalam dimaksudkan sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau daerah kota. artinya, jika disebut "daerah", dapat berarti provinsi atau kabupaten kota. makna kata "daerah" dalam mengacu pada pengertian "daerah" sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan yang lahir lebih dahulu, antaranya dan kata "daerah" pada terkait dan berlaku juga terhadap artinya, kata "daerah" dimaksud dapat berarti daerah provinsi dan dapat pula berarti daerah kabupaten kota. namun, kewenangan masing masing daerah tersebut, terutama yang terkait dengan sumber daya energi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan sektoral subsektor, yaitu sebagai berikut: untuk panas bumi mengacu pada sampai dengan undang undang nomor tahun tentang panas bumi, untuk mineral dan batu bara mengacu pada sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara: untuk listrik mengacu pada undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, khusus untuk migas, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, kewenangan pengelolaan dan perusahaannya berada pada pemerintah pusat, untuk dana bagi hasil dari migas diatur dalam dan undang undang energi dibuat untuk mewujudkan ketahanan energi nasional berupa terjaminnya keamanan pasokan energi, pengaturan harga energi, meningkatnya kesadaran masyarakat, pengembangan energi, dan penetapan cadangan penyangga energi, undang undang energi mengatur mengenai hal hal yang terkait dengan kebijakan energi secara umum, seperti kemandirian energi, ketersediaan energi, pemanfaatan energi secara efisien semua sektor, peningkatan akses masyarakat daerah terpencil terhadap energi, dan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. sedangkan undang undang subsektor lainnya, seperti undang undang migas, undang undang pertambangan mineral dan batubara, undang undang panas bumi, dan undang undang ketenagalistrikan, mengatur mengenai hal hal yang terkait dengan pengelolaan, pengusahaan, dan pengawasannya: secara yuridis, undang undang energi dan undang undang subsektor lainnya masing masing berdiri sendiri sebagai sebuah undang undang. namun, undang undang energi yang telah disusun dan dibuat secara cermat dan hati hati, tidak bertentangan dengan undang undang subsektor yang lahir lebih dahulu: hubungan antara undang undang energi dan undang undang migas secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai lex generalis untuk undang undang energi dan lex specialis untuk undang undang migas karena undang undang migas lahir lebih dahulu daripada undang undang energi. meskipun demikian, undang undang energi dapat dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat umum bidang energi: sedangkan untuk migas telah ditetapkan secara khusus sebagai sumber daya nasional yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. selain itu, mengenai pembagian dana hasil migas, secara rinci telah ditetapkan dalam pemerintah tetap konsisten menerapkan uud dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam sebagaimana tercermin dalam undang undang migas, undang undang mineral dan batubara, undang undang ketenagalistrikan, dan undang undang panas bumi. prinsip "dikuasai oleh negara" dan "dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat" merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar dan negosiasi, pada prinsipnya kegiatan usaha bidang energi dapat dilakukan oleh bumn, bumi, koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta. karena sumber daya alam menyangkut hajat hidup orang banyak, pengaturan mengenai perusahaannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. khusus untuk migas, misalnya, kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan dalam bentuk kontrak kerja sama (antara migas dan kontraktor) yang diperoleh melalui tender atau penunjukan langsung, sedangkan untuk kegiatan usaha hilir migas dilaksanakan melalui mekanisme perizinan: adapun mengenai undang undang antimonopoli yang sengaja pemerintah kemukakan dalam persidangan ini tidak lain adalah dalam konteks untuk menjawab dan membantah anggapan pemohon yang berpendapat bahwa kata "badan usaha" dalam undang undang energi harus diartikan sebagai "badan usaha milik daerah". pemerintah berpendapat bahwa anggapan pemohon tersebut adalah keliru dan sama sekali tidak berdasar, sesuai dengan penjelasan undang undang energi, pemerintah berpendapat bahwa "badan usaha" dimaksud meliputi bumn, bumi, koperasi, dan badan usaha swasta. apabila kata "badan usaha" pada tersebut hanya dimaknai bumi sebagaimana dianggap oleh pemohon, maka peluang badan usaha lain untuk ikut seta dalam kegiatan usaha tersebut, yang telah dijamin oleh undang undang antimonopoli, sama sekali tertutup, pengertian "badan usaha" dalam dan pengertian "badan usaha" dalam adalah sama, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan yaitu meliputi bumn, bumi, koperasi, dan badan usaha swasta. perbedaannya hanya pada jenis perusahaannya. untuk pengusahaan energi, yaitu kegiatan usaha penyediaan dan atau pemanfaatan energi (eksplorasi dan eksploitasi): sedangkan untuk pengusahaan jasa energi, yaitu kegiat (pengangkutan, penyimpanan, dan niaga), dengan merujuk pada penjelasan dan angka angka angka dan angka menurut pemerintah yang diuji oleh pemohon secara lengkap menjadi bermakna sebagai berikut: pengusahaan jasa energi (pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha bumn, bumi, koperasi, badan usaha swasta) dan perseorangan", sedangkan menjadi bermakna sebagai berikut: pengusahaan energi (eksplorasi dan eksploitasi) dapat dilakukan oleh badan usaha bumn, bumi, koperasi, badan usaha swasta), bentuk usaha tetap (perusahaan berbadan hukum asing yang berdomisili indonesia), dan perseorangan": kecuali subsektor migas (merupakan kewenangan pemerintah pusat), bahwa kewenangan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam telah diberikan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. jika dalam perizinan terdapat tumpang tindih maka menurut hemat pemerintah, hal demikian bukanlah merupakan masalah konstitusionalitas pemberlakuan materi muatan undang undang yang dimohonkan untuk diuji, tetapi terkait dengan tata kelola dan tata koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. untuk mencegah terjadinya tumpang tindih perizinan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium kegiatan usaha pertambangan daerah daerah, sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi den adalah membuat kebijakan energi nasional, termasuk batubara:uud menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal itu juga dan pemerintketentuan salah satu tugas dan wewenang kepala daerah adalah mewakili daerahnya dalam dan luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan, pemohon adalah pemerintah kabupaten tanjung jabung barat yang dalam hal inimengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan guo sebagai berikut: pemohon dalam permohonan guo mengklasifikasikan dirinya sebagai pemerintah kabupaten tanjung jabung barat, dalam hal ini diwakili oleh bupati tanjung jabung barat yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya: pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan : menurut pemohon kata daerah dalam mengandung ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud daerah, apakah daerah kabupaten kota ataukah daerah provinsi. demikian pula frasa badan usaha dalam juga mengandung ketidakpastian hukum karena "badan usaha dalam guo dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha lainnya. oleh karena itu, menurut pemohon rumusan dalam guo berpotensi menutup peluang pemerintah kabupaten kota dalam mengusahakan bidang jasa energi yang seharusnya dapat dinikmati dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat daerah tempat sumber energi tersebut berada, menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan, pemohon tidak jelas dan tidak tegas menguraikan kedudukan hukumnya,. apabila pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai badan hukum publik seharusnya pemohon dalam mengajukan permohonan guo mendapat kuasa khusus dari dprd kabupaten tanjung jabung barat, karena unsur pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan dprd. demikian juga apabila pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai lembaga negara, maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tidak diatur secara eksplisit dalam uud oleh kerena itu, menurut dpr dan pemerintah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang ditentukan dalam dan yurisprudensi mahkamah konstitusi: menimbang bahwa sebelum mahkamah menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai beberapa ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut sebagai berikut: ang: pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah: a. dstkepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. ds9g. . dst dst meningkatkan kesejahteraan rakyat: . ost, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah: h. dst, berdasarkan ketentuan tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa unsur pemerintahan daerah kabupaten kota adalah bupati walikota dan dprd kabupaten kota. apabila huruf dihubungkan dengan huruf dan huruf bahwa secara filosofis pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mewakili daerahnya dalam dan luar pengadilan disebabkan karena kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. tugas dan tanggung jawab pemohon sebagai bupati kabupaten tanjung jabung barat secara jelas dinyatakan oleh pemohon dalam persidangan tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan pengujian undang undang guo dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pemohon memanfaatkan gas buang yang selama ini hanya dibakar, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang listrik karena kabupaten tanjung jabung barat selama ini sangat kekurangan listrik: terhadap keterangan pemerintah dan dpr mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pemerintah dan dpr yang menyatakan apabila pemohon mengklarifikasi diri sebagai badan hukum publik seharusnya pemohon mendapat kuasa khusus dari dprd kabupaten tanjung jabung barat dalam mengajukan permohonan guo, karena unsur pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan dprd. sebagaimana telah diuraikan atas, bahwa benar unsur pemerintahan kabupaten kota terdiri dari bupati dan dprd kabupaten kota, namun apabila bupati walikota mewakili kepentingan daerahnya dalam pengadilan tidak harus bupati walikota tersebut mendapat surat kuasa khusus dari dprd kabupaten kota, karena perbuatan hukum bupati walikota demikian semata mata untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya sebagaimana tugas dan tanggung jawab kepala daerah yang diatur dalam oleh karena itu, menurut mahkamah, surat dprd kabupaten tanjung jabung barat nomor dprd tanggal maret perihal dukungan permohonan uji materiil sudah cukup untuk mewakili kepentingan pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang guo, i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan pemohon dikaitkan dengan dan yurisprudensi mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf guo mengajukan pengujian materiil dan dengan alasan alasan sebagai berikut:. provinsi sebagai daerah atasan pemohon, kabupaten kota yang bersangkutan: yang menyatakan, pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan . menurut pemohon guo mengandung rumusan yang mengambang, karena frasa badan usaha dalam guo, sehingga, termasuk kabupaten tanjung jabung barat. menurut pemohon frasa "badan usaha" dalam guo harus dimaknai bumi kabupaten kota": berdasarkan alasan alasan tersebut, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan kata daerah dalam tidak bertentangan dengan uud sepanjang kata daerah tersebut dimaknai daerah kabupaten kota atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila kata daerah , tidak dimaknai sebagai daerah kabupaten kota. adapun untuk frasa badan usaha bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa badan usaha" tidak dimaknai badan usaha milik daerah :ir. abar saling, s.h., m.h., dan prof. marten arie, s.h., m.h., yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal maret dan tanggal aprilprof. dr. ir. abar saling, s.h., m.m. landasan konstitusional dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam seperti energi, mineral, logam, dan air adalah uud uud tersebut mengandung dua kaidah, yaitu dikuasai oleh negara dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. kedua kaidah tersebut mengandung makna bahwpengelolaan sumber daya alam misalnya, energi, atau migas merupakan wewenang pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan sumber daya alam lainnya, misalnya kehutanan, air, batubara, dan mineral diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut dapat diketahui letak mana sumber alam tersebut berada. apabila sumber daya alam itu berada kabupaten, maka bupati walikota yang berwenang mengelolanya, apabila sumber daya alam itu berada lintas kabupaten, maka gubernur yang berwenang mengelolanya, dan apabila sumber daya alam tersebut berada lintas provinsi, maka pemerintah pusat atau menteri terkait yang berwenang untuk mengelolanya: apabila undang undang energadalah undang undang energi lahir belakangan. oleh karena itu, menurut ahli, perlu diadakan perbaikan karena bertentangan dengan kepentingan daerah penghasil energi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamsetiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat (eksternalitas positive) dan dampak yang merugikan (eksternalitas negative) bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya. menurut atasnya bahwa masyarakat yang berada dekat sumber daya alam dijamin sejahtera lebih dahulu dibanding dengan masyarakat yang jauh dari energi tersebut, sebab masyarakat setempat itu yang memelihara dan menjaga, sebaliknya apabila terjadi bencana, maka masyarakat setempat itu yang pertama yang menerima penderitaan, prof. dr. marten arie, s.h., m.h. pengelolaan dan pengusahaan sumber energi ditentukan oleh empat aspek, pertama, pengelolaan dan pengusahaan energi harus mempunyai landasan hukum yang kuat uud dan undang undang sektoral): kedua, pengelolaan dan pengusahaan energi merupakan bagian integral dari implementasi hak asasi manusia, dan ketiga, pengelolaan dan penguasaan energi dimaksudkan untuk memberdayakan potensi masyarakat daerah: pengelolaan dan pengusahaan energi oleh kabupaten kota telah sesuai dengan hakikat otonomi daerah, yaitu memberikan keleluasaan dan diskresi yang seluas luasnya kepada pemerintah daerah kabupaten kota: untuk dapat mengetahui dan memahami siapa yang dimaksud dengan daerah sebagaimana dilakukan tiga pendekatan, yaitu: kata daerah tidak dimaknai hanya semata mata dari arti seksualnya, tetapi harus dilihat dari konteks daerah tersebut. pengelolaan atau pengusahaan energi bukan menyangkut urusan kewenangan sebagaimana diatur dalam tetapi menyangkut pemandangan sesuai undang undang sektoralkarena berhubungan langsung dengan masyarakat daerah: pengelolaan dan penanganan sumber energi diberikan kepada pemerintah daerah mana sumber energi itu berada, alasan pemaknaan daerah dengan pendekatan tiga aspek tersebut, karena kabupaten kota bukan bagian dari provinsi, melainkan bagian dari negara kesatuan republik indonesia,jika dikaitkan dengan kontruksi hukumnya, maka prioritas itu merupakan bentuk khusus dari daerah. apabila bentuk khusus itu dimaknai daerah, maka kabupaten kota mendapat prioritas utama memperoleh sumber energi, untuk menentukan siapa yang mendapatkan prioritas dari sumber energi harus didasarkan pada tiga aspek, yaitu: aspek eksternalitas, yaitumerupakan prinsip pemberian otonomi, aspek akuntabilitas, yaitu tingkat pemerintah yang paling dekat atau merasakan langsung dampak yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan sumber energi itu, aspek efisiensi, yaitu sebagai pengukur untuk memastikan hasil guna dan daya guna dari pengelolaan sumber energi itu: menurut ahli tidak dapat dibedakan antara pengusahaan energi dan prioritas memperoleh energi. pengelolaan sumber energi dilakukan oleh kabupaten kota, sedangkan pengusahaan jasa energi dapat dilakukan oleh bumi kabupaten bumi provinsi ataupun swasta, sehingga terkait mengenai pengusahaan energi tidak ada persoalan: i3. menimbang bahwa dpr pada persidangan tanggal maret menyampaikan keterangan lisan dan tertulissubstansi persoalan hukum permohonan pemohon adalahpermasalahan hukum pemohon tersebut,: terkait mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bidang energi, sudah ditegaskan dalam . oleh karena pengelolaan sumber energi merupakan pelaksanaan otonomi daerah, maka harus mengacu dan mendasarkan pada undang undang pemerintahan daerah, undang und: memahami undang undang energi hendaknya tidak parsial, melainkan harus juga mencermati keseluruhan dan dalam undang undang guo. rumusan telah dipertegas oleh: subjek hukum undang undang guo adalah pengusaha atau badan usaha, sedangkan pemohon adalah sebagai bupati kabupaten tanjung jabung barat, sehingga tidak ada relevansinya antara potensi kerugian pemohon dengan undang undang guo yang dimohonkan pengujian: berdasarkan pandangan hukum atas, menurut dpr, ketentuan dan tidak bertentangan dengan uud i3rtulis yang selengkapnya telah kabupaten tanjung jabung barat dirugikan oleh berlakunyahwa kata "daerah dalam rumusan guo mengandung ketidakjelasan dan tidak secara tegas menentukan maksud daerah, apakah daerah kabupaten kota ataukah daerah provinsi, demikian halnya untuk rumusan menyatakan, pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan . pengertian badan usaha disini tidak ada kepastian karena dalam rumusan undang undang guo, yang dimaksud bahan usaha dapat berupa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ataupun lainnya. kondisi inima bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah mana sumber energi tersebut berada, ketidakjelasan dimaksud karena memberikan landasan yuridis yang bersifat umum, sebagaimana dijelaskan dalam berbunyi, bahwa akibat ketidakjelasan rumusan tersebut, pemohon berpotensi dirugikan karena provinsi jambi berdasarkan asas tersebut berhak mendapat prioritas atas sumber energi yang ada kabupaten tanjung jabung barat, sementara kabupaten tanjung jabung barat sebagai penghasil energi justru berpotensi dirugikan karena provinsi sebagai daerah atasan akan merasa lebih berwenang untuk mendapatkan prioritas energi dari kabupaten yang ada wilayahnya, bahwa dengan demikian, rumusan guo jelas bertentangan dengan dimuat pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dasar filosofis pembentukan adalaumber daya energi sebagai kekayaan alam, pemohon telah keliru menafsirkan kata "daerah" yang diatur dalam karena kata "daerah dalam undang undang guo merupakan definisi angka. selain itu kata "daerah" dalam juga dapat ditafsirkan dengan mengacu pada uud angka juncto serta dan menurut dan kata "daerah" selalu diikuti dengan provinsi dan kabupaten kota secara bersamaan. ketentuan tersebut telah sejalan dengan sistem ketatanegaraan indonesia yang,. mana sumber persoalannya, sehingga "badan usaha dalam undang undang guo meliputi bumn, bumi, dan swasta sic! . ketentuan mengenai badan usaha tersebut dalam penjelasan menyatakan,itulisan dari pemohon, keterangan ahli dari pemohon, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, kesimpulan tertulis pemohon dan pemerintah, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkyang dimaksud adal, sehingga daerah provinsi sebagai daerah atasan pemohon, berpotensi: sebelum memberikan pendapat mengenai apakah bertentangan dengan uud mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah yang dimaksud dengan daerah . angka menyata. definisi pemerintahan daerah tersebut sejalan denganundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sebagai pelaksanaan dari uud dalam angka telah memberikan definisi mengenai daerahberdasarkan ketentuan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "daerah dalam adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. kata daerah dalam guo merupakan ketentuan yang bersifat umum yang menunjuk kepada pengertian kedua daerah tersebut, karena apabila kata daerah tersebut menunjuk kepada salah satu daerah, yaitu provinsi ataupun kabupaten kota maka undang undang guo akan menyebutkan dengan jelas mengenai maksud daerah tersebut (vide dengan demikian, rumusan guo sudah jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon. oleh karena itu, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum: i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang menyatakan, pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan , bertentangan dengan uud karena kata badan usaha dalam guo mengandung rumusan yang mengambang, sehingga kata badan usaha. ketidakjelasan demikian telah kabupaten tanjung jabung barat. oleh karena itu, menurut pemohon, kata "badan usaha" dalam guo harus dimaknai bumi kabupaten kota". terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa pengertian badan usaha telah dengan tegas dinyatakan dalam. menurut mahkamah bahwa badan usaha yang tercantum dalam adalah sama dengan badan usaha yang tercantum dalam selain itu, penjelasan telah dengan tegas menyebutkan macam macam badan usaha, yaitu meliputi bumn, bumi, koperasi, dan badan usaha swasta. mahkamah sependapat dengan pemerintah bahwa perbedaan prinsip dan guo adalah terletak bentuk perusahaannya, yaitu mengenai pengusahaan energi , sedangkan mengenai pengusahaan jasa energi . berdasarkan ketentuan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa badan usaha dalam tidak dapat dimaknai hanya terbatas pada badan usaha milik daerah bumi). dengan demikian, dalil pemohon yang memohon agar badan usaha diartikan secara sempit hanya bumi saja adalah tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa kata daerah dalam dan frasa badan usahakil mochtar ttd. ttd. muhammad alim ahmad fadli semadi ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. suward, pokok pokok permohonan bahwa sejak reformasi politik uud: pola hubungan yang sentralistik ditandai dengan baru yang mengatur pemerintahan daerah dalam uudud bahwa dengan demikian, pengaturan hal hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah harusbahwa pada tanggal agustus yang berangkat dan filosofis bahwa sumber energi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat: bahwa berasaskan: bahwa undang undang guo, mengamanatkan agarnamun rumusan undang undang guoatau kota: dalam hal badan usaha yang mengusahakan jasa energi dalam seperti dalam undang undang guo menyatakan, pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan . rumusan ini juga masih mengambang karena bisa diinterpretasikan badan usaha milik negara (pusat daerah provinsi) atau badan usaha milik daerah kabupaten kota: bahwa sebagai akibat adanya interpretasi secara "sewenang wenang" oleh daerah provinsi, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional pemohon, yakni mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber energi yang ada daerah kabupaten kota, bahwbahwa akibat ketidakpastian hukumbahwa rumusan undang undang guo masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, yaitu apakah kata "daerah" dalam guo adalah daerah provinsi atau kabupaten kota, bahwa samping masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, guo juga seharusnya diperjelas batas kewenangan yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait: bahwa ketidakjelasan tersebut menimbulkan keraguan bagi daerah kabupaten kota dalam mengembangkan sumber daya produktif daerah dan melestarikan lingkungan hidup:yang tersebut harus didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah vide dan bahwa sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maupun urusan pemerintahan kabupaten tanjung jabung barat tidak akan dapat melaksanakan amanat huruf undang undang guo, yakni untuk: bahwa menyatakan, pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan , juga mengandung ketidakpastian hukum karena frasa "badan usaha dalam rumusan dan dapat bermakna badan usaha milik daerah bumi) atau dapat pula bermakna badan usaha milik negara bumn) ataupun badan usaha dalam bentuk lainmasyarakat melalui perpanjangan tangannya, yakni bumi karenanya harus pula disinkronkan atau diharmonisasikan dengan pengujian maka kata "badan usaha" juga harus dimaknai "badan usaha milik daerah kabupaten kota" mengingat bumi sebagai kepanjangan tangan pemerintah

lepartai persatuan daerah ppd): alamat jalan prof. dr. satrio nomor jakarta selatan disebut sebagai . pemohon nama partai bulan bintang pbb), alamat jalan raya pasar minggu nomor jakarta selatan, disebut sebagai . . pemohon il: nama partai damai sejahtera pds): alamat jalan let. end. paman nomor slip, jakarta barat, disebut sebagai pemohon iii: nama partai demokrasi pembaruan pdp), alamat jalan tebet barat dalam raya nomor jakarta disebut sebagai pemohon iv, nama partai pengusaha dan pekerja indonesia pipi), alamat jalan imam bonjol, nomor menteng, jakarta pusat, disebut sebagai . oo. pemohon nama partai patriot alamat jalan prof. dr. satrio c4, nomor kuningan jakarta disebut sebagai . iii pemohon vi, nama partai nasional benteng kerakyatan indonesia pnb indonesia) alamat jalan kejernihan nomor pejompongan, jakarta pusat disebut sebagai . pemohon vii: nama partai pelopor: alamat jalan pemangsaan timur, nomor jakarta pusat, disebut sebagai . io. pemohon viii: nama partai nasional indonesia marhaenisme, alamat jalan bulan raya, nomor kebayoran baru, jakarta selatan disebut sebagai . . iii pemohon ix, nama partai perjuangan indonesia baru: alamat jalan welter monginsidi, nomor ae, kebayoran baru, jakarta selatan: disebut sebagai .o.iii u((uuu pemohon nama partai penegak demokrasi indonesia padi), alamat jalan let. end. suprapto nomor cempaka putih, jakarta pusat: disebut sebagai . pemohon xi: tentang partai politik menimbulkan kontroversi. konstitusionalitas, bertentangan dengan asas dan tujuan dibuatnya sebuah aturan hukum (rule law). tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (justice), kemanfaatan (utility), dan kepastian hukum (legal certainty), serta memberi perlindungan atas hak konstitusional (rektum). dengan demikian jikalau terdapat suatu ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian, serta tidak adanya perlindungan atas hak konstitusional, maka ketentuan tersebut kehilangan substansi (rohnya), karena tidak sesuai dengan tujuan hukum. akibat adanya frasa guo, tugas pokok dan fungsi partai politik tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada jaminan kepastian hukum. tugas pokok dan fungsi partai politik sebagai sarana dan prasarana pelaksana demokrasi tidak berfungsi maksimal, akibatnya persoalan persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini terabaikan dan terjadi dipolitisasi partai politik. ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang nyata nyata telah diciptakan oleh tersebut berakibat pada konstitusionalitas frasa guo. dari keseluruhan uraian atas, terbukti bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang partai politik,menghalangi hak kebebasan berserikat dan berkumpulisi yang lain undang undang guo,ketentuan undang undang parpol guo, telah merampas hak konstitusional kebebasan para pemohon untuk melakukan aktivitas antisipasi untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilu proses verifikasi sebagai perintah undang undang guo sangat berpotensi menghilangkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari para pemohon. terkait dengan yang menentukan adanya batasan waktu (dua setengah) tahun dalam melakukan verifikasi ta) tidak dibangun melalui proses penelitian dan tidak memiliki landasan dan logika hukum yang mendukung argumentasi tersebut. bila pembatasan atas pelaksanaan verifikasi dan atau perintah atas verifikasi itu sendiri ditiadakan sesungguhnya tidak akan mengganggu mengurangi sama sekali jaminan pengakuan serta penghormatan alsisi lain. dengan adanya ketentuan perintah undang undang parpol guo untuk melakukan verifikasi dengan pembatasan waktu yang relatif singkat dan tidak terukur, mengakibatkan ketentuan tersebut merampas menghilangkan jaminan atas hak dan kebebasan konstitusi para pemohon. jikalau pun dihubungkan dengan justifikasi pembatasan hak oleh uud ketentuanguo tetap tidak relevan. dari keseluruhan uraian diatas nyata bahwa", adalah bertentangan dengan uud khususnya uud sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan olehmenghalangi hak para pemohon untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakatdangkan sisi yang lain undang undang parpol guo menyatakan, "sebagai subjek hukum para pemohon (partai partai) berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarkat, bangsa dan negara dengan cara menjalankan roda partai politik sebagai wadahnya. namun hak tersebut menjadi terhalangi karena para pemohon terbelenggu dengan adanya frasa yang bersifat memaksa untuk melakukan verifikasi. para pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mewujudkan tugas pokok dan sebagai partai politik yang bebas dan mandiri untuk mengikuti pesta demokrasi dalam pemilu dengan demikian dari keseluruhan uraian atas, terbuktibertentangan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. uud secara tekstual berbunyi sebagai berikut: ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang . undang undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana ditentukan dalam uud telah diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang tata cara pembentukan undang undang norma norma yang penting telah diuraikan dalam beberapa antara lain: bab. bab ii. (a,c,d,e): bab iiiyata nyata telah tidak sesuai dengan norma norma terutama asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang telah diatur dan ditentukan oleartai politik mengabaikan pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, mengabaikan uud merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang undangan, mengabaikan pembentukan peraturan perundang undangan yangmemperhatikan poin atas, dikaitkan dengan norma normaelah terbukti tidak sesuai dengan norma norma yang diatur oleh undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sehingga seluruh uraian yang telah diuraikan dalam permohonan uji materiil yang dilakukan oleh para pemohon dapat membuktikanjuncto bab. bab ii. bab iii undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun secara tekstual telah menentukanapa yang dimaksud oleh pembuat undang undang tentang pengertian tetap diakui keberadaannya tersebut tidak dijelaskan sehingga menimbulkan kontradiksi dalam pemikiran dan atau telah terdapat pertentangan pertentangan yang signifikan dalam yang terkandung dalamnya (contrary interwikis), apabila benar para pemohon atau partai partai yang telah berbadan hukum berdasarkan undang undang nomor tahun tetap diakui keberadaannya mengapa undang undang yang baru guo tetap mewajibkan untuk melakukan verifikasi ulang . apabilara pemohon maupun bagi partai partai yang lain, serta berpotensi akan terjadi chaos politik secara masif yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. fakta hukum berdasarkan poin atas dalam perspektif hukum administrasi negara membuktikan bahwa ada persoalan hukum yang melatarbelakanginya sehingga timbul yang bersifat akrobatik yang tidak lazim dilakukan dalam pembentukan undang undang. dengan demikian semakin jelas bahwa undang undang guo tidak sinkron dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. denganmenghalangi para pemohon untuk memperoleh hak atas kepastian hukum, serta tidak adanya guna dan basil guna, persyaratan verifikasi yang antara lain telah diwajibkan adanya perubahan terkait dengan pendirian dan pembentukan dari suatu partai yang sudah berbadan hukum melanggar kedaulatan dari suatu partai, mengingat terkait dengan norma norma yang mengatur tentang perubahan dan pendirian dari suatu partai yang sudah berbadan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme internal partai misalnya melalui kongres nasional, perintah undang undang parpol guo melanggar asas pendayagunaan dan kehasilgunaan. undang undang guo jelas telah bertentangan dengan uud juncto undang undang nomor tahun tentang tata cara pembentukan perundang undangan, yang secara tekstual berbunyi sebagai berikutorganisasi. dengan demikian dari keseluruhan uraian atas, terbukti ketentuanjuncto undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh yang terhormatkhususnya karenanya tidak memiliki kekuatan hukumdasar negara republik indonesia tahun bukti putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu viibab undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bukti fotokopi bab ii,satuan daerahbulan bintangamai sejahteremokrasi pembaruangusaha dan pekerjaatriotnasional benteng kerakyatanloporni marhaenismejuangan indonesia baruegak demokrasikarya perduli bangsindonesia sejahtera, nomor urut bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia, nomor .um.menterian hukum dan ham, nomor ahu.hm. tentang pemberitahuan, tanggal maret selain itu, para pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu prof. yusril iha mahendrabahwa mendaftarkan partai politik sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas. mana dikeluarkan status badan hukum terlebih dahulu untuk membentuk partai politik dan kemudian dituangkan dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum yakni, notarisbahwa dalam ketentuan undang undang nomor tahun sebelum kementerian hukum dan ham mensahkan sebuah partai politik menjadi badan hukum, maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah partai politik itu memenuhi syarat syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. jadi, verifikasi itu menyangkut syarat syarat berdirinya sebuah partai politik. dan apabila telah memenuhi syarat, maka disahkanlah partai politik tersebut sebagai sebuah badan hukum. bahwa badan hukum atau rechtpersoon (bahasa belanda) sesungguhnya adalah suatu entitas hukum (legal entity). yakni suatu yang abstrak tetapi dianggap seperti manusia yang mempunyai hak, kewajiban, dan lain lain sebagainya. sama halnya seperti manusia, ketika sebuah badan hukum lahir maka dibuatkan akta kelahiran. begitupula bila badan hukum tersebut mati dibuatkan akta kematian atau surat keterangan mati. sehingga, menteri kehakiman yang mengeluarkanyakni tindakan yang sekali dikeluarkan selesai. bahwa partai politik didirikan depan notaris dan diverifikasi apakah telah memenuhi syarat atau tidak. kemudian dikeluarkan pengesahan sebagai sebuah badan hukum partai politik itu lahir sampai saat partai politik tersebut bubar. terlebih lagi mengingat bahwa pembubaran partai politik dalam nama partai karya peduli bangsa pkb), alamat jalan mandiri nomor cikini, menteng, jakarta pusat, disebut sebagai . . pemohon xii: nama partai merdeka: alamat jalan mampang prapatan xii, nomor jakarta selatan, disebut sebagai . . pemohon xiii: nama partai indonesia sejahtera pis): alamat wisma fajar blok lantai vi, nomor jalan pintu satu gelora bung karno, senayan, jakarta selatan: disebut sebagai . pemohon xiv: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember surat kuasa khusus tanggal januari surat kuasa khusus tanggal januari surat kuasa khusus nomor dpp tanggal januari dan surat kuasa khusus nomor sk dpp pp tanggal januari memberi kuasa kepada suhardi somomoeljono, s.h., bambang euros, s.h., m.h., didi supriyanto, s.h., m.h., ratna ester tobing, s.h., m.m., eben ever nabiah, s.h., hum., citra ramadhan prayitno, s.h., jefri kalijaga, s.h., comosus sihombing, s.h., horas siagian, sh., order nababan, s.h., irma, s.h., makmur halim, s.h., parline sitorus, s.h., m.s., nico sjahrir, s.h., hendrik assa, s.h., astro gersang, s.h., syamsuar, s.h., roles ditindak, s.h., widjanarko, s.h., abdurrahman taro, s.h., pancar jokowi, s.h., wetten sinaga, s.h., kum., ir. tagar nero simanjuntak, s.h., human panjaitan, s.h., m.h., davy helaian, s.h., stefan roy rening, s.h., m.h., jaya butar butar, s.h., m.h., firma uli silalahi, s.h., mikael marut, s.h., vian octavianus, s.h., roni hutajulu, s.h., effendi simanjuntak, s.h., michael range, s.h., noorsyam noor, s.h., s.e., m.m., dan jeanne poegoeh, s.h., kesemuanya advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam tim advokasi forum persatuan nasional, yang beralamat jalan prof. dr. satrio nomor casablanca, jakarta selatan, baik bersama sama atau sendiri sendiri bertindak undang undang dasar ditegaskan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa undang undang partai politik menegaskan bahwa hanya ada tiga syarat partai politik itu dibubarkan, yaitu apabila partai politik itu membubarkan diri atas keputusan sendiri: partai politik itu menggabungkan diri dengan partai lain atau dibubarkan oleh mahkamah konstitusi, dan partai politik itu diminta mahkamah konstitusi untuk bubar, mana hanya pemerintah satu satunya institusi yang dapat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi bahwa sebuah partai telah melanggar undang undang partai politik, seperti misalnya menganut paham marxis tennis, barulah kemudian mahkamah konstitusi berwenang untuk membubarkan. bahwa dasar pemikiran bahwa pemerintah tidak diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik seenaknya, karena partai yang berkuasa akan cenderung mengeliminir lawan lawan politiknya. sekarang model yang ditempuh adalah membubarkan partai partai politik melalui undang undang yang dibuat oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat yang secara halus dalam undang undang nomor tahun ada cara tertentu untuk membubarkan partai politik yang diluar ditentukan oleh konstitusi, bahwa membubarkan partai politik adalah sepenuhnya kewenangan dari mahkamah konstitusi.gandung banyak ketidakjelasan makna, arti, dan filosofis perumusannya. bahwaya. namun, apa yang dimaksud dengan keberadaannya itu sendiri tidak jelas apakah mencakup keberadaan jure sebagai sebuah rechtpersoon atau keberadaan facto yang dianggap ada, namun secara hukum dianggap tidak ada. perumusan kata kata tetap diakui keberadaanya dalam sangat tidak jelas, dengan adanya kewajiban melakukan penyesuaian, yakni dengan melakukan verifikasi. bahwa diakuinya keberadaan partai politik, kemudian berubah menjadi facto untuk menjadi jure sebagai rechtpersoon dengan cara melakukan verifikasi. sedangkan verifikasi dirumuskan, sebagai syarat syarat untuk dikeluarkannya pengesahan sebagai sebuah badan hukum dan tindakan itu adalah tindakan nyaleg, yang artinya selesai sekali itu. merupakan hal yang tidak mungkin bila seseorang dikeluarkan dua kali akte kelahiran. sehingga, begitu partai politik berdiri, terlebih dahulu telah diverifikasi memenuhi syarat syarat, dan dikeluarkan pengakuan sebagai badan hukum. hal inilah yang disebut nyaleg, mana prosesnya menjadi sebuah partai politik telah selesai. bahwa jika melihat saat pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, tidak menyebabkan segala perseroan terbatas yang ada dan dibentuk berdasarkan boke van kuphandel kitab undang undang hukum dagang uhd) itu hanya diakui keberadaannya secara facto, melainkan juga secara jure. demikian halnya, ketika berlaku undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, maka semua perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang undang nomor tahun tetap diakui keberadaannya sebagai rechtpersoon, tidak hanya ada secara facto. meskipun ada perintah, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun maka perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan uhd, harus menyesuaikan diri dengan yang baru. begitupula dengan undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun harus menyesuaikan diri dengan yang baru. namun, yang dimaksud dalam hal ini bukanlah syarat syarat berdirinya sebuah perseroan terbatas, melainkan hal hal lain yang diatur. bahwa dalam prinsip perubahan hukum menyatakan bahwa apabila hukum berubah, maka harus menguntungkan pihak yang bersangkutan. sehingga, apabila partai politik itu sudah berdiri dengan verifikasi dan sudah dikeluarkan status badan hukumnya, namun jika kemudian undang undang berubah, maka menurut prinsipnya, ketentuan yang diberlakukan haruslah yang menguntungkan partai politik tersebut, bukan dengan kerugiannya. bahwa ketidakjelasan juga nampak dalam ketentuan yang menyatakan bahwau tahun kemudian yang menyatakan, anggota dpr tetap diakui keberadaannya. dengan demikian, undang undang nomor tahun secara implisit membubarkan partai politik luar apa yang diatur oleh konstitusi dan melampaui kewenangan mahkamah konstitusi sebagai satu satunya lembaga yang berwenang untuk membubarkan sebuah partai politik. bahwa implisit yang terkandung dalam setelah berlakunya undang undang nomor tahun dapat dilihat mana semua partai politik yang ada dan telah berbadan hukum berdasarkan undang undang nomor tahun dianggap facto ada, namun tidak secara jure. bahwa apabila partai politik tidak memenuhi syarat verifikasi, implikasinya tidak dijelaskan lebih lanjut. ketentuannya hanya menyatakan bahwa keberadaan partai tetap diakui sampai dengan pemilu artinya, sesudah pemilu tidak ada kejelasan mengenai status partai tersebut apa. ketentuannya sini memang tidak jelas, namun maksudnya jelas bahwa partai tersebut sudah bubar dengan sendirinya. bahwa undang undang dasar tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah dan dpr sebagai pembentuk undang undang untuk membubarkan dan mengeliminir keberadaan partai politik melalui undang undang yang merupakan kewenangan mereka untuk membuatnya. bahwa sebenarnya undang undang nomor tahun bertentangan, khususnya dengan uud yaitu tentang pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. meskipun secara tekstual menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan. dan mengingat bahwa partai politik adalah sebuah badan hukum, yakni sebuah rechtpersoon, maka partai politik pun harus dianggap sebagai 'setiap orang yang dimaksudkan dalamara pemohon dan dengan memerhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum paraaraararaarauntuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai .k) melakukan pengujian terhadap dan uji formil prosedur pembuatan dan format undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tentang partai politik.belum pemerintah menyampaikan penjelasan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para:, sebagai bentuk perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan partai politik itu sendiri:arayaitu sebagai berikut: menurut para pemohon ketentuan undang undang nomor tahun dianggap telah membatasi kiprah dari para pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum, karena partai politikdalam batas waktu yang telah ditentukan, dan selanjutnya akan diberikan legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum. hal ini menurut para pemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii para pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang mewajibkan partai politik yang telah berbadan hukum untuk ikut verifikasi ulang, telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian atas hak hak konstitusional para pemohon itu sendiri, dan karenanya ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuurut dpr para pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan konkrit dalam menguraikan timbulnya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang undang guo. oleh karena itu pada kenyataannya para pemohon sekarang ini tidak dalam keadaan yang dirugikan, dikurangi atau terhalangi aktivitasnya sebagai partai politik yang masih berbadan hukum tetap:mengakomodasi terbentuknya sistem multipartai sederhana: mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel: mengakomodasi terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel: danarabahwa dpr berpandangan salah satu bentuk penyesuaian adalah adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yangm. sehingga menurut dpr adalahberbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan undang undang nomor tahun selanjutnya menurut dpr, jika tidak terdapat ketentuan guo, maka untuk mewujudkan multi party sederhana indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang undang dan sejalan dengan beberapa putusan mahkamah konstitusi yang terkait electoral threshold maupun parliamentary threshold akan sulit dapat diwujudkan. bahwa dpr berpandangan ketentuan undang undang guo tidak, sebagaimana juga dijamin oleh uud danbahwa menurut dpr berdasarkan pengaturan sebagaimana terdapat dalam undang undang guo,araatas dasar itu diperlukan adanya verifikasi secara administratif terhadap partai politik yang telah disahkan sebtidak sependapat dengan anggapan paraundang undangaralebih lanjut,selain itu, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per para pemohon adalah partai partai politik yang telah berbadan hukum dan telah mengikuti pemilu yang diselenggarakan setidak tidaknya pada tahun dengan demikian partai partai politik tersebut (para pemohon) adalah partai yang sah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang partai politik, yang nyata nyata dirugikan olehadanya frase dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang undang ini dengan mengikuti verifikasi ,ebabkan para pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsi dari partai politiknyaserta dianggapnya hak dari partai partai politik (para pemohon) atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian atas hak hak konstitusional. i2.5jartai partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang partai politik (selanjutnya disebut dan telah mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada tahun pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam uud yaiti3. menimbang bahwa menurut para pemohon dengan ketentuan guo,sangat merugikan para pemohon dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yangkaren: bahwa frasa guo telah membatasi kiprah para pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum karena para pemohon masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan undang undang baru yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat syarat baru: bahwa frasa guo telah merampas hak konstitusional para pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para pemohon terbelenggu dengan adanyadividebadan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya olehdalilkan bertentangan dengan dan uud para pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam sebagai partai politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan undang undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak konstitusionalnya. kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum kewajiban syarat verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam (la), (1b), dan (1c) sebagaimana telah diubah oleh i3 menimbang bahwa menurut para pemohon ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum kepada para pemohon. bertentangan dengan nilai nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah undang undang lama menjadi undang undang baru dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia, nilai nilai kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat. bahwa gagasan tentang perlunya upaya penyederhanaan partai politik menurut para pemohon tidak boleh bertentangan dengan amanat uud bahwa kedaulatan tangan rakyatserta bertentangan dengan filosofi pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. bahwa menurut para pemohon proses verifikasi sebagaimana ditentukan dalam menimbulkan akibat bahwa meskipun para pemohon telah sah sebagai badan hukum apabila tidak lolos dalam proses verifikasi maka sebagai akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilihan umum. bahwa menurut para pemohon adanya frasafrasa yang tidak jelas maksudnya sehingga dapat merugikan para pemohon. i3 menimbang bahwa terhadap dalil dalil para pemohon tersebut mahkamah perlu untuk menyampaikan pertimbangan sebagai berikut sebelum diubah dengan menyatakanoleh tidak dilakukan perubahan, yaitupada waktu diundangkan tidaklah dimaksudkan hanya berlaku untuk pemilihan umum tahun saja namun dimaksudkan sebagai undang undang yang berlaku untuk pemilihan umum pemilihan umum berikutnya, terbukti tidak terdapat dalam yang menyatakan bahwa undang undang guo hanya diberlakukan pada pemilihan umum tahun saja. hal demikian tidaklah berarti bahwa tehadap undang undang tersebut tidak dapat dilakukan perubahan apabila pembuat undang undang memandang perlu untuk melakukan perubahan. menyatakan,bahwa ini tidak berkaitan dengan pembubaran partai politik, tetapi berkaitan dengan penetapan syarat partai politik yang dapat mengikuti pemilu tahun terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan pun tidak melakukan pembubaran tetapi masih membuka kesempatan kepada partai politik tersebut untuk mengikuti pemilihan umum tahun dengan cara sebagaimana disebutkan dalam huruf huruf dan huruf apabila terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf dengan adanya pengaturan pada huruf masih terbuka kesempatan bagi partai politik tersebut untuk dapat ikut pemilu tahun dengan syarat sebagaimana dicantumkan dalam huruf yaitu,dalam ditetapkan syarat parpol untuk dapat mengikuti pemilu yaitui3. menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas jelas bahwa menurut tidak dikenal pembubaran partai politik selain yang disebutkan dalam undang undang tersebut dan juga tidak mengenal pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam huruf huruf dan huruf apabila suatu partai politik ingin mengikuti pemilihan umum tahun bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan atau tidak menempuh jalan sebagaimana ditentukan baik maupun tidak menetapkan berakhir atau bubarnya statusnya sebagai badan hukum partai politik tersebut artinya masih tetap diakui kedudukannya sebagai badan hukum. mahkamah berpendapat bahwa pengaturan status badan hukum partai politik, baik oleh maupun telah tepat dan benar. oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan konstitusional oleh dan uud"menurut mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional. perlindungan yang telah diberikan oleh dan terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh partai politik dalam sistem uud mempunyai fungsi yang sangat penting karena uud secara eksplisit memberikan hak konstitusional kepada partai politik divide dan uud partai politik dengan demikian tidak saja menjadi infrastruktur demokrasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang ditetapkan dalam uud oleh karena itu, partai politik harus mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak konstitusionalnya termasuk para pemohon sebagai partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. dalam uud dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. demikian juga peserta pemilihan umum untuk anggota dpr menurut uud adalah partai politik yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan undang undang. berdasarkan ketentuan uud bahwa undang undang dibuat atas persetujuan bersama antara presiden dan dpr, dengan demikian jelas betapa besar peranan partai politik dalam sistem ketatanegaraan uud peranan yang demikian penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh kader kader partai politik yang baik yang merupakan hasil pendidikan partai politik yang bersangkutan. sebuah partai politik tentunya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat untuk melakukan pengkaderan politik dan hal demikian hanya dimungkinkan kalau ada jaminan kelangsungan eksistensinya. partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan: i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas mahkamah berpendapat bahwa melanggar hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh uud dan oleh karena itu guo bertentangan dengan uud dengan dinyatakannya bertentangan dengan uud dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat langsung kepada (la) yaitu tidak relevansinya lagi adanya frasa verifikasi partai politik sebagaimana dimaksud pada dan pada (1b) yang menyatakanserta (1c) yang menyatakan,menyatakan:tai partai politik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku serta telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang undang nomor tahun tentang partai politik dan telah pula mengikuti pesta demokrasi dengan mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada tahun sehingga merupakan badan hukum publik sebagaimana dimaksud mundang undang nomor tahun tentang partai politikadanyaanggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota sampai akhir periode keanggotaannya , sehingga ketentuan tersebut tidak diperlukan laglambat lambatnya hari kerja sejak putusansaiful anwar tentang partai politik tersebut memberikan ketentuan bahw. partai partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi yang pernah mengikuti pemilu tahun dan berhasil memiliki anggota dprd yang menyebar diseluruh wilayah kabupaten kota atau propinsi, hak konstitusionalnya tidak memiliki kepastian hukum. secara faktual atau facto, saat ini terdapat (tiga puluh delapan) partai politik yang sah dan berbadan hukum yang aktif menjalankan kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para pengurus partai, anggota partai, simpatisan partai yang menyebar seluruh wilayah ri. ketentuan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tersebut pastikan hukum. sehingga hak hak para pemohon sebagai partai politik yang akan dan atau yang belum diverifikasi untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi melanggargupernyataan pembuka kemauan politik (political will) dari pihak pembuat undang undang indonesia yaitu dewan perwakilan rakyat dpr) bersama sama dengan pemerintah, khususnya dalam hal pembuatan undang undang partai politik parpol) selalu berubah, nyaris setiap menjelang berlangsungnya pemilu undang undang tentang parpol dan pemilu senantiasa dirubah, kenyataan ini sangat tidak lazim dilakukan oleh negara negara lain, hal ini menunjukkan bahwa selain kualitas undang undangnya tidak berbobot sisi lain para pembuat undang undang dan pengusul rancangan undang undang, baik tingkat eksekutif maupun legislatif sangat patut diduga memiliki agenda tersembunyi, meskipun agenda tersebut sulit diprediksi. semangat dari para pengusul pembentuk undang undasa jelas adanya upaya yang terselubung untuk mempersulit tatanan proses prosedur mekanisme hak konstitusional partai politik lama dan pembentukan partai politik baru. berdasarkan hasil kajian yang bertumpu pada prospektif negara hukum yang demokratis, manilai nilai filosofi atas tujuan utama dirumahnya sebuah undang undang lama menjadi undang undang baru. bertentangan juga dengan hak asasi manusia, berbenturan dengan norma norma hukum, bertentangan dengan nilai nilai kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta norma norma sosial yang ada negara kesatuan republik indonesia.imbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terjaminnya implementasi yang diharapkan diamanatkan oleh undang undang tersebut (tidak dapat dilaksanakan). gagasan tentang perlunya upaya untuk melaksanakan penyederhanaan partai politik tidak boleh bertentangan dengan amanat undang undang dasar bahwa kedaulatan tangan rakyat,tool social engineering) bertentangan dengan filosofi pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. partai politik sebagai sarana dan prasarana demokrasi belum memberikan jaminan atas fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. akibat belum maksimalnya partai politik mengemban amanat rakyat yang diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi partai politik, menimbulkan autisme rakyat mana dari pemilu tahun tahun dan tahun ada kecenderungan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat, bahkan data terakhir dalam pemilu tahun mencapai (empat puluh keseratus) lebih. pengalaman empiris dalam perkembangan per partaipolitikan indonesia membuktikan bahwa, pada dekade akhir pemerintahan orde baru, ada partai politik yang dikenal dengan mayoritas tunggal (terbesar) yang memakai slogan 'suara rakyat adalah suara partai tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat secara benar. sadar bahwa, hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasinya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta memahami bahwa vox populi vox dei suara rakyat adalah suara tuhan, mana partai politik sebagai sarana dan prasarana penyalur aspirasi rakyat mendapat tempat dan kedudukan sebagaimana mestinya. berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi untuk memeriksa, menguji, dan memutus perkara guo seadil adilnya. iv. alasan alasan permohonan pengujian undang undang nomor tahun frasa dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut ini dengan mengikuti verifikasi dalam memberikan ketidakpastianmentara undang undang nomor tahunketentuan parpol atas membatasi kiprah dari para pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum,setelah selesai verifikasi ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan, barulah para pemohon sebagai partai yang sudah berbadan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku, akan diberikan legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum, ketentuan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi mk) dalam putusan nomor puu vii pada halaman yang secara jelas dan tegas telah menyatakan sebagai berikut, .dengan kebijakan yang tercantum dalam undang undang pemilu sebelumnya yaitu tahun dan tahun yang mengancam eksistensi parpol dalam kesempatannya untuk mengikuti pemilu berikutnya kebijakan yang tercantum dalam tahun yang berbunyi: . partai politik peserta pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya . , penjelasan tersebut berbunyi . yang dimaksud dengan pemilu sebelumnya adalah mulai pemilu tahun dan selanjutnya . , lebih lanjut dan spesifik dalam pertimbangan hukumnya mahkamah konstitusi mk) dalam putusan nomor puu vi12009 pada halaman menegaskan sebagai berikut. menurut mahkamah, kebijakan dalam tahun # . berdasarkan pada pemikiran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi tersebut sesungguhnya secara yuridis, otomatis parpol peserta pemilu tahun tidak diwajibkan mengikuti verifikasi. proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik tersebut, menimbulkan kerugian atas hak konstitusional para pemohon sebagai calon peserta pemilu tahun yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon selaku partai politik peserta pemilu tahun sebagaimana dijamin oleh uud kerugian konstitusional yang diuraikan pada paragraf dan paragraf atas sesungguhnya tidak hanya menimpa para pemohon tetapi juga menimpa seluruh partai politik peserta pemilu oleh karenanya sulit dipahami dengan akal sehat (common sense) dan, sulit dicerna baik melalui asas normatif maupun melalui asas asas lainnya sebuah lembaga pembuat undang undang sebagai perpanjangan tangan partai politik tidak berpihak pada kepentingan masa depan partai politik yang diwakilinya. filosofi perubahan undang undang bertujuan memperbaiki meningkatkan kualitas produk undang undang yang memberikan jaminan kepastian hukum, tempat tidak terwujud bahkan pembentukan undang undang nomor tahunanang sudirman, tempat, tanggal lahir kutoarjo, agustus agama islam: pekerjaan karyawan swasta: jenis kelamin laki laki: kewarganegaraan indonesia, alamat jalan legowo raya nomor rt. desa pisangan, kecamatan ciputat timur, kota tangerang selatan, provinsi banten: nama idris rosyidi, tempat, tanggal lahir tangerang, februari agama islam: pekerjaan pegawai swasta, jenis kelamin laki laki: kewarganegaraan indonesia, alamat jalan pln pondok aren nomor rt. kelurahan pondok karya, kecamatan pondok aren, kota tangerang selatan, provinsi banten: nama herman,: tempat, tanggal lahir tangerang, mei agama islam, pekerjaan wiraswasta: jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan indonesia, alamat bsd blok sektor rt. desa kelurahan lengkong timur, kecamatan serpong, kota tangerang selatan, provinsi banten: nama ruswandi, s.e.: tempat, tanggal lahir tangerang, agustus agama islam, pekerjaan karyawan swasta: jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan hajar dewantara kampung sawah rt. desa kelurahan sawah lama, kecamatan ciputat, kota tangerang selatan, provinsi banten: nama ir. sulaiman,: tempat, tanggal lahir tangerang, februari agama islam, pekerjaan wiraswasta: jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan indonesia, alamat kampung kademangan rt. desa kelurahan kademangan, kecamatan setu, kota tangerang selatan, provinsi banten: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberikan kuasa kepada hadapi ilham, s.h., joe hasyim waimahing, s.h., m.h., iwan herlinarto, s.h., m.h., ahmad bay lubis, s.h., m.h., bulan, hn, s.h., dr. drs. arman remy, m.s., m.m., s.h., m.h., ph. d., kesemuanya advokat pengacara yang tergabung pada bukti fotokopi surat nomor docs perihal permohonan penegasan data agregat kependudukan kabupaten tangerang tanggal november dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tangerang, bukti fotokopi surat berita acara serah terima data penduduk kabupaten tangerang provinsi banten tanggal maret dari departemen dalam negeri republik indonesia: bukti fotokopi rekapitulasi data pembagian kursi dprd kota tangerang selatan berdasarkan data penduduk hak pilih dan pembagian dapil data hasil pemilu bukti fotokopi surat penghitungan perolehan kursi partai berdasarkan daerah pemilihan:surat keputusan komisi pemilihan umum nomor sk kpu tahun dan dak2 departemen dalam negeri versi tanggal maretkpu nomor sk kpu tahun dan dak2 departemen dalam negeri versi tanggal maretsebagai warga negara indonesia, anggota kader, fungsionaris pengurus dewan pimpinan cabang dpc) partai persatuan pembangunan kota tangerang selatan menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya dan menurut para pemohon dalam undang undang guo terdapat inkonsistensi, kontradiktif, dan multitafsir, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan dan serta uud para pemohon sebagai anggota fungsionaris pengurus dpc partai politik pemilu tahun. para pemohon sebagai kader dan pengurus partai politikmerugikan partai, serta yang dapat mengganggu kinerja dan program kepartaian. bahwa pada persidangan tanggal april para pemohon mempertegas mengenai kedudukan hukumnya yaitu. berdasarkan alasan alasan tersebut, para pemohon menganggap diri merekaago, menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum (legal standing) para pemohon,ara pemohon, yang bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial, serta apakah kerugian hak konstitusional para pemohon tersebut berkaitan langsung dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji: menimbang bahwa para pemohon dalam surat kuasa khusus bertanggal desember telah menggunakan lambang dan kop surat partai persatuan pembangunan. surat kuasa khusus tersebut merupakan surat kuasa dari para pemohon kepada advokat pengacara dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan. apabila para pemohon dalam permohonan guo menggunakan kedudukan hukum atas nama pengurus cabang partai persatuan pembangunan kota tangerang selatan, seharusnya surat kuasa khusus tersebut dibuat oleh dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kota tangerang selatan. berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah, para pemohon dalam permohonan guo tidak memiliki kedudukan hukum sebagai dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kota tangerang selatan, menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia, apakah dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang guo yang dimohonkan pengujian. para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil d,?: bahwa permohonan guo ternyata bukan merupakan pengujian terhadap dan karena sesuai uraian dalam pokok permohonannya, kerugian hak konstitusional para pemohon secara nyata diakibatkan oleh adanya, tanggal desember yang menetapkan tangerang selatan provinsi banten menjadi dua dapil, yaitu dapil tangerang selatan meliputi kecamatan pondok aren, serpong, serpong utara, dan setu, serta dapil tangerang meliputi kecamatan ciputat, ciputat timur, dan pulang (vide bukti menimbang bahwa para pemohon dalam persidangan tanggal april menerangkan, . akan tetapi, andai kata tidak ada ini, kemungkinannya kpu tidak merubah rubah keputusannya karena sebelumnya ada keputusan kemudian dirubah menjadi keputusan terhadap keterangan dan alasan para pemohon tersebut, menurut mahkamah, keputusan kpu nomor pts kpu tahun dasar rujukannya bukanlah pada melainkan adalah peraturan kpuyang menyatakan, kpu menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi anggota dprd provinsi induk,: menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf dan paragraf atas, mahkamah berpendapat kerugian hak konstitusional para pemohon tidak berkaitan langsung oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, namun kerugian hak konstitusional para pemohon diakibatkan oleh adanya keputusan kpu nomor pts kpu tahun sebagaimana telah diuraikan atas. dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional para pemohon dengan yang dimohonkan pengujiandiperlukantujuh bulan mearsyad sanusi muhammad alim ttd. ttd. maria farida indrawi hamdan zelda panitera pengganti, ttd. suwardmenteng, jakartai yang telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal maret,dengan iniecara spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia, anggota kader, dan juga fungsionaris dewan pimpinan cabang dpc) partai persatuan pembangunan kota tangerang selatan yang telah berbadan hukum danc ppp kota tangerang selatan yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah berpotensiselain tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan uud juga berpotensi menimbulkan kerugian dan hak konstitusional para pemohon, bahwa sebagai anggota fungsionaris pengurus dpc ppp kota tangerang selatan, partai persatuan pembangunan sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun memiliki peran, fungsiara pemohon dalam kedudukannya selaku kader dan pengurusberpotensi merugikan partai, serta yang dapat mengganggu kinerja dan program kepartaian: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap dan mahkamah konstitusi: norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil dan berbunyi , norma uud sebagai alat uj'alasan alasan pemohon dengan diterapkannya undang undang guo bertentangan dengan uud karena: bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang telah ditetapkan sebagai caleg mewakili partai persatuan pembangunan pada pemilu legislatif tahun untuk daerah pemilihan kabupaten kota tangerang selatan sebagaimana bukti dan bukti terlampir: bahwa para pemohon tercatat sebagai calon tetap dan berpeluang untuk menjadi anggota dprd setelah diadakan penataan dan penetapan dapil baru dan bpp baru dari hasil pemilu legislatif tahun yang diselenggarakan berdasarkan bahwapada tanggal november dalams"'bahwa kota tangerang selatan terbentuk setelah pemilu tahun dan sebelum pemilu tahun maka untuk pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan berlakidak terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat dprd kota tangerang selatan, oleh karena hak para pemohon dijamin oleh dan dan uud akan tetapi apabila yang diberlakerhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat dprd kota tangerang selatan, padahal hak para pemohon dijamin oleh dan dan uud bahwa sebelum kota tangerang selatan dimekarkan dari kabupaten tangerang selaku kabupaten induk, para pemohon telah ditetapkan sebelumnya sebagai caleg pada kabupaten induk yang terdiri dapil dan para pemohon berada pada dapil dan dapil kabupaten tangerang, bahwa dalam menata dan menentukan alokasi kursi dprd kota tangerang selatan komisi pemilihan umum kpu) telah mengeluarkan peraturanbahwa dalam menata dan menetapkan alokasi kursi keanggotaan dprd kota tangerang selatan kpu telah mengeluarkan keputusanbahwa dalam keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal desember tersebut telah menetapkan tangerang selatan menjadi dua dapil yaitu dapil meliputi kecamatan pondok aren, serpong, serpong utara, dan setu dan dapil meliputi kecamatan ciputat, ciputat timur, dan pulang, bahwa keputusan kpu yang menetapkan kota tangerang selatan menjadi dua dapil melanggar sebab berdasarkanjumlah penduduk dan pemilih kota tangerang selatan adalah dengan alokasi kursi, maka apabila kota tangerang selatan ditetapkan hanya dua dapil maka setiap dapil diisi sebanyak kursi, padahal menurut perintah adalah", bahwa apabila penetapan dapil kota tangerang selatan mengacu kepadamaka idealnya kota tangerang selatan terdiri dari (lima) dapil dengan asumsi bahwa setiap dapil memperoleh alokasi (sepuluh) kursi, dan apabila hal tersebut diberlakukan maka ketentuan dalam terpenuhi sedangkan hak konstitusional para pemohon tidak terhalang untuk duduk sebagai anggota dprd kota tangerang selatan periode namun apabila hal tersebut diabaikan maka hak konstitusional para pemohon dirugikan dan tidak menghargai suara rakyat pemilih yang telah mempercayakan hak haknya untuk diperjuangkan oleh para pemohon melalui dprd kota tangerang selatan: bahwa apabila dicermati secara saksama terhadap penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang telah ditetapkan oleh kpu maka terlihat dengan jelas adanya diskriminasi terhadap diri para pemohon karena menghalangi para pemohon sebagai warga negara yang baik untuk ikut serta mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: bahwa, apabila mahkamah konstitusi mengabulkan dan menerima permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa danpara pemohon tidak akan terjadi, atau mahkamah konstitusi menyatakan bahwa dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau mahkamah konstitusi menyatakan bahwa tidak boleh ada pembiaran aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) yang memasang dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), atau menyatakan bahwa dan adalah konstitusional bersyarat (conditional constitutional): berdasarkan alasan alasan yuridis tersebut atas, maka para pemohon memohon kiranya mahkamah konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon deng bahwa dan bertentangan dengan dan dan uud menyatakan bahwasampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang: bukti fotokopi berita acara model dprd kab kota disertai lampiran yang diberita acara model dprd kab kota disertai lampiran yang peraturan komisi pemilihan umumfotokopi lampiran keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun2009lampiran keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahunberita acara serah terima data penduduk kabupaten tangerang provinsi banten tanggal maret dari drs. mulyono mawar, kepada drs. amat: bukti fotokopi surat nomor docs tanggal april lampiran daftar agregat kependudukan dari dinas kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana kabupaten tangerang, dari bupati tangerang isme iskandar kepada jamaluddin tanggal april.m. wasit, s.h., m.m., kewarganegaraan indonesia, agama islam, jabatan ketua dprd kabupaten blora, beralamat jalan r.a. kartini blorafebruari sica memberikan kuasa kepada sudarso, s.h., m.h., teguh budi cahyono, s.h., dan prasetyo, s.h., kesemuanya adalah advokat yang beralamat jalan kunjungan nomor surabayamaret telah memberitahukan kepada pemohoadakan perubahan. oleh karena itu menasihatkan kepada pemohon untuk memikirkan kembali apakah akan menarik permohonannya ataukah melanjutkan pengujian undang undang guo, bahwa dalam persidangan tanggal april pemohon dengan suratnya nomor sp s iv bertanggal april menyatakan menarik kembali permohonannya. penarikan kembali permohonan dimaksud dilakukan dengan alasan karenganti dengan undang undang yang baru, bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim tanggal aprilitu juga oleh kami,aria farida indrawi, akil mochtar, dan muhammad alimaria farida indrawi muhammad alim panitera pengganti, ttd. suwardi

kjswasta alamat jalan kalipasir eretan nomor kebon sirih, menteng jakarta pusat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada: munathsir musiman, s.h: habiburokhman, s.h., m.h, advokat pada kantor hukum musiman co, beralamat gedung area cikini blok jalan cikini ray:mohonan nomor pan.mk pada tanggal desemberundang undanga.perundang undangan tersebut atas jelas bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap uud ini. il. tentang kedudukan dan kepentingan hukum pemohonhun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, serta ketentuan dan peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib untuk dihapus, karena tersebut secara substansial sudah diatur pada sampai dengan undang undang md3 nomor tahun bersepakat dan setuju bahwa hal hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan pimpinan fraksi dari koalisi merah putih dan pimpinan fraksi dari koalisi indonesia hebat yang diketahui oleh pimpinan dpr ri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini. (vide bukti bahwa menurut situs deny world pada hari senin november koalisi indonesia hebat kih) dan koalisi merah putih kmp) akan menandatangani kesepakatan islah siang ini. sejumlah undang undang mpr, dpr, dpd, dan dprd (md3) akan dihapus sesuai deal damai kedua kubu. ketua umum partai amanat nasional pan) hatta rajasa yang menjadi tuan rumah pertemuan kmp dan kih mengatakan, yang akan dihapus adalah serta dan selain penghapusan sejumlah md3, kesepakatan islah kedua kubu juga disertai dengan pemberian kursi pimpinan alat kelengkapan dewan kih. rencananya, pagi ini kesepakatan islah kmp kih akan diteken dpr. hatta akan menjadi wakil prabowo subianto dan aburizal bakrie ical) untuk menandatangani kesepakatan tersebut. (vide bukti bahwa pada tanggal desember rapat paripurna dpr mensahkan tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa dapat dikatakan lahirnya mpr, dpr, dpd dan dprd yang baru ini merupakan rekor perubahan undang undang tercepat yang pernah terjadi indonesia yakni hanya bulan sejak undang undang yang lama disahkan. bahwa sejak awal sudah jeladilakukan bukan untuk kepentingan rakyat dan tanpa melibatkan partisipasi rakyat. padahal salah satu cirukum modern yang mana dianut oleh indonesia selain adanya pembagian kekuasaanya mencegah berkumpulnya kekuasaan disatu pihak juga adalah menjamin adanya hak hak asasi manusia. hak hak ini seharusnya berdasar dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam undang undang agar menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. undang undang sebagai bagian yang besar dalam kegiatan sehari hari masyarakat seharusnya juga memuat pendapat dan pemikiran rakyat sebagai pihak yang menjalankan dan merealisasikan peraturan tersebut. tanpa ada aspek aspek yang berasal dari rakyat itu sendiri maka peraturan menjadi semacam kekang yang dipaksakan oleh pihak penguasa tanpa ada toleransi terhadap pendapat rakyat itu sendiri. dalam praktik pembentukan hukum kenal beberapa karakter diantaranya karakter karakter yang ditemukan oleh moh. mahfud yaitu: pertama, proses pembentukan hukum partisipatif responsif adalah pembentukan hukum yang memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok sosial atau individu dalam masyarakat hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. pembentukan hukum dengan partisipasi masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. pembentukan hukum seperti ini dilakukan pada produk hukum yang responsif populist. kedua, pembentukan hukum non partisipatif atau berlawanan dengan hukum responsif, adalah produk hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan tuntutan kelompok maupun individu individu didalam masyarakat. dalam pembuatan hukumnya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. bersifat positivis instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. bahwa other bundling mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, yakni sebagai berikut: forming the administration (memberi informasi kepada pemerintah), increasing the readiness the public accept decisions (diaan masyarakat untuk menerima keputusan), supplementing judicial protection (membantu perlindungan hukum), democratizing decision making (mendemokrasikan pengambilan keputusan).jelas lebih merupakan kebijakan politik kekuasaan daripada hukum. menurut mahfud masalah hukum yang berkaitan erat dengan politik hukum nasional, mencakup dua isu utama yaitu politik hukum dalam pembentukan undang undang dan politik hukum dalam penegakan. konsep politik hukum nasional indonesia dalam pembentukan undang undang sebenarnya telah mempunyai bentuk yaitu dengan adanya program legislasi nasional atau prolegnas, yang menurutnya menjadi potret politik hukum indonesia saat ini. harus diakui memang pelaksanaannya masih amburadul. banyak rancangan undang undang yang spontan dan tidak ada agensinya. sampai saat ini masih banyak kesenian' politisi kita dalam pengajuan pembentukan undang undang. selain itu banyak juga ruu yang bermasalah, apakah itu rancu secara substansi, saling tumpang tindih dengan peraturan lain, atau tidak memiliki konsistensi, bahwa pembentukan undang undang merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang harusmenurut hendrik hantu dalam uud disri bunyi maka dalam proses pembentukan undang undang diharuskan pengaturan dengan undang undang. sehubungan dengan itu, maka untuk melaksanakanulan juni ditetapkanbahwa saat ini undang undang yang mengatur tata cara pembentukan undang undang adalah undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa oleh karena itu secara formil ketentuan dalam undang undang nomor tahun harus dipenuhi dalam membentuk undang undang dan setiap undang undang yang dibentuk dengan tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun harus dikatakan cacat formil. bahwa menurut pandangan yusril iha mahendra, asas asas hukum dandijadikannya asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagai pedoman dalam pembentukan undang undang, yang akan dapat memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum, yang selanjutnya akan diformulasikan dalam materi muatan undang undang, sehingga tujuan pembentukan undang undang dan kualitas dari undang undang yang dibentuk dapat dicapai. bahwa huruf huruf huruf undang undang nomor tahun: pendayagunaan dan kehasilgunaanj kejelasan rumusan?:dapat dilaksankan dan ini bertentangan dengan huruf undang undang nomor tahui.c. van der lies suatu harus memenuhiterhadap pelanggaran larangan tersebut.perubahan ketentuan dalam undang undang nomor tahuntidak jelas kedayagunaannya dan kehasilgunaannya bagi rakyat indonesia selain hanya untuk mengakomodir kepentingan politik sekelompok anggota dpr saja. hal ini tentu bertentangan dengi.c. van der lies ketidakjelasan kedayagunaaan dan kehasilgunaan pengaturan dalamazas tujuan yang jelas (begins van duideliike. bahwahuruf nomor tahun berbunyi: materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas:ketertiban dan kepastian hukum . bahwa menurut i.c. van der lies setiap harus memenuhi azas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) agar dapat berlaku secara formil.ketidaktertiban dan ketidakpastian hukummengacu pada ketentuan dan undang undang nomor tahun rancangan undang undang ruu)pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi ruu yang telah diurutkan prioritas pembahasjelas atau setidaknya tidak pernah dijelaskan kepada publik dalam urutan prioritas yang mana ruu tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd berada. bahwa mengacu pada ketentuan undang undang nomor tahun penyusunan daftar ruuyang dibentuk hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik sekelompok anggota dpr tidak memenuhi satupun kriteria yang diatur dalam undang undang nomor tahun tersebut. bahwa undang undang nomor tahun berbunybahwa undang undang nomor tahun berbunyiundang undang nomor tahunahwa dalamasyarakat tidak pernah dimintai usulan dan masukan sebagaimana disyaratkan dan undang undang nomor tahun tersebut. bahwa undang undang nomor tahun berbunybahwa menurut angka undang undang nomor tahutidak jelas apakah ruu tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd dilengkapi naskah akademik atau tidak, namun satu hal yang sangat jelas dan dapat dipastikan adalah iapun naskah akademik itu ada maka naskah tersebut bukansebab ruu tersebut dibikin secara spontan hanya untuk mengakomodir kepentingan politik sekelompok anggota dpr. bahwa pembentukan secara spontan dan dengan dasar sekedar mengakomodir kepentingan politik kelompok tertentu jelas sangat tidak tepat. bahwa mempersiapkan naskah akademik merupakan salah satu langkah pentingdalam proses legislasi, karena naskah akademik berperan sebagai quality control yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu perundang undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya. dalam penyusunan naskah akademik memerlukan banyak alokasi waktu dan daya upaya. waktu dan upaya yang memadai memberikan kesempatan bagi pembuat peraturan perundang undangan untuk melakukan penelitian dan menganalisis masalah, melebihi apa yang diperlukan bagi suatu produk hukum baru. dalam mempertimbangkan cara menyusun suatu naskah akademik yang bagus, pembuat peraturan perundang undangan hendaknya mempertimbangkan substansi dan proses penyusunan naskah akademik yang akannaskah akademik harus menelaah tiga permasalahan substansi, yaitu: pertama, mampu menjawab pertanyaan mengapa diperlukan peraturan baru, kedua, lingkup materi kandungan dan komponen utama peraturan: dan ketiga, proses yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan, serta hal hal lain yang perlu dijawab oleh naskah akademik diluar dari ketiga hal mendasar tersebut. bahwa menurut bayu dwi anggota uud menganut pemahaman tentang undang undang materiil yaitu pembentukan undang undang indonesia bukanlah prosedur semata mata untuk membentuk undang undang yang tidak peduli materi yang terkandung dalamnya, melainkan pembentuk undang undang dibebankan tugas tertentu membentukapabila menganut pemahaman tentang undang undang yang formil maka konsekuensinya segala materi peraturan yang bagaimanapun dapat dituangkan dalam undang undang, sedangkan apabila menganut pemahaman yang materiil maka konsekuensinya pengaturan dengan undang undang hanya meliputi materi yang terbatas saja. bahwa dengan demikian jelaslah jikuud bahwa oleh karena itu secara formil undang undang nomor tahun tentang perubahan atas mpr, dpd, dpr dan dprd adalah yang cacat secara formil dan tentunya harus dibatalkan bagian kedua uji materiilpejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajibmenindaklanjuti rekomendasi dpr sebagaimana dimaksud pada setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dpr, dpr dapatalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi dpr sebagaimana dimaksud pada dpr dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota dpr mengajukan pertanyaan. dpr dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi. administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi dpr. dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi dpr sebagaimana dimaksud pada dpr dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksibahwa pengaturan dalam ini (yang mengatur hak dpr untuk menyampa dan kewajiban pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut) berkaitan erat dengan pengaturan dalam dan (yang mengatur tentang hak dpr menggunakan hak interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat jika rekomendasi tersebut diabaikan dan sanksi administratif bagi pejabat negara atau pejabat pemerintah dari instansi yang berwenang,dalam praktedan pada ini dihapuskan.iubah menjadikomitifcc.::: dan membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamakpelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya: membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk yang berkaitan dengan ruang lingkuptugasnya: memberikan masukan kepada bpk dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan,pat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri pimpinan lembaga, konsultasi dengan dpd:: rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakiliinstansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan: dan atau .alam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dpr dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dalam hal badan hukum atau warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dpr dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksipengaturan dalam ini (yang mengatur kewajiban pemerintah untuk melaksanakan keputusan kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi) berkaitan erat dengan pengaturan(yang mengatur tentang konsekuensi dari tidak dilaksanakannya ketentuan oleh pemerintah)e.an pada ini dihilangkan,( )hwa dalamlegislaanggaran. lebih lamesarketentuan pada ini diubah menjadmkdbadan kehormatan dpr periode yang jumlah anggota dpr nya sama dengan jumlah anggota dpr saat ini. . bahwa penambahan jumlah wakil ketua mkddari dan oleh anggota burt dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai. burt diatur dalam peraturan dpr tentangini ketentuanpemohon adalah warga negara indonesia vide bukti yang memiliki kesamaan kedudukan muka hukum sebagaimanapemohon aktif menjadi pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, april bahwa salah satu tujuan utama pemohon memilih dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun adalah agar dapat terpilih anggota dpr yang dapat bekerja sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan perbaikan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan pemohon secara maksimal. bahwa pemohon sadar, hanya dengan turut berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dengan memilih wakilnya dpr maka kesejahteraan pemohon selaku warga negara indonesia bisa ditingkatkan. bahwa sebagai warga negara indonesia pemohon berhak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur uud yang berbunyi:wujudkan hak pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin maka negara harus dikelola dengan baik dan berdasarkan asas asas hukum yang baik pula. bahwa salah satu syarat utama pengelolaan negara yang baik adalah bekerjanya lembaga lembaga tinggi negara sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing masing. bahwa salah satu lembaga tinggi.anggarubah menjadi:urtburt menjadi orang sebagaimana diatur pada ini tidak memiliki alasan substantifseluruhelah melemahkan fungsi dpr terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam uud dan dengan demikian ketentuan ketentuan tersebut bertentangan dengan uud iv. kesimpulan bahwa mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan uji materiil dan uji formil ini. bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena hak konstitusionalnya untuk diperlakukan sama dimuka hukum sebagaimana diatur uud dan untuk hidup sejahtera sebagaimana diatur uud dirugikan atas dibentukcara formilcacat dan bertentangan dengan uud bahwa secara materiil ketentuan dalam undang undangdan uud bahwa seluruh permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan. petit bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang diuraikan atas, maka pemohon memohon agar mahkamah konstitusi berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut:prosedur pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur uudtau jika majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon ketp atas nama abu bakdan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yangformil dan materiil md3, sehingg.nimbang bahwa pemohon, abu bakar (md3, dengdan uud pemohon mendalilkan alasan dalam pengujian formil bahwa sejak awal pembentukan md3 dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat dan tanpa melibatkan partisipasi rakyat. pembentukan md3md3 yang dibentuk hanya sekadar untuk mengakomodasi kepentingananggota dpr. pembentukan undang undang guo bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundangan undangan, pemohon mendalilkan alasan dalam pengujian materiil md3, bahwa penghapusan dan dalam telah membuat menjadi yang tidak dapat dilaksanakan (non executable), sehinggapenghapusan dan dalam telah membuat menjadi yang tidak bisa dilaksanakan (non executable) sehingga mengamputasi hak hak terpenting dpr yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. seluruh md3 telah melemahkan fungsi dpr terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat: kerugian yang dialami pemohon adalah dengan dibentuknya md3 telah memperlemah fungsi pengawasan dpr terutama dalam mengggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dan jika dpr tidak dapat.dapat terpenuhinya hak pemohon dan seluruh rakyat indonesia lainnya untuk hidup sejahtera.i3. menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil dan keterangan pemohon dalam persidangan serta tentang kerugian konstitusional pemohon yang mbuktikan dalil pemohon, maka mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa seandainya pun benar terjadi kerugian yang diderita oleh pemohon karena telah memperlemah fungsi pengawasan dpr terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, namun permasalahan pemohondidalilkan oleh pemohon yang bertentangan dengan ketentuan dalamsebagaimana tercantum dalam dan uudf f3.yangitasmaria farida indrawi dewa gede laguna ttd. ttd. muhammad alim materialis akbar ttd. ttd. wahiduddin adams santo panitera pengganti, ttd ida ria tambunungsi pengawasan, hal mana diatur dalam uuddengan prinsip prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga benar benar bisakeberadaan undang undang yang diuji materiil ini secara jelas telah memperlemah fungsi pengawasan dpr terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. bahwa jika dpr tidak dapatbisa terpenuhinya hak pemohon dan seluruh rakyat indonesia lainnya untuk hidup sejahtera. bahwabersifat spesifik yakni khusus persoalan kesejahteraan dimana kerugian tersebut mempunyai sebab akibat (causal terbang)apabildinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional. bahwa pada prinsipnya pemohon dan seluruh warga negara indonesia terutama yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tentu mempunyai kepentingan hukum terhadap yang mengatur tentang dpr, dpd dan dprd. anggota dpr, dpd dan dprd adalah wakil rakyat atau wakil pemohon yang menjalankan tugas untuk mewakili rakyat dalam berbagai hal hal sangat penting menyangkut kehidupan rakyat yang diwakili. bahwa sebelumnya mahkamah konstitusi juga pernah menyatakan pemohon yang kapasitasnya merupakan warga negara indonesia mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap yang berlaku umum yakni dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yakni dalam perkara nomor puu xi1 bahwa jika dibandingkan, ada kesamaan yang substansial antara kedudukan pemohon dengan pemohon dalam perkara nomor puu xii yang sama sama dalam kapasitas sebagai warga negara indonesia dan undang undang nomor tahun yang bersifat umum dan undang undang nomor tahun yang juga bersifat umum. bahwa dengan demikian jelas pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. ii. pokok permohonan uji formil dan uji materiil bagian pertama uji formil bahwa pada juli dpr setelah melalui proses yang sah dan demokratis menyetujui mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal agustus dan diberialah satu spirit undang undang nomor tahun tersebut adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi pengawasan dpr terutama dalam penggunaan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. bahwa pengoptimalan fungsi pengawasan dpr ditujukan. hal mana dapat kita lihat pada konsideran huruf undang undang tersebut yang berbunyi , bahwa pada juli dilaksanakan pemilihan umum presiden. bahwa sebagian partai politik mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden dan sebagian lagi mendukung joko widodo sebagai calon presiden. bahwa partai partai politik yang mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden kecuali partai demokrat bergabung dalam koalisi merah putih kmp) yaitu partai golkar, partai gerindra, partai persatuan pembangunan, partai amanat nasional, partai keadilan sejahtera dan partai bulan bintang sementara partai partai politik yang mendukung calon presiden joko widodo bergabung dalam koalisi indonesia hebat kih) yaitu pdi perjuangan, partai nasdem, partai hanura dan pkpi. bahwa dpr periode dilantik pada tanggal oktober dan pimpinan dpr dipilih pada tanggal oktoberkhawatir kebijakan pemerintahan joko widodo tidak dapat berjalan dengan baik jika dpr kuat, oleh karena itu mereka mempermasalahkan yang mengatur optimalisasi fungsi pengawasan dpr dalam undang undang nomor tahun bahwa rike dyah pitaloka, anggota dpr dari pdip situs berita tribunnews.com menyatakan kekhawatirannya akan dikenalnyajokowi dpr dengan mengatakan siapa dan ada enggak yang bisa beri jaminan, mereka (parpol kmp) tidak akan mengganjal, menjegal program program dan rancangan anggaran dari kementerian jokowi jk" vide bukti bahwa kekhawatiran partai partai yang semula mendukung joko widodo sebagai capres sangat tidak beralasan karena berulangkali pimpinan partai yang bergabung dalam koalisi merah putih menegaskan tidak akan menjegal kebijakan presiden joko widodo selama kebijakan tersebut tidak merugikan rakyat. bahwa pada hari rabu oktober wakil ketua dpr fahri hamzah yang juga salah satu pimpinan koalisi merah putih menjamin kmp tidak akan menjegal pemerintahan joko widodo dengan mengatakan tak ada ruang untuk menjegal. kalau mau lewat anggaran misalnya, kan nanti bisa pakai anggaran tahun sebelumnya. jadi jangan khawatirkan soal itu," ibu fahri situs detik.com (vide bukti bahwa pada hari senin november ketua dpp gerindra suami disco ahmad mengatakan bahwa kmp tidak akan menjegal kebijakan pemerintah joko widodo yang pro rakyat dengan mengatakan situs inilah. com kekhawatiran tersebut hendaknya dihilangkan karena petinggi petinggi kmp sudah berulangkali menegaskan bahwa mereka tidak akan menjegal kebijakan pemerintah yang pro rakyat. (vide buktitidak terakomodir dalam penentuan jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan akd). bahwa kemudian partai partai yang semula mendukung joko widodo sebagai calon presiden tidak menyerahkan nama nama anggota untuk mengisi anggota komisi dan alat kelengkapan dewan dan bahkan sempat melakukan pembentukan pimpinan dpr tandingan . bahwa kantor berita antara pada hari rabu oktober menulis koalisi indonesia hebat kih) kembali bermanuver dengan membentuk parlemen sendiri atau tandingan buntut atas kekecewaan hasil pemilihan pimpinan dpr, pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewberita tersebut, juru bicara kih arif wibowo mengatakan koalisi ini juga akan menyusun pimpinan komisi komisi serta alat kelengkapan dewan guna menyelaraskan kebijakan presiden dan wakil presiden joko widodo jusuf kalla. bahwa media online hukum online pada hari rabu oktober menulis kondisi parlemen kian hari kian gaduh. dpr yang semestinya sudah mulai bekerja membuat legislasi, masih disibukkan dengan 'pertempuran' antar dua kubu, koalisi indonesia hebat kih) dengan koalisi merah putih kmp). kih merasa tak puas lantaran tak mendapat kursi pimpinan alat kelengkapan dewan, seperti komisi. dengan kata lain, pimpinan alat kelengkapan dewan disapu bersih kmp (vide bukti bahwa sejatinya pada tanggal juli pdi perjuangan dan beberapa individu pendukung pdi perjuangan telah mengajukan uji materiil dan uji formil terhadap undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi. bahwa dalam permohonannya pdi perjuangan menyatakan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud karena tidak mencerminkan konfigurasi pemenang pemilu. bahwa permohonan uji materiil dan uji formil tersebut ditolak seluruhnya oleh mahkamah konstitusi lewat putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11 (vide bukti bahwa presiden joko widodo secara salah sempat melarang menteri menterinya untuk hadir rapat rapat dengan dpr. bahwa situs berita okezone pada tanggal november menulis presiden joko widodo melarang semua menteri kabinet kerja untuk menghadiri rapat dengan dewan perwakilan rakyat dpr). dia beralasan, dpr saat ini masih terbagi dalam dua kubu, yakni koalisi merah putih kmp) dan koalisi indonesia hebat kih) (vide bukti bahwa situs berita vivanews pada tanggal november menulis presiden joko widodo melarang semua menterinya rapat dengan dewan perwakilan rakyat. alasannya, saat ini lembaga legislatif itu masih terbelah dua antara kubu koalisi merah putih dengan koalisi indonesia hebat.terjadilah komunikasi politik antara kubu partai partai politik yang semula mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden dan partai partai yang semula mendukung joko widodo sebagai calon presiden dan berujung pada islah dan kesepakatan untuk merubah undang undang nomor tahun hanya sekadar untuk mengakomodir keinginan dan kepentingan kubu partai partai yang semula mendukung joko widodo sebagai calon presiden. bahwa terkait islah tersebut dibuatlah nota kesepahaman antara kubu kmp dan kih yang ditandatangani gedung dpr oleh dua orang perwakilan dari kmp yakni hatta rajasa dan idrus maryam, serta dua orang perwakilan dari kih yakni pramono anung dan olly dondokambey yang isinya: bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota anggota fraksi pada komisi, empat badan, dan satu majelis kehormatan dewan, sehingga secara kelembagaan dewan perwakilan rakyat dapat segera bekerja sesuai fungsi fungsinya secara optimal. bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika depan, serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur kabinet kerja pemerintahan joko widodo jusuf kalla maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah pimpinan satu wakil ketua pada alat kelengkapan dewan akd (seperti yang dimaksud pada angka atas), melalui perubahan yang terkait dengan komposisi pimpinan komisi, pimpinan badan dan pimpinan mkd dalam undang undang nomor tahun tentang md3, dan perubahan peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib dpr ri. bersepakat untuk segera mengisi pimpinan alat kelengkapan dewan yang masih tersedia bangga dan burt), dan penambahan wakil ketua pada tiga akd yang ditentukan secara musyawarah mufakat, serta menambah satu wakil ketua pada setiap komisi, badan, dan mkd, sebagai konsekuensi dan perubahan tentang md3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya. bersepakat dan setuju melakukan perubahan terhadap ketentuan dan sernama ir. darma ambar, m.m. pekerjaan direktur pt. menerima cipta guna alamat graha purna karya komplek gedung antar, jalan tb. simatupang nomor jakarta, sebagai n5 n0n00n0n005050 . pemohon nama drs. suara sulaeman pekerjaan direktur utama pt. bangun bumi bersatu alamat jalan tebet barat raya, nomor tebet barat, kecamatan tebet, jakarta selatan sebagai 25500050n00n050n205055 . pemohon il: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk zia ! tertanggal februari memberi kuasa kepada andi syahrini, s.h., mcc., irfan tidy, s.h., ag. si., rinaldi, s.h., yuen hadi, s.h., muhammad ali fernandez, s.hi., advokatpihak terkait, badan arbitrase nasional indonesia: mendengar dan membaca keterangan ahlhambat hak dari pihak pencari keadilan, maka manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan? bahwa berdasarkan uraian atas, secara nyata ketentuan dan penjelasannya dikaitkan dengan tidak dapat dilaksanakan, membuat kebingungan dan ketidakpastian hukum, serta justru menghalangi hak para pencari keadilan untuk menggunakan haknya yang telah diberikan sendiri oleh caps terkait dengan pembatalan putusan arbitrase: penjelasan caps menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum bahwa akibat adanya perbedaan norma antara substansi pokok atau norma verbatim caps dengan yang terkandung dalam penjelasannya,ni: bahwa pandangan hakim hakim progresif yang mencoba memahami dan mencari solusi pertentangan norma yang terkandung dalam dan penjelasannya tersebut dengan berpegang teguh pada norma eksplisit sering dibatalkan pada tingkat banding mahkamah agung dengan alasan teknis dan tidak realistis yakni pembuktian harus dengan putusan pengadilan sebagaimana tertuang dalam penjelasan caps, meski tanpa memerhatikan aspek waktu yang terbatas yang ditentukan dalam caps, hal ini dapat dilihat antara lain dalam putusan mahkamah agung nomor k pdt.sus bertanggal januari putusan nomor k idt.sus bertanggal maret putusan nomor pk pdt. sus bertanggal mei dan putusan nomor pdt. sus art bertanggal juli akan tetapi, terdapat pula putusan mahkamah agung lainnya yang tidak mempertimbangkan caps dan penjelasannya sebagai dasar hukum penerimaan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah agung nomor arb.ari fakta fakta putusan atas terlihat bahwa pada dasarnya sebagian besar hakim level judex active dan judex yuris telah berupaya menerobos pertentangan norma caps dengan penjelasannya melalui upaya penafsiran literer harfiah kata didugacaps, untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. akan tetapi, upaya tersebut masih terasa sulit dan berhadapan dengan tembok hukum penjelasan caps yang membelenggu dan tidak realistis, bahwa akibat hukum yang muncul dan dirasakan oleh para pencari keadilan terkait dengan masalah ini adalah adanya kerancuan dan ketidakpastian hukum untuk melaksanakan sesuatu yang sebenarnya diberikan haknya sendiri oleh undang undang, namun ditegaskan sendiri pula secara implisit melalui penjelasan, bukan redaksi langsung dari undang undangnya. tegasnya, satu sisi caps memberikan pintu untuk para pencari keadilan membatalkan putusan arbitrase yang diduga memenuhi unsur unsur yang dapat membatalkannya, tetapi sisi lain justru pintu itu ditutup sendiri oleh penjelasannya: bahwa ketiga alasan atasbagi para pemohon sebagai warga negara, bahwa asas kepastian hukum (rechtszekerheid) yang dijamin konstitusi tersebut, yang dalam bahasa lainnya dikenal dengan istilah legal certainty (non american) atau legal indeterminacy american), menyarankan that all law sufficiently precise allow the person if need be, with appropriate advice forest, degree that reasonable the circumstance, the consequences which given action may entri?. berdasarkan pada syarat tersebut, hukum uni eropa telah menggariskan aspek yang menjadi indikator prinsip kepastian hukum, yakni: laws and decisions must made public (hukum dan putusan hakim harus dibuat secara publik): laws and decisions must definite and clear (hukum dan putusan hakim harus terbatas dan jelas): decisions court must binding (adilan harus mengikat): limitations recroactivity laws and decisions must imposed (batasan terhadap keberlakuansurut hukum dan putusan harus ditegakkan), dan legitimate expectations must protected (harapan harapan yang sah harus dilindungi).bahwa indikator prinsip kepastian hukum atas pada dasarnya mengacu pada indikator hukum yang baik (internal morality) yang dijelaskan oleh lon fuller, yakni: the generally law (kerumunan hukum), the demands that laws are published (hukum diumumkan secara luas), that laws are not refractive (hukum tidak berlaku surut): the clarity laws (kejelasan hukum): the consistency laws (kepanduan hukum): the demands that the laws not impose duties that are impossible perform (hukum tidak mengatur hal yang mustahil dilaksanakan), that laws are not changed frequently (hukum tidak gampang berubah): dan the demand that governmental action accordance with the general laws which are laid down beforehand (tindakan hukum pemerintah sesuai dengan hukum umum yang ditetapkan)bahwa keseluruhan indikator prinsip kepastian hukum atas harus dicerminkan dalam setiap tindakan hukum yang setidaknya mencakup tiga aspek: pembuatan hukum (law making), penemuan hukum dan pembuatan putusan (law finding and judicial lawmaking), dan penerapan hukum (law applying)dan james mariner, legal certainty: european alternative american legal indeterminacy?, tulang journal international comparative law bahwa ketiga alasan hukum yang disampaikan para pemohon mengenai pembatalan penjelasan caps atas secara eksplisit telah bertentangan dengan beberapa indikator prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusinorma yang berbeda dengan norma pokok batang tubuh caps atau bahkan munculnya norma baru dalam penjelasan caps secara prinsip bertentangan dengan indikator laws and decisions must definite and clear wet van zuidelijk. dualisme norma dalam satu ini membuat arti dari caps menjadi vague (kabur) atau unclear (tidak jelas), manakah yang harus dipakai, apakah norma batang tubuh (diduga) atau norma penjelasan (harus dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap)? dengan mengacu kepada konsep lon fuller, maka caps mengandung ketidakkonsistenan arti dan pengertian, yang berarti telah melanggar prinsip the consistency laws wet van consistent, ketentuan caps tidak operasional dan menjamin hak hukum para pemohon dalam kaitannya hak untuk dapat mengajukan klaim pembatalan putusan arbitrase (in cast bani) bertentangan dengan indikator legitimate expectations must protected atau the demands that the laws not impose duties that are impossible perform. upaya hukum para pemohon sebagai pihak yang merasa keberatan terhadap putusan arbitrase untuk mencari jalan berupa permohonan pembatalan putusan legitimate expectation) adalah sebuah upaya yang harus dilindungi oleh hukum (must protected). inilah yang terkandung secara jelas dalam syarat utama prinsip kepastian hukum, yakni syarat foreseeability dari sebuah hukum. hukum harus mampu menggaransi sebuah tindakan yang baik untuk dapat dilaksanakan dan setiap warga negara dapat memprediksikan sebuah tindakan berikut akibatnya dalam sebuah kerangka hukum yang jelas. ketentuan penjelasan caps yang dikaitkan dengan ketentuan telah menghalangi sifat foreseeability hukum karena jelas mengandung sesuatu yang mustahil (impossible) dilaksanakan. karenanya ketentuan penjelasan secara nyata telah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi: dengan munculnya keragaman jenis putusan pengadilan mengenai perkara pembatalan putusan arbitrase akibat adanya dualisme norma dalam satu (batang tubuh dan penjelasan), prinsiphukum dengan indikator the consistency laws atau laws and decisions must definite and clear telah dilanggar. bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang telah terjadi terkait dengan penjelasan caps yang dimohonkan sini telah merasuk tidak saja pada level pembuatan hukum (law making), tapi telah merugikan banyak pihak, khususnya para pemohon kelak, karena telah masuk level putusan pengadilan (judicial lawmaking) dan penerapan hukum mengenai mekanisme pembatalan putusan arbitrase (law applying): bahwa berdasarkan uraian atas, secara jelas, telah terjadi pertentangan dan inkonsistensi antara substansi isi dan kata uuaaps dengan penjelasannya yang telah mengakibatkan perbedaan dalam putusan putusan hakim dan menciptakan ketidakpastian hukum. bahwa terkait dengan hal tersebut, mahkamah konstitusi telah memutus perbedaan antara substansi dengan penjelasannya dengan menyatakan penjelasan yang bertentangan tersebut inkonstitusional sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu 1i1n demikian juga sebagaimana dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vispan konstitusi diunduh dari lamanbahwa para pemohon sebagai pencari keadilan negara hukum ini yang masih berperkara terkait dengan pembatalan putusan arbitrase dalam tingkat banding dan juga mungkin banyak warga negara lainnya, khususnya para pebisnis yang menggunakan mekanisme arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa luar pengadilan, berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh uud akibat adanya ketidakpastian hukum karena adanya penjelasan uuaaps guopenjelasan uuaaps bertentangan dengan uud dan menyatakannya tidak mengikat secara hukum:seluruhnya,atas nama ir. darma ambar, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama drs. suara sulaeman, bukti fotokopi akta pendirian pt. menerima cipta guna. bukti fotokopi akta pendirian pt. bangun bumi bersatu: bukti fotokopi akta perjanjian kerjasama operasi tentang pemanfaatan dan pengembangan plt tiktok antara pt. menerima cipta guna dan pt. bangun bumi bersatu, bertanggal juli bukti fotokopi putusan badan arbitrase nasional indonesia bani) nomor i arb bani bukti fotokopi putusan sela dan akhir pengadilan negeri bandung dengan nomor register perkara: pdt pn bdg bukti fotokopi memori banding badan arbitrase nasional indonesia bani) terhadap putusan pengadilan negeri bandung perkara: pdt pn bdg bukti fotokopi memori banding pt.pln distribusi jawa barat dan banten terhadap putusan pengadilan negeri bandung perkara: perkara: pdt ' pn bdg bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, beserta penjelasannya. bukti fotokopi relatas pemberitahuan pernyataan kasasi penyerahan salinan memori bandingdt g pn.bdg, bertanggal januari ditujukan kepada drs. suara sulaeman sebagai memohon kasasi. bukti fotokopi relatas pemberitahuan pernyataan kasasi penyerahan salinan memori banding nomor: pdt g pn.bdg, bertanggal januari ditujukan kepada ir. darma ambar, m.m., sebagai memohon kasasi. bukti fotokopi kontra memori banding atas memori banding terhadap putusan pengadilan negeri bandung nomor pdt g bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pdt. sus putusan ini menggunakan dasar hukum penjelasan caps sebagai dasar menolak permohonan kasasi dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitraseapril yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: prof. dr. satya ariyanto, s.h., m.hsaya akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut: dalam pokok permohonannya pihak pemohon antara lain berargumentasi bahwa penjelasan nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan sebagai berikut: permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang telgunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan", dipandang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (atau yang selanjutnya disebut sebagai uud khususnyaadahal, ketentuan dari nomor tahun menyatakan((b)(kaitan dengan (tiga) persyaratan yang terdapat dalam nomor tahun tersebut, sebagai perbandingan, elemen acara perdata element rechtsvordering) mencantumkan unsur unsur yang lebih banyak sebagai persyaratan pembatalan putusan arbitrase, yang mencakup (sepuluh) hal sebagai berikut: (a) bila putusan arbitrase diambil luar batas lingkup perjanjian arbitrase yang bersangkutan: (b) bila putusan didasarkan atas perjanjian arbitrase yang tidak berharga atau telah gugur, (c) bila putusan dijatuhkan oleh arbitrase yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan luar kehadiran yang lain: (d) bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau telah diberikan melebihi dari yang dituntut: (e) bila putusan mengandung hal hal yang bertentangan satu dengan yang lain: (f) bila para arbiter lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian arbitrase, (g) bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatilan, tetapi hanya apabila diperjanjikan dengan tegas bahwa para arbiter wajib memenuhi ketentuan acara biasa: (h) bila diputus berdasarkan dokumen dokumen yang setelah ada putusan, diakualsu atau dinyatakan palsu, (i) bila setelah adanya putusan, ditemukan dokumen dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak, dan (j) bila putusan berdasarkan adanya penipuan atau tujuan muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan. tidaklah jelas latar belakang politik hukum yang menyebabkan mengapa nomor tahun tersebut akhirnya hanya mencantumkan (tiga) dari (sepuluh) persyaratan pembatalan sebagaimana tercantum dalam rv. ketiga persyaratan tersebut juga terkait dengan hal hal yang lebih bernafaskan (ketentuan) pidana. dalam praktiknya, seringkali unsur unsur yang terdapat dalam ketentuan rv9 tersebut digunakan oleh pihak yang kalah dalam suatu putusan arbitrase untuk sekadar dapat mengulur ulur kesempatan untuk memenuhi kewajiban. hal ini antara lain dikarenakan bahwa dalam penjelasan umum nomor tahun dinyatakan bahwa ketiga alasan tersebut adalah "antara lain", dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase masih dapat diajukan berdasarkan alasan alasan lain, antara lain ketujuh alasan lain sebagaimana tercantum dalam rv. alasan alasan lain sebagaimana dimaksud dapat berupa alasan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, yang sebenarnya merupakan alasan untuk tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase. selama ini ada penafsiran bahwa frasa "antara lain" dalam penjelasan umum nomor tahun menjadikan substansi dan norma yang tercantum dalam tersebut menjadi tidak bersifat limitation, namun demikian, dalam kenyataannya, putusan putusan mahkamah agung menunjukkan bahwa syarat syarat permohonan pembatalan tersebut bersifat limitation. salah satu permasalahan yang kerap dikemukakan adalah apakah syarat syarat pembatalan dalam nomor tahun tersebut juga berlaku terhadap suatu putusan arbitrase internasional? kalangan para ahli hukum ada yang berpendapat bahwa suatu putusan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan, namun dapat tidak dilaksanakan atau ditolak dalam hal putusan tersebut bertentangan dengan ketertibatur dalam huruf nomor tahun permasalahan lain dalam materi muatan nomor tahun tersebut adalah tidak adanya ketentuan tentang hukum acara tentang prosedur pengajuan permohonan pembatalan. dalam praktiknya permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan sebagai suatu gugatan perdata terhadap arbiter arbiter atau lembaga arbitrase yang bersangkutan, padahal, sesuai dengan tujuannya, sebenarnya cukup dimintakan penetapan tentang pembatalan dari pengadilan negeri, kecuali apabila arbiter atau para arbiter melakukan suatu kesalahan terhadap pihak yang menunjuknya. kita tidak dapat mengingkari pentingnya eksistensi nomor tahun dalam perkembangan hukum alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase indonesia. namun demikian dalam perkembangannya kita menemukan berbagai hal yang tidak jelas pengaturannya dalam ini, misalnya pengaturan yang terkait dengan batas batas keterlibatan lembaga pengadilan. samping hal itu juga ada beberapa permasalahan lain seperti: penerapan ketentuan tentang kompetensi absolut, hak ingkar, prosedur pembatalan, dan pelaksanaan putusan arbitrase (termasuk putusan arbitrase internasional) agardapat terpenuhi. kita berharap seyogyanya mahkamah agung sebagai salah satu puncak peradilan indonesia dapat memberikan arahan arahan mengenai berbagai permasalahan tersebut: namun pada kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan juga dalam perbaikan permohonan dari pemohon, banyak putusan mahkamah agung sendiri terkait hal ini yang isinya justru saling bertentangan. hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya semakin menyulitkan bagiketidakjelasan dan ketidaklengkapan perumusan ketentuan nomor tahun ternyata juga diikuti dengan ketidakkonsisumusan ketentuan penjelasan nomor tahun tersebut. hal ini mengakibatkan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik lingkungan pengadilan maupun luar pengadilan. mahkamah konstitusi sendiri melalui beberapa putusannya, antara lain, putusan perkara nomor puu ii1 dan nomor puu vi yang kemudian juga ditegaskan dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, telah memutuskan bahwa adanya pertentangan antara materi muatan dan penjelasannya,,ketidakpastian hukum demikian juga tidak sesuai dengerdasarkan berbagai uraian tersebut muka, saya berpendapat bahwa penjelasan nomor tahun bertentangan dengan uud dr. abdul fitriciada azhari, s.h., hum. adapun norma dalam ketentuan cntuk:a) surat atau dokumen yang diajukan dalam. pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu: seyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa." ketentuan uuaaps menggunakan kata "diduga", sedangkan pada penjelasan nya menggunakan frasa "harus dibuktikan dengan putusan pengadilan." frase pada penjelasan mengandung arti bahwa alasan alasan permohonan pembatalan bukan lagi didasarkan pada dugaan, melainkan pada alasan alasan yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. penjelasan caps guo telah membuat adanya ketidakpastian hukum bagi para pemohon setidaknya karena tiga alasan: penjelasan caps mengandung norma baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok nya mengacu pada pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu yangerselubung terhadap ketentuan perundang undangan yang bersangkutan: dengan mengacu pada pertimbangan putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka penjelasan caps telahdalam yang dijalankannya. penjelasan caps tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan. caps menentukan ketentuan imitasi waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur pada|dengan batasan waktu yang sangat sempit dan limitation tersebut, maka hampir dapat. hal ituadanya ketentuan penjelasan uuaaps. penjelasan uuaaps menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum akibat dari adanya perbedaan norma antara materi muatan atau norma verbatim uuaaps dan yang terkandung dalam penjelasannya, makatu. sebagian besar hakim level judex active dan judex juris telah berupaya menerobos pertentangan norma uuaapenjelasannya melalui upaya penafsiran letterlijk hai'fish kata "diduga"uuaaps dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, akan tetapi, upaya tersebut masih terasa sulit dan berhadapan dengan tembok hukum penjelasan uuaaps yang membelenggu dan tidak realistis, berdasarkan ketiga alasan tersebutnrikaitan dengan kepastian hukum, professor barry hawk dan nathalie denaeijer dalam the development articles and legal certainty mengatakan bahwa bawah hukum uni eropa kepastian hukum (legal certainty legal determinan) mengandung dua pengertian pokok, yakni predictability outcome and legal consequences violation (prediktabilitas hasil dan akibat hukum dari pelanggaran). kedua pengertian itu pada dasarnya memberikan jaminan akan adanya stabilitas sistem hukum, sehingga setiap warga negara dapat merencanakan semua aktivitasnya dan dapat meramal hasilnya berdasarkan aturan hukum yang tersedia. dalam ungkapan franz neumann dalam the rule law: political theory and the legal system modern society kepastian hukum terkait dengan gagasan rechtsstaat yang menghendaki agar aturan hukum "must predictable and calculate" (harus dapat drama dan dapat dihitung) sehingga setiap warga negara dapat merancang kegiatannya sehari hari dan dapat meramal serta menghitung hasil yang akan diperolehnya. dalam kehidupan ekonomi, aturan hukum yang predictable dan calculate akan memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk merancang kegiatan kegiatan ekonominya dan memperoleh hasil ekonomi secara efektif dan efisien. dalam kaitan dengan norma dalam suatu undang undang, kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi internal (internal consistency) dalam undang undang tersebut. dalam ungkapan jurgen haberbetween facts and norms ),". the principle legal certainty demands decisions that can consistently rendered within the framework the existing legal order. existing law the product opaque web past decision the legislature and the judiciary ." prinsip kepastian hukum membutuhkan keputusan keputusan yang dapat diperoleh secara konsisten dalam kerangka tata hukum yang berlaku. hukum yang berlaku adalah produk dari sebuah jaringan keputusan masa lain yang tidak transparan oleh legislatif dan peradilan). artinya, kepastian hukum harus disediakan oleh aturan hukum, baik produk legislatif maupun yudisial, yang dalamnya terdapat norma norma yang tersusun secara konsisten atau tidak bertentangan satu sama lain, sekalipun harus diakui bahwa aturan aturan hukum tersebut merupakan produk legislatif dan yudisial yang tidak sepenuhnya transparan. berdasarkan pemahaman atas makna kepastian hukum tersebut, maka adanya perbedaan antara kata "dugaan" pada ketentuan caps dan frasa "harus dibuktikan dengan putusan pengadilan" pada bagian penjelasan caps menunjukkan tidak adanya konsistensi internal dalam caps yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. inkonsistensi internal itu juga menunjukkan bahwa penjelasan caps telah mengandung rumusan norma baru yang menghasilkan perubahan norma secara terselubung dan menimbulkan ketidakjelasan norma yang terkadang dalam caps. tidak adanya kepastian hukum dalam caps itu akan berimplikasi pada berkurangnya kemampuan caps untuk menjamin warga negara dapat memprediksi dan dapat mengkalkulasi hasil dan akibat hukum manakala hendak melakukan permohonan pembatalan arbitrase yang harus ditempuh dalam waktuartinya, penjelasan caps telah menimbulkan kesulitan bagi warga negara sebagai pencari keadilan untuk memperoleh keadilan. secara spesifik dalam konteks kehidupan ekonomi, ketidakpastian hukum yang menimbulkan hilangnya kemampuan untuk memprediksi dan mengkalkulasi hasil dan akibat hukum itu juga akan menimbulkan kerugian secara ekonomi dan finansial yang pada akhirnya akan menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. dengan demikian, secara yuridis ketidakpastian hukum yang ditimbucaps telah menyulitkan bagi para pencari keadilan sekaligus juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. akhirnya, dalam konteks pengujian caps terhadap uud adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh penjelasan apps menunjukkan bahwa penjelasan undang undang guo bertentangan dengan ketentuan uud yang memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh kepastian hukumpara pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak hak konstitusionalnya dengan berlakunya penjelasan caps. kerugian konstitusional yang dimaksud adalahupn bdg bahwa adanya norma yang berbeda dengan norma pokok batang tubuh guo atau bahkan munculnya norma baru dalam penjelasan guo secara prinsip bertentangan dan ketidak konsisten dalam pengertiannya: penjelasan caps tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan, penjelasan caps menciptakan kerancuan, pertentangan dan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan normpemohon adalah salah satu pihak dalam suatu perjanjimelalui proses arbitrase yang memiliki otoritas dan jurisdikyang bersengketa. pemohon dalam posisinya tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap kerugian hak konstitusionalnya yang mana bagi pemohon baik secara aktual dan spesifik akan berpotensi terjadi menurut penalaran yang wajar dalam guocaps. selain ituketentuan guo tidak bertentangan dengan uud dengan demikian dalam permohonannya yang menyatakan penjelasan caps yang menyatakanwa jan yang disebut dalam ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan ketentuan tersebut oleh para pemohon dianggapadapun capssebelum pemerintah memberikan keterangannya terhadaptar belakangdan sebagai direksi dari pt. bbb dan pt. mcg berpotensi atau setidaknya akan mengalami kerugian konstitusionalnya sebagaimana telah dialami oleh banyak orang pihak lainnya terkait dengan norma dan ketentuan penjelasan luas yang diujikan dalam permohonan ini. adapun alasan alasan kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah pihak yang telah bersengketa badan arbitrase nasional indonesia bani) dan telah diputus dengan putusan perkara nomor i arb bani bahwa para pemohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase bani tersebut pengadilan negeri bandung dan telah diputus dengan register perkara nomor pdt pn bdg bahwa terhadap putusan pengadilan negeri bandung tersebut, telah diajukan banding oleh bani dan pt. pln distribusi jawa barat dan banten dbb) yang masih dalam proses mahkamah agung, bahwa salah satu alasan banding yang diajukan oleh para pemohon banding mahkamah agung adalah terkait dengselain itu, caps juga mengatur secara khusus tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional atas dasar asas timbal balik tidak saja putusan putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan indonesia, tetapi juga putusan arbitrase indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan luar negeri. pengertian menurut caps, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata luar peradilan umum yang didasarkan pad perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". dengan demikian arbitrase diartikan sebagai suatu proses mana para pihak menunjuk, umumnya dengan suka relaobjek dari arbitrase adalah mendapatkan penyelesaian yang adil oleh majelis yang tidak berpihak tanpa penundaan atau biaya yang tidak perlu, dan para pihak seharusnya bebas untuk sepakat bagaimana sengketa tersebut diselesaikan, dengan hanya batasan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan publik. arbitraseenyelesaian sengketa dalam bidang perdata melalui arbitrase tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian arbitrase, yang memiliki empat ciri hak, yaitu: mereka berdaulat, mereka memiliki otoritas, mereka mempunyai jurisdiksi terhadap sengketanya, dan masing masing independen tidak bisa dicampuri oleh pihak manapunehendak izinnya. kesepakatan tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase tersebut dapat dituangkan sebagai salah satu klausul arbitrase") dalam perjanjian atau dibuat tersendiri setelah timbul sengketa akta kompromis"). agar perjanjian arbitrase atau akta kompromis tersebut menjadi efektif, maka perjanjian untuk berarbitrase harus jelas dan tegas (uneguivocal) serta tertulis. perjanjian tersebut mempunyai (empat) fungsi yang esensial, yakni: untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (mandatory consequences) bagi para pihak: untuk mencegah intervensi dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak (sekurang kurangnya sebelum putusan dijatuhkan untuk memberdayakan arbiter dalam penyelesaian sengketa: dan untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa. dalam melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut berlaku asas hukum pasta sunt pertanda" sebagaimana ditetapkan dalam kuh perdata bw), yaituketidakpatuhan terhadap keputusan arbiter atau majelis arbiter, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex ago bono) merupakan suatu pengingkaran terhadap keadilan dan kepastian hukum. segera setelah putusan dijatuhkan dan pihak yang kalah tidak mau mentaati secara sukarela, maka pihak yang menang dapat minta kepada pengadilan untuk meletakkannya. pengadilan akan membatasinya semata mata pada pengendalian formal dan verifikasi keberadaan perjanjian arbitrase, termasuk apakah penunjukan arbiter telah dilakukan menurut perjanjian dan putusan telah memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam undang undang dengan demikian, maka perjanjian arbitrase tersebut merupakan suatu kesepakatan para pihak tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase" yang diinginkan bersama. pengadilank konstitusi diunduh dari laman berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase". tujuan arbitrase penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa telah lama dikenal semua masyarakat dunia dan sistem hukum termasuk dalam hukum adat indonesia. secara tradisional bentuk yang digunakan adalah konsiliasi diantara para pihak yang bertujuan hidup bersama dalam masyarakat kecil. arbitrase dipilih untuk hubungan pribadi para pihak, dan putusan tidak ditegakkan oleh pengadilan. namun, dengan makin terbukanya masyarakat, pengakuan arbitrase yang lebih formal tumbuh paralel dengan sistem hukum. indonesia, arbitrase juga mempunyai sejarah lama sejak sebelum perang dunia ii, tetapi jarang dipergunakan karena kurang dimengerti manfaat dan tata caranya. sampai dengan agustus proses berarbritase indonesia diatur berdasarkan burgelijke element rechtsvordering rv") yang dilandasi pada ketentuan ketentuan "kebebasan berkontak" (freedom contract) dalam kuh perdata. berdasarkan rv, penegakan putusan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai putusan pengadilan, termasuk eksekusi barang barang milik pihak yang kalah. peraturan hanya menetapkan putusan putusan arbitrase yang dijatuhkan dalam negeri, sedangkan untuk putusan putusan yang dijatuhkan luar negeri tidak dapat dieksekusi indonesia. alasan mengapa arbitrase komersial makin populer adalah karena hasil arbitrase lebih dapat diperkirakan (predictable) tertutup dan dihindarinya publisitas, serta fleksibel, tidak terlalu formal dan biaya yang lebih terukur pasti dari pada proses pengadilan. hal ini juga didukung dengan meningkatnya perdagangan dunia dan kebijakan pasar bebas. dalam perdagangan internasional, pengaturan baru luar negara seperti lembaga lembaga ekonomi multilateral, adanya standar standar hukum supranasional dan badan badan bukan pemerintahan yang dipimpin oleh pasar modal serta multilateral corporationsontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan arbitrase sebagai satu cara cara menyelesaikan sengketa komersial yang mempunyai sifat internasional dan mengabaikan berbagai tes dan standar yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional. dengan demikian, arbitrase yang diatur dalam undang undang guountuk menjaga agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjadi berlarut larut. arbitrase dapat dilaksanakanmanauntungan dari arbitrase ,akhir pelaksanaan putusan arbitrase putusan arbitrase nasional pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam tahun pada dalam,putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap), sehinggaberdasar c maka,ersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. putusan arbitrase internasional sampai dengan pembatalan putusancaps,cad konstitusi diunduh dari laman sehingga arbiter senantiasa harus beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa. asas itikad baik dalam berarbitrase arbitrase adalah suatu perjanjian yang dinegosiasikan, disepakati dan dijalankan, karenanya itikad baik menjadi pusat dalam arbitrase. sebagai dipersyaratkan dalam konvensi konvensi internasional dan undang undang, para pihak dalam arbitrase, termasuk kuasa, arbiter, lembaga arbitrase dan para pihak yang bersengketa harus beritikad baik ketika memasuki proses arbitrase. misalnya, kuasa atau pengacara para pihak tidak menutup kemungkinan untuk perdamaian dengan cara cara menunda sidang. para kuasa atau pengacara tersebut seyogyanya selalu berkomunikasi dengan kliennya untuk menjajaki kemungkinan tercapainya penyelesaian segera setelah mengetahui bahwa pembahasan menuju perdamaian mengenai kasus cukup memberikan harapan. dalam setiap arbitrase. tugas dan kewajiban harus dilaksanakan dengan standar itikad baik dan penyiapan secara penuh (full disclosure). hal ini berarti bahwa para pihak dari awal bersedia membahas kepentingannya masing masing mereka mengerjakannya dengan cara cara yang efektif dan tidak membuang buang waktu, wajar (reasonable) dan menujukkan proaktif keinginan untuk menyelesaikan sengketa. tanpa itikad baik, keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif atau hilang. untuk arbiter, itikad baik berarti tidak bersedia menjadi arbiter jika jadwal yang bersangkutan penuh dan bersedia mengungkapkan kemungkinan adanya benturan kepentingan (conflict interest). karena itu arbielum dan selama proses harus melakukan introspeksi mengenai sikapnya sehingga tidak menjatuhkan putusan yang bias. ketidakberpihakan dan kebebasan dari seorang arbiter merupakan hal yang esensial dalam pemeriksaan. dalam premise tersebut, itikad baik mengharuskan para arbiter bertindak wajar, untuk melindungi ekspektasi yang berasal dari perjanjiannya. hal yang juga cukup relevan tentang itikad baik dalam arbitrase adalah hak banding atas putusan yang dijatuhkan. kesepakatan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase pada hakekatnya bersedia menerima putusan arbitrase sebagai putusan terakhir (fina dari para arbiter, karena itu pengajuan banding kepada pengadilan untuk membatalkan putusan dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak beritikad baik, selain melanggar cita cita hukum yang didambakan tetapi tidak selalu seiring, yaitu asas asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum. selanjutnya terhadap dalil para pemohon yang menyatakan penjelasan guo tidak konsisten, tidak operasional dan menimbulkan kerancuan, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: bahwa sebagaimana dikatakan oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, dalam tulisannya yang berjudul perihal undang undang"vide tahun oleh karena itu, dalam ketentuan caps yang menyatakan putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan dalam hal adanya dokumduga palsu atau dipalsukan atau tipu muslihat" adalah norma yang harus dipenuhi sebagai syarat dapat dibatalkannya suatu putusan arbitrase. sedangkan penjelasan yang menjelaskan bahwa atas dugaan yang telah ditetapkan dalam batang tubuhnya harus dibuktikan melalui putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang berwenang mengadili pemalsuan atau tipu muslihat". hal ini terkait dengan kepastian hukum dan keadilan dalam arti bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dalam hukum setelah pembuktian. sebaliknya jika penjelasan dianggap bertentangan dengan normalnya sebagaimana dimaksud oleh para pemohon, maka guo akan kehilangan penafsirannya, sehingga bagi pihak yang memenangkan perkara arbitrase akan menghilangkan hak hak konstitusional dan tidak akan mendapatkan manfaat, keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase. bahwa berdasarkan uraian atas, penjelasan caps capscapspemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: bahwa dalam pembuktian pengadilan terhadap adanya unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam penjelasan guo dibutuhkan waktu yang lamayang tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. pemalsuan dokumen dan tipu muslihat masuk ranah hukum pidana, yang penerapannya dijalankan oleh aparat penegak hukum dan prosesnya untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum, ide ide hukum menjadi kenyataan dan menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada belakang norma tersebut (total enforcement), yang dibatasi oleh "area enforcement' melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untukseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (full enforcement). bahwa sebenarnya dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada dasarnyambatalan berdasar adanya dokumen palsu atau tipu muslihat, yaitu (tiga puluh) hari untuk pendaftaran putusan dan (tiga puluh) hari untuk pendaftaran permohonan pembatalan. pembuktian pemalsuan dokumen atau tipu muslihat seharusnya dapat dilakukan secara sederhana dan tidak seharusnya memakan waktu lama. banyak contoh tentang peradilan cepat itu, antara lain dalam perkara perkara pengadilan niaga, mana dengan pembuktian sederhana hakim pengadilan niaga sudah harus menjatuhkan putusan selama kurang dari hari. bahwa diatasnya waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan ada mberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum kepada para pihak, termasuk pihak yang telah memenangkan perkara arbitrase. iv. kesimpulan berdasarkan hal hal diatas, pemerintah dalam keterangannya dapat menyimpulkan sebagai berikut: pengajuan pembatalan putusan arbitrase sering tidak dilandasi pada "itikad baik" yang merupakan asas pokok dalam suatu perjanjian karena arbitrase merupakan kesepakatan para pihak dalam cara menyelesaikan sengketa yang didasari atas asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka para pihak yang berkontak diminta untuk mau menerima putusan yang dibuat oleh para arbiter yang telah ditunjuknya sendiri. peran pengadilan hanya untuk penegakan hukum agar putusan arbitrase ditaati para pihak. adanya praktik peradilan yang bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut sering latarbelakang oleh berbagai faktor, antara lain para pengacara yang tidak selalu secara profesuuaaps yang menurut para pemohon permohonan ini bertentangan dengan isi dan norma yang terkandung dalam ketentuan uuaaps yang karenanya membuatrmohonan ini, yang selengkapnya akan diuraikan dalam pokok permohonan ini, bahwa norma dan ketentuan uuaaps. . sedangkan penjelasan tersebutredaksi yang dipakai oleh batang tubuh uuaaps adalah kata diduga , sedangkan penjelasan nya menggunakan kata kata harus dibuktikan dengan putusan pengadilan , yang berarti bukan lagi dugaan, melainkan sudah terbukti, bahwa pelaksanaan ketentuan uuaaps guo tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan batasan waktu yang sangat sempit dan limitation yang ditentukan dalam ketentuan uuaapshingga, jika diharuskan adanya alasan dengan bukti sebuah putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka hampir bisa, sebagaimanaketentuan penjelasan uuaaps. padahal faktanya, dalam sistem hukum negara manap sarana untuk memenangkan perkaranya dengan cara apapun. hal ini mencerminkan perilaku yang tidak beritikad baik, yang dalam hal,bahwa dengan demikian, gugatan pemohon bahwa terdapat perbedaan normaatau adanya norma baru atau perubahan terselubung dalam penjelasan tidak terbukti dan patut ditolak. berdasarkan kesimpulan diatas, pemerintah berpendapat jika penjelasan caps dianggap tidak mempunyai hukum mengikat, maka guo akan kehilangan tafsir resmi terhadap normalnya dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pihak pihak yang berhak mendapatkan keadilan dan manfaat dari putusan arbitrase berdasarkan hak hak konstitusionalnya, sehingga pemerintah berpendapat dari hasil kesimpulan tersebupetit. para pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), menyatakan ketentuan penjelasyang didengarkan keterangannya persidangan mahkamah pada tanggal agustus pada pokoknya sebagai berikut: prof. dr. kuala adolf, s.h., ll.m keterangan ahli (affidavit) ini saya buat atas permintaan pemerintah republik indonesia cg. kementerian kehakiman melalui badan arbitrase nasional indonesia bani) yang menjadi salah satu pihak atau minimal. keterangan ahli ini saya buat dalam kapasitas saya sebagai sarjana yang telah cukup lama mempelajari arbitrase. minat lama saya kepada arbitrase antara lain tergambar ketika pertama kali menerbitkan buku berjudul arbitrase komersial internasional, jakarta: rajawali pers) pada tahun dan juga menerbitkan buku berjudul: dasar dasar, prinsip dan filosofi arbitrase bandung: seni media) pada tahun permasalahan hukum yang dimintakan kepada saya terkait dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa uu") penjelasa" keterangan berupa pendapat hukum yang saya buat bawah ini lebih menitik beratkan pada prinsip arbitrase. prinsip arbitrase: non intervensi pengadilan salah satu prinsip universal arbitrase yang penting adalah prinsip non intervensi pengadilan. prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan harus sedapat mungkin tidak mencampuri sengketa yang para pihak telah tertu perjanjian arbitrase. prinsip ini bersifat universal. prinsip ini dalam hukum nasional tampak dalam dan arbitrase. arbitrase menyatakan" arbitrase berbunyi:dalam hukum arbitrase internasional, prinsip ini termuat dalam article konvensi new york article convention berbunyi: the court contracting state, when seized action matter respect which the parties have made agreement within the meaning this article, shall, the request one the parties, refer the parties arbitration, "unless finds that the said agreement null and void, operative capable being performed." terjemahan konvensi berbunyi: pengadilan dari suatu negara peserta konvensi ini, ketika dimintakan menyelesaikan sengketa yang para pihaknya telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, wajib merujuk para pihak untuk menyelesaikan sengketanya arbitrase, kecuali pengadilan memutuskan bahwa perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak tersebut adalah batal demi hukum, tak bisa dijalankan atau tidak dapat dilaksanakan." prinsip non intervensi pengadilan menurut pendapat saya, harus juga diterapkan pada aspek pembatalan putusan arbitrase.arbitrase termasuk mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan arbitrase. dewasa ini masih terdengar pandangan dari pengusaha luar negeri balita negeri indonesia dipandang sebagai "friendly country untuk arbitrase. istilah "friend country sini mengacu kepada pemahaman mereka bahwa negeri indonesia tidak ramah (friendly) terhadap arbitrase. alasan sejatinya, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, tempat dibatalkan. pembatalan suatu putusan arbitrase melukai perasaan suatu pihak yang telah beritikad baik dalam menyelesaikan sengketanya arbitraseurut yang mulia hakim agung bisma siregar, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase. dari perspektif arbitrase, pembatalan suatu putusan arbitrase, apalagi putusan arbitrase asing, sangat mengundang perhatian dan mengundang keingintahuan mendalam terhadap alasan alasan pembatalan atau mengapa suatu putusan arbitrase dibatalkan. il. prinsip final dan mengikat putusan arbitrase putusan arbitrase adalah putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase atau seorang arbiter. prinsip universal yang berlaku terhadapnya adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. final artinya paling akhir. mengikat artinya para pihak yang bersengketa terikat secara hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase. sifat final dan mengikat putusan arbitrase secara hukum tidaklah dapat diajukan perlawanan. tetapi prinsip universal memberi kelonggaran terhadap prinsip final dan mengikat ini. putusan arbitrase berdasarkan konvensi new york dan model arbitration law uncial dapat dimintakan penolakan pelaksanaannya. penolakan pelaksanaan putusan ini karena adanya aturan dasar yang dilanggar, misalnya kepentingan umum (public policy). dalam uu, suatu putusan arbitrase dimungkinkan pembatalan. meskipun ketentuan berbeda dengan konvensi new york dan model arbitration law uncial, menurut hemat saya, berdasarkan dua prinsip atas, yaitu prinsip non intervensi pengadilan dan prinsip final dan mengikat putusan arbitrase, pembatalan ini haruslah sangat hati hati dilakukan. alasannya, pertama, pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal hal yang sifatnya sangat teramat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase. kedua, pembatalan menimbulkan atau melahirkan dampak negatif yang sangat teramat fundamental pula. pembatalan putusan arbitrase hanya akan melahirkan kebangsaan bahkan keraguan masyarakat (di dalam dan luar negeri) terhadap arbitrase indonesia. berdasarkan prinsip prinsip arbitrase atas, ketenturbitrase khususnya beserta penjelasannyaprof. dr. mieke kamar, s.h., m.cl keterangan ahli ini, saya buat atas permintaan pemerintah kementerian kehakiman melalui badan arbitrase nasional indonesia bani), khususnya terhadap penjelasan keterangan ahli ini, saya buat dalam kapasitas saya sebagai akademisi yaitu dosen guru besar (emeritus) universitas pajajaran, yang samping mengajar dalam hukum internasional, hukum kontrak internasional, dll. (sejak sebagai dosen tetap), sebagai (em) sekarang), juga sebagai mantan hakim agung anggota kamar perdata khusus, serta sebagai pemerhati tentang perkembangan hukum arbitrase nasional dan internasional. adapun petit pihak pemohon, pada pokoknya memohon majelis mahkamah konstitusi untukmempunyai kekuatan hukum yang mengikat. atau apabila majelis hakim konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara guo mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) pertimbangan mahkamah agung. dalam berbagai putusan dapat menunjukkan arah penyelesaian nomor tahun beserta penjelasannya. terlebih putusan putusan mahkamah agung sebagai badan peradilan yang tertinggi merupakan yurisprudensi tentang penerapan hukum dalam keadaan riil, yang menjadi pegangan atau pedoman bagi badan badan peradilan bahwa pembatalan putusan bani harus memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang telah dirinci secara limitation" dengan memperhatikan penjelasan atas nomor tahuutusan nomor arb. menguatkan putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase guo dengan pertimbangan bahwa alasan alasan pembatalan adalah bertentangan dengan isi nomor tahun dan penjelasannya, alasan alasan telah ditentukan secara limitation. putusan nomor k i pdt. sus yang menguatkan putusan pengadilan negeri, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase guo adalah prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu tipu muslihat kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak), lihat nomor tahun dan penjelasannya. putusan nomor k pdt.sus menegaskan, bahwa alasan alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam nomor tahun tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana) dan seterusnya permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima n o). putusan nomor k pdt.sus yang pada pokoknya menputusan arbitrase sebab adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh memohon banding dalam perkara guo tidak dapat dibuktikan adanya unsur tipu muslihat dan tidak disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh memohon banding, sebagaimana ditentukan dalam nomor tahun beberapa cuplikan putusan (dari sekian banyak putusan ri) atas mempertegas, bahwa isi dari tahun harus dibaca dan diterapkan bersamaan dengan penjelasannya. alasan alasan pembatalan dalam mengandung unsur pidana, dan penjelasannya memuat uraian atau penjabaran lebih lanjut dari norma dalam yaitu bahwa alasan alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (pidana). adalah tidak tepat untuk berpendapat bahwa penjelasan atas mengandung norma baru seperti didalilkan pemohon. perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase berada dalam ranah hukum perdata, tetapi unsur unsur tersebut harus diperiksa oleh peradilan pidana, sebab peradilan perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diduga berisi unsur unsur pidana. menurut hemat kami kedudukan penjelasan pada nomor tahun tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii nomor tahun dalam lampiran butir nomor ini telah disempurnakan oleh nomor tahun lain dari pada itu, apabila penjelasan dicabut dan dianggap bertentangan dengan uud dan akan berdiri sendiri, tetap akan menghasilkan kerancuan dalam penyelesaiannya peradilan perdata, yang akan bertentangan dengan hukum acara indonesia suatu kenyataan bahwa ketentuan pembatasan waktu seperti yang diatur dalam nomor tahun yaitu, menghambat bagi penerapan isi beserta penjelaspakah menghapus mencabut baik beserta penjelasannya merupakan jawabannya, samping merupakan tuntutan ultra petit, juga perlu dipertanyakan apakah absennya upaya permohonan pembatalan dalam nomor tahun tidak bertentangan dengan perintah, maksud dan tujuan dari uud mengacu pada hukum internasional yang mengikat ri, yaitu konvensi internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang telah diratifikasi oleh pada tahun mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase asing dalam (i) (e) (pengertian "set aside" sama dengan "to annual" atau membatalkan), yaitu berkaitan dengan hak suatu negara anggota untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan (asing), butir (e): putusan belum mengikat para pihak atau telah dibatalkan (set aside) atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara mana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dibuat: ((e) the award has not yet become binding the parties, has been set aside suspended competent authority the country which, under the law which, that award was made) contoh, putusan arbitrase indonesia yang diputuskan indonesia dapat dibatalkan indonesia atau menurut hukum indonesia. konvensi internasional ini tidak menetapkan syarat syarat pembatalan suatu putusan arbitrase asing. dengan demikian, kewenangan menentukan syarat syarat pembatalan suatu putusan arbitrase, baik putusan arbitrase asing maupun domestik adalah wewenang penuh negara anggota yang bersangkutan. menggaris bawahi isi keterangan badan arbitrase nasional indonesia bani) tertanggal april butir uncial model law, yang berisi alasan alasan pembatalan putusan arbitrase (set aside) yaitu apabila: satu atau para pihak tidak cakap (capacity) pengadilan menemukan bahwa pokok perkara dalam sengketantuan umum (public policy) dari negara tersebut. diketahui secara luas, bahwa isi uncial model law telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara negara tetangga kita. sekalipun belum mengadopsi aturan uncial model law tersebut, namun demikian butir butir diatas dapat menjadi acuan bagi aturan tentang pembatalan putusan domestik maupun asing. kesimpulan penjelasan nomor tahun tidak dapat dipisahkan dari nomor penjelasan tidak memuat norma baru tetapi memuat penjabaran lebih lanjut dari norma dalam nomor tahun penjelasan nomor tahun mempertegas bahwa syarat syarat pembatalan dalam masuk ranah pidana (pengadilan pidana), dan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan pidana, seperti dipertimbangkan mahkamah agung dalam berpuluh puluh putusannya. dibatalkan penjelasan memberikan ketidak pastikan, terutama dapat dianggap bahwa pengadilan (perdata) memiliki wewenang untuk memeriksa unsur unsur pidana yang terkait dengan permohonan pembatalan tersebut. hal mana sangat bertentangan dengan hukum acara indonesia. beserta penjelasan tidak bertentangan dengan dasar namun demikian terkait dengan persyaratan dalam nomor tahun menimbulkan suatu ketidakpastian. mekanisme pembatalan putusan arbitrase harus diatur dalam suatu undang undang tentang arbitrase, untuk menguatkan hak warganegara sesuai dengan uud dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan secara efektifentuan arbitrasejelasan arbitrase, yang berbunyi sebagai berikutpara pemohon beranggapan penjelasan arbitrase bertentangan dengan uud pokok permohonan para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: para pemohon dalam permohonannya berpendapat berlakunya penjelasan arbitrase telah mengakibatkan atau setidaknya berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional yaitupdt' pn bdg karena bersifat tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan. bahwa adanya norma yang berbeda dengan norma pokok batang tubuh undang undang guo atau bahkan munculnya norma baru dalam penjelasan undang undang guo secara prinsip bertentangan dan ketidakkonsistenan dalam pengertiannya, sehingga menciptakan kerancuan, pertentangan dan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan norma.hampir dipastikan bahwa tidak ada proses hukum dugaan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan yang dapat memutus perkara dugaan pidana dalam waktu hanya hari (kalender): bahwa oleh karena penjelasan uuaaps menurut para pemohon bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi nya sendiri, maka menurut para pemohon penjelasan jumps telah merugikan hak konstitusional para pemohon, bahwa sebagai warga negara republik indonesia, paraahwa sebagai warga negara republik indonesia, paraarbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu, bahwa. pengujian arbitrase terhadap pandangan pandangan para pemohon dalam permohonan ago, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidang perdagangan (yang meliputi antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, industri, penanaman modal dan hak atas kekayaan intelektual) selain dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar peradilan umum yang dikenal dengan lembaga arbitrase. lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, cc.:mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya bidang perdagangan melalui arbitrase telah diatur dalam nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. undang undang guo merupakan pengganti dari peraturan yang terdapat dalam elemen acara perdata element rechtvordering) yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia perdaganganketentuan arbitrase secara jelas telah menyebutkan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di.". berdasarkan ketentuan tersebut arbitrase merupakan suatu proses mana pihak pihak yang bersengketa menunjukdengan demikian arbitrase dapat diartikanutusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa (vide arbitrase). dalam hal setelah putusan arbitrase dijatuhkan, ada pihak yang tidak mau mentaati secara sukarela, maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas pemohon salah satu pihak yang bersengketa (vide meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun untuk melindungi kepentingan hukum pihak pihak yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, maka dalam ketentuan arbitrase diatur secara tegas bahwarbitrase dengan syarat syarat tertentu dapat dibatalkan melalui pengajuan permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri. permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut hanya dapat dikabulk. dalam penjelasan arbitrase dispenjelasanundang undangketentuan arbitrase mengatur persyaratan dapat dibatalkannya putusan arbitrase yaitu dalam hal. ketentuan persyaratan tersebut adalah norma yang harus dipenuhi sebagai syarat dapat dibatalkannya suatu putusan arbitrase. kemudian dalam penjelasan arbitrase diuraikan atau dijabarkan lebih lanjut bahwa persyaratan dapat dibatalkannyasebagaimana ditetapkan undang undang guo harus dibuktikan melalui putusan pengadilan . penjelasan sebagaimana diuraikan diatas merupakan penafsiran resmi pembentuk undang undang untuk menguraikan atau menjabarkan lebih lanjut mengenai norma persyaratan persyaratan untuk membatalkan putusan arbitrase yang ada dalam batang tubuh undang undang guo). penjabaran atau uraian lebih lanjut dari norma yang tercantum dalam undang undang guo adalah salah satu pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan dasar, maka demi kepastian hukum dan keadilan kedua persyaratan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bahwa adanya dokumen palsu dan adanya tipu muslihat yang dijadikan dasar untuk pembatasan putusan arbitrase adalah benar menurut hukum dan dapat dibuktikan sehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase. berdasarkan uraian atas, dpr berpendapat penjelasan arbitrase, telah selatan dan sesuai dengan maksud dan arti dari substansi pokok ketentuan normatif yang diatur dalam arbitrase,arbitrasedpr berpendapat bahwa pembuktian pengadilan terhadap adanya unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang guo yang membutuhkan waktuharus dilaksanakan berdasarkan asas peradilan sederhana,biaya ringan. oleh karenanya hal tersebut bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan arbitrase sudah mengatur secara jelas dan tegas batasan waktu pengajuan permohonan pembatalan dan batasan waktu bagi pengadilan untuk memberi putusan mengenai pembatalan tersebut yaiturmohonan pembatalan kepada pengadilan negeri dan pengadilan sudah harus menjatuhkan putusan selama kurang dari hari. berdasar uraian uraian atas dpr berpendapat, penjelasan arbitrase dirumuskan untuk memperjelas ketentuan norma undang undang guo, sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak pihak yang bersengketa dalam lembaga arbitrase, oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan uud demikian keterangan dpr ini badan arbitrase nasional indonesia, telah memberikan keterangan persidangan mahkamah pada tanggal april yang pada pokoknya menerangkan, dan bentuk bentuk lawara konstitusi diunduh dari laman penyelesaian sengketa luar pengadilan. bani didirikan pada tahun atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum prof. soebekti s.h., dan haryono tjitrosoebono s.h., dan prof.masyarakat dan sektor bisnis, batam. adapun bani sebagai lembaga arbitrase adalah sesuai dengan ketentuan umum butir undang undang capsmenegaklaksanakan indonesia. pada saat ini lebih dari arbiter berlatar belakang berbagai profesi, antaranya adalah arbiter asing terdaftar bani. pengertian tentang arbitrase. menurut prof. soebekti mantan ketua mahkamah agung, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim dan para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada dan menpenyelesaijustice yaitu nomor juncto nomor dan hirsengketksekutor) dari pengadilan. sengketa yang dapat disengketandang undang caps penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah masalah perdagangan. putusan arbitrase adalah bersifat mandiri, final dan mengikat, final and binding atau seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,sesuai ketentuan undang undang c, kasasi, maupun peninjauan kembali, hal ini untuk menjaga agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjadi berlarut larut. yurisprudensi tap mahkamah agung telah mengakui bahwa arbitrase sebagai ekstra yudisial yang lahir dari perjanjian arbitrase mempunya akibat hukum (legal effect) yang memberikan kewenangan mutlak (absolute) pada majelis arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasarkan atdalam melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut berlaku asas hukum pasta sunt pertanda, dimana para pihak dapat menetapkan hukum yang mengatur sengketa atau menyerahkannya pada putusan arbiter. dengan demikian para pihak dalam perjanjian arbitrase tersebut wajib menerimyang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase sebagai sesuatu yang resmi, final, dan mengikat para pihak. arbitrase dapat dilaksanakan institusional, dimana proses dilaksanakan dengan bantuan suatu lembaga arbitrase dengan menggunakan aturan singapore international arbitration centre siap), kuala lumpur regional arbitration centre keras), dan badan arbitration national indonesia bani). arbitrase juga dapat dilaksanakan secara hoc, atau aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu lembaga arbitrase, seperti aturan unital, arbitration rules yang diterbitkan oleh united nations commission international trade law indonesia mengenai arbitrase hoc. pelaksanaan putusan arbitrase. dalam undang undang caps pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam dan untuk putusan arbitrase nasional, dan dan yang memberikanpada dasar putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya panitera pengadilan negeri dalam waktu hari setelah putusan arbitrase diucapkan. karena putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikatcaps, sebelum memberi perintah pelaksanaan ketua pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi dtidak bertentangan atau kesusilaan dan ketertiban umum. bila tidak memenuhi maka ketua pengadilan negeri dapat menolak pelaksanaan eksekusi, dan terhadap putusan ketua pengadilan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. c, atau disembunyikan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. dalam penjelasan ini ditegaskan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan pengadilan, dan alasan alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. berbeda dengan caps, uncial model law tidak mengenal pembatalan, tetapi uncial model law menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dikesampingkan (setting side) apabila. satu atau para pihak tidak cakap (capability). pemberitahuan yang kurang wajar mengenai pengangkatan arbiter atau proses arbitrase, atau tidak mempresentasikan perkaranya... pengadilan menemukan bahwa pihakketentuan sebagaimana disebutkan dalam uncial model law tersebut sama dengan ketentuan yang termuat dalam hukum arbitrase nasional banyak negara, antara lain australia, kanada, cina, hongkong, singapura, malaysia, filipina, korea selatan, singapura, dan thailand. demikian pula dalam konvensi new york tahun mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing telah digunakan istilah refusal atau penolakan, indonesia meratifikasi konvensi new york dengan keputusan presideperlu dicatat bahwa apa pun alasan dari penolakan atau pendampingan setting side, suatu pembuktian tetap diperlukan. tanggapan terhadap pertanyaan majelis hakim. bahwa dalam persidangan tanggal april majelis hakim konstitusi mengajukan pertanyaan berkaitan dengan undang undang caps yang mengatur pembatalan putusan arbitrase dan atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. bahwa caps menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalannya oleh para pihak, yakni jika putusan dimaksud. mengandung unsur unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu. adanya dokumen yang disembunyikan, dan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat. rincian unsur unsur tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase yang memiliki dugaan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut mengandung unsur unsur pemalsuan, penyembunyian fakta, dokumen, dan adanya unsur tipu muslihat. bahwa dalam melaksanakan arbitrase, bani telah menerbitkan kebutuhan prosedural (prosedural regulation) yang mengatur proses arbitrase yang diselenggarakan oleh bani bagi yang menunjuk bani. selain ruang lingkup dan ketentuan ketentuan umum. peraturan prosedural bani memuat proses arbitrase yang umum berlaku peradilan umum prosedur pembentukan majelis arbitrase, termasuk penunjukan, penolakan, pengingkaran, dan penggantian arbiter, pemeriksaan arbitrase, bahasa pemeriksaan, dan dokumen bukti, dan persidangan, bobot pembuktian, pemeriksaan saksi saksi, dan ahli, dan putusan, dan pendaftaran putusan pengadilan negeri. bentuk prosedural bani memberikan kesempatan seluas luasnya dengan memberikan waktu khusus kepada para pihak untuk memeriksa bukti bukti dan saksi saksi dan atau ahli yang diajukan olehnya dan olehnya dan pihak lawan dan bahwa pemeriksaan dokumen juga meliputi keaslian dokumen, demikian pula dengan pemeriksaan para saksi dan ahli dalam persidangan yang semuanya disumpah menurut agama atau kepercayaan masing maspenjelasan uuaaps guo telah membuat adanya ketidakpastian hukum bagi parauuaahwa oleh karena terdapat perbedaan norma atau memunculkan norma baru atau perubahan terselubungengkapnya alasan pengujian konstitusionalitas penjelasan uuaaps tersebut adalah sebagai berikut: penjelasan luas mengandung norma baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok nya. a1. bahwa sebagaimana telah dikutip muka, batang tubuh uuaaps secara verbatim menggunakan kata diduga sebagaiharuskan menyampaikan keterangan tertulis (affidavit) sebelum pemeriksaan. bahwa tipu muslihat merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda yang dalam kuhp diatur dalam bab xxv sampai bahwa dengan demikian pembuktiannya masuk dalam ranah hukum pidana. bahwa caps menetapkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dengan demikian kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase pada hakikatnya berarti bahwa para pihak bersedia menerima putusan arbitrase sebagai putusan terakhir (final) dari para arbiter dan mengikat para pihak yang berlandaskan pada asas pasta sunt pertanda. dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. putusan dapat dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri pn) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk itu putusan arbitrase harus didaftarkan oleh arbiter kepada panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama hari sejak tanggal putusan diucapkan ketua tidak memeriksa alasan atau mempertimbangkan dalam putusan arbitrase butir eksekusi putusan arbitrase dapat ditolak oleh pengadilan negeri untuk dilaksanakan hanya dalam hal putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. undang undang caps mengisyaratkan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama hari terhitung sejak dari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. selanjutnya, undang undang caps menentukan bahwa dalam waktu paling lama hari sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan aujadi, maksimum waktu yang yang disediakan untuk memperoleh putusan pengadilan negeri tersebut adalah hari. bahwa memang jangka waktu itu sering dianggap tidak cukup atau ketentuan ini sulit untuk dapat dijalankan sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam perkara nomor puu xii namun, hal tersebut semata mata merupakan teknik pengadilan dan sering merupakan tundaan persidangan yang dilakukan oleh para pengacara dan bahwa pengadilan cepat dapat dibuktikan dapat dilakukan dalam perkara perkara kepailitan. ketentuan dan undang undang nomor tahun mengatur bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan yang harus diajukan secara tertulis dan bahwa ketentuan ini dapat diartikan bahwa bentuk pengajuan pembatalannya berupa suatu surat permohonan. dan bahwa dengan demikian, tunduk pada yurisdiksi volunteer yang menurut yahya harahap mantan hakim agung), ciri khas permohonan atau gugatan volunteer adalah masalah yang diajukan dalam permohonan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata. atau permasalahan yang dimohonkan kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, atau tidak ada orang lain, atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat parte. tentang pemeriksaan atas adanya pemalsuan dokumen, hanya dapat diajukan dalam bentuk gugatan bukan volunteer dan disidangkan oleh majelis hakim. sehingga jelas bahwa dan penjelasan saling melengkapi proses yang harus diikuti untuk membatalkan putusan arbitrase. atau penjelasan bukan merupakan norma baru. penjelasan dalam pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. dalam arti bahwa adanya pemalsuan atau pun tipu muslihat harus dibuktikan melalui gugatan pengadilan. sebaliknya, penghapusan penjelasan sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon akan menghilangkan hak hak konstitusional pihak yang memenangkan perkara arbitrase untuk mendapatkan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase. bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan putusan akhir untuk membuktikan adanya dokumen, atau fakta palsu, atau dipalsukan dalam rangka pembatalan putusan arbitrase itu merupakan teknik pengadilan dan tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. butir menyatakan bahwahari sejak permohonan diajukan oleh ketua pengadilan negeri. dan bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya dan selayaknya bukti bukti adanynad konstitusi diunduh dari laman palsu atau tipu muslihat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sudah terbukti sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. adanya praktik peradilan yang bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut, sering dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. antara lain, para pengacara yang tidak secara profesebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan cara apa pun. ini mencerminkan perilaku yang tidak beritikad baik, yang dalam upaya,pengajuan pembatalan putusan sering tidak dilandasi dengan iktikad baik yang merupakan asas pokok dari suatu perjanjian bahwa arbitrase merupakan kesesakan para pihak dalam cara menyelesaikan sengketa yang didasari atas asas pasta sunt pertanda dan cita cita hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. oleh karena itu, para pihak yang berkontak diminta untuk mau menerima putusan yang dibuat oleh arbiter yang telah ditemukannya sendiri. pengadilan hanya untuk menegakkan hukum agar putusan arbitrase ditaati para pihak. selanjutnya bahwa diatasnya waktu untuk mengadakan permohonan pembatalan putusan berlindungi hak konstitusional para pihak yang mendapatkan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum, baik pihak yang memenangkan maupun yang dikalahkan dalam perkara arbitrase. kedudukan hukum, legal standing pemohon pemohon dalam perkara mahkamah konstitusi nomor puuxii adalah pemilik pt. menerima cipta guna mcc), dan pt. bangun bumi bersatu, pt. bbb), yang merupakan salah satu pihak dalam suatudalam perkara nomor i arb.bani melalui proses arbitrase yang memiliki otoritas dan yurisprudenmanapun yang bersengketa. bahwa majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara nomor arb.bani terdiri dari hussein umar, s.h., sebagai ketua majelis dan dr. ir. manjadi hasan, pe. ph., dan prof. dr. ahmad ramli, s.h., m.h. sebagai anggota majelis. dan bahwa setelah melalui pemeriksaan bukti bukti berupa dokumen, saksi saksi, dan para ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, majelis arbitrase pada tanggal november memutuskan menolak sebagian permohonan pemohon yang diajukan dalam persidangan arbitrase. bahwa setelah putusan arbitrase guo dibacakan pada tanggal februari dan didaftarkan pengadilan negeri bandung pada tanggal mei pemohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase guo bandung, mana majelis hakim pengadilan negeri bandung kemudian memutuskan menerima permohonan pemohon agar membatalkan putusan arbitrase bani guo dan mengadili sendiri yang merupakan lawan pemohon dalam perkara arbitrase guo. bahwa dalam putusan bandung guo, bani dan lawan pemohon dalam perkara arbitrase, sesuai ketentuan undang undang caps kemudian mengajukan banding mahkamah agung yang sampai pernyataan ini dibuat sampai dalam proses dan belum ada putusan. bahwa pemohon yang diajukan oleh pemohon pada mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa penjelasan undang undang caps telah menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, pada hakikatnya merupakan upaya yang beritikad buruk dari pemohon untuk membatalkan putusan majelis arbitrase bani yang sedang dalam pemeriksaan banding oleh mahkamah agung. bahwa untuk menggugat pelanggaran hak konstitusional, dirugikan atas berlakunya ketentuan tentang pelaksanaan undang undang card konstitusi diunduh dari laman dan juga apakah terdapat kerugiilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah ada hubungan sebabakibat (causal terbang) antara kerugian dan berlakunya ketentuan penjelasan undang undang yang dimohonkan untuk diuji? berdasarkan hal tersebut, bani berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menggugat yang harus dipenuhi mahkamah konstitusi yaitu.dan bersifat spesifik. ketentuan aktual dalam suatu kontroversi yang bukan bersifat potensial dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya suatu undang undang. dan kemudian, dengan diberikannya putusan yang diharapkan akan merugikan dan dihindarkan untuk dipulihkan. tidak dipenuhinya hal hal tersebut atas bani berpendapat bahwakesimpulanahkamah konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. putusdengan demikian penjelasan caps yang menyatakan bahwa alasan permohonan membatalkan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan negeri dalam waktu hari sejak pendaftaran putusan sudah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan,apusan penjelasan akan menghilangkan kepastian hukum atas putusan arbitrasedasarkan pada asas pasta sunt pertanda, yang dapat diartikan bahwa para pihak menjamin akan lansung melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan bahwa dengan demikian majelis konstitusi tidak sewajarnya dan sepatutnya menolak, mengabulkan permohonan penghapusan penjelasan penghapusan penjelasan juga mengingkari penerapan asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan salah satu hal yang dituntut pihak ketika memasuki proses peradilan dan merupakan salah satu asas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan bahwa dengan sederhana dalam hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. i2.6j menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan olehdan septauban konstitusi diunduh dari lamasing masing adalah direktur pt. bangun bumi bersatu pt. bbb) dan pt. menerima cipta guna pt. mcg), yang merupakan perusahaan yang bersengketa badan arbitrase indonesia bani) yang mengalami, atau setidaknya potensial mengalami kerugian konstitusional dengan adanya penjelasan karena menimbulkan norma baru yang bertentangan dengan substansi yang terkandung dalam sehingga tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalamnganggap dirugikan akibat ketidakpastian hukum dengan tidak seharusnya ketentuan dalam dengan penjelasanokok permohonan menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas penjelasan yang selengkapnya menyatakan,, sedangkan menyatakan,penjelasan tersebut menurut para pemohon mengakibatkan norma dalam tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehinggalasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sedangkan penjelasan nya menggunakan klausul harus dibuktikan dengan putusan pengadilan : bahwa kata diduga menurut kamus besar bahasa indonesia secara harfiah berarti sangkaan atau perkiraan , yakni sesuatu yang belum pasti ada atau terjadi tetapi masih dalam proses untuk kepastian, atau singkatnya masih bersifat asumsi. arti ini sangat jauh berbeda dan bertolak belakang dengan maksud yang dikandung dalam klausul redaksi harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang merupakan penjelasan dari kata diduga yang dimaksud dalam caps guo karena sebuah putusan pengadilan berisi tentang pertimbangan fakta fakta yang sudah mengalami proses pengujian pembuktian baik dalam rangka verifikasi ataupun kalsifikasi, bahwa klausul yang tertuang dalam penjelasan caps mengenai pembuktian dengan putusan pengadilan merupakan sebuah norma baru yang berbedacaps yang dijalankannya: bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puusatya ariyanto dan dr. abdul fitriciada azhari, s.h., hum., yang didengarkan keterangannya persidangan mahkamah pada tanggal april i3 menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan presiden pada pokoknya mengemukakan bahwa penjelasan tidak bertentangan dengan substansi sehingga tidak bertentangan dengan uud justru jika penjelasan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka akan kehilangan tafsir resmi terhadap normalnya, dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. selain itu presiden juga mengajukan dua orang ahli, prof. dr. kuala adolf s.h., l.lm., dan prof. dr. mieke kamar s.h., m.cl., yang didengarkan keterangannya pada persidangan mahkamah tanggal agustus i3. menimbang bahwa mahkamah menerima keterangan tertulis dpr pada pokoknya menerangkan bahwa penjelasan dirumuskan untuk memperjelas ketentuan norma sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase dan bagi pihak pihak yang bersengketa dalam lembaga arbitrase. menimbang bahwa, badan arbitrase indonesia sebagai pihak terkait, memberikan keterangan persidangan mahkamah tanggal april yang pada pokoknya menerangkan bahwa putusan arbitrase bersumber dari kesepakatan para pihak yang berlandaskan asas pasta sunt pertanda melalui majelis arbitrase yang ditunjuk sendiri oleh para pihak. penghapusan penjelasan akan menghilangkan kepastian hukum atas putusan arbitrase dan akan mengingkari hak hak konstitusional pihak yang benar dan memenangkan perkara arbitrase, juga mengingkari penerapan asas pengadilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. menimbang bahwa, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, keterangan dari presiden, keterangan dpr, keterangan pihak terkait, bukti bukti surat tulisan dan ahli yang diajukan oleh para pemohon dan presiden, serta kesimpulan tertulis para pemohon duntukpenyelesaian sengketa perdata, yaitu sengketa hukum yang menyangkut hubungan hukum antarperang dalam pengertian perseorangan, khususnya dalam bisnis atau perdagangan, sesungguhnya menjadi urusan mereka yang terlibat dalamnya. meskipun demikian, negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum dalamnya membentuk kekuasaan kehakiman. dalam kekuasaan kehakiman tersebut ditetapkan pengadilan sebagai institusi pelakunya yang disediakan oleh negara supaya menjadi pihak ketiga yang independen dan imperial memberikan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. bahwa dalam hal sengketa tersebut adalah sengketa hukum bidang kepercayaan sebagaimana diuraikan atas, sesungguhnya penyelesaian tersebut menjadi urusan mereka yang terlibat dalamnya. oleh karena itu, untuk penyelesaiannya para pihak dapat mengajukan pengadilan yang berwenang yang disediakan oleh negara guna melayani mereka. dalam memberikan pelayanan, sebelum menyelesaikan sengketa, pengadilan akan bersungguh sungguh berusaha supaya mereka dapat menyelesaikan dengan cara perdamaian. baru apabila hal tersebut tidak tercapai maka pengadilan akan menyelesaikan sengketa dimaksud dengan menegakkan hukum dan keadilan (vide uud bahwa oleh karena penyelesaian sengketa tersebut adalah urusan mereka yang terlibat dalamnya maka dalam penyelesaian sengketa tersebut selain mengajukan pengadilan, mereka dapat pula mengadakan perjanjian, baik sebelum atau setelah terjadi sengketa, untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrasepenyelesaian sengketa yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (vide angka1 bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihndapat hukum atau putusan (vide bahwa berdasarkan uraian tersebut atas maka penyelesaian sengketa, diajukan kepada lembaga apapun pengadilan atau arbitrase sesungguhnya lembaga dimaksud adalah pihak ketiga yang mendapat kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. oleh karena itu, selain lembaga dimaksud harus independen dan imperial, para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian tersebut harus sungguh sungguh, terbuka, tulus dan jujur. tiadanya hal tersebut pada salah satu dari kedua belah pihak, sehingga merugikan pihak lain maka pihak lain tersebut harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan yang berwenang. terkait dengan hal tersebut mengatur, yang pada pokoknya bahwa terhadap putusan arbitrase salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan pengadilan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur ketidakjujuran, yaitunjelasan tersebut menyatakan, pada pokoknya, bahwapermohonan pembatalan yang disebut dalam ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. putusan pengadilan mengenai terbukti atau tidak terbukanya alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. terhadap penjelasan tersebut para pemohon mengajukan pengujian konstitusional dengan alasan sebagaimana diuraikan atas, i3. tersebut adalah kata diduga dalam yang dalam penjelasannya mempergunakan frasa harustis, subjektif, sepihak, dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. frasa harus dibuktikan dengan putusan pengadilan merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotet: menimbang bahwa, dengan adanya penjelasan dimaksud apakah tersebut menjadi multi tafsir adalah penjelasan tersebut. paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsi, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah penjelasan telah mengakibatwahiduddin adams, anwar usmanwahiduddin adams, anwar usmanbadan arbitrase nasional indonesiawahiduddin adams anwar usman ttd.berdasarkan uraian atas, penjelasan capscapspenjelasan caps tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan. bahwa ketentuan tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam uuaaps ditentukan imitasi waktunya sebagaimana diatur dalambahwa jika caps dikaitkan dengan ketentuan dan penjelasannya, maka secara normatif pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase pengadilan negeri harus memenuhi kualifikasi: memenuhi salah satu dari tiga alasan yang ditentukan: harus disertai bukti adanya putusan pengadilan terkait dengan salah satu alasan tersebut, dan harus diajukan dalam waktu paling lambat hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase panitera pengadilan negeri. waktu pendaftaran putusan arbitrase panitera pengadilan negeri adalah paling lambat hari sejak putusan diucapkan (vide caps), sehingga, jika ditotal, maka batas waktu maksimal yang dimiliki pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalanengadilan negeri adalah hari, jika pelaksana arbitrase (in cast bani) mengambil batas maksimal untuk pendaftaran putusan panitera pengadilan negeri: pertanyaan yang muncul terkait dengan norma norma atas adalah apakah dalam jangka waktu hari (dengan asumsi waktu maksimal) akan dimungkinkan adanya sebuah putusan pengadilan yang dapat memutus dan berkekuatan hukum tetap dalam dugaan tindak pidana terkait putusan arbitrase yang telah diputuskan? dalam praktik proses perkara pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (mungkin sampai dengan kasasi), apakah dapat diselesaikan dalam jangka waktu hari (atau katakanlah paling lama hari) untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan atas? pertanyaan inilah yang muncul dalam proses pengadilan negeri sebagai judex active dalam kasus yang dialami oleh para pemohon terkait dengan pelaksanaan atau merasionalisasi ketentuan penjelasan dan uuaaps sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan pengadilan negeri bandung nomor pdt. pn.bdg hal sebagai berikut: menimbang, bahwa dalam praktik proses perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan persidangan hingga perkara diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu (tiga puluh) hari, apalagi proses perkaranya melalui banding hingga kasasi: menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa bukankah kata kata yang tercantum dalam uuaaps adalah kata .diduga. yang berarti belum pasti keberadaannya, mengapa dalam penjelasan nya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang nota bene sebagaimana telah dipertimbangkan atas harus diartikan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?: menimbang, bahwa penjelasan dari yang bersangkutan dan luas) seharusnya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas, namun karena tidak sejalandesember dari deni aulia ahmad, s.h., bisma maria, s.h., purwanto, dan achmad junaidi yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada haryanto, s.h, hum., survei, s.h, m.h., yohanes hery susanto, s.h, dan sugandi pada tanggal desember perihal permohonan uji materiil terhadappermohonan registrasidesember bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib telah menerima surat dari para pemohon, bertanggal desemberjanuari telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan nomor puu perihalmaria farida indrawi, hamdan zelda, akil mochtar, muhammad alimmaria farida indrawi, hamdan zelda, muhammad alim, ahmad fadiltanpa dihadiri oleh para pemohon kuasanya. ketua, ttd. achmad nowiki anggota anggota, ttd ttd hartono maria farida indrawi ttd. ttd. hamdan zelda muhammad alim ttd. ttd. ahmad fadli semadi anwar usman panitera pengganti, ttd. fadzlun budlenis korona pekerjaan: ketua lembaga masyarakat adat provinsi papua alamat wonosobo, jawa tengah selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama basalis tetep pekerjaan sekretaris lembaga masyarakat adat provinsi papua alamat berpura, jayapura, papua selanjutnya disebut sebagai . pemohon iix11uktalasanrsebut sebabkan karena pembentukan pegasus tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pegasus nomor tahun bukti tentang pembentukan predasi dan pegasus yang menyebutkan bahwa pembahasan rancangan pegasusnamun yang terjadi adalah sebelum (tiga puluh hari) kerja mrp melakukan pembahasan rancangan pegasus untuk diberikan pertimbangan dan persetujuan atau (sepuluh) hari kerja mrp masih melakukan pembahasan rancangan pegasus untuk diberikan pertimbangan dan selanjutnya hasil pertimbangan dan persetujuan raperdasus tersebut disampaikan oleh ketua mrp kepada dprd dan selanjutnya ditetapkan menjadi pegasus. bahwa dengan melihat uraian uraian tersebut diatas, maka dasar hukum pengisian keanggotaan dprd yang berasal dari pengangkatan sudah tidak ada lagi atau dapat dikatakan alias terjadi kekosongan hukum dan secara otomatis tidak memberikan jaminan hukum, kepastian hukum yang adil bagi keanggotaan dari pengangkatan. dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh keanggotaan dprd masa jabatan periode dengan masa jabatan yang melalui pemilihan umum dengan menggunakan atas nama dprd serta menjalankan tugas dan kewenangan dprd berdasarkan otonomi khusus bagi provinsi papua adalah keliru dan cacat hukum. bahwa merujuk kepada undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, ada beberapa yang mengatur secara implisit mengenai kekhususan dalam otonomi khusus bagi provinsi papua antaranya ialah sebagi berikut: disebutkan bahwa, dalam rangka penyelengaraan otonomi khusus provinsi papua dibentuk majelis rakyat papua yang merupakan representasi cultural orang asli papua yang memiliki kewenangan tertentuperlindungan orangsama. huruf disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara republik indonesia adalah orang orang asli papua. anggota yang dipilih dan diangkat sedangkan padaan, serta penamaan distrik maupun kampung. berdasarkan ketentuan yang diatur didalam nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua bahwa hanya terdapat (ima) hal kekhususan, dengan demikian tidak ada lagi rumusan kekhususan yang secara implisit diatur luar (lima) rumusan tersebut. bahwa uraian atas membuktikan bahwa pemohon satuan masyarakat hukum adundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota bukti telah dilaksanakan dengan baik. artinya penerapan norma norma yang diatur dalam bab vii tentang pencalonan anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, tentang tata cara pengajuan calon anggota dpr, dprd kabupaten kota, tentangdan tentang pengawasan atas verifikasi administrasi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan kabupaten kota serta tentang penyusunan daftar calon sementara anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota berjalan sesuai dengan norma norma tersebut sampai dengan pemilihan dan penetapan perolehan suara serta penetapan calon bahkan sampai pelantikan semuanya implementasi dengan baik. sedangkankeanggotaan dprd yang melalui pengisian anggota dprd melalui mekanisme pengangkatan yang diatur dalam nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, khusus pada dan yang berbunyi dprd terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturpenerapan norma tersebut seharusnya diatur terlebih dahulu dalam peraturan derah khusus provinsi papua sebagai dasar hukum anggota dprd dari pengangkatan sesuai amanat putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dengan berlakunya pegasus, maka kemudian selanjutnya dapat diimplementasikan atau diterapkan pengaturan tentang pengisian keanggotaan dprd yang melalui pengangkatan dapat ditetapkan dan dilantik bersama anggota dprd yang melalui pemilihan umum. dengan demikian keanggotaan dprd tersebut dapat melaksanakan tentang tugas dan wewenang dprd yang diatur dalam otsus papua. apabila norma tersebut terapkan secara baik, maka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi khusus bagi provinsi papua dapat diharapkan berjalan dengan amanat otsus tersebut. namun sebaliknya norma tersebut tidak diimplementasikan, maka sudah dapat dipastikan penyelenggaraan pemerintahan provinsi papua dianggap tidak legitimasi dan selalu saja berpotensi terjadinya gesekan antara masyarakat hukum adat untuk selalu menuntut hak hak konstitusionalitas yang diatur dan dijamin oleh negara terhadap pemerintahan provinsi papua, terlebih menggangu mengancam keutuhan negara kesatuan republik indonesia. dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dprd sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas dan wewenang dibidang legislasi, pengawasan dan budgetingdalam perkara pemohon dalam menguji drhadap uud adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengisian anggota dprd melalui dipilih yang mengambil hak dari keanggotaan dprd melalui pengangkatan.adalah the guardian the constitution dan the final interpreter the constitution. bahwa pemohon memohon kepada untuk menyatakan nomor tahun bertentangan dengan dan mengandung tafsiran bahwa keanggotaan dprd adalah yang dipilih dan diangkat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. artinya, pengunaan penamaan keanggotaan dprd menjadi sah apabila keanggotaannya isi dari yang dipilih dan yang diangkat serta dilantik dan ditetapkan menjadi keanggotaan dprd serta secara hukum dapat menggunakan tugas dan wewenang dprd yang diatur dalam nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. pengunaan penamaan keanggotaan dprd menjadi tidak sah secara hukum apabila hanya isi dari salah satunya saja baik keanggotaan yang dipilih maupun keanggotaan yang diangkat. jika anggotanya berasal dari dipilih saja, maka penyebutan penggunaan lembaganya adalah dprd provinsi papua dan tugas dan wewenang didasarkan pada nomor tahun tentang pemerintahnomor tahun sebaliknya juga apabila hanya pengisian keanggotaannya yang berasal dari pengangkatan, maka tidak dapat juga disebut anggota, masa jabatan anggota legislatif provinsi papua periode dan masa jabatan anggota legislatif provinsi papua masa jabatan periode serta masa jabatan anggota legislatif papua masa periode yang sementara ini sedang berjalan tidak bisa dapat disebut anggota dewan perwakilan papua dprd), dengan menggunakan tugas dan wewenang anggota dprd yang diatur dalam nomor tahun yang salah satunya membentuk peraturan daerah khusus pegasus) provinsi papua merupakan suatu bentuk tindakan hukum yang melampaui batas kewenangannya dan secara hukum dianggap tidak sah termasuk membentuk raperdasus tentang keanggotaan dprd melalui mekanisme pengangkatan yang kemudian ditetapkan menjadi pegasus namun raperdasus yang kemudian menjadi pegasus tersebut tidak diberikan pertimbangan dan persetujuan oleh majelis rakyat papua mrp) terhadap raperdasus tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur didalam peraturan provinsi papua predasi) nomor tahun tentang pembentukan predasi dan pegasus. bahwa hingga sampai pemohon mengajukan permohonan ini belum ada dasar hukum untuk digunakan sebagai dasar pengangkatan anggota dprd. hal ini disebabkan dikarenakan belum ada anggota dpr provinsi papua yang secara hukum dianggap sah mulai sejak penggunaan penamaan keanggotaan dprd masa jabatan keanggotaan dprd masa jabatan dan keanggotaan dprd masa jabatan untuk membentuk pegasus. dengan demikian keanggotaan dprd provinsi papua yang hingga saat ini masih mengatasnamakan dprd dalam setiap tugas dan wewenangnya yang diatur dalam otonomi khusus bagi provinsi papua secara hukum dianggap tidak sah dan tidak mempunyai daya hukum yang mengikat dengan demikian yang untuk pertama kalinya dprd diangkat dengan peraturan presidemakasebutkan bahwa frasa dprd terdiri atas anggota yang terpilih dan diangkat" khususnya sepanjang frasa diangkat secara tersirat bertentangan dengan dan menyatakan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagiterdiri atas dipilih dan diangkat khususnya frasa diangkat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diatur melalui peraturan daerah khusus provinsi papua dan untuk pertama kalinya keanggotaan dprd yang melalui pengangkatan dilaksanakan melalui peraturan presiden dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota dprd yang terpilih melalui pemilihan umtata cara pengangkatan dprd melalui mekanisme pengangkatan diberikan kewenangan penuh kepada gubernur provinsi papua melalui musyawarah lembaga addesember sebagai berikut: bukti fotokopi salinan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua,, bukti fotokopi salinan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bukti fotokopi salinan dokumen terkait lembaga masyarakat adat provinsi papua,salinan putusan nomor puu vii bukti fotokopi salinan putusan nomor puu ii1 bukti fotokopi salinan putusan nomor puu v bukti fotokopi salinan peraturan pemerintah pengganti. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahukti fotokopi salinan materi pegasus tahun bukti fotokopi salinan keputusan mrp nomor mrp tentang pertimbangan mrp terhadap empat) raperdasus yang disampaikan oleh dprd kepada mrp tanggal agustus bukti fotokopi salin, bukti fotokopi salinketentuan dalam yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap oleh para pemohon bertentangan dengan uud khususnya terhadap dan yang selengkapnyaara pemohon dan kepentingankesatuan masyarakat hukum adatotonomi khusus bagi provinsi papua nomor tahun yang mengatur, dprd terdiri dari atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkbahwa pemohon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh uud yaitu: (i) setiap warga negara dijamin dan memberikan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam uud yang berbunyonstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum . (iiydirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang tergabung pada lembaga masyarakat adat provinsi papua lma) yang menjadikan pemohon sebagai ketua umum dan pemohon sebagai sekretaris jenderal (vide bukti bertandai. iv bertanggal april yang menyatakan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam dan uud yang selengkapnyarasa dihalangi, dan anggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan provinsi papua karena adanya ketentuan yang , menjadikan sistem pengangkatan keanggotaan dprd dilakukan oleh partai politik, sehingga para pemohon tidak dapat diangkat sebagai anggota dprd. selain itu, menurut para pemohon, norma tersebut tidak jelas, bias, dan multitafsir, khususnya pada frasa berdasarkan peraturan perundang undangan yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii bertanggal februari yang menegaskan bahwa frasa berdasarkadalah konstitusional jika diartikan berdasarkan peraturan daerah khusus', karena belum ada dasar hukum yang mengaturnya sehingga para pemohon tidak dapat diangkat menjadi anggota dprddan dalil para pemohon bahwa mereka adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan putusan nomor puu v bertanggal juni mahkamah telah, yaitu sebagai berikut:i: substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentanganpertimbangan hukum tentang kesatuan masyarakat hukum adat atas dan setelah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh para pemohon untuk membuktikan dalilnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan putusan nomor puu v tersebut, khususnya paragraf telah dinyatakan bahwa, ".terhadap frasa setidak tidaknya mengandung unsur unsur" tersebut, artinya, para pemohon untuk dapat dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mutlak harus membuktikan telah memenuhi keempat unsur atas, yang jika terkait sifat teritorial, sebagai unsur kelima, para pemohon juga harus dapat membuktikan adanya suatu wilayah tertentu, mahkamah telah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan para pemohon untuk membuktikan dalil tentang kedudukan hukum para pemohon yang kesemuanya bertanda yaitul1 iv bertanggal april surat menteri dalam negeri nomor perihal fasilitasi pelestarian adat istiadat dan budaya, bertanggal januari surat kementerian dalam negeri nomor pmd perihal implementasi pelestarian adat istiadat dan budaya nusantara, bertanggal februari surat kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan nomor dump polhukam bertanggal mei perihal pemberitahuan tentang desk penyelesaian masalah papua dump) kemenag polhukam, keputusan menteri koordinator. bidang politik, hukum, dan keamanan nomor kep menko polhukam tentang perubahan atas keputusan menteri koordinator, hukum, dan keamanan nomor kep menko polhukam tentang desk penyelesaian masalah papua tahun anggaran bertanggal april surat edaran gubernur papua nomor set, bertanggal juli perihal fasilitasi pembentukan lembaga masyarakat adat lma) daerah dalam perlindungan dan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, surat keterangan terdaftar nomor xx1 bertanggal april yang dikeluarkan oleh badan kesatuan bangsa dan politik, pemerintah provinsi papua, hasil audiensi lma tanah papua dengan kementerian dalam negeri, bertanggal juli telaahan staf sekretariat daerah provinsi papua, biro pemerintahan kampung, nomor pemkab. perihal kewajiban fasilitasi pelestarian adat istiadat dan budaya provinsi papua, bertanggal maret berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan pada huruf atas, mahkamah menemukan fakta bahwa lembaga masyarakat adat provinsi papua lma) adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang menjadikan pemohon sebagai ketua umum dan pemohon sebagai sekretaris jenderal. tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi unsur unsur bahwa terdapat masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in group feeling). selain itu tidak terbukti adanya suatu pranata pemerintahan adat, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdapat harta kekayaan dan atau benda benda adat organisasi tersebut, dan tidak ada pula perangkat norma hukum adat yang diatur dan ditetapkan dalam organisasi yang dipimpin oleh para pemohon tersebut. terlebih lagi, tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan adanya suatu wilayah tertentu yang menandai sifat teritorial dari organisasi yang dipimpin oleh para pemohon tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud huruf untuk mengajukan permohonan guorang berhak untuk memajukan dirin disebutkan bahwa dprd terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang undangan , selanjutnya pada angka disebutkanengan peraturan perundang undangan . penjelasan tersebut dengan cukup jelas ,yang berbunyi, dewan perwakilan rakyat papua, yang selanjutnya disebut dprd adalah dewan perwakilan legislatif rakyat daerah provinsi sebagai badan legislatif daerah provinsi papua bukti: kedua, dan ketiga mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik danikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuanbahwa hak para pemohon dan budgetingyang memuat norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multipenafsiran dengan berlakunya frasa berdasarkan peraturan perundang undangan yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dengan nomor perkara puu vii bukti putusan mahkamah konstitusi tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang undangan yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengaturan keanggotaan dprd yang diangkat adalah diatur dengan peraturan daerah khusus pegasus) provinsi papua. bahwa pemohon pada saat ini tidak dapat diangkat dikarenakan ketentuan undang undang nomor tahun yangardan hak pemohon yang dirugikan, karena konflik yang terjadi diantara masyarakat papua akan menggoyahkan keutuhan negara kesatuan republik indonesia nkri). bahwa merujuk kepada putusan mahkamah sejak putusan nomor puu iii tanggal mei bukti dan putusan nomor puu v buktiyangutama pengujian ii. tentang pokok perkara bahwa undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undangalam rangka adanya pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil bagi setiap orang dalam berbangsa dan bernegara yang dilindungi oleh konstitusi, maka sesuai dengtidak sekedar menguji terhadap uud tetapi juga bagaimana penerapan norma yang diimplementasikan melalui penerapayang disebutkanpenerapan dipertegas dalam yang menyatakan penyebutan penamaan dprd tersurat dalam yang berbunyi: bahwa rumusan norma tersebut diatas dapat kategorikan dalam (dua) bentuk norma yang dapat makna sebagai berikut pada frasa pertama yaitu: rumusan pada frasa yang disebut bahwa jumlah anggota dprd adalah (seperempat), artinya yang disebut keanggotaan dprd adalah kursi dari yang melalui pengangkatan. rumusan pada frasa kedua ialah kali jumlah anggota dprd provinsi papua sebagaimana diatur didalam peraturan perundang undangan. artinya, yang disebut anggota dprd provinsi papua adalah orang anggota dprd provinsi papua melalui dipilih. konsekuensi hukum dari tidak adanya penerapan dan pembentukan pegasus, maka frasa dprd terdiri atas dipilih dan diangkat yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jika salah satu norma yang yang diterapkan dari frasa dipilih dan diangkat maka akan berdampak pada penggunaan penamaan lembaga legislatif yang disebut dprd yang tentunya tugas dan wewenang dprd yang diatur dalam undang undang nomor tahun tidak. frasa angkat dapat menjadi pembenaran bahwa pengisian dari frasa dipilih artinya anggota legislatif dprd yang melalui dipilih tidak dapat menggunakan lembaga dprd melainkan disebut dprd provinsi papua yang oleh tugas dan wewenangnya diatur dalambukti hal ini harus sejalan dengan asas negara hukum artinya segala tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. artinya pemerintah daerah provinsi papua berkewajiban mematuhi dan mentaati segala peraturan perundangan undangan yang berlaku termasuk melaksanakan dan undang undang nomor tahun agar kewajiban negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum oleh pemerintah provinsi papua. namun yang terjadi adalah penerapan norma pada belum diimplementasikan akibatnya telah membuat pemohon dirugikan hak hak konstitusionalnya yang tersiratpengaturan yang mengatur tentang pengisian anggota dprd yang dipilih dan diangkat yang diatur dalam sampai dengan nomor tahun tentang otsus papua sebagaimana yang diubah dengan undang undang nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut: kekuasaan legislatif provinsi papua dilaksanakan oleh dprd: dprd terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang undangan,, jumlah anggota dprd adalah kedudukan keuangan dprd diatur dengan peraturan perundang undangan. merujuk pada sampai dengan otsus papua, pengaturan normalnya sudah ada hanya saja penerapan norma tersebut tidak diimplementasikan oleh pemerintah provinsi papua. pada hal sudah ada putusan nomor puu vii yang menegaskan pengisian keanggotaan dprd yang berasal melalui pengangkatan diatur dengan peraturan daerah khusus pegasus,). raperdasus keanggotaan dprd melalui mekanisme pengangkatan yang telah disahkan melalui sidang rapat paripurna dprd pada tanggal agustus menjadi peraturan daerah khusus pegasus) dengan surat keputusan dprd nomor dprd tentang persetujuan atas rancanguntuk ditetapkan menjadi peraturan daerah khusus provinsi papua bukti bersama (tiga) raperdasus yang lain. pegasus tersebut merupakan hak inisiatif dprd. pegasus tersebut ditolak oleh majelis rakyat papua mrp) melalui keputusan mrp nomor mrp tentang pertimbangan mrp terhadap (empat) raperdasus yang disampaikan oleh dprd kepada mrp pada tanggal agustus bukti diantaranya raperdasus tentang pengisian keanggotaan dprd, raperdasus tentang program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung, raperdasus tentang penanganan khusus terhadap komunitas adat terpencil, raperdasus tentang tata cara pemberian pertimbangan gubernur terhadap perjanjian internasional. penolakan terhadap pegasus tersebut mengakibatkan pemerintah daerah provinsi papua berencana mengadakan rapat paripurna untuk pencabutan pegasus tersebut setelah pegasus tersebut dilakukan klarifikasi kementerian dalam negeri. namun hingga sampai saat ini pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, pegasus tersebut belum dilakukan pencabutan terhadap (empat) pega. hj. noorwahidah, tempat tanggal lahir amuntai, juni pekerjaan pegawai negeri sipil alamat mahligai kompleks ria safari nomor rt. rw. kelurahan kertak hanyar kabupaten banjar, kalimantan selatan nama zainal ilmi, ag., tempat tanggal lahir banjarmasin, agustus pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan bima nomor rt. rw. perumnas km. banjarmasin, kalimantan selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada saleh, s.h., m.h., dedy cahyadi, s.h., dan much. sulaiman, s.h., advokat pengacara pada lembaga konsultasi dan advokasi pemilihan umum lka pemilu) beralamat, gedung hijau jalan raya benteng agung nomor jarakarnndengar doleh kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahulu(selanjutnya disebut pemilu) mengatur ada dua macam peserta pemilihan umum. pertama, pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) untuk memilih anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota adalah partai politik sebagaimana termuat dalam dan kedua, peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan, sebagaimana diatur dalam undang undang guo. bahwa untuk menjadi peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah (selanjutnya disebut dpd), pemilu mengatur persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian nomor tahun dilanjutnya pada tersebut ditegaskan,bahkan lebih jauh dalam dinyatakan,dengan demikian keberadaan dua undang undang tersebut atas sangatlah menimbulkan keamanan dikalangan masyarakat luas, hal mana bisa terlihat batasan undang undang yang tidak memiliki kepastian hukum terhadap kesempatan seseorang sangat berpengaruh pada kesempatan untuk melakukan pengabdian terhadap negara dalam bentuk keterwakilannya dewan perwakilan daerah. dalam kondisi demikian akan menciptakan kekosongan terhadap keterwakilan masyarakat legislatif, karena dewan perwakilan daerah dpd) itu didasarkan pada ketokohan bukan personality seseorang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri ditegaskan dalam nomor tahun yang berbunyi: pegawai negeri terdiri dari: pegawai negeri sipil: anggota tentara nasional indonesia: dan anggota kepolisian republik indonesia. sedangkan yang dimaksud dengan pejabat negara ditegaskan,i. gubernur dan wakil gubernur:nomor tahun tidak disebut secara eksplisit ketua, wakil ketua, dan anggota dpd sebagai pejabat negara karena nomor tahun diundangkan pada tanggal september sedangkan kelembagaan dpd baru dibentuk setelah amandemen ketiga uud tahun meskipun demikian, ada dua item dalam tersebut yang menunjukkan secara pasti bahwa anggota dpd adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud oleh nomor tahun huruf nomor tahun menyebutkan bahwa pejabat negara itu adalah ketua, wakil ketua, dan anggota majelis permusyawaratan rakyat. dalam uud ditberadaan anggota dpd sebagai anggota mpr diper, mpr terdiri atas anggota dpr dan anggota dpd yang dipilih melalui pemilihan umum. dengan demikian, anggota dpd adalah pejabat negara karena yang bersangkutan adalah anggota mpr ri. oleh karena itu, segala ketentuan yang berlaku untuk pejabat negara berlaku pula untuk anggota dpd. huruf nomor tahun menegaskan bahwa pejabat negara adalah pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang undang. undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd menyebutkan, dpd merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. karena kelembagaan dpd merupakan lembaga negara maka anggota dpd merupakan pejabat negara yang termasuk dalam kategori pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang undang, sebagaimana dimaksud dalam huruf nomor tahun bahwa sesuai dengan ketentuan nomor tahun pegawai negeri yang menjadi pejabat negara tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, tetapi hanya diberhentikan dari jabatan organiknya. oleh karena itu, pemilu huruf yang mengharuskan pns yang ingin menjadi peserta pemilu anggota dpd mengundurkan diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali , bertentangan dengan nomor tahun bahwa meskipun sama sama berstatus sebagai pegawai negeri, pns berbeda dengan anggota tni dan anggota polri. pemilu menegassementara salah satu persyaratan untuk menjadi peserta pemilu anggota dpd adalah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana ditegaskan dalam huruf pemilu. dengan tidak menggunakan hak memilih pada pemilu anggota tni dan anggota polri tidak didaftar sebagai pemilih dan oleh karena itu tidak bisa menjadi peserta pemilu anggota dpd. hal ini berbeda dengan pns yang tetap memiliki hak pilih, menggunakan hak pilih, dan mempunyai hak untuk didaftar sebagai pemilih. bahwa nomor tahun tentang pemilu mempersatukan persyaratan menjadi bakal calon anggota dpr dan dprd dengan persyaratan menjadi peserta pemilu anggota dpd terkait dengan pns. dalam huruf guo dinyatakan bahwa syarat bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kotabunyi huruf pemilu yang merupakan salah satu syarat bakal calon anggota dpr dan dprd ini persis sama (copy paste) dengan huruf pemilu yang merupakan salah satu syarat peserta pemilu anggota dpd: perlakuan persamaan antara persyaratan pns menjadi bakal calon anggota dpr dan dprd dengan persyaratan pns menjadi peserta pemilu anggota dpd adalah perlakuan yang tidak bijak dan tidak adil yang membuat pns tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk berkiprah lembaga perwakilan: peserta pemilu untuk memilih anggota dpr dan dprd adalah partai politik sebagaimana ditegaskan dalam uud juncto pemilu yang berbunyi, sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan sebagaimana dinyatakan dalam uud juncto pemilu yang berbunyi: peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan : karena peserta pemilu untuk memilih anggota dpr dan dprd adalah partai politik maka sangat beralasan jika salah satu syarat untuk menjadi bakal calon anggota dpr atau dprd adalah menjadi anggota partai politik sebagaimana dinyatakan dalam huruf pemilu yang menegaskan bahwa persyaratan bakal calon anggota dpr dan dprd adalah n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu. undang undang nomor tahun yang mengatur tentang kepegawaian dengan sangat tegas melarang pegawai negeri menjadi anggota dan atau pengurus partai politik karena hal tersebut dapat menghilangkan netralitas pegawai negeri. ketentuan ini secara eksplisit disebutkan dalam nomor tahun yang lengkapnya berbunyidengan beberapa ketentuan atas, sangat beralasan jika pns sebagai bagian dari pegawai negeri tidak bisa menjadi bakal calon anggota dpr atau dprd kecuali mengundurkan diri. hal ini berbeda dengan peserta pemilu anggota dpd yang tidak disyaratkan harus menjadi anggota partai politik karena peserta pemilu anggota dpd bukan partai politik, tetapi perseorangan . oleh karena itu, tidak ada alasan apa pun yang bisa diterima untuk menghilangkan hak pns menjadi peserta pemilu anggota dpd karena hak itu dijamin oleh uud bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, keberadaan huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan uud uud sehingga dengan demikian huruf dan huruf pemilu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: petit berdasarkan uraian atas, dengan segala hormat, pemohon mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan menerima permohonan pemohon denganbertentangan dengan uud menyatakan bahwatidak mempunyamenteri agama republik indonesia nomor b.i1 mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama dra. hj. noorwahidah, ag: bukti fotokopi keputusan menteri agama nomor b.ii mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama zainal ilmi, ag, pd, bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun selain itu, para pemohon mengajukan (satu) orang ahli bernama prof. dr. hafiz akshay yang menyampaikan keterangan bawah sumpah pada sidang tanggal februari dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal februari yang diserahkan dalam persidangan tersebut yang menguraikan hal hal sebagai berikut: permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara nomor puu xi ini secara spesifik adalah memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa "pegawai negeri sipil" yang termuat dalam huruf duud dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dengan demikian, pemohon tidak memohon agar seluruh isi huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd dinyatakan bertentangan dengan uud dalam konteks dengan pegawai negeri sipil pns), ketentuan yang termuat dalam huruf dan huruf menyebabkan pegawai negeri sipil pns) tidak bisa menjadi peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah dpd) karena tersebut mempersyaratkan pegawai negeri sipil (pns) yang ingin menjadi peserta pemilu anggota dpd harus mengundurkan diri dengan pengunduran diri yang bersifat permanen, terpilih atau tidak terpilih menjadi anggota dpd: huruf undang undang nomor tahun dimaksud lengkapnya berbunyi sebagai berikutjelasan huruf ini menyebutkan,dalam ditegaskan bahwa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota dpd antara laiitinjau dari perspektif konstitusi, menjadi peserta pemilu anggota dpd merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk pegawai negeri sipil pns). hak tersebut dijamin oleh uud seperti termuat dalam riya berupa hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan,upa hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan berupa, bunyi dimaksud lengkapnyaedudukan warga negara sebagai pegawai negeri sipil pns) tidak seyogianya dijadikan alasan oleh pembuat undang undang untuk membatasi hak hak konstitusional pegawai negeri sipil pns) menjadi peserta pemilu anggota dpd. sekalipun uud secara eksplisit menyebutkan bahwa", namun, dalam ini juga ditegaskan bahwa "maksud dari pembatasan yang ditetapkan undang undang terkedua maksud pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan undang undang tersebut, tidak satu pun bisa dialamatkan kepada pegawai negeri sipil pns) karena pegawai negeri sipil (pns) yang menjadi peserta pemilu anggota dpd tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain dan tidak menodai keadilan, jabatan sebagai anggota dpd adalah jabatan negara dan anggota dpd adalah pejabat negara karena dpd merupakan lembaga negara yang eksistensinya secara eksplisit disebut dalam bab via dan 22d uud sebagai jabatan negara maka pengisian jabatan anggota dpd merupakan hak setiap warga negara, termasuk pegawai negeri sipil (pns), sebagaimana pengisian jabatan negara lembaga eksekutif dan yudikatif: baik proses rekruitmennya melalui pemilihan umum seperti pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil wakilnya, melalui seleksi seperti seleksi calon hakim mahkamah konstitusi, hakim agung pada mahkamah agung, dan anggota komisi yudisial: maupun rekrutmen melalui penunjukan seperti penunjukan menteri menteri negara oleh presiden. untuk pengisian jabatan lembaga eksekutif dan yudikatif tidak ada persyaratan pegawai negeri sipil pns) harus mengundurkan diri. hal tersebut dapat dilihat dalamerintah daerah sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan undang undang nomoran undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, hal ini sangat berbeda dengan pengisian jabatan lembaga legislatif, khususnya dpd, yang secara eksplisit mengharuskan pegawai negeri sipil (pns) mengundurkan diri jika ingin menjadi peserta pemilu anggota dpd. dengan kata lain, dari tiga kekuasaan pemerintahan negara, hanya untuk pengisian jabatan lembaga legislatif, pegawai negeri sipil pns) disyaratkan harus mundur, sementara lembaga eksekutif dan yudikatif tidak, kenyataan ini menunjukkan bahwa huruf dan huruf undang undang nomor tahun sepanjang menyangkut pegawai negeri sipil pns): " dalam penjelasan undang undang tersebut dikatakan bahwapemilu dan persyaratan khusus berupa dukungan minimal dari pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam pemilu. bahwa persyaratan dukungan minimal dari pemilih yang diatur dalam pemilu,belas ribu) pemilih. bahwa dengan ketentuan ini maka setiap bakal calon peserta pemilu anggota dpd harus memiliki dukungan minimal pemilih daerah pemilihannya dan menyerahkan bukti dukungan tersebut kepada kpu melalui kpu provinsi bersama dengan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam pemilu pada saat mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu anggota dpd. jadwal pendaftaran tersebut sudah diatur oleh kpu dengan peraturan kpu nomor tahun tanggal juli yang menetapkan hari pemungutan suara untuk pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd adalah tanggal april dan pendaftaran calon anggota dpr dpd, dan dprd dimulai pada tanggal sampai dengan april bahwa selain persyaratan dukungan, persyaratan lain untuk menjadi peserta pemilu anggota dpd diatur dalam pemilu antara lainmateri muatan yang terkandung dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun sepanjang menyangkut pegawai negeri sipil pns) dirasakan kurang tepat dengan jenis peraturan perundangan undangannya karena jenis peraturan perundang undangannya mengatur tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, yang pegawai negeri sipil (pns) seyogianya bisa menjadi peserta pemilu anggota dpd, sebagaimana pemilu presiden dan wakil presiden yang diatur dalam undang undang nomor tahun dan pemilu kepala daerah wakil kepala daerah yang diatur dalam undang undang nomor tahun yang diubah untuk keduakalinya dengan undang undang nomor tahun namun kenyataannya huruf dan huruf undang undang nomor tahun justeru mengharuskan pegawai negeri sipil pns) mengundurkan diri jika ingin menjadi peserta pemilu anggota dpd dengan pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali: selanjutnya, dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" materi muatan huruf dan huruf undang undang nomor tahunkhususnya asas asas:, samping beberapa lembaga eksekutif dan yudikatif atas, pegawai negeri sipil pns) juga tidak harus mundur dari kepiawaiannya untuk menduduki jabatan beberapa lembaga lain seperti komisi pemberantasan korupsi kpk) dan komisi pemilihan umum kpu). dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi diatur persyaratan untuk menjadi pimpinan kpk. salah satu antaranya adalah persyaratan nomor yang berbunyi. ini berarti bahwa pegawai negeri sipil pns) bisa menjadi anggota kpk tanpa harus kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. yang bersangkutan hanya melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya: hal senada juga terlihat dalam persyaratan calon anggota kpu sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. dalam tersebut ditentukan syarat syarat untuk menjadi anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota antaranya adalah syarat huruf yang berbunyi: ketentuan ini menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil pns) tidak harus mundur dari kepiawaiannya jika ingin menjadi anggota kpu. hanya mundur dari jabatan pemerintahan, dengan redaksi yang berbeda tetapi muatan yang sama, undang undang penyelenggara pemilu sebelumnya, yaitu undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu pada huruf menyebutkan salah satu syarat menjadi anggota kpu, kpu provinsi,tas dasar undang undang nomor tahun ini, badan kepegawaian negara bkn) mengeluarkan surat nomor tanggal april yang ditujukan kepada sekretaris jenderal kpu (fotokopi terlampir). surat tersebut berisi antara lain: bagi pns yang diangkat menjadi ketua. wakil ketua atau anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, penghasilannya sebagai pns yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga tetap dibayarkan, kecuali tunjangan jabatan struktural tunjangan jabatan fungsionalpat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat,n sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu, maka batas usia pensiunnya bup) adalah sesuai dengan bup berdasarkan jabatan fungsional yang diduduki sebelumnya: berdasarkan surat bkn tersebut, anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota yang berasal dari pns, tetap mendapatkan gaji pokok dan tunjangan keluarga serta bisa naik pangkat reguler. khusus pns yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, batas usia pensiunnya bup) disesuaikan dengan jabatan fungsional yang diduduki sebelumnya. surat bkn ini makin mempertegas bahwa pns yang ingin menjadi anggota kpu, bukan saja tidak harus mengundurkan diri, tetapi juga tetap memperoleh hak haknya sebagai pns, pegawai negeri sipil pns) adalah salah satu jenis pegawai negeri (di samping anggota tni dan anggota polri) yang keberadaannya diatur secara khususdalam undang undang nomor tahun ditegaskanselanjutnya dalam dinyatakandua ini menegaskan bahwa pegawai negeri mempunyai hak untuk menjadi pejabat negara tanpa harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai pegawai negeri. karena itu, kalau ada peraturan perundang undangan yang mengharuskan pegawai negeri mengundurkan diri jika ingin menjadi pejabat negara seperti undang undang nomor tahun huruf dan huruf bukan saja peraturan perundang undangan tersebut tidak sinkron atau tidak sejalan dengan undang undang nomor tahun tetapi juga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. hal ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan undangan yang mengharuskan materi muatan peraturan perundangan undangan tersebut mengandung asas: ketertiban dan kepastian hukum, peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan, bukan partai politik. hal ini ditegaskan dalam uud dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. sebagai peserta perseorangan, peserta pemilu anggota dpd tidak harus menjadi anggota pengurus partai politik dan tidak mewakili golongan tertentu. karena itu, keikutsertaan pegawai negeri sipil pns) dalam pemilu anggota dpd tidak akan mengurangi netralitasnya sebagai pegawai negeri dan tidak pulgharuskan pegawai negeri netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak melanggar yang melarang pegawai negeri menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. undang undang nomor tahun secara lengkap berbunyi: dalam uud disebutkan, bidang tugas dpdntuk bisa melaksanakan tugas tugas dpd dengan baik dan benar diperlukan anggota dpd yang memahami persoalan persoalan daerah, hubungan pusat dan daerah, dan sumber sumber daya yang dimiliki daerah dengan berbagai problemanya. dalam konteks ini, pegawai negeri sipil pns) memiliki kompetensi yang tinggi dan sangat layak untuk menjadi anggota dpd karena pengalaman dan pengetahuannya yang bergelut dunia birokrasi lebih banyak mengenal situasi dan kondisi daerah berikut hubungan antara pusat dan daerah. kesimpulan dari beberapa uraian atas dapat disimpulkan: pegawai negeri sipil pns) sebagai bagian dari warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional untuk menjadi peserta pemilu anggota dpd. hak itu dijamin oleh uud kedudukan sebagai pegawai negeri sipil pns) tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi hak konstitusional pegawai negeri sipil (pns) untuk menjadi peserta pemilu dpd karena unsur pembatasan penggunaan hak dan kebebasan yang diatur dalam uud tidak terpenuhi, pegawai negeri sipil pns) mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain untuk berkiprah dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tanpa harus kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur rekrutmen pejabat negara, baik eksekutif maupun yudikatif, baik rekrutmen melalui proses politik dalam bentuk pemilihan umum, maupun rekrutmen melalui seleksi dan penunjukan tidak mensyaratkan pns harus mengundurkan diri dari status kepiawaiannya, keikutsertaan pegawai negeri sipil pns) dalam pemilu anggota dpd tidak mengurangi netralitasnya sebagai pegawai negeri karena peserta pemilu anggota dpd adalah perseorangan, bukan partai politik: pegawai negeri sipil pns) lebih berkompeten dan lebih layak menjadi anggota dpd karena pns relatif lebih mengenal daerah dan hubungan pusat dengan daerah dibanding masyarakat pada umumnya, atas dasar beberapa hal tersebut, yang mulia majelis hakim patut mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan pemohonanggapan ketentuanbertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam pemilu selain persyaratan dukungan bagi bakal calon peserta pemilu anggota dpd, persyaratan lain untuk menjadi perserta pemilu anggota dpd diatur dalam huruf pemilu antara lain adalah mengundurkan diri sebagai pns yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yang mana persyaratan tersebut harus diserahkan pada saat mendaftar menjadi bakal calon peserta pemilu anggota dpd sebagaimana huruf bahwadalam huruf dan huruf pemilu guo telah menghilangkan hak konstitusional pegawai negeri sipil untuk menjadi peserta pemilu anggota dpd, padahal sebagai warga negara indonesia, pns mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi perserta pemilu anggota dpd dimana hak ini dijamidan huruf pemilu,: bahw, hal ini dilandasi pertimbangan: untuk mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan, pembentuk undang undang berkepentingan agar aparatur penyelenggara bekerja secara terfokus dalam membangun karirnya. oleh karena perlutelah dibangun, dalam hal pejabatn akan kembali pada jabatan yang lama. untuk menghindari hal tersebut maka, mengenai keharusan bagi pns untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilihan anggota dpd, mahkamah konstitusi telah memberikan pertimbangan berdasarkan (vide angka putusan perkara nomor puu viii yaitu sebagai berikut:sebagai tindak lanjut dari ini, dalam huruf bakal calon anggota dpd, pada saat mendaftar, menyerahkan kelengkapan administrasi berupa, dalam huruf dan huruf pemilu guo telah menghilangkan hak konstitusional pegawai negeri sipiluntuk menjadi peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah. ini bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara indonesia untuk mendapatkan pndang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menegasrta yang menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." kewenangan mahkamah konstitusi bahwa menurut uud dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi . maka undang dapat menentukan syarat syarat yang diantaranya dapat membatasi hak haknya": berdasarkan uraian atas, ketentuan huruf dan huruf pemiludan huruf pemilu dengan uud dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut:dpd dan dprd dan merasa dirugikan karena ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu dpr,dpdnomoccundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiyang diajukan oleh pemohon adalah pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, khususnya huruf dan huruf beserta penjelasannya, terhadap dan dan uud oleh karena itu, mahkamah konstitusi berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan pemohon. kedudukan hukum (selanjutnya disebut mk) menyatakan, yfrasa pegawai negeri sipil yang tercantum dalam hurufgawai negeri sipil kementerian agama dan berencana mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd),pegawai negeri sipil yang tercantum dalam huruf dan huruf menurut para pemohon frasa tersebut telah menghilangkan hak konstitusional dan menutup serapan rapatnya kesempatan pemohon untuk menjadi anggota dpd sebab yang mensyaratkan adanya pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai anggota dpd, sehingga apabila para pemohon tidak terpilih menjadi anggota dpd akan kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil karena pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali:rmohonan guo, i3.910j menimbang bahwa para pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil frasa pegawai negeri sipil yang tercantum dalam huruf dan huruf terhadap dan uud menurut para pemohon frasa dalam telah menghilangkan dan merampas hak asasi para pemohon sebagai pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota dpd, padahal para pemohon sebagai warga negara indonesia yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain untuk menjadi anggota dpd, menurut para pemohon anggota dpd adalah pejabat negara karena merupakan anggota majelis permusyawaratan rakyat mpr) yang berdasarkan huruftegas menyatakan, pejabat negara terdiri atas: . ketua, wakil ketua, dan anggota majelis permusyawaratan rakyat . dengan demikian pegawai negeri sipil yang mendaftarkan diri sebagai anggota dpd tidak seharusnya mengundurkan diri secara tetap tetapi cukup mengundurkan diri sementara dari jabatan negerinya tersebut. ketentuan tersebut sejalan dengan yang mebukti surat tulisan dan ahli yang diajukan oleh para pemohon, keterangan lisan dan tertulis dewan perwakilan rakyat, serta keterangan lisan dan tertulis pemerintahterhadap dan uud menurut mahkamah persyaratan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai anggota dpd pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal mei dengan pertimbangan hukum, sebagaimana tertera pada paragraf) i3. menimbang bahwa meskipun undang undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon dalam permohonan guo berbeda dengan undang undang yang dimohonkan pengujian oleh pemohon dalam permohonan nomor puu viii namun frasa yang dimohonkan pengujian oleh kedua pemohon tersebut adalah sama, yaitu frasa pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai anggota dpd mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. frasa dalam undang undang yang dimohonkan pengujian oleh kedua pemohon tersebut adalah sebagai berikut: undang undang yang dimohonkan pengujian perkara nomor puu viii perkara nomor puu xi huruf huruf persyaratan sebagaimana dimaksud perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dalam dapat menjadi peserta aa. pemilu setelah memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai pegawai a. negeri sipil, anggota tentara nasional mengundurkan diri sebagai kepala indonesia, anggota kepolisian negara daerah, wakil kepala daerah, republik indonesia, pengurus pada pegawai negeri sipil, anggota badan usaha milik negara dan atau tentara nasional indonesia, badan usaha milik daerah, serta badan anggota kepolisian negara republik lain yang anggarannya bersumber dari indonesia, direksi, komisaris, dewan keuangan negara, yang dinyatakan pengawas dan karyawan pada dengan surat pengunduran diri yang badan usaha milik negara dan atau tidak dapat ditarik kembali.huruf kelengkapan administrasi bakal calon kelengkapan administrasi bakal anggota dpd sebagaimana dimaksud calon anggota dpd sebagaimana pada dibuktikan dengan: dimaksud pada dibuktikan a. dengan: surat pengunduran diri yang tidak a. dapat ditarik kembali sebagai surat pengunduran diri yang tidak pegawai negeri sipil, anggota dapat ditarik kembali sebagai tentara nasional indonesia, atau kepala daerah, pegawai negeri anggota kepolisian negara sipil, anggota tentara nasional republik indonesia, pengurus indonesia, atau anggota pada badan usaha milik negara kepolisian negara republik danfatau badan usaha milik indonesia, direksi, komisaris, daerah, pengurus pada badan lain dewan pengawas dan karyawan yang anggarannya bersumber dari pada badan usaha milik negara anggaran pendapatan dan belanja dan atau badan usaha milik negara dan atau anggaran daerah, pengurus pada badan pendapatan dan belanja daerah: lain yang anggarannya dan .. i3. menimbang oleh karena frasa yang termuat dalam huruf dan huruf undang undang guo telah dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor puu viii tanggal mei maka pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan hukum mahkamah pula dalam putusan guonwar usman, hartono, ahmad fadli semadimuhammad alim, hamdan zelda, anwar usman, hartonohartono ahmad fadli semadi ttd. ttd. maria farida indrawi arief hid panitera pengganti, ttd. suwardikonstitusional tersebut diperjelas oleh mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) sebagaimana dinyatakan dalambakal calon anggota dpd dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil kementerian agamsebagaimana diatur dalam huruf dan huruf pemilu sangat merugikan pemohon karena ini telah menghilangkan hak konstitusional dan menutup serapan rapatnya kesempatan pemohon sebagai pegawai negeri sipil pns) dan sejumlah pns lainnya untuk menjadi peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah dpd) republik indonesia, bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada angka atas semakin bertambah parah dengan ketentuan yang termuat dalam penjelasan huruf pemilu yang" dengan ketentuan ini maka terhitung sejak ditetapkan sebagai calon anggota dpd dalam daftar calon tetap (dct), pns yang dipersyaratkan harus mengundurkan diri tersebut sudah tidak memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai pegawai negeri, padahal yang bersangkutan baru berstatus sebagai calon yang belum tentu terpilih menjadi anggota dpd. jika ternyata yang bersangkutan tidak terpilih menjadi anggota dpd, tidak bisa kembali instalasinya untuk menjadi pegawai negeri karena ketentuan yang termuat dalam huruf dan huruf pemilu beserta penjelasannya itu menjadikan pengunduran diri pns bersifat permanen. dengan demikian, pns yang bersangkutan akan mendapat kerugian yang sangat besar dan menjadi korban oleh berlakunya huruf dan huruf pemilu beserta penjelasannya. bahwa oleh karenanggota dpd dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil kementerian agama republik indonesiharuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, maka dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum. pokok perkara bahwaserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan . bahwa dalam huruf pemilu tersebut ditegas" bahwa penjelasan huruf pemilubahwa ketentuan huruf pemilu ini dipertegas lagi dalam huruf tersebut yang mengharuskan bakal calon anggota dpd, pada saat mendaftar, menyerahkan kelengkapan administrasi berupa" dan anak kalimat yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali "di dalam huruf dan huruf pemilu menghilangkan sama sekali hak konstitusional atau merampas hak asasi pemohon sebagai pegawai negeri sipil untuk menjadi peserta pemilu anggota dpd. padahal, sebagai warga negara indonesia, pns mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi peserta pemilu angggota dpd. hak itu dijamin oleh uud sepertibahwa pegawai negeri sipil yang mendaftarkan diri sebagai anggota dpd seharusnya tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali, tapi cukup dengan mengundurkan diri sementara dari jabatan yang disandangnya pada jabatan pegawai negeri sipil: oleh karena pemohon sebagai pegawai negeri sipil akan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil secara mutlak sejak mendaftar sebagai calon anggota dpd, maka ketentuan huruf dan huruf sepanjang anak kalimat tidak dapat ditarik lagi bertentangan dengan uud yang mengharuskan perlakuan yang sama bagi setiap orang. bahwa, dengan demikian, frasa pegawai negeri sipil dalam huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan uud bahwa huruf berisi syarat kualitatif dan administratif bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi sebagai anggota dpdperseorangan sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratkerancuan yang terjadi baik dari segi formulasi maupun substansi sebagaimana terjadi dalam huruf undang undang nomor tahun pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bahwa ketentuan huruf dan huruf pemilu yang mewajibkan pegawai negeri sipil yang bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota dpd harus mengundurkan diri telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena dalam ketentuan undang undang kepegawaian, pegawai negeri sipil diperbolehkan menjadi pejabat negara sebagaimana dalam undang undang nomor tahun

aa, remria augustine hasibuan, tempattanggal lahir tanjung pinang, kepulauan riau, tanggal agustus kewarganegaraan indonesia, agama islam, pekerjaan swasta, beralamat jalan puncak pesanggrahan nomor bukit cinere indah, cinere, limo, depok, berdasarkan surat kuasa khusus nomor x1 bertanggal november telah memberi kuasa kepada yoni setyo, s.h. m.h, abdul toni, s.h: ulung sultra, s.h: nur syamsiah s.h: mario ari leonard, s.h: astrid decora, s.h: dan eddy setiawan, s.h, kesemuanya staf lembaga konsultasi dan bantuan hukum pilihan penyelesaian sengketa lbh pps), beralamat kampus universitas indonesia, depok, selanjutnya disebut sebagai .o sspendahuluan bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris telah menutup hak pemohon untuk mendapatkan keadilan yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara indonesia. adapun yang menjadi latar belakang permasalahannya adalah sebagai berikut: sebagai orang awam, notaris mata pemohon adalah seseorang yang menyandang gelar profesi yang terpercaya dan diakui oleh pemerintah, hal mana terbukti dengan diberikannya hak bagi seorang notaris untuk menggunakan dan memegang cap stempel bergambar burung garuda, yang merupakan lambang negara republik indonesia dan tidak semua orang maupun pejabat yang dapat menggunakan dan memegang cap stempel lambang negara tersebut: dasar kepercayaan tersebut terbentuk dalam benak masyarakat awam yang telah beranggapan bahwa profesi notaris merupakan profesi yang mulia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan tengah masyarakat. seorang oknum notaris bogor yang bekerjasama dengan oknum pegawai kp2ln telah menipu, memalsukan surat surat keterangan (seolah olah dirinya adalah notaris yang ditunjuk oleh kantor panitia piutang dan lelang negara kp2ln)) dan akta serta menggelapkan uang pemohon sebesar rp. (satu milyar rupiah).oknum notaris tersebut dengan harapan akan memperoleh keadilan, akan tetapi kepercayaan masyarakat awam seperti pemohon alami telah disalah gunakan oleh oknum notaris dan lebih menyedihkan lagi hal tersebut dilindungi oleh keputusan majelis pengawas wilayah mpw) dengan cara memberi hukuman berupa teguran tertulis" saja: bahwa sidang mpw cenderung tidak netral dan sangat berpihak kepada oknum notaris. kasus ini berawal ketika pemohon menitipkan cek tunai senilai (satu milyar rupiah) sebagai jaminan tanda keseriusan pemohon untuk membeli asset yang akan dilelang oleh kp2ln kepada oknum notaris yang mengaku sebagai notaris yang ditunjuk dari kp2ln tersebut. ternyata cek tersebut dipindah bujukan oleh oknum notaris tersebut rekening pribadi miliknya tanpa sepengetahuan dan perintah dari pemohon (bukti pemindahbukuan dari bank bca), yang berarti notaris tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, bahwa tempat setelah putusan majelis pengawas wilayah notaris tersebut dijatuhkan, pemohon berupaya mencari keadilan keadilan dengan berupaya mengajukan banding, akan tetapi upaya mencari keadilan dengan berupaya mengajukan banding,pada intinya menyatakan: putusan berupa teguran tertulis yang dijatuhkan oleh majelis pengawas wilayah bandung adalah bersifat final", sehingga pemohon mendapatkan kesulitan untuk melakukan upaya hukum banding tingkat majelis pengawas pusat notaris: ad.d. bahwa jabatan notaris, telah menutup jalan banding pemohon majelis pengawas pusat notaris, sehingga pemohon tidak dapat mengajukan pembelaan atas perilaku notaris yang telah merugikan pemohon, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, majelis pengawas wilayah dapat bertindak sewenang wenang dengan melindungi: ad.e. bahwa ketentuan jabatan notaris harus ditinjau kembali, karena mengakibatkan masyarakat mendapatkan ketidakadilan atas penjatuhan hukuman yang tidak sesuai. bahwa notaris yang mendapat sanksi hanya teguran tertulis lisan: bahwa, dengan demikian, pemohon memiliki kepentingan terhadap jabatan notaris, khususnyapemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian undang undang hadapan mahkamah: berdasarkan hal hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudah kiranya majelis konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan jabatan notaris ini putusan sebagai berikut: menerima danjabatan notaris bertentangan dengan uud khususnya uud membatalkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon agar majelis hakim memutuskan berdasarkan keadil: bukti fotokopi pemindahanbukuan rekening pribadi notaris dari bank bca, nomor ca. tanggal november bukti fotokopi surat dari departemen keuangan, nomor sr 1j perihal permintaan jawaban atas surat saudari ria hasibuan, tertanggal mei bukti fotokopi surat dari kepolisian negara republik indonesia daerah jawa barat, nomor 1x dit. bareskrim, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik dan atau penipuan dan atau penggelapan yang tertanggal september bukti fotokopi putusan majelis pengawas wilayah notaris jawa brat, nomor mpw jabar vi bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ria augustine hasibuan: bukti fotokopi surat dari ria augustine hasibuan pemohon) tujukan ketua majelis pengawas pusat notaris, bertanggal juni perihal penyampaian memori banding, bukti fotokopi cek nomor tanggal november dan tanda terima, (tidak bermaterai) bukti fotokopi salinan keputusan majelis pengawas pusat notaris nomor mj. ppan menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh dan uud telah dilanggar dengan adanya guo telah menutup jalan untuk upaya hukum banding bagi pemohon tingkat majelis pengawas pusat notaris, sehingga pemohon tidak dapat mengajukan pembelaan atas perilaku oknum notaris tersebut yang telah mendapat sanksi hanya berupa teguran lisan atau tertulis . pemohon mendalilkan hal ini serta menimbulkan kerugian hak hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh uud berdasarkan hal tersebut pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing): i3. menimbang bahwa mahkamah sebelum memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, pendapat mahkamah menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa permohonan pemohon tentang pengujian mendengarkan dengan saksama keterangan pemohon dan bukti bukti tertulis yang disampaikan persidangan: i3. menimbang bahwa mahkamah berpendapat, apa yang disampaikan oleh pemohon adalah uraian tentang kerugian pemohon yang diakibatkan oleh perbuatan oknum notaris dan oknum pegawai kantor panitia piutang dan lelang negara kp2ln), yang telah diproses melalui jalur hukum dengan melaporkannya kepada majelis pengawas wilayah notaris bogor serta pihak kepolisian karena adanya indikasi penipuan oleh oknum notaris dan oknum pegawai kantor panitia piutang dan lelang negara kp2ln): i3. menimbang bahwa menyatakan, keputusan majelis pengawas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat fina?, huruf memberikan wewenang kepada majelis pengawas wilayah untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. baik huruf maupun sama sekali tidak menyebutkan hak atau wewenang pemohon sebab pemohon bukan notaris yang dirugikan haknya karena adanya penjatuhan sanksi. pihak yang berhak mengajukan banding adalah notaris yang dijatuhi sanksi dan untuk hal itu majelis pengawas wilayah berkewajiban menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada majelis pengawas pusat (vide huruf i3. menimbang bahwa pemohon menyatakan kekecewaannya terhadap majelis pengawas wilayah yang hanya mengambil keputusan dengan sanksi berupa teguran lisan berubah menjadi teguran tertulis kepada oknum notaris tersebut. keputusan majelis pengawas wilayah yang bersifat final, tidak memungkinkan pemohon dapat mengajukan banding terhadap keputusan majelis pengawas wilayah guo terkait perkara penipuan dan pemalsuan surat yang telah merugikan pemohon sebanyak rp. (satu milyar rupiah) kepada majelis pengawas pusat, yang menurut pemohon jika hal itu dimungkinkan pemohon akan mendapatkan keadilan. menurut mahkamah, dalil pemohon itu bersifat hipotetis yang belum tentu terbukti kebenarannya. kerugian pemohon bukanlah kerugian konstitusional sehingga tidak mempunyai. dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga pokok permohonan tidakmuhammad alim, akil mochtarmuhammad alim akil mochtar ttd arsyad sanusi maria farida indrawi ttd ttd ahmad fadli semadi hamdan zelda panitera pengganti ttd eddy purwanto bahwa belakangan diketahui oleh pemohon melalui surat dari departemen keuangan bahwa kp2ln tidak memerlukan jasa notaris dalam melakukan lelang asset asset yang ada dalam penguasaan kp2ln, bahkan kp2ln telah merekomendasikan oknum pegawai kp2ln yang bekerjasama dengan oknum notaris untuk diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dan surat dari kepolisian daerah polda) jawa barat bahwa pegawai kp2zln tersebut telah menjadi "tersangka" (sekarang statusnya dalam daftar pencarian orang"), tidak lemah dianggap dan dipertimbangkan oleh dewan mpw tersebut, pemohon juga telah meminta kepada sidang mpw untuk menghadirkan minuta akta perjanjian nomor yang diterbitkan oleh notaris tanpa sepengetahuan dari pemohon, dalam jangka waktu (lima) hari setelah cek milik pemohon dicairkan, dan akta tersebut jelas tidak pernah dibacakan didepan pemohon dan tidak pernah menerima salinan akta tersebut, yang mana hal ini dibenarkan oleh karyawati dan oknum notaris tersebut (tidak ada bukti tanda tangan penerimaan salinan akta), sehingga jelas oknum notaris tersebut telah melanggar ketentuan huruf dan huruf undang undang jabatan notaris, akan tetapi kenyataannya minuta akta tersebut tidak pernah dihadirkan dimuka persidangan mpw karena alasan oknum notaris tersebut sakit pada saat sidang yang telah ditentukan untuk memperlihat minuta akta dan keberatan pemohon tidak diterima dan diperhatikan oleh sidang mpw: bahwa penerbitan akta tersebut tanpa sepengetahuan pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana yang diatur dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp), yang berbunyi: barang" bahwa ke kuhp menyatakan bahwa: pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akte akte otentik." bahwa seandainya diasumsikan tidak lemah ada pemalsuan surat seperti yang disebutkan atas, fakta yang terungkap pada saat sidang majelis pengawas daerah bogor, sewaktu minuta akta diperlihatkan terdapat hal hal sebagai berikut: tindikan pada (dua) baris kalimat paling bawah pada halaman pertama, tulisan kata "jum'at" diketik diatas tip ex pada halaman pertama. dimana sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut jabatan notaris), yang menyatakan bahwa:" atas ketentuan tersebut dan berakibat sanksi kepada notaris sebagaimana ketentuan jabatan notaris, yang menyatakan: akta perjanjian nomor hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di dan bunga kepada notaris". bahwa pada saat pembacaan keputusan sidang mpw, sanksi yang dijatuhkan kepada oknum notaris tersebut hanya berupa "teguran lisan" dan setelah pemohon menyatakan akan banding mpw tempat dalam surat keputusan yang pemohon terima saksinya berubah menjadi "teguran tertulis". bahwa tempat mpw telah hanya menjatuhkan "teguran tertulis" dengan alasan karena notaris mengeluarkan surat surat keterangan kepada pemohon, sebanyak (lima) buah surat yang seakan akan notaris tersebut adalah notaris kp2ln atau yang ditunjuk oleh kp2ln, tanpa mempertimbangkan perbuatan oknum notaris tersebut yang telah merugikan pihak pemohon. bahwa "teguran tertulis lisan" tidak mengindikasikan adanya pelanggaran pidana, padahal secara jelas dan nyata sesuai dengan bukti bukti yang pemohon ajukan, dalam sidang mpw mengindikasikan perbuatan pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum notaris tersebut bekerjasama dengan oknum pegawai kp2ln, sehingga akan menjadi dasar bagi pemohon untuk melakukan tuntutan lebih lanjut baik secara pidana maupun perdata selain itu juga tidak mencerminkan rasa keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan hanya dikenakan sanksi berupa teguran, hal inilah yang menyakitkan rasa keadilan dalam masyarakat terlebih tidak dapat melakukan upaya hukum karena terganjal ketentuan jabatan notaris. bahwa tempat setelah putusan mpw tersebut dijatuhkan, pemohon berupaya mencari keadilan dengan berupaya mengajukan banding.menyatakan: keputusan majelis pengawas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat fina?. sementara huruf undang undang tersebut menyatakan bahwa: majelis pengawas wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis." terangan disini bahwa jabatan notaris, telah menutup jalan banding yang pemohon ajukan mpw, sehingga pemohon tidak dapat mengajukan pembelaan atas perilaku oknum notaris yang telah merugikan pemohon dan mungkin akan merugikan masyarakat lainnya, serta kewenangan majelis pengawas wilayah yang jelas jelas melindungi oknum tersebut: oleh karenanya jelas bahwa ketentuan jabatan notaris, harus ditinjau kembali, karena penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. hal ini dikarenakan mpw kurang mempertimbangkan aspek pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan dengan seksama pada saat pemeriksaan dilakukan. bahwa ketentuan tersebut diatas, sangat merugikan pemohon untuk mendapatkan keadilan dan memberi sanksi kepada notaris yang menggunakan profesinya untuk maksud yang tidak baik, dan juga putusan berupa: teguran tertulis atau lisan tidak memberi dampak positif kepada usaha pemohon untuk mendapatkan keadilan, maka teguran tertulis atau lisan itu tidak merupakan sanksi yang dapat menghukum notaris atas pelanggaran kewajiban jabatan dan kode etik yang merugikan masyarakat ("teguran tertulis lisan" tidak disiarkan kepada masyarakat). il. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa uud menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum itjimmy asshidigie, konstitusi dan konstitusionalisme indonesiaaman" bahwa berdasarkbahwa selanjutnya uud perubahan keti" bahwa kemudian disahberdasarkan ketentuijabatan notaris yang bertentangan dengan semangat dan jiwa hak warga negara indonesia untuk mendapatkan keadilan(lima) persyaratan sebagai berikut: adanya hak dan.had.a. bahwa pemohon adalah individu warga negara republik indonesia yang memiliki hak konstitusional yaitu hak sebagaimana yang dimaksud dalam uud yang secara tegas menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. dengan demikian berarti bahwa hak untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan harus benda, sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun uud: ad.b. bahwa pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya jabatan notaris cast yang menyatakan: keputusan majelis pengawas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf majelis pengawas wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final." kepentingan konstitusional pemohon yang dilanggar dalam hal ini sesuai dengan yang diatur dalam beberapa uud yaitu:yatakan bahwa: yang menjadi warga negara salah orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara." dalam hal ini, pemohon sebagai warga negara indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukumuud menyatakan bahwadiskriminatif itu." ad.c. bahwa pemohon adalah korban atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan oleh seorang notaris: bahwa profesi notaris seharusnya merupakan profesi yang mulia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan tengah masyarakat: bahwa seorang notaris bogor bekerjasama dengan pegawai kantor panitia piutang dan lelang negara kp2ln) bekasi telah menipu, memalsukan surat surat keterangan dan akta serta menggelapkan uang pemohon sebesar rp. (satu milyar rupiah): bahwa jelas perbuatan notaris tersebut yang bekerjasama dengan pegawai kp2ln adalah merupakan perbuatan pidana berupa penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan surat dengan melakukan perbuatan persekongkolan dengan pihak ketiga yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam pidana (vide dan atau dan atau ke atau atau kuh pidana juncto dan kuhp. perbuatan mana selain merugikan masyarakat awam juga merendahkan martabat profesi notaris sebagai profesi yang mulia dan terhormat, bahwa kasus ini berawal ketika pemohon menitipkan cek tunai senilai rp. (satu milyar rupiah) kepada notaris yang mengaku sebagai notaris yang ditunjuk dari kp2ln untuk menjadi jaminan tanda keseriusan pemohon untuk membeli aset yang akan dilelang oleh kp2ln. tempat cek tersebut dipindahbukukan oleh notaris tersebut rekening pribadi miliknya tanpa sepengetahuan dan perintah dari pemohon. hal ini berarti oknum notaris tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, bahwa kemudian notaris tersebut menerbitkan minuta akta perjanjian nomor tanpa sepengetahuan pemohon tertanggal (lima) hari setelah cek milik pemohon dicairkan, yang isinya mencantumkan tanda tangan pemohon. akan tetapi, pemohon tidak pernah menandatangani minuta akta tersebut, bahwa kemudian melalui surat dari departemen keuangan, pemohon mengetahui bahwa tidak diperlukan jasa notaris dalam melakukan lelang aset aset yang ada dalam penguasaan kp2ln, bahwanotaris tersebut dengan harapan akan memperoleh keadilan: bahwa pada saat pembacaan keputusan sidang mpw, sanksi yang dijatuhkan kepada notaris tersebut hanya berupa "teguran lisan" yang berubah menjadi "teguran tertulis" dengan alasan alasan yang bertentangan dengan proses pemeriksaan yang sebenarnya dengan proses pemeriksaan yang sebenarnya sehingga putusan tersebut telah merugikan pihak pemohon:bgd. syari, s.h. pekerjaan advokat dan konsultan hukum alamat kota garden blok nomor rw ciputra, pacet, cianjur nama lava baharuddin, s.h. pekerjaan penasehat dan konsultan hukum alamat jalan wr. suparman rw ds kelurahan rengas, ciputat timur, tangerang nama juliana alias only juliana pekerjaan staf pada kantor advokat bgd. syari, s.h rekan alamat kp. belakang rw cipanas, cianjur nama asep anwar, s.h pekerjaan advokat dan konsultan hukum alamat kp. cikolotok rw sukamulya karangtengah, cianjuhari rabu,bahan bakar gas cair (liguefied petroleum gas ilpgij: harga jual eceran bbm bersubsidi tidak mengalami kenaikan : penjelasanmenurut para pemohon ketentuan ketentuan guo telah bertentangan dengan ketentuan dan dan uud lebih lanjut dalam permohonannya para pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan ketentuan guo, hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena menurut para pemohon ketentuan guo telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap para pemohon:uraian pemerintah tersebut atas, maka pemerintah berpendapat para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil undang undang guo. oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memohon agar ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan yang seadil adilnya: iii. penjelasan pemerintah atas permohonan uji materiil ketentuan dan serta penjelasan apbn tersebut bertentangan dengan dan dan uud para pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dan serta penjelasan apbn tersebut bertentangan dengan dan dan uud karena alasan pembatasan konsumsi bbm jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah jawa dan bali, serta penghematan dan kebijakan harga jual bbm bersubsidi tidak mengalami kenaikan, adalah kebijakan yang saling bertentangan, serta kebijakan yang tidak tepat, tidak arif dan diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi para pemohon, dapat pemerintah sampaikan bahwa dengan dilaksanakannya kebijakan pembatasan konsumsi bbm tersebut dan program konversi bbm gas, diharapkan konsumsi bbm bersubsidi dapat dikurangi dan pemberian subsidi menjadi lebih tepat sasaran, sehingga beban belanja subsidi bbm dalam apbn dapat dikurangi dan penghematan belanja subsidi bbm tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja yang lebih produktif dan lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembiayaan kesehatan masyarakat, pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, pembatasan konsumsi bbm bukan bertujuan untuk membatasi hak orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pembatasan hanya diarahkan terhadap konsumsi bbm bersubsidi agar penggunaannya dapat lebih tepat sasaran. jenis bbm bersubsidi dimaksud adalah premium, solar, minyak tanah dan lpg tabung kg: pembatasan konsumsi bbm jenis premium hanya untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah jawa bali sejak tanggal april dilakukan karena pertimbangan adanya dukungan infrastruktur yang lebih memadai. pelaksanaan pembatasan bbm bersubsidi tentunya berimplikasi terhadap kesiapan infrastruktur dan persiapan yang bersifat teknis lainnya dan akan membutuhkan waktu dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya. sehingga pilihan kebijakan untuk terlebih dahulu menerapkan pembatasan bbm bersubsidi wilayah jawa dan bali semata mata sebagai bentuk pelaksanaan yang bersifat bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur daerah tersebut: dukungan infrastruktur dimaksud, antara lain pembangunan tambahan dispenser bbm non subsidi spbu sehingga pengalihan konsumen bbm premium bbm non subsidi tidak mengalami hambatan: dapat pula pemerintah sampaikan bahwa kebijakan subsidi bbm diberikan untuk membantu konsumen yang berpenghasilan rendah agar dapat membayar dengan tarif bawah harga pasar sehingga diharapkan adanya kestabilan ekonomi dengan terjadinya daya beli masyarakat. namun, kebijakan subsidi tersebut bukanlah kebijakan yang paling efisien dan efektif karena subsidi bbm lebih dinikmati oleh masyarakat menengah atas sehingga pengaturannya tidak tepat sasaran. hal ini dapat dilihat dari pengguna bbm bersubsidi jenis premium pada tahun untuk mobil pribadi sekitar motor sekitar mobil barang sekitar dan angkutan umum sekitar selain itu, hasil review data susunan tahun juga menunjukan bahwa kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar sementara kelompok untuk rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar perbedaan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga ke ekonomi menyebabkan disparitas yang besar antara bbm bersubsidi dengan bbm non subsidi yang akhirnya subsidi bbm menjadi tidak terkendali. dampak lain yang timbul adalah mendorong tingginya angka penyalahgunaan bbm bersubsidi dari mulai penimbunan hingga penyelundupan luar negeri, ketentuan penjelasan butir dan butir huruf apbn bertentangan dengan uud terkait dengan dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan butir dan butir huruf apbn bertentangan dengan uud pemerintah secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan dalil para pemohon tersebut: dapat pemerintah sampaikan bahwa indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa alat alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku. dengan dibuatnya undang undang nomor tahun tentang apbn tahun merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan apbn termasuk dalamnya adalah pelaksanaan pembatasan pengendalian subsidi bbm. pemerintah tidak melihat adanya pertentangan yang diujikan oleh para pemohon dengan uud ketentuanterkait dengan permohonan para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwadapat pemerintah sampaikan bahwa berlandaskan kepada uud pemerintah telah memberikan bantuan subsidi bahan bakar minyak bbm) kepada masyarakat. salah satu kebijakan pemberian subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah subsidi atas jenis bahan bakar minyak tertentu yaitu premium, minyak tanah, solar dan lpg tabung kilogram (subsidi bbm dan lpg). subsidi bbm dan lpg diberikan karena bbm dan lpg merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga harga jual bbm dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah: setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk subsidi bbm dan lpg dalam apbn. alokasi anggaran subsidi bbm dan lpg dalam apbn mengalami perubahan dan cenderung meningkat sejalan dengan pergerakan dan perkembangan faktor yang mempengaruhi harga bbm dan lpg, antara lain harga minyak mentah, nilai tukar dan volume konsumsi bbm bersubsidi. pada tahun realisasi belanja subsidi bbm dan lpg sebesar triliun rupiah, namun pada tahun realisasi belanja subsidi bbm dan lpg telah mencapai triliun rupiah: dapat pemerintah sampaikan pula bahwa pemerintah dan dpr telah menyepakati alokasi belanja subsidi bbm dan lpg untuk tahun anggaran adalah sebesar triliun rupiah dengan asumsi harga minyak mentah indonesia icp) usd90 per barel, nilai tukar rupiah per usd, konsumsi bbm juta kl. dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan ekonomi, kenaikan income perkapita dan penambahan volume kendaraan bermotor pada tahun maka target volume konsumsi bbm sebesar juta tersebut diperkirakan akan mencapai sekitar juta kl. apabila volume konsumsi bbm tersebut melampaui target rencananya apbn, maka secara langsung akan berdampak pada bertambahnya belanja subsidi bbm, guna mengantisipasi bertambahnya beban belanja subsidi, pemerintah telah melakukan langkah langkah pengendalian konsumsi bbm bersubsidi sejak kurun waktu beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain: pengalihan pemakaian minyak tanah bersubsidi lpg tabung kilogram: meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi seperti bahan bakar nabati (bbn), dan menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi bbm dan lpg, untuk lebih mengoptimalkan pengendalian konsumsi volume bbm bersubsidi dan untuk menjaga kuota volume bbm agar sesuai dengan apbn sebesar juta kl, pemerintah dan dpr telah menyepakati kebijakan pembatasan konsumsi bbm jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi wilayah jawa bali sejak april beberapa pertimbangan yang menjadi landasan dilakukannya kebijakan pembatasan konsumsi bbm tersebut adalah: alokasi belanja subsidi dalam apbn sangat signifikan mencapai triliun rupiah dan akan bertambah apabila volume bbm bersubsidi melampaui juta kl, pemberian subsidi bbm menjadi lebih tepat sasaran karena pada kenyataannya sebagian subsidi bbm masih dinikmati oleh golongan masyarakat menengah atas yang memiliki kendaraan roda empat, masyarakat yang berpenghasilan rendah masih dapat menikmati bbm bersubsidi, pemilihan wilayah jawa bali sebagai wilayah pilot project kebijakan pembatasan konsumsi bbm jenis premium didasarkan pada data bahwa lebih dari konsumsi bbm premium oleh kendaraan bermotor wilayah jawa bali, dipergunakan untuk kendaraan roda empat pribadi. selain itu, wilayah jawa bali memiliki sarana dan fasilitas pendukung yang lebih siap untuk melaksanakan kebijakan pembatasan ini. penyiapan pembangunan sarana dan fasilitas pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi bbm bersubsidi akan didahulukan pelaksanaannya wilayah jawa bali dan secara bertahap akan dilanjutkan seluruh wilayah indonesia, pemerintah tidak membatasi konsumsi bbm premium bersubsidi tetapi melahirkan kebijaksanaan untuk menaikkan harga jual eceran bbm premium secara bertahap tiap tahunnya untuk jangka waktu (sepuluh) tahun depan sampai pada harga jual eceran keekonomian bbm premium. terkait dengan permohonan guo, dapat pemerintah sampaikan bahwa pada tanggal februari pemerintah telah mengajukan usulan perubahan nomor tahun tentang apbn kepada dpr. dari basil pembahasan antara pemerintah dengan dpr tanggal maret dalam sidang rapat paripurna dpr, telah disetujui beberapa hal sebagai berikut: menghapus penjelasan butir yang berbunyisehingga bunyi dan penjelasannya dalam rumusan apbn p menjadi sebagai berikut: pengendalian anggaran subsidi bbm jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (lpg) tabung kilogram dalam: penjelasan dihapus, kebijakan pengendalian konsumsi bbm bersubsidi antara lain melalui, optimalisasi program konversi minyak tanah lpg tabung kilogram:bbakilogram: untuk yang berbunyi "harga jual eceran bbm bersubsidi tidak mengalami kenaikan", tidak mengalami perubahdan serta penjelasan undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatketentuan apbpbkonsumsi bbm bersubsidi": penjelasan butirpenjelasan butir huruf pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati bbn) dan bahan bakar gas (bbg): melakukan penghematpbbutir dan butir apbn yang pada pokoknya menyatakanndang undang dasar karena para pemohon dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak , para pemohon beranggapan ketentuan penjelasan butir dan penjelasan butir huruf bertentangan denganindonesia tahun il.kartu tanda penduduk)endapat bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil (objektif itis) yaitu ketentuan penjelasan butir dan butir apbn dimana ketentuan guo secara substansi telah diubah dalam ruu apbn p yang telah mendapat persetujuan bersama antara presiden dengan dpr untuk disahkan menjadi perubahan apbn tahun anggaran pada tanggal maret sehingga objek permohonan uji materiil dengan sendirinya menjadi tidak ada, dengan demikian dikabulkan atau ditolaknya permohonan guo tidak akan berpengaruh pada kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga salah satu unsur parameter kerugian konstitusional yaituidak terpenuhi dan oleh karenanya para pemohon tidak memiliki legal standing,pbn terhadap permohonan pengujian penjelasan butir dan penjelasan butir huruf apbn dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: nomor tahun tentanghal tersebut sesuai dengan ketentuan dan nomor tahun tentang keuangan negara. selain itu apbn juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dam pada tahun yang lalu baik dalam negeri maupun internasional, rkp" dan diterjemahkan dalam (sebelas) prioritas pembangunan nasional antara lain adalah pembangunan bidang energipenyusunan, pembahasan dan persetujuan penetapan terhadap apbn tahun anggaran dilakukan oleh dpr bersama pemerintah dalam bentuk tentang apbn. dalam penyusunan, pembahasan dan persetujuan penetapan terhadap apbn tahun anggaran antara lain memuat kebijakan tentang pengalokasian anggaran subsidi bbm jenis tertentu, dan volume konsumsi bbm jenis tertentu dan konsumsi lpg kg, frasa ". pengendalian anggaran subsidi bbm jenis tertentu.dst sebagaimana diatur dalam dpr dapat menjelaskan bahwa berdasarkan nomor tahun tentang apbn tahun anggaran alokasi anggaran subsidi bbm untuk beberapa jenis bbm tertentu terdiri dari: minyak tanah premium dan biopremium. cc. minyak solar dan bipolar. lpg 3kg, kemudian dengan adanya subsidi bbm jenis tertentu dan subsidi lpg tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan bbm dan lpg dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. besaran subsidi bbm dan lpg dalam adalah sebesar trilyun besaran subsidi bbm tersebut sangat tergantung pada parameter yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi bbm, yaitu: harga minyak mentah indonesia icp sebesar usd per bare), volume konsumsi bbm bersubsidi diperkirakan juta kilo liter (kl) dan konsumsi lpg tabung (tiga) sebesar metrik ton, cc. alpha bbm sebesar rp. liter: nilai tukar rupiah sebesar rp. per dollar as: dengan semakin meningkatnya volume konsumsi bbm bersubsidi maka perlu dilakukan langkah langkah kebijakan untuk mengendalikan peningkatan beban subsidi bbm yang bertujuan agar subsidi bbm tersebut lebih tetap sasaran kepada yang lebih membutuhkan yaitu dengan menempuh cara cara sebagaimana tercantum dalam penjelasan butir apbn, yaituy alternative seperti bahan bakar nabati . yang dalam apbn p tahun anggaran penjelasan butir telah diubah menjadi: optimalisasi program konversi minyak tanah lpg tabung (tiga) kilogram: melakukan program konversi bbm bahan bakar gas, meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati: bahwa terhadap pendapat para pemohon yang menyatadiamanatkan oleh uud karena para pemohon dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak pertamax), maka dpr dapat menjelaskan bahwa penghematan atau pembatasan konsumsi bbm bersubsidi adalah tidak sama dengan kenaikan dan memaksa warga negara untuk membeli pertamax, karena tidak secara eksplisit normalnya mengharuskan warga negara untuk membeli pertamax atau secara substansi materi beserta penjelasannya normalnya bukan merupakan norma pelarangan terhadap warga negara untuk membeli bbm bersubsidi jenis premium. kemudian mengenai pembatasan konsumsi bbm bersubsidi dapat dijelaskan bahwa pemikiran mengenai pembatasan konsumsi bbm didasarkan atas rata rata pertumbuhan konsumsi bbm bersubsidi jenis premium sekitar selama (lima) tahun terakhir. tanpa adanya upaya pengaturan berupa pembatasan maka volume konsumsi bbm bersubsidi untuk tahun diperkirakan akan mencapai juta kilometer, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan bbm bersubsidi untuk tahun namun demikian perlu kami informasikan pula bahwa ketentuan penjelasan butir satu yang mengaturdalam apbn p tahun anggaran telah dihapus. bahwa dengan demikitidak bertentangan dengan uud perlu kami informasikan pula ketentuan penjelasan butir huruf dalam apbn p tahun anggaran rujukannya juga telah diubah menjadi meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati", demikian keterangan dpr dan mohon kepada majelis hakim mahkamahpenjelasan butir dan penjelasan butir huruf apbn tidak bertentangan dengan uud menyatakan penjelasan butir dan penjelasan butir huruf apbn tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat: i2.5j menimbang bahwaapril yang isi kesimpulan tersebut sama dengan jawaban pemerintah sebagaimana diuraikan atasi3.5j menimbang bahwa para pemohon menganggap dirugikan oleh berlakunya karena ketentuan guo telah menyebabkan para pemohon sebagai pengguna mobil pribadi templat hitam dilaksanakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertamax. selain itu menurut para pemohon, dalam undang undang guo akan mematikan pertamina karena bahan bakar minyak pertamina lebih mahal dari pada bahan bakar minyak dari negara asing, sehingga pemilik kendaraan akan beralih pada bahan bakar minyak asing, i3. menimbang bahwa menurut mahkamah tidak mengatur mengenai pembatasan bahan bakar minyak, namun guo mengatur mengenaiadapun pembatasan bbm bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat sebagaimana terdapat dalam penjelasan butir namun penjelasan guo sudah tidak berlaku lagi karena telah dihapus, sesuai dengan keterangan lisan dan tertulis pemerintah dan dpr yang pada pokoknya menyatakan penjelasan butir yang menyatakan,telah dihapus. meskipun para pemohon tidak secara tegas mengajukan permohonan pengujian penjelasan butir namun menurut mahkamah subtansi penjelasan guo merupakan satu kesatuan norma yang tidak terlepas dari dengan demikian, menurut mahkamah telah tidak terdapat lagi norma yang menjadi objek pengujian konstitusionalitas dalam permohonan para pemohon guo: menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka karena objeknya sudah tidak adatidak terdapat lagi norma yang menjadi objek permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimaksudkan dari undang undang guo, kedudukan hukum (legal standing) danttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. suwardi dimaksud dalam ketentuan huruf juncto nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, terkait dengan berlakunyhwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional para pemohon, yakni:, bahwa, amanat dari uud tersebut maka: negara pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan hak hak pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, negara pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan tata niaga harga dari hasil hak hak pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan tidak terikat pada harga pasar dari pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya: negara pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dari hasil hak hak pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan pemerintah mempunyai tanggung jawab sosial terhadap rakyatnya,dan memperhatikan dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, dimana bunyi undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi adalah", sementara bunyi undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi adalah": bahwa berdasarkan uraian atasud karena para pemohon dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak (dansehingga dalam hal ini para pemohon ingin mengujyang telah melanggar hak konstitusional para pemohon, dengan demikian maka pengajuan permohonan ditujukan padrena bertentangan dengan uud dan merupakan norma yang melanggar hak hak konstitusional para pemohon sehingga dinyatakan inkonstitusional sementarberkaitan dengan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bbm)rtserta memperhatikan dan undang undang tentang minyak dan gas bumi dan dikaitkan dengan uudmaka kebijakan tersebut telah melanggar hak konstitusional para pemohon yaitu telah menimbulkan kerugian bagi para pemohon, dengan argumentasi, sebagai berikut: bahwa para pemohon sebagai pengguna mobil templat hitam pribadi dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak pertamax, bahwa harga jual pertamax itu fluktuatif berdasarkan harga pasar (harga yang sangat tinggi), bahwa akan mematikan bumn yaitu pertamina karena harga bahan bakar minyak dari negara asing akan lebih murah dari harga pertamax, bahwa secara tegas uud mengsehingga bahan bakar minyak energi itu adalah barang kesejahteraan: bahwa harga bahan bakar minyak energi berkaitan dengan hajat hidup orang bayak itu diatur oleh negara bukan berdasarkan mekanisme pasar (berdasarkan harga persaingan usaha yang sehat), bahwa mahkamah konstitusi telah mencabut undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi karena menentukan harga bahan bakar minyak pada mekanisme pasar, bahwa sebaiknya pemerintah menerbitkan kebijaksanaan dengan tidak membatasi konsumsi bbm premium bersubsidi tetapi melahirkan kebijaksanaan untuk menaikan harga jual eceran bbm premium secara bertahap tiap tahunnya untuk jangka waktu (sepuluh) tahun kedepan sampai pada harga jual eceran keekonomian bbm premium: bahwa norma yang terdapat dalam butir khususnya frasabertentangan dengan uud sehingga norma yang terkandung dalam tersebutdengan dikabulkannya permohonan para pemohon dalam pokok perkara dapat memulihkan kerugian konstitusional para pemohon yang dijamin oleh uud yakni "hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara",araara pemohonngat bertentangan dengan uudaraminyak dan gas bumiharga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri: bukti fotokopi kliping koran, radar sukabumi, hari kamis, januari halaman menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, pemerintahbahwa berdasarkan registrasi perkara nomor puu x tanggal februari para pemohon pengajuan permohonan uji materiil ketentuan dan serta penjelasan apbndan serta penjelasan apbn yang berbunyi sebagai berikut: pengendalian anggaran subsidi bbm jenis tertentu d, tempat tanggal lahir umur magelang, mei agama islam: kewarganegaraan indonesia, alamat lengkap villa cimanggu blok k.i nomor bogor: nama semadi: tempat tanggal lahir umur tebing tinggi, november agama islam: kewarganegaraan indonesia, alamat lengkap jalan komodor laut yos sudarso lorong nomor medan, selanjutnya disebut sebagai . .i. periksa bukti bukti dari pemohon: membaca keterangan tertulis dari pihak terkait wartime, s.h., dan komunitas sumatera utara peduli listrikud adalahnjualan tenaga listrik huruf tentang kegiatan putusan perkara listrik dan sewa larangan usaha dengan mahkamah jaringan tenaga listrik penguasaan pasar prinsip usaha yang konstitusi nomor ditetapkan sebagaimana sehat berorientasi puu berdasarkan prinsip dimaksud dalam pada keuntungan tanggal usaha yang sehat", meliputi segala mekanisme pasar, desember tindakan yang dapat kompetisi bahkan halaman, pemerintah atau mengakibatkan katekisasi (bertentangan pemerintah daerah terjadinya praktik dengan uud sesuai dengan monopoli dan kewenangannya persaingan usaha memberikan yang tidak sehat persetujuan atas antara lain meliputi: harga jual tenaga menguasai listrik dan sewa kepemilikan , jaringan tenaga listrik , perusahaan pada saat undang ketentuan putusan perkara listrik negara undang ini berlaku, perubahan status mahkamah persero) sebagai terhadap pemegang pemegang kuasa konstitusi nomor badan usaha milik kuasa usaha usaha puu negara yang dibentuk ketenagalistrikan ketenagalistrikan tanggal berdasarkan kuk) sebagaimana (kuk) berubah desember peraturan pemerintah dimaksud dalam menjadi pemegang halaman nomor tahun undang undang izin usaha (bertentangan tentang nomor tahun ketenagalistrikan dengan uud pengalihan bentuk tentang pink) perusahaan umum ketenagalistrikan perum) listrik dianggap telah negara menjadi memiliki izin yang perusahaan terintegrasi secara perseroan dianggap vertikal yang meliputi telah memiliki izin pembangkitan, usaha tenaga listrik transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga dalam jangka waktu listrik dengan tetap paling lama (dua) melaksanakan tugas tahun, pemerintah dan kewajiban telah melakukan penyediaan tenaga penataan dan listrik untuk penetapan izin usaha kepentingan umum penyediaan tenaga sampai dengan listrik kepada badan dikeluarkannya izin usaha milik negara usaha penyediaan sebagaimana tenaga listrik dimaksud pada angka berdasarkan undang sesuai dengan undang ini", ketentuan undangsebagaimana tersebut atas adalah sebagai berikut: dalam undang undang guo yang muatannya mencerminkan bundling adalahdalam penjelasan atas cukup jelas" ini bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi. ini adalah bundling, sesuai uud kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah republik indonesia dan ini bertentangan dengan prinsipini adalah bundling karena sesuai uudpengertian secara contrary adalah,,uddan yang berbunyisecara vertikal dan bundling secara horizontal adalah sebagai berikut:dan juncto juncto undang undang guo:kenaikan harga jual tenaga listrik minimal (lima) kali lipat dari sekarang, hal ini sangat merugikan pemohon: bundling , dimana setiap perusahaan listrik baik milik negara bumn), perusahaan listrik milik daerah (bumi),, karena setiap wilayah provvinsi dan kota kabupaten: dan juncto dan juncto undang undang guo adalah bundling karena bertentangan dengan prinsip uud dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal desember cabang produksi dalam uud bidang ketenagalistrikan harus diatasi'esensi dari guo,:undang undangan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berdasarkan prinsip prinsip usaha yang sehat memupuk keuntungan menerapkan mekanisme pasar,,, dalam hal ini pln persero) dalam undang undang guo peran pt.dan undang undang: da", ketentuan ini dipastikan peran pln persero) sebagai salah satu pemegang izin usaha ketenagalistrikan pink) harus segera melakukan restrukturisasi, sehingga merugikan pemohon karena dipastikan akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar besaran terhadap para anggota pemohon,", dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal desember halaman angka angka dan angkauntuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun terhadap uudukti bahwadalam huruf undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh, : dan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh disebutkan". bukti bahwa sesuai dengan anggaran dasar organisasi serikat pekerja pt. pln persero) mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak hak anggotaaman dan nyamancorporate governance gcg). bukti: ketentu"listrik dikuasai negara harus juga meliputi pengelolaan (beheersdaad) oleh negara: berdasarkan uraian uraian sebagaimana dijelaskan pada butir dan butir atas maka sangat beralasan bagi pemohon, karena dengan berlakunya hak konstitusional pemohon dirugikan yaitu: dan tidak terjamin atas pasokan tenaga listrik karena berpotensi adanya katekisasi pembangkitan, dirugikan hak pemohon atas pekerjaan dan kehidupan yang layak karena dipastikan ada pemutusan hubungan kerja secara besar besaran terhadap para anggota pemohon, dirugikan hak pemohon atas hak untuk berkumpul dan berserikat dalam satu wadah organisasi serikat pekerja pt. pln persero) seluruh indonesia: akibat diundangkanud bahwa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan uud pada dasarnya adalah dan juncto dan juncto juncto dan guo, khususnya yang menyangkut bundling dan kompetisi, dimana tersebut merupakan jantung dariterhadap uud putusan yang dimohon petit: mengabulkan permohonan pemohon ,: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut: bukti fotokopi berita acara hari sidang pleno atas hasil komisi dan art nomor ba dubes sp pln tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan menteri tenaga kerja republik indonesia nomor m bw tanggal oktober tentang pendaftaran serikat pekerja pln persero): bukti fotokopi daftar pengurus dpd dan dpc serikat pekerja pt. pln persero), bukti fotokopi struktur organisasi serikat pekerja pln persero): bukti fotokopi keputusan musyawarah besar pln nomor sk dubes span tanggal mei tentang penetapan ketua umum serikat pekerja pt. pln persero): bukti salinan artikel dari sby ingin pln lebih baik lagi tanggal november dan november bukti fotokopi pedoman dan pola tetap pengembangan industri ketenagalistrikan nasionerikat pekerja serikat buruhkerjaan: bukti fotokopi data statistik defisit atas biaya operasional penyediaan tenaga listrik berbagai wilayah provinsi dan data apbd provinsi seluruh indonesia april sumber bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal deseputusan direksi pln persero) nomor k dir tanggal desember tentang program pensiun dini dan bukti fotokopi keputusan direksi pln persero) nomor k dir tanggal desember tentang program masa persiapan pensiun mpp), dan bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara, bukti fotokopi press release kementrian bumn nomor pr s.mbu. pelantikan dewan komisaris dan direksi pln persero): bukti fotokopibukti fotokopi surat keputusan direksi pln persero) nomor: k dir tentang ketentuan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan pln persero) melalui penerapan tarif dasar listrik tdl) sesuai harga keekonomian: selain itu, pemohon juga mengajukan delapan orang ahli yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal maret maret dan april yang pada pokoknya sebagai berikut: prof. harun rasyid, s.h. ahli hukum tata negara) bahwa yang pernah dibatalkan tidak dapat berlaku lagi: bahwa maksud dikuasai negara dalam uud yakni negara berhak mengatur tetapi tidak harus memiliki, kata "dapat" berarti tidak harus, bahwa ketentuan bundling dalam ketenagalistrikan sama dengan undang undang sebelumnya yang telah dibatalkan mk, ir. syarifudin m., eng. ahli sistem kelistrikan nasional) bahwa pembangkit listrik yang ada indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk hanya bahwa usaha ketenagalistrikan indonesia sangat tergantung dari investasi luar karena gnp lebih rendah dari gdp, bahwa pembangkit listrik pln bergantung pada minyak, sementara harga minyak sangat tinggi sehingga berpengaruh pada harga listrik karena mahalnya biaya operasional, sedangkan listrik swasta (ipp) lebih efisien karena pembangkitan batubara, bahwa hal tersebut akan berakibat harga listrik tanpa subsidi, sehingga yang dilakukan jamal akan diserahkan swasta sedangkan luar jawa tetap dikelola pln, bahwa energi primer usaha ketenagalistrikan ditentukan oleh pasar, yang diatur oleh pemerintah adalah harga jualnya. sinilah permasalah yang ada pln yang menjadikan harga listrik tidak akan murah: bahwa terjadi pergeseran kebijakan dari supply size policy menjadi demand size policy karena jaminan pasokan belum dapat dilaksanakan dan harga energi yang dijanjikan akan disubsidi langsung tetapi diminta kesadaran konsumen atau masyarakat untuk berhemat sehingga tetap tercipta ketahanan energi: bahwa krisis ketenagalistrikan terjadi karena sistem bundling dan rasionalisasi tarif. drs. revrizond bashir, m.b.a. ahli ekonomi kebijakan publik) bahwa putusan yang membatalkan ketenagalistrikan pada menjadikan investor tidak jadi berinvestasi, bahwa segera setelah kemerdekaan terjadi subversi neokolonialisme, yang salah satunya dilakukan dengan menyusun regulasi yang sesuai kepentingan penguasa karena dirasa tidak mungkin untuk mengamandemen uud ichsanudin doors, s.e., hum. bahwa meskipun kita sudah merdeka tetapi sesungguhnya kita belum merdeka karena ketiadaan demokrasi ekonomi, bahwa energi tidak boleh dipasarbebaskan, sedangkan energi primer kita sudah masuk dalam pasar bebas, bahwa pengertian harga terhadap sektor publik seharusnya adalah harga tetap mengikat: bahwa posisi sumber daya energi yang terkoneksi berdasarkan keunggulan energi primer wilayah masing masing seharusnya menjadikan sumatera, kalimantan, dan beberapa daerah lain yang mempunyai biaya produksi lebih rendah secara otomatis biaya listriknya lebih rendah: bahwa penggunaan batu bara dengan menafikan energi lain yang lebih rendah menunjukkan adanya kepentingan yang kemudian dimuat dalam rumusan yang tidak jelas tentang pengertian prinsip usaha sehat: dr. david hall bahwa konsumen menentang kuat restrukturisasi karena menyebabkan naiknya harga listrik: bahwatidak terjadi inovasi pada teknologi listrik, bahwa permasalahan lain dari restrukturisasi adalah adanya hambatan untuk melakukan investasi, kegagalan membangun infrastruktur yang diperlukan, serta kekhawatiran tentang kehandalan, inggris, swastanisasi yang dilanjutkan dengan liberalisasi berdampak terhadap harga, yaitu adanya kenaikan harga tanpa dibarengi dengan produktivitas itu sendiri sehingga usaha ketenagalistrikan mengalami kebangkrutan: studi uni eropa juga menunjukkan bahwa kepemilikan publik menyebabkan penurunan harga sedangkan bundling secara vertikal menyebabkan kenaikan harga. akibat lainnya adalah pemadaman listrik: usa juga terjadi hal yang sama, bundling menyebabkan terjadinya pemadaman california sampai (enam) bulan lamanya dan peningkatan harga yang tajam. hal ini disebabkan pemasok memanfaatkan penguasaan atas pasar, sebaliknya, los angeles tidak mengalami pemadaman dan juga peningkatan harga karena mempertahankan monopoli pemerintah kota yang terintegrasi secara vertikal, bahwa negara negara yang telah melakukan bundling seperti argentina, brasil setelah beberapa tahun memberlakukan kemudian kembali pada proses awalnya, bundling thailand dan meksiko dinyatakan bertentangan dengan konstitusi: bahwa usa, ada negara bagian yang menerapkan bundling tetapi ada yang tidak menerapkannya seperti juga india, jepang yang merupakan negara kepulauan mempunyai sistem yang terintegrasi dan memang memberlakukan dengan swastanisasi, privatisasi tetapi tidak liberalisasi: bahwa kebijakan tentang ketahanan energi dalam hal mendapatkan bahan baku utama tidak hanya dari gas. norwegia menggunakan hydro. indonesia yang kaya akan sumber daya dapat juga menggunakan hydro dan geotermal: luis coral filipina pada saat ini melakukan bundling, dalam kenyataannya tidaklah ekonomis: perusahaan yang melakukan bundling filipina dinyatakan ilegal menurut mahkamah konstitusi: sri edi season bahwa dalam memaknai uud tidak dapat dilepaskan dari dan nya, bahkan tidak boleh dilepaskan dari cita cita mencapai mencapai kesejahteraan sosial dalam artian societal welfare, bahwa segala kegiatan ekonomi harus dimaknai segala kegiatan ekonomi nasional yang pada akhirnya harus berujung pada tercapainya kesejahteraan sosial bersama dari seluruh masyarakat: uud menegaskan bahwa pasar haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional. bukan sebaliknya, negara yang tunduk dan ramah kepada pasar ataupun posisi rakyat direduksi dan tersubordinasi oleh pasar: bahwa menguasai dalam uud haruslah disertai memiliki. dalam konteks sekarang ini, pengambilan keputusan harus disertai dengan pemilikan yaitu kepemilikan saham, bahwa uud mempertegas makna demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat: demokratisasi ekonomi dalam dalam standar demokrasi barat dapat berarti privatisasi. inilah yang terjadi pada bumn indonesia: bahwa ketenagalistrikan merupakan kelanjutan hidup dari sukma liberalisme yang ingin menggusur uud bahwa dalam pertimbangan undang undang guo memang terlihat selaras dengan uud namun, terlihat tidak konsisten ketika melihat bab vii mengenai usaha ketenagalistrikan terutama juncto juncto karena substansinya mengandung keharusan melepaskan pesan dikuasai negara melalui bundling sehingga bertentangan dengan uud bahwa pengalaman beberapa negara dengan bundling akan melipatgandakan biaya yang ditanggung konsumen: bahwa biarpun terdapat pengaturan dan kalaupun pengaturan tersebut melepaskan akan tetapi subjek utamanya adalah penguasaan: bahwa listrik murah hanya dapat diberikan oleh pln bukan swasta, bahwa rumusan efisiensi dalam uud sebenarnya akan membunuh demokrasi ekonomi yang terdapat dalam dan nya karena efisiensi berkonotasi sehat kemudian menjadi pasar. namun, oleh karena ditambahkan berkeadilan maka ini suatu transformasi dari mikro menjadi efisiensi sosial, prof. dr. anna erliyana, s.h., bahwa pemohon mempunyai legal standing berdasarkan dan uud karena adanya potensi phk kalau terjadi bundling. itu merupakan undang undang guo, bahwa undang undang guo sangat esensial cacatnya sehingga dapat dibatalkan: bahwa pembatalan menyebabkan perbuatan yang dilakukan atau suatu undang undang dianggap tidak ada (ex tuna): bahwa kalau ada indikasi undang undang guo seperti baju baru namun body nya tetap sama dengan yang terdahulu maka kewenangan untuk memutuskan batal mutlak terhadap undang undang guo, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah telah memberidisebutkan bahwa serikat pekerja merupakan organisasi pekerja sebagai sarana untuk melaksanakan hubungan industrial yaitu hubungan perburuhan atau industrial wantarpekerja dan perusahaan : pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena pemohon bukan subjek hukum atau pihak yang tunduk atau terkena ketentuan dalampokok permohonan dalam perkara ini pokok permohonan pemohon pada intinya adalah bahwa beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, yaitu dan dan dan dan dianggap merugikan hak dan kewenangan konstitusional pemohon. pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut yang pertama, menghalangi pemohon untuk berserikat dan berkumpul. yang kedua, menghalangi pelaku usaha atau badan usaha melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi atau berusaha lebih dari satu jenis usaha atau memiliki perusahaan pada jenis usaha yang berbeda dan membuat harga jual tenaga listrik mahal karena ditetapkan berdasarkan harga keekonomian melalui mekanisme pasar: sebelum menyampaikan uraian penjelasan dan argumentasi mengenai yang dimohonkan uji materi, pemerintah menyampaikan pokok pokok penting yang terkandung dalam tersebut yaitu: pertama,, vide kedua, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, vide ketiga, pemerintah menetapkan kebijakan pengaturan dan melaksanakan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik, dalam kaitan ini penguasaan dari sisi regulasi, vide empat, pemerintah melalui bumn melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal penguasaan dari sisi kepemilikan, vide juncto, vide kelima, bumn diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, vide selanjutnya pemerintah menyampaikan penjelasan atas dimaksud sebagai berikut: merupakan penegasan atas ketentuan yang mengizinkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi atau terpisah. menyebutkan bahwa, usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi . dengan kata lain penafsiran sebaliknya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat juga dilakukan secara terpisah. seperti ketentuan ketentuan mengizinkan pelaku usaha melakukan usaha pada satu jenis usaha dan lebih dari satu jenis usaha atau terintegrasi. hal tersebut dirumuskan dengan kata dan atau dalam dan dirumuskan dengan kata dapat dalam menyebutkan bahwa, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi,. ini mengatur dua hal. pertama,dan ketentuan tersebut dirumuskan dengan kata dan atau . bahwa berdasarkan huruf anggaran dasar organisasi serikat pekerja pln persero) disebutkan fungsi serikat pekerja pln persero) adalah mewakili organisasi dan anggotanya baik dalam dan luar pengadilan". (vide bukti bahwa berdasarkan musyawarah besar serikat pekerja pt. pln persero) nomor sk dubes sp pln tanggal mei yogyakarta, yang berhak mewakili organisasi dan anggota adalah ir. ahmad maroko selaku ketua umum dan semadi selaku sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat serikat pekerja pln persero). bukti bahwa serikat pekerja pln persero) anggotanya meliputi para karyawan pln dan para pensiunan pln yang tersebar seluruh indonesia. bukti dan buktiyarat sebagai pemohon , dalam perkara guo selaku perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sebagaimana dipersyaratkan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dan penjelasannya. (vide bukti kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. hak untuk berserikat dan berkumpul dengan diundangkannya pemohon hak konstitusinya dirugikankdipastikan akan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon untuk memperjuangkan hak berkumpul dan berserikat secara kolektif seluruh indonesia dalam suatu wadah organisasi serikat pekerja pln persero) yang demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana uud penafsiran pemohon yang menyatakan bahwa,rupakan penafsiran yang keliru, . dimaksudkan untuk mengatur dua hal,saja yang memiliki wilayah usaha. usaha pembangkitan tenaga listrik, sebagai contoh misalnya, appalil pemohon yang menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk berusaha pada lebih dari satu jenis usaha adalah tidak benarmaksud dari ini adalah pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin terintegrasi kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi dalam wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari bumn bidang ketenagalistrikan yang dalam hal ini adalah pln persero): dalam hal tidak pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik . pengertian ini adalah dalam hal tidak ada bumi, swasta maupun koperasi yang berminat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam suatu wilayah usaha yang belum mendapat pelayanan tenaga listrik darimana pun maka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik pemerintah wajib menyediakan tenaga listrik wilayah tersebut. pelaksanaannya dilakukan dengan menugasi bumn untuk menyediakan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pelaksanaan usaha pembangkit tenaga listrik oleh pemerintah dilakukan oleh badan usaha milik negarangertian adalah izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan sesuai jenis usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha. maksud pembuat undang undang merumuskan yang mengatur norma iniini dimaksudkan untuk menciptakan kelangsungan usaha penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan. harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. pengertian frasa prinsip usaha yang sehat bukan berarti keuntunganatau pemerintah daerahmaupun pemerintah daerah. pembuat undang undang merumuskan norma ini untuk menghindari penetapan harga melalui mekanisme pasar atau penerapan harga jual sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha. berdasarkan ini, harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik harus ditetapkan berdasarkan persetujuan pemerintah atau bersifat relatif. samping itu, sesuai dan bahwa harga penjualan tenaga listrik kepada masyarakat atau lebih dikenal sebagai tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dpr sehingga kepentingan rakyat sangat terlindungi dalamatau perum listrik negara menjadi perusahaan perseroan (persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. pengertian angka adalah untuk memperjelas status pln dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. dengan demikian keberadaan pln tetap menjadi prioritas utama sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum: angkaketentuan undang undang ini. bahwa pln saat ini memiliki fungsi usaha penyediaan tenaga listrik sekaligus usaha penunjang tenaga listrik. oleh karena itu dalam rangka penataan usaha pln diperlukan penataan perizinan untuk pln supaya tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh negara dapat dilaksanakan secara efektif: angka dalam jangka waktu paling lama tahun?. angka tidak mengatur pln persero, tetapi mengatur pemegang izin lainnya berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan undang undang sebelumnya. pelaksanaan izin usaha harus disesuaikan dengan ini dalam waktu paling lama tahun, berdasarkan penjelasan dan argumentasi atas, pemerintah memohon kepada ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian atau judicial reviewatau legal standing, menolak pengujian permohonan atau voidyaitu dan dan dan dlistrika: namun demikian, apabila yang mulia ketua danmenimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pemerintah telah mengajukan tiga orang ahli yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal maret dan april pada pokoknya sebagai berikut: dr. ir. toemiran, eng. mengkombinasikan beberapa jenis pembangkit dan berbagai jenis bahan bakar bertujuan menciptakan efisiensi dan menekan biaya produksi dalam rangka peningkatan kehandalan sistem: biaya listrik indonesia meskipun masih mahal tetapi pemerintah masih bertanggung jawab dengan memberikan subsidi: bahwa pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik tidak hanya diberikan kepada bumn karena mungkin keterbatasan keuangan dan infrastruktur sehingga wajar adanya partisipasi pemerintah dan bumi: liberalisasi transmisi dan jaringan distribusi tidak akan terjadi karena dari pemerintah mempunyai kekuatan untuk menentukan harga jual dan tarif kepada konsumen juga ditentukan pemerintah dengan persetujuan dpr, liberalisasi sektor pembangkit juga tidak akan terjadi karena ada pasokannya dan masyarakat ikut mengontraknya: bahwa ketenagalistrikan menganut asas manfaat, jadi infrastruktur listrik yang dibangun harus ada menyejahterakan ekonomi sehingga mampu membiayai masalah kelistrikan: selain asas manfaat juga asas efisiensi dan berkeadilan serta berkelanjutan dalam pengelolaan: bahwa optimalisasi ekonomi pemanfaatan sumber energi perlu ditata secara terintegrasi. bahwa pemerintah dengan undang undang guo diberi tanggung jawab dalam hal harga pemerintah harus memberi subsidi, keterlibatan pemerintah daerah dengan persetujuan dprd menentukan tarif oleh karena untuk membuka peluang kepada masyarakat daerah itu yang sudah mampu dan mempunyai potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai usaha ketenagalistrikan: bahwa pemberian kesempatan kepada swasta sifatnya tidak mutlak karena tergantung kepada pemerintah dan pemerintah pusat: bahwa biaya produksi listrik indonesia, untuk bahan bakar, prof. jerman rajagukguk, s.h., ll.m., ph. bahwa undang undang guo tidak bertentangan dengan uud karena uud tidak anti modal asing dan tidak antisipartisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi indonesia: bahwa undang undang guo tetap menganggap listrik adalah cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak: bahwa keempat fungsi negara dalam putusan telah tercermin dalam undang undang guo. fungsi negara mengadakan kebijakan dapat dilihat dalam ketentuan bahwa negara melaksanakan tindakan pengurusan, juga dilihat dalam fungsi pengaturan oleh negara dapat disimak dari dan undang undang guo. fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan atau keterlibatan langsung dalam manajemen bumn. hal ini tercermin dengan didirikannya pln persero) dan anak anak perusahaannya. adapun fungsi pengawasan oleh negara tercermin dalam undang undang guo, bahwa undang undang guo tidak sama dan dibangun dengan ketenagalistrikan tahun yang dibatalkan karena antaranya dalam undang undang guo dinyatakan penyedia tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah undang undang guo), bahwa selain itu, dalam undang undang guo dinyatakan pelaksanaan usaha penyedia tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh bumn dan bumi, sedangkan badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi undang undang guo), bahwa undang undang guo tidak bertentangan dengan uud karena rumusan prioritas pertama bagi bumn dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk menghadapi realitas sekarang ini yakni negara kesulitan untuk membangun tenaga listrik sehingga akan berakibat pemadaman bergilir dan ketiadaan listrik, bahwa memberi kesempatan kepada swasta tidaklah bertentangan dengan uud bahwa harga jual jaringan dan tarif tenaga listrik yang tercantum dalam dan undang undang guo tidaklah berarti diserahkan kepada mekanisme pasar tetapi prinsip usaha yang sehat. dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah diminta persetujuannya dalam harga jual jaringan, sedangkan dalam tarif tenaga listrik, penetapan harga mengacu kepada kepentingan rakyat melalui persetujuan dpr dprd. bahwa kedudukan dan peran pemerintah dalam undang undang guo tidaklah bersifat hoc, bahwa perbedaan undang undang guo dengan ketenagalistrikan yang telah dibatalkan yakni dalam undang undang guo adanya partisipasi masyarakat menjadi suatu keharusan, yaitu tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah pemda dengan persetujuan dpr dprd: dr. ir. rinaldi dalami, sc. bahwa terdapat perbedaan konsep bundling dalam undang undang guo dan ketenagalistrikan yang dibatalkan mk: bahwa dalam undang undang guo, swasta, dan koperasi sudah ikut dalam penyediaan dan sektor tenaga listrik, sedangkan dari pembangkit sampai konsumen dikuasai oleh swasta bawah koordinasi pln, bahwa undang undang guo tidak mengharuskan pln melepaskan apa yang sudah menjadi bidang usaha pln selama ini: bahwa pemberian peluang kepada bumi, koperasi, dan swasta untuk menanamkan investasi bukan berarti menghilangnya peluang pln karena prioritas utama tetap diberikan kepada pln: bahwa melihat luasnya wilayah indonesia dengan kondisi geografisnya, penyedia tenaga listrik akan sulit apabila hanya ditangani oleh satu institusi: bahwa pemerintah tetap berkewajiban mensubsidi apabila kemampuan daya beli konsumen belum dapat mencapai harga jual keekonomian: bahwa apabila masih terjadi pengaruh kekuatan swasta, asing untuk mengendalikan sektor tenaga listrik nasional bukan karena undang undang guo akan tetapi kelemahan para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan bawahnya, bahwa undang undang guo tidak hanya untuk memperbaiki pln akan tetapi semua sektor tenaga listrik, bahwa undang undang guo merupakan kebutuhan bagi indonesia untuk membangun sektor listrik yang lebih baik dan dapat menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat: bahwa bundling yang tidak tepat sebagaimana terdapat dalam ketenagalistrikan yang dibatalkan oleh adalah pemisahan komponen usaha ketenagalistrikan sehingga pln harus memilih sehingga menyebabkan tarif listrik diserahkan kepada pasar, undang undang guo tidak mengandung hal tersebut karena tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan dpr: undang undang guo tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan, pln tetap boleh menguasai semua sektor tenaga listrik apabila pemerintah mempunyai dana. kalau tidak mempunyai dana, swasta harus bersepakat dengan pemerintah pemda untuk melakukan usaha, reposisi usaha ketenagalistrikan dalam undang undang guo adalah diberikannya tanggung jawab sebagian kepada pemerintah daerah tetapi tetap bawah kontrol pln. bahwa undang undang guo menerapkan sistem integrasi karena mulai dari pembangkit sampai kepada konsumen negara yang menetapkan: kondisi defisit usaha ketenagalistrikan bukan karena undang undang yang salah tetapi miss management sehingga sdm nya harus benar. solusinya adalah reposisi bisnis pln dengan melakukan divestasi jika perlu dengan pemda, i2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyat telah memberiterhadap uud adapun bunyi undang undang guo adalah sebagai berikut: berbunyi": berbunyi: berbunyi:berbunyiberbunyi:: berbunyi:berbunyberbunyi": berbunyi berbunyi:berbunyi:pemohon beranggapan ketentuan tersebut bertentangan dengtenagalistrikandan dan dan dan yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan guo bertentangan dengan norma norma konstitusi yaitu melanggar hak untuk berserikat dan berkumpulcorientasi kegiatan usaha yang sehat adalah menumpuk keuntungan sebanyak banyaknya. (vide bukti hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup dengan diundangkannya pemohon menganggap hak konstitusinya dirugikan. (enam ratus lima puluh rupiah) per wh, karena dalam ketentuan pelaku usaha tenaga listrik yaitu dengan asumsi biaya produksi tarif dasar listrik (biaya produksi pembangkit rp. per seluruh biaya sewa jaringan transmisi rp. per sewa jaringan distribusi rp. per agen penjualan rp. per margin keuntungan rp. per pajak pajak rp. harga jual tenaga listrik titik konsumen rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. per wh),pemohon , bahkan adanya sumber data statistik terhadap defisit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tiap tiap wilayah propinsi yaitu berkisar antara (satu) sampai dengan (dua) triliun rupiah per tahun yang sangat membebani pemerintah daerah dan akhirnya akan dibebankan kepada pemohon, hal inilah pemohon sangat dirugikan. buktibahwa pemohon mendalilkan guo bertentangan dengan norma norma konstitusi yaitu melanggar hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup, (enam ratus lima puluh rupiah) per kwhsehingga sangat memberatkan pemohon, bahwa pemohon mendalilkan guo bertentangan dengan norma norma konstitusi yaitu melanggar hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak karenadipastikan terjadinya restrukturisasi pt.terhadap karyawan pln persero) secara besar besaran: pemohon dalam permohonan guo juga mendalilkan: bahwa dan dan dan dan guo harus memenuhi (lima) syarat (vide putusan nomor puu ii1dan dan dan dan dianggapnya telah menimbulkan kerugian konstitusional dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional,1dan dan dengan pandangan pandangan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan guo, karena itu beranggapan bertentangan dengan dan uud (vide permohonan hal. hal. dan hal. bahwa pemohon dalam permohonan guo tidak tegas apakah pemohon berkedudukan sebagai perorangan (vide permohonan hal. angka ataukah mewakili sebagai serikat pekerja sebagai badan hukum?: bahwa apabila pemohon selaku perorangan yang beranggapan hak konstitusionalnya yang dijamin dan uud dirugikan oleh berlakunya ketentuan guo, dpr berpandangan bahwa dalil pemohon guo keliru dan tidak berdasarkan hukum. karena secara substantif tidak ada relevansinya antara hak konstitusional pemohon sebagai perorangan yang mendasarkan pada dan uud dengan ketentuan ketentuan guo yang dimohonkan pengujian. hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam permohonan guo justru menunjukkan bahwa pemohon sesungguhnya tidak terhalangi dan berkurang hak hak konstitusionalnya dalam menjalankan aktivitas baik sebagai karyawan pln persero) maupun sebagai pengurus (ketua umum dan sekretaris) serikat pekerja pln persero). karenanya tidak jelas apakah kerugian yang dialami pemohon sebagai perorangan atau kerugian sebagai serikat pekerja, bahwa begitu pula sebaliknya seandainya pemohon mewakili organisasi serikat pekerja sebagai badan hukum yang mendasarkan pada dan uud sebagai hak konstitusional pemohon selaku badan hukum adalah tidak tepat karena hak konstitusional yang didalilkan pemohon dijamin oleh dan uud secara substantif sama sekali tidak ada relevansinya dengan ketentuan guo yang dimohonkan pengujian, bahwa dalam hal pemohon selaku badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama serikat pekerja justru sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh dan anggaran dasar organisasi serikat pekerja pln persero), pada pokoknya mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak hak dan memperjuangkan kepentingan dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya,nyaman dan aman,governance (vide permohonan hal. angka dan angka karenanya dpr berpandangan bahwa sesungguhnya tidak terdapat kepentingan hukum pemohon selaku badan hukum serikat pekerja pln persero) yang relevan dengan ketentuan guo yang dimohonkan pengujian. dan tidak ada kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik ataupun kerugian yang potensial yang dialami pemohon selaku badan hukum organisasi serikat pekerja pln persero), bahwa pemohon dalam permohonan guo tidak konsisten dalam menguraikan dalil dalil mengenai ketentuan guo yang dimohonkan pengujian dalam polita dengan petit. selain itu dalam permohonan pengujian atas guo yang dipertentangkan dengan dan uud tidak sinkron dengan petitumj berdasarkan dalil dalil tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan dan dan dan dan tidak melanggarketenagalistrdan dan dan dan yang pada pokoknya pemohon beranggapan telah melanggar hak untuk berserikat dan berkumpul, hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sehingga hal ini dianggap bertentangan dengketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal, aman dengan harga yang terjangkau merupakan unsur penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang modern. sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan prioritas utama untuk pengembangan dan kelangsungan sektor ketenagalistrikan. secara konstitusional pengelolaan sektor ketenagalistrikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara tetap mengacu kepada tujuan dan cita cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalamuntuk dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. penguasaan negara terhadap sektor ini telah diwujudkan dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan: bahwa samping itu, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan substansi undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan terutama apabila dikaitkan dengan perkembangan saat ini maupun tantangan masa depan antara lain: tidak mendukung kemandirian pemupukan dana dan kemampuan bersaing dalam era keterbukaan karena adanya tumpang tindih antara misi komersial dan misi sosial, pengaturan harga jual tenaga listrik lebih banyak memperhatikan pertimbangan politis daripada ekonomi, penyediaan dana untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik lebih banyak mengandalkan kemampuan negara melalui apbn, bahwa adanya berbagai kelemahan tersebut dan keterbatasan apbn untuk pendanaan sektor ketenagalistrikan telah mendorong pemerintah melakukan perubahan arah kebijakan sektor ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan sistem pengusahaan dengan struktur industri tenaga listrik yang dapat menciptakan iklim investasi yang menarik bagi partisipasi swasta. perubahan ini hanya dapat dilakukan apabila adanya perubahan mendasar terhadap kebijakan yang berlaku saat ini yang bersumber dari undang undang nomor tahun arah perubahan yang akan disusun depan tetap memperhatikan konsep konsep pemikiran yang sedang berkembang masyarakat dan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang diluncurkan pada tanggal agustus yang lebih dikenal sebagai white paper atau buku putih sektor ketenagalistrikan dan amar putusan mahkamah konstitusi atas uji material (judicial review) pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan:oleh karena itu: landasan yuridis bahwa penyusunan ruu tentang ketenagalistrikan ini adalasesuai amanat uudpengertian dikuasai negara dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut: prof. dr. mr. soepomo: dr. mohammad hatta ., menyelenggarakan berbagai macam produksi yang mengu . : bahwa dpr berpandangan bahwa makna menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam uud bukan berarti memonopolijustru tujuan daripada penguasaan negara dalam uud adalah untuk menjamin terhadap upaya. atas dasar ituatas dasar pengertian yang dimaksud uud tersebut, pemerintah sebagai regulator diberikan kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan sebagaimana telah diatur dalam bahwa perlu dipahami oleh pemohon, ketentuan justru tetap negara memegang peranan dalam pengelolaan ketenagalistrikan sebagaimana tercermin dalam ketentuan dan yaitun berbunyi:, bahwa dalam memahami ketentuan dalam seharusnya pemohon memahami secara keseluruhan tidak dipahami secara parsial atau sepotong potong, sehingga tidak keliru dalam menafsirkan suatu mengingat ketentuan dan undang undang guo sangat terkait dengan ketentuan dan undang undang guo. dengan demikian, dalam membaca dan menafsirkan suatu peraturan perundang undangan tentu harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif, bahwa pembahasan ketentuan guo dibicarakan dalam rapat hanja ruu ketenagalistrikan tanggal februari dikemukakan bahwa: . harus dibaca bersama dengan itu terintegrasi itu dalam kaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik yang ada catatan bawah yaitu dari pembangkit, transmisi, distribusi, penjualan dan seterusnya memang terintegrasi, tetapi mengatur situ terbukalah kemungkinan . tidak menuju desentralisasi tetapi memang akan ada wilayah, wilayah usaha, pengembangan wilayah wilayah usaha sebagaimana dimaksud nya memang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kebutuhan pengembangan sehingga terbukalah misalnya ada wilayah sumatera, jawa, indonesia timur . tapi satu wilayah itu terintegrasi mulai dari pembangkit sampai penjualan tetap harus diatur, tapi desentralisasi sudah terjawab . , bahwa ketentuan guo telah dibahas dan disetujui bersama oleh dpr dan pemerintah dalam rapat paripurna dpr tanggal tanggal september mengenai pengambilan keputusan terhadap ruu tentang ketenagalistrikan, masing masing fraksi mengemukakan pendapat sebagai berikut: untuk mendukung pertumbuhan dibutuhkan pengadaan tenaga listrik yang memadai. pengadaan tenaga listrik tersebut mencakup pembangkitan tenaga listrik, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. mengingat cakupan wilayah indonesia yang demikian luas maka terdapat masalah teknis dan finansial yang harus dihadapi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi seluruh wilayah. bahkan harga jual tenaga listrik dapat mungkin terjadi kenaikan yang sangat memberatkan dari padadan pemerintah negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hal ini karena sesuai dengan ketentubundling vertikal dan horizontal sehingga terjadi katekisasi sisi pembangkit yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik, seperti yang disampaikan oleh saksi ahli david hall keterangannya dalam halaman sampai dengan halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal desember bukti hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dengan diundangkannya pemohon menganggap adanya suatu kepastian akan kerugian terhadap karyawan pln (anggota pemohon), yaitusebagaimana ketentuan pada juncto juncto dipastikan terjadinya restrukturisasi pln persero) dan anak perusahaanpemutusan hubungan kerja) terhadap karyawan pln secara besar besaran, adanya kekhawatiran akan terjadinya penggantian kepemilikan perubahan pengelolaan tenaga listrik oleh pln persero) berganti, selain pln yaitu swasta, bumi dan lain lain, hal ini disampaikan oleh presiden republik indonesia dalam suatu sumber berita . dipandang perlu untuk segera merumuskan pengaturan tata kelola ketenagalistrikan yang dapat mengatasi masalah pengadaan tenaga listrik depan. . prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut: tata kelola ketenagalistrikan harus menciptakan upaya penyediaan tenaga listrik yang semakin luas yang dapat memanfaatkan setiap potensi sumber daya alam yang dimiliki berbagai daerah indonesia: upaya pengadaan listrik tersebut harus dapat didorong kualitas pelayanan yang semakin baik dengan tarif yang semakin terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat: betapapun penting dan mendesaknya kebutuhan akan tenaga listrik upaya pengalamannya harus tetap mengedepankan kedaulatan nasional, kedaulatan bangsa dan negara, . pada saat ini listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar dari kehidupan sehari hari masyarakat kita. bahkan konsumsi akan listrik semakin meningkat sesuai dengan kuantitas penduduk dan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat. padahal ketenagalistrikan kita sangat terbatas dan juga bahan baku yang terbatas yang masih mengandalkan bahan bakar minyak maupun batubara bagi terselenggaranya ketenagalistrikan. ruu ini telah menegaskan bahwa usaha ketenagalistrikan ini harus dikelola sendiri oleh negara. perlu diingatkan bahwa usaha usaha ketenagalistrikan ini cepat diarahkan pada profesionalisme, tetapi tidak memberikan hak hak kepada pihak atau negara asing untuk mengelola dan menata ketenagalistrikan kita ini dan juga harus dapat mengelola dan menata sendiri ketenagalistrikan ini dengan baik. kemudian juga penegasan hak antara pemerintah pusat dan daerah telah terangkum pula dalam ruu ini. adapun dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh bumn maupun bumi. pelaksanaan yang dilakukan bumn dan bumi diharapkan bisa meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik. samping itu guna mempercepat pelayanan dan penyediaan tenaga listrik maka badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang diatur oleh undang undang dan sesuai dengan kewenangannya. kesempatan yang diberikan kepada bumi, swasta, dan swadaya masyarakat dan koperasi tersebut merupakan alternatif terakhir dan dengan syarat yang ketat yakni tidak boleh merugikan negara dan masyarakat harus sesuai dengan prinsip prinsip dalam persaingan sehat dan tidak terjadi distorsi atau ketidakadilan dalam penerapan persaingan yang sehat. negara mempunyai kewenangan mengambil tindakan yang seadil adilnyanya dilakukan oleh:. harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik bersifat regulated : bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dikemukakan maka ketentuan dan dan dan dandan dan dketenagalistrikanterhadap permohonan pemohon, pihak terkait, wartime, s.h.alasan pemohon ikut mengajukan uji materiil: dua kali mengikuti persidangan uji materiil perkara nomor puu vii pada mahkamah konstitusi dan mendapatkan penjelasan atas pengajuan uji materiil undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, yaitu berpotensi merugikan masyarakat atau pemohon selaku konsumen listrik pln, il. kewenangan mahkamah konstitusi pemohon terkaithurufbutir angka dan atas mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan terhadap undang undang dasar dan menerima permohonan pemohon. il. kedudukan pemohon (legal standing) kedudukan pemohon terkait, bahwa dalam undang undang dasarberdasarkan uraian atas, jelas bahwa pemohon terkait dengan permohonan ini memenuhi syarat sebagai pemohon , dan dalam perkara guo selaku perorangan , sebagaimana dipersyaratkan dalam huruf (a) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dan penjelasannya: kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon terkait apa: hak untuk mendapatkan jaminan pasokan listrik dan harga terjangkau dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, pemohon hak konstitusinya dirugikan, karena dengan adanya sistem pengelolaan listrik secara terpisah pisah dan berdiri sendiri sendiri baik sesuai dengan jenis izin usahanya atau bundling) dan dipastikan akan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon terkait untuk mendapatkan jaminan pasokan listrik yang baik dan harga yang terjangkau, hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, pemohon menganggap hak konstitusinya dirugikan, karena dengan pengelolaan tenaga listrik dengan prinsip usaha menganut mekanisme pasar hanya untuk mencari keuntungan maka kebutuhan dasar dari pemohon dirugikan sebagai konsumen tenaga listrik yang nantinya akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal dari tarif yang semestinya, karena dalam ketentuan undang undang ketenagalistrikan inipulau usaha yang terkait dalam usaha tenaga listrik. dan belum termasuk terjadinya kelangkaan kelangkaan bahan baku yang berakibat listrik padam oleh sektor sektor kelistrikan yang terpisah pisah tersebutbagi pemohon?: bahkan harga jual tenaga listrik dapat mungkin terjadi kenaikan yang sangat memberatkan bagikarena terjadi kelangkaan listrik dan pemerintah negara tidak bisa melakukan intervensi, karena sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikpenguasaan usaha sektor sektor kelistrikan atau bundling baik vertikal dan horizontal, sehingga terjadi katekisasi sisi pembangkit yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik, berdasarkan hukum ekonomi pasar sehingga berpotensi merugikan pemohon , karena harga listrik bagi pemohon dan rakyat pada umumnya adalah harga yang terjangkau guna memenuhi hajat hidup pemohon dan rakyat pada umumnya. jangan sampai harga listrik akan terjadi sama seperti pupuk, elpiji, bbm ketika mereka langka atau tidak ada dipasaran, padahal selalu dikatakan stock ada dan cukup: bahwa sesuai dengan uraian tersebut atas maka jelas pemohon hak hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan. ivundang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan bukti sudah diajukan pemohon awal) ::sudah diajukan pemohon awal): alasan alasan pemohon terkait dengan diterapkan undang undang @uo bertentangan dengan undang undang dasar karena:norma norma secara esensi dan isinya sama dan dibangun atau merupakan produk lama dengan nama lain reinkarnasi dari norma norma materiilperkara nomor puu tanggal desembermateri bundling atau pemecah pecahan pengelolaan sektoruntuk mempermudah gambaran yang muliaundang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikanperkara nomor puu tanggal desember sebagai berikut matrikulasi persamaan substansi antara undang undang tahun tentang ketenagalistrikan dengan undang undang tahun tentang ketenagalistrikan dan dan esensi alasan pembatalan ketentuan yang putusan perkara usaha penyediaan yang berbunyi, usaha mengatur mahkamah listrik untuk kepentingan penyediaan tenaga tentang konstitusi nomor umum sebagaimana listrik sebagaimana pemisahan dimaksud pada dimaksud dalam kegiatan usaha puu dapat dilakukan secara meliputi jenis ketenagalistrikan tanggal terintegrasi , usaha: bundling, desember pembangkitan halaman tenaga listrik: usaha penyediaan transmisi tenaga (bertentangan listrik untuk kepentingan listrik: distribusi dengan uud umum sebagaimana tenaga listrik: dimaksud pada penjualan tenaga dilakukan oleh (satu) listrik: agen badan usaha dalam penjualan tenaga (satu) wilayah usaha , listrik: pengelola pasar tenaga listrik: dan pengelola pembatasan wilayah sistem tenaga listrik : usaha sebagaimana dimaksud pada yang juga berlaku untuk berbunyi, usaha usaha penyediaan penyediaan tenaga tenaga listrik untuk listrik sebagaimana keren tangan umum dimaksud dalam yang hanya meliputi dilakukan distribusi tenaga listrik secara terpisah oleh dan atau penjualan badan usaha yang tenaga listrik berbeda : rakyatmerdeka.co.id news sby ingin pln lebih baik lagi yang intinya apabila pln tidak sanggup untuk mengelola tenaga listrik maka berikanlah peluang pada yang lain dengan regulasi dan kebijakan yang tepat?'. bukti peraturan pelaksana undang undang guo sudah dipersiapkan sebagai peraturan pelaksana, khususnya yang mengatur pembatasan wilayah usaha dan jenis usaha ketenagalistrikan yaitu serta peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan daerah), keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor mem tanggal mei tentang pedoman dan pola tetap pengembangan industri tenaga listrik nasional serta surat direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi nomor tanggal juni tentang rincian unit usaha dan regulasi usaha penyediaan tenaga listrik. bukti bahwa sesuai dengan uraian tersebut atas maka jelas pemohon hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat diberlakukannya iibuktirang gara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi uruf tentang kegiatan putusan perkara harga jual tenaga listrik yang berbunyi, usaha dengan mahkamah dan sewa jaringan larangan prinsip usaha konstitusi nomor tenaga listrik ditetapkan penguasaan pasar yang sehat berdasarkan prinsip sebagai mana berorientasi pada puu usaha yang sehat dimaksud dalam keuntungan tanggal meliputi segala mekanisme desember tindakan yang dapat pasar, halaman meme lintah atau mengakibatkan kompetisi bahkan pemerintah daerah terjadinya praktik katekisasi (bertentangan sesuai dengan monopoli dan dengan uud kewenangannya persaingan usaha memberi kan yang tidak sehat persetujuan atas harga antara lain meliputi jual tenaga listrik dan menguasai sewa jaringan tenaga kepemilikan , listrik , padasaat ketentuan putusan perkara perusahaan listrik undang undang ini perubahan status mahkamah negara persero) berlaku, terhadap pemegang konstitusi nomor sebagai badan usaha pemegang kuasa kuasa usaha milik negara yang usaha ketenagalistrikan puu dibentuk berdasarkan ketenagalistrikan kuk) berubah tanggal peraturan pemerintah kuk) sebagaimana menjadi desember nomor tahun dimaksud dalam pemegang ijin halaman tentang pengalihan undang undang usaha bentuk perusahaan nomor tahun ketenagalistrikan (bertentangan umum perum) listrik tentang pink) dengan uud negara menjadi ketenagalistrikan perusahaan perseroan dianggap telah dianggap telah memiliki memiliki izin yang izin usaha tenaga terintegrasi secara listrik , vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dalam jangka waktu dan penjualan tenaga paling lama (dua) listrik dengan tetap tahun, pemerintah telah melaksanakan tugas melakukan penataan dan kewajiban dan penetapan izin penyediaan tenaga usaha penyediaan listrik untuk tenaga listrik kepada kepentingan umum badan usaha milik sampai dengan negara sebagaimana keluar kannya izin dimaksud pada angka usaha penyediaan sesuai dengan tenaga listrik ketentuan undang berdasarkan undang undang ini ,undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan sebagaimana tersebut atas adalah sebagai berikut dalam undang undang guo yang muatannya mencerminkan bundling atau pemecah pecahan adalah dalam penjelasan atas cukup jelas" ini bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi perkara (kalau tidak ada yang mau) ini adalah bundling, sesuai undang undang dasar kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah republik indonesia dan ini bertentangan dengan prinsip"ini adalah bundling, karena sesuai undang undang dasaratau dipecah pecah oleh hanya pada suatu wilayah usaha" tertentu,,pengertian secara contrary adalah,".ndang undang dasardan yang berbunyibaik secara vertikal dan bundling secara horizontal adalah sebagai berikutundang undang guo.terjadi kelangkaan listrik dan kemungkinan kenaikan harga jual tenaga listrik sampai (lima) kali lipat dari sekarang, hal ini sangat merugikan pemohon: unbundlingi atau antarbadan usaha badan usaha kelistrikan, dimana setiap perusahaan listrik baik milik negara bumn), perusahaan listrik milik daerah (bumi):, karena setiap wilayah proppinsi dan kota kabupaten: dan undang undang guo adalah bundling atau pemecah pecahan sektor kelistrikan, karena bertentangan dengan prinsip undang undang dasar desensi dari guo,.. tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berdasarkan prinsip prinsip usaha yang sehat mencari keuntungan menerapkan mekanisme pasar,. dalam hal ini pln persero) dalam undang undang guo perandanundang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan," dalam putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu i tanggal desember halaman angka dan,,",sudah pemohon awal),. ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrik, berdasarkan uraian uraian sebagaimana dijelaskan pada butir dan atas maka sangat beralasan bagi pemohon, karena dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, hak konstitusional pemohon sangat dirugikan yaitu, dan tidak terjamin atas pasokan tenaga listrik karena berpotensi adanya katekisasi akibat diundangkan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan,ndang undang dasar bahwa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan undang undang dasar pada dasarnya adalah dan dan guo, khususnya yang menyangkut bundling atau pemecah pecahan sektor kelistrikan dan kompetisi, dimana tersebut merupakan pokok dari undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan dan berpotensi merugikan pemohon,dipecah pecah dalam bagian bagian sektor kelistrikan ataurepublik indonesia.vi. putusan yang dimohon petit mengabulkan permohonan pemohon terkait :. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait, komunitas sumatera utara peduli listrikperihal gugatan ini keterkaitan pemohon bahwa presiden republik indonesia telah menetapkan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan. bukti bahwa undang undang dimaksud telah digugat pihak serikat pekerja pln yang dibawakan ir. ahmad maroko selaku ketua umum dan semadi selaku sekretaris jenderal yakni perkara nomor puu vii yakni gugatan utama dari gugatan terkait ini: melihat permasalahan dalam gugatan serikat pekerja pln dimaksud, terlebih dengan terungkapnya berbagai ironis seputar ketenagalistrikan dan energi nasional yang dipaparkan para saksi ahli dalam persidangan hari kamis tanggal maret situasi ini membuat kami benar benar tersamarkan bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan ini juga akan merugikan pemohon dari apa yang telah ditetapkan uud saksi ahli dalam sidang kamis, maret ir. syarifuddin m., eng. secara kasat mata membuka ironis pengelolaan ketenagalistrikan serta potensi kenaikan harga berkali lipat. drs. revrizond bashir m.b.a. menceritakan bagaimana kepentingan ekonomi asing telah merasuki para pemimpin kita atas nama mendatangkan investasi, bahkan pihak asing sudah masuk hingga taraf penyusunan undang undang. ichsanuddin doors, s.e., hum. secara gamblang mengungkap prinsip ekonomi pasar yang dikembangkan negara maju sebagai alat penetrasi modal menembus batas negara berkembang termasuk menyangkut barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. selain itu, bahwasanya secara substansial gugatan ini ternyata hanyalah pengulangan dari gugatan yang sama atastahun saksi ahli, prof. harun rasyid, s.h., menegaskan bahwa sesuatu yang sudah dibatalkan tidak dapat dihidupkan lagi. semua ini tertuang dalam risalah sidang hari kamis tanggal maret bukti kehadiran kami menyaksikan persidangan tersebut bukanlah kebetulan atau atas permintaan orang lain tetapi kelanjutan dari upaya ingin tahu permasalahan listrik nasional. sebab sebagian diantara penggugat sudah pernah bertemu dengan penggugat utama yakni pln kantornya, gedung pln pusat lantai kebayoran baru, akhir tahun pertemuan tersebut didasari keingintahuan akan permasalahan listrik yang sesungguhnya, dipicu pemadaman listrik bergilir jakarta akhir tahun ketua pln, bapak ahmad maroko, menjelaskan berbagai permasalahan pln, khususnya permasalahan yang akan timbul dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan. selanjutnya permasalahan ini dijadikan bahan pembicaraan lingkup pertemanan yang berlatar belakang dari sumatera utara. bahkan dijadikan topik khusus diskusi komunitas pembaruan indonesia yang sebagian dari penggugat adalah anggotanya. dengan latar belakang keterkaitan tersebut, dalam rasa tanggung jawab bernegara sekaligus membela hak sebagai konsumen, pemohon merasa perlu terlibat langsung dalam permasalahan, bukan sekedar aktif mengikuti dan menunggu keberhasilan perjuangan orang lain. langkah strategis adalah memperkuat gugatan pln dengan ikut serta sebagai gugatan terkait: dampak paling buruk dari ini adalah daerah luar jawa, madura dan bali jamal) sehingga gugatan akan maksimal jika mengekspresikan daerah luar jamal dimaksud. oleh karena itu solidaritas sumatera utara menjadi predikat kolektif para pemohon dalam keterkaitan pemohon keseluruhan adalah kelahiran sumatera utara. perihal ketenagalistrikan sumatera utara relatif sama dengan bagian lain indonesia luar jamal sehingga sumatera utara dapat menjadi gambaran wilayah indonesia keseluruhan luar jamal, kerugian yang dimaksud pada poin (tiga) atas setidaknya menyangkut (tiga) hal, pertama, jika diterapkan maka harga listrik akan naik berkali lipat. hal ini dipastikan karena akan terjadi privatisasi pln dan hadirnya komponen biaya berupa keuntungan pengusaha. kedua, dengan banyaknya pihak yang menangani listrik, baik akibat batasan wilayah untuk tiap badan usaha maupun batasan lingkup usaha dari pembangkit, jaringan, distribusi dan penjualan, semua ini berdampak kerugian besar bagi masyarakat indonesia keseluruhan. sebab pln yang sudah tercipta sebagai kelembagaan yang kuat didukung tenaga profesional, peralatan yang memadai, pembiayaan yang bersistem, jaringan kerja, dan keorganisasian yang menjangkau seluruh wilayah, semua itu akan hancur dengan ditempatkannya pln hanya salah satu badan usaha dengan batasan pengusahaan yang sama dengan badan usaha swasta lainnya. hal yang tidak terhingga nilainya adalah pengalaman dan keorganisasian yang telah terbentuk dengan proses yang sangat panjang. begitu juga statusnya yang merupakan milik bangsa bahkan merupakan bagian dari sejarah republik ini, semuanya akan sirna dengan perubahan yang tidak jelas motivasi dan tujuannya terhadap bangsa. semua ini akan berdampak langsung terhadap pelayanan mana ketenagalistrikan tidak lagi ditangani korporasi yang kuat dan terkonsolidasi sehingga krisis listrik yang terjadi saat ini tidak akan tertangani dengan baik. dengan lemahnya pln maka penanganan daerah yang belum teraliri listrik juga akan makin jauh dari harapan, apalagi nilai perekonomiannya sangat rendah bahkan minus jadi keberadaannya luar dari konsep yang dijalankan yakni prinsip usaha yang sehat dan hukum pasar. begitu juga masing masing jenis usaha antara pembangkitan, jaringan, distribusi dan penjualan yang dipegang oleh pihak yang berbeda maka dapat dipastikan permasalahan listrik akan semakin rumit. ketiga, ini melemahkan masyarakat. sebab masyarakat indonesia saat ini yang pada umumnya masih dalam taraf ekonomi lemah diperhadapkan langsung dengan masyarakat lain baik dalam maupun luar negeri yang ekonominya sudah mapan. pada sisi lain, tengah banyaknya permasalahan listrik saat ini, pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik menjadi tidak jelas. seperti menangani kerusakan jalan sering tidak jelas tanggung jawab siapa dengan alasan jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, dan sebagainya. untuk daerah seperti sumatera utara yang hampir tiap hari mengalami pemadaman bergilir, masyarakat akan makin sulit menyampaikan tuntutan. sebaliknya pengusaha listrik akan makin mudah menghindar dari tanggung jawab dengan saling lempar masalah antarsesama pengusaha bahkan antara pengusaha dengan pemerintah, menerapkan prinsip usaha yang sehat serta membuka akses lebar lebar bagi pihak swasta termasuk orang asing dalam usaha ketenagalistrikan adalah ibarat menghancurkan segala batas untuk terjadinya pertarungan bebas tanpa kelas. listrik adalah kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung pada aktivitas kehidupan sehari hari masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kantor, dunia usaha, pemerintahan sampai berbagai fasilitas umum. oleh karena itu keberadaannya bukan sekedar aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial bahkan masalah kedaulatan negara. semua hal atas akan merugikan pemohon selaku anggota masyarakat. dengan demikian jelas menyimpang dari uud sehingga harus ditinjau atau dibatalkan: il. kewenangan mahkamah konstitusi permohonan ini disampaikan berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar yaitu: bahwa uudmahkamah konstitusierdasarkan poin poin dan poin atas jelaslah bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji terhadap uud il. kedudukan pemohon (legal standing) adapun kedudukan pemohon dalam permohonan uji materiil undang undang ini disampaikan sebagai berikut: bahwa uud menyebuud menyebmenyebut: bahwa menyebut . dari ketentuan perundangan sebagaimana disebut dalam atas jelaslah bahwa kedudukan pemohon dalam permohonan pengujian materil ini sah selaku "perorangan" yang disampaikan secara bersama sama dalam kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama menghindari kerugian, baik diri sendiri maupun masyarakat bangsa keseluruhan: iv. kerugian konstitusional pemohon adapun kerugian hak konstitusional pemohon sebagai akibat diberlakukannya sebagaimana dimohonkan uji materiil ini adalah sebagai berikut: pemberlakuan dapat dipastikan akan berakibat naiknya harga listrik berkali lipat. hal ini diakibatkan undang undang ini telah menggariskan perubahan setidaknya untuk (tiga) hal. pertama, diterapkannya prinsip bisnis atau prinsip usaha yang sehat berorientasi pasar dalam usaha penyediaan tenaga listrik. kedua, akan terjadi pemisah masakan unit usaha ketenagalistrikan antara pembangkit, jaringan, distribusi dan pemasaran (bundling vertikal), serta pemisahan dengan pembatasan wilayah usaha (bundling horizontal), dan ketiga, akan terjadi privatisasi atau pelepasan kepemilikan pemerintah saat ini, khususnya untuk usaha wilayah yang telah menguntungkan. hal ini terlihat dan pada matriks berikut: matriks nomor tahun tentang ketenagalistrikan yang terkait dalam gugatan dalam gugatan kewenangan pemerintah perusahaan asing bidang ketenagalistrikan meliputi: dimungkinkan memegang penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas usaha ketenagalistrikan listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dimungkinkan memegang usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam rangkaian usaha huruf meliputi jenis usaha: ketenagalistrikan dipisah pembangkitan tenaga listrik: transmisi tenaga pisah menjadi empat jenis listrik distribusi tenaga listrik: dan atau usaha, penjualan tenaga listrik , usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ada yang teri integrasi, ada pada dapat dilakukan secara terintegrasi": yang usaha penyediaan tenaga listrik wilayah usaha dibagi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud untuk ditangani pengusaha pada dilakukan oleh (satu) badan usaha yang berbeda, dalam (satu) wilayah usaha , privatisasi: pembatasan wilayah usaha tiap wilayah usaha akan sebagaimana dimaksud pada juga berlaku ditangani badan usaha yang untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk berbeda, termasuk usaha kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi distribusi dan atau penjualan tenaga listrik dan atau penjualan tenaga listrik : tenaga listrik: pemerintah tidak lagi untuk wilayah yang belum sebagai satu satunya mendapatkan tenaga listrik, pemerintah atau penanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya pan pengadaan listrik untuk memberi kesempatan kepada badan usaha milik wilayah yang belum daerah, badan usaha swasta, atau koperasi mendapatkan tenaga sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik: listrik terintegrasi , usaha listrik terintegrasi: dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau tidak ada pihak yang diserahi tanggung jawab koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik penuh menangani suatu wilayah tersebut, pemerintah wajib menugasi badan wilayah yang belum ada usaha milik negara untuk menyediakan tenaga data pipa tenaga listrik, listrik : izin usaha penyediaan tenaga listrik pemisahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam yan jen tenaga listrik dilakukan huruf ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya melalui pemberian perizinan: sebagaimana dimaksud dalam listrik dijadikan komoditi harga jual tenaga listrik dan perdagangan, sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan pengadaan dan harga prinsip usaha yang sehat , ditentukan berdasarkan nilai keekonomian semata: pemerintah bukan satu pemerintah atau pemerintah satunya dan bukan yang daerah sesuai dengan kewenangannya utama dalam penentuan memberikan persetujuan atas harga jual tenaga hara listrik, listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tidak jelas siapa penentu harga suatu daerah, perusahaan listrik negara persero) sebagai badan usaha milik negara reposisi pens dengan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor badan usaha swasta tahun tentang pengalihan bentuk lainnya: perusahaan umum perum) listrik negara menjadi ya, akan ada pembatasan perusahaan perseroan persero) dianggap telah bagi pln: memiliki izin usaha tenaga listrik reposisi pln segera tenaga listrik kepada badan usaha milik negara dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pada angka sesuai dengan ketentuan undang undang ini :perubahan secara dikeluarkan berdasarkan undang undang nomor dengan batasan waktuatas menunjukkan akan terjadi pemisahan (bundling) vertikal maupun horizontal maka akan diikuti privatisasi. listrik akan ditangani banyak pihak dan subsidi akan dihapus. harga listrik akan lebih banyak ditentukan oleh perusahaan, mengacu pada prinsip bisnis. semua ini pada intinya diakibatkan pengadopsian prinsip usaha yang sehat dan anti monopoli. pertanyaannya, mengapa prinsip usaha atau prinsip bisnis diberlakukan terhadap produk yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan apa perlunya penerapan prinsip usaha yang sehat. mengapa perusahaan negara yang berfungsi khusus memenuhi kebutuhan dasarnya dikategorikan monopoli. semua ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diletakkan kokoh dalam konstitusi: penerapan sistem baru pengelolaan ketenagalistrikan atas akan menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung bagi pemohon yang dijamin konstitusi. lebih jelas tentang kerugian dimaksud disampaikan sebagai berikut: kerugian atas kenaikan tarif listrik penerapan prinsip usaha yang sehat dalam usaha ketenagalistrikan sebagaimana disebut dalam atas, pembatasan lingkup usaha bumn, serta privatisasi sebagian besar unit usaha pln saat ini, hal ini memastikan penghapusan subsidi, menimbulkan kerumitan dan sejumlah dampak lainnya. lebih jelas dengan kenaikan harga listrik sebagaimana diungkapkan ahli dalam persidangan pada hari kamis, maret bukti diuraikan sebagai berikut: pengaruh energi listrik terhadap gdp indonesia adalah negara yang tertinggi asia. kalau ada masalah kelistrikan besar pengaruhnya pada gdp dan gnp (alinea pertama halaman bukti pembangkit yang paling mahal adalah fosil, apa yang digunakan pada umumnya pembangkit luar jawa, madura, dan bali: contoh perhitungan harga sabang bila dilaksanakan, bpp kwh, rasio elektrifikasi harga listrik sekarang. dampak privatisasi harga sabang naik (alinea terakhir halaman dan alinea pertama halaman bukti selaku daerah yang berdekatan dengan sumatera utara maka persentase kenaikan sabang tersebut tidak akan jauh berbeda dengan kenaikan harga sumatera utara utara, daerah asal para pemohon. demikian juga halnya pulau sumatera keseluruhan, bahkan seluruh indonesia luar jawa, madura, dan bali, privatisasi akan menghapus subsidi, keadaan listrik nasional, jawa, madura, bali yang luasnya hanya persen dari indonesia adalah wilayah pengusahaan listrik yang sudah menguntungkan. lebih penjualan dan lebih pendapatan pln ada daerah ini. dengan privatisasi maka keuntungan kelistrikan nasional daerah ini akan dinikmati perusahaan pembelinya, semestinya digunakan untuk kekuatan pengembangan kelistrikan daerah lain, ibarat anak yang lebih dahulu dibesarkan dan disekolahkan setelah berhasil membantu menyekolahkan adiknya: selain potensi kenaikan harga yang disebut atas, melepas usaha daerah yang sudah menguntungkan saat ini juga berarti pelemahan badan usaha milik negara yang menangani kelistrikan yakni pln. penyediaan listrik berbagai wilayah dengan segala medan pelayanan yang semestinya dilaksanakan oleh korporasi yang kuat kini mengandalkan pln yang semakin lemah dan terpreteli, sehingga penanganan krisis listrik dan pembukaan daerah yang belum teraliri listrik akan makin tidak jelas: dari uraian atas jelaslah terlihat kerugian yang akan diderita masyarakat, khususnya luar jawa, madura, dan bali bila dilaksanakan: kerugian akibat gangguan listrik kisah campur tangan asing dalam penyusunan undang undang negara kita, termasuk campur tangan menentukan pejabat pemerintahiv. alasan alasan pemohon dengan diterapkan undang undang @uo bertentangan dengan uud karena: materi muatan yang diatur dalam dan juncto dan juncto juncto dan juncto dan adalah norma norma secara esensi dan isinya sama dan dibangun atau merupakan pengulangan reinkarnasi dari norma norma materiil serta undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan bukti yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi putusan nomor puu tanggal desember materi muatan tentang ketenagalistrikan yang diatur dalam dan juncto dan juncto juncto dan juncto dan adalah materi bundlingihal ini adalah bukti tingginya kepentingan asing yang dituruti penguasa negara sehingga menekan usaha ketenagalistrikan nasional. pemenuhan kepentingan asing sudah demikian ironisnya. kita kelimpahan bahan primer tenaga listrik berupa gas, batu bara, dan minyak bumi tetapi sudah menjadi milik asing dengan harga yang sangat murah. pembangkit kita sering berhenti karena ketiadaan bahan primer, bahkan dibeli dengan dua kali lipat, harga eksporpun sulit didapatkan. akibatnya suplai listrik kita jauh dari kebutuhan dan sering pemadaman. hal ini kasat mata diperlihatkan oleh saksi ahli dalam persidangan kamis, maret bukti sudah barang tentu krisis listrik ini menekan industri, memaksa kenaikan harga, menghambat investasi, menggangu kinerja perusahaan dan pemerintahan, bahkan mengganggu aktivitas masyarakat. semua ini adalah kerugian besar dalam bentuk rendahnya peluang usaha, potensial lost akibat penghentian usaha saat pemadaman listrik, bahkan menghambat kemajuan akibat terganggunya proses belajar mengajar. dari permasalahan akibat gangguan listrik atas maka pemohon dan masyarakat keseluruhan akan menanggung kerugian bukan hanya menyangkut harga tetapi juga tekanan atau kesulitan lain yang ditimbulkan: pelanggaran terhadap undang undang dasar bahwa uud mengamanatkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan": uud mengamanapada penjelasan uud terdapat penegasan yang menyebut hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh tangan orang seorang": bagian penjelasan uud dalam alinea ke (lima) terdapat penegasan yang menyebut yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan." dan seterusnya, alinea ke (dua) uud pada bagian akhir mengukuhkan indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur": penerapan "prinsip usaha yang sehat" yang disebut terhadap usaha cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak jelas bukan lagi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan karena pengelolaannya sudah berorientasi keuntungan kelompok yang dilakukan menurut prinsip ekonomi dan mekanisme pasar, membatasi peran bumn atau bumi dalam usaha ketenagalistrikan serta membuka kesempatan perusahaan swasta atau penanaman modal asing untuk menguasai mayoritas saham usaha ketenagalistrikan maka usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak itu secara facto bukan lagi dikuasai oleh negara, mengadopsi prinsip usaha yang sehat terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak bukanlah semangat yang didasari kepentingan bangsa. undang undang dimaksud juga tidak terlihat untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan saat ini atau bukan bertitik tolak dari realita keseharian masyarakat sehingga undang undang tersebut sesungguhnya tidak actual dan tidak sesuai dengan pesan semangat dalam undang undang dasar vi. pelanggaran norma mencermati pesan secara keseluruhan dari hal mana terjadi pergeseran cara pandang atas sesuatu apa yang disebut "yang menguasai hajat hidup orang banyak" maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran norma dari apa yang terkandung dalam uud utamanya menyangkut peran negara melindungi warga negara dan kedaulatan yang harus dipertahankan. bahwa penerapan prinsip usaha yang sehat dan pengadopsian anti monopoli dalam pengelolaan listrik nasional jelas merupakan pergeseran cara pandang pemerintah terhadap ketenagalistrikan. sesuatu yang semestinya dilindungi dan diperlakukan khusus karena berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat luas kini dijadikan sekadar barang biasa. uud mengandung norma keharusan bagi negara untuk melindungi masyarakat dengan menjaga barang yang menguasai hajat hidup orang banyak jangan sampai jatuh tangan orang perorangan, bahwa sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak bukanlah sekedar persoalan ekonomi akan tetapi sarat fungsi sosial sebagaimana norma perlindungan yang terkandung dalam uud sehingga penerapan subsidi dan pengecualian perdangan bebas produk tertentu menjadi lumrah seluruh dunia, bahwa "kedaulatan" adalah salah satu kerangka dasar negara republik indonesia yang diamanatkan uud termaktub dalam pembukaan alinea kedua yang berbunyi dan perjuangan kemerdekaan indonesia telah sampailah yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur . kedaulatan adalah pilar yang sejajar dengan kemerdekaan, kesatuan, keadilan, dan kemakmuran, bahwa kedaulatan yang telah berhasil diperjuangkan harus dipertahankan, dijaga dan diperkuat demi kemerdekaan, kesatuan, keadilan, dan kemakmuran bangsa, bahwa uud yang berbuny" jelas merupakan batang tubuh dari pembukaan menyangkut kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. dengan demikian penyimpangan dari ini akan berpengaruh langsung pada kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran: mencermati dengan penerapan prinsip usaha yang sehat serta pembatasan kepemilikan usaha ketenagalistrikan, termasuk bagi pln, hal ini identik dengan pelepasan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak dari penguasaan negara, penguasaan dalam bentuk kewenangan menentukan harga dan perizinan jelas tidak sama dengan penguasaan dengan kepemilikan langsung melalui badan usaha khusus seperti pln. semakin kecil kepemilikan pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan akan semakin kecil kontrol pemerintah terhadap ketenagalistrikan nasional: bahwa dengan makin besarnya kepemilikan pihak lain atau asing pada ketenagalistrikan, sehingga pemerintah tidak memiliki kewenangan seperti mengangkat dan memberhentikan direksi, meminta pertanggungjawaban, serta tidak dapat mengarahkan perencanaan maka secara facto pihak lainya yang menguasai ketenagalistrikan nasional, bahwa dengan facto lepasnya penguasaan negara atas ketenagalistrikan nasional, tidak ada lagi akses kontrol operasional, apalagi dalam keadaan mayoritas usaha ketenagalistrikan sudah tangan swasta atau asing, hal ini adalah merongrong kedaulatan negara dan dapat dijadikan posisi tawar pihak asing terhadap negara kita, dari uraian poin sampai dengan poin atas jelaslah bahwa bertentangan dengan uud baik menyangkut maupun norma yang terkandung dalamnya: viii. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: tenaga listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, usaha ketenagalistrikan yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah produk khusus yang tidak sama dengan produk lainnya untuk dikelola dalam prinsip usaha yang sehat, penerapan prinsip usaha yang sehat pada ketenagalistrikan akan menghilangkan subsidi. hadirnya pihak lain dalam usaha ketenagalistrikan akan menambah komponen biaya dalam pengadaan tenaga listrik berupa komponen keuntungan usaha yang komponen ini bisa berjalan tiga atau empat kali untuk masing masing badan usaha yang berbeda dalam rangkaian vertikal usaha ketenagalistrikan: penerapan usaha yang sehat, pemisah masakan usaha ketenagalistrikan secara horizontal dan vertikal akan mengakibatkan kenaikan harga listrik berkali lipat dari harga saat ini: pln adalah badan usaha ketenagalistrikan yang sangat kuat, didukung oleh kelembagaan, personil, dan pembiayaan yang sudah baku, memiliki jaringan seluruh wilayah indonesia perlu dijaga dan diperkuat, menempatkan pln hanya sebagai salah satu badan usaha yang memiliki pembatasan usaha yang sama dengan badan usaha swasta lainnya akan menghancurkan kekuatan usaha ketenagalistrikan yang sudah kuat, terkonsolidasi, dan berpengalaman panjang: pln bukanlah hanya badan usaha biasa tetapi bagian dari kesejarahan indonesia yang mengiringi perjuangan kemerdekaan dan berfungsi sebagai pemersatu, pemberlakuan sistem baru pengelolaan ketenagalistrikan ini akan merugikan masyarakat secara keseluruhan indonesia dan kerugian terbesar akan dialami daerah asal pemohon yakni sumatera utara atau luar jawa, madura dan bali, dengan pelanggaran norma ini, demikian juga banyaknya jumlah yang terhubung langsung pada materi gugatan, sehingga esensi dari undang undang dimaksud bertentangan dengan uud maka secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan untuk keseluruhan, ix. petit berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, sertamengikat. bila mana hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya:pemerintah pada tanggal juni yang masing masing pada pokoknyaguo adalah untuk menguji dan dan dandan danhak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan dan dan danahkamah mendengar keterangan pemohon, keterangan pemerintah, keterangan dewan perwakilan rakyat, dan keterangan ahli dari pemohon dan ahli dari pemerintah (yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), serta memeriksa bukti bukti, mahkamah berpendapat sebagai berikut: menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum putusan mahkamah nomor puu i bertanggal desember sebagai berikut:nomor,,:nomoratasi'untuk mempermudah gambarannomor puu i tanggal desember sebagai berikut: matrikulasi persamaan substansi antara undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan dan dan alasan nomor nomor pembatalan ketentuan yang putusan perkara usaha penyediaan usaha penyediaan mengatur tentang mahkamah listrik untuk tenaga listrik pemisahan konstitusi nomor kepentingan umum sebagaimana kegiatan usaha puu sebagaimana dimaksud dalam ketenagalistrikan tanggal dimaksud pada meliputi jenis bundling, desember dapat dilakukan usaha: halaman secara terintegrasi , pembangkitan (bertentangan tenaga strike dengan uud usaha penyediaan transmisi tenaga listrik untuk listrik: distribusi tenaga listrik: kepentingan umum penjualan tenaga sebagaimana naa dimaksud pada listrik agen dilakukan oleh penjualan tenaga (satu) badan usaha listrik: pengelola dalam (satu) pasar tenaga listrik, wilayah usaha : dan 'g. pengelola sistem tenaga listrik": pembatasan wilayah usaha sebagaimana saha penyediaan dimaksud pada tenaga listrik juga berlaku untuk sebagaimana usaha penyediaan dimaksud dalam tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara yang hanya meliputi terpisah oleh badan distribusi tenaga usaha yang listrik dan atau berbeda sehingga oleh karenanya mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan uudanomordari pertimbangan hukum mahkamah tersebut dapat disimpulkan empat hal yang mendasar, yaitu: meskipun pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, namun tetap menentukan proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan: uud tidak melarang privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara, uud juga tidak melarang:menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan guo, mahkamah menilai apakah bersifat bundling sehingga bertentangan dengan uud bahwa tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan uud undang undang guo mengatur bahwa usah, sebagaimana ditentukan dalam yang menyatakan,. konsep tersebut sesuai dengan putusan mahkamah nomor puu i bertanggal desember yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha bidang ketenagalistrikan. selain sebagai regulator yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam yang menyatakan,hal kewenangan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara. selaku regulator, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik: dan selaku pelaku usaha, pemerintah melalui badan usaha milik negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui kepemilikan badan usaha, sebagaimana ditentukan dalam yang menyatakan:npenjelasan umum juga menyatakandengan demikian pengaturan tersebut sejalan dengan putusan mahkamah nomor puu i bertanggal desember yang juga mengamanatkan agar negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pengaturan atau kepemilikan: bahwa dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, undang undang guo mengatur lebih rinci dan lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan sehingga pemerintah daerah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan sebagaimana ditentukan dalam yang menyatakan sebagai berikut: penetapan wilayah usaha, penetapan k:maan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerahprovinsi,:hal tersebut juga sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh uud bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan guobahwpembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan guo, yang melarang adanya pemisahan usaha (bundling). adapun menyatakanhal ini berbeda dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan yangadanya perbedaan bundling guo diperkuat oleh keterangan ahli pemerintah yaitu dr. ir. rinaldi dalami, sc., yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan bundling dalam undang undang nomor tahun dengan menurut ahli, definisi bundling adalah adanya pemisahan komponen yaitu (i) pembangkitan tenaga listrik, (ii) transmisi tenaga listrik, (iii) distribusi tenaga listrik. konsep tersebut terdapat dalam undang undang nomor tahun yang sudah dibatalkan oleh mahkamah, karena bertentangan dengan uud sedangkan tidak mengandung bundling karena tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan tersebut,, pertimbangan pertimbangan tersebut atas, sejalan dengan keterangan pemerintah, dpr, serta ahli pemerintah dr. ir. toemiran, eng., dr. ir. rinaldi dalami, sc., dan prof. jerman rajaguguk, s.h., ll.m., ph. i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut atas,i3okok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum,illi: ketua, ttd. moh. mahfud md. anggota anggota, ttd. ttd. achmad nowiki akil mochtar ttd. ttd. arsyad sanusi ahmad fadli semadi ttd. ttd. maria farida indrawi hartono ttd. ttd. muhammad alim hamdan zeldamuslim kasim, akt., m.m. pekerjaan wakil gubernur provinsi sumatera barat alamat jalan jenderal sudirman nomor padang, sumatera barat. sebagai . pemohon nama ir. shading pasadigoe, s.h. pekerjaan bupati kabupaten tanah datar alamat jalan mt. haryono nomor batusangkar, sumatera barat sebagai ll. pemohon il: nama drs. syamsul rahim, m.m. pekerjaan bupati kabupaten solok alamat jorong sukabumi, koto gak guguk, gunung talang, solok, sumatera barat sebagai . pemohon ill: nama drs. nasrul abit, mba. pekerjaan bupati kabupaten pesisir selatan alamat jalan imam bonjol, mainan utara, jurai, pesisir selatan, sumatera barat sebagai n2nn0 ll. pemohon iv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal januari dan januari memberi kuasa kepada ilham taufik, s.h., m.h., dan khairul fahmi, s.h., m.h., advokat dan pengabdi bantuan hukum, berdomisili hukum kompleks perumahan unand ulu garut blok b2, jalan fisika sebagai berikut: pendahuluan bahwa pergantian undang undang nomor tahulahirkan norma baru yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara norma dalam undang undang guo dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebuttidak sama (unggul treatment) antara hak para pemohon atas. sehingga ketentuan ini bertentangan dengan dcalon anggota dpr, dpd dan dprd untuk pemilu berikutnya tanpa harus mengundurkan diri secara permanen. hal itu dibuktikan dalam ketentuan huruf dan huruf itu sendiri, dimana yang harus mengundurkan diri dari jabatannya secara permanen hanyalah: kepala daerah: wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil:bahwa jabatan kepala daerah maupun jabatan anggota dpr, dpd dan dprd adalah sama sama jabatan politik. menurut sastra jatmiko, jabatan politik sangat mungkin diartikan sama dengan pejabat negara, dimana jabatan tersebut tidak sama dengan pegawai negeri. miftah thaha mendefinisikan jabatan politik sebagai jabatan yang berasal dari kekuatan politik yang dipilih melalui pilihan atau diangkat melalui persetujuan oleh pejabat politik, jabatan ini dibatasi waktunya, dan sewaktu waktu bisa berganti. sejalan dengan pendapat tersebut, dalam putusan nomor puu viii halaman mahkamah konstitusi berpendapat,adapun jabatan yang terkategori sebagai jabatan politik adalah presiden dan wakil presiden: anggota mpr, dpr, dpd dan dprd, menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota: bahwa oleh karena jabatan kepala daerah dan jabatan anggota dpr, dpd dan dprd sama sama sebagai jabatan politik atau jabatan negara, maka setiap warga negara yang memegang jabatan dimaksud juga harus diperlakukan sama. dalam arti, apa yang diberlakukan bagi warga negara yang sedang menduduki jabatan kepala daerah juga harus diberlakukan bagi warga negara yang sedang menduduki jabatan anggota dpr, dpd dan dprd. sebaliknya, apa yang tidak diberlakukan bagi anggota dpr, dpd dan dprd juga tidak dapat diberlakukan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. termasuk hak masing masing untuk mengajukan diri sebagai bakal calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi atau dprd kabupaten kota maupun mengajukan diri sebagai calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah: bahwa ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daerah telah tidak memperlakukan warga negara yang sama sama memegang jabatan politik atau jabatan negara secaradprd dan jabatan politik lainnya tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd dan dprd periode berikutnya: bahwa lain halnya dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah, dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pemda dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tanpa harus kehilangan haknya sebaga. bahkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi juga tidak diwajibkan mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala dan atau wakil kepala daerah periode berikutnya, bahw. sementara dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. dimana persyaratan yang demikian tidak diberlakukan bagi bag ketika akan mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, bahwa sesuai ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu sebagaimana diuraikan atas, satu satunya jabatan politik yang pejabatnya diwajibkan mengundurkan diri secara permanen ketika mengajukan diri sebagai bakal calon anggota dpr, dpd dan dprd adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. sementara pejabat yang menduduki jabatan politik lainnya seperti jabatan anggota dpr, anggota dpd dan anggota dprd tidak dipersyaratkan mengundurkan diri secara permanen ketika akan mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd dan dprd periode berikutnya maupun ketika akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sesuai ketentuan pemda, bahwa dengan demikian, warga negara yang menduduki jabatan anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tetap dapat menyandang jabatannya selama mengikuti tahapan pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd maupun pemilihan umum kepala daerah. sedangkan warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah harus kehilangan pekerjaan atau jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi atau dprd kabupaten kota: bahwa oleh karena itu, ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu secara terang benderang telah memposisikan warga negara yang menduduki jabatan sebagai anggota dpr, dpd, dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota pada posisi yang diistimewakan, previllage (expr tante rechten) dibandingkan warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. sebab, jabatan tersebut tetap dapat disandang oleh pejabatnya sekalipun pejabat yang bersangkutan akan mencalonkan diri lagi pada jabatan yang sama ataupun mencalonkan diri dalam jabatan politik lain pada pemilu berikutnya, bahwa berdasarkan uraian atas, ketentuan huruf huruf huruf dan huruf sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daerah jelas jelas telah memberikan perlakuan yang tidak sama antara para pemohon sebagai warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan warga negara lain yang menduduki jabatan politik lainnya. mana, secara bersamaan juga telah menghambat hak konstitusional para pemohon untuk diperlakukan secara sama sesuai hak para pemohon yang dijamin dalam dan uud huruf huruf huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan uuddiskriminatif antara para pemohon dalamdengan jenis yang sama. sehingga ketentuan ini bertentangan dengatau wakil kepala daerah diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai kepala daerah dan atauanggota dpr, dpd dan dprd untuk pemilu berikutnya tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. kondisi demikian telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan diskriminatif bagi warga negara menduduki posisi yang sama, bahwa warga negara yang sedang menduduki jabatan kepala daerah dan warga negara yang sedang menduduki jabatan anggota dpr, dpd dan dprd adalah sama sama sebagai warga negara yang memegang jabatan politik. sekalipun jabatan kepala daerah berbeda dengan jabatan anggota dpr, dpd dan dprd, namun keduanya sama sama sebagai jabatan politik atau jabatan negara. dan pejabatnya sama sama disebut sebagai pejabat negara. sehingga melakukan pembatasan atas sebagian atau memperlakukan warga negara yang sama sama menduduki jabatan politik yang didasarkan atas pembedaan jabatan politik yang diemban merupakan wujud tindakan diskriminatif, bahwa berdasarkan ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia diskriminasi diartikan sebagarinsip non diskriminasi juga telah menjadi norma yang berlaku umum secara internasional. dalam deklarasi universal hak asasi manusia universal declaration human rights) di apapun. semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut, bahwa seiring dengan itu, konvensi internasional tentang hak sipil dan politik the international covenant civil and political rights occur) sebagaimana diratifikasi melalui undang undang nomor tahun menyatakan,bahwa dalam komentar umum the international covenant civil and political rights sesi ketiga puluh tujuh u.n. doc. hrngenmi rev. terkait mendiskriminasi dikatakan, tidak hanya memberikan hak bagi semua orang atas kesetaraan depan hukum dan atas perlindungan hukum yang sama tetapi juga larangan diskriminasi dalam hukum dan jamina, bahwa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii1 tanggal november him.ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu telah membeda bedakan antara warga negara yang menduduki pekerjaan ataudimana, hanya warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah saja yang harus mengundurkan diri secara permanen (dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali) pada saat mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd dan dprd. sedangkan lain pihak, warga negara yang menduduki jabatan anggota dpr, dpd dan dprd tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd berikutnya, bahwa sesuai penjelasan atas, sangat terlihat jelas bahwa ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu sepanjang frase kepala daerah, wakil kepala daerah merupakan pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukummaupun jabatan politik lainnya, bahwa oleh karena itu, pembedaan perlakuan yang didasarkan pada pembedaan perlakuan antara mereka yang menduduki suatu keadaan yang sama merupakan suatu diskriminasi. diskriminasi dimaksudkan sebagai memb, bahwa dalam konteks negara hukum yang demokrasi, prinsip non diskriminasi (non discrimination principle) merupakan salah satu tiang penyangganya. prinsip inidimana pembedaan tersebut hanya semata mata untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. hal mana dalam komentar umum occur dikatakan, langkah langkah afirmatif (affirmative actions) yang hanya dapat diambil negara untuk tujuan mengurangi atau menghapuskan kondisi kondisi yang menyebabkan atau membantu berlanjutnya diskriminasi yang dilarang oleh kovenan: bahwa dalam hal perlakukan berbedasebagaimana terdapat dalam huruf huruf huruf dan huruf pemilu sebagaimana telah diuraikan tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal (reasonable and objective justification) untuk ditoleransi sesuai yang dimaksud uud maupun konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, bahwa oleh karena dan dprd tidak memiliki justifikasi objektif, maka perlakukan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perlakuan diskriminatif,yebabkan terjadinya diskriminasi dan karenanya bertentangan dengan uud huruf huruf huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan dan uud bahwa para pemohon beranggapan, rumusan huruf huruf huruf dan huruf pemilu melanggar prinsip kepastian hukum (principle legal certainly) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak para pemohon untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. sehingga ketentuan ini bertentangan dengan dan uud bahwa sebagaimana dikatakan dicek, terdapat tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang sebut dengan istilah rule law, rule law, yaitu: supremacy law, equality before the law, due process law. sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam uud indonesia juga menganut prinsip prinsip negara hukum sebagaimana yang dikatakan dicek dalam penyelenggaraan negara. dimana dalam penerapan prinsip prinsip tersebut terutama prinsip equality before the law, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan turunannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang tidak dapat dibenarkan (vide jimmy assiddigie, cita negara hukum indonesia kontemporer, orasi ilmiah universitas sriwijaya, palembang, hlm. bahwa lebih jauh dari itu,.substansi huruf huruf huruf dan huruf pemilu sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daerah menyebabkan masa jabatan para pemohon sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah untuk waktu (lima) tahun menjadi tidak pasti. padahal berdasarkan ketentuan nomor tahu: bahwa ketentuan guo ini telah merampas hak asasi para pemohon sebagai warga negara yang sedang menduduki jabatan wakil gubernur dan bupati. sebab, para pemohon telah kehilangan pekerjaan atau jabatannya sebagai wakil gubernur dan bupati secara mutlak sejak pendaftaran sebagai calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi atau dprd kabupaten kota. sehingga para pemohon juga tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil gubernur dan bupati selama (lima) tahun dan pada saat bersamaan hak para pemohon atas jabatan yang sedang diduduki secara apriori telah dirampas sebelum masa jabatan berakhir hanya disebabkan para pemohon mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd atau dprd, yang juga merupakan hak konstitusional para pemohon: bahwa norma guo merupakan ketentuan yang sangat tidak proporsional. sebab para pemohon harus kehilangan hak atas jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara permanen hanya karena para pemohon mencalonkan diri sebagai anggota dpr, anggota dpd maupun anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. sementara bagi warga uud khususnya huruf huruf huruf dan huruf pemilu, bahwa yang menjadi alasan pokok pertentangan norma dimaksud adalah sebagai berikut: pertama,, kedua, para pemohon berpendapat bahwa ketentuan pemilu guo melegitimasi terjadinya praktik diskriminasi, dimana terdapatsementara pembedaan perlakuk, ketiga,ilnegara yang sedang menduduki jabatan politik lainnya hanya dipersyaratkan mengambil cuti diluar tanggungan negara pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum, bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang para pemohon duduki adalah jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum. oleh karena itu, hanya hasil pemilihan umum (atau sesuai ketentuan pemda) jugalah yang semestinya dijadikan alasan untuk mengakhirinya. dalam arti, bahwa jabatan politik berakhir apabila hasil pemilihan umum untuk jabatan politik dimaksud telah ditetapkan dan pejabat terpilih dilantik pada jabatan politik tersebut. begitu juga dengan keikutsertaan para pemohon dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, dimana hasil pemilihan umum itu pula yang seharusnya menjadi alasan untuk mengakhiri jabatan yang sedang para pemohon jabat. sedangkan tahapan pemilihan umum, seperti pencalonan diri dalam sebuah pemilihan umum menurut penalaran yang wajar belum atau tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri sebuah jabatan politik sebelum waktunya berakhir, bahwa bagi seorang warga negara yang memilih karir dunia politik, dalam rangka meningkatkan kualitas perjuangan bagi masyarakatnya, maka yang bersangkutan berhak memperluas basis perjuangan politik melalui peningkatan karir politik. dalam arti, bahwa apabila saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai wakil gubernur dan bupati yang ruang lingkup kerjanya hanya wilayah provinsi atau kabupaten, namun karena masa jabatan akan segera berakhir dan pada jabatan yang sama tidak memungkinkan lagi untuk mencalonkan diri, maka yang bersangkutan tentunya berhak untuk melanjutkan karir politik jabatan politik lain yang berbeda atau lebih tinggi tanpa harus dilakukan pembatasan terhadap hak untuk menyelesaikan jabatan yang sedang dijalankannya. sebab, pembatasan yang demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum atas alasan mengakhiri masa jabatan kepala daerah sebelum waktunya habis: bahwa selain telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu juga telahyang para pemohon duduki. dimana ketentuan guo seolah olah mempersatukan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan jabatan negeri seperti pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional, anggota kepolisian negara republik indonesia maupun dengan jabatan pada badan usaha milik negara atau milik daerah: bahwa huruf pemilu selengkapnya menyatak: bahwa huruf pemilu selengkapnyaketentuan huruf dan huruf pemilu mengatur persyaratan yang sama bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pegawai negeri sipil pns), anggota tentara nasional indonesia tni), anggota polri, direksi, komisaris dan karyawan bumn dan bumi, dimana baik kepala dan wakil kepala daerah maupun pns, anggota tni, anggota polri sama sama harus mundur secara permanen dari jabatannya sejak mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd dan dprd. padahal jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan politik, sedangkan jabatan pns, anggota tni dan anggota polri adalah jabatan negeri: bahwa dari segi perumusan norma huruf dan huruf pemilu dapat dipahami bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipersamakan dengan jabatan negeri seperti pns, anggota tni, dan anggota polri. sebab, persyaratan untuk dua jenis jabatan yang berbeda tersebut justru diatur dalam satu nafas huruf dan huruf padahal antara keduanya merupakan dua jenis jabatan yang berbeda, bahwa jabatan negeri seperti pegawai negeri sipil tunduk pada ketentuan perundang undangan terkait kepegawaian. dalam undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun jabatan negeri didefinisikan sebagaiberdasarkan ketentuan tersebut jabatan negeri merupakan jabatan yang spesifik. dimana perlakukan terhadap jabatan dimaksud tidak dapat dipersamakan dengan jabatan politik. sebaliknya, jabatan politik juga tidak dapat diperlakukan sama dengan jabatan negeri. sehingga kedua jenis jabatan berbeda tersebut mesti diperlakukan secara berbeda pula: bahwa oleh karena itu, mempersatukan atau memperlakukan jabatan kepala daerah wakil kepala daerah dengan pegawai negeri atau anggota tni polri secara sama merupakan sebuah kekeliruan. sebagaimana telah para pemohon uraian sebelumnya, dalam putusan nomor puu viii mahkamah konstitusi berpendapat bahwdangkan jabatan negeri adalah jabatan karir yang memerlukan syarat syarat tertentuoleh karena itu, apa yang dipersyaratkan bagi warga negara dalam jabatan negeri tidak dapat dipersamakan dengan apa yang dipersyaratkan bagi warga negara yang berada dalam sebuah jabatan politik:imbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid), ketentuan tersebut bertentangan dengan duntuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan seluruh permohonan para pemohon,tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat: memerintahkan pemuatan amar putusan majelis hakim mahkamah konstitusnomor atas nama drs. muslim kasim, akt., m.m.:. bukti fotokopi keputusan presiden republik indonesia nomor tahun pengesahan pengangkatan prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. dt. rajo bandara basa sebagai gubernur sumatera barat masa jabatan tahun dan drs. muslim kasim, akt., m.m. dt. sinaro basa sebagai wakil gubernur sumatera barat masa jabatan tahun bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) nomor atas nama ir. shading pasadigoe, s.hsyamsul rahim, m.mnasrul abit, mba masa jabatan tahunprof. dr. saudi isra, h., pokok permohonan yang disampaikan pemohon perkara ini adalah terkait persoalan apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengajukan diri sebagai calon anggota dpr, dpd ataupun dprd dalam pemilihan umum legislatif dipersyaratkan mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat dicabut kembali. dalam arti harus mundur secara permanen pada saat mencalonkan diri. persyaratan tersebut dimuat dalam huruf dan huruf untuk syarat calon anggota dpd, dan huruf huruf untuk syarat calon anggota dpr dan dprd undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd (uu bagi para pemohon, persyaratan dimaksud dinilai bertentangan dengan uud karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar sesama warga negara serta menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. perlakuan tidak sama tersebut disebabkan karena syarat mundur permanen hanya ditentukan bagi mereka yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah semata. sedangkan bagi yang memegang jabatan lainnya tak ada syarat demikian. adapun ketidakpastian hukum disebabkan karena syarat atas memaksa kepala daerah untuk mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya. persyaratan mundur bagi kepala daerah secara permanen dalam tidak mungkin dilepaskan dari perspektif para pembuat undang undang perihal incumbent. untuk keikutsertaannya dalam pemilu, calon dari incumbent atau petahana dinilai potensial melakukan penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaannya demi meraih suara atau dukungan pemilih dalam pemilu. dengan anggapan seperti itu, pembuat undang undang berupaya sedemikian rupa mengantisipasi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. salah satu resep yang ditawarkan dan atau diberikan adalah mempersyaratkan calon petahana mengundurkan diri secara permanen ketika akan mencalonkan diri pada jabatan yang sama atau jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilu berikutnya. jika ditilik agak belakang, resep seperti itu bukan merupakan barang baru dituangkan dalam undang undang. paling tidak, upaya tersebut pernah diterapkan pula pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. melalui perubahan undang undang nomor tahun (yaitu: nomor tahun tentang pemerintahan daerah bahwa bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya dipersyaratkan untuk mundur secara permanen pada saat mencalonkan diri. hal tersebut diatur dalam huruf yang menyatasama halnya dengan yang dilakukan oleh para pemohon dalam permohonan ini, norma tersebut diuji secara materil (judicial review) mahkamah konstitusi. sebagaimana diketahui, melalui putusan nomor puu vi mahkamah konstitusi menilai norma tersebut bertentangan dengan uud sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. sebagaimana dinyatakan dalam putusan tersebut, oleh mahkamah konstitusi syarat tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) atas masa jabatan kepala daerah. tidak hanya karena alasan itu, mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa pengaturan demikian menciptakan perlakuan yang tidak sama antar sesama pejabat negara. sekalipun secara substansial mahkamah konstitusi telah menyatakan bahwa norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan perlakuan yang tidak sama antara pejabat negara tersebut bertentangan dengan uud norma dengan semangat yang tidak jauh berbeda justru muncul lagi dalam dalam ini, bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dipersyaratkan untuk mundur secara permanen pada saat mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd, dan dprd. meskipun norma ini hadir dalam pemilu yang berbeda, namun substansi pembatasan tersebut masih sama, yaitu sama sama harus mengundurkan diri secara permanen bagi petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah. sebagai norma tingkat undang undang yang hadir setelah putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi persyaratan dengan semangat yang sama seharusnya tidak lagi dimunculkan. kita memang sangat khawatir bahwa para petahana berpotensi menggunakan atau memanfaatkan posisi yang dimilikinya untuk meraih dukungan pemilih. namun sangat disayangkan, syarat demikian hanya ditujukan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah semata, tidak untuk petahana lainnya. padahal, petahana dalam pemilu tidak hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga pejabat lainnya yang juga sama sama dipilih melalui pemilu. pertanyaannya, apakah hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah sajakah yang potensial menyalahgunakan jabatan dalam keikutsertaan pada pemilu maupun pemilu kepala daerah? sehingga hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipersyaratkan mundur? bukankah semua pejabat (termasuk anggota dpr, dpd dan dprd) yang berada dalam posisi sebagai petahana juga memiliki potensi yang sama untuk menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilu? lantas mengapa hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diharuskan mundur secara permanen? dalam hal ini, sekiranya betul betul ingin membuat aturan pemilu yang lebih fair semua kontestan, seharusnya persyaratan yang ditentukan bagi semua petahana tidak boleh dibedakan. apalagi jamak dipahami, sekalipun kepala daerah merupakan jabatan pada ranah kekuasaan eksekutif dan anggota dpr, dpd dan dprd pada ranah kekuasaan legislatif, namun keduanya sama sama jabatan politik sehingga semuanya harusnya diperlakukan dengan cara yang sama pula. bagaimanapun otoritas politik yang dimiliki untuk membuat undang undang tidak boleh digunakan untuk mencegah atau menghalangi hak politik pihak lain untuk ikut serta dalam pemerintahan. pada titik itu, jika perbedaan ranah kekuasaan yang sedang dijabat calon dari petahana dijadikan sebagai basis argumentasi, mana karena ingin mencalonkan diri pada jabatan berbeda kepala daerah diwajibkan untuk mundur permanen, lalu mengapa mundur justru tidak dipersyaratkan pula bagi anggota dpr, dpd dan dprd yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah? bukanlah anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mencalonkan diri untuk jabatan pada ranah kekuasaan yang lain dari apa yang sedang dijabatnya? kondisi ini menunjukkan betapa tidak samanya (diskriminatif) perlakuan terhadap kepala daerah wakil kepala daerah sebagai petahana dengan anggota dpr, dpd dan dprd yang juga berada dalam posisi petahana. perlakukan tersebut merupakan wujud nyata dari perlakuan yang tidak sama (unggul treatment) antar sesama warga negara dan lebih khusus lagi antarsesama pejabat negara atau pejabat politik. padahal tuntutan konstitusi menghendaki agar setiap warga negara diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan. perlunya perlakuan sama antara kepala daerah dengan calon petahana yang lain juga didukung argumentasi lainnya. pertama, masa jabatan kepala daerah dan masa jabatan anggota dpr, dpd dan dprd sama sama tetap (fix), yaitu sama sama (lima) tahun. pemberhentian hanya dapat dilakukan jika pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. oleh karena itu, alasan mengikuti pemilu tidak dapat dijadikan basis argumentasi guna berhenti secara permanen. kedua, antara keduanya sama sama dipilih melalui pemilihan umum. hanya hasil pemilihan umum pula yang menjadi dasar mengakhiri masa jabatan masing masing pejabat. ketiga, antara warga negara yang memegang jabatan sebagai kepala daerah wakil kepala daerah berhak mengikuti pemilu anggota legislatif, sebaliknya anggota dpr, dpd dan dprd juga berhak mengikuti pemilu kepala daerah. sehingga dalam semua pemilu, semua warga negara yang berada pada posisi petahana mesti pula diperlakukan sama. selain alasan atas, yang sebagaimana dikemukakan sebelumnya yang tidak kalah penting adalah: mempersyaratkan mundur secara permanen untuk ikut dalam pemilu dalam dapat dikatakan menghidupkan kembali norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi. karena itu, dalam tertentu upaya menghidupkan lagi substansi norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari penyelundupan norma. karena itu, mahkamah konstitusi mesti melakukan koreksi ulang atas norma dimaksud agar arah politik hukum pemilu yang dibangun melalui putusan putusan mahkamah konstitusi dapat dipatuhi pembentuk undang undang. selain itu, bila diletakkan dalam bingkai membangun praktik ketatanegaraan, pilihan untuk memaksa petahana berhenti tengah masa jabatan belum tentu akan berdampak positif. lagi pula, pilihan seprti ini akan selalu menghadirkan perdebatan yang berkepanjangan. karena itu, yang harus dilakukan adalah membuat desain atau aturan yang menutup ruang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau posisi politik yang dimiliki calon dari petahana. dalam pemaknaan ini, bukan tidak mungkin pilihan memaksa petahana (kepala daerah wakil kepala daerah) berhenti tengah masa jabatan dapat dikatakan sebagai jalan pintas karena ketidakmampuan membuat aturan yang bisa membatasi petahana untuk tidak memanfaatkan jabatan politik yang dipegangnya untuk meraih dukungan pemilih. karena kegagalan tersebut, lalu dibuat norma yang merupakan jalan pintas, yaitu dengan mewajibkan kepala daerah wakil kepala daerah berhenti bila mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif. berdasarkan ketentuan tersebut, masa jabatan kepala daerah wakil kepala daerah fix selama lima tahun. ketentuan tersebut dimaknai sebagai norma yang memberikan pembatasan secara jelas terhadap masa jabatan kepala daerah. pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar kepala daerah dapat menjalankan tugas dalam waktu yang ditentukan tanpa upaya berupa paksaan untuk berhenti tengah masa jabatan. dengan demikian, kepala daerah tidak dapat diberhentikan dalam masa lima tahun kecuali atas alasan bersangkutan melakukan pelanggaran atau atas alasan lain sebagaimana diatur dalam selengkapnya, mengatur sebagai berikut: kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena: meninggal dunia: permintaan sendiri, janji jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah,menilik alasan berhentinya kepala daerah dari jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan atas, semua persyaratan tersebut menunjukkan, bahwa jabatan kepala daerah wakil kepala daerah pun memiliki kepastian hukum. kepastian hukum dimaksud, samping untuk menghormati hak seorang kepala daerah wakil kepala daerah untuk melaksanakan tugas dalam rentang waktunya yang ditentukan, juga untuk memastikan proses peralihan kepemimpinan daerah berjalan secara reguler, teratur dan lancar. hanya saja, kepastian atas masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah justru menjadi kabur pada saat mempersyaratkan seorang kepala daerah wakil kepala daerah harus mundur permanen pada saat mencalonkan diri menjadi anggota dpr, dpd, dan dprd. dengan demikian, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah harus kehilangan jabatannya hanya karena mencalonkan diri, bukan karena yang bersangkutan sudah terpilih. terkait dengan hal ini, dalam proses pencalonan sama sekali belum terjadi rangkap jabatan yang mengharuskan seorang kepala daerah wakil kepala daerah berhenti. persyaratan dimaksud, secara yuridis akan mengurangi masa jabatan kepala daerah. tanpa kesalahan apa apa dan hanya karena mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd dan dprd, masa jabatan seorang kepala daerah tiba tiba harus berkurang dari waktu yang sudahalam uudselanjutberapa ketentuan uud yang dijadikan sebagai batu uji atas huruf huruf huruf dan huruf pemilu sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daerah" selengkapnya adalah sebagai berikut: menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukumyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.ditentukan. pada saat bersamaan, kondisi tersebut akan menghilangkan kepastian hukum atas masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disandang oleh seorang warga negara. selain itu, jika masa jabatan lima tahun dipandang sebagai kontrak kerja selama lima tahun, maka pengurangan masa kontrak tanpa sebab kesalahan dari yang bersangkutan merupakan kondisi yang tidak dibenarkan. lagi pula, hal tersebut dapat diskualifikasi sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas kepastian hukum yang dimiliki setiap warga negara. berdasarkan alasan tersebut, sudah selayaknya huruf dan huruf huruf huruf pemilu dinyatakan bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum atas masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. tentunya semua kita sepakat dengan penyelenggara pemilu yang fair. mana berbagai peluang penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu dapat diantisipasi melalui aturan pemilu. hanya saja pilihan kebijakan untuk mewujudkan proses pemilu yang adil bagi semua tidak dapat begitu saja dilakukan dengan jalan mengorbankan hak warga negara sebagaimana dijamin uud mesti ada pilihan kebijakan yang dapat mewujudkan pemilu yang fair dengan cara tetap mengakomodasi pemenuhan hak politik bagi setiap warga negara. bahkan, gedung mahkamah konstitusi pernah ditegaskan bahwa right vote and right candidate sebagai hak dasar dasar warga negara yang sangat mendasar. putusan bersejarah tersebut hadir untuk memulihkan hak warga negara yang pernah dibatasi karena terkait dengan peristiwa s pki. bagaimanapun, pilihan pemberhentian kepala daerah atau kepala daerah secara permanen karena menjadi calon dalam pemilihan calon anggota legislatif jelas sangat jauh dari semangat tersebut. dalam konteks persyaratan bagi calon petahana, mempersyaratkan mundur secara permanen jelas tidak proposional. jika alasannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, semestinya pembuat undang undang tidak perlu mempersyaratkan petahana mundur permanen. melainkan dengan cara membuat aturan yang menutup ruang untuk menggunakan fasilitas publik yang melekat pada jabatan kepala daerah wakil kepala daerah. atau jika perlu, memperketat tata cara keikutsertaan petahana, seperti mempersyaratkan non aktif sementara atau cuti luar tanggungan negara selama proses pemilu dilaksanakan. bukankah memperketat tersebut jauh lebih adil bila dibandingkan dengan membuat aturan yang substansinya adalah melarang kepala daerah wakil kepala daerah menjadi calon anggota legislatif. prof. dr. yuliandri, s.h., m.h. sebagaimana telah diuraikan para pemohon melalui permohonannya, dapat diketahui bahwa norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah(uu pemilu). dalam ketentuan tersebut, pada intinya diatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipersyaratkan untuk mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat dicabut kembali (permanen) apabila mencalonkan diri menjadi calon anggota dpr, dpd dan dprd. para pemohon beralasan bahwa frasa kepala daerah, wakil kepala daerah dalam ketentuan dimaksud bertentangan dengan undang undang dasar sebab, norma tersebut dianggap menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama, diskriminatif, dan tidak memberikan kepastian hukum. terhadap persoalan tersebut, ahli akan mencoba menjelaskannya dari sisi pembentukan peraturan perundang undangan. terutama terkait dengan asas materi muatan peraturan perundang undangan, yaituasas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. pada saat bersamaan juga akan dilihat bagaimana implikasi penyimpangan asas tersebut terhadap keberadaan norma pemilu dimaksud terhadap uud pertama, asas keadilan. penerapan asas ini menghendaki agar setiap materi muatan peraturan perundang undangan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. setiap materi muatan peraturan perundang undangan mesti menempatkan warga negara secara adil, tanpa terkecuali. pembedaan perlakuan sebuah norma terhadap warga negara tertentu hanya dibenarkan sepanjang pembedaan tersebut ditujukan untuk memenuhi hak warga negara (aj. terkait keberadaan huruf huruf huruf dan huruf pemilu, persyaratan mundur dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan norma yang tidak adil bagi warga negara yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. sebab, ketentuan tersebut justru menunjukkan adanya perlakuan yang tidak proporsional terhadap seluruh warga negara yang memegang jabatan politik. dalam sistem hukum administrasi negara indonesia, jabatan politik bukan saja kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi juga jabatan seperti anggota dpr, anggota dpd, anggota dprd dan jabatan politik lainnya. sementara, ketentuan dalam pemilu atas, persyaratan mundur secara permanen hanya diperuntukan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak bagi warga negara pada jabatan politik lainnya. walaupun jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta jabatan anggota dpr, dpd dan dprd berbeda, dimana yang satu merupakan jabatan politik eksekutif, dan yang lain adalah jabatan politik lembaga legislatif, namun tidak ada alasan untuk memberlakukan keduanya secara berbeda. sebab, secara genetika, keduanya sama, yaitu sama sama jabatan politik. oleh karena itu, perlakuan yang tidak sama antara keduanya tentunya akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan. selain itu, norma dimaksud juga tidak memenuhi asas keadilan, karena terkategori sebagai ketentuan yang tidak proporsional. sebab, jika alasan dibuatnya persyaratan mundur permanen adalah untuk menghindari konflik kepentingan (conflict interest), maka calon anggota legislatif yang sedang menjabat sebagai kepala daerah seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon anggota dpr, dpd dan dprd terpilih oleh kpu, atau cukup menjalani cuti luar tanggungan negara selama proses pemilihan umum, khususnya dalam proses pelaksanaan kampanye yang cukup rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan kedua, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. menurut asasmenurut ahli, disamping tidak adil, pada saat bersamaan, norma pemilu sebagaimana dimaksud atas juga telah menempatkan warga negara dalam kedudukan yang tidak sama dalam hukum dan pemerintahan. sebab, warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibatasi dengan syarat syarat yang tidak diberlakukan bagi warga negara yang memegang jabatan anggota dpr, dpd dan dprd. apa yang diperkenankan bagi warga negara pada posisi jabatan tertentu dalam pemerintahan justru tidak diperbolehkan bagi warga negara pada posisi jabatan lainnya. padahal semua posisi dimaksud memiliki kedudukan yang sama serta tidak adaketentuan. oleh karena itu, norma pemilu atas jelas akan menyebabkan terjadi perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar sesama pejabat negara jabatan politik (jabatan kepala daerah dengan jabatan anggota dpr, dpd dan dprd). ketiga, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. pelaksanaan asas ini menghendaki agarpersyaratan yang ditentukan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pemilu terlihat hanya mempertimbangkan satu aspek saja, yaitu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) oleh calon anggota dpr, dpd dan dprd yang sedang menduduki jabatan kepala daerah. sementara aspek lainnya, seperti hak warga negara untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan justru tidak dipertimbangkan secara proporsional. sehingga persyaratan mundur secara permanen bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terkesan jauh dari upaya menciptakan norma yang seimbang antara kepentingan individu warga negara dengan kepentingan lainnya. jika ingin seimbang, pilihan kebijakannya tidak mesti dengan mempersyaratkan mundur secara permanen, melainkan cukup membatasi secara ketat berbagai peluang yang memungkinkan kepala daerah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam keikutsertaannya dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. keempat, asas ketertiban dan kepastian hukum. asas inisetiap materi undang undang mesti dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara. pada kenyataannya, norma pemilu dimaksud justru menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun sebagaimana diatur dalam nomor tahun kepastian hukum atas masa jabatan kepala daerah justru kehilangan makna pada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan untuk mundur secara permanen pada saat mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd dan dprd. kepatuhan pada semua asas materi muatan peraturan perundang undangan atas relevan dengan norma yang terdapat dalam uud apabila norma undang undang dirumuskan dalam kerangka kepatuhan pada asas yang ada, secara bersamaan juga tunduk dan sesuai dengan ketentuan uud sebaliknya, ketidaksesuaian norma undang undang dengan asas asas tersebut juga mengisyaratkan norma dimaksud bertentangan dengan uud berdasarkan alur berfikir demikian, dengan tidak terpenuhinya empat asas atas dalam perumusan huruf huruf huruf dan huruf pemilu, menurut ahli, norma tersebut jelas bertentangan dengan uud khususnya ketentuan dan uud menurut ahli, sistem pemilihan umum memang harus ditata sedemikian rupa sehingga betul betul dapat mengejawantahkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. untuk itu, setiap proses pemilu harus berjalan secara fair antar kontestan yang ada. upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang fair mesti dilakukan secara terencana dan komprehensif, bukan secara parsial. mana jika terdapat suatu persoalan yang dinilai mengganggu berjalannya pemilu secara adil, lalu diberikan sebuah jalan keluar yang bersifat jangka pendek, bukan jalan keluar yang diproyeksikan mampu mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. termasuk persoalan persyaratan mundur secara permanen bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd dan dprd. mempersyaratkan mundur secara permanen bukanlah solusi terbaik dalam penataan proses pemilu yang fair. melainkan justru akan menimbulkan persoalan lain, seperti aspek kepastian hukum bagi jabatan kepala daerah serta konsekuensi yang ditimbulkan bagi mundurnya kepala daerah terhadap kelangsungan proses pemerintahan dan pembangunan daerah sendiri. proses pemilu yang fair dapat didesain tanpa harus mempersyaratkan kepala daerah mundur secara permanen. menyambung apa yang telah dijelaskan sebelumnya, berbagai kemungkinan penyimpangan yang berpeluang dilakukan kepala daerah dalam pemilu dapat diatasi dengan memperketat teknis keikutsertaan kepala daerah. seperti berhenti sementara (non aktif) selama mengikuti proses pemilu atau dengan cara cuti luar tanggungan negara selama proses kampanye pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. peluang terbesar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ada pada saat kampanye, maka proses kampanye inilah yang harus diperketat, sehingga kekhawatiran terjadinya penyimpangan dapat diatasi. selain itu, proses pemilu yang fair juga dapat diwujudkan dengan jalan terus mendorong peningkatan profesional penyelenggara pemilu, terutama dalam penegakan hukum pemilu, sehingga setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindak secara tegas. dengan adanya penegakan hukum pemilu yang tegas, tentunya pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan tanpa harus mempersyaratkan kepala daerah dan wakil kepala daerah mundur secara permanen pada saat mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd maupun dprd. dr. andrinof chaniago sebelum sampai pokok perkara yang harus ahli tanggapi, perkenalkan ahli sedikit mengingatkan bahwa pembagian fungsi, kewenangan dan pemberian porsi kewenangan pada dan antar lembaga perwakilan politik kita masih menunjukkan beberapa kelemahan. dpr, misalnya, dalam hal kewenangan politik saat ini berada pada posisi superbowl karena kewenangan politiknya sangat besar, sementara lembaga maupun anggotanya tidak diberi kewajiban yang pantas untuk mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada pihak manapun. dpr dan anggota dpr bukan saja memiliki hak dan kewenangan untuk menyusun undang undang, membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dan hak dan kewenangan untuk mengawasi jalan pemerintahan, tetapi juga memiliki kewenangan khusus memilih pada tingkat seleksi akhir para komisioner kuasi lembaga lembaga negara dan kewenangan untuk melakukan fit and proper test bagi calon pejabat tinggi lembaga tertentu pemerintahan. sementara itu, apabila kita melihat fungsi dan kewenangan lembaga perwakilan lain, yakni dewan perwakilan daerah dpd), fungsi dan kewenangan lembaga ini amat terbatas meskipun jumlah rata rata suara pemilih untuk tiap anggotanya jauh lebih besar dari jumlah suara pemilih rata rata anggota dpr. facto, dpd tidaklah seperti lembaga perwakilan rakyat. bahkan sebagai lembaga perwakilan daerah pun fungsi dan kewenangan lembaga ini untuk mewakili kepentingan daerah masih tidak jelas. terkait dengan perkara yang disidangkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi tentang pengujian huruf huruf huruf huruf sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daeratau disebut pemilu, terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, yang diajukan para pemohon, perkenalkan ahli memberikan pendapat sebagai berikut dalam kapasitas ahli, setidak tidaknya seperti yang selama ini dilekatkan beberapa pihak, sebagai pengamat kebijakan publik: pertama, ketegangan ketegangan (dispute) dalam sistem dan kebijakan bernegara, hendaklah dikembalikan kepada tujuan kita bernegara yang tujuan intinya tercantum dalam alinea keempat undang undang dasar yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia, dan tujuan tujuan untuk masing masing urusan bernegara yang tercantum dalam batang tubuh uud kedua, setelah melihat kepada tujuan, acuan selanjutnya adalah asas asas dan prinsip prinsip yang telah disepakati dalam mencapai tujuan bernegara tadi. dalam pandangan ahli pribadi, ahli melihat butir butir pancasila adalah asas asas dalam mencapai tujuan bernegara, meskipun kita selama ini menyebutnya sebagai asas bernegara yang maknanya menjadi kurang tegas. ketiga, ketika kita sedang mempersoalkan masalah masalah turunan dalam bernegara, dua pegangan atas harus tetap menjadi landasan. tetapi, setelah itu, kita tentu harus mengadopsi asas asas yang bersifat universal dan prinsip prinsip yang logis dan didukung fakta empiris untuk menjalankan urusan urusan yang lebih praktis dan mengatasi ketegangan ketegangan yang terjadi. prinsip prinsip universal yang tetap langgeng dalam mengelola urusan urusan praktis kenegaraan adalah keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. tetapi, sekali lagi penting ahli garis bawahi, prinsip prinsip ini adalah untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga dalam penggunaannya harus selalu terkoneksi dengan tujuan tujuan bernegara tersebut. pentingnya untuk selalu memperhatikan konektivitas antara tujuan dan prinsip prinsip karena setiap menghadapi ketegangan (dispute) personal persoalan yang terlihat dan dirasakan pasti akan berada dalam suatu hirarki. masalah sederhana ini juga penting ahli ingatkan karena negara kita hukum seringkali menjadi alat pemecahan masalah yang tidak ada kaitannya dengan tujuan yang lebih tinggi, yakni tujuan bernegara. dengan pola pikir yang ahli gunakan atas, ahli berpendapat setiap norma baru yang dilahirkan oleh sebuah undang undang tentu juga tidak boleh keluar dari pedoman pembuatan kebijakan bernegara atas. maksud dari pandangan ahli ini kurang lebih sama dengan apa yang dimaksud oleh para ahli hukum dengan pertentangan norma . perbedaan antara ahli sebagai analis kebijakan publik dan para ahli hukum adalah, para ahli hukum memberi perhatian pada pertentangan norma dan ahli, atau analis kebijakan publik, memberi perhatian pada subtansi tujuan bersama yang diinginkan dalam bernegara atau dalam kehidupan bersama. persoalan yang dikemukakan, atau perkara yang dijadikan pokok gugatan oleh para pemohon adalah adanya perlakuan diskriminasi antara pejabat publik lembaga eksekutif dan legislatif yang puna keinginan untuk mendaftar, atau mendaftar kembali, menjadi calon anggota legislatif dimana ada keharusan untuk meninggalkan jabatan bagi yang masih menjabat eksekutif, sementara tidak ada keharusan serupa pada yang masih menjabat lembaga perwakilan. menurut ahli, mengacu kepada pola pikir yang ahli pakai bagian awal tadi, persoalan ini bisa dijawab dengan mencari jawaban atas pertanyaan pertanyaan berikut: pertama, apakah mereka yang menjadi kepala daerah dan ingin menjadi anggota legislatif itu akan lebih lama berguna atau lebih berguna bagi orang banyak? dalam keadaan apa mereka, yang masih menjabat jabatan publik, menjadi tetap berguna atau lebih berguna bagi orang banyak. kedua, kalau hal itu akan membuat mereka tetap berguna lebih lama, atau makin berguna, maka masalah apa yang terjadi dan bisa menjadi beban bagi orang banyak? bisakah masalah itu diatasi atau dihilangkan tanpa menutup peluang bagi mereka untuk menjadi anggota legislatif, kalau posisi itu akan membuat mereka lebih berguna bagi orang banyak? ahli berpendapat, memang ada kondisi kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian orang banyak apabila seorang kepala daerah meninggalkan jabatannya, baik yang yang nyata sekaligus bisa diukur maupun tidak bisa diukur dengan angka tetapi kerugiannya juga nyata. misalnya, apabila kepala daerah itu baru atau belum lama menjabat, sementara kepala daerah itu adalah orang yang dipilih langsung oleh rakyat, maka tentu telah merugikan kepentingan orang banyak karena maksud orang untuk memilihnya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lewat tugas dan fungsi kepemimpinan yang dipercayakan. mengenai berapa lama ukuran baru atau atau belum lama itu dalam contoh kasus ini bisa diputuskan dengan metode tertentu. tetapi, kalau kemudian telah ditemukan jawaban bahwa untuk yang telah menjabat dalam waktu tertentu boleh meninggalkan jabatan untuk alasan menjadi calon anggota legislatif, selain alasan lain untuk berhenti atau diberhentikan yang sudah diatur oleh undang undang, pertanyaan berikutnya adalah, apakah akibat lepasnya jabatan itu menimbulkan tambahan biaya atau kerugian yang berarti bagi orang banyak? misalnya, untuk mengalihkan jabatan tersebut kepada orang lain, apakah akan memakan biaya yang besar? persoalan ini telah dijawab oleh undang undang dan peraturan yang ada hingga tata cara pengisian jabatan yang ditinggalkan. tetapi, ketentuan ini selama ini lebih dimaksudkan untuk mereka yang ingin maju atau meninggalkan jabatan bupati walikota untuk menjadi calon gubernur. dalam hal ini, untuk mereka yang mau maju menjadi calon anggota legislatif, ketentuan tersebut juga perlu ditegaskan. tinggal berikutnya yang perlu dicari adalah, apakah masih ada personal persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan orang banyak apabila seorang kepala daerah yang sudah menjabat untuk lama waktu yang disyaratkan ingin menjadi anggota legislatif. persoalan yang lebih pokok dalam perkara gugatan pemohon dalam permohonan ini ada pada boleh tidaknya mereka kembali menjabat kalau mereka tidak terpilih, atau haruskah mereka berhenti total ketika hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd atau dprd dan tidak diberikan status cuti selama masa pencalonan. menurut ahli, kalau persoalan atau kriteria waktu meninggalkan jabatan untuk maksud pindah jabatan politik lainnya ini sudah diatur dengan ketentuan, perkara untuk berhenti total atau cuti bukanlah perkara prinsip yang perlu diatur oleh undang undang, terlepas dari pandangan bagaimana sebaiknya menurut norma norma hukum. artinya, secara substansi, dilihat dari segi waktu yang diperlukan untuk mengikuti proses menjadi calon anggota dpr, dpd, dan dprd, keharusan berhenti total itu bukanlah hal yang perlu kalau dengan status antara berhenti atau cuti tidak ada potensi kerugian atau potensi beban tambahan bagi orang banyak, bukan bagi orang yang berpotensi menggantikan. dua alasan yang ahli pakai untuk mengatakan hal atas adalah, pertama, dalam sistem politik kita, baik jabatan kepala daerah maupun jabatan anggota dpr, dpd, dan dprd adalah sama sama jabatan politik yang diduduki karena basis politik. tingkat mobilitas yang lebih tinggi dalam jaringan jabatan politik adalah hal yang wajar asalkan tiap posisi memiliki norma norma jabatan yang patut. kedua, menegaskan batas waktu lama masa menjabat, menurut ahli lebih penting ditegaskan daripada mengatur soal harus berhenti atau harus cuti. dan, kalau batas waktu minimal jabatan yang boleh ditinggalkan itu bernilai hampir habis atau sudah (dua per tiga) dari masa satu periode jabatan, maka tidak ada manfaat berarti untuk mengharuskan seorang kepala daerah itu berhenti total. secara logis, bagi mereka yang gagal dalam pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd itu tidak ada keuntungan politik yang dapat apabila mereka kembali menjabat setelah diberi hak cuti. kesempatan untuk mengkatalisasi sisa masa jabatan untuk mengejar jabatan politik lainnya justeru mengecil karena mereka terbukti kalah atau tidak terpilih dalam pemilihan calon anggota dpr, dpd, dan dprd. dari segi manfaat dan kerugian, apabila mereka kembali menjabat, justeru lebih banyak potensi manfaatnya dibanding potensi kerugiannya. dengan kembali menjabat, tidak perlu menggunakan sumber daya baru dan menciptakan urusan tambahan dengan segala mata rantai implikasinya dalam pemerintahan, sementara dari pejabat yag bersangkutan, lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya tetap bisa memanfaatkan kemampuan dan pengalamannya. mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. bahwa objek permohonan pengujian undang undang ini adalah huruf huruf huruf huruf pemilu sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daerah terhadap dan uud bahwa berdasarkan ketentuan atas, mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian constitution) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang undang uu) terhadap uud hal mana, apabila terdapat undang undang yang per ataupun per nya. demikian juga halnya dengan pemilu yang telah diundangkan pada tanggal mei bahwa oleh karena itu, para pemohon berpendapat mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian pemilu guo terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun iii. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon undang undang tentang mahkamah konstitusi menyatakan: pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan'yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun kemudian ditafsirkan mahkamah konstitusi dr. maruarar siahaan, s.h. dalam buku berjudul the morality law fuller), fuller mengatakan salah satu yang menjadi masalah jika sering terjadi perubahan undang undang adalah orang belum sempat memahami betul tetapi undang undang tersebut sudah berubah merupakan salah satu kegagalan. bahkan dalam buku the morality law tersebut kalau undang undang berubah ubah dikatakan tidak bermoral. tetapi menurut ahli perubahan yang terus menerus tanpa ada jeda untuk mengi dulu memang merupakan satu problem tersendiri meskipun demand untuk stabil dengan demand untuk berubah merupakan hal yang terus menerus dalam perubahan undang undang, salah satu yang paling mendasar ketika ham masuk dalam konstitusi adalah dia membentuk atau menciptakan implikasi norma, yaitu yang disebutkan juga hierarki normatif dalam konstitusi yang dalam beberapa literatur dikatakan dia memiliki suatu kedudukan yang unggul (tertinggi). jadi dibanding norma konstitusi yang lain, ham yang masuk dalam konstitusi tersebut, lebih unggul dari yang lain. sehingga kalau ada intrakonstitusional konflik antara norma norma dengan hierarki norma yang sudah diposisikan dalam undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan maka yang lebih tinggi tentu akan mengalahkan yang lebih rendah. bahwa mengenai undang undang yang diujikan terkait frasa kepala daerah, wakil kepala daerah harus mundur jika maju menjadi anggota calon anggota legislatif akan diperhadapkan dengan tolak ukur konstitusi, menurut ahli lebih menekankan pada 28d dan seluruh norma tersebut sebenarnya memuat prinsip konstitusi, yaitu kepastian, persamaan, larangan diskriminasi, dan keadilan. mahkamah konstitusi sudah menegaskan bahwa adanya persamaan dalam jabatan politik yang memperoleh kepercayaan dari rakyat dipilih langsung, ada periodenya dan terikat agenda demokrasi, yaitu pemilu. termasuk presiden, anggota legislatif, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan walikota itu termasuk satu kelompok jabatan yang merupakan jabatan yang memiliki karakter sama. dalam moral diartikan bahwa yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama, seimbang ketidaksamaan. equality juga dan justice atau keadilan itu kadang kadang dilihat sebagai sinonim karena satu hal dipandang adil atau menciptakan keadilan adalah ketika kita memberikan kepada seorang yang sama apa yang menjadi haknya seperti yang sudah diberikan kepada orang lain. seluruh hak konstitusional untuk menjadi calon anggota dpr, dpd, maupun dprd yang dijamin dalam 28d dan lain sebagainya sudah dijamin, tetapi menjadi soal ketika norma yang seharusnya memperoleh legitimasi dan loyalitasnya dari norma yang lebih tinggi justru bertentangan karena dalam undang undang nomor tahun keseluruhan norma yang diuji dimohon diuji. ada keharusan mengundurkan diri dari jabatan secara permanen yang menciptakan inkonsistensi dengan norma yang lebih tinggi, yaitu norma yang lebih tinggi itu tolak ukur keabsahan dari pada norma yang disebutkan lebih rendah. hak asasi memang bisa dibatasi. uud mengatakan tidak mutlak, tetapi formula atau mekanisme yang operasional menguji keabsahan pembatasan dalam undang undang dasar. pelaksanaan atau penerapan dianggap sesuatu yang wajar, objektif, dan rasional. dalam yurisprudensi seluruh dunia, yaitu proporsionalitas test yang menekankan penyeimbangan kepentingan masyarakat, berhadapan dengan kepentingan perorangan, dan tiga komponen uji proporsionalitas untuk melihat apakah pembatasan tersebut cukup layak, cukup rasional, dan objektif. pertama, tindakan pembatasan tersebut harus dirancang dengan hati hati dan objektif, dan tidak boleh sewenang wenang. tidak boleh tidak adil. tidak boleh tidak rasional. kedua, tindakan pembatasan yang dilakukan harus seminimal mungkin dilakukan. kemudian ketiga, harus terdapat keseimbangan antara akibat dari tindakan pembatasan dengan tujuan yang hendak dicapai. ahli mencoba menyimpulkan dengan satu kata, ketika sudah memasukkan norma norma yang seluruhnya diuji sini, dengan patennya dalam uud maka pembatasan yang dilakukan dengan secara secara berbeda, antara apa tadi jabatan jabatan politik yang sama maka kita melihat tidak seimbang. pembatasan dilakukan dibanding dengan tujuan yang hendak dicapai. kedua, ahli melihat juga karena secara berbeda hanya kepala daerah tidak boleh. memang pegawai negeri tidak boleh dan harus permanen mengundurkan diri. maka ahli melihat ini juga tidak adil, karena diperlakukan yang sama tidak sama, maka ahli berkesimpulan bahwa seluruh undang undang yang diuji menurut hemat ahli bertentangan dengan konstitu dpd, dan dprd dan merasa dirugikan karena ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu dpr, dpd, dpd, dan dprd1 dan putusan nomor puu v ii. penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk1945j,ngadilirepublik indonesia melalui putusan nomor puu ii1 nomor puu dan putusan putusan selanjutnya, dimana adanya kerugian konstitusional ditentukan dengan (lima) syarat, yaitu: adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud b.ketentuan peraturan perundang undangan dan putusan mahkamah konstitusi atas,sesuai ketentuan atas, pada kenyataannya para pemohon: drs. muslim kasim, akt., mm. adalah warga negara indonesia (bukti yang bekerja sebagai wakil gubernur provinsi sumatera barat masa jabatan tahun berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal agustus sehingga jabatan pemohon akan berakhir pada tanggal agustus (bukti p 4j: ir. shading pasadigoe adalah warga negara indonesia (bukti p 5j yang bekerja sebagai bupati kabupaten tanah datarp 6j, para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas huruf huruf huruf dan huruf pemilu sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daerah para pemohon beranggapan ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu. para pemohon berpendapat bahwa ketentuan pemilu guo melegitimasi terjadinya praktik diskriminasi, terdapat perlakuan dprd dan jabatan politik lainnya. sementara pembedaan perlaku.. jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan politik. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viiijabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan eksekutif beda dengan jabatan sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd yang merupakan jabatan legislatif. dengan mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd berarti para pemohon bermaksud untuk pindah dari lembaga eksekutif lembaga legislatif. baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah, pada dasarnya merupakan orang orang yang telah memperoleh kepercayaan dari rakyat yang memilihnya untuk memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah sampai berakhir masa jabatannya. namun dengan mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd yang notabene merupakan jabatan legislatif tengah tengah masa jabatannya, secara filosofis, kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut sesungguhnya telah mengesampingkan kepercayaan rakyat terhadapnya. sebagai konsekuensi dari pengenyampingan kepercayaan tersebut, maka ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu mengatur bahwa mereka harussebaliknya jika anggota dpr, dpd, dan dprd mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd berarti anggota dpr, dpd, dan dprd tersebut mencalonkan diri pada lembaga yang sama, yaitu lembaga legislatif. anggota dpr, dpd, dan dprd, pada dasarnya adalah orang orang yang telah memperoleh kepercayaan dari rakyat yang memilihnya untuk mewakilinya parlemen. kepercayaan tersebut harus tetap dijaga dengan cara menyelesaikan tugasnya sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd sampai akhir masa jabatannya. dengan mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd kembali tengah tengah masa jabatannya, tidak berarti anggota dpr, dpd, dan dprd tersebut mengesampingkan kepercayaan rakyat terhadapnya sebab anggota dpr, dpd, dan dprd mencalonkan diri pada lembaga yang sama, yaitu legislatif. oleh karena itu anggota dpr, dpd, dan dprd tersebut tidak perlu mengundurkan diri sebagaisesungguhnya telah memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) kepada seluruhhuruf huruf dan huruf pemilu dengan uud dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: para pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, para pemohon juga sangat berkepentingan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya berbeda dengan jabatan anggota dpr, dpd, dan dprd meskipun keduanya sama sama merupakan jabatan politik. baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah merupakan pemimpin daerah. sebagai pemimpin daerah tentu saja kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kekuasaan struktural yang begitu besar daerah yang dipimpinnya. kekuasaan struktural yang begitu besar pada kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, sangat potensial untuk disalahgunakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah jika mereka mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd. jika hal ini dibiarkan maka kemungkinan besar akan terjadi persaingan yang tidak adil antara warga negara biasa (anggota dpr, dpd, dan dprd) dengan. tidak adil dan bersifat diskriminatif, jika terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang notabene mempunyai kekuasaan struktural yang begitu besar daerahnya diberlakukan ketentuan yang sama dalam arti kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd. oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) oleh dalam rangka mewujudkan pemilu yang adil dan tidak diskriminatif, maka ketentuan huruf huruf huruf dan huruf pemilu mewajibkan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengundurkan diri ketentuan yang bersifat diskriminatifuud cc.mberlakuan ketentuan huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo tidak melanggar prinsip kepastian hukum (principle legal certainly) bagi hak para pemohon atas masa jabatakan ketentuan huruf huruf huruf dan huruf undang undang guodan dprd atau dengan kata lain ketentuan huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo. selanjutnya berkaitan dengan penyatuan persyaratan antara jabatan politik dan jabatan negeri dalam ketentuan huruf dan huruf undang undang guo, dpr berpandangan bahwa ketentuan huruf dan huruf undang undang guo mengatur mengenai salah satu persyaratan bagi bakal calon anggota dpr, dpd, dan dprd yang berupa pengundurgaturan persyaratan pengunduran diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disatukan dengdalam ketentuan huruf dan huruf undang undang guo tidak dimaksudkan untuk mempersatukan kedua jabatan tersebut. jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan jabatan lainnya yang disebutkan dalam ketentuan huruf dan huruf undang undang guo merupakan jabatan yang berbeda. jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan politik, sedangkan jabatan lainnya yang disebutkan dalam ketentuan huruf dan huruf undang undang guo seperti jabaterupakan jabatan negeri.lah ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum baik ketentuan huruf huruf huruf dan drs. syamsul rahim, mm. adalah warga negara indonesia (bukti p 7j yang bekerja sebagai bupati kabupaten solok, tanggal juli sehingga jabatan pemohon akan berakhir pada tanggal juli (bukti p 8j: drs. nasrul abit, mba adalah warga negara indonesia (bukti yang bekerja sebagai bupati kabupaten pesisir selatanbahwa para pemohon dalam perkara guo adalah perorangan warga negara sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang mahkamah konstitusi yang memiliki kepentingan yang sama dalam hal mengalami atau setidak tidaknya potensial mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan huruf huruf huruf huruf pemilu, bahwa selain itu, para pemohon adalah warga negara yang sedang bekerja atau sedang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana para pemohon berhak untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun(selanjutnya disebut pemda), bahwa berdasarkan pemda, warga negara yang sedang menduduki jabatoleh karena itu para pemohon berhak menjalankan tugas wewenang, kewajiban, dan kedudukannya sebagai wakil gubernur dan bupati selama (lima) tahun, huruf undang undang guo tidak bertentangan dengan dan uud bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis sebagaimana diuraikan atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo dipandang perlu melihat latar belakang perumusan huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo dalam risalah rapat pembahasan ruu guo akan kami sampaikan kemudianaretcast huruf hurufhuruf huruf dan huruf yang mengharuskan para pemohon untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebaga adalah merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang harus diperlakukan secara adil dan diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam dan uudengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dan kerugiokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas yaitu:yang menyatakan,, yang menyatakan,!para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa: huruf huruf huruf dan huruf sepanjang frasa kepala daerah, wakil kepala daerah telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) dan perlakukan yang diskriminatif kepada para pemohon yaitu antara jabatan atau pekerjaan yang sedang diduduki oleh para pemohon, sehingga bertentangan dengan dan uud menurut para pemohon dengan adanya ketentuan tersebut para pemohontau anggota dprd, padahal terhadap warga negara yang sedang menduduki jabatan anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd tidak dipersyaratkan demikian. setiap anggota dpr, dpd, dan dprd tetap dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd, dan dprd untuk pemilu berikutnya tanpa harus mengundurkan diri secara permanen. ketentuan tersebut telah memperlakukan warga negara yang sama sama memegang jabatan politik atau jabatan negara secara tidakatau dprd, dan jabatan politik lainnya tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri, demikian jugd, sementara dalam pemilu anggota dpr, dpd,, atau dprd. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli para pemohon, yaitu prof. dr. saudi isra, s.h., mpa., prof. dr. yuliandri, s.h.,m.h., dr. maruarar siahaan, s.h., dan dr. andriana chaniago, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara,ewan perwakilan rakyat yang pada pokoknya menerangkan:. apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd: ketentuan yang berlaku secara nasional terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf dan huruf sama sekali tidaklah mengabaikan prinsip prinsip yang terkandung dalam dan, dalam hal ini equality before the law: ketentuan huruf huruf huruf dan hurufatau dprd, dengan kata lain ketentuan huruf huruf huruf dan huruf: menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil permohonan para pemohon, keterangan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, keterangan ahli para pemohon serta segala fakta yang terungkap dalam persidangan, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah kewajiban pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd bertentangan dengan konstitusi karena adanya perlakuan berbeda dan mengandung kebijakan diskriminatif, menimbang bahwa sebelum mahkamah menjawab persoalan konstitusional tersebut, terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan bahwa. jabatan politik menurut putusan mahkamah konstitusi nomor puu vidalam hal demikian terdapat kesamaan antara jabatan tersebut. dari sisi lain, dilihat dari sifat dan kewenangan yang melekat pada keempat jabatan tersebut terdapat perbedaan yang jelas. pada sisi lain, anggota dpr, dpd, dan dprd merupakan jabatan majemuk. artinya segala keputusan dpr, dpd, dan dprd tidak dapat dilakukan seorang diri oleh anggota dpr, dpd, atau dprd tetapi harus merupakan keputusan bersama dari seluruh anggota dpr, dpd, dan dprd atau sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama oleh para anggota dpr, dpd, dan dprd. keputusan dpr, dpd, dan dprd dalam menjalankan kewenangannya merupakan keputusan kolektif.. menimbang bahwa salah satu prinsip keadilan adalah, terhadap hal yang sama harus diperlakukan sama, dan terhadap hal yang berbeda harus diperlakukan berbeda. akan terjadi ketidakadilan, manakala memperlakukan sama atas hal yang berbeda, demikian sebaliknya. persamaan depan hukum dan pemerintahan, tidak serta merta harus dimaknai bahwa setiap orang harus diberi kesempatan yang sama tanpa pembatasan atau pembedaan sama sekali. perlakuan sama harus dilihat pada persamaan dalam kualifikasi dan posisi yang sesuai dengan kualifikasi. tidak mungkin seorang yang berkualifikasi tamatan sekolah dasar minta diperlakukan sama dengan seorang yang berkualifikasi pendidikan sarjana atau doktor untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. hal terpenting adalah semua orang diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan kualifikasinya. setiap perkara, harus dilihat pada hakikat dan substansi perkara tersebut dan tidak dapat diperlakukan sama untuk semua perkara walaupun nampak sama. demikian halnya, jabatan negeri sebagai pns dosen dan jabatan negeri sebagai pns birokrasi, memang terdapat persamaan, yaitu sama sama jabatan negeri pns, tetapi pada saat yang sama mengandung perbedaan. kedua hal tersebut tidak dapat diperlakukan sama, bahwa samping itu, sebagai warga negara indonesia, para pemohon juga sangat berkepentingan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd. hal tersebut merupakan hak para pemohon dalam mengembangkan karir politik dalam rangka mengabdikan diri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan hak para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan uud sehubungan dengan itu, pencalonan para pemohon sebagai anggota dpr, anggota dpd maupun anggota dprd seharusnya tidak menghilangkan hak para pemohon untuk tetap melaksanakan hak para pemohon dalam kedudukan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga dijamin dalam uud bahwa berdasarkan uraian atastentang mahkamah konstitusi, bahwa parhuruf huruf huruf pemilu sepanjang frase kepala daerah, wakil kepala daerah" bahwa huruf pemilu menyatakan bahwaseiring dengan itu,',enimbang bahwa dalam putusan mahkamah nomor puu tanggal desemberbaik kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun anggota dpr, dpd dan dprd tetap sama sama diberi kesempatan dan mendapatkan jaminan serta pengakuan untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan. hanya prosesnya yang berbeda karena kondisi atau kualifikasi kedua jabatan tersebut berbeda. oleh karenanya ketentuan mengenai pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepada daerah yang mencalonkan diri menjadi anggota dpr, dpd, atau dprd tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kesamaan hadapan hukum dan pemerintahan yang ditentukan dalam konstitusi: menimbang bahwa mahkamah tidak melihat adanya perlakuan diskriminatif dari yang dimohonkan pengujian guo, karena diskriminatif terkait dengan perlakuan berbeda karena perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras serta warna kulit atau atas dasar apapun. pembedaan tersebut tidak termasuk dalam pembedaan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam uudhuruf huruf huruf dan hurufhartono, maria farida indrawi, ahmad fadli semadi, anwar usman, dan arief hidakil mochtar anggota anggota, ttd. ttd. achmad nowiki hamdan zelda ttd. ttd. muhammad alim hartono ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi ttd. ttd. anwar usman arief hid panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto bahwa huruf pemilu menyatak", bahwa ketentuan huruf huruf huruf huruf pemilu sepanjang frase kepala daerah, wakil kepala daerah jelas merugikan atau setidak tidaknya potensial merugikan para pemohon. sebab, ketentuan guo merupakan norma yang sangat tidak adil dan diskriminatif yang diberlakukan kepada para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang berhak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif dalam melaksanakan hak haknya sebagai warga negara indonesia baik untuk melaksanakan hak atau wewenangnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun hak untuk mengikuti pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd berikutnya pemilumaka para pemohon secara apriori harus kehilangan hak dalam pekerjaan atau jabatan sebagai wakil gubernur dan bupati sebelum masa jabatan berakhir hanya karena mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd dan dprd. pada saat bersamaan, para pemohon juga kehilangan hak untuk melaksanakan jabatannya selama (lima) tahun: bahwa sebaliknya, sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif memberlakukan ketentuan huruf huruf huruf huruf pemilu bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah saja, dimana warga negara yang sedang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mundur secara permanen pada saat mencalonkan diri dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. sementara persyaratan yang sama tidak diberlakukan bagi warga negara yang sedang menduduki jabatan anggota dpr, dpd dan dprd atau jabatan politik lainnya pada saat akan mencalonkan diri lagi dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd maupun pada saat akan mencalonkan diri dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. dalam hal inindang undang dasar negara republik indonesiaberakibat atau setidak tidaknya potensial berakibat terhalanginya hak hak konstitusional para pemohon untuk memajukan dirinya dalamdan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berdasarkan uraian atasiv. alasan alasan permohonan huruf huruf huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan dan uudi1. nama drs. chairul anam, pekerjaan ketua umum, nama tadi, s.h., si.: pekerjaan sekretaris jenderal: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada andi naomi fuad, s.h., m.h.: ii) cherry sitompul, s.h., m.h.: iii) tadi, s.h., si: iv) drs. jamaluddin sofia, s.h., kn., heyne hasilan, s.s., s.h.: vi) begin gunawan yusuf, s.h.: vii) nuri stageno, s.h., m.h.: viii) muhammad sholihin hd, s.h.: ix) santoso, s.h.: drs. miftahul huda, s.h., m.hi.: xi) sholeh jamal, s.h.: xii) ir. wahyudi, s.h., hum.: xii) muhammad rail ali, s.h.: xiv) andi faisal, s.h., m.h.: xv) misteri, s.h.: xvi) nurul herlina, s.h.: xvii) solid, s.h.: xviii) saison, s.h., hum. xix) mendy utama, s.h.: dan xx) mustafa, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada badan advokasi hukum dan hak asasi manusia partai kebangkitan nasional ulama baku ham pku) yang beralamat jalan kramaop. cit., hlm. bahwa parpol menyebutbahwa sebagaimana telah diuraikan, ketentuan parpol dimaksudta) junction huruf dan huruf (la), (1b), (1c), dan dan (la) parpol, berbunyi1a) partai politik sebagaimanahuruf dan huruf parpol, berbunyiarpol,pol, berbunyidan ta), (1b), (1c), dan1prd kabupaten kota hasil pemilihan umum tahun (1c) anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada (la)menurut teori hukum seperti yang dikemukakan oleh lon fuller, lihat prof. dr. ala.g. peters dan koesriani siswosoebroto, s.h. editor), loc.cit.). demikian pula berdasarkan ketentuan dan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan bahwa semestinya rumusan hukum cast menjamin adanya kepastian hukum. pada kenyataannya, parpol yangparpol tersebut jelas tidak menjamin kepastian hukum. padahal, sesuai ketentuan dan penjelasan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, telah menjamin bahwa partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya, termasuk pku, dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya pemilu dan seterusnya). ini berarti, sesuai ketentuan dan penjelasan nomor tahun semestinya, (untuk mendapatkan badan hukum kembali), tetapi sudah menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya pemilu dan seterusnya). sinilah terbuknjamin kepastian hukummberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk pemohon. namun demikian,baliknymasih menurut teori hukum seperti yang dikemukakan oleh hans kersen, jika kaidah hukum penetapannya tidak didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, maka kaidah hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku mr. soetiksno, oc. cit., dan prof. dr. sudiro mertokusumo, sh, op. cit., hlm. demikian halnya, menurut ketentuan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan,maka, berdasarkan teori hukum maupun dan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, maklah dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan kaidah hukum atasnya, dalam hal ini uud pembuat atau pembentuk undang undang tidak konsisten dengan kebijakan kebijakannya dalam merumuskan ketentuan guo sebagai bukti bahwa ketentuan guo menimbulkan ketidakpastian hukummerumuskan hukum, khususnya undang undang bidang politik, termasuk undang undang tentang partai politik. padahal, menurut teori hukum, sebagaimana dikemukakan para ahli hukum seperti lon fuller bahwa pembuatan hukum, agar supaya sifat adil, antara lain, dalam hukum harus ada ketegasan. hukum tidak boleh diubah ubah setiap waktu. prof. dr. a.a.g. peters dan koesriani siswosoebroto, s.h. editor), loc. cit.). demikian pula, pendapat prof. dr. sudiro mertokusumo, sh, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum harus ada kepastian hukum. sebab,prof. dr. sudiro mertokusumo, sh, loc. cit., hlm.merumuskan hukum khususnya undang undang bidang politik, termasuk undang undang tentang partai politik. pemohon perlu mengutip pendapat mahkamah dalam kaitan ini: putusan mk ri puu vii tanggal, februari alinea him. bahwa sebagai bukti pembuat atau pembentuk undang undang tidak konsisten dengan kebijakan kebijakannya, dalam hal ini merumuskhingga ketentuan guo menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat dilihat perbandingan antara parpol khususnya dengan ketentuan ketentuan yang ada sebelumnya mengenai aturan peralihan dalam parpol yang lain, sebagai berikut: pel kawanan kawan nomor tahun| ada tambahan ketentuan: tentang perubahan atas nomor dengan mengikuti verifikasi" tahun tentang partai politik: partai politik yang telah disahkan sebagainomor tahun hanya dengan ketentuan: tentang partai politik: tetap diakui keberadaannynomor tahun tidak ada tambahan tentang partai politik: ketentuan: dengan mengikuti partai politik yang menurut undang verifikasi"nomor tahun tentang tidak ada tambahan partai politik: ketentuan: dengan mengikuti pada saat berlakunya undang undang ini verifikasnomor tahun tentang tidak ada tambahan perubahan nomor tahun ketentuan: dengan mengikuti tentang partai politik dan golongan karya: verifikasinomor tahun tentang partai tidak ada tambahan politik dan golongan karya: ketentuan: dengan mengikuti dengan berlakunya undang undang ini verifikasketentuan guomenimbulkan ketidakpastian hukum legal uncertainty)perubahan kedua uud tentu saja berlaku bagi pemohon, yaitu dalam hal pku sebagai badan hukum maupun peserta pemilu:menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty).penyesuaian syarat syarat dan akan dilakukan verifikasi agar dapat disahkan sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalam dan (la) junction huruf dan huruf (la), (1b), (1c), dan parpol, parpol). dan partai politik (1a) parpol. padahal, sesuai ketentuan sebelumnya menurut nomor tahun tentang partai politik bahwauntuk menjadi badan hukum, partai politik harus menyesuaikan dengan syarathuruf parpol), dan kantor tetap pada tingkatan pusat,bahwa undang undang republik indonesiapemohonterhadap uud kepada mahkamah: bahwa dengan demikian, mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang undang guo. il: provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum huruf dj. ketentuan sebelumnya menurut nomor tahun tentang partai politik, bahwa: dan cukup mempunyai kantor tetap, tanpa sampai tahapan terakhir pemilihan umum, proses pendaftaran dan penelitian dan atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran syarat syarat penyesuaian untuk dapat disahkan sebagai badan hukum yang telah ditentukan oleh parpol parpol), pelanggaran terhadap syarat syarat penyesuaian untuk dapat disahkan sebagai badan hukum parpol), verifikasi partai politik, (1a) parpol,: dan penyesuaian perubahan yangparpol). ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd menyebutnsesuai ketentuan dan penjelasan tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd ini, jelas sekali bahwa pemohon mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam hal pku sebagai badan hukum maupun peserta pemilu. bahwini berarjelas tidak menjamin kepastian hukum.semestinya telah dijamin perubahan kedua uud mahkamah sendiri sudah menegaskan dalam putusannya terdahulu, yaitu dalam putusan mahkamah nomor puu vii putusan mahkamah guosecara jelas, tegas, dan terang sekali mahkamahputusan mk ri nomor puu vii tanggal, februari alinea him.sebagaimana telah dikemukakan, bahwa jiksyarat syarat pendaftaran dan atau verifikasi sebagai badan hukum lagi, sebagaimana telah disahkan sebelumnya sesuai tahun tentang partai politik dimaksud. ketentuan guo bertentangan dengan uud junction perubahan kedua uud dan perubahan kedua uud karena tidak bahwa selain dari pada itu, perubahan kedua uud menyatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. dan perubahan kedubahwa ketentuan uud junction perubahan kedua uud dan perubahan kedua uud atas telahjika seandaiberlakukan jelas berpotensi merugikan pku. ketentuan tersebut memang benar berlaku untuk semua partai politik sehingga seolah olah adaakan tetapi, pada hakekatnya jelas sekali ketentuan dimaksud seperti halnya pku. hal ini,berbeda dengan:ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan uud dan perubahan kedua uud karena tidak memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat bahwa kemudierusnya, perubahan kedua uud menyebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. bahwa merujuk pada ketentuan uud dan perubahan kedua uud pemohon mendapatkan jaminan kebebasan untuk berserikat, dalam kaitan ini kebebasan pku untuk tetap hidup sebagai badan hukum:, bahw, sebagaimana ditentukan oleh ketentuberpotensi memiliki dampak pku tidak dapat lolos verifikasi, karena faktanya pku tidak memiliki anggota dpr dan ini berarti tidak mempunyai modal politik dan finansial besar. dan kalau pku tidak lolos verifikasi, makaini berarti bahwa sebagai akibat diberlakukan, maka pku sangat potensial kehilangan hak kebebasan berserikat nya, suatu hak fundamental yang telah dijamin oleh uud dan perubahan kedua uud yang seharusnya juga dijamin dan dilindungi oleh parpol, sebagai kaidah hukum yang berada bawahnya. pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, jika uud saja telah menjamin hak kebebasan berserikat, justru sebaliknya kaidah hukum bawahnya, yaknipotensi untuk menghambat bahkan sangat mungkin membunuh hak kebebasan berserikat tersebut. dalam hal ini berpotensi untuk menghambat bahkan sangat mungkin membunuh hak kebebasan berserikat yang seharusnya dimiliki oleh pku,: bahwa dengan demikian, terang pulabertentangan dengan ketentuan uud dan perubahan kedua uud iv. kesimpulan berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka pemohon membuat kesimpulan, sebagai berikut:ketentuan parpol tersebut(1a) junction huruf dan huruf ta), (1b), (1c), dankebijakannya dalam merumuskan ketentuan guo, hal ini sebagai bukti bahwa rumusan ketentuan guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum,kebijakannya dalam merumuskan hukum khususnya undang undang partai politik, sebagaimana telah dikemukakan dalam pendapat mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu vii tanggal, februari yang tertulis pada alinea hlm. bahwa parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu dan ta) junction huruf dan huruf d,: ta), (1b), (1c), danjelas jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). pemohon seharusnya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana perubahan kedua uud sesuai ketentuan dan penjelasan tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, jelas sekali bahwa pkumahkamah sendiri bahkan telah menegaskan dalam putusannya terdahulu, yaitu dalam putusan mahkamah nomor puu vii dalam putusan itu, mahkamahakan tetapiustru sebaliknya menyatakan. dengan demikian,bahwsebagaimana telah dijamin oleh ketentuan uud junction perubahan kedua uud dan perubahan kedua uud meskipu berlaku untuk semua partai politik dan seolah olah ada kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta tidak bersifat diskriminatif, akan tetapi pada hakekatnya jelas sekali sebaliknya,engan batasanyang sangat berat telah, seperti halnya pku. karena partai seperti ini tidak memiliki modal politik dan finansial untuk mempersiapkan bahwa demikian pula,sejak putusan nomor puu iii tertanggal mei dan putusan nomor puu v tertanggal september serta putusan putusan selanjutnya telahemohon dalam perkara guo adalah badan hukum publik, dalam hal ini partai kebangkitan nasional ulama (selanjutnya disebut: pku), karena hak dan atau kewenangan konstitusionalnyapkuhadapan dian citrina, s.h., kn., notaris kota bekasi, dsebaliknya,. ini berarti bahwn perubahan kedua uud karena tidak memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat. bahwa ketentuan guo.itu sangat berpotensi bahwa pku yang tidak memiliki anggota dpr dan ini berarti tidak mempunyai modal politik dan finansial besar tidak dapat lolos verifikasi, danketentuan tersebut potensial menghambat bahkan lebih jauh membunuh hak kebebasan berserikat yang seharusnya dimiliki oleh pku yang sesungguhnya telah dijamin oleh ketentuan uud dan perubahan kedua uud dengan demikian, terang pula ketentuan parpolbertentangan dengan ketentuan uud dan perubahan kedua uud permohonan provisi bahwa pemohon menyadari betul bahwasannya adanya putusan provisi yang dapat dijatuhkan mahkamah sebagaimana dimaksud dalambahwa namun demikian, mahkamah pernah menjatuhkan putusan provisi dalam perkara pengujian undang undang dengan putusan mahkamah nomor puu vii yang menurut pemohon, bahwa mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu vii guo menyatakan(vide putusan mahkamah nomor puu vii alinea .10j hlm. bahwa dalam putusan perkara pengujian undang undang yang lain, yaitu putusan mahkamah nomor puu viii mahkamah menyatakan bahwa mahkamah harus menolak putusan provisi yang sudah masuk kasus konkret. karena putusan mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret. (vide putusan mahkamah nomor puu viii alinea hlm. bahwa dalam pemahaman pemohon, hal itu berarti sebaliknya bahwa mahkamah dapat mengabulkan permohonan putusan provisi sepanjang yang dimohonkan adalah tentang norma dalam kasus pengujian undang undang (judicial review) bersifat era omnes, yakni yang berlaku umum dan mengikat untuk semua, bahwa masih menurut pemahaman pemohon, permohonan pengujian undang undang (judicial review) yang dimohonkan pemohon adalah jelas menyangkut norma yang bersifat berlaku umum dan mengikat untuk semua cast permohonan pengujiengan demikian, mahkamah dapat mengabulkan permohonan putusan provisi yang diajukan pemohon, bahwa menteri hukum dan hak asasi manusia telah menerbitkahwa diterbitkannya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia guosungguhnya dimohonkan pengujian oleh pemohon, bahwa berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia guo telah dibuka pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum mulai tanggal januari lalu dan akan ditutup pada tanggal agustus kemudian, menteri hukum dan hak asasi manusia akan mengumumkan lolos atau tidaknya penyesuaian partai politik berbadan hukum tersebut pada tanggal oktober bahwa adanya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia guo dan telahsebagaimana tersebut atas jelas sangat merugikan pemohon. karena sebagaimana telah dikemukakan, bahwa terbitnydalahdang dimohonkan pengujian oleh pemohon. jikdiberlakukan, padahal pemohon sedang melakukan permohonan pengujianyang merupakan dasar pijakan darimaka pemohon sangat dirugikan dari segi waktu dengan harus mempersiapkan persyaratan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum, bahwa untuk menghindari adanya kerugian lebih lanjut yang akan diterima oleh pemohon, maka pemohon sangat wajar dan logis secara hukum apabila pemohon memohon kepada mahkamah agar mahkamah dapat memberikan putusan provisi untuk memerintahkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia: danataumpai ada putusan akhir mahkamah terhadap pokok permohonan guo:, bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan pemohon juga mendapatkan pembenaran hukum, sebab apabila permohonan pengujian undang undang ataskabulkan oleh mahkamah, maka peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia guo dan dibukakan kehilangan dasar pinjamannya mengabulkan permohonan provisijak saat putusan provisi ini diucapkan sampai ada putusan akhir mahkamah terhadap pokok permohonan guo, memerintahkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia untuknya putusan akhir mahkamah terhadap pokok permohonan guo, memerintahkan kepada kepada menteri hukum dan hak asasi manusia untukjunction uud perubahan kedua uud perubahan kedua uud uud dan perubahan kedua uud, ataundaftar ulang dengan menyerahkan salinan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang mengesahkan partai politik tersebut sebagai badberkenan memutusrepublik indonesia nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd:republik indonesia nomor puu vii tanggal februari alinea halaman bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia bertanggal (tiga april dua ribu delapan) nomor m.hh .ah. tahun yang mengesahkan partai kebangkitan nasional ulama pku) sebagai badan hukum: bukti fotokopi berita negara republik indonesia nomor mei bukti fotokopi akta notaris bertanggal (sepuluh desember dua ribu tujuh) nomor yang dibuat hadapan dian citrina, s.h., kn.: bukti fotokopi akta notaris bertanggal (sebelas januari dua ribu sebelas) nomor yang dibuat hadapan syara maria achmad, s.h., kn., bukti fotokopi ketetapan muktamar partai kebangkitan nasional ulama nomor xv muktamar i pku xi1bukti fotokopi keputusan formatur dpp pkubukti fotokopitanda terimabuku, arti sakit, perwakilan politik indonesia, jakarta,ukti fotokopi buku, mr. soetiksno, filsafat hukum, bagian jakarta: perannya paramita, cetakan ketujuh, hlm. bukti fotokopi buku, prof. dr. sudiro mertokusumo, s.h., mengenal hukum suatu pengantar), yogyakarta: liberty, edisi ketiga, cetakan pertama, hlm. bukti fotokopi buku, prof. dr. aag peters dan koesriani siswosoebroto, s.h. (ukti fotokopi peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh .ah. tahun bundang undang nomor tahun tentang partai politik: selain itu, pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu mohammad darul falak, s.h., m.a., sc. dan dr. roberts roketmohammad darul falak, s.h., m.a., sc. ketentuan merupakan pengakuan terhadap eksistensi partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan tetapi mewajibkan partai politik yang sudah sah sebagai badan hukum dan sudah jadi peserta pemilu dan diakui eksistensinya oleh untuk diverifikasi lagi yang dapat mengakibatkan partai politik bersangkutan tidak sah dan tidak dapat mengikuti pemilu (political disentitlement). verifikasi partai politik diatur dalam dan (la), huruf dan huruf serta (la), (1b), (1c), dan hal tersebut menunjukkan pertentangan internal dalam suatu yang bertentangan dengan principle clarity legislation sebagaimana diatur dalam selain itu pengaturan ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap frasa tetap diakui kebenarannya dan jaminan keikutsertaan dalam pemilu berikutnya berdasarkan ketentuan yang bersifat prospektif, semua partai politik yang sudah sah dan menjadi peserta pemilu sebelumnya seharusnya tetap berhak menjadi peserta pemilu (political entitlement). makna tersebut sesuai dengan pengabaian syarat electoral parliamentary threshold oleh huruf yang dibatalkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu vibahwa pku secara resmi telah menjadi peserta pemilihan umum tahun dengan nomor urut (tiga puluh empat): bahwa pku telah menyelenggarakan muktamar pku pada tanggal desember dan telah menghasilkan ketetapan dan atau keputusan antara lain: ketetapan muktamar partai kebangkitan nasional ulama nomor xvimuktamar i pku xiikeputusan formatur dpp pku nomortentang susunan dan personalia dpp pku masa khidmat bahwa berdasarkan ketetapan dan atau keputusan sebagai hasil dari muktamar pku tersebut, kepengurusan dewan pengurus pusat partai kebangkitan nasional ulama dpp pku) masa khidmat adalah dengan: bahwa sesuai ketentuan parpol, pku telah menuangkan hasil muktamar pku dimaksud khususnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan dpp pku masa khidmat dalam akta notaris tertanggal (sebelas januari dua ribu sebelas) nomor yang dibuat dihadapan syara maria achmad, s.h., kn., notaris kabupaten sukabumi, dan kemudian didaftarkan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, sebagaimana surat dpp pku nomor dpp tertanggal, menerapkan standar ganda yang tidak memberikan kepastian hukum tentang pengakuan terhadap eksistensi pemohon. kepada pemohon dikenakan syarat verifikasi yang berbeda dari (uu parpol) dan (uu pemilu) yang sudah meloloskan pemohon sebagai peserta pemilu penerapan standar berbeda ini bersifat diskriminatif karena dulu sudah sah sebagai badan hukum dan menjadi peserta sah pemilu, namun sekarang dikenai ukuran baru yang bukan keputusan pemilih. ketentuan tersebut berlaku secara retroaktif, yaitu diterapkan kepada subyek hukum yang dulu sudah sah sebagai badan hukum dan sudah jadi peserta sah pemilu. uud menyatakan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. putusan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pengabaian terhadap prinsip nonretroaktif dimungkinkan pada pelanggaran berat hak asasi manusia: berarti tidak boleh berlaku retroaktif apabila bukan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia. dengan demikian, upaya menggerus kebebasan berserikat (membentuk partai politik) yang mungkin saja legitimasi dengan uud tidak dapat diterapkan dengan menganulir constitutional morality, yang dituangkan dalam jaminan atas prinsip nonretroaktif pada uud apalagi sekadar bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian yang notabene bukan ham nonderogable. verifikasi oleh pemerintah yang mengakibatkan partai politik kehilangan hak menjadi peserta pemilu berikutnya, bukan hanya membohongi pengakuan akan eksistensi partai politik yang bersangkutan, melainkan dengan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu dengan partai politik sebagai peserta pemilu. dalam democratische rechtsstaat seharusnya eksistensi partai politik diputuskan sendiri oleh rakyat, termasuk mengenai jumlah partai politik yang dipandang mewakili kemajemukan masyarakat. melakukan penyingkiran secara sistematik terhadap partai politik yang sudah dinyatakan sah dan menjadi peserta pemilu sebelumnya. penyingkiran bukan karena konsekuensi penerapan instrumen electoral threshold atau parliamentary threshold bagi penyederhanaan sistem kepartaian, melainkan oleh keputusan mayoritas partai politik parlemen bersama pemerintah (vide uud dalam bentuk tindakan pemerintah melakukan verifikasi eksistensi partai politik lama dengan menggunakan ukuran ukuran baru. dr. roberts roket salah satu ciri fundamental demokrasi adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. indonesia, kehidupan politik yang bebas, beragam, atau kehidupan demokrasi yang ditopang oleh sistem multipartai adalah aspirasi pokok yang diperjuangkan dalam reformasi. pembentukan partai politik merupakan tuntutan obyektif dari karakter sosioantropologis masyarakat. keikutsertaan partai dalam pemilu dapat dibatasi, pencalonan presiden oleh partai juga dapat dibatasi, tetapi aspirasi orang untuk mendirikan dan menjalankan partai harus dibuka meluasnya dan dilindungi oleh undang undang. selain sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, partai politik adalah juga sarana perwujudan hak hak yang diatur dalam dan uud pendirian partai politik adalah hak dan tidak boleh dibatasi atau dilarang atas dasar situasi yang tidak masuk akal. undang undang nomor tahun menyatakan dua maksuditujuan, yaitu sistem kepartaian yang efektif, dan ii) penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. sistem kepartaian yang efektif tidak terkait dengan bagaimana cara mendirikan partai politik, melainkan mengatur kepesertaan partai politik dalam pemilu dan fungsi politiknya dalam lembaga legislatif. penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik terkait erat dengan konsep pelembagaan partai politik. pelembagaan terkait dengan bagaimana suatu partai politik mengatur dirinya sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, misalnya mengenai sistem perekrutan, pengkaderan, sistem penyelesaian sengketa internal partai politik, ciri khas dan identitas partai politik yang semuanya diatur dalam ad art. undang undang nomor tahun hendak menciptakan sistem kepartaian yang efektif melalui cara cara yang bukan saja mempersulit pendirian dan pembentukan partai politik, bahkan hampir tidak memungkinkan pendiriannya. undang undang guo justru mengatur bagaimana menjadikan sebuah partai politik sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam dan undang undang guo. menjadikan partai sebagai badan hukum tidak terkait dengan bagaimana menciptakan sistem kepartaian yang efektif. sistem kepartaian yang efektif tidak ditentukan melalui bagaimana mendirikan partai politik tersebut, melainkan sistem kepartaian yang efektif ditentukan dalam aturan aturan mengenai persyaratan suatu partai politik untuk mengikuti pemilu. aturan mengenai bagaimana menjadikan sebuah partai politik sebagai badan hukum telah membatasi hak konstitusional warga negara yang diatur dalam dan uud aturan mengenai bagaimana menjadikan sebuah partai politik sebagai badan hukum harus dicabut dan dinyatakan tidak berlakuemohon dan dengan memerhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukumemohon, dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukumil.ikanan yang sama hadapan hukum" sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji olehjanuari perihal: pendaftaran ad art pku dan kepengurusan dpp pku masa khidmat bahwa kepengurusan dpp pku masa khidmat:ahwa sesuai ketentuan tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd khususnya jo. pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu ataupun untuk pendaftaran bakal calon anggota dpr kepada kpu, diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, bahwa merujuk ketentuan jo. tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd guo, pku mendaftarkan permohonan pengujihadap uud kepada mahkamah, dengan diajukan oleh ketua umum dewan tahfidz dpp pku drs. chairul anam dan sekretaris jenderal dewan tahfidz dpp pku tadi, s.h., si., untuk dan atas nama pku: bahwa pemohon telahmaksud, bahwa ketentuan parpol,:,: sebagai bentuk perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan partai politik itu sendiri,itu sebagai berikut: menurut pemohon perumusan nomor tahuntahun pemohon beranggapan menurut teori hukum. pada kenyataannya parpol yang mewajibkan partai politik yang telah sah sebelumnya sebagai badan hukum berdasarkan undang undang nomor tahun seperti halnya pku untuk menyesuaikan syarat syarat yang ditentukan oleh parpol perubahan dengan mengikuti verifikasi. hal tersebut jelas tidak menjamin kepastian hukum. pemohon beranggapan bahwa seharusnya berdasarkan dan penjelasannya tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, semestinya, tetapi sudah menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. inilah bukti adanya jaminan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan uud tahun bahwa dalam permohonan guo, menurut pemohon, pembentuk presiden dan dpr) tidak konsisten dengan kebijakan kebijakannya dan hal tersebut juga menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum. ketidakkonsistenan terlihat dari beberapa kali perubahan partai politik dalam hal mengatur yang sama diatur dengan cara yang berbeda beda. bahwa pemohon beranggapan kewajiban mengikuti verifikasi sebagai badan hukum dalam waktu paling lambat tahun sebelum hari pemungutan suaraseperti halnya pku. hal ini sehingga sangat berpotensi pku tidak dapat lolos verifikasi dan membunuh keberlangsungan pku sebagai badan hukum, dengan demikian akan kehilangan kebebasan berserikat dan berkumpul: bahwa pemohon dalam permohonan guo telah menghubungkan dengan ketentuan dan (1a), huruf dan huruf dan (la), (1b) dan (1c), yang pada dasarnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan yaitu untuk menguji konstitusionalitas pemberlakuan ketentuan undang undang nomor tahun,(a) mengakomodasi terbentuknya sistem multipartai sederhana: (b) mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel: (c) mengakomodasi terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, dan (d)undang undangundang undangagu oo. bahwa dpr berpandangan berdasarkan pengaturan sebagaimana terdapat dalam undang undang nomor tahunkarena itu, menurut dpr diperlukan adanya verifikasi secara administratif terhadap partai politik telah disahkan sebaberpandangan ketentuan undang undang guo merupakan ketentuan peralihan sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum bahwa dalam jangka waktu tahun bagi keberadaan partai partai politik yang sah sebagai badan hukum menurut peraturan yang lama telah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru karena telah lolos verifikasi untuk memenuhi ketentuan hukum yang baru. dengan demikian dpr tidak sependapat dengan pemohon bahwa ketentuan guo dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena semua ukuran ukuran yuridisnya sangat jelas dan logis serta sangat mungkin untuk diterapkan tanpa menimbulkan berbagai macam interpretasi. menurut dpr ketentuan undang undang guo berlaku kepada seluruh partai politik yang telah ada dan telah sah menurut undang undang yang lama. dengan demikian ketentuan guo tidak bersifat diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahwa dpr tidak sependapat dengan anggapanbahwa sesuai ketentuan (la) parpol, maka verifikasi partai politik.. dan): bahwa sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pku telah mendapat pengesahan sebagai badan hukumtertanggal, nomor m.hh .ah. tahun serta secara resmi telah menjadi peserta pemilihan umum tahun lalu, bahwa menurut ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd di: onvankelijk verklaard): menyatakan keterangan dpr diterima secara seluruhnya,i2.5j(la) junction huruf dan huruf (la), (1b), (1c),a) junction huruf dan huruf (la), (1b), (1c),pemohon adalah partai kebangkitan nasional ulama (selanjutnya disebut pku) adalah partai politik yang didirikan berdasarkan akta notaris bertanggal oktober nomor yang kemudian diubah dengan akta notaris bertanggal januari nomor keduanya dibuat hadapan hartono moekiran, s.h., notaris jakarta, terakhir diubah dengan akta notaris bertanggal desember nomor yang dibuat nomor m.hh .ah. tahun bertanggal aprili3. menimbang bahwa oleh karena pemohon adalah badan hukum publik dalam hal ini partai kebangkitan nasional ulama yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam huruf mk. bahwa samping pemohon harus memenuhi syarat mk, sejak putusan nomor puu iii bertanggal mei dan putusan nomor puu v serta putusan putusan selanjutnya mahkamah berpendapatkaliadalah hak yang terdapat dalam dan uud yang dirugikan oleh berlakunya dan yang terkait yaitu dan (la), huruf dan huruf (la), (1b), (1c), dan i3. menimbang bahwa mahkamah dalam putusan perkara nomor puu 1x bertanggal juli telah menyatakan dan (la) sepanjang frasa verifikasi partai politik sebagaimana dimaksud pada (1b), dan (1c) bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, menimbang bahwa putusan mahkamah bersifat final dan berlaku era omnes oleh karena itu terhadap pemohon pun berlaku putusan nomor puu 1x bertanggal juli artinya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pemohon. dengan demikian pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya. oleh karena sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi maka kepada pemohon pun tidak lagi terikat pada dan (la), huruf dan huruf (la), (1b), (1c), dan atau dengan kata lain tersebut tidak ada lagi kaitannya dengan pemohon sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pemohon, i3 menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya sejak ada putusan mahkamah nomor puu ix bertanggal juli atau tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya permohonan tidak dapat diterimmartian wibowo bahwalah jelas telah merugikan pemohon. hal ini karena, jika ketentuan guo diberlakukan atau diterapkan, makadanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi pku ini terjadi, sebab seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelumnya, terutama dan penjelasan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, makbahwa sebaliknya, jika permohonanemohon tidak akan dirugikan. apabillagi, sesuai nomor tahun tentang partai politik dimaksud. bahkan, sudah dapat menjadi peserta pemilu berikutnya pemilu dan seterusnya) sebagaimana ketentuan dan penjelasan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tersebut atas: bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan ill. alasan alasan permohonan pengujian rumusan ketentuan guoinstrumen hukum formal yang mengatur tata cara politik suatu negara harus dapat mendukung gerakan demokrasi dengan mengakomodasi upaya upaya penguatan representasi publik dalam proses demokrasi yang sedang diupayakan dan kepentingan kepentingan demokrasi yang belum mewadahi, sehingga terbentuk keterwakilan yang sesungguhnya (bukan keterwakilan yang semu): bahwa untuk itu, setiap lembaga demokrasi semestinya mampu merepresentasikan tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat. dalam kaitan ini, dewan perwakilan rakyat dpr) bersama presiden dalam pembuatan dan atau pembentukan undang undang termasuk dalam pembuatan dan atau pembentsudah seharusnya mampu merepresentasikan dan mewujudkan keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness). keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness) dimaksud menurut miskin sebagaimana disitir arti sakit, adalah mewakilinya kepentingan rakyat oleh wakil wakil rakyat dalam lembaga dan proses politik arti sakit, perwakilan politik indonesia, jakarta, cv.ahwa dalam pada itu, rumusan hukum dalam hal ini undang undang haruslah pula tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang ada atasnya. hans kersen dengan student teori nya menyatakan bahwa peraturan peraturan hukum positif disusun secara piramidal (bertingkat tingkat) dari atas, yaitu dari grundnorm secara bertingkat tingkat bawah sesuatu yang melaksanakan norma norma hukum tersebut secara konkrit mr. soetiksno, filsafat hukum, bagian jakarta: perannya paramita, cetakan ketujuh, hlm. lebih lanjut, hans kersen menyatakan, bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku, apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannyadalam gagasan yang sama seperti halnya hans kersen, mak:

sma tambahan lembaran negara r.i pengelolumum pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual untuk selanjutnya disebut pengelolaan portofolio nasabah secara individual merupakan jasa pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi kepada satu nasabah yang didasarkan atas kontrak perjanjian pengelolaan dana yang dibuat antara manajer investasi, nasabah, dan bank kustodian. jasa pengelolaan portofolio nasabah secara individual ini telah berkembang dan memberikan kontribusi cukup besar sektor pasar modal, khususnya bidang pengelolaan investasi. seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pasar saat ini, beberapa ketentuan yang termuat dalamdirasa sudah tidak relevan dengan kebutuhan pasar sehingga diperlukan upaya penyempurnaan terhadap peraturan terkait pedoman pengelolaan portofolio nasabah secara individual tersebut. cukup besarnya potensi investor yang hendak menginvestasikan dananya melalui jasa pengelolaan portofolio efek merupakan salah satu pertimbangan utama dilakukannya penyempurnaan dengan melakukan revisi terhadap peraturan nomor v.g. tersebut. penyempurnaan ini juga ditujukan untuk meningkatan perlindungan terhadap investor yang menginvestasikan dananya melalui jasa pengelolaan portofolio nasabah secara individual melalui pengaturan terkait pedoman pengelolaan portofolio nasabah secara individual, perjanjian pengelolaan portofolio nasabah secara individual, tugas dan tanggung jawab manajer investasi, tugas dan tanggung jawab bank kustodian, dan berakhirnya perjanjian pengelolaan portofolio nasabah secara individual. secara khusus, ketentuan ini juga memuat hal minimum yang wajib terdapat dalam perjanjian pengelolaan portofolio nasabah secara individual yang seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan perlindungan investor pada pengelolaan portofolio nasabah secara individual. sisi lain, guna memberikan keleluasaan bagi manajer investasi dan nasabah atas aset dasar pengelolaan portofolio nasabah secara individual dalam revisi peraturan nomor v.g. ini membuka kemungkinan dimasukkannya dana investasi real estat dire) dan efek beracun aset eba) sebagai aset dasar portofolio efek nasabah secara individual. dengan memungkinkannya penambahan aset dasar dalam pengelolaan portofolio nasabah secara individual diharapkan manajer investasi mempunyai alternatif investasi lebih banyak, sehingga nasabah memperoleh nilai tambah dalam berinvestasi pada pengelolaan portofolio nasabah secara individbersama dalam kepesertaan produk asuransi unit link, dana pensiun, dan kepemilikan bersama lainnya yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tidak termasuk dalam kriteria dimiliki dan atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama yang dilarang dalam ini. cukup jelas. cukup jelas. huruf termasuk dalamnya exchange traded fund etf). huruf yang dimaksud dengan instrumen pasar uang adalah instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari (satu) tahun, meliputi, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. huruf cukup jelas. huruf efek yang diterbitkan luar negeri termasuk dalamnya collective investment scheme dan unit trust yang berlaku pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkanlam praktiknya selebaran dimaksud biasa disebut dengeles40) sampai dengan hari bursa ke (kesatu) setelah hari pelaksanaan transaksi bursa t4cc.,,:cc.cc.,,sala:3g.yampaikan dokumen untuk persiapan pelaksanaan penggabungan bpr bars) . dalam bpr bars2 . atau peleburan! antara bpr bars). dan bpr bars) konsep akta penggabungan peleburan, dan daftar periksa kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan peleburan demikian agar maklum. direksi bpr bars) . bpr bars) . dst. tembusan: kr koki)?) identitas bpr bars2?! nama lokasi nomor dan tanggal permohonan ema crash keterangan surat penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan peleburan? rancangan penggabungan peleburan2d2), paling sedikit memuat: kelembagaan dam jaringan kantor2 nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan bpr bars2 yang melakukan penggabungan peleburan2 nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan bpr bars2 hasil penggabungan peleburan? alasan dan penjelasan masing masing direksi bpr bars2 yang melakukan penggabungan peleburan2?tasan pemimpin penataan ema teresa?), rencana perubahan nama bpr bars?) dan logo bpr bars2 hasil peleburan? perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan peleburan? ip. kegiatan usaha kegiatan usaha setiap bpr bars? yang melakukan penggabungan peleburan) yang melakukan penggabungan peleburan2 . l22teresa terangan pegawai bpr bars2 yang melakukan penggabungan peleburan? cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan peleburan2 s52 pengungkapan benturan kepentingan antara bpr bars2 yang melakukan penggabungan peleburan?: struktur kepemilikan calon psp bpr bars2, dan daftar isian bagi calon psp bpr bars.,? beserta mitigasi atas risiko tersebut data keuangan poo laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan (tiga) tahun buku terakhir dari setiap bpr bars? yang melakukan penggabungan peleburan, data keuangan bpr bars2 yang melakukan penggabungan peleburan? berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan permohonan penggabungan peleburan? laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapaiema crash keterangan dari setiap bpr bars? yang melakukan penggabungan peleburan? tata cara penilaian dan konversi saham dari masing masing bpr bars2 yang melakukan penggabungan peleburan? terhadap saham bpr bars2 hasil penggabungan peleburan?) jas perubahan anggaran dasar i) hasil penggabungan peleburan?), meliputi: .| laporan keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama (dua belas) bulan:) hasil penggabungan peleburan2 dalam periode (satu) tahun) teknologi informasi bpr bars2 hasil penggabungan peleburan?) konsep akta penggabungan peleburan?? direksi bpr bars9. bpr bars). dst. keterangan: yas tidak pilih salah satu. bagian contoh surat permohonan izi: penggabungan bpr bars) . dalam bpr bars9 . atau peleburan! antara bpr bars). dan bpr bars). menjadi bpr bars9.,: akta penggabungan peleburan, akta perubahan anggaran dasar bagi bpr bars hasil penggabungan: akta pendirian bagi bpr bars! hasil peleburan4: s5. bukti pengumuman ringkasan rancangan penggabungan peleburan laporan kinerja keuangan bpr bars), dan daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan izin penggabungan peleburan demikian agar maklum. direksi bpr bars). bpr bars)| identitas bpr bars!) nama pada lokasi nomor dan tanggal permohonan utan leste keterangan surat permohonan izin penggabungan peleburan! akta penggabungan peleburan akta perubahan anggaran dasar bagi bpr bars) hasil penggabungan2 akta pendirian bagi bpr bars! hasil peleburan? bukti pengumuman ringkasan rancangan penggabungan peleburan! laporan kinerja keuangan bpr berisi direksi bpr bars). bpr bars)s tidak bagian contoh surat penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan pengambilalihan nomor (tanggal, bulan, tahun| sifat lampiran :. hal pak yth. dengan ini kami menyampaikan dokumen untuk persiapan pelaksanaan pengambilalihan bpr bursa . oleh:da lokasi nomor dan tanggal permohonan pada teratas greek) yang diambil alih, serta telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris bpr bars! yang diambil alih dan pihak yang melakukan pengambilalihan, paling sedikit memuat: ta: kelembagaan dan jaringan kantor nama dan tempat kedudukan bpr bars!orn). cara penyelesaian hak dan kewajiban bpr bars!5)) pihak yang melakukan direksi bpr bars) . pengambilalihan keterangan: pilih salah satu. asv pengambilalihan bpr bars!)! nama lokasi pa. nomor dan tanggal permohonan urat nee keterangan surat permohonanis dan komitmen untuk melaksanakan pengambilalihan saham bpr bars!ars) . pengambilalihan keterangan: pilih salah satu. ya s::,

20y630y0 huruf contoh: bars x memiliki pemegang saham: b membeli saham a sebesar sehingga menjadi danta:

lana) lembaran negara republik indonesia pedagangjumlah investor serta mengoptimalkan potensi pasar modal indonesia dan fungsi pemasaran dari perantara pedagang efek, diperlukan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas keagenan yang sudah ada, bahwa perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat dapat menjadi sarana distribusi produk pasar modal, bahwa untuk memperluas jaring layanan pasar modal dan meningkatkan sinergi dengan lembaga jasa keuangan lainnya, perlu memperluas cakupan kegiatan keagemitra pemasarmitra pemasaran perantara pedagang efek. bab ketentuan umumnggota bursa efek adalah ppepe yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi. mitra pemasaran perantara pedagang efek yang selanjutnya disebut mitra pemasaran ppe adalah pihak yang menyediakan layanan pemasaran ppe perseorangan dari otoritas jasa keuangan paling rendah izin wakil perantara pedagang efek pemasaran. sistem pengendalian internal yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib dibuat secara tertulis memuat paling sedikisebagai mitra pemasaran ppe dengan fungsi pemasaran dan penerusan pesanan nasabah bagi mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii, dan cc. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf memiliki tugas dan fungsi paling sedikit: memastikan proses kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan telah berjalan sesuai dengan kontrak kerja sama yang dibuat oleh ppe dengan mitra pemasaran ppe dan prosedur operasi standar mitra pemasaran ppe: dan memastikan proses kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mitra pemasaran ppe kelembagaan level dan mitra pemasaran ppe kelembagaan level wajib memiliki fungsi atau unit yang menangani layanan konsumen. bab tata cara pendaftaran mitra pemasaran ppe kelembagaan pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan harus mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik melalui sistem perizinan secara elektronik otoritas jasa keuangan sesuai dengan format permohonan pendaftaranpada disertai dokumenpe kelembagaan sesuai dengan format daftar lokasi lain kantor mitra pemasaran perantara pedagangyang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab atasjikamitra pemasaran ppe kantor pusat, fotokopi izin orang perseorangan dari otoritas jasa keuangan paling rendah: izin wakil perantara pedagang efek pemasaran atas nama yang bersangkutan, untuk mitra pemasaran ppe kelembagaan level dan izin wakil perantara pedagang efek, atas nama yang bersangkutan, untuk mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii:jika pegawaielembagaan kantor pusat danbeserta uraian tugasnya, dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang mencakup seluruh kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam fotokopi rancangan, proyeksi rencana operasi kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan paling singkat (satu) tahun depan, dan hasil asesmen atas sistem penerusan pesanan oleh auditor teknologi informasi profesional yang merupakan anggota bursa efek atau ped sebagaimana dimaksud dalam huruf pemohon yang menyampaikan permohonan pendaftaran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud padamitra pemasaran ppe kelembagaan level yang akan melakukan pembatasan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan level wajib menyampaikan pemberitahuan otoritas jasa keuangan dengan melampirkan dokumen penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf mitra pemasaran ppe kelembagaan level yang akan melakukan peningkatan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan level harus menyampaikan permohonan pendaftaran sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii, dengan melampirkan dokumen penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan wajib menyimp. penyimpan wajib dilakukan dengan jangka waktu sesuai dengan undang undang mengenai dokumen perusahaan. dalam hal sistem perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam belum tersedia, permohonan pendaftaran dapat disampaisecara daring melalui surat elektronik dengan alamat mailingroomsumitrowojk.go.id. dalam hal penyampaian secara daring sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis, pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran secara luring. permohonan pendaftaran secara luring sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk dokumen elektronik baik dengan menggunakan media digital cakram padat atau media penyimpanan data elektronik lainnya. permohonan pendaftaran secara luring sebagaimana dimaksud pada dikirimlam memprosesotoritas jasa keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan dan pemenuhan kesesuaian dengan syarat ketentuan yang berlaku. apabilatidak memenuhi persyaratan, paling lamamelengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf paling lamamitra pemasaran ppe kelembagaan. otoritas jasa keuangan memberikan surat tanda terdaftar sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan kepada pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan atau paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat. otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan kantor pemohon untuk menilai kesiapan pemohon sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan guna memastikan pemenuhan persyaratan mitra pemasaran ppe kelembagaan. mitra pemasaran ppe kelembagaan wajib melakukan kegiatan mitra pemasaran ppe dalam jangka waktu (satu) tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar dari otoritas jasa keuangan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada mitra pemasaran ppe kelembagaan tidak melakukan kegiatan mitra pemasaran ppe, otoritas jasa keuangan membatalkan surat tanda terdaftar mitra pemasaran ppe kelembagaan. otoritas jasa keuangan dapat membatalkan surat tanda terdaftar mitra pemasaran ppe kelembagaan yang tidak melakukan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe dalam jangka waktu (satu) tahun berturut turut. bab kontrak kerja sama kegiatan mitra pemasaran ppe wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped dengan mitra pemasaran ppe. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam memuat paling sedikit: identitas pihak yang terlibat dalam kontrak, hak dan kewajiban para pihak, skema pembagian pendapatan dan biaya antara ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped dan mitra pemasaran ppe:a para pihak sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, ketentuan pengakhiran kontrak, dan ketentuan pemanfaatan data dan informasi nasabah, paling sedikit mengatur: kewajiban memperoleh persetujuan dari nasabah: batasan pemanfaatan data dan informasi nasabah:, dan mekanisme penghentian persetujuan nasabah. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada dibuat secara tertulis menggunakan bahasa indonesia. dalam hal diperlukan, kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat menggunakan bahasa asing berdampingan dengan bahasa indonesia. bagi mitra pemasaran ppe kelembagaan level kontrak kerja sama paling sedikit memuat hal sebagaimana dimaksud dalam dan ditambahkan:ii, seluruh tanda terima, konfirmasi, laporan, dan dokumen lain sehubungan dengan rekening efek diterbitkan oleh ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, kewajiban mitra pemasaran ppe kelembagaan level memberikan pernyataan tertulis kepada setiap calon nasabah bahwanya, tata cara pencantuman informasi tentang identitas mitra pemasaran ppe kelembagaan level dalam formulir, persetujuan ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped untuk tidak menerima secara langsung nasabah mitra pemasaran ppe kelembagaan level yang ditanganinya atau tidak menawarkan kepada nasabah tersebut untuk membuka rekening efek secara langsung, penyediaan informasi yang dapat diakses melalui terminal dan layar monitor oleh ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped bagi mitra pemasaran ppe kelembagaan level yang memungkinkan mitra ppe kelembagaan level memantau posisi rekening efek nasabahnya, pesanan terbuka, dan harga efek bursa efek, kewajiban ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped untuk menyediakan bagi nasabah yang berasal dari mitra pemasaran ppe kelembagaan level semua informasi, dokumen, dan catatan yang dibutuhkan seperti yang disediakan bagi nasabahnya sendiri, dan mekanisme keamanan sistem termasuk disangkal atau pengamanan terhadap proses penyampaian pesanan. bab kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban ppe dan ped dalam melakukan kerja sama dengan mitra pemasaran ppe, ppe yang merupakan anggota bursa efek dan ped wajib: memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan mitra pemasaran ppe, kepada nasabah dan atau calon nasabah berdasarkan kontrak kerja samasuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwapegadaianefek khusus pemasaran reksa dana adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai ppebertanggung jawab atas perilaku mitra pemasaran ppe orang perseorangan, bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama dengan mitra pemasaran ppe kelembagaan, meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan proses uji tuntas terhadap calon mitra pemasaran ppe, memastikan mitra pemasaran ppe kelembagaan level dan mitra pemasaran ppe kelembagaan level memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan mitra pemasaran ppe, bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan mitra pemasaran ppe yang termasuk dalam cakupan layanan mitra pemasaran ppe sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama, dan memantau dan mengawasi kegiatan mitra pemasaran ppe secara langsung, baik secara berkala maupun insidental.wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan tambahan: menyediak, membukakan rekening efek dan memastikan rekening dana untuk masing masing nasabah bagi setiap calon nasabah yang dibukakan melalui mitra pemasaran ppe kelembagaan levelcc. menerbitkan tanda terima, konfirmasi, laporan dan dokumen laindengan ketentuan: menunjukkan bahwa mitra pemasaran ppe kelembagaan level merupakan agen untuk ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, dan rekening efek nasabah dipelihara bawah tanggung jawab ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii: dan mengirim atau menyampaikan secara langsung kepada nasabah mitra pemasaran ppe kelembagaan level dengan tembusan salinan dokumen tersebut kepada mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii, memproses pesanan yang diteruskan oleh mitra pemasaran ppe kelembagaan level sesuai dengan ketentudan instruksi penarikan dan pengiriman efek dan atau dana dari nasabah yang berasal dari mitra pemasaran ppe kelembagaan level dilakukan langsung dengan fungsi kustodian ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped.dan mitra pemasaran ppe kelembagaan level wajib setara dengan kontrak pembukaan rekening efek yang digunakan untuk nasabah ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped itu sendiri, dengan ketentuan: bentuk dan persyaratan kontrak memenuhi ketentuankontrak menunjukkan bahwa rekening efek dipelihara bawah tanggung jawab ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped. selain ketentuan sebagaimana dimaksud padawajib memenuhi ketentuan: kontrak memuat ketentuan yang mengatur bahwa pesanan nasabah diterima oleh mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii: dalam bentuk tertulis melalui formulir atau dalam bentuk rekaman yang terhubung dengan sistem komunikasi mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii, atau secara daring melalui sistem perdagangan saham secara daring elektronik ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, atau sistem mitra pemasaran kelembagaan level yang terhubung dengan sistem perdagangan saham secara daring elektronik ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, kontrak memuat ketentuan yang mengatur bahwa pesanan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf diteruskan oleh mitra pemasaran ppe kelembagaan level kepada ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped secara tertulis melalui formulir atau dalam bentuk rekaman yang terhubung dengan sistem komunikasi ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, cc. kontrak memuat ketentuan yang menyatakan bahwa ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan mitra ppe kelembagaan level dalam meneruskan pesanan nasabah kepada ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, kontrak asli disimpan ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped dan salinannya disimpan mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii: dan formulir pesanan nasabah diberi stempel waktu oleh mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii. ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped wajib memberikan prioritas yang sama atas pesanan nasabah yang berasal dari mitra pemasaran ppe kelembagaan level seperti yang diberikan kepada nasabahnya sendiri. bagian kedua kewajiban mitra pemasaran ppe mitra pemasaran ppe orang perseorangan dalam melakukan kegiatan wajib:wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas: bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan mitra pemasaran ppepe yang merupakan anggota bursa efek atau ped. mitra pemasaran ppe kelembagaan level dan mitra pemasaran ppe kelembagaan level dalam melakukan kerja sama dengan ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, wajib: bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan yang dilakukan oleh pegawainya, melakukan pengawasan terhadap pegawai yang bekerja untuk mitra pemasaran ppe kelembagaanpegawai yang bekerja untuk mitra pemasaran ppe kelembagaan memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktik pasar, menerapkan uji tuntas kepada calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan undangan yang mengaturrsetujuan dari nasabah dalam hal dilakukan pertukaran data nasabah antara mitra pemasaran ppe kelembagaan dengan ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada nasabah dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi, memiliki prosedur berupa formulir pernyataan saat penawaran oleh mitra pemasaran ppe kelembagaan bahwa mitra pemasaran ppe kelembagaan hanya melakukan kegiatan pemasaran dan tidak bertanggung jawab atas aktivitas investasi yang ditawarkanmitra pemasaran ppe kelembagaan, dan memastikan keandalan dan keamanan sistem elektronik yang digunakan mitra pemasaran ppe kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dalam hal mitra pemasaran ppe kelembagaan menggunakan sistem elektronik dalam melakukan kegiatan usahanyadan mitra pemasaran ppe kelembagaan level wajib bertanggung jawab untuk: memberikan pernyataan tertulis kepada nasabah bahwa rekening efek atas namadimaksud: memberikan pernyataan tertulis kepada nasabah yang menyatakan bahwa ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped yang menerbitkan tanda terima, konfirmasi, laporan dan dokumen lain,cc. memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan atau instruksi telah memiliki nomor identitas tunggal pemodal, membuat dan menyimpan catatan dan atau rekaman dari setiap pesanan dan atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu:pe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, memastikan nasabah diberikan informasi mengenai produk dan segala risiko yang terkandung dalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan meneruskan pesanan nasabah kepada ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped sesuai dengan rekening efek yang digunakan oleh nasabah pada ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped. semua catatan dan atau rekaman dari setiap pesanan dan atau setiap instruksi nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib disimpan paling singkat (sepuluh) tahunsampai dengan dalam hal mitra pemasaran ppe kelembagaan level menggunakan sistem elektronik untuk menyampaikan pesanan nasabah ppe anggota bursa efek untuk diteruskan bursa efek, sistem penerusan tersebut wajib tunduk kepada pengaturan penyampaian pesanan langsung sebagaimana diatur oleh peraturan bursa efek mengenai persetujuan terkait fasilitas pesanan langsung dan atau penerapan pesanan otomatis oleh anggota bursa efek. pelaksanaan sistem elektronik oleh mitra pemasaran ppe kelembagaan level sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan: memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informadan menyediakan sistem pengganti apabila sistem komunikasi daring,j .eranti lunak maupun keras, memelihara pangkalan data dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan, oo. memelihara catatan terkait dengan sistem jikpe kepada nasabahnya. bagian ketiga larangan mitra pemasaran ppe mitra pemasaran ppe orang perseorangan dilarang: memfasilitasi pengisian formulir rekening efek nasabah dan atau rekening dana nasabah, menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah, cc.mitra pemasaran ppe terhadap lebih dari (satu) ppe yang merupakan anggota bursa efek atau pedil. bekerja pada perusahaan efek dan pelaku usaha jasa keuangan, kecuali merupakan agen penjual produk keuangan lainnya, danyarankan untuk melakukan transaksi, menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah, menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabahdan j .izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran secara terbatasmerekomendasikan nasabah hanya membuka rekening efek pada salah (satu) mitra ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, menyimpan dan menggunakan data nasabah untuk kepentingan selain kegiatan yang diperkenankan sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan level iimenyarankan untuk melakukan transaksi, menerima kuasa untuk melakukan transaksi dari nasabah: dan il. menerima atau mengirim efek dan atau dana sehubungan dengan rekening efek nasabahnya pada ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped. bab penyampaian laporan bagian kesatu laporan bagi mitra pemasaran ppe kelembagaan mitra pemasaran ppe kelembagaan wajib menyampaikinsidental sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal atau setelah dimulainya kegiatan mitra pemasaran ppe dimaksud. laporan insidental sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam mitra pemasaran ppe kelembagaan yang akan melaksanakan pembukaan kantor lokasi lain wajib melaporkan informasi tersebut kepada otoritas jasa keuangan paling lama (tujuh) hari kerja sebelum kantor lokasi lain tersebut mulai beroperasi. dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan belum tersedia, laporan insidentalporan oleh ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped wajib melaporkan setiap penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran ppe kepada otoritas jasa keuangan. laporan setiap penambahan dan pemutusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikanpe yang merupakan anggota bursa efek atau ped wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan kemitraan dengan mitra pemasaran ppe sesuai dengan format laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan mitra pemasaran ppemitra pemasaran ppedumitra pemasaran ppe, laporan sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud. bab vii berakhirnya kegiatan kemitraan bagian kesatu berakhirnya kegiatan mitra pemasaran ppe orang perseorangan kegiatan mitra pemasaran ppepenasihat investasi yang dimiliki sudah tidak berlaku atau apabila perjanjian kemitraan ppe berakhir. bagian kedua pembatalan atau pengembalian surat tanda terdaftar surat tanda terdaftar mitra pemasaran ppe kelembagaan dapat dibatalkan oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan: surat tanda terdaftar sebagai mitra pemasaran ppecc. izin usaha pihak yang melakukan kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan dicabut oleh otoritas yang berwenang, atau badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan pailit atau bubar. mitra pemasaran ppe kelembagaan level atau mitra pemasaran ppe kelembagaan level yang akan mengembalikan surat tanda terdaftar kepada otoritas jasa keuangan wajib: mengumumkan rencana pengembalian surat tanda terdaftar beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban mitra pemasaran ppe kelembagaanmitra pemasaran ppe kelembagaan, jika mitra pemasaran ppe kelembagaan dimaksud memiliki situs web: menyelesaikan hak dan kewajiban mitra pemasaran ppe kelembagaan kepada nasabah, dan menyelesaikan seluruh kewajiban bersifat finansial kepada otoritas jasa keuangan. pengembalian surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada wajib diajukan mitra pemasaran ppe kelembagaan level atau mitra pemasaran ppe kelembagaan level secara tertulis kepada otoritas jasa keuangan disertai dokumen, data, dan informasi: keterangan mengenai alasan pengembalian surat tanda terdaftar, surat tanda terdaftar dari otoritas jasa keuangan yang dikembalikan, dan cc. bukti pengumuman tentang pengembalian surat tanda terdaftar pada situs web mitra pemasaran ppe kelembagaan memuat paling sedikit: informasi mengenai penutupan, dan mekanisme tindak lanjut pelaksanaan transaksi nasabah hingga penyelesaian pada ppe yang merupakan anggota bursa efek dan ped yang menjadi mitraterdaftar sebagai agen perantara pedagang efek kelembagaan otomatis dapat bertindak sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan level dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam dan pihak sebagaimana dimaksud pada harus menyesuaikan terhadap ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lama (satu) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. pihak sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan laporan atas penyesuaian yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud padadokumen perubahan yang telah dilakukan. dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada agen perantara pedagang efek kelembagaan tidak melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dan belum menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan atas penyesuaian yang telah dilakukan, otoritas jasa keuangan membatalkan surat tanda terdaftar agen perantara pedagang efek kelembaga beserta peraturan nomor v.d. yang merupakan laporannya, dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang agepermohonan pendaftaran sebagai mitra pemasaran perantara pedagang efek kelembagaan") nomor per pun aia sas lampiran essay perihal permohonan pendaftaran sebagai mitra pemasaran perantara pedagang efek kepada yth. kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan gg kepala departemen pengawasan pasar modal saya yang bertanda tangan bawah ini: nama ekimae kab ana naa kan kemana aan aan oka aah naa alamat karena can daan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon aaa dasa oae sunan arun span japan yan else porn ingat sebagai ppebab ruang lingkup dan persyaratan mitra pemasaran ppe bagian kesatu ruang lingkup ppe yang merupakan anggota bursa efek dan ped, dalam melakukan kegiatan pemasaran dapat melakukan kerja sama dengan mitra pemasaran ppe. mitra pemasaran ppe terdiri atas: mitra pemasaran ppe orang perseorangan, dan mitra pemasaran ppe kelembagaan. mitra pemasaran ppe orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai:. mitra pemasaran ppe kelembagaan terdiri atas: mitra pemasaran ppe kelembagaan level dan mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii. dengan ini untuk dan atas nama"): nama perusahaan rip kaa ynkandan kerkntangannatoan yaanann den lan anna kannanyen alamat perusahaan mama nna lean naa tan dea keren nan sata (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor ket seperti perusahaan nomor: pokok: wajib' sarorerpenererewesanapsdeneneeendapasatyennsedk apaan benny pajak an: usaha: yang: snn dimiliki mengajukan permohonan pendaftaran sebagai mitra pemasaran perantara pedagang efek level i level ii"erantara pedagang efek yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan mitra pemasaramitra pemasaradan pegawai yang melakukan kegiatan fotokopi izin orang perseorangan dari otoritas jasa keuangan keuangan paling rendah berupa izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran atas nama pejabat penanggung jawab yang bersangkutk,antor pusat danmitra pemasaran perantara pedagang efek beserta uraian tugasnya,"") dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan mitra pemasaran perantara pedagang efek, fotokopi:"") proyeksi rencana operasi kegiatan mitra pemasaran perantara pedagang efek paling singkat (satu) tahun depan:" hasil asesmen atas sistem penerusan pesanan oleh auditor teknologi informasi profesional,, atau hasil asesmen atau persetujuan dari bursa efek terkait fasilitas pesanan langsung dan atau penerapan automated ordering oleh anggota bursa efeknasabah ppk anggota demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terima kasih. coret salah satu &) dilengkapi sesuai dengan level mitra yang diajukan (tempat dan tanggal) (nama jelas dan tanda tangan) keterangan: pihak yang berwenang mewakili mitra pemasaran perantara pedagang efek atau kuasanya bea pnp ea) fan ta) wes see io. fun) as. tv, ir) ak: men dag kta s5. 5s? da0 serta feng pe: sas format laporan insidental mitra pemasaran perantara pedagang efek kelembagaan nomor nnannanaanaanaaa anna aan aan kanan nan anak nanas lampiran? .eecklkalnagg. kepala departemen pengawasan pasar modal jakarta berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. 20xx tentang mitra pemasaran perantara pedagang efek, dengan ini kami: nama perusahaan naa namanya anna anna ana nomor tanda terdaftar nana mana menyampaikan laporan insidental yang memuat: perubahan data dan penjelasan tanggal dokumen informasi pendukung (apabila formal pendukung kelembagaan diperlukan perubahan lampiran perubahan akta fotokopi akta pendirian pendirian beserta perubahan terakhir (yang berlaku sejak .) perubahan pejabat pergantian bagan penanggung jawab pejabat organisasi dan mitra pemasaran ppe penanggung surat keputusan jawab mitra pergantian pemasaran pejabat ppe penanggung jawab mitra pemasaran perubahan informasi daftar lokasi lain? janeresamn doseterstattn deretan dosereos perubahan informasi daftar lokasi lain mitra pemasaran perantara pedagang efek nama kantor alamat pejabat daftar wakil nomor dan kantor lain lengkap penanggung mitra tanggal surat selain kantor nomer jawab pemasaran keputusan pusat telepon dan perantara wakil dan atau faksimili) pedagang efek perusahaan lokasi lain) efek(nama jelas, tanda tangan, dan cap perusahaan) ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd simbol santoso mitra pemasaran ppe kelembagaan level sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan oleh: bank umum: bank perkreditan rakyat, perusahaan asuransi:berbentuk perusahaan, penyelenggara layanan urun dana, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. mitra pemasaran ppe kelembagaan level sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan oleh: ppe yang bukan anggota bursa efek, mitra pemasaran ppe kelembagaan level yang mengajukan pendaftaran menjadi mitra pemasaran ppe kelembagaan level, dan cc. pihak sebagaimana dimaksud pada yang bukan merupakan mitra pemasaran ppe kelembagaan level dan mengajukan pendaftaran menjadi mitra pemasaran ppe kelembagaan level il,. pihak sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe orang perseorangan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran sebagai mitra pemasaran ppe orang perseorangan kepada otoritas jasa keuangan. pihak yang melakukan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan level sebagaimana dimaksud dalam dan mitra pemasaran ppe kelembagaan level sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan otoritas jasa keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe. ppe yang bukan anggota bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf secara otomatis dapat melakukan kegiatan sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan level tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran sebagai mitra pemasaran ppe kelembagaan kepada otoritas jasa keuangan. mitra pemasaran ppe orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan. mitra pemasaran ppe kelembagaan level dapat melakukan kegiatan:dan atau uji tuntasuntuk kepentingan ppe yang merupakan anggota bursa efek. mitra pemasaran ppe kelembagaan level dapat melakukan kegiatan: yang dilakukan mitra pemasaran ppe kelembagaan level sebagaimana dimaksud pada membantu memasarkan efek atas nama ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, dan atau cc. menerima pesanan nasabah dan meneruskan transaksi ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped. bagian kedua persyaratancc.: dan. pejabat penanggung jawab dan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib memenuhi ketentuan: memiliki izin orang perseorangan dari otoritas jasa keuangan dengan ketentuan: paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran untuk pejabat penanggung jawab, dan paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas untuk pegawai, dan mendapatkan penugasan khusus secara tertulis dari mitra pemasaran ppe kelembagaan level untuk bertindak sebagai pejabat penanggung jawab dan atau pegawai yang menangani kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan levelii, memiliki fungsi pemasaran, cc.ii,egawai yang melakukan kegiatan pemasaran dan penerusan pesanan nasabah,, dan dalam hal mitra pemasaran ppe kelembagaan level menggunakan sistem elektronik sendiri untuk menyampaikan pesanan nasabah ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped dan tidak terhubung bursa efek, atas sistem penerusan tersebut terlebih dahulu dilakukan asesmen oleh auditor teknologi informasi profesional. pejabat penanggung jawab mitra pemasaran ppe kelembagaan level sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki izin orang perseorangan dari otoritas jasa keuangan paling rendah izin wakil perantara pedagang efek. pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran dan penerusan pesanan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki izin orang

tambahan lembaran negara r.i pedagang efeumum dalam upaya menambah jumlah investor pasar modal indonesia dan memanfaatkan potensi pasar, diperlukan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas keagenan yang sudah ada dan pengembangan strategi lainnya sehingga dapat memfasilitasi perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai ppe dalam mengoptimalkan fungsi pemasarannya. salah satunya dengan pengembangan lembaga yang dapat melakukan kerja sama ppe. praktik dan pengaturan mengenai kerja sama keagenan pasar modal yang ada saat ini adalah kerja sama antara ppe non anggota bursa efek dengan ppe anggota bursa efek. kerja sama tersebut telah diatur dalam. disamping itu telah terdapat praktik kerja sama antara agen perantara pedagang efek apps) dengan ppe anggota bursa sebagaimana telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang agen perantara pedagang efek. peraturan tersebut membuka kesempatan bagi pihak lain yang terdiri dari orang perseorangan yang memiliki izin sebagai untuk dapat menjadi apps orang perseorangan, serta badan hukum yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan seperti bank umum, bank perkreditan rakyatdan perusahaan penjaminan untuk dapat menjadi apps kelembagaan untuk bekerja sama dengan ppe dalam melakukan kegiatan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah ppe. memperhatikan perkembangan inovasi produk dan layanan, serta pemanfaatan teknologi sektor jasa keuangan, telah menciptakan sistem keuangan dinamis serta technology based. industri keuangan saat ini semakin dituntut untuk mampu berinovasi menyediakan layanan termasuk melalui pemanfaatan teknologi yang lebih efisien sebagai upaya menjaga keberlangsungannya. kehadiran penyedia layanan jasa keuangan seperti financial technology fintech) menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa keuangan berbasis teknologi yang semakin meningkat. ppe sebagai frontline diharapkan dapat menjalankan peranan penting dalam pengembangan industri pasar modal melalui pemanfaatan kerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial dan peningkatan sinergi dengan lembaga jasa keuangan sektor lain. dengan pertimbangan tersebut diperlukan perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang agen perantara pedagang efek. dalam peraturan ini ppe anggota bursa efek dan ped dalam melakukan kegiatan pemasaran dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu mitra pemasaran ppe. mitra pemasaran ppe dapat merupakan orang perseorangan mitra pemasaran ppe orang perseorangan) yang terdiri orang perseorangan yang memiliki izin sebagaiwakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas. disamping itu mitra pemasaran ppe dapat berbentuk kelembagaan mitra pemasaran ppe kelembagaan level dan mitra pemasaran ppe kelembagaan level ii) yang merupakan badan hukum seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan asuransi,huruf angka cukup jelas. angka perdagangan saham secara daring elektronik dikenal juga dengan sebutan online trading. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf izin wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas dapat digantikan dengan izin lain yang lebih tinggi, antara laindan atau wakilukaran data dikenal juga dengan sebutan sharing daidentitas tunggal pemodal dikenal juga dengan sebutan single investor identificatisanan otomatis dikenal juga dengan sebutan automated ordering. contoh sistem ini adalah sistem yang terkoneksi terhadap sistem single dealer yang melakukan kegiatan sebagai ppe bus. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf sistem cadangan dikenal juga dengan sebutan backup system. huruf cukup jelas. huruf sistem komunikasi daring dikenal juga dengan sebutan online. huruf memasang sistem dikenal juga dengan sebutan install. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf enkripsi dikenal juga dengan sebutan encryption. identifikasi dikenal juga dengan sebutan authentication. teknik disangkal dikenal juga dengan sebutan non reputation techniques. huruf perangkat lunak perusak dikenal juga dengan sebutan malicious software malware. huruf auditor teknologi informasi professional dikenal juga dengan sebutan professional auditors. huruf pangkalan data dikenal juga dengan sebutan databasungkapan yang berlebihan terkait investasi pasar modal adalah memberikan pernyataan antara lain: berinvestasi pasar modal tidak memiliki risiko investasi: dan berinvestasi pasar modal akan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singperseorangan yang telah menjadi mitra pemasaran dari perusahaan efek dapat merupakan agen asuransi independenkelembagaan levelcukup jelas. contoh penyampaian laporan dalam (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahanbar harian berbahasa indonesia berperedaran nasional dimaksud dapat dalam bentuk cetak atau elektronikpembatasan bagi mitra pemasaran ppe untuk tidak menerima nasabah baru dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. berbentuk perusahaan, penyelenggara layanan urun dana, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. peraturan ini memperluas ruang lingkup kegiatan kerja sama dari yang sebelumnya hanya dapat mereferensikan calon nasabah kepada ppe untuk menjadi nasabah ppe, diperluas menjadi dapat melakukan penawaran kepada calon nasabah sebagamelakukan uji tuntas customer due diligence), membantu memasarkan efek atas nama ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped, menerima pesanan nasabah dan meneruskan transaksi ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped. sejalan dengan perluasan ruang lingkup kegiatan kerja sama maka diatur pula penetapan standar terkait aspek perlindungan konsumen, penyediaan infrastruktur operasional, pemberian akses bagi regulator untuk kepentingan pengawasan, ketentuan conduct business dan etika bisnis yang harus dilaksanakan bersama antara ppe dan mitra pemasaran ppe saat melaksanakan kegiatan kerja sama pemasaran. memperhatikan hal tersebut atas, perlu untuk mengatur mengenai mitra pemasaran ppe melalui penerbitan peraturan otoritas jasa keuangan tentang mitra pemasarmemiliki jaringan pemasaran yang luas, seperti e commerce dan penyelenggara inovasi keuangan digitsektoral pihak dimaksud, sebagai contoh untuk bank umum yaitu ketentuan peraturan perundang undangan sektor perbankan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memfasilitasi pengisian formulir adalah menyediakan formulir pembukaan rekening efek dan atau rekening dana nasabah secara fisik atau elektronik untuk diisi calon nasabah dan diteruskan kepada perusahaan efek. huruf uji tuntas dikenal juga dengan sebutan customer due diligence cdd). huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memasarkan efek atas nama ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped antara lain: menjadi agen penjual pada pasar perdana efek surat utang, dan menyediakan informasi atas efek yang bisa ditransaksikan melalui ppe yang menjadi mitranya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. &cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf fungsi pemasaran dapat dilakukan: unit yang menangani kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan dimaksud, yang antara lain bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penawaran menjadi nasabah, pembukaan rekening nasabah, penawaran produk perusahaan efek, dan penerusan transaksi, atau unit yang menangani fungsi pemasaran pada lembaga asal, sepanjang terdapat batasan yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya. sebagai contoh mitra pemasaran perantara pedagang efek kelembagaan adalah agen penjual efek reksa dana yang telah memiliki fungsi pemasaran, maka fungsi pemasaran tersebut dapat menjadi penanggung jawab dari fungsi pemasaran mitra pemasaran ppe.huruf sistem ini diperuntukkan untuk sistem koneksi ppe namun tidak selalu dalam konteks koneksi sistem bursa, misalnya untuk pembukaan rekening. contoh sistem ini adalah koneksi mitra pemasaran ppe kelembagaan level ppe yang menyelenggarakan sistem single dealer untuk transaksi fixed income. cukup jelas.mitra pemasaran ppe dengan kepentingan ekonomis pribadi. contoh dari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan yaitu dilarang mendapat prioritas lebih dari nasabah yang lain. huruf prosedur operasi standar pengendalian internal dapat menjadi (satu) bagian dengan prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan mitra pemasaran ppe kelembagaan levelitra pemasaran ppe kelembagaan yang tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu (satu) tahun berturut turut antara lain tidak memiliki kontrak kerja sama dengan ppe yang merupakan anggota bursa efek atau ped selama (satu) tahun berturut turut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf ringkasan informasi produk dikenal juga dengan sebutan product disclosure statement. yang dimaksud deng antara lain materi pemasaran yang memuat informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. huruf cukup jelas. huruf angka kewajiban sebagaimana dimaksud dicantumkan dalam kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh nasab. ojk. jasa keuangan. tindak pidana. penyidikan. penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor tahun peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penyidikan tindak pidandang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan memberikan kewenangan kepada otoritas jasa keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh penyidik kepolisian negara republik indonesia dan atau penyidik pegawai negeri sipil yang dipekerjakan otoritas jasa keuangan, bahwa penyidikan dilaksanakan secara cepat, biaya ringan dan sederhana yang diarahkan, bahwa pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat perlu diberikan akses untuk turut serta dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana sektor jasaidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, mengingatidikan tindak pidanindak pidana sektor jasa keuangan adalah setiap perbuatan peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam undang undang yang mengatur mengenai ojk, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perasuransian, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, bank indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas ojk dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta undang undang mengenai lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang ojk. dewan komisioner adalah pimpinan tertinggi ojk yang bersifat kolektif dan kolegial. penyidik ojdiberi wewenang khusus sebagai penyidik, yang dipekerjakan ojk untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang ojk. penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ojsektor jasa keuangan dan guna menemukan kerangkanyaatau serta nasabah investor dan investasinya. rekening efek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah pemilik rekening efek pada kustodian, termasuk catatan yang menunjukkan posisi efek dan dana nasabah pada kustodian. bab kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan ojk berwenang melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. kewenangan ojk sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penyidik ojk. penyidik ojk sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia yang dipekerjakan ojk, dan atau pejabat pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ojk dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik. penyidik ojk sebagaimana dimaksud dalam huruf berwenang melakukan tindakan penyidilainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik polri. penyidik ojk sebagaimana dimaksud dalam huruf berwenang melakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan mengenai penyidikan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ojk. dalam hal diperlukan, pegawai atau pejabat ojk yang bukan penyidik ojk dapat ditugaskan untuk membantu kegiatan penyidik ojk. pegawai atau pejabat ojk sebagaimana dimaksud pada tidak bertindak selaku penyidik ojk. penyidik ojk, sesuai kewenangannya, menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. jaksadari penyidik ojk sebagaimana dimaksud pada bab iii permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek nasabah pada kustodian untuk kepentingan penyidikan, penyidik ojk dapatuntuk kepentingan penyidikan, penyidik ojk dapat meminta keterangan kepada kustodian mengenai rekening efekbank atau kustodian sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi permintaan penyidik ojk. bab laporan dan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada ojk. laporan dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis dan atau datang secara langsung kepada ojk. laporan dan atau informasi yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencantumkan: nama pelapor, identitas pelapor: dan uraian kejadian dan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana sektor jasa keuangan. atas permintaan tertulis pelapor, ojk menyampaikan perkembangan penanganan laporan dan atau informasi dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilaporkan oleh pelapor. perkembangan penanganan laporan dan atau informasi dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat disampaikan setelah ojk menetapkan dimulainya penyidikan. bab administrasi penyidikan setiap tindakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam administrasi penyidikan. administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan dewan komisioner ojk. bab ketentuan sanksi tanpa mengurangi ketentuan pidana sektor jasa keuangan, pelanggaran terhadap peraturan ojk ini dikenakan sanksi administratifjasa keuangan. tindak pidana. penyidnyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan umum otoritas jasa keuangan ojk) sesuai dengan undang undang nomor tahun tentangyang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. pesatnya perkembangan produk dan layanan jasa keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta globalisasi transaksi keuangan satu sisi berpeluang dapat mendukung kemajuan sektor jasa keuangan, namun sisi lain dapat mengganggu terhadap stabilitas sistem keuangan karena munculnya berbagai modus kejahatan yang lebih kompleks, sehingga perlu penanganan secara tepat. penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dilaksanakan secara cepat, biaya ringan dan sederhana. memperhatikan hal diatas, maka peraturan ojk ini disusun untuk memperkuat landasan hukum guna pelaksanaan penyidikan sektor jasa keuangan sehingga proses penyidikan yang telah diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan penyidikan antara lain upaya paksa berupa pemanggilan, membawa saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan. cukup jelas. pegawai atau pejabat ojk yang ditugaskan untuk membantu kegiatan penyidik ojk misalnya antara lain dalam hal bantuan pengiriman surat panggilan, bantuan pengamanan dan bantuan pengemudi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan keterangan dari bank termasuk rahasia bank. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. penyampaian laporan dan atau informasi secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik, dan atau faksimili. penyampaian laporan dan atau informasi yang disampaikan secara langsung dapat dilakukan kantor pusat ojk, kantor regional ojk, dan atau kantor ojefek. wakil perantara. perizinan. segmenindustri terhadap wakil perantara pedagang efek untuk satu atau lebih fungsi pada perusahaan efek yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek khususnya pada fungsi pemasaran, perlu. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan:rantara pedagang efek pemasaran,,bab segmentasi izin wakil perantara pedagang efek berdasarkan fungsi perusahaan efek otoritas jasa keuangan dapat memberikan izin wakil perantara pedagang efek khusus untuk (satu) atau lebih segmentasi fungsi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. segmentasi izin wakil perantara pedagang efek khusus untuk fungsi pemasaran dilakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. segmentasi izin wakil perantara pedagang efek khusus untuk fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: izin wakil perantara pedagang efek pemasaran, dan izin wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatassebagaimana dimaksud dalam tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi direktur perusahaan efek sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang perizinan perusahan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. bab iii ruang lingkup izihanya dapat bertindak mewakili perusahaan efek dalam melaksanakan fungsi pemasaran jika yang bersangkutan bekerja padamembuat kontrak pembukaan rekening efek lainnya dengan nasabah,kan pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi daring mengalami kelambatan atau tidak berfungsi. wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatasdan membuat kontrak pembukaan rekening efek lainnya dengan nasabah.tidak bekerja pada perusahaan efek dapat bekerja pada agen perantara pedagang efek kelembagaan atau bertindak sebagai agen perantara pedagang efek orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang agen perantara pedagang efek. kewenanganmelakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh agen perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang agen perantara pedagang efek. wakil perantara pedagang efek pemasaran hanya dapat. wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas dilarang. bab perizinan dan persyarata memiliki sertifikat keahlian: sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek atau wakil perantara pedagang efek pemasaran, bagi wakil perantara pedagang efek pemasaran, da atau wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, bagi wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas(satu) perusahaan efek, agen perantara pedagang efek kelembagaan,dapat digunakan untuk pengajupengaturan mengenai tata cara permohonan izin, masa berlaku dan perpanjangan izin, kewajiban dan larangan, komite standar keahlian dan asosiasi, pelaporan, serta pengembalian izin, bagi wakil perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalamberlaku bagi wakil perantara pedagang efek pemasaran dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, sepanjang tidak diatur lainizinan. segmenkecenderungan pasar modal dunia dalam era globalisasi yang perkembangannya kian menjadi tanpa batas. salah satu pengaturan yang menjadi perhatian otoritas jasa keuangan yaitu terkait peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pasar modal yang perlu untuk ditingkatkan, terutama wakil perantara pedagang efek yang menjadi ujung tombak pemasaran perusahaan efek. menyadari pentingnya peranan wakil perantara pedagang efek, otoritas jasa keuangan telah menyempurnakan pengaturan terkait wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek dengan menetapsebagai langkah awal peningkatan kualitas pemegang izin wakil perantara pedagang efek. kurangnyamenjadi salah satu kendala yang dihadapi perusahaan efek dalam mengembangkan usahanya, yang mengakibatkan kegiatan perusahaan efek berbagai lokasi dan keagenan tidak berjalan dengan baik. luasnya cakupan wilayah (aspek geografis) yang harus dijangkau oleh perusahaan efek juga menjadi penghalang dalam langkah pendalaman pasar khususnya untuk memperluas basis investor pasar modal. oleh karena itu,ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas ketentuan ini merupakan konsekuensi logis mengingat bahwasetara dengan izin wakil perantara pedagang efekkomunikasi daring pada praktiknya biasa disebut sebagai line. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas huruf cukup jelas. huruf angkaangkagritas pasar, memperbaiki kualitas pembentukan harga pasar, dan memperkuat fungsi pengawasan transaksi atas efek bersifat utang dan sukuk, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pelaporanatau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan dimaksud dalam huruf dihitung sejak transaksi efek terjadi, dilaporkan, atau diinstruksikan penyelesaiannya kepada partisipan pada jam pelaporan hari yang sama ditambah dengan sisa waktu pelaporan pada waktu pelaporan hari berikutnya, dantelahkerja selanjutnya sejak transaksi efek terjadi atau transaksi efek dilaporkan kepada partisipan. penyampaian laporan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan biaya. bagian ketiga koreksi atau pembatalan atas pelaporan transaksi efek partisipan dapat melakukan koreksi atas pelaporan transaksi efek sebelum atau setelahpartisipan dapat melakukan pembatalan atas pelaporan transaksi efek pada saat sebelumkoreksi atau pembatalan atas pelaporan transaksi efek dikenakan biaya. mekanisme dan biaya koreksi atau pembatalan atas pelaporan transaksi efek diatur oleh plate. bagian keempat kewajiban plate dan partisipan plate wajib memberikan bukti atas pelaporan transaksi efek kepada partisipan sesegera mungkin setelah pelaporan tersebut diterima oleh plate. partisipan wajib memberikan bukti atas pelaporan transaksi efek kepada pihak yang melaporkan sesegera mungkin setelah partisipan menerima bukti pelaporan transaksi efek dari plate. plate wajib menyediakan data transaksi yang dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan tanpa memungut biaya. data transaksi yang wajib tersedia untuk publik paling sedikit memuat informasi: nama dan seri efek, harga transaksi, cc. imbal hasil, volume transaksi, nilai transaksi, jenis transaksi, tanggal penyelesaian transaksi, dan tingkat harga dan jangka waktu transaksi khusus untuk transaksi purchase agreement dan pinjam meminjam. data transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan dari data transaksi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud pada dan plate dapat memberikan layanan tambahan dengan atau tanpa mengenakan biaya. dalam hal plate memberikan layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada layanan tambahan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, plate wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: menetapkan tata cara pendaftaran partisipan, prosedur dan tata cara pelaporan, jam pelaporan, biaya yang dikenakan kepada partisipan, sanksi berkaitan dengan penggunaan sistem, dan menyediakan sistem pelaporan elektronik yang dapat diakses oleh partisipan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan, menyediakan sistem teknologi informasi kepada otoritas jasa keuangan yang memungkinkan otoritas jasa keuangan mengawasi pelaporan transaksi efek setiap saat, cc. menjamin kerahasiaan data transaksi efek yang dilaporkan oleh partisipan kepada plate, kecuali data yang wajib disediakan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam dan menerapkan tata cara pelaporan transaksi efek dalam kondisi tertentu sesuai dengan rencana kelangsungan usaha yang telah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. partisipan wajib memuat dalam kontrak antara partisipan dan nasabahnya mengenai ketentuan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan transaksi efek luar bursa efek setelah terjadinya transaksi tersebut. bab iii pengawasan transaksi efek untuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan terhadap transaksi efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib: menyampaikan setiap data penyelesaian transaksi efekkustodianlembaga penyimpanan dan penyelesaian. untuk pengawasan pelaporan transaksi surat berharga negara, otoritas jasa keuangan dapat meminta bank indonesia selaku central registry untuk: menyampaikan setiap data penyelesaian transaksi surat berharga negarasub registry, bank, dan pihak lain yang menjadi anggota central registrycentral registry. penggunasebagaimana dimaksud dalam dan serta informasi lain terkait penyelesaian transaksi efek diatur oleh platdalam hal partisipan terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam partisipan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan akumulasi waktu keterlambatan atas semua transaksi yang dilakukan dalam (satu) bulan. sanksi denda sebagaimana dimaksud pada dikenakan atas: keterlambatan pelaporan transaksi efek yang disebabkan oleh partisipan jual atau partisipan beli, keterlambatan melengkapi informasi nama kustodian oleh partisipan jual atau partisipan beli, dan atau keterlambatan melengkapi informasi lain yang belum dilaporkan melalui bursa efek atau penyelenggara pasar lainnya. besarnya sanksi denda sebagaimana dimaksud pada sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah) atas setiap jam keterlambatan pelaporan per laporan atau paling banyak rp100. (seratus ribu rupiah) per hari per laporan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak rp100. (seratus juta rupiah) per laporan. pengenaan denda dapat dikecualikan dalam hal kondisi tertentu atau hal lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab ketentuan peralihan plate wajib menyesuaikan sistem yang digunakan untuk menerima laporan transaksi efek termasuk memfasilitasi sistem penyampaian laporan transaksi efek dari partisipan paling lambat (satu) tahun sejak. surat berharga negara adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara. penerima laporan transaksi efek yang selanjutnya disingkat plateartisipan adalah perantara pedagang efek, bank, atau pihak lain yang disetujui otoritas jasa keuangan, yang menggunakan sistem dan atau sarana pelaporan transaksi efek dan terdaftar pada plate.pemerintah adalah pemerintah pusatyang secara tegassetiap pihak dapat melakukan transaksi efek pasar sekunder, baik bursa efek maupun luar bursa efek. bab pelaporan transaksi efek bagian kesatu transaksi efek yang wajib dilaporkan transaksi efek yang wajib dilaporkan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ini adalah transaksi atas: efek bersifat utang dan sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum, obligasi konversi yang diterbitkan untuk penambahan modal dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, cc. surat berharga negara, dan efek lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan untuk dilaporkan. kewajiban pelaporan transaksi efek sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku terhadap efek yang dapat diperdagangkan pasar sekunder. transaksi efek yang wajib dilaporkan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ini meliputi jenis transaksi sebagai berikut:dengan identitas yang sama, pembelian kembali, il. peralihan efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan bursa efek, konversi menjadi efek lain, penjaminan efek selain dalam rangka penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang ditempatkan pada lembaga kliring dan penjaminan, dan oo. jenis transaksi lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kedua mekanisme pelaporan transaksi efek laporan atas transaksi efek wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem dan atau sarana yang disediakan oleh plate. hal yang wajib dilaporkan dalam sistem dan atau sarana sebagaimana dimaksud dalam meliputi: nama dan seri efek, nomor tunggal identitas pemodal dan nama pihak penjual pemilik awal pemilik rekening serah, cc. nomor tunggal identitas pemodal dan nama pihak pembeli pemilik akhir pemilik rekening terima, jenis rekening efek (rekening sendiri atau rekening nasabah), harga transaksi, imbal hasil, volume transaksi, nilai transaksi, waktu transaksi (tanggal, jam, dan menit), waktu pelaporan atau waktu instruksi kepada partisipan, jenis transaksi, il. tanggal penyelesaian transaksi, status kepemilikan, nama kustodian jual dan kustodian beli, nama perantara pedagang efek (jika ada), identitas partisipan, nomor pokok wajib pajak (jika ada), tingkat harga dan jangka waktu transaksi khusus untuk transaksi pinjam meminjam, dan khusus untuk transaksi purchase agreement. setiap pihak yang melakukan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalamlate, dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal transaksi efek dilakukan bursa efek, pelaporan atas transaksi efek tersebut dilakukan oleh: bursa efek untuk kepentingan pihak yang melakukan transaksi efek dimaksud, dan partisipan yang melakukan transaksi efek, partisipan yang menyelesaikan transaksi efek, atau partisipan yang ditunjuk oleh pihak yang melakukan transaksi efek dimaksud atas informasi sebagaimana dimaksud dalam yang belum dilaporkan oleh bursa efek, dalam hal transaksi efek dilakukan penyelenggara pasar lainnya, pelaporan atas transaksi efek tersebut dilakukan oleh: penyelenggara pasar lainnya untuk kepentingan pihak yang melakukan transaksi efek dimaksud, dan partisipan yang merupakan anggota penyelenggara pasar lainnya, yang melakukan transaksi efek baik untuk kepentingannya sendiri ataupun kepentingan pihak lain atas informasi sebagaimana dimaksud dalam yang belum dilaporkan oleh penyelenggara pasar lainnyaoleh atau melalui partisipan, pelaporan atas transaksi efek tersebut dilakukan oleh partisipantidak melalui partisipan dan penyelesaiannya dilakukan melalui partisipan, laporannya dilakukan oleh partisipan yang menyelesaikan transaksi efekserta penyelesaiannya dilakukan tidak melalui partisipan, pelaporan atas transaksi efek tersebut dilakukan melalui partisipan yang wajib ditunjuk oleh pihak yang melakukan transaksi efek, dalam hal transaksi efek dilakukan dengan pemerintah atau bank indonesia luar bursa efek dan atau penyelenggara pasar lainnya, pelaporan atas transaksi efek tersebut wajib dilakukan oleh lawan transaksi pemerintah atau bank indonesia, melalui partisipan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dan dalam hal transaksi efek adalah konversi menjadi efek lain sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaporan atas transaksi efek tersebut wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan konversi menjadi efek lain tersebut melalui partisipan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf waktu penyampaian laporan atas transaksi efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: dalam hal pelaporan transaksi efek dilakukan melalui bursa efek dan atau penyelenggara pasar lainnya dan partisipan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pelaporan transaksi efek dilakukan sebagai berikut: bursa efek atau penyelenggara pasar lainnya wajib melaporkan data perdagangan atas setiap transaksi dimaksud seketika setelah transaksi terjadi sesuai dengan data transaksi bursa atau data transaksi pada penyelenggara pasar lainnya, dan partisipan wajib melaporkan informasi sebagaimana dimaksud dalam yang belum dilaporkan melalui bursa efek atau penyelenggara pasar lainnya paling lambat pada hari yang sama dengan transaksi efek dilakukan, dalam hal pelaporan transaksi efek dilakukan oleh atau melalui partisipan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf partisipan wajib melaporkan setiap transaksi efek sesegera mungkin paling lambat (tiga puluh) menit dengan ketentuan: setelah transaksi efek terjadi, jika transaksi efek dilakukan oleh atau melalui partisipan, atau jika transaksi efek tidak dilakukan melalui partisipan: setelah instruksi penyelesaian diterima oleh partisipan dalam hal penyelesaian transaksi efek dilakukan melalui partisipan: atau setelah partisipan menerima laporan transaksi efek dalam hal penyelesaian transaksi efek dilakukan tidak melalui partisipan, cc. pelaporan nama kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan dengan ketentuan paling lambat: pada akhir hari transaksi efek, jika transaksi efek dilakukan melalui partisipan, atau pada akhir hari diterimanya pelaporan atau instruksi penyelesaian transaksi efek oleh partisipan, jika transaksi efek tidak dilakukan melalui partisipan, dan dalam hal transaksi efek dilakukan luar bursa efek dan atau penyelenggara pasar lainnya atas obligasi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan: tidak lagi tercatat dan tidak dapat diperdagangkan bursa efek atau penyelenggara pasar lainnya, masih dalam proses restrukturisasi, dan atau masih dalam proses sengketa, baik pengadilan maupun luar pengadilan, namun masih diperdagangkan pasar sekunder, partisipan wajib melaporkan transaksi efek dimaksud melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf paling lambat pada hari yang sama dengan transaksi efek dilakukan. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan kondisi lainnya yang berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf batas waktu pelaporan transaksi efek ditetapkan oleh plate dengan ketentuan sebagai berikut:belumyang sama dengan transaksi efek terjadi atau transaksi efek dilaporkan kepada partisipan,kurang dari (tiga puluh) menit sebelum penutupan waktu pelaporan, batas waktu pelaporan sebagaimanatransaksi efekciptakan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, dan efisien untuk meneruskan tugas dan fungsi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang telah ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal. otoritas jasa keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan bidang pasar modal juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan surat utang negara dan surat berharga syariah negarauntuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan transaksi efek atas efek bersifat utang dan sukuk pasar sekunder. hal ini mengingat transaksi efek dimaksud lebih banyak dilakukan luar bursa efek atau secara over the counter. untuk meningkatkan integritas pasar, memperbaiki kualitas pembentukan harga pasar dan memperkuat fungsi pengawasan transaksi efek bersifat utang dan sukuk, para pihak tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas transaksi efek yang dilakukannya melalui sistem dan atau sarana penerimaan pelaporan transaksi efek yang diselenggarakan oleh plate. pengaturan mengenai pelaporan transaksi efek saat ini telah diatur dalam peraturan nomor x.m. lampiranperaturan nomor x.m. tentang pelaporan transaksi efek). memperhatikan hal tersebut atas, diperlukan penyempurnaan pengaturan pelaporan transaksi efek yang mencakup keseluruhan transaksi efek atas efek bersifat utang dan sukuk, baik bursa efek maupun luar bursa efek dengan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pelaporan transaksi efek yang merupakan perubahan dari peraturan nomor x.m. tentang pelaporan transaksi efek. ii. demi cukup jelas. transaksi luar bursa efek dapat dilakukan melalui negosiasi antar pihak secara langsung atau melalui sistem penyelenggara perdagangan lainnya selain bursa efek.kontrak investasi kolektif efek beracun aset. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan efek yang dapat diperdagangkan pasar sekunder adalah efek yang masuk dalam kategori tradeable berdasarkan prospektus atau dokumen keterbukaan informasi penerbitan efek dimaksud. huruf jual beli putus (outright) merupakan transaksi efek yang diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan efek, termasuk transaksi jual beli putus yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari penjatahan sebelum dilakukannya pencatatan (when issued). huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan gratifikasi adalah setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negarcukup jelas. huruf tukar menukar merupakan penukaran efek bersifat utang atau sukuk melalui:penggantinya oleh emiten atau pemerintah (debt switching), atauyang sama oleh emiten atau pemerintah (re issuedistilah pembelian kembali dimaksud biasa disebut juga dengan sebutan buy bacdalam praktiknya istilah nomor tunggal identitas pemodal dimaksud biasa disebut juga dengan sebutan single investor identification. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam hal transaksi yang dilakukan adalah transaksi purchase agreement, harga transaksi sama dengan harga pembelian. huruf imbal hasil yang dilaporkan adalah tingkat imbal hasil yang akan diperoleh pemodal sampai jatuh tempo atau biasa disebut dengan yield maturkepemilikan merupakan informasi kepemilikan oleh lokal atau asing. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf identitas partisipan merupakan kode partisipan plate. huruf nomor pokok wajib pajak merupakan nomor pokok wajib pajak dari pihak yang bertransaksi. huruf cukup jelas. huruf khusus untuk transaksi purchase agreement, terdapat penambahan informasi yaitu. huruf cukup jelas. huruf contoh penyelenggara pasar lainnya antara lain penyelenggara perdagangan surat utang negara luar bursa efek yang telah mendapatkan izin usaha daridata perdagangan antara lain: nama dan seri efek, harga transaksi, volume transaksi, tanggal transaksi, dan tanggal settlement. dalam kondisi tertentu, penyampaian data perdagangan atas transaksi efek yang dilaksanakan bursa efek atau penyelenggara pasar lainnya dapat terjadi penundaan beberapa menit setelah transaksi terjadi (real time). angka yang dimaksud dengan pada hari yang sama adalah hari pelaksanaan transaksi efek sampai dengan akhir hari diterimanya pelaporansebagai contoh: transaksi efek dilakukan oleh partisipan pada hari senin tanggal juni pukul wib, jam pelaporan plate dan operasional plate mulai pukul wib, batas waktu pelaporan transaksi efek bagi partisipan yaitu pada hari selasa tanggal juni pukul wib jam pelaporan plate. huruf cukup jelas. cukup jelashuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kustodian adalah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan bank kustodian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan partisipan jual yaitu partisipan yang melakukan pelaporan transaksi jual. yang dimaksud dengan partisipan beli yaitu partisipan yang melakukan konfirmasi pelaporan transaksi belipelaksanaan punguttransaksi efeatas transaksi bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara anggota kliring dengan lembaga kliring dan penjaminan pada saat transaksi bursa mengikat. dengan adanya peralihan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada setiap anggota::::, nama dan identitas kustodian,memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodirekening efek adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan atau dana para pihak pada kustodian. nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan sektor pasar modduk investasi adalah reksa dana, efek beracun aset,a investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. transaksi efek yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini mencakup transaksi efek atas efek yang diatur dan atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan. transaksi efek sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis transaksi sebagai berikut: penawaran efek oleh penerbit efek,wakafyang sama, pembelian kembali, peralihan efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali pelunasan unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan bursa efek, oo. konversi menjadi efek lain, pengagungan efek, dan jenis transaksi efek lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. transaksi efek yang dilakukan oleh lembaga negara dan atau pemerintah yang melaksanakan kebijakan pengelolaan surat berharga negara, moneter, dan penjaminan simpanan tidak tunduk pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. transaksi efek wajib dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. transaksi efek dapat dilakukan oleh setiap pihak secara langsung, atau melalui penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, dan pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. transaksi efek dapat dilakukan pasar perdana dan atau pasar sekunder. transaksi efek pasar sekunder dapat dilakukan melalui transaksi bursa atau transaksi luar bursa. transaksi luar bursaenyelenggara perdagangan luar bursa yang telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. transaksi efek pasar perdanaenawaran efek. transaksi efek pasar perdana sebagaimana dimaksud pada mengikat pada saat distribusi efek, pelaksanaan efek, penjatahan efek, dan atau berakhirnya masa penawaran efek. transaksi efek atas produk investasiroduk investasi. transaksi efek atas produk investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan bursa efek mengikat pada saat efek dari produk investasi diterbitkan atau dibeli kembali dilunasi. penyelesaian transaksi efek dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan secara elektronik atau penyelesaian fisik. penyelesaian transaksi efek yang telah dilaksanakan oleh: lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas efek yang disimpan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, para pihak yang melakukan transaksi efek atas efek warkat dengan akta peralihan yang sah, lembaga kliring dan penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi, dan bank kustodian atas efek produk investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan bursa efek, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. penyelesaian transaksi efek atas surat berharga negara yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. catatan efek di: lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam bentuk elektronik atas efek yang disimpan dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, biro administrasi efek atau emiten dan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri atas efek warkat, lembaga kliring dan penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi yang ditransaksikan bursa efek, dan atau bank kustodian atas efek produk investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan bursa efek, merupakan bukti catatan kepemilikan efek yang sah. pencatatan kepemilikan atas surat berharga negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab transaksi bursa bursa efek dapat menetapkan lebih dari satu jenis pasar dalam transaksi bursa yang dikelola dan diawasi oleh bursa efek. bursa efek wajib memiliki peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan untuk setiap jenis pasar dalam transaksi bursa. peraturan bursa efek sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: saat kontrak mulai mengikat, ketentuan mengenai tanggal untuk penyelesaian transaksi bursa, cc. ketentuan mengenai hak anggota bursa efek, dan ketentuan mengenai batas waktu dan jenis informasi yang dapat diperbaiki dalam transaksi bursa. bursa efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan transaksi efek luar bursa efek atas efek yang tercatat bursa efek. bursa efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi perusahaan efek, emiten, biro administrasi efek, atau pihak lain untuk: memindahkan efek dari rekening efek yang satu rekening efek yang lain pada atau antar bank kustodian atau perusahaan efek, mengalihkan efek menjadi atas nama perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga pendanaan efek untuk digunakan sebagai jaminan, mengalihkan efek dalam rangka transaksi efek dengan mempertimbangkan ketentuan mendaftarkan efek yang diperoleh melalui transaksi luar bursa, dan mensyaratkan bahwa pemindahan efek harus didasarkan pada transaksi bursa. transaksi bursa mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual efek, kesepakatan jual beli, atau kesepakatan atas kontrak lain anggota bursa bertemu melalui sistem perdagangan bursa efek. kliring atas transaksi bursa dapat dilakukan secara getting atau per transaksi. nasabah anggota bursa efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada anggota bursa efek yang melaksanakan transaksi bursa untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain termasuk lembaga kliring dan penjaminan, anggota bursa efek lain, dan nasabah anggota bursa efek lain. dalam hal penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan dengan kliring secara getting dan pemindahbukuan, hubungan hukum antara anggota bursa efek yang menimbulkan hak dan kewajiban

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. transaksi efekrikatan adalah dokumen yang menunjukan hubungan kenasabahan antara perantara pedagang efek dengan nasabah misalnya kontrak pembukaan rekening efekantara pedagang efek untuk memperbaiki standar prosedur. huruf cukup jelas. huruf akta peralihan dapat berupa akta yang dibuat hadapan notaris maupun akta bawah tangan. huruf yang dimaksud dengan kontrak berjangka yaituyang dimaksud denganhuruf cukup jelas. yang dimaksud denghuruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan ketentuan mengenai hak anggota bursa efek yaitu ketentuan mengenai hak anggota bursa efek beli antara lain dividen, saham bonus, bunga, dan meta, ketentuan mengenai hak anggota bursa efek dalam hal terdapat penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian transaksi bursa, dan ketentuan mengenai penagihan atas hak anggota bursa efek beli serta pengembalian pajak. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bertemu dalam ini adalah kesesuaian harga dan atau jumlah efek. yang dimaksud dengan kontrak lain dalam ini antara lain transaksi pinjam meminjam efek. kliring per transaksi merupakan kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi efek yang dilakukan secara langsung atas efek yang ditransaksijaminan penyelesaian transaksi bursa adalah peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. transaksi luar bursa yang mengikat pada saat penjatahan antara lain penawaran umum saham oleh pemegang saham perusahaan terbuka. transaksi luar bursa yang mengikat berdasarkan persetujuan pihak antara lain hibah, wasiat, atau wakaf. cukup jelas. yang dimaksud dengan dokumen yang menjadi dasar transaksi antara lain adalah perjanjian jual beli putus, perjanjian transaksi purchase agreement, perjanjian pinjam meminjam efek, perjanjian hibah, akta waris, akta ireng, surat perintah eksekusi dari badan peradilan, atau konfirmasi transaksi efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang termasuk perantara pedagang efek dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek serta bank dan pihak lain yang terdaftar sebagai perantara pedagang efek untuk efek bersifat utang dan sukuk. nasabah dan perantara pedagang efek terikat pada jumlah dan jenis efek, harga, dan tanggal penyelesaian transaksi efek. yang dimaksud dengan pihak lain antara lain perantara pedagang efek lain atau lembaga kliring dan penjaminan yang menjadi pihak atau terkait dalam transaksi bursa atau transaksi luar bursa. hurufpenyimpanan. penyelesaian. tata caraustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengpenyimpanan dan penyelesaian rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian disusun dengan ketentuan sebagai berikut: lembaga penyimpanan dan penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, dan besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian harus didasarkan pada kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi lembaga penyimpanan dan penyelesaiandan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian untuk memperoleh persetujuan. penyampaian anggaran tahunan dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian wajib berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dan ditujukan untuk:meningkatkan kegiatan penyelesaian transaksi bursa secara pembukuan yang aman, dan cc. mengembangkan sistem keamanan penyimpanan efek. bab iii rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga penyimpanan dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian paling sedikit memuat: rencana kerja lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menguraikan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk: kegiatan pelayanan jasa kustodian sentral, peningkatan kegiatan penyelesaian transaksi bursa, pengembangan sistem penyelesaian transaksi secara pembukuan, pengembangan sistem pelayanan kepada pemodal, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan jasa yang berkaitan dengan hak pemodal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, atau pengembangan kegiatan lainnya, anggaran pendapatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian paling sedikit bersumber dari: kegiatan penyimpanan efek, kegiatan penyelesaian transaksi bursa, dan kegiatan kustodian sentral, anggaran pengeluaran biaya lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang meliputi hal sebagai berikut: penyelesaian, jasa kustodiandan keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan atau anak perusahaan lembaga penyimpanan dan penyelesai. rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya. lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib mengajukan rencana anggaran dan penggunaan labalembaga penyimpanan dan penyelesaiandesember. dalam hal mayoritas saham lembaga penyimpanan dan penyelesaian mayoritas sahamnya dimiliki oleh bursa efek rencana kerja dan anggaran lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran bursa efek, dan tata cara pengajuannya kepada otoritas jasa keuangapenyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesai, pengeluaran biaya yang berkaitan dengan pihak. babpenyimpanan dan penyelesaibeserta peraturan nomor iii.c4 yang merupakan laporannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

lembaran negara republik indonesiamodal perlu mengakomodir emiten dengan karakteristik tertentu yang menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi untuk melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham, bahwa dalam upaya mengakomodir emiten dengan karakteristik tertentu tersebut perlu dilakukan penyesuaian dari beberapa peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku atas emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa sahbab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham mana (satu) saham memberikan lebih dari (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratmultipel paling rendah (dua koma empat puluh empat persen) sampai dengan kurang dari (tiga koma enghitungan jumlah kepemilikan saham pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada (satu) hari kerja sebelum pemanggilan rups. rasio sebagaimana dimaksud pada berubah mengikuti jumlah kepemilikan saham pemegang saham dengan hak suara multipel baik sendiri maupun secara bersama sama tanpa harus mengubah anggaran dasar terlebih dahulu. emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel wajib memastikan hak suara saham biasa yang dimiliki oleh. pemegang saham dengan hak suara multipel baik sendiri maupun secara bersama sama tidak diperbolehkan memiliki saham dengan hak suara multipel maupun saham biasa yang mengakibatkan jumlah hak suara yang dimiliki lebih dari (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara.lebih dari (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara sebagaimana dimaksud pada hak suara saham biasa sebagaimana dimaksud pada dihitung menjadi (sepuluh persen) dari seluruh hak suara. pemegang saham dengan hak suara multipel untuk pertama kali wajib merupak. pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada baik sendiri maupun secara bersama sama harus mempunyai hak suara lebih dari (lima puluh persen) dari seluruh hak suara. dalam halemiten dapat meningkatkan rasio hak suara saham dengan hak suara multipel sehingga rasio hak suara saham dengan hak suara multipel terhadap hak suara saham biasa menjadi paling tinggi sebesar (enam puluh) berbanding (satu). peningkatan rasio hak suara saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada harus: dilakukan dalam jangka waktudan memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rups. selain pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada pihak yang dapat menjadi pemegang saham dengan hak suara multipel setelah penawaran umum yaitu: pihak yang telah diungkapkan dalam prospektus dalam rangka penawaran umum sebagai pihak yang dapat memiliki saham dengan hak suara multipel, dan atau anggota direksi yang memilikian mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam rups. dalam hal pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada dan pihak yang dapat memiliki saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan badan hukum, pihak tersebut harus: dimiliki secara langsung paling rendah (sembilan puluh sembilan persen) oleh pemegang saham dengan hak suara multipel dan atau pihak yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada sebagai pemegang saham dengan hak suara multipel namun tidak lagi menjadi pemegang saham dengan hak suara multipel, memiliki direksi yang mempunyai keahlian yang sejalan dengan kegiatan usaha utama emiten, dan cc. merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya bidang aktivitas konsultasi manajemen, jika merupakan badan hukum indonesia. dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada didirikan hanya untuk tujuan penghimpunan dana bagi emiten, badan hukum tersebut harus dikendalikan secara langsung oleh: pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada namun tidak lagi menjadi pemegang saham dengan hak suara multipel, dan atau pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada pihak sebagaimana dimaksud pada huruf wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (sepuluh) hari sejak pihak tersebut menjadi pemegang saham dengan hak suara multipel. dalam hal pemegang saham dengan hak suara multipel lebih dari (satu) pihak, pemegang saham dengan hak suara multipel harus: mempunyai visi dan misi yang sama, dan memberikan suara yang sama dalam setiap pengambilan keputusan dalam rups. dalam hal terdapat suara berbeda diantara pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada huruf pemegang saham dengan hak suara multipel dengan suara berbeddalam hal suara berbeda sebagaimana dimaksud pada jumlahnya sama besar, suara pemegang saham dengan hak suara multipel dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham biasa. pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada wajib membuat perjanjian antar pemegang saham yang memuat komitmen dalam menjalankan visi dan misi. saham dengan hak suara multipel berubah menjadi saham biasa, jika: pemegang saham dengan hak suara multipel meninggal dunia atau ditempatkan bawah pengampunan dan dalam waktu paling lama (enam) bulan tidak dialihkan kepada pemegang saham dengan hak suara multipel lainnya atau pihak yang telah ditetapkan sebagai pihak yang dapat memiliki saham dengan hak suara multipel, pemegang saham dengan hak suara multipel mengalihkan sahamnya kepada pihak selain pihak yang telah ditetapkan dapat memiliki saham dengan hak suara multipel, sebagaimana diungkapkan dalam prospektus dalam rangka penawaran umum, cc.tidak lebih dari (lima puluh persen) dari seluruh hak suara dan kondisi tersebut telah berlangsung paling singkatberakhirnya jangka waktu saham dengan hak suara multipel, pemegang saham dengan hak suara multipel yang merupakan badan hukum tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam atau atau pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi emiten atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai direksi emiten berdasarkan penetapan instansi terkait termasuk otoritas jasa keuangan. dalam hal terjadi perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa sebagaimana dimaksud dalam pemegang saham dengan hak suara multipel wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dan menyampaikan kepada emiten paling lambat pada akhir hari kerja ke (kedua) setelah terjadinya perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa. emiten wajib mengumumkan perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasainformasi terjadinya perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa dari pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada laporan kepada otoritas jasa keuangan dan penyampaian kepada emiten sebagaimana dimaksud pada dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: informasi mengenai peristiwa yang mengakibatkan terjadinya perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa, jumlah saham dengan hak suara multipel yang menjadi saham biasa, cc. jumlah saham dengan hak suara multipel yang tersisa (jika ada), tanggal efektif perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa, sebelum dan sesudah perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa, yang mencakupoleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, dan performa modal saham serta sebaran hak suara setelah perubahan, jika terdapat performa sahampadapada dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik. informasi mengenai perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasaperubahan pengendalian pada emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel yang diakibatkan oleh perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa, dikecualikan dari kewajiban penawaran tender wajibketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku jika. dalam hal perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa mengakibatkan perubahan pengendalian pada emiten sebagaimana dimaksud pada emiten wajib menetapkan pengendali baru dan menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan serta melakukan pengumuman informasi atau fakta materialmemuat paling sedikit: penyebab terjadinya perubahan pengendalian, pihak pengendali baru, cc. penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi antara pengendali lama dan pengendali baru, dan jumlah kepemilikan saham dan jumlah hak suara pengendali baru, sebelum dan sesudah terjadinya perubahan pengendali. bab iii penawaran umum bagian kesatu penggunaan sistem penawaran umum elektronik emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dapat menggunakan sistem penawaran umum elektronik dalam melakukan penawaran umum. dalam hal emiten tidak menggunakan sistem penawaran umum elektronik sebagaimana dimaksud pada emiten tetap wajib mengikuti ketentuan mengenai alokasi efek dan penyesuaian alokasi efek, sebagaimanaotoritas jasa keuangan dapat mewajibkan penawaran umum oleh emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel untuk menggunakan sistem penawaran umum elektronik. bagian kedua pernyataan pendaftaran dokumen pernyataan pendaftarannyampaikan dokumen sesuaiharus menyampaikan dokumen tambahan: surat pernyataan dari (satu) atau lebih pemegang saham dengan hak suara multipel atas kontribusinya terhadap emiten, bukti kontribusi dari pemegang saham dengan hak suara multipel terhadap emiten, dan fotokopi perjanjian antar pemegang saham dengan hak suara multipel yang memuat komitmen dalam menjalankan visi dan misi. bagian ketiga prospektus prospektusharus mengungkapkan dalam bagian tersendiri informasi mengenai penerapan saham dengan hak suara multipel oleh emiten:, memuatdananggota direksi dan anggota dewan komisaris, pengungkapan mengenai visi dan misi perusahaan, pengungkapan informasi mengenai komitmen pemegang saham dengan hak suara multipel untuk melaksanakan visi misinya terhadap emiten dan rencana terkait dengan saham yang dimilikinya, baik rencana untuk mempertahankan atau melepas kepemilikan sahamnya, latar belakang dan alasan penerapan saham dengan hak suara multipel, kondisi dalam hal saham dengan hak suara multipel sebelum jangka waktunya berakhir berubah menjadi saham biasa, serta dampak perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa, dampak penerapan saham dengan hak suara multipel bagi pemegang saham biasa, termasukdampak perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali, keterangan mengenai pihak pemegang saham dengan hak suara multipel, meliputi: pemegang saham dengan hak suara multipel yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham, dan pihak yang ditetapkan dapat memiliki saham dengan hak suara multipel, informasi mengenai pemegang saham dengan hak suara multipel dalam hal pemegang saham merupakan orang perorangan, meliputi: nama, persentase kepemilikan saham dengan hak suara multipel, kewarganegaraan, jabatan dalam emiten, jika memiliki jabatan, pengalaman kerja serta usaha yang relevan, dan kontribusi terkait pendirian dan atau pengembangan emiten, informasi mengenai pemegang saham dengan hak suara multipel dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum, yang meliputi pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan pemegang saham, pengendali badan hukum, pengurus serta pengawas badan hukum, j . pengungkapan informasi mengenai: indikator kinerja utama emiten yang menggambarkan total transaksi yang difasilitasi oleh emiten, meliputi: total nilai pemrosesan, nilai barang dagangan bruto, total nilai pembayaran, dan atau indikator kinerja utama lain, dan adanya potensi ilusi pemegang saham publik: dan pengungkapan informasi mengenai kriteria investor yang sesuai untuk berinvestasi pada saham emiten. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka harus dilengkapi dengan bukti pendukung. informasi pada bagian luar kulit muka prospektus yang memuatpaling penting bagi investor atas saham dengan hak suara multipel, harus memuat paling sedikit: risiko investasi pada saham emiten yang berkaitan dengan kondisi emiten dan kegiatan usaha yang dijalankan atau dikembangkan emiten, dan risiko penerapan saham dengan hak suara multipel. pada bagian luar kulit muka prospektus harus ditambahkan pernyataan dalam huruf kapital bercetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca sebagai berikut: penawaran umum ini dilakukan oleh emiten yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan .saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini memiliki satu hak suara untuk setiap sahamnya. pada bagian ketentuan penting dalam anggaran dasar, harus menambahkan pengungkapan informasi mengenai penerapan saham dengan hak suara multipel mengenai. bab aksi korporasi bagian kesatu penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu penambahan modal yang dilakukan oleh emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel, selain mengikuti peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai penambahan modal dan peraturan terkait lainnya, juga wajib mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam penambahan modal dengan memberikan meta, pemegang saham dengan hak suara multipel wajib menyampaikan: surat pernyataan dari pemegang saham dengan hak suara multipel yang menyatakan akan melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya, surat pernyataan dari pemegang saham dengan hak suara multipel yang menyatakan pemegang saham dengan hak suara multipeldengan hak suara multipel berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan emitendengan hak suara multipel dimaksud, dan bukti kecukupan dana dari pemegang saham dengan hak suara multipel untuk mendukung surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal meta atas saham dengan hak suara multipel dilaksanakan oleh pihak selain pemegang saham dengan hak suara multipel atau selain pihak yang ditetapkan dapat memiliki saham dengan hak suara multipel, saham hasil pelaksanaan meta tersebut akan menjadi saham biasa. bagian kedua penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu penambahan modal tanpa memberikan meta selain untuk perbaikan posisi keuangan yang dilakukan oleh emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dengan ketentuan: saham yang diterbitkan harus merupakan saham biasa, kecuali diambil dan disetor olehuntuk mempertahankan kepemilikan hak suara lebih dari (lima puluh persen) dari seluruh hak suara, penambahan modal selain untuk program kepemilikan saham dilakukan dalam (satu) tahun sejak rups untuk penambahan modal dimaksud, dan penambahan modal untuk program kepemilikan saham dilakukan dalam (lima) tahun sejak rups untuk penambahan modal untuk program kepemilikan saham dimaksud. penambahan modalmelebihi batasan (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rups. penambahan modal tanpa memberikan meta sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sampai dengan paling banyak (dua . untuk mempertahankan kepemilikan suara pemegang saham dengan hak suara multipel paling sedikit lebih dari (lima puluh persen) dari seluruh hak suara maka: pemegang saham dengan hak suara multipel:, dan atau pihak yang ditetapkan dapat memiliki saham dengan hak suara multipel, dapat ikut ambil bagian dalam penambahan modal tanpa memberikan meta sebagaimana dimaksud dalam huruf saham yang diterbitkan kepadatersebut dalam penambahan modal tanpa memberikan meta sebagaimana dimaksud pada dapat merupakan saham dengan hak suara multipel. penambahan modal tanpa memberikan meta sebagaimana dimaksud pada tetap mengacu batasan penambahan modal tanpa memberikan hme'td sebagaimana dimaksud dalam emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dapat melakukan penambahan modal untuk program kepemilikan saham selain penambahan modal tanpa memberikan meta sebagaimana dimaksud dalamambahan modal hanya dapat dilakukan paling banyak (lima belas persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor dan dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, penambahan modal dalam (satu) tahun paling banyak (satu koma lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor, pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling lama dalam jangka waktu (lima) tahun sejak tanggal dimulainya program kepemilikan saham setiap tahun, dan saat, cara, dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan setiap tahun sebagaimana dimaksud .9g pada huruf pada pelaksanaan penambahan modal ditetapkan oleh dewan komisaris dan dilaksanakan oleh direksi. batasanhuruf dan huruf mengacu padaapat umum pemegang saham yang menyetujui penambahan modal untuk program kepemilikan saham dimaksudmengenai: potensi ilusi kepada pemegang saham, jumlah saham atau opsi, persyaratan pihak yang dapat mengikuti program kepemilikan saham, syarat, ketentuan, dan prosedur untuk penerbitan saham atau opsi, dan estimasi beban yang ditanggung oleh emiten dalam pelaksanaan program kepemilikan saham. dalam hal emiten akan melakukan perubahan informasi mengenai program kepemilikan saham yang telah diungkapkan dalam prospektus sebagaimana dimaksud pada emiten wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rups. emiten yang melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam wajib: menyampaikan keterbukaan informasi kepada otoritas jasa keuangan, dan mengumumkan informasi kepada pemegang saham, paling lambat (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya setiap penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada harus paling sedikit memuat: periode pelaksanaan penambahan modal, dan risiko atau dampak penambahan modal kepada pemegang saham termasuk ilusi. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling sedikit melalui situs web bursa efek dan situs web emiten. dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam selain untuk program kepemilikan saham dilakukan kepada penyedia jasa atau barang yang menggunakan platform dan dilaksanakan melalui penawaran umum, penambahan modal tanpa memberikan meta tersebutsebagaimana dimaksud pada merupakan transaksi material dan atau transaksi afiliasi, emiten dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. setoran saham dalam penambahan modal untuk program kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dalam bentuk: setoran tunai, dan atau kompensasi hak tagih menjadi setoran saham. pencatatan saham baru untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. selain penambahan modal tanpa memberikan meta sebagaimana dimaksud dalam danuntuk pencatatan saham pada bursa efek negara lainerbitan saham baru untuk pencatatan saham pada bursa efek negara lain dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum: danakan dilakukan penambahan modalpaling sedikit: perkiraan masa penawaran umum dan tanggal pencatatan pada bursa efek negara lain, nama bursa efek tempat dilakukannya pencatatan efek,rekening titipan adalah sejenis rekening efek pada kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan efek yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif yang sewaktu waktu dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam wujud semula sesuai perintah pemegang rekening. ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal berlaku bagi emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipelekuitas berupa saham dapat menerapkan saham dengan hak suara multipel yang telah diatur dalam anggaran dasar. emiten sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria sebagai berikut: menggunak, memiliki pemegang saham yang mempunyai kontribusi signifikan dalam pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. memenuhi: total aset perusahaan paling sedikit rp2. (dua triliun rupiah), cc. jumlah maksimal efek bersifat ekuitas, risiko, atau dampak penambahan modal kepada pemegang saham termasuk potensi ilusi, dan pernyataan bahwa penambahan modal tanpa memberikan meta untuk pencatatan saham pada bursa efek negara lain tidak ditawarkan kepada warga negara indonesia dan tidak menggunakan ketentuan penawaran umum yang berlaku indonesia. emiten yang melakukan penambahan modal tanpa memberikan meta sebagaimana dimaksud pada wajib: menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan, dan melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat, paling lambat pada waktu yanglaporan informasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan dan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada wajib memuat informasi yang secara substansibagian ketiga pemecahan saham atau penggabungan saham pemecahan saham atau penggabungan saham yang dilakukan oleh emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel wajib dilakukan atas semua klasifikasi saham, kecuali saham dengan hak suara khusus yang dimiliki oleh pemerintah. bab rapat umum pemegang saham rencana dan penyelenggaraan rups emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel wajibkhusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. selain memuat informasi pemanggilemiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel wajib menambahkan dalam pemanggilan rups informasi mengenai jumlah persentase saham dengan hak suara multipel dan rasio hak suara saham dengan hak suara multipel terhadap hak suara saham biasa. ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rups bagi emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusdengan ketentuan penghitungan jumlah kehadiran dan penghitungan hasil pemungutan suara didasarkan pada jumlah suara yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir. selain memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam dalam setiap penyelenggaraan rups, jumlah saham biasa yang hadir dalam rups paling rendah mewakili (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh hak suara dari saham biasa yang dimiliki pemegang saham selain pemegang saham dengan hak suara multipel. dalam hal pada rups pertama dan rups kedua jumlah saham biasa yang hadir dalam rups kurang dari (satu per dua puluh) sebagaimana dimaksud pada batasan jumlah saham biasa yang hadir pada rups ketiga ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atas permohonan emiten. setiap saham dengan hak suara multipel memiliki (satu) hak suara pada rups paling sedikit pada setiap mata acara: perubahan anggaran dasar emiten yang harus mendapatmodal dasar, pengangkatan atau pemberhentian komisaris independen, cc. penunjukan atau pemberhentian akuntan publik, dan pengajuan permohonan agar emiten dinyatakan pailit atau pembubaran emiten. bab ketentuan lain lain selain pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan tahunan, emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel wajib memuat juga informasi dalam laporan tahunan: jumlah saham dan hak suara masing masing klasifikasi saham pada emiten, baik klasifikasi saham biasa maupun saham dengan hak suara multipel, pengungkapan pemegang saham dengan hak suara multipel, informasi dan fakta material tertentu khususnya adanya konversi atau pengakhiran saham dengan hak suara multipel, jika terdapat informasi dan fakta material tertentu: dan kontribusi pemegang saham dengan hak suara multipel dalam pemanfaatlaporkan kepada otoritas jasa keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamnya tersebut, sesuai dengannyampaikan laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamnya tersebut paling lambat pada akhir hari kerja ke (kedua) setelah terjadinya perubahan kepemilikan sahamnya kepada emiten. emiten wajib mengumumkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham pemeganglaporan dari pemegang saham dengan hak suara multipel. informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamlah melakukan kegiatan operasional paling singkat (tiga) tahun sebelum mengajukan pernyataan pendaftaran, laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset selama (tiga) tahun terakhir paling rendah (dua puluh persen): dan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan selama (tiga) tahun terakhir paling rendah (tiga puluh persen): merupakan emiten yang belum pernah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas: dan kriteria lain ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada huruf angka didasarkan pada laporan keuangan terkini yang diaudit. perhitungan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf angka didasarkan pada laporan keuangan tahunan yang diaudit.harus mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai saham dengan hak suara multipel dalam anggaran dasar emiten sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, bahwa suarbab saham dengan hak suara multipel penerapan saham dengan hak suara multipel paling lama dalam jangka waktu (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang (satu) kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama (sepuluh) tahun. perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rups. setiap pemegang saham dengan hak suara multipel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham dengan hak suara multipel yang dimilikinya selama (dua) tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. setiap pemegang saham biasa sebelum dilakukannya penawaran umum dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham biasa yang dimilikinya sampai dengan (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, jika nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir lebih rendah dibandingkan harga penawaran umum. dalam hal pemegang saham dengan hak suara multipel meninggal dunia atau berada dalam pengampunan sebelum jangka waktu (dua) tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif berakhir, ketentuan larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku.anpa warkat dan mencatatkan saham tersebut pada rekening titipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. emiten wajib menyampaikan informasi mengenaiyang dilarang untuk dialihkan selama periode larangan pengalihan kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib membekukansebagaimana dimaksud pada dalam hal rekening titipan belum tersedia,dengan warkat, dan biro administrasi efek atau emiten yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri wajib menyelenggarakan administrasiersebut. biro administrasi efek atau emiten yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang mengadministrasikan pengalihan saham selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam dan setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam berakhir, emiten dapat mendaftarkan saham dengan hak suara multipelemiten wajib mengubah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya penawaran umum menjadi saham tanpa warkat dan mendaftarkannyapemegang saham dengan hak suara multipel yang akan mengalihkan sahamnya wajib menawarkan terlebih dahulu kepada (satu) atau lebih pemegang saham dengan hak suara multipel lainnya. pengalihan saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan melalui pasar negosiasi. pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan emiten mengenai rencana pengalihan saham dengan hak suara multipel paling lambat (dua) hari kerja sebelum dilaksanakannya pengalihan saham dengan hak suara multipel. emiten wajib mengumumkan rencana pengalihan(satu) hari kerja setelah diterimanya informasi sebagaimana dimaksud pada informasi mengenai rencana pengalihan saham dengan hak suara multipelemiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel wajib menerapkan rasio hak suara saham dengan hak suara multipel terhadap hak suara saham biasa dengan ketentuan:sepuluh persen) sampai dengan paling tinggi (empat puluh tujuh koma tiga puluh enamselima persen) sampai dengan kurang dari (sepuluhtiga koma lima persen) sampai dengan kurang dari (, atau

tambahan lembaran negara r.iumum perkembangan teknologi membawa dampak yang positif bagi perekonomian. perkembangan teknologi dimaksud menyebabkan munculnya perusahaan. selanjutnya, untuk mendorong pendalaman pasar perlu mengakomodasi perusahaan yang menciptakan new economy indonesia agar dapat melakukan penawaran umum dan tercatat (listing) indonesia dengan menyusun suatu peraturan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan tersebut. peraturan tersebut antara lain peraturan mengenai penerapan dual class share dengan multiple voting shares yang bertujuan untuk melindungi visi dan misi perusahaan yang dibangun oleh para pendiri agar tujuan dan perkembangan bisnis dapat terus berjalan. penerapan dual class share dengan multiple voting shares merupakan praktik yang lazim diberlakukan untuk perusahaan berbasis teknologi luar negeri. beberapa bursa seperti hong kong exchange hex), new york stock exchange nyse), dan national association securities dealers automated quotations nasdaq) telah memiliki kebijakan yang mendukung perusahaan teknologi dalam menerapkan dual class share dengan multiple voting shares sehingga perusahaan teknologi dapat tercatat pasarnya. berdasarkan pertimbangan tersebut atas serta dalam rangka memberikan dasar hukum penawaran umum bagi, maka perlu mengatur mengenai. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menggunakan teknologi dapat ditunjukkan dengan keberhasilan perusahaan menciptakan teknologi yang menjadi bisnis utama perusahaan. adapun inovasi produk dapat berupa teknologi baru, inovasi, dan atau suatu model bisnis baru, yang juga berfungsi sebagai pembeda perusahaan dari pelaku usaha yang ada. selain itu inovasi produk dapat juga dilihat dari adanya fitur unik ataupun hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. yang dimaksud dengan kemanfaatan sosial adalah bahwa inovasi produk ini terkait dengan sedemikian luasnya masyarakat pengguna produk maupun mata rantai usaha yang terlibat dalam distribusi produk kepada masyarakat,cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kontribusi pemegang saham dengan hak suara multipel antara lain dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan bahwa pemegang saham tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik ide awal atau pemegang saham yang secara signifikan melanjutkan ide tersebut dalam pendirian dan atau pengembangan perusahaan dan ide tersebut didukung oleh seluruh komponen perusahaan, serta terbukti menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sosial olehontoh: kontribusi dapat berupa ide atau inovasi dalam pemanfaatan teknologi maupun berupa dana dalam rangka pendirian dan atau pengembangan emiten. huruf cukup jelas. huruf angka huruf dalam praktiknya total nilai pemrosesan dimaksud dikenal juga dengan sebutan total processing value. huruf dalam praktiknya nilai barang dagangan bruto dimaksud dikenal juga dengan sebutan gross merchandise value. huruf dalam praktiknya total nilai pembayaran dimaksud dikenal juga dengan sebutan total payment value. huruf cukup jelas. angka cukup jelas. huruf kriteria investor ini dikaitkan dengan karakter bisnis emiten, antara lain belum dapat mencatatkan laba dalam jangka waktu singkat dan berpotensi mengalami ilusi saham yang tinggi. bukti pendukung dapat berupa antara lain opini dari ahli atau hasil audit dari profesional.penambahan modal antara laiyang dimaksud dengan peraturan terkait lainnya antara lain undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. cukup jelas. saham yang diterbitkan dalam penambahan modal tanpa memberikan meta yang dilaksanakan oleh pihak yang ditetapkan dapat memiliki saham dengan hak suara multipel tetap akan menjadi saham biasa jika pihak tersebut belum ditetapkan menjadi pemegang saham dengan hak suara multipel. yang dimaksud dengan menteri yang berwenang adalah menteri yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan hukum dan hak asasi manusia.emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dan atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam praktiknya, penyedia jasa atau barang yang menggunakan platform dikenal dengan istilah antara lain mitra dan pelawak. cukup jelas. huruf setoran tunai antara lain dapat dilakukan secara langsung oleh karyawan sendiri atau dibayarkan oleh emiten untuk dan atas nama karyawan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam praktiknya saham dengan hak suara khusus yang dimiliki oleh pemerintah dikenal juga dengan istilah saham dwi wayang secara tidak langsung berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan kemanfaatan sosial lainnya. huruf cukup jelas. huruf dalam praktiknya laju pertumbuhan majemuk tahunan disebut juga dengan compound annual growth rate car)ngka waktu saham dengan hak suara multipel merupakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh emiten untuk mencapai visi misinya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. contoh sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif, pemegang saham(dua) tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. contoh setelah (satu) tahun pernyataan pendaftaran menjadi efektif, pemegang saham berdasarkan keputusan pemegang saham independen dalam rups disetujuisisa jangka waktu larangan pengalihan saham, yaitu (satu) tahun. yang dimaksud dengan dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham biasa yang dimilikinya adalah termasuk atas saham yang diperoleh pada saat penawaran umum jika pemegang saham tersebut memperoleh saham dalam penawaran umum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemegang saham dengan hak suara multipel lainnya adalah pemegang saham dengan hak suara multipel yang sudah ada. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penghitungan persentase kepemilikan saham pemegang saham dengan hak suara multipel dihitung berdasarkan jumlah seluruh nilai nominal dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. penghitungan jumlah kepemilikan saham pemegang saham dengan hak suara multipel dilakukan pada (satu) hari kerja sebelum pemanggilan rups mengingat pemegang saham yang berhak hadir dalam rups merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel (satu) hari kerja sebelum pemanggilan rups. contoh:contoh pt.apada rups pt.a selanjutnya yang dilakukan padatiga koma tigcontohdulima koma satu. cukup jelas. cukup jelas. tujuan ketentuan yang mengatur bahwa hak suara saham biasa yang dimiliki adalah untuk tetap memberikan pihak dimaksud hak sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perseroan terbatas, antara lain untuk dapat mengajukan rups, pemeriksaan terhadap perseroan, danyang dimaksud dengan rapat umum pemegang saham adalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran. yang dimaksud deng dapat merupakan pendiri maupun bukan pendiri. dengan ketentuan ini, maka pemegang saham dengan hak suara multipel paling rendah memiliki o0 (dua koma empat puluh empat persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh pihak yang telah diungkapkan dalam prospektus dalam rangka penawaran umum antara lain ahli waris, perusahaan afiliasi, dan perusahaan special purpose vehicle. hurufibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan kontribusi pada setiap capaian dan pertumbuhan emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multipel. huruf cukup jelas. huruf ketentuan ini bertujuan agar direksi tersebut dapat memahami dan menerapkan visi dan misi pemegang saham dengan hak suara multipel. huruf dalam praktiknya perusahaan yang kegiatan usahanya bidang aktivitas konsultasi manajemen dikenal juga dengan istilah non operating company. huruf bentuk pengendalian oleh pemegang saham yang tidak lagi menjadi pemegang saham dengan hak suara multipel pada badan hukum dimaksud dapat dilakukan dengan penerapan klasifikasi saham mana (satu) saham memberikan lebih dari (satu) hak suara kepada pemegang saham, kepemilikan saham paling rendah lebih dari (lima puluh persen), atau melalui perjanjian tertulis antar pemegang saham (shareholder agreement). huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ketentuan mengenai keharusan memberikan suara yang sama mencerminkan bahwa setiap pemegang saham dengan hak suara multipel seharusnya memiliki visi dan misi yang sama dalam mengembangkantapan instansi terkait antara laimedia eletronik lainnya. cukup jelas. cukup jelas. contoh: pemegang saham dengan hak suara multipel memiliki saham (empat persen), terdiri dari: pemegang saham dengan hak suara multipel memiliki saham 1y6 (satu persen). pemegang saham dengan hak suara multipel memiliki saham (dua persen). pemegang saham dengan hak suara multipel memiliki saham 1y6 (satu persen). sehingga kepemilikan saham dengan hak suara multipel secara bersama sama memiliki hak suara sebesar (lima puluh lima koma enam persen). pemegang saham merupakan pemegang saham biasa dengan kepemilikan saham sebesar 49y6 (empat puluh sembilan persen). selanjutnya pemegang saham membeli seluruh saham dengan hak suara multipel yang dimiliki pemegang saham dengan hak suara multipel sehingga pemegang saham dengan hak suara multipel tidak lagi memiliki hak suara lebih dari (lima puluh persen) dan mengakibatkan perubahan saham dengan hak suara multipel menjadi saham biasa. dengan demikian setelah transaksi tersebut, pemegang saham dengan hak suara multipel akan memiliki hak suara sebesar (dua persen), sementara pemegang saham akan menjadi pengendali baru dengan kepemilikan saham dan hak suara sebesar 51y6 (lima puluh satu persen) dari seluruh hak suara. atas perubahan pengendali tersebut, maka pemegang saham tetap wajib untuk melakukan penawaran tender wajib. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem penawaran umum elektronik adalah sistem penawaran umum elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem penawaran umum elektronik sebagaimana

mid lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. produk asuransi. pemasproduk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang semakin beragam dan kompleks dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, bahwa penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), manajemen risiko yang memadai, dan praktik asuransi yang sehat pada perusahaan asuransi serta pemberdayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta perlu ditingkatkan sehingga risiko terkait produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dapat dikelola dengan baik: bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi diperlukan pengaturan dan pengawasan yang dapat mendukung perkembangan asuransi mikroperaturan otoritas jasa keuangan tentang produk asuransi dan pemasaran produknomor menu tusukan: menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan: produk asuransi adalah: program yang menjanjikan perlindungan terhadap (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau pesertamegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya: program yang menjanjikan perlindungan terhadap (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, bersama, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam dan polis asuransi untuk produk asuransi bersama sebagaimana dimaksud pada harus memuat ketentuan bahwa perusahaan yang tergabung dalam pemasaran produk asuransi bersama terikat sesuai porsi risiko masing masing. ketentuan mengenai kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh bank indonesia pada saat pembayaran. kurs ekuivalen sebagaimana dimaksud pada harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh penerima pembayaran tersebut jika pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud. perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan dalam polis asuransi yang dapat ditafsirkan: bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim:olis asuransi. ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa yaitu luar pengadilan dan melalui pengadilluar pengadilan, harus memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalammelalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perusahaan. polis asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta. dalam hal polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai: pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan polis asuransi yang bersangkutan: dan atau pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban perusahaan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban perusahaan. setiap polis asuransipolis asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa indonesia. polis asuransi diterbitkan dalam bentuk hardcore atau digital elektronik. dalam hal polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital elektronik sebagaimana dimaksud pada perusahaan harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. dalam pemasaran produk asuransi kumpulan, perusahaan wajib: menerbitkan polis asuransi induk yang mencantumkan nama tertanggung atau peserta asuransi dan masa pertanggungan dari masing masing tertanggung atau peserta asuransi, dan menerbitkan bukti kepesertaan bagi masing masing tertanggung peserta asuransi. setiap polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi sebagaimana dimaksud dalam harus dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada ojk untuk memperoleh surat persetujuan. polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan ojk ini. dalam setiap penutupan asuransi, polis asuransi harus sesuai spesimen polis asuransi yang dilaporkan oleh perusahaan atau polis standar asuransi yang dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada ojk. dalam hal ojk menilai bahwa dalam ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal hal yang dapat merugikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau perusahaan, ojk dapat meminta perusahaan atau ketua asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi dimaksud sesuai dengan rekomendasi ojk. bagian ketiga premi atau kontribusi perhitungan premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum. penetapan premi atau kontribusi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum, dan biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya. penetapan premi atau kontribusi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwarisiko, tingkat bunga, tabel mortality, atau tabel morbiditas: perkiraan hasil investasi dari premi atau kontribusi, dan biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya. penghentian pertanggungan, baik atas kehendak perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis. dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan. dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dan atau investasi, perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah: nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi produk asuransi selain produk asuransi dengan prinsip syariah, atau akumulasi dana investasi peserta bagi produk asuransi dengan prinsip syariah, pada saat penghentian tersebut. bab iii persetujuan dan pencatatan produk asuransi bagian kesatu kewajiban pelaporan setiap produk asuransi baru yang akan dipasarkan wajib dilaporkan kepada ojk untuk memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan. kriteria produk asuransi baru sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: produk asuransi yang belum pernah dipasarkan oleh perusahaan yang bersangkutan, atau produk asuransi tersebut merupakan perubahan atas produk asuransi yang sudah dipasarkan, yang perubahannya meliputi: risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung, rumusan premi atau kontribusi, perubahan kategori risiko, asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan premi atau kontribusi, dan atau metode perhitungan nilai tunai. produk asuransi baru yang akan dilaporkan sebagaimana dimaksud pada harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan. pelaporan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh direksi perusahaan atau yang setara. dalam hal produk asuransi baru yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam merupakan produk asuransi bersama, pelaporan dilakukan oleh direksi atau yang setara dari perusahaan yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran produk asuransi bersama. perusahaan yang akan melaporkan produk asuransi baru harus: memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan, dan tidak sedang dikenai sanksi administratif. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal pelaporan produk asuransi baru dimaksud merupakan: pengganti atau perbaikan atas produk asuransi yang telah dipasarkan dan merupakan bagian dari rencana penyehatan perusahaan yang telah disetujui oleh ojk, atau salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenakan karena perusahaan belum melaporkan produk asuransi yang sudah dipasarkan. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagi perusahaan yang memasarkan produk asuransi kredit dan atau suretyship harus memenuhi persyaratan kriteria lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai persyaratan kriteria usaha asuransi kredit dan atau suretyship. bagian kedua persetujuan produk asuransi produk asuransi yang wajib dilaporkan kepada ojk untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam adalah produk asuransi baru selain produk asuransi standar. pelaporan produk asuransi baru untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: formulir pelaporan produk asuransi baru, proyeksi pendapatan premi atau kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu (tiga) tahun: deskripsi produk asuransi baru, spesimen polis asuransi, dan surat pernyataan dewan pengawas syariah, khusus untuk produk asuransiyatakan kesesuaian produk asuransi yang dilaporkan dengan prinsip syariah yang paling sedikit mencakup hal sebagai berikuselain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pelaporan produk asuransi bersama merupakan pelaporan: produk asuransi baru yang belum pernah dipasarkan oleh perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dengan dokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam produk asuransi baru yang merupakan perubahan atas produk asuransi yang sudah dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dengan surat persetujuan atau surat pencatatan produk asuransi bersama dimaksud. selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam untuk pelaporan produk asuransi kredit dan atau suretyship harus dilengkapi dengan dokumen lain. ketentuan mengenai dokumen lain untuk pelaporan produk asuransi kredit dan atau suretyship diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pelaporan produk asuransi kredit dan atau suretyship. ojk memberikan surat persetujuan atas pelaporan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam paling lama (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. perusahaan dilarang memasarkan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam sebelum mendapatkan surat persetujuan dari ojk. bagian ketiga pencatatan produk asuransi produk asuransi yang wajib dilaporkan kepada ojk untuk memperoleh surat pencatatan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: produk asuransi baru yang berupa produk asuransi standar, dan produk asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: produk asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan, atau produk asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya. pelaporan produk asuransi baru yang berupa produk asuransi standar sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: formulir pelaporan produk asuransi baru, deskripsi produk asuransi baru, dan surat pernyataan dewan pengawas syariah mengenai kesesuaian produk asuransi yang dilaporkan dengan prinsip syariah, khusus untuk produk asuransi standarcakup paling sedikipelaporan perubahan atas produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: formulir pelaporan perubahan produk asuransi, surat persetujuan atau surat pencatatan atas produk asuransi sebelum perubahan, deskripsi produk asuransi, matriks perbandingan produk asuransi sebelum dan sesudah perubahan, dan spesimen polis asuransi setelah perubahan, khusus untuk produk asuransi selain produk asuransi standar. pelaporan produk asuransi standardokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau entitas asuransi jiwa, program yang menjanjikan perlindungan terhadap (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan: dan atau program yang menjanjikan perlindungan terhadap (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaproduk asuransi bersama adalah produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh (dua) atau lebih perusahaan asuransi. produk asuransi standar adalah produk asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. produk asuransi mikro adalah produk asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. polis asuransilaporan perubahan atas produk asuransisurat persetujuan atau surat pencatatan dari produk asuransi bersama dimaksud. ojk memberikan surat pencatatan atas pelaporan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam paling lama (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam dapat dipasarkan oleh perusahaaan setelah mendapatkan tanda terima dari ojk atas penyampaian pelaporan produk asuransi dimaksud. bagian keempat pemenuhan kelengkapan dokumen pelaporan produk asuransi dalam hal pelaporan produk asuransi baru atau perubahan atas produk asuransi yang telah dipasarkan belum memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan atau belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan atau ojkperusahaan melalui: surat, surat elektronik: pertemuan dengan pihak perusahaan kantor ojk, dan atau cara lain yang dapat ditelusuri dan disimpan buktinyapada perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan atau melengkapi dokumen, perusahaan dianggap membatalkan pelaporan produk asuransi baru atau perubahan atas produk asuransi yang telah dipasarkan. apabila perusahaan tetap bermaksud memasarkan produk asuransi baru atau melakukan perubahan atas produk asuransi yang telah dipasarkan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada perusahaan harus menyampaikan kembaliketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam surat edaran ojk. bab saluran pemasaran produk asuransi perusahaan hanya dapat memasarkan produk asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut: secara langsung (direct marketing): agen asuransi, bancassurance, dan atau badan usaha selain bank. pemasaran produk asuransi mikro dapat dilakukan melalui saluran pemasaran pada dan atau tenaga pemasar. ketentuan lebih lanjut mengenai saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan yang akan memasarkan produk asuransi melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pihak yang melakukan pemasaran. saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh. pemasaran produk asuransi melalui media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada wajib memuat informasi mengenai identitas perusahaan, produk asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan polis asuransi. saluran pemasaran dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada untuk padi wajib diikuti dengan pertemuan langsung secara tatap muka. perusahaan yang memasarkan produk asuransi melalui agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memastikan bahwa agen asuransi tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan mengenai agen asuransi. perusahaan yang memasarkan produk asuransi melalui bancassurance sebagaimana dimaksud dalam huruf harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan bancassurance dari ojk. perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari ojk. perusahaan yang memasarkan produk asuransi melalui badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan kriteria tertentu harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan dari ojk. pemasaran produk asuransi mikro melalui tenaga pemasar sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai asuransi dan produk asuransi mikro. dalam hal pemasaran produk asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan perusahaan wajib: memastikan bahwa pihak yang melakukan pemasaran dimaksud, dan bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan produk asuransi yang dipasarkan. bab perlindungan konsumen asuransi perusahaan dan atau. perusahaan yang memasarkan padi wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (customer risk profile assessment. perusahaan wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. perusahaan wajib menyampaikan polis asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcore atau digital elektronik. dalam hal polis asuransi disampaikan dalam bentuk digital elektronik sebagaimana dimaksud pada bagian polis asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcore. bab manajemen produk asuransi bagian kesatu perencanaan produk asuransi perusahaan wajib memiliki rencana pengembangan dan pemasaran produk asuransi yang ditetapkan oleh direksi atau yang setara. rencana pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari rencana bisnis perusahaan. ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutpemantauan kinerja produk asuransi perusahaan wajib melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi. pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengevaluasi antara lain: embedded value atas produk asuransi dimaksud: profit testing dan asset share dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan, dan analisis atas value new business (dampak new business suatu produk asuransi terhadap solvabilitas atau modal). evaluasi pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara periodik oleh aktuaris perusahaan sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris indonesia. berdasarkan evaluasi pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi sebagaimana dimaksud pada aktuaris perusahaan memberikan rekomendasi untuk: melanjutkan pemasaran produk asuransi, mengubah asumsi yang digunakan dalam produk asuransi, atau cc. menghentikan pemasaran produk asuransi. perusahaan wajib mendokumentasikan hasil pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga penghentian pemasaran produk asuransi ojk dapat memerintahkan perusahaan untuk menghentikan pemasaran produk asuransi, dalam hal: produk asuransi yang dipasarkan berbeda dengan produk asuransi yang telah memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan sebagaimana dimaksud dalam dan atau produk yang dipasarkan tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan wajib menghentikan seluruh kegiatan pemasaran produk asuransi yang dikenakan penghentian oleh ojk sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib melaporkan penghentian pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam kepada ojk paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak penghentian pemasaran produk asuransi dimaksud. perusahaan yang telah menghentikan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam dapat memasarkan produk asuransi tersebut kembali setelah produk asuransi tersebut telah mendapatkan surat persetujuan atau surat pencatatan dari ojk sebagaimana dimaksud dalam pelaporan penghentian pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi perusahaan atau yang setara dilengkapi dengan: penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran produk asuransi, dan data polis asuransi yang masih aktif. penghentian pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. bab vii sanksi pelanggaran terhadap ketentuan, kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang: pembatasan kegiatan usaha: dan atau pencabutan izin usaha. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dandansurat pencatatan atas produk asuransi yang telah diterbitkan oleh ojk sebelum peraturan ojk ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku. proses pelaporan produk asuransi yang belum selesai pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku tunduk pada peraturan ojk ini. dalam hal ojk telah menyampaikan pemberitahuan mengenai kelengkapan dokumen dan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum peraturan ojk ini berlaku, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dihitung sejak peraturan ojk ini mulai berlaku. asosiasi harus melaporkan spesimen polis standar asuransi yang telah terbit sebelum peraturan ojk ini mulai berlaku kepada ojk paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak peraturan ojk ini mulai berlaku. ketentuan mengenai padiproduk unit link dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ojk ini sampai dengan surat edaran ojk mengenai padi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asurans adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan perusahaan adalah perusahaan asuransi dandan atauaktuaris perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk dan merupakan karyawan perusahaan. bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bankroduk asuransi bagian kesatu jenis dan kriteria produk asuransi setiap produk asuransi harus memberikan perlindungan dari paling sedikit (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan. produk asuransi harus memiliki: premi atau kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang, dan polis asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat: menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta: dan atau mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya. padi harus memenuhi kriteria: memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi, memiliki masa pertanggungan tertentu, dan memiliki strategi investasi yang spesifik. ketentuan lebih lanjut mengenai padi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran ojk. produk asuransi bersama dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama antara: perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum lainnya: perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa lainnya, atau perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. pembagian risiko antara perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa dalam produk asuransi bersama harus sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. produk asuransi bersama sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh (dua) atau lebih perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus. produk asuransi bersama sebagaimana dimaksud dalam harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus memuat hal hal sebagai berikut: susunan keanggotaan, termasuk perusahaan yang menjadi ketua (leader) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran produk asuransi bersama dimaksud: tugas ketua, cc. pembagian risiko untuk masing masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran produk asuransi bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing masing perusahaan, tata cara pembayaran premi atau kontribusi oleh pemegang polis: prosedur underwriting, prosedur penerimaan, dan penerusan premi atau kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim: dan prosedur penyelesaian perselisihan antara perusahaan yang tergabung dalam pemasaran produk asuransi bersama. produk asuransi standar harus memenuhi kriteria yaitu memiliki polis asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi. produk asuransi mikro harus memiliki karakteristik: sederhana, mudah: ekonomis: dan segera. ketentuan lebih lanjut mengenai produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran ojk. produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum adalah produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf dan huruf produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf huruf dan angka produk asuransi mikro yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah produk asuransi sebagaimana dimaksud pada kecuali entitas asuransi jiwa dan padi. produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum sebagaimana dimaksud pada dan atau perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi. perusahaan harus memberi nama untuk setiap produk asuransi yang dipasarkan. nama produk asuransi yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna, tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan produk asuransi, dan cc. sesuai dengan nama produk asuransi pada saat dilaporkan ojk. nama dari produk asuransi mikro harus menggunakan frasa asuransi mikro atau frasa lain yang semakna. bagian kedua polis asuransi polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai: saat berlakunya pertanggungan: uraian manfaat yang diperjanjikan, cara pembayaran premi atau kontribusi: tenggang waktu (grace period) pembayaran premi atau kontribusi, kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah, waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi, kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati: periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk asuransi jangka panjang, tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai, perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis: klausul penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya: il. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim: tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim, klausul penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian dalam pengadilan maupun luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan: dan oo. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam (dua) bahasa atau lebih. polis asuransi untuk produk asuransi dengan prinsip syariah, selain harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam juga harus memuat hal hal sebagai berikut: jenis akad yang digunakan, hak, kewajiban, dan wewenang masing masing pihak berdasarkan akad yang disepakati, besar kontribusi yang dialokasikan dalam dana barru', umrah, dan dana investasi, besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal produk asuransi menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah, alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana barru', dana peserta, dan atau dana perusahaan, dan pemberian garde oleh perusahaan dalam hal dana barru' tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga bagi polis asuransi untuk produk asuransi mikro, kecuali huruf huruf huruf dan huruf ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi polis asuransi untuk produk asuransi mikro dengan prinsip syariah, kecuali huruf huruf huruf, huruf dan huruf selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan polis asuransi untuk produk asuransi bersama harus memuat bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran produk asuransi bersama. polis asuransi untuk produk asuransi bersama diterbitkan oleh perusahaan yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran produk asuransi bersama. polis asuransi untuk produk asuransi bersama harus ditandatangani oleh: seluruh perusahaan yang tergabung dalam pemasaran produk asuransi bersama, atau perusahaan yang menjadi ketua dalam pemasaran produk asuransi bersama. dalam hal polis asuransi untuk produk asuransi bersama ditandatangani hanya oleh perusahaan yang menjadi ketua dalam pemasaran produk asuransi

lembaran negara r.i keuangan. ojk. produk asuransi. pemasasuransi dan pemasaran produk asuransi umum perkembangan industri perasuransian saat ini cukup pesat sehingga mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk asuransi yang semakin beragam dan kompleks. selain itu, saat ini produk asuransi yang merupakan bagian dari produk jasa keuangan mulai memiliki karakteristik yang hampir sama dengan produk jasa keuangan lainnya seperti bank dan pasar modal. samping itu, metode dan saluran pemasaran produk asuransi pun semakin bervariasi. banyaknya variasi dan kompleksitas atas produk asuransi dan saluran pemasaran tersebut akan meningkatkan risiko yang dihadapi baik oleh perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta. untuk mengelola risiko terkait produk asuransi dan pemasarannya, maka perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance), manajemen risiko yang memadai, dan praktik praktik asuransi yang sehat pada perusahaan serta meningkatkan pemberdayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap produk asuransi serta saluran pemasaran produk asuransi, mulai dari pelaporan atas produk asuransi baru sampai dengan penghentian pemasaran produk asuransi. kebutuhan akan produk asuransi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah mendorong perlunya pengaturan khusus mengenai produk asuransi mikro. peraturan ojk ini mengatur karakteristik dan saluran pemasaran produk asuransi mikro. dengan demikian, diharapkan produk asuransi mikro dapat meningkatkan akses berbagai lapisan masyarakat terhadap produk asuransi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf tingkat premi atau kontribusi dinilai mencukupi, apabila: tidak terlalu rendah sehingga sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan: penerapan tingkat premi atau kontribusi secara berkelanjutan tidak akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan, dan penerapan tingkat premi atau kontribusi secara berkelanjutan tidak akan merusak iklim kompetisi yang sehat. tingkat premi atau kontribusiangka cukup jelas. angka cukup jelas. angka contoh asumsi antara lain tabel mortality, tingkat bunga, tabel morbiditas, tingkat inflasi, lapse ratio, loss ratio, dan lain sebagainya. angka cukup jelas. ketentuan ini mengatur bahwa produk asuransi baru baik yang belum pernah dipasarkan ataupun yang telah dipasarkan namun mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf yang akan dilaporkan kepada ojk terlebih dahulu dimuat dalam rencana bisnis yang telah disampaikan kepada ojk sesuaicukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengenaan sanksi administratif dimaksud merupakan seluruh jenis pengenaan sanksi dan tidak terbatas pada pengenaan sanksi yang terkait dengan pemasaran produk asuranurat persetujuan atau surat pencatatan adalah surat persetujuan ataupun surat pencatatan terakhir dari produk asuransi bersama. yang dimaksud dengan dokumen lain dalam ini antara lain seperti bukti pemenuhan syarat atau kriteria perusahaan untuk dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kredit dan suretyship sesuai dengan peraturan perundang undangan. cukup jelas. yang dimaksud dengan benar dalam ini adalah telah memenuhi peraturan perundang undangan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk juga perubahan dan atau penggunaan nama lain dari produk asuransi yang telah memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan dari ojk. angka yang dimaksud dengan tertanggung orang perorangan adalah tertanggung individu yang bukan merupakan badan hukum atau badan usaha. produk asuransi dengan tertanggung kumpulan orang perorangan yang dipasarkan kepada badan hukum atau badan usaha termasuk dalam produk asuransi yang memenuhi ketentuan ini. angka ketentuan ini mengatur bahwa perubahan atas produk asuransi yang tidak dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan tidak wajib dilaporkan untuk memperoleh surat pencatatan ojk, kecuali apabila produk tersebut pernah dihentikan pemasarannya dan akan dipasarkan kembaliyang dimaksud dengan pelaporan dalam ketentuan ini adalah pelaporan produk asuransi baru yang memenuhi kriteria produk asuransi standar dan produk asuransi bersama. ketentuan ini mengatur mengenai pelaporan atas perubahan dari produk asuransi bersama. adapun yang dimaksud dengan surat persetujuan atau surat pencatatan adalah surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir dari produk asuransi bersama dimaksud. cukup jelas. yang dimaksud dengan tanda terima dari ojk dalam ketentuan ini adalah tanda terima dari tata perbuatan ojk. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh cara lain adalah secara sistem otomatis apabila proses pelaporan dilakukan secara online (e licensing). cukup jelas. maksud dari ketentuan ini adalah perusahaan mengulang dari awal prosescukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud pada huruf ini antara lain perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, pt. pos indonesia, minimarket supermarket, dan lain lain. contoh saluran pemasaran melalui tenaga pemasar yaitu melalui komunitas, pegawai koperasi usaha tani, dan lain lain. cukup jelas. cukup jelas. contoh dari media komunikasi jarak jauh antara lain surat, telepon (telemarketing), internet, televisi, radio, atau layanan pesan singkat sms). kewajiban memuat informasi yang dimaksud dalam ketentuan ini contohnya dalam saluran pemasaran produk asuransi yang menggunakan telemarketing, oleh karena itu perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada agen telemarketer nya mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan melalui saluran telemarketing tersebut. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai agen asuransi termasuk peraturan ojk mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. cukup jelas. yang dimaksud dengan kriteria tertentu dalam ini adalah kriteria yang akan diatur oleh ojk melalui surat edaran ojk sebagaimana dimaksud pada cukup jelas. cukup jelas.arena perusahaan pialang asuransi mewakili kepentinganperiode pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi disesuaikan dengan karakteristik produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. (sepuluh) hari kerja sejak penghentian pemasaran produk asuransi adalah (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat keputusan direksi atau yang setara mengenai penghentian pemasaran produk asuransi tersebut atau tanggal tertentu yang ditetapkan direksi atau yang setara sebagai tanggal efektif penghentian pemasaran produk asuransi. menurut ketentuan ini, produk asuransi yang pernah dihentikan pemasarannya perlu dilaporkan kembali ojk. produk tersebut harus memperoleh surat persetujuan dari ojk apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam atau surat pencatatan dari ojk apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas. penerapan tingkat premi atau kontribusiatau kontribusi yang berbeda. huruf cukup jelas. cukup jelas. surat edaran ojk antara lain mengatur mengenai kriteria, proporsi manfaat kematian dan manfaat investasi, nama dan strategi investasi, nilai aset suasana, dan brosur pemasaran. contoh produk asuransi bersama adalah produk konsorsium tenaga kerja indonesia tki), produk kecelakaan diri plus plus) yang pertanggungan kecelakaan diri dilaksanakan oleh perusahaan asuransi umum dan pertanggungan kematian alami dilaksanakan oleh perusahaan asuransi jiwa. perusahaan pada mekanisme kerja sama produk asuransi bersama termasuk perusahaan yang menjalankan usahanyaroses pelaporan produk asuransi yang belum selesai adalah pelaporan produk asuransi yang sedang diproses oleh ojk dan belum diterbitkan surat pencatatan atas produk asuransi dimaksud. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pertanggungan bersama adalah produk asuransi yang sebenarnya didesain untuk dipasarkan oleh (satu) perusahaan, namun secara kasus per kasus penutupan dari produk asuransi tersebut dilakukan oleh lebih dari (satu) perusahaan karena masalah kapasitas. contoh yang dimaksud dengan pertanggungan bersama yaitu penutupan asuransi harta benda dengan objek pertanggungan sebuah pabrik yang ditanggung oleh lebih dari (satu) perusahaan asuransi umum. cukup jelas. yang dimaksud dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi, contohnya antara lain polis standar asuransi kebakaran indonesia, dan polis standar asuransi kendaraan bermotor indonesia. huruf yang dimaksud dengan sederhana dalam ketentuan ini adalah produk asuransi mikro harus memberikan manfaat perlindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. selain itu, polis asuransi dari produk asuransi mikro juga harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua masyarakat. huruf yang dimaksud dengan mudah dalam ketentuan ini adalah produk asuransi mikro harus mudah diperoleh lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti kantor pos, outlet pegadaian, minimarket, supermarket, dan lembaga keuangan selain perusahaan. huruf yang dimaksud dengan ekonomis dalam ketentuan ini adalah produk asuransi mikro harus memiliki premi atau kontribusi yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk asuransi mikro harus sangat efisien. huruf yang dimaksud dengan segera dalam ketentuan ini adalah proses pembayaran klaim produk asuransi mikro harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran klaim produk asuransi lainnya. hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi. surat edaran ojk antara lain mengatur mengenai penjabaran dari karakteristik produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud pada seperti ketentuan mengenai premi atau kontribusi, penyelesaian klaim, dan lini usaha untuk produk asuransi mikro. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh kata yang semakna dengan asuransi antara lain assurance , insurance , dan proteksi . huruf contoh penamaan yang menimbulkan penafsiran bahwa produk tersebut bukan produk asuransi antara lain tabungan dan investasi . huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kontribusi yang dialokasikan dalam dana investasi hanya berlaku bagi paketentuan penyelesaian perselisihan pada polis asuransi tidak boleh hanya membatasi satu cara penyelesaian perselisihan. misalnya tidak diperbolehkan dalam ketentuan umum polis asuransi hanya memuat penyelesaian perselisihan dalam pengadilan saja. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh penggunaan bahasa asing yang disandingkan dengan bahasa indonesia terdapat pada polis asuransi marine hull. contoh penggunaan bahasa daerah yang disandingkan dengan bahasa indonesia terdapat pada polis asuransi mikro. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan spesimen polis asuransi dalam ketentuan ini berlaku untuk penutupan produk asuransi selain produk asuransi standar. sedangkan ketentuan polis standar asuransi berlaku untuk penutupan produk asuransi standar. cukup jelas. cukup jelas. huruf perhitungan premi atau kontribusi murni berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini, dapat menggunakan data dari internal perusahaan atau eksternal dari pihak lain. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan proporsional adalah jika dalam kurva berupa garis linier (y atb), dan bukan garis eksponensial (ye). yang dimaksud dengan adalah imbalan jasa perantaraan. perhitungan cadangan akumulasi dana mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai cadangan teknis. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia kontrareksa dana yang sehat serta meningkatkan daya saing industri reksa dana secara internasional diperlukan penyempurnaan pengaturan pengelolaan reksa danaterlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki, oo. terlibat dalam transaksi marjin,: dan atau terjadi kelebihan permintaan beli dari efek yang ditawarkan, ss.,:dua puluh) hari bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari bank kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata mata untuk kepentingan reksa dana dan pemegang unit penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan bank kustodian. penyesuaian komposisisampaikan oleh manajer investasi kepada bank kustodian paling lambat (dua) hari kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangansepuluh) hari bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari bank kustodian. dalam hal komposisi portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif belumatau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bank kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada manajer investasi paling lambat (dua) hari bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada manajer investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, kecuali dalam rangka: penyesuaian terhadap peraturan baru dan atau perubahan peraturan perundang undangan, dan atau penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bank kustodian wajib melakukan pembayaran atas pembelian efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif atau menerima pembayaran atas penjualan efek atau pencairan investasi lainnya dalam portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan manajer investasisektor pasar modal dan atau kontrak investasi kolektif reksa dana. bagian ketiga nilai aktiva bersih reksa dana bank kustodian wajib menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif setiap hari bursa dan mengumumkannya melalui media massa. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif wajib menggunakan denominasi rupiah kecuali mayoritas portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif berdenominasi mata uang asing. nilai aktiva bersih awal untuk setiap unit penyertaan dari reksa dana wajib ditetapkan sebesar rp1. (seribu rupiah)dari reksa dana yang menggunakan denominasi mata uang asing wajib ditetapkan sebesar uss (satu dolar amerika serikat) atau eur (satu euro), atau dalam besaran tertentu mata uang asing lainnya setelah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. nilai aktiva bersih reksa dana sebagaimana dimaksud pada dan selanjutnya dihitungsebagaimana dimaksud pada sepanjang telah diatur dalam kontrak investasi kolektif dan dicantumkan dalampenghitungan nilai aktiva bersih reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif oleh bank kustodian, manajer investasi wajib menghitungtiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada bank kustodian. penghitungan dan penyampaianlakukan sesuaibagian keempat transaksi unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif manajer investasi wajib menyusun tata cara transaksi unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. manajer investasi wajib memastikan semua dana pembelian unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dikreditkan rekening atas nama reksa dana bank kustodian paling lambat pada akhir hari bursa disampaikannya perintah transaksi pembelian secara lengkap. dana pembelian unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada hanya dapat berasal dari: calon pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, anggota keluarga calon pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: dan atau manajer investasi, agen penjual efek reksa dana dan atau asosiasi yang terkait dengan reksa dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan pihak dimaksud. perintah transaksi unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh manajer investasi: sampai denganyang bersangkutan: atau setelahberikutnyamengenai transaksi unit penyertaan sebagaimana dimaksud pada sepanjang telah dimuat dalam kontrak investasi kolektif danhanya dapat dilakukan antar reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi yang samadilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali unit penyertaan suatu reksa dana dan penjualan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang lain pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan nilai aktiva bersih per unit penyertaan dari masing masing reksa dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam manajer investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada diterima rekening reksa dana dimaksud pada bank kustodian paling lambat (empat) hari bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap. untuk kepentingan operasional transaksi unit penyertaan reksa dana, bank kustodian dapat membuka rekening atas nama reksa dana bank lain atas permintaan tertulis dari manajer investasi. rekening atas nama reksa dana bank lain sebagaimana dimaksud pada wajib diadministrasikan oleh bank kustodian untuk kepentingan reksa dana dimaksud. manajer investasi atas nama reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif wajib melakukan pembelian kembali atas unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektifyang dijual oleh pemegang unit penyertaan. bank kustodian wajib memastikan dana hasil pembelian kembali unit penyertaan atau likuidasi reksa dana disampaikan rekening bank atas nama pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. manajer investasi dapat menolak pembelian kembali dan atau pelunasan atau menginstruksikan agen penjual efek reksa dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dan atau pelunasan apabila terjadi hal sebagai berikut: bursa efek mana sebagian besar portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diperdagangkan ditutup, perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif bursa efek dihentikan, keadaan darurat, atau terdapat hal lain yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif setelah mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan. penolakan pembelian kembali dan atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah manajer investasi memberitahukan secara tertulis kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada bank kustodian. dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut: manajer investasi dilarang melakukan penjualan unit penyertaan baru, dan bank kustodian dilarang menerbitkan unit penyertaan baru, selama periode penolakan pembelian kembali dan atau pelunasan dimaksud. manajer investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang unit penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud pada paling lambat (satu) hari kerja setelah tanggal perintah pembelian kembali dan atau pelunasan diterima oleh manajer investasi. pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan unit penyertaan pemegang unit penyertaan dilakukan paling lambat (tujuh) hari bursa sejak perintah pembelian kembali telah diterima manajer investasi secara lengkap. bagian kelima pengalihan kepemilikan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif kepemilikan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangkafek bersifat utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan efek (debitur)transaksi unit penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan atau pengalihan dari unit penyertaan suatu reksa dana unit penyertaan reksa dana lain yang dikelola oleh manajer investasi yang samwarisan, atau hibah diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana dengan bukti pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk selanjutnya diadministrasikan bank kustodian reksa danaharus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. manajer investasi pengelola reksa dana atau agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan unit penyertaan reksa dana dalam rangka pewarisan dan atau hibah sebagaimana dimaksud pada bagian keenam penerbitan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif bank kustodian wajib: mengurus penerbitan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, melakukan pembayaran pembelian kembali atau pelunas: melakukan pembukuan reksa dana, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak investasi kolektif reksa dana. bank kustodian wajib memastikan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diterbitkan setelah diterimanya perintah pembelian unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif secara lengkap dan diterimanya dana rekening reksa dana yang diadministrasikan oleh bank kustodian. untuk transaksi pengalihan dari unit penyertaan suatu reksa dana unit penyertaan reksa dana yang lain, bank kustodian wajib memastikan penerbitan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan setelah perintah pengalihan dimaksud diterima secara lengkap oleh manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana. bagian ketujuh konfirmasi kepemilikan unit penyertaan dan laporan kepada pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif bank kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikatas pelaksanaan perintah pemegang unit penyertaan secara langsung kepada pemegang unit penyertaan.: dikirimkan kepada pemegang unit penyertaan paling lambat (tujuh) hari bursa setelah unit penyertaan diterbitkan, untuk penjualan unit penyertaan, atau dikirimkan kepada pemegang unit penyertaan paling lambat (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali unit penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali unit penyertaanapat dilaku berbentuk kontrak investasi kolektif: dan atau jasa pengiriman. bank kustodian wajib menyampaikan laporan reksa dana kepada setiap pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektifkepada setiapisampai, dan atau jasa pengiriman. bagian kedelapan biaya dalam pengelolaan reksa dana dalam pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, biaya yang menjadi beban manajer investasi antara lain: biaya persiapan pembentukan reksa dana, biaya administrasi pengelolaan reksa dana, biaya pemasaran, biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening dan formulir transaksi, biaya cetak dan distribusi prospektus pertama kali, biaya pembubaran reksa dana, dan biaya jasa dewan pengawas dan atau tenaga ahli, jika terkait pengelolaan reksa dana syariah. dalam pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, biaya yang menjadi beban reksa dana meliputi: biaya pengelolaan manajer investasi: biaya bank kustodian, biaya asuransi portofolio efek reksa dana, jika ada, biaya transaksi pembelian dan atau penjualan portofolio efek reksa dana, biaya pembaharuan prospektus dan mendistribusikannya, biaya atas jasa akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan reksa dana, dan biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak. bank kustodian wajib membayar biaya yang menjadi beban reksa dana sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan perintah manajer investasi. dalam pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan antara lain: biaya penjualan, jika ada, biaya pembelian kembali dan atau pelunasan, jika ada, biaya pengalihan dari unit penyertaan suatu reksa dana unit penyertaan reksa dana yang lain jika ada: dan biaya transfer dana sehubungan dengan transaksi unit penyertaan reksa dana, jika ada. selain biaya sebagaimana dimaksud dalam dan terdapat biaya lain dalam pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif antara lain: biaya konsultan hukum, biaya notaris: dan atau cc. biaya akuntan. biaya sebagaimana dimaksud pada menjadi beban manajer investasi, bank kustodian, dan atau reksa dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud. bagian kesembilan transaksi unit penyertaan reksa dana melalui pihak lain manajer investasi dapat melakukan kerja sama dengan agen penjual efek reksa dana berkaitan dengan pelaksanaan transaksi unit penyertaan reksa dana. kerja sama dengan agen penjual efek reksa dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara manajer investasi dengan agen penjual efek reksa dana: dibuat dalam bahasa indonesia, memuat hal sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang agen penjual efek reksa dana, dan diberitahukan kepada bank kustodian reksa dana. dalam melakukan penjualan efek reksa dana, manajer investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki: jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan, dan atau sistem elektronik yang teruji keandalannya. pihak lain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya sebagaimana dimaksud pada huruf wajib terlebih dahulu memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang. perjanjian kerja sama antara manajer investasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada wajib: dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia, memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi unit penyertaan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dan peraturan terkait lainnya sektor pasar modal serta paling sedikit memuat: identitas masing masing pihak, hak dan kewajiban masing masing pihak, imbalan atas jasa pemilik gerai dan atau pemilik sistem elektronik serta biaya, jangka waktu perjanjian: dan ketentuan pengakhiran perjanjian. perjanjian kerja sama antara manajer investasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada wajibnjualan unit penyertaan reksa dana pertama kali kepada calon pemegang unit penyertaan reksa dana yang dilakukan oleh manajer investasi melalui gerai penjualan wajib dilakukan oleh tenaga pemasaran manajer investasi yang mempunyai izin wakil perusahaan efek atau wakil agen penjual efek reksa dana. manajer investasi yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka transaksi unit penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud pada wajib: bertanggung jawab atas transaksi unit penyertaan yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan manajer investasi: bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai deng: cc. memastikan keandalan dan keamanan sistem yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memiliki prosedur operasional standar berkaitan dengan transaksi unit penyertaan reksa dana yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan manajer investasi. bagian kesepuluh transaksi unit penyertaan reksa dana secara elektronik dalam melakukan transaksi unit penyertaan reksa dana secara elektronik, manajer investasi dapat menggunakan sistem elektronik yang dibangun sendiri oleh manajer investasi atau oleh pihak lain yang memiliki kerja sama dengan manajer investasi. ketentuan mengenai tata cara transaksi unit penyertaan reksa dana dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. pembayaran atas pembelian unit penyertaan reksa dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan atau mekanisme pendekatan rekening bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan unit penyertaan reksa dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan atau mekanisme pengeditan kepada rekening bank pemegang unit penyertaan reksa dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesebelas penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan kekayaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif manajer investasi wajib menyimpan semua kekayaan reksa dana pada bank kustodian. bank kustodian yang mengadministrasikan reksa dana wajib: memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksa dana, dan mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan reksa dana atas nama bank kustodian tersebut. manajer investasi wajib: menyimpan dan memelihara reksa dana, dan pengelolaan reksa dana, paling singkat (lima) tahun sejak reksa dana tersebut dibubarkan, memisahkan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dari pembukuan dan catatan manajer investasi serta nasabah lain dan produk lain dari manajer investasi. bank kustodian wajib menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan:, dan pengelolaan reksa dana, paling singkat (lima) tahun sejak reksa dana tersebut dibubarkan: semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan paling singkat (lima) tahun sejak reksa dana tersebut dibubarkan, dandan identitas lain dari para pemegang unit penyertaan paling singkat (lima) tahun sejak rekening pemegang unit penyertaan reksa dana tersebut ditutup. bagian keduabelas penggantian bank kustodian manajer investasi dapat mengganti bank kustodian dalam hal: bank kustodian terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kontrak investasi kolektif atau ketentuan peraturan perundang undangan, bank kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kontrak investasi kolektif: dan atau terdapat kesepakatan bersama antara manajer investasi dan bank kustodian. penggantian bank kustodian sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bank kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai bank kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti. bagian ketigabelas perubahan anggota direksi, komisaris, dan pemegang saham manajer investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank kustodian setiap ada perubahan anggota direksi, komisaris, dan atau pemegang saham pengendali manajer investasi dengan tembusan kepada otoritas jasa keuanganbab pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektifreksa danalaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada manajer investasi dan atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing masing. bagian kesatu nama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif nama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif wajib menggambarkan: nama manajer investasi, nama yang mencerminkan jenis reksa dana, dan cc. denominasi mata uang asing yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain rupiah. bank kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada manajer investasi setiap ada perubahan penanggung jawab, anggota direksi, komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank yang menjadi bank kustodian dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan. bagian keempatbelas laporan keuangan tahunan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif manajer investasi dan bank kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan reksa dana sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing masing sebagaimana dimaksud dalam kontrak investasi kolektif. tahun buku reksa dana dimulai sejak tanggal januari dan ditutup pada tanggal desember. laporan keuangan tahunan reksa dana wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan. laporan keuangan tahunan reksa danareksa danareksa danareksa danareksa danagian kelimabelas minimum dana kelolaan, pembubaran, dan likuidasi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektifwajib memiliki dana kelolaan paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktumemiliki dana kelolaan paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah) dapat dilakukan. manajer investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan reksa dana sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan paling lambatpenyampaian laporan penghimpunan dana kelolaan reksa dana kepada otoritas jasa keuangan dilakukan paling lambat (seratus dua puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran reksa dana menjadi efektif. reksa dana:, memiliki dana kelolaan kurang dari rp10. (sepuluh miliar rupiah)atauatau huruf dan membubarkan reksa danaatau huruf serta menyampaikan laporan pembubaran reksa dana kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari bursa sejak reksa dana dibubarkan yang disertai dengan: akta pembubaran reksa dana dari notaris yang terdaftar otoritas jasa keuangan, danjika reksa dana telah memiliki dana kelolagumumk paling lambat (dua) hari bursa sejak diperintahkan: menginstruksikan kepada bank kustodian paling lambat (dua) hari bursa sejak diperintahkan otoritas jasa keuanganperintahkan pembubaran reksa dana oleh otoritas jasa keuanganengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir reksa dana dan mengumumkan kepada para pemegang unit penyerta, dalam jangka waktu paling lambat (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf sertaberakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf reksa dana kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lambat (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran reksa dana oleh manajer investasi dan bank kustodian dengan melampirkan: kesepakatan pembubaran reksa dana antara manajer investasi dan bank kustodian disertai alasan pembubaran, dan kondisi keuangan terakhir, dan pada hari yang samaterjadinya kesepakatan pembubaran reksa danasepakatinya pembubaran reksa danapemegang unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran reksa dana. laporan keuangan pembubaran reksa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf angka huruf angka dan huruf angka mencakup: laporan posisi keuangan: laporan laba rugi komprehensif: dan catatan atas laporan keuangan. dalam hal manajer investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau bank kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, otoritas jasa keuangan berwenang: menunjuk manajer investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau bank kustodian lain untuk mengadministrasikan reksa dana, atau menunjuk salah satu pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran reksa dana, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti. dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran reksa dana sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bank kustodian, bank kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi reksa dana dengan pemberitahuan kepada otoritas jasa keuangan. manajer investasi atau bank kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran reksa dana sebagaimana dimaksud pada huruf wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan reksa dana yangmasih terdapat setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang unit penyertaan: jika bank kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang unit penyertaan sebanyak (tiga) kali dalam tenggang waktu masing masing (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro bank kustodian selaku bank umum, atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemegang unit penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan atau untuk kepentingan pemegang unit penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu (tiga puluh) tahun: setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut, cc. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang unit penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh bank kustodian kepada pemerintah republik indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal, dan dalam kontrak investasi kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat (tiga) tahun. dalam hal reksa dana dibubarkan dan dilikuidasi oleh manajer investasi, biaya pembubaran dan likuidasi reksa dana termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban manajer investasi. dalam hal bank kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi reksa dana sebagaimana dimaksud dalam biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada reksa dana. bagian keenambelas kewenangan otoritas jasa keuangan dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang unit penyertaan, otoritas jasa keuangan berwenang: mengalihkan, membekukan, dan atau mengamankan kekayaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: menunjuk bank kustodian lain untuk mengadministrasikan kekayaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: membubarkan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, dan atau melakukan tindakan lain terhadap reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. nama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dilarang: sama dengan nama reksa dana lain: mengandung ungkapan reksa dana tersebut memiliki manfaat tertentu yang belum tentu benar: cc. mengandung ungkapan manajer investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar: dan atau tidak konsisten dengan kebijakan investasi reksa dana. bagian kedua portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif manajer investasi wajib menentukan komposisi portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif:huruf dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari bab iii pedoman kontrak investasi kolektif reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif bagian kesatu bentuk dan isi kontrak investasi kolektif manajer investasi dilarang terafiliasi dengan bank kustodian. kontrak investasi kolektif reksa dana dan perubahannya wajib dibuat secara notaris. kontrak investasi kolektif reksa dana wajib memuat hak dan tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. kontrak investasi kolektif reksa dana paling sedikit memuat ketentuan mengenai: nama dan alamat manajer investasi, nama dan alamat bank kustodian, komposisi diversifikasi portofolio efek pasar uang dan pasar modal, alokasi biaya yang menjadi beban manajer investasi, reksa dana, dan pemegang unit penyertaan, keadaan yang memperbolehkan manajer investasi menolak pembelian kembali unit penyertaan, dalam kontrak investasi kolektif: hak pemegang unit penyertaan, batas minimum penjualan awal unit penyertaan, il. tata cara pelaksanaan transaksi unit penyertaan, tata cara pelaksanaan transaksi unit penyertaan melalui sistem elektronik, jika ada, tata cara pembayaran transaksi unit penyertaan, tata cara pembayaran transaksi unit penyertaan melalui sistem pembayaran elektronik, jika ada, pp. tata cara penghitungan nilai aktiva bersih reksa dana, prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan nilai aktiva bersih reksa dana, penyampaian laporan keuangan tahunan reksa dana: pembubaran reksa danavv. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran reksa dan yang mengelola reksa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat hal sebagaimana diatur dalam dan kewajiban dan tanggung jawab manajer investasimanajer investasi atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya: cc. larangan penghentian pengelolaan reksa dana sebelum ditunjuk manajer investasi pengganti, pemisahan kekayaan reksa dana dengan kekayaan manajer investasi, tata cara transaksi unit penyertaan, penghitungan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa dan penyampaiannya kepada bank kustodian, penunjukan bank kustodian pengganti dalam hal bank kustodian karena hukum tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya sebagai bank kustodian, misalnya izin usaha sebagai bank umum dicabut atau persetujuan sebagai bank kustodian dibatalkan: pelaksanaan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif: pembelian kembali unit penyertaan atas nama reksa dana untuk kepentingan rekening reksa dana, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang unit penyertaan dan otoritas jasa keuangan, dan penerbitan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan oleh manajer investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. kewajiban dan tanggung jawab bank kustodianbank kustodian atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya: cc. penghitungan nilai aktiva bersih reksa dana setiap hari bursa, penyelesaian transaksi efek sesuai dengan instruksi manajer investasi, pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada reksa dana sesuai kontrak, pembayaran kepada pemegang unit penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak, dalam hal kontrak investasi kolektif menetapkan adanya kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang unit penyertaan, penyimpanan dan pemeliharaan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalamkepastian bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari: calon pemegang unit penyertaan, pihak yang sudah ditentukan pada saat pembukaan rekening: dan atau pihak yang ditentukan oleh pemegang unit penyertaan setelah pembukaan rekening, pengurusan transaksi unit penyertaan, pemisahan kekayaan reksa dana dari kekayaan bank kustodian, pemberian jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksa dana, penyusunan dan penyampaian laporan kepada manajer investasi, otoritas jasa keuangan, dan pemegang unit penyertaan: dan penolakan. hak pemegang unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat ketentuan mengenai: hak untuk mendapat bukti konfirmasi kepemilikan unit penyertaan, hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan, cc. hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian per unit penyertaan reksa dana, hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaan, hak untuk memperoleh lapohak untuk menerima pembagian hasil investasi, jika ada, dan hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi. ketentuan mengenai pembubaran reksa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit wajib memuat: alasan pembubaran reksa dana sebagaimana dimaksud dalam dan tindakan yang dilakukan dalam rangka pembubaran reksa dana sebagaimana dimaksud dalam dan atau bagian kedua perubahan kontrak investasi kolektif dan perubahan prospektus reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif manajer investasi dan atau agen penjual efek reksa dana wajib memastikan bahwa calon pemegang unit penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus reksa dana sebelum atau pada saat pembelian unit penyertaan reksa dana. manajer investasi wajib melakukan pembaharuan prospektus dalam hal terdapat: perubahan material terkait pengelolaan reksa dana, dan atau laporan keuangan tahunan reksa dana. rencana perubahan kontrak investasi kolektif dan atau prospektus reksa dana, paling lambat (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. rencana perubahan kontrak investasi kolektif dan atau prospektus reksa dana yang belum memiliki pemegang unit penyertaan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. perubahan kontrak investasi kolektif paling lambat (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan. a7 perubahan prospektus wajib disampaikan oleh manajer investasi kepada otoritas jasa keuangan dan tersedia bagi publik dan pemegang unit penyertaan paling lambat (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembaharuan prospektus. kewajiban mengumumkan rencana perubahan kontrak investasi kolektif dan atau prospektus reksa dana sebagaimana dimaksud pada dan perubahan kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi reksa dana yang belum memiliki pemegang unit penyertaan. pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada dan dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan kontrak investasi kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web manajer investasi. babalam rangka penerbitan reksa dana, cc. perjanjian kerja sama dengan agen penjual efek reksa dana dan atau pihak yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya (jika ada): rencana pemasaran dan operasional reksa danabrosur penawaran reksa dana, khusus untuk reksa dana terproteksi, dokumen simulasi terkait kalkulasi kinerja atau indikasi hasil termasuk kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi dengan mempertimbangkan hal antara lain sebagai berikut: asumsi, jatuh tempo tiap efek, peringkat efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi, dana investasi awal tiap efek, tingkat kupon tiap efek, estimasi harga perolehan tiap efek: biaya, perkiraan indikasi hasil investasi, pembelian kembali atau pelunasan sebagian, jika ada, penjualan, dan pelunasan saat jatuh tempo, kontrak dengan sponsorjika dalam penciptaan unit penyertaan reksa dana dimaksud melibatkan sponsor: perjanjian antara manajer investasi dengan dealer partisipanerjanjian pendahuluan pencatatan antara manajer investasi dengan bursa efek, jika unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diperdagang, jika unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diperdagangkan bursa efek, dan il. dokumen terkait efek derivatif, dalam hal reksa dana akan berinvestasi pada efek derivaisampaikan oleh manajer investasi kepada otoritas jasa keuangan dalam rangkap (dua) sesuai dengan format: dan digital seluruh dokumen pernyataan pendaftaran produk dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya. dalam rangka memproses permohonanpada otoritas jasa keuangan berwenang: meminta manajer investasi pengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan para pihak yang terlibat dalam penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektifreksa dana berbentuk kontrak investasi kolekwajib menyampaikan dokumen perubahan dan atau tambahan informasi terkait pernyataan pendaftaran paling lambatmanajer investasireksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. luar negeri untuk: dan atau instrumen pasar uang dalam negeri,situs web. dalam hal investasi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan pada efek yang diperdagangkan luar negeri yang diterbitkan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf dan atau huruf d), manajer investasi reksa dana dimaksud wajib memberikan informasi mengenai nama dan persentase kepemilikan emiten, perusahaan publik, dan atau badan usaha milik negara yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung badan hukum asing yang menerbitkan efek dimaksud kepada bank kustodian bersamaan dengan penyampaian instruksi pembayaran penyelesaian transaksi kepada bank kustodian. (l): dalam hal pernyataan pendaftaran reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi syarat ataumanajer investasi wajib mengelola portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif dan atau prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. kontrak investasi kolektif reksa dana dapat digunakan untuk penerbitan reksa dana berikutnya, sepanjang pihak yang terikat dalam kontrak investasi kolektif, jenis reksa dana, dan kebijakan investasinya masih tetap sama. bab sistem elektronik pendaftaran, perizinan, persetujuan, dan pelaporan dalam hal otoritas jasa keuangan telah menyediakan sistem elektronik terkait, tersebut dapat disampaikan melalui sistem elektronvii ketentuan peralihan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku,, khususnya mengenai: kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam dan sumber dana pembelian unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam cc. pengalihan kepemilikan unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam penyampaian konfirmasi bukti kepemilikan unit penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam penyampaian laporan kepada setiap pemegang unit penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam dan minimum dana kelolaan sebagaimana dimaksud dalam wajib menyesuaikan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lambat (dua belas) bulan. ketentuan mengenai nama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku untuk reksa dana. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks sertperaturan otoritas jasa keuangan ini sepanjang diatur lain dalamviii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektipepam dkeputusan ketua bapepam ddan keputusan ketua bapepam dnomor nnannaannnannananaaan kanaanaag kenananaann oh. lampiran? perihalreksa dana.(nama reksa danajumlah eeeeee unit penyertaan dengan nilai per unit penyertaan rp dollar buto loan para pihak yang terlibat dalamini yaitu: manajer investasi nama poankentanana efek kanan alamat donkantataaananan aan tekanan aan nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran sar . jaan nomor dan tanggal pengesahan persetujuan pemberitahuan menteri hukum dan ham donkakanana nana ena anakan aan nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara indonesia dennaakaananann aan nomor dan tanggal izin usaha nomor pokok wajib pajak perusahaan pnnananannanananan nenek aan anggota direksi dan dewan komisaris: tama kewarganegaraan alamat jabatan a00 aan aan ii. bank kustodian nama ponnaaananaana kanan nana kanan alamat bonnananananananananana nana ana alan nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar pnnnanananaanananannananaaa anna nomor dan tanggal pengesahan persetujuan pemberitahuan menteri hukum dan ham ponkakanatanana nana anakan s5. nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara indonesia pegaanaananaanan aan nomor dan tanggal surat tanda persetujuan dari ojk nnannanannananan nan akan kanan nomor pokok wajib pajak perusahaan edaaaaaanaaana akn anggota direksi dan dewan komisaris: nama kewarganegaraan alamat jabatan j jj si i a jawab: nama kewarganegaraan| alamat jabatan a a ti. notaris nama ponnaaananaana kanan nana kanan alamat ponannana tenan anna akanonkakanatanana nana anakan iv. konsultan hukum nama ponnaaananaana kanan nana kanan alamat pnnnanananaanananannananaaaan annannnanananaanananannananaaaan anna daftar dokumen yang dilampirkan: kontrak investasi kolektif yang dibuat oleh notaris yang terdaftar otoritas jasa keuangan, dan rancangan terakhir prospektus reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. selaku manajer investasi telah memastikan bahwa dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka pernyataan pendaftaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. manajer investasi, materai nama lengkap:,cc.::.,o0 (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana pada setiap saat,: yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum:il kecuali dilakukan pada harga pasar wajar:

mid tambahan lembaran negara r.i kontrasebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, reksa dana memiliki peran strategis sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodaltetapi juga alternatif investasi yang aman bagi pemodal. sehubungan dengan hal tersebut atas dan dalam rangka lebih meningkatkan pertumbuhan reksa danareksa dana, khususnyayempurnaan ketiga peraturan reksa dana tersebut meliputi pengaturan baru terkait ketentuan pengalihan unit penyertaan reksa dana, sumber dana transaksi unit penyertaan reksa dana, dan penyempurnaan atas ketentuan mengenai portofolio efek dari reksa dana, batasan investasi reksa dana, minimum dana kelolaan reksa dana, serta pembubaran reksa dana. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan reksa dana meliputi reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana campuran, reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks, atau jenis reksa dana lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. sebagai contoh, nama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi xyz dengan kebijakan investasi sesuai ketentuan jenis reksa dana pendapatan tetap dapat diberi nama reksa dana xyz fixed income merdeka . contoh lainnya, reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi yang sama namun dengan kebijakan investasi yang sesuai dengan ketentuan jenis reksa dana saham dan dengan denominasi mata uang dollar amerika serikat dapat diberi nama xyz usd equity fund . cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif adalah reksa dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali unit penyertaan dari pemodal sampai dengan sejumlah unit penyertaan yang telah ditetapkan dalam kontrak investasi kolektifhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah suami istri, anak, orangtua, dan saudara kandung. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kegiatan pemasaran mencakup kegiatan promosi atau program loyalitas (calon) nasabah reksa dana. cukup jelas. cukup jelaskan untuk penjualan unit penyertaan yang dilakukan oleh dealer partisipan dan atau sponsor kepadasuatu keadaan memaksa luar kemampuan pihak sebagai akibat, antara laincukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemberitahuan secara tertulis dapat disampaikan secara elektronikcukup jelascara langsung kepada pemegang unit penyertaan termasuk melalui bukti rekening yang menunjukkan kepemilikan unit penyertaan reksa dana yang bersangkutan bank kustodian. cukup jelas. penentuan cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan unit penyertaan reksa dana kepada pemegang unit penyertaan reksa dana dilakukan pada saat pengisian formulir pembukaan rekening atau pada saat pemutakhiran data pemegang unit penyertaan reksa dana. contoh penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis melalui media elektronik dimaksud antara lain dapat melalui surat elektronik (e mailnomor: kep pm tanggal februari tentang laporan reksa dana. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan biaya pemasaran termasuk komisisuransi adalah biaya asuransi portofolio efek reksa dlain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya antara lain: penyedia (provider) jasa telekomunikasi, dan penyedia (provider) jasa perdagangan melalui sistem elektronikmbalan pada praktiknya biasa disebut dengan feesistem elektronik antara lain situs web. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem pembayaran elektronik antara lain anjungan tunai mandiri atm) dan internet banking. pendekatan otomatis dapat dilakukan secara berkala (installment. contoh pembayaran elektronik antara lain pembayaran melalui uangkeuangan pembubaran reksa dana didasarkan pada (dua) basis laporan keuangan yaitu laporan keuangan dengan basis kelangsungan usaha (going concern) dan laporan keuangan dengan basis likuidasi. laporan keuangan dengan basis kelangsungan usaha (going concern) dimulai sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal penghentian penghitungan nilai aktiva bersih reksa dana. laporan keuangan dengan basis likuidasi dimulai sejak tanggal penghentian penghitungan nilai aktiva bersih reksa dana sampai dengan tanggal dilakukannya distribusi hasil likuidasi reksa dana. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain antara lain: manajer investasi lain: ataujualan awal pada praktiknya biasa disebut dengan initial subscriptionnama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang mengandung ungkapan reksa dana tersebut memiliki manfaat yang belum tentu benar antara lain reksa dana pasti untung atau reksa dana anti rugi. huruf contoh nama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektifreksa dana abc (nama manajer investasi) terbaik saham. huruf cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan efek mencakup efek konvensional maupun efek syariah. angka cukup jelas. angka instrumen pasar uang dalam negeri baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. huruf yang dimaksud dengan efek mencakup efek konvensional maupun efek syariah. yang dimaksud dengan media massa adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media elektronik lainnya.bukuan meliputi semua perubahan dalam portofolio efek, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang sesuai dengan ketentulaporan keuangan tahunan dapat disediakan melalui situs webmaterial antara lain: perubahan direksi dan atau komisaris manajer investasi, perubahan komite investasi reksa dana dan atau tim pengelola investasi reksa dana, penggantian bank kustodian, dan atau penggantian manajer investasi. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perubahan prospektus dapat disediakan oleh manajer investasi bagi publik dan pemegang unit penyertaan melalui media massa atau media elektronik seperti situs web manajer investhukum pada praktiknya biasa disebut dengan legal audit yang dimaksud dengan pendapat hukum pada praktiknya biasa disebut dengan legal opinionngkat kupon pada praktiknya biasa disebut dengan common ratsuaian dapat diikuti dengan perubahan kontrak investasi kolektif reksa dana. jika tidak diikuti dengan perubahan kontrak investasi kolektif reksa dana, pelaksanaan pengelolaan reksa dana harus didasarkan pada ketentuanhuruf efek yang ditawarkan melalui penawaran umum termasuk efek beracun aset dan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan perusahaan pemeringkat efek adalah perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. contoh efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum antara lain seperti medium term notes, promissory notes, dan surat berharga komersial yang diterbitkan secara konvensional. contoh efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum antara lain adalah obligasi pemerintah daerah municipal bonds) dan surat berharga komersial yang diterbitkan sesuai prinsip syariah pasar modal. huruf yang dimaksud dengan efek beracun aset meliputi efek beracun aset dari kontrak investasi kolektif efek beracun aset maupun efek beracun aset berbentuk surat partisipasi yang diterbitkan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. huruf yang dimaksud dengan efek pasar uang dalam negeri meliputi efek pasar uang dalam negeri yang diterbitkan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. contoh efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari (satu) tahun antara lain. huruf yang dimaksud dengan unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif meliputi unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan "luar bursa efek pada praktiknya biasa disebut dengan over the counter. huruf yang dimaksud dengan'peringkat layak investasi pada praktiknya biasa disebut dengan investment grade. huruf yang dimaksud dengan valuasi dilakukan secara harian dan wajar dapat dilihat melalui adanya nilai pasar wajar yang dihitung sesuai dengan peraturan mengenai nilai pasar wajar dalam portofolio efek reksa dana. huruf yang dimaksud dengan saling hapus pada praktiknya biasa disebut dengan off setting. huruf yang dimaksud dengan acuan derivatif pada praktiknya biasa disebut dengan derivative underlying. huruf yang dimaksud dengan potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian efek derivatif adalah potensi kewajiban dan atau pembayaran yang dapat timbul dari posisi jual bersih (net short position) atas efek derivatif serta efek acuannya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan efek mencakup semua jenis efek, baik efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang. huruf angka yang dimaksud dengan nilai eksposur dihitung sebagai jumlah nilai pasar wajar efek derivatif ditambah dengan nilai acuan (underlying) efek derivatif yang dikalikan dengan faktor pengali sesuai dengan tabel bawah ini: jangka waktu derivatif dari efek derivatif (satu) tahun (lima) tahun bnn tahun) angka yang dimaksud dengan nilai eksposur global bersih dihitung sebagai nilai posisi efek derivatif setelah dikurangi posisi saling tutup dan lindung nilai, dikalikan dengan faktor pengali sesuai dengan jenis dan jenis aset dasar efek derivatif tersebut sesuai dengan aturan sebagai berikut: kontrak berjangka efek bersifat utang jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali nilai pasar wajar efek bersifat utang setara aset dasar yang terendah. kontrak berjangka efek bersifat ekuitas jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali nilai pasar wajar efek bersifat ekuitas. kontrak berjangka indeks jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali tingkat indeks. kontrak opsi efek bersifat utang jumlah kontrak dikali harga kontrak dikali nilai pasar wajar efek bersifat utang dikali delta. kontrak opsi efek bersifat ekuitas jumlah kontrak dikali jumlah efek bersifat ekuitas dikali nilai pasar wajar efek bersifat ekuitas dikali delta. kontrak opsi indeks jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali tingkat indeks dikali delta. waran dan hak memesan efek terlebih dahulu meta) jumlah efek bersifat ekuitas efek bersifat utang dikali nilai pasar wajar efek bersifat ekuitas efek bersifat utang dikali delta. yang dimaksud dengan delta" adalah besaran perubahan nilai dari efek derivatif dibanding perubahan nilai acuan (underlying) efek derivatif tersebut. huruf cukup jelas. huruf yang termasuk pihak bagi efek beracun aset dan atau unit penyertaan dana investasi real estat adalah kontrak investasi kolektif atau penerbit efek beracun aset berbentuk surat partisipasi. yang termasuk pihak bagi efek bersifat utang dan efek syariah berpendapatan tetap adalah penerbit (issue) efek dimaksudyang dimaksud dengan penjualan efek yang belum dimiliki pada praktiknya biasa disebut dengan short sale. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan. huruf cukup jelas. huruf angkaangka yang dimaksud dengan kelebihan permintaan beli dari efek yang ditawarkan pada praktiknya biasa disebut dengan over subscription. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganpada praktiknya biasa disebut dengan transaksi purchase agreement. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. surat pemberitahuan dapat disampaikan melalui media elektronik. contoh perubahan komposisi portofolio efek dari reksa dana berbentuk yaitu: pembelian kembali (redemption) dan atau pelunasan, pembayaran dividen dan biaya lainnya: pergerakan nilai pasar wajar efek, perubahan modal disetor emiten: dan atau perubahan bobot suatu efek dalam indeks acuan reksa dana. sebagai contoh: apabila dalam jangka waktu (dua puluh) hari bursa masa penyesuaian komposisi portofolio efek dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif telah berakhir namun harga efek yang harus dijual untuk menyesuaikan komposisi portofolio efek tersebut mengalami penurunan bawah harga perolehan, manajer investasi dapat meminta persetujuan bank kustodian untuk memperpanjang masa penyesuaian komposisi portofolio efek dari reksa dana kontrak investasi kolektif sampai dengan kondisi pasar membaik. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh kondisi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan seperti kondisi kahar (force majeure). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

sta lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. info memo. prospektus awpektus awal dan info memospektus awal dan info memospektus awal dan info memo, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai prospektus awal dan info memopektus awal dan info memopektus awal dan info memoinfo memo adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus awal dan informasi tambahan lain yang relevan (jika ada), dan ditulis dalam bahasa lain selain bahasa indonesia, serta dapat dibuat dalam format yang berbeda. prospektus ringkas adalah ringkasan dari isi prospektus awalrospektus awal dan info memo dapat mencantumkan informasi mengenai: kisaran jumlah efek yang akan ditawarkan, kisaran harga penawaran efek, dan hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran. prospektus awal dan info memo hanya dapat didistribusikan setelah diumumkannya prospektus ringkaspenyampaian minat untuk membeli efek dari calon pembeli yang dilakukan dalam masa penawaran awal wajib bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas suatu efek. bab kulit muka prospektus awal dan info memo prospektus awal dan info memo harus memuat tanggal penerbitan dan pernyataan pada kulit muka prospektus awal dan info memo dalam huruf cetak besar dengan tinta merah yang langsung dapat menarik perhatian, dalam bahasa yang digunakan dalam prospektus awal dan info memospektus awal dan info memo,cc. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional bars.& memastikan penerapan manajemen risiko oleh direksi: cc.:

cegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, indonesia mempunyai, bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan, diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada national risk assessment dan sektoral risk assessment, kegiatan verifikasi dan ketatausahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegakcc.namun tidak terbatas padaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pjk wajibenilaian risiko sebagaimana dimaksud pada wajib mengacu padadan secara sektoral sektoral risk assessment. ketentuan diubah, dan antara dan disisipkan (dua) yakni (3a), dan (3b), sehingga berbunyi sebagai berikut: atau milik pihak ketiga. (3a) pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. (3b) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan otoritas jasa keuanganberdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. bagi pemilik manfaat beneficial owner) dari calon nasabah, nasabah atau wic yang merupakan orang perseorangan (natural person), identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat beneficial owner) dilakukan terhadap informasi berupa: informasi dan dokumen identitas yang memuat: nama lengkap termasuk nama alias, nomor dokumen identitas: alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dan nomor telepon tempat kerja, jenis kelamin, dan status perkawinan, sumber dana: cc. penghasilan rata rata per tahun, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan,dari calon nasabah, nasabah atau wic yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat beneficial owner) dari korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud, atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut, pjk tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat beneficial owner) dari perusahaan terbuka tersebut. bagi pemilik manfaat beneficial owner) dari calon nasabah, nasabah, atau wic yang merupakan perikatan lainnya (legal arrangement) berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa: identitas peniti harta (settler), identitas penerima dan pengelola harta (trustee), cc. identitas penjamin (protector):pada dalam hal pjk ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat beneficial owner) sebagaimana dimaksud pada atau dalam hal tidak terdapat, jika adadimaksud wajib menerapkan program apu dan ppt berdasarkan peraturan oktenturratau transaksi yang dilakukan calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat beneficial ownerketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:an meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. ketentuan ditambah (satu) huruf yaitu huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya,, dan ataumemutuskan: menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia yakni angka dan angka 7b, antara angka dan angka disisipkan (satu) angka yakni angka 2la, sertayang mengatur mengenai ojk. penyedia jasa keuangan yang selanjutnya disingkat pjk adalah penyedia jasa keuangan sektor perbankan, penyedia jasa keuangan sektor pasar modal, dan penyedia jasa keuangan sektor industri keuangan non bank. diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan atau cc.menghentikan prosedur 'judul bagian kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedelapan pemantauan dan pengisianubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pjk wajib memeliharasegera melakukan pemblokiran secara serta merta. dalam hal pjk telah melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap nasabahlaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. pjk dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingandan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:sedikitus atau bank penerima, dan menatausaha atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat (lima) tahun sejak diterimanya perintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya, danpaling lambatbank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau wic penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan ketatausahaan dokumen dalam peraturan ojk ini. antara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut:(la) dalam hal bank peneruswajib melakukan tindakan yang memadai, yang sejalan dengan straight through processing, untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. (lb) dalam hal bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim atau bank penerusima wajib melakukan tindakan yang memadai, untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah transfer dana dilaksanakandan atau bank penerima dapat: melaksanakan transfer dana: menolak untuk melaksanakan transfer dana:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, sesegera mungkin dan paling lambat (tiga) hari kerja sejak pjk menerima permintaan dari ojk dan atau otoritas lain yang berwenang. ketentuan huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:uk ini, dan(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, og.sampai dengpat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pjk yang terlambat menyampaikan laporbank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dpl, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lei,perusahaan pialang asuransi, perusahaan pegadaii: pembatasan kegiatan usaha tertentusampai dengan huruf dapat dikenaisampai dengan huruf (3a) sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikenakan paling banyak sebesar rp5. (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar rp15. (lima belas miliar rupiah) bagi perusahaan.menambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:pjk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program apu dan ppt sektor jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan ojk nomor poj. tentang penerapan program anti pencucian uang daningkat bpr, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disingkaatur,pencegahan pendanaan terorisme sektor jasa keuangan, pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program apu dan ppt yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi, dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam dan huruf huruf huruf huruf huruf huruf dterorisme. 7a. proliferasi senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. 7b. 21la. financial action task force yang selanjutnya disingkat fate adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. rekomendasi financial action task force yangcrime), dan atau tempatcc.adalahadalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi

tambahan lembaran negara r.iumum sebagai bentuk pelaksanaan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal, indonesia telah menerbitkan peraturan bersama menteri luar negeri republik indonesia, kepala kepolisian negara republik indonesia, kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, dan kepala badan pengawas tenaga nuklir tentauntuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan nasional negara kesatuan republik indonesia. menindaklanjuti hal tersebut atas, ojk memandang perlu untuk menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban bagi pjk untuk melakukan beberapa langkah langkah tindak lanjut atas daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan pemblokiran secara serta merta. selain itu, untuk mendukung proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan permintaan data dan informasi dari penyedia jasa keuangan, pengaturan perlu disempurnakan untuk lebih mengedepankan adanya percepatan proses penyampaian data dan informasi kepada pihak penegak hukum. selanjutnya, untuk mitigasi risiko pada kegiatan transfer dana, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan dengan ketentuan yang menegaskan adanya kegiatan verifikasi oleh bank penerima, khususnya terhadap identitas yang belum diverifikasi sebelumnya, dan ketatausahaan dokumen dalam kegiatan transfer dana. sehubungan dengan hal tersebut, ojk menetapkan perubahan atasdilakukan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun atau ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko pjk. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. pengisian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalamdalam melakukan pengisian data, pjk memperhatikan materialis dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui revi terhadap profil dan transaksi nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan cdd yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh. cukup jelas. laporan rencanapjk serta kemajuan (progress) dari upaya tersebut. cukup jelas. angka yang dimaksud dengan daftar terduga teroris dan organisasi teroris adalah daftar yangyang dimaksud dengan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal adalah daftar yang ditetapkan oleh plat. cukup jelas. yang dimaksud dengan informasi lain antara lain tempat tanggal lahir dan alamat nasabah. dalam melakukan pemblokiran dan pelaporan, pjk mengacu pada peraturan bersama tentang pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi terorisdan peraturan bersama tentang pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. cukup jelas. cukup jelas. angka huruf yang dimaksud dengan bank pengirim termasuk bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang. angka huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan nomor identifikasi antara lain nomor yang secara unik mengidentifikasikan nasabah wic pengirim dari bank pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh bank pengirim. dalam hal ini, nomor identifikasi berbeda dengan nomor transamenatausahakan adalah kegiatan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ojk ini. huruf cukup jelas. hurufktronik lainnya. yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan undang undang yang mengatur mengenai kerahasiaan. cukup jelas. angka cukup jelas. (la) yang dimaksud dengan straight through processing adalah mengacu pada transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa ada intervensi secara manual. (lb) cukup jelas. yang dimaksud dengan tindak lanjut yang memadai antara lain: mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi yang disyaratkan, melakukan pemantauan yang lebih ketat, baik post event monitoring atau real time monitoring, dan atau melaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. angka salah satu tujuan menatausahakan dokumen dimaksudkan untuk memudahkan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh otoritas yang berwenangyang dimaksud dengan otoritas lain yang berwenang adalah termasuk otoritas penegak hukum. angka huruf yang dimaksud dengan action plan adalah langkah langkah pjk untuk melaksanakan program apu dan ppt dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, yang paling kurang memuat, wic dan pemilik manfaat beneficial owner). action plan juga memuat langkah langkah pjk untuk melakukan cdd terhadap nasabah yang ada berdasarkan materialis dan risikonya. dalam hal pjk telah menyampaikan action plan kepada ojk sebelum berlakunya peraturan ojk ini, pjk hanya wajib menyampaikan penyesuaian action plan penerapan program apu dan ppt. huruf cukup jelas. huruf rencana pengisian data disusun sesuai dengan penilaian pjk terhadap kesesuaian data yang tersedia. rencana kegiatan tersebut membantu pjk untuk dapat memantau dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. huruf yang dimaksud dengan periode pelaporan adalah periode penyampaian laporan realisasi pengisian data yang berakhir pada akhir bulan desember yaitu tanggal desemberadalah dokumen yang diterbitkan oleh plat berisi hasil penilaian risiko indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang tipu) dan tindak pidana pendanaan terorisme ppt) secara nasional dan perubahannyasektoral sektoral risk assessment) adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti ojk atau badan pengawas perdagangan berjangka komoditi berisi hasil penilaian risiko masing masing industri atau sektor terhadap potensi tipu dan ppt beserta perubahannya. angka huruf dalam rangka identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah, pjk dapat diwakili oleh pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak lain yang mewakili pjk tersebut harus mengetahui prinsip dasar dari cdd. huruf cukup jelas. cukup jelas. pelaksanaan verifikasi secara face face melalui sarana elektronik milik pjk antara lain dapat dilakukan dengan video banking yang menggunakan perangkat milik pjk yang sifatnya langsung online dengan petugas dari pjk. (3a) cukup jelas. (3b) cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan (dua) faktor otentikasi mencakup: what you have adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu kartu tanda penduduk ktp) elektronik, dan what you are adalah data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah. angka yang dimaksud dengan korporasi antara lainangka cukup jelas. angka yang dimaksud sumber yang dapat dipercaya adalah pihak yang dapat memberikan atau menyediakan informasi sebagai sumber verifikasi. huruf angka pencantuman nama alias diperlukan dalam hal pemilik manfaat beneficial owner) memiliki nama lain. angka cukup jelas. angka pencantuman alamat tempat tinggal lain dilengkapi dalam hal pemilik manfaat beneficial owner) memiliki alamat selain yang tercantum dalam dokumen identitas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka pencantuman alamat dan nomor telepon tempat kerja dilengkapi dalam hal pemilik manfaat beneficial owner) merupakan pemilik atau pegawai dari suatu perusahata yang relevan terkait pemegang saham atau pemilik manfaat beneficial owner) yang diidentifikasi dapat diperoleh dari otoritas yang berwenang, nasabah atau sumber lain yang dapat diandalkan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi identitas penjamin dilakukan dalam hal perikatan berbentuk trust memiliki penjamin dalam hubungan hukummemiliki ketentuan yang substansinya secara prinsip sama dengan peraturan ojk ini yang didasarkan pada rekomendasi fateproduk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi antara lain: private banking, transaksi anonim (anonymous transactions) (termasuk transaksi tunai)contoh negara,, negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatifdicukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufterduga teroris dan organisasi teroris dapat bersumber dari: kepolisian negara republik indonesia, resolusi dewan keamanan pbb: atau sumber lain yang lazim digunakan.pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dapat bersumber dari: plat: resolusi dewan keamanan pbb: atau sumber lain yang lazim digunakan. huruf cukup jelas. angka yang dimaksud dengan otoritas terkait adalah plat. permintaan konfirmasi dan klarifikasi dimaksudkan untuk menentukan tindakan countermeasures lainnya, antara lain: memperkenalkan mekanisme pelaporan yang relevan atau pelaporan transaksi keuangan yang sistematis, melarang mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada negara yang tidak memiliki sistem apu ppt yang memadai, membatasi hubungan usaha atau transaksi keuangan dengan negara atau orang yang teridentifikasi negara tersebut, melarang mengandalkan pihak ketiga yang berada negara bersangkutan untuk melakukan proses cdd, atau meminta untuk mengkaji ulang dan mengubah, atau jika perlu menghentikan, hubungan koresponden dengan lembaga keuangan negara yang bersangkutan. angka huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganonglomerasi keuangan (financial group) jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. huruf cukup jelas. cukup jelas. kewajiban pjk untuk tetap melaku dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada plat.kliring. penjaminan. tata cara penyusukliring dan penjaminan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:, dan besarnya biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh lembaga kliring dan penjamin, setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa. dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan lembaga kliring dan penjaminan sudah mencukupi, besarnya biaya pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diturunkan. rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan untuk memperoleh persetujuan. penyampaian anggaran tahunan dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan wajib berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dan ditujukan untuk. bab iii rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga kliring dan penjaminan rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan paling sedikit memuat: rencana kerja lembaga kliring dan penjaminan yang menguraikan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan untuk: pelayanan kegiatan kliring, manajemen risiko penjaminan, atau pengembangan kegiatan, anggaran pendapatan lembaga kliring dan penjaminan paling sedikit yang bersumber dari: kegiatan kliring, dan kegiatan penjaminan, anggaran pengeluaran biaya lembaga kliring dan penjaminan yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi lembaga kliring dan penjaminan meliputi: kliring dan penyelesaian, penjaminan dan pengelolaan risiko, keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara lembaga kliring dan penjaminan dan atau anak perusahaan lembaga kliring dan penjamin. rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya. bursa efek yang memiliki mayoritas saham lembaga kliring dan penjaminan, wajib mengajukan kepada otoritas jasa keuangan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan tahun berikutnya, yang merupakan bagian dari rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, paling lambat tanggal november. pemberitahuan perubahan, penolakan, dan persetujuan oleh otoritas jasa keuangan, serta pengajuan kembali rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan yang merupakan bagian dari rencana anggaran dan pengunaan laba bursa efek sesuai dengan ketentuankliring dan penjaminkliring dan penjamin, pengeluaran biaya yang berkaitan dengan pihak. bab iiikliring dan penjaminbeserta peraturan nomor i11modal. tindak lanjuindak lanjut pengawasiklim industri pasar modal yang sehat dan akuntabel, diperlukan pelaku pasar modal yang profesional, berintegritas dan akuntabel, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pelaku pasar modal, otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam melakukan aktivitas kegiatindak lanjut pengawasngawasditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal pihak yang dikenakan perintah tindakan tertentu merupakan produk pengelolaan investasi, pihak yang wajib melaksanakan perintah tindakan tertentu merupakan pihak yang mengelola dan atau pihak yang mengadministrasikan produk pengelolaan investasi dimaksud. bentuk perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: perintah untuk melakukan penyesuaian, pemenuhan, atau perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penundaan atau penghentian sementara pembukaan jaringan kantor, penundaan pengunduran diri pihak yang menerima perintah tindakan tertentu: penundaan atau penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, penggantian direksi, dewan komisaris, pengurus, pemegang saham, pengendali, dan atau psp, memperkuat permodalan melalui penambahan modal disetor dan atau modal kerja bersih disesuaikan, pelarangan untuk menandatangani kontrak investasi kolektif dan atau memperpanjang kontrak investasi kolektif dan atau kontrak pengelolaan dana nasabah untuk kepentingan individual, pelarangan untuk melakukan transaksi efek dan atau produk pengelolaan investasi, pembatasan pelaksanaan rencana kerja sama pemasaran dan atau pelaksanaan aktivitas baru, penundaan, pelarangan, atau pembatasan aksi korporasi, pembatasan kegiatan usaha dan atau kegiatan tertentu, il. melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain yang sejenis, menempatkan pengelola statutes, menambah karyawan dalam fungsi tertentu yang diwajibkan, oo. melakukan hal yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan, melarang atau menghentikan pembukaan rekening efek nasabah, meminta penyelesaian pengaduan dengan nasabah: melaksanakan atau menunda penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, meminta tambahan informasi dan atau dokumen pendukung, melakukan keterbukaan informasi: melakukan perbaikan dan pengumuman kembali atas laporan keuangan, dan atau melakukan tindakan lain yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas penilaian otoritas jasa keuangan terhadap permasalahan pihak sebagaimana dimaksud dalam yang diketahui berdasarkan pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan. dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan penilaian permasalahan berdasarkan: tingkat materialis dari ketidaksesuaian dan atau pelanggaran yang dilakukan, frekuensi dari terjadinya ketidaksesuaian dan atau pelanggaran yang dilakukan, dampak terhadap keberlangsungan usaha atau penyelesaian kewajiban yang harus diselesaikan, dampak terhadap industri pasar modal dan atau industri jasa keuangan, dan atau hal lain sebagaimana penilaian otoritas jasa keuangan. perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan otoritas jasa keuangan untuk jangka waktu tertentu. dalam melakukan pemenuhan perintah tindakan tertentu, pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu wajib: menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi, dan menyampaikan komitmen penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dari: pihak yang dikenakan perintah tindakan tertentu: direksi, dewan komisaris, dan atau pengurus, atau pemegang saham, psp, dan atau pengendali, jika terkait masalah yang merupakan kewajibannya, paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya surat perintah tindakan tertentu. rencana tindak dan komitmen sebagaimana dimaksud pada bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak paling lama (lima) hari kerja setelah seluruh rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf selesai dilaksanakan. dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah tindakan tertentu terlewati dan pemenuhan perintah tindakan tertentu tidak terpenuhi, pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu harus menyampaikan: laporan kondisi perkembangan realisasi rencana tindak, dan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian, paling lama (lima) hari kerja setelah jangka waktu dalam perintah tindakan tertentu tidak terpenuhi. dalam rangka penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berwenang: meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentudan atau informasi terkait perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu atau tidak memperpanjang jangka waktu pelaksanaan perintah tindakan tertentu dengan memperhatikan: kondisi permasalahan pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu, jangka waktu pelaksanaan realisasi rencana tindak, dampak terhadap perlindungan konsumen, dampak perintah tindakan tertentu terhadap kondisi industri pasar modal dan atau industri jasa keuangan, dan atau pertimbangan lain berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan. perpanjangan jangka waktu pelaksanaan perintah tindakan tertentu oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan paling banyak (dua) kali perpanjangan. dalam hal terdapat kondisi luar kemampuan pihak yang dikenakan perintah tindakan tertentu untuk memenuhi kewajibannya, perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan lebih dari (dua) kali. otoritas jasa keuangan berwenang mengumumkan perintah tindakan tertentu yang dikenakan kepadaperintah tindakan tertentu diumumkan oleh otoritas jasa keuangan dalam hal: perintah tindakan tertentu berdampak signifikan pada operasional atau kegiatan usaha pihak yang dikenakan perintah tindakan tertentu: perintah tindakan tertentu berdampak pada pelayanan konsumen yang dilakukan oleh pihak yang dikenakan perintah tindakan tertentu, dan atau kondisi lain berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan. pengumuman sebagaimana dimaksud pada memuat: alasan dan dasar pertimbangan pengenaan perintah tindakan tertentu, dan tindakan yang wajib dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu berupa pembatasan kegiatan usaha dan atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: menghentikan kegiatan usaha dan atau kegiatan tertentu yang dikenakan pembatasan, dan memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor dan atau jaringan pemasaran mengenai kegiatan usaha dan atau kegiatan tertentu yang dikenakan pembatasan, jika pihak yang dikenakan perintah tindakan tertentu memiliki jaringan kantor dan atau jaringan pemasaran. pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilakukan paling lambat (dua) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya perintah tindakan tertentu berupa pembatasan kegiatan usaha dan atau kegiatan tertentu. jika berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan realisasi rencana tindak telah memenuhi perintah tindakan tertentu. dalam hal, otoritas jasa keuangan: berwenang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat kepada pihak dimaksud bahwa pihak tersebut telah memenuhi perintah tindakan tertentuindakan tertentu, dan atau dapat melakukan pengumuman telah dilaksanakan perintah tindakan tertentu olehketentuan lebih lanjut mengenai perintah tindakan tertentu ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab iii perintah tertulis dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu tidak memenuhi perintah tindakan tertentu, otoritas jasa keuangan berwenang: melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal, dan atau meningkatkan level tindak lanjut pengawasan menjadi perintah tertulis. peningkatan level tindak lanjut pengawasan dari tindakan pembinaan berupa perintah tindakan tertentu menjadi perintah tertulis, dilakukan dengan pertimbangan: pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu tidak melaksanakan perintah tindakan tertentu dan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu tidak melakukan upaya perbaikan dan atau penyelesaian permasalahan yang dihadapi, cc. jangka waktu dan atau perpanjangan jangka waktu tindakan pembinaan berupa perintah tindakan tertentu tidak terpenuhi dan tidak terdapat perkembangan penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dan atau pertimbangan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tertulis telah melaksanakan perintah tertulis, yang dibuktikan dengan perbaikan kondisi dan atau pemenuhan atas perintah tertulis, otoritas jasa keuangan: berwenang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak dimaksud bahwa pihak tersebut telah memenuhi perintah tertulisertulis, dan atau dapat melakukan pengumuman telah dilaksanakan perintah tertulis oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tertulis. dalam hal perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dipenuhi, otoritas jasa keuangan berwenang memketentuan lebih lanjut mengenai perintah tertulis ditetapkan olehroduk pengelolaan investasi adalah reksa dana, pengelolaan portofolio efek nasabah secara individualna investasi real estat, dana investasi infrastrukturkontrak investasi kolektif pemupukan tabungan perumahan rakyat, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif,laku pengelolaan investasi adalah manajer investasi, bank kustodian, agen penjual efek reksa dana, gerai penjualan, penasihat investasi, penerbit efek beracun aset berbentuk surat partisipasi, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, dan pihak pelaku pengelolaantindakan pembinaan adalah tindakan yang dapat ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan otoritas jasa keuangan. perintah tindakan tertentu adalah perintah yang diberikan otoritas jasa keuangan sebagai bagian dari tindakan pembinaan. perintah tertulis adalah perintah tertulisembaga jasa keuangan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas lembaga jasa keuanganantara pedagang efek surat utang dan sukukpenyelenggara dana perlindungan pemodal adalah penyelenggara kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset. lembaga pendanaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksahli syariah pasar modalsetiap pihak yang menjalankan kegiatan pasar modal wajib tunduk pada ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. pihak sebagaimana dimaksud pada meliputi:mitra pemasaran perantara pedagang efek, bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat: perusahaan pemeringkat efek, j . produk pengelolaan investasi, pelaku pengelolaan investasi, perusahaan publik, emiten, perantara pedagang efek surat utang dan sukuk, oo. penyelenggara pasar alternatif, lembaga penilaian harga efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, notaris, kantor akuntan publik: ahli syariah pasar modal, penyelenggara layanan urun dana, penasihat investasi, aa. wakil manajer investasi, bb. wakil penjamin emisi efek, cc. wakil perantara pedagang efek, dd. wakil perantara pedagang efek pemasaran, ee. wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas: ff. wakil agen penjual efek reksa dana, gg. pihak lain yang melakukan kegiatan pasar modal: dan hh. direksi, dewan komisaris, pengurus, pemegang saham, psp, dan atau pengendali pada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf gg. tindakan pembinaan diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada sebagai hasil tindak lanjut pengawasan termasuk namun tidak terbatas pada: pengawasan off site, pemeriksaan teknis, cc. pemeriksaan kepatuhan, dan atau tindakan pengawasan lain, dalam rangka pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif, melakukan langkah penyelesaian permasalahan, melakukan aksi korektif, mencegah pelanggaran lebih lanjut atas pemenuhan peraturan bidang pasar modal, melakukan perbaikan dan atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau meningkatkan kepatuhan bidang pasar modal. dalam menjalankan kegiatan pasar modal, pihak sebagaimana dimaksud dalam wajib melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip: integritas, itikad baik, cc. kehati hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, profesionalisme, dan keterbukaan informasi. direksi, dewan komisaris, pengurus, pemegang saham, psp, dan pengendali dari pihak sebagaimana dimaksud dalam wajib bertanggung jawab, dan berkomitmen mendukung pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal dan atau pelanggaran prinsip sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan berwenang untuk: memberikan perintah tindakan tertentu: memberikan perintah tertulis: dan atau melakukan proses penegakan hukum. bab perintah tindakan tertentu dalam hal terjadi indikasi: ketidaksesuaian pelaksanaan atas prinsip sebagaimana dimaksud dalam dan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, otoritas jasa keuangan berwenang memberikan perintah tindakan tertentu sebagai bagian dari tindakan pembinaan. perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada diberikan: sebelum perintah tertulis, dan atau sebelum dan atau bersamaan dengan proses penegakan hukum. otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan perintah tertulis dan atau proses penegakan hukum tanpa didahului perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan pertimbangan pengawas. perintah tindakan tertentu disampaikan otoritas jasa keuangan secara tertulis dalam bentuk surat kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu. dalam hal terjadi permasalahan dalam penyampaian surat perintah tindakan tertentu yang disampaikan otoritas jasa keuangan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam yang dikenakan perintah tindakan tertentu, otoritas jasa keuangan dapat mengumumkan perintah tindakan tertentu melalui situs web otoritas jasa keuangan. pihak yang menerima perintah tindakan tertentu wajib melaksanakan perintah tindakan tertentu yang

mid tambahan lembaran negara r.i

kios bana lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana. perseroan. pendaftaran. pernyatkios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. reksa dana. perseroan. pendaftaran. pernyat. pemeriksaan. persyaratdan tata cara pemeriksaan bank dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangandan sistem perbankan yang sehat, diperlukan gambaran mengenai kebijak, dan akurat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risikosyaratan dan tata cara pemeriksasyaratan dan tata cara pemeriksaeriksapemeriksa yang ditugaskan oleh bank yang berkedudukan luar negeri yang menjadi pemegang saham bank wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada otoritas jasa keuangan.otoritas pengawas bank atau yang mewakili otoritas pengawas bank negara asal bank yang berkedudukan luar negeriwajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank yang berkedudukan luar negeri sebagaimana dimaksud padasas timbal balik. tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib melaporkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada otoritas jasa keuangan segera setelah pemeriksaan berakhirbank yang berkedudukan luar negeri yang diperiksa oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan hasil pemeriksaan oleh pihak asing kepada otoritas jasa keuangan segera setelah hasil pemeriksaan diperoleh. bab rahasia bank pihak lain, pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan sertasebagaimana dimaksud dalam dan bab alamat penyampaian laporan, pemberitahuan, dan izin pemeriksaan laporan, pemberitahuan, dan permohonan izin pemeriksaperusahaan induinduk tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan memerintahkan pengalihan kepemilikan perusahaan induk kepada pihak lain. perusahaan anaanak melepaskan kepemilikan pada perusahaan anak paling lama (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal peringatan terakhir. debiturdebitur: tidak melanjutkan pemberian fasilitas dalam bentuk apapun dan atau pemimpin kantor perwakilandan atau merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang. pihak lain yang oleh otoritas jasa keuangan dinilai tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat perintah kerja dan kerangka acuan kerja (terms reference) sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulisiga) hari, pihak lain sebagaimana dimaksud padauntuk penyelesaian tugas oleh pihak lain,an atau kantor akuntan publik,. bank yang tidak menyampaikan laporan perbaikan dan atau penyempurnaan atas hal hal yang ditemukan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pemberhentian anggota direksi,oleh bank yang berkedudukan luar negeri yang tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalamujuh) hari dapat dik: dan atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa: direkomendasikan untuk pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang, bagi akuntan publik dan kantor akuntan publiksyaratan dan tata cara pemeriksadari bank yang berkedudukan luar negeri adalah kantortempat kedudukan indonesia. kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri. pihak terkait adalah pihak yang mempunyai keterkaitan dengan, ketentuan peraturan perundangan undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat, dan ketentuan peraturan perundangan undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.pihak lain adalah pihak yang ditugaskan untuk dan atas nama otoritas jasa keuangan serta dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan. bab pihak pihak yang diperiksa otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap: bank, dan atau kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri. dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam huruf otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap: perusahaan induk dari bank, perusahaan anak dari bank, cc. pihak terkait dengan bank, pihak terafiliasi dengan bank, dan debitur bank. pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal terdapat indikasi bahwa pihak tersebut, dan atau indikasi lain.waktu waktu. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan terhadap aspek kegiatan usaha bank, termasuk sarana pendukung dan hal hal lain yang berkaitan dengan keuangan bank. pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan untukotoritas jasa keuangan, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lain, cc. memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan otoritas jasa keuangan, ketentuan peraturan perundang undangan lain, dan pedoman ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan bank, dan ataudari bank yang berkedudukan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk memastikan kepatuhan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri terhadap ketentuan peraturan perundang undang, berkas, warkat, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasukmemberikan bantuan untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh pemeriksadan atau pihak lain dilarang untuk menghambat proses pemeriksaan serta mempengaruhi pendapat, penilaian, atau hasil dari tim pemeriksa. bab iii persyaratan bagi pihak pihak yang melakukan pemeriksaanpaling sedikit terdiri dari (dua) orang. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri atas: pegawai otoritas jasa keuangan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, pihak lain yang ditugaskan. tim pemeriksa dari pihak lain wajib memenuhi syarat: tidak termasukbukan pihak terafiliasi terhadap objek yang diperiksa, cc.jektif, kompeten bidangnya dan memahami ketentuan peraturan perundang undangan perbankan dan ketentuan peraturan perundang undangan lain, dan secara terus menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam hal pihak lain merupakan kantor akuntan publik, kantor akuntan publikselain kantor akuntan publik yang wajib terdaftar otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada akuntan publik yang melakukan pemeriksaandalam memberikan penugasan kepada pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, otoritas jasa keuangankerangka acuan kerja (terms reference) yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja. tim pemeriksa menyerahkan surat introduksi pemeriksaan dari otoritas jasa keuangan kepada pihak yang diperiksa. bank, kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri atautroduksi pemeriksaan dari otoritas jasa keuangan. sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa melakukan konfirmasi dengan pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri atau pimpinan daridari bank yang berkedudukan luar negeri atau pimpinan pihak sebagaimana dimaksud dalam dapat memberikan penjelasan secara tertulis kepada otoritas jasa keuangan paling lama (tiga) hari kerja setelah berakhirnya prosedari bank yang berkedudukan luar negeribank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari otoritas jasa keuangan. bank dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri wajib melakukanotoritas jasa keuangan. apabila diperlukan, otoritas jasa keuanganbab pemeriksaan oleh pihak asing pemeriksaan terhadap kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negerisebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan secara tertulisotoritas jasa keuangan dapat meminta kepada sebagaimana dimaksud pada agar dalam pemeriksaan sekaligus memeriksa hal hal yang diperlukan oleh otoritas jasa keuangan. pemberian izin pemeriksaan terhadap kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menganut asas timbal balik. pemeriksaan terhadap kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeriotoritas jasa keuangan.

sta tambahan lembaran negara r.i tata cdan tata giatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung ri.untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan baik dengan menggunakan tenaga otoritas jasa keuangan cara pemeriksaan bank. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan dapat dilakukan luar jam kerja. huruf yang dimaksud denganyang dimaksud dengan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan debitur bank adalah pihak yang memperoleh fasilitas kreotoritas jasa keuangan dilaksanakan secara berkala paling sedikit (satu) tahun sekali untuk setiap bank. samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktyang dimaksud dengan sarana pendukung antara lain mencakup jaringan komunikasi dan komputer beserta perangkat lunakterhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif bank. huruf cukup jelas.. huruf dalam hal ini, bank dapat digunakan sebagai sasaran ddana masyarakat yang tidak dicatat dalam pembukuan banyang dimaksud dengan bank, kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri, dan pihak pihak lain adalah termasuk direksi, dewan komisaris, pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri, pimpinan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri, dan pegawai yang langsung bertanggung jawab. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam hal tim gabungan terdiri dari pegawai otoritas jasa keuangan dan pihak lain yang ditugaskan oleh otoritas jasa keuangan, ketua tim pemeriksa adalah pegawai otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. terms reference memuat antara lain:dan kertas kerja pemeriksaan. cukup jelas. konfirmasi dilakukan dalam pertemuan antara tim pemeriksa dengan pimpinanmberian penjelasan disampaikan secara tertulis oleh pihak pihak yang diperiksa kepada otoritas jasa keuangan c.g. departemen pengawasan bank terkait, departemen perbankan syariah, kantor regional otoritas jasa keuangan atau kantor otoritas jasa keuangan setempat yang dihampiri dengan bukti dan dokumen pendukung. laporan hasil pemeriksaan akan digunakan oleh otoritas jasa keuangan sebagai bahan pengawasan bank yang diperiksa antara lain melalui pembahasan intensif dengan direksi dan dewan komisaris bank dalam pertemuan wawancarabank. oleh karena itu direksi, dewan komisaris,hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa indonesia dan atau bahasa inggris. laporan hasil pemeriksaan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan dengan departemen pengawasan bank terkait. hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa indonesia dan atau bahasa inggresarnya pengenaan denda dicantumkan dalam perjanjian kerja antara otoritas jasa keuangan dengan pihak lain tersebut. huruf cukup jelas. huruf otoritas jasa keuangan mempublikasikan akuntan yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan dalam situs web otoritas jasa keuangggabungan. peleburan. pengambilalihan. integrstruktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing, bahwa untuk menciptakan struktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespon tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank yang kuat, efisien, dan berdaya saing melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi, dan sumber daya manusia, rencana perubahan nama dan logopaling rendah peringkat komposit pk dan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan jika diproyeksikan tingkat kesehatan bankpenggabungan atau peleburanpenegasan dari bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan bahwa bank hasil penggabungan atau peleburan menerima pengalihan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan: rancangan perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan atau rancangan akta pendirian bank baru hasil peleburan: dan rencana bisnis. direksi bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan atau peleburan kepada masyarakat paling lambat: (dua) hari kerja setelah diterima persetujuan dewan komisaris atas rancangan penggabungan atau peleburangabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam dan informasi bahwa rancangan penggabungan atau peleburbank wajib menyampaikan kepada ojk: dokumen rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam yang telah memperoleh persetujuan dewan komisaris, konsep akta penggabungan atau peleburan, dan cc.dan dokumen untuk keperluan wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariahlam hal bank hasil penggabungan atau peleburan merupakan bus. bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari bank yang melakukan penggabungan atau peleburan,kreditur dapat mengajukan keberatan kepada bank atas pelaksanaan penggabungan atau peleburan dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan penggabungan atau peleburharus disampaikan dalam rups untuk memperoleh penyelesaian. penyelesaian oleh direksi maupungabungan atau peleburan tidak dapat dilaksanakan. bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan meminta persetujuan rups masing masing bank mengenai: penggabungan atau peleburan yang akan dilakukan bank, rancangan penggabungan atau peleburan, dan cc. konsep akta penggabungan atau peleburgabungan atau peleburan. persetujuan rups sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam akta penggabungan atau peleburan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia. dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta yang dibuat olehank hasil peleburan. direksi masing masing bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan secara bersama sama mengajukan permohonan izin penggabungan atau peleburan bank kepada ojk paling lambat (tiga) hari kerja setelah keputusan rups yang menyetujui penggabungan atau peleburan. permohonan izin penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada ojk dihampiri dengan: berita acara rups yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan penggabungan atau peleburan, rancangan penggabungan atau peleburan yang telah disetujui rups, cc. akta penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam akta perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan atau akta pendirian bank hasil peleburan sebagaimana dimaksud dalam dan dan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan terkini bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburangumuman ringkasan rancangan penggabungan atau peleburlakukan penggabungan atau peleburan. ojkpenggabungan atau peleburan:penggabungan atau peleburan merupakan bus, dan analisis kinerja keuangan terkini bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. dalam hal ojk memberikan persetujuan atas permohonan izin penggabungan atau peleburanpenggabungan atau peleburan: hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon psp untuk penggabungan atau peleburan yanguntuk bank hasil penggabungan atau peleburan yang merupakan bus. dalam hal ojk menolak permohonan izin penggabungan atau peleburan, penolakan disertai alasan secara tertulis. setelah memperoleh persetujuan ojk sebagaimana dimaksud dalam bank mengajukan: perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam, atau permohonan pengesahan badan hukum bank hasil peleburan kepada menteri paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pengajuan kepada menteri sebagaimana dimaksud pada disertai dengan salinan akta penggabungan atau peleburan. izin penggabungan atau pelebur, apabila penggabungan disertai perubahan anggaran dasar, sejak tanggal pemberitahuan diterima menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, apabila penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar, atau sejak tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum bank hasil peleburan. bank yang telah memperoleh izin penggabungan atau peleburan wajib: menyusun laporan posisi keuangan penutupan masing masing bank yang melakukan penggabungan atau peleburan: menyusun laporan posisi keuangan pembukaan bank hasil penggabungan atau peleburan, cc. mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburgabungan atau peleburan kepada ojk paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal penggabungan atau peleburan berlakupenggabungan disertai perubahan anggaran dasar, fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta penggabungan kepada menteri, dalam hal penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar, fotokopi akta pendirian bank yang telah disahkan menteri, dalam hal peleburan, dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal pengumuman hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburnk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf huruf dan atau hurufdan atau hurufambilalihan bagian kesatu umum pengambilalihan bank dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. pihak yang melakukan pengambilalihan bank sebagaimana dimaksud pada wajib: menjaga kelangsungan usaha bank, memenuhi ketentuan terkait kepemilikan bank, dan cc. memenuhi persyaraambilalihan bank dilakukan melalui pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh bank, yang memutuskan:idakkantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri yang selanjutnya disingkat kebun adalah kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat luar negeriset, liabilitas, dan ekuitasmengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengambil alih. pengambilalihan saham bank dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank sebagaimana dimaksud pada apabila: kepemilikan saham menjadi yang terbesar pada bankank. dalam hal terdapat pihak yang melakukan pembelian saham bank sehingga kepemilikan menjadi sebesar (dua puluh lima persen) atau lebih dan tidak menyebabkan pengendalian bank beralih sebagaimana dimaksud pada dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak dimaksud. direksi bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih menyusun rancangan pengambilalihan. bank menyampaikan informasi perkembangan penyusunan rancangan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada kepada ojk. rancangan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh persetujuan dari: dewan komisaris bank yang diambil alih, dan dewan komisaris dari pihak yang akan mengambil alih dalam hal pihak yang melakukan pengambilalihan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau organ yang berwenang dalam hal pihak yang melakukan pengambilalihan berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas. rancangan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat informasi: keterangan mengenai para pihak: informasi mengenai bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih yang paling sedikit memuat informasi terkini mengenai nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur organisasi, struktur permodalan dan pemegang saham, susunan dan nama anggota direksi dan dewan komisaris: dan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan (tiga) tahun buku terakhir dari bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih, yang diaudit oleh akuntan publik, keterangan mengenai rencana pengambilalihan: perkiraan tanggal pelaksanaan pengambilalihan, alasan serta penjelasan dilakukan pengambilalihan dari bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih, tata cara penilaian dan konversi saham dari bank yang akan diambil alih terhadap saham penukar apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham, jumlah dan nilai saham bank yang akan diambil alih, kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih,dari bank yang akan diambil alih, dan laporan posisi keuangan konsolidasi performa pihak yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang diperiksa oleh akuntan publik, dan keterangan mengenai bank setelah pengambilalihan: komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan, perubahan kegiatan utama dari bank yang diambil alih, apabila ada, dan rancangan perubahan anggaran dasar bank yang diambil alih. direksi bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih menyampaikan dokumen persiapan pelaksanaan pengambilalihan kepada ojk. dokumen sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dokumen rancangan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam yang telah memperoleh persetujuan dewan komisaris, konsep akta pengambilalihan, dan dokumen persyaratan administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon psp sebagai pihak yang akan mengambil alih bank. ojk melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan pengambilalihancalon psp sebagai pihak yang akan mengambil alih bank termasuk penelitian sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih bankyang diambil alih dan atau pihak yang mengambil alih. direksi bank yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihanpengambilalihan bankambilalihan sebagaimana dimaksud dalam dan informasi bahwa rancangan pengambilalihdireksi bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam kreditur dapat mengajukan keberatan kepada bank atas pelaksanaan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihambilalihpenyelesaian oleh direksi maupun olehambilalihan tidak dapat dilaksanakan. bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih meminta persetujuan rups dalam hal pihak yang melakukan pengambilalihan berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas, atau persetujuan dari organ yang berwenang bagi pihak yang akan mengambil alih merupakan badan hukum selain berbentuk perseroan terbatas mengenai: pengambilalihan yang akan dilakukan terhadap bank, rancangan pengambilalihan, dan konsep akta pengambilalihambilalihan. direksi bank yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih secara bersama sama mengajukan permohonan izin pengambilalihan kepada ojk. permohonan untuk memperoleh izin pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bank yang akan diambil alih kepada ojk paling lambat (tiga) hari kerja setelah keputusan rups yang menyetujui pengambilalihan. permohonan izin pengambilalihan kepada ojk sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: berita acara rups yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan pengambilalihan, rancangan pengambilalihan yang telah disetujui rups, konsep akta pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam yang telah disetujui rups, konsep perubahan anggaran dasar bank terkait pengambilalihan, dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar, dan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan terkini bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alihgumuman ringkasan rancangan pengambilalihdiambil alih dan pihak yang akan mengambil alih. ojkakan mengambil alih, dan cc. analisis kinerja keuangan terkini dari bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih. dalam hal ojk memberikan persetujuan atas permohonan izin pengambilalihan, ojk menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang akan mengambil alih. dalam hal ojk menolak permohonan izin pengambilalihan, penolakan disertai alasan secara tertulis. dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar terkait pengambilalihan, perubahan anggaran dasar wajib dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia. perubahan anggaran dasar bank yang diambil alih diajukan. pengajuan kepada menteri sebagaimana dimaksud pada disertai dengan salinan akta pengambilalihan. izin pengambilalihambilalihan, apabila pengambilalihan disertai perubahan anggaran dasar, atau sejak tanggal pemberitahuan diterima menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, apabila pengambilalihan tidak disertai perubahan anggaran dasar. bankpengambilalihambilalihan kepada ojk paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal pengambilalihan berlaku dihampiri dengan: fotokopi akta pengambilalihan, fotokopi akta perubahan anggaran dasar bank yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada menteri, dalam hal pengambilalihan disertai perubahan anggaran dasar, fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta pengambilalihan kepada menteri, dalam hal pengambilalihan tidak disertai perubahan anggaran dasar, dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal pengumuman hasil pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan pengambilalihgian kedua pembelian saham bank bank hanya dapat mencatatkan sahamnya bursa efek paling banyak (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank. paling sedikit (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan bursa efek harus tetap dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia. pembelian saham bank yang mengakibatkan pengendalian beralih, mengikuti prosedur pengambilalihan. bank wajib melaporkan kepada ojk paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan menteri mengenai perubahan anggaran dasar, dalam hal pembelian saham bank tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan bank. pelaporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama dan alamat pemilik saham, tanggal pencatatan kepemilikan pada bank, dan jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah untuk tiap klasifikasi, hak hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal dan persentase kepemilikan dari saham yang dibeliset, liabilitas, dan ekuitasintegrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kebun dan bank dengan mengalihkan aset dan atau liabilitas kebun secara hukum kepada bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kebun. konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kebun untuk mengubah izin usaha kebun menjadi izin usaha bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kebunyampaian laporan dihampiri dengan fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat pencatatan pembelian saham dalam kepemilikan bank sebagaimana dimaksud pada pihak yang memiliki saham bank melalui bursa efek dan memenuhi kriteria sebagai psp, dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. pihak yang dilarang untuk memiliki saham bank sesuai ketentuan yang berlaku yang terbukti memiliki saham bank termasuk kepemilikan melalui bursa efek, wajib melepaskan kepemilikannya. direksi dan atau bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hurufhurufintegrasi integrasi dilakukan melalui pengalihan aset dan atau liabilitas kebun dengan kualitas baik secara hukum kepada bank yang akan menerima integrasi. kebun wajib memperoleh persetujuan integrasi dari kantor pusat kebun yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari organ yang berwenang kantor pusat kebun. surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat persetujuan pencabutan izin usaha kebun sebagai dampak integrasi. direksi bank dan kebun yang akan melakukan integrasi secara bersama sama menyusun rancangan integrasi. bank menyampaikan informasi perkembangan penyusunan rancangan integrasi sebagaimana dimaksud pada kepada ojk. rancangan integrasi sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh persetujuan dari dewan komisaris bank dan organ yang berwenang kantor pusat kebun. rancangan integrasi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat informasi: keterangan mengenai bank dan kebun yang akan melakukan integrasi: nama, tempat kedudukan, jaringan kantor, kegiatan usaha produk aktivitas, struktur organisasi, susunan dan nama anggota direksi, dewan komisaris bank dan kebun, serta dewan pengawas syariah bank, struktur permodalan dan pemegang saham bank dan struktur kepemilikan kebun, laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai oleh bank dan kebun yang akan melakukan integrabank dan kebun yang akan melakukan integrasi, dan penegasan dari bank yang akan menerima integrasi bahwa akan menerima pengalihan segala hak dan kewajiban kebun terhadap integrasi sesuai dengan berita acara pengalihan hak dan kewajiban antara kebun dengan bank yang akan menerima integrasi, keterangan mengenai rencana integrasi: jadwal rencana dan tanggal efektif integrasi serta jadwal rencana dan perkiraan tanggal pencabutan izin usaha kebun, alasan serta penjelasan dilakukan integrasibank dan kebudan kebun, jika ada, kebijakan pemenuhan ketentuan lain yang terkait integrasi, metode yang digunakan sehubungan pengalihan secara hukum atas aset dan atau liabilitas dengan kualitas baik dari kebun kepada bank yang akan menerima integrasi, serta pengakuan terkait aspek keuangan dari transaksi integrasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesiaserta kebun: benturan kepentingan antara bank dan kebun serta anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah, jika ada, cara penyelesaian hak dan kewajiban bank dan kebun terhadap pihak ketiga, rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban kebun yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional paling lambat (satu) tahun sejak izin integrasi berlaku, dalam hal integrasi dilakukan antara kebun dan bus, cara penyelesaian hak pemegang saham bank yang tidak setuju terhadap integrasi, hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari integrasi, jika diperlukan, pendapat konsultan hukum mengenai aspek hukum dari integrasi, dan ringkasan laporan penilai independen mengenai pendapat kewajaran atas integrasi, dan keterangan mengenai bank hasil integrasi dan sumber daya manusia, rencana perubahan nama dan logo, jika ada, struktur permodalan dan pemegang sahamminimalintegrasirancangan perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar, dan rencana bisnis. direksi bank dan kebun yang akan melakukan integrasi menyampaikan dokumen persiapan pelaksanaan integrasi kepada ojk. dokumen sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat persetujuan dari kantor pusat kebun yang akan melakukan integrasi, termasuk persetujuan pencabutan izin usaha kebun sebagai dampak integrasi, sebagaimana dimaksud dalam rancangan integrasi yang telah disetujui oleh dewan komisaris bank dan organ yang berwenang kantor pusat kebun sebagaimana dimaksud dalam konsep akta integrasi, danintegrasi yang dimuat dalam rancangan integrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angkauntuk keperluan wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dalam hal bank yang akan melakukan integrasi merupakan bus. ojk melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan integrasi penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumendan atau kebun. direksi bank dan kebun yang akan melakukan integrasi wajib mengumumkan ringkasan rancangan integrasiintegrasi bank. pengumuman ringkasan rancangan integrasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: ringkasan dari rancangan integrasi sebagaimana dimaksud dalam dan informasi bahwa rancangan integrasi belum memperoleh persetujuan rups bank dandireksi bank dan kebun yang akan melakukan integrasi wajib mengumumkan rencana integrasi secara tertulis kepada karyawan dari bank dan kebun yang melakukan integrasi, bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan integrasi sebagaimana dimaksud dalam kreditur dapat mengajukan keberatan kepada bank dan atau kebun atas pelaksanaan integrasi dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan integraintegrasi. dalam hal keberatan kreditur bank yang akan melakukan integrasikeberatan kreditur kebun yang akan melakukan integrasi diselesaikan oleh direksi kebun paling lambat sampai dengan pelaksanaan rups bank yang akan menerima integrasi. penyelesaian oleh: direksi bank maupun oleh rups bank yang akan menerima integrasi sebagaimana dimaksud pada danoleh bank dan atau kebun dengan kreditur, sertaintegrasi tidak dapat dilaksanakan. kebun harus menyelesaikan keberatan kreditur berdasarkan skema penyelesaian keberatan kreditur sampai dengan pencabutan izin usaha kebun. dalam hal penyelesaian keberatan kreditur berdasarkan skema penyelesaian keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada tidak dapat tercapai: penyelesaian keberatan krediturkeberatan kreditur beralih menjadi tanggung jawab bank yang akan menerima integrasi berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia. bank yang akan menerima integrasi meminta persetujuan rups mengenai: integrasi yang akan dilakukan oleh bank dan kebun, rancangan integrasi, konsep akta integrasi, dan rancangan perubahan anggaran dasar bank yang akan menerima integrasi, dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar. pemegang saham bank penerima integrasiintegrasi. direksi bank dan kebun yang akan melakukan integrasi secara bersama sama mengajukan permohonan izin integrasi kepada ojk. permohonan untuk memperoleh izin integrasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ojk paling lambat (tiga) hari kerja setelah keputusan persetujuan integrasi dari rups bank yang akan menerima integrasi. permohonan izin integrasi diajukan kepada ojk sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: berita acara rups bank yang akan menerima integrasi yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan integrasi, rancangan integrasi yang telah disetujui rups bank yang akan menerima integrasi, konsep akta integrasi yang telah disetujui rups, rancangan perubahan anggaran dasar bank yang akan menerima integrasi yang telah disetujui rups, dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar, dokumen rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari kebun kepada bank yang akan menerima integrasi, dan fl. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan terkini bank dan kebun yang akan melakukan integrasi dalam hal pengajuan permohonan izin integrasi dilakukan dalam jangka waktu (enam) bulan atau lebih sejak pengumuman ringkasan rancangan integrasinerima integrasi.ebun. menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang hukum dan hak asasi manusi, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi dapat dilakukan atas dasar: inisiatif bank dan kebun yang bersangkutan, atau tindakan pengawasan ojk. ojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin integrasintegrasi:, dan analisis kinerja keuangan terkini bank dan kebun yang akan melakukan integrasi. dalam hal ojk memberikan persetujuan atas permohonan izin integrasiintegrasi, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap. dalam hal ojk menolak permohonan izin integrasi, penolakan disertai alasan secara tertulis. bank dan kebun yang akan melakukan integrasi wajib menerbitkan akta integrasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia, paling lambat (dua) hari kerja sejak tanggal persetujuan ojk. bank menyampaikan perubahan anggaran dasar untuk memperoleh persetujuan menteri atau sebagai pemberitahuan kepada menteri, paling lambat (tiga puluh) hari sejak penerbitan akta integrasi. izin integrasi berlaku sejak tanggal persetujuan menteri atau tanggal pemberitahuan diterima menteri atas perubahan anggaran dasar, atau tanggal pemberitahuan diterima menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam hal integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar. sejak izin integrasi berlaku sebagaimana dimaksud dalam kebun: wajib melakukan pengalihan seluruh aset dan atau liabilitas dengan kualitas baik kepada bank hasil integrasi, yang dimuat dalam berita acara pengalihan aset dan atau liabilitas dari kebun kepada bank hasil integrasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia:integrasi termasuk penyelesaian keberatan kreditur, dan wajib menyusun laporan posisi keuangan penutupan kebun. direksi bank hasil integrasi wajib: menyusun laporan posisi keuangan penutupan bank yang melakukan integrasi, menyusun laporan posisi keuangan pembukaan bank hasil integrasi, mengumumkan tanggal efektif integrasi dalam jangka waktu paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal integrasi berlaku,integrasi kepada ojk paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal efektif integrasi, danintegrasi disertai perubahan anggaran dasar, fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta integrasi kepada menteri, dalam hal integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar, fotokopi akta integrasi, dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf angka penyelesaian pencabutan izin usaha kebun yang melakukan integrasi mengacu pada ketentuan mengenaicabutan izin usaha kebun paling lambat dilakukan dalam jangka waktu (dua) tahun sejak tanggal izin integrasi berlaku. sejak izin integrasi berlaku sampai dengan pencabutan izin usaha kebun, hak dan kewajiban yang tidak dialihkan kepada bank hasil integrasi wajib diselesaikan oleh kebun. dalam hal penyelesaian oleh kebun sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi: penyelesaian hak dan kewajibanhak dan kewajiban beralih menjadi tanggung jawab bank hasil integrasi berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia. dokumen atau akta sebagaimana dimaksud pada dan dalam wajib disampaikan oleh organ yang berwenang kantor pusat kebun atau direksi bank hasil integrasi kepada ojk paling lambat sampai dengan dilakukan pencabutan izin usaha kebun sebagaimana dimaksud pada bank hasil integrasi dapat menggunakan sebagian atau seluruh produk dan aktivitasdireksi, bank, bank hasil integrasi danireksi, bank, bank hasil integrasi dan atau kebunhuruf angka, bank, dan atau kebun telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan atau direksi, bank, dankonversi proses perizinan konversi dilakukan dalam (dua) rangkaian aktivitas perizinan: izin konversi: dan izin pendirian dan kegiatan usaha bank sebagai bank hasil konversi. pemberian izin terhadap pendirian dan kegiatan usaha bank sebagai bank hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam (dua) tahap: persetujuan prinsip, dan izin usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai bank umum dan bank umum syariah. bank sebagai bank hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf wajib: berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dan memenuhi. permohonan izin konversi disampaikan oleh kebun kepada ojk secara bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian bank sebagai bank hasil konversi, disertai dengan: surat persetujuan dari kantor pusat kebun, yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari organ yang berwenang kantor pusat kebun mengenai: persetujuan melakukan konversi, persetujuan untuk pendirian dan kegiatan usaha bank sebagai bank hasil konversi, dan persetujuan untuk mengajukan pencabutan izin usaha kebun sebagai dampak konversi, dan pemenuhan persyaratan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian dan kegiatan usaha bank sebagai bank hasil konversi. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu padadokumen: penjelasan dilakukan konverkebun yang akan melakukan konversi, laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan kebun periode interim, jadwal rencana dan tanggal efektif konversi serta jadwal rencana dan perkiraan jangka waktu pencabutan izin usaha kebun, nama, tempat kedudukan, status jaringan kantor, kegiatan usaha produk aktivitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia, bank sebagai bank hasil konversi, rencana perubahan nama bank dan logo bank hasil konversi, metode yang digunakan sehubungan pengalihan secara hukum atas aset dan atau liabilitas dari kebun kepada bank sebagai bank hasil konversi, serta pengakuan terkait aspek keuangan dari konversi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesia, proyeksi tingkat kesehatan bank sebagai bank hasil konversi selama (dua) periode penilaian dengan minimal peringkat komposit pk dan rencana perbaikannya jika diproyeksikan tingkat kesehatan bank hasil konversi selama (dua) periode penilaian lebih rendah dari peringkat komposit pk cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota direksi, dan karyawan kebun yang akan melakukan konversi, tata cara penyelesaian hak dan kewajiban kebun yang akan melakukan konversi terhadap pihak ketiga, gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bank sebagai bank hasil konversi, ilsejak izin konversi berlaku, dalam hal bank hasil konversi adalah bus: dan rencana bisnis bank hasil konversi. dalam hal diperlukan, ojk dapat meminta dokumen dan atau informasi tambahan kepada kebun yang akan melakukan konversi. persetujuan atau penolakan ojk atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai bank umum atau bank umum syariah. direksi kebun yang akan melakukan konversi wajib mengumumkan rencana konversi secara tertulis kepada karyawan paling lambat (sepuluh) hari sejak penyampaian permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud dalam permohonan untuk memperoleh izin usaha bank sebagai bank hasil konversi disampaikan oleh kebun kepada ojk setelah diperoleh persetujuan prinsip pendirian bank sebagai bank hasil konversi. pemenuhan persyaratan dalam pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin usaha bank sebagai bank hasil konversi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana diatur dalamkonsep berita acara pengalihan hak dan kewajiban dari kebun kepada bank sebagai bank hasil konversi. rencana pelaksanaan konversi kebun wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat (dua) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan prinsip pendirian bank sebagai bank hasil konversikreditur dapat mengajukan keberatan kepada kebun atas pelaksanaan konversi dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari setelah pengumuman pelaksanaan konverkonversi. keberatan kreditur kebun yang akan melakukan konversi diselesaikan oleh direksi kebun paling lambat sampai dengan diperolehnya izin usaha bank sebagai bank hasil konversi dari ojk. penyelesaian oleh direksikebun dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia. dalam hal kebun tidak dapat menyelesaikan keberatan kreditur sampai dengan diperolehnya izin usaha bank sebagai bank hasil konversi, keberatan kreditur harus diselesaikan oleh bank hasil konversi. penyelesaian keberatan kreditur kebun melalui skema penyelesaian keberatan yang disepakati kebun dengan kreditur sebagaimana dimaksud pada tetap menjadi tanggung jawab bank hasil konversi. persetujuan atau penolakan ojk atas permohonan izin usaha mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai bank & penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh izin ojk dengan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ojk ini. penggabungan atau peleburan dapat dilakukan antara: buk dan buk, menjadi buk, bus dan bus, menjadi bus, atau buk dan bus, menjadi bus. integrasi dapat dilakukan antara: kebun dan buk menjadi buk, atau kebun dan bus menjadi bus. bus dapat melakukan pengambilalihan buk dengan syarat permohonan izin pengambilalihan diajukan kepada ojk bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha buk menjadi bus. izin pengambilalihan hanya dapat diberikan setelah buk memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bus sebagaimana dimaksud pada bus yang merupakan hasil: penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau integrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional paling lambat (satu) tahun sejak izin penggabungan, peleburan, atau integrasi berlaku. apabila penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan umum atau bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam peraturan ojk ini. permohonan izin konversi dinyatakan disetujui dalam hal ojk memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha bank sebagai bank hasil konversi. bank hasil konversi wajib melaksanakan kegiatan usaha perbankan paling lambat (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha bank hasil konversi. batas waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang dalam hal disebabkan olehpelaksanaan kegiatan usaha perbankan oleh bank hasil konversi sebagaimana dimaksud pada didahului dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban kebun kepada bank hasil konversi. pengalihan seluruh hak dan kewajiban kebun sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam berita acara pengalihan hak dan kewajiban dari kebun kepada bank sebagai bank hasil konversi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia. pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh direksi bank hasil konversi kepada ojk paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. bank hasil konversi wajib memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi bank. bank sebagai bank hasil konversi dapat menggunakan sebagian atau seluruh produk dan aktivitas kebunpelaksanaan kegiatan usaha bank sebagai bank hasil konversi wajib diumumkan kepada masyarakat bersamaan dengan pelaporan kepada ojkwajib disampaikan kepada ojk paling lambat (dua) hari kerja setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada penyelesaian pencabutan izin usaha kebun yang melakukan konversi mengacu pada mekanisme yang diatur dalamyelesaian pencabutan izin usaha kebun sebagaimana dimaksud pada paling lambat dilakukan dalam jangka waktu (dua) tahun sejak tanggal izin usaha bank sebagai bank hasil konversi. pada saat bank sebagai bank hasil konversi telah efektif melakukan kegiatan usaha perbankan: kebunkonversi termasuk penyelesaian keberatan kreditur, dan dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban serta keberatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam huruf yang belum dapat diselesaikan oleh kebun, pengelolaan dan penyelesaian dilakukan oleh kebun sampai dengan dilakukan pencabutan izin usaha kebun. pencabutan izin usaha kebun dilakukan apabila pengelolaan dan penyelesaian hak dan kewajiban oleh kebun termasuk penyelesaian keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada huruf telah diselesaikan secara keseluruhan, atau periode pengelolaan dan penyelesaian telah memenuhi jangka waktu (dua) tahun. dalam hal sampai dengan dicabutnya izin usaha kebun penyelesaian hak dan kewajiban termasuk penyelesaian keberatan kreditur tidak dapat dipenuhi oleh kebun, mekanisme penyelesaian lebih lanjut dilakukan oleh bank hasil konversi. direksi, kebun dan atau bank hasil konversiatau bank hasil konversikebun atau bank hasil konversi untuk menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. dalam hal direksi, kebun dan atau bank hasil konversi telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan atau direksi, kebun dan atau bank hasil konversilain lain kebun menyampaikan informasi atas penggabungan atau peleburan kantor pusat kebun kepada ojk. informasi yang disampaikan kepada ojk sebagaimana dimaksud pada terkait dengan: rencana penggabungan atau peleburan kantor pusat kebun, tahapan penggabungan atau peleburan kantor pusat kebun, pengaruh penggabungan atau peleburan kantor pusat kebun terhadap keberadaan kebun indonesia, tanggal efektif penggabungan atau peleburan kantor pusat kebun, dan informasi lain yang relevan, jika ada. pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, atau konversi yang dilakukan atas dasar tindakan pengawasan ojk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ojk ini. ojkpengambilalihan, integrasi, atau konversi selain yang diatur dalam peraturan ojk ini. pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi terhadap bank yang berstatus perusahaan terbuka, juga mengacu pada ketentuan ojk mengenai perusahaan terbuka. pemenuhan ketentuan lain terhadap bank hasil penggabungan, peleburan, integrasi, atau konversi yang terkait dengan pelaksanaan penggabungan, peleburan, integrasi, atau konversi mengacu pada peraturan perundang undangan. bank hasil penggabungan, peleburan, integrasi, atau konversi dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada apabila berdasarkan penilaian bank pemenuhan ketentuan dimaksud melampaui batas waktu sebagaimana yang ditetapkan. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bank hasil penggabungan, peleburan, integrasi, atau konversi kepada ojk, dengan dilengkapi rencana tindak yang memuat langkah penyelesaian yang dilakukan beserta target waktu penyelesaian. permohonan dan rencana tindak yang disampaikan kepada ojk sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan ojk dalam memberikan persetujuan. bab vii penyampaidisampaikan oleh bank dan atau kebun secara daring melalui sistem perizinan dan sistem pelaporan ojk. tata cara penyampaian oleh bank dan kebun secara daring sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan ojk mengenai sistem perizinan dan sistem pelaporan ojk. dalam hal sistem perizinan dan sistem pelaporan ojk sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, bank dan kebun menyampaiksecara luring kepada ojk. permohonan untuk memperoleh izin dan atau penyampaian dokume, dengan tembus. penyampaian laporan pelaksanaa. ojk dapat mengembalikan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, atau konversi dalam hal dokumen persyaratan terkait dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, atau konversi tidak lengkap dan atau tidak memenuhi persyaratan. bab viii ketentuan peralihan bank yang pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku sedang dalam proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi, tetap mengikuti ketentuan yang terkait sebelum peraturan ojk ini berlaku, sepanjang telah melakukan pengumuman ringkasan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi. penyesuaian kewajiban penyampaian laporan periodik bank bagi bank dan atau kebun yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, atau konversi baik periode akhir sebelum dan pada periode awal setelah penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, atau konversi, ditetapkan oleh ojk. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ojk ini: surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir tentang persyaratan dan tata cara pembelian saham bank umum: d dan akuisisi bank umum,suai dengan batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional dapat diperpanjang dengan persetujuan ojk. bank yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi wajib membuat pernyataan kepada ojk dan rups bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dandirektur utama, atau (satu) atau lebih anggota direksi yang mewakili bank sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. kebun yang akan melakukan integrasi atau konversi wajib membuat pernyataan kepada ojk bahwa integrasi atau konversi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kebun, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hakpihak atau pejabat yang berwenang kantor pusat kebun, atau direksi kebun yang ditunjuk atau menerima kuasa dari kantor pusat kebun. bankkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada bankgabungan atau peleburan direksi masing masing bank yang akan. bank menyampaikan informasi perkembangan penyusunan rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada kepada ojk. rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh persetujuan dari dewan komisaris masing masing bank. rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat informasi: keterangan mengenai masing masing bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan: nama, tempat kedudukan, saham, serta susunan dan nama anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bank, laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai oleh setiap bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, dansetiap bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan: keterangan mengenai rencana penggabungan atau peleburan: jadwal rencana dan perkiraan tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan, alasan serta penjelasan dilakukan penggabungan atau peleburan dari masing masing bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburansetiap bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburayang akan melakukan penggabungan atau peleburan, jika ada, tata cara penilaian dan konversi saham dari masing masing bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham bank hasil penggabungan atau peleburan, cara penyelesaian hak dan kewajiban bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap pihak ketigasebagaimana dimaksud dalam cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan atau peleburan:yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, pendapat konsultan hukum mengenai aspek hukum dari penggabungan atau peleburan, ringkasan laporan penilai independen mengenai pendapat kewajaran atas penggabungan atau peleburan: benturan kepentingan antara bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah, jika ada, dan hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari penggabungan atau peleburan, jika diperlukan, dan keterangan mengenai bank hasil penggabungan atau peleburan

tambahan lembaran negara r.i penggabungan. peleburan. pengambilalihan. umum dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepada masyarakat, perbankan indonesia dituntut untuk selalu tanggap terhadapyang semakin dinamis dan kompleks. kondisi ini didorong karena indonesia memiliki potensi yang begitu besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi negara maju pada waktu mendatang. potensi yang besar tersebut memerlukan dukungan investasi dan pembiayaan dari seluruh sektor jasa keuangan sjk) domestik termasuk dari industri perbankan, serta menarik minat sjk kawasan regional dan global untuk ikut serta dalam porsi investasi tersebut. samping itu, adanya penerapan masyarakat ekonomi asean (mea) dan keberadaan kebun atau bank dengan kepemilikan asing dapat menciptakan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta menyebabkan persaingan perbankan secara regional dan global menjadi semakin kompetitif. kondisi tersebut atas memerlukan penguatan sektor perbankan indonesia. selanjutnya dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut perbankan indonesia untuk tanggap dalam menjalankan fungsinya. era disrupsi teknologi yang merambah industri keuangan khususnya perbankan, akan berperan secara signifikan pada perkembangan industri perbankan depan, yang membuat tingkat persaingan menjadi semakin kompetitif, sehingga bank dengan struktur yang kuat, efisien, inovatif, serta dengan pengelolaan dan mitigasi risiko yang andal yang akan memenangkan persaingan. untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat dan berdaya saing, perlu dilakukan penguatan struktur perbankan melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi. sehubungan dengan hal tersebut atas, diperlukan pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. ii. demi cukup jelas. huruf inisiatif bank juga termasuk penggabungan dan peleburan bank dalam penanganan lembaga penjamin simpanan. huruf penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sehubungan dengan tindakan pengawasan ojk atau didasarkan atas penilaian ojk untuk mewujudkan industri perbankan yang kuat, efisien, dan berdaya saing. cukup jelas. cukup jelas. pada otoritas negara asal bagi pihak yang akan mengambil alih luar badan hukum indonesia. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari bankbagi calon psp sebagai pihak yang akan mengambil alih bankcukup jelas. cukup jelas. huruf ringkasan rancangan pengambilalihan yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan pengambilalihambilalihanpengambilalihan kepada ojk melebihi batas waktu, bank yang akan diambil alihdalam rentang penyampaian rancangan pengambilalihan sampai dengan kondisi keuangan terkini dari bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alihbank yang akan menerima integrasi merupakan bank hasil integrasi. persetujuan integrasi dari kantor pusat kebun menjadi dasar bagi kebun dalam melakukan penyusunan rancangan integrasi.pemegang saham, persetujuan mengenai persetujuan integrasiintegrasikebijakan pemenuhan ketentuan lain antara lain kebijakan terkait pemenuhan aspek perpajakan. angka metode yang digunakan antara lain metode pencatatan nilai perolehan oleh bank yang akan menerima integrasi sehubungan pengalihan aset dan liabilitas kebustruktur permodalan dan pemegangangka data keuangan performa mencakup paling sedikiselama (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal efektifnya integrasirancangan integrasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan konsep akta integrasiintegrasicukup jelas. cukup jelas. huruf ringkasan rancangan integrasi yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan integrasiintegrasiintegrasi kepada ojk melebihi batas waktu, bank dan kebun yang akan melakukan integrasi menyampaikan informasi alasan keterlambatan kepada ojk. huruf berita acara rups bank yang akan menerima integrasi yang memuat persetujuan atas rencana integrasi,huruf dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar bank sehubungan dengan integrasi, perubahan anggaran dasardan kebun yang melakukan integrasi dalam rentang penyampaian rancangan integrasi sampai dengan kondisi keuangan terkini dari bank dan kebun yang melakukan integrasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasperaturan ojk mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. cukup jelas. cukup jelas. belum dapat diselesaikan karenapenggabungan atau peleburan. cukup jelas. sarana dan prasarana kebun antara lain jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, sistem dan prosedur kerja, pedoman manajemen risiko, dan atau pedoman, sistem dan prosedur kerja lainnya, sebagaimana yang ditetapkan kepada bank sesuai peraturan perundang undangan mengenai bank umum dan bank umum syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dana usaha yaitu dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), sebagaimana dimaksud dalam peraturan ojk mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. pemenuhan dimaksudkan agar tidak ada perubahan yang substansial terhadap kondisi permodalan pasca konversi kebun menjadi izin usaha bank. hurufdari pemegang saham, persetujuan dari. huruf proses konversi kebun menjadi bank sedapat mungkin harus diselaraskan dengan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pendirian bank sebagai bank hasil konversi. contoh: jika selama ini portofolio bisnis utama dari kebun merupakan segmen korporasi, dan setelah konversi juga akan melakukan pengelolaan bisnis segmen ritel, maka pengelolaan bisnis untuk segmen ritel harus tercakup dalam pemenuhan dokumen untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai bank umum dan bank umum syariah. cukup jelas. huruf penjelasan dilakukannya konversi paling sedikit memuat alasan dan tujuan dilakukannya konversi. huruf cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf metode yang digunakan antara lain metode pencatatan nilai perolehan oleh bank sebagai bank hasil konversi sehubungan pengalihan aset dan liabilitas kebun. huruf proyeksi tingkat kesehatan bank sebagai bank hasil konversi yaitu proyeksi tingkat kesehatan bank hasil konversi selama (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal efektifnya konvergitu pula sebaliknya, permohonan izin konversi dinyatakan ditolak apabila ojk memberikan penolakan atas permohonan izin usaha bank sebagai bank hasil konversipelaporan tanggal pelaksanaan kegiatan usaha merupakan tanggal efektif konversi. ketentuan perundang undangan yang dimaksud antara lain ketentuan mengenai kelembagaan, permodalan, serta produk dan aktivitas banklebih lanjut oleh bank hasil konversi antara lain melalui pengelolaan serta penanganan penyelesaian hak dan kewajiban termasuk penyelesaian keberatan kreditur kebun oleh bank hasil konveyang relevan antara lain perubahan nama bank sehubungan penggabungan atau peleburan kantor pusat kebun dan pembatasan lini bisnis kebun sebagai dampak penggabungan atau peleburan kantor pusat kebun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemenuhan ketentuan lain terhadap bank hasil penggabungan, peleburan, integrasi, dan konversi antara lain ketentuan terkait dengan penampakan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana, serta ketentuan terkait dengan bank sistlaporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yaitu sebagaimana dimaksud dalam peraturan ojkdalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari bank yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari bank yang menerima penggabungan, atau harga wajar saham dari bank bank yang meleburkan diri,ingkasan laporan penilaian independen antara lain memuat perkiraan mengenai hal hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta prospek bank yang dapat diperoleh dari penggabungan atau peleburan. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf angka struktur kepemilikansusunan dan nama anggota dewan pengawas syariah jika bank hasil penggabungan atau peleburan yaitu bus. angka cukup jelas. angka data keuangan performa bank yaituhasil penggabungan atau peleburan selama (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka rancangan perubahan anggaran dasar disampaikan jika terdapat perubahan. angka cukup jelas. cukup jelas. huruf ringkasan rancangan penggabungan atau peleburan yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan penggabungan atau peleburgabungan atau peleburan dan mengajukan keberatan jika merasa kepentingannya dirugikanpenggabungan atau peleburanpengumuman secara tertulis kepada karyawan ditandatangani oleh direksi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian bank. dalam hal pengajuan permohonan izin penggabungan atau peleburan kepada ojk melebihi batas waktu, bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburanyang melakukan penggabungan atau peleburan dalam rentang penyampaian rancangan penggabungan atau peleburan sampai dengan kondisi keuangan terkini dari bank yang melakukan penggabungan atau peleburan. cukup jelas.bagaimana diatur dalam undang undang mengenai perseroan terbatas. huruf permohonan pengesahan badan hukum mengacu undang undang mengenai perseroan terbatas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan bagi pihak yang mengambil alih berupa orang perseorangan menyesuaikan terhadap ketentuan bagi pihak yang mengambil alih berupa badan hukum, kecuali diatur khusus. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan atau kebijakan bank yaitu tindakan pengendalianmekanisme dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu pada peraturan ojk mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. rancangan pengambilalihan disusun oleh pihak yang akan mengambil alih yang berbentuk badan hukum. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan bagi pihak yang akan mengambil alih berupa badan hukum selain bank adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan diaudit oleh akuntan publik atau akuntan publik yang terdaftar

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penawaran umum efek. elektronik. ekuitasublik dalam penawaran umum, perlu dilakukan peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas pelaksanaan penawaran umum, dan peran serta perusahaan efek dalam penawaran umum, bahwa perkembangan teknologi informasi khususnya terkait dengan penyediaan akses publik terhadap informasi dan transaksi keuangan perlu dimanfaatkan dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penawaran umum, bahwa untuk memberikan kepastian hukum, penyelenggaraan suatu sistem teknologi informasi dalam penawaran umum, diperlukan pengaturihak lain yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan. partisipan sistem yang bukan anggota kliring harus memiliki perjanjian dengan anggota kliring untuk kepentingan penyelesaian. partisipan admin wajib merupakan penjamin pelaksana emisi efek. dalam hal terdapat lebih dari (satu) penjamin pelaksana emisi efek, emiten harus menunjuk salah satu penjamin pelaksana emisi efek sebagai partisipan admin. partisipan sistem berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan sistem penawaran umum elektronik kepada penyedia sistem. penyedia sistem wajib memberikan hak akses penggunaan sistem penawaran umum elektronik atas permohonan sebagaimana dimaksud pada kepada partisipan sistem yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia sistem. bagian ketiga kegiatan dalam sistem penawaran umum elektronik emiten wajib menggunakan sistem penawaran umum elektronik jika: penawaran umum dilakukan dengan menggunakan jasa penjamin emisi efek, dan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum akan dicatatkan pada bursa efek. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan ketentuan lain mengenai persyaratan bagi emiten sebagaimana dimaksud pada sebagai pihak yang wajib atau dapat menggunakan sistem penawaran umum elektronik. penawaran umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: penawaran umum efek bersifat ekuitas: penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk, dan penawaran umum lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. emiten yang melakukan kegiatan dalam penawaran umum dengan menggunakan sistem penawaran umum elektronikserta pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum, kecuali diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. sistem penawaran umum elektronik harus mencakup semua kegiatan dalam penawaran umum dan harus menghasilkan laporan terkait kegiatan penawaran umum. kegiatan dalam penawaran umum sebagaimana dimaksud pada paling sedikit: penawaran awal, penawaran efek, cc. penjatahan efek, dan penyelesaian pemesanan atas efek yang ditawarkan. laporan terkait kegiatan penawaran umum sebagaimana dimaksud pada paling sedikit laporan: hasil pelaksanaan penawaran awal, hasil penawaran umum: cc. penjatahan, dan distribusi efek. otoritas jasa keuangan, penyedia sistem, partisipan sistem, dan partisipan admin sesuai dengan kewenangannya dalam kegiatan penawaran umum dan pihak lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan dapat memperoleh laporan yang dihasilkan oleh sistem penawaran umum elektronik. setiap pemodal dan partisipan sistem bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan informasi dan data yang input pada sistem penawaran umum elektronik sesuai dengan kewenangannya. partisipan admin wajib bertanggung jawab atas penggunaan sistem penawaran umum elektronik. bab iii informasi mengenai penawaran umum dan jadwal kegiatan dalam penawaran umum bagian kesatu informasi mengenai penawaran umum emiten wajib mengumumkan informasi mengenai penawaran umum melalui sistem penawaran umum elektronik dan surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional. kewajiban mengumumkan informasi mengenai penawaran umum melalui sistem penawaran umum elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh emiten melalui partisipan admin dengan cara melakukan input data dan informasi serta mengunggah dokumen pada sistem penawaran umum elektronik. dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit: prospektus awal, jika dilakukan penawaran awal,perbaikan dan atau tambahan atasdan prospektus. batas waktu pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada mengikuti batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksuddalam hal terjadi penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum, emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umumyang dilakukan melalui sistem penawaran umum elektronik. pengumuman penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum melalui sistem penawaran umum elektronik sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional. dalam hal emiten akan melakukan penawaran awal kecuali untuk emiten skala kecil atau emiten skala menengah. bagi emiten skala kecil atau emiten skala menengah, kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan penawaran umumpengumuman sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilakukan paling lambat (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan dari otoritas jasa keuangan bahwa emiten dapat: mengumumkan prospektus ringkas dan atau melaksanakan penawaran awal: atau melaksanakan penawaran awal dan atau penyebaran informasi yang berkaitan dengan penawaran umum, bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit memuat informasiprakiraan jumlah efek, uraian singkat tentang efek yang ditawarkan, dan rentang harga penawaran awal efek, prakiraan tanggal penjatahan, prakiraan tanggal distribusi efek, dan prakiraan tanggal pencatatan jika efek tersebut akan dicatatkan bursa efek, penjamin emisi efek, keterangan bahwa penawaran awal,pada wajib dilakukan paling lambat (satu) hari kerja setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit memuatjumlah efek, uraian singkat tentang efek yang ditawarkan, dan harga penawaran umum, tanggal efektif pernyataan pendaftaran dari otoritas jasa keuangan, masa penawaran efek, tanggal penjatahan, tanggal distribusi efek, dan tanggal pencatatan efek bursa efek, penjamin emisi efek, keterangan bahwabagian kedua jadwal kegiatan dalam penawaran umum dalam melaksanakan kegiatan penawaran umum dengan menggunakan sistem penawaran umum elektronik, emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: masa penawaran awalsebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf selesai dilaksanakan, masa penawaran efek dilakukan paling singkat (tiga) hari kerja dan paling lama (lima) hari kerja, dengan ketentuan baruerbaikan dan atau tambahan atas prospektus ringkas dan prospektus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf selesai dilaksanakan, cc. penjatahan efek wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran efek, penyelesaian pemesanan efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan efek dan paling lambat sebelum pencatatan efek bursa efek, dan pencatatan efek bursa efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran efek. bab penyampaian minat dan pesanan bagian kesatu persyaratan dan tata cara pemodal dapat menyampaik. pemodal sebagaimana dimaksud pada harus memiliki: sid, subrekening efek jaminan, dan rdn. keharusan memiliki subrekening efek jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf dan rdn sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi. setiap pemodal hanya dapat menyampaikan (satu) minat dan atau pesanan melalui setiap partisipan sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum efek. penyampai wajib disampaikan dengan: secara langsung melalui sistem penawaran umum elektronik, melalui perusahaan efek yang merupakan partisipan sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya, dan atau melalui perusahaan efek yang bukan merupakan partisipan sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan atau pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan atau pesanan melalui perusahaan efek yang merupakan penjamin emisi efekna pemodal terdaftar sebagai nasabahksud untuk selanjutnya diteruskan sistem penawaran umum elektronik oleh partisipan sistem. minat dan atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diverifikasi oleh perusahaan efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada partisipan sistem untuk diteruskan sistem penawaran umum elektronik. minat dan atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam yang disampaikan melalui partisipan sistem yang merupakan penjamin emisi efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada partisipan sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan sistem penawaran umum elektronik. partisipan sistem dan perusahaan efek yang menerima minat dan atau pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta wajib mendokumentasikan penyampaian minat dan atau pesanan pemodal. dokumentasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi data dan informasi yang wajib diisi dalam formulir penyampaian minat dan penyampaian pesanan pada sistem penawaran umum elektronik. partisipan sistem hanya dapat meneruskan (satu) minat dan atau (satu) pesanan atas alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama dalam sistem penawaran umum elektronik. penjamin emisi efek yang merupakan partisipan sistem wajib melakukan proses input atas penyampaian minat dan atau pesanan pemodal untuk penjatahan pasti sistem penawaran umum elektronik.ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan untukilikigian kedua penyampaian minat atas efek yang akan ditawarkan pemodal hanya dapat menyampaikan minat atas efek yang akan ditawarkan melalui sistem penawaran umum elektronik pada masa penawaran awal. penyampaian minat sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jumlah efek dan harga efek yang diminati, untuk penawaran umum efek bersifat ekuitas: nilai efek, tingkat bunga, dan jangka waktu efek bersifat utang yang diminati, untuk penawaran umum efek bersifat utang, atau nilai sukuk, jangka waktu sukuk, dyang diminati, untuk penawaran umum sukuk. pemodal dapat mengubah dan atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa penawaran awal belum berakhir melalui partisipan sistem. dalam hal pemodal mengubah dan atau membatalkan minat sebagaimana dimaksud pada partisipan sistem harus melakukan perubahan dan atau pembatalan minat dalam sistem penawaran umum elektronik. perubahan dan atau pembatalan minatbagian ketiga pesanan atas efek yang ditawarkan pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telahmelakukan pemesanan. dalam hal pesanan dilakukan melalui partisipan sistem atau perusahaan efek yang bukan merupakan partisipan sistem, pernyataan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui partisipan sistem. dalam hal pada akhir masa penawaran awal harga efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan efek dengan harga sesuai harga penawaran efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran efek. konfirmasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima ataupemesanan dilakukan. dalam hal pemodal menyampaikan minat atas efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui sistem penawaran umum elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf konfirmasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui sistem penawaran umum elektronik. dalam hal pemodal menyampaikan minat atas efek yang akan ditawarkan melalui partisipan sistem dan perusahaan efek yang bukan merupakan partisipan sistem sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf konfirmasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh partisipan sistem untuk dan atas nama pemodal pada sistem penawaran umum elektronik. sebelum melakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada partisipan sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan perusahaan efek luar sistem penawaran umum elektronik. pesanan pemodal atas efek yang ditawarkan disampaikan melalui sistem penawaran umum elektronik pada masa penawaran efek. pesanan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jumlah efek yang dipesan, untuk penawaran umum efek bersifat ekuitas: nilai efek dan jangka waktu efek bersifat utang yang dipesan, untuk penawaran umum efek bersifat utang, atau cc. nilai sukuk dan jangka waktu sukuk yang dipesan, untuk penawaran umum sukuk. pemodal yang melakukan pemesanan efek untuk penjatahan pasti hanya dapat melakukan pemesanan efek untuk penjatahan terpusat melalui partisipan sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan efek untuk penjatahan pasti. pemodal dapat mengubah dan atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran efek belum berakhir melalui partisipan sistem. dalam hal pemodal mengubah dan atau membatalkan pesanan sebagaimana dimaksud pada partisipan sistem harus melakukan perubahan dan atau pembatalan pesanan dalam sistem penawaran umum elektronik. perubahan dan atau pembatalan pesananpartisipan admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada penjamin emisi efek. penjamin emisi efek berhak menentukan dan atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti. proses input atau penyesuaian input pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada sistem penawaran umum elektronik dilakukan pada masa penawaran efek. bagian keempat penyediaan dana pesanan efek pemesanan efek harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan bursa efek. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana dan verifikasi ketersediaan dana atas pemesanan efek ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab harga dan jumlah efek dalam penawaran umum bagian kesatu rentang harga dan jumlah efek yang akan ditawarkan penawaran awal atas efek yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. emiten dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal. dalam hal terjadi perubahan rentang harga, masa penawaran awal wajib memiliki sisa paling sedikit (tiga) hari kerja setelah perubahan dimaksud. perubahan rentang harga sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan paling lambat (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, dan atauinformasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal input dan diumumkan pada sistem penawaran umum elektronik. bagian kedua harga dan jumlah efek yang ditawarkan emiten dan penjamin emisi efek menetapkan harga penawaran dan jumlah efek yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal. dalam hal penetapan harga dan jumlah efek yang ditawarkan berada luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh sistem penawaran umum elektronik, emiten wajib mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah efek yang ditawarkan tersebut dalam prospektus. bab alokasi efek dan penyesuaian alokasi efek bagian kesatu alokasi efek untuk penjatahan terpusat emiten wajib mengalokasikan sejumlah tertentu dari efek yang ditawarkan untuk penjatahan terpusat sesuai dengan golongan penawaran umum. sejumlah tertentu dari alokasi efek untuk penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud pada wajib dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel. ketentuan penggolongan penawaran umum dan batasan alokasi efek untuk penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud pada dan wajib mengikuti ketentuan mengenai penggolongan penawaran umum dan batasan alokasi efek untuk penjatahan terpusat. sejumlah tertentu dari efek yang ditawarkan untuk penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dialokasikan untuk pemodal dengan kategori tertentu. besaran alokasi untuk pemodal dengan kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada harus diungkapkan dalam prospektus. alokasi untuk pemodal dengan kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada dan wajib mengikuti ketentuan mengenai alokasi efek untuk pemodal dengan kategori tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi efek untuk pemodal dengan kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kedua penyesuaian alokasi efek dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah efek yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat wajib disesuaikan. penyesuaian alokasi jumlah efek sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan jumlah pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batasan jumlah tertentu yang wajib dialokasikan untuk penjatahan terpusat. kelebihan pemesanan efek pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek untuk penjatahan terpusat. informasi mengenai penyesuaian alokasi efek yang akan diterapkan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan harus diungkapkan dalam prospektus. dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan pasti, sisa efek yang dialokasikan pada penjatahan pasti dialokasikan pada penjatahan terpusat. ketentuan lebih lanjut mengenai batasan alokasi efek untuk penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam serta kelebihan pemesanan efek pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab vii penjatahan efek bagian kesatu penjatahan terpusat dalam hal terdapat lebih dari (satu) pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui partisipan sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi (satu) pesanan. dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan terpusat ritel, sisa efek yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel. dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan terpusat selain ritel, sisa efek yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritelsebagaimana dimaksud dalam sistem penawaran umum elektronik melakukan prosedur penjatahan efek. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penjatahan efek ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal terjadi kelebihtidak diperhitungkan. dalam hal terjadi kekurangmendapat alokasi secara proporsionaluntuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari (satu) partisipan sistem, efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing masing partisipan sistemdalam hal terdapat alokasi efek untuk pemodal dengan kategori tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan setelah dilakukannya prosedur penjatahan sebagaimana dimaksud dalam alokasi efek untuk pemodal tertentu belum terpenuhi, prosedur penjatahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terlebih dahulu pada kelompok pemodal dengan kategori tertentu sesuai dengan jumlah efek yang dialokasikan. bagian kedua penjatahan pasti dalam hal terjadi penyesuaian alokasi efek untuk penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan sumber efek dari alokasi untuk penjatahan pasti, pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti disesuaikan dengan jumlah efek yang tersedia. penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan untuk penjatahan pasti. ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab viii penjaminan emisi efek penjamin emisi efek wajib mematuhi perjanjian penjaminan emisi efek yang dibuat dengan emiten. dalam menjalankan kontrak sebagaimana dimaksudrospektus ringkas adalah ringkasan dari isi prospektus awalada penjamin emisi efek wajib menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lambat sebelum dilakukannya distribusi efek oleh penyedia sistem. dalam hal pada saat distribusi efek oleh penyedia sistem, berdasarkan data pada sistem penawaran umum elektronik penjamin emisi efek tidak dapat memenuhi kewajiban penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam maka: bursa efek mengenakan larangan sementara perdagangan bursa efek kepada penjamin emisi efek yang merupakan anggota bursa efek, dan penyedia sistem melakukan pembatasan akses terhadap sistem penawaran umum elektronik kepada penjamin emisi efek jika penjamin emisi efek merupakan partisipan sistem. larangan sementara perdagangan dan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk kegiatan: penjamin emisi efek dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi bursa yang telah dilakukan sebelum dikeluarkannya larangan sementara perdagangan dan pembatasan akses, penjamin emisi efek dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai kustodian, dan penjaminan emisi lain yang dilakukan penjamin emisi efek dimana emiten yang menggunakan jasanya telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan sebelum dilakukannya pembatasan akses. larangan sementara perdagangan dan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut dari otoritas jasa keuangan. bab penyelesaian pemesanan efek penyelesaian pemesanan efek dilaksanakan dengan menggunakan sistem penawaran umum elektronik, kecuali penyelesaian pemesanan efek bagi pemodal yang merupakan nasabah kelembagaan yang menjadi nasabah bank kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti dilakukan luar sistem penawaran umum elektronik. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian pemesanan efek ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dana hasil penawaran umum diserahkan kepada partisipan admin untuk dan atas nama emiten. partisipan admin sebagaimana dimaksud pada wajib menyerahkan dana hasil penawaran umum kepada emiten paling lambat (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan efek bursa efek. ketentuan untuk melaksanakan kewajiban mengenai penyerahan dana hasil penawaran umum sebagaimana dimaksud pada dan wajib dimuat dalam perjanjian penjaminan emisi efek. bab ketentuan lain lain dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronikuntuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. dalam hal terjadi suatu keadaan lain luar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistemdalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuanketentuan penggunaan sistem penawaran umum elektronik bagi penawaran umum efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan efek bersifat ekuitas yang akan ditawarkan berupa saham mulai berlaku bagi emiten yang menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan setelah (enam) bulan terhitung sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku. pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, emiten yang akan melakukan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan efek bersifat ekuitas yang akan ditawarkan berupa saham, dapat menggunakan sistem penawaran umum elektronik. dalam hal emiten menggunakan sistem penawaran umum elektronik sebagaimana dimaksud pada sebelum ketentuan penggunaan sistem penawaran umum elektronik berlaku bagi emiten sebagaimana dimaksud pada emiten belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pemberlakuan ketentuan kewajiban penggunaan sistem penawaran umum elektronik untuk penawaran umum selain penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa sahampemesan ritel adalah pihak yang menyampaikan minat atas efek yang akan ditawarkan dan atau menyampaikan pesanan atas efek yang ditawarkan dengan nilai. penjatahan terpusat ritel adalah penjatahan yang merupakan bagian dari penjatahan terpusat yang dilaksanakan untuk pemesan ritel. nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification yang selanjutnya disingkat siddan penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang undangdengan ketentuan peraturan perundang undangan&bab sistem penawaran umum elektronik bagian kesatu penyedia sistem penyedia sistem ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan. penyedia sistem sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai penyedia sistem wajib: menyediakan sistem penawaran umum elektronik yang berkesinambungan secara bersama sama sesuai dengan fungsinya masing masing, bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengelolaan sistem penawaran umum elektronik sesuai dengan kewenangannya, cc. memiliki dan menetapkan standar prosedur operasional penyelenggaraan sistem penawaran umum elektronik, memastikan sistem penawaran umum elektronik dapat dipergunakan untuk kegiatan penawaran umum secara elektronik dan terjaga keberlangsungannya, mengikuti dan menerapkan prinsip pengendalian dan keamanan yang memadai atas sistem penawaran umum elektronik sesuai dengan ketentuan perundang undangan indonesia, dan atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional, menginformasikan kepada pengguna sistem penawaran umum elektronik dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem, menyediakan rekam jejak audit terhadap keseluruhan proses sistem penawaran umum elektronikoleh otoritas jasa keuangan atau pihak lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan, menjaga kerahasiaan data dan informasi pengguna serta penggunaan sistem penawaran umum elektronik, menyimpan data dan informasi penggunaan sistem penawaran umum elektronik dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan peraturan perundang undangan, j . menyediakan data, informasi, dan laporan terkait kegiatan penawaran umum yang dilakukan melalui sistem penawaran umum elektronik setiap saat apabila diperlukan oleh otoritas jasa keuangan, menyediakan informasi dan pangkalan terkait dengan hak dan kewajiban pengguna sistem penawaran umum elektronik, dan il. memiliki dan menetapkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan sistem penawaran umum elektronik wilayah indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama. selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bursa efek wajib: membangun dan mengelola sistem penawaran umum elektronik dalam kaitannya dengan fungsi terkait administrasi pengguna, pengumuman informasi, penawaran awal, penawaran efek, penjatahan efek, pelaporan, dan basis data, memastikan prosedur dan proses terkait dengan fcc. menyediakan situs web sistem penawaran umum elektronik yang dapat diakses publik, menyediakan pedoman penggunaan atas sistem penawaran umum elektronik, menyediakan pusat bantuan bagi pengguna sistem penawaran umum elektronik, menyediakan sarana integrasi bagi partisipan sistem, dan memberikan hak akses kepada partisipan sistem dalam rangka penggunaan sistem penawaran umum elektronik. selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam lembaga kliring dan penjaminan wajib: mengembangkan sistem penawaran umum elektronik untuk menjalankan fungsi dalam penawaran umum melalui sistem elektronik yaitu verifikasi dana pesanan dan penyelesaian transaksi pemesanan efek yang ditawarkan dalam penawaran umum berdasarkan data yang diterima oleh sistem penawaran umum elektronik, mengoperasikan dan mengelola sistem sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan verifikasi ketersediaan dana pesanan sesuai dengan data pemesanan, melaksanakan pemindahan dana pesanan sesuai dengan hasil penjatahan untuk melanjutkan proses penyelesaian penawaran umum melalui sistem penawaran umum elektronik, menyerahkan dana pesanan partisipan admin melalui mekanisme yang ditentukan oleh lembaga kliring dan penjaminan, dan mendistribusikan efek kepada pemesan sesuai hasil penjatahan final. selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib: menyediakan sistem penawaran umum elektronik untuk menjalankan fungsi penawaran umum melalui sistem elektronik, yaitu penyimpanan dalam penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta penyelesaian transaksi pemesanan efek yang ditawarkan dalam penawaran umum, menyimpan efek tanpa warkat dalam penitipan kolektif: melakukan penyelesaian atas pemindahbukuan efek dan atau dana sebagaimana dimaksud dalam huruf dan mengelola sistem untuk melakukan semua instruksi penyelesaian atas proses penawaran umum secara elektronik. dalam mengoperasikan dan mengelola sistem penawaran umum elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf penyedia sistem dapat: menerbitkan ketentuan terkait penggunaan sistem penawaran umum elektronik, membuat perjanjian dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan penawaran umum efek yang dilakukan menggunakan sistem penawaran umum elektronik, dan atau cc. mengenakan biaya atas penggunaan sistem penawaran umum elektronik, setelah diperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bagian kedua partisipan sistem dan partisipan admin partisipan sistem wajib merupakan: perusahaan efek yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sebagai penjamin emisi efek dan atau perantara pedagang efek, atau

tambahan lembaran negara r.i ekuitas. efek bersifat utang. sukuumum pasar modal menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi emiten untuk mengembangkan bisnis dalam jangka panjang. pasar modal mempertemukan antara emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan pemodal sebagai pemilik dana. untuk mendukung pasar modal yang kuat dalam menjalankan perannya dalam industri keuangan, dilaksanakan program pendalaman pasar keuangan baik dari sisi permintaan (demand) maupun penawaran (supply). dalam rangka mendukung program pendalaman pasar keuangan, perlu ditingkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penawaran umum. efisiensi dan efektivitas dalam penawaran umum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemodal, emiten, dan pelaku pasar lainnya pada aspek ekonomi maupun waktu. transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pasar modal untuk melakukan investasi maupun bagi emiten untuk menghimpun dana. namun demikian, terdapat permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penawaran umum, khususnya pada pasar perdana saham. dalam beberapa tahun terakhir, meskipun jumlah emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham cenderung meningkat, terdapat penurunan jumlah pemodal dan perusahaan efek yang berpartisipasi dalam penawaran umum perdana saham tersebut. model bisnis pelaksanaan penawaran umum perdana saham yang ada saat ini diindikasikan kurang mendukung peningkatan partisipasi pemodal dan perusahaan efek. untuk mendorong peningkatan partisipasi pemodal publik dalam penawaran umum, kemudahan untuk melakukan pemesanan efek dan alokasi efek untuk penjatahan terpusat perlu ditingkatkan. proses bisnis penawaran umum untuk penjatahan terpusat saat ini relatif sulit diakses mengingat dilaksanakan secara manual melalui gerai pemesanan. pemanfaatan teknologi informasi dapat memberi kemudahan bagi pemodal untuk melakukan pemesanan efek pada penawaran umum. sementara itu, ketersediaan efek yang memadai untuk pemodal publik memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pemodal untuk mendapatkan penjatahan efek. selain itu, penentuan harga penawaran efek dan jumlah efek yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham juga penting untuk ditingkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan penawaran umum sehingga dapat lebih mendorong peningkatan emiten yang melakukan penawaran umum, khususnya penawaran umum perdana saham, dan mendorong peningkatan partisipasi pemodal. bahwa perkembangan teknologi informasi telah mampu menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi dan transaksi keuangan, oleh karena itu perlu adanya sistem penawaran umum elektronik yang dikembangkan berdasarkan teknologi internet untuk memperluas kesempatan masyarakat menjadi pemodal dalam pasar perdana efek. sistem tersebut juga didesain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan penawaran umum secara keseluruhan. berdasarkan latar belakang atas, dalam rangka mendorong partisipasi publik dan upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penawaran umum, perlu dibuat pengaturan atasdengan menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pelaksanaan kegiatan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum. penawaran awal dapat segera dimulai setelah data dan informasi mengenai penawaran umum dan prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai penawaran umum tersedia untuk publik dalam situs web sistem penawaran umum elektronik. huruf penginputan data dan informasi mengenai penawaran umum dan pengunggahan perbaikan dan atau tambahan atas prospektus ringkas dan prospektus dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum tersebut menjadi efektiftersebut sesuai hasil penjatahan. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf keharusan memiliki sid bagi pemodal adalah terkait proses penjatahan efek yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan sid yang mewakili tiap pemodal. huruf keharusan memiliki subrekening efek jaminan adalah sehubungan dengan penyediaan dana atas pesanan yang disampaikan dan distribusi efek. huruf keharusan memiliki rdn terkait dengan penyediaan dana oleh pemodal yang selanjutnya akan dipindahkan sre pemodal tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. verifikasi terhadap minat dan atau pesanan antara lain mengenai kesesuaian identitas pemodal, sid, sre, dan rdn beserta jumlah efek yang diminati atau dipesan, serta tindakan lainnya yang diperlukan. cukup jelas. verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan efek antara lain melakukan tindakan lebih lanjut yang diperlukan terkait verifikasi. cukup jelas. yang dimaksud dengan mendokumentasikan penyampaian minat dan atau pesanan pemodal adalah mendokumentasikan baik dalam bentuk formulir isian berbasis kertas maupun berbasis teknologi informasi. sebagai contoh, dalam hal pesanan dilakukan melalui panggilan suara atau panggilan video, rekaman panggilan tersebut disimpan sebagai dokumentasi. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian minat ini termasuk penyampaian minat untuk penjatahan pasti yang disampaikan melalui penjamin emisi efek. huruf harga efek mengacu pada ketentuan fraksi harga efek yang ditetapkan bursa efek. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. penyampaian perubahan dan atau pembatalan minat oleh pemodal yang melakukan penyampaian minat secara langsung melalui sistem penawaran umum elektronik dapat dilakukan melalui partisipan sistem. penyampaian perubahan dan atau pembatalan minat oleh pemodal yang melakukan penyampaian minat melalui perusahaan efek yang bukan partisipan sistem dapat dilakukan melalui perusahaan efek selain partisipan sistemminatminat termasuk bagi pemodal yang menyampaikan minat secara langsung melalui sistem penawaran umum elektronik atau pemodal yang menyampaikan minat melalui perusahaan efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian pesanan oleh pemodal yang dilakukan secara langsung melalui sistem penawaran umum elektronik, maka perubahan dan atau pembatalan pesanan tersebut dilakukan melalui partisipan sistem. penyampaian pesanan oleh pemodal dilakukan melalui perusahaan efek yang bukan partisipan sistem, maka perubahan dan atau pembatalan pesanan tersebut dilakukan melalui perusahaan efek selain partisipan sistem dimana pemodal menyampaikan pesananpesananpesanan termasuk bagi pemodal yang menyampaikan pesanan secara langsung melalui sistem penawaran umum elektronik atau pemodal yang menyampaikan pesanan melalui perusahaan efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam pelaksanaannya, perubahan rentang harga oleh emiten melalui sistem dilakukan oleh partisipan admin. yang dimaksud dengan memiliki sisa paling sedikit (tiga) hari kerja setelah perubahan adalah dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka jangka waktu masa penawaran awal yang tersisa paling sedikit (tiga) hari kerja. contoh: melakukan penawaran awal selama (sepuluh) hari kerja, pada hari (sepuluh) melakukan konfirmasi perubahan harga, maka masa penawaran awal diperpanjang menjadi paling lama (tiga) hari kerja berikutnya. perubahan rentang harga tidak dapat dilakukan pada hari kerja ke pengumuman prospektus ringkas dan atau penyebaran informasi mengenai penawaran umum. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kurva permintaan adalah akumulasi minat pada masing masing harga dalam rentang harga penawaran awal. pertimbangan penetapan harga dan jumlah efek yang ditawarkan diungkapkan dalam prospektus pada bab penjaminan emisi efek. cukup jelas. yang dimaksud dengan kategori tertentu antara lain kelompok usia, wilayah geografis, atau jenis kelamin. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyesuaian jumlah efek yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat ketika terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dilakukan dengan menambah jumlah efek yang dialokasikan untuk penjatahan tersebut. penambahan alokasi efek tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pemesan pada porsi penjatahan tersebut untuk mendapatkan efek dibandingkan dengan alokasi efek semula. cukup jelas. cukup jelas. informasi mengenai penyesuaian alokasi efek mencakup antara lain informasi mengenai jumlah efek yang akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan untuk tiap tingkatan penyesuaian, prosedur penyesuaian, dan sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi penyesuaian alokasi efek. informasi penyesuaian alokasi efek diungkapkan dalam prospektus pada bagian tata cara pemesanan efek. cukup jelas. cukup jelas. penggabungan beberapa pesanan menjadi (satu) pesanan secara otomatis dilakukan oleh sistem penawaran umum elektronik. penjatahan terpusat terdiri dari penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel. apabila terdapat kelebihan efek yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel, efek tersebut dialokasikan terlebih dahulu untuk penjatahan terpusat selain ritel sehingga efek tersebut masih dialokasikan untuk pemodal pada penjatahan terpusat. apabila terdapat kelebihan efek yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel, efek tersebut dialokasikan terlebih dahulu untuk penjatahan terpusat ritel. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasdengan jumlah masing masing (satu) satuan perdagangan. cukup jelas. contoh: kondisi jumlah efek yang dijatuhkan untuk pemodal lebih sedikit daripada jumlah pemesanan adalah ketika pemodal mendapatkan penjatahan sebanyak (lima) satuan perdagangan sementara pemodal tersebut memiliki (tujuh) pemesanan yang disampaikan melalui (tujuh) partisipan sistem yang berbeda. dalam kondisi tersebut, efek sejumlah (lima) satuan perdagangan dialokasikan untuk (lima) pemesanan pertama berdasarkan urutan waktu penyampaian dan (dua) pemesanan lainnya tidak mendapatkan penjatahan. cukup jelas. jumlah efek yang tersedia untuk penjatahan pasti akan berkurang sehingga alokasi untuk pemodal pada penjatahan pasti juga harus disesuaikan. cukup jelas. cukup jelas. perjanjiankewajiban penyediaan dana dilakukan antara lain untuk memenuhi penjaminan sesuai dengan porsi yang disepakati sebagaimana tercantum dalam perjanjian penjaminan emisi efek. untuk penjamin emisi efek yang merupakan anggota kliring, penyediaan dana dilakukan dengan menempatkan dana dalam rekening jaminan. untuk penjamin emisi efek yang bukan anggota kliring, penyediaan dana dilakukan dengan menempatkan dana dalam subrekening efek jaminan atau rekening jaminan pada anggota kliring yang memiliki perikatan dengan penjamin emisi efek dimaksud. larangan sementara perdagangan bursa efek dilakukan secara otomatis oleh sistem perdagangan bursa efek. cukup jelas. penetapan otoritas jasa keuangan antara lain dapat berupa pencabutan larangan sementara perdagangan atau penetapan larangan sementara perdagangan menjadi larangan permanen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan keadaan lain luar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem antara lain bencana dan peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanayang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain berupa penundaan atau pembatalan penawaran umum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan atau sukuk secara elektronik. sistem penawaran umum secara elektronik selanjutnya disebut dengan electronic indonesia public offering (e ipountuk mengikuti dan menerapkan pengendalian dan keamanan yang memadai atas sistem penawaran umum elektronik bertujuan agar sistem penawaran umum elektronik dapat beroperasi dengan baik, aman, dan terjadinya kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan standar keamanan sistem teknologi informasi pada industri pasar modalangkalan dikenal juga dengan istilah disclaimermengenai: informasi dan transaksi elektronik, administrasi pengguna, pengumuman informasi, penawaran awal, penawaran efek, dan penjatahan efek, dan pelaporan dan basis data. huruf cukup jelas. huruf dalam praktiknya pedoman penggunaan dimaksud dikenal juga dengan sebutan user manual. huruf dalam praktiknya pusat bantuan dimaksud dikenal juga dengan sebutan helpdesk. huruf contoh sarana integrasi antara lain berupa application programming interface api). huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan ketentuan terkait penggunaan sistem penawaran umum elektronik antara lain petunjuk teknis penggunaan sistem penawaran umum elektronik. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf persetujuan oleh otoritas jasa keuangan dimaksud ditetapkan oleh kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan. cukup jelas. dalam praktiknya penjamin pelaksana emisi efek dimaksud dikenal juga dengan sebutan lead underuwriter. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kewajiban menggunakan sistem penawaran umum elektronik adalah melakukan semua tahapan penawaran umum dalam sistem penawaran umum elektronik, termasuk melakukan penawaran awal melalui sistem penawaran umum elektronik jika melakukan penawaran awal. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk juga termasuk penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk dan penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf dalam praktiknya penawaran awal dimaksud dikenal juga dengan sebutan bookbuilding. huruf cukup jelassesuai hasil penjatahan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penginputan data dan informasi dilakukan sesuai dengan isian pada tampilan antarmuka (interface) sistem penawaran umum elektronik. data dan informasi yang diwajibkan untuk diisikan pada sistem penawaran umum elektronik merupakan data dan informasi terkait penawaran umum yang akan disimpan, ditampilkan, dan atau diolah oleh sistem penawaran umum elektronik dalam rangka pelaksanaan penawaran umum. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan keterbukaan informasi mengenai penawaran umum adalah keterbukaan informasi yang wajib diumumkan oleh emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang melakukan penawaran umumkecil adalah emiten dengan aset skala kecilmenengah adalah emiten dengan aset skala menengahhurufdilaksanakan setelah emiten menerima pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan bahwa emiten dapat mengumumkan prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam

mid lembaran negara republik indonesia kecukupan:bersih (net cash outflow) selama (tiga puluh) hari:h9gla level sebagaimana dimaksud pada dikenakan pengurangan nilai (haircut) (lima belas persen) dari harga pasar. h@gtidak diterbitkan oleh bank pelapor atau entitas terafiliasi dari bank pelapor: aset yang mendasari tidak berasal dari bank pelapor atau entitas terafiliasi dari bank pelapor::::cc.terdaftar bursa yang diakui: denominasi rupiah: atau peningkatan pengurangan nilai (haircuthoga level sebagaimana dimaksud pada dikenakan pengurangan nilai (haircut: pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, pendanaan dengan agunan (secured funding): dan arus kas keluar lainnya (additional requirement::dikenakan denda yang signifikan:hu(huhuhula level (lima puluh persen) dari pendanaan dalam hal agunan berupa gola level selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf angka ataudalam huruf sampai dengan huruf bagian kelima arus kas keluar lainnya additional requirement, peningkatan kebutuhan likuiditas: cc., kewajiban kontingensi pendanaan lainnya (other continent funding obligation):hula: tidak diperhitungkan sebagai bagian dari hula dalam pemenuhan lcr, dan cc.: perubahan mark market atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya: cc. potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya::: dan potensi penukaran agunan yang berupa hula menjadi bukan huhula menjadi bukan hula sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan (seratus persen) dari nilai hula yang dapat ditukar dengan aset bukan hu::hu:dalam huruf huruf dan hurufdalamhula, agunan dapat dihitung sebagai pengurang arus kas keluar sepanjang belum diperhitungkan sebagai hu,:8g.: tagihan berdasarkan pihak lawan (counterpart): dan atau sebagaimana dimaksud pada dalam hal otoritas jasa keuangan menilai suatu bank100y6 (seratus persen):, dan jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh bank. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas bank sebagaimana dimaksud dalam: dan atau penyempurnaan rencana pendanaan darurat (contingent funding plan) bank. arus kas masuk lainnya. bank dilarang menghitung tagihan komitmen (committed hula level (lima belas persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah huhula level (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah hula level selain efek beracun aset,:dalam::oy6hu::: bulanan, dan:bank dapat menggunakan huhula dalam rangka pemenuhan lcr. bank wajib memiliki kebijakan mengenai huhula berdasarkan alasan operasional.:dalam70y6 (tujuh puluh persen) sejak tanggal juni 80x: larangan pembukaan jaringan kantor:an bani sir ela isa lou ##$i|jgcg lag a85t| tar pan maa ar: cri pai pir a.a ana tai aa, 1g lap tua far bana tar adl par laa er3 nun r3i t3" pai sep tee bai oot se5? 3ee fee ata ses $,33erin pages "sn $s. pantai y35 san ra: buah 3x3 fee, see agz23 oo| bara ei3 fa2ee ?9e an ieee api bil oa (aa tee ia) i7 sell ala si6 isi sig sela ela lg: an: 33be feb r2 fee ten dit ae sari sosa bean sapa pers ta, sial pra |' dat pa) j4u mam mae: sasa ori naa pin tea kai (aje bila sala seop asia sy ali ise 3gp talas sis jen real ora gelas jap len tata memarahi bes| bebe eos saja mara aan! sia ses vla jar sal tia kal oren bapa sela sera aan lap x baja jas san tee esok rela ragi sis tno bean sata ani umar sri sana asad pola upe foo getir sala saja set fest sis a05 fan spa no) dasar sisa aia kan bai sik span sia tan il: ria "| ser finis seng ala tanggal seo tla ria fin des "|. a52 pain klr sea pai laga sss (2s jam nae ese5 isis sisir sisi inai ola gan alan eka sejak pesmgpos kue sih sip en: nan nan lana 5ik sei ppt ang pla pata bae pend sip tap ea3k a33 racers bei lan eng pip ati kan yes der sik dasar la peran silau rai pai sel sia sesal sereh fla slb sig baal| wal ne: sel (ajh ebb fa! sari sik ps2 pase haa kat fase kla sus isl ala pr) ke! pl: pai ji) lalu z3. s|z tai pat fee ir3 alalak sab jalur ka. laga raja sea dal far cas ajak miri pee eja sasa tan aren men aar agak bse tari csi talak sabak one skala etis ega sala sja jha pn| aja alert ala sai tia ela tip alan 2telah aksara ara s5ja sik tas ina sik sis sc se5| saga s3| isa be kana) tol sah ka sal zee ane l33 #h| ala sal ela cal sal lah ia, lal ru" let lara pai man naa nilai hula yang diperhitungkan dalam perhitungan lcr adalah nilai pasar dari hula. komponen hula yang diperhitungkan dalam pemenuhan lcr sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: hula level dan sigla level yang meliputi: biola level dan hula level hula level yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan lcr tidak dibatasi jumlahnya. huhula. huhula. perhitungan batas maksimum hula level dan huhula bola sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: fundamental, terkait dengan karakteristik pasar: cc. operasional, dan terdiversifikasi. bag pan sea 2eh pss seb pro pace selo seno sja ejaan ben bad hkn der op cle|sa date a53 aja feb ajekseja gbi senja sib sah sapa p3a pagar brad rara six spi bar lb, alto$ 25rb fajlelefn #| l irk e3s (3g sau tere sole cie nia dek iss elb. sasis pik esp ela spb sja tab j3: anj| bo "on ulg alma rel sia sell kol ni: pillar far ana ir: tah tp: hai lara pai s3. pap ane bana pls selo asu dal dl: sat bola long mani aj2 esa uja bala aja p3: pai nasa goes aja data sigit nmr par oo. gelas rear sen sel ses3 steel las p.s pad en: tl l sis essa: panin. sasis ari sal: ce. alah res eei apart sesar sea lala ssen tile pos a52 small era na: ae, nip ass seret serep ebi geo ass ren sar sur5j gap per3 emi aaa hering isi soda dra) erik rai ber malala sl fe: ega tas ne: bag kera eri por ses sea ulu bsa 22x sola ala nan lan cin bell ala kata) pes bea ppg |. pf: sis sia ega lara pai soal s3. bah ela end maan mati 3g3 ana sera spa iii gita 215m mis er3 ole laga met gag luo nona se3$ tag sera lean tit ban) sesi nai real seg3r| la. alis era ala terdiri m2353 at2| sal dari kl, 2xp| tar jai) star "sd aga pal im) ju) ta) gagal ed2al fosil esa sasa msl sb4j kar sap ke3bl a39 it: fla bgs| sar| si: sa| gi" la) bara da3 tai der paper nn: den c|s le) tea bnn ta. eni ra. bal nan pep saa bb: nda aaa pra tee kar sela sebgai sap obb, sss lia aje feri baja sat ss. sir bag fr) ki) tan bip alun silk pai 2tr tee tgt tar par ka) ar) fan mn. pee ane panai agnes rerata tan hkn abbas far uas iga tmn. lara bea an ant pen ta, kes bp ana gia han ss. par erlaraai kah u.s sni sal ban dkp jam pia san ani ne? nda papa dab tor "ya ana maja eka gir gor rara lele ebt api kis sasana esa sl pan a55 lam na: beli eaba gonta bon pass pura ton air sei esai eju pusat ala dan ian ata ro. tn. aan hare pisa esa sensasi aja ate saree a|b ena ann bani ann snn snn naa aa mang bagi ket bnn naa nn: cra dias: sia sta soto san $apatis lon eatpsla ole gin tang fee 13k life sesi mac ieee kari aa: nia pala tt. anta tar s5. ta, bg, barang fa, kas bnp roh mah ber fan ba: aga boo man ees bung bts dai pan seng aga et, peta san snn rem dea naa ka! rar scr sel #lo alga 5i3 "la mana aa tai srs real cas aa sila sih lam gis malu wi. seni lang pada diri ses lan bana sia alx tt) rel pai: 8l pas dn) sik sai slh fee hai uji sip ana been opp sju sole len dos syst sis ssi par psa sei bip dig nasa jam pia men ne? nda tee sisa oleo| fps peri el. "ea kar (ena see |z ker rig "sb yna (ipa nan sea tai bea .5g ani ban jpn) kei akan tai ka) . tai nae: par nu: ita "al |(& le sesi np: mela pgri set f3" (er s,|ses islands isa aa" fip iss les fs: se) ear eat ses da| s5, (sg "all bera lal list ise, ben naa isi (es inn mrn jun #|s persyaratan fundamental humemiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko, dan terdaftar bursa yang diakui. persyaratan huhumengelola likuiditas bank, yang memiliki kewenangan untuk mencairkan aset, z|is#|z tai esl diri8e| #e| (bs sal kal eni f3| ne: fan: dar olga se|e #er|e wis ba" las) ta: jen tc. ag:: bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak untuk mengagumkan kembali kedalam kelompok hu: dan aset keuangan perusahaan anak yang memenuhi kriteria hu:hula yang berbentuk: kas, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, surat berharga yang diterbitkan oleh bank indonesia: dan penempatan pada bank indonesia. bagian ketiga komponen hula hula level sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kas dan setara kas,::hoga level sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan pengurangan nilai (haircut. h@g: